Apa pengertian dari Hukum kemanusiaan internasional?
Hukum perang
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (bahasa Inggris: international humanitarian law), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya. HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Hak-hak reproduktif
Hak-hak reproduktif mulai berkembang sebagai hak asasi manusia di Konferensi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1968. Proklamasi Teheran yang dihasilkan dari konferensi tersebut merupakan dokumen internasional pertama yang mengakui salah satu dari hak-hak tersebut dengan menyatakan bahwa "orang tua memiliki hak asasi manusia untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan jarak antara anak-anak mereka." Namun, proses perumusan hak-hak tersebut di dalam perjanjian internasional yang mengikat secara hukum berlangsung lamban. Maka dari itu, beberapa hak sudah diakui sebagai bagian dari hukum internasional yang mengikat, tetapi hak-hak lain hanya terbatas di rekomendasi-rekomendasi yang tidak mengikat, sehingga hanya berstatus sebagai "soft law" dalam hukum internasional. Bahkan masih ada hak yang belum diterima oleh seluruh komunitas internasional dan hanya terbatas pada aktivis-aktivis HAM. Maka isu mengenai hak-hak reproduktif adalah salah satu isu HAM yang paling diperdebatkan di dunia akibat perbedaan agama dan budaya.
Non-refoulement
Asas "non-refoulement" yang berasal dari bahasa Perancis "refouler" yang artinya mengembalikan atau mengirim balik tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 hasil Konvensi pada 1951 mengenai Status Pengungsi. Berdasarkan hasil konvensi internasional tersebut, seseorang dengan kapasitas sebagai pengungsi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Tindakan suatu negara menolak pengungsi atau bahkan memulangkan kembali mereka secara paksa merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional, serta merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen masyarakat internasional dalam memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah terkait pengungsi. Pengecualian asas "non-refoulement" hanya dapat diterapkan dalam penjabaran yang sempit, yakni apabila keberadaan pengungsi tersebut mengancam keamanan nasional dan menjadi gangguan terhadap ketertiban umum, atau apabila pengungsi tersebut telah mendapat putusan pengadilan atas kejahatan serius yang dilakukannya serta tidak ada kemungkinan untuk mengajukan banding sehingga untuk selanjutnya masih merupakan ancaman bagi masyarakat negara dimana ia mencari suaka. Namun penerapan pengecualian asas "non-refoulement" seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 konvensi tahun 1951 itu tidak dapat diberlakukan apabila aktivitas pemindahan pengungsi dilakukan dengan cara penganiayaan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Pelarangan penyiksaan dan perlakuan buruk juga terdapat dalam Pasal 7 Hukum Internasional tahun 1966 mengenai Hak Sipil dan Politik serta hukum hak asasi regional, dan Pasal 3 Konvensi PBB tahun 1984 mengenai Anti Penyiksaan, yang merupakan bentuk kelanjutan dan dukungan atas hasil Konvensi 1951 dan asas "non-refoulement".
Hukum kemanusiaan internasional
Dengan diadopsinya Protokol-protokol Tambahan 1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa (1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions), kedua aliran hukum tersebut mulai bertemu, meskipun ketentuan-ketentuan yang berfokus pada kemanusiaan sudah terdapat dalam Hukum Den Haag (yaitu perlindungan tawanan perang dan orang sipil tertentu di wilayah pendudukan). Namun, Protokol-protokol Tambahan 1977 mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional maupun internal bukan hanya memasukkan ke dalamnya aspek-aspek dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa, tetapi juga memasukkan ketentuan-ketentuan HAM yang penting.Contoh yang terkenal tentang aturan semacam itu antara lain adalah larangan menyerang dokter atau ambulans yang mengenakan lambang Palang Merah. Merupakan larangan pula menembak orang atau kendaraan yang mengenakan bendera putih karena bendera tersebut, yang dianggap sebagai bendera gencatan senjata, menyatakan niat untuk menyerah atau keinginan untuk berkomunikasi. Dalam kasus yang pertama ataupun yang kedua, orang yang dilindungi oleh Palang Merah atau bendera putih diharapkan menjaga netralitas, dan mereka sendiri tidak boleh melakukan tindakan-tindakan mirip perang ("warlike acts"). Justru, melakukan kegiatan perang dengan bendera putih atau lambang palang merah itu sendiri merupakan pelanggaran atas Hukum Perang.
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights ; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang
menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Bahasa Inggris: Commission on Human Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, "Ini bukanlah sebuah perjanjian... [Pada masa depan] ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional..."
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasional merupakan bagian dari aturan internasional yang dirancang untuk melarangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional juda dapat dikatakan sebagai hukum pidana nasional yang memiliki aspek internasional. Hukum pidana internasional pada hakikatnya diberlakukan pada hukum antar bangsa tanpa mengkesampingkan prinsip-prinsip internasional.
Tuntutan internasional perihal kejahatan perang menutut antar bangsa memberlakukan hukum yang mengatur seperangkat aturan tentang larangan-larangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional diberlakukan karena adanya banyak kejahatan perang yang dikejam oleh negara internasional salah satunya kejahatan genosida pada tahun 1981 terhadap pimpinan Jerman dan Turki yang melakukan pembersihan etnis minoritas Armenia, pembantaian Suku Kurdi di Turki, pembantaian oleh nazi Jerman. Melihat banyaknya pelanggaran-pelanggar berat tersebut membuat antar negara membentuk hukum internasional. Hukum internasional semakin sempurna setelah ditandatanganinya statuta Roma untuk membentuk mahkamah pidana internasional yaitu sebuah pengadilan terhadap tindak kejahatan paling berat seperti agresi genosida yaitu kejatahatan terhadap kemanusiaan serta berbagai bentuk kejahatan perang lainnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
Hukum internasional
Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti occupatio servitut dan bona fides. Juga asas “pacta sunt servanda” merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.
Hukum internasional
Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
Hak asasi manusia
Hak asasi manusia (disingkat HAM, , bahasa Prancis: "droits de l'homme") adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).
Hukum internasional
Konsep kedaulatan, kemerdekaan dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan lain bahkan merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti wajar dan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat Internasional yang teratur.Masyarakat Internasional mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok ialah perbaikan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia II. Proses ini sudah dimulai pada permulaan abad XX mengubah pola kekuasaan politik di dunia. Timbulnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat dan sama derajatnya satu dengan yang lain terutama sesudah Perang DuniaKemajuan teknologi berbagai alat perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas negara.
Hukum internasional
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law), hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.
Dalam hukum kuno mereka antara lain Kitab Perjanjian Lama, mengenal ketentuan mengenai perjanjian, diperlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang.Dalam hukum perang masih dibedakan (dalam hukum perang Yahudi ini) perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.
Hukum ekonomi internasional
Hukum ekonomi internasional adalah bidang hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan perusahaan-perusahaan dalam tingkatan internasional. Menurut Institut Hukum Amerika, hukum ekonomi internasional "dalam artian terluasnya meliputi semua hukum internasional dan persetujuan internasional yang mengatur transaksi ekonomi yang melintasi batas negara atau yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, seperti pergerakan barang, dana, orang, barang tak berwujud, teknologi, kapal, atau pesawat". Di bawah hukum ekonomi internasional terdapat bidang-bidang berikut:
Kejahatan perang
Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB.
Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional (, biasa disingkat ICJ) adalah sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Ia beranggotakan lima belas orang hakim yang menjabat selama sembilan tahun dan dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Mahkamah ini bersidang di Den Haag, Belanda.
Hukum kemanusiaan internasional
Upaya sistematis untuk membatasi kebiadaban perang baru mulai berkembang pada abad ke-19. Keprihatinan atas keganasan perang berhasil mengembangkan perubahan pandangan tentang perang di kalangan negara-negara yang dipengaruhi oleh Abad Pencerahan. Tujuan perang ialah untuk mengatasi musuh, dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan melumpuhkan kombatan musuh. Dengan demikian, “pembedaan antara kombatan dan orang sipil, ketentuan bahwa kombatan musuh yang terluka dan tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, dan pengampunan harus diberikan –yang merupakan sebagian dari pilar-pilar Hukum Humaniter modern– mengikuti prinsip tersebut.”
Siksaan
Penyiksaan hampir secara universal telah dianggap sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti dinyatakan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Para penandatangan Konvensi Jenewa Ketiga dan Konvensi Jenewa Keempat telah menyetujui untuk tidak melakukan penyiksaan terhadap orang yang dilindungi (penduduk sipil musuh atau tawanan perang) dalam suatu konflik bersenjata. Penanda tangan "UN Convention Against Torture" juga telah menyetujui untuk tidak secara sengaja memberikan rasa sakit atau penderitaan pada siapapun, untuk mendapatkan informasi atau pengakuan, menghukum, atau memaksakan sesuatu dari mereka atau orang ketiga. Walaupun demikian, organisasi-organisasi seperti Amnesty International memperkirakan bahwa dua dari tiga negara tidak konsisten mematuhi perjanjian-perjanjian tersebut.
