Apa tujuan utama Proyek lahan gambut satu juta hektar?
Kabupaten Kapuas
Sektor pertanian dengan komoditi utama padi merupakan salah satu andalan kabupaten yang merupakan lumbung pangan Kalimantan Tengah ini. Tak kurang dari 65 persen produksi beras Kalimantan Tengah dipasok oleh Kabupaten Kapuas. Kabupaten ini memang didukung lahan pertanian seluas 76,80 ribu ha dari potensi lahan 277 ribu ha. Prospek perluasan areal persawahan di daerah ini masih terbuka lebar. Misalnya di Kecamatan Selat, Kapuas Hilir, Kapuas Murung, Pulau Petak, Basarang, Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai. Inilah kawasan yang termasuk dalam program Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar tempo dulu yang kini tengah dibangkitkan lagi.
Operasi Haze
Operasi Haze menjadi misi pemadaman kebakaran lintas negara terbesar sepanjang sejarah. Pemadam kebakaran Malaysia berupaya memadamkan kebakaran di seluruh Sumatera dan Kalimantan selama 25 hari dan menghadapi berbagai rintangan besar. Pada puncak kebakaran hutan dan lahan, yaitu bulan Agustus 1997, jumlah titik api mencapai 37.938. Pohon-pohon yang terlihat sehat dapat jatuh sewaktu-waktu karena terbakar dari bawah. Kebakaran gambut memiliki risiko tertinggi karena pemadam kebakaran bisa saja terjatuh ke lubang api karena gambut bawah tanah juga terbakar.
Bintang Maja Lestari
Bintang Maja Lestari merupakan proyek kota terencana seluas 1,500 hektar di Maja, Lebak yang dibangun oleh PT. Bintang Energi Lestari. Proyek tersebut merupakan yang pertama bagi grup developer dan satu-satunya perumahan yang bernuansa arsitektur Islam di kawasan setempat. Pada awal pembangunan, proyek tersebut sempat diberitakan sebagi perumahan khusus untuk karyawan Lion Air Group. Namun, dengan pendingnya rencana pembangunan Bandara Internasional Lebak, perumahan mulai dijual untuk umum. Kini, Bintang Maja Lestari telah memasuki pembangunan tahap pertama seluas 30 hektar untuk 2051 unit rumah dan 200 unit ruko.
Jambi
Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 23 °C sampai dengan 34 °C dan luas wilayah 53,435 km2 di antaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 400.168 hektare serta karet mencapai 595.473 hektare. Sementara itu, nilai produksi kelapa sawit sebesari 898,24 ribu ton pertahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi 240,146 ribu ton per tahun, kelapa dalam ("virgin coconut") 119,34 ribu ton per tahun, casiavera 69,65 ribu ton per tahun, serta teh 5,6 ribu ton per tahun. Sementara produksi sektor pertanian yang dihasilkan oleh kawasan bagian barat Provinsi Jambi yaitu beras kerinci, kentang, kol/kubis, tomat dan kedele.
Indonesia Sustainable Palm Oil
Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. ISPO merupakan standar nasional minyak sawit pertama bagi suatu negara, dan negara lain kini mencoba mempertimbangkan untuk mengimplementasikan standar serupa di antara produsen minyak sawit. Beberapa hal yang diterapkan dalam pembukaan lahan kelapa sawit baru sesuai prinsip ISPO yaitu:ISPO dikritik karena tidak melibatkan LSM dan auditor independen. Namun dapat dikatakan lebih baik dibandingkan RSPO karena bersifat mengikat bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Sedangkan RSPO bersifat sukarela. Rosediana Suharto, salah satu dewan eksekutif ISPO menyatakan pemerintah mewajibkan seluruh pemilik perkebunan untuk bersertifikat hingga tahun 2015. Ia juga menyatakan akan meningkatkan jumlah auditor menjadi 2000. Pemerintah pun akan melarang ekspor produk minyak sawit mentah (CPO) jika perusahaan tidak mengantongi sertifikat ISPO mulai tahun 2014.
Camba, Maros
Sektor pertanian di Kecamatan Camba Tahun 2011, khususnya padi sawah masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di Kecamatan
Camba. Dari luas Kecamatan Camba seluas 14.536 Ha terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah yang diusahakan untuk
pertanian merupakan sawah berpengairan Teknis dan Non Teknis seluas 1.290 Ha, lahan sawah tadah hujan seluas 570 Ha, selebihnya lahan bukan sawah yang terdiri dari Ladang /Tegal 1.060 Ha, perkebunan 2.112 Ha, hutan rakyat 6.457 Ha lainnya 202 Ha.
Padat Karya Tunai
Pelaksanaan program padat karya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke perdesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan. Untuk program padat karya tahun 2018 yang dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperkirakan mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai 2,4 triliun Rupaih dari total alokasi sebesar 11,24 triliun Rupiah. Untuk pembangunan infrastruktur di desa, program padat karya tunai antara lain mencakup program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, pengembangan Infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW), program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemeliharaan rutin jalan. Pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 3 November 2017, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar dana yang mengalir di daerah atau di desa bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan, serta agar dana desa juga dapat diperkuat dengan program kementerian/lembaga di desa, sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian. Program padat karya tunai wajib mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa. Pengerjaan program padat karya tunai tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor, melainkan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja, dan harus dibayar harian atau mingguan. Program padat karya tunai tidak hanya berasal dari anggaran dana desa, melainkan adanya juga alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk program padat karya tunai.
Che Guevara
Selain memastikan "keadilan revolusioner", hal penting lain yang ingin diwujudkan oleh Guevara adalah reformasi lahan pertanian. Setelah keberhasilan revolusi pada 27 Januari 1959, Guevara menyampaikan salah satu pidatonya yang paling terkenal yang membahas "gagasan-gagasan sosial pasukan pemberontak". Dalam pidato tersebut, ia mengumandangkan bahwa perhatian utama pemerintahan Kuba yang baru adalah "keadilan sosial yang dibawa oleh redistribusi lahan". Beberapa bulan kemudian pada tanggal 17 Mei 1959, Hukum Reformasi Agraria yang dirumuskan oleh Guevara mulai berlaku, sehingga membatasi luas semua lahan pertanian menjadi 1.000 ekar (400 hektare). Kepemilikan lahan yang lebih luas daripada batas ini akan disita oleh pemerintah dan lalu diredistribusikan kepada para petani dalam bentuk lahan seluas 67 ekar (270.000 m) atau dijadikan komune milik negara. Hukum tersebut juga menyatakan bahwa perkebunan gula tak dapat dimiliki oleh orang asing.
Waduk Kedungombo
Pada tahun 1985 pemerintah merencanakan membangun waduk baru di Jawa Tengah untuk PLTA berkekuatan 22,5 Megawatt (MW) dan dapat menampung air untuk kebutuhan 70 Hektare sawah disekitarnya. Pembangunan Waduk Kedungombo ini dibiayai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang, dan APBN, dimulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Waduk mulai diairi pada 14 Januari 1989. Cangkupan genangan waduk ini mencapai 6.576 Hektar (Perairan 2.830 Hektar dan Lahan Daratan 3.746 Hektar) dengan menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali, Grobogan. Sebanyak 5.268 keluarga saat itu kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini. Waduk ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto, tanggal 18 Mei 1991. Peristiwa penolakan penggusuran dan pemindahan lokasi permukiman oleh warga karena tanahnya akan dijadikan Waduk Kedungombo karena kecilnya jumlah ganti rugi yang diberikan dikenal dengan Kasus Kedung Ombo
Golden Agri-Resources
Menurut Greenpeace, GAR memiliki enam konsesi lahan gambut di Riau dengan luas total 20.000 hektar. GAR kabarnya memiliki 1.800 hektar gambut di Kalimantan Tengah dan 1.330 hektar di Kalimantan Barat, tetapi mengklaim tidak terlibat dalam pembukaan hutan. Greenpeace juga menemukan 322 titik api di lima konsesi GAR di Kalimantan Tengah. GAR membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak melakukan pembakaran hutan sejak 1997. Wawancara dengan pejabat senior perusahaan membuktikan sebaliknya. Sekitar tahun 2010, sejumalh perusahaan seperti Burger King, Unilever, dan Nestlé membatalkan kontrak pasokan minyak sawitnya dengan anak perusahaan GAR karena terlibta praktik perkebunan yang tidak berkelanjutan.
Bantuan langsung tunai
Jenis lain dari BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), juga diklaim berhasil memenuhi target penyaluran yang mencapai 1,5 juta penerima. Karena sasaran utama dari program ini adalah kaum ibu, program ini menjadi program yang tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga memberdayakan kaum perempuan. Karena kesuksesan tersebut, Program PKH yang telah berjalan sejak 2007 tahun itu tetap dilanjutkan hingga tahun 2014.
Zulkifli Hasan
Dalam satu tahun menjelang akhir masa jabatannya sebagai MENHUT RI, Zulkifli Hasan kembali membuat sebuah program yang baik kebermanfaatan maupun jangkauan partisipasinya dapat dirasakan oleh banyak pihak, yaitu OTOT ("One Ticket One Tree"). KEMENHUT bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia untuk mewujudkan program tersebut, yaitu penanaman satu pohon untuk setiap tiket pesawat yang terjual. Dari konsepnya tampak bahwa program ini melibatkan korporasi juga masyarakat sebagai konsumennya. Sedangkan manfaatnya mewujud dalam Indonesia yang lebih hijau dan tentu lebih baik bagi kesehatan rakyatnya.
