Apa penyebab digulingkannya presiden Soeharto?
Soeharto
Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998–2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B. J. Habibie.
Leonardus Benyamin Moerdani
Tahun 1988 merupakan tahun yang penting karena itu adalah tahun digelarnya Sidang Umum MPR, tempat di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sidang Umum hampir tiba, Soeharto mulai membuat tanda-tanda bahwa ia ingin Sudharmono sebagai Wakil Presidennya. Menurut Kivlan Zen, rekan dekat Prabowo, hal ini berlawanan dengan Moerdani, yang ingin agar dirinya menjadi Wakil Presiden. Dengan demikian, hal ini tampaknya telah menjadi alasan pemberhentian Moerdani dari posisi Panglima ABRI pada Februari 1988, meskipun menurut Robert Elson, hal ini dilakukan lebih karena Soeharto tidak ingin Moerdani mengendalikan ABRI ketika Sudharmono dinominasikan. Robert Elson berteori kemungkinan masa Wakil Kepresidenan Sudharmono menjadi langkah terakhir sebelum dirinya menjadi Presiden Indonesia.
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998
Soeharto mendapatkan surat dari Harmoko, mantan ketua DPR saat itu, ketika sedang menghadiri konferensi tingkat tinggi antar-negara di Mesir pada tanggal 20 Mei 1998. Isi surat itu adalah : "Soeharto harus mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI karena Jakarta tidak aman lagi". Surat ditandatangani oleh 15 orang, termasuk 14 menteri Kabinet Pembangunan VII, yang merasa telah "meninggalkan" Soeharto.
Soedjiman
Mayjen TNI Soedjiman, mantan Dandim Jakarta Pusat, mantan Dankorma ABRI, mantan Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura dan mantan Gubernur Kalimantan Barat, 1978–1988. Soedjiman, saat menjadi Dandim Jakarta Pusat, merupakan tokoh penting di balik penangkapan Brigjen TNI Soepardjo, di Jakarta, 12 Januari 1967. Soepardjo ditangkap, karena diklaim berada di balik Gerakan 30 September (G30S) 1967 yang menyebabkan 7 jenderal TNI AD dibunuh. G30S 1965, menyebabkan terjadinya peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, terhitung 1 Juli 166. Soekarno diberhentikan menjadi Presiden, karena Pidanto Nawaksara ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), 22 Juni 1966.
Presiden RI melalui Kepres No. 98/M tanggal 30 Agustus 1977 memberhentikan Brigjen TNI Kadarusno dari jabatannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Dalam keputusan yang sama, Presiden mengangkat Brigjen TNI Soejiman sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalbar.
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Jawa Kuno: "Suharta"; Jawa Latin: "Suhartå"; Hanacaraka:) (ER, EYD: Suharto) () adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer ""The Smiling General"" () karena raut mukanya yang selalu tersenyum. Meski begitu, ia sering juga disebut sebagai diktator.
Soedharmono
Soeharto akhirnya turun tangan. Ia mencontohkan keputusan MPR yang dibuat pada tahun 1973 bahwa salah satu kriteria untuk Wakil Presiden adalah ia harus mampu bekerja dengan Presiden. Dengan pengunduran diri Naro, Sudharmono akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden.
Sri Bintang Pamungkas
Sebelumnya, Bintang memang sudah bersikap kritis kepada Soeharto saat masih menjadi anggota DPR-RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Ia berani berkata dengan lugas. Di zaman ketika parlemen benar-benar hanya menjadi palu yang mengetuk keputusan Soeharto, polah Bintang tentu dianggap subversif. Ia pun dipecat dari anggota DPR-RI, di-recall kalau memakai istilah pada zaman itu. PPP me-recall Bintang pada 27 Februari 1995.
Soeharto
Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.
Krisis finansial Asia 1997
Meski sebagian besar negara di Asia memiliki kebijakan fiskal yang bagus, Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan melalui program senilai US$40 miliar untuk menstabilkan mata uang Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia, negara-negara yang terdampak parah dalam krisis ini. Upaya menghambat krisis ekonomi global gagal menstabilkan situasi dalam negeri di Indonesia. Setelah 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto terpaksa mundur pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah tekanan massa yang memprotes kenaikan harga secara tajam akibat devaluasi rupiah. Dampak krisis masih terasa hingga 1998. Tahun 1998, pertumbuhan Filipina anjlok hingga nol persen. Hanya Singapura dan Taiwan yang agak terhindar dari krisis ini, tetapi keduanya sempat mengalami tekanan besar; Singapura ikut tertekan karena ukuran dan letak geografisnya antara Malaysia dan Indonesia. Tahun 1999, sejumlah analis mengamati bahwa ekonomi di Asia mulai pulih. Setelah krisis tahun 1997, ekonomi di Asia mulai stabil di bawah pengawasan keuangan.
Heru Cokro
Heru Cokro adalah Jenderal Lapangan atau Koordinator Jenderal pada peristiwa Pendudukan Gedung DPR/MPR RI oleh mahasiswa (19 – 21 Mei 1998) yang berujung pada pengunduran Presiden RI saat itu, Soeharto. Heru Cokro sendiri saat itu berkiprah formal sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (BPM UI) periode 1997 – 1998.
Dwifungsi
Dwifungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Soeharto. Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, disepakati untuk menghapus doktrin ini yang akan dimulai setelah Pemilu 2004 dan diharapkan selesai pada Pemilu 2009.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Pada bulan September 1998, empat bulan setelah jatuhnya Soeharto, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan bahwa film ini tidak akan lagi menjadi bahan tontonan wajib, dengan alasan bahwa film ini adalah usaha untuk memanipulasi sejarah dan menciptakan kultus dengan Soeharto di tengahnya. TEMPO melaporkan pada 2012 bahwa Saleh Basarah dari Angkatan Udara telah mempengaruhi dikeluarkannya keputusan ini. Majalah ini menyatakan bahwa Basarah telah menghubungi Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan memintanya untuk tidak menayangkan "Pengkhianatan G 30 S PKI", karena film ini telah merusak citra Angkatan Udara Republik Indonesia. Dua film lainnya, "Janur Kuning" (1979) dan "Serangan Fajar", kemudian juga dipengaruhi oleh keputusan tersebut; "Janur Kuning" menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan di balik Serangan Umum 1 Maret 1949, sementara "Serangan Fajar" menunjukkan dia sebagai pahlawan utama Revolusi Indonesia. Pada saat itu TVRI tampaknya berusaha untuk menjauhkan diri dari mantan presiden Soeharto. Hal ini terjadi semasa periode penurunan status simbol-simbol yang berkaitan dengan peristiwa G30S, dan pada dekade 2000-an awal, versi non-pemerintah dari peristiwa kudeta G30S mudah didapatkan di Indonesia.
Sarwo Edhie Wibowo
Pada pagi hari 11 Maret 1966, pada saat rapat kabinet di mana Soeharto tidak hadir, Sarwo Edhie dan pasukannya mengepung Istana Presiden tanpa identifikasi. Soekarno, takut dirinya dievakuasi ke Bogor. Kemudian pada hari itu juga ia mentransfer kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto melalui surat yang disebut Supersemar.
