Apa kepanjangan dari PRRI ?
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari "Dewan Perjuangan" yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Partai Komunis Indonesia
Setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada tahun 1948, hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Banyak unit bersenjata dari Partai Republik kembali dari zona konflik. Hal ini memberikan beberapa keyakinan sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Unit gerilya dan milisi di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri. Di Madiun kelompok militer PKI menolak untuk pergi bersama dengan perlucutan senjata para anggota yang dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan itu memicu pemberontakan kekerasan. Hal Ini memberikan alasan untuk menekan PKI. Hal ini diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi 'Republik Soviet Indonesia' pada tanggal 18 September dengan menyebut Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Pada saat yang sama PKI mengecam pemberontakan dan meminta tenang. Pada 30 September Madiun diambil alih oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan 36 000 dipenjara. Di antara beberapa pemimpin yang dieksekusi termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober saat tertangkap di Desa Niten Kecamatan Sumorejo, Ponorogo. Diduga ketika Musso mencoba melarikan diri dari penjara. Aidit dan Lukman pergi ke pengasingan di Republik Rakyat Tiongkok. Namun, PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Rekonstruksi partai dimulai pada tahun 1949.
Harian Rakyat
Pada tanggal 3 Februari 1961 oleh Penguasa Perang Jakarta Raya, "Harian Rakyat" ditutup kembali. Alasan yang diajukan untuk pembredelan adalah pemuatan sambutan ketua CC PKI D.N Aidit pada hari jadi ke-10 koran "Harian Rakyat". Dalam pidatonya, Aidit mengajukan tuntutan struktur kabinet dan menyinggung masalah demokrasi serta kebebasan politik. Menurut Penguasa Perang, komentar yang muncul itu dapat mengganggu kestabilan politik di Indonesia saat itu.
Kota Padang
Pada awal tahun 1950-an, sewaktu Dr. Rasidin menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di Kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi. Kemudian pada tahun 1956 B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari Kota Bukittinggi, terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya. Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.
Legiun Veteran Republik Indonesia
Tanggal 22 Desember 1956 - 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta, dihadiri oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia, mewakili lebih dari sejuta Veteran yang aktif bertempur di seluruh wilayah Indonesia memperjuangkan Kemerdekaan RI antara tahun 1945-1949. Semua organisasi bekas pejuang bersenjata di seluruh Indonesia yang ikut kongres, sepakat melebur dari dalam satu organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
Tanggal 2 April 1957 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957 Tentang "Legiun Veteran" yang menetapkan : Terhitung mulai 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indoesia dan mengakui sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungan dengan instanasi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi Veteran Internasional. Selain itu dianugerahkan pula Panji-panji Kehormatan Veteran RI "Karya Dharma", dan ditetapkan Kode Kohormatan Veteran RI "Panca Marga".
Dibentuk Badan Pekerja Pusat (BPP) LVRI periode 1957 - 1959 dipimpin Letkol R. Pirngadi.
Pada bulan Mei 1959 dibentuk Dewan Pleno LVRI, BPP LVRI dipimpin oleh Kol. Sambas Atmadinata.
LVRI menjadi anggota the World Veterans Federation. Tahun 1965 BPP LVRI dipimpin Letjen.TNI Kartakusuma.
Undang-undang Veteran No. 15 tahun 1965 dicabut dan ditetapkan Undang-undang No. 7 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1967. AD/ART LVRI diusulkan Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Psl. 18 (2) UU 7/67).
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Kabinet PRRI terdiri dari:
Sejarah Pertahanan Indonesia
Gerakan teror Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Jawa Barat, dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang menolak pembubaran Negara Pasundan, walaupun menggunakan APRA sebagai mitos untuk memengaruhi opini masyarakat Jawa Barat, namun karena tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat, maka gebrakan operasi militernya hanya berlangsung beberapa hari dan pada akhirnya dengan mudah dapat ditumpas oleh aparat keamanan Negara Indonesia.
Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana segerombolan orang bersenjata di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan pasukan khusus (Korps Speciaale Troepen), masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.
Latar belakang
Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia" (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan tentara KNIL dan yang desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Suara asli dari Ir. Soekarno saat membacakan teks naskah "Proklamasi" yang sering kita dengar saat ini adalah bukan suara yang direkam pada tanggal pada tanggal 17 Agustus 1945 tetapi adalah suara asli Soekarno yang direkam pada tahun 1951 di studio "Radio Republik Indonesia" ("RRI"), yang sekarang bertempat di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 – Jakarta Pusat. Dokumentasi berupa suara asli hasil rekaman atas pembacaan teks naskah "Proklamasi" oleh Bung Karno ini dapat terwujudkan adalah berkat prakarsa dari salah satu pendiri "RRI", "Jusuf Ronodipuro".
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Dimulai pada tahun 1984 pemerintah Orde Baru menggunakan "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" sebagai kendaraan propaganda, menayangkan film ini setiap tanggal 30 September. Film ini disiarkan oleh jaringan TVRI milik negara, dan kemudian juga stasiun televisi swasta setelah mereka didirikan. Film ini juga ditayangkan di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintah; para siswa akan dibawa ke lapangan terbuka untuk melihat film ini dalam kelompok. Karena penggunaan ini, Sen dan Hill berpendapat bahwa "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" adalah film Indonesia yang paling-disiarkan dan paling banyak ditonton sepanjang masa. Sebuah survei tahun 2000 yang dilakukan oleh majalah "TEMPO" Indonesia menemukan bahwa 97 persen dari 1.101 siswa yang disurvei telah menyaksikan film ini; bahkan 87 persen dari mereka telah menyaksikan lebih dari sekali.
Sejarah perminyakan di Indonesia
Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pejuang-pejuang Indonesia mulai melakukan pengambilalihan sumber-sumber minyak peninggalan Belanda. Dimulai pada penyerahan lapangan minyak eks konsesi BPM di Pangkalan Brandan (Sumatra Utara) dari pihak Jepang kepada pihak Indonesia pada September 1945. Pemerintah RI kemudian membentuk "Perusahaan Tambang Minyak Nasional Rakyat Indonesia" (PTMNRI) untuk mengelola. Kemudian ladang-ladang minyak ex Stanvac di Talang Akar dan Stanvac juga diambil alih oleh pemerintah RI pada tahun 1946, yang segera membentuk "Perusahaan Minyak Republik Indonesia" (PERMIRI). Karyawan minyak di Cepu mengambil alih kilang dan sumur-sumur di Kawengan dari tangan Jepang, kemudian mendirikan "Perusahaan Tambang Minyak Negara" (PTMN) pada tahun yg sama. Kilang Wonokromo dan ladang minyak di sekitar Surabaya gagal direbut karena keburu kedatangan pasukan Sekutu, yg diboncengi NICA ("Nederlands Indies Civil Administration"), pada September 1945.
Partai Rakyat Kamboja
Sekretaris Jenderal partai ini sejak tahun 1979 sampai 5 Desember 1981 adalah Pen Sovan PRRK pada awalnya adalah partai Marxisme-Leninisme, meskipun pada masa kepemimpinan Heng Samrin, pertengahan tahun 1980-an, partai ini memiliki pandangan yang lebih reformis. Pada tahun 1990-an, PRRK secara resmi meninggalkan ideologi Marxisme-Leninisme, saat partai tersebut diganti namanya menjadi "Partai Rakyat Kamboja". Namun, sebagian besar anggota dari masa PRRK tetap dalam partai, dan beberapa aspek pandangan yang diwarisi dari zaman Komunis masih dipertahankan. Partai ini dikepalai oleh Komite Eksekutif Pusat, yang memiliki 34 anggota, dan masih disebut sebagai Politburo.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) adalah cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga tertinggi negara Republik Indonesia. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Soekarno.
Lembaran negara
Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI (saat periode kolonial disebut "Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie" atau periode transisi disebut "Het Staatsblad van Indonesie" dengan penyebutan singkat "Staatsblad") merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, "Ordonantie" dan "Reglement" Pada periode kemerdekaan pernah dikenal sebagai "Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat" , akan tetapi, setelah Dekret Presiden, kembali disebut "Lembaran Negara Republik Indonesia" yang merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumuman, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam "Lembaran Negara Republik Indonesia" mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan "Republik Indonesia".
Syafruddin Prawiranegara
PRRI segera ditumpas oleh pemerintahan pusat hingga pada bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden RI No.449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, termasuk PRRI.
