Apakah fungsi konsulat jenderal di suatu negara?
Konsul
Seorang konsul atau konsul jenderal adalah pemimpin sebuah konsulat (bahasa Inggris:""Consulate"") wakil resmi sebuah negara bertindak untuk membantu dan melindungi warga negaranya serta menfasilitasi hubungan perdagangan dan persahabatan (hal ini yang membedakan tugas antara seorang konsul dengan seorang duta besar yang mewakili sebuah negara) yang ditugaskan di luar wilayah metropolitan atau ibu kota sebuah negara di luar negeri dan berkewajiban menjaga kepentingan negara serta rakyatnya yang berada di negara luar negeri tersebut. Kantor tempat konsul bertugas disebut konsulat atau konsulat jenderal, dan umumnya berada di bawah pimpinan sebuah kedutaan besar, yang biasanya terletak di ibu kota negara.
Hubungan Indonesia dengan Nepal
Hubungan Indonesia dengan Nepal adalah hubungan bilateral antara Indonesia dengan Nepal. Sejak hubungan diplomatik ini dibuka pada tahun 1960, kedua negara tidak mengirimkan duta besar yang tinggal menetap baik di Indonesia maupun Nepal. Indonesia hanya membuka konsulat kehormatan di Kathmandu, dan kedutaan besarnya di Dhaka, Bangladesh, juga terakreditasi untuk Nepal. Di sisi lain Nepal mengakreditasi kedutaan besarnya di Bangkok, Thailand, untuk Indonesia. Kedua negara adalah anggota pendiri dari Gerakan Non-Blok (GNB/NAM).
Konsulat jenderal Indonesia
Konsulat jenderal Republik Indonesia (sering disingkat sebagai "KJRI") adalah kantor perwakilan konsuler Indonesia pada wilayah tertentu pada negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikepalai oleh seorang konsul jenderal atau disingkat "Konjen".
Berikut ialah daftar konsulat jenderal Indonesia.
Daftar Sekretaris Jenderal NATO
Sesuai tradisi, jabatan Sekretaris Jenderal dipegang oleh warga Eropa. Struktur ini bertujuan untuk menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat yang merupakan negara pengangkat Komando Sekutu Tertinggi Eropa, pejabat militer paling senior di NATO. Sekretaris Jenderal dipilih berdasarkan konsensus negara-negara anggota NATO. Tidak ada proses seleksi formal. Diplomat dari negara-negara NATO secara informal mendiskusikan masalah ini sampai seorang calon terpilih. Sekretaris Jenderal biasanya menjalani masa jabatan empat tahun, tetapi ia boleh diminta untuk menjabat setahun atau beberapa tahun lagi sesuai konsensus negara anggota.
Gubernur-Jenderal Korea
Sebelum itu, selama protektorat, Residen-Jenderal merupakan perwakilan Jepang di Korea. Gubernur-Jenderal ditunjuk dari Tokyo dan bertanggung jawab kepada kaisar Jepang. Sejak tahun 1919, selain kaisar, Gubernur-Jenderal juga tunduk pada perdana menteri, dan dari tahun 1942 kepada Kementerian Urusan Asia Timur Raya.
Hubungan Belanda dengan Turki
Sebelum Belanda memiliki konsul mereka sendiri di wilayah Syam, mereka berdagang di bawah Kapitulasi Perancis tahun 1569 sampai mereka mengirim Cornelius Haga sebagai Konsul untuk Istanbul pada 1611. Jenderal Negara bertanggung jawab untuk melantik konsul, namun para pedagang Syam dalam kasus tersebut sangat berkonsultasi. Sistem pembayaran yang rendah untuk para konsul menghambat kesuksesan hubungan potensial antara konsul dan komunitas pedagang. Para pedagang meminta pengubahan pada pembayaran gaji mutlak Venesia, namun Jenderal Negara menentang keinginan mereka dan berusaha untuk mencari pemasukan lainnya. Hal ini menimbulkan masalah bagi para konsul Belanda, dan terdapat beberapa laporan kasus dimana para konsul digerogoti otoritasnya pada negara-negara anggota yang tak ingin membayar konsulat atau kedutaan besar. Disamping perjuangan dalam di negara Belanda, Belanda memiliki hubungan baik dengan Utsmaniyah dan pada 1804 Sultan Selim III (1789–1807) mengangkat perwakilan residen pertamanya untuk Amsterdam.
Paspor Indonesia
Visa pre Arrival adalah visa yang aplikasinya diajukan di perwakilan kedutaan suatu negara yang berada di negara kita. Selain di Jakarta, kedutaan atau konsulat negara asing juga ada yang berkantor di kota-kota besar seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Bali atau Makassar. Jika suatu negara tidak memberikan fasilitas visa on arrival maka kita harus apply visa suatu negara di kedutaan tersebut.
Sekretaris-Jenderal Persemakmuran
Sekretaris-Jenderal Persemakmuran adalah kepala Sekretariat Persemakmuran, badan pusat yang mengurusi Persemakmuran Bangsa-Bangsa sejak didirikan pada 1965, dan bertugas untuk mewakili Persemakmuran di depan masyarakat. Sekretaris-Jenderal Persemakmuran tak sama dengan Kepala Persemakmuran, yang sekarang diduduki oleh Ratu Elizabeth II.
Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Jabatan Gubernur Jenderal (bahasa Belanda: Gouverneur-Generaal) adalah jabatan penguasa tertinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda. Konon jabatan ini baru diadakan pada tahun 1691. Sebelumnya gelar jabatan ini lain istilahnya. Penguasa Hindia Belanda sebelumnya berarti hanya duta VOC saja di Jakarta dan kemudian Batavia.
Kedutaan Besar Australia, Jakarta
Perwakilan formal pertama Australia di Hindia Belanda dibentuk di Batavia. Kantor komisaris dagang Australia didirikan di Jalan Kali Besar Barat. Meski tidak banyak perwakilan resmi Australia sebelum Perang Dunia II, pada tahun 1945, negara ini telah membuka beberapa kedutaan besar di berbagai negara. Usai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Britania membujuk Australia untuk tidak mendirikan konsulat jenderal, tetapi mengirim perwakilan untuk pasukan militer di sana. Pada tahun 1946, F.K. Officer ditunjuk sebagai perwakilan Australia untuk Asia Tenggara dan bertugas membantu negosiasi. Setelah beberapa kali berganti perwakilan, pada akhir November 1946, AFNEI meninggalkan Asia Tenggara. Jabatan Konsul Jenderal kemudian dibentuk pada tanggal 5 Desember 1946. Tahun 1950, jabatan ini diubah menjadi Duta Besar. John Hood adalah orang pertama yang menjabat sebagai Duta Besar Australia untuk Indonesia.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
KBAS di Jakarta dikepalai oleh seorang Duta Besar yang ditunjuk langsung oleh Presiden Amerika Serikat sebagai perwakilannya di negara tersebut. Kantor kantor perwakilan departemen luar negeri di Indonesia adalah;Seorang Duta Besar dibantu oleh Wakilnya yang dikenal sebagai DCM ("Deputy Chief Mission") untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas misi diplomatik.
