Kapan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dibentuk?
Sejarah TNI-AL
Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dimulai dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. BKR kemudian berkembang menjadi beberapa divisi, dimana BKR Laut, salah satu divisi awalnya, meliputi wilayah bahari / laut.
Soedirman
Bersama-sama, Soedirman dan Oerip mampu mengurangi perbedaan dan rasa ketidakpercayaan yang tumbuh di antara mantan tentara KNIL dan PETA, meskipun beberapa tentara tidak bersedia tunduk kepada militer pusat, dan lebih memilih untuk mengikuti komandan batalion pilihan mereka. Pemerintah mengganti nama Angkatan Perang sebanyak dua kali pada Januari 1946, yang pertama adalah Tentara Keselamatan Rakjat, kemudian diganti lagi menjadi Tentara Repoeblik Indonesia (TRI). Pergantian nama ini diakhiri dengan membentuk secara resmi angkatan laut dan angkatan udara pada awal 1946. Sementara itu, pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta – sekarang di bawah kontrol Belanda – ke Yogyakarta pada bulan Januari; delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir melakukan negosiasi dengan Belanda pada bulan April dan Mei terkait dengan pengakuan kedaulatan Indonesia, namun tidak berhasil. Pada tanggal 25 Mei, Soedirman dikukuhkan kembali sebagai panglima besar setelah reorganisasi dan perluasan militer. Dalam upacara pengangkatannya, Soedirman bersumpah untuk melindungi republik "sampai titik darah penghabisan." Menteri Pertahanan yang berhaluan kiri, Amir Sjarifuddin, memperoleh kekuasaan yang lebih besar setelah reorganisasi militer. Ia mulai mengumpulkan para tentara sosialis dan komunis di bawah kontrolnya, termasuk unit paramiliter (laskar) sayap kiri yang setia dan didanai oleh berbagai partai politik. Sjarifuddin melembagakan program pendidikan politik di tubuh angkatan perang, yang bertujuan untuk menyebarkan ideologi sayap kiri. Memanfaatkan militer sebagai alat manuvering politik tidak disetujui oleh Soedirman dan Oerip, yang pada saat itu disibukkan dengan penerapan perlakuan yang sama bagi tentara dari latar belakang militer berbeda. Namun, rumor yang beredar mengabarkan bahwa Soedirman sedang mempersiapkan sebuah kudeta; upaya kudeta tersebut terjadi pada awal Juli 1946, dan peran Soedirman, kalaupun ada, tidak dapat dipastikan. Pada bulan Juli, Soedirman mengonfirmasi rumor ini melalui pidato yang disiarkan di Radio Republik Indonesia (RRI), menyatakan bahwa ia, seperti semua rakyat Indonesia, adalah abdi negara, dan jika dirinya ditawari jabatan presiden, ia akan menolaknya. Di kemudian hari, ia menyatakan bahwa militer tidak memiliki tempat dalam politik, begitu juga sebaliknya.
Komando Armada II
Kemudian setelah kualitas unsur armada semakin canggih dan modern serta dan kuantitasnya semakin besar, akhirnya terbentuklah sebuah Komando Armada. Berdasarkan SK KSAL No. A. 4/2/10 tanggal 14 September 1959 ditetapkan berdirinya organisasi Komando Armada ALRI, yang diresmikan pembentukannya pada tanggal 5 Desember 1959 oleh KSAL Komodor Laut R.E. Martadinata. Pada tanggal ini selanjutnya tiap tahun diperingati sebagai “Hari Armada”. Sejalan dengan semakin komplexnya permasalahan yang terjadi di laut, pemimpin memandang perlu untuk membagi dua Armada. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep.171/II/1985 tanggal 30 Maret 1985, Armada RI resmi di bagi menjadi dua kawasan wilayah kerja, yaitu Armada RI Kawasan Timur dan Armada RI Kawasan Barat. Pembagian wilayah kerja tersebut, juga secara bertahap melaksanakan Dispersi kekuatan Alut Sista yang semula seluruhnya berada di Armada Timur, sebagian di Dispersi ke Armada Barat, guna menyikapi perkembangan jaman dan tuntutan tugas semua wilayah kerja.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat.
Polisi Militer Angkatan Darat Indonesia
Pada saat tumbuhnya organisasi Polisi Tentara, di pulau Jawa masih terdapat beberapa macam badan Kepolisian Tentara antara lain Polisi Tentara (PT), Polisi Tentara Laut (PTL) dan Pengawas TNI (PTNI). Angkatan Udara juga telah mempunyai badan kepolisian walaupun baru berupa Staf di tingkat pusat. Namun dia antara badan-badan kepolisian tentara tersebut, hanya Polisi Tentara yang yuridiksi dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang. Untuk menyatukan beberapa badan kepolisian tentara yang ada di pulau Jawa maka pada bulan Nopember 1947 mulai dilakukan berbagai pembicaraan antara Polisi Tentara dan badan-badan kepolisian tentara Lainnya.
Tentara Nasional Indonesia
Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III
Sejarah berdirinya Lantamal III Jakarta berdasarkan SK Menteri Pertahanan No. 641/MP/6/50 Tanggal 27 Oktober 1950 dengan dibentuknya Komandemen Daerah Maritim Djakarta (KDMD) dengan komandan pertama yakni Mayor Laut Adm Saleh Bratawijaya. Kemudian beberapa kali mengalami perubahan nama yakni tahun 1960 diubah menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar) lll, tahun 1970 diganti menjadi Komando Daerah Angkatan laut (Kodaeral) lll, tahun 1984 diubah lagi menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) ll Jakarta dan pada 13 Juli tahun 2006 terbit keputusan Kasal No. Kep/10/VlI/2006 tentang perubahan penomoran Lantamal yang akhirnya mengubah Lantamal ll Jakarta menjadi Lantamal lll Jakarta hingga sekarang.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 5 Maret 1948, diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948, Tentang Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa Menteri Pertahanan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertahanan negara dalam arti yang seluas-luasnya dengan menyelenggarakan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terbentuk dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Korps Marinir Indonesia
Pada tanggal 15 Nopember 1945 di Pangkalan IV ALRI Tegal tercantum Nama "Corps Mariniers" yang merupakan cikal bakal terbentuknya Korps Marinir TNI AL. Pada tanggal 9 Oktober 1948 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: A/565/1948 ditetapkan adanya Korps Komando di dalam Angkatan Laut sehingga seluruh satuan kelautan tersebut dilebur menjadi Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL). Korps Marinir pada periode perang kemerdekaan merupakan komponen terbesar dalam tubuh ALRI (TNI AL). Hal tersebut disebabkan situasi perjuangan bangsa yang mengharuskan lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan dan tugastugas operasi di darat dari pada di laut. Khusus untuk "Corps Marinier" (CM) yang terdapat di Pangkalan IV Tegal mempunyai tujuh (7) batalyon yang bermarkas di Tegal dengan Komandan yang pertama Mayor Agoes Soebekti. Persenjataan dan perlengkapan yang semula bervariasi disempurnakan dengan senjata jenis Johnson dari FN (Belgia). M Pada tahun 1955-1959 KKO-AL mengalami perubahan dalam bidang organisasi. Pembinaan personil dan material pada periode ini juga mengalami kemajuan-kemajuan di antaranya melalui bidang pendidikan.
