dimanakah alamat kantor DPR RI?
Rama Pratama
Setelah meninggalkan status kemahasiswaan, Rama sempat menjadi auditor di Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (1999—2001). Kemudian mendirikan kantor konsultan bisnis, MBS Consulting, bersama beberapa rekannya pada tahun 2001. Rama melepaskan statusnya sebagai Partner di MBS Consulting setelah ia terpilih menjadi anggota DPR RI melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan DKI Jakarta I. Pilihan ini dilakukan dengan niat agar turut memberi kontribusi melakukan perubahan dari dalam parlemen agar arah reformasi tidak melenceng dan aspirasi rakyat terapresiasi.
Gedung Kesenian Jakarta
Gedung yang berpenampilan mewah ini pernah digunakan untuk Kongres Pemoeda yang pertama (1926). Dan, di gedung ini pula pada 29 Agustus 1945, Presiden RI pertama Ir. Soekarno meresmikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kemudian beberapa kali bersidang di gedung ini Kemudian dipakai oleh Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi & Hukum (1951), dan sekitar tahun 1957-1961 dipakai sebagai Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI).
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2014)
Rapat paripurna DPR-RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR-RI.
A.M. Fatwa
Berbagai tulisan dan wawancaranya dapat dibaca di http://www.thefatwacenter.com. Alamat korespondensi: The fatwa Center, Gedung Putra Fatahillah, Jl Kramat Pulo Gundul No 14-15 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru Jakarta 10540. Telp/Fax 021-4255591. Atau Kompleks Parlemen, Gedung DPD RI Lantai 2A. Jl Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270. Telp. 021-57897187 Fax: 021-57897188, Handphone: +6282112695494/+62816892658, email amfatwa39@gmail.com .Facebook AMFatwa; twitter @Amfatwa; Instagram: @amfatwa
Enggartiasto Lukita
Enggartiasto Lukita lahir dengan nama Loe Joe Eng di Cirebon, Jawa Barat, 12 Oktober 1951. Menyelesaikan pendidikannya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia). Sejak usia muda sudah mengakrabi dunia organisasi. Tercatat, dia pernah memimpin beberapa organisasi berinduk nasional antara lain Real Estate Indonesia (REI). Dia mengawali debutnya di bidang politik saat bergabung di Partai Golongan Karya sebagai Wakil Bendahara Umum. Melalui partai ini pula dia terpilih sebagai anggota DPR RI untuk dua periode, 1997-1999 dan 2004-2009. Namun sejak tahun 2013 Enggartiasto Lukita memutuskan masuk di partai baru, Partai NasDem. Di partai ini, Enggar dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Dan pada Pemilu 2014, kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Di dunia usaha, Enggartiasto Lukita menekuni bidang properti dan menjabat beberapa perusahaan antara lain sebagai Komisaris Utama PT Unicora Agung, Dirut PT Kartika Karisma Indah, Dirut PT Kemang Pratama, Dirut PT Bangun Tjipta Pratama, dan Direktur PT Supradinakarya Multijaya (1994-2004).
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi XI DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Keuangan dan Perbankan. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi XI ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi XI DPR RI adalah sebagai berikut:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999–2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.
Bursa Efek Indonesia
Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Akil Mochtar
Muhammad Akil Mochtar lahir di Putussibau, Kalimantan Barat, pada tanggal 18 Oktober 1960. Setelah menyandang gelar Sarjana Hukum, Akil menjalani profesi sebagai seorang pengacara. Pada tahun 1998, Akil bergabung dengan Partai Golongan Karya dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004 mewakili daerah pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan perolehan 85 persen suara. Ia menjadi anggota DPR RI di Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Akil kemudian terpilih lagi sebagai anggota DPR untuk periode 2004-2009, sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan).
Setya Novanto
Setya Novanto terpilih dalam pencalonan Ketua DPR RI Periode 2014 - 2019 dari Partai Golkar dalam sistem paket bersama Koalisi Merah Putih. Pada tanggal 2 Oktober 2014, ia terpilih sebagai Ketua DPR RI.
Balai Agung Rakyat
Balai Agung Rakyat (Hanzi sederhana: 人民大会堂; pinyin: Rénmín Dàhùitáng) terletak di penghujung barat Lapangan Tiananmen, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, dan digunakan oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok untuk kegiatan-kegiatan legislatif dan seremonial. Meskipun begitu, kebanyakan kegiatan pemerintah sehari-hari dilaksanakan di sebuah kompleks di Zhongnanhai.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
Zulkifli Hasan
Pada tanggal 27 November 2014, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke daerah perbatasan untuk menampung aspirasi. Zulkifli Hasan beserta wakil-wakilnya mengunjungi daerah Pos Perbatasan Lintas Batas (PPLB) Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Tugiyana menuturkan bahwa delegasi pimpinan MPR RI dipimpin Zulkifli Hasan selaku ketua dan didampingi empat wakilnya, yakni Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang. Selain Pimpinan MPR, hadir pula anggota Komisi II DPR RI dan sejumlah perwakilan kementerian.