Sejarah hukum Uni Eropa
Perjanjian Amsterdam melangkah lebih jauh dengan meningkatkan rasa hormat terhadap manusia atas hak pada status salah satu prinsip umum yang mendasari Uni Eropa (sekarang Pasal 6(1) dulu Pasal F(1)). perkara pertama Pengadilan memanfaatkan hak asasi manusia adalah perkara "Stauder v Ulm". Secara singkat, ECJ melindungi hak privasi (perkara "National Panasonic (UK) v Commission"), hak atas proses hukum yang sah, hak mendapatkan privasi dalam hubungan antara penasehat hukum dan klien-nya (perkara "Australian Mining and Smelting Europe Ltd v Commission"), serta hak-hak beragama (perkara "Prais v Council"), bahkan menjunjung hak-hak ini di dalam hukum pidana, yaitu suatu area yang pada prinsipnya tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum Komunitas (perkara "R v Kirk"). Konferensi Antarpemerintahan (IGC) di Nice pada Desember 2000 memiliki sejumlah dampak penting di bidang hak asasi manusia di tingkat Uni Eropa. Pada tanggal 7 Desember 2000, Piagam Hak Asasi Uni Eropa diproklamasikan oleh Presiden Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan Komisi. Tujuannya adalah mendorong warga Uni Eropa supaya mengidentifikasi dengan menetapkan nilai-nilai umum yang dilindungi dan diakui, serta memperjelas ketentuan TEU Pasal 6(2) yang menghormati hak asasi manusia sebagai prinsip dasar hukum Uni Eropa. Piagam tersebut menetapkan hak-hak sipil dan politik yang berasal dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota, atas hak warga negara yang tercantum dalam Perjanjian Komunitas, serta hak ekonomi dan sosial yang diilhami oleh Piagam Sosial Majelis Eropa, Piagam Hak Asasi Sosial Uni Eropa, serta legislasi yang berasal dari Komunitas. Komisi meminta Piagam tersebut dimasukkan dalam traktat-traktat Perjanjian pada waktunya, supaya diberikan pengaruh hukum yang wajib, dengan mengubah TEU Pasal 6(2) dalam prosesnya. Perjanjian Amsterdam juga memberikan substansi lebih lanjut pada Perjanjian Uni Eropa (TEU) Pasal 7. Selain itu Perjanjian Amsterdam juga menambahkan bahwa ECJ memiliki yurisdiksi, sesuai dengan TEU Pasal 46, hanya bagi perselisihan mengenai ketentuan prosedural yang berdasarkan TEU Pasal 7, dan bukan untuk putusan atau justifikasi kelayakan setiap keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan ini.
Hukum internasional
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu :
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:
Hukum perang
Hukum kemanusiaan internasional
Intervensi kemanusiaan
Bagi pendukungnya, intervensi kemanusiaan merupakan aksi mendesak untuk mengakhiri pelanggaran HAM meski melangkahi hak kedaulatan negara. Bagi penentangnya, intervensi kemanusiaan dipandang sebagai alasan intervensi militer yang kadang tidak mendapat persetujuan hukum, dikerahkan secara selektif, dan hanya meraih tujuan yang tidak jelas. Banyaknya intervensi kemanusiaan pasca-Perang Dingin menunjukkan bahwa norma baru intervensi kemanusiaan militer sedang marak di perpolitikan internasional. Akan tetapi, beberapa pihak berpendapat bahwa serangan 11 September dan "perang melawan teror" yang dicanangkan Amerika Serikat semakin mengakhiri keberadaan intervensi kemanusiaan. James Pattison berpendapat bahwa intervensi NATO di Libya membuktikan bahwa anggapan tersebut tidak benar.
Mann Act
UU tersebut mengambil nama dari anggota Kongres James Robert Mann dari Illinois, dan dalam bentuk aslinya, UU tersebut mengkriminalisasikan tindakan pengangkutan komersial luar negeri atau antar negara terhadap "wanita atau gadis manapun untuk tujuan pelacuran atau tindakan seksual manapun, atau untuk tujuan tak bermoral lainnya." Tujuan utamanya adalah untuk menumpas pelacuran, ketiadaan moral dan perdagangan manusia, terutama saat perdagangan menjadi keperluan untuk pelacuran. Ini adalah salah satu dari beberapa UU legislasi protektif yang ditujukann untuk reformasi moral pada era progresif. Pada praktiknya, bahasa ambigunya tentang "tak bermoral" mengakibatkan UU tersebut digunakan untuk mengkriminalisasikan perilaku seksual tak patut apapun antar orang dewasa. UU tersebut diamandemenkan oleh Kongres 1978 dan lagi pada 1986 untuk ditujukan kepada pengangkutan untuk tujuan pelacuran atau tindak seksual ilegal.
Jupriyadi
Vonis atas Ahok ini mengundang keprihatian sejumlah organisasi dunia atas kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Amnesti Internasional menyatakan bahwa putusan itu bisa merusak reputasi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara toleran. Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam.Dewan HAM ini juga menyerukan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam UU Hukum Pidana. Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia menyerukan pada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia.
Pembunuhan di luar hukum
Pembunuhan di luar hukum () atau penghukuman mati di luar hukum () adalah pembunuhan yang dilancarkan oleh pemerintah tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Tindakan semacam ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena telah mengabaikan hak seseorang untuk memperoleh proses hukum secara adil. Hak korban untuk hidup juga dilanggar, terutama di negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati. Untuk negara yang belum, penghukuman mati hanya boleh dilakukan setelah melalui proses hukum yang adil dan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius (seperti yang diatur oleh Pasal 6 ICCPR), sehingga pembunuhan di luar hukum sama sekali tidak diperbolehkan. Pembunuhan di luar hukum seringkali menimpa tokoh-tokoh politik, serikat buruh, keagamaan atau sosial yang dianggap sebagai musuh negara. Pemerintah dianggap telah melakukan pembunuhan di luar hukum apabila tindakan tersebut dilancarkan oleh aparatus negara, seperti tentara atau polisi.
Hak asasi manusia
PUHAM diterima di Majelis Umum PBB tanpa ada negara yang menentang, walaupun enam negara komunis (Republik Sosialis Soviet Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Uni Soviet, dan Yugoslavia), Arab Saudi, dan Afrika Selatan menyatakan abstain. Namun, deklarasi ini bukanlah sebuah perjanjian internasional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa ketiadaan kekuatan hukum adalah hal yang mendorong 48 negara anggota PBB pada masa itu untuk menerima deklarasi ini. Walaupun begitu, seperti yang diamati oleh ahli hukum internasional asal Jerman, Christian Tomuschat, "Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, telah lahir sebuah dokumen yang menetapkan hak asasi setiap manusia, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau kondisi lainnya. Bab baru dalam sejarah manusia telah dimulai pada hari itu." Tahun 1948—1949 juga merupakan momen yang penting bagi upaya untuk memajukan hak asasi manusia karena Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sudah dapat ditandatangani oleh negara-negara dunia pada tanggal 11 Desember 1948, dan begitu pula dengan Konvensi-Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan hukum perang pada tahun berikutnya.
Hak asasi manusia
Majelis Eropa didirikan pada tahun 1949, dan salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian, pada tahun 1950, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh negara-negara anggota Majelis Eropa di Roma sebagai langkah bersama untuk menegakkan beberapa hak yang terkandung di dalam PUHAM. Konvensi ini mendirikan dua lembaga pengawas, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kedua lembaga ini merupakan lembaga internasional pertama yang dapat memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Awalnya yurisdiksi mereka cukup terbatas dan tidak bersifat wajib bagi negara anggota. Sistem ini mengalami perubahan secara perlahan, dan pada tahun 1998, Protokol 11 mulai berlaku. Protokol ini menghapuskan Komisi Eropa dan juga menjadikan Pengadilan HAM Eropa sebagai pengadilan dengan yurisdiksi wajib ("compulsory jurisdiction") untuk negara-negara anggota.
Hukum kemanusiaan internasional
ICRC adalah satu-satunya institusi yang secara eksplisit disebut dalam Hukum Humaniter Internasional sebagai otoritas kontrol (controlling authority). Mandat hukum ICRC berasal dari keempat Konvensi Jenewa 1949 dan dari Anggaran Dasarnya sendiri.
