Kapan etnis Tionghoa  pertama kali masuk ke Indonesia ?
Tahun Baru Imlek
Orang Tionghoa yang pertama kali mengusulkan larangan total untuk merayakan Imlek, adat istiadat, dan budaya Tionghoa di Indonesia kepada Presiden Soeharto sekitar tahun 1966-1967 adalah Kristoforus Sindhunata alias Ong Tjong Hay. Namun, Presiden Soeharto merasa usulan tersebut terlalu berlebihan, dan tetap mengizinkan perayaan Imlek, adat istiadat, dan budaya Tionghoa namun diselengarakan hanya di rumah keluarga Tionghoa dan di tempat yang tertutup, hal inilah yang mendasari diterbikannya Inpres No. 14/1967.
Tionghoa
Pada tahun 1900 di Indonesia didirikan organisasi Tiong Hoa Hwee Koan terpengaruh gerakan pembaruan di daratan Tiongkok. Organisasi internasional ini dipimpin oleh Kang Youwei dan Liang Qichao, dan di Indonesia dipimpin oleh Phoa Keng Hek di Jakarta dengan tujuan antara lain mengembangkan adat-istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai ajaran-ajaran Kong Hu Cu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang tulis-menulis dan bahasa.
Lily van Java
Dua film pertama yang diproduksi di Hindia Belanda, "Loetoeng Kasaroeng" (1926) dan "Eulis Atjih" (1927), masing-masing diproduksi oleh sineas Belanda L. Heuveldorp dan G. Kruger. Pebisnis Tionghoa Hindia Belanda yang memodali kesuksesan film-film produksi Shanghai di China mendirikan dua rumah produksi di Hindia Belanda, satu di Batavia (sekarang Jakarta) dan satu di Surabaya. "South Sea Film", rumah produksi di Batavia yang didirikan Liem Goan Lian dan Tjan Tjoen Lian, yang dipasarkan sebagai koperasi pembuatan film Tionghoa pertama di Hindia Belanda. Skenario pertama mereka adalah "Lily van Java" dan harus diperiksa (badan sensor film Hindia Belanda kala itu) terlebih dahulu agar tidak menyalahi nilai-nilai tradisional setempat.
Tionghoa Aceh
Menurut literatur yang ada, masuknya etnis Tionghoa ke Banda Aceh telah terjadi sejak abad ke-17. Aceh dan Tiongkok memiliki hubungan yang baik. Mereka datang ke Aceh pada awalnya sebagai pedagang musiman. Kemudian mereka menetap dan menjadi pedagang permanen. Etnis Cina yang datang ke Aceh mulanya menetap di Pelabuhan yang tidak jauh dari Peunayong. Lalu mereka memilih untuk menetap berdagang secara permanen di Peunayong.
Tionghoa-Indonesia
Pemerintah kolonial Belanda makin khawatir karena Sun Yat Sen memproklamasikan Republik Tiongkok, Januari 1912. Organisasi Tionghoa yang pada mulanya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah kepada politik. Tujuannya menghapuskan perlakukan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan, hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak dan bertempat tinggal.
Nama Tionghoa
Suku Tionghoa-Indonesia sebelum zaman Orde Baru rata-rata masih memiliki nama Tionghoa dengan 3 karakter. Walaupun seseorang Tionghoa di Indonesia tidak mengenal karakter Han, namun biasanya nama Tionghoa di Indonesia tetap diberikan dengan cara romanisasi. Karena mayoritas orang Tionghoa di Indonesia adalah pendatang dari Hokkian, maka nama-nama Tionghoa berdialek Hokkian lebih lazim daripada dialek-dialek lainnya.
Kota Tangerang
Tangerang juga memiliki jumlah komunitas Tionghoa yang cukup signifikan, banyak dari mereka adalah campuran Tionghoa Benteng. Mereka didatangkan sebagai buruh oleh kolonial Belanda pada abad ke 18 dan 19, dan kebanyakan dari mereka tetap berprofesi sebagai buruh dan petani. Budaya mereka berbeda dengan komunitas Tionghoa lainnya di Tangerang: ketika hampir tidak satupun dari mereka yang berbicara dengan aksen Mandarin, mereka adalah pemeluk Confucianisme yang kuat dan tetap menjaga tempat-tempat ibadah dan pusat-pusat komunitas mereka. Secara etnis, mereka tercampur, namun menyebut diri mereka sebagai Tionghoa. Banyak makam Tionghoa yang berlokasi di Tangerang, kebanyakan sekarang telah dikembangkan menjadi kawasan sub-urban seperti Lippo Village.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Walaupun kebencian terhadap keturunan Tionghoa oleh keturunan pribumi di Indonesia berawal di era Hindia Belanda, Orde Baru menghasut terciptanya undang-undang anti-China menyusul usahanya menghapuskan total paham komunisme (karena negara China menganut paham komunisme). Walaupun stereotip negatif bahwa orang "Tjina" (istilah untuk Tionghoa-Indonesia kala itu) adalah kaya dan serakah adalah umum di saat itu, adanya histeria anti-komunisme setelah peristiwa G30S dan hubungan orang Tionghoa-Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok memperparah keadaan dengan menyebabkan adanya pandangan bahwa orang Tionghoa juga termasuk kolom kelima (simpatisan rahasia) komunis.
Partai Tionghoa Indonesia
Partai Tionghoa Indonesia adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda yang didirikan pada 25 September 1932 di Surabaya.
Orang Peranakan
Seiring bergulirnya Era Reformasi di Indonesia dan dihilangkannya pelarangan terhadap kebudayaan Tionghoa, pada tahun 1999, penulis Indonesia Remy Sylado merilis sebuah novel berjudul "" yang mengangkat kebudayaan dan sejarah orang Peranakan di Indonesia. Novel ini diadaptasi menjadi sebuah film berjudul "Ca-bau-kan" oleh Nia Dinata pada tahun 2002. Sebuah novel yang mengangkat sejarah dan kebudayaan orang Tionghoa Benteng berjudul "" yang ditulis Pralampita Lembahmata diterbitkan oleh Gramedia pada 2011.
Siauw Giok Tjhan
Siauw Giok Tjhan memasuki kancah politik nasional Indonesia melalui proses pembentukan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang dipelopori oleh Liem Koen Hian pada tahun 1932. Berusia 18 tahun, Siauw menjadi salah seorang pendiri PTI termuda. PTI berkembang sebagai aliran terbaru di dalam komunitas Tionghoa di zaman Hindia Belanda. Ia mendorong semua Tionghoa di kawasan Hindia Belanda, terutama yang lahir di sana, untuk menerima Indonesia sebagai tanah airnya. Argumentasinya, menurut perspektif masa kini, sangat masuk di akal. Orang Tionghoa pada umumnya lahir, hidup dan meninggal di Indonesia. Setelah hidup bergenerasi, kaitan dengan Tiongkok semakin berkurang.
Ca-bau-kan
"Ca-bau-kan" dianggap cukup kontroversial saat pertama kali dirilis, karena beberapa hal, selain karena dibesut sutradara wanita yang masih jarang di perfilman Indonesia pada masa itu. Pertama karena film ini adalah film Indonesia pertama yang menggunakan judul bahasa asing (Hokkian) yang tidak akan boleh digunakan pada era Orde Baru. Dan juga karena film ini adalah film Indonesia pertama yang sarat dengan tema budaya dan bahasa Tionghoa Peranakan yang kental pada zaman kolonial Hindia Belanda. Film ini juga adalah film Indonesia pertama yang menggambarkan peran orang Peranakan dan etnis Tionghoa dalam perang kemerdekaan 1945-1949.
Tionghoa
Tahun 1948 menilik dari perkembangan politik yang kian pelik, munculah larangan tak resmi penggunaan istilah Tiongkok/Tionghoa karena istilah ini digunakan oleh Partai Komunis Indonesia. Tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yaitu larangan dagang bagi semua orang asing (termasuk orang Tionghoa dengan kewarganegaraan Tiongkok) di Daerah Tingkat II.
Phoa Keng Hek
Phoa Keng Hek (; 1857–1937) adalah seorang aktivis sosial Tionghoa Indonesia dan presiden pertama Tiong Hoa Hwe Koan, sebuah sistem sekolah dan organisasi sosial yang bertujuan memperbaiki posisi etnis Tionghoa di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Ia menjabat sejak didirikan tahun 1900 sampai 1923.
Tionghoa-Amerika
Orang Tionghoa adalah salah satu kelompok imigran pertama yang tinggal di Amerika Serikat, namun antara tahun 1885-1943 dilarang masuk menyusul dikeluarkannya Chinese Exclusion Act ("Undang-Undang Pelarangan Tionghoa"). Sampai tahun 1965, imigrasi Tionghoa masih sangat dibatasi. Pada tahun 1970-an, sebagian besar imigran Tionghoa ke Amerika berasal dari Hong Kong, Taiwan dan sedikit dari Tiongkok daratan. Tiongkok melarang emigrasi selama tahun 1960-an. Pada tahun 1980-an, sebagian dikarenakan pencabutan larangan emigrasi pada tahun 1970-an, imigran Tiongkok daratan semakin banyak datang dan telah mencakup proporsi besar orang Tionghoa Amerika. Bahasa Kantonis yang dituturkan sebagian besar imigran awal, merupakan bahasa non-Inggris terbanyak ke-3 yang dituturkan di Amerika Serikat.
Kelenteng Mak Co
Pada saat terjadi pemberontakan Tionghoa pada tahun 1740 yang dimulai di Batavia dan meluas ke daerah lain termasuk Jawa Tengah (dikenal dengan nama Perang Kuning), terjadi persatuan antara masyarakat pribumi dengan Tionghoa. Belanda menganggap hal tersebut membahayakan kejayaan Kompeni sehingga mereka mengadu domba kedua kelompok ini. Kompeni kemudian mengeluarkan perintah untuk memindahkan pemukiman orang-orang Tionghoa di Dresi (Wetan dan Kulon) serta Jangkungan ke sebelah timur atau masuk ke dalam Kota Rembang yang sekarang.