Departemen Luar Negeri (Transjakarta)
Departemen Luar Negeri (disingkat Deplu) adalah sebuah stasiun BRT Transjakarta yang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kelurahan Senen, Senen, Jakarta Pusat. Stasiun BRT ini berada di Koridor 2 yang membentang dari barat ke timur. Stasiun BRT ini berdekatan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Agama Indonesia.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 November 2015 menetapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Mitra Kerja Kerja Komisi I DPR RI. Pada 17 Oktober 2017, Rapat Paripurna DPR RI juga menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI. BSSN merupakan transformasi dari Lemsaneg (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara), sehingga dengan adanya BSSN kelembagaan Lemsaneg dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi dan Pasangan Kerja Komisi I DPR RI menjadi sebagai berikut:
Badan Standardisasi Nasional
Alamat
Teguh Juwarno
Ir. Teguh Juwarno, M.Si. () adalah anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Ia sempat ditugaskan di Komisi I DPR dan sekarang ia bertugas di Komisi V DPR yang membidangi Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, Kementerian Perhubungan Indonesia dan Badan SAR Nasional. Teguh Juwarno mengawali kariernya sebagai wartawan dan penyiar di RCTI hingga menempati posisi Kepala Departemen Humas.
Setya Novanto
Setya Novanto, Fadli Zon dkk, selaku pimpinan DPR-RI menghadiri The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, AS, pada tanggal 31 Agustus - tanggal 2 September 2015. Usai menghadiri acara konferensi tersebut, Setya Novanto dkk menghadiri acara jumpa pers kampanye politik bakal Calon Presiden Amerika Serikat, dari Partai Republik, Donald Trump pada Kamis pekan tersebut di New York, Amerika Serikat. Persoalan kehadiran Setya Novanto dkk selaku Pimpinan DPR-RI dalam acara jumpa pers Donald Trump, Capres AS dari Partai Republik itu kemudian diperbincangkan publik dan menuai kontroversi.
Daftar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil dari pemimpin tertinggi dalam Dewan Perwakilan Rakyat serta juga merupakan pimpinan Sidang Paripurna DPR. Setelah pemilu tahun 1971 dan terbentuk lembaga kenegaraan MPR/DPR, mulai dikenal seorang ketua dan beberapa wakil ketua MPR/DPR. Jadi, ketua MPR juga merangkap sebagai ketua DPR. Tetapi, semenjak pemilu 1999, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan. Jadi sejak 1999, MPR dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, serta DPR juga dipimpin oleh seorang ketua dengan
beberapa wakil ketua. Wakil Ketua DPR-RI terbagi atas 4 wakil, dibagi sesuai dengan badan koodinasinya:
Glumpang Baro, Pidie
Glumpang Baro adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pidie ibukotanya ada di Cot Glumpang, dulu Kecamatan ini adalah bagian dari mukim-mukim di Kecamatan Glumpang Tiga. Ikatan Mahasiswa Glumpang Baro (IMGB) merupakan sebuah lembaga persatuan mahasiswa dari daerah ini, markas sementara IMGB ada di jeulingke Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Indonesia, Kecamatan Glumpang Baro Juga Melahirkan Birokrat handal di Pemerintah Aceh dan DPR Aceh di Antaranya Drs. Anas M. Adam Kadis Pendidikan Aceh, dr, Fachrul Jamal, SP.aN Wakil Direktur RSUZA, Drs. Sulaiman Abda Politisi Golkar yang Juga wakil ketua DPR Aceh, Rusydi Adam, SE Direktur Operasional Bank Aceh, Kepala Biro Pembangunan Prov Aceh Ir. H. Iskandar Idris, M.Si dan Ir. Lukman Yusuf kepala dinas pertanian dan tanaman pangan Aceh.
Balai Kartini
Di lokasi yang sama dengan Gedung Balai kartini saat ini, sebelumnya terdapat gedung Kartika Eka Paksi, yang pada tahun 1972 digunakan sebagai Rumah Jabatan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), kantor Persit Kartika Chandra Kirana dan 1 ruang pesta perkawinan khusus KBT (keluarga besar tentara) TNI-AD. Tahun 1978, Gedung Kartika Eka Paksi mulai diizinkan penggunaannya oleh umum, dan dibentuklah badan pengelola dengan nama "Badan Pengelola Wisma Kartika Eka Paksi dan Balai Kartini", yang berkedudukan di bawah Yayasan Kartika Jaya. Yayasan ini, berdasarkan Kutipan Akte Pendirian No. 6 tanggal 25 Juli 1967 ditugasi untuk mendirikan gedung pertemuan untuk keperluan Persit Kartika Chandra Kirana, yang juga dapat dipergunakan untuk keperluan umum; memelihara, mengurus serta memanfaatkan (disewakan untuk pertunjukan amal) gedung pertemuan tersebut; dan, mengadakan pertunjukan dan sosial.
Gatot Subroto LIPI (Transjakarta)
Gatot Subroto LIPI adalah sebuah stasiun BRT Transjakarta yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Stasiun BRT ini berada di Koridor 9 yang membentang dari tenggara ke barat laut Jakarta. Nama stasiun BRT ini berasal dari Gedung LIPI yang berada di sebelah selatan stasiun.
Aksi 4 November
Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan berada di DKI Jakarta pada 4 November 2016. Keduanya juga akan berkantor seperti biasa. Jokowi berkantor di Istana Merdeka sedangkan JK berkantor di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara.
Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati
Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari partai Hanura mewakili Jawa Tengah terutama Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Ia ditempatkan di Komisi I yang menangani urusan Kementerian Pertahanan Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Sebelumnya dia ditugaskan di Komisi III yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nuning, begitu sapaan akrabnya, sebelumnya pada tahun 1999-2004 merupakan Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain menjadi Anggota DPR RI, ia juga merupakan pengamat dunia intelijen, tidak heran, karena belian merupakan lulusan Doktor yang mengangkat disertasi bertema Komunikasi Intelijen Keamanan POLRI, yang kemudian ia rangkum dan kembangkan menjadi sebuah buku terbitan Gramedia yang berjudul "Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan".