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Amerika Serikat memiliki sistem monis-dualis "campuran". Hukum internasional berlaku langsung di pengadilan Amerika Serikat dalam beberapa perkara tetapi tidak pada perkara lainnya. Konstitusi Amerika Serikat, pasal VI, memang mengatakan bahwa perjanjian adalah bagian dari hukum tertinggi negara, seperti yang digambarkan pada kutipan di atas; tetapi, Mahkamah Agungnya dalam perkara "Medellín v. Texas" menyatakan kembali bahwa beberapa perjanjian internasional tidaklah "sah dengan sendirinya." Perjanjian-perjanjian tersebut harus diberlakukan oleh undang-undang sebelum isinya mendapatkan kekuatan hukum di ranah nasional dan sub-nasional. Sama halnya dengan kebiasaan hukum internasional, Mahkamah Agung menyatakan dalam perkara Pacquete Habana (1900), bahwa "hukum internasional merupakan bagian dari hukum kita." Namun, pengadilan tersebut juga mengatakan bahwa kebiasaan hukum internasional akan dikesampingkan jika terdapat undang-undang legislatif, eksekutif, atau yudikatif yang mengatur sebaliknya ...
Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan
Dalam bidang bantuan kemanusiaan, mandat ECHO adalah memberikan bantuan dan dukungan darurat (dalam bentuk barang dan jasa) kepada korban konflik serta bencana alam atau bencana akibat manusia di luar UE. Mandat ini juga mencakup pencegahan bencana dan operasi pascakrisis.
Bantuan kemanusiaan Eropa didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, keadilan, dan kebebasan. Karena itu, penerapannya tergantung pada penerapan hukum kemanusiaan internasional (International Humanitarian Law/IHL).
Pembunuhan di luar hukum
Dalam hukum kriminal internasional, pembunuhan di luar hukum dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan apabila tindakan tersebut merupakan "bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil", seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Statuta Roma (walaupun istilah "pembunuhan di luar hukum" tidak disebutkan secara gamblang).
Hukum kodrat
Hukum kodrat (; , "lex naturalis") merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia. Secara historis, hukum kodrat mengacu pada penggunaan akal untuk menganalisis kodrat manusia untuk menyimpulkan secara deduktif aturan-aturan yang mengikat perilaku moral. Hukum alam (), sebagaimana diatur oleh alam, bersifat universal.
Hak asasi manusia di Jerman
Dalam batasan yang sangat ketat, Grundgesetz memberi kemungkinan untuk membatasi hak-hak asasi tertentu secara langsung atau tidak langsung melalui undang-undang. Akan tetapi peraturan hukum tak pernah boleh menafikan makna pokok hak-hak asasi. Hak asasi adalah hukum yang berlaku langsung. Inilah salah satu pembaruan Grundgesetz yang terpenting. Dalam konstitusi-konstitusi yang lama, pencantuman hak-hak asasi lebih bersifat pernyataan program yang tidak mengikat secara yuridis. Kini, ketiga badan penyelenggara negara baik parlemen sebagai legislatif, maupun eksekutif, yaitu pemerintah dengan segala aparatur administrasi negara, polisi dan tentara, begitu juga pengadilan sebagai pelaksana yuridiksi terikat secara ketat oleh hak-hak asasi. Seitap warga yang merasa salah satu hak asasinya tidak diindahkan, berhak untuk mengajukan tuntutan perihal keputusan atau tindakan negara kepada Mahkamah Konstitusional Federal. Dengan memasuki Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kemerdekaan Pokok Individu pada tahun 1952, Republik Federal Jerman sejak 1953 berada di bawah pengawasan internasional untuk hak asasi. Pasal 25 konvensi tersebut memberikan hak kepada warga negara-negara penandatangan untuk menuntut negaranya sendiri di hadapan Komisi Eropa; protokol tambahan ke-9 pada konvensi itu juga membukakan kemungkinan kepada warga untuk mengajukan keluhan-keluhan yang bersifat individual kepada Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1973 Jerman juga meratifikasi fakta-fakta Internasional PBB tentang Hak Asasi Manusia.
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Monisme menyatakan bahwa sistem hukum nasional dan internasional membentuk satu kesatuan. Aturan hukum nasional dan internasional yang telah diterima oleh suatu negara sama-sama menentukan apakah suatu tindakan itu sesuai dengan hukum atau tidak. Di kebanyakan negara "monis", masih ada perbedaan antara hukum internasional (baik dalam bentuk perjanjian-perjanjian ataupun bentuk-bentuk yang lain, seperti kebiasaan hukum internasional atau jus cogens) dan nasional, sehingga mereka merupakan negara sebagian monis dan sebagian dualis. Di suatu negara yang murni menganut monisme, hukum internasional sama sekali tidak perlu diubah menjadi hukum nasional. Hukum tersebut secara otomatis berlaku di ranah hukum nasional, dan hukum internasional dapat langsung diterapkan oleh hakim di tingkatan nasional, dan dapat langsung digunakan sebagai landasan hukum dalam perkara oleh warga negara. Seorang hakim dapat menyatakan aturan nasional tidak sah jika bertentangan dengan aturan internasional karena di beberapa negara, hukum yang paling baru dikeluarkan memiliki prioritas. Di negara-negara seperti Jerman, perjanjian-perjanjian memiliki kekuatan hukum sama seperti undang-undang, dan dengan diberlakukannya asas "Lex posterior derogat legi priori" (""undang-undang baru menghapus yang sebelumnya""), maka perjanjian tersebut mengesampingkan undang-undang nasional dari masa sebelum ratifikasi. Sistem monisme yang paling murni menyatakan bahwa hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tidak berlaku lagi, bahkan jika hukum nasional tersebut dikeluarkan setelah hukum internasional atau jika hukum itu bersifat konstitusional.
Hukum internasional
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.
Third World Approaches to International Law
Third World Approaches to International Law (TWAIL) adalah mazhab kritis dari teori hukum internasional dan gerakan intelektual dan politik. TWAIL adalah "penolakan dialektik besar-besaran terhadap hukum internasional” yang menganggap hukum internasional melanjutkan eksploitasi Dunia Ketiga melalui subordinasi ke negara-negara Barat. Para pakar TWAIL (disebut TWAIL-ers) berusaha mengubah aspek-aspek penindasan dalam hukum internasional dengan meninjau ulang dasar-dasar kolonial dalam hukum internasional.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pada perkara "Van Gend en Loos", Mahkamah Eropa (ECJ) mengandalkan metode interpretasi yang bertujuan, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata dari Perjanjian, tetapi juga pada semangat dan tujuan dari Komunitas. Dalam keputusan tersebut, ECJ menyatakan bahwa 'Komunitas merupakan tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi, tanpa perlu menerapkan undang-undang. Pengadilan selanjutnya menyimpulkan bahwa pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut. Dengan kata lain, ECJ menetapkan bahwa hukum EC memiliki pengaruh langsung, yang dapat dilihat sebagai konsep dengan dua arah, yaitu hukum Komunitas tidak hanya menyediakan negara anggota hak dan kewajiban, tetapi juga individu; dan hak-hak dan kewajiban seperti itu dapat ditegakkan oleh individu sebelum pengadilan nasional mereka. Berdasarkan keputusan iniyang ditentang oleh sejumlah negara anggota, termasuk Belanda dan Belgiadapat disimpulkan bahwa Pengadilan dimotivasi oleh pemastian integrasi, efektivitas dan keseragaman hukum Komunitas. Aspek-aspek hukum Komunitas menjadikan sistem hukum Uni Eropa sebagai sistem hukum "sui generis", yang bukan merupakan hukum nasional atau federal, tetapi sebuah sistem yang mencerminkan hubungan yang sangat spesifik antara hukum nasional dan hukum yang dikembangkan di bawah Perjanjian Pendirian yang bersifat khusus bagi Uni Eropa, di mana sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya dalam tiga hal penting yang meliputi pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Komunitas.
Hukum internasional umum
Bidang studi ini menggabungkan dua cabang utama, hukum negara ("jus gentium") dan perjanjian dan konvensi internasional ("jus inter gentes").
Hukum internasional
Hukum Internaasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat Internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa.
Hukum kewarganegaraan
Hukum kewarganegaraan adalah hukum di setiap negara dan di setiap yurisdiksi dalam masing-masing negara yang mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara dalam yurisdiksi dan cara di mana kewarganegaraan diperoleh serta bagaimana kewarganegaraan mungkin akan hilang. Seseorang yang bukan warga negara umumnya dianggap sebagai orang asing, juga disebut sebagai alien. Seseorang yang telah ada diakui kebangsaan atau kewarganegaraan dianggap sebagai tanpa kewarganegaraan. Menurut kebiasaan internasional, setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan diakui sebagai sebagai seorang warga negara dan bangsa. Klasifikasi tersebut dapat dilakukan oleh adat, hukum wajib, atau kasus hukum (preseden), atau beberapa kombinasi. Dalam beberapa kasus, penentuan dapat diatur oleh hukum internasional umum-misalnya, oleh perjanjian dan Konvensi Eropa tentang Kewarganegaraan.
