Siapakah yang menetapkan Pengukuran Kerja dalam sebuah perusahaan?
Kecukupan modal
Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kategorisasi aktiva dan modal sudah sangat distandardisasi sehingga diberi bobot risiko. Dalam lingkup internasional, Komite Basel dalam Bank Penyelesaian Internasional mendorong persyaratan modal di tiap-tiap negara. Pada tahun 1988, Komite Basel memutuskan untuk memperkenalkan suatu sistem pengukuran modal yang secara umum dikenal sebagai "Basel Capital Accords". Kerangka kerja ini telah digantikan oleh suatu sistem kecukupan modal yang jauh lebih kompleks yang dikenal sebagai Basel II.
Pengukuran kinerja
Yakni untuk mengevaluasi seberapa baik suatu organisasi berkinerja. Proses evaluasi ini terdiri dari dua variabel: data kinerja organisasi dan patokan yang menciptakan suatu kerangka untuk menganalisis data kinerja tersebut.
Manajemen mandiri pekerja
Ada beberapa variasi cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan manajemen pekerja, yaitu melalui pertemuan yang diadakan serikat pekerja untuk membahas berbagai hal yang terkait dengan operasional perusahaan, termasuk di dalamnya membuat keputusan secara kolektif melalui pemungutan suara atau sebuah konsensus. Sebuah perusahaan atau pabrik yang menjalankan manajemen pekerja mengacu pada produktivitas karena beban operasional perusahaan semakin berkurang dengan tidak mempekerjakan manajer atau spesialis. Proses yang relatif lebih pendek serta menghindari pekerjaan administratif yang memakan waktu juga jadi salah satu alasan sebuah badan usaha memilih manajemen mandiri pekerja.
Pengukuran kinerja
Para karyawan perlu diberikan target yang signifikan untuk mereka raih dan lalu menggunakan ukuran kinerja -termasuk target antara- untuk memfokuskan ernergi para karyawan dan memberikan perasaan telah mencapai sesuatu. Target kinerja juga bisa mendorong munculnya kreativitas dalam mengembangkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai suatu tujuan.
Standard and Poor's
Selaku lembaga pemeringkat kredit, Standard & Poor's menerbitkan peringkat kredit atas hutang dari perusahaan. Dan saat ini S&P diakui sebagai organisasi pemeringkat statistik nasional Amerika oleh U.S. Securities and Exchange Commission (lembaga pengawas pasar modal di Amerika).
Hubungan industrial
Perjanjian Kerja Bersama atau disingkat PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Jadi, PKB memang penting bagi perusahaan manapun. Hubungan kerja senantiasa terjadi di masyarakat, baik secara formal maupun informal, dan semakin intensif di dalam masyarakat modern. Di dalam hubungan kerja memiliki potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Untuk mencegah timbulnya akibat yang lebih buruk, maka perlu adanya pengaturan di dalam hubungan kerja ini dalam bentuk PKB. Dalam praktiknya, persyaratan kerja diatur dalam bentuk perjanjian kerja yang sifatnya perorangan.
Buruh
Dengan demikian suatu perusahaan yang beroperasi di bidang penyedia jasa pekerja/buruh, selain harus memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) dari “Dinas Perdagangan“ (sesuai pasal 5 dan 22 jo. pasal 11 dan pasal 12 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan), juga harus memiliki izin operasional sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dari Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota sesuai lokasinya.
Gugus mutu
Gugus mutu ("quality circle") atau gugus kendali mutu ("quality control circle") adalah sekelompok pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama atau serupa, yang bertemu secara rutin guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan mereka . Istilah ini diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa, ahli perilaku organisasi dari Universitas Tokyo, pada dasawarsa 1960-an . Gugus mutu populer pada sekitar tahun 1980-an, serta berlanjut dalam bentuk kelompok Kaizen dan skema partisipasi pekerja lain yang serupa .
Produktivitas
Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau UKM dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran-ukuran produktivitas bisa bervariasi, tergantung pada aspek-aspek output atau input yang digunakan sebagai agregat dasar, misalnya:
indeks produktivitas buruh, produktivitas biaya langsung, produktivitas biaya total, produktivitas energi, produktivitas bahan mentah, dan lain-lain.
Standar Penilaian Indonesia
Standar Penilaian Indonesia atau SPI adalah Kegiatan yang dilakukan seseorang yang berprofesi sebagai seorang yang memberi penilaian terhadap segala sesuatu yang bersifat berharga dan memiliki nilai jual, Penilaian ditentukan sesuai dengan peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah. SPI bersifat wajib ("mandatory") bagi semua Penilai yang melakukan kegiatan penilaian di Indonesia. Sifat wajib ini juga di atur di dalam [Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). SPI ditetapkan oleh Organisasi Profesi Penilai Indonesia yang lebih dikenal sebagai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)SPI yang berlaku sekarang adalah Standar Penilaian Indonesia 2015 (SPI 2015) Edisi VI, yang mengacu kepada International Valuation Standards (IVS) 2013 yang dikeluarkan oleh IVSC. SPI 2015 ini mulai berlaku secara efektip pada tanggal 1 Januari 2016. Buku SPI 2015 bisa didapatkan di kantor asosiasi MAPPI.
Auditor
Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
Pengukuran Kerja Manajemen Operasi
(5) Standar waktu yang telah ditentukan biasanya efektif pada perusahaan yang melakukan sejumlah besar penelitian pada tugas yang sama.
Standar Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini tercermin dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. Standar ini digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia.
Quantity surveyor
3.Setelah semua item pekerjaan mempunyai harga proses perhitungan dilanjutkan dengan memasukkan item pekerjaan dalam form Bill Of Quantity yang terstandard masing badan usaha. Semua item pekerjaan harus tercantum dalam kolom uraian pekerjaan dan menyebutkan spesifikasi material atau hal-hal khusus yang harus dipersyaratkan. Pengelompokan item pekerjaan berdasarkan sequence atau urutan pelaksanaan pekerjaan menjadi sangat penting untuk menghindarkan kerancuan yang membingungkan pihak-pihak yang berkepentingan.
Pengukuran Kerja Manajemen Operasi
Studi waktu adalah bagian dari prosedur pengukuran kerja yang digunakan, di mana usaha manusia menjadi bagian dari aktivitas produktif dan beberapa prosedur yang digunakan untuk mengukur "human time" untuk beberapa konsep dari sebuah level standar dari suatu usaha (Mundel and Danner, 1994).