Otoritarianisme birokratis
Indonesia dan Korea Selatan memiliki persamaan sosok presiden yang memimpin masing-masing negara pada dekade 1960. Ialah mantan presiden Soeharto dan mantan presiden Park Chung Hee. Keduanya sama-sama berasal dari kalangan keluarga petani sederhana selepas masa kolonialisasi, dan sama-sama menjalankan pemerintahan berdasarkan otoritas kekuasaan personal yang tinggi. Meskipun cara memimpin dan menjalankan kekuasaan mereka sama, tidak demikian halnya dengan keluaran ekonomi dan politik yang dihasilkan. Park Chung Hee berhasil mengantarkan Korea Selatan menjadi negara kaya dengan kesatuan militer yang kuat. Sebaliknya, Soeharto relatif kurang berhasil dalam memajukan perekonomian Indonesia ke taraf yang lebih moderen, walaupun di masa-masa awal kepemimpinannya telah ada kemajuan pembangunan yang signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Ekonomi Indonesia
Seiring dengan munculnya berbagai demonstrasi di kalangan masyarakat untuk menuntut Presiden Soekarno untuk mundur dari jabatan yang dipegangnya selama lebih dari 20 tahun akibat gejolak politik dan ekonomi yang berujung pada kemiskinan masyarakat menjadi peringatan keras bagi Soekarno untuk mundur dari tampuk kepemimpinan sebagai Presiden. Soekarno yang terdesak akibat berbagai demonstrasi tersebut, memutuskan untuk memulai transisi kepemimpinan pemerintahan dengan menunjuk Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret sebagai landasan hukum untuk mengijinkan Soeharto sebagai penjabat Presiden untuk segera menyusun transisi ekonomi Indonesia yang sudah terseok-seok akibat berbagi kebijakan politik yang hedonistik. Utang luar negeri menggunung, defisit melebar tidak terkendali dan inflasi mencapai ratusan persen serta kemiskinan di mana-mana hingga keamanan yang tidak kondusif menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Soeharto yang baru saja menjabat sebagai Presiden. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soeharto mengajukan RUU penanaman modal yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU no 1 Tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia berupa investasi di berbagai sektor usaha industri dan jasa, sekaligus sebagai upaya mengembalikan kepercayaan internasional terhadap stabilitas dan kondusivitas ekonomi, politik dan sosial serta keamanan Indonesia di mata dunia. Tercatat, sejak undang-undang ini disahkan, jumlah modal yang telah ditanamkan di Indonesia telah mencapai lebih dari US$ 9 Miliar dari 30 negara.
Ali Moertopo
Pada saat itu, Republik Indonesia sedang menghadapi gerakan koreksi daerah melalui PRRI dan banyak pasukan-pasukan ABRI yang dikirim ke Sumatra untuk menanggulangi gerakan ini. Ali dikirim ke Sumatra pada tahun 1959 dan ia menjabat sebagai Kepala Staf Resimen II dengan Yoga Sugama sebagai Komandan Resimennya. Pada tahun yang sama, Soeharto dicopot dari jabatan Pangdam oleh KSAD AH Nasution karena terlibat kasus penyelundupan dan ditugaskan belajar di SSKAD pada tahun 1960. Setelah PRRI dikalahkan, Ali kembali ke Jawa Tengah untuk melanjutkan tugasnya dengan Kodam Diponegoro yang sekarang dipimpin oleh Pranoto Reksosamudro.
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998
Pada bulan April 1998, ketika Soeharto untuk terakhir kalinya terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, setelah masa bakti 1993-1998 bersama Try Soetrisno, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis.
Yayasan Supersemar
Yayasan Supersemar adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 16 Mei 1974 oleh Soeharto yang bertujuan membantu dunia pendidikan di Indonesia dengan bantuan pemberian beasiswa. Pada tahun 2007, yayasan ini dan Soeharto digugat Kejaksaan Agung karena diduga telah menyalahgunakan dana donasi dari pemerintah yang besarnya mencapai 1,5 triliun rupiah, namun hanya Yayasan Supersemar yang terbukti bersalah dan diharuskan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp185,92 miliar.
Zohra Andi Baso
Setelah Soeharto lengser, “Zohra melakukan berbagai pertemuan menyikapi kondisi negara dan sepakat menyelenggarakan Kongres Perempuan 1998 di Yogyakarta, untuk memperkokoh organisasi KPI, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi.”
Tommy Soeharto
Pada Desember 1990, Tommy mendirikan monopoli dagang cengkeh, Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), meski ditentang habis-habisan oleh para produsen rokok cengkeh. Sesuai peraturan Kementerian Perdagangan, semua produsen rokok lokal dipaksa membeli cengkeh dari BPPC yang juga menguasai impor cengkeh dari luar negeri. Penyelidikan kepolisian menemukan bahwa Tommy memaksa petani menjual cengkeh dengan harga yang sangat murah, lalu menjualnya ke pabrik rokok dengan harga yang mahal. Tommy meraup untung besar dan banyak petani cengkeh yang bangkrut. Monopoli cengkeh menjadi simbol nepotisme dan penipuan negara yang menghancurkan ekonomi Indonesia dan menumbangkan rezim Suharto pada tahun 1998. Monopoli ini dihapus pada tahun 1998 sebagai bagian dari paket talangan ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Pada Juli 2007, Tommy disebut sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp175 miliar yang melibatkan BPPC. Jaksa Umum Hendarman Supandji mengatakan bahwa Tommy menyelewengkan pinjaman untuk membeli cengkeh dari petani. Tommy menepis tuduhan tersebut. Tahun 2008, Jaksa Umum menghentikan kasus ini karena Tommy sudah mengembalikan uangnya.
Sejarah ekonomi Indonesia
Dengan krisis keuangan Asia yang mulai mempengaruhi Indonesia di pertengahan tahun 1997 menjadi krisis ekonomi dan politik. Indonesia adalah respon awal adalah untuk mengapung rupiah, menaikkan suku suku bunga domestik, dan memperketat kebijakan fiskal. Pada oktober 1997 Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang bertujuan untuk stabilisasi ekonomi makro dan penghapusan beberapa negara yang paling merusak kebijakan ekonomi, seperti Program Mobil Nasional dan monopolicengkeh, baik yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Nilai tukar rupiah tetap lemah, namun, dan Presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Pada agustus 1998, Indonesia dan IMF menyepakati sebuah Extended Fund Facility (EFF) di bawah Presiden B. J Habibie yang termasuk signifikan reformasi struktural target. Presiden Abdurrahman Wahid menjabat pada oktober 1999, dan Indonesia dan IMF yang ditandatangani lain EFF pada bulan januari 2000. Program baru ini juga memiliki jangkauan ekonomi, reformasi struktural dan tata kelola target.
Korupsi di Indonesia
Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.
Padepokan Jambe Pitu
Sebelum menjabat sebagai presiden, Soeharto mendalami ilmu kebatinan Jawa bersama Soedjono Hoemardani dan bergabung dalam kelompok spiritual Sendang Titis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Soeharto kerap berziarah ke Padepokan Jambe Pitu pada malam hari sekitar dua jam saja. Oleh sebab itu, di dekat padepokan terdapat helipad yang kini sudah tidak terurus lagi semenjak ia wafat.