Monarki Britania Raya
Hak Istimewa Kerajaan meliputi kuasa untuk melantik dan melengserkan menteri-menteri, meregulasikan layanan sipil, mengeluarkan paspor, mendeklarasikan perang, membuat perdamaian, mengarahkan tindakan militer, dan menegosiasikan dan meratifikasikan traktat, aliansi dan perjanjian internasional. Namun, sebuah traktat tak dapat langsung dimasukkan pada hukum-hukum domestik Britania Raya; Undang-Undang Parlemen dibutuhkan dalam kasus semacam itu. Penguasa monarki merupakan kepala komandan Angkatan Bersenjata (Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Angkatan Darat Kerajaan Inggris, dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris), mengakreditasikan Komisioner-Komisioner Tinggi dan duta-duta besar Inggris, dan menerima diplomat-diplomat dari negara-negara asing.
Vikaris Jenderal untuk Vatikan
Sebagai vikar jenderal, ia merupakan pejabat tertinggi untuk kepengurusan gerejawi, spritual dan material, dari wilayah yang dipercayakan kepadanya. Sejak wilayah tersebut hanya memiliki penduduk yang sangat sedikit, tanggung jawabnya biasanya tertuju pada para pengunjung di Vatikan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini, dan akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing, dan menciptakan gambaran keseluruhan.
Dinas Luar Negeri Eropa
Perjanjian Amsterdam membawa beberapa perubahan bertujuan untuk mencapai kebijakan luar negeri Eropa yang lebih koheren dan ' yang lebih efektif. Perjanjian Amsterdam membentuk unit kebijakan luar negeri di Sekretariat Dewan, yaitu '. Perjanjian ini memberikan peran Perwakilan Tinggi untuk ' kepada Sekretaris Jenderal Dewan. Tanggung jawab baru Sekretaris Jenderal ada dua aspek, yaitu membantu Dewan dalam urusan ', dan bertindak atas nama Dewan dalam melakukan dialog politik dengan pihak ketiga (atas permintaan Presidensi). Untuk pertama kalinya, "" dipangku oleh figur yang sama secara permanen, memberikan “wajah” bagi kebijakan luar negeri UE. Peran ini diberikan kepada Sekretaris Jenderal dengan harapan mengatasi kurangnya kontinuitas dalam representasi internasional UE karena kepresidenan bergilir di Dewan.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem
Langkah Amerika Serikat ini menyebabkan beberapa negara lain untuk menyatakan niat mereka untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Dua hari setelah Kedutaan Besar AS dibuka, Guatemala membuka kedutaan besar di Yerusalem. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian mengatakan, "Keputusan Ini bertentangan dengan hukum internasional dan khususnya resolusi dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB".
Sekretaris Jenderal NATO
Sekretaris Jenderal juga berperan sebagai kepala staf NATO. Ia memimpin staf internasional dalam organisasi ini dan Office of the Secretary General. Sekretaris Jenderal juga memimpin Private Office-nya sendiri. Semua lembaga ini diisi oleh personel dari semua anggota NATO, sehingga Sekretaris Jenderal perlu memberi pengarahan dengan cermat. Untuk membantu menjalankan tugasnya, Sekretaris Jenderal memiliki wakil yang ditunjuk oleh organisasi.
Amerika Serikat
Amerika Serikat melakukan upaya besar-besaran untuk membangun hubungan luar negeri dan memperkuat militernya. Negara ini adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan New York City menjadi lokasi dari Markas Besar PBB. Amerika Serikat juga merupakan anggota G8, G20, dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD). Hampir semua negara-negara di dunia memiliki kedutaan di Washington, D.C., dan banyak juga konsulat-konsulat yang bertebaran di berbagai negara bagian. Secara umum, hampir semua negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Negara-negara yang yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan AS adalah Iran, Korea Utara, Bhutan, dan Republik Tiongkok (Taiwan)meskipun AS tetap memasok peralatan militer kepada Taiwan.
Hubungan Indonesia dengan Israel
Tahun 2012, Indonesia sepakat meningkatkan hubungannya dengan Israel dan membuka konsulat di Ramallah yang dipimpin oleh diplomat setara duta besar. Diplomat ini secara tidak resmi juga bertugas sebagai duta besar Indonesia untuk Israel. Keputusan yang disetujui setelah negosiasi lima tahun ini menjadi bukti pulihnya hubungan antara Israel dan negara mayoritas Muslim terpadat di dunia. Indonesia pernah berencana membuka konsulat di Tepi Barat sebagai bukti dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Walaupun diplomat ini seharusnya mewakili Indonesia untuk Otoritas Palestina/PLO, ia juga menangani urusan antara Indonesia dan Israel. Karena itu, konsulat Indonesia bisa dikatakan memenuhi persyaratan diplomatik sekaligus tanggung jawab konsuler. Setelah Israel menolak Menteri Luar Negeri Indonesia berkunjung ke Ramallah tahun 2012, Indonesia menarik diri dari perjanjian tersebut dan konsulat Ramallah tidak dibuka. Meski tidak ada hubungan diplomatik resmi, Israel dan Indonesia diam-diam membangun hubungan di sektor perdagangan, keamanan, dan lain-lain, tetapi semakin memburuk sejak proses perdamaian Timur Tengah buntu.
Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
Organisasi Perdagangan Dunia
Organisasi Perdagangan Dunia juga dilengkapi oleh Sekretariat yang bertugas menyediakan bantuan teknis, profesional, dan kepegawaian kepada badan-badan WTO, menyediakan bantuan teknis kepada anggota yang masih berstatus negara berkembang, mengawasi dan mengkaji perdagangan dunia, memberikan nasihat kepada negara yang ingin bergabung dengan WTO, serta menyediakan informasi kepada masyarakat. Sekretariat WTO dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Konferensi Tingkat Menteri dapat memilih Direktur Jenderal dan menetapkan wewenang serta masa jabatannya. Direktur Jenderal harus bertindak independen dari pemerintahan. Direktur Jenderal berwenang mengangkat pegawai-pegawai, dan mereka bekerja sebagai pegawai negeri internasional. Pegawai-pegawai ini kebanyakan berlatar belakang ahli hukum dan ekonom.
Residen-Jenderal Jepang di Korea
Menurut Perjanjian Protektorat, sebuah pos residen-jenderal Jepang didirikan di Korea. Dia diberi semua kekuatan untuk menerapkan kebijakan luar negeri Korea; oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri Korea dibubarkan. Residen jenderal juga memiliki hak untuk mengusir Jepang dari Korea jika dia melanggar ketertiban umum; dalam 3 tahun, 107 subjek Jepang diusir dari negara itu. Residen-jenderal melaporkan langsung kepada kaisar Jepang. Residen-jenderal pertama yang diangkat adalah Itō Hirobumi.
Advokat Utama
Advokat utama adalah pejabat hukum senior. Dalam beberapa hukum umum dan yuridiksi hibrida, pejabat tersebut memegang fungsi penasehat hukum pemerintah, yang dipegang jaksa agung dalam hukum umum dan yuridiksi hibrida lainnya. Sebaliknya, di Uni Eropa dan beberapa yuridiksi benua Eropa, pejabat tersebut merupakan penasehat hukum netral di pengadilan.