Pengukuran kinerja
Manajer memiliki kebutuhan untuk memastikan bahwa bawahan mereka telah melakukan pekerjaan mereka secara benar. Organisasi pun menciptakan sistem pengukuran yang menentuan tindakan tertentu apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Setelah itu, mereka pun mengevaluasi apakah sang karyawan betul-betul telah melakukan apa yang telah ditugaskan kepada mereka dan membandingkannya dengan standar kinerja.
Manajemen modal kerja
Kebutuhan atas modal kerja perusahaan harus ditentukan pertama sebelum menjalankan manajemennya. Setelah hal itu terpenuhi, beberapa unsur yang terdapat di dalam modal kerja perusahaan, seperti: kas, piutang, sediaan, dan lain-lain, perlu dikontrol sedemikian rupa.
Standar perusahaan pers di Indonesia
Standar Perusahaan Pers di Indonesia mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers selaku lembaga yang mengatur keberadaan media cetak dan pers di Indonesia. Standar perusahaan pers dikeluarkan dalam surat edaran Dewan Pers tahun 2008 dan 2014. Surat edaran tentang peraturan standar perusahaan pers di Indonesia ditandatangani oleh Bagir Manan selaku ketua Dewan Pers. Standar perusahaan pers ini berlaku bagi penyelenggara perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
Buruh
Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Buruh ada 2 yaitu Tenaga Kerja Harian ( Harian Tetap dan Harian Lepas) dan Tenaga Kerja Borongan.
Tenaga kerja tetap (permanent employee) yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent). Tenaga kerja tetap, menurut PMK-252 ditambahkan menjadi sebagai berikut : Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.
Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Yang di dapat atau Hak Teanaga kerja Lepas yaitu mendapat gaji sesuai kerjanya atau waktu kerja mereka, tanpa mendapat jaminan sosial. Karena Tenaga Kerja tersebut bersifat kontrak, setelah kontrak selesai, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja pun juga selesai.
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:
Badan Pertimbangan Kepegawaian
Badan Pertimbangan Kepegawaian (disingkat BAPEK) adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. BAPEK berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Buruh
Sedangkan karyawan (Bahasa Inggris: employee) terikat dalam kontrak kerja dengan lembaga atau perusahaan atau instansi. Ada kontrak tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Ada gaji yang dibayar. Ada tunjangan yang ditambahkan. Ada fasilitas yang diberikan. Jumlah karyawan lebih dari seorang. Bekerja dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Walaupun si karyawan kenal dengan pemilik perusahaan, niscaya tidak ada hubungan apa-apa antara keduanya. Karyawan hanya memiliki dan menjalin ikatan dengan Bagian Sumber Daya Manusia atau Bagian Personalia. Gajinya diatur oleh orang-orang bagian ini yang memiliki status yang sama dengan orang lain di perusahaan tersebut: sebagai karyawan.
Kinerja
Menurut Bernardin dan Russel ( 1993 : 379 ) “ A way of measuring the contribution of individuals to their organization “. Penilaian kinerja adalah cara mengukur konstribusi individu ( karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja.
Pengukuran kinerja
3. Untuk Menganggarkan
Wawancara kerja
Wawancara kerja adalah suatu jenis tahapan dalam seleksi kerja yang melibatkan percakapan antara pelamar/pencari kerja dengan pihak perwakilan dari organisasi yang mempekerjakan untuk melihat, apakah calon pekerja merupakan kandidat yang tepat atau tidak. Sebelum tahap wawancara kerja biasanya didahului oleh evaluasi rangkuman riwayat hidup tiap pencari kerja, kemudian perusahaan akan memilih sejumlah kecil kandidat untuk melakukan proses selanjutnya yaitu wawancara kerja. Sampai saat ini wawancara kerja masih dipandang sebagai salah satu proses yang paling penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi karyawan potensial yang di diperlukan oleh perusahaan. Dalam tahap wawancara kerja memungkinkan calon karyawan untuk dapat mendapatkan informasi seputar budaya kerja dan peraturan-peraturan dalam sebuah perusahaan. Wawancara kerja biasanya memiliki beberapa tahapan. Di Indonesia biasanya tahap paling awal setelah seleksi administrasi adalah wawancara dengan staf rekrutmen, selanjutnya wawancara kerja dengan calon atasan, atau bisa juga jajaran direksi, bahkan beberapa perusahaan menggunakan jasa profesional konsultan dari kalangan psikolog agar mendapatkan karyawan yang lebih potensial, loyal, dan sehat secara rohani.Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada suatu catatan yang telah dipersiapkan, atau dengan kata lain pewawancara mengajukan hal yang sama kepada tiap-tiap calon kadidat dalam seleksi kerja.
Wawancara terstruktur sendiri terdiri atas:Contoh :
Prinsip manajemen
Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Karyawan yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi terhadap tugas dan kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam prinsip penggajian harus dipikirkan bagaimana agar karyawan dapat bekerja dengan tenang. Sistem penggajian harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan dan kegairahan kerja sehingga karyawan berkompetisi untuk membuat prestasi yang lebih besar. Prinsip "more pay for more prestige" (upah lebih untuk prestasi lebih), dan prinsip upah sama untuk prestasi yang sama perlu diterapkan sebab apabila ada perbedaan akan menimbulkan kelesuan dalam bekerja dan mungkin akan menimbulkan tindakan tidak disiplin.
Perputaran karyawan
Perputaran Karyawan adalah proses mengganti satu pekerja dengan pekerja lain dengan suatu alasan. Perputaran Karyawan didasarkan pada penilaian persentase pekerja di suatu perusahaan yang harus diganti dalam suatu periode waktu. Penilaian dikhawatirkan perusahaan akan membutuhkan biaya yang tinggi, terutama hal ini biasanya terjadi pada pekerja gaji rendah yang biasanya memiliki keinginan dalam perputaran karyawan. Karyawan yang meninggalkan pekerjaannya baik karena pilihannya atau karena dipecat atau tidak diperbolehkan bekerja pada perusahaan tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang dapat mengganti suatu pekerjaan yang sebelumnya dia kerjakan berupa beberapa tugas ataupun sejumlah pembayaran yang biasanya dikerjakan atau dituntaskan oleh pekerja tersebut. Perputaran Karyawan juga memberikan peluang atau lowongan pekerjaan yang akan direkrut oleh direktur perusahaan tersebut berdasarkan pelayanan dan potensi dari kandidat yang akan dipilih dengan dilakukannya wawancara ataupun pelatihan pada karyawan baru.