Gerald Ford
Ford juga menyetujui tindakan Presiden Indonesia, Soeharto untuk menginvasi Timor Timur pada tahun 1975 dengan pertimbangan karena dukungan Soeharto pada AS dan tidak ingin agar Timor Timur tidak jatuh ke tangan komunis seperti yang telah terjadi di Vietnam dan agar AS memiliki sekutu di Asia Tenggara setelah kehilangan Vietnam Selatan. Walaupun kepresidenannya dihantui oleh sejumlah kegagalan, Ford telah mendukung Komite Church, yang dipimpin oleh Senator Frank Church untuk menyelidiki tindakan ilegal yang pernah dilakukan oleh CIA. Kebijakan ekonomi Ford di bidang ekonomi adalah dengan program WIN (Whip Inflation Now) yang dikenal telah menjaga ekonomi tidak jatuh lebih dalam lagi meskipun tidak membawa banyak. Ford adalah Presiden yang dikenal berkharisma dan baik kepada para lawannya, sangat berbeda dengan pendahulunya yang suka bermain kasar dan membenci musuh-musuhnya. Selama kepresidenannya, Ford selalu berusaha membuka Gedung Putih untuk mengakhiri citra yang menyeramkan di bawah Richard Nixon. Ford telah dianggap baik oleh sejumlah sejarawan terutama membuka jalan transisi setelah kasus Nixon.
Tionghoa
Tahun 1965 terjadi pemberontakan PKI (G30S/PKI) dan kecurigaan akan dukungan Republik Rakyat Tiongkok yang akhirnya menggulingkan Presiden Soekarno.
Soeharto
Pada usia 55 tahun, Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militer (Keprres No 58/ABRI/1974). Pencapaian puncak di dunia politik turut melengkapi kisahnya hidupnya sebagai seorang penguasa. Setelah mencapai posisi pucuk di republik, geliat kekuasaanya mulai metampakkan taringnya. Pada 20 Januari 1978, Presiden Soeharto melarang terbit tujuh surat kabar, yaitu "Kompas", "Sinar Harapan", "Merdeka", "Pelita", "The Indonesian Times", "Sinar Pagi", dan "Pos Sore". Beberapa di antaranya kemudian meminta maaf kepada Soeharto.
Soekarno
Lima bulan kemudian, dikeluarkanlah Surat Perintah Sebelas Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan dua Ketetapannya, yaitu TAP No. IX/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan.
Soeharto
Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Soeharto juga dianggap membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern dengan estimasi kerugian negara sekitar 15–35 miliar dolar Amerika Serikat. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.
Soeharto
Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.
Gempar Soekarnoputra
Saat menjelang kejatuhan Orde Baru dan demonstrasi mahasiswa begitu kencang, Charles ikut turun ke jalan menyerukan agar Soeharto turun dari kekuasaan. Sang ibu kemudian memanggil anaknya pulang ke Manado. Dalam pertemuan yang terjadi pada Natal 1999, Charles mendapatkan kabar mengejutkan.
Filsafat Indonesia
Mazhab ini terutama mengedepan untuk mengritik kebijakan sosio-politik Soeharto selama masa kepresidenannya dari tahun 1966 hingga (akhirnya tumbang) pada 1998. Perhatian utama mereka ialah Filsafat Politik, yang misi utamanya ialah mencari alternatif-alternatif bagi rezim yang korup itu. Mazhab inilah yang berani menantang Soeharto, setelah ia berhasil membisukan semua filsuf lewat cara kekerasan. Sebelum kemunculan mazhab ini, telah ada beberapa orang yang mencoba melawan Soeharto di era 1970-an, namun mereka dipukul keras dalam insiden-insiden yang disebut sejarah sebagai "Peristiwa ITB Bandung 1973" dan "Peristiwa Malari 1974". Sejak praktik kekerasan itu, filsafat hanya dapat dipraktikkan dalam utopia; praksis dan inteleksi dipisahkan dari filsafat. Praksis dilarang, dan hanya penalaran yang mungkin bisa bertahan. Era Soeharto, dalam kacamata filsafat, dapat disebut sebagai ‘era candu filsafat’, dimana segala jenis dan segala mazhab filsafat dapat hidup tapi tak dapat dipraktikkan dalam kenyataan. Filsafat hanya menjadi ‘latihan akademis’ dan ditundukkan. Pancasila menjadi satu-satunya ideologi dan filsafat di era itu (tentunya, Pancasila yang ditafsirkan menurut kepentingan Soeharto, bukan Pancasila BPUPKI 1945) (Hidayat 2004:49-55).
Umar Wirahadikusumah
Umar menerima keputusan Soeharto untuk mengambil komando Angkatan Darat dan mendukungnya dalam usahanya untuk menindak usaha kudeta. Menjelang tengah hari, Umar menerima perintah dari Presiden Soekarno yang dicurigai berada di Halim, tempat di mana enam jenderal diculik. Soeharto khawatir bahwa ini adalah upaya untuk membunuh Umar dengan memerintahkanya ke Halim. Soeharto dengan tegas menolak perintah tersebut.
Yayasan Lontar
Pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto, secara tiba-tiba lengser keprabon (mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan) setelah berkuasa selama lebih dari tiga puluh tahun. Pada saat itu Indonesia sedang dilanda krisis politik dan ekonomi yang sangat parah.
Soeharto
Pada 22 Maret 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia.
Pada 16 Maret 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan IV yang terdiri atas 21 menteri, tiga menteri koordinator, delapan menteri muda, dan tiga pejabat setingkat menteri. Pada 1 Januari 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi anggota Golkar.
Forum Kota
Setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, tidak membuat aksi-aksi Forum Kota menjadi berhenti. Bahkan sebaliknya berbagi demonstrasi yang mereka lakukan paska Soeharto semakin radikal dan terkesan melayani represivitas yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Dalam berbagai aksinya menuntut Pengadilan terhadap Soeharto tak jarang mereka bentrok dengan aparat dan menimbulkan korban. Bentrok dengan aparat dalam aksi-aksinya ini, dirasa menjadi ciri khas tersendiri dari Forum Kota. Hal ini juga terlihat dalam aksi-aksi menuntut penghapusan Dwi funsgsi TNI, menentang Sidang Istimewa MPR 1998 yang berbuntut Tragedi Semanggi I, menolak pemilu 1999, penolakan RUU PKB yang berakhir dengan peristiwa Semanggi II, penolakan kenaikan BBM, ribuan aktivis Forum Kota bersama dengan mahasiswa dari organ lain, berani menghadapi panser dan "water canon" aparat hanya dengan bersenjatakan tongkat bendera, batu dan molotov.
Try Sutrisno
Pengabaian lainnya datang pada akhir 1997 ketika Soeharto harus pergi ke Jerman untuk menerima perawatan kesehatan. Alih-alih mendelegasikan Try Sutrisno untuk menjalankan tugas Presiden, Soeharto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono untuk datang ke kediamannya untuk menerima tugas Presiden. Sebuah KTT APEC juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Ali Alatas.
Soeharto
Sekitar setahun kemudian, tepatnya, 2 Januari 1962, Brigadir Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya. Setelah diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 1 Mei 1963, ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengimbangi G-30-S yang berkecamuk pada 1 Oktober 1965. Dua hari kemudian, tepatnya 3 Oktober 1965, Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G-30-S/PKI.