Negara Islam Indonesia
Pada bulan Oktober 1950 DI/ TII juga tercatat melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI (TNI-POLRI). Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan damai kepada Ibnu Hadjar dengan diberi kesempatan untuk menyerah, dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Ibnu Hadjar sempat berpura-pura menyerah, akan tetapi setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi sehingga pemerintah akhirnya terpaksa menugaskan pasukan ABRI (TNI-POLRI) untuk menangkap Ibnu Hadjar. Pada akhir tahun 1959 Ibnu Hadjar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati.
Partai Rakyat Nasional (Indonesia)
PRN memiliki 10 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, lima dari Republik Indonesia Serikat dan lima dari BFO. Abdullah Aidit, salah satu anggota parlemen PRN, adalah ayah dari pemimpin Partai Komunis, DN Aidit. Pada bulan Oktober 1950, mosi percaya diadakan di DPR terhadap kabinet Natsir. PRN mendukung kabinet Natsir dalam mosi tidak percaya, kelompok parlemen tunggal tidak terwakili dalam pemerintah untuk melakukannya. Kemudian pada bulan yang sama, partai mengadopsi nama PRN.
Palang Merah Remaja
Palang Merah Remaja (disingkat PMR) adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI, yang selanjutnya disebut PMR.Terdapat di PMI kota atau kabupaten di seluruh Indonesia, dengan anggota lebih dari 5 juta orang, anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dibidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI.
Ahmad Husein
Setelah rapat di Sungai Dareh, Sumatera Tengah pada tanggal 9 Januari 1958, akhirnya Ahmad Husein membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 dengan mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri berikut kabinetnya. Sementara itu di Sulawesi Utara, Letnan Kolonel D.J. Somba mengikutinya dengan membentuk Gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta).
Radio Republik Indonesia
Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang terdiri dari unsur publik, pemerintah dan RRI. Dewan Pengawas yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih Dewan Direksi yang berjumlah 5 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran. Status sebagai Lembaga Penyiaran Publik juga ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32/2002.
Dahlan Djambek
Dahlan Djambek terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), suatu pemerintahan tandingan yang diproklamirkan oleh beberapa tokoh di Sumatera Barat pada tahun 1958, karena ketidak-puasan pada pemerintahan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno kala itu. Selain Dahlan, tokoh-tokoh PRRI yang terkenal antara lain adalah Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, Maludin Simbolon, dan lain-lain. Dalam Kabinet PRRI, Dahlan pernah menjabat Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pos dan Telekomunikasi. Ketika itu, ia berpangkat Kolonel dan memimpin Divisi Banteng.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2014–2019
Majelis Permusyawaratan Rakyat 2014–2019 atau lebih singkatnya disebut dengan MPR-RI 2014–2019 adalah masa bakti para anggota legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang sekarang, berisikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2014-2019.
Universitas Andalas
Beberapa bulan setelah meresmikan Unand, Bung Hatta yang tidak sepaham lagi dengan Presiden Soekarno meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Sehingga berakhirlah Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Beberapa tokoh militer dan politik pun kemudian bersepakat untuk "menegur" pusat dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan menjadikan Sumatera Tengah, khususnya Sumatera Barat sebagai basisnya.
Komunisme di Sumatera
Selama pemberontakan PRRI, pemberontak menangkap aktivis kiri dan menempatkan mereka di kamp-kamp penahanan di Sumatera Barat. Kader PKI ditahan di Situjuh dan Suliki, sementara pengikut nasional komunis Partai Murba dan kelompok lainnya ditahan di kamp Muara Labuh.
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III
Sejarah Pangkalan TNI Angkatan laut (Lantamal) III tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sejarah berdirinya TNI AL itu sendiri, Karena Pangkalan merupakan salah satu dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yaitu yang terdiri dari Pangkalan, Kapal, Marinir dan Pesawat Udara (Pesud). Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan sebagai Negara merdeka dan berdaulat, esok paginya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menggelar sidang menetapkan UUD 1945, Presiden dan Wapres serta membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI memutuskan pembentukan Badan keamanan Rakyat (BKR). Tujuan diadakan BKR adalah untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho yang dibubarkan pemerintah Jepang dan sekaligus dimaksudkan guna menampung semangat keprajuritan putra-putra Indonesia. Kemudian secara serempak baik di pusat maupun di daerah-daerah para pemuda membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang awalnya bukan organisasi tentara, dengan tujuan untuk menghindari bentrokan dengan pihak rezim penjajahan Jepang. Para pemuda yang berjiwa bahari seperti SPT (Sekolah Pelayaran Tinggi) dan SPI (Serikat Pelayaran Indonesia) dan Pelaut-pelaut Jawa Unko Kaisya kemudian mengkoordinir seluruh pemuda pelaut-pelaut Indonesia lainnya dan membentuk BKR Laut pada tanggal 10 September 1945 yang nantinya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan selanjutnya menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).
Setelah diresmikannya BKR Laut Pusat oleh Komite Nasional Indonesia (KNIP) tanggal 10 September 1945 dan kemudian disusunlah Staf Umum BKR Laut Pusat yang bersifat sederhana hanya beberapa orang yang menjadi Pimpinan yaitu Ketua Umum : M. Pardi dengan anggota Adam, R.E. Martadinata, Ahmad Hadi, Surjadi, Oentoro Koesmardjo dan Darjaatmaja. Seiring perkembangan waktu dengan adanya Maklumat No.2/X tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara keamanan Rakyat (TKR) maka secara resmi BKR Laut berubah menjadi TKR Laut. Situasi Jakarta yang cukup rawan sehingga pemerintah mengeluarkan putusan untuk memindahkan TKR laut ke luar kota sesuai dengan kehendak pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota Diplomasi dan tidak menginginkan Jakarta menjadi daerah pertempuran seperti yang dialami Kota Surabaya. Kedudukan selanjutnya Markas Teringgi TKR Berkedudukan Di Yogyakarta setelah perubahan nama mengadakan penyempurnaan organisasi antara lain: Markas tertinggi TKR di Yogjakarta dipimpin Laksamana III M. Pardi, Divisi I TKR Laut Jawa barat berkedudukan di Cirebon dipimpin Laksamana III M. Adam dan Divisi TKR II Jawa Tengah berkedudukan di Purworejo pimpinan Laksamana M. Nasir, khusus untuk perkembangan BKR dan TKR Laut di Jawa Timur menurut instruksi-instruksi dari TKR Laut Jogjakarta, tetapi sehubungan kondisi saat itu yang tidak kondusif akhirnya mempunyai perkembangan sendiri yang membawa pada suatu dualisme.
Untuk menyatukan semua pihak dan aliran yang terdapat dalam lingkungan TKR Laut dibentuk suatu Komisi Penyelenggaraan Susunan Baru Markas Tertinggi TKR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pimpinan Yogyakarta, Lawang dan Kementerian Pertahanan. Susunan komisi ketua R.S. Ahmad Sumadi dengan anggota Adam, M. natsir, Katamudi, Moch. Affandi yang disyahkan oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin dengan disaksikan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Jaksa agung Mr. Kasman Singodimedjo, Kepala Staf TKR Darat Urip Sumoharjo. Kemudian Komisi ini menyelenggarakan sidang pertama kali tanggal 25 dan 26 Januari 1946 dan mengambil beberapa keputusan antara lain;
1) Mengangkat Atmadji sebagai Pemimpin Umum TKR laut dan ditempatkan pada kementerian Pertahanan,
2) Untuk Koordinasi sepenuhnya antara beberapa pihak dan aliran dalam TKR laut diputuskan untuk mengangkat M. Nazir sebagai Kepala Staf Umum dengan dibantu M. Pardi dan Gunadi dengan ketentuan ketiganya tidak boleh diadakan perbedaan pangkat. Ketiga pimpinan tersebut diwajibkan untuk menyusun staf TKR laut dengan sebaik-baiknya.
Pada tanggal ini juga nama TKR Laut dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Laut dan pada bulan Februari 1946 TRI Laut dirubah menjadi ALRI. Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi struktur organisasi yang telah ada, hanya sejak digunakan nama ALRI para resimen/batalion TRI Laut terutama di kota-kota pelabuhan lebih mempopulerkan nama Pangkalan ALRI.
Hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949 menimbulkan konsekuensi ALRI menjadi ALRIS sesuai dengan Kepres No. 9 tanggal 28 Desember 1949 dan Kepres RIS No. 42 Tanggal 25 Januari 1950 serta Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. 34/MP/50 ditetapkan struktur organisasi ALRIS pada 4 Februari 1950. Kemudian tanggal 17 Agustus 1950 RIS dihabus sehingga ALRIS beubah lagi menjadi ALRI.
ALRI yang menganut struktur organisasi “Line and Staff”, setelah tersusun Staf Angkatan laut, kemudian berikutnya membentuk Kotama dan Pendirat. Kebijakan pembentukan Kotama untuk membentuk organisasi Pangkalan Besar Angkatan laut. Sesuai Surat keputusan Menteri pertahanan RIS No. 34/MP/50 tanggal 4 Februari 1950 disebutkan adanya Komando utama yang berkedudukan langsung dibawah KASAL yaitu Komando Daerah Maritim Surabaya (KDMS), Komando Daerah Maritim Belawan (KDMB) dan Kedinasan Kota Angkatan Laut Djakarta (KKALD). Tugas dari KKALD mempersiapkan segala sesuatu guna pemindahan Markas Besar Angkatan Laut dari Yogyakarta ke Jakarta serta menampung anak buah yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Sumatra. KKALD disempurnakan menjadi organisasi Komando Maritim Kota (Komarko) dengan Komandan Mayor Laut Adm Saleh Bratawijaya.
Seiring perkembangan organisasi kemudian berdasarkan SK Menteri Pertahanan No. 641/MP/6/50 Tanggal 27 Oktober 1950 dibentuklah Organisasi Komandemen Daerah Maritim Djakarta (KDMD) dengan Komandan Mayor Laut Adm Saleh Bratawijaya dengan Markas di Jl. DR. Sutomo 10. KDMD mempunyai wilayah tanggung jawab meliputi daerah Pelabuhan Tanjung Priok, Selat Sunda, Daerah Kota, Tanjung Priok, Jakarta Raya dan Kebayoran baru.
Tugas KDMD adalah :
KDMD berkedudukan langsung dibawah KASAL, dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komandan KDMD wajib mengadakan hubungan langsung dengan institusi militer maupun sipil yang ada di wilayahnya.
Sesuai Surat Keputusan KSAL tanggal 11-6-1953 No. G.11/4/10, Organisasi KDMD terdiri dari :
Organisasi KDMD berjalan sampai tahun 1960. Selanjutnya terbit Surat keputusan KSAL No. A.4/6/6 tanggal 18 Oktober 1960 KDMD berubah menjadi Komando Daerah Maritim III (Kodamar III). Bersama-sama Kodamar lainya yaitu Komando Daerah Maritim Belawan (KDMB) menjadi Kodamar I, Komando Daerah Maritim Riau (KDMR) menjadi Kodamar II, Komando Daerah Maritim Djakarta (KDMD) menjadi Kodamar III, Komando Daerah Maritim Surabaya (KDMS) menjadi Kodamar IV, Komando Daerah Maritim Makasar (KDMM) menjadi Kodamar V, Komando Daerah Maritim Ambon(KDMA) menjadi Kodamar VI. Kodamar yang semula 6 diperluas menjadi 10 Kodamar yaitu menjadi Kodamar I Belawan, Kodamar II Tanjung Pinang, Kodamar III Jakarta, Kodamar IV Semarang, Kodamar V Surabaya, Kodamar VI Banjarmasin, Kodamar VII Makasar, Kodamar VIII Manado, Kodamar IX Ambon dan Kodamar X Irian Barat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menhankam/Pangab No. Keb B/429/69 terhitung Januari 1970 nama Kodamar diubah menjadi Komando Daerah Angkatan laut (Kodaeral). Pada perkembangan selanjutnya Kodamar IV Semarang dilikuidasi serta nama Kodaeral diganti Daerah Angkatan Laut (Daerah), sesuai keputusan KSAL No. 5401.23 tanggal 30 Maret 1970 didirikan Daeral VIII Nusa Tenggara (Lombok). Sehingga Daeral tetap 10 dengan perincian yaitu; Daeral I meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat berkedudukan di Belawan, Daeral II meliputi Riau dan Sumatera Selatan berkedudukan di Tanjung Pinang, Daeral III meliputi Jawa Barat dan DKI berkedudukan di Jakarta, Daeral IV meliputi Jawa tengah dan Jawa Timur berkedudukan di Surabaya, Daeral V meliputi Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin, Daeral VI meliputi Sulawesi Utara dan Tenggara berkedudukan di Manado, Daeral VII meliputi Sulawesi Selatan dan Tengah berkedudukan di Ujung Pandang, Daeral VII meliputi Nusa Tenggara berkedudukan di Mataram, Daeral IX meliputi Maluku berkedudukan di Ambon dan Daeral X meliputi Irian Jaya berkedudukan di Biak/Jayapura.
Kemudian tahun 1984 sebutan Daeral diganti menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan laut (Lantamal) dan dari 10 Daeral menjadi 5 Lantamal yaitu lantamal I Belawan, Lantamal II Jakarta, lantamal III Surabaya, Lantamal IV Ujung Pandang dan Lantamal V Irian. Kemudian berangsur-angsur Lantamal sesuai kebutuhan organisasi bertambah menjadi 11 yaitu Bitung/Mando, Tanjung pinang, Ambon, Padang, Kupang dan Merauke. Pada tahun2006 tepatnya tanggal 13 juli 2006 terbit keputusan Kasal No. Kep/10/VII/2006 tentang perubahan penomoran Lantamal yang akhirnya mengubah Lantamal II Jakarta menjadi Lantamal III.
Partai Sosialis Indonesia
Sebelum deklarasi PRRI, Sjahrir bersama sejumlah petinggi pengurus pusat PSI di Jakarta berusaha mengingatkan Soemitro. Beberapa kader PSI diutus menemui Soemitro untuk membujuk kembali ke Jakarta dan untuk berusaha mencegah terjadinya pemberontakan, tetapi sia-sia. Pada 21 Juli 1960, pimpinan Partai Sosialis Indonesia dipanggil menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta. Sjahrir datang, didampingi pengurus pusat partai; Djohan Sjahroezah, Soebadio Sastrosatomo, T.A. Murad dan Djoeir Moehamad. Mereka diminta menjelaskan posisi Partai Sosialis Indonesia terkait dengan pemberontakan PRRI/Permesta. Sepekan kemudian, Sjahrir mengirim surat jawaban ke Istana. ""Sekalipun kami paham dan membenarkan perjuangan daerah, pembentukan pemerintahan pusat yang baru di samping pemerintahan yang ada kami anggap sebagai malapetaka"," tulis Sjahrir.
Pemberontakan PKI 1948
Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet (sekarang Rusia) ini menjelaskan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan gagasan yang disebutnya “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional".
Daryatmo
Sebagai Kepala Staf Operasi 17 Agustus, Daryatmo memimpin penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatra sebagai bawahan Jenderal Ahmad Yani. Tahun 1978, Daryatmo menjadi Ketua DPR/MPR menggantikan Adam Malik, yang menjadi Wakil Presiden. Ia merupakan orang pertama dari ABRI yang menjabat Ketua DPR/MPR. Bersama Prof Sarbini Sumawinata, Daryatmo juga pernah memimpin seminar AD di Bandung, yang melahirkan Doktrin AD Tri Ubaya Sakti.
YPRI
Yayasan Pendidikan Rakyat Indonesia - YPRI (Indonesian Popular Education Institute) didirikan pada tanggal 21 Januari 1999, dalam rangka mendukung gerakan Hak-hak Asasi Petani yang melibatkan para aktivis LSM dan akademisi serta para penggerak petani nasional melalui serangkaian kegiatan penelitian, assessment, dan dialog-dialog intensif tentang persoalan-persoalan petani dan kebijakan di bidang pertanian.
Pasukan Pemukul Reaksi Cepat
Tugas operasional PPRC untuk menegakkan simbol-simbol negara kesatuan Republik Indonesia. PPRC adalah pasukan pemukul TNI untuk menghadapi kondisi kondisi darurat di wilayah NKRI. PPRC merupakan pasukan gabungan antara TNI Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), dan Angkatan Udara (TNI-AU), yang dibentuk sejak tahun 1985. Karena sifatnya yang siap digerakkan supercepat itu pula, batalion PPRC mestilah dari unsur lintas udara ("linud") alias pasukan payung. Namun, unsur lain seperti Marinir juga mempunyai kesiapan untuk sewaktu waktu digerakkan sebagai pasukan PPRC. Secara periodik status siaga sebagai PPRC digilir antara Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Oleh Panglima Divisi kemudian ditunjuk batalyon mana yang mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Status ini berlaku selama 2 tahun. Selama itu, batalyon yang ditunjuk terus menyiapkan diri dengan berbagai latihan, termasuk terjun massif.
Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan
Pada 30 September 1945, pemuda-pemudi yang mencintai Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 membentuk organisasi-organisasi massa. Seperti di Aceh berdiri Ikatan Pemuda Indonesia (IPI), di Medan Barisan Pemuda Indonesia (BPI), di Sumatera Barat, Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan di Riau Pemuda Indonesia (PI). Organisasi-organisasi massa yang banyak berdiri itulah di antaranya menjelma menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Legiun Veteran Republik Indonesia
Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI adalah organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1967, negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul pada masa yang akan datang, dan juga mereka yang ikut dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 untuk mempertahankan Republik Indonesia, ikut aktif dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963, dan yang ikut melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.
Tugu Pahlawan Tak Dikenal
Pada sebuah prasasti di sekitar tugu yang ada saat ini tertera: tugu ini dibangun untuk mengenang perlawanan para pahlawan yang namanya tak bisa dikenali, yang menjadi korban dalam pergolakan yang terjadi pada Juni 1908 dalam menentang diberlakukannya sistem pajak oleh Belanda. Namun, monumen ini sebetulnya dibangun sewaktu pemerintah Soekarno untuk memperingati kemenangan tentara pusat dalam menundukkan PRRI di Minangkabau. PRRI merupakan sebuah gerakan yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas. Namun, gerakan ini justru dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh Soekarno sehingga diganjar dengan serangkaian operasi militer (pengerahan pasukan militer sewaktu PRRI ini merupakan yang terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia). Dengan demikian, menurut sejarawan Suryadi Sunuri, monumen ini tak lain adalah "lambang penaklukan tentara pusat terhadap orang Minang". Keberadaan monumen ini terus dipertahankan sampai sekarang karena militer Indonesia memegang peran kuat di Sumatera Barat setelah PRRI berakhir, "dan tentu saja selama Orde Baru, tidak ada yang berani mencongkel-congkel monumen ini, tempat dilekatkannya lambang supremasi (tentara) pusat di Minangkabau".
Pemerintah Revolusioner Provisional Republik Vietnam Selatan
Pemerintah Revolusioner Provisional Republik Vietnam Selatan (Vietnam: "Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam"), atau PRP, dibentuk pada 8 Juni 1969, sebagai pemerintahan bawah tanah yang menentang pemerintahan Vietban Selatan dari Presiden Nguyễn Văn Thiệu. Delegasi-delegasi Front Pembebasan Nasional (Viet Cong), serta beberapa kelompok kecil, ikut dalam pembentukannya.
Lembaga Pengelola dana Pendidikan
Beasiswa Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disingkat BPRI, adalah program beasiswa magister & doktoral yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP dengan menggunakan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh LPDP bekerjasama dengan pihak Kepresidenan RI untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia dan penerimanya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Program BPRI bertujuan untuk menyiapkan generasi emas Indonesiamelalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik sebagai pemimpin dan profesional di berbagai bidang dalam rangka menyiapkan Indonesia menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045. Program BPRI dibuka hanya satu kali setahun. Sasaran, persyaratan, dan waktu pendaftaran tertera di situs LPDP.
Persatuan Wartawan Republik Indonesia
Persatuan Wartawan Republik Indonesia selanjutnya dikenal dengan nama PWRI; adalah organisasi profesi bagi para wartawan di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2013. PWRI didirikan oleh Suriyanto sebagai ketua umum dan Basynursyah sebagai sekretaris Jenderal.
Partai Rakyat Brunei
Partai Rakyat Brunei ("PRB") adalah partai politik yang dilarang di Brunei. PRB partai berhaluan kiri didirikan pada tahun 1956 dan bertujuan untuk membawa Brunei ke dalam kemerdekaan penuh dari Inggris Raya. Partai berusaha untuk mendemokrasikan pemerintah dengan menggeser kepemimpinan nasional dari istana kepada rakyat.
Badan Keamanan Rakyat
Badan Keamanan Rakyat (atau biasa disingkat BKR) adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945.
Margonda
Saat Jepang takluk dengan bom atom Amerika di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945, Margonda ikut aktif dengan gerakan kepemudaan yang membentuk laskar-laskar. Margonda bersama tokoh-tokoh pemuda lokal di wilayah Bogor dan depok mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) yang bermarkas di Jalan Merdeka, Bogor, umur Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) di bawah pimpinan Margonda relatif singkat. Mereka pecah dan anggotanya bergabung dengan BKR, Pesindo, KRISS dan kelompok kecil sejenis lainnya.
Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin
Pada masa penumpasan PRRI 1958 Pangkalan ini dipakai sebagai Pangkalan Operasi untuk basis penumpasan PRRI. Dari sini dilakukan serangan udara untuk merebut Medan dan Sumatera Barat/Padang. Pada masa Dwikora tahun 1964 Pangkalan ini kembali berfungsi sebagai Pangkalan Operasi, di mana beberapa skadron dipersiapkan sebagai persiapan untuk basis angkatan udara. Pada tahun 1958 s.d. 1959, Komandan Pangkalan Udara Pekanbaru dijabat oleh Lettu Pas. Nikijuluw. Oleh karena di Pekanbaru waktu itu dalam masa transisi antara Pemerintah RI dan PRRI, maka ditugaskan Lettu Psk Nikijuluw untuk menetralisir keadaan Pangkalan Udara (PU), sekaligus diperintahkan untuk menjabat Komandan Lanud Pekanbaru. Pada tahun 1959 s.d. 1961, Komandan Pangkalan Udara Pekanbaru dijabat oleh Kapten Psk Soenardi. Kedatangan dia di Lanud Pekanbaru dalam rangka tugas operasi sesuai situasi dan kondisi waktu itu. Pada tahun 1961 s.d. 1966 Pangkalan Udara Pekanbaru dibawah Pimpinan Komandan Lanud Mayor Psk Marzoeki. Pada waktu itu mulai ada peningkatan Lanud Pekanbaru, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, seperti kesejahteraan anggota mulai meningkat, pembangunan kantor Staf Lanud lama (sekarang Mess Paskhasau), pembangunan sarana ibadah dan adanya gagasan untuk membangun asrama. Pada tanggal 14-7-1971, dengan bertambahnya jumlah personel maka mulai dibangun pula asrama-asrama untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti Aula, Gor. Pada tanggal 8-12-1980 mulai ada pembangunan Run Way, perlebaran landasan dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan sebagai persiapan untuk menyambut datangnya Skadron Udara 12 dengan pesawat-pesawat tempur A-4 Skyhawk buatan Amerika Serikat oleh pabrik MC. Donnel Douglast.
Ismail Lengah
Setelah rapat di Sungai Dareh, Sumatera Tengah pada tanggal 9 Januari 1958, akhirnya Ahmad Husein membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 dengan mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri berikut kabinetnya. Sementara itu di Sulawesi Utara, Letnan Kolonel D.J. Somba mengikutinya dengan membentuk Gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta).
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Peristiwa ini belakangan menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain. Menurut catatan Dr. Mochtar Naim dalam bukunya, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau(1984), sebelum terjadinya peristiwa PRRI, jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari seratus ribu orang, namun setelah peristiwa tersebut, jumlahnya meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Bahkan menurut perkiraan Gubernur jakarta pada tahun 1971 sudah terdapat sekitar setengah juta orang Minang di Jakarta.
DAMRI
DAMRI adalah singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (ER, EYD: Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia) yang dibentuk berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai Perusahaan Umum (Perum), nama DAMRI tetap diabadikan sebagai "brand mark" dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk.
Partai Komunis Indonesia
Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Bersama Alimin, Musso yang merupakan salah satu pemimpin PKI di era tersebut sedang tidak berada di Indonesia. Ia sedang melakukan pembicaraan dengan Tan Malaka yang tidak setuju dengan langkah pemberontakan tersebut. Pemberontakan ini akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan, 4.500 dipenjara, sejumlah 1.308 yang umumnya kader-kader partai diasingkan, dan 823 dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua . Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.