Tionghoa-Indonesia
Catatan Ma Huan, ketika turut serta dalam ekspedisi Cheng Ho, menyebut secara jelas bahwa pedagang Tionghoa muslim menghuni ibukota dan kota-kota bandar Majapahit (abad ke-15) dan membentuk satu dari tiga komponen penduduk kerajaan itu. Ekspedisi Cheng Ho juga meninggalkan jejak di Semarang, ketika orang keduanya, Wang Jinghong, sakit dan memaksa rombongan melepas sauh di Simongan (sekarang bagian dari Kota Semarang). Wang kemudian menetap karena tidak mampu mengikuti ekspedisi selanjutnya. Ia dan pengikutnya menjadi salah satu cikal-bakal warga Tionghoa Semarang. Wang mengabadikan Cheng Ho menjadi sebuah patung (disebut "Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po Kong"), serta membangun kelenteng Sam Po Kong atau Gedung Batu. Di komplek ini Wang juga dikuburkan dan dijuluki "Mbah Jurumudi Dampo Awang".
Tionghoa-Indonesia
Pada masa revolusi tahun 1945-an, Mayor John Lie yang menyelundupkan barang-barang ke Singapura untuk kepentingan pembiayaan Republik. Rumah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok, dekat Karawang, diambil-alih oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA), kemudian penghuninya dipindahkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dapat beristirahat setelah "disingkirkan" dari Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merumuskan UUD'45 terdapat 4 orang Tionghoa yaitu; Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat 1 orang Tionghoa yaitu Drs.Yap Tjwan Bing. Liem Koen Hian yang meninggal dalam status sebagai warganegara asing, sesungguhnya ikut merancang UUD 1945. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, pun pertama kali dipublikasikan oleh Koran Sin Po.
Budaya Tionghoa-Indonesia
Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-17, ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan.
Tionghoa Benteng
Warga Tionghoa Benteng sempat bersitegang dengan penduduk pribumi setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pada 23 Juni 1946, rumah-rumah etnis Tionghoa di Tangerang diobrak-abrik. Penduduk yang didukung oleh kaum Republik menjarah rumah-rumah warga Tionghoa Benteng. Bahkan meja abu, yang merupakan bagian dari ritual penghormatan leluhur tionghoa, ikut dicuri. Kemarahan penduduk pribumi dipicu seorang tentara NICA dari etnis Tionghoa menurunkan bendera Merah Putih dan menggantinya dengan bendera Belanda. Rosihan Anwar dalam harian Merdeka 13 Juni 1946 menulis pada saat itu hubungan warga Tionghoa Benteng dan pribumi mengalami kemunduran paling ekstrem. Terlebih setelah Pao An Tui, kelompok pemuda Tionghoa Benteng pro-NICA, mengirim pasukan bersenjata dan mengungsikan masyarakat Tionghoa Benteng yang selamat ke Batavia. Etnis pribumi pendatang (kebanyakan Jawa dan Madura) beserta beberapa laskar liar seperti Laskar Hitam, melakukan peyerangan terhadap masyarakat sipil karena mereka karena dianggap collaborator NICA, akhirnya kerusuhan ini berhasil diredam oleh tentara gabungan NICA dan Pao Au Tui. Namun akhirnya kerusuhan pro-kemerdekaan itu berhasil diredam oleh koalisi antara tentara Pao An Tui and tentara Kolonial Belanda.
Orang Tionghoa di Belanda
Para pekerja Tionghoa yang pertama kali datang ke Belanda berasal dari dua tempat: dari Qingtian, Zhejiang, setelah Perang Dunia I, dan para pelaut dari Guangdong yang berasal dari komunitas Tionghoa Britania; para pelaut ini dibawa pada tahun 1911 sebagai pekerja yang tetap bekerja walaupun terjadi mogok kerja massal. Selama Depresi Besar, banyak pelaut yang dibebastugaskan dan menjadi penjaja kaki lima (yang biasanya menjual "pindakoekjes" atau kue kacang); orang-orang Belanda menyebut mereka ""pindaman"" ("manusia kacang"). Jumlah mereka berkurang akibat migrasi keluar dan deportasi; saat Perang Dunia II, hanya 1.000 orang yang tersisa.
Marga Tionghoa
Munculnya berbagai macam marga antara lain karena:Marga Tionghoa juga digunakan oleh suku-suku minoritas di Tiongkok dan Taiwan. Ini dikarenakan suku-suku minoritas tadi menerima pengaruh dari kebudayaan Han yang membawa marga. Banyak suku-suku minoritas yang kemudian juga membawa marga Han, dengan karakter Han. Pada mulanya, mereka juga menggunakan marga suku masing-masing dengan mencari nada pelafalan yang lebih kurang sama dengan marga Tionghoa yang umum.Marga Tionghoa di Indonesia terutama ditemukan di kalangan suku Tionghoa-Indonesia. Suku Tionghoa-Indonesia walau telah berganti nama Indonesia, namun masih banyak yang tetap mempertahankan marga dan nama Tionghoa mereka yang masih digunakan di acara-acara tidak resmi atau yang bersifat kekeluargaan.
Geger Pacinan
Kebijakan deportasi ini diketatkan pada dasawarsa 1730-an, setelah pecahnya epidemik malaria yang membunuh ribuan orang, termasuk Gubernur Jenderal Dirk van Cloon. Menurut sejarawan Indonesia Benny G. Setiono, epidemik ini diikuti oleh meningkatnya rasa curiga dan dendam terhadap etnis Tionghoa, yang jumlahnya semakin banyak dan kekayaan yang semakin menonjol. Akibatnya, Komisaris Urusan Orang Pribumi Roy Ferdinand, di bawah perintah Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier, memutuskan pada tanggal 25 Juli 1740 bahwa warga keturunan Tionghoa yang mencurigakan akan dideportasi ke Zeylan (kini Sri Lanka) dan dipaksa menjadi petani kayu manis. Warga keturunan Tionghoa yang kaya diperas penguasa Belanda, yang mengancam mereka dengan deportasi; Stamford Raffles, seorang penjelajah asal Inggris dan ahli sejarah pulau Jawa, mencatat bahwa orang Belanda diberi tahu Kapitan Cina (pemimpin etnis Tionghoa yang ditentukan Belanda) untuk Batavia, Ni Hoe Kong, agar mendeportasikan semua orang Tionghoa berpakaian hitam atau biru, sebab merekalah yang miskin. Ada pula desas-desus bahwa orang yang dikirimkan ke Zeylan tidak pernah sampai ke sana, tetapi justru dibuang ke laut, atau bahwa mereka mati saat membuat kerusuhan di kapal. Ancaman deportasi ini membuat orang Tionghoa resah, dan banyak buruh Tionghoa meninggalkan pekerjaan mereka.
Tionghoa Papua
Wilayah Papua mulai muncul di peta dunia sejak abad ketujuh. Para pedagang Sriwijaya sampai ke pulau ini melalui jalur perdagangan rempah-rempah seperti pala dan lada. Buku tahunan Tiongkok menyebut Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman telah mengirimkan utusannya ke Kaisar Tiongkok untuk mempersembahkan bulu-bulu burung dan seorang gadis sengk’i sebagai tanda persahabatan. Sengk’i atau Jangge adalah sebutan untuk ras negrito di Nusantara saat itu. Sumber tertulis pada zaman Dinasti Tang (618-906) sudah menyebut Miliku untuk kepulauan di wilayah Maluku. Namun potensi rempah-rempah baru muncul dalam catatan zaman Dinasti Ming (1368-1643). Dalam periode Kaisar Wan-Li (1573-1619), catatan Tiongkok menyebutkan perang antara Portugis dan Belanda yang berusaha merebut pulau-pulau ini, dan pada 1618 terdapat catatan yang menyarankan untuk mendekati Sultan Tidore sebagai penguasa yang paling berpengaruh di wilayah Papua.
Tony Wen
Siaw Giok Tjhan bersama kawan2nya pergi menemui Bung Tomo agar mengubah sikapnya terhadap etnis Tionghoa, namun Bung Tomo tidak bisa diyakinkan dan tetap berpendapat bahwa sebagian besar entis Tionghoa pro-Belanda. Pada akhir Oktober 1945, Siauw Giok Tjhan memimpin delegasi pemuda Tionghoa untuk bertemu dengan Bung Tomo dan sejumlah tokoh Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Soemarsono dan Soedisman di Nangkajajar, sebuah kota kecil yang terletak antara Surabaya dan Malang. Di dalam pertemuan tersebut berhasil disepakati bahwa para pemuda Tionghoa akan bergabung dengan BPRI dan Pesindo.
Pribumi-Nusantara
Istilah "Pribumi" sendiri muncul di era kolonial Hindia Belanda setelah diterjemahkan dari Inlander (bahasa Belanda untuk "Pribumi"), istilah ini pertama kali dicetuskan dalam undang-undang kolonial Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menyamakan beragam kelompok penduduk asli di Nusantara kala itu, terutama untuk tujuan diskriminasi sosial. Selama masa kolonial, Belanda menanamkan sebuah rezim segregasi (pemisahan) rasial tiga tingkat; ras kelas pertama adalah ""Europeanen"" ("Eropa" kulit putih); ras kelas kedua adalah ""Vreemde Oosterlingen"" ("Timur Asing") yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun non-Eropa lain; dan ras kelas ketiga adalah ""Inlander"", yang kemudian diterjemahkan menjadi "Pribumi". Sistem ini sangat mirip dengan sistem politik di Afrika Selatan di bawah apartheid, yang melarang lingkungan antar-ras (""wet van wijkenstelsel"") dan interaksi antar-ras yang dibatasi oleh hukum ""passenstelsel"". Pada akhir abad ke-19 Pribumi-Nusantara seringkali disebut dengan istilah Indonesiërs ("Orang Indonesia").
Orang Min Selatan
Orang Hokkian merupakan mayoritas di antara orang Tionghoa di Indonesia. Di zaman kolonial Belanda, pemerintah Batavia menetapkan kuota perantau yang diperbolehkan merantau ke Indonesia. Daerah asal pendatang dari Hokkian pada dasarnya hampir meliputi seluruh wilayah provinsi Fujian, namun mayoritas berasal dari daerah pesisir seperti Zhangzhou, Quanzhou dan Amoy. Zhangzhou dan Quanzhou menjadi daerah asal utama dikarenakan kedua tempat ini telah lama menjadi pelabuhan utama yang melayani perdagangan lewat laut.