Negara pelindung
Negara pelindung adalah negara yang mewakili negara berdaulat lain yang tidak memiliki perwakilan diplomatik di sebuah negara. Negara pelindung ditunjuk ketika dua negara memutuskan hubungan diplomatik satu sama lain. Negara pelindung bertugas mengurus aset diplomatik dan warga negara pengirim di negara yang menaunginya. Apabila hubungan diplomatik diputus akibat perang, negara pelindung juga akan mengurus tawanan perang serta kepentingan warga sipil di wilayah yang diduduki musuh.
Dewan Penasehat Paling Terhormat Yang Mulia
Fungsi-fungsi yudisial tertentu juga dipegang oleh Ratu dalam Dewan, meskipun dalam praktiknya, pengerjaan sebenarnya dan keturusan terhadap kasus-kasus dilakukan sehari-hari oleh [[Komite Yudisial Dewan Penasehat]]. Komite Yudisial terdiri dari [[Dewan Kepala Pengadilan Banding|para hakim senior]] yang diangkat menjadi Kanselir Penasehat: umumnya [[Hakim Dewan Tertinggi Britania Raya|Hakim]] [[Dewan Tertinggi Britania Raya]] dan [[hakim senior]] dari [[Persemakmuran Bangsa-Bangsa|Persemakmuran]]. Dewan Penasehat resmi bertindak sebagai [[dewan tertinggi|Dewan Banding Tinggi]] untuk seluruh [[Kekaisaran Britania]] (selain Britania Raya itu sendiri), dan bertugas melakukan banding pada [[Dependensi Mahkota]], [[Kawasan Seberang Laut Britania]], dan beberapa [[negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa|negara]] Persemakmuran independen.[[Kategori:Sejarah Persemakmuran Bangsa-Bangsa]]
Andrew Gilchrist
Setelah bertugas sebagai Konsul Jenderal Britania di Chicago, Andrew Gilchrist menjabat sebagai Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia di Jakarta (1962–1966). Saat di sana, ia melihat serangan terhadap Kedutaan Besar Britania di Jakarta pada 16 September 1963, dan pembakaran mobil dinasnya.
Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Seketaris Jendral Federasi yang juga selaku Sekretaris Dewan Pimpinan, bertugas mengepalai Sekretariat atau Markas Besar Federasi. Sekjen dibantu oleh beberapa orang Wakil sekjen yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa direktorat, yaitu :Sidang Umum Federasi diselenggarakan sedikitnya 2 (dua) tahun sekali dan dipimpin oleh Ketua Federasi. Di dalam Sidang Umum terdapat komisi-komisi yaitu:
Kepaniteraan (badan administratif)
Kepaniteraan atau sekretariat organisasi adalah departemen yang memenuhi tugas administrasi pusat atau sekretaris jenderal. Istilah ini terutama terkait dengan pemerintah dan organisasi antarpemerintah seperti PBB, meskipun beberapa lembaga swadaya masyarakat (misalnya Organisasi Internasional untuk Standardisasi) juga merujuk departemen administratif sebagai "sekretariat". Bangunan atau kompleks perkantoran yang menaungi departemen seperti itu juga dapat disebut sebagai "sekretariat" atau "gedung sekretariat".
Komisariat Tinggi
Komisariat Tinggi dalam Bahasa Inggris "High Commision", merupakan suatu lembaga diplomatik setingkat Kedutaan Besar antar negara-negara Persemakmuran (Commonwealth). Mengingat sebuah Kedutaan Besar merupakan perwakilan suatu negara di negara asing, Komisariat Tinggi merupakan perwakilan diplomatik suatu pemerintah di antara sesama negara-negara Persemakmuran. Contohnya, di London, Pemerintah Australia diwakili bukan oleh Kedutaan Besar melainkan Komisariat Tinggi, karena Australia dan Inggris memiliki kepala negara yang sama, yaitu Ratu Inggris. Demikian juga di Selandia Baru, Pemerintah Australia, Kanada, Inggris diwakili oleh Komisariat Tinggi-nya. Komisariat Tinggi dipimpin oleh seorang Komisaris Tinggi yang ditunjuk oleh Perdana Menteri masing-masing negara.
Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal (disingkat Ditjen) adalah unsur pelaksana pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Direktorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara. Direktorat jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal di Kementerian menyelenggarakan fungsi:
Gubernur-Jenderal Korea
Jabatan Gubernur-Jenderal Semenanjung Korea berperan sebagai kepala administrator Semenanjung Korea di saat Jepang memegang kendali atas Kekaisaran Agung Hahn (atau Kerajaan Chosen) sebagai koloninya dari tahun 1910 hingga 1945. Kursi pemerintahan kolonial berada di Gedung Kegubernuran Jenderal, yang dibangun pada tahun 1926.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan, dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian, dan keamanan internasional.
Ony Hindra Kusuma
Ir Ony Hindra Kusuma MBA adalah seorang Konsulat Kehormatan Kerajaan Belanda yang berkedudukan di Medan dan wewenangnnya mencangkup seluruh Pulau Sumatera. Kementrian Luar Negeri Belanda memiliki lebih dari 150 orang wakil, konsulat, dan wakil tetap untuk organisasi-organisasi internasional di seluruh dunia. Selain itu, terdapat sekitar 360 konsulat kehormatan yang memiliki wewenang terbatas.
Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal, dibantu oleh pekerja sipil internasional yang bekerja di seluruh dunia. Sekretariat PBB memberikan dukungan kerja dan pelayanan untuk semua badan PBB lainnya di dalam sistem keseluhan dan mengatur program serta kebijakan yang dijalankan oleh mereka. Sekretariat ini memiliki banyak tugas, dari administrasi operasi pemelihara perdamaian PBB hingga membuat penelitian mengenai tren sosial dan ekonomi dunia.
Visa
Visa pre Arrival adalah visa yang aplikasinya diajukan di perwakilan kedutaan suatu negara yang berada di negara Anda. Selain di Jakarta, kedutaan atau konsulat negara asing juga ada yang berkantor di kota-kota besar seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Bali atau Makassar. Jika suatu negara tidak memberikan fasilitas visa on arrival maka Anda harus "apply" visa suatu negara di kedutaan tersebut.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Sejak 1998 sampai Desember 2017, pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ditunda oleh Presiden setiap enam bulan atas dasar keamanan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 undang-undang ini.
Sejak aturan ini berlaku pada akhir 1998, semua Presiden yang menjabat saat itu menetapkan bahwa pemindahan kedutaan akan berdampak besar terhadap keamanan nasional A.S. dan memilih untuk menerbitkan surat penangguhan yang menunda proses pemindahan. Evaluasi ulang dilaksanakan setiap enam bulan. Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Kongres mulai memasukkan kalimat-kalimat yang menghapus hak eksklusif Presiden untuk membuat surat penangguhan atau menghapus total aturan penangguhan dari UU Kedutaan Besar Yerusalem.
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi:
José Rolz-Bennett
Beberapa organisasi Internasional yang pernah dijabatnya, antara lain elegasi dari Guatemala ke Rapat Organisasi Negara-negara Amerika (OCAS), yang diadakan di Antigua Guatemala pada Agustus 1955, Duta Besar Guatemala untuk PBB di 1955-1960. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asisten Khusus Urusan Politik PBB 1960-1971 sebagai kepala staf Sekretaris Jenderal pada misi yang berbeda dan penjaga perdamaian PBB.