Pada masa ini KKO-AL menghadapi situasi dan kondisi Trikora, Dwikora dan G.30.S/PKI. Untuk Susunan organisasi terdiri atas Markas Besar KKO-AL Komando Utama KKO-AL, Pastermar, Paskohanmarnas dan Unsur-unsur Pelayanan Kotama. Pada era Orde Baru (1966-1998) terjadi reorganisasi di mana Paskoarma I dan II serta Pasinko dilebur menjadi Paskoarma dengan kekuatan 2 Brigade. Sesuai Renstra Hankam I tahun 1974-1978 bidang TNI-AL, dilaksanakan pula penyederhanaan struktur organisasi KKO-AL yang kemudian diikuti dengan likuidasi Batalyon 6, 8, dan 10 di wilayah Barat (Jakarta) serta Batalyon 7 dan 9 di wilayah Timur (Surabaya). Bagi para anggota dari Batalyon Batalyon yang terkena likuidasi tersebut, sebagian dimasukkan kedalam Batalyon yang masih aktif dan sebagian lagi disalurkan ke dalam Depatransit dan Lembagalembaga pemerintah lainnya di wilayah Barat dan Timur. Pada tahun 1975 terjadilah suatu peristiwa yang penting bagi keberadaan Korps dimana nama Korps Komando Angkatan Laut yang telah digunakan sejak tahun 1950 dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir sesuai dengan sejarah lahirnya Korps sejak tahun 1945.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Penomoran lantamal diubah menjadi berurutan dari Lantamal I sampai XI sesuai lokasi dari barat ke timur pada 1 Agustus 2006 seiring dengan peresmian Pangkalan Angkatan laut (Lanal) Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat menjadi Pangkalan Utama Angkalan Laut (Lantamal) II. Pada tahun 2015, tiga Pangkalan AL (Lanal) ditingkatkan menjadi Pangkalan Utama AL (Lantamal) dengan melanjutkan penomoran XII, XIII and XIV.
Angkatan Laut Malaysia
Pada bulan Agustus 1952, Ratu Elisabeth II, menganugerahkan gelar Diraja kepada Angkatan Laut Malaya, sehingga sebutan resmi angkatan ini pun berubah menjadi Tentara Laut Diraja Malaya (Royal Malayan Navy). Penganugerahan ini sebagai penghargaan atas jasa bakti yang cemerlang pada saat pecah Kedaruratan Malaya. Setelah itu, kapal-kapal milik Tentara Laut Diraja Malaya diberi nama awalan HMMS atau "Her Majesty's Malayan Ship".
Angkatan Laut Malaysia
Pada tanggal 24 Desember 1948 Angkatan Laut Malaya "(Malayan Naval Force atau MNF)" kembali diaktifkan pada saat terjadi Kedaruratan Malaya, di mana pecah pemberontakan bersenjata yang dilancarkan oleh Partai Komunis Malaya melawan pemerintah kolonial Inggris di Semenanjung Melayu. Angkatan Laut Malaya (MNF) resmi dikukuhkan pada tanggal 4 Maret 1949 oleh pemerintah kolonial dan berpangkalan di bekas Pangkalan Radio Angkatan Udara Inggris di Woodlands, Singapura. Pada awalnya pangkalan ini dinamai "MNF Barracks", namun kemudian hari diubah namanya menjadi "HMS Malaya".
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Detasemen Jala Mangkara (disingkat Denjaka) adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI-AL. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir No Isn.01/P/IV/1984 tanggal 13 November 1984.
Korps Marinir Indonesia
Usai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 maka di seluruh pelosok Nusantara terbentuklah Badan-Badan perjuangan yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan. Di bidang kelautan, para pejuang laut yang terdiri dari para pemuda pelayaran, nelayan, bekas K.M, Kaigun, Heiho membentuk satuan-satuan di pangkalan seluruh Indonesia seperti Marine Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, "Corps Marinier", Pasukan Laut dan Korps Keamanan Pantai.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Tentara Nasional Indonesia
Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk menggalang dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 dan juga berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut (MABESAL). Sejak 23 Mei 2018 KASAL dijabat oleh Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang menggantikan Laksamana TNI Ade Supandi yang memasuki masa pensiun.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Setelah itu MBU ALRI mengalami perubahan kembali, dengan diangkatnya Laksamana III Mohammad Nazir sebagai Panglima Angkatan Laut Indonesia (ALRI) yang bertugas sebagai pemegang komando tertinggi angkatan laut.
Korps Wanita Angkatan Laut
Sejalan dengan pembangunan ALRI pada awal dasawarsa tahun 1960-an, kebutuhan akan tenaga wanita dalam kedinasan Angkatan Laut semakin terasa, pembentukan Korps wanita dalam jajaran Angkatan Laut berkaitan dengan aspek egisensi, yaitu bahwa ada beberapa bidang tertentu yang lebih sesuai dikerjakan oleh kaum wanita sesuai dengan kodrat nya. Ide pembentukan sebuah korps wanita Angkatan Laut dicetuskan oleh Komodor Yos Sudarso, direalisasikan oleh menteri/Panglima Angkatan Laut Laksamana RE Martadinata dengan dikeluarkannya surat keputusan Men/Pangal No:5401.24 TGL 26 Juni 1962 tentang pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) surat keputusan tersebut ditindak lanjuti dengan perekrutan dan pendidikan para calon anggota Kowal yang menghasilkan 12 orang Perwira Kowal.
Widodo A. S.
Setelah menyelesaikan sekolah atasnya di SMA Negeri 1 Surakarta dan lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1968, Widodo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut sebelum diangkat menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden BJ Habibie, tahun 1999. Oleh Presiden Abdurrahman Wahid, ia diangkat menjadi Panglima TNI dari 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Ia merupakan panglima pertama yang bukan berasal dari kesatuan Angkatan Darat dalam sejarah Indonesia.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menggelar sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tujuan dibentuk BKR adalah untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho yang dibubarkan pemerintah Jepang.
Korps Wanita Angkatan Laut
Sejak diangkat menjadi KSAL, tahun 1959 Laksamana TNI RE. Martadinata memiliki program untuk mewujudkan Angkatan Laut yang Jaya, yakni Angkatan Laut yang handal dalam berbagai operasi tempur, memiliki
peralatan material yang canggih dan personel yang profesional serta sistem organisasi yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pokok Angkatan Laut. Dalam bidang organisasi upaya penyempurnaan terus dilaksanakan. Sesuai dengan surat pertimbangan Staf Angkatan Laut yang dipelopori oleh Komodor Yosaphat Sudarso kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut mengenai struktur perwira, bintara dan tamtama TNI Angkatan Laut pada bulan Mei 1961, bahwa untuk menyempurnakan sistem organisasi Angkatan Laut perlu ditinjau kembali struktur dan kualifikasi anggota militer sesuai Line System dan Korps Laut. Dalam surat peritmbangan tersebut juga diajukan gagasan untuk membentukan “Nurse Corps”, disamping korps-korps yang telah ada.