Nama-nama Tiongkok
Sekitar akhir abad ke-19 diambilah jalan tengah penggunaan istilah Tiongkok yang diambil dari terjemahan "Chung Kuo" (pinyin: Zhong Guo). Pada tahun 1901 didirikan organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (pinyin: "Zhong Hua Hui Guan") terpengaruh gerakan pembaruan di daratan Tiongkok. Organisasi ini dipimpin oleh Kang Yu Wei, Liang Chi Chao, dan Phoa Keng Hek di Jakarta dengan tujuan antara lain mengembangkan adat-istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai ajaran-ajaran Khonghucu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang tulis-menulis dan bahasa. Penggunaan kata Tionghoa juga terpengaruh gerakan Dr. Sun Yat Sen untuk meruntuhkan Dinasti Qing dan menggantinya dengan "Chung Hwa Ming Kuo" (pinyin: Zhong Hua Min Guo) atau "Republik Tiongkok". Sejak saat itu mereka menyebut dirinya orang Tionghoa, yaitu dialek Hokkian dari kata bahasa Mandarin "Chung Hwa" (pinyin: "Zhong Hua") , dan menolak disebut Cina.
Lily van Java
"Lily van Java" terus disebut sebagai film produksi Tionghoa pertama di Hindia Belanda. Meski Wong Bersaudara berhenti sejenak, banyak etnis Tionghoa yang kemudian memasuki ranah industri perfilman. Beberapa perusahaan rintisan milik etnis Tionghoa di Hindia Belanda mulai berdiri sejak 1929 sampai seterusnya, termasuk Nancing Film yang memproduksi "Resia Boroboedoer" (1928) dan Tan's Film yang memproduksi "Njai Dasima" (1929). Pada awal 1930-an, bisnis milik etnis Tionghoa sangat mendominasi industri perfilman Hindia Belanda.
Tionghoa-Indonesia
Dalam perjalanan sejarah pra kemerdekaan, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti pembantaian di Batavia 1740 dan pembantaian masa perang Jawa 1825–1830. Pembantaian di Batavia tersebut melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa kota di Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada gilirannya ini mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram. Orang Tionghoa tidak lagi diperbolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan Wijkenstelsel ini menciptakan permukiman etnis Tionghoa atau pecinan di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Hubungan diplomatik Indonesia dengan China yang kala itu ramah diputus, dan Kedutaan Besar China di Jakarta dibakar oleh massa. Undang-undang baru yang mendiskriminasi etnis Tionghoa-Indonesia dalam masa Orde Baru ini termasuk pelarangan tanda-tanda Aksara Tionghoa pada toko-toko dan bangunan lain, penutupan sekolah bahasa Cina, pengadopsian nama yang terdengar "Indonesia", termasuk pembatasan pembangunan klenteng. Masa pemerintahan Orde Baru selanjutnya terus diwarnai dengan kerusuhan yang diwarnai sentimen-sentimen serupa.
Orang Minangkabau
Pada masa penjajahan Hindia Belanda, migrasi besar-besaran kembali terjadi pada tahun 1920, ketika perkebunan tembakau di Deli Serdang, Sumatera Timur mulai dibuka. Pada masa kemerdekaan, Minang perantauan banyak mendiami kota-kota besar di Jawa, pada tahun 1961 jumlah perantau Minang terutama di kota Jakarta meningkat 18,7 kali dibandingkan dengan tingkat pertambahan penduduk kota itu yang hanya 3,7 kali, dan pada tahun 1971 etnis ini diperkirakan telah berjumlah sekitar 10% dari jumlah penduduk Jakarta waktu itu. Kini Minang perantauan hampir tersebar di seluruh dunia.
Budaya Tionghoa-Indonesia
Pelbagai bentuk arsitektur Tionghoa ada di seluruh Indonesia dengan perbedaan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan serta di antara pulau-pulau yang berbeda. Perkembangan arsitektur oleh orang Tionghoa di Asia Tenggara, tentu berbeda dengan di daratan Cina. Dengan memadukan pola desain lokal dan Eropa (Belanda), banyak variasi gaya peleburan yang muncul. Arsitektur Tionghoa di Indonesia telah diwujudkan dalam tiga bentuk: kuil (kadangkala masjid), tempat belajar, dan rumah-rumah. Perkotaan selama periode kolonial dibagi atas tiga distrik yang bersifat rasial, yakni Eropa, oriental atau Timur Asing (Arab, Tionghoa, India, dan Asia lainnya), dan bumiputra. Biasanya tidak ada batas fisik di antara zona, kecuali sungai, dinding, atau jalan dalam beberapa kasus. Batas-batas hukum seperti itu mendorong pertumbuhan tinggi dalam kepadatan perkotaan di setiap zona, terutama di bagian Tionghoa, sering mengarah pada kondisi lingkungan yang buruk.
Tionghoa-Jawa
Tionghoa-Jawa (atau Cina-Jawa) adalah etnis Tionghoa yang tinggal di Pulau Jawa, Indonesia. Pada awalnya, daerah yang pertama didatangi oleh para perantauan asal Hokkien pada abad ke-16 adalah wilayah sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebanyakan dari mereka berjenis kelamin laki-laki; dan karena hanya ada sedikit wanita Tiongkok yang ikut pada waktu itu, maka parkawinan campur dengan wanita pribumi banyak terjadi setelahnya.
Kabupaten Alor
Agama Budha pertama kali masuk ke Alor melalui para pedagang Tionghoa. Orang Tionghoa pertama yang menjejakkan kakinya di bumi Alor adalah Ong Keng Tjau atau lebih dikenal dengan julukan OKT. Ia tiba di Alor pada tahun 1908 dari kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, dan menetap di Alor Kecil untuk memuali usaha hasil bumi. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan, kegiatan perniagaan OKT juga dipindahkan ke Kalabahi pada tahun 1911.
Kampung Ketandan
Sejak tahun 2006, seiring dengan era reformasi di Indonesia, setiap menyambut Tahun Baru Imlek di Kampung Ketandan diadakan Pekan Budaya Tionghoa. Daerah ketandan dihias dengan ornamen-ornamen dan Gapura berarsitektur Tionghoa
Hubungan Lintas Selat
Sejarah awal hubungan lintas selat melibatkan pertukaran budaya, orang, dan teknologi. Namun, tidak ada dinasti Tiongkok yang secara resmi memasukkan Taiwan pada zaman-zaman kuno. Pada abad ke-16 dan ke-17, Taiwan pertama diduduki oleh penjelajah Portugis, kemudian Belanda dan Spanyol. Pada 1624, Belanda mendirikan pemukiman pertama mereka di Taiwan. Pada 1662, Koxinga (Zheng Chenggong), seorang loyalis Ming, mengalahkan para penguasa Belanda di Taiwan, dan mengambil alih pulau tersebut, mendirikan rezim suku Han pertama secara resmi di Taiwan. Para pewaris Koxinga menggunakan Taiwan sebagai pangkalan untuk meluncurkan penyerbuan ke daratan utama Tiongkok melawan Dinasti Qing Manchu. Namun, mereka dikalahkan pada 1683 oleh para pasukan Qing. Pada tahun berikutnya, Taiwan dimasukkan dalam provinsi Fujian. Pada dua abad berikutnya, pemerintah kekaisaran memberikan atensi kecil kepada Taiwan.
Tionghoa-Indonesia
Selama Orde Baru dilakukan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan".
Tionghoa-Indonesia
Menurut Perpustakaan Universitas Ohio, jumlah suku Tionghoa di Indonesia mencapai 7.310.000 jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbesar di luar Tiongkok.Sedangkan pada tahun 2006 jumlah etnis Tionghoa di Indonesia mencapai 7.670.000
Orang Tionghoa di Lasem
Sebagaimana yang telah dijabarkan di muka, interaksi antara orang Tionghoa dengan pribumi terjalin dalam kurun waktu yang lama dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Interaksi keduanya sekalipun mengalami pasang surut, juga tetap menunjukan hubungan yang harmonis, penuh toleransi, dan senantiasa berjalan baik, terutama sejak abad 14 hingga abad 16 pasca gelombang migrasi Tionghoa yang datang ke tanah Jawa. Interaksi yang baik antar-keduanya tercermin dalam beberapa hal. Pertama adalah terkait perlawanan orang Tionghoa dan penduduk lokal Lasem dalam melawan kolonial Belanda. Kala itu, wilayah Lasem masih belum termasuk dalam wilayah kekuasaan Belanda. Belanda melakukan penyerangan ke wilayah itu dengan dibantu oleh Amangkurat II sebagai boneka pemerintah Belanda di Mataram. Peperangan yang terjadi sangat berlarut-larut hingga menewaskan Raden Mas Qingit yang merupakan putra pertama dari penguasa Lasem kala itu. Kemudian, rakyat Lasem yang terdiri dari kaum santri bersama orang Tionghoa di sana ikut melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda. Pemberontakan yang melibatkan orang Tionghoa itu ternyata tidak hanya terjadi di Lasem, melainkan juga terjadi di wilayah lain seperti di Batavia, Ngawi, Kartasura, dan wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah.
Tionghoa Bangka-Belitung
Tionghoa Bangka-Belitung adalah etnis Tionghoa yang tinggal di wilayah Babel (Bangka Belitung), Indonesia. Bangka Belitung merupakan salah satu daerah dengan konsentrasi etnis Tionghoa yang besar di Indonesia selain di Jawa, Riau, Sumatera Timur dan Kalimantan Barat.
Diskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia
Diskriminasi dan kekerasan terhadap orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia telah dicatat setidaknya sejak tahun 1740, ketika Pemerintah Kolonial Belanda membunuh sampai dengan 10.000 orang keturunan Tionghoa selama peristiwa Geger Pacinan. Sejak saat itu, diskriminasi dan kekerasan telah dicatat baik oleh pemerintah asing dan Indonesia. Kejadian terburuk terjadi pada tahun 1998, ketika ratusan orang Tionghoa tewas dan puluhan lainnya diperkosa selama kerusuhan Mei 1998.
Budaya Tionghoa-Indonesia
Pengaruh budaya Tionghoa dapat dilihat dalam sastra Melayu-Tionghoa lokal, yang berasal dari akhir abad ke-19. Salah satu karya paling awal dan paling komprehensif mengenai hal ini, buku Claudine Salmon, 1981, sastra dalam bahasa Melayu oleh orang Tionghoa yang berjudul "Sebuah Bibliografi Beranotasi Sementara", mencantumkan lebih dari 3.000 karya. Sampel sastra ini juga diterbitkan dalam koleksi enam volume yang berjudul "Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia" (Sastra Melayu Tionghoa dan Bangsa Indonesia).