Dewan Pengupahan
Sebelumnya, Dewan Pengupahan menentukan secara langsung besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum merupakan kewenangan pemerintah, bukan lagi Dewan Pengupahan. Fungsi Dewan Pengupahan, menurut ketentuan UU Ketenagakerjaan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan. Sementara dalam konteks pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai Pengupahan, Dewan Pengupahan Nasional telah dimintai saran dan pertimbangan karena memang prosesnya melibatkan mereka.
Pengukuran Kerja Manajemen Operasi
Pengukuran Kerja ("Work Measurement") adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian–penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.
SKKNI
Kriteria unjuk kerja (KUK) berisi uraian tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. KUK dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, dan disusun dalam kata kerja pasif. KUK adalah pernyataan evaluatif yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja untuk menentukan apa yang akan dinilai dari capaian kinerja dalam suatu unit kompetensi. KUK juga merupakan sarana untuk menjelaskan kinerja yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian elemen kompetensi. KUK harus ditulis sebagai pernyataan yang dapat dinilai. KUK bukan merupakan "standard operating procedure" (SOP), walaupun dapat bersumber dari SOP. KUK berjumlah paling sedikit 2 KUK untuk setiap elemen kompetensi.
Sarbanes-Oxley
Sarbox menetapkan suatu lembaga semi pemerintah, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan dalam peranan mereka sebagai auditor perusahaan publik. Sarbox juga mengatur masalah-masalah seperti kebebasan auditor, tata kelola perusahaan, penilaian pengendalian internal, serta pengungkapan laporan keuangan yang lebih dikembangkan.
Metrologi
Sesuai dengan amanat UUML tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU) yang menjabarkan perihal penetapan, pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian SNSU sebagai acuan tertinggi pengukuran yang berlaku di Indonesia. Sejumlah lembaga pemerintahpun telah menjalankan peranan ini, diantaranya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian dan pengembangan metrologi di LIPI telah dirintis sejak tahun 1960an di sejumlah bidang oleh para peneliti yang berada di berbagai unit/ satuan kerja di bawahnya. Khusus metrologi di bidang fisika, penelitian dan pengembangan metrologi ini dilakukan oleh para peneliti di Lembaga Instrumentasi Nasional, yang kemudian berubah namanya menjadi satuan kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi (KIM) LIPI pada tahun 1984. PPOMN dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah sejak tahun 1990 berperan sebagai laboratorium rujukan tingkat nasional dan produsen CRM di bidang pengujian obat dan makanan. Selain itu, Balai Besar Pengolahan dan Pengembangan Hasil Perikanan (BBP2HP)–Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL)-Kementrian Lingkungan Hidup juga berperan sebagai laboratorium rujukan masing-masing untuk produk perikanan dan lingkungan.
Manajemen
Perkembangan manajemen ilmiah juga didorong oleh munculnya pemikiran baru dari Henry Gantt dan keluarga Gilberth. Henry Gantt. yang pernah bekerja bersama Taylor di Midvale Steel Company, menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor mampu memberi pendidikan kepada karyawannya untuk bersifat rajin ("industrious ") dan kooperatif. Ia juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen yang disebut sebagai Gantt chart yang digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Sementara itu, pasangan suami-istri dan Lillian Gilbreth berhasil menciptakan "micromotion", sebuah alat yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut. Alat ini digunakan untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efesien.
Qerja
Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Gallup, hanya 8% karyawan Indonesia merasa terlibat dalam lingkungan kerja mereka, sedangkan 15% dari mereka sengaja tidak melibatkan diri. Berharap untuk mengatasi masalah ini, Qerja didirikan pada bulan April 2014 oleh Veronika Linardi dan Stephen Kohar. Qerja berusaha untuk menciptakan sebuah komunitas di mana setiap orang mampu berbagi informasi skala gaji perusahaan mereka sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih terarah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kebahagiaan di kehidupan pekerjaan mereka.
Kinerja
Menurut Bambang Wahyudi ( 2002 : 101 ) “penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja / jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”.
Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (disingkat Barenbang Naker) adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab Menteri Ketenagakerjaan. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
Lembaga pemeringkat kredit
Lembaga pemeringkat kredit atau juga disebut dengan credit rating agency (CRA) adalah suatu perusahaan yang menerbitkan peringkat kredit bagi para penerbit obligasi . Penerbit dari obligasi yang dapat diperdagangkan pada pasar sekunder tersebut biasanya merupakan perusahaan, kota, lembaga nirlaba, ataupun pemerintahan suatu negara. Peringkat kredit tersebut mengukur kelayakan kredit, kemmpuan pembayaran kembali utang, dan berpengaruh pada suku bunga yang dibebankan pada utang tersebut. (Suatu perusahaan yang menerbitkan skor kredit bagi kelayakan kredit individu secara umum disebut dengan istilah biro kredit atau lembaga pelaporan kredit konsumen) .
Tanggung jawab sosial perusahaan
Skala dan sifat keuntungan dari CSR untuk suatu organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari sifat perusahaan tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa amat sulit untuk mengukur kinerja CSR, walaupun sesungguhnya cukup banyak literatur yang memuat tentang cara mengukurnya. Literatur tersebut misalnya metode "Empat belas poin "balanced scorecard" oleh Deming. Literatur lain misalnya Orlizty, Schmidt, dan Rynes yang menemukan suatu korelasi positif walaupun lemah antara kinerja sosial dan lingkungan hidup dengan kinerja keuangan perusahaan. Kebanyakan penelitian yang mengaitkan antara kinerja CSR ("corporate social performance") dengan kinerja finansial perusahaan ("corporate financial performance") memang menunjukkan kecenderungan positif, namun kesepakatan mengenai bagaimana CSR diukur belumlah lagi tercapai. Mungkin, kesepakatan para pemangku kepentingan global yang mendefinisikan berbagai subjek inti ("core subject") dalam ISO 26000 ""Guidance on Social Responsibility""—direncanakan terbit pada September 2010—akan lebih memudahkan perusahaan untuk menurunkan isu-isu di setiap subjek inti dalam standar tersebut menjadi alat ukur keberhasilan CSR.