Indonesia
Tentara Nasional Indonesia terdiri dari TNI–AD, TNI-AL (termasuk Marinir) dan TNI-AU. Berkekuatan 400.000 prajurit aktif, memiliki anggaran 4% dari GDP pada tahun 2006, tetapi terdapat kontroversi bahwa ada sumber-sumber dana dari kepentingan-kepentingan komersial dan yayasan-yayasan yang dilindungi oleh militer. Satu hal baik dari reformasi sejalan dengan mundurnya Suharto adalah mundurnya TNI dari parlemen setelah bubarnya Dwi Fungsi ABRI, walaupun pengaruh militer dalam bernegara masih tetap kuat. Gerakan separatis di sebagian daerah Aceh dan Papua telah menimbulkan konflik bersenjata, dan terjadi pelanggaran HAM serta kebrutalan yang dilakukan oleh keduabelah pihak. Setelah 30 tahun perseteruan sporadis antara Gerakan Aceh Merdeka dan militer Indonesia, maka persetujuan gencatan senjata terjadi pada tahun 2005. Di Papua, telah terjadi kemajuan yang mencolok, walaupun masih terjadi kekurangan-kekurangan, dengan diterapkannya otonomi, dengan akibat berkurangannya pelanggaran HAM.
Angkatan Laut Malaysia
Segera setelah Federasi Malaya "(Persekutuan Tanah Melayu)" memperoleh kemerdekaan pada 31 Agustus 1957, pihak Malaya berhasil bernegosiasi dengan Pemerintah Inggris terkait status Angkatan Laut Malaya. Pada 12 Juli 1958 Pemerintah Inggris memindahtangankan status Tentara Laut Diraja Malaya Britania Raya (British Royal Malayan Navy) kepada Persekutuan Tanah Melayu yang baru saja dimerdekakan. Dengan penaikan panji Tentara Laut Diraja Malaya menandakan telah ditetapkannya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga perairan Federasi Malaya. Panji Tentara Laut Diraja Malaya berwarna putih, merupakan pengganti dari panji Union Flag milik Inggris yang sebelum terpasang di setiap kapal milik Tentara Laut Diraja Malaya Britania Raya. Maka sejak saat itu, Tentara Laut Diraja Malaya menjadi milik Federasi Malaya. Sebutan "Diraja" dalam nama Tentara Laut Diraja Malaya merujuk pada Yang di-Pertuan Agong yang menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Malaysia.
Tentara Republik Indonesia
Usia TRI tidak berlangsung lama. Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan hasil peleburan berbagai laskar perjuangan dan barisan bersenjata ke Tentara Republik Indonesia (TRI).
Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Setelah diresmikannya BKR Laut Pusat oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 10 September 1945, kemudian disusun Staf Umum BKR Laut Pusat, yang dipimpin oleh Mas Pardi sebagai Ketua Umum dengan anggotanya yaitu Adam, R.E. Martadinata, Ahmad Hadi, Surjadi, Oentoro Koesmardjo dan Darjaatmaja.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Setelah Reformasi pada tahun 1998, MPR telah menetapkan pemisahan tugas antara Tentara dengan Polisi. Ketiga angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki fungsi untuk Pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia menjadi institusi yang memiliki kedudukan di bawah Presiden Republik Indonesia yang memiliki fungsi untuk penegak hukum, ketertiban, dan keamanan negara.
Polisi Militer Angkatan Laut Indonesia
Menengok sejarah terbentuknya TNI AL pada awal-awal revolusi mempertahankan kemerdekaan, Korps Polisi Militer Angkatan Laut telah ada dan merupakan bagian dari Korps yang ada di lingkungan ALRI serta turut dan ikut serta mempertahankan kemerdekaan, hal ini dapat diketahui pada tanggal 19 Juli 1946 Markas Besar Angkatan Laut menetapkan organisasi Pangkalan ALRI secara Umum yakni:Dalam pembinaan personel dianut sistem Korps yaitu :Sesuai dengan sifat tugas Kepolisian Militer, diperlukan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional prajurit Polisi Militer yang berbeda dengan prajurit lainnya, tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti dan Polisi Militer harus menjalankan tugas dan wewenang setiap waktu dan tempat dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya sehingga dapat mewujudkan jati diri Polisi Militer Angkatan Laut yang profesional, tertib, disiplin, tegas, lugas dan berwibawa. Sehingga sebagai suatu Korps yang berdiri sejajar dengan Korps-korps yang sebelum telah ada di lingkungan TNI AL, maka diharapkan personel Korps Polisi Militer akan lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR Laut) yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat.
Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Mulai tahun 1962, penggunaan istilah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) diganti menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang merupakan penyatuan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Mulai tahun 1965, Hari Angkatan Perang yang biasanya diperingati setiap tanggal 5 Oktober, juga diganti namanya menjadi Hari Angkatan Bersenjata.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Pada tanggal ini juga nama TKR Laut diubah menjadi TRI Laut dan pada bulan Februari 1946 TRI Laut diubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi struktur organisasi yang telah ada. Markas Besar Tertinggi (MBT) TKR Laut kemudian berubah menjadi Markas Besar Umum (MBU) ALRI dengan Laksamana III Mas Pardi sebagai Kepala Staf Umum MBU ALRI.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tahun 1948 Pemerintah Indonesia menata ulang organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948, yang memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran.
Sejarah TNI-AL
Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal - kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Kekuatan TNI-AL saat ini terbagi dalam 3 armada, Armada I yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta, Armada II yang berpusat di Tanjung Perak, Surabaya, dan Armada III yang berpusat di Tanjung Kasuari, Sorong serta satu Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). Selain itu juga membawahi Korps Marinir.
Sejarah TNI-AL dimulai tanggal 10 September 1945, setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia, administrasi pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut ("BKR Laut"). BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran "Koninklijke Marine" (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) pada masa penjajahan Belanda dan "Kaigun" pada masa pendudukan Jepang.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono.
Korps Wanita Angkatan Laut
Dibentuknya Korps Wanita Angkatan Laut berarti membuka lembaran baru dalam sejarah TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut maju selangkah dalam memberikan hak dan kesempatan bagi kaum wanita Indonesia untuk turut serta dalam mendarmabaktikan dirinya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Hal ini merupakan kehormatan yang sangat tinggi bagi wanita Indonesia.
Komando Armada I
Kemudian setelah kualitas unsur armada semakin canggih dan modern serta dan kuantitasnya semakin besar, akhirnya terbentuklah sebuah Komando Armada. Berdasarkan SK KSAL No. A. 4/2/10 tanggal 14 September 1959 ditetapkan berdirinya organisasi Komando Armada ALRI, yang diresmikan pembentukannya pada tanggal 5 Desember 1959 oleh KSAL Komodor Laut R.E. Martadinata. Pada tanggal ini selanjutnya tiap tahun diperingati sebagai “Hari Armada”. Sejalan dengan semakin komplexnya permasalahan yang terjadi di laut, pemimpin memandang perlu untuk membagi dua Armada. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep.171/II/1985 tanggal 30 Maret 1985, Armada RI resmi di bagi menjadi dua kawasan wilayah kerja, yaitu Armada RI Kawasan Timur dan Armada RI Kawasan Barat. Pembagian wilayah kerja tersebut, juga secara bertahap melaksanakan Dispersi kekuatan Alut Sista yang semula seluruhnya berada di Armada Timur, sebagian di Dispersi ke Armada Barat, guna menyikapi perkembangan jaman dan tuntutan tugas semua wilayah kerja.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau biasa disingkat dengan KSAL adalah jabatan tertinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang berpusat di Markas Besar TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut bertanggungjawab kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Sesuai dengan rencana strategis pengembangan armada TNI Angkatan Laut, direncanakan akan ada 3 komando armada, yaitu Komando Armada I di Jakarta, Komando Armada II di Surabaya dan Komando Armada III di Sorong.