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Dewan ini berkantor di Gedung DPRD Padang, yang berada di Jalan Sawahan, Padang.
Zulkarnaen Djabar
Ia menjadi anggota DPR-RI periode 2009-2014 melalui daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V dengan mengumpulkan 43.486 suara dalam pemilu legislatif 2009. Oleh fraksinya, ia ditempatkan di Komisi VIII DPR-RI yang mengurusi bidang Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan bermitra kerja dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Pada tahun 2012 ia tersandung kasus korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama Republik Indonesia senilai Rp 35 miliar sehingga ia ditahan oleh KPK.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi VII DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi VII ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut:
Pendudukan Gedung DPR/MPR
Mulanya, ruang sidang paripurna diusulkan untuk didobrak tanpa persetujuan sekretariat atau pimpinan DPR/MPR RI. Tapi kemudian, dengan niat menghindarkan aksi dari citra anarkis, rapat koordinasi menyepakati bahwa usaha penggunaan ruang sidang paripurna akan dimulai dengan koordinasi damai antara koordinator jenderal dengan sekretariat DPR/MPR RI. Dan bila ditolak, baru kemudian dilakukan usaha pendobrakan secara paksa terhadap ruang sidang.
Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (dahulu bernama Gedung Garuda Indonesia) adalah sebuah gedung perkantoran yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Indonesia. Gedung ini merupakan kantor dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia.
Eva Kusuma Sundari
Pada periode 2009-2014, Ia pernah ditugaskan di Komisi III yang menangani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Eva Kusuma dikenal sebagai anggota yang kritis meski terlalu memihak PDI Perjuangan. Eva Kusuma kembali dicalonkan sebagai anggota DPR periode 2014–2019 untuk Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Tulungagung. Selain itu Eva juga adalah seorang anggota Subud. Saat ini, ia menjabat anggota DPR Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan.
Han Awal
Han Awal (Han Hoo Tjwan) (, berpulang di Jakarta 14 Mei 2016) adalah seorang arsitek Indonesia. Prestasinya dalam merancang bangunan membuahkan penghargaan "Internasional Award of Excellence UNESCO Asia Pasific Heritage" untuk bangunan Gedung Museum Arsip Nasional. Karya-karya lainnya yang menonjol di Indonesia adalah Kampus Universitas Katolik Atma Jaya di Semanggi dan gedung sekolah Pangudi Luhur di Kebayoran Baru, Jakarta. Han Awal juga terlibat dalam pembangunan Gedung Conefo "(Conference of New Emerging Forces)" 1964-1972. Gedung yang terletak di Senayan ini kemudian dikenal sebagai Gedung DPR/MPR.
Pusdik Administrasi
Pusdikmin Polri terletak di Jl. Ranca Bolang Gede Bage, Bandung atau yang lebih dikenal sekarang dengan Jl. Gede Bage Selatan No. 157, Bandung. Sejak periode 1994 sampai saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan yaitu :
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi VI DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang industri, investasi, dan persaingan usaha. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi VI ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VI DPR RI adalah sebagai berikut:
Parlemen Eropa
Parlemen Eropa memiliki tiga tempat kerja–Brussel (Belgia), Kota Luksemburg (Luksemburg), dan Strasbourg (Prancis). Luksemburg merupakan rumah bagi kantor administratif ("Sekretariat Umum"). Pertemuan Parlemen ("sidang paripurna") bertempat di Strasbourg dan Brussel. Pertemuan komite diadakam di Brussel.
Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen
Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah unit eselon I pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar parlemen. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
Lembaga Tinggi Negara
Setelah reformasi tiba, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena MPR sendiri telah melepas kewenangan yang ada pada dirinya dengan melakukan amendemen terhadap UUD 1945. MPR saat ini terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara
Anas Urbaningrum
Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung dengan meraih suara terbanyak. Sejak terpilih menjadi ketua partai, ia mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2013.
Bobby Adhityo Rizaldi
Saat ini Bobby bertugas sebagai perwakilan dari Fraksi Partai Golkar di Komisi I DPR RI yang ruang lingkup tugasnya meliputi Hankam, Hubungan Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika serta Intelijen. Di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR lain, Bobby dipercaya Fraksi Golkar DPR RI untuk menjadi Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Kesaksian Nayirah
Congressional Human Rights Foundation adalah organisasi non-pemerintah yang menyelidiki pelanggaran HAM. Organisasi ini dipimpin oleh anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Tom Lantos, dan anggota DPR dari Partai Republik, John Porter, dan berkantor di markas Hill & Knowlton di Washington dengan harga sewa $3.000.
Istana Negara
Istana Negara merupakan Istana Kepresidenan yang terletak di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Istana Negara juga terletak satu kompleks dengan Istana Merdeka yang letaknya di bagian selatan Istana ini. Dengan total luas keseluruhannya mencapai 68,000 m², kompleks ini meliputi 3 bangunan penting lainnya seperti Bina Graha, Wisma Negara, dan kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Yang menjadi perbedaan antara kedua Istana ini yaitu Istana Negara menghadap ke arah Jalan Veteran, sedangkan Istana Merdeka menghadap ke arah Medan Merdeka.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
Dewan Negara Belanda
Dewan Negara Belanda () adalah badan legislatif bikameral Belanda, yang terdiri dari Eerste Kamer atau Senat dan Tweede Kamer atau Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen mengadakan pertemuan di Binnenhof di Den Haag.