Negara berdaulat
Kedaulatan telah diambil pada makna yang berbeda dengan pengembangan dari prinsip penentuan sendiri dan larangan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai norma-norma "jus cogens" hukum internasional modern. Dalam Piagam PBB, Konsep Deklarasi mengenai Hak dan Kewajiban Negara dan piagam dari organisasi kedaerahan internasional mengungkapkan pandangan bahwa semua negara secara yuridis sama dan menikmati hak dan kewajiban yang sama berdasarkan fakta keberadaan mereka sebagai orang-orang di bawah hukum internasional. Hak negara untuk menentukan status politik dan praktik kedaulatan permanen sendiri dalam batas-batas yurisdiksi teritorial mereka secara luas diakui.
Hukum
Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.
Hak asasi manusia
Setiap negara memiliki aturannya sendiri sehubungan dengan tata cara untuk memasukkan perjanjian HAM internasional ke dalam hukum nasional. Secara umum, terdapat dua macam cara, yaitu "penerimaan langsung" dan "penerimaan khusus" atau "individual". Penerimaan langsung berarti bahwa pasal-pasal di dalam perjanjian yang telah diratifikasi dapat langsung digunakan di pengadilan nasional. Contoh negara-negara yang menggunakan pendekatan ini adalah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, Britania Raya dan negara-negara yang pernah menjadi jajahannya memiliki sistem penerimaan khusus, yang berarti bahwa isi dari suatu perjanjian HAM harus dituangkan ke dalam undang-undang nasional terlebih dahulu sebelum dapat dipakai di pengadilan nasional. Sebagai ilustrasi, Britania Raya telah menetapkan "Human Rights Act 1998" pada tahun 2000, sehingga rakyat Britania dapat membawa perkara mengenai pelanggaran Konvensi HAM Eropa ke pengadilan nasional. Terkait dengan posisi perjanjian HAM internasional di dalam hierarki hukum nasional, setiap negara juga memiliki sistemnya sendiri. Negara seperti Belanda memberikan kedudukan tertinggi kepada perjanjian internasional, dan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dasar tetap dianggap sah jika perjanjian tersebut disetujui oleh dua per tiga suara di Eerste Kamer dan Tweede Kamer Di sisi lain, terdapat negara seperti Prancis yang Jepang yang menyatakan bahwa perjanjian internasional kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang dasar, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan hukum biasa. Sementara itu, di Amerika Serikat, perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama dengan hukum federal, sehingga hukum federal yang ditetapkan sesudahnya dapat mengesampingkan perjanjian yang telah diratifikasi sesuai dengan asas "lex posterior derogat legi priori".
Hak asasi manusia
Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai hakikatnya, berdasarkan makna harfiahnya, hak asasi manusia umumnya dianggap sebagai hak yang dimiliki seseorang karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia bersifat "universal", atau dalam kata lain hak tersebut dimiliki oleh semua orang di seantero jagad. Maka dari itu, konsep "universal" dalam artian ini berkaitan dengan cakupan penerapan hak asasi manusia yang memadukan cakupan wilayah ("ratione loci") terluas dengan cakupan perorangan ("ratione personae") yang juga paling luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa penyebutan istilah geografis dalam makna dari konsep "universal" itu berlebihan, karena hak asasi manusia berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak masalah orang itu sedang berada di mana. Di dalam konsep ini juga terkandung pemahaman bahwa tidak ada manusia yang lebih rendah daripada yang lain, dan juga bahwa tidak ada manusia yang "bukan manusia", sehingga asas universal sangat terkait dengan asas kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini juga menandakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut ("inalienable") karena seseorang tidak dapat mengubah ataupun meniadakan jati diri manusianya.
Hukum internasional
Perkembangan golongan ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara dan adanya perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu. Kedua gejala ini menunjukkan bahwa disamping mulai terlaksananya suatu masyarakat internasional dalam arti yang benar dan efektif berdasarkan asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara sehingga dengan demikian terjelma Hukum Internasional sebagai hukum koordinasi, timbul suatu komplek kaedah yang lebih memperlihatkan ciri-ciri hukum subordinasi.
Hukum kemanusiaan internasional
Konvensi-konvensi Jenewa merupakan hasil dari sebuah proses yang berkembang melalui sejumlah tahap dalam kurun waktu 1864-1949, yaitu proses yang berfokus melindungi orang sipil dan orang-orang yang tidak dapat bertempur lagi dalam konflik bersenjata. Sebagai akibat Perang Dunia II, keempat konvensi tersebut semuanya direvisi berdasarkan revisi yang pernah dilakukan sebelumnya dan juga berdasarkan sejumlah ketentuan dari Konvensi-konvensi Den Haag 1907, dan kemudian diadopsi ulang oleh masyarakat internasional pada tahun 1949. Konferensi-konferensi berikutnya menambahkan sejumlah ketentuan yang melarang metode berperang tertentu dan ketentuan yang berkenaan dengan masalah perang saudara.
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Dari sudut pandang hak asasi manusia, monisme memiliki beberapa keuntungan. Sebagai contoh, suatu negara yang menerima perjanjian hak asasi manusiamisalnya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tetapi beberapa undang-undang nasionalnya membatasi kebebasan pers, maka seorang warga negara yang dituntut oleh negara tersebut apabila melanggar hukum nasional, dapat memohonkan perjanjian hak asasi manusia di ruang sidang nasional dan dapat meminta hakim menerapkan perjanjian tersebut dan memutuskan bahwa hukum nasional tidak sah. Ia tidak harus menunggu proses pengubahan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Bagaimanapun, pemerintahannya dapat lalai atau bahkan tidak mau memasukkan hukum internasional.
"Jadi ketika seseorang di Belanda merasa hak asasi manusianya dilanggar, dia dapat pergi ke hakim Belanda dan hakim tersebut harus menerapkan hukum Konvensi. Ia harus menerapkan hukum internasional, meski hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum Belanda".
Konsep dualisme menekankan perbedaan antara hukum nasional dan internasional, dan mewajibkan pengubahan hukum internasional menjadi hukum nasional. Tanpa pengubahan, hukum internasional tidak diakui sebagai hukum. Hukum internasional harus menjadi hukum nasional, atau bukan hukum sama sekali. Jika suatu negara menerima sebuah perjanjian, tetapi tidak menyesuaikan hukum nasionalnya supaya sesuai dengan perjanjian tersebut; atau tidak menciptakan undang-undang nasional yang secara eksplisit memasukkan perjanjian tersebut, maka hal tersebut melanggar hukum internasional. Namun, seseorang tidak dapat mengklaim bahwa perjanjian tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional. Warga negara tidak dapat bergantung padanya dan hakim tidak dapat menerapkannya. Hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tetap berlaku. Menurut konsep dualisme, hakim nasional tidak pernah menerapkan hukum internasional, dan baru dapat melakukannya jika hukum internasional tersebut telah diubah menjadi hukum nasional.
"Hukum internasional tidak memberikan hak yang diakui oleh pengadilan nasional. Hukum ini hanya berlaku, sejauh aturan-aturan hukum internasional diakui termasuk ke dalam aturan hukum nasional; dan sejauh aturan-aturan tersebut diizinkan di pengadilan nasional untuk memberikan hak dan kewajiban".
Supremasi hukum internasional merupakan suatu aturan dalam sistem dualisme, seperti halnya pada sistem monis. Sir Hersch Lauterpacht menunjukkan itikad pengadilan untuk mencegah penghindaran kewajiban-kewajiban internasional, dengan penegasan berulang-ulang tentang:
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Hukum internasional tidak mengatur apakah negara harus menganut monisme atau dualisme. Setiap negara memutuskan sesuai tradisi hukumnya sendiri. Hukum internasional hanya mensyaratkan bahwa aturan-aturannya harus tetap dihormati, dan negara-negara bebas memutuskan cara mereka menghormati aturan-aturan ini dan memberikannya kekuatan hukum di ranah nasional.
"Pengubahan norma-norma internasional ke dalam hukum domestik tidak diwajibkan dari sudut pandang hukum internasional ... kebutuhan pengubahan merupakan persoalan nasional, bukan hukum internasional ".
Baik negara monis maupun dualis dapat mematuhi hukum internasional. Dapat disimpulkan bahwa negara monis menghadapi risiko pelanggaran hukum internasional yang lebih rendah, karena hakimnya dapat menerapkan hukum internasional secara langsung. Kelalaian atau keengganan dalam menerapkan hukum internasional ke dalam hukum nasional hanya dapat menimbulkan masalah di negara-negara dengan sistem dualisme. Suatu negara bebas memilih cara yang mereka inginkan dalam menghormati hukum internasional, tetapi mereka selalu bertanggung jawab jika mereka gagal menyesuaikan sistem hukum nasional mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional. Apakah itu dengan memberlakukan konstitusi yang menerapkan sistem monis, sehingga hukum internasional dapat diterapkan secara langsung dan tanpa transformasi, atau tidak; tetapi pada akhirnya mereka harus mengubah semua hukum internasional menjadi hukum nasional.