Bantar Jati, Klapanunggal, Bogor
B. DATA UMUM 
1. Tataguna Lahan dan Produksi
a. Tataguna Lahan
-- Sawah (Ha) 180,000
-- Tegal/Ladang (Ha) 5.000,0000
-- Pemukiman (Ha) 1,270,000
-- Pekarangan (Ha) 100,000
-- Tanah Rawa (Ha)
-- Pasang Surut (Ha)
-- Lahan Gambut (Ha)
-- Situ/Waduk/Danau (Ha)
-- Perkebunan (Ha)
-- Tanah Kas Desa (Ha) 106,000
-- Fasilitas Umum (Ha) 105,000
-- H u t a n (Ha)
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha)
b. Produksi
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) 0,00
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen Jagung
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi Jagung
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp)
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) 0,00
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas Lele
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) 0,00
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi Cinderamata
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak Angsa
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak Angsa
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton)
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton)
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan
2. Rawan Bencana dan Orbitasi
a. Rawan Bencana
-- Desa/Kelurahan Rawan Banjir (Ha) 0,0000
-- Desa/Kelurahan Potensial Tsunami (Ha) 0,0000
-- Desa/Kelurahan Rawan Jalur Gempa (Ha) 0,0000
b. Orbitasi
-- Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) 70,000
-- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) 0,30
-- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) 1,30
-- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) 0
-- Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) 150,000
-- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) 0,50
-- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) 1,50
-- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) 0
-- Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) 1,500,000
-- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) 6,00
-- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) 0,00
-- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) 0
3. Penduduk dan Kepala Keluarga
a. Jumlah Penduduk
Jumlah Laki-Laki (orang) 3.601
Jumlah Perempuan (orang) 3.519
Jumlah Total (orang) 7.12
Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.07
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) 22
b. Komposisi Usia Penduduk
Laki-Laki Perempuan
Usia 0 - 6 Tahun 408 Usia 0 - 6 Tahun 417
Usia 7 - 12 Tahun 478 Usia 7 - 12 Tahun 488
Usia 13 - 18 Tahun 411 Usia 13 - 18 Tahun 341
Usia 19 - 25 Tahun 537 Usia 19 - 25 Tahun 529
Usia 26 - 40 Tahun 894 Usia 26 - 40 Tahun 1.02
Usia 41 - 55 Tahun 536 Usia 41 - 55 Tahun 426
Usia 56 - 65 Tahun 188 Usia 56 - 65 Tahun 191
Usia 65 - 75 Tahun 81 Usia 65 - 75 Tahun 74
Usia > 75 Tahun 2 Usia > 75 Tahun 3
Jumlah Laki-Laki (Orang) 3.533 Jumlah Perempuan (Orang) 3.486
c. Kesejahteraan Keluarga
Tidak ada data untuk ditampilkan
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian
Jenis Pekerjaan Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (Orang)
Petani 50 50 100
Buruh Tani 50 25 75
Pegawai Negeri Sipil 12 5 17
Pengrajin 7 0 7
Pedagang barang kelontong 5 3 8
Peternak 30 5 35
Montir 5 0 5
Perawat swasta 2 0 2
Bidan swasta 0 3 3
TNI 1 0 1
Pengusaha kecil, menengah dan besar 10 1 11
Dukun Tradisional 0 2 2
Karyawan Perusahaan Swasta 300 225 525
Karyawan Perusahaan Pemerintah 3 0 3
Purnawirawan/Pensiunan 3 0 3
Jumlah Total (Orang) 478 319 797
5. Pendidikan dan Kesehatan
a. Rasio Murid dan Guru
Kategori Tingkatan/Jenis Sekolah Jumlah Pengajar Jumlah Siswa Rasio
Tidak ada data untuk ditampilkan
b. Sarana Kesehatan
Tidak ada data untuk ditampilkan
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat
Tingkatan Pendidikan Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (Orang)
Tamat SMP/sederajat 360 350 710
Tamat SMA/sederajat 100 182 282
Tamat D-1/sederajat 0 2 2
Tamat D-2/sederajat 2 3 5
Tamat D-3/sederajat 2 4 6
Tamat S-1/sederajat 20 7 27
Jumlah Total (Orang) 484 548 1.032
7. Sarana dan Prasarana
a. Kantor Desa/Kelurahan
Tidak ada data untuk ditampilkan
b. Kesehatan
Jenis Prasarana Kesehatan Jumlah (Unit)
Tidak ada data untuk ditampilkan
c. Pendidikan
Jenis Gedung Sewa (Gedung) Milik Sendiri (Gedung) Jumlah (Gedung)
Tidak ada data untuk ditampilkan
d. Peribadatan
Jenis Tempat Ibadah Jumlah
Tidak ada data untuk ditampilkan
e. Transportasi
Jenis Sarana/Prasarana Kondisi Baik (Km/Unit) Kondisi Rusak (Km/Unit) Jumlah (Km/Unit)
Tidak ada data untuk ditampilkan
f. Air Bersih
Tidak ada data untuk ditampilkan
g. Irigasi
Tidak ada data untuk ditampilkan
h. Sanitasi
Tidak ada data untuk ditampilkan
i. Olah Raga
Jenis Prasarana Olah Raga Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi)
Sabuk hijau
Sabuk hijau (), adalah ruang terbuka hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
Kabupaten Buton Tengah
Wilayah Kabupaten Buton Tengah sangat berpotensi untuk dikembangkan padi ladang, jagung, singkong, ubi jalar, dan kacang hijau. Padi ladang merupakan komoditas yang dapat diandalkan seperti di Kecamatan Mawasangka dengan area panen 10 Ha dengan total produksi ± 9 ton padi ladang. Kemudian di Kecamatan Gu 2.679 Ha dengan total produksi ± 537 ton jagung. Di Kecamatan Gu juga memiliki luas area pertanian singkong dengan luas area 2.679 Ha dengan total produksi ± 11.258 ton, perkebunan kapuk 56,35 Ha dengan total produksi mencapai ± 480 ton, dan perkebunan kakao seluas 32 Ha dengan total produksi mencapai ± 390 ton.
Selain itu komoditas mete kualitas ekspor di Lombe telah lama mendunia. Pohon palm agel juga banyak ditemukan di Buton Tengah sebagai salah satu bahan baku kerajinan anyaman.
Greenpeace
Greenpeace Indonesia memfokuskan kampanyenya pada beberapa persoalan yakni persoalan kehutanan, energi, air dan kelautan. Kampanye kehutanan terutama hutan gambut terkait dengan pemanasan global/perubahan iklim. Kampanye hutan Greenpeace tidak hanya berlangsung di negara-negara berkembang seperti Indonesia atau Kongo saja. Kami juga berkampanye perlindungan hutan di negara-negara maju, dan berhasil menyelamatkan jutaan hektare hutan di Kanada, Brasil, Rusia dan lain-lain.
Kaubun, Kutai Timur
Kecamatan Kaubun memiliki nilai lebih dimata investor khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan kondisi lahan berbukit dan iklim tropis dengan curah hujan tinggi setiap tahunnya membuat wilayah Kecamatan Kaubun menjadi lahan yang cocok untuk pengembangan lahan Kelapa Sawit. Dengan luas lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimiliki eks Trans Kaubun dan Pengadan mencapai 10.526 Ha, merupakan potensi yang sangat luas bagi pengembangan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Kaubun dimasa yang akan datang.
Kabupaten Kampar
Khusus perkebunan perkebunan sawit untuk saat ini Kabupaten Kampar mempunyai luas lahan 241,5 ribu hektare dengan potensi "crude palm oil" (CPO) sebanyak 966 ribu ton.
Jeruk pontianak
Berdasarkan rencana pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten Sambas, masih tersedia pengembangan komoditas jeruk seluas 7.844 ha dan masih memungkinkan untuk diperluas, karena ketersediaan area pertanian lahan kering di Kalbar mencapai seluas 200.000 ha.
Intensifikasi Serat Karung Rakyat
Intensifikasi Serat Karung Rakyat (ISKARA) adalah sebuah usaha pemanfaatan lahan yang tidak termanfaatkan untuk penanaman tanaman serat, terutama rosella dan yute jawa. ISKARA sudah dimulai sejak tahun 1970an ketika muncul SK Presiden agar lahan yang ditanami tebu dan komoditas lain, termasuk padi dan serat agar terhindar dari persewaan tanah. Petani ketika itu memanfaatkan SK Presiden tersebut dengan menggilir sawah tadah hujan mereka dengan menanaminya dengan tanaman serat. Yute jawa tipe genjah sudah ada pada tahun tersebut dan dapat dipanen pada usia empat bulan. Dengan meluasnya area penanaman serat, diharapkan Indonesia dapat swasembada serat hingga siap ekspor.
Tamban, Barito Kuala
Pada awalnya Tamban merupakan wilayah berstatus Kawedanan dan areal hutan gambut yang kurang dimanfaatkan, sehingga pada zaman penjajahan Belanda tepatnya Tahun 1937 dilakukan perpindahan penduduk (Transmigrasi) dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan. Pada era tersebut sebanyak 115 kepala keluarga (KK) yang berasal dari Jawa Timur dipindahkan ke Purwosari 1 km.6 yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Tamban. Pembukaan lahan gambut ini dilakukan dengan membuat saluran kanal yang menghubungkan sungai Kapuas Murung dengan sungai Barito. Pengembangan lahan gambut ini secara besar-besaran dimulai pada tahun 1969 – 1970 yang dikenal dengan proyek pembukaan persawahan pasang surut (P4S). Pada tahun 2000 an, wilayah Kecamatan Tamban ingin memisahkan diri dari kabupaten Barito Kuala dan membentuk kabupaten baru yaitu Bantam Raya. Kecamatan Tamban pada tahun 1980 an terkenal dengan industri Kayu lapis sampai dengan pertengahan tahun 2005. terdapat 6 perusahaan Kayu lapis di sepanjang Sungai Barito terbanyak di Barito Kuala, seperti Daya Sakti Unggul Corporation (DSUC), Barito Pasifik Timber Group (BPTG) Dll. Namun, karena bahan baku kayu semakin langka, akhirnya perusahaan banyak yang gulung tikar.
Program Pengembangan Kota Hijau
Tujuan dari P2KH ini dimaksudkan untuk memenuhi UU Penataan Ruang yang mengatur agar diwujudkannya 30% wilayah kota sebagai ruang terbuka hijau. Juga menindaklanjuti 10 Prakarsa Bali dari forum "Sustainable Urban Development", khususnya untuk mewujudkan kota hijau.
SMK Negeri 1 Blora
Dulu STM Negeri hanya mempunyai 2 jurusan yaitu Jurusan Bangunan dan Jurusan Listrik.
Perkembangan zaman terus maju ada bantuan dari ADB ( Asian Devlopment Bank ) diarahkan untuk menjadikan STM sebagai contoh di Jawa Tengah dengan lokasi baru di jalan Gatot Subroto Km 4,1 Blora. Dengan luas tanah kurang lebih 4,0473 hektare ada bangunan megah yaitu STM Negeri yang asri dengan nama SMK Negeri 1 Blora mempunyai 9 jurusan keahlian serta di fasilitasi perbengkelan dan peralatan yang cukup menunjang untuk zaman di era globalisasi.
Salah satunya tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan yaitu menyiapkan tenaga kerja di tingkat menengah untuk mengisi pekerjaan di Dunia Usaha atau Dunia Industri, yang sesuai dengan perkembangan zaman.
KPH Sukabumi
KPH Sukabumi, Setiap tahun secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pembinaan hutan mulai dari persemaian sampai dengan perawatan hutan, baik yang rutin (reguler) maupun pembangunan (Rehabilitasi lahan kritis). Upaya ini lebih diefektifkan dengan adanya komitmen Perhutani Hijau 2010. Implementasi dari kegiatan Pembinaan hutan tersebut seperti terlihat di bawah ini:
1. Persemaian
- Benih
- Bibit
Plc = Places
Btg = Batang
2. Tanaman
Aplikasi dari pengadaan benih dan bibit adalah pelaksanaan tanaman Tahun ke I (Tahun 2007), dengan pola tanam Tumpang Sari (TS) dan Banjar Harian rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Tahun ke I
2. Tahun ke II
3. Tahun ke III
4. Tahun ke IV-V
5. Perawatan
3. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan
Pemanfaatan Hasil Hutan atau proses pemanenan Hasil hutan baik Kayu maupun Non Kayu, dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Sukabumi berdasarkan:
1. RPKH/PDE (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan/Pengolahan Data Elektronik) dengan jangka 10 Tahun
2. RKL (Rencana Kerja Lima Tahun)
3. RTT (Rencana Teknik Tahunan)
Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dibagi menjadi:
1. Tebangan A
Proses Pemanenan Hasil hutan Kayu berdasarkan Etat baik luas maupun volume
2. Tebangan B
Proses Pemanenan Hasil Hutan Kayu untuk Rehabilitasi (Tebang Tanam)
3. Tebangan C
Proses Pemanenan Hasil Hutan Kayu untuk mengubah status hutan menjadi kawasan lain
4. Tebangan D
Proses Pemanenan tak terduga, ini disebabkan karena bencana alam, kebakaran, dan lain-lain.