Istirahatlah Kata-kata
Film dibuka dengan narasi yang menerangkan tentang awal pembentukan Partai Rakyat Demoratik (PRD) yang melawan peraturan perundangan saat itu di mana ditetapkan bahwa hanya ada 3 partai yang diakui Negara. Pada kerusuhan tanggal 27 Juli 1996, PRD dan beberapa penggagasnya ditangkap serta dijadikan buron dengan tuduhan menciptakan kerusuhan dan ingin menggulingkan pemerintahan. Dari Solo, tempat tinggal Wiji Thukul dan Sipon, latar film bergeser beberapa ratus kilometer menuju Pontianak dan Sungai Kapuas. Bersama seorang dosen bernama Thomas, Thukul menumpang bersembunyi di rumahnya sambil mengakui bahwa ternyata lebih menakutkan melarikan diri dan bersembunyi seperti ini daripada terang-terangan melawan sekumpulan orang dengan senjata.
Partai Masyumi
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia () atau disingkat menjadi Masyumi, adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama Era Demokrasi Liberal di Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Sukarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Pada saat Presiden RI/Mandataris MPRS Soekarno menyampaikan pidato pertangungjawaban di depan Sidang Umum keempat MPRS Tahun 1966, rakyat yang merasa telah dikhianati oleh peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI mengharapkan kejelasan pertangungjawaban Presiden Soekarno mengenai pemberontakan G-30-S/PKI berikut epilognya serta kemunduran ekonomi dan akhlak. Namun pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diberi judul "Nawaksara" ternyata tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Ketidakpuasan MPRS diwujudkan dalam Keputusan MPRS Nomor 5 Tahun 1966 yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato pertanggungjawabannya.
Sulaiman Ar-Rasuli
Pada tahun 1950-an Indonesia pernah mengadakan pilihan raya membentuk sebuah badan atau lembaga yang dinamakan 'Konstituante'. Tujuan Konstituante ialah menyusun Undang-Undang Dasar yang lebih permanen, menggantikan UUD 1945 yang disusun sebagai UUD sementara menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Syeikh Sulaiman ar-Rasuli, salah seorang anggota Konstituante dari PERTI, telah dilantik mengetuai sidang pertama badan itu. Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Partai Rakyat Demokratik
Partai ini sebelumnya bernama Persatuan Rakyat Demokratik, di mana kemudian mengalami perpecahan. Organisasi ini menyatakan diri sebagai partai pada pada bulan April 1996 dengan diprakarsai oleh sejumlah intelektual muda, termasuk ketua pertamanya, Budiman Sudjatmiko. Banyak dari anggotanya adalah intelektual dan aktivis muda, khususnya mahasiswa. Sebelum terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996, di mana PRD dikambing-hitamkan sebagai dalangnya, Partai ini mendapat dukungan utama dari salah satu organisasi onderbouwnya, yakni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).
Buchari Tamam
Ketika terjadinya pertentangan antara daerah Sumatera Tengah dengan pemerintah pusat yang dikenal sebagai peristiwa PRRI antara tahun 1958 sampai 1961, Buchari pun ikut terlibat di pihak PRRI. Seperti tokoh-tokoh PRRI lainnya, ia pun diberi amnesti oleh pemerintah pusat setelah pertentangan tersebut ditanggulangi. Setelah itu ia mendirikan Yayasan Kesejahteraan yang beraktivitas dalam pelatihan kejuruan di berbagai bidang seperti pemeliharaan ulat sutera, peternakan unggas, kegiatan agraria di Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor, dan Jakarta.
Abdul Haris Nasution
Sekarang dalam posisi tak berdaya, Nasution mulai memikirkan cara lain untuk menghentikan momentum PKI. Saat yang tepat datang pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada Mei 1963. Nasution, Partai Nasional Indonesia (PNI) serta anggota TNI yang hadir mengajukan mosi bahwa Soekarno ditunjuk sebagai presiden seumur hidup. Alasan di balik ini adalah bahwa dengan ditunjuknya Soekarno sebagai presiden seumur hidup, maka tidak akan ada pemilu, dan tanpa pemilu, PKI tidak akan bisa mendapatkan berkuasa tidak peduli berapa banyak partai tumbuh. Akhirnya, Soekarno menjadi presiden seumur hidup.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
MPRS bentukan Sukarno mengeluarkan sebuah produk konstitusi semu untuk menetapkan ide-ide Pemimpin Besar Revolusi dan akhirnya menetapkan Sukarno sebagai presiden definitif dengan masa jabatan seumur hidup pada 1963 tanpa didampingi wakil presiden. Lembaga ini juga memberi kekuasaan secara penuh pada Sukarno untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Periode ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kelima bagi Sukarno. Pada periode ini Sukarno menggunakan gelar rangkap “Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi/Mandataris MPRS” lebih banyak dari gelar yang diberikan konstitusi “Presiden”. Perubahan cuaca perpolitikan terjadi secara cepat pada tahun 1966-1968 sebagai akibat badai politik tahun 1965. Periode ini merupakan kondisi terburuk yang dialami sang proklamator. Pada tahun 1966 berbagai atribut masa kejayaan mulai ditanggalkan oleh MPRS. Mulai dari pemilihan/penunjukkan wakil presiden dan pengangkatan pejabat presiden, pengertian mandataris MPR Sementara, Pemimpin Besar Revolusi, dan berpuncak pada peninjauan kembali pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Akhirnya pada 22 Februari 1967 Sukarno “menyerahkan kekuasaan” kepada pejabat presiden dan dilegalisasi dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, presiden Indonesia dimakzulkan untuk pertama kalinya secara resmi pada 12 Maret 1967.
Sejarah Bali
Agresi militer yang pertama terhadap pasukan pemeritahan Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta dilancarakan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda melancarkan lagi agresinya yang kedua 18 Desember 1948. Pada masa agresi yang kedua itu di Bali terus-menerus diusahakan berdirinya badan-badan perjuangan bersifat gerilya yang lebih efektif. Sehubungan dengan hal itu, pada Juli 1948 dapat dibentuk organisasi perjuangan dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia Merdeka (GRIM). Selanjutnya, tanggal 27 November 1949, GRIM menggabungkan diri dengan organisasi perjuangan lainnya dengan nama Lanjutan Perjuangan. Nama itu kemudian diubah lagi menjadi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Sunda Kecil.
Permesta
Pergolakan ini pun terus berlanjut dan semakin menuju terjadinya Perang Saudara. Ketika itu Republik Indonesia, yang baru berdiri kurang lebih 10 tahun setelah pengakuan kedaulatan, benar-benar berada di ujung tanduk. Keutuhan Negara Republik Indonesia sangat membahayakan terlebih saat itu di daerah lainnya juga muncul pemberontakan terhadap Pemerintah RI, yaitu PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan Republik Maluku Selatan.
Ismail Lengah
Kolonel Ismail Lengah adalah seorang tokoh militer, pejuang kemerdekaan Indonesia dan tokoh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada tahun 1956 Ismail Lengah menjabat sebagai Panglima Komando Divisi IX Banteng sebelum meletusnya peristiwa PRRI. Komando Divisi IX Banteng adalah salah satu divisi dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dengan teritorial Sumatera Tengah yang meliputi provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi sekarang. Salah satu pasukannya, yaitu Resimen 6 Divisi IX Banteng dianggap sebagai pasukan terbaik di Sumatera. Ismail Lengah menjabat posisi panglima dengan pangkat Kolonel ketika itu.
Sejarah TNI-AL
Dengan peningkatan kekuatan dan kemampuan tersebut, ALRI melai menyempurnakan strategi, taktik, maupun teknik operasi laut yang langsung diaplikasikan dalam berbagai operasi militer dalam rangka menghadapi gerakan separatis yang bermunculan pada tahun - tahun 1950 hingga 1959. Dalam operasi penugasan PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, DI/TII di Jawa Barat, dan RMS di Maluku, ALRI memperoleh pelajaran dalam penerapan konsep operasi laut, operasi amfibi, dan operasi gabungan dengan angkatan lain.