Komando Pasukan Katak
Komando Pasukan Katak disingkat Kopaska adalah pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Semboyan dari korps ini adalah "Tan Hana Wighna Tan Sirna" yang berarti "tak ada rintangan yang tak dapat diatasi". Korps ini secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Indonesia waktu itu Soekarno untuk membantunya dalam masalah Irian Jaya. Pasukan khusus ini sebenarnya sudah ada sejak 1954. Bapak dari Kopaska adalah Kapten Pelaut Iskak dari sekolah pasukan katak angkatan laut di pangkalan angkatan laut Surabaya. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan/demolisi bawah air termasuk sabotase/penyerangan rahasia kekapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa (kamikaze), penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta antiteror di laut/maritime counter terorism . Jika tidak sedang ditugaskan dalam suatu operasi, tim tim Detasemen Paska dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Pendidikan Komando Pasukan Katak (Kopaska) diawali dengan indoktrinasi dan gemblengan fisik yang luar biasa untuk mencapai keahlian khusus menyelam dan pertempuran bawah air. Fase latihan pertama selama 1,5 bulan diakhiri dengan “Minggu Neraka” (Hell Week) yang sangat menguras pikiran dan tenaga karena para siswa baik Perwira, Bintara dan Tamtama digojlok tanpa pandang pangkat/kasta sesuai standar pasukan khusus. Mereka selalu dikejutkan dengan kegiatan tiba-tiba dan tak terduga, seperti renang laut di gelapnya malam, senam perahu karet, dan dayung. Para siswa kadang hanya tidur sebentar lantas 10 menit kemudian sudah disuruh melakukan halang rintang, push up dan pull up atau dipukuli oleh para instruktur dan pelatih untuk melatih mental serta ujian lisan tentang teori yang telah diberikan. Itu hanya untuk membuktikan bahwa seseorang bisa berpikir 10 kali lipat dalam keadaan terdesak, dan dalam tekanan fisik dan mental. Tantangan adalah bagaimana caranya bisa berpikir seperti itu secara sadar dan tidak gegabah, karena itulah hakikat sebuah pasukan khusus yang bisa menyelesaikan misinya dengan cepat, tuntas dan rapi.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Puspenerbal atau Pusat Penerbangan TNI AL merupakan bagian dari TNI-AL yang bertugas menyediakan fungsi penerbangan bagi operasi-operasi Angkatan Laut. Pupernerbal didirikan pada tahun 1956. Puspenerbal dibentuk sebagai sentralisasi pembinaan penerbangan TNI AL dalam suatu wadah, sehingga akan lebih menguntungkan dalam pengawasan dan pengendaliannya. Puspenerbal dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu disebut Danpuspenerbal.
Soedirman
Pada awal 1947, kondisi sudah relatif damai setelah Perjanjian Linggarjati. Soedirman mulai berupaya untuk mengonsolidasikan TKR dengan berbagai laskar. Dalam upayanya ini, Soedirman mulai melaksanakan reorganisasi militer; kesepakatan baru bisa tercapai pada Mei 1947, dan pada 3 Juni 1947, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diresmikan. TNI terdiri dari TKR dan tentara dari berbagai kelompok laskar, yang berhasil dirangkul Soedirman setelah mengetahui bahwa mereka dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Namun, gencatan senjata yang berlangsung pasca Perjanjian Linggarjati tidak bertahan lama. Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda –yang telah menduduki wilayah peninggalan Inggris selama penarikan mereka – melancarkan Agresi Militer, dan dengan cepat berhasil menguasai sebagian besar Jawa dan Sumatera. Meskipun demikian, pemerintahan pusat di Yogyakarta tetap tak tersentuh. Soedirman menyerukan kepada para tentara untuk melawan dengan menggunakan semboyan "Ibu Pertiwi memanggil!, dan kemudian menyampaikan beberapa pidato melalui RRI, namun upayanya ini gagal mendorong tentara untuk berperang melawan Belanda. Terlebih lagi, tentara Indonesia sedang tidak siap dan pertahanan mereka ditaklukkan dengan cepat.
Komando Armada I
Komando Armada I atau disingkat (Koarmada I) adalah salah satu Komando Utama TNI Angkatan Laut. Komando ini bermarkas besar di Jl Gunung Sahari 67 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. dan membawahi wilayah laut indonesia bagian barat. Panglima Koarmada I yang sekarang menjabat adalah Laksamana Muda TNI Yudo Margono.
Sejarah Angkatan Laut dimulai dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. BKR kemudian berkembang menjadi beberapa divisi, dimana BKR Laut, salah satu divisi awalnya, meliputi wilayah bahari / laut. Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) pada tanggal 10 September 1945 oleh administrasi kabinet awal Soekarno menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya BKR Laut ini dipelopori tokoh-tokoh bahariawan veteran yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine selama masa penjajahan Belanda dan veteran Kaigun selama masa pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah adanya potensi yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal-kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya.
Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Kepangkatan di Tentara Nasional Indonesia adalah susunan sebutan dan keselarasan jenjang pangkat militer dalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara mulai dari tingkat yang tertinggi (Perwira), Bintara, hingga yang terendah (Tamtama). Setiap prajurit diberikan pangkat sesuai dengan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan. Saya banga dengan TNI
Polisi Militer Angkatan Laut Indonesia
Polisi Militer TNI AL yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan badan-badan perjuangan lainnya untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, mempunyai nama dan sebutan yang berganti-genti mengikuti perkembangan dan kebijakan pamimpin di lingkungan TNI. Semula pada masa dibentuknya BKR Laut di beberapa tempat tugas pengamanan diberi sebutan seksi keamanan. Kemudian secara berturut-turut sebutannya adalah Polisi Tentara Laut (PTL), Dinas Polisi KKO-AL (DP KKO-AL),Dinas Polisi Angkatan Laut (DP-AL),Polisi Militer Angkatan Angkatan Laut (POMAL) dan terakhir berdasarkan instruksi Men Hankam?pangab No.Ins/A/51/X/1971 dan surat Keputusan Kasal No.Skep/5401.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Di TNI Angkatan Laut, sebagaimana di kecabangan lainnya, kepangkatan terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama. Adapun pangkat tertinggi di Angkatan Laut adalah Laksamana Besar dengan bintang lima. Sampai saat ini belum ada seorangpun perwira TNI Angkatan Laut yang dianugerahi pangkat tersebut.
Nama kapal yang dimiliki TNI-AL selalu dimulai dengan KRI, singkatan dari Kapal Perang Republik Indonesia. Selain itu juga ada kapal yang diawali dengan KAL, singkatan dari Kapal Angkatan Laut. Suatu sistem penomoran diadopsi guna membedakan tiap Kapal. Nama kapal bervariasi, mulai dari nama Pahlawan, Teluk, hingga binatang.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.
Monumen Bahari
Kota Tegal dikenal sebagai Kota Bahari karena selain secara geografi terletak di pesisir Pantura Jawa Tengah, kota ini juga menjadi tempat didirikannya Badan Keamanan Rakyat – Laut (BKR Laut) pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai cikal bakal dari pembentukan TNI Angkatan Laut saat ini.
Heroisme para pendahulu BKR yang berintikan pemuda-pemuda dari komponen bangsa saat itu antara lain mantan Kaigun Heiho, karyawan Jawa Unko Kaisha, dan siswa serta guru Sekolah Pelayaran Tinggi Tegal telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia hingga di kemudian hari menjadi TNI Angkatan Laut.