5. Tebangan E (Penjarangan)
Proses Pemanenan Hasil Hutan Kayu untuk tindakan silvi kultur guna untuk mendapatkan tegakan yang diharapkan pada akhir daur.
Adapun realisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu pada Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Hasil Hutan Kayu
2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Paradigma Forest Timber Management, sudah lama ditinggalkan oleh Perhutani tak terkecuali di KPH Sukabumi
1. Getah Pinus
Produk Getah Pinus Andalan Unit III Jawa Barat adalah di KPH Sukabumi yang menyuplai lebih dari 30% setiap tahunnya. Adapun realisasi untuk Tahun 2007 adalah 2.840,964 Ton dari Rencana 2.841 Ton
2. Getah Damar
Salah satu produk yang sempat jadi primadona KPH Sukabumi dengan menyuplai 20% kebutuhan Indonesia. Kini KPH Sukabumi mulai merintis lagi untuk menjadi pemasok getah damar dengan merencanakan Tanaman seluas ± 5.000 Ha yang tersebar di dua Wilayah yaitu BKPH Bojonglopang dan Lengkong.
Adapun untuk Tahun 2007 realisasi produksi Getah Damar adalah 9,202 Ton
3. Kayu Putih
Sudah sejak Tahun 1979 Perhutani mendirikan industri Pengelolaan Kayu Putih yang terletak di BKPH Sagaranten. Kegiatan pengelolaan mulai pemungtan daun sampai penyulingan menjadi Minyak Kayu Putih.
Realisasi pemungutan Daun Kayu Putih untuk Tahun 2007 adalah 566,479 Ton
4. Non Kayu Lain
4. Bidang Keamanan
Tumpakrejo, Gedangan, Malang
Luas Wilayah Desa Tumpakrejo adalah 2.597.715 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, kegiatan ekonomi , lahan sawah, lahan kering, hutan rakyat, hutan negara, sumber air dan lain-lain.
Luas lahan yang diperuntukkan untuk lahan sawah adalah 40 Ha. Luas lahan kering adalah 1.665.715 Ha. Luas lahan untuk ladang hutan rakyat adalah 575 Ha. Luas lahan untuk Hutan Negara adalah 300 Ha. Sedangkan luas lahan untuk sumber air adalah 17 Ha.
Wilayah Desa Tumpakrejo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam dan tanah liat yang cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Tanaman keras cocok ditanam didesa kami seperti: kayu jati, sengon, mahoni, akasia dan lain-lain. Tanaman jenis pertanian juga cocok ditanam di sini, seperti: padi, jagung, kacang, tebu dan lain-lain.
Kaliwungu Selatan, Kendal
Pertanian merupakan sektor lapangan usaha bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Jenis utama tanaman yang diusahakan di Kecamatan Kaliwungu Selatan adalah padi sawah dan jagung. Pada tahun 2015 luas areal tanaman padi sawah mencapai 1.028 Ha dengan produksi sebesar 6.988,2 ton, dan luas areal tanaman jagung mencapai 868 Ha dengan produksi sebesar 5.867,1 ton. Luas panen padi sawah terbesar ada di Desa Sidomakmur dengan luas panen 265 Ha yang menghasilkan produksi padi sawah sebesar 1.801,43 ton. Sedangkan untuk tanaman jagung luas panen terbesar ada di Desa Kedungsuren dengan luas panen 465 Ha yang menghasilkan produksi sebesar 3.143,09 ton atau sama dengan tiap luas 1 Ha menghasilkan 6,76 ton jagung. Selain itu di Kecamatan Kaliwungu Selatan juga terdapat tanaman kehutanan berupa tanaman jati, sengon laut, mahoni dan jabon. Tanaman kehutanan terbanyak yakni pohon jati dan sengon laut dengan luas kawasan hutan rakyat untuk tanaman jati sebesar 440 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 80.600 batang. Tanaman sengon laut seluas 220 Ha dengan jumlah tanaman sebanyak 73.400 batang.
Wangari Maathai
Pada tahun 1974, ia memulai kegiatan penanaman pohon di muka rumahnya. Ada 9 batang pohon yang ditanamnya itu. 1977 ia mendirikan Gerakan Sabuk Hijau, sebuah organisasi akar rumput nonpemerintah yang bertujuan menjamin sumber penyokong kayu bakar dan mencegah erosi tanah. Kampanye itu menggerakkan wanita miskin dan menanam lebih dari 30 juta pohon hingga kini. Sampailah pada tahun 2004, sedikitnya ia telah menanam sebanyak 40 juta batang pohon di Afrika. Maathai berhasil memulihkan kerusakan hutan yang teramat hebat, di sana. Hal itu oleh sebab menjelang akhir abad ke-20, hanya 2% lahan yang bertumbuhkan hutan di Kenya. Lain sekali dengan rekomendasi PBB yang mengharuskan 10% lahan harus ditumbuhi hutan. Selama bertahun-tahun, penebangan liar telah menimbulkan kurangnya air segar dan kayu bakar serta mutu tanah yang menurun. Kelangkaan hutan di sana membawa risiko serius terhadap kehidupan jutaan rakyat Kenya. Mereka hidup di dalam kemiskinan dan kelangkaan pangan kronis. Maathai bisa memotivasi ibu-ibu dari anak-anak kekurangan gizi untuk mengumpulkan bibit tanaman, menggali sumur, dan menjaga semaian dari hewan dan manusia. Karena jasa-jasanya itu, ia digelari "Mama Miti" (bahasa Swahili: Ibu dari Pepohonan).
Hasan Basri Agus
Mengingat semakin berlimpahnya produksi hasil alam dari Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan pembangunan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bentuk perhatian dan upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Proyek ini akan menelan biaya ratusan Miliar di atas tanah seluas 4000 hektar, yang setidaknya sudah dibebaskan seluas 100 hektar. Proyek ini akan mendorong hilirisasi berbagai produk hasil bumi Jambi, terutama karet dan sawit, sehingga akan mengangkat harga berbagai komoditi yang sedang anjlok akibat kelesuan ekonomi global
Lahan usaha tani
Lahan usaha tani ("farm") adalah lahan, di darat maupun di air, yang digunakan untuk usaha budidaya tanaman, budidaya perairan, peternakan, termasuk lahan tempat pemrosesan hasil. Lahan usaha tani adalah fasilitas produksi pertanian yang paling mendasar. Lahan usaha tani bisa dimiliki dan dioperasikan oleh individu, keluarga, komunitas, higga perusahaan. Sebuah lahan usaha tani bisa seluas kurang dari satu hektar, hingga beberapa ribu hektare.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Gambut terbentuk karena pengaruh iklim terutama curah hujan yang merata sepanjang tahun dan topografi yang tidak merata sehingga terbentuk daerah-daerah cekungan. Pada daerah cekungan dengan genangan air terdapat longgokan bahan organik. Hal ini disebabkan suasana yang langka oksigen menghambat oksidasi bahan organik oleh jasad renik, sehingga proses hancurnya jaringan tanaman berlangsung lebih lambat daripada proses tertimbunnya, dengan demikian terbentuklah gambut, Sementara itu potensi gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebar di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kandungan kalori gambut berkisar antara 4000-5500 kalori/gram dengan tebal maksimum berkisar antara 5-13 meter. Kandungan abu berkisar antara 2,13-4,19 persen, sedangkan kandungan sulfur berkisar antara 0,27-0,63 persen.
Guguk, Lima Puluh Kota
Di bidang pertanian, guguak mempunyai potensi yang dapat diandalkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, dari total luas sawah 2.661 ha yang diperkirakan luas panen 4.850 ha dengan kisaran produksinya 22.892 ton GKG setiap tahun, tanaman lainnya adalah jagung dan ubi kayu dan dengan produksi pertahun 2.004 ton dan 960 ton. Luas pertanaman perkebunan utama adalah kelapa 1.024 ha, coklat 301 ha, kulit manis 126 ha, dan gambir 69 ha.
Kalimantan Barat
Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah. Hasil pertanian Kalimantan Barat di antaranya adalah padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Sedangkan hasil perkebunan di antaranya adalah karet, kelapa sawit, kelapa, lidah buaya dan lain-lain.
Kebun kelapa sawit sampai Oktober 2012 sudah mencapai 1.060.000 ha. Kebun-kebun tersebut sebagian besar dibangun pada kawasan budidaya (APL) dan ada juga yang dibangun pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) setelah melalui proses pelepasan kawasan dari kementrian kehutanan. Kebun-kebun sawit menguntungkan pengusaha dan penguasa. Para petani peserta menderita sengsara. Pendapatan petani sawit binaan PTPN XIII hanya 6,6 ons beras per hari/orang. Sedangkan pengelolaan kebun dengan pola kemitraan hanya memberi 3,3 ons beras per hari/orang. Kondisi ini lebih buruk dari tanaman paksa ("kultuurstelsel") zaman Hindia Belanda.
Zulkifli Hasan
Selama tahun kedua kepemimpinannya, ia membawa KEMENHUT menjadi institusi pemerintahan yang lebih produktif dengan mengeluarkan 2 program kerja yang menyasar kepada pertumbuhan pertanian dan pengembangan pendidikan lingkungan. Yang pertama adalah dipermudahnya prosedur permohonan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang merupakan program utama KEMENHUT RI sejak 2010 dan dimasukkan ke dalam anggaran tahunan. Yang kedua adalah program Hutan Edukasi, di mana program ini melibatkan pelajar dan mahasiswa dan bertujuan membentuk kawasan hutan bersifat lebih edukatif sehingga dapat dijadikan sarana pendidikan lingkungan. Di dalam program ini, pelajar dan mahasiswa melakukan kunjungan studi ke kawasan hutan yang beragendakan observasi dan menanam pohon.