Negara-negara monis hanya bergantung pada hakim dan bukan pada anggota legislatif, tetapi hakim juga bisa membuat kesalahan. Jika seorang hakim di negara monis membuat kesalahan ketika menerapkan hukum internasional, maka negara tersebut melanggar hukum internasional sama seperti negara dualis yang tidak mengizinkan hakimnya menerapkan hukum internasional secara langsung dan gagal mengubah atau tidak melakukan pengubahan dengan benar dan efektif. Salah satu alasan untuk lebih memilih dualisme adalah ketakutan bahwa hakim nasional tidak mengenal hukum internasional, yang merupakan suatu bidang hukum yang sangat rumit, dan karenanya terdapat kemungkinan besar bahwa mereka akan membuat kesalahan.
Kriteria Kopenhagen
Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai perumusan hak asasi manusia paling tinggi, meski kurang memiliki mekanisme penegakan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang lebih efektif. Persyaratan untuk sejajar dengan perumusan ini memaksa beberapa negara yang baru saja bergabung dengan UE untuk memberlakukan perubahan besar dalam undang-undang mereka, pelayanan publik dan sistem hukum. Banyak perubahan tersebut mencakup perlakuan etnis dan kaum minoritas beragama, atau penghapusan celah perlakuan antara faksi-faksi politik.
Hukum
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."
Hak asasi manusia
Upaya untuk menelusuri sejarah hak asasi manusia terganjal oleh perdebatan mengenai titik awalnya. Secara umum dan abstrak, nilai-nilai yang mendasari hak asasi manusia (seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat) dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat dalam sejarah. Konsep-konsep yang terkait dengan hak asasi manusia sudah dapat ditelusuri paling tidak semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 SM, dan juga dengan munculnya kitab-kitab agama. Jika yang ingin ditilik adalah sejarah gagasan bahwa semua manusia memiliki hak kodrati, maka konsep ini sudah ada setidaknya dari zaman Yunani Kuno dengan munculnya pemikiran filsuf-filsuf Stoikisme. Akan tetapi, apabila sejarah HAM yang dimaksud adalah sejarah HAM modern yang ditegakkan secara hukum di tingkatan nasional dan internasional saat ini, maka dapat dikatakan bahwa sejarahnya bermula dari piagam-piagam yang mencantumkan kebebasan-kebebasan yang melindungi pemilik hak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, dan dokumen yang mungkin bisa dianggap sebagai titik awalnya adalah Magna Carta di Kerajaan Inggris dari tahun 1215. Namun, Magna Carta pun masih dianggap bermasalah, karena dokumen ini hanya melindungi para bangsawan yang kuat dari kekuasaan Raja Inggris. Maka dari itu, masa yang dianggap sangat berpengaruh terhadap konsep HAM modern yang mencakup semua umat manusia adalah Abad Pencerahan pada abad ke-18 dengan munculnya tulisan-tulisan karya John Locke yang terkait dengan hukum kodrat. Pakar hak asasi manusia Eva Brems bahkan membuat pernyataan yang lebih keras dengan menyatakan bahwa "Sumber rumusan hak asasi manusia di tingkatan internasional saat ini sulit untuk ditilik kembali ke masa sebelum Abad Pencerahan, atau di tempat di luar Eropa dan Amerika. Gagasan bahwa PUHAM berakar dari segala kebudayaan tidaklah lebih dari sekadar mitos."
Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya. HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Hati nurani
Amnesty International mengadakan kampanye untuk melindungi orang-orang yang dipenjara sebagai narapidana hati nurani karena kepercayaan hati nurani mereka yang terkait dengan kebebasan intelektual, politik, dan artistik. Aung San Suu Kyi dari Burma adalah pemenang Penghargaan Duta Hati Nurani Amnesty International pada tahun 2009. Dalam hukum, klausa hati nurani adalah sebuah provisi dalam suatu aturan hukum yang memperbolehkan seorang profesional kesehatan untuk melawan hukum (misalnya terkait aborsi bedah atau obat), apabila hukum tersebut tidak sesuai dengan kepercayaan religius atau hati nurani orang yang bersangkutan.
Hugo Grotius
Dikemukakan bahwa Hugo Grotius adalah bukan orang pertama yang merumuskan doktrin masyarakat internasional, tetapi ia adalah orang pertama yang mendefinisikan secara tegas gagasan tentang satu masyarakat dalam negara, yang diperintah bukan dengan kekuatan atau peperangan, tetapi dengan hukum yang sebenarnya dan kesepakatan bersama untuk menegakkan hukum tersebut. Seperti yang Hedley Bull nyatakan pada tahun 1990: "Gagasan tentang masyarakat internasional yang dikemukakan Grotius mendapat ekspresi konkret dalam Perdamaian Westfalen, dan Grotius dapat dianggap sebagai bapa intelektual dalam penyelesaian perdamaian umum yang pertama ini pada zaman modern."
Penghilangan paksa
Menurut Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional, yang dikeluarkan pada 1 Juli 2002, karena menyebarkan atau menunjukan serangan sistematis terhadap penduduk sipil manapun, "penghilangan paksa" dicap sebagai kejahatan melawan kemanusiaan . Pada 20 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.
Hak asasi manusia
Pada tahun 1946, Komisi Hak Asasi Manusia PBB dibentuk dengan tugas untuk merumuskan Piagam Hak-Hak Internasional yang berlaku di seluruh dunia tanpa mengecualikan siapapun. Komisi ini kemudian memutuskan agar piagam semacam ini terdiri dari tiga bagian, yaitu sebuah deklarasi, sebuah konvensi yang berisi kewajiban-kewajiban hukum, serta bagian yang berisi tentang sistem pengawasan dan pengendalian. Tugas untuk merumuskan piagam ini diberikan kepada sebuah komite yang terdiri dari delapan anggota asal Australia, Chile, Tiongkok, Prancis, Lebanon, Britania, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, dan komite ini dikepalai oleh Eleanor Roosevelt, istri mendiang Franklin Roosevelt. Maka dirumuskanlah Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) yang dibuat berdasarkan rancangan dari ahli hukum Kanada John Peters Humphrey serta berdasarkan sebuah rancangan dari Britania Raya. Pada tanggal 10 Desember 1948, PUHAM diproklamasikan oleh 48 negara anggota PBB di Majelis Umum.
Negara hukum
Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan negara hukum menjadi dua macam, yaitu negara hukum dalam arti formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum moderen.
Gea S.Th. MM, A. A., Yuni Wulandari S.Sos, A. P., & Babari, D. Y. (2001). In Character Building II: Relasi dengan Sesama (pp. 64-66). Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak, dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban, dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang besar, dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional.
Hak asasi manusia
Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkatan internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sementara di tingkatan regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara, dan saat ini pemerintahan yang paling otoriter pun tidak akan menampik keberadaan hak-hak dasar.
Hak asasi manusia
Kemunculan sistem regional dapat membantu upaya untuk mewujudkan HAM, karena dengan ini masyarakat madani mendapatkan lebih banyak ruang untuk didengar oleh pemerintah alih-alih harus mengantre dan berebut ruangan di PBB. Selain itu, seringkali muncul keluhan bahwa sistem HAM PBB yang berpusat di kota Jenewa terlalu sulit untuk dijangkau, dan sistem regional memiliki keunggulan berupa lokasinya yang lebih dekat dengan masyarakat madani di kawasannya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa mekanisme hak asasi manusia regional menjadikan sistem hak asasi manusia internasional lebih tanggap dan demokratis. Namun, terdapat pula inisiatif di tingkatan regional yang dianggap membahayakan HAM karena dinilai dapat merusak standar HAM yang telah ditetapkan di tingkatan global dan juga akibat adanya kemungkinan bahwa mekanisme regional tersebut akan disalahgunakan untuk melindungi negara pelanggar HAM dari pengawasan. Contohnya adalah Piagam Hak Asasi Manusia Arab yang dikeluarkan pada tahun 1994, yang telah menuai kritikan karena dianggap lebih mundur daripada standar global. Pada tahun 2004, dikeluarkan rumusan piagam yang baru agar lebih sesuai dengan hukum HAM internasional, tetapi rumusan ini pun juga dikritik karena masih tidak sepenuhnya sejalan dengan standar global. Sementara itu, di Asia Tenggara, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara menetapkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara pada November 2012. Deklarasi ini telah disambut sebagai komitmen besar dari Perbara untuk melindungi HAM, tetapi pada saat yang sama, deklarasi ini juga dinilai "cacat" karena sama sekali tidak mendirikan mekanisme pengawasan yang berarti, dan juga akibat adanya asas "non-intervensi" di dalam deklarasi tersebut yang dapat menghalangi kemampuan lembaga regional untuk melindungi HAM.