Selain perwujudan penghargaan terhadap pendahulu yang meletakkan dasar kebaharian di Tegal, pembangunan Monumen Bahari merupakan sarana mengenang peristiwa bersejarah sebagai upaya pewarisan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa kepada generasi muda dalam mengisi pembangunan nasional selanjutnya.
Tentara Nasional Indonesia
Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia Belanda diselenggarakan oleh (KNIL). Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia pada masa depan, (sebaliknya berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949), KNIL juga telah memberikan andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa perwira TNI pada masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer, sekolah militer dan akademi militer di Hindia Belanda. Di samping merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang pribumi Indonesia.
Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur
ndonesia merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang sejak awal telah mengoperasikan kapal selam untuk operasi tempur dan operasi pertahanan di laut. Sejak tanggal 12 September 1959, Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) mulai diperkuat dengan kehadiran kapal-kapal selam Whiskey Class, buatan Uni Soviet. Akumulasi kekuatan pemukul taktis dan strategis di laut mencapai 12 kapal selam pada tahun 1962, hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbesar kekuatan angkatan lautnya di kawasan Asia Tenggara.
Korps Wanita Angkatan Laut
Gagasan Pimpinan TNI Angkatan Laut
untuk membentuk Korps Wanita Angkatan Laut diperkenalkan pula kepada tokoh-tokoh
wanita Indonesia. Ternyata sambutan tokoh-tokoh wanita tersebut sangat positif dan merupakan dukungan moral yang berharga. Para tokoh wanita menyetujui sepenuhnya gagasan pembentukan “Tentara Wanita” dengan permintaan agar Korps Wanita Angkatan Laut bertugas di bidang yang bukan tempur. Sebagai tindak lanjut dari gagasan tersebut dikirimlah beberapa perwira staf pendidikan ke Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat
di Bandung pada bulan Juli 1961, guna mempelajari gagasan Angkatan Darat yang pada waktu itu sedang mempersiapkan pembentukan Korps Wanita Angkatan
Darat. Setelah mempelajari, mempertimbangkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, Menteri/KSAL Laksamana Muda Laut R.E. Martadinata mengeluarkan Surat Keputusan No. 5401.24 tanggal 26 Juni 1962, tentang Pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal).
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Evaluasi hasil pembinaan kekuatan TNI AL tahun 2014 sebagai berikut: pertama, bidang organisasi: Pelaksanaan validasi organisasi TNI AL dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mempertajam tugas pokok organisasi serta penguatan hubungan kelembagaan dengan berpedoman pada Perpres RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Validasi organisasi TNI AL tahun 2014 yang sudah terlaksana adalah perubahan kedudukan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang semula di bawah Kobangdikal menjadi Balakpus Mabesal dipimpin Perwira Tinggi Bintang Satu, peningkatan Posal Teluk Dalam menjadi Lanal Kelas B Nias, pembentukan Kolatnerbal, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Ladokgi RE. Martadinata. Sedangkan usulan validasi TNI AL yang masih dalam proses di Mabes TNI sebagai bagian daru usulan revisi Prepres Nomor 10 Tahun 2010 adalah pembentukan Steral, Komando Armada Kawasan, Pushidrosal, Disopslatal, pembentukan Lantamal Pontianak, Lantamal Tarakan dan Lantamal Sorong, pembentukan Pasmar 3 Sorong, serta peningkatan jabatan Danpuspomal dan Kadiskum Kormar.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah Republik Indonesia membentuk tentara kebangsaan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengangkat Suprijadi sebagai Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi karena Suprijadi tidak pernah muncul dan tidak pernah dilantik sebagai Pemimpin Tertinggi TKR, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR untuk memilih Pemimpin Tertinggi TKR.
Tentara Nasional Indonesia
Dari tahun 1961 sampai 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dari tahun 1962-1965 TNI terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Tentara Nasional Indonesia
Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia menghadapi Sekutu/Belanda yang berusaha menjajah kembali bangsa Indonesia. Kedatangan kembali Sekutu/Belanda mendapat perlawanan kekuatan TNI bersama rakyat. Perlawanan tersebut menimbulkan pertempuran yang terjadi di mana-mana, seperti di Semarang (1945), Ambarawa (1945), Surabaya (1945), Bandung (1946), Medan (1947), Palembang (1947), Margarana (1946), Menado (1946), Sanga-Sanga (1947), Agresi Militer Belanda I (1947), Agresi Militer Belanda II (1948), dan Serangan Umum 1 Maret 1949.
Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut
Salah satu seorang pemimpin Angkatan Laut Laksamana TNI R.E. Martadinata memberikan pendapat tentang pentingnya pendidikan ini:
Langkah maju dalam bidang pendidikan adalah didirikannya Jawatan Pendidikan Angkatan Laut pada bulan Maret 1946 atas perintah Markas Besar ALRI di Yogyakarta yang saat itu dipimpin oleh Laksamana III Maspardi selaku Kepala Staf Umum ALRI. Jawatan ini dapat dianggap sebagai cikal bakal Direktorat Pendidikan Angkatan Laut (Ditdikal). Sebagai kelanjutan dari usaha tersebut, Laksamana III Maspardi, Laksamana III Adam dan Mayor Martadinata berjuang dengan keras untuk mendirikan Sekolah Angkatan Laut (SAL). Mengingat situasi saat itu masih menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia, maka dipilihlah Tegal sebagai tempat pendidikan dengan alasan karena di Tegal sudah pernah memiliki Sekolah Pelayaran dan juga karena kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya masih jadi ajang pertempuran.
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV (A)
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan Selatan adalah organisasi perlawanan bersenjata terhadap imperialis Belanda pada masa menegakkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Sejarah TNI-AL
Berakhirnya Perang Kemerdekaan menandai pembangunan ALRI sebagai Angkatan Laut modern. Sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), sejak tahun 1949, ALRI menerima berbagai peralatan perang berupa kapal - kapal perang beserta berbagai fasilitas pendukungnya berupa Pangkalan Angkatan Laut. Langkah ini bersamaan dengan konsilidasi di tubuh ALRI, pembenahan organisasi, dan perekrutan personel melalui lembaga pendidikan sebelum mengawaki peralatan matra laut. Selama 1949-1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan Angkatan Laut Belanda maupun pembeliandari berbagai negara. Penyiapan prajurit yang profesional pun mendapatkan perhatian yang besar dengan pendirian lembaga pendidikan untuk mendidik calon - calon prajurit strata tamtama, bintara, dan perwira, serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti pendidikan luar negeri.
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV (A)
Pimpinan Umum Hassan Basry kemudian menugaskan Gusti Aman (Gusti Abdurrahman) untuk memperbaiki susunan organisasi Markas Besar. Bersamaan dengan itu di berbagai tempat di daeah Kalimantan Selatan banyak terjadi kontak senjata antara para pejuang ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan militer Belanda. Rapat dalam rangka penyusunan organisasi ALRI Divisi IV berlangsung di Ilung pada pertengahan Februari 1949. Pada rapat tersebut semua pimpinan hadir. Dalam rapat dibicarakan soal-soal organisasi, susunan pucuk pimpinan, serta rencana atau taktik perjuangan selanjutnya.