Sutarmidji
Mengenai pendidikan gratis yang ia canangkan, mulai akan dilaksanakan pada tahun 2019 dari SD sampai SMA. Kemudian tentang pemekaran Provinsi Kapuas Raya, ia perjuangkan mengingat luasnya daerah Kalbar guna mempercepat pembangunan dan pelayanan publik pada masyarakat. Kemudian, ia juga menyebutkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu membuat skat kanal dan sumur pompa untuk memadamkam api di lahan gambut yang dalamnya —menurut Sutarmidji— mencapai 9 meter dan perlu diguyur air banyak. Sebagai pelengkap, Wasekjen PKB Daniel Johan juga mengharapkan kesejahteraan nasib petani dan nelayan, mendukung proyek rintisan untuk hilirisasi untuk petani, yang diharapkan bisa menguasai dan memiliki industri pangan yang kelak bisa memotong jalur distribusi dan meniadakan peran tengkulak. Diharapkan dengan itulah, daya beli, nilai tambah dan pendapatan petani meningkat yang berdampak positif untuk Kalimantan Barat.
Kanal Banjir Jakarta
Untuk pembuatan KBT, perlu pembebasan lahan seluas 405,28 hektare yang terdiri dari 147,9 hektare di Jakarta Utara dan 257,3 hektare di Jakarta Timur. Sampai dengan September 2006, lahan yang telah dibebaskan 111,19 hektare dengan biaya sekitar Rp 700 miliar. Untuk tahun 2007, direncanakan pembebasan 267,36 hektare dengan biaya Rp 1,2 triliun.
Kabupaten Lembata
Dari luas daratan 126.684 ha itu, 71,46 ha diperuntukkan bagi pengembangan kawasan pemukiman dan budi daya non pertanian, sedangkan sisanya seluas 55.202 ha diperuntukkan bagi pengembangan potensi pertanian seperti jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dalam dua tahun terakhir ini telah diupayakan penanaman berbagai tanaman komoditi perdagangan seperti kelapa, kemiri, kopi, jambu mete, coklat, cengkeh, vanili, pala, kapuk dan pinang. Di sisi lain bidang peternakan memberi potensi pengembangan yang cukup baik karena Kabupaten Lembata memiliki padang rumput atau padang penggembalaan yang cukup luas terutama di Kecamatan Ile Ape.
Lebak lebung
Kawasan Lebak, terutama di Kabupaten OKI, juga menjadi sasaran investasi perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Tak kurang dari 350.000 hektare kawasan ini telah dibuka oleh perusahaan tersebut. Pembuatan kanal-kanal besar untuk drainase merusak tata air di kawasan budi daya padi. Permukaan air tanah turun dan rentan kekeringan. Sebagian kawasan yang dibuka, sebelumnya merupakan padang pengembalaan kerbau dan tempat berkembang biak ikan. Bahkan sebagian lahan merupakan lahan gambut yang seharusnya dikonservasi. Hal ini menurunkan produksi usaha tani padi, ikan, dan ternak. Aktivitas pembangunan—melalui Revolusi Hijau, sistem lelang Lebak Lebung, maupun perusahaan perkebunan dan HTI— seharusnya bertanggung jawab terhadap rusaknya budaya petani Lebak Lebung. Selain pencemaran lingkungan, petani juga kehilangan
kemandirian usaha taninya. Saat ini petani tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan konsumsi dari usaha tani saja. Hanya 30 persen kebutuhan konsumsi yang mampu dipenuhi dari hasil bertani. Petani harus mencari pekerjaan tambahan, seperti menjadi buruh harian di perkebunan,
atau pergi ke kota untuk bekerja di sektor informal.
Suwido Limin
Suwido juga merealisasikan gagasannya, seperti membuat Tim Serbu Api (TSA) untuk mengatasi kebakaran lahan dengan menggunakan metode sumur bor, dimana anggota TSA membuat sumur bor mengelilingi lahan yang terbakar dengan tujuan mengepung api. Suwido merupakan penggagas sumur bor sebagai alternatif memadamkan lahan terbakar yang terjadi pada tahun 1997. Selain itu Suwido juga membuat desain dam model "V" pada kanal lebar di gambut, dan mengajukan ide reboisasi lahan dengan sistem beli tanaman tumbuh (Buying Living Tree). Ide-ide Suwido menjadi pembicaraan di kalangan peneliti gambut karena sebagian telah dipresentasikan dalam simposium internasional, mulai di Singapura, Malaysia, Jepang, Finlandia, Jerman, Belgia, Australia, sampai Amerika Serikat.
Proyek lahan gambut satu juta hektar
Berasal dari kerisauan itulah tidak ada cara lain yaitu ekstensifikasi atau perluasan areal tanaman padi yang harus segera dilaksanakan. Kemudian dipilihlah lahan gambut yang ketersediaannya cukup luas di Kalimantan Tengah. Namun, salah satu tantangan besar yang sulit dipecahkan dalam pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah adalah strategi menghadapi kawasan gambut yang landai dengan curah hujan lokal dan pasang besar serta berpotensi selalu tergenang air. Ditambah fakta bahwa kawasan ini juga sangat dipengaruhi oleh kawasan pada bagian hulu sungai yang luasnya sekitar 4,5 juta hektar.
Tujuan Pembangunan Milenium
Kini "MDGs" telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerja sama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian "MDGs" di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerja sama dan implementasinya pada masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai "MDGs" di daerah Asia dan Pasifik.
Kaubun, Kutai Timur
Selain potensi pertanian, tentunya masih terdapat sektor perkebunan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Kaubun. Sampai dengan tahun 2011 ini terdapat 8 (delapan) perusahaan sawit yang telah beroperasi di Kecamatan Kaubun dan Bahkan khusus di Desa Pengadan Baru telah didirikan pabrik pengolahan CPO yang dimiliki oleh PT Gunta Samba sedangkan berdasarkan laporan dari perusahaan beberapa Desa saat ini sudah akan melakukan panen karena rata-rata usia pohon kelapa sawit diatas 4 tahun saat ini. Perusahaan Perkebunan tersebut selain membuka perkebunan inti mereka juga berkewajiban untuk membuka kebun plasma bagi masyarakat melalui program kemitraan dengan koperasi setempat. Diharapkan dengan pola kerjasama seperti ini kedua belah memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat memanfaatkan lahan masyarakat yang belum tergarap dan masyarakat dapat meningkat kesejahteraannya lahan nya dikerjakan oleh perusahaan serta bekerja di perusahaan.
Ekstensifikasi pertanian
Dalam pembangunan pertanian Indonesia, ekstensifikasi pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Sasarannya adalah ke lahan hutan, padang rumput steppe, lahan gambut, atau bentuk-bentuk lain lahan marginal (terpinggirkan). Istilah ini dalam bahasa Indonesia tidak ada hubungan langsung dengan pertanian ekstensif; dan dalam peristilahan internasional program demikian lebih dikenal sebagai "agricultural (land) expansion" ("perluasan lahan pertanian").
Reklamasi daratan
Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup, saat itu dipimpin Menteri Nabiel Makarim, menerbitkan Keputusan Menteri No. 14 yang menyatakan bahwa proyek reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta tidak layak dilaksanakan. Kementerian mengatakan bahwa reklamasi akan meningkatkan risiko banjir terutama di kawasan utara, merusak ekosistem laut, dan menyebabkan penghasilan nelayan menurun. Proyek juga akan membutuhkan sekitar 330 juta meter kubik pasir (untuk wilayah seluas 2.700 hektar), dan akan mengganggu PLTU Muara Karang di Jakarta Utara. Pada tahun 2003, enam kontraktor menggugat keputusan tersebut ke PTUN. Enam perusahaan tersebut adalah: PT Bakti Era Mulia, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol and PT Jakarta Propertindo.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Uni Eropa merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi pada produk berbahan kayu. Banyak perusahaan yang membeli produk kayu dari para pemasok di negara Afrika, Asia dan Amerika Selatan dimana hal ini memiliki dampak penting pada penebangan liar. Jika pemasok membeli dari penebang-penebang liar, secara langsung mereka memberikan keuntungan besar pada pasar gelap dan melemahkan hukum ekspor negara-negara penghasil kayu. Dibentuknya FLEGT diharapkan dapat mendorong perusahaan di Uni Eropa untuk membeli produk kayu dari sumber yang bertanggung jawab dan diakui oleh pemerintah.
Komisi Uni Eropa mempublikasikan sebuah laporan evaluasi Rencana Aksi FLEGT pada 4 Mei 2016. Sebuah tim konsultan independen ditugaskan untuk menyusun laporan tersebut agar hasilnya tetap objektif. Laporan evaluasi ini membahas hasil kerja komunitas, kinerja kerja dan rencana untuk masa mendatang. Secara umum FLEGT Uni Eropa bergerak efektif dalam meningkatkan kesadaran terhadap masalah penebangan liar, berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola hutan khususnya di negara -negara penghasil kayu dan menurunkan minat pasar Uni Eropa akan kayu ilegal.
Hasil dari temuan dan rekomendasi laporan akan menjadi panduan bagi Komisi Eropa dalam memperbaiki efisiensi, efektivitas dan manfaat yang didapat ari dana yang telah dikeluarkan untuk menjalankan Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa. Laporan evaluasi juga menjadi dasar bagi Komisi Eropa dalam menilai kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan utama alih fungsi hutan dan menjadi aksi lanjutan FLEGT untuk perubahan iklim global dan agenda MDGs (Cita-cita Pembangunan Berkelanjutan).
Perang Teluk I
Target utama koalisi adalah untuk menghancurkan kekuatan Angkatan Udara Irak dan pertahanan udara, yang diluncurkan dari Arab Saudi dan kekuatan kapal induk koalisi di Laut Merah dan Teluk Persia. Target berikutnya adalah pusat komando dan komunikasi. Saddam Hussein merupakan titik sentral komando Irak, dan inisiatif di level bawah tidak diperbolehkan. Koalisi berharap jika pusat komando rusak, semangat dan koordinasi tempur Irak akan langsung kacau dan lenyap. Target ketiga dan yang paling utama adalah instalasi rudal jelajah, terutama rudal Scud. Operasi pencarian rudal ini juga didukung oleh pasukan komando Amerika dan Inggris yang mengadakan operasi rahasia di daratan untuk mencari, dan bila perlu, menghancurkan instalasi rudal tersebut. serta operasi di daratan yang mengakibatkan perang darat yang dimulai tanggal 30 Januari 1991.