Amnesty International
Amnesty International adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional dengan tujuan mempromosikan seluruh HAM yang terdapat dalam "Universal Declaration of Human Rights" dan standar internasional lainnya.
Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000, pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Hak kodrati dan hak ikhtiyari
Gagasan hak asasi manusia juga sangat berhubungan dengan konsep hak kodrati. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 dianggap menuangkan konsep hak kodrati ke dalam suatu instrumen yang tergolong sebagai "soft law" dalam hukum internasional. Namun, terdapat pula pandangan bahwa hak asasi manusia itu pada dasarnya bersifat fungsional, atau dalam kata lain semua manusia dari berbagai latar belakang memiliki kebutuhan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, sehingga mereka pun mengakui keberadaan hak-hak asasi untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mahkamah Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional, dan mengatur Pengadilan.
Tujuannya Mahkamah Internasional adalah untuk mengadili dan memutus sengketa antara negara (international) dengan berpedoman dari perjanjian internasional, adat kebiasaan internasional, asas hukum yang berlaku bagi bangsa yang beradab, yurisprudensi dan pendapat-pendapat ahli hukum. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal, dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus.
Peninjauan Berkala Universal
Dasar dari tinjauan yang dilakukan meliputi (a) Piagam PBB, (b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (c) instrumen-instrumen hak asasi manusia di mana negara tertinjau menjadi anggota, dan (d) berbagai janji dan komitmen yang negara tertinjau pernah buat, termasuk yang dibuat pada saat pemilihan Dewan HAM PBB ini. Tinjauan ini juga mengindahkan berbagai hukum kemanusiaan internasional yang ada.
Hukum internasional
Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah :
Hukum kemanusiaan internasional
Hukum Humaniter Internasional modern terdiri dari dua aliran sejarah: Hukum Den Haag, yang pada masa lalu disebut sebagai Hukum Perang yang utama (the law of war proper), dan Hukum Jenewa atau Hukum Humaniter. Kedua aliran ini dinamai berdasarkan tempat diadakannya konferensi internasional yang merancang perjanjian-perjanjian mengenai perang dan konflik, terutama Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan Konvensi Jenewa, yang untuk pertama kalinya dirancang pada tahun 1863. Baik Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa adalah cabang dari "jus in bello", yaitu hukum internasional mengenai praktik-praktik yang dapat diterima dalam pelaksanaan perang dan konflik bersenjata.
Hak asasi manusia
Dalam hukum internasional, terdapat beberapa norma yang telah memperoleh status "jus cogens". Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mendefinisikan "jus cogens" sebagai norma yang diakui dan diterima oleh komunitas internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun dan hanya dapat diubah dengan norma yang memiliki sifat yang sama. Norma "jus cogens" berlaku untuk semua negara, termasuk negara yang menampik keberadaan norma tersebut; contohnya adalah pemerintah Afrika Selatan pada masa apartheid yang terus menerus menolak pelarangan diskriminasi ras, tetapi norma tersebut sebagai norma "jus cogens" tetap dianggap mengikat terhadap mereka. Dari sejumlah norma yang paling sering disebut-sebut sebagai norma "jus cogens", sebagian besar tergolong sebagai kewajiban HAM. Contohnya adalah larangan penyiksaan, larangan genosida, larangan perbudakan, dan larangan diskriminasi ras dan apartheid.
Komite Internasional Palang Merah
ICRC adalah satu-satunya institusi yang disebut secara eksplisit menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai otorita pengawas. Mandat hukum ICRC bersumber pada empat Konvensi Jenewa 1949, serta Statuta Gerakan. ICRC juga menjalankan tugas-tugas yang tidak secara khusus diamanatkan oleh hukum, seperti mengunjungi tahanan politik di luar konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam bencana alam.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman, dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan, dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.
Laut
Dalam hukum internasional, para perompak dianggap sebagai "hostis humani generis" atau "musuh kemanusiaan". Tindakan pembajakan di laut dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan dunia, dan tindakan tersebut juga seringkali dilakukan di laut lepas yang berada di luar kendali negara berdaulat, sehingga tindakan perompakan pun masuk ke dalam cakupan yurisdiksi universal. Maka dari itu, semua negara dapat mengambil tindakan untuk membasmi mereka, dan para pelaku perompakan dapat diseret ke meja hijau di pengadilan negara manapun. Berdasarkan Pasal 101 UNCLOS, tindakan pembajakan di laut dapat didefinisikan sebagai "setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal (...) swasta, dan ditujukan di laut lepas, terhadap kapal (...) lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal (...) demikian, [atau] terhadap suatu kapal (...), orang, atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun", sehingga tindakan pembajakan di laut tidak sama dengan peperangan di laut yang berlangsung di antara pihak-pihak yang diakui sebagai subjek hukum internasional.
Komite Internasional Palang Merah
"Kerjasama"
Tujuan kegiatan kerja sama ICRC adalah untuk meningkatkan kemampuan Perhimpunan-perhimpunan Nasional memenuhi tanggung jawab mereka sebagai lembaga Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan di negara masing-masing. ICRC terutama membantu dan mendukung Perhimpunan-perhimpunan Nasional dalam kegiatan mereka untuk memberikan bantuan kepada para korban konflik dan ketegangan dalam negeri (kesiapan dan tanggapan); mempromosikan Hukum Humaniter Internasional dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai Prinsip-Prinsip Dasar, cita-cita, dan kegiatan-kegiatan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional; dan memulihkan hubungan antara anggota keluarga yang tercerai berai sebagai bagian dari jaringan kerja pencarian Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia.
Hak asasi manusia
Pendekatan partikularisme yang dilandaskan pada perbedaan budaya sendiri telah dikritik karena mengasumsikan bahwa budaya itu bersifat statis dan tidak pernah berubah. Selain itu, pandangan ini seolah memberikan ruang bagi praktik-praktik budaya yang tidak bisa diterima secara etika. Walaupun begitu, pakar hak asasi manusia asal Belgia, Marie-Bénédicte Dembour, berpendapat bahwa perdebatan antara universalisme dan partikularisme akan selalu muncul setiap kali ada upaya untuk menetapkan suatu standar bersama. Di dalam yurisdiksi pengadilan HAM Eropa sendiri terdapat sebuah doktrin hukum yang dianggap dapat merukunkan kedua pandangan ini, yaitu doktrin margin apresiasi. Dengan diterapkannya doktrin ini, standar yang sama dapat memiliki penerapan yang berbeda-beda di setiap negara anggota Majelis Eropa. Contohnya adalah dalam kasus penistaan agama. Pengadilan HAM Eropa memberikan margin apresiasi yang luas kepada negara-negara anggota untuk menentukan cakupan pembatasan terhadap pendapat yang dapat menyinggung agama di dalam perkara "Wingrove v. the United Kingdom", karena menurut mereka tidak ada satu standar yang seragam di Eropa terkait dengan "perlindungan hak-hak orang lain" sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk membatasi hak kebebasan berpendapat. Akibatnya, walaupun negara-negara anggota Majelis Eropa secara hukum melindungi kebebasan berpendapat, penerapannya dalam kasus penistaan agama berbeda-beda di setiap negara; sebagian negara melindungi pendapat yang secara terang-terangan menghina suatu agama, sementara beberapa negara yang lain diperbolehkan membatasi pendapat semacam itu dengan menggunakan hukum pidana.
Hukum privat
Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur antara satu dengan yang lain, sedangkan hukum dagang adalah peraturan yang terkait dengan perdagangan. Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat yang menyangkut:
Hukum kemanusiaan internasional
Di India zaman kuno, terdapat sejumlah catatan, misalnya Hukum Manu, yang menguraikan jenis-jenis senjata yang tidak boleh dipakai. “Bila orang berperang dengan musuh dalam pertempuran, dia tidak boleh menyerang dengan senjata yang tersembunyi (dalam pepohonan), ataupun dengan senjata yang berduri atau beracun atau yang ujung-ujungnya menyala dengan api. Ada juga perintah agar tidak menyerang orang kasim ataupun musuh “yang kedua tangannya berada dalam posisi memohon ... atau orang yang sedang tidur, atau orang yang sudah kehilangan pakaian pelindungnya, atau orang yang telanjang, atau orang yang tidak bersenjata, atau orang yang menonton tanpa ambil bagian dalam peperangan ...”