Kepala negara
Negara dengan sistem presidensiil biasanya berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat negara pada kementerian-kementerian pada negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan pemimpin dari perangkat pemerintahan yang direpresentasi pada bagian dari kementerian negara kepada kementerian-kementerian yang ada pada kabinet. Di sini, presiden mempunyai hak yang lebih luas sebagai kepala birokrasi/ aparatur negara, mewakili negara ke luar negeri dan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana diatur berdasarkan konstitusi negara dan perundang-undangan negara menjalankan kebijakan dalam negeri. Namun tentunya ada pengecualian bagi beberapa negara berbentuk monarki absolut seperti Arab Saudi, di mana raja biasanya merangkap sebagai kepala pemerintahan.
Departemen Urusan Politik PBB
Misi-misi di atas dikepalai oleh perwakilan senior dari Sekretaris Kenderal PBB dan menyediakan sarana untuk diplomasi pencegahan dan aktivitas lainnya, dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik atau membangun perdamaian jangka panjang di negara-negara yang baru keluar dari perang saudara. Kantor-kantor pengusahaan perdamaian di Burundi, Guinea Bissau, Republik Afrika Tengah dan Sierra Leone bertujuan untuk membantu negara-negara tersebut membangun perdamaian melalui berbagai strategi bersama aktor-aktor nasional dan badan kemanusiaan dan badan pembangunan PBB setempat. Misi-misi politik ini merupakan bagian dari operasi perdamaian PBB yang bekerja di berbagai bagian siklus konflik.
Layanan Diplomatik Yang Mulia
Layanan Diplomatik Yang Mulia (, disingkat HMDS) adalah layanan diplomatik Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, yang mengurusi urusan luar negeri, berlawanan dengan Layanan Sipil Dalam Negeri, yang mengurusi urusan domestik. Layanan tersebut mempekerjakan sekitar 14,000 orang, sekitar sepertiganya adalah PNS berbasis Inggris yang bekerja langsung untuk Kantor Persemakmuran dan Luar Negeri, baik di London atau di luar negeri. Dua pertiga staf sisanya adalah salah satu dari 240 anggota Misi Diplomatik Inggris di luar negeri (seperti kedutaan besar, konsulat atau komisi tinggi). Sekretaris Negara Tingkat Rendah Permanen untuk Urusan Luar Negeri juga menjadi Kepala Layanan Diplomatik.
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (disingkat Setjen KYRI atau Setjen KY) adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Brigadir Jenderal (Amerika Serikat)
Untuk promosi pangkat permanen brigadir jenderal, perwira yang memenuhi syarat akan dikaji oleh dewan promosi yang beranggotakan perwira tinggi dari angkatannya masing-masing. Dewan promosi ini lantas mengeluarkan daftar perwira menengah yang direkomendasikan untuk promosi pangkat jenderal. Daftar ini selanjutnya dikirim ke kementerian masing-masing angkatan dan kepala staf gabungan untuk dipelajari sebelum dikirimkan kepada Presiden, melalui menteri pertahanan, untuk dipertimbangkan. Presiden menominasikan perwira yang akan dipromosikan dari daftar ini dengan pertimbangan dari Menteri Pertahanan, menteri angkatan masing-masing, dan jika ada, kepala staf atau panglima angkatan masing-masing. Presiden boleh menominasikan perwira yang memenuhi syarat namun tidak masuk ke dalam daftar rekomendasi demi kepentingan nasional, namun hal ini jarang sekali terjadi. Selanjutnya Senat harus melakukan pemungutan suara. Begitu calon terpilih, mereka dipromosikan ke pangkat bersangkutan begitu mereka melanjutkan atau memegang jabatan yang memerlukan atau membolehkan pangkat tersebut menjabat. Untuk posisi jabatan ditetapkan oleh peraturan, Presiden mencalonkan seorang perwira untuk mengisi posisi jabatan tersebut. Untuk ketiga angkatan, karena pangkat brigadir jenderal merupakan pangkat tetap, sang calon bisa disaring oleh dewan promosi angkatan. Pangkat tidak berakhir ketika perwira mengisi suatu posisi berbintang 1. Lama penugasan bervariasi tergantung posisi, penetapan oleh peraturan, atau ketika perwira yang bersangkutan menerima penugasan baru. Rata-rata lama penugasan bintang satu berkisar antara 2 sampai 4 tahun.
Rob Swartbol
Jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah ia pernah menjadi kepala departemen hubungan politik Kedutaan Besar Belanda untuk Amerika Serikat pada 1998-2002, penasehat politik di kabinet perdana menteri Belanda 2002-2006, Duta Besar Belanda untuk Ceko pada 2006-2009 dan direktur di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Direktorat Institusi Finansial Internasional pada 2009-2011. Setelah itu ia memegang jabatan sebagai Deputi Direktur Jenderal International Cooperation pada 2011-2012, Direktur Jenderal International Cooperation pada 2012-2014 dan akhirnya menjabat sebagai Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia per 2014.
Pemerintahan Koalisi Sementara (Irak)
Setelah menduduki jabatannya pada Mei 2003, L. Paul Bremer juga menjabat sebagai Utusan Presiden dan Administrator AS di Irak. Ia seringkali disebut Duta Besar oleh berbagai organisasi media dan oleh Gedung Putih karena itu adalah jabatan pemerintahan tertinggi yang pernah diembannya (Duta Besar untuk Belanda). Akan tetapi Bremer bukanlah duta besar untuk Irak, dan saat itu tidak ada misi diplomatik AS di Irak. 
PKSI diciptakan dan didanai sebagai divisi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan sebagai Administrator, Bremer bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Meskipun pasukan-pasukan dari beberapa negara koalisi ada di Irak pada waktu itu, Komando Pusat AS (USCENTCOM) adalah badan militer utama yang diberi tugas untuk memimpin dukungan tempur kepada PKSI untuk menegakkan otoritasnya selama pendudukan Irak.
Hubungan Korea Utara dengan Tiongkok
Tiongkok memiliki sebuah kedutaan besar di ibukota Korea Utara Pyongyang dan sebuah konsulat jenderal di Chongjin. Kedutaan Besar Korea Utara di Tiongkok terletak di Distrik Chaoyang, Beijing, sementara sebuah konsulat jenderal berada di Shenyang.
Britania Romawi
Dalam Kekaisaran Romawi, pemerintahan provinsi-provinsi yang situasinya kondusif, merupakan urusan Senat, sedangkan seperti Britania, yang membutuhkan garnisun tetap, berada di bawah tanggung jawab Kaisar. Pada praktiknya provinsi kekaisaran diperintah oleh seorang gubernur yang merupakan mantan senator dan telah memegang jabatan konsul. Orang-orang ini dipilih dengan saksama dan sering memiliki sejarah militer dan kemampuan memerintah. Di Britania, tugas seorang gubernur terutama terletak dalam bidang militer, namun berbagai tugas lainnya juga menjadi tanggung jawabnya seperti mengurusi hubungan diplomatik dengan raja-raja vazal lokal, membangun jalan, memastikan sistem kurir umum berfungsi, mengawasi "civitates" dan bertindak sebagai hakim dalam kasus-kasus hukum yang penting. Jika tidak berperang, ia akan meninjau seantero provinsi dan mendengarkan keluh penduduk serta merekrut pasukan baru.