Sejarah ekonomi Indonesia
Kejatuhan Presiden Soekarno akibat konflik horizontal ekonomi dan politik yang kompleks mengantarkan Soeharto menjadi presiden. Kepemimpinannya membawa pada tingkat disiplin sebagai pondasi pembangunan ekonomi yang cepat disaat inflasi ditekan serendah mungkin, menstabilkan mata uang, penjadwalan kembali utang luar negeri, dan menarik bantuan luar negeri dan investasi. (Lihat Mafia Berkeley). Sejak kerajaan Indonesia mengumumkan dasar pelaburan asing pada tahun 1967, jumlah pelaburan asing telah mencapai US$ 9,682 juta oleh 30 buah negara. Indonesia sampai saat ini di Asia Tenggara-satunya anggota OPEC, dan tahun 1970-an harga minyak menimbulkan disediakan ekspor pendapatan rejeki yang memberikan kontribusi untuk mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata lebih dari 7% dari tahun 1968 sampai 1981. tingkat Tinggi peraturan dan ketergantungan pada penurunan harga minyak, pertumbuhan melambat menjadi rata-rata 4,3% per tahun antara tahun 1981 dan 1988. Berbagai reformasi ekonomi yang diperkenalkan pada akhir 1980-an termasuk yang dikelola devaluasi rupiah untuk meningkatkan daya saing ekspor, dan de-regulasi sektor keuangan, investasi Asing mengalir ke Indonesia, khususnya ke berkembang pesat yang berorientasi ekspor sektor manufaktur, dan dari tahun 1989 hingga tahun 1997, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata lebih dari 7%.
Andi Muhammad Ghalib
Dia ditunjuk Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Soedjono C. Atmonegoro. Andi Ghalib memegang jabatan Jaksa Agung, saat sangat sulit karena ketegangan politik meningkat keras sesudah kejatuhan mantan Presiden Soeharto dan tuntutan reformasi sehubungan dengan penyidikan berbagai kasus korupsi termasuk kasus mantan Presiden Soeharto. Puncaknya adalah tersebarnya rekaman pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan tentang proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.
Hubungan luar negeri Indonesia
Sejak merdeka, hubungan luar negeri Indonesia berpatokan pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto beralih dari sikap anti-Barat dan anti-Amerika yang menjadi ciri pemerintahan Soekarno. Setelah Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, pemerintah Indonesia mempertahankan garis besar kebijakan luar negeri Soeharto yang moderat dan independen. Banyaknya masalah di dalam negeri tidak berhasil mencegah presiden-presiden selanjutnya untuk bepergian ke luar negeri serta partisipasi Indonesia dalam panggung internasional. Invasi ke Timor Leste oleh Indonesia pada bulan Desember 1975, aneksasinya tahun 1976, serta referendum kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia pada bulan Agustus 1999 memperkuat hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Dalam menjalankan kegiatan politik internasional, Indonesia melakukan cara yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara yang ada di dunia, sehingga Indonesia membuat konsep Lingkaran konsentris politik luar negeri. Lingkaran konsentris merupakan pembagian regional hubungan luar negeri yang dianggap mampu menjadi acuan Indonesia untuk melakukan hubungan internasional. Lingkaran konsentris juga dapat didefinisakan sebagai dua lingkaran atau lebih yang memiliki pusat yang sama. Dua lingkaran atau lebih tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan dua negara atau lebih agar dapat mewujudkan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dalam menjalankan konsep lingkaran konsentris ini, merupakan strategi Indonesia untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional melalui menjalin kerjasama dengan negara yang ada di dunia. Sebelum membentuk konsep lingkaran konsentris politik luar negeri, terdapat beberapa dasar yang menjadikan Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia. Dasar tersebut antara lain, ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam dasar ideologi, Indonesia menjalin kerjasama antar negara Asia-Afrika dimana negara tersebut adalah negara yang anti kolonialisme dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Keseriusan Indonesia yaitu ditunjukkan pada saat Indonesia berada pada pimpinan Soekarno, Indonesia merupakan negara yang melopori KAA (Konferensi Asia Afrika). Selanjutnya, dalam dasar wilayah, Indonesia memprioritaskan kerjasama pada kawasan negara Asia Tenggara dan membentuk organisasi yaitu ASEAN. Dan yang terakhir adalah, dasar keamanan dan ekonomi. dalam dasar tersebut Indonesia menjalin kerjasama dengan China dan Amerika Serikat karena dianggap dapat diandalkan untuk bekerjasama dan dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan dapat bersaing dengan negara lain.
Jawa
Nasionalisme Indonesia mulai tumbuh di Jawa pada awal abad ke-20 (lihat Kebangkitan Nasional Indonesia), dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan setelah Perang Dunia II juga berpusat di Jawa. Kudeta G 30 S PKI yang gagal dan kekerasan anti-komunis selanjutnya pada tahun 1965-66 sebagian besar terjadi di pulau ini. Jawa saat ini mendominasi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, yang berpotensi menjadi sumber kecemburuan sosial. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan besar yang menimpa etnis Tionghoa-Indonesia, yang merupakan salah satu dari berbagai kerusuhan berdarah yang terjadi tidak berapa lama sebelum runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun.
Heru Cokro
Setelah pengumuman pengunduran diri Soeharto, terjadi perbedaan di antara personel struktur aksi, di mana di satu pihak beberapa anggota struktur pendapat bahwa aksi belum selesai sampai Habibie sebagai presiden baru mampu membuktikan komitmennya terhadap reformasi, sementara di pihak lain berpendapat bahwa aksi sudah selesai begitu mundurnya, sesuai dengan komitmen awal FKSMJ.
Sejarah Surakarta
Tanggal 3 Juli 1946, Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal presiden, setelah Letkol. Soeharto berhasil membujuk mereka untuk menghadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal. PM Syahrir berhasil dibebaskan dan Mayjen Soedarsono serta pimpinan pemberontak dihukum penjara walaupun beberapa bulan kemudian para pemberontak diampuni oleh Presiden Soekarno dan dibebaskan dari penjara.
Soeharto
Ketidakjelasan asal usul Soeharto secara genealogi sampai sekarang masih belum terpecahkan. Namun, dari semua itu, bayi Soeharto berada di dunia dengan kondisi keluarga yang kurang menguntungkan. Sukirah yang tertekan dan senang bertapa pernah ditemukan hampir mati di suatu tempat karena memaksa dirinya berpuasa "ngebleng" (tidak makan dan minum selama 40 hari) di suatu tempat yang tersembunyi, dan hilangnya sempat pernah membuat panik penduduk desa Kemusuk sehingga para penduduk mencarinya. Sadar dengan kondisi Sukirah yang kurang baik, keluarga Sukirah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengurusan bayi Soeharto kepada kakak perempuan Kertosudiro.
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998
Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tangal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Pada April 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya (tanpa wakil presiden), setelah didampingi Try Soetrisno (1993-1997) dan Baharuddin Jusuf Habibie (Oktober 1997-Maret 1998). Namun, mereka tidak mengakui Soeharto dan melaksanakan pemilu kembali. Pada saat itu, hingga 1999, dan selama 29 tahun, Partai Golkar merupakan partai yang menguasai Indonesia selama hampir 30 tahun, melebihi rezim PNI yang menguasai Indonesia selama 25 tahun. Namun, terpilihnya Soeharto untuk terakhir kalinya ini ternyata mendapatkan kecaman dari mahasiswa karena krisis ekonomi yang membuat hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia mengalami kemiskinan.
Surat Perintah Sebelas Maret
Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).