Komite Internasional Palang Merah
ICRC bertanggung jawab atas pengakuan secara hukum perhimpunan bantuan kemanusiaan sebagai perhimpunan nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan dengan demikian menerimanya ke dalam Gerakan. Aturan-aturan yang tepat terkait pengakuan itu didefinisikan dalam Statuta Gerakan. Setelah pengakuan oleh ICRC, suatu perhimpunan nasional diakui sebagai anggota Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ICRC dan Federasi bekerjasama dengan perhimpunan nasional dalam misi internasional mereka, terutama dengan sumber daya manusia, material, dan keuangannya dan mengatur logistik di lokasi. Menurut Perjanjian Sevilla 1997, ICRC adalah pimpinan lembaga Palang Merah dalam konflik, sementara organisasi lain dalam Gerakan menjadi pimpinan dalam situasi non-perang. Perhimpunan Nasional akan menjadi pimpinan terutama ketika konflik terjadi di dalam negara mereka sendiri.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah lembaga pendiri Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata, ICRC juga berperan sebagai promotor dan pemelihara Hukum Humaniter Internasional. Organisasi ini juga merupakan pelindung Prinsip-prinsip Dasar Gerakan. Secara bekerja sama dengan Federasi Internasional, ICRC menyelenggarakan pertemuan-pertemuan Gerakan sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar Gerakan.
Hukum kemanusiaan internasional
Contoh-contoh lain dari Hukum Perang berkenaan dengan: deklarasi perang (Pasal 2 Piagam PBB 1945 dan sejumlah pasal lain dalam piagam tersebut membatasi hak negara anggota untuk mendeklarasikan perang, seperti halnya Pakta Kellogg-Briand 1928 yang lebih tua dan tidak punya gigi itu membatasi hak tersebut bagi negara-negara yang meratifikasinya, yang kemudian menggunakan pakta tersebut terhadap Jerman dalam Persidangan Mahkamah Perang Nuremberg; penerimaan atas menyerah ("surrender") dan perlakuan atas tawanan perang ("prisoners of war"); penghindaran kekejaman; larangan menyerang orang sipil dengan sengaja; dan larangan atas senjata-senjata tertentu yang tidak manusiawi. Merupakan pelanggaran atas Hukum Perang jika melakukan pertempuran tanpa memenuhi persyaratan tertentu, antara lain mengenakan seragam pembeda atau lencana lain yang mudah dikenali dan membawa senjata secara terang-terangan. Menyamar sebagai prajurit pihak musuh dengan cara mengenakan seragam musuh, dan bertempur memakai seragam tersebut, adalah dilarang, dan demikian pula penyanderaan.
Hukum kemanusiaan internasional
Namun, pun di tengah berlangsungnya kekejaman perang dalam sejarah, ada sejumlah ungkapan berupa norma kemanusiaan untuk melindungi korban konflik bersenjata –yaitu korban luka, korban sakit, dan korban karam– yang berasal dari zaman kuno.
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Jika hukum internasional tidak dapat diterapkan langsung, seperti halnya dalam sistem dualisme, maka hukum tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, dan hukum nasional yang ada
yang bertentangan dengan hukum internasional
harus "diubah terlebih dahulu"; baik dengan penyesuaian atau dihapuskan supaya sesuai dengan hukum internasional. Dari sudut pandang hak asasi manusia, jika perjanjian hak asasi manusia diterima hanya karena alasan politik, dan negara-negara tidak berniat mengubahnya menjadi hukum nasional atau mengambil pandangan monisme atas hukum internasional, maka perjanjian tersebut tidak akan diberlakukan oleh negara yang bersangkutan.
Hukum Moral (Thomas Aquinas)
Menurut Thomas Aquinas tindakan yang mengerakkan manusia kepada tujuan akhir berkaitan dengan kegiatan manusiawi bukan dengan kegiatan manusia. Perintah moral yang paling dasar adalah melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Hukum moral memerlukan suatu wahana untuk mewujudkan bentuk kongkrit. Wahana itu disebut hukum manusia seperti undang-undang, konstitusi atau hukum-hukum positif lainnya yang dapat membantu manusia dan masyarakat mewujudkan nilai-nilai moral misalnya bertindak baik, jujur, dan adil.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau dalam Bahasa Inggris disebut "Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights" (OHCHR) adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kantor ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993 dalam Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia.
Hak asasi manusia
Pada tahun 1981, negara-negara anggota Organisasi Kesatuan Afrika menetapkan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk. Piagam ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan piagam-piagam HAM internasional lainnya karena piagam ini mengakui "hak penduduk". Secara substansif, piagam ini juga mencantumkan hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta "hak solidaritas" (seperti hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan). Selain itu, di dalam piagam ini terkandung "kewajiban" bagi individu terhadap komunitasnya, seperti kewajiban untuk keluarga dan negara.
Hukum lingkungan
Hukum Lingkungan - atau "Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam" - merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan hukum yang terkait dengan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu """" dalam Bahasa Inggris, """" dalam Bahasa Belanda, """" dalam Bahasa Prancis, """" dalam Bahasa Jerman, ""Hukum Alam Seputar"" dalam Bahasa Malaysia, ""Batas nan Kapaligiran"" dalam Bahasa Tagalog, """" dalam Bahasa Thailand, ""Qomum al-Biah"" dalam Bahasa Arab.
Kebiasaan internasional
Kebiasaan internasional () adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh Pasal 38(1)(b) Piagam Mahkamah Internasional. Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah salah satu sumber hukum yang akan diterapkan oleh Mahkamah Internasional.
Mahkamah Pidana Internasional
Mahkamah Pidana Internasional (bahasa Inggris: "International Criminal Court" atau "ICC") dibentuk pada 1940 sebagai sebuah "tribunal" permanen untuk menuntut individual untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional, terutama "Rome Statute of the International Criminal Court". ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada, namun pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya bila pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti di atas, dan menjadi "pengadilan usaha terakhir", meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual.
Orang-orang yang dilindungi
Orang-orang yang dilindungi () adalah istilah dalam hukum kemanusiaan internasional yang mengacu kepada orang-orang yang mendapatkan perlindungan khusus dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, Protokol-Protokol Tambahan 1977, serta kebiasaan internasional, pada saat berlangsungnya konflik bersenjata.
Dwiarso Budi Santiarto
Vonis atas Ahok ini mengundang keprihatian sejumlah organisasi dunia atas kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Amnesti Internasional menyatakan bahwa putusan itu bisa merusak reputasi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara toleran. Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam.Dewan HAM ini juga menyerukan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam UU Hukum Pidana. Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia menyerukan pada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia.
Ijazah
Penahan Ijazah biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Finance kepada karyawannya, ada juga Perguruan Tinggi yang menahan Ijazah mahasiswanya yang sudah lulus. Penahanan Ijazah ini dianggap melanggar hukum. Dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Kejahatan kemanusiaan
Pada tahun 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal internasional yang dalam bahasa Inggris disebut International Criminal Court (ICC) dan Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang.
Persekusi
Persekusi (bahasa Inggris: "persecution") adalah perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.
Komite Internasional Palang Merah
Pernyataan misi resmi ICRC berbunyi: Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan mandiri, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberi mereka bantuan. ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan dan berupaya mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.
Tugas utama ICRC bersumber pada Konvensi Jenewa dan Statuta Gerakan, di mana dikatakan bahwa tugas ICRC antara lain:
Komite Internasional Palang Merah
Konvensi ini berisi sepuluh pasal, menetapkan untuk pertama kali aturan-aturan yang mengikat secara hukum dan menjamin netralitas dan perlindungan bagi tentara yang terluka, personel medis lapangan, dan lembaga kemanusiaan khusus dalam konflik bersenjata. Selain itu, konvensi juga menetapkan dua persyaratan terkait pengakuan perhimpunan bantuan nasional oleh Komite Internasional:
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) adalah pengadilan PBB yang mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan untuk penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994. Pengadilan ini juga dapat menangani penuntutan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang dilakukan di wilayah Rwanda dan negara-negara di sekitar Rwanda selama periode yang sama.
Kaidah
Kaidah" adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak". Kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur prilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat. Secara umum kaidah dibedakan atau dua hal yaitu kaidah etika atau kaidah hukum. Kaidah etika merupakan kaidah yang meliputi norma susila, norma agama dan norma kesopanan. Pada dasarnya kaidah etika datang dari diri dalam manusia itu sendiri contohnya menghormati orangnya yang lebih tua, berbuat baik pada orang tua, saling menghargai, atau malu jika berbuat salah. Namun tidak jarang kaidah etika merupakan kaidah yang datang dari diri manusia misalnya dari ajaran agama contohnya tidak boleh berprilaku jahat pada orang lain. Kaidah hukum merupakan kaidah yang memiliki sanksi tegas. Kaidah hukum ialah kaidah yang mengatur hubungan atau intraksi antar pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung oleh karena itu kaidah hukum ditujukan untuk kedamaian, ketentraman, dan ketertiban hidup bersama. Kaidah hukum biasanya ada paksaan yang berwujud ancaman bagi para pelanggarnya.