Kementerian Keuangan Indonesia
Kementerian Keuangan mempunyai motto "Nagara Dana Rakça" yang berarti Penjaga Keuangan Negara terletak di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini. Instansi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang tidak berkantor pusat di dalam komplek tersebut antara lain Direktorat Jenderal Pajak (Jalan Gatot Subroto No. 40-42), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawamangun), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jalan Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan).
Abdillah Toha
Sebagai anggota DPR, Abdillah duduk di Komisi 1 DPR dan Ketua Fraksi PAN. Saat itu juga dia menjabat sebagai ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Vice President Executive Committee dari Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss.
Husni Nurin
H. Husni Nurin () adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia duduk di kursi DPR-RI Komisi I wakil dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan II menggantikan Bambang Heri Purnama yang mengundurkan diri. Ia dilantik oleh Ketua DPR Marzuki Alie sebagai anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) di Operation Room Gedung Nusantara DPR, Senayan, 18 Juni 2013.
Monumen Pers Nasional
Monumen Pers Nasional terletak di Jalan Gajah Mada 59, Surakarta, Jawa Tengah, di sudut Jl. Gajah Mada dan Jl. Yosodipuro. Letaknya di sebelah barat Istana Mangkunegaran. Kompleks museum terdiri dari bangunan asli Sasana Soeka, dua gedung berlantai dua, dan satu gedung berlantai empat. Di depan museum terdapat lapangan parkir dan dua papan pengumuman yang dilengkapi koran gratis ("Solo Pos", "Suara Merdeka", dan "Republika"). Fasad depannya dihiasi desain naga yang melambangkan tahun 1980 ketika pembangunan museum ini selesai.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman
Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman merupakan jantung kota Jakarta, dimana pada poros tersebut terdapat bangunan-bangunan penting serta sarana vital negara, seperti Istana Negara, RRI, Museum Nasional, Monumen Nasional, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, serta Gelora Bung Karno. Pada poros ini pula terdapat pusat perbelanjaan prestisius, seperti Grand Indonesia Shopping Town, Sarinah, Plaza Indonesia, Plaza Semanggi, Pacific Place, Plaza FX, dan Plaza Senayan.
Pematang Reba
Pematang Reba adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Walaupun secara resmi ibukota pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu berada di Rengat, namun Pematang Reba telah mulai dikembangkan sebagai pusat pemerintahan baru kabupaten ini. Oleh karena itu pusat pemerintahan seperti kantor Bupati dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dibangun di kota ini. Sebagai penunjang juga telah diadakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, institusi pemerintahan lain seperti Pengadilan, Departemen, Sekolah,terminal, pasar, sarana olahraga seperti lapangan golf, aula bulu tangkis dan lapangan sepak bola. Walaupun masih ada beberapa kelemahan seperti terbengkalainya pasar dan terminal, geliat pembangunan masih terus dilaksanakan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDI-P mendapat 109 kursi (19,46%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2014, setelah mendapat 23.681.471 suara (18,95%). Dengan hasil ini, PDI-P menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di DPR.Berikut merupakan susunan pengurus PDI Perjuangan untuk masa kerja 2015—2020 hasil Kongres IV di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, April 2015..
Kompleks Parlemen Republik Indonesia
Kompleks Parlemen (disebut juga Gedung MPR/DPR/DPD) adalah tempat bertemu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Gedung Merdeka
Setelah terbentuk Konstituante Republik Indonesia sebagai hasil pemilihan umum tahun 1955, Gedung Merdeka dijadikan sebagai Gedung Konstituante. Karena Konstituante dipandang gagal dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu menetapkan dasar negara dan undang-undang dasar negara, maka Konstituante itu dibubarkan oleh Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya, Gedung Merdeka dijadikan tempat kegiatan Badan Perancang Nasional dan kemudian menjadi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terbentuk tahun 1960. Meskipun fungsi Gedung Merdeka berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan yang dialami dalam perjuangan mempertahankan, menata, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia , nama Gedung Merdeka tetap terpancang pada bagian muka gedung tersebut.
Pada tahun 1965 di Gedung Merdeka dilangsungkan Konferensi Islam Asia Afrika. Pada tahun 1971 kegiatan MPRS di Gedung Merdeka seluruhnya dialihkan ke Jakarta . Setelah meletus pemberontakan G30S, Gedung Merdeka dikuasai oleh instansi militer dan sebagian dari gedung tersebut dijadikan sebagai tempat tahanan politik G30S. Pada bulan Juli 1966, pemeliharaan Gedung Merdeka diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat diserahkan lagi pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung. Tiga tahun kemudian, tanggal 6 Juli 1968, pimpinan MPRS di Jakarta mengubah surat keputusan mengenai Gedung Merdeka (bekas Gedung MPRS) dengan ketentuan bahwa yang diserahkan adalah bangunan induknya, sedangkan bangunan-bangunan lainnya yang terletak di bagian belakang Gedung Merdeka masih tetap menjadi tanggung jawab MPRS.
Akbar Faizal
Akbar Faizal lahir di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar. Ia dilahirkan sebagai pribadi pekerja keras. Di usia mudanya ia telah bekerja sebagai wartawan di sebuah koran daerah saat masih kuliah di Fakultas Bahasa dan Sastra IKIP Ujung Pandang, Makassar. Kariernya berlanjut sebagai wartawan salah satu koran nasional terkenal di Indonesia. Sifat pekerja keras Akbar juga tercermin dalam kariernya. Ia telah menduduki berbagai posisi strategis di berbagai instansi seperti pemimpin redaksi di sebuah majalah dan presiden direktur di dua instansi berbeda.