Demokrasi di Indonesia
Sistem demokrasi terpimpin yang justru dijadikan landasan untuk berdirinya sebuah pemerintahan diktator oleh Soekarno setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata tidak bertahan lama. Dibawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno, yang berdasarkan pada konsep Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) dengan tujuan menyatukan seluruh elemen kekuatan sosial-politik di Indonesia ternyata tidak berhasil, karena kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis dan membredel kelompok-kelompok kanan, justru menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat rezim Orde Lama itu akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rezim baru yang disebut sebagai Orde Baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Soeharto kemudian segera dipanggil ke istana kedua di Bogor untuk berbicara dengan Soekarno. Di sana, presiden mengatakan bahwa ia telah menerima jaminan dari Marsekal Udara Omar Dani bahwa Angkatan Udara tidak terlibat dalam kudeta ini. Soeharto membantah pernyataan tersebut, mencatat bahwa persenjataan gerakan ini adalah seperti orang-orang dari Angkatan Udara. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan konfirmasi pengangkatan Soeharto sebagai pemimpin Angkatan Darat, bekerja sama dengan Pranoto Reksosamodra. Dalam investigasi mereka terhadap peristiwa kudeta ini, Angkatan Darat menemukan kamp di Lubang Buaya - termasuk tubuh para jenderal, yang dikeluarkan sembari Soeharto menyampaikan pidato menggambarkan kudeta ini dan peran PKI di dalamnya. Jenazah para jenderal kemudian dimakamkan di tempat lain dan Soeharto memberikan pidato hagiografi, di mana ia mengutuk G30S PKI dan dan mendesak masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan jenderal-jenderal yang telah meninggal tersebut.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden Indonesia satu tahun kemudian. Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan "Orde Baru" Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan "Orde Baru" juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika Theodore Friend, "alih-alih mengisi perut [orang Indonesia], [Soekarno] mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka..." sedangkan Soeharto melanjutkan dengan "... mengolah perut penuh [namun] semangat kosong".
Indonesia
Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley". Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.
Soeharto
Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah "Orde Baru". Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan "Rencana Pembangunan Lima Tahun" I. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden yang terdiri atas Prof Dr Widjojo Nitisastro, Prof Dr Ali Wardhana, Prof Dr Moh Sadli, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr Subroto, Dr Emil Salim, Drs Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro.
Kontroversi dana kampanye Amerika Serikat 1996
Clinton pernah melakukan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada tahun 1994, untuk meminta presiden Soeharto agar mengembalikan jabatan Moerdani di ABRI. Clinton bahkan mengancam akan melakukan blokade ekonomi jika jabatan Moerdani tidak dikembalikan seperti semula kepada ABRI, sebagaimana Madeleine Albright dan Al Gore juga pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan meminta Mahathir Mohamad untuk membebaskan Anwar Ibrahim dari kasus korupsi dan sodomi. Dan ternyata terbukti, rekayasa kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mencapai Rp 10.000 memang dirancang untuk menggulingkan Soeharto.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Khawatir karena ketegangan antarpartai pernah mengakibatkan kerusuhan yang berujung pada jatuhnya mantan presiden Soeharto, pemerintah Indonesia mengerahkan lebih dari 250.000 personel polisi di seluruh Indonesia. Di Jakarta Pusat, ratusan polisi ditempatkan di sekitar gedung KPU. Kerumunan pendukung Prabowo melakukan unjuk rasa damai di dekat gedung KPU.
Soeharto
Pada 3 Juli 1971, presiden mengangkat 100 anggota DPR dari Angkatan Bersenjata dan memberikan 9 kursi wakil Provinsi Irian Barat untuk wakil dari Golkar. Setelah menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR (Tap MPR No IX/MPR/1973) pada 23 Maret 1973 untuk jabatan yang kedua kali. Saat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendampinginya sebagai wakil presiden.
Cornell Paper
Seorang lagi pembawa pesan menemui Panglima Cadangan Strategis Mayor Jenderal Soeharto, yang telah mengambil alih kendali atas Angkatan Darat dan orang yang diduga berusaha dihindari oleh Presiden Soekarno karena "pemikirannya yang independen dan kepribadiannya yang mengesankan". Soeharto kemudian memerintahkan baik Pranoto maupun Umar untuk tidak pergi ke Halim, dan para peeliti percaya bahwa Soekarno kemudian menyadari Soeharto akan mencurigainya sebagai dalang di balik peristiwa ini. Setelah mengambil alih kantor pusat RRI dan mengamankan ibu kota Jakarta, Soeharto mengeluarkan ultimatum kepada kelompok Untung di Halim. Soekarno memutuskan untuk menuju Istana Bogor setelah menolak saran Untung untuk mengikuti kelompoknya ke markas Divisi Diponegoro di Semarang; di Bogor, Presiden diletakkan di bawah penjagaan ketat Angkatan Darat. Meskipun ia sendiri tak diperbolehkan untuk melakukan siaran secara langsung, Soeharto mengumumkan bahwa Angkatan Darat bersumpah setia kepada sang Presiden. Soekarno sendiri pada akhirnya sepakat untuk memberikan Soeharto "kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan". Menjelang 5 Oktober, Angkatan Darat telah berhasil menumpas seluruh sisa-sisa perlawanan di Jawa Tengah.
Devaluasi mata uang
Terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto (Orde Baru) melalui Menkeu Ali Wardhana. AS pada 15 Agustus 1971 harus menghentikan pertukaran dollar dengan emas. Presiden Nixon cemas dengan terkurasnya cadangan emas AS jika dollar dibolehkan terus ditukar emas, dimana 1 troy onz emas = US$ 34.00. Maka untuk menjaga cadangan emas AS, pemerintah AS menghapuskan sistem penilaian dollar yang dikaitkan dengan emas. Soeharto yang sangat tergantung dengan AS mati kutu dan tidak bisa mengelak dari dampak gebrakan Nixon dan Indonesia mendevaluasi Rupiah pada 21 Agustus 1971 dari Rp. 378 menjadi Rp. 415 per 1 US$.
Fadjroel Rachman
Ia memilih meniti karier sebagaimanajer pengembangan bisnis dan analis keuangan di Grup Bukaka, tetapi hanya bertahan selama tiga tahun. Ia kemudian merintis usaha sendiri bersama kawan-kawannya sembari melanjutkan aktivisme dan melanjutkan kuliahnya di pascasarjana Universitas Indonesia (UI) bidang studi ekonomi dan hukum ekonomi. Ia kembali terjun menjadi aktivis dengan statusnya sebagai Ketua Presidium Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia Forum Wacana UI, bersama ribuan mahasiswa, kembali menuntut Soeharto turun dari kekuasaannya pada 18 – 21 Mei tahun 1998, hingga Jenderal Besar Soeharto mengundurkan diri dan Rezim Orbe Baru dibubarkan. Fadjroel adalah seorang sosial-demokrat, penyokong penuh Negara Kesejahteraan (Welfare State) seperti yang diimpikan para "founding fathers" seperti Sutan Sjahrir (Perdana Menteri I Republik Indonesia) dan Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia), lihat Sutan Syahrir dan Mohammad Hatta
Soeharto
Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai "Mafia Berkeley" di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada di bawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem "trickle down effect" (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Republik Tiongkok, dan Korea Selatan.
Kontroversi dana kampanye Amerika Serikat 1996
James Riady juga merupakan salah satu tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap kejatuhan presiden Soeharto pada tahun 1998. Sebagaimana ketika beliau membangun ""China Connection"" dengan dukungan CMI bersama Ted Sioeng, serta pengusaha-pengusaha Tionghoa lainnya seperti Yah Lin Trie, Johnny Chung, dan Maria Hsia, yang berhasil memenangkan Clinton hingga dua masa bakti berturut-turut. James, yang pada saat itu juga merupakan presiden direktur Bank Central Asia (BCA), juga menggandeng tokoh-tokoh CSIS seperti Jacob Soetoyo, Sofyan Wanandi, dan Jusuf Wanandi, serta para tokoh kiri anti-Islam untuk melengserkan presiden Soeharto pada tahun 1998. Motif menjatuhkan presiden Soeharto tersebut dilatarbelakangi oleh dipecatnya L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan, Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata, kemudian menggantinya dengan para perwira dari kalangan muslim taat. Mereka melakukan berbagai macam cara seperti merekayasa peristiwa 27 Juli 1996, seolah-olah penunjukan Suryadi sebagai ketua dewan tahfiz Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan intervensi pemerintah, belakangan pula diketahui hubungan antara Sofyan Wanandi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Selain itu, mereka juga memobilisasi massa pada awal 1998 dari berbagai universitas seperti Universitas Atmajaya dan Universitas Trisakti untuk mendesak pengunduran diri Presiden Soeharto.