Sejarah TNI-AL
Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) pada tanggal 10 September 1945 oleh administrasi kabinet awal Soekarno menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya BKR Laut ini dipelopori tokoh-tokoh bahariawan veteran yang pernah bertugas di jajaran "Koninklijke Marine" selama masa penjajahan Belanda dan veteran "Kaigun" selama masa pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah adanya potensi yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal-kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Polisi Militer Angkatan Laut merupakan pelaksana fungsi kepolisian militer di jajaran TNI Angkatan Laut.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat.
Tanda Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Tanda kepangkatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah daftar tanda pangkat yang digunakan di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut hingga saat ini. Sebagaimana di kecabangan lainnya, kepangkatan terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.
Korps wanita (Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia)
Korps Wanita Angkatan Darat atau di singkat (Kowad) Pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat diilhami oleh hasil perjuangan para Pahlawan Wanita Indonesia yang ikut serta menegakkan kemerdekaan Indonesia dan usaha para pendahulu untuk meraih kemajuan bagi kaum wanita. Untuk itu pada tahun 1959 Asisten 3 personel Kasad Kolonel Dr. Sumarno menyampaikan gagasannya tentang penggunaan tenaga militer wanita untuk bidang-bidang penugasan tertentu yang membutuhkan ketelitian, ketekunan, kesabaran, dan sifat-sifat keibuan yang menjadi kodrat wanita untuk lebih mencapai afiliasi organisasi. Sebagai realisasi pembentukan Kowad dikeluarkan Surat Keputusan Pangad No.1056/12/1960 tanggal 21 Desember 1960, lahirlah Corps Wanita Angkatan Darat. Meskipun Kowad disyahkan pada tanggal 21 Desember 1960, namun Hari Kowad ditetapkan tanggal 22 Desember. Penetapan ini dimaksudkan karena pada tanggal 22 Desember 1938 dilangsungkan Kongres Wanita Pertama yang dikenal Hari Ibu, karena Hari Ibu adalah kehormatan bagi ibu Indonesia sebagai ibu keluarga, ibu masyarakat dan ibu bangsa, maka lahirnya Kowad diharapkan sebagai kebanggaan kaum ibu.
Satuan kavaleri Tentara Nasional Indonesia
Embrio kavaleri TNI AD sudah mulai tumbuh selama perang kemerdekaan. Diawali pada periode revolusi fisik 1945-1949, para pejuang Indonesia yang tergabung dalam Bala Keselamatan berhasil merampas kendaraan lapis baja tentara Belanda. Kendaraan-kendaraan tersebut akhirnya digunakan Badan Keamanan Rakyat (BKR) untuk menghadang sekutu yang melakukan pendaratan di Surabaya. Kavaleri Angkatan Darat dibentuk berdasarkan SK KASAD No 5/KSAD/Pntp/50 tanggal 9 Februari 1950 dengan komandannya yang pertama Letkol Kav RMS Soerjo Soejarso (1950-1957) lalu digantikan Letkol Kav RS Sadeli (1956-1958).
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Kekuatan TNI Angkatan Laut tersebar di beberapa Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang berada di bawah tiga komando utama armada yaitu:
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Proyek-proyek ke depan antara lain pembangunan 3 kapal selam jenis Changbogo Class (Lisensi Tipe 209 Jerman) yang akan selesai pada 2015, pembangunan 1 Fregat Sigma 10514 yang dijadwalkan akan selesai pada 2017, pembelian 3 MRLF (Multi Role Light Frigate) Nakhoda Ragam Class buatan BAE Inggris yang akan diterima tahun 2013 (tahap I), pengembangan armada KCR-40 kelas Clurit hingga 2014 sebanyak 8 buah, pembelian 3 KCR Stealth kelas klewang, pembelian 3 FPB-60 dari PT PAL (kontrak sudah ditandatangani), pembelian 11 helikopter anti permukaan dan anti kapal selam (AKS) dan pembelian 5 CN-235 MPA (sedang tahap pembangunan di PT DI).
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
komando Utama di bawah TNI AL ada Komando Armada (Koarmada) yang dipimpin oleh perwira berbintang dua (Laksamana Muda/Mayjen (Mar.)), Dibawah Koarmada ada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) yang dipimpin perwira berbintang satu (Laksamana Pertama/Brigjen (Mar.)), selain itu Koarma juga mempunyai Satuan Operasi (Gugus Tempur/Gugus Keamanan) dan Satuan Pelaksana (Satuan Kapal Cepat, Kapal Amfibi,Kapal Selam dll.) yang masing-masing Satuan atau Gugus dipimpin perwira berbintang satu juga. Dibawah Lantamal ada Pangkalan TNI AL (Lanal) yang dipimpin oleh Perwira berpangkat Letkol atau Kolonel, dan di bawah Lanal ada Pos TNI AL (Posal) yang dipimpin oleh Kapten atau Mayor. Sedangkan untuk Satuan Pelaksana membawahi Armada-armada yaitu KRI-KRI yang setiap KRI dipimpin oleh perwira dengan pangkat Mayor, Letkol ataupun Kolonel.
Angkatan Laut Malaysia
Dengan meletusnya Perang Dunia II di Palagan Eropa, SSNVR meningkatkan jumlah perekrutan personel pribumi untuk mengganti personel Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang dikirim ke Palagan Eropa. Para anggota SSNVR telah ditetapkan untuk berdinas dan diperkuat oleh personel Royal Navi Malay Section. Hal ini membentuk cikal bakal tentara matra laut, yang disebut Angkatan Laut Melayu, yang diawaki oleh orang Melayu asli (hal ini sebagaimana yang terjadi tahun 1936 di mana orang-orang Melayu direkrut menjadi cikal bakal Resimen Malaya). Pasukan ini berkekuatan sekitar 400 orang yang dilatih di kapal "HMS Pelandok", sebuah kapal latih milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Malaya. Perekrutan semakin meningkat dan pada tahun 1941, saat pecah perang besar di Asia, kekuatan pasukan ini telah menjadi 1450 orang.
Korps Wanita Angkatan Laut
Pelantikan para anggota Kowal pertama tersebut dilakukan oleh Kasal Laksamana Muda RE Martadinata di Markas Besar Angkatan Laut jalan Gunung Sahari 67 Jakarta pada tanggal 5 Januari 1963, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kowal. saat ini sudah ada dua anggota kowal yang sudah mencapai level Perwira Tinggi. Laksamana Muda TNI Christina Maria Rantetana SKM MPH dan Laksamana Pertama TNI dr. Jeanne PMR Winaktu, Sp. BS.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Komando Pasukan Katak (disingkat Kopaska) adalah pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Semboyan dari korps ini adalah "Tan Hana Wighna Tan Sirna" yang berarti ""tak ada rintangan yang tak dapat diatasi"". Korps ini secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Indonesia waktu itu Soekarno untuk membantunya dalam masalah Irian Jaya. Pasukan khusus ini sebenarnya sudah ada sejak 1954.