Selain pekerja keras, Akbar faizal juga sebagai pribadi yang sederhana. Politikus dari Partai Hanura ini merupakan salah satu pejabat yang menyimpan mobilnya dan memilih menggunakan kendaraan umum saat pergi ke tempat kerja. Akbar yang tinggal di Depok, Jawa Barat, tidak mau kehilangan banyak waktu di jalan karena macet. Maka dari itu ia memilih menggunakan KRL. Biasanya Akbar naik dari Stasiun KA Depok Lama dan turun di Stasiun Dukuh Atas. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Gedung DPR dengan menumpang taksi atau ojek. Akbar menaruh mobilnya di Gedung DPR karena terkadang dia harus menghadiri kegiatan Dewan di luar Gedung DPR. Untuk diketahui, Akbar memiliki Honda Civic keluaran 2008 dan Honda CRV edisi 2009 yang dibelinya sebelum menjadi anggota Dewan.
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Memberikan Bantuan teknis kepada DPR RI
Memberikan Bantuan Administratif kepada DPR RI
Memberikan Bantuan Keahlian kepada DPR RI
Visi Sekretariat Jenderal DPR RI
Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel
Azwar Chesputra
H. Azwar Chesputra, SE. () adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia duduk di kursi DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Riau dengan mengantongi 37.126 suara dalam Pemilu Legislatif 2004. Azwar adalah salah seorang di antara tiga orang politisi dari Partai Golkar yang mendapatkan kursi di parlemen, sementara dua orang lainnya adalah Saleh Djasit dan Musfihin Dahlan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat
Dewan ini berkantor di Gedung DPRD Sumatera Barat, yang berada di ujung Jalan Khatib Sulaiman dengan persimpangan yang dijuluki Simpang Oke.
Gedung Arsip Nasional
Gedung Arsip Nasional adalah suatu bangunan bersejarah dengan gaya Eropa di Jakarta. Letaknya di Jalan Gajah Mada.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi I DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.Komisi I DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Djamal Aziz
Djamal Aziz berhasil menduduki kursi anggota DPR-RI pada tahun 2009 dengan diusung oleh Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dia menanggung beban tanggung jawab dengan menjabat sebagai anggota di Komisi X DPR-RI untuk menangani Pemuda, Pariwisata, Kebudayaan, Pendidikan, Pariwisata, dan Kesenian. Djamal Aziz juga dilantik sebagai anggota dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Selain terpilih sebagai Wakil Rakyat, ia memiliki jabatan sebagai Direktur Utama dan Pemilik PT. Andromeda Graha Indonesia.
Roy B.B. Janis
Pada Pemilu 1999, Roy terpilih menjadi Anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004 mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta . Pada tahun 2001-2003, Roy menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI. Pada saat menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Roy pernah menolak secara resmi kenaikan tarif BBM, tarif listrik, tarif telepon secara bersamaan sehingga harus berhadapan dengan Kabinet pimpinan Presiden Megawati. Kemudian pada Pemilu 2004 terpilih kembali menjadi Anggota DPR/MPR RI periode 2004-2009 untuk dapil DKI Jakarta II (Meliputi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan) dengan perolehan suara sebesar 36.505 kemudian menjadi anggota Komisi 1 DPR RI
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dalam hal pimpinan DPR belum terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR. Pimpinan sementara DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPR ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR. Ketua dan wakil ketua DPR diresmikan dengan keputusan DPR. Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
Ganjar Pranowo
Ia terpilih lagi menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara)) dan ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Pada periode ini, ia semakin dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Museum Nasional Indonesia
Sebelum gedung Perpustakaan Nasional RI yang terletak di Jalan Salemba No. 27, Jakarta Pusat didirikan, koleksi Museum Gajah juga meliputi naskah-naskah manuskrip kuno. Naskah-naskah tersebut dan koleksi perpustakaan Museum Gajah lainnya kini disimpan di Perpustakaan Nasional.
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi IX DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi IX ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI adalah sebagai berikut:
Ade Komarudin
Pada tanggal 16 Desember 2015, Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI setelah terlibat dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Dewan ini berkantor di Gedung DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponegoro Bandung, Jawa Barat.
Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat. Karena itu asal-usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa itu, BPRD dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata dengan wakilnya Dr. Soeratman Erwin dan Mr. Samsudin.
Pemindahan ibukota Republik Indonesia
Istana Kepresidenan yang berlokasi di Gedung Agung yang ditinggalkan Jepang tidak memiliki perabotan dan peralatan rumah tangga yang memadai, maka Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman menyediakan berbagai perabotan dan peralatan secara lengkap, agar kegiatan pemerintahan bisa berjalan semestinya. Selain itu, pihak Kraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman juga memberikan tempat penginapan kepada segenap jajaran pejabat tinggi dari Jakarta yang ikut hijrah ke Yogyakarta. Mereka ada yang tinggal di lingkungan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, selain di rumah-rumah penduduk. Hal ini juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, makanan dan harta benda.
Dan selanjutnya roda pemerintahan RI pun kembali normal hingga datangnya serbuan pasukan Belanda pada Agresi Militer II 19 Desember 1948, dimana seluruh pemimpin Republik ditangkap Belanda dan diasingkan ke berbagai tempat. Sehingga pemerintah Republik terpaksa membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin Mr. Sjafroedin Prawiranegara di Sumatera Barat. Ibukota RI baru kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan kemudian ke Jakarta pada 17 Agustus 1950 setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) membubarkan diri dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Adventist Development and Relief Agency
ADRA Indonesia head office is located at Gedung Pertemuan Advent 4th floor, Jl. MT Haryono Blok A Kav. 4-5, Jakarta Selatan 12810, and is responsible toward overall projects conducted in Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.