Chargé d'affaires
Chargé d'affaires (), sering disingkat chargé (Perancis) dan terkadang charge-D (singkatan dalam Inggris kolokuial), adalah seorang diplomat yang mengepalai sebuah kedubes saat duta besar sedang tidak ada. Istilah tersebut adalah kata berbahasa Perancis untuk "bertugas dengan materi-materi (yang ditugaskan)". Seorang diplomat perempuan digelari sebagai chargée d'affaires, mengikuti deklensi Perancis.
Kedutaan Besar Britania Raya, Jakarta
Ada pula Konsulat Jenderal Britania Raya di Bali. Kedutaan besar dan konsulat jenderal ini juga mewakili Wilayah Seberang Laut Britania Raya.
Gubernur Gibraltar
Gubernur dan Komandan Bertugas Gibraltar adalah perwakilan monark Britania Raya di teritori seberang laut Britania Gibraltar. Gubernur ditunjuk oleh monark Britania atas saran dari Pemerintah Britania Raya. Peran Gubernur adalah menjabat sebagai kepala negara "de facto", dan ia bertugas menunjuk Ketua Menteri Gibraltar secara resmi, beserta anggota-anggota Pemerintahan Gibraltar setelah pemilihan umum. Gubernur juga memiliki tanggung jawab tunggal atas pertahanan dan keamanan teritori.
Penentuan Pendapat Rakyat
"Indonesia akan mengundang Sekretaris Jenderal untuk menunjuk seorang Wakil yang" .. "akan melaksanakan tanggung jawab Sekretaris-Jenderal untuk memberikan saran, membantu, dan berpartisipasi dalam pengaturan yang menjadi tanggung jawab dari Indonesia untuk pelaksanaan pemilihan bebas. Sekretaris Jenderal akan, pada waktu yang tepat, menunjuk PBB Perwakilan sehingga dia dan stafnya mungkin menganggap tugas mereka dalam satu tahun wilayah sebelum penentuan-diri. ".. "Perwakilan PBB dan stafnya akan memiliki kebebasan yang sama gerakan seperti yang disediakan bagi personel dimaksud dalam Pasal XVI".
Kota Medan
Berikut adalah negara-negara yang memiliki perwakilan konsulat jenderal di Medan:
Sejarah demokrasi
Tatanan politik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Romawi ini mencerminkan suatu konstitusi campuran, dan bagian-bagian konstituennya serupa dengan yang ada dalam konstitusi Sparta, yakni dua orang konsul selaku kepala monarki, lembaga senat selaku majelis kaum bangsawan, dan khalayak ramai melalui sidang-sidang umum. Para konsul adalah hakim-hakim biasa dari jenjang kepangkatan tertinggi. Para konsul memiliki kewenangan dalam urusan-urusan sipil maupun militer. Bilamana berada di kota Roma, para konsul merupakan kepala pemerintahan Roma yang berwenang memimpin sidang-sidang senat maupun sidang-sidang umum yang dihadiri segenap warga Roma. Bilamana berada di luar Roma, masing-masing konsul membawahi sepasukan bala tentara. Senat berwenang mengeluarkan fatwa tertulis yang disebut "senatus consultum" (fatwa senat) dan yang merupakan petuah resmi kepada hakim. Meskipun disebut fatwa, pada praktiknya hakim sukar mengabaikan fatwa senat. Senat Roma secara langsung memerhatikan kebijakan luar negeri Roma. Meskipun secara teknis tidak memiliki peran resmi dalam penanganan konflik militer, senat merupakan lembaga yang memantau urusan-urusan semacam itu. Senat juga mengurus penadbiran sipil Kota Roma. Syarat-syarat menjadi senator (anggota senat) antara lain memiliki tanah yang bernilai paling sedikit 100.000 keping denarius, terlahir sebagai putra keluarga "patricius" (bangsawan), dan sekurang-kurangnya pernah satu kali menduduki jabatan pamong praja. Senator-senator baru harus disetujui oleh senator-senator yang sedang menjabat. Melalui sidang-sidang umum, warga Roma merupakan pihak yang paling berwenang untuk memberi putusan akhir sehubungan dengan pemilihan hakim-hakim, pemberlakuan hukum-hukum baru, pelaksanaan hukuman mati, pemakluman perang dan damai, serta pembentukan dan pembubaran persekutuan dengan negara lain. Meskipun jelas-jelas memiliki kewenangan yang besar, pada praktiknya sidang umum merupakan lembaga yang paling lemah di antara lembaga-lembaga negara Kota Roma. Sidang umum hanya sah jika diselenggarakan atas seruan seorang hakim, dan dibatasi untuk tidak mengajukan usulan hukum atau mengajukan sanggahan. Bahkan sehubungan dengan dengan calon-calon pamong praja, Livius meriwayatkan dalam karya tulisnya bahwa ""jenjang jabatan dirancang sedemikian rupa sehingga tak seorang pun tampak terkecualikan dari ajang pemilihan, akan tetapi seluruh kekuasaan berada di dalam genggaman para pemimpin terkemuka"". Selain itu, ketidakseimbangan bobot hak suara membuat praktik meminta dukungan suara dari golongan-golongan terendah dalam masyarakat jarang dilakukan.
Inspektur Jenderal
Inspektur Jenderal dalam administrasi kependudukan atau kemiliteran adalah pejabat golongan tinggi yang ditugaskan dengan misi untuk memeriksa dan melaporkan beberapa badan di bidangnya. Inspektur Jenderal ada di Perancis, Polandia, Romania, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Jerman.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah adalah unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata tusaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
Prokonsul
Prokonsul adalah gubernur provinsi di Republik Romawi yang ditunjuk untuk masa jabatan selaam satu tahun oleh Senat. Prokonsul merupakan promagistratus (seperti propraetor) yang, ditunjuk menjadi gubernur setelah menjadi konsul selama satu tahun. Beberapa provinsi dipersiapkan khusus untuk prokonsul. Prokonsul bisa dipilih melalui pemilihan acak atau melalui negosiasi antara dua konsul. Dalam penggunaan modern, sebutan ini terkadang digunakan bagi orang dari satu negara yang memerintah negara lain atau ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain.
Kedutaan besar
Kedutaan besar adalah kantor perwakilan diplomatik suatu negara yang ditempatkan secara permanen di ibukota negara lain atau lembaga/organisasi internasional (seperti PBB). Pejabat diplomatik tertinggi yang memimpin kedutaan besar disebut duta besar.
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler adalah unsur pelaksana di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di bidang protokol dan konsuler. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dipimpin oleh Direktur Jenderal yang saat ini dijabat oleh Ahmad Rusdi.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Sekretariat Direktorat Jenderal, menyelenggarakan fungsi:
Sekretariat Kementerian/Lembaga
Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin atau pimpinan pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian atau Lembaga Negara. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat pada Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak lima Biro.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Menurut Konstitusi Amerika Serikat, Presiden memiliki kewenangan eksklusif untuk mengakui kedaulatan asing atas suatu wilayah. Badan Penasihat Hukum Departemen Kehakiman menyimpulkan bahwa pasal-pasal UU ini berlawanan dengan kewenangan eksklusif presiden dalam urusan luar negeri sehingga bersifat inkonstitusional.