Yurisdiksi universal
Menurut Amnesty International (organisasi hak asasi manusia yang mendukung konsep yurisdiksi universal), beberapa kejahatan merupakan ancaman yang sangat serius terhadap komunitas internasional secara keseluruhan sehingga negara memiliki kewajiban logis dan moral untuk mendakwa individu yang bertanggung jawab; maka dari itu, menurut Amnesty, tidak boleh ada tempat yang aman untuk mereka yang telah melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan di luar hukum, kejahatan perang, penyiksaan dan penghilangan paksa.
Hukum kemanusiaan internasional
Selama berlangsungnya konflik, hukuman atas pelanggaran Hukum Perang bisa berupa dilakukannya pelanggaran tertentu atas Hukum Perang dengan sengaja dan secara terbatas sebagai pembalasan ("reprisal").
Prajurit yang melanggar ketentuan tertentu dari Hukum Perang kehilangan perlindungan dan status sebagai tawanan perang tetapi hanya setelah menghadapi “mahkamah yang berkompeten” (Konvensi Jenewa III Pasal 5). Pada saat itu, prajurit yang bersangkutan menjadi kombatan yang tidak sah tetapi dia tetap harus “diperlakukan secara manusiawi dan, bilamana kasusnya adalah kasus pengadilan, haknya atas pengadilan yang adil dan reguler tidak boleh dicabut”, karena prajurit yang bersangkutan masih dicakup oleh Konvensi Jenewa III Pasal 5.
Hati nurani
Para pengacara humanis Inggris di abad ke-16 dan 17 menafsirkan hati nurani sebagai sekumpulan prinsip universal yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan pada saat penciptaan, untuk digunakan dengan akal budi. Hal ini secara perlahan mereformasi sistem hukum yang awalnya berdasar pada Hukum Romawi, menggantikannya dengan bentuk-bentuk tindakan, pembelaan tertulis, penggunaan sistem juri, dan pola litigasi seperti Demurrer dan Assumpsit yang menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap elemen salah dan benar dalam kejadian sebenarnya. Dalam parlemen, pemilihan berdasarkan hati nurani membolehkan para legislator untuk memilih tanpa batasan keanggotaan partai politik. Dalam pengadilannya di Yerusalem, kriminal perang Nazi, Adolf Eichmann, mengklaim bahwa ia hanya mengikuti perintah legal di bawah paragraf 48 kode Militer Jerman yang mengatakan bahwa: "nilai penghukuman suatu aksi atau inaksi tidak dapat dihapuskan dengan dasar bahwa orang tersebut melakukannya dengan berdasarkan pada hati nurani atau perintah agamanya." Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (DUHAM PBB), yang merupakan bagian dari kebiasaan internasional secara khusus merujuk pada kata "hati nurani" di Pasal 1 dan 18. Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik juga menyebut "hati nurani" dalam Pasal 18.1. Dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut memberikan kewajiban hukum internasional untuk melindungi orang-orang yang menolak ikut wajib militer atas dasar hati nurani.
John Rawls, dalam "Teori Keadilan", menggambarkan seseorang yang menolak ikut wajib militer atas dasar hati nurani sebagai seorang individu yang siap melakukan tindakan pembangkangan sipil di muka umum (dan biasanya di hadapan perlawanan besar-besaran) untuk melawan suatu aturan legal yang dijustifikasi dengan cara melanggar kebajikan sosial dasar (seperti misalnya keadilan, kebebasan, atau kesetaraan), serta prinsip moralitas dan hukum yang diambil darinya. Rawls berpikir bahwa pembangkangan sipil harus dipandang sebagai semacam upaya naik banding atau peringatan terhadap suatu aturan hukum yang melawan kebajikan fundamental masyarakat, yaitu keadilan. Pembangkangan sipil tetap menunjukkan penghormatan dan kesetiaan kepada "rule of law" yang ditunjukkan dengan metodenya yang tanpa kekerasan dan transparan. Di sisi lain, teori Rawls tidak mampu mengakomodasi perlawanan berdasarkan hati nurani untuk penilaian dasar masyarakat terkait dengan keadilan atau dengan prinsip moral atau etis yang baru saja timbul (seperti misalnya penghormatan untuk hak lingkungan hidup) dan belum menjadi bagian dari penilaian masyarakat tersebut. Selain itu, amat sulit bagi masyarakat untuk memprediksi dan menentukan secara konsisten bahwa sebuah keputusan mayoritas bersifat adil atau tidak adil. "Perlawanan berdasarkan hati nurani", yakni ketika seseorang menolak taat hukum, seharusnya tidak muncul secara tidak dipikirkan atau dari "hati nurani tradisional" yang naif; hal tersebut hanya akan memudahkan sikap yang tidak mau menyetarakan hukum dengan norma moral atau HAM serta tidak mau menjauhkan hukum dari ketidakhormatan terhadap institusi demokratis. Perlawanan tersebut harus didasarkan pada "hati nurani kritis", yaitu kepercayaan moral atau religius yang benar-benar dalam dan matang secara konseptual, yang dianggap berlawanan secara fundamental (bukan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan atau impuls egois) misalnya dengan semua hukum wajib militer atau kewajiban legal untuk membantu perang Negara secara finansial. Salah satu contoh yang terkenal adalah ketika Henry David Thoreau, penulis Walden, mau dipenjara karena ia menolak membayar pajak setelah berselisih dengan sebuah kebijakan pemerintah, dan amat frustrasi dengan korupsi dan ketidakadilan mesin demokrasi negara. Di Amerika Serikat, kasus terbaru adalah Kimberly Rivera, seorang serdadu Tentara Amerika Serikat dan ibu empat anak yang setelah berjuang 3 bulan di Perang Irak, mengatakan bahwa perang tersebut immoral dan mencari suaka di Kanada pada tahun 2012. Ia kemudian dideportasi dan ditahan di AS.
Hukum kemanusiaan internasional
Hukum Islam menyatakan bahwa “non-kombatan yang tidak ambil bagian dalam pertempuran seperti perempuan, anak-anak, rahib dan pertapa, orang lanjut usia, orang buta, dan orang gila” tidak boleh dilecehkan. Khalifah yang pertama, Abu Bakar, menyatakan, “Jangan memutilasi (mengudungi; memotong anggota badan). Jangan membunuh anak kecil atau laki-laki tua atau perempuan. Jangan memotong kepala pohon palma atau membakarnya. Jangan menebang pohon buah-buahan. Jangan membantai ternak kecuali untuk makanan.” Ahli hukum Islam berpendapat bahwa tawanan tidak boleh dibunuh karena dia “tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perang belaka.” Hukum Islam tidak menyelamatkan semua non-kombatan. Dalam kasus tawanan yang menolak untuk memeluk Islam atau membayar pajak alternatif, “pada prinsipnya diperbolehkan membunuh siapapun dari mereka, baik kombatan ataupun non-kombatan, asalkan mereka tidak dibunuh melalui cara-cara khianat atau melalui mutilasi (pengudungan).”
Hukum kemanusiaan internasional
Meskipun Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dapat dilihat sebagai hasil dari proses yang dimulai pada tahun 1864, dewasa ini konvensi-konvensi tersebut telah “mencapai partisipasi universal dari 194 negara peserta.” Ini berarti bahwa konvensi-konvensi tersebut berlaku pada hampir setiap konflik bersenjata internasional.
Hukum kemanusiaan internasional
Hukum Den Haag, atau Hukum Perang yang utama, “menetapkan hak dan kewajiban pihak yang berperang menyangkut pelaksanaan operasi serta membatasi pilihan sarana mencelakai yang boleh dipakai.” Pada khususnya, Hukum Den Haag berkenaan dengan definisi kombatan, menetapkan aturan mengenai sarana dan cara berperang, dan menelaah perihal sasaran militer.
Prinsip-Prinsip Yogyakarta
Prinsip-prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender adalah seperangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), dan (secara sekilas) interseks. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, "International Service for Human Rights" dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 6-9 November di 2006. Dokumen penutup "berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli, bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan PBB itu sendiri". Prinsip-prinsip yang dinamai Yogyakarta, kota di mana konferensi diadakan. Prinsip-prinsip ini belum diadopsi oleh Serikat, dalam perjanjian, dan dengan demikian tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang mengikat secara hukum dari hukum hak asasi manusia internasional. Namun Prinsip dimaksudkan untuk melayani sebagai bantuan interpretatif terhadap perjanjian hak asasi manusia.
Kejahatan kemanusiaan
Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan internasional telah secara luas menggambarkan "kejahatan terhadap umat manusia" sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia
Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan
Keadilan berarti bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan semata-mata atas dasar kebutuhan, tanpa diskriminasi.
Kebebasan berarti bahwa tujuan kemanusiaan bebas dari tujuan politik, ekonomi, militer, atau tujuan lainnya.