Josef Nae Soi
Josef A. Nae Soi lahir di Mataloko/Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 September 1952. Ia merantau ke Pulau Jawa sejak menjadi mahasiswa di Universitas Atmajaya, Jakarta. Saat ini ia tinggal di Bekasi bersama isti dan kedua anaknya, Alfredo Sebastanus Soi serta Justina Yosefa Mamo Soi.
Josef A. Nae Soi adalah salah satu anggota DPR RI dari fraksi Golongan Karya. Saat pemilihan anggota DPR ia berada pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur. Pada periode 2009 hingga tahun 2014 ini, Josef A. Nae Soi tergabung sebagai anggota komisi V yang menggeluti bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal. Ia berhasil menjadi anggota DPR RI dengan dukungan 53.798 suara.
Politisi yang memiliki filosofi “forterter in re suaviter in mondo” (tegas menuntaskan masalah, ramah dalam penyelesaiannya) ini memulai pendidikan dasar hingga menengah atas di Flores. Kemudian ia sempat menjadi guru SMA, sebelum kemudian hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Universitas Atmajaya. Selepas meraih gelar S1, ia melanjutkan ke jenjang S2 Managemen di Sekolah Tinggi Ilmu Management LPMI Rawamangun-Jakarta.
Perjalanan karier suami dari Maria Fransisca Djogo ini diawali sebagai guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Maumere Flores mulai tahun 1970 hingga tahun 1972. Rekam jejak kehidupannya mulai meningkat pada tahun 1987 saat ia menjadi Dosen Altri Kehakiman Jakarta. Kemudian ia melanjutkan pekerjaannya menjadi Pembantu Direktur III Altri Kehakiman Jakarta yang dijalaninya mulai tahun 2000 hingga tahun 2005. Karier legislatifnya dimulai di awal periode reformasi, saat ia diajak oleh Akbar Tandjung untuk menjadi seorang politisi di bawah bendera partai Golkar. Josef pun mengubah haluan dari seorang akademisi menjadi politisi. Ia berpendapat bahwa antara dosen politisi memiliki kesamaan dalam mengabdi kepada rakyat. Hanya saja, sebagai seorang politisi ia lebih bisa berbuat langsung saat menemukan ketidakberesan pemerintah. Josef A. Nae Soi akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2004/2009, yang dilanjutkan hingga sekarang sampai pada tahun 2014.
Josef A. Nae Soi memiliki banyak pengalaman di bidang organisasi. Ia sempat menjadi sekertaris DPC PKMRI mulai tahun 1974 hingga tahun 1976. Ia juga pernah menjadi ketua umum Koordinator Mahasiswa Universitas Atmajaya mulai tahun 1977 hingga tahun 1979. Selepas kuliah, ia menjadi wakil ketua umum di HILLSI di Jakarta mulai tahun 1992 hingga tahun 2007. Ia juga tercatat sebagai pengurus DPP Partai Golkar dari tahun 1998 hingga pada tahun 2005. Setelah itu ia menjadi Pokja DPP Partai Golkar (sejak 2005).
Saat ini, Josef A. Nae Soi sedang memperjuangkan peningkatan kualitas hidup rakyat NTT. Sebagai putra asli NTT, ia faham betul susahnya mendapatkan akses berupa infrastruktur dan moda transportasi. Karena itu ia berharap agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius bagi pembangunan jalan-jalan dan bandara di provinsi ini.
Eddy Mihati
Dra. Eddy Mihati, M.Si () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan mewakili Yogyakarta. Eddy Mihati bertugas di Komisi II DPR RI yang menangani Pemerintahan daerah di Indonesia, otonomi daerah, Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Badan Pertanahan Nasional dan Komisi Pemilihan Umum. Ia alumnus Master Psikologi dari Universitas Gadjah Mada.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI.
Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta, Indonesia
Kantornya terletak di Gerdung Artha Graha, Sudirman CBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta.
Surahman Hidayat
Surahman Hidayat (lahir di Ciamis, Jawa Barat ) adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih pada pemilihan umum legislatif Indonesia untuk periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019 dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) melalui Daerah pemilihan Jawa Barat X yang meliputi Ciamis, Kuningan, dan Kota Banjar. Saat ini bertugas di Komisi X yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan. Selain itu, Ia juga bertugas di Mahkamah Kehormatan Dewan.
Lembaga Tinggi Negara
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi X DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi X ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2014)
DPR RI periode 2009-2014 terdiri dari sembilan fraksi yang terbagi masing-masing atas sembilan partai, yakni;Sejumlah anggota DPR, Angelina Sondakh dan M. Nazaruddin, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat dan Luthfi Hasan, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harus masuk penjara karena terlibat kasus korupsi. Sutan Bhatoegana anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi.
Dadoes Soemarwanto
Ir. H. Dadoes Soemarwanto, M.Arch () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan mewakili Jawa Timur. Ia ditugaskan di Komisi V yang menangani Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, Kementerian Perhubungan Indonesia dan Badan SAR Nasional. Ia juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 1999-2004 dari PDI Perjuangan.