Hindia Belanda
Sejak jaman VOC, otoritas tertinggi Belanda di Hindia Belanda berada di "Kantor Gubernur Jenderal". Selama era Hindia Belanda, Gubernur Jenderal berperan sebagai presiden eksekutif utama dari pemerintah kolonial dan menjabat sebagai panglima tertinggi tentara kolonial (KNIL). Hingga tahun 1903, semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen resmi Gubernur Jenderal dan sepenuhnya bergantung pada administrasi pusat dari "Kantor Gubernur Jenderal" untuk anggaran mereka. Hingga tahun 1815, Gubernur Jenderal memiliki hak mutlak untuk melarang, menyensor atau membatasi publikasi apa pun di wilayah koloni. Kekuasaan Gubernur Jenderal yang terlalu besar memungkinkannya untuk mengasingkan siapa pun yang dianggap sebagai pihak subversif dan berbahaya bagi perdamaian dan ketertiban, tanpa melibatkan Pengadilan Hukum.
Kedutaan besar Republik Indonesia
Kedutaan besar Republik Indonesia (sering disingkat sebagai "KBRI") adalah kantor perwakilan utama Indonesia di sebuah negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikepalai oleh seorang duta besar.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perwakilan Permanen AS saat ini adalah Nikki Haley, ia mewakili Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB dan hampir di semua pertemuan pleno Majelis Umum, kecuali di dalam situasi langka di mana seorang pejabat Amerika Serikat yang lebih senior hadir (seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atau Presiden Amerika Serikat). Seperti semua duta besar Amerika Serikat pada umumnya, ia harus dinominasikan oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat.
Gubernur-Jenderal Korea
Dari 1906 hingga 1910, Kekaisaran Korea menjadi protektorat Jepang dan Jepang diwakili oleh Residen-Jenderal di Kekaisaran Korea.
Monsinyur
Gelar untuk ketiga kelompok tersebut tetap diberikan bagi para pejabat Kuria Roma dan layanan diplomatik Takhta Suci, serta tidak ada pencabutan hak istimewa yang telah diberikan pada badan tertentu seperti para kapitel kanon yang mana semua atau beberapa anggotanya adalah Protonotarius Apostolik, Prelatus Kehormatan, atau Kapelan Sri Paus. Sebutan yang juga dihubungkan dengan jabatan vikaris jenderal (vikjen) ini pun tidak terkena dampaknya; yang mana merupakan penunjukan dari uskup diosesan, bukan oleh Paus. Seorang imam diosesan memiliki gelar tituler ini, tanpa perlu menjadi seorang Protonotarius Apostolik, selama ia menjabat.
Sekretaris Negara untuk Koloni
Posisi tersebut pertama kali dibuat pada 1768 untuk menangani peningkatan ketegangan di koloni-koloni Amerika Utara, setelah pengesahan Townsend Acts. Sebelumnya, tanggung jawab kolonial dipegang bersama oleh Kepala Perdagangan dan Penanaman dan Sekretaris Negara untuk Departemen Selatan, yang bertanggung jawab untuk Inggris Selatan, Wales, Irlandia, koloni-koloni Amerika, dan hubungan dengan negara-negara Katolik dan Muslim di Eropa.
Brigadir Jenderal (Amerika Serikat)
Saat ini, Angkatan Darat Amerika Serikat atau Korps Marinir Amerika Serikat, BG atau BGen biasanya merupakan pangkat untuk wakil panglima divisi atau unit pasukan setingkat divisi dan membantu dalam perencanaan dan koordinasi sebuah misi. Dalam satuan brigade infantri yang bukan bagian dari divisi, seorang brigadir jenderal merupakan komandan unit tersebut, sementara wakil atau perwira eksekutifnya dijabat seorang kolonel. Brigadir jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat biasanya memimpin sebuah wing besar. Tambahan lagi, perwira tinggi berbintang satu bisa bertugas sebagai perwira staf tingkat tinggi di dalam organisasi militer yang besar.
Gubernur jenderal
Saat ini, istilah "gubernur jenderal" umumnya digunakan lebih ke arah bekas koloni Kerajaan Britania Raya (dikenal dengan Kerajaan Inggris).
Monsinyur
Pada Instruksi Sekretariat Negara Tahta Suci tahun 1969 dinyatakan bahwa gelar "Monsinyur" dapat digunakan bagi para uskup. Hal ini merupakan praktik yang umum dalam bahasa Italia, Perancis, Spanyol, dan juga Indonesia, tetapi tidak dalam bahasa Inggris. Instruksi yang sama menyatakan bahwa dalam hal uskup, "Reverendissimus" (biasanya dalam hal ini diterjemahkan sebagai ""Most Reverend"", bukannya ""Very Reverend"") dapat ditambahkan pada kata ""Monsignor"", sebagaimana juga dalam hal para prelatus bukan uskup yang memimpin suatu badan dalam Kuria Roma, para hakim Sacra Rota Romana, Promotor Jenderal Keadilan dan Defensor Matrimonii dari Signatura Apostolik, Protonotarius Apostolik "de numero", dan keempat klerus Kamar Apostolik. Predikat (yang maknanya sama) ""His Lordship"" atau ""Your Lordship"", dalam bahasa Inggris digunakan sebagai gelar klerikal yang hanya diperuntukkan bagi para uskup.
Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 99 "Kedutaan Besar", 3 "Perutusan Tetap (untuk PBB" di New York dan Jenewa, serta Perutusan Tetap RI untuk ASEAN di Jakarta) serta 33 "Konsulat Jenderal" dan "Konsulat" Indonesia dan 64 "Konsul Kehormatan".
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
Britania Raya mengurus urusan luar negeri dan pertahanan federasi, sementara negara ini mengurus kebijakan dalam negeri. Residen Jenderal Britania akan memberikan saran bagi urusan domestik, dan negara terikat dengan traktat untuk mengikuti saran itu. Ibukota federasi ini adalah Kuala Lumpur.
Paspor
Visa pre Arrival adalah visa yang aplikasinya diajukan di perwakilan kedutaan suatu negara yang berada di negara kita. Selain di Jakarta, kedutaan atau konsulat negara asing juga ada yang berkantor di kota-kota besar seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Bali atau Makassar. Jika suatu negara tidak memberikan fasilitas visa on arrival maka kita harus apply visa suatu negara di kedutaan tersebut.
Duta Besar Indonesia untuk Swiss
Pada tahun 1952, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern resmi didirikan dan juga terakreditasi untuk Misi Indonesia untuk PBB dan Persetujuan Umum Perdagangan dan Tarif (GATT) di Jenewa. Sejak tahun 1954 sampai tahun 1965, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern diakreditasi untuk representasi Indonesia di Vatikan, dan dari tahun 1957 sampai tahun 1967 Kedutaan terakreditasi untuk representasi Indonesia untuk Spanyol.In 1967 Misi Indonesia untuk PBB di Jenewa didirikan sehingga Indonesia KBRI Bern secara resmi dipisahkan dan fungsinya hanya untuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss. Pada awalnya, Kedutaan Besar Indonesia memiliki kantor di Hotel Bellevue Bern. Beberapa bulan kemudian Kedutaan menyewa gedung di Wiladingweg 10, Bern. Pada tahun 1956 Kedutaan Besar pindah ke Elfenstrasse 9, dan pada tahun 1972 Kedutaan membeli sebuah bangunan di Elfenauweg 51 yang sekarang kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk Swiss dan sejak tahun 1998, Kedutaan Besar terakreditasi untuk Liechtenstein.