Irak melakukan serangan balasan dengan memprovokasi Israel dengan menghujani Israel terutama Tel Aviv dan Haifa, Arab Saudi di Dhahran dengan serangan rudal Scud B buatan Soviet rakitan Irak, yang bernama Al Hussein. Untuk menangkal ancaman Scud, koalisi memasang rudal penangkis, Patriot, serta memaksimalkan sorti udara untuk memburu rudal-rudal tersebut sebelum diluncurkan. Irak juga melakukan perang lingkungan dengan membakar sumur sumur minyak di Kuwait dan menumpahkan minyak ke Teluk Persia. Sempat terjadi tawar-menawar perdamaian antara Uni Soviet dengan Irak yang dilakukan atas diplomasi Yevgeny Primakov dan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev namun ditolak Presiden Bush pada tanggal 19 Februari 1991. Sementara Soviet akhirnya tidak melakukan tindakan apa pun di Dewan Keamanan PBB semisal mengambil hak veto, meskipun Uni Soviet pada saat itu dikenal sebagai sekutu Irak, terutama dalam hal suplai persenjataan. Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer Negara Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Satu Peta untuk Penutupan Lahan Nasional dengan skala kecil (skala 1:250.000 km) dan menengah (skala 1:50.000 km) sebagai referensi utama merupakan hasil kelompok kerja nasional IGT pada Sub Kerja Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup Lahan, dan Status Lahan. Informasi penutup lahan merepresentasikan kondisi biofisik suatu wilayah atau ruang dalam berbagai nomenklatur nama dan skala sesuai dengan kebijakan dan peruntukan masing-masing sektor. Rekapitulasi nasional atas perhitungan hasil integrasi IGT Penutup Lahan Nasional didominasi oleh penutup lahan hutan, meliputi kelas hutan lahan rendah, hutan lahan tinggi, hutan rawa gambut serta hutan tanaman. Luas keseluruhan pada semua kelas hutan mencapai 105.025.216 hektare (ha) atau setara dengan 55.5 persen dari luas wilayah nasional yang dihitung. Sedangkan luas penutup lahan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunanan seluas 45.967.769 ha. Penutup lahan sawah atau dipadankan dengan kelas Tanaman Semusim Lahan Basah mempunyai luas 8.132.642 ha.
Proyek lahan gambut satu juta hektar
Pencetakan sawah baru oleh Wika tadi, sebagian telah rampung dikerjakan. Bahkan, tanaman padi di proyek lahan percontohan seluas 10 ribu hektar yang digarap oleh perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi itu, telah berhasil dipanen sebanyak dua kali sejak dikerjakan tahun lalu. Panen pertama memperoleh hasil padi sebanyak 3,5 ton per hektar. Namun hasil ini dinilai belum maksimal sehingga hasil panen itu harus dilipatgandakan lebih banyak lagi. Hasil yang belum maksimal ini disebabkan oleh, tutur Rudjito, lahan yang dibuka masih relatif sedikit sehingga hama seperti tikus sawah dengan mudah menyerang dan merusak tanaman. Tetapi, pada panen kedua yang dilakukan awal tahun 1997, hama tersebut dapat diatasi sehingga produk padi meningkat menjadi 5,5 ton per hektar.
Bureau of Land Management
Bureau of Land Management (BLM) adalah sebuah lembaga dalam Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat yang mengelola tanah umum Amerika, seluas 264 juta ekar (1.070.000 km²) atau satu-per-delapan luas negara. Banyak tanah umum terletak di negara bagian barat. Dengan 9.000 karyawan permanen, dan lebih dari 1.000 sementara, pekerjaan dibagi menjadi 26.000 ekar (105 km²) per karyawan. Pendapatannya mencapai 1 miliar dolar tahun 2007 ($3.5 per ekar)($3.30 per oran).
Misi BLM adalah melestarikan kesuburan, keragaman dan produktivitas tanah umum untuk digunakan dan dinikmati generasi saat ini dan yang akan datang.
Perkebunan Nusantara II
PTPN II mengusahakan komoditi kelapa sawit, karet, kakao, gula dan tembakau. Budidaya kelapa sawit diusahakan pada areal seluas 85.988,92 ha, karet 10.608,47 ha dan kakao seluas 1.981,96 ha. Selain penanaman komoditi pada areal sendiri "plus" inti, PTPN II juga mengelola areal plasma milik petani seluas 22.460,50 ha untuk tanaman kelapa sawit. Disamping itu PTPN II juga mengelola tanaman musiman yaitu tanaman tebu dan tembakau. Tanaman tebu lahan kering ditanam pada areal seluas 13.226,48 ha.
Patean, Kendal
Secara umum, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling mendominasi perekonomian di Kecamatan Patean. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengusahakan pertanian sebagai mata pencaharian pokok mereka.Secara umum, luas total lahan di Kecamatan Patean pada tahun 2015 tercatat 9.294 Hektar. Dari keseluruhan luas ini, sekitar 1.421 hektar (15,29 persen) digunakan sebagai lahan persawahan, 4.863 hektar (52,32 persen) digunakan sebagai lahan bukan sawah seperti tegalan, perkebunan rakyat, hutan, dan lahan bukan sawah lainnya, sementara sekitar 3.010 hektar (32,39 persen) digunakan sebagai lahan bukan pertanian yang meliputi perumahan, hutan negara, dan lahan bukan pertanian lainnya. Dari sekitar 1.421 hektar lahan persawahan yang ada, sebagian besar ditanami tanaman padi dan palawija. Selama beberapa tahun terakhir, lahan persawahan di beberapa desa di Kecamatan Patean juga dialihfungsikan dengan ditanami tanaman buah jambu biji merah. Sementara itu, pada musim-musim tertentu, tanaman ubi kayu dan ubi jalar juga menjadi tanaman unggulan petani di wilayah ini.
Gemuh, Kendal
Pertanian merupakan sektor lapangan usaha andalan bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Gemuh. Jenis utama tanaman yang diusahakan adalah padi dan jagung. Pada tahun 2015 luas areal tanaman padi mencapai 1.604, 00 Ha dengan produksi sebesar 9.739 Ton, luas areal tanaman jagung 3.659 Ha dengan produksi sebesar 25.244 Ton. Luas panen tanaman padi terbesar ada di Kelurahan Sojomerto dengan luas 395 Ha yang menghasilkan produksi padi sawah sebesar 2.168 ton. Sedangkan untuk tanaman jagung, luas panen jyang paling luas juga berada di desa Sojomerto, yaitu 1.324 Ha dan menghasilkan produksi sebesar 79.137 ton jagung.
Pengawahutanan di Indonesia
Hutan tanaman industri telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk menyediakan pasokan kayu bagi industri pulp yang berkembang pesat di Indonesia, tetapi cara ini mendatangkan tekanan terhadap hutan alam. Hampir 9 juta ha lahan, sebagian besar adalah hutan alam, telah dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Lahan ini kemungkinan telah ditebang habis atau dalam waktu dekat akan ditebang habis. Namun hanya sekitar 2 juta ha yang telah ditanami, sedangkan sisanya seluas 7 juta ha menjadi lahan terbuka yang telantar dan tidak produktif.
Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek tersebut pada awalnya bukan rencana asli Soeharto. Proyek tersebut datang dari Tay Juhana alias "Mr. T", pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang bermarkas di Singapura. Lewat Grup Sambu, sebuah perusahaan induk yang terutama berkecimpung dalam bidang perkebunan, "Mr. T" mengaku pernah sukses membuat perkebunan sawit seluas 60 ribu hektare di atas lahan gambut Sungai Guntung, Riau. Sukses itulah yang dipresentasikan kepada Presiden Soeharto. Dia diperkenalkan oleh Marsekal (Purn.) Kardono (mantan Ketua Umum PSSI) dan Mayjen (Purn.) Winanto (bekas Gubernur Jenderal Akabri) (Keduanya adalah komisaris Grup Sambu) hingga kemudian Soeharto berkunjung ke perkebunan kelapa sawit Sungai Guntung pada 1995, disusul keluarnya konsep pertanian seluas 5,8 juta hektare yang diusulkan "Mr. T" tak lama kemudian. Tetapi pada 1999 Henky Assana, Direktur Grup Sambu, membantah bahwa pihaknya yang menyodorkan usulan proyek itu. "Pak Harto yang meminta. Kami hanya menuliskan rencana-rencana. Selanjutnya terserah beliau,"
Emaar Properties
Beberapa proyek real estate Emaar sedang mengalami berbagai macam tantangan perencanaan dan pembangunan termasuk:
Dengan sektor investasi pribadi tunggal terbesar di Saudi Arabia sebesar US$26.6 miliar, King Abdullah Economic City akan menjadi sebuah pembangunan campuran yang mencakup area seluas 55 juta meter persegi tanah rumput dengan sebuah garis pantai sepanjang 35 km dekat dengan kota industri Rabegh. Emaar adalah pembangun master dalam proyek ambisius ini dan SAGIA (Saudi Arabian General Investment Authority), badan tertinggi yang bertanggungjawab untuk investasi batin kepada Kerajaan Saudi Arabia, adalah fasilitator utama untuk pembangunan dan akan beraksi sebagai pusat pelayanan pemerintah satu arah untuk Kota Ekonomi King Abdullah. Lokasi kota tersebut, sebelah utara dari hub komersial Jeddah, memudahkan akses dari Kota Suci Makkah dan Madinah. Kota tersebut akan memiliki 6 komponen yang berbeda: Seaport - sebuah hub super pemindahan pengangkutan yang hebat; Industrial District - sebuah rumah bagi produksi dan logistik; Financial Island - sebuah pusat keuangan dan perdagangan baru; Educational & Healthcare Zone - terdiri dari universitas, sejolah, pusat kesehatan dan Pusat Penelitian & Pembangunan; Resort - sebuah destinasi liburan yang mewah; dan Residential - sebuah komunitas maju yang menawarkan standar kehidupan terbaik. Fasilitas di kota tersebut termasuk sebuah Masjid Raya, pusat komunitas, taman dan area rekreasi, pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan dan sekolah. Proyek tersebut dan beberapa komponennya akan membuka kesempatan bagi 500,000 pekerja dalam berbagai macam industri dan perusahaan yang akan dibuka di kota itu.
Riban Satia
Sejak 2012 Riban menggulirkan kebijakan bagi-bagi lahan gratis 2 hektare untuk tiap-tiap kepala keluarga di kelurahan pelosok. Selain ditujukan untuk mencegah urbanisasi oleh penduduk yang tinggal di daerah pinggiran, kebijakan bagi-bagi lahan yang merupakan hutan produktif tersebut juga dilakukan atas pertimbangan sebagai upaya untuk mengendalikan pembukaan ladang baru oleh warga yang tidak punya tanah pribadi. Ladang berpindah itu menjadi salah satu penyebab kerusakan bahkan kebakaran hutan.
Proyek lahan gambut satu juta hektar
Setelah Indonesia dianggap berhasil mencapai swasembada beras pada 1984, produksi padi dan beras di Indonesia mengalami penurunan. Setelah lebih dari sepuluh tahun swasembada beras, berbagai ancaman maupun tanda-tanda akan rapuhnya ketahanan pangan dan kembalinya Indonesia menjadi pengimpor beras mulai timbul. Tahun-tahun melimpahnya beras ternyata tidak berlangsung seterusnya, bahkan tidak berumur lama.