Mafia Berkeley
Soeharto kembali ke Mafia Berkeley saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terhambat karena turunnya harga minyak di pertengahan tahun 1980-an. Mafia Berkeley sekali lagi melakukan liberalisasi dan deregulasi, sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat. Namun sekali lagi, saat perekonomian Indonesia tumbuh, Mafia Berekley menghadapi oposisi politik. Kali ini lawan mereka adalah Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita yang menginginkan nasionalisme ekonomi serta dari BJ Habibie yang menginginkan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Dan seperti yang sebelumnya telah terjadi, Soeharto kembali berpihak pada nasionalis ekonomi dan memperlemah posisi Mafia Berkeley.
Soeharto
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI Kedua Haji Muhammad Soeharto.
Soeharto
Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Janur Kuning (film)
Pada bulan September 1998, empat bulan setelah jatuhnya Soeharto, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan bahwa film ini tidak akan lagi menjadi bahan tontonan wajib, dengan alasan bahwa film ini adalah usaha untuk memanipulasi sejarah dan menciptakan kultus dengan Soeharto di tengahnya. TEMPO melaporkan pada 2012 bahwa Saleh Basarah dari Angkatan Udara Republik Indonesia telah mempengaruhi dikeluarkannya keputusan ini. Majalah ini menyatakan bahwa Basarah telah menghubungi Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan memintanya untuk tidak menayangkan "Pengkhianatan G 30 S PKI", karena film ini telah merusak citra Angkatan Udara Republik Indonesia. Dua film lainnya, "Janur Kuning" dan "Serangan Fajar", kemudian juga dipengaruhi oleh keputusan tersebut; "Janur Kuning" menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan di balik Serangan Umum 1 Maret 1949, sementara "Serangan Fajar" menunjukkan dia sebagai pahlawan utama Revolusi Indonesia. Pada saat itu TVRI tampaknya berusaha untuk menjauhkan diri dari mantan presiden Soeharto. Hal ini terjadi semasa periode penurunan status simbol-simbol yang berkaitan dengan peristiwa G30S, dan pada dekade 2000-an awal, versi non-pemerintah dari peristiwa kudeta G30S mudah didapatkan di Indonesia.
Sukmawati Soekarnoputri
Sukmawati meyakini adanya kudeta yang dilakukan oleh Pangkostrad Mayjen Soeharto (saat itu, yang kemudian menjadi Presiden Soeharto menggantikan Bung karno) bersama anggota-anggota militer lainnya dengan menggunakan Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam pengakuannya, Sukmawati mengaku tidak akan memaafkan Soeharto karena telah melakukan pelanggaran HAM pasca peristiwa 1965.
Pendudukan Gedung DPR/MPR
Semua peristiwa tersebut makin meyakinkan mahasiswa untuk menguatkan tuntutan pengunduran Soeharto dari kursi kepresidenan. Pilihan aksi yang kemudian dipilih oleh kebanyakan kelompok massa mahasiswa untuk mendorong turunnya Soeharto mengerucut pada aksi pendudukan gedung DPR/MPR.
Kerusuhan Kepulauan Maluku
Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara. Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999. Perseteruan ini dengan cepat berubah menjadi pertempuran dan tindak kekerasan terhadap warga sipil oleh kedua belah pihak. Dua pihak utama yang terlibat konflik ini adalah kelompok milisi agama dari kedua pihak, termasuk kelompk Islamis bernama Laskar Jihad, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Indonesia
Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali, selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997 Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu, yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.
Sejarah Indonesia
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
Nawaksara
Pidato pertanggungjawaban Soekarno ini ditolak oleh MPRS, dan sebaliknya MPRS memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai presiden seumur hidup, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penggantinya.
Soedjono C. Atmonegoro
Pada saat diberhentikan dia sedang membentuk tim pengusut harta kekayaan mantan presiden Soeharto. Pada saat pemberhentiannya dia menegaskan bahwa pemberhentiannya tidak ada sangkut paut dengan pengusutan harta Soeharto namun dia sendiri juga tidak tahu alasan persis mengapa dia diberhentikan. Sejak itu keberadaannya tidak diketahui banyak orang. Pada tahun 1998, ia dikabarkan memutuskan bergabung dengan salah satu partai politik.
Kejatuhan Soeharto
Kejatuhan Soeharto adalah peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia. Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya. Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6 sampai 12 bulan sebelumnya. BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Kejatuhan Soeharto juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968.
Arifin Panigoro
"Petualangan politiknya" menjadi kontroversi ketika ia dituduh berupaya menggagalkan Sidang Umum MPR 1998 pelantikan Presiden Soeharto untuk ketujuh kalinya, karena ia melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh politik di Hotel Radisson, Yogyakarta pada tahun 1998. Sebuah memo dari asisten Wakil Presiden kala itu, Sofian Effendi, menuduhnya berencana melakukan makar. Selanjutnya, ketika aksi mahasiswa semakin memanas, Arifin memberi bantuan konsumsi kepada para demonstran yang melakukan aksi di Gedung DPR. Ribuan kotak makanan dikirim. Tak heran jika kemudian muncul opini bahwa Arifin adalah tokoh di belakang aksi atau cukong para mahasiswa.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Pimpinan MPRS kemudan bertemu pada tanggal 21 Januari dan menyimpulkan bahwa Soekarno telah gagal untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dalam resolusi yang disahkan pada 9 Februari, DPR-GR menolak "Nawaksara" dan meminta MPRS untuk mengadakan sidang khusus.
Pada tanggal 12 Maret 1967, sidang khusus MPRS dimulai. Setelah perdebatan sengit, sidang ini setuju untuk melucuti Soekarno dari kekuasaan dan jabatannya. Pada tanggal 12 Maret Soeharto diangkat penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru. Soekarno kemudian dimasukkan sebagai tahanan rumah secara "de facto" di kediamannya di Bogor. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968 sidang lain dari MPRS kembali menunjuk Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia.
Agama di Indonesia
Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI, yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan instruksi presiden No. 14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat yang hanya 3% dari populasi penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa “Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri” di depan konferensi PKTHI.
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa, karena ketidakmampuan Konstituante untuk mencapai mayoritas dua pertiga, UUD 1945 akan diberlakukan kembali, ini dihapus landasan konstitusional bagi kantor Perdana Menteri. Namun, pada tanggal 9 Juli tahun yang sama, Sukarno mengambil jabatan Perdana Menteri selain Kepresidenan, kemudian menggunakan kalimat "Saya Menteri Presiden dan Perdana" sebagai pesan yang dominan dalam pidato-pidatonya setelah kudeta yang gagal terhadap pemerintah pada tahun 1965 dan pelepasan dokumen mentransfer semua kekuatan politik untuk Soeharto, Soekarno kehilangan gelar Perdana Menteri bersama-sama dengan Presiden tersebut.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Film "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" dibuat berdasarkan pada versi peristiwa kudeta yang diakui oleh pemerintah Orde Baru Soeharto, di mana kudeta Gerakan 30 September didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada awal 1960-an, PKI dan partai-partai sayap kiri lainnya mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, memberi mereka kekuatan politik yang besar. Pada tahun 1965 PKI telah mempunyai jutaan anggota, jumlah semakin besar ini dipengaruhi oleh adanya hiperinflasi dan kemiskinan yang meluas. TNI Angkatan Darat, bagaimanapun, telah saling tidak sejalan dengan PKI, sebuah situasi yang berbalas dengan PKI.
Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965 sekelompok personel Tentara Nasional Indonesia yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September" menangkap dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat yang diduga anggota gerakan anti-revolusioner "Dewan Jenderal", termasuk Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani; target lain, Abdul Haris Nasution, lolos. Tubuh mereka, bersama dengan target lain yang ditangkap oleh G30S, dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Paginya, angkatan bersenjata menduduki Lapangan Merdeka di Jakarta Pusat. Dari Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) di sana, Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Resimen Pengawal Presiden mengumumkan bahwa gerakan itu telah mengamankan beberapa tempat penting di kota dalam upaya untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal. Mereka juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno berada di bawah kekuasaan mereka. Inti kepemimpinan gerakan ini, kemudian juga termasuk Presiden Soekarno, tinggal di pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma.
Di Balik 98
"Di Balik 98" berlatarkan kejadian Mei 1998 saat reformasi terjadi. Reformasi pada tahun 1998 yang mengisahkan kejatuhan Presiden Soeharto (Amoroso Katamsi) dan kerusuhan yang terjadi pada mahasiswa. Dengan puncaknya pada 13-14 Mei saat Tragedi Trisakti terjadi. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, Presiden Soeharto memutuskan untuk tetap pergi ke Kairo menghadiri KTT G-15. Sementara itu Wakil Presiden B.J. Habibie dikejutkan oleh insiden penembakan di Trisakti yang berbuntut pada terjadinya kerusuhan besar. Salah seorang mahasiswi (Chelsea Islan) yang berasal dari keluarga tentara memutuskan menjadi salah satu aktivis '98 yang mendapatkan tentangan dari keluarganya. Bersama kekasih (Boy William) serta anggota aktivis lainnya dia tetap menjalankan aksi demo yang berakhir membahayakan mereka semua. Kekacauan yang terjadi sudah tidak terkontrol lagi dan banyak korban dari kerusuhan tersebut. Selain jatuhnya korban, banyak keluarga yang tidak mengetahui keberadaan anggota keluarganya hingga sekarang.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pemerintahan Clinton melihat kesempatan untuk menggulingkan Presiden Suharto setelah pemerintahannya dirasa semakin rentan usai krisis keuangan Asia 1997. Pejabat pemerintah Amerika Serikat berupaya memperparah krisis moneter Indonesia dengan mendorong Dana Moneter Internasional untuk menentang rencana Suharto membentuk dewan mata uang untuk menstabilkan rupiah. Tujuannya adalah memancing sentimen negatif dari masyarakat. Direktur IMF Michel Camdessus mengatakan, "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Suharto mundur dari jabatannya." Mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleburger mengatakan, "Kami cukup cerdik karena kami berpihak kepada IMF sehingga [Suharto] digulingkan. Bijak atau tidaknya itu persoalan lain. Saya tidak bermaksud bahwa Pak Suharto seharusnya bertahan, tetapi saya ingin dia mundur bukan karena didesak IMF." Ratusan orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi setelah itu.
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998
Meski salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya sang Presiden tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. "Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998" juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang Pahlawan Reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. "Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998" juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era Reformasi.
Soeharto
Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai ""Peristiwa Kudatuli"" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).
Soeharto
Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri (20 Mei 1998). Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri.
Tommy Soeharto
Pada Februari 2018, Tommy mengkritik pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo karena membiarkan utang negara membengkak hingga $340 miliar. Ia mengatakan bahwa utang negara era Suharto hanya $54 miliar. Ia mengkritik kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi karena menjadi penyebab utama meningkatnya utang luar negeri. Ia berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan penurunan biaya transportasi komoditas, bukan mengutamakan proyek semata.
Sutan Syahrir
Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen Soedarsono dan pimpinan penculikan. Lt. Kol. Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Lt. Kol. Soeharto sebagai perwira keras kepala ("koppig").
Soeharto
Pada Tanggal 27 Januari 2008 Pukul 13.10 WIB, Soeharto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kemudian sekitar pukul 14.35, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak.
Soedharmono
Pada Mei 1998, pada malam jatuhnya Soeharto, Sudharmono, bersama dengan mantan wakil presiden Umar Wirahadikusumah dan Try Sutrisno mengunjungi Soeharto di kediamannya untuk membahas opsi yang memungkinkan. Sudharmono juga terus mengelola 7 yayasan milik Soeharto.
Politik Minangkabau
Sistem ini berlaku sampai keluarnya Dekret Presiden pada tahun 1959. Sistem politik demokratis yang berumur 14 tahun itu kemudian berganti dengan sistem politik sentralistik dan feodalistik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Sistem politik Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas itu, tidak cocok dengan kultur politik Minangkabau yang demokratis dan egaliter. Akibatnya masyarakat Minangkabau melakukan pemberontakan PRRI (1958-1960). Pada tahun 1966, rezim Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto. Selama 32 tahun, Presiden Soeharto-pun menjalankan sistem yang hampir sama dengan pendahulunya. Namun perlakuan Soeharto yang mengakomodasi kepentingan politik Minangkabau, tidak menimbulkan riak yang bisa menyebabkan terjadinya pemberontakan. Setelah reformasi 1998, perpolitikan Indonesia kembali ke sistem demokrasi, dan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada seluruh propinsi/kabupaten-kota di Indonesia. Sistem ini pada hakekatnya menyerupai sistem nagari-nagari di tanah Minang, yang menjadi cita-cita dan perjuangan para politisi Minang.
Widjojo Nitisastro
Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.
Orde Baru
Pada awal konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan. Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
Soeharto
Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Keputusan yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga "terlibat" G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro-Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di "State Department's Bureau of Intelligence and Research" di 1965: "Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya." Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.
Hafidin Royan
Peristiwa 12 Mei 1998 ini kemudian menyebabkan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia yang telah didudukinya selama lebih dari tiga puluh tahun.