Nama Tionghoa
Namun sebenarnya, ini tidak diharuskan karena tidak pernah ditetapkan sebagai undang-undang dan peraturan yang mengikat. Hanya tarik-menarik antara pendukung teori asimilasi dan teori integrasi wajar di kalangan Tionghoa sendiri yang menjadikan anjuran ini dipolitisir sedemikian rupa. Anjuran ganti nama tersebut muncul karena ketegangan hubungan Republik Rakyat Tiongkok dengan Indonesia setelah peristiwa G30S. Tahun 1966, Ketua Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), Kristoforus Sindhunata menyerukan penggantian nama orang-orang Tionghoa demi pembangunan karakter dan nasionalisme bangsa.
Suku Aru
Keragamaman suku dan bahasa Aru beserta kekayaan sumber daya alamnya membuat wilayah kepulauan Aru sangat istimewa. Tercatat pada tahun 1600 orang-orang Tionghoa telah menginjakan kaki di Kepulauan Aru untuk berdagang. Orang Tionghoa dengan orang Aru kemudian membentuk sebuah komunitas masyarakat “"Aru baru"”. Perpaduan budaya yang baik dalam tatanan kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan pendidikan antara orang Aru asli dengan masyarakat pendatang kemudian terjalin.
Kekayaan sumber daya alam di kepulauan Aru juga telah mengundang negara-negara lain untuk datang dan bahkan mencoba menguasainya. Belanda tercatat datang ke kepulauan Aru tahun 1623, kemudian Inggis pada tahun 1857.
Nio Joe Lan
Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda bulan Februari 1942, Nio adalah satu dari 542 etnis Tionghoa dari Jawa dan Madura yang ditangkap dan ditahan. Ia ditahan di Bukit Duri, kemudian Serang, lalu Cimahi, sebelum akhirnya dibebaskan tahun 1945 setelah penyerahan diri Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kesaksian tertulis tentang pengalamannya dalam tahanan diterbitkan tahun 1946 dengan judul "Dalem Tawanan Djepang". Sinolog Myra Sidharta menyebutnya kesaksian sejarah yang bernilai, karena mantan tahanan lainnya tidak menulis memoar serinci itu.
Tionghoa-Indonesia
Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Bingky Irawan
Berdasar catatan Irianto Subiakto dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sedikitnya ada 50 peraturan perundangan-undangan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. Sebut saja Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang peraturan ganti nama bagi WNI yang memakai nama Tionghoa. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 285 Tahun 1978 tentang larangan mengimpor, memperdagangkan, dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf, aksara, dan bahasa Tionghoa. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37 Tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Tionghoa.
Peristiwa Mangkuk Merah 1967
Peristiwa Mangkuk Merah 1967 adalah peristiwa penyerangan yang disertai pembunuhan dan pengusiran yang dilakukan oleh suku Dayak terhadap permukiman warga etnis Tionghoa di pedalaman Kalimantan Barat pada akhir tahun 1967. Peristiwa yang terjadi antara bulan September hingga Desember 1967 ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan dalam sejarah Indonesia. Mangkuk Merah sendiri merupakan istilah ritual dan adat suku Dayak sebagai sarana konsolidasi dan mobilisasi pasukan lintas subsuku yang efektif dan efesien dan simbol dimulainya perang.
Nama-nama Tiongkok
Terjadinya pemberontakan PKI (G30S PKI)pada tahun 1965 dan kecurigaan akan dukungan RRT (yang kala itu disebut sebagai Republik Rakyat Tiongkok (RRT)) membuat pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina dilakukan di Indonesia, pengubahan sebutan kata Tionghoa-Tiongkok kembali menggunakan kata Cina dan mengubah singkatan RRT menjadi RRT (Republik Rakyat Tiongkok), serta Taiwan yang dengan nama Republik Tiongkok. Tahun itu pula dikeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 yang isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan (yaitu istilah yang digunakan secara khusus untuk menunjuk pada orang Tionghoa-Indonesia dan berkonotasi negatif) yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi. Bakin pun mengawasi gerak-gerik para "WNI keturunan" tersebut melalui sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) terpaut dengan masalah komunisme.Nama yang asalnya kemungkinan berbeda dari "Chin", namun tidak kalah misterius. Kemungkinan asal-usulnya:
Etnis Tionghoa di Mongolia
Etnis Tionghoa di Mongolia dapat terbagi dalam tiga kelompok: warga negara Mongolia berlatar etnis Tionghoa, residen temporer dengan kewarganegaraan Tiongkok dan residen permanen dengan kewarganegaraan Tiongkok.
Sensus Mongolia 1956 menyebut etnis Han meliputi 1.9% populasi; pemerintah Amerika Serikat memperkirakan angka 2% pada 1987, atau sekitar 40,000 orang. Sensus 2000 menunjukkan 1,323 residen permanen keturunan Tionghoa; angka tatersebut tak meliputi warga negara naturalisasi, residen temporer, maupun imigran ilegal. Para imigran ilegal asal Tiongkok berjumlah sekitar 10,000 pada 1990an; beberapa memakai Mongolia sebagai titik transit menuju Rusia.
Suku Dayak
Jika kita melihat sejarah pulau Borneo dari awal. Orang-orang dari Sriwijaya, orang "Melayu" yang mula-mula migrasi ke Kalimantan. Etnis Tionghoa Hui Muslim Hanafi menetap di Sambas sejak tahun 1407, karena pada masa Dinasti Ming, bandar Sambas menjadi pelabuhan transit pada jalur perjalanan dari Champa ke Maynila, Kiu kieng (Palembang) maupun ke Majapahit. Banyak penjabat Dinasti Ming adalah orang Hui Muslim yang memiliki pengetahuan bahasa-bahasa asing misalnya bahasa Arab. Laporan pedagang-pedagang Tionghoa pada masa Dinasti Ming yang mengunjungi Banjarmasin pada awal abad ke-16 mereka sangat khawatir mengenai aksi pemotongan kepala yang dilakukan orang-orang Biaju di saat para pedagang sedang tertidur di atas kapal. Agamawan Nasrani dan penjelajah Eropa yang tidak menetap telah datang di Kalimantan pada abad ke-14 dan semakin menonjol di awal abad ke-17 dengan kedatangan para pedagang Eropa. Upaya-upaya penyebaran agama Nasrani selalu mengalami kegagalan, karena pada dasarnya pada masa itu masyarakat Dayak memegang teguh kepercayaan leluhur (Kaharingan) dan curiga kepada orang asing, seringkali orang-orang asing terbunuh. Penduduk pesisir juga sangat sensitif terhadap orang asing karena takut terhadap serangan bajak laut dan kerajaan asing dari luar pulau yang hendak menjajah mereka. Penghancuran keraton Banjar di Kuin tahun 1612 oleh VOC Belanda dan serangan Mataram atas Sukadana tahun 1622 dan potensi serangan Makassar sangat mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Kalimantan. Sekitar tahun 1787, Belanda memperoleh sebagian besar Kalimantan dari Kesultanan Banjar dan Banten. Sekitar tahun 1835 barulah misionaris Kristen mulai beraktifitas secara leluasa di wilayah-wilayah pemerintahan Hindia Belanda yang berdekatan dengan negara Kesultanan Banjar. Pada tanggal 26 Juni 1835, Barnstein, penginjil pertama Kalimantan tiba di Banjarmasin dan mulai menyebarkan agama Kristen ke pedalaman Kalimantan Tengah. Pemerintah lokal Hindia Belanda malahan merintangi upaya-upaya misionaris.
Mangkok merah
Tentara Nasional Indonesia memperoleh bantuan dari masyarakat Dayak dalam peristiwa pemberantasan pasukan komunis di Kalimantan pada tahun 1967an. Peristiwa tersebut juga dianggap sebagai tragedi pembunuhan dan pengusiran ribuan warga etnis Tionghoa di Kalimantan Barat pada akhir 1967. Soemadi, salah satu mantan gubernur Kalimantan Barat dan mantan Pangdam XII/Tanjungpura dalam bukunya yang terkenal, "Peranan Kalimantan Barat dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara" terbitan Yayasan Tanjungpura menyebut bahwa praktik Ngayau dan Mangkok Merah menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi Pangdam dalam penumpasan Paraku/PGRS dan mesti diberi penghargaan dari Pangdam. Para pelaku Pengayauan ini kemudian dibawa ke Jakarta pada tahun 1972 untuk menemui Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua. Praktik Ngayau ini dihidupkan lagi setelah Indonesia merdeka oleh TNI. Di antara tokoh-tokoh Ngayau diberi penghargaan dengan pangkat militer Pembantu Letnan Satu Tituler. Para pemuka adat Dayak ini bertemu dengan Presiden Soeharto pada November 1972 dan diberi tunjangan seumur hidup. Di antaranya, ada Aziz, Jimbau, Burung, Nayau, Dangih, dan Sinau.
Kuba-Tionghoa
Sekitar 120.000 kuli Tionghoa (semuanya laki-laki) yang masuk ke Kuba dengan kontrak 8 tahun, kebanyakan tidak menikah, namun Hung Hui (1975:80) menutip banyaknya aktivitas seksual antara kaum perempuan kulit hitam dengan para kuli Tionghoa. Menurut Osberg (1965:69), orang-orang Tionghoa yang merdeka mempraktikkan pembelian para budak perempuan lalu secara terbuka membebaskan mereka untuk dinikahi. Pada abad ke-19 dan 20, para lelaki Tionghoa terlibat dalam aktivitas seksual dengan kaum perempuan kulit putih dan hitam dan dari hubungan itu banyak lahir anak-anak. Pada tahun 1920-an, sebanyak 30.000 orang Tionghoa lagi tiba; para imigran ini seluruhnya laki-laki. Pada 1980, 4000 orang Tionghoa tinggal di sana, namun pada 2002, hanya 300 Tionghoa asli yang tinggal.
Dinasti Tang
Utusan Tiongkok telah berlayar ke India melalui Samudra Hindia semenjak abad ke-2 SM, namun baru pada masa Dinasti Tang banyak kapal Tiongkok yang dapat ditemui di Teluk Persia dan Laut Merah; kapal-kapal tersebut berlayar ke Persia, Mesopotamia (berlayar di Sungai Efrat), Arabia, Mesir, Aksum (Etiopia), dan Somalia. Pada saat yang sama,ribuan orang asing datang dan menetap di beberapa kota di Tang untuk berdagang, termasuk orang-orang Persia, Arab, India Hindu, Melayu, Sinhala, Khmer, Cham, Yahudi, dan Kristen Nestorian.