Manajemen
Deming, orang Amerika, dianggap sebagai Bapak Kontrol Kualitas di Jepang. Deming berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, melainkan sistemnya. Ia menekankan pentingnya meningatkan kualitas dengan mengajukan teori lima langkah reaksi berantai. Ia berpendapat bila kualitas dapat ditingkatkan, (1) biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan, sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan, dan pemanfaatan yang lebih baik atas waktu dan material; (2) produktivitas meningkat; (3) pangsa pasar meningkat karena peningkatan kualitas dan penurunan harga; (4) profitabilitas perusahaan peningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis; (5) jumlah pekerjaan meningkat. Deming mengembangkan 14 poin rencana untuk meringkas pengajarannya tentang peningkatan kualitas.
Kartu PNS Elektronik
Badan Kepegawaian Negara yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja PNS tersebut diperlukan kegiatan yang dapat memotivasi PNS agar bekerja lebih baik dengan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian. Pemberian pelayanan yang baik sangat tergantung pada keakuratan data PNS dan perlu dibangun sistem informasi dan database kepegawaian melalui kegiatan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) pada tahun 2003 dan kegiatan konversi NIP dalam rangka keakuratan dan efektifitas informasi data kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah dan kondisi serta mobilitas operasional kepegawaian. Untuk ketertiban dan keteraturan serta pengandalian administrasi PNS, maka setiap PNS harus diberi Nomor Identitas. Nomor identitas haruslah bermakna yang dapat mencerminkan ciri khusus dan fungsinya, sehingga nomor yang digunakan tersebut memiliki jati diri dan nilai guna serta bermanfaat baik bagi instansi maupun pegawainya.
Nomor Identitas PNS (NIP) yang selama ini digunakan terdiri dari 9 angka yaitu 2 angka pertama menunjukan instansi tempat PNS yang bersangkutan terdaftar pada waktu PUPNS Tahun 1974 atau Instansi yang mengangkat pertama kali sebagai CPNS/PNS. Dengan demikian kode instansi hanya bisa diberikan dari angka” 01” sampai dengan angka “99”. Sedangkan 7 angka berikutnya menunjukkan nomor urut PNS yang bersangkutan pada instansi.
Dengan perkembangan administrasi Kepegawaian PNS dewasa ini, maka prinsip 2 angka pertama menunjukan Instansi sebagaimana telah saya sebutkan tadi, sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip manajemen PNS karena:
Dari alasan-alasan tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas PNS yang disingkat NIP, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan NIP, ke dua Peraturan Kepala BKN ini telah mengubah ketentuan lama yang mengatur nomor induk PNS yang berlaku selama ini dirubah menjadi nomor identitas PNS . Untuk persiapannya diperlukan data PNS yang akurat, Badan Kepegawaian Negara telah melakukan konversi NIP PNS dari NIP lama 9 (sembilan) angka menjadi NIP baru 18 (delapan belas) angka, NIP baru meskipun terdiri dari 18 angka tetapi mudah diingat karena 8 angka pertama menunjukan tahun,bulan dan tanggal lahir PNS, 6 angka berikutnya menunjukan tahun dan bulan pengangkatan pertama CPNS/PNS, 1 angka berikutnya menunjukan jenis kelamin PNS (angka 1 = pria, angka 2 = wanita) dan 3 angka terakhir menunjukan nomor urut PNS.
Selain perhatian kita terhadap pengaturan administrasi PNS agar tertib dan teratur, maka perhatian kita harus, juga tertuju kepada PNS sebagai unsur aparatur negara, dimana pada pundak PNS atau kita semua melekat tanggung jawab dalam mengemban pelayanan masyarakat sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Tugas dan tanggung jawab seorang PNS akan berdaya guna dan berhasil guna jika secara menyeluruh dan konsisten adanya dukungan layanan kepegawaian yang bermanfaat dengan dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu, sehingga PNS dan keluarganya merasakan layanan kepada dirinya dan keluarganya lebih terperhatikan.
Sebagai contoh, kita melihat dengan jelas bahwa selama ini Kartu Pegawai Negeri Sipil, yang kita kenal dengan singkatan Karpeg yang berlaku selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian pelayanan secara multiguna kepada PNS, Penerima Pensiun, dan keluarganya. Untuk itu perlu dibangun sistem layanan yang lebih efesien dengan menfaatkan teknologi informasi . Oleh karena itu, perlu diciptakan Kartu PNS Elektronik yang disingkat KPE yaitu kartu identitas PNS yang menggunakan teknologi kartu pintar dan otintifikasi sidik jari, sehingga selain sebagai identitas, KPE juga dapat dimanfatkan untuk berbagai layanan seperti perbankan, kesehatan,Taspen, Taperum, dan aktivitas transaksi merchant, serta fungsi-fungsi lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung profesionalisme PNS. Dengan demikian KPE ini nantinya akan menggantikan fungsi KARPEG yang selama ini kita gunakan.
Terkait dengan program ini, telah ditetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik. Salah satu tujuan dari KPE adalah meningktakan pelayanan kepada PNS. Kegiatan pengembangan KPE ini telah dirintis sejak tahun 2006 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan PT Sucofindo (Persero) tentang Pembangunan, Penerapan dan Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipi dengan perjanjian kerjasama nomor: 01/KS/I/06, 070/DRU-I/RKT/2006, tanggal 23 Januari 2006. Sejalan dengan hal tersebut kemudian dibentuk tim persiapan implementasi KPE dengan asumsi sumber pendanaan tidak membebankan APBN, namun berasal dari pemangku kepentingan terkait, misal instansi, perbankan, dll.
Kemudian pada tahun 2006–2007 dilakukan ujicoba pengambilan data biometrik PNS di instansi paguyuban Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (MENPAN, ANRI, BKN, BPKP, dan LAN) termasuk beberapa Kantor Regional BKN. Dalam rangka implementasi pemanfaatan kartu pintar sebagai KPE, pada tahun 2008 dilakukan penerbitan KPE sebanyak 525.000 kartu melalui pendanaan APBN dimana PT Sucofindo (Persero) terpilih sebagai pelaksana kegiatan melalui proses pelelangan umum yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan surat perjanjian/kontrak nomor: 11/KONTRAK/LANJAFOR/X/2008. Pada tahap selanjutnya, tahun 2009 telah dilakukan penerbitan KPE sebanyak 625.000 kartu melalui pendanaan APBN dimana PT Sucofindo (Persero) terpilih kembali melalui proses pelelangan umum yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan surat perjanjian/kontrak nomor:07/KONTRAK/LANJAFOR/IX/2009.
