Kapan Kolonel Ahmad Husein diangkat menjadi pemimpin PRRI?
Sejarah Pertahanan Indonesia
Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan oleh Letnan Kolonel Achmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera Barat dan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual yang semula menjabat KSAD PRRI/Permesta.
Poncke Princen
Semenjak akhir tahun 1965, kekuasaan Partai Komunis Indonesia (yang saat itu menjadi massa utama pendukung Presiden Sukarno dan rival dari kekuatan militer), mulai merosot karena dibabat habis oleh Angkatan Darat. sehingga pamor kekuasaan Presiden Sukarno semenjak Maret 1966. Degradasi energi kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok faksi militer dukungan CIA untuk melakukan "kudeta merayap" yang mengantarkan Suharto menjadi presiden. Dan berdirilah rezim baru, Orde Baru, menggantikan rezim yang lama - Orde Lama. Princen pun menikmati kebebasan kembali setelah dipenjara selama 4 tahun.Pengalaman hidupnya dari penjara ke penjara semakin mempertebal keyakinannya untuk mendesak negara memberikan perlindungan dan penegakan HAM dengan mendirikan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia LPHAM dan sekaligus memimpin lembaga pembela HAM pertama di Indonesia tersebut.
Abdul Haris Nasution
Nasution mewaspadai pengaruh PKI atas Soekarno dan pada gilirannya, Soekarno menyadari bahwa Nasution tidak senang tentang pengaruh PKI dan mengambil langkah untuk melemahkan kekuasaannya. Pada bulan Juli 1962, Soekarno mereorganisasi struktur ABRI. Status kepala cabang Angkatan Bersenjata sekarang akan ditingkatkan dari kepala staf menjadi panglima. Sebagai panglima, kepala cabang angkatan bersenjata akan memiliki kekuatan lebih dan hanya akan menjawab untuk Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Yang membantu Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI adalah kepala staf ABRI. Soekarno menunjuk Nasution untuk posisi kepala staf ABRI dan menunjuk Yani sebagai panglima angkatan darat. Dengan melakukan ini, Soekarno menurunkan kekuatan Nasution, sebagai kepala staf ABRI ia hanya bertanggung jawab untuk hal-hal administratif saja dan ia tanpa pasukan.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Pada malam 30 September-1 Oktober, tujuh unit dikirim untuk menculik para jenderal yang terkait dengan Dewan Jenderal tersebut. Jenderal Abdul Harris Nasution (Rudy Sukma) berhasil melarikan diri melompati tembok, namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution (Keke Tumbuan) justru tertembak, sementara atase militer Pierre Tendean (Wawan Wanisar) datang berlari keluar, memegang pistol; Tendean dengan cepat ditangkap, dan ketika ditanya di mana Nasution, mengaku dirinya adalah jenderal tersebut. Yani, yang melawan, tewas di rumahnya; Mayor Jenderal MT Haryono mendapat nasib yang sama. Kepala Jaksa Militer Sutoyo Siswomiharjo, Mayjen Siswondo Parman, dan Letnan Jenderal Soeprapto ditangkap. Brigadir Jenderal DI Pandjaitan ikut dengan rela, tetapi ketika dia berdoa terlalu lama sebelum memasuki truk dia dibunuh. Mayat dan tahanan yang dibawa ke kamp G30S/PKI di Lubang Buaya, di mana para korban yang tersisa disiksa dan dibunuh. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Pagi berikutnya, anak buah Letnan Kolonel Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung (Bram Adrianto) yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan "Dewan Revolusi". Anak buah G30S/PKI lain pergi ke istana untuk mengamankan presiden tetapi menemukan bahwa ia telah pergi meninggalkan istana. Di pangkalan Halim, Presiden berbicara dengan para pemimpin G30S dan menyatakan bahwa ia akan mengambil kontrol penuh dari Angkatan Darat. Pidato radio lain kemudian segera dibacakan, menguraikan komposisi Dewan Revolusi yang baru dan mengumumkan perubahan hierarki Angkatan Darat. Para pemimpin G30S mulai merencanakan pelarian mereka dari Halim, yang harus dilakukan sebelum tengah malam.
Azmyn Yusri Nasution
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Azmyn Yusri Nasution () adalah seorang purnawirawan Perwira Tinggi militer Indonesia dari TNI Angkatan Darat dan merupakan lulusan Akabri Darat tahun 1977. ia adalah mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo yang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Penetapan mantan Asisten Teritorial Panglima TNI menjadi Pangkostrad didasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/584/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dia menjabat sebagai Pangkostrad hingga 13 Maret 2012 dan digantikan oleh Letjen TNI M Munir.
Zainul Arifin
Untuk pertama kalinya dalam sejarah NU, tiga jabatan menteri (sebelumnya NU selalu hanya mendapat jatah satu posisi menteri saja) dijabat tokoh-tokoh NU dengan Zainul Arifin sebagai tokoh NU pertama menjabat sebagai waperdam. Kabinet itu sendiri sukses menyelenggarakan Konfrensi Asia Afrika di Bandung. Dalam tahun 1955 itu pula Zainul berangkat haji untuk pertama dan terakhir kali ke