Stasiun Produksi Keliling
Stasiun Produksi Keliling (SPK) secara resmi dilepas pada 17 Juli 1982. Peresmian ini dilakukakan oleh Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, bersama Menteri Penerangan, Ali Murtopo, Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film, Sumadi, dan Direktur TVRI, Subrata di halaman Bina Graha. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk melepas keberangkatan mobil-mobil Stasiun Produksi Keliling. Mobil-mobil tersebut akan ditempatkan di provinsi-provinsi yang belum mempunyai studio TVRI. Sebelum dilepas, mobil-mobil SPK ini telah ditinjau peralatan dalamnya oleh, Soeharto.Pada bulan Juli 2000, Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang pendirian Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI. Peraturan Pemerintah ini menyebabkan terjadinya perubahan secara menyeluruh ditubuh TVRI nasional dan Stasiun-stasiun Produksi Keliling (SPK) yang ada di 12 kota. Pada awal tahun 2001, terjadi perubahan struktur organisasi TVRI secara nasional. Status Stasiun Produksi Keliling di hapus. Sebagai penggantinya, nama kota tempat SPK melakukan proses produksi diganti namanya menjadi nama TVRI dan diikuti nama provinsi, seperti TVRI Lampung, TVRI Bandung, TVRI Banjarmasin, dan seterusnya. Namun pada perkembangan selanjutnya, nama-nama kota tersebut diganti lagi menjadi nama provinsi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).
Monumen Pahlawan Revolusi
Rumah Penyiksaan adalah tempat para Pahlawan Revolusi disiksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mendukung komunisme di Indonesia, mereka disiksa seblum akhirnya dibunuh, ditempat ini ditampilkan diorama penyiksaan 7 pahlawan Revolusi beserta kisah dimulainya Pemberontakan PKI, dahulu tempat ini merupakan sebuah sekolah rakyat atau sekarang lebih dikenal SD dan dialih fungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan kejam para Pahlawan Revolusi.
Baturijal Hilir, Peranap, Indragiri Hulu
Pada tahun 1957 terjadi pemberontakan PRRI, yang dilakukan oleh Dewan Banteng di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Husein. Beberapa pemimpin Baturijal, ikut masuk hutan bergabung dengan PRRI. Desa Baturijal stagnan, seperti anak ayam kehilangan induk. Hidup dalam suasana mencekam, takut dikatakan sebagai mata-mata pemberontak. Iring-iringan truk yang membawa ientara pusat yang diturunkan di lapangan terbang Simpang Tiga, Pekanbaru, melewati desa Baturijal. Penduduk semakin tertekan. Gerak-gerik penduduk diawasi dengan ketat. Keluar malam dibatasi, memakai senter pun dilarang. Menghidupkan radio hati-hati, apalagi mendengarkan siaran propaganda PRRI yang dipancarkan dari hutan belantara. Untuk menjaga keamanan, di Kecamatan Peranap ditempatkan Mobbrig, sekarang Brimob. Suasana semakin mencekam.
PRRI, berpusat di Sumatera Barat, menyebabkan hubungan dengan daerah Sumatera Barat putus. Pelajar Baturijal yang menuntut ilmu di sana terkurung, tak bisa pulang. Di antaranya ada yang ikut masuk hutan, misalnya A. Haitami, ikut PRRI. Sejak itu pelajar-pelajar Baturijal tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan ke Sumatera Barat. Kiblat pelajar mulai pindah ke pulau Jawa, Jakarta, Yogya dan Solo.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Bagi sebagian pihak, PDRI dan juga Ketua Pemerintahan Darurat adalah penerima tongkat estafet pemerintahan dan kepemimpinan nasional saat pemerintahan di ibukota tertawan musuh. Oleh karena itu kedudukannya tidak bisa diabaikan. Apalagi pada 13 Juli 1949, Ketua Pemerintah Darurat Syafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pulang dari tawanan musuh. Namun bagi pihak lain, tidak mundurnya presiden dan wakil presiden secara resmi menunjukkan tongkat estafet pemerintahan dan kepemmpinan nasional tetap dipegang oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang tertawan. Apalagi perundingan-perundingan, seperti Perjanjian Roem-Royen, dilakukan dengan pemerintahan dan lembaga kepresidenan tertawan bukan dengan pemerintah darurat.
Herlina Kasim
Menurutnya, nama Irian mengingatkan kembali bahwa NKRI adalah akhir dari seluruh rakyat Irian, seperti yang tercantum dalam arsip-arsip UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) dan hasil PAPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada 1969. Herlina juga menambahkan jika nama Papua lebih identik dengan gerakan OPM (Organsasi Papua Merdeka) yang bertentangan dengan semangat para pejuang Trikora.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Selain itu juga menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau masa tersebut, yaitu melekatnya stigma "pemberontak", padahal kawasan Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonial serta kawasan Indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra kemerdekaan. Selain beberapa tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat juga menguncang harga diri, harkat dan martabat yang begitu terhina dan dihinggapi mentalitas orang kalah serta trauma atas kekalahan PRRI. Sampai hari ini para pelaku peristiwa PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat", Pasal 6A ayat (1).
Permesta
Selama 1957 pihak Amerika meningkatkan perhatian bahwa Indonesia akan sangat rapuh di bawah komunisme akibat meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Pada January 1958, Central Intellegence Agency mulai mengembangkan jaringan dukungan misi rahasia kepada pemberontak PRRI dan Permesta. CIA mendukung pemberontak Permesta dalam bentuk pemberian 15 buah bomber B-26 dan fighter P-51 Mustang yang membentuk pemberontak angkatan udara bernama "Angkatan Udara Revolusioner" dengan markas di lapangan udara Manado, jumlah besar senjata dan peralatan lainnya, dana yang signifikan, ditambah agen CIA internasional dan tentara bayaran dari Taiwan, Filipina, dan Amerika. Merasa berani dengan suplai dari CIA, para pemberontak memulai serangkaian serangan udara di Sulawesi dan Maluku yang dipegang pemerintah pusat. Kota-kota tersebut dibom oleh pesawat-pesawat pemberontak yang dipiloti CIA, termasuk Balikpapan, Makassar, dan Ambon. Pada 15 Mei 1958, para pesawat pemberontak membom pasar Ambon, membunuh sejumlah besar warga sipil yang menghadiri hari kenaikan Yesus pada hari minggu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Bachtiar Effendi
Pada tahun 1955 Bachtiar menjadi "press attaché" di Italia. Di akhir dekade itu dia menyatakan dukungannya untuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), sebuah usaha revolusi yang gagal. Setelah PRRI dibasmi, Bachtiar mengambil keputusan untuk menetap di Italia; konon dia mendapatkan peran kecil dalam film Italia. Setelah pemerintah Soekarno runtuh pada tahun 1960-an, Bachtiar mulai pulang-pergi dari Italia ke Indonesia; dalam kunjungan-kunjungan itu dia bertemu dengan keluarga, main dalam iklan, dan memperlancar hubungan Italia-Indonesia. Dia meninggal di Roma pada tanggal 1 April 1976.
Radio
Sampai akhir tahun 1966 Radio Republik Indonesia (RRI) adalah satu-satunya radio siaran di Indonesia yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Peran dan fungsi radio siaran ditingkatkan. Sebagai media massa, RRI mempunyai fungsi menghibur, mendidik dan penerangan. Ketiga fungsi ini dilaksanakan oleh RRI. RRI hadir di tengah-tengah masyarakat, menjalankan misi (tujuan) mulia yang dapat dipertanggung jawabkan. Fungsi pendidikan artinya RRI merupakan sarana untuk menyiarkan acara pendidikan kepada pendengar yang jumlahnya begitu banyak. Fungsi pendidikan mengandung maksud bahwa siaran yang disajikan berusaha menambah pengetahuan masyarakat. Fungsi hiburan mengandung pengertian, RRI memberikan hiburan bagi pendengar, sehingga pendengar merasa senang dan terhibur. Fungsi pendengaran mengandung arti bahwasanya RRI mampu menyiarkan informasi kepada masyarakat sehingga mereka tahu peristiwaa apa saja yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.
RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial, RRI berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional.
Di samping RRI, pada tahun 1966 muncul radio-radio swasta di Indonesia. Radio swasta pertama di medan mulai ada pada tahun 1968. Pada tahun 1970 radio swasta disahkan oleh pemerintah. Pada tahun 1990 jumlah stasiun radio yang ada di Indonesia meningkat, karena pihak swasta banyak yang mendirikan stasiun radio untuk kepentingan mereka. Di Kabanjahe keberadaan radio swasta dimulai pada tahun 1980, dan radio swasta pertamanya bernama Radio Budaya Karo. Disebut Radio Budaya Karo karena dulu lagu-lagu yang diputar kebanyakan lagu Karo dan tema acaranya pun banyak membicarakan tentang budaya Karo.