Kinerja
Menurut Kopelman (1988), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: individual characteristics (karakteristik individual), organizational charasteristic (karakteristik organisasi), dan work characteristics (karakteristik kerja). Lebih lanjut oleh Kopelman dijelaskan bahwa kinerja selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga sangat tergantung dari karakteristik individu seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, motivasi, norma dan nilai. Dalam kaitannya dengan konsep kinerja, terlihat bahwa karakteristik individu seperti kepribadian, umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan suku bangsa, keadaan sosial ekonomi, pengalaman terhadap keadaan yang lalu, akan menentukan perilaku kerja dan produktivitas kerja, baik individu maupun organisasi sehingga hal tersebut akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan atau pasien.
Aturan Western Electric
Aturan Western Electric adalah sebuah aturan yang digunakan untuk mendeteksi kondisi di luar kontrol atau kondisi yang tidak acak dalam sebuah diagram kontrol. Aturan ini disusun oleh komite khusus dari divisi manufakturing perusahaan Western Electric Company yang dituangkan dalam buku Statistical Quality Control tahun 1956. Tujuannya adalah untuk memastikan semua pekerja dan teknisi mengintepretasikan diagram kontrol dengan cara yang seragam.
Buruh
Antara pekerja dan pemberi kerja memiliki kedudukan yang tidak sama. Ada pihak yang kedudukannya diatas (pemberi kerja) dan ada pihak yang kedudukannya dibawah (pekerja). Karena pemberi kerja mempunyai kewenangan untuk memerintah pekerja, maka kontrak kerja diperlukan untuk menjabarkan syarat , hak dan kewajiban pekerja dan si pemberi kerja.
Pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang ditetapkan di perjanjian kerja.
Pelaksanaan kerja dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja.
Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).
Pengukuran Kerja Manajemen Operasi
Standar waktu digunakan untuk menentukan tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan; untuk membantu dalam pengembangan metode kerja yang efektif; untuk mengatur pekerja dalam melakukan pekerjaannya; untuk membantu dalam membandingkan performansi kerja dari suatu rencana yang sudah ditetapkan dengan beban kerja dan sumberdaya yang digunakan; dan untuk melaksanakan pengukuran produktivitas secara total . Aktivitas pengukuran waktu kerja diperkenalkan pertama kali untuk penyelesaian kerja. Dengan adanya waktu ini maka sistem pengaturan upah atau insentif akan dapat dibuat berdasarkan “"a fair day’s pay for a fair day’s work"”. Begitu pula dengan mengetahui waktu ini maka estimasi akan keluaran kerja yang dihasilkan serta jadwal perencanaan kerja dapat dibuat secara lebih akurat.
Buruh
Berdasarkan pasal 66 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum (business entities) dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, khususnya dalam pasal 2 dan pasal 3, bahwa untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan (c.q. Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota) sesuai domisil perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan. Izin dimaksud berlaku di seluruh Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan (selanjutnya) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
5s
Menurut Takashi Osada Manajemen 5S adalah prinsip manajemen yang merupakan barometer yang dapat menunjukan bagaimana perusahaan dikelola dan merupakan tolak ukur bagaimana partisipasi para pekerja secara total. Manajemen 5S merupakan "prototype" program partisipasi totalitas pekerja dan perusahaan. Takashi osada juga mengaskan bahwa “manajemen 5S adalah manajemen yang beroperasi dalam prinsip perbuatan lebih meyakinkan dari pada hanya kata-kata”. Definisi lain yang lebih luas dari 5S adalah memanfaatkan tempat kerja (yang mencakup peralatan, dokumen, bangunan dan ruang serta sistem) untuk melatih kebiasaan para pekerja dalam usaha meningkatkan disiplin kerja.
Pengukuran Kerja Manajemen Operasi
Standar pekerja dapat diestimasi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu yaitu berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Cara ini memiliki kelebihan karena relatif mudah dan murah didapatkan. Standar seperti ini lazimnya didapatkan datanya dari kartu waktu pekerja atau dari data produksi. Akan tetapi kelemahannya adalah tidak objektif dan tidak dapat diketahui keakuratannya apakah kecepatan kerjanya layak atau tidak, dan apakah kejadian yang tidak biasa sudah diperhitungkan atau belum. Oleh karena itu penggunaan teknik ini tidak dianjurkan maka tiga cara yang lain adalah yang dianjurkan.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Melalui Keputusan Pemerintah (Government Besluit) Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.
Indeks-h
Indeks-h () merupakan indeks yang mencoba untuk mengukur baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana. Indeks ini didasarkan pada jumlah karya ilmiah yag dihasilkan oleh seorang ilmuwan dan jumlah sitasi (kutipan)p yang diterima dari publikasi lain. Indeks ini juga dapat diterapkan pada produktivitas dan dampak dari sekelompok ilmuwan, seperti departemen atau universitas atau negara. Indeks ini disarankan oleh Jorge E. Hirsch, seorang ahli fisika di Universitas California San Diego, sebagai indeks untuk mengukur kualitas fisikawan teoretis..
Pengendalian intern
Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan.
Manajemen
Eksperimen Hawthorne dilakukan pada tahun 1920-an hingga 1930-an di Pabrik Hawthorne milik Western Electric Company Works di Cicero, Illenois. Kajian ini awalnya bertujuan mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Hasil kajian mengindikasikan bahwa ternyata insentif seperti jabatan, lama jam kerja, periode istirahat, maupun upah lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok, penerimaan kelompok, serta rasa aman yang menyertainya. Peneliti menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu.
Pengukuran Kerja Manajemen Operasi
(4) Serikat pekerja cenderung menerima metode ini sebagai cara yang wajar untuk menetapkan standar,
Manajemen modal kerja
Manajemen modal kerja adalah aktivitas yang berkait dengan pengelolaan keuangan, dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana, yang terdapat di dalam sebuah instansi perusahaan. Perusahaan menganggarkan dana guna mendukung kinerja perusahaan. Dengan kata lain, tidak jauh berbeda dengan manajemen keuangan umum yang diberlakukan di dalam perusahaan, dana yang dimaksud adalah dana yang digunakan untuk menopang ranah-ranah beban pembiayaan dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, modal kerja dianggarkan menjadi optimal.