Ubedilah Badrun
Semasa kuliah pernah terpilih sebagai mahasiswa berprestasi utama (I) IKIP Jakarta tahun 1995 dan memperoleh penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada tahun yang sama terpilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa IKIP Jakarta (kini UNJ). Tahun 1995-1996 aktif membidani lahirnya FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta) hingga terpilih sebagai Presidium FKSMJ tahun 1996, sebuah organisasi yang menjadi salah satu motor penting gerakan mahasiswa 1998. Selain itu, aktif juga di Lembaga Dakwah Kampus sejak 1993. Tahun 1995 pernah diciduk mabes POLRI saat menjadi pimpinan simpul gerakan demonstrasi menuntut Harmoko diadili dan Golkar dibubarkan di depan gedung Kejaksaan Agung. Pada 26 Desember 1997, ia memimpin demonstrasi menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden RI. Pada 6 Maret 1998, ia pernah mengingatkan B.J.Habibie melalui tabloid Xpose bahwa jika Habibie mau menjadi Wakil Presiden maka ia akan menjadi tumbal karena Soeharto akan jatuh sebagai Presiden, dan pada gilirannya Habibie yang akan menggantikan Soeharto juga akan jatuh karena kondisi bangsa yang rusaknya terlalu sistemik . Di organisasi mahasiswa ekstra kampus, pernah aktif di HMI MPO sebagai Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta tahun 1997-1998 dan Ketua Umum HMI MPO badan koordinasi (Badko) Jawa bagian barat tahun 1998-1999. Sehari sebelum pendudukan gedung DPR/MPR, ia memimpin rapat strategi gerakan reformasi (Ubedilah menyebutnya gerakan reformasi total untuk menggantikan istilah revolusi) bersama para aktivis FKSMJ dan FKMIJ hingga keputusan pendudukan gedung DPR/MPR itu final. Kemudian, bersama kelompok gerakan mahasiswa lainnya (FKSMJ dan FORKOT), di pagi buta pada tanggal 18 Mei 1998 ia memimpin ratusan massa HMI MPO demontrasi menduduki gedung DPR/MPR hingga jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada tahun 1999 masih aktif memimpin demonstrasi menolak Pemilu 1999, melakukan aksi bubarkan Golkar, dan mengusung dibentuknya Dewan Presidium Nasional (DPN). Sebuah lembaga transisional yang bertugas memimpin pemerintahan transisi, mengadili Soeharto beserta kroninya, dan mengadakan pemilu untuk memilih pemerintahan definitif. Gagasan yang muncul pasca jatuhnya Soeharto ini telah memiliki kemenangan moral bahwa mengubah Indonesia memang harus total tidak setengah-setengah, namun gagasan ini kini tertelan waktu seiring terjadinya perubahan politik hasil Pemilu 2004.
Mien Sugandhi
Pada tahun 1996, ia berseteru dengan Ketua Yayasan Putri Indonesia, Mooryati Sudibyo, karena pengiriman Alya Rohali sebagai wakil Indonesia di ajang Miss Universe. Sebenarnya Alya Rohali hanya datang sebagai "participating observer", namun ternyata ikut berfoto mengenakan baju renang sehingga mengundang kemarahan Menteri Urusan Peranan Wanita sehingga sempat mengancam akan memanggil Yayasan Putri Indonesia ke DPR. Ia menyatakan sangat keberatan karena awalnya hal ini awalnya dianggap selesai secara pribadi, namun kemudian bocor ke media massa.
Mien Sugandhi adalah salah satu politikus yang dekat dan dipercayai Suharto. Ia ikut hadir di acara Haul ke 3 meninggalnya Soeharto, bersama mantan pejabat lainnya.. Ia juga orang yang dititipi pesan oleh Tien Suharto agar pemimpin Golkar tidak lagi mencalonkan Suharto pada tahun 1996, namun oleh pemimpin tersebut tidak diindahkan, dan Suharto kembali menjadi Presiden hingga kejatuhannya pada 1998. Mien sangat menyesali penolakan tersebut. Dan pada saat-saat terakhir meninggalnya Suharto, pada tanggal 6 Januari 2008 ia sempat menjenguk dan mengabarkan bahwa kondisi Suharto sudah membaik, mampu bicara jelas, dan mukanya kembali merah. Mien Sugandhi juga memberi pembelaan bahwa meski Suharto memiliki kekurangan sebagai pemimpin, namun ia memiliki banyak jasa kepada bangsa dan negara.
Soeharto
Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter.
Prabowo Subianto
Pada tahun 1983, Prabowo, menurut Sintong Panjaitan, terlibat perselisihan dengan beberapa jenderal yang dianggap akan mengkudeta Suharto. Sampai pada akhirnya pada bulan Maret 1983, di Datasaemen 81, Prabowo diceritakan mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jenderal L. B. Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.
Heri Hertanto
Peristiwa 12 Mei 1998 ini kemudian menyebabkan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia yang telah didudukinya selama lebih dari tiga puluh tahun.
Petisi 50
Pada sebuah rapat umum dengan para pimpinan angkatan ABRI pada 27 Maret 1980 di Balai Dang Merdu, Pekanbaru, Riau, Soeharto mengatakan bahwa ABRI telah berjanji untuk melindungi Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dari kemungkinan-kemungkinan amendemen. Soeharto juga berkata bahwa sebagai sebuah kekuatan sosial-politik, ABRI harus memilih mitra-mitra politik yang benar yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, karena saat itu ada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang meragu-ragukannya. Ia lalu mengulangi pikiran-pikirannya ini dalam sebuah pidato pada bulan berikutnya pada peringatan hari jadi Kopassus. Pidato-pidatonya ini mengundang tanggapan-tanggapan yang keras sehingga muncullah Petisi 50. Nama ini muncul karena petisi ini ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia.
Kasus dugaan korupsi Soeharto
Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soeharto bersama bersama Tinton Suprapto, pernah memanfaatkan nama Yayasan Supersemar untuk mendapatkan lahan 144 hektare di Citeureup, Bogor, guna pembangunan Sirkuit Sentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton berusaha menguasai tanah itu lewat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi gagal.Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006.
Prabowo Subianto
Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Penggantinya, Habibie, dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Justru, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad. Prabowo yang berang mendatangi Istana Negara, namun dihalangi untuk bertemu presiden. Ia kemudian memerintahkan agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrad. Prabowo digantikan oleh Jenderal Johny Lumintang, yang hanya menjabat selama tujuh belas jam sebelum digantikan oleh Letnan Jenderal Djamari Chaniago.
Ekonomi Indonesia
Hal tersebut mencapai titik klimaksnya ketika Krisis moneter 1998 merebak keberbagai negara di Asia, ketika jaring pengaman sistem keuangan gagal menahan epidemi krisis moneter tersebut masuk ke Indonesia, maka merebaklah krisis tersebut kesemua sektor perekonomian dan menjangkiti industri keuangan Indonesia yang akhirnya menjadi awal kejatuhan ekonomi dan segala pencapaian yang Indonesia raih yang diawali dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal yang berakhir dengan berbagai kerusuhan yang menuntut mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia, membuat Indonesia mau tidak mau harus meminta IMF untuk mengajukan pinjaman untuk melakukan normalisasi ekonomi Indonesia yang sudah sakit akibat harus menanggung biaya yang sangat berat akibat kegagalan jaringan sistem pengamanan keuangan Indonesia saat itu untuk mendeteksi adanya kejatuhan sistem keuangan secara sistemik dan mengantisipasi terjadinya peningkatan beban yang luar biasa, hal ini tidak lepas dari ketidakmampuan rezim Soeharto yang tidak mampu menciptakan ekonomi yang berpondasi kuat untuk mengantisipasi dan menghadapi bahaya ekonomi, ditambah lagi dengan kurang cakapnya pejabat dan sistem yang terkait untuk mengantisipasi adanya krisis moneter tersebut.
Tri Tuntutan Rakyat
Akhirnya dengan segala bentuk peristiwa yang masih belum terungkap kebenarannya keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Tindakan tersebut namun berujung kepada jatuhnya kepemimpinan Presiden Soekarno kepada Soeharto.
Sri Bintang Pamungkas
Ir. Sri Bintang Pamungkas, S.E., M.Si., Ph.D. () adalah seorang tokoh pergerakan, reformis, aktivis, politikus dan juga orator hebat dalam masa-masa akhir jabatan dan penggulingan Presiden Soeharto. Ia juga merupakan Pendiri Partai PUDI dan juga pernah menjadi narapidana di Era Presiden Soeharto. Namun, saat Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menjabat, Sri Bintang Pamungkas dibebaskan.