Gubernur-Jenderal Korea
Setelah aneksasi Korea ke Jepang pada tahun 1910, kantor Residen-Jenderal digantikan oleh kantor Gubernur-Jenderal. Namun, posisi itu unik di antara kepemilikan eksternal Jepang, karena Gubernur-Jenderal telah menyapu kekuatan penuh, dan posisi tersebut juga mensyaratkan pengawasan yudisial dan beberapa kekuasaan legislatif. Ia juga memiliki kekuatan peradilan terbatas; dengan perintahnya, seseorang yang tinggal di wilayah Gubernur-Jenderal dapat dipenjara hingga satu tahun atau dijatuhi hukuman denda tidak lebih dari 200 yen. Namun, tentara Korea tidak tunduk kepada Gubernur-Jenderal.
Residen (gelar)
Residen, atau lengkapnya Menteri Residen, adalah sebuah jabatan pemerintah yang mengambil tempat tinggal permainan di negara lainnya. Sebagai seorang perwakilan pemerintahnya, ia secara resmi memiliki gungsi diplomatik yang seringkali dipandang sebagai bentuk pemerintahan tak langsung.
Rezlan Ishar Jenie
Drs. Rezlan Ishar Jenie () adalah seorang diplomat Indonesia. Sejak tahun 2010, ia menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Perancis merangkap Kepangeranan Monako dan Kepangeranan Andorra serta UNESCO. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Multilateral pada Kementerian Luar Negeri RI.
Reis ül-Küttab
"Reis ül-küttab" melakukan kontak dekat dengan Wazir Agung, menemani yang terakhir kepada khalayaknya bersama Sultan, selain itu audiensi Wazir Agung sendiri dengan duta besar asing. Walaupun "reis ül-küttab" menghadiri pertemuan dewan, tiba sebelum dan pergi setelah wazir; dia tidak berhak berbicara sendiri atau secara langsung kepada Sultan, dan diwajibkan untuk melakukannya melalui Wazir Agung. Peran utamanya adalah sebagai kepala Departemen Dewan Imperial ("divan-i hümayun kalemi"), yang pada gilirannya dibagi menjadi tiga biro: "beylik", di bawah "beylikçı" dari pertengahan abad ke-17, yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penerbitan semua keputusan kekaisaran ("firman") atau tata cara ("evamir"), dan menyimpan arsip asli dari semua undang-undang dan peraturan ("kanun") dan perjanjian dengan negara lain; "tahvil", yang bertanggung jawab dalam penerbitan ijazah gubernur ("berat"), hakim, dan timar setiap tahun; serta kantor "ru'us" ("provisions"), dengan biaya pengadaan berbagai pejabat, serta membayar uang pensiun dari perbendaharaan atau dari perusahaan amal ("vakf"). Semua korespondensi negara, kecuali masalah militer atau keuangan, berada pada kekuasaanya. Pejabat bawahan lainnya, "amedcı divan-i hümayun" atau ("referendar Dewan Imperial"), bertanggung jawab atas korespondensi diplomatik, untuk menyimpan catatan memorandum ("telhis") dan laporan-laporan ("takrir") yang disampaikan kepada Sultan oleh Wazir Agung, yang bertindak atas nama Dewan Kekaisaran. "Reis ül-küttab" membawanya dalam tas khusus ("kise") ke pertemuan Dewan Imperial. Di sana, dokumen-dokumen tersebut dibaca oleh Wazir Agung kepada para pendeta yang berkumpul, dan kemudian diambil oleh pejabat khusus lainnya, "telhiscı" '("penulis memorandum"), dan mempresentasikannya kepada sang Sultan.
Hubungan Indonesia dengan Israel
Hubungan Indonesia–Israel mengacu pada hubungan bilateral dulu dan kini antara Israel dan Indonesia. Kedua negara ini tidak punya hubungan diplomatik resmi, tetapi memiliki hubungan dagang, pariwisata, dan keamanan. Pada tahun 2012, Indonesia sepakat menaikkan status hubungannya dengan Israel dan membuka konsulat di Ramallah yang dipimpin seorang diplomat sederajat duta besar. Diplomat tersebut juga bertugas secara tidak resmi sebagai perwakilan Indonesia saat membina hubungan dengan Israel. Namun, karena permasalahan politik di kedua belah pihak, perjanjian ini tidak pernah terwujud dan sampai sekarang tidak ada perwakilan Indonesia di Israel atau Otoritas Palestina.
Daftar misi diplomatik di Korea Utara
Beberapa negara dulunya memiliki kedutaan besar di Pyongyang namun telah ditutup: Albania, Australia, Hongaria, Irak, Libya, Portugal, Sri Lanka, Yaman Selatan, dan Yugoslavia.Berikut ini negara-negara yang memiliki konsulat-jenderal di Chongjin:
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik yang dahulu dikenal dengan Direktorat Jenderal Sosial Politik sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan nama nomenklatur yaitu dari Direktorat Jenderal Sosial Politik berubah menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan sekarang menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat Direktorat Jenderal, menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Jenderal Imigrasi
Tempat Kedudukan Atase Imigrasi Di Luar Negeri
Daftar misi diplomatik Rusia
Rusia mendirikan beberapa konsulat jenderal di Amerika Serikat dan Kanada untuk melayani para imigran Rusia. Pada tahun 1917, saat pemerintahan tsar digulingkan melalui Revolusi Oktober, tujuh konsulat Rusia di AS dan tiga di Kanada menyatakan tetap setia kepada tsar dan menerima pendanaan dari pemerintah AS. Saat kesepuluh konsulat tersebut berhenti beroperasi pada akhir tahun 1920-an, pemerintah AS menyita dokumen-dokumennya yang memicu kontroversi. Arsip Nasional Amerika Serikat baru menerima dokumen-dokumen sitaan itu pada tahun 1949. Pada tahun 1980, pemerintah AS meminjamkan dokumen-dokumen yang disita dari konsulat Rusia di Kanada kepada Perpustakaan dan Arsip Kanada. Akhirnya, pada tanggal 31 Januari 1990, pemerintah AS mengembalikan dokumen-dokumen itu kepada Uni Soviet meski masih menyimpan mikrofilm sebagai buktinya.
Keresidenan di India Britania
Di India Britania, keresidenan adalah lembaga politik, masing-masing dikelola oleh residen yang berurusan dalam bentuk diplomatik dengan hubungan penjajahan dasar antara India Britania dan masing-masing atau biasanya sekumpulan wilayah penguasa pribumi dari sejumlah besar negara kepangeranan.