Penyelia
Penyelia atau lebih dikenal dengan istilah Inggrisnya supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya.
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (disingkat Ditjen Binwasnaker & K3) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Kerja (termodinamika)
Kerja tekanan-volume (atau kerja "PV") muncul ketika adanya perubahan volume sistem. Kerja "PV" umumnya diukur dengan satuan dalam liter-atm dimana = . Meskipun begitu, liter-atm bukanlah sistem satuan SI. Satuan SI umumnya menggunakan Joule (J), dengan 1 J = 1 Pa.m. Kerja "PV" merupakan topik penting dalam termodinamika kimia.
Pengukuran
Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, (Kacuk). Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka tehadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya untuk mengukur tinggi, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek yang diukur merupakan objek kasat mata dengan satuan yang sudah disepakati secara internasional. Namun hal ini akan berbeda jika objek yang diukur lebih abstrak seperti kecerdasan, kematangan, kejujuran, kepribadian, dan lain sebagainya sehingga untuk melakukan pengukuran diperlukan keterampilan dan keahlian tertentu.
Penjaga waktu
Penjaga waktu juga dapat diistilahkan sebagai alat untuk mencatat jam masuk dan jam keluar karyawan melalui alat "time clock" (diistilahkan kasar sebagai jam waktu). Hasil dari alat ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pimpinan suatu kantor dalam menilai kinerja pekerjanya sendiri. Mereka kemudian dapat membuat keputusan operasional untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja.
Satuan Karya Pramuka
Pada dasarnya Satuan Karya hanya diatur di tingkat nasional oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, namun ternyata ada Satuan Karya yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Daerah yang bersangkutan.
Instruktur Latihan Kerja
Instruktur Latihan Kerja adalah seseorang yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelatihan kerja kepada peserta pelatihan di balai latihan kerja (BLK) pada bidang atau kejuruan tertentu. Tugas seorang instruktur di antaranya adalah membimbing dan mengawasi peserta pelatihan dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja. Instruktur bersama-sama dengan tenaga perencana, penganalisis kebutuhan pelatihan, pengembang kurikulum, pengadministrasi pelatihan, pemeliharaan sarana, pengelola pelatihan, penyelia, dan pengelola lembaga pelatihan didefinisikan sebagai tenaga pelatihan pada proses pelatihan kerja.
Prinsip manajemen
Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas akan menimbulkan hierarki. Hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak dan seterusnya berurutan ke bawah. dengan adanya hierarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah.
Fungsional Auditor
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditetapkan sebagai Instansi Pembina JFA di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ruang lingkup pembinaan JFA di lingkungan APIP tersebut meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen,Inspektorat Utama/Inspektorat Kementerian/LPND, dan unit kerja pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas pengawasan intern serta Badan Pengawas (Inspektorat) Provinsi/Kabupaten/Kota.
Manajemen mandiri pekerja
Manajemen mandiri pekerja atau yang juga biasa disebut manajemen pekerja dan manajemen demokratis adalah sebuah cara menjalankan perusahaan dengan basis kemandirian pekerja atau pegawai tanpa hirarki yang tetap. Peraturan-peraturan yang dibuat di dalam perusahaan secara demokratis disepakati dan dijalankan oleh pegawai. Dalam praktiknya metode ini tidak bergantung pada kekuasaan petinggi perusahaan melainkan pada pekerja. Konsep ini mulai menjamur di berbagai negara sejak tahun 1917, saat berakhirnya era kolonialisasi.
Nurul Taufiqu
Pada saat bekerja di Jepang tersebut, kebetulan Nurul masuk ke tim projek divisi material. Dia bekerja dengan sebuah "team work" yang kuat yang tertata dalam bentuk sistem yang terintigrasi. “Begitu saya masuk ke dunia sistem yang sudah terintigrasi yang mapan kita langsung unggul di situ. Nilai-nilai kita dengan yang lain sebagai sebuah sistem jauh melebihi nilai sebagai individu. Di Jepang terkenal dengan istilah “"Medatsu tataki”" yang artinya adalah yang muncul di pukuli. Intinya mereka mengajak kesiapan dari "team work" supaya selalu bekerja bersama-sama, maju bersama-sama. Inilah nilai keunggulan mereka. Tetapi "person to person" kita bisa saja jauh lebih handal dibanding mereka.” Lembaga riset dan pengembangan tempat bekerja Nurul adalah gudangnya peneliti untuk melakukan segala bentuk penelitian. Mereka ditarget membuat penelitian yang bisa disalurkan ke 5.000 unit usaha kecil dan menengah (UKM) di seantero Kagoshima.
Hari Peringatan Pekerja
28 April diakui oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Konfederasi Serikat Perdagangan Internasional (ITUC) sebagai Hari Peringatan Pekerja Internasional. Pada tahun 1996 ICFTU memperingati 'hari peringatan Pekerja dan mulai mengatur 'tema' tahunan. Untuk tahun 2006 tema ICFTU adalah " Kesatuan tempat kerja:tempat kerja yang lebih aman ", dengan fokus pada larangan global asbes dan meningkatnya kesadaran HIV/AIDS. Selama tahun 2001 ILO, bagian dari PBB, mengakui Hari Peringatan Pekerja dan mendeklarasikan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia dan pada tahun 2002 ILO mengumumkan bahwa 28 April harus menjadi hari resmi dalam sistem PBB.
Pengujian unit
Dengan menggunakan kerangka kerja otomatisasi, pengembang mengkodekan kriteria, atau hasil yang diketahui benar, ke dalam uji untuk memeriksa kebenaran unit tersebut. Dalam eksekusi kasus uji, kerangka kerja mencatat uji yang gagal melewati kriteria apa pun. Banyak kerangka kerja juga akan menandai secara otomatis kasus uji yang gagal ini dan melaporkannya dalam rangkuman. Tergantung kepada parahnya kegagalan yang terjadi, kerangka kerja mungkin akan berhenti melakukan uji selanjutnya.
SKKNI
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
Kalibrasi
Definisi Kalibrasi
Menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM) adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
Dengan kata lain:
Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.
Penolokukuran
Dalam bidang manajemen, penolokukuran ("benchmarking") adalah proses pembandingan proses bisnis dan ukuran kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator spesifik tertentu, seperti biaya atau produktivitas. Dalam manajemen strategis, penolokukuran terutama dipakai untuk merencanakan upaya perbaikan terhadap kinerja perusahaan.