Warga Kehormatan Korps Marinir
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko merupakan orang ke-31yang memperoleh penganugerahan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, sejak berdirinya pasukan tersebut pada tahun 1945. Di antara para penerima penganugerahan tersebut, Jenderal Besar A.H. Nasution merupakan orang pertama yang menerima penganugerahan ini pada tanggal 15 November 1965, serta Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pejabat ke-21 yang menerima penganugerahan warga kehormatan Korps Marinir pada tanggal 15 Juni 2008 lalu. Selanjutnya Putra Mahkota Brunei Darussalam. dan yang terbaru adalah Letnan Jenderal ROKMC Lee Young Ju, Komandan ROKMC (Republic of Korea Marine Corps) merupakan orang ke-33 yang menerima penganugerahan Warga Kehormatan Korps Marinir sesuai dengan Skep Dankormar nomor Skep : 138/ IX/ 2014 tanggal 18 September 2014 sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasanya dalam membina hubungan dan kerjasama untuk kemajuan Korps Marinir TNI AL. Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu menjadi orang yang ke 34 yang diangkat sebagai warga kehormatan korps Marinir TNI. "Pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Marinir tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa Jenderal TNI.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II
Dengan dasar tersebut diatas maka pada tanggal 1 Agustus 2006 dilaksanakan Upacara Peresmian berdirinya Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) dengan nama Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II yang diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Soebijanto. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II yang baru diresmikan berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Bukit Putus Teluk Bayur Padang dengan Komandan Lantamal yang pertama Laksamana Pertama TNI Didiek Widiarto. Setelah dilaksanakan peresmian berdirinya Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II, maka administratif dan pembinaan beralih dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I kepada Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar).
Tanda Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Pada tanda pangkat perwira menengah dan pertama ditambahkan lambang kesatuan atau kecabangan yang ada di TNI Angkatan Laut. Khusus untuk Korps Marinir, sebutan pangkat mengikuti sebutan pangkat di TNI Angkatan Darat, tetapi tanda pangkatnya tetap mengikuti angkatan laut.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Korps Wanita Angkatan Laut (disingkat Kowal) merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, dan setiap tanggal 5 Januari diperingati sebagai Hari jadi "Kowal".
Urip Santoso
Saat Revolusi Kemerdekaan, ketika Tentara Nasional dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, ia adalah anggota TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan pangkat Kapten. Namun karena pada menjelang agresi militer Belanda 1947 ditangkap pasukan Belanda di Tambun, maka sepanjang tahun 1948 ditawan secara berpindah-pindah mulai penjara Glodok, Tangerang dan Bukit Duri. Karena diajak kompromi dan mau disekolahkan, ia menolak maka sampai menjelang pengakuan kedaulatan tahun 1949 masih tetap dipenjara. Akhirnya bersama 5 orang tawanan lainnya antara lain Pramudya Ananta Tur dan Kolibonso, dilepaskan dari penjara tanpa pernah diadili. Kemudian aktif kembali di TNI AD. Membaca penguman akan dibuka pendidikan perwira TNI AL di Belanda, ia minta izin dari komandannya saat itu yaitu Kolonel Inf Zulkifli Lubis untuk keluar dari TNI Angkatan Darat. Maka sejak itu dan lulus dari testing, Pak Urip adalah taruna Adelborst di Akademi Angkatan Laut Belanda sebagai anggota TNI AL dalam pendidikan. Setelah selesai bertugas kembali dalam jajaran TNI AL di mana salah satu karyanya adalah ikut mendirikan Kopaska (Komando Pasukan Katak). Berbagai pengalaman lain misalnya sebagai pimpinan Operasi demolisi saat TRIKORA, pimpinan operasi salvage pembersihan pelabuhan-pelabuhan dari kapal-kapal karam ex perang dunia ke II dan sempat pula menjadi anggota DPR utusan angkatan.
Tentara Republik Indonesia
TRI dibentuk pada tanggal 26 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No.4/SD tahun 1946. TRI dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki susunan dasar dan bentuk ketentaraan yang lebih sempurna, yang disusun atas dasar militer internasional.
Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut
Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau (STTAL) adalah salah satu satuan pelaksana pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut yang telah berdiri sejak tahun 1966. Bertugas menyelenggarakan program pendidikan pengembangan di bidang teknologi pertahanan keangkatanlautan. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau disingkat STTAL adalah unsur pelaksana dan pembinaan badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung di bawah Komandan STTAL. STTAL memiliki tugas pokok membantu Kasal dalam melaksanakan pendidikan yang dipersyaratkan bagi sekolah tinggi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) keangkatanlautan serta membina seluruh jajaran kekuatannya termasuk sarana dan prasarana pendukung organiknya untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut.
Sejarah TNI-AL
Kepahlawanan prajurit samudera tercermin dalam berbagai pertempuran laut dengan Angkatan Laut Belanda di berbagai tempat seperti Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon, dan Pertempuran Laut Sibolga. Operasi lintas laut juga mampu menyusun pasukan bersenjata di Kalimantan Selatan, Bali, dan Sulawesi. Keterbatasan dalam kekuatan dan kemampuan menyebabkan ALRI harus mengalihkan perjuangan di pedalaman, setelah sebagian besar kapal ditenggelamkan dan hampir semua pangkalan digempur oleh kekuatan militer Belanda dan Sekutu. Sebutan ALRI Gunung kemudian melekat pada diri mereka. Namun tekad untuk kembali berperan di mandala laut tidak pernah surut. Dalam masa sulit selama Pereang Kemerdekaan ALRI berhasil membentuk Corps Armada (CA), Corps Marinier (CM), dan lembaga pendidikan di berbagai tempat. Pembentukan unsur - unsur tersebut menandai kehadiran aspek bagi pembentukan Angkatan Laut yang modern.
Akademi Angkatan Laut
Pada tahun 1951, Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) membuka Institut Angkatan Laut (IAL) berdasarkan Surat Keputusan Mentri Pertahanan Nomor: D/MP/279/1951 tanggal 29 Juni 1951. Kemudian disusul dengan S.K. Nomor: D/MP/313/51 tanggal 28 Juli 1951 yang memuat program pendidikan ALRI yang dilaksanakan secara mandiri.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Jabatan tertinggi di TNI Angkatan Laut adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yang biasanya dijabat oleh Laksamana berbintang empat. Saat ini TNI Angkatan Laut dipimpin oleh Laksamana TNI Siwi Sukma Adji
Hindia Belanda
Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) dan Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda (ML-KNIL) didirikan pada tahun 1830 dan 1915 secara berturut-turut. Pasukan Angkatan Laut dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bermarkas di Surabaya, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari KNIL. KNIL adalah cabang terpisah dari Tentara Kerajaan Belanda, dipimpin oleh Gubernur Jenderal dan didanai oleh anggaran kolonial. KNIL tidak diizinkan merekrut orang Belanda yang sedang wajib militer dan memiliki sifat "Legiun Asing" dan memiliki kebiasaan merekrut bukan hanya orang Belanda, tetapi juga dari banyak negara Eropa lainnya (terutama tentara bayaran Jerman, Belgia, dan Swiss). Sementara sebagian besar perwira adalah orang Eropa, mayoritas prajurit adalah orang Indonesia asli, dan kontingen terbesar adalah orang Jawa dan Sunda.
Tentara Nasional Indonesia
Dari tahun 1950 hingga 1960-an Republik Indonesia berjuang untuk mempertahankan persatuan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan separatis di beberapa provinsi. Dari tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat dalam perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sebuah gerakan militan yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. TNI juga membantu menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1963. Kolonel Bayu
Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut
Pada tahun 1950 Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan menyerahkan seluruh pangkalan angkatan laut serta kapal perangnya kepada ALRI. Seiring dengan berjalannya waktu maka kekuatan personel ALRI juga semakin bertambah. Setelah perang kemerdekaan selesai pada tahun 1950 maka seluruh komponen bangsa mengadakan pembenahan termasuk ALRI yang sudah mempunyai anggota sekitar 5.000 orang. Mengingat sibuknya pembenahan organisasi dan terbatasnya sumber daya pelaut maka Mabes ALRI memprioritaskan masalah pendidikan dengan membuka kembali pendidikan angkatan laut yang mengutamakan para anggotanya. Kasal memutuskan untuk mendirikan pendidikan AL dengan mengambil tempat di Pasiran yang letaknya dekat dengan pemusatan armada di Surabaya dan fasilitasnya memadai.
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V
Pada perkembangannya untuk menyesuaikan dengan situasi pada tanggal 05 Oktober 1945 Pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat No. 2/X yang secara resmi mengubah BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), kemudian BKR Laut menyesuaikan menjadi TKR Laut. Di bidang organisasi , TKR Laut terjadi perkembangan menyangkut penegasan terhadap fungsi dan tugas utamanya, sehingga dibentuklah system pangkalan di setiap daerah di mana TKR laut berdiri.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TNI Angkatan Udara pada awalnya merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang dulunya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR Jawatan Penerbangan). TNI Angkatan Udara dibentuk dan mulai berdiri sendiri pada tanggal 9 April 1946 bersamaan dengan dibentuknya Tentara Republik Indonesia (TRI Angkatan Udara) sesuai dengan Penetapan Pemerintah Nomor 6/SD Tahun 1946.
Sejarah TNI-AL
Ada beberapa operasi laut selama operasi pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora itu. Pada awal Trikora digelar, kapal -kapal cepat torpedo ALRI harus berhadapan dengan kapal- kapal perusak, fregat, dan pesawat Angkatan Laut Belanda di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Komodor Yos Soedarso beserta RI Macan Tutul tenggelam pada pertempuran laut tersebut. Peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Hari Dharma Samudera itu memacu semangat untuk merebut Irian Barat secara militer. Pada saat itu ALRI mampu mengorganisasikan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Tidak kurang dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Gelar kekuatan tersebut memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan dicapai kesepakatan untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI.
Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Jenjang dan tanda pangkat pertama kali diatur dalam Maklumat Kepala Markas Besar Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo pada tanggal 5 November 1945 di Yogyakarta. Jenjang kepangkatan Tentara Nasional Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan.
Jenjang kepangkatan pada periode ini memiliki keselarasan yang sama dengan setiap angkatan pada tingkat yang sama.
Jenjang kepangkatan pada periode ini memiliki keselarasan yang berbeda dengan setiap angkatan pada tingkat yang sama. Pada periode ini ditambah pangkat baru pada perwira tinggi yaitu Brigadir Jenderal. Kepangkatan pada periode ini dimulai pada tanggal 22 Juni 1957, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1957.
Jenjang kepangkatan pada periode ini memiliki keselarasan tingkatan yang sama pada setiap angkatan. Mulai periode ini nama pangkat perwira tinggi pada Angkatan Udara diganti menjadi Marsekal, nama pangkat Komodor dihilangkan dan Jenderal Major diubah menjadi Mayor Jenderal. Mulai saat ini, di belakang setiap nama pangkat perwira tinggi ditambahkan kata TNI. Nama pangkat untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut mengikuti nama pangkat seperti pada TNI Angkatan Darat, dan ditambahkan dengan kata (Mar). Kepangkatan pada periode ini dimulai pada tanggal 21 Mei 1973, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1973.
Mulai periode ini ada penambahan dan pengurangan jenjang pangkat baru pada masing-masing angkatan. Pangkat Calon Perwira dihilangkan. Pangkat yang ditambahkan adalah Kopral Kepala dan Prajurit Kepala. Jenjang pangkat pada periode ini berlaku mulai tanggal 11 Maret 1990 berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1990.
Mulai ini ditambahkan pangkat kehormatan diatas perwira tinggi pada setiap angkatan yaitu Jenderal Besar, Laksamana Besar dan Marsekal Besar. Periode ini mulai berlaku sejak tanggal 29 September 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1997.
Tentara Nasional Indonesia
Sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia.
Pangkalan TNI AL Tegal
Pada waktu rombongan yang dipimpin oleh Darwis Jamin yang dari Demak tiba dengan selamat di Tegal, di Kota Tegal sendiri sejak akhir bulan September 1945 telah terbentuk BKR Laut sebagai realisasi Dekret Presiden RI. Sebagai modal pertama anggota-anggotanya adalah berasal dari SPT-Tegal sendiri dengan tokoh-tokohnya adalah R. Hartono, Moekijat, Soewadji, Moh. Joenoes dengan kurang lebih 40 anggota. Kemudian diperkuat dari SPT-Jakarta dengan kekuatan kuranglebih 60 anggota yang dipimpin oleh Adam dan Ali Sadikin. Rombongan ini atas tugas dan perintah mantan Laksamana III Mas Pardi (Perintis ALRI) untuk memperkuat TKR Laut Tegal. Berikutnya menggabungkan diri rombongan mantan Marines Belanda (KM) dan mantan KNIL yang berjiwa patriot Proklamasi '45. Di antaranya Wakijo, Tukiran, Muhamad. Selanjutnya rombongan mantan pemberontak Hutapea dengan kekuatan 1 Batalyon ringan menggabungkan diri dengan Pangkalan Armada IV Tegal. Di samping itu masih ditambah lagi pemuda pecinta Bahari dipimpin oleh J. Saminoe dan rombongan mantan Pelayaran Bangsa Indonesia dari Australia dipimpin oleh Jerison.
Angkatan Laut Malaysia
Tentara Laut Diraja Malaysia berawal dari pembentukan Tentera Laut Simpanan Sukarelawan Negeri-Negeri Selat atau Straits Settlement Naval Volunteer Reserve (SSNVR) di Singapura pada tanggal 27 April 1934 oleh Pemerintah Kolonial Inggris yang berkuasa di Malaya pada masa itu. SSNVR dibentuk untuk mendukung Angkatan Laut Kerajaan Inggris dalam mempertahankan Singapura menghadapi ekspansi Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1938, SSNVR menambah kekuatan dengan mendirikan di Penang.
Daftar kecabangan TNI Angkatan Laut
TNI Angkatan Laut atau TNI AL adalah kesatuan dalam Tentara Nasional Indonesia, Berikut daftar kecabangan atau Korps di TNI Angkatan Laut :
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
Pada tanggal 23 Januari 1946 TKR ditingkatkan lagi menjadi TRI, sebagai kelanjutan dari perkembangan tunas Angkatan Udara. Pada tanggal 9 April 1946, TRI jawatan penerbangan dihapuskan dan diganti menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia, yang kini diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang diresmikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik.
Komando Armada I
Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal – kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Sementara itu, sejarah Armada Republik Indonesia (Armada RI) tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti dengan kelahiran TNI AL yang diawali dengan pembentuka tersebut di atas. Sejak masa TKR Laut ini struktur organisasi mulai disusun sesuai kebutuhan matra laut, yakni dengan membentuk beberapa satuan seperti Pangkalan, Corps Armada, Corps Mariniers, Polisi Tentara Laut, dan Kesehatan. Pada tanggal 25 Januari 1946 TKR Laut berubah menjadi Tentara Republik Indonesia Laut (TRI Laut). Demikian pada pada tanggal 19 Juli 1946 TRI Laut kemudian dirubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang disyahkan bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi ALRI di Lawang, Malang.