Konon, Sa'ad bin Abi Waqqas yang berasal dari suku Quraysh yang sama dengan Muhammad berlayar ke Tiongkok, menjadi orang pertama memperkenalkan Islam di Tiongkok, dan mendirikan masjid pertama Tiongkok pada masa Kaisar Gaozong. Namun, para ahli tidak dapat menemukan bukti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas benar-benar pernah mengunjungi Tiongkok, meskipun mereka setuju bahwa orang Muslim pertama telah tiba di Tiongkok pada abad ke-7.
Pada tahun 748, biksu Jian Zhen mendeskripsikan Guangzhou sebagai pusat perdagangan yang sibuk dan didatangi oleh kapal-kapal asing besar. Ia menulis bahwa "banyak kapal-kapal besar yang datang dari Borneo, Persia, Qunglun (Indonesia/Jawa)...dengan...rempah-rempah, permata, dan giok yang menumpuk setinggi gunung", seperti yang ditulis dalam "Yue Jue Shu" (Catatan Negara Yue yang Hilang). Selama Pemberontakan An Lushan, bajak laut Arab dan Persia membakar dan menjarah Guangzhou pada tahun 758, sementara pada tahun 760 para pedagang Arab dan Persia dibantai di Yangzhou. Akibatnya, pemerintah Tang menutup pelabuhan Kanton selama kurang lebih lima desawarsa, dan sebagai gantinya kapal asing berlabuh di Hanoi. Walaupun begitu, pelabuhan tersebut kembali sibuk setelah dibuka kembali. Pada tahun 851, pedagang Arab Sulaiman al-Tajir mengamati pembuatan porselen Tiongkok di Guangzhou dan mengagumi ketransparanannya. Ia juga menulis deskripsi masjid di Guangzhou, lumbung padinya, pemerintahan lokalnya, beberapa catatan tertulisnya, cara mereka memperlakukan pengelana, dan pemanfaatan keramik, nasi, wine, dan teh. Namun, pada tahun 879, kembali terjadi peristiwa berdarah ketika pemberontak Tiongkok Huang Chao menjarah kota dan membantai ribuan orang Tionghoa beserta orang-orang Yahudi, Kristen, Zoroastrian, dan Muslim. Pemberontakan Huang pada akhirnya akan dipadamkan pada tahun 884.
Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa Melawan VOC 1740–1743
Menurut Kepala Kantor Taman Budaya Tionghoa Indonesia, Musiyati Tessa, pendirian monumen ini diilhami oleh buku sejarah "Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa – Jawa Melawan VOC" yang terbit pada 2013. Buku karya R.M Daradjadi yang merupakan keturunan Mangkunegara ini menjelaskan kisah pembantaian massal orang Tionghoa di Batavia pada 1740 oleh Belanda dan perlawanan dari pemimpin komunitas Tionghoa yang bersama-sama dengan tentara Jawa berbalik menyerang pasukan VOC.
Siauw Giok Tjhan
Menurut Siauw Giok Tjhan, Indonesian Race - Ras Indonesia - tidak ada. Yang ada adalah "Nasion" Indonesia, yang terdiri dari banyak suku bangsa. Siauw berpendapat, sejak tahun 50-an, golongan Tionghoa yang sudah bergenerasi di Indonesia, harus memperoleh status suku. Dengan demikian suku Tionghoa adalah bagian dari "Nasion" Indonesia. Berdasarkan pengertian inilah, Siauw mencanangkan konsep integrasi, sebagai metode yang paling efektif dalam mewujudkan "Nasion" Indonesia - Nasion yang ber-Bhineka Tunggal Ika - berbeda-beda tetapi bersatu. Setiap suku, termasuk suku Tionghoa, harus mengintegrasikan diri mereka ke dalam tubuh "Nasion" Indonesia melalui kegiatan politik, sosial dan ekonomi, sehingga aspirasi "Nasion" Indonesia itu menjadi aspirasi setiap suku. Berpijak di atas prinsip ini, Siauw mengemukakan bahwa setiap suku tetap mempertahankan nama, bahasa dan kebudayaannya, tetapi bekerja sama dengan suku-suku lainnya dalam membangun Indonesia.
Tionghoa-Indonesia
Sebetulnya terdapat juga kelompok Tionghoa yang pernah berjuang melawan Belanda, baik sendiri maupun bersama etnis lain. Bersama etnis Jawa, kelompok Tionghoa berperang melawan VOC tahun 1740-1743. Di Kalimantan Barat, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam "Republik" Lanfong berperang dengan pasukan Belanda pada abad XIX.
Tahun Baru Imlek
Hari Raya khusus etnis Tionghoa yang terdiri dari 4 (empat) hari raya sebagaimana yang dijelaskan di atas hanya berlaku dari periode 18 Juni 1946 sampai dengan 1 Januari 1953. Hari Raya khusus etnis Tionghoa tersebut dihapuskan seluruhnya secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953 tentang "Hari-Hari Libur" tertanggal 1 Januari 1953, yang ditanda-tangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Mohammad Athar, populer sebagai Bung Hatta dengan masa jabatan sebagai Wakil Presiden dari tanggal 18 Agustus 1945 - 1 Desember 1956). Catatan: Walaupun menggunakan judul surat "Keputusan Presiden Republik Indonesia", namun keputusan ini tidak ditanda-tangani oleh Presiden Republik Indonesia. Besar Kemungkinan Presiden Soekarno tidak mengetahui isi surat Keputusan Presiden yang diterbitkan oleh Wakil Presiden. Pasal 1 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953 tersebut hanya menetapkan Hari Raya Umum (Catatan: Terdiri dari 2 hari raya), Hari Raya Islam (Catatan: Terdiri dari 6 hari raya ditambah 1 hari untuk Id’l Fitri hari kedua) dan Hari Raya Kristen (Catatan: Terdiri dari 5 hari raya) serta 1 (satu) Hari Raya Buruh (yang dirayakan setiap tanggal 1 Mei), sebagai hari libur nasional. Dengan demikian mulai 1 Januari 1953, hari libur umum yang berlaku berjumlah seluruhnya 14 hari libur. Sesuai dengan isi paragraph Penjelasan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953, paragraph ke-4 menyatakan sebagai berikut: "Hari-hari libur fakultatif ditiadakan. Pada hari-hari Santa Maria (15 Agustus), Natal Kedua (26 Desember), permulaan Ramadhan, Peringatan Angkatan Perang (5 Oktober), Pahlawan (10 November) dan Tahun Baru Imlek, bagi yang berkepentingan diberi kebebasan untuk menjalankan peribadatannya dengan lebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan". Paragraph ke-4 tersebut dengan tegas meniadakan adanya hari libur yang bersifat fakultatif. Bagi Pegawai etnis Tionghoa yang berkepentingan untuk merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek diberi kebebasan untuk menjalankan peribadatannya dengan syarat harus lebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
Tionghoa-Indonesia
Kitab Sunda "Tina Layang Parahyang" menyebutkan kedatangan rombongan Tionghoa ke muara Ci Sadane (sekarang Teluknaga) pada tahun 1407, pada masa daerah itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda (Pajajaran). Pemimpinnya adalah "Halung" dan mereka terdampar sebelum mencapai tujuan di Kalapa.
Kuomintang
Kuomintang Indonesia baru aktif membuka cabang sejak tahun 2008, untuk saling menghubungkan keturunan Tionghoa yang berimigrasi ke Indonesia sejak Partai Komunis menguasai Tiongkok daratan.
Tionghoa-Indonesia
Barongsai adalah tari tradisional Tionghoa dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad-17, ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan.
Wayang Potehi merupakan salah satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian selatan. Kesenian ini dibawa oleh perantau etnis Tionghoa ke pelbagai wilayah Nusantara pada masa lampau dan telah menjadi salah satu jenis kesenian tradisional Indonesia. Potehi berasal dari kata pou 布 (kain), te 袋 (kantong), dan hi 戯 (wayang). Wayang Potehi adalah wayang boneka yang terbuat dari kain. Sang dalang akan memasukkan tangan mereka ke dalam kain tersebut dan memainkannya layaknya wayang jenis lain. Kesenian ini sudah berumur sekitar 3.000 tahun dan berasal dari Tiongkok.
Festival ini merupakan ritual tahunan etnis Tionghoa untuk bersembahyang dan ziarah kubur sesuai dengan ajaran Khong Hu Cu. Festival tradisional Tionghoa ini dilaksanakan pada hari ke-104 setelah titik balik Matahari di musim dingin (atau hari ke-15 pada hari persamaan panjang siang dan malam di musim semi), pada umumnya dirayakan pada tanggal 5 April atau 4 April pada tahun kabisat.
Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama (Tionghoa: 正月; Pinyin: zhēng yuè) di tarikh Tionghoa dan berakhir dengan Cap Go Meh 十五暝 元宵節 pada tanggal kelima belas (pada saat bulan purnama). Malam tahun baru Imlek dikenal sebagai Chúxī 除夕 yang berarti "malam pergantian tahun". Perayaan ini dirayakan dengan jamuan besar dan penyulutan kembang api.
Batavia
Sepanjang abad ke-18, kelompok terbesar penduduk kota berstatus budak. Komposisi mereka cepat berubah karena banyak yang mati. Demikian juga dengan orang Mardijker. Karena itu, jumlah mereka turun dengan cepat pada abad itu dan pada awal abad ke-19 mulai diserap dalam kaum Betawi, kecuali kelompok Tugu, yang sebagian kini pindah di Pejambon, di belakang Gereja Immanuel Jakarta. Orang Tionghoa selamanya bertambah cepat, walaupun sepuluh ribu orang dibunuh pada tahun 1740 di dalam dan di luar kota. Foto pada kartu pos dari awal abad ke 20 menggambarkan rumah-rumah Tionghoa di Mester atau Meester Cornelis sebutan Jatinegara pada zaman penjajahan Belanda dulu.
Sejarah Fujian
Migrasi besar pertama terjadi pada masa pemerintahan Dinasti Jin (317 M -420 M). Dikarenakan kekacauan akibat serbuan dari bangsa nomaden yang mendiami utara Tiongkok, bangsa Tionghoa dari Dataran Tengah pindah ke selatan. Migrasi berlangsung lama dan sampai ke selatan dalam kelompok-kelompok kecil. Migrasi besar kedua terjadi pada masa Dinasti Tang (618-907). Setelah tentara Tang berhasil memadamkan pemberontakan suku She, mereka membawa serta keluarga mereka dan beranak-pinak. Mereka juga membawa serta teknologi dan keterampilan dari dataran tengah untuk mengembangkan daerah tersebut. Banyak yang memiliki leluhur dari Provinsi Henan, Tiongkok bagian tengah. Gelombang migrasi ketiga terjadi pada periode Lima Dinasti dan Sepuluh Negara (907-960) dimana setelah kejatuhan Dinasti Tang, meletus perang saudara. Kedua bersaudara Wang Chao dan Wang Shenzhi yang berasal dari Henan pindah ke Fujian dan mendirikan Dinasti Min yang berusia singkat. Gelombang migrasi pada masa Dinasti Sung ke daerah Fujian diikuti oleh banyak pejabat dan petinggi pemerintahan, diyakini memberi warna bagi perkembangan budaya setempat. Kekacauan yang terjadi pada periode Dinasti Ming dan Qing, membuat rakyat di daerah Fujian mengungsi dan pindah keluar antara lain ke Taiwan dan Asia Tenggara.