Sistem keresidenan berawal pada sistem aliansi anak dirancang oleh Britania setelah Pertempuran Plassey pada tahun 1757 untuk mengamankan Benggala dari serangan dengan mengerahkan pasukan Perusahaan Hindia Timur, yakni Angkatan Darat Benggala di negara-negara pribumi yang bersahabat. Melalui sistem ini, pangeran-pangeran India dari negara-negara pribumi ini dijamin perlindungannya dari serangan dalam dan luar melalui pengerahan pasukan perusahaan. Sebagai imbalannya, mereka harus membayar biaya pasukan tersebut dan juga menerima residen Britania di istana mereka. Residen adalah seorang pejabat senior Inggris yang ditempatkan di ibu kota negara-negara kepangeranan ini; secara teknis seorang diplomat, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga agar penguasa tetap bersekutu. Hal ini dianggap sebagai sistem kekuasaan taklangsung yang dikendalikan dengan cermat oleh residen Britania. Perannya termasuk memberi nasihat dalam pemerintahan, campur tangan dalam perselisihan penerus takhta, dan memastikan bahwa negara kepangeranan tidak mempertahankan pasukan militer selain untuk kepolisian internal atau membentuk aliansi diplomatik dengan negara kepangeranan lainnya. Residen berusaha memodernisasi negara-negara pribumi ini melalui penyebaran gagasan Eropa tentang pemerintahan maju.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Direktorat Diplomasi Publik adalah salah satu unit eselon II di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI. Direktorat Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, serta isu aktual dan strategis.
Kedutaan besar Republik Indonesia
Khusus Taiwan, Republik Tiongkok, dikarenakan di antara kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik namun memiliki hubungan dagang dan ekonomi yang besar, maka pemerintah Indonesia menempatkan sebuah perwakilan dagang di Taipei yang menjalankan fungsi-fungsi kedutaan seperti masalah konsuler visa, perdagangan, ekonomi dan kebudayaan.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Perihal status Yerusalem, Presiden Bush menganggap Kongres hanya "penasihat" semata. Ia mengatakan bahwa "[Kongres] tanpa izin mencampuri kewenangan Presiden yang dijamin oleh konstitusi". Konstitusi A.S. memberikan hak menetapkan kebijakan luar negeri kepada Presiden; resolusi Kongres, seperti yang ada di UU Pemberian Kewenangan Pertahanan Nasional 2003 yang menyertakan pasal-pasal UU Kedutaan Besar Jerusalem, justru membuat dukungan terhadap pengaturan kebijakan luar negeri oleh Kongres sangat problematis atau bahkan keliru bila mengacu kepada Konstitusi.
Kerajaan Italia (Napoleon)
Statuta kelima dan keenam, tanggal 21 Maret 1808, memisahkan Konsulat dari Dewan Negara, dan menamakannya Senat, dengan tugas memberitahu raja mengenai hal-hal paling penting yang diharapkan.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau disingkat dengan Kesbangpol Kemendagri merupakan salah satu direktorat dari Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kesbangpol Kemendagri dipimpin oleh Direktur Jenderal Kesbangpol. Pada tahun 2015 Ditjen Kesbangpol berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
Hubungan Belanda dengan Israel
Israel memiliki sebuah kedutaan besar di Den Haag. belanda memiliki sebuah kedutaan besar di Ramat Gan, sebuah kantor informasi di Yerusalem dan dua konsulat kehormatan di Eilat dan Haifa. Kedua negara tersebut adalah anggota penuh dari Uni untuk Mediterania.
Konsulat Jenderal Indonesia di Houston, Amerika Serikat
Bangunan ini terletak di jalan Richmond Avenue, nomor 10900, distrik Westchase. Fasilitas diplomatik ini melayani negara bagian di wilayah Arkansas, Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee dan Texas. Selain itu konsulat Houston juga melayani hubungan diplomatik dengan Puerto Rico dan US Virgin Islands. Disamping berfungsi sebagai fasilitas diplomatik, konsulat ini juga mencakup pameran budaya Indonesia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB, setiap anggota yang dapat memveto. Majelis Umum secara teoretis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun sampai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Nugroho Wisnumurti (Duta Permanen Indonesia untuk PBB saat itu). Pedoman Wisnumurti ("Wisnumurti Guidelines") telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat. Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.
Gubernur jenderal
Gubernur jenderal umumnya adalah seorang gubernur dengan pangkat tinggi, atau seorang gubernur utama dengan pangkat di atas gubernur yang biasa. Gubernur jenderal secara umum mengacu kepada seorang pemimpin yang ditunjuk oleh suatu monarki guna memimpin dan menguasai sebuah wilayah tertentu.
Atase militer
Atase Militer atau Atase Pertahanan (bahasa Inggris: "Defence Attache"), sering disingkat "Athan" adalah sebuah jabatan di lingkungan kedutaan besar suatu negara atau organisasi internasional lainnya (mis. NATO) yang mempunyai status diplomat dan yang biasanya dipegang oleh seorang perwira militer yang berjabatan tinggi. Jabatan ini telah menjadi bagian yang tetap dalam hubungan antara negara-negara di dunia internasional sejak permulaan abad ke-20. Di Indonesia, Atase Pertahanan membawahi atau dapat merangkap menjadi "Atase Matra" yang berasal dari matra darat, laut maupun udara. Disamping Atase Pertahanan, di kedutaan-kedutaan yang lebih besar dapat pula ditempatkan teknis lainnya seperti Atase kebudayaan dan Atase pendidikan.
Opinio juris sive necessitatis
Sebagai contoh, seorang kepala negara memiliki kebiasaan untuk berjabat tangan dengan kepala negara lain saat mereka sedang bertemu, tetapi kebiasaan ini tidak dapat dianggap sebagai kebiasaan internasional karena mungkin mereka melakukannya atas dasar kesopanan dan bukan karena mereka merasa bahwa tindakan tersebut diwajibkan oleh hukum. Sementara itu, suatu negara tidak akan menangkap duta besar asing tanpa persetujuan dari negaranya karena mereka tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan mereka akan menghadapi tindakan hukum dari negara asal duta besar tersebut jika mereka berani melakukan hal tersebut, dan ini merupakan bagian dari kebiasaan internasional mengenai kekebalan diplomatik.
Konvensi Senjata Kimia
Di dalam OPCW, negara anggota diwakilkan oleh "Wakil Tetap". Fungsi ini pada umumnya digabungkan dengan fungsi kedutaan. Untuk persiapan inspeksi OPCW dan persiapan pelaporan, negara anggota harus membentuk "Otoritas Nasional".
Direktorat Jenderal Imigrasi
Tugas Pokok Direktorat Jenderal Imigrasi
Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi
Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Fungsi
Serge Telle
Telle menjabat sebagai Konsul Jenderal (kemudian menjadi Duta Besar) Prancis dari tahun 2002 sampai tahun 2007. Dia kemudian menjabat sebagai penasihat untuk Menteri Luar Negeri Bernard Kouchner dari tahun 2007 sampai tahun 2008. Kemudian dia menjabat sebagai Duta Besar Prancis untuk Persatuan Wilayah Mediterania. dari tahun 2008 sampai tahun 2012, dan selanjutnya menjadi delegasi interministerial untuk wilayah Mediterania dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Dia juga sekaligus menjadi Presiden Agen Kota dan Teritori Mediterania dari tahun 2011 sampai tahun 2016.
Kolonel Jenderal
Kolonel Jenderal atau Koljen adalah jenjang tertentu dari pangkat Jenderal senior. Korea Utara dan Rusia adalah dua negara yang telah menggunakan pangkat ini secara luas dalam sejarah militer mereka. Penggunaan pangkat ini juga terkait erat dengan Jerman, di mana "Generaloberst" menjadi salah satu pangkat di atas "Jenderal" dan di bawah .