Manajemen
Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok. yang pertama adalah peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua adalah peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding.
Pengukuran Kerja Manajemen Operasi
(5) Tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka biasanya dalam persentase.
Pengukuran Kerja Manajemen Operasi
Metode ini dikembangkan di Inggris oleh L. Tipper pada tahun 1930. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas yang beragam. Hal ini akan mendorong adanya perubahan karyawan, penugasan ulang, perkiraan biaya aktivitas dan kelonggaran keterlambatan bagi standar pekerja. Apabila pengambilan sampel ini untuk menetapkan kelonggaran keterlambatan, maka sering disebut penelitian rasio keterlambatan ("ratio delay study").
Prosedur dalam metode ini ada lima langkah sebagai berikut:
Buruh
Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Pada Peraturan Menteri ini, upah minimum dibagi dalam 3 kriteria yaitu Upah Minimum Regional, Upah Minimum Sektor Regional, dan Upah Minimum Sub Rektor Regional. Lalu PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengubah pemberlakuan Upah Minimum Regional (UMR) menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota ini ditetapkan setahun sekali dengan SK Gubernur.
Pengukuran kinerja
Organisasi harus belajar tentang apa-apa yang harus dilakukan secara berbeda untuk memperbaiki kinerja. Oleh karenanya organisasi membutuhkan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana dan arahan serta target sehingga bisa didapatkan pengertian mana-mana saja perihal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan.
ISO 9000
ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu (SMM). ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standardisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh "International Organization for Standardization Technical Committee" (ISO/TC) 176. ISO/TC inilah yang bertanggungjawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO/TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap lima tahun, guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi "up to date" dan relevan untuk organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000.Sebuah perusahaan atau organisasi yang telah diaudit dan disertifikasi sebagai perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dalam ISO 9001 berhak mencantumkan label "ISO 9001 Certified" atau "ISO 9001 Registered".
Buruh
Bila merujuk pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih atau cleaning service.Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan.
Metrologi
Seiring dengan meningkatnya peranan metrologi, Pemerintah menetapkan Keppres No. 79 tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) sebagai penjabaran UUML yang mengharuskan adanya lembaga yang membina standar nasional. Keppres ini memandatkan pembentukan organisasi KSNSU yang dikoordinasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Untuk mendukung BSN, maka pengelolaan teknis ilmiah SNSU diserahkan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lebih jauh, Keppres ini secara gamblang menjelaskan bahwa pelaksana pengelola SNSU adalah unit kerja di LIPI yang memiliki kompetensi di bidang metrologi. Pada saat itu, Puslit KIM-LIPI adalah unit organisasi di bawah LIPI yang bidang kegiatannya paling berkaitan dengan pengelolaan standar nasional. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Puslit KIM–LIPI merupakan instansi pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai Lembaga Metrologi Nasional atau "National Metrology Institute" (NMI) di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan berubahnya nama Puslit KIM menjadi Puslit Metrologi pada tahun 2014, yang menunjukan semakin fokusnya LIPI pada pengembangan metrologi.
Simon Kuznets
Kuznets mengubah cara pengukuran PDB. Dengan karya yang bermula pada 1930-an dan terus-menerus selama beberapa dasawarsa, Kuznets menghitung pendapatan nasional sejak 1869.
Meskipun bukan ekonom pertama yang mencobanya, karya Kuznets terbilang sempurna dan teliti yang mengatur standar bidang ini. Karyanya didanai oleh lembaga nirlaba National Bureau of Economic Research, yang telah bermula pada 1920. Kuznets kemudian membantu U.S. Department of Commerce untuk menstandardisasi pengukuran Produk Nasional Bruto. Namun di akhir 1940-an, ia berpecah dengan departemen itu karena menolak menggunakan PDB untuk mengukur pekerjaan rumah tangga karena ini merupakan komponen produksi yang penting.
Kinerja
Kinerja dalam organisasi ,merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.
Prinsip manajemen
Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Manajer yang adil dan jujur akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan keadilan dan kejujuran pada bawahannya.
Pengembangan diri
Sebagai organisasi dan pasar tenaga kerja menjadi lebih global, tanggung jawab untuk pengembangan bergeser dari perusahaan kepada individu.
Kita hidup di zaman kesempatan belum pernah terjadi sebelumnya: jika anda punya ambisi dan kecerdasan, anda bisa naik ke atas profesi yang anda pilih, terlepas dari mana anda mulai. Tetapi dengan kesempatan yang datang tanggung jawab. Perusahaan saat ini tidak mengelola karyawan mereka' karier; pengetahuan pekerja harus, efektif, mereka sendiri chief executive officer. Terserah kepada anda untuk mengukir tempat anda, untuk tahu kapan untuk mengubah arah, dan untuk menjaga diri bergerak dan produktif selama kehidupan kerja yang dapat span beberapa 50 tahun.""
Manajemen dosen Sumantra Ghoshal dari London Business School dan Christopher Bartlett dari Harvard Business School menulis pada tahun 1997 bahwa perusahaan harus mengelola orang secara individual dan membangun baru kontrak kerja.
Di satu sisi perusahaan harus diduga mengakui bahwa pengembangan pribadi menciptakan nilai ekonomi: "kinerja pasar tidak mengalir dari yang mahakuasa kebijaksanaan manajer puncak tetapi dari inisiatif, kreativitas dan keterampilan seluruh karyawan".
Fungsi dan tugas manajemen keuangan
Searches Related to [1] Akuntan Sebuah profesi akuntansi dimana bertanggung-jawab menghasilkan laporan keuangan serta informasi akuntansi dalam sebuah organisasi entitas bisnis (perusahaan) Tugas Utama seorang akuntan ialah membukukan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan dengan sistematis, periodik serta dengan mudah mampu utuk dipahami oleh pihak pihak yang berkepentingan atas laporannya, baik internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan. Biasanya, seorang akuntan ada yang membaginya dengan Akuntan Keuangan dan Akuntan Manajemen.[2] Internal Auditor Internal Auditor tugasnya ialah mengaudit/memeriksa internal perusahaan untuk kepentingan manajemen/internal perusahaan, juga untuk memastikan manajemen telah melaksanakan aktivitas ekonomi yang efisien, efektif serta ekonomis dmei kemajuan perusahaannya.