Aforestasi
China telah menebang sebagian besar kawasan hutannya hingga produksi kayunya berada di titik terendah dalam sejarah karena penebangan hutan melebihi batas keberlanjutan. China telah mencanangkan tujuan resmi proyek aforestasi nasional dalam jangka waktu 80 tahun. Proyeknya meliputi Tembok Hijau China yang bertujuan membentuk hutan dan menahan perluasan gurun Gobi. Sebuah hukum yang dikeluarkan pada tahun 1981 memerintahkan setiap warga negara yang berusia sebelas tahun setidaknya menanam satu pohon per tahun. Sehingga China memiliki kawasan aforestasi terbesar di dunia dengan luas mencapai 47 ribu kilometer persegi pada tahun 2008. Namun jika dihitung dari luasan hutan per kapita, China masih jauh di bawah rata-rata dunia.
Produksi minyak sawit di Indonesia
Dewan Minyak Sawit Indonesia berencana menggunakan material kebun baru di kebun lama yang mampu melipatgandakan hasil produksi. Sebelumnya, produksi minyak sawit mencapai empat ton per hektar. Selain itu, pemerintah akan mendorong pengembangan kebun kelapa sawit di lahan kosong. Lahan kosong ini kabarnya mencapai 14 juta hektar di empat provinsi di Kalimantan.
Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga Ibukota Provinsi Lampung. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km2 atau 117.377 Ha dengan Kecamatan Padang Cermin sebagai kecamatan terluas, yaitu 31.763 Ha. Dari luas keseluruhan Kabupaten Pesawaran tersebut, 13.121 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 104.256 Ha merupakan lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah irigasi tehnis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah hutan negara.
SMK Negeri 1 Cikampek
Laboratorium Agribisnis adalah ruang kerja khusus untuk peserta program keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai tempat pembibitan dalam ruangan yang terletak di bagian tengah Kampus Utama. Sedangkan lahan agribisnis adalah lahan khusus yang terpisah dari lingkungan Kampus Utama yang digunakan peserta program keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada pelajaran produktif.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menerbitkan Instruksi Presiden no. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Melalui Inpres ini, Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional diinstruksikan melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan selia upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Lahirnya Inpres nomor 10 tahun 2011 (diperbaharui menjadi Inpres no 6 tahun 2013) tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan implementasi dari rencana aksi OMP. Produk utama Inpres tersebut adalah Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang direvisi setiap 6 bulan oleh tim OMP. PIPIB merupakan hasil tumpangsusun informasi hutan primer dan lindung, ijin pemanfaatan hutan, sebaran lahan gambut, dan informasi tentang hak guna usaha.
Tujuan Pembangunan Milenium
Tujuan Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : "Millennium Development Goals" atau disingkat dalam bahasa Inggris "MDGs") adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.
Rudi Putra
Rudi menyadari bahwa sebagai tambahan terhadap usaha anti-berburu tanpa izin, usahanya tidak dapat sempurna tanpa membahas bahayanya ancaman yang ditimbulkan di luar konservasi yakni, penghancuran habitat dari perkebunan ilegal kelapa sawit. Studi lanjutan menunjukkan pentingnya hutan bagi 4 juta penduduk yang tinggal dekat dengan Ekosistem Leuser. Hutan juga menyediakan perlindungan dari banjir, yang mana frekuensi dan tingkat keparahan telah meningkat akhir-akhir ini. Putra memulai pekerjaannya tidak hanya dengan melindungi Badak dan habitatnya, tetapi juga masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam melakukan aktivitas penyelamatan ekosistem tersebut, Rudi melakukan pendekatan yang berdasarkan pada inovasi masyarakat kalangan bawah daripada melobi pemerintah daerah secara langsung. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan komunitas lokal mengenai besaran masalahnya dan bagaimana pembalakan liar mengancam kehidupan tidak hanya satwa tetapi masyarakat Aceh juga.
Rudi membuat rantai dukungan yang dimulai dari anggota komunitas dan secara bertahap meningkat dengan menyertakan pemerintah dan polisi. Saat ini Rudi Putra mengawasi tim pemulihan hutan yang menebang pohon kelapa sawit di Ekosistem Leuser. Hingga hari ini, Rudi telah berhasil mengurangi 26 perkebunan kelapa sawit ilegal di mana 24 diantaranya ditutup atas kesediaan pemiliknya, sedangkan dua yang lainnya yang tidak bersedia menutup perkebunan tersebut ditangkap polisi.
Prakarsa Pengerukan Kedaruratan Jakarta
Pada bulan November 2011 Fauzi Bowo memperkirakan akan ada 3,4 juta ton kubik meter sedimen dan 95.000 kubik meter limbah padat sebagai hasil kerukan dari jalan air dan waduk Untuk pengerukan lumpur, nantinya akan ditiriskan, kemudian dibuang ke kawasan Ancol di pesisir Jakarta Utara menggunakan truk kedap air tertutup menuju tempat pembuangan lumpur Ancol (Ancol Confined Disposal Facility (CDF)). Lumpur ini akan digunakan dalam proyek reklamasi yang sedang berlangsung. Tempat Pembuangan Lumpur Ancol berlokasi di tengah laut di daerah utara Jakarta. Abdul Rahman Rasyid pejabat komunikasi dari Bank Dunia meyakinkan bahwa lokasi Ancol CDF itu tidak akan merusak lingkungan. Fasilitas seluas 120 hektar ini dibangun dengan dinding tanggul dari lapisan bambu, batu, geotekstil, dan pasir. Fasilitas ini diperkirakan dapat menampung 12 juta meter kubik endapan.
Suwido Limin
Ia juga sempat menentang ide Presiden Joko Widodo untuk membuat kanal sebagai solusi kebakaran lahan pada tahun 2015. Suwido menyebut ide itu sangat aneh. Usul Jokowi itu juga dipandang tak selaras dengan pernyataan sebelumnya, yakni saat berada di Riau, yang memerintahkan untuk penutupan kanal. Padahal struktur tanah antara Riau dan Kalteng sama, yakni bergambut. Menurutnya, pembukaan kanal justru mengeringkan hamparan dan merusak ekositem gambut. Sehingga sehingga kawasan tersebut selalu menjadi langganan kebakaran, karena lapisan gambut di atas sangat kekeringan.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Menurut Kepala BIG, saat ini telah diselesaikan Peta Dasar skala kecil yaitu skala 1:250.000 untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan untuk skala besar yaitu skala 1:25.000 baru diselesaikan wilayah Sulawesi Selatan. “Saat ini sedang dikerjakan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan Tengah, Sulut, Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontalo, dan Papua. Adapun Pulau Jawa sudah terpetakan lebih dahulu pada skala 1:25.000 meskipun masih perlu diupdate,” kata Asep Karsidi sembari menyampaikan, kemungkinan peta dengan skala 1:25.000 itu baru bisa dituntaskan pada tahun 2015 mendatang. Diakui Kepala BIG, secara operasional peta dengan skala 1:250.000 belum memadai untuk menggambarkan objek di lapangan pada tingkat kabupaten/kota, sehingga kemungkinan terjadinya deviasi di lapangan akan sangat besar. “Untuk tujuan operasional di tingkat kabupaten/kota, IHT kawasan hutan harus dibangun pada skala yang lebih besar (minimal skala 1 : 50.000),” tuturnya.
Rancangan Malaysia Kedua
Pertumbuhan sektor petani-petani kecil dipandang penting dalam membuka peluang pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Maka beberapa lembaga pemerintah seperti Lembaga Pembangunan Tanah Federal (FELDA) telah memperluas ukuran program pembangunan mereka. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) telah ditugaskan meragamkan ladang petani kecil. Bahkan RISDA sendiri telah menetapkan satu target untuk mengembangkan tanah seluas 150.000 are (610 km²) sewaktu Rancangan Malaysia Kedua. Kebijakan utama berikutnya adalah rencana meragamkan sektor pertanian dengan penanaman kelapa sawit. Ekonomi Malaysia sebelumnya terlalu bergantung pada karet. Pada puncaknya, Malaya (Semenanjung Malaysia) menghasilkan hampir separuh dari kebutuhan karet dunia. Akan tetapi, Depresi Besar sekitar tahun 1930-an telah menyebabkan harga karet jatuh, dan secara langsung memengaruhi ekonomi negara ini. Maka, pemerintah ingin agar kejadian yang sama tidak terulang kembali dengan meragamkan sektor perkebunan. Akan tetapi, RISDA dianggap telah melampaui batas kemampuannya dalam percobaan mengambil tanah secara terburu-buru dan kemudian dikembangkan sebagai ladang kelapa sawit. Menjelang akhir Rancangan Malaysia Kedua, hanya 40.000 are (160 km²) saja yang telah dikembangkan, dengan separuh di antaranya adalah ladang kelapa sawit.
Kebijakan Pertanian Bersama
Agenda 2000 yang ditandatangani di Berlin pada tahun 1999 menciptakan pilar kedua dalam Kebijakan Pertanian Bersama dan mempertimbangkan "multi-fungsi" kegiatan pertanian. Tiga kebijakan utama yang diusulkan: skema agro-lingkungan, dukungan untuk daerah yang sulit, dan bantuan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kebijakan pembangunan pedesaan dimasukkan dalam Kebijakan Pertanian Bersama yang berfokus pada pembangunan ekonomi, sosial dan budaya pedesaan Eropa. Pilar pertama sebelumnya hanya ditujukan untuk dukungan produk pertanian. Prinsip modulasi dalam Agenda 2000 memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dana ditransfer antara pilar pertama ke pilar kedua berdasarkan pendekatan “multi-fungsi” ini.
Tangaran, Sambas
Pada [[2016]], lahan [[sawah]] di Tangaran sebanyak 4.395 [[hektar]] yang terdiri dari 4.245 [[hektar]] lahan sawah tadah hujan dan 150 [[hektar]] lahan sawah pasang surut. Lahan di Tangaran didominasi oleh lahan bukan sawah sebesar 10.274 [[hektar]] atau sekitar 55,04% dari seluruh lahan yang ada. Lahan bukan sawah tersebut setengahnya digunakan untuk [[perkebunan]] (52,83%), sedangkan sisanya untuk [[hutan]] [[rakyat]] (11,68%), tegal/kebun (0,48%), padang rumput (1,70%), penggunaan lain untuk tambak, hutan negara, kolam, empang, dll., (17,92%), dan tidak diusahakan (15,39%). Untuk lahan bukan pertanian di Tangaran meliputi 21,42% dari seluruh lahan yang ada.
Bumitama Agri
Bumitama Agri adalah anak perusahaan Bumitama Gunajaya Agro yang berkantor pusat di Singapura. Bumitama adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang memproduksi minyak sawit mentah (CPO). Perusahaan ini didirikan tahun 1996 oleh Harita Group dengan aset awal di Kalimantan Tengah. Bumitama kini memiliki lebih dari 190.000 hektar lahan dan telah memanfaatkan 140.000 hektar di antaranya untuk perkebunan kelapa sawit, terutama di Kalimantan Barat dan Tengah.
Kalimantan Barat
Hutan di Kalimantan Barat tinggallah bersisa 8,2 juta hektar, dan —sebagaimana dilansir oleh WALHI Provinsi Kalbar— mengalami deforestasi sebesar 124.956 hektar atau hampir 2 kali luas Jakarta pada periode 2015-16. Ia terdiri atas 124.657 hektar hutan primer dan sekunder, serta hutan tanaman 299 hektar. Laju deforestasi hutan di sini 42.000 hektar pertahun. Angka ini, termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya akibat alih fungsi lahan untuk investasi.
Kami Mau Kalimantan Kembali
Kami Mau Kalimantan Kembali adalah sebuah film dokumenter Indonesia tahun 2014 yang disutradarai oleh Carlos Michael Kodoati sebagai jurnalis dan produser BeritaSatu TV. Dokumenter ini berisi kritik kerusakan lingkungan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang terjadi sejak lahan sejuta hektar digagas pemerintahan Presiden Soeharto. Film ini memuat cerita kenangan pahit kebakaran hutan dan bagaimana warga Jabiren, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menata kembali kehidupan mereka.
Cigugur, Pangandaran
Luas Wilayah Kecamatan Cigugur 12.482.978 Ha. Terbagi sawah 373 Ha, yang setiap tahun 2 kali atayu 82.17 % berupa sawah tadah hujan.
Sedangkan lahan darat seluas 7.797 Ha, tanaman yang paling dominan adalah kebun kelapa + 21 % yang lainnya holtikultura dan tanaman keras lainnya. Lahan perkebunan seluas 167 Ha, hutan lindung/milik 1.698.205 Ha.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, menurut Darmin Nasution, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019. Karena itu Menko Perekonomian meyakini, kebijakan satu peta ini akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia.
Kota Bima
Berdasarkan pola penggunaan tanah, lahan sawah di Kota Bima mencapai 1.923 ha yang terdiri sawah irigasi seluas 1.825 ha dan sawah tadah hujan seluas 98 ha. Sedangkan tanah tegalan/kebun mencapai 3.623 ha, ladang/huma seluas 1.225 ha dan kawasan hutan negara seluas 9.421 ha. Komoditas andalan pertanian terdiri dari padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. Sedangkan komoditas unggulan perkebunan meliputi: serikaya, kelapa, asam, kemiri, jambu mete, wijen dan kapuk. Hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengembangan baru dilakukan oleh masyarakat setempat dengan skala usaha dan teknologi yang masih terbatas.
Proyek lahan gambut satu juta hektar
Setelah dinyatakan gagal pada era awal Reformasi, Menteri Pertanian Kabinet Gotong Royong Bungaran Saragih memutuskan menswastakan pengelolaan lahan gambut seluas 1 juta ha di Kalteng yang menghabiskan dana Rp1,6 triliun dari APBN pada tahun 2001. "Bahkan, pemerintah siap memberikan fasilitas kepada swasta yang ingin mengembangkan lahan gambut tersebut," kata Menteri Pertanian Bungaran Saragih. Menurutnya, lahan gambut 1 juta ha merupakan peninggalan masa lalu yang tidak perlu dipersoalkan kembali, namun harus dicarikan solusi pemecahannya.
Aforestasi
Di bulan Januari 2013, pemerintah Inggris menetapkan target 12% lahan di Inggris merupakan hutan pada tahun 2060, meningkat dari yang saat ini hanya 10%. Pemerintah Inggris memberlakukan insentif seperti Woodland Carbon Code yang bertujuan untuk mendukung program ini dengan mendorong perusahaan dan pemilik lahan untuk membentuk tegakkan pepohonan baru untuk menutupi emisi karbon mereka.
Sekaran, Wonosari, Klaten
= Penambahan Luas Lahan Tanam Padi =
Menurut Kepala DPKPP Klaten Wahyu Prasetyo, target luas lahan tanam padi tahun ini meningkat sekitar 20 persen ketimbang tahun sebelumnya yaitu seluas 87.000 hektare. Pada 2016 lalu, Kabupaten Klaten ditargetkan pemerintah pusat menanam lahan padi seluas 69.911 hektare.
Pengawahutanan di Indonesia
Illegal logging adalah merupakan praktik langsung pada penebangan pohon di kawasan hutan negara secara illegal. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup illegal logging terdiri dari :
•Rencana penebangan, meliputi semua atau sebagian kegiatan dari pembukaan akses ke dalam hutan negara, membawa alat-alat sarana dan prasarana untuk melakukan penebangan pohon dengan tujuan eksploitasi kayu secara illegal.
•Penebangan pohon dalam makna sesunguhnya untuk tujuan eksploitasi kayu secara illegal.
Produksi kayu yang berasal dari konsesi HPH, hutan tanaman industri dan konversi hutan secara keseluruhan menyediakan kurang dari setengah bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri pengolahan kayu di Indonesia. Kayu yang diimpor relatif kecil, dan kekurangannya dipenuhi dari pembalaka ilegal. Pencurian kayu dalam skala yang sangat besar dan yang terorganisasi sekarang merajalela di Indonesia; setiap tahun antara 50-70 persen pasokan kayu untuk industri hasil hutan ditebang secara ilegal. Luas total hutan yang hilang karena pembalakan ilegal tidak diketahui, tetapi seorang mantan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan, Titus Sarijanto, baru-baru ini menyatakan bahwa pencurian kayu dan pembalakan ilegal telah menghancurkan sekitar 10 juta ha hutan Indonesia.
Syahrul Yasin Limpo
Syahrul bersama Agus Arifin Nu'mang dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pertama hasil pemilihan umum pada 8 April 2008 di lapangan terbuka. Tahun pertama menjadi Gubernur, Syahrul menargetkan peningkatan posisi Sulawesi Selatan sebagai provinsi penyangga beras untuk kebutuhan nasional. Target produksi padi pada 2008 sebanyak 4.042.471 ton gabah kering giling (GKG) yang didukung luas lahan sekitar 792.641 ha dengan tingkat produktivitas 51,00 kuintal/ha. Sementara target tanam padi untuk musim tanam 2009 seluas 868.411 ha dengan sasaran produksi 5.084.323 ton GKG dengan produktivitas 58,55 kwintal/ha.
Hasan Basri Agus
Atas dorongan dan desakan dari pemerintah daerah dan masyarakat, mulai tahun 2015, PT SAS akhirnya bersedia membangun jalan khusus untuk pembangunan jalan khusus dari Sarolangun melalui Muaro Jambi dan dari Muaro jambi ke Kota Jambi. Dan, jalan khusus dimaksud melewati 4 kecamatan, 12 desa, dengan lebar 30 Km. Selama ini, jalan umum sering rusak karena dilalui oleh kendaraan bertonase besar, terutama dari pertambangan batubara, sehingga diharapkan pembangunan jalan ini bisa mengurangi beban di jalan umum, sekaligus membuka akses baru yang nantinya bisa dikembangkan menjadi jalan tol ataupun kereta api. pembangunan jalan khusus ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2016, dan awal tahun 2017 sudah bisa dioperasionalkan.
Pekan Promosi Indonesia Jambi Emas Expo adalah ajang Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memperkuat dan memperluas percepatan pengembangan sektor Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Ajang ini sangat efektif dan mendapat sambutan yang positif dari berbagai pihak dan masyarakat luas.
Pada 14 Oktober 2014, Provinsi Jambi ditunjuk Kementerian Pertanian menjadi salah satu daerah percontohan ("pilot project") pengembangan pertanian modern program pemerintah pusat yang akan digulirkan pada tahun 2015 mendatang. Pada program ini, pemerintah pusat membiayai dari teknologi hingga peralatan pertanian, sementara Provinsi Jambi harus menyediakan hamparan sawah yang luasnya 100 hektar untuk pengembangan program yang bertujuan meningkatkan kedaulatan pangan nasional ini. Beberapa daerah yang dinilai HBA cocok untuk program tersebut, yaitu, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi, Provinsi Jambi masih akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan lokasinya.
Minang Mart
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan program 1.000 Minang Mart pada akhir Mei 2016. Tujuan program Minang Mart adalah untuk menghidupkan ekonomi masyarakat Minang. Minang Mart merupakan hasil kolaborasi dari tiga Badan usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Tiga BUMD yang terlibat dalam program ini adalah PT Grafika, Bank Nagari, dan Jamkrida.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Kondisi hutan di dunia yang kian memburuk karena penebangan liar merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak negara. Negara-negara anggota G8 membahas hal tersebut pada sebauah pertemuan yang diadaan pada 9 Mei 1998 dan diciptakannya sebuah insiatif bersama yang dinamakan Program Aksi Hutan / Action Programe on Forests. Pada April 2002 Komisi Eropa megadakan sebuah pertemuan internasional untuk mendiskusikan cara untuk melawan penebangan liar. Komisi Eropa mulai menunjukan sebuah komitmen kuat untuk untuk melawan penebangan liar dan perdagangan kayu illegal saat menghadiri Pertemuan Dunia untuk Pembangunan yang Berkelanjutan / World Summit on Sustainable Development (WSSD) yang diadakan di Johannesburg. Di bulan Mei tahun 2003 dibentuklah Rencana Aksi FLEGT sebagai dasar untuk menjalankan komitmen tersebut.
Restorasi Ekosistem Riau
Restorasi Ekosistem Riau (disingkat RER, ) adalah proyek untuk memulihkan dan mengkonservasi area hutan gambut yang memiliki nilai ekologi penting di Provinsi Riau, Sumatera.
Proyek ini mencakup 130.000 hektar kawasan hutan di Semenanjung Kampar dan 20.000 hektar di Pulau Padang.
First Resources
First Resources merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang saat ini beroperasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pada akhir tahun 2013, perusahaan perkebunan ini telah memiliki luas areal 170.596 hektare yang terdiri atas kebun inti 148.727 hektare dan plasma 21.869 hektare serta mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan ini adalah memproduksi tandan buah segar kemudian memposesnya menjadi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan inti sawit untuk penjualan lokal dan ekspor.
Proyek lahan gambut satu juta hektar
Untuk mewujudkan percepatan Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar, dua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) milik Departemen PU (Pekerjaan Umum) (Nama lama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), PT. Wijaya Karya (Wika) dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) ditunjuk untuk mengerjakan berbagai proyek terkait di Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Wika, menurut Pimpinan Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar Kalimantan Tengah, Rudjito, mendapat dua jenis pekerjaan untuk mengembangkan lahan senilai Rp 139 milyar. Pertama, membangun saluran irigasi sepanjang 1233,5 km dengan nilai kontrak Rp 115 miliar sedangkan proyek kedua, dengan nilai Rp 14 miliar, yaitu melakukan pencetakan sawah baru sebesar 10 ribu hektar. PP juga mendapat proyek serupa yaitu membangun saluran sepanjang 1479,5 km dan mencetak sawah lahan gambut seluas 10 ribu hektar. Untuk menggarap kedua pekerjaan ini, PP memperoleh dana proyek sebesar Rp 184 miliar.
Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah pusat telah mengindikasikan bahwa bandara baru yaitu Bandar Udara Internasional Yogyakarta untuk Daerah Istimewa Yogyakarta akan berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Rencananya adalah untuk membangun sebuah bandara dengan landasan pacu 3.600 meter yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional. Rencana awal adalah untuk menyediakan fasilitas untuk melayani hingga 10 juta penumpang per tahun. Kemudian ekspansi mungkin menampung hingga 20 juta penumpang per tahun dalam fase - 3 . Sekitar 637 hektare lahan sedang disisihkan untuk proyek tersebut. Dari jumlah ini, 40 % diklasifikasikan sebagai tanah "Paku Alam (Sultan)" sedangkan sisanya milik masyarakat setempat. Lokasi yang diusulkan berada di Kecamatan Temon antara Pantai Congot dan Pantai Glagah (yang meliputi Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran dan Desa Glagah).
Proyek lahan gambut satu juta hektar
Pada 5 Juni 1995 Soeharto memanggil tujuh menteri Kabinet Pembangunan VI-lengkap beserta timnya masing-masing-ke Bina Graha. Mereka adalah Syarifuddin Baharsjah (Pertanian), Djamaluddin Surjohadikusumo (Kehutanan), Radinal Muchtar (Pekerjaan Umum), Siswono Yudo Husodo (Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan), Sonny Harsono (Agraria), Ginandjar Kartasasmita (Bappenas), dan Mar'ie Muhammad (Keuangan).
Jalan Layang Nontol Tanah Abang-Kampung Melayu
Pengerjaan pembangunan jalan layang non-tol (JLNT) Tanah Abang - Kampung Melayu yang menghabiskan dana sebesar Rp 840 milyar ini, dimulai pada 2010. Pembangunan jalan layang yang diresmikan oleh Gubernur Joko Widodo pada 30 Desember 2013 ini, sempat mengalami kemacetan pada tahun 2012 akibat indikasi penyelewengan dana. Badan Pengawasan Keuangan (BPK) pun dilibatkan dalam proses audit. Jalan layang yang dibangun di sepanjang Jalan Casablanca hingga Jalan Prof Dr Satrio ini menambah jalur kendaraan pribadi dari enam menjadi sepuluh jalur. Pemerintah Provinsi DKI berharap, jalan layang ini mampu menampung 7.200 kendaraan tiap jam, sehingga dapat mengurai kemacetan kendaraan hingga 40% setiap harinya.
Campaka, Cigugur, Pangandaran
Luas Wilayah Kecamatan Cigugur 12.482.978 Ha. Terbagi sawah 373 Ha, yang setiap tahun 2 kali atayu
82.17 % berupa sawah tadah hujan. Sedangkan lahan darat seluas 7.797 Ha,
tanaman yang paling dominan adalah kebun kelapa + 21 % yang lainnya
holtikultura dan tanaman keras lainnya. Lahan perkebunan seluas 167 Ha, hutan
lindung/milik 1.698.205 Ha
Proyek lahan gambut satu juta hektar
Selain membangunan saluran air dan pencetakan sawah, Wika pada tahun anggaran 1997/1998 juga ditugaskan menyiapkan sarana dan prasarana ibu kota kecamatan. Di atas lahan 10 ribu hektar itu akan dibangun, antara lain, kantor kecamatan, puskesmas, sekolah dasar (pada saat itu menggunakan lokasi di balai desa), tempat ibadah, pasar, dan jalan. Pasar ini diharapkan berfungsi sebagai sarana kegiatan ekonomi masyarakat yang bermukim di bekas lahan gambut. Meskipun demikian, nilai proyek pembangunan ibu kota kecamatan itu belum diketahui. Sementara itu, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih, Dep PU tengah memprogramkan membuat saringan air bersih rumah tangga sebanyak 3.000 unit.
Dampak sosial dan lingkungan dari minyak sawit
Greenpeace mengklaim bahwa deforestasi seperti ini justru menghasilkan lebih banyak emisi daripada emisi yang sanggup dicegah bahan bakar bio. Greenpeace mengidentifikasi lahan-lahan gambut Indonesia, hutan hujan tropis unik yang tanahnya dapat dibakar untuk melepaskan emisi karbon, yang dihancurkan untuk perkebunan sawit. Lahan gambut merupakan perangkap karbon raksasa. Kehancurannya mencakup empat persen emisi global tahunan. Namun demikian, menurut Tropical Peat Research Laboratory, sedikitnya satu penelitian menunjukkan bahwa kebun sawit menurunkan jumlah karbon karean kelapa sawit juga mengubah karbon dioksida menjadi oksigen layaknya pohon biasa. Seperti yang dilaporkan di Komunikasi Nasional Malaysia Kedua untuk Konvensi Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, perkebunan sawit turut menurunkan jumlah karbon Malaysia.
Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021
Setiap tahun, € 400 miliar hilang secara global karena serangan cyber. Uni Eropa bermaksud untuk meningkatkan perjuangannya melawan cybercrime, dengan fokus pada tiga bidang :Perdagangan narkoba dan produksi obat terlarang tetap menjadi salah satu kegiatan yang paling menguntungkan bagi organisasi kriminal di UE. Oleh karena itu tujuan Kebijakan Uni Eropa adalah :Penyelundupan migran ke Eropa sebagian besar didorong oleh para pedagang kriminal. Hari ini, 90% migran membayar pedagang untuk menjangkau Eropa. Uni Eropa berusaha untuk mengatasi jaringan kriminal yang mengeksploitasi migran rentan, terutama mereka yang :Uni Eropa berusaha untuk mengganggu kelompok-kelompok kriminal internasional yang mengeksploitasi kurangnya interoperabilitas antara alat pengawasan lintas perbatasan untuk melakukan pencurian domestik, mencuri mobil atau menargetkan bisnis.
Karanggayam, Kebumen
Berdasar data BPS Kebumen, oleh KSK Karanggayam Sdr. Aji prasojo, Kecamatan Karanggayam memiliki lahan sawah seluas 1. 616 Ha, dan lahan kering ("dry land") seluas 9.313. Lahan keringnya juga merupakan lahan terluas di wilayah Kabupaten Kebumen. Sebagian besar tanah berupa tanah negara seluas 38.44 km², tanah tegalan seluas 36.53 km². Pengguanan lahan yang lain adalah digunakan untuk perkebunan sebanyak 7.431 rumah tangga pertanian. Dilihat dari status penguasaan lahan, lahan yang dikuasai sebanyak 40.462.511 meter persegi. Milik sendiri sebanyak 36.52,743 m², sementara yang berada di pihak lain seluas 1.123,106 m². Palawija merupakan komoditas utama masyarakat di perbukitan Karanggayam, hal ini disebabkan karena struktur lapisan tanah Kecamatan Karanggayam yang cocok untuk tananam palawija. Sementara di dataran rendah dan lereng perbukitan digunakan sebagai lahan sawah tadah hujan.
Sekaran, Wonosari, Klaten
Namun yang menggembirakan, lanjut dia, realisasi luas lahan padi justru mencapai 81.000 hektare. Hal itu tak lepas dari dukungan masyarakat dan TNI. Pasalnya, anomali cuaca berupa kemarau basah atau musim kemarau dengan kondisi curah hujan tinggi mengakibatkan tak sedikit petani yang gagal menanam tanaman musiman seperti kedelai, jagung (palawija), dan tembakau. Sehingga lahan palawija yang gagal tersebut dikebut beralih menanam padi.
Zulkifli Hasan
Pada tahun ketiganya menjabat sebagai MENHUT RI, Zulkifli Hasan membuat suatu program yang cukup populer hingga hari ini, yaitu Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, di mana program ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk korporasi masyarakat adat, pemerintah, bahkan militer. Di samping itu, Zulkifli Hasan pada tahun yang sama mengeluarkan Moratorium Izin Pemanfaatan Hutan yang ia sebut sebagai kebijakan andalan KEMENHUT pada tahun itu, di mana moratorium tersebut dicanangkan mampu menyelamatkan lahan seluas 64 juta hektar di seluruh Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia berhasil ditekan secara signifikan melalui kebijakan moratorium tersebut. Melalui kebijakan itu pula kawasan konservasi hutan dapat terjaga dengan lebih baik. Zulkifli Hasan menuturkan dalam sebuah wawancara, “Jika kita lihat dari tahun 1996 sampai dengan 2003, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektar rata-rata per tahun, namun saat ini menjadi 450 hektar saja. Ini artinya, deforestasi tinggal 15%”.
Reklamasi daratan
Pada tahun 1999, DPRD dan Pemda DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso mengeluarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang 2010 dimana reklamasi masuk ke rencana tata ruang dan berubah dari rencana 1995. Tujuan reklamasi disebutkan untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata. Perda RTRW mengatakan reklamasi seluas kurang lebih 2.700 hektar dan diperuntukkan bagi perumahan.
Indonesia Back to Nature
Awal tahun 2015, Indonesia Back to Nature meluncurkan Pilot Project dengan budidaya tanaman Super Paulownia, sebuah jenis tanaman yang banyak menyerap karbon dioksida (CO2). Areal operasinya terletak di Poso, bagian timur Sulawesi Tengah, dan dilaksanakan diatas areal seluas 10.000 hektar dari total 34.000 hektar yang sudah mendapat izin dari pemerintah.
Kabupaten Pakpak Bharat
Pada tahun 2016 di subsektor perkebunan, tanaman gambir masih menjadi komoditas andalan, dengan luas areal tanaman 1.560,48 Ha diperoleh produksi gambir sebesar 1.559,94 ton. Sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penghasil gambir terbesar melalui Program Sejuta Gambirnya.
Asian Agri
Asian Agri adalah salah satu perusahaan pertama yang terlibat dalam program PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi) pada tahun 1987. Program ini membentuk dan menyiapkan lahan perkebunan untuk diberikan kepada para transmigran. Para transmigran diberikan lahan sebanyak 2 hektar untuk budidaya kelapa sawit, namun sebagian besar petani ini tidak memiliki keterampilan, perlatan lengkap, tidak terbiasa dengan manajemen perkebunan kelapa sawit dan hidup di garis kemiskinan. Asian Agri mengembangkan dan mengimplementasikan program ini di Riau dan Jambi, Sumatera, memfasilitasi pengembangan perkebunan, mengembangkan infrastruktur dan memberikan pelatihan praktik agronomi terbaik. Perusahaan juga membantu petani untuk mendapatkan pinjaman bank. Saat ini petani berkontribusi lebih dari setengah dari total produksi minyak sawit Asian Agri.
SMK Negeri 1 Garut
Pada
tahun 1994 mendapat bantuan dari Direktorat Pendidikan Jakarta membangun
Gedung Bisnis Center di atas tanah HGB (Hak Guna Pakai) dari PEMDA
Kabupaten Garut yang terletak di Jl. Patriot ± 500 m sebelah utara SMK
Negeri 1 Garut yang sekarang beroperasi sebagai Toserba Patriot dengan
omset penjualan sekitar 3,1 Milyar/Tahun. Gedung ini sekaligus sebagai
tempat praktik penjualan bagi siswa.