Orang Tionghoa di Lasem
Dari Batavia, terjadi pembantaian terhadap orang Tionghoa yang dilakukan oleh Belanda hingga membuat kurang lebih 1.000 orang Tionghoa di Batavia melarikan diri ke Lasem. Pada tahun 1741, pengungsian orang Tionghoa dari kota-kota lain ke Lasem juga terjadi menyusul pembantaian yang sama. Di Lasem, mereka diterma dengan baik oleh Tumenggung Oei Ing Kiat. Mereka bahkan juga diperkenankan untuk membangun perkampungan baru di tepi Sungai Kamandung (Karangturi), Pereng, dan Soditan. Orang Tionghoa yang mengungsi ke Lasem dari Batavia umumnya bekerja sebagai pedagang, pegawai pelabuhan, dan buruh kasar. Berpindahnya mereka ke Lasem dengan demikian menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa dimasuki oleh tenaga kasar yang banyak. Mereka juga ada yang menjadi buruh tanu dan tambak milik penduduk setempat. Kehidupan orang Tionghoa dan pribumi yang harmonis itu tidak berlangsung lama. VOC membuat perjanjian dengan mataram yang menjadikan kekuatan mereka justru semakin kuat. VOC memiliki hak untuk membuka kantor dagang di Rembang dan Jepara serta berhak untuk mengangkat maupun memecat pejabat-pejabat kerajaan dna juga para adipati di pantai utara.
Peru-Tionghoa
Imigran Tionghoa baru-baru ini bermukim di Peru dari Hong Kong dan, kembali, dari Makau karena kekhawatiran mereka tentang kembalinya pemerintahan komunis pada 1997 dan 1999, sementar ayang lainnya berasal dari tempat-tempat lain di Tiongkok daratan, Taiwan, dan komunitas-komunitas Tionghoa di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Banyak Indonesia Tonghoa datang ke Peru setelah kerusuhan dan pembantaian di negara-negara itu pada tahun 1960-an, 1970-an, dan akhir 1990-an. Para imigran Tionghoa belakangan ini menjadikan Peru tempat tinggal komunitas Tionghoa terbesar di Amerika Latin.
Agama di Indonesia
Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI, yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan instruksi presiden No. 14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat yang hanya 3% dari populasi penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa “Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri” di depan konferensi PKTHI.
Tionghoa-Amerika
Orang Tionghoa pertama tiba di Amerika sebanyak 1000 orang pada tahun 1820 berdasarkan catatan pemerintah Amerika Serikat, semuanya adalah pria. Demam Emas Kalifornia pada tahun 1848 memicu lebih banyak kedatangan orang Tionghoa yang ingin menambang emas dan bekerja kasar.
Tionghoa Jakarta
Jauh sebelum Belanda membangun Batavia (kini Jakarta) pada tahun 1619, orang-orang Tionghoa sudah tinggal di sebelah Timur Sungai Ciliwung yang letaknya tidak jauh dari pelabuhan itu. Mereka menjual arak, beras dan kebutuhan lainnya termasuk air minum bagi para pendatang yang singgah di pelabuhan. Namun, ketika Belanda membangun loji (bangunan bersejarah peninggalan Belanda) di tempat itu, mereka pun kemudian diusir. Setelah muncul peristiwa Pembantaian Orang Tionghoa di Batavia (tanggal 9 Oktober 1740), orang-orang Tionghoa ditempatkan di kawasan Glodok yang tidak jauh dari Stadhuis (kini Museum Fatahillah).
Indonesia-Amerika
Orang Indonesia yang pertama pindah ke California Selatan adalah orang Eropa-Indonesia. Tetapi orang Indonesia yang datang ke Amerika Serikat pada tahun 1960 adalah orang Tionghoa-Indonesia. Perkiraaan yang tidak resmi mengatakan bahwa 60% orang Indonesia yang tinggal di California Selatan adalah orang Tionghoa-Indonesia. Sekarang di Amerika Serikat sudah banyak suku Indonesia seperti suku Batak dan suku Jawa tinggal di Amerika.
Tan Tjoen Tiat
Tan Tjoen Tiat, Majoor der Chinezen II (1816–1880) adalah seorang birokrat Tionghoa-Indonesia yang menjabat sebagai "Majoor der Chinezen" Kedua di Batavia, sekarang Jakarta, ibukota Indonesia. Ini adalah jabatan Tionghoa paling senior dalam birokrasi sipil kolonial Hindia Belanda. Sebagai Majoor, Tan juga menjadi Ketua Dewan Tionghoa Batavia (Bahasa Belanda: "Chinese Raad"; Bahasa Indonesia: "Kong Koan"), badan pemerintahan Tionghoa tertinggi di kota tersebut.
Tionghoa-Indonesia
Target pemerintah kolonial untuk mencegah interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa melalui aturan passenstelsel dan Wijkenstelsel itu ternyata menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa paling siap berusaha dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek dan transportasi. Tahun 1909 di Buitenzorg (Bogor) Sarekat Dagang Islamiyah didirikan oleh RA Tirtoadisuryo mengikuti model Siang Hwee (kamar dagang orang Tionghoa) yang dibentuk tahun 1906 di Batavia. Bahkan pembentukan Sarekat Islam (SI) di Surakarta tidak terlepas dari pengaruh asosiasi yang lebih dulu dibuat oleh warga Tionghoa. Pendiri SI, Haji Samanhudi, pada mulanya adalah anggota Kong Sing, organisasi paguyuban tolong-menolong orang Tionghoa di Surakarta. Samanhudi juga kemudian membentuk Rekso Rumekso yaitu Kong Sing-nya orang Jawa.
Orang Peranakan
Walaupun tidak sama, dalam perkembangannya karena alasan politik orang Peranakan dan Tionghoa Nusantara lainnya dikelompokkan sebagai satu kelompok etnis, yaitu Tionghoa. Tionghoa Singapura dan Tionghoa Malaysia menjadi semakin lebih menunjukkan budaya Tionghoa daratan, sedangkan Tionghoa Indonesia menjadi lebih terasimilasi dengan budaya Nusantara dalam budaya mereka. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya "Kebijakan Bumiputera" dan Sekolah Kebangsaan Tionghoa di Malaysia; "Kebijakan Bahasa Ibu" (""Mother Tongue Policy"") di Singapura; dan adanya larangan terhadap kesenian dan tradisi Tionghoa selama era administrasi Soeharto di Indonesia.
Tionghoa Benteng
Tionghoa Benteng adalah panggilan yang mengacu kepada masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di daerah Tangerang, provinsi Banten. Nama "Tionghoa Benteng" berasal dari kata "Benteng", nama lama kota Tangerang. Saat itu terdapat sebuah benteng Belanda di kota Tangerang di pinggir sungai Cisadane, difungsikan sebagai pos pengamanan mencegah serangan dari Kesultanan Banten, benteng ini merupakan benteng terdepan pertahanan Belanda di pulau Jawa. Masyarakat Tionghoa Benteng telah beberapa generasi tinggal di Tangerang yang kini telah berkembang menjadi tiga kota/kabupaten yaitu, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Mereka adalah komunitas Tionghoa Peranakan terbesar di Indonesia. Setelah masa peralihan 1945-1950, banyak dari mereka yang eksodus ke Belanda dan Amerika Serikat.
Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok
Sensus lengkap terakhir Hindia Belanda diadakan tahun 1930 dan menyebutkan bahwa 1.233.000 warga Tionghoa menetap di koloni tersebut. Dari jumlah tersebut, dua per tiga di antaranya lahir di dalam negeri, sedangkan sisanya imigran baru dari Tiongkok. Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda 1910, warga Tionghoa yang lahir dari orang tua yang berdomisili di dalam negeri tergolong penduduk Belanda meski bukan warga negara Belanda. Hukum tersebut mengikuti prinsip "jus soli", atau hak tanah air. Selain itu, pada tanggal 28 Maret 1909, pemerintahan Manchu pada era Dinasti Qing menetapkan hukum kewarganegaraan yang mengakui "setiap anak berbapak atau beribu Tionghoa secara legal "atau" tidak legal di manapun tempat lahirnya" sebagai warga negara Tiongkok menurut prinsip "jus sanguinis", atau hak keturunan. Prinsip ini sebelumnya sudah diterapkan oleh bangsa Tiongkok sehingga warga Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda merupakan penduduk Belanda sekaligus Tiongkok.
Tionghoa Bali
Tionghoa Bali adalah etnis Tionghoa yang tinggal di Pulau Bali, Indonesia. Sugi Lanus, budayawan dan penulis Bali pernah membuat analisa mengenai keluarga peranakan Tionghoa di Bali. Menurutnya imigrasi warga Tiongkok ke Bali dalam gelombang-gelombang yang berbeda. Era sebelum Majapahit, mata uang masyarakat Bali adalah Mong, mata uang yang diperkirakan awalnya dipakai kalangan warga Tionghoa. Pemberlakuan mata uang Tionghoa ini menandakan perdagangan Tionghoa menguasai pulau ini.
Tionghoa-Indonesia
Suku Tionghoa-Indonesia adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok (China). Biasanya mereka menyebut dirinya dengan istilah Tenglang (Hokkien), Tengnang (Tiochiu), atau Thongnyin (Hakka). Dalam bahasa Mandarin mereka disebut Tangren (Hanzi: 唐人, "orang Tang") atau lazim disebut Huaren (Hanzi Tradisional: 華人 ; Hanzi Sederhana : 华人) . Disebut "Tangren" dikarenakan sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa-Indonesia mayoritas berasal dari Tiongkok selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sementara orang Tiongkok utara menyebut diri mereka sebagai orang Han (Hanzi: 漢人, Hanyu Pinyin: Hanren, "orang Han").