Frederick Winslow Taylor
Berdasarkan pengalamannya itu, Taylor membuat sebuah pedoman yang jelas tentang cara meningkatkan efesiensi produksi. Pedoman tersebut adalah:Pedoman ini mengubah drastis pola pikir manajemen ketika itu. Jika sebelumnya pekerja memilih sendiri pekerjaan mereka dan melatih diri semampu mereka, Taylor mengusulkan manajemenlah yang harus memilihkan pekerjaan dan melatihnya. Manajemen juga disarankan untuk mengambil alih pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerja, terutama bagian perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan. Hal ini berbeda dengan pemikiran sebelumnya di mana pekerjalah yang melakukan tugas tersebut.
Usaha (fisika)
Untuk benda bergerak, besarnya kerja/waktu (daya) bisa dihitung. Maka, besarnya kerja yang dilakukan gaya (diukur dalam joule/sekon atau watt) adalah perkalian skalar dari gaya (vektor) dengan kecepatan (vektor). Perkalian skalar dari gaya dan kecepatan ini adalah daya sesaat. Seperti kecepatan yang diintegrasikan terhadap waktu untuk mendapatkan jarak total, menurut teorema dasar kalkulus, total kerja sepanjang lintasan adalah integral waktu dari daya sesaat sepanjang lintasan yang dilewati.
SKKNI
SKKNI diamanatkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dalam pasal yang sama ayat (4) disebutkan bahwa tata cara penetapan SKKNI diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tata cara penetapan SKKNI telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Tata cara penetapan SKKNI sebelumnya pernah diatur melalui peraturan sebagai berikut:
Six Sigma
Measure adalah fase mengukur tingkat kinerja saat ini, sebelum mengukur tingkat kinerja biasanya terlebih dahulu melakukan analisis terhadap sistem pengukuran yang digunakan.
SMK Negeri 2 Sumedang
Pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai “bahasa bisnis”.[1] Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Auditing, satu disiplin ilmu yang terkait tapi tetap terpisah dari akuntansi, adalah suatu proses dimana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini – yang masuk akal tapi tak dijamin sepenuhnya – mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
Praktisi akuntansi dikenal sebagai akuntan. Akuntan bersertifikat resmi memiliki gelar tertentu yang berbeda di tiap negara. Contohnya adalah Chartered Accountant (FCA, CA or ACA), Chartered Certified Accountant (ACCA atau FCCA), Management Accountant (ACMA, FCMA atau AICWA), Certified Public Accountant (CPA), dan Certified General Accountant (CGA). Di Indonesia, akuntan publik yang bersertifikat disebut CPA Indonesia (sebelumnya: BAP atau Bersertifikat Akuntan Publik).
Perencanaan
Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevalusasian. Proses pengevaluasian atau "evaluating" adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan.
Kinerja
Menurut Cascio ( 1992 : 267 ) “penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu kelompok”.
Prinsip manajemen
Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan bertalian erat dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Dalam pelaksanaan kerja bisa saja terjadi adanya dua perintah sehingga menimbulkan arah yang berlawanan. Oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan. Pelaksanaan kesatuan pengarahan (unity of directiion) tidak dapat terlepas dari pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, serta kesatuan perintah.
Standar Auditing
Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Standar Perikatan Audit (SPA). Dengan demikian SPA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.
Hubungan industrial
Perjanjian kerja Bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan Karyawan yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Perjanjian Kerja Bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) / CLA (Collective Labour Agreement) adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara Pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh Managemen Perusahaan dan Karyawan yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Karyawan, serta tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 UU No.13 tahun 2003 Point 21.PKB dibuat dengan melalui perundingan antara managemen dan serikat karyawan.
Kawasaki Motor Indonesia
Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di dunia yang telah menerapkan konsep-konsep manajemen dengan pendekatan baru untuk meningkatkan daya saingnya, misalnya dengan Just in Time (JIT), Total Quality Management (TQM), International Standard Organization (ISO), dan lain sebagainya.
Semua konsep diatas tentunya mempunyai tujuan yang baik dan dipilih sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Pengukuran Kerja Manajemen Operasi
Suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Caranya dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan. Cara ini membutuhkan biaya yang besar. Metode yang paling umum adalah metode pengukuran waktu (MTM = "Methods Time Measurement").
Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut sebagai Therblig yang ditemukan oleh Frank Gilbreth, yang mencakup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, meneliti.
Surveyor kadastral
Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral dan kemampuan mengorganisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral, yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan. (Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1998.
Prinsip manajemen
Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan.
Indeks harga konsumen
Di Indonesia badan yang bertugas untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Penghitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan harga dari ribuan barang dan jasa. Jika PDB mengubah jumlah berbagai barang dan jasa menjadi sebuah angka tunggal yang mengukur nilai produksi, IHK mengubah berbagai harga barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur sseluruh tingkat harga.
Badan Standardisasi Nasional
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi membawahi 3 Pusat yaitu Pusat Perumusan Standar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, serta Pusat Kerjasama Standardisasi.
Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait.
Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.
Auditorat Utama Keuangan Negara VII
Auditorat Utama Keuangan Negara VII (disingkat AKN VII) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VII BPK. AKN VII dipimpin oleh seorang Auditor Utama.Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Prinsip manajemen
Dalam melakasanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada serorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja.
Analisis kredit
Kini Standard and Poor's, Moody's, dan Risk Management Association mampu menyediakan rasio industri untuk bank. Pendekatan univariat memungkinkan analis memulai pemeriksaan untuk menentukan apakah rasio khusus untuk calon peminjam sangat berbeda jauh dengan norma industrinya. Tetapi, pada kenyataannya, tingkat ketidakpuasan satu rasio seringkali dimitigasi oleh kekuatan alat ukur lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki rasio kemampuan menghasilkan laba yang rendah, tetapi memiliki rasio likuiditas di atas rata-rata. Satu keterbatasan pendekatan univariat adalah kesulitan membuat "trade-off" antara rasio yang lemah dan rasio yang kuat. Tentu saja, analis kredit yang baik dapat membuat penyesuaian. Namun, beberapa alat ukur univariat -- seperti grup industri tertentu, perusahaan publik lawan perusahaan swasta, dan kawasan -- lebih bersifat kategoris, melebihi nilai tingkatan rasio. Lebih sulit untuk menentukan penilaian terhadap variabel-variabel ini.