Ahmad Husein
Dewan Banteng yang dibentuk di Padang pada tanggal 20 Desember 1956 adalah cikal bakal dari PRRI, walaupun pada awalnya bertujuan membangun daerah yang dirasa tertinggal dibanding pembangunan di pulau Jawa. Dewan yang diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah itu diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein.
Syafruddin Prawiranegara
Pada awal tahun 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI didirikan di Sumatera Tengah akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis (terutama PKI) yang semakin menguat. Syafruddin diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk Kabinet tandingan sebagai jawaban atas dibentuknya kabinet Ir Juanda di Jawa, namun PRRI tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI, karena ia diangkat secara konstitusional.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat, yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia.
Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.
Ahmad Husein
Kolonel Ahmad Husein () adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pemimpin militer PRRI. Pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang dia membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dengan tujuan mengoreksi pemerintahan otoriter Soekarno yang dianggap inkonstitusional dan mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tindakan koreksinya itu ternyata mendapat sambutan berupa aksi militer dari pemerintah pusat di Jakarta sehingga menimbulkan perang saudara di Sumatera Barat.
Partai Rakyat Brunei
Pada tanggal 8 Desember 1962 pemberontakan bersenjata oleh PRB sekarang dikenal sebagai Pemberontakan Brunei pecah di Brunei, daerah perbatasan Kalimantan Utara dan Sarawak. Para pemberontak yang dikenal sebagai "Angkatan Nasional Kalimantan Utara" (ANKU) atau Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) menduduki beberapa kota utama. Namun, polisi Brunei tetap setia kepada Sultan dan pemerintahannya dibantu pasukan Inggris yang mendarat dari Singapura pada malam pada hari yang sama.
Partai Sosialis Indonesia
Namun jawaban Sjahrir tidak bisa mengubah pendirian Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI (beserta organisasi sayap partai) bersama Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno atas pertimbangan Mahkamah Agung melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 201 tahun 1960 mengacu pada Penetapan Presiden No. 7/1959. Menurut Ricklefs, kedua partai tersebut dilarang sebagai akibat permusuhan para pemimpin mereka terhadap Soekarno selama bertahun-tahun, oposisi mereka terhadap demokrasi terpimpin, dan keterlibatan mereka dalam PRRI. Pengurus partai diberi waktu satu bulan untuk membubarkan organ-organnya sampai tingkat bawah. Tak lama setelah pembubaran PSI, Sjahrir ditangkap dan dijadikan tahanan politik pada 16 Januari 1962.
Rahmah El Yunusiyah
Sekembalinya dari kunjungan ke berbagai negara di Timur Tengah, Rahmah merasa bahwa Soekarno telah terbawa arus kuat PKI. Ia merasa tidak nyaman berjuang di Jakarta, memilih kembali pulang ke Padangpanjang. Rahmah melihat bahwa mencurahkan perhatiannya untuk memimpin perguruannya akan lebih bermanfaat daripada duduk di kursi parlemen sebagai anggota DPR yang sudah dikuasai komunis. Ketika terjadi pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Tengah akhir 1958 akibat ketidaksetujuan atas sepak terjang Soekarno, Rahmah ikut bergerilya di tengah rimba bersama tokoh-tokoh PRRI dan rakyat yang mendukungnya. Dengan beberapa anggota keluarganya, ia berpindah-pindah dari satu desa ke satu desa sampai ke hutan-hutan yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Pada Agustus 1961, satu rombongan yang terdiri dari beberapa anggota keluarga dan pemuda berangkat menjemput Rahmah di tempat terakhir pengembaraannya, melalui jalan darat yang rusak dan menyeberangi beberapa sungai.
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (disingkat DPRS) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956. Pembentukan DPRS bermula ketika DPR RIS dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1950, LN No. 56/1950)
pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR RIS dan Senat RIS mengadakan rapat dan membacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: 1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi; 2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI bersama rakyat melaksanakan operasi dalam negeri seperti penumpasan terhadap PKI di Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965, terhadap pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, terhadap PRRI di Sumatera Barat, Permesta di Menado, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, PGRS/Paraku di Kalimantan Barat, Republik Maluku Selatan di Ambon, GPLHT di Aceh, Dewan Ganda di Sumatera Selatan, dan OPM di Irian. Perjuangan ini dilaksanakan demi kepentingan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpegang teguh pada prinsip demi kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Front Demokrasi Rakyat
Front Demokrasi Rakyat (ejaan republik: Front Demokrasi Rakjat) disingkat FDR adalah sebuah front persatuan partai-partai dan organisasi sayap kiri yang pernah ada dalam waktu singkat di Indonesia, didirikan pada bulan Februari 1948. Yang termasuk di dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI dan Pesindo. Pemimpin FDR adalah Amir Sjarifuddin.
Mohammad Ali Anyang
Sebagai pemuda yang memiliki jiwa nasionalis tinggi, Ali Anyang tergerak hatinya untuk mengabdi dan berjuang membela kemerdekaan. Itu diwujudkan dengan bergabung bersama sejumlah pemuda yang menamakan diri Panitia Penyongsong Republik Indonesia (PPRI). Tujuan pembentukan PPRI tersebut adalah untuk menyebarluaskan berita Proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh daerah di Kalbar.
Aizirman Djusan
Selain mengabdi sebagai pejabat struktural, pernah juga terlibat sebagai Anggota Staf Komisaris PT. Pupuk ASEAN Aceh Fertilizer (1990 – 1992) dan Anggota Staf Komisaris PT. Pupuk Sriwijaya (1993 – 1997), Anggota Kelompok Kerja Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) tahun 1999 – 2001, Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI dan RRI (2000 – 2001) yang sukses mengantarkan peralihan TVRI dan RRI menjadi perusahaan publik, Anggota Tim Peralihan 13 Perusahaan Jawatan (Perjan) Rumah Sakit (2000), serta sebagai Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) “Harapan Kita” (2001 – 2006) dan Anggota Tim Peralihan 4 Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (UI, IPB, ITB dan UGM) pada tahun 2000 - 2001. Aktif sebagai anggota Dewan Riset Nasional selama 3 periode (2005 – 2013) dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN 2013-2016).
Peristiwa Situjuah
PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) adalah suatu pemerintahan darurat yang dibentuk pada tanggal 22 Desember 1948 oleh beberapa orang pimpinan pejuang kemerdekaan Indonesia dan dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Pemerintahan itu dibentuk karena ditangkap dan diasingkan-nya beberapa orang pemimpin Republik Indonesia yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim serta Sjahrir dan lainnya oleh pihak Belanda ketika terjadinya Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.
Partai Serikat Rakyat Independen
Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) didirikan di Jakarta 2 Mei 2011. Partai ini dilahirkan sebagai perahu untuk membawa Sri Mulyani Indrawati berlabuh sebagai pemimpin Indonesia 2014. Tiga orang pengurus partai yang ditampilkan disini adalah juga para aktivis Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-Keadilan). Saat ini partai SRI sedang membentuk kepengurusan sampai tingkat kecamatan di 33 provinsi di Indonesia.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di mana pada tanggal 17 Februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI.
Monumen MBO DPRI SK
Pada tanggal 23 Agustus 1945 diumumkan oleh Presiden RI Ir. Soekarno tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) disertai seruan kepada para mantan Pembela Tanah Air (PETA), para mantan "Parayoda, Heiho, Kaigun Heiho" dan para pemuda lainnya untuk sementara bekerja di dalam BKR. Pada masa tersebut, di Bali dibentuk pula badan-badan perjuangan lainnya seperti Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Denpasar dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di Singaraja. Kedua badan perjuangan ini memiliki tekad yang sama, yakni membela dan mempertahankan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, yang berdasarkan Pancasila.
Teuku Muhammad Hasan
Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. Teuku Muhammad Hasan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia
Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, disingkat BPRI, bertujuan mewujudkan dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Latar belakang istilah “Barisan Pemberontakan”, bukan “Barisan Pejuang” atau yang semisalnya terjadi karena situasinya secara faktual Belanda sebagai pemegang kekuasaan sedangkan penduduk lokal sebagai rakyat biasa. BPRI menghimpun perlawanan rakyat terhadap Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia setelah kekalahan Jepang atas sekutu.