Tionghoa Papua
Tionghoa Papua adalah etnis Tionghoa yang tinggal di wilayah Papua Bagian Barat, Indonesia. Seperti banyaknya kisah terabaikan tentang Indonesia Timur, kehidupan etnis Tionghoa di timur Indonesia pun jarang ditelusuri. Padahal, kehadiran dan interaksi etnis Tionghoa di wilayah ini sudah berlangsung sejak zaman perdagangan rempah-rempah. Sebuah penelitian dari negeri Paman Sam bahkan menyebut etnis Tionghoa di Papua cenderung berasimilasi jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Tionghoa
Tahun 1945 di dalam teks penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah Tionghoa. Tahun 1948 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami keadaan genting menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Meletusnya pemberontakan PKI di Madiun disinyalir mendapat dukungan dari Partai Komunis Tiongkok, beberapa orang Tionghoa-Indonesia pun mendukungnya, meskipun dalam jumlah yang kecil. Karena adanya benturan politik antara kaum nasionalis dan komunis, akibatnya secara umum orang Tionghoa-Indonesia dijadikan kambing hitam dan dikait-kaitkan dengan kegiatan komunisme. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno, digantikan rezim Orde Baru .
Kelenteng Hian Thian Siang Tee
Menurut keterangan, satu-satunya pusaka Tiongkok yang pertama kali di Indonesia yang dibawa oleh Tan Siang Boe pusaka tersebut yang tersimpan di Welahan sehingga ada perkataan lain bahwa keberadaan klenteng di Welahan adalah yang paling tua di Indonesia.
Dengan keberadaan klenteng yang berada di Welahan bukan hanya didominasi keturunan Tionghoa saja tetapi juga pribumi yang berdatangan dari berbagai kota maupun provinsi untuk memohon pengobatan, tanya nasib, jodoh, bercocok tanam, serta mohon maju dalam usahanya, dan sebagainya
Perang Kuning
Akibat peristiwa tersebut, pada tahun 1741 sekitar 1.000 orang Tionghoa Batavia lari dan mengungsi di kota-kota pesisir Jawa yang aman, salah satunya adalah Lasem. Mereka melihat penguasa di Lasem adalah seorang dari etnis Tionghoa yang bisa melindungi mereka. Mengetahui peristiwa tersebut, Oei Ing Kiat dan penduduk Lasem baik pribumi maupun China menjadi semakin benci terhadap Kompeni Belanda. Oei Ing Kiat atau dikenal sebagai Tumenggung Widyaningrat mengizinkan para pengungsi untuk menetap dan membangun perkampungan-perkampungan baru di tepi Sungai Kemandung Karangturi, Pereng, dan Soditan. Sebagai dampaknya, warga Lasem berniat melakukan pemberontakan terhadap Belanda dan mengangkat tiga pemimpin pemberontakan, yaitu Raden Panji Margono, Raden Ngabehi Widyaningrat (Oei Ing Kiat), dan Tan Kee Wie. Raden Panji Margono menyamar sebagai seorang babah (keturunan Jawa-Tionghoa) bernama Tan Pan Ciang (Tan Pan Tjiang, berbeda dari Khe Pandjang yang memimpin para pengungsi China dari Batavia).
Tiong Hoa Hwee Koan
Tiong Hoa Kwee Koan juga menjadi perintis pemakaian istilah "Tionghoa" yang mengacu kepada masyarakat keturunan Tionghoa. Sejarah pemakaian kata "Tionghoa" berawal di kalangan perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) Batavia pada tahun 1900. Pada saat itu istilah "Tjina" atau "Tjienna" yang dipakai sejak lama mulai dianggap merendahkan. Pada tahun 1928 Gubernur-Jendral Hindia Belanda secara formal mengakui penggunaan istilah "Tionghoa" dan "Tiongkok" untuk berbagai keperluan resmi. Penggunaan istilah "Tionghoa" ini hanya bertahan selama 38 tahun, karena pada tahun 1966 ketika pemerintah Orde Baru kembali menggunakan istilah "Cina" hingga akhir pemerintahan Orde Baru.
Perhimpunan Indonesia Tionghoa
Didirikan pada tanggal 5 Februari 1999 di Jakarta, berkeyakinan bahwa pengikutsertaan seluruh WNI Keturunan Tionghoa secara menyeluruh, bulat, dan utuh adalah syarat mutlak penyelesaian Masalah Tionghoa di Indonesia.
Kota Singkawang
Di Singkawang banyak orang Dayak yang juga turut serta menjadi Tatung, mereka terdorong berpartisipasi karena ritual Tatung mirip upacara adat Dayak. Sejak pertama kali datang ke Singkawang masyarakat Tionghoa telah menjalin persahabatan erat dengan penduduk pribumi khususnya suku Dayak. Karena itu tidak ada kecanggungan di antara kedua etnis ini. Dahulunya Singkawang merupakan tempat persinggahan para penambang emas yang berasal dari Tiongkok. Gelombang migrasi besar-besaran pada tahun 1760, membawa masyarakat suku Tionghoa Hakka dari Guangdong China selatan yang mendarat di Pulau Kalimantan. Mereka menetap dan bekerja sebagai kuli tambang emas dan intan di monterado, Kalimantan Barat. Meski secara fisik maupun budaya ada yang berasimilasi dengan penduduk lokal, mereka juga tetap mempertahankan adat istiadat leluhur yang dipertahankan hingga kini. Karena pada umumnya mereka penganut Kong Hu Cu dan Buddha maka perayaan imlek menjadi tradisi istimewa yang senantiasa mereka rayakan.
Di era Orde Baru perayaan Imlek khususnya ritual Tatung dilarang dipertontonkan di depan umum. Tetapi di era reformasi mantan Presiden Gus Dur mengizinkan kembali, bahkan pemerintahan berikutnya Megawati Soekarnoputri mengesahkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian warga Tionghoa di Singkawang khususnya menjadi lebih leluasa untuk menjalankan tradisi atau upacara keagamaan mereka. Di dunia pariwisata, Tatung berpotensi untuk menarik turis dalam negeri dan mancanegara. Selain mengangkat nama Singkawang di dunia internasional, Tatung juga ikut meningkatkan perekonomian daerah setempat.
Tionghoa-Indonesia
Berdasarkan "Volkstelling" (sensus) pada masa Hindia Belanda, populasi Tionghoa-Indonesia mencapai 1.233.000 (2,03%) dari penduduk Indonesia pada tahun 1930. Tidak ada data resmi mengenai jumlah populasi Tionghoa di Indonesia dikeluarkan pemerintah sejak Indonesia merdeka. Namun ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, dalam risetnya pernah memperkirakan populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia mencapai 2.505.000 (2,5%) pada tahun 1961.
Orang Tionghoa di Lasem
Dalam perkembangannya, pada tahun 1335 Saka (1413 Masehi), Kadipaten Lasem kedatangan seorang nakhoda kapal dari Armada Laut laksamana Chengho bernama Bi Nan Un dari negeri Champa (Vietnam). Kapal dari Champa tersebut tepatnya berlabuh ke Pantai Regol yang saat ini bernama Pantai Binangun. Rombongan orang Champa yang beragama Budha itu dikenal piawai di bidang kesenian, termasuk membatik, menari, membuat perhiasan emas, membuat peralatan kuningan, dan lain sebagainya. Lambat laun, Bi Nan Un dkenal ahli membatik dan menari. Ia kemudian menikah dengan Adipati Badranala dan memiliki dua anak, yaitu Wirabajra dan Santibadra. Kitab “Serat Badrasanti” jelas memaparkan data tentang sejarah batik Lasem dimana Puteri Na Li Ni dari Champa (Vietnam) dianggap sebagai perintis pembatikan di Lasem. Namun demikian, sebagaimana penduduk Jawa di Lasem, penduduk Tionghoa juga mengalami keterbelakangan ekonomi Sekali pun mereka dikenal sangat piawai dalam berdagang, ketertindasan yang dialami Indonesia akibat penjajahan Belanda tidak serta merta membuat perekonomian mereka membaik. Pada dasarnya, mereka mengalami kondisi yang sama sebagaimana penduduk Jawa pada masa itu.
Kristoforus Sindhunata
Sindhunata menjadi ketua Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa). Pada Seminar Angkatan Darat ke-2 di Lembang, Jawa Barat, tahun 1966 yang membahas masalah keturunan Tionghoa di Indonesia, Sindhunata diminta memilih dari dua istilah, "Cina" atau Tionghoa, ia menganjurkan penggunaan istilah "Cina". Ia juga mengaku bahwa ia bersama kelompoknya, para penganjur asimilasi di Indonesia, adalah konseptor Inpres 14/1967 yang melarang kebudayaan, adat-istiadat dan tradisi Tionghoa diselenggarakan di tempat terbuka.
Orang Tionghoa di Belanda
Kelompok Tionghoa pertama lain di Belanda adalah kelompok mahasiswa; mereka pada umumnya tidak berasal dari Tiongkok, tetapi dari komunitas Tionghoa di Hindia Belanda. Jumlah mereka pada awalnya hanya 20 orang pada tahun 1911, tetapi kemudian terus bertambah; walaupun sempat terganggu oleh Perang Dunia II, pada tahun 1957 dari 1.400 orang Tionghoa Indonesia di Belanda 1.000 di antaranya adalah mahasiswa. Mereka pada umumnya memiliki latar belakang Peranakan, menuturkan bahasa-bahasa di Indonesia sebagai bahasa ibu, dan pernah mengenyam pendidikan di sekolah berbahasa Belanda. Namun, dengan meningkatnya ketegangan dalam hubungan Belanda dengan Indonesia pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, jumlah mahasiswa menurun drastis.
Tionghoa-Indonesia
Wacana "Cung Hwa" setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan dinasti kerajaan dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini sampai terdengar oleh orang asal Tiongkok yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan "Orang Cina".