Dadoes Soemarwanto pernah menjadi dosen di Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan pernah menjabat Pembantu Rektor di perguruan itu. Jabatan Dirut PT. Sumacon dan PT. Sarira Mandiri pernah diembannya tahun 1987-2005. Dia merupakan alumni Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan Universitas New South Wales, Sydney, Australia. Pendidikan menengahnya diselesaikan di SMA Negeri 6 Surabaya dan di SMP Negeri 6 Surabaya.
Gedung Negara Tri Arga
Gedung Negara Tri Arga atau Istana Bung Hatta adalah gedung bekas kediaman Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta yang terletak di pusat Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Bangunan yang berdiri saat ini adalah hasil renovasi pada tahun 1960-an setelah bangunan asli dibumihanguskan sewaktu Agresi II Militer Belanda. Nama gedung mengambil simbol pemandangan sekelilingnya yang dikelilingi tiga gunung: Gunung Singgalang, Gunung Marapi, dan Gunung Sago.
Karolin Margret Natasa
Karolin menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia maju di daerah pemilihan Kalimantan Barat yang meliputi seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Landak, Kubu Raya, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kota Pontianak, dan Singakwang. Pada Pemilu 2009 itu, Karolin meraih 222.021 suara, yaitu peringkat ketiga terbanyak nasional. Ia kemudian ditempatkan di Komisi IX yang membidangi Kependudukan, Kesehatan, serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain menjadi anggota DPR-RI , dia juga menjabat sebagai anggota MPR-RI.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Atas prakarsa Almarhumah Ibu Tien Suharto, melalui Yayasan Harapan Kita yang dipimpinnya, Perpustakaan Nasional memperoleh sumbangan tanah seluas 16,000 m² lebih berikut gedung baru berlantai sembilan dan sebuah bangunan yang direnovasi. Lahan yang terletak di Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat, merupakan lokasi Koning Willem III School (Kawedri), yakni sekolah HBS pertama di Indonesia ketika zaman kolonial. Bangunan sekolah inilah yang kemudian setelah direnovasi menjadi gedung utama yang digunakan untuk kantor pimpinan dan sekretariat. Gedung di sebelahnya yang berlantai sembilan berfungsi sebagai perpustakaan yang sebenarnya, di mana koleksi bahan pustaka tersimpan dan dilayankan untuk umum.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2014)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009–2014 (disingkat DPR RI periode 2009-2014) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diisi oleh anggota hasil pemilihan umum legislatif yang diadakan pada tanggal 9 April 2009. Anggota DPR RI periode 2009-2014 dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia saat itu Harifin A. Tumpa pada tanggal 1 Oktober 2009. Jumlah anggota DPR RI periode 209-2014 adalah 560 orang.
Lembaga Tinggi Negara
Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena terdiri atas seluruh anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.
Balai Kartini
Balai Kartini adalah sebuah pusat konvensi dan pameran yang berlokasi di selatan Jakarta. Balai Kartini memiliki luas 45.673,71 sqm dan terdiri dari aula bergaya teater bundar, ruang pameran, ruang VIP dan lounge lobi utama yang luas, dan 6 ruang pertemuan yang dapat dikonfigurasi untuk mencocokkan persyaratan acara tertentu. Balai Kartini banyak digunakan untuk berbagai macam acara, baik untuk acara hiburan, konser musik, pameran, "job fair", seminar dan simposium, serta acara pernikahan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Setelah menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2004, barulah MK bisa menggelar persidangan di kantor sendiri. Meski demikian, ruangan dan fasilitas yang tersedia di gedung tersebut masih belum memadai, terutama ketika MK harus menangani perkara yang menumpuk dan membutuhkan peralatan-peralatan canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004. Ketika melakukan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2004, ruang persidangan yang ada di gdung MK tidak mencukupi sehingga MK meminjam ruang di gedung RRI yang terletak tidak jauh dari kantor MK. Begitu juha ketika haru menggelar persidangan jarak jauh, MK harus meminjam ruang dan fasilitas teleconference.
Sartono (politikus)
RIS tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR RIS, Senat dan BPKNP secara bersamaan resmi mengakhiri tugasnya karena RIS akan kembali lagi menjadi Negara Kesatuan RI. Namun, terhitung keesokan harinya, seluruh ketua, wakil ketua, dan para angota ketiga dewan perwakilan tersebut diangkat kembali menjadi anggota DPR Negara Kesatuan RI dan lazim disebut sebagai DPR Sementara mengingat para anggotanya belum dipilih melalui pemilihan umum. Sartono dan semua anggota DPRS lainnya mengangkat sumpah jabatan pada tanggal 16 Agustus 1950 malam di Gedung DPR. Jumlah seluruh anggota DPR yang dilantik sebanyak 235 orang dengan perincian sebagai berikut: Masyumi 43, PNI 42, PIR 22, PKI 17, PSI 15, PRN 13, Persatuan Progressif 10, Demokrat 9, Partai Katolik 9, NU 8, Parindra 7, Partai Buruh 6, Parkindo 5, Partai Murba 4, PSII 4, sedangkan sisanya adalah partai-partai kecil dan golongan tak berpartai. Sidang DPRS pertama berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1950 dengan agenda pemilihan pimpinan DPR yang baru. Berdasarkan hasil pleno tersebut, terpilih Sartono sebagai Ketua DPR, sedangkan urutan yang bertindak sebagai wakil ketua adalah Mr. Tambunan, Arudji Kartawinata dan Mr. M Tadjuddin Noor.
Bundestag
Selanjutnya sidang-sidang dilakukan di Bundeshaus, Bonn, hingga pemindahan ke Berlin tahun 1999. Sekarang Bundeshaus menjadi gedung Pusat Kongres Internasional Bundeshaus, bagian utaranya menjadi kantor cabang Bundesrat (Perwakilan Daerah) dan bagian selatan dijadikan "Kampus PBB" sejak 2008.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
Ali Akbar
Pada tahun 1955, setahun setelah kepulangannya ke tanah air, Ali Akbar berkarier sebagai anggota DPR RI. Pada masa ini ia sempat ditugaskan sebagai ketua misi Parlemen RI dalam kunjungan ke Iran pada tahun 1955 serta wakil ketua misi ulama Islam ke Tiongkok pada tahun 1956. Pada tahun 1960 Ali Akbar menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Kariernya kemudian berlanjut dengan aktif kembali sebagai pegawai di Departemen Kesehatan RI. Ia ditempatkan di bagian fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Deputi Bidang Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah unit eselon I pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
Nihayatul Wafiroh
Pada periode DPR RI 2014 – 2019, ia dipercaya untuk menjabat pada Komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, dan Kesehatan. Sebelum masuk ke ranah politik melalui DPR, Ninik Wafiroh dikenal sebagai kalangan aktivis dan akademisi. Setelah menjabat pada DPR RI Nihayatul Wafiroh memiliki visi dan misi yaitu DPR menjadi rumah rakyat yang memajukan hak-hak perempuan dan anak. Nihayatul Wafiroh adalah satu dari tiga orang anggota dewan yang mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Gedung PTPN XXII
Gedung ini terletak di kawasan tua Surabaya, tepatnya di Jalan Merak.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (disingkat DPR RIS) adalah DPR yang dibentuk setelah perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara federal pada akhir tahun 1949. DPR RIS terdiri dari 150 anggota dan merupakan wakil seluruh rakyat. DPR RIS melakukan kekuasaan legislatif bersama pemerintah dan Senat Republik Indonesia Serikat sepanjang materi undang-undang menyangkut satu atau semua negara atau daerah bagian, atau mengenai hubungan RIS dengan negara atau daerah bagian itu. Sedangkan pembuatan undang-undang yang menyangkut seluruh kekuasaan di luar tersebut dilakukan oleh Presiden bersama-sama DPR
Istana Wakil Presiden Indonesia
Istana Wakil Presiden adalah tempat di mana Wakil Presiden Indonesia berkantor. Terletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Istana Wakil Presiden bersebelahan dengan kantor Kedutaan Amerika Serikat. Sekarang istana ini digunakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
Kantor Pusat MAPPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta dengan kantor sekretariat terletak di Jalan Kalibata Raya no.11-12 E, Jakarta Selatan.Dewan Pengurus Nasional (Pengurus Pusat) diketuai oleh Seorang Ketua Umum dengan dibantu Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang dipilih setiap 4 tahun sekali melalui Musyawarah Nasional. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MAPPI periode 2016-2020 adalah Ir. Okky Danuza, M.Sc, MAPPI (Cert), Wakil Ketua Umum 1 adalah Ir M.A. Muttaqin, M.Sc, MAPPI (Cert.) dan Wakil Ketua Umum 2 adalah Ir. Budi Prasojo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.) adapun Sekretaris Jenderal adalah Aditya Iskandar D. ST., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert).
Senayan City
Pada tanggal hari Senin, 19 November 2012, Berita Indosiar memindahkan kantor ruangan redaksinya dari Wisma Gedungan Indosiar Television Centre di Jalan Damai Nomor. 11 dari kawasan Daan Mogot, kecamatan Kalideres, kota Jakarta Barat ke Lantai 11 di Menara SCTV dari Wisma Senayan City di Jalan Asia Afrika Lot. 19 dari kelurahan Kebayoran Baru, kecamatan Kebayoran Baru, kota Jakarta Barat yang diupacara peresmian oleh CEO IKM adalah Lie Halim sejak pada tanggal hari Minggu, 18 November 2012 mulai malam ini sejak sekitar pada pukul 19:00 WIB.
Gambir 2 (Transjakarta)
Gambir 2 adalah sebuah stasiun BRT Transjakarta yang terletak di Jalan Silang Merdeka Tenggara, Kelurahan Gambir, Gambir, Jakarta Pusat. Stasiun BRT ini berada di Koridor 2 yang membentang dari barat ke timur. Stasiun BRT ini berdekatan dengan Stasiun Gambir, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Kedubes Amerika Serikat, Kementerian Perdagangan Indonesia dan Monumen Nasional.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sebagai organisasi baru, pada awal masa menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial masih dengan kondisi yang memprihatinkan. Pada saat Komisi Yudisial terbentuk, lembaga negara ini belum memiliki kantor untuk menjalankan aktivitasnya. Awalnya, Komisi Yudisial menumpang sebuah ruangan milik Departemen Hukum dan HAM dengan sarana dan prasarana seadanya. Setelah itu Komisi Yudisial pindah kantor dengan menyewa dua lantai sebuah gedung di jalan Abdul Muis. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Komisi Yudisial baru menempati gedung sendiri di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusatsejak Agustus tahun 2009.
Pendudukan Gedung DPR/MPR
Proses pendudukan gedung DPR/MPR RI dimulai dengan komitmen dari kontingen para ketua lembaga formal kemahasiswaan Jakarta yang tergabung di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) untuk bermalam di gedung DPR/MPR RI sampai pimpinan dewan memastikan pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan RI.