Nama-nama Tiongkok
Terjadinya pemberontakan PKI (G30S PKI)pada tahun 1965 dan kecurigaan akan dukungan RRT (yang kala itu disebut sebagai Republik Rakyat Tiongkok (RRT)) membuat pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina dilakukan di Indonesia, pengubahan sebutan kata Tionghoa-Tiongkok kembali menggunakan kata Cina dan mengubah singkatan RRT menjadi RRT (Republik Rakyat Tiongkok), serta Taiwan yang dengan nama Republik Tiongkok. Tahun itu pula dikeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 yang isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan (yaitu istilah yang digunakan secara khusus untuk menunjuk pada orang Tionghoa-Indonesia dan berkonotasi negatif) yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi. Bakin pun mengawasi gerak-gerik para "WNI keturunan" tersebut melalui sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) terpaut dengan masalah komunisme.Nama yang asalnya kemungkinan berbeda dari "Chin", namun tidak kalah misterius. Kemungkinan asal-usulnya:
Resimen Tjakrabirawa
Satuan militer ini memilki tugas fungsional sebagai satuan pemukul militer dari Dinas Rahasia Republik Indonesia (DRRI), merupakan Badan Pengamanan Presiden Republik Indonesia.
Syafruddin Prawiranegara
Mr. Syafruddin Prawiranegara (Sunda: , atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara; ) adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri dan pernah menjabat sebagai Ketua (setingkat presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia menerima mandat dari presiden Sukarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribukota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ia kemudian menjadi Perdana Menteri bagi kabinet tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Tengah tahun 1958.
Partai Rakyat Republik
Partai Rakyat Republik Turki sering juga di singkat "RPP", "CUMHURİYET HALK PARTİSİ", ("CHP") atau PRR dalam Bahasa Indonesia.
Nizami Jamil
Dalam suasana diawasi CPM PRRI, yang saat itu memiliki kekuatan besar di Riau, strategi berkesenian menjadi pilihan yang dirasa tepat untuk tetap mendukung persatuan NKRI. Di rumah orangtuanya di Jalan Jawa 14 Pekanbaru, OK Nizami mengundang teman-temannya. Mereka berlatih tari Serampang 12, Mak Inang Pulau Kampai, Tanjong Katong, Zapin, dan tari Joget. Para penarinya terdiri atas pemuda-pemudi yang berjuang untuk Provinsi Riau. Saat Riau bebas dari pengaruh PRRI dan sepenuhnya kembali ke NKRI (1958), para penari ini lulus SMA.
Soewardi Idris
Nama Soewardi Idris sangat erat hubungannya dengan peristiwa PRRI karena ia hanya menulis satu novel dan novelnya itu bercerita tentang masalah PRRI. Melalui wawancara di Pusat Bahasa tanggal 1 Februari 1999, Soewardi menyatakan bahwa dialah satu-satunya pengarang yang menceritakan masalah PRRI. Dalam berkarya, Soewardi Idris kadang-kadang menggunakan nama samaran seperti R Baginda SI, Essy, dan Swara Iswari. Nama samaran itu ia gunakan ketika menulis bukan dalam bidangnya tujuannya agar pembaca tidak merasa dimonopoli karena saat usia muda itu, semangat menulis Soewardi sangat tinggi.
Percetakan Negara Republik Indonesia
Percetakan Negara Republik Indonesia telah berdiri sejak zaman pemerintahan Belanda pada tahun 1809 dengan nama "Lands Drukkerij". Seperti halnya dinegara-negara lain maksud didirikannnya Perum Percetakan Negara (Government Printing Office) adalah untuk mencetak dokumen negara yang pada waktu itu tugas adalah mencetak "State Gazette". Di Indonesia State Gazette disebut Berita Negara dan Lembaran Negara beserta tambahannya. Hampir semua Negara mempunyai institusi pencetakan negara yang tugas utamanya adalah mencetak dokumen negara khususnya Berita Negara. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Perum Percetakan Negara mendapatkan tugas antara lain untuk mencetak ORI (Oeang Republik Indonesia), dan mendapatkan tugas untuk melaksanakan pembuatan Berira Negara (State Gazeete) Republik Indonesia yang pertama kalinya dan sekarang disebut dengan nama Berita Negara. Dalam perjalanannya hidup perusahaan ini selalu mengikuti sejarah bangsa Indonesia. Sedangkan Pencetakan Uang sekarang dilakukan oleh Perum Peruri.
Sebelum namanya berubah menjadi Percetakan Negara Republik Indonesia (1950), Perum PNRI ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1942 namanya adalah "Gunseikanbu Inatsu Koja (GIK). Kemudian pada tahun 1945 berubah menjadi Percetakan Republik Indonesia (PRI). Melalui sebuah Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 1991, PNRI menjadi sebuah Perusahaan Umum (Perum) milik negara, yang mengemban fungsi, baik sebagai pendukung pembangunan nasional (agent of development) maupun sebagai unit ekonomi (profit center).
Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
A. PROPAM dibentuk sejak POLRI dikeluarkan dari status ABRI untuk dikembalikan sebagai Polisi sipil terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2002 dengan Keputusan KAPOLRI No.Pol : Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri.
Nani Wartabone
Ketenangan hidup Nani Wartabone sebagai petani kembali terusik, ketika PRRI/PERMESTA mengambil alih kekuasaan di Gorontalo setelah Letkol Ventje Sumual dan kawan-kawannya memproklamasikan pemerintahan PRRI/PERMESTA di Manado pada bulan Maret 1957. Jiwa patriotisme Nani Wartabone kembali bergejolak. la kembali memimpin massa rakyat dan pemuda untuk merebut kembali kekuasaan PRRI/PERMESTA di Gorontalo dan mengembalikannya ke pemerintahan pusat di Jakarta.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Syafruddin Prawiranegara adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia ditunjuk dengan radiogram yang berisi mandat dari Presiden Soekarno yang saat itu memegang kekuasaan pemerintahan negara pada 18 Desember 1948. Oleh sebab Bukittinggi yang menjadi tempat kedudukannya juga diserang Belanda, radiogram itu tidak sampai pada waktunya. PDRI tidak berkedudukan di satu tempat melainkan selalu berpindah. Bermula dari perkebunan teh di Halaban, Sumatera Barat ia pergi ke Riau dan kembali lagi ke Sumatera Barat. Pada bulan Mei 1949, ia membentuk perwakilan PDRI di pulau Jawa. Ia berselisih paham dengan Soekarno karena mengirim utusan kepada Belanda dalam Perjanjian Roem-Royen. Setelah melalui berbagai proses berliku akhirnya Syafruddin bersedia mengembalikan mandat yang telah diberikan presiden kepada Hatta. Kedudukan Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai kepala negara dan/atau kepala pemerintahan ataupun setidaknya setingkat pejabat presiden, baik secara "de facto" maupun "de jure", masih diperdebatkan apakah sah atau tidak.
Budi Arie Setiadi
Sebagai politikus, Budi Arie pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua
DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Ia kemudian mendirikan PROJO, kelompok relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo, sejak Agustus
2013. PROJO kemudian berjuang mengumpulkan aspirasi pencapresan Jokowi sebelum dideklarasikan PDIP secara resmi, melawan arus pencapresan Megawati dengan wakil presiden Jokowi yang ramai saat itu. Projo akhirnya berhasil mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia.
Partai Rakyat Demokratik
Pada akhir 1997 dan awal 1998, peran PRD dalam gelombang Reformasi dan dalam menumbangkan rezim Soeharto juga signifikan. Meski terpaksa berjuang secara bawah tanah, anggotanya membentuk atau menggabungkan diri dalam berbagai komite rakyat dan mahasiswa. Di tengah krisis ekonomi, gelombang tuntutan demokrasi serta terjadinya Peristiwa Mei 1998, Presiden Suharto kemudian mundur dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada wakilnya B.J. Habibie. Pada pemilihan umum (pemilu) pertama pasca-Reformasi 1998, PRD yang sebelumnya dinyatakan terlarang oleh Orde Baru, diakui dan turut serta menjadi peserta Pemilu 1999. PRD menjadi organisasi peserta pemilu dengan pimpinan yang masih di penjara.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
Pemberontakan PKI 1948
Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada 18 September 1948, PKI/FDR menuju ke arah timur dan menguasai Kota Madiun, Jawa Timur, dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia". Hari berikutnya, PKI/FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, dokter pro-kemerdekaan Moewardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama.
Televisi Republik Indonesia
Dengan perubahan status TVRI dari Perusahaan Jawatan ke TV Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maka TVRI diberi masa transisi selama 3 tahun dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2002 di mana disebutkan TVRI berbentuk Persero atau PT.
Sejarah TNI-AL
Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal - kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.