Kalimantan (wilayah Indonesia)
Memang beberapa kota di pulau Kalimantan "diduduki" secara politis oleh mayoritas suku-suku pendatang seperti Tionghoa-Hakka (Singkawang), suku Jawa (Balikpapan, Samarinda), Bugis (Balikpapan, Samarinda, Pagatan, Nunukan, Tawau) dan sebagainya. Suku-suku imigran tersebut berusaha memasukkan unsur budayanya dengan alasan tertentu, padahal mereka tidak memiliki wilayah adat dan tidak diakui sebagai suku asli Kalimantan, walaupun keberadaannya telah lama datang menyeberang ke pulau ini. Suku Bugis merupakan suku imigran pertama menetap, ber-inkorporasi dan memiliki hubungan historis dengan kerajaan-kerajaan Melayu (baca: kerajaan Islam) di Kalimantan. Beberapa waktu yang lalu suku Bugis, mengangkat seorang "panglima adat" untuk pulau Nunukan yang menimbulkan reaksi oleh lembaga adat suku-suku asli. Tari Rindang Kemantis adalah gabungan tarian yang mengambil unsur seni beberapa etnis di Balikpapan seperti Banjar, Dayak, Bugis, Jawa, Padang dan Sunda dianggap kurang mencerminkan budaya lokal sehingga menimbulkan protes lembaga adat suku-suku lokal. Di Balikpapan pembentukan Brigade Lagaligo sebuah organisasi kemasyarakatan warga perantuan asal Sulawesi Selatan dianggap provokasi dan ditentang ormas suku lokal. Kota Sampit pernah dianggap sebagai Sampang ke-2. Wali kota Singkawang yang berasal dari suku Tionghoa membangun di pusat kota Singkawang sebuah patung "liong" yaitu naga khas budaya Tionghoa yang lazim ditaruh atau disembahyangi di kelenteng. Pembangunan patung naga ini merupakan simbolisasi hegemoni politik ECI Etnis Tionghoa Indonesia dengan mengabaikan keberadaan etnis pribumi di Singkawang sehingga menimbulkan protes oleh kelompok Front Pembela Islam, Front Pembela Melayu dan aliansi LSM. Penguatan dominasi politik ECI merupakan upaya revitalisasi negara Lan Fang yang tentu saja akan ditolak oleh suku-suku bukan ECI, namun di lain pihak, suku Dayak mendukung keberadaan patung naga tersebut.. Dalam budaya Kalimantan karakter naga biasanya disandingkan dengan karakter enggang gading, yang melambangkan keharmonisan dwitunggal semesta yaitu dunia atas dan dunia bawah. Seorang tokoh suku imigran telah membuat tulisan yang menyinggung etnis Melayu.
Suku bangsa di Indonesia
Berbagai kawasan di Indonesia memiliki suku asli atau suku pribumi yang menghuni tanah leluhurnya sejak dahulu kala. Akan tetapi karena arus perpindahan penduduk yang didorong budaya merantau, atau program transmigrasi yang digalakkan pemerintah, banyak tempat di Indonesia dihuni oleh suku bangsa pendatang yang tinggal di luar kawasan tradisional sukunya.Sejumlah kecil orang India, Arab, dan Tionghoa telah datang dan menghuni beberapa tempat di Nusantara sejak dahulu kala pada zaman kerajaan kuno. Akan tetapi gelombang imigrasi semakin pesat pada masa kolonial. Terbentuklah kelompok suku bangsa pendatang yang terutama tinggal di perkotaan dan terbentuk pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu digolongkan dalam kelompok Timur Asing; seperti keturunan Tionghoa, Arab, dan India; serta golongan Orang Indo atau Eurasia yaitu percampuran Indonesia dan Eropa. Warga keturunan Indo kolonial semakin berkurang di Indonesia akibat Perang Dunia II dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Kebanyakan beremigrasi atau repatriasi ke luar negeri seperti ke Belanda atau negara lain.
Siauw Giok Tjhan
Menurut Siauw Giok Tjhan, kecintaaan seseorang terhadap Indonesia, tidak bisa diukur dari nama, bahasa dan kebudayaan yang dipertahankannya, melainkan dari tindak tanduk dan kesungguhannya dalam berbakti untuk Indonesia. Konsep ini kemudian diterima oleh Bung Karno pada tahun 1963, yang secara tegas menyatakan bahwa golongan Tionghoa adalah suku Tionghoa dan orang Tionghoa tidak perlu mengganti namanya, ataupun agamanya, atau menjalankan kawin campuran dengan suku non-Tionghoa untuk berbakti kepada Indonesia.
Orde Baru
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Tionghoa Bukittinggi
Awal kedatangan masyarakat Tionghoa di Bukittinggi belum diketahui tahun pastinya, tetapi pada masa pemerintahan kolonial Belanda sudah ditetapkan perkampungan untuk etnis Tionghoa, tepatnya di Kelurahan Benteng, Pasar Atas. Penetapan tempat tinggal masyarakat Tionghoa di Bukittinggi oleh pemerintah kolonial diatur dalam peraturan "wijkenstelsel" yang dikeluarkan oleh Belanda pada 1856. Sejak saat itu, masyarakat Tionghoa mulai menetap di Bukittinggi. Masyarakat Tionghoa diberi hak untuk membangun toko dan rumah mereka sehingga perkampungan Tionghoa menjadi lokasi berdagang dan juga tempat tinggal mereka. Sebagian besar dari masyarakat Tionghoa Bukittinggi berprofesi sebagai pedagang, disamping bergerak di bidang jasa dan pegawai negeri.
Gereja Kristen Indonesia Bungur
Mula-mula, di Indonesia terjadi misi Kristenisasi yang dikerjakan oleh perkabaran Injil dari "Zending" Belanda, orang Tionghoa Perantauan dan orang Tionghoa Peranakan. Hubungan antara perkabaran injil dengan keberadaan orang Tionghoa itu bukan lagi menjadi hal yang asing bagi Indonesia. Pada waktu itu, telah berdiri beberapa jemaat Kristen Tionghoa di beberapa kota, seperti Indramayu, Cirebon, Bandung dan Jakarta.Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda juga mengakui keberadaan mereka dengan pemberian nama “"Evangelische Chineesche Gemeente"” yang pada tahun 1938 dikenal dengan nama Tionghoa sebagai “"Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Khu Hwee West Java"” atau THKTKH-KH West Java.
Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia
Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia, yang biasa disingkat menjadi Baperki adalah sebuah organisasi massa yang didirikan pada suatu pertemuan di Gedung Sin Ming Hui di Jakarta pada 13 Maret 1954. Pertemuan ini dihadiri oleh 44 orang peserta, kebanyakan dari mereka merupakan wakil dari berbagai organisasi Tionghoa, seperti PERWITT (Persatuan Warga Indonesia Turunan Tionghoa) yang terbentuk di Kediri, PERWANIT (Persatuan Warga Indonesia Tionghoa) yang berdiri di Surabaya dan PERTIP (Perserikatan Tionghoa Peranakan) yang berdiri di Makassar. Semua peserta adalah peranakan Tionghoa yang umumnya berpendidikan Belanda. Sebagian besar dari mereka berasal dari Jawa, tetapi ada pula sebagian yang berasal dari luar Jawa, seperti Padang, Palembang, dan Banjarmasin.
Tionghoa
Tahun 1959 orang Tionghoa-Indonesia dihadapkan pada pilihan antara menjadi warga negara Tiongkok atau warga negara Indonesia karena Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda. Konflik ini kemudian meluas dengan puncaknya peristiwa rasialisme pada 10 Mei 1963 di Bandung dan merambat ke beberapa kota lainnya seperti di Garut 17 Mei 1963 dan kembali terjadi di kota Bandung 5 Agustus 1973. (Lihat pula Kronologi SBKRI)
Nama Indonesia
Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, untuk mengasimilasi etnis/suku Tionghoa-Indonesia ke dalam tatanan masyarakat setempat, maka dikeluarkanlah peraturan untuk mengganti nama Tionghoa mereka menjadi nama Indonesia. Hal ini menciptakan kesulitan dan kebingungan di kemudian hari dan sama sekali tidak membantu proses asimilasi karena nama yang digunakan biasanya bercorak Eropa dan nama marga Tionghoa yang diindonesiakan tetap menunjukkan jati diri kesukuan mereka. Secara umum ada dua reaksi terhadap peraturan baru tersebut: kelompok yang mengubah nama mereka (untuk alasan yang berbeda-beda), contohnya Liem Sioe Liong yang mengganti namanya menjadi Sudono Salim dan kelompok yang mempertahankan nama mereka, hanya tidak menggunakan karakter Tionghoa, namun huruf Latin (yang khas Indonesia, karena dipengaruhi cara pengejaan setempat), contohnya Liem Swie King dan Kwik Kian Gie. Sementara kelompok yang kedua hanya memiliki satu nama saja dan nama keluarganya terletak di depan, kelompok yang pertama mempertahankan kedua-dua nama mereka dan mempergunakannya silih berganti sesuai dengan keadaan. Nama keluarga kelompok yang pertama juga diletakkan di belakang, dan tidak ada konsensus resmi (dikarenakan minimnya komunikasi dan persebarannya di seluruh Indonesia) tentang transliterasi dari marga Tionghoa resmi (Liem, Tio, Kwik, dll) menjadi ejaan Indonesia (Liem menjadi Salim, Halim, Limawan, dll).
Tionghoa Benteng
Tangerang merupakan daerah terakhir yang dikuasai Belanda di pulau Jawa, daerah ini baru seluruhnya diserahkan kepada Republik pada awal tahun 1950. Orang-orang Tionghoa Benteng merasa sangat ketakuan saat Belanda meninggalkan Tangerang pada tahun 1950 dan menyerahkan kota itu kepada Republik. Kemudian terjadilah penyerangan dan perampasan terhadap orang-orang Tionghoa Benteng, banyak di antara mereka yang dulunya kaya sekarang menjadi miskin karena harta leluhur mereka dirampas. Bagi mereka, hidup lebih sejahtera selama pada zaman kolonial belanda daripada setelah Tangerang masuk ke-dalam Republik Indonesia.
Setelah penyerahan tahun 1950 tersebut, terjadi eksodus besar-besaran Tionghoa Benteng ke Belanda serta California dan Lousiana (Amerika Serikat)
Diskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia
Selama Orde Lama dan Orde Baru, Tionghoa-Indonesia pada umumnya memenuhi pembatasan hukum sebaik yang mereka bisa. Namun, kerusuhan Mei 1998 menyebabkan perubahan dalam sikap, termasuk kegiatan politik yang lebih besar dan ketegasan. Selain itu, diskriminasi menyebabkan krisis identitas etnis, dengan Tionghoa-Indonesia yang memiliki ikatan yang kuat Cina merasa tidak diterima oleh rakyat Indonesia, dan mereka dengan ikatan yang kuat Indonesia menginginkan persamaan hak.Catatan kaki
Bibliografi
Tionghoa-Indonesia
Kerusuhan-kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa antara lain pembunuhan massal di Jawa 1946–1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta, Kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Solo ,dll. serta berbagai kerusuhan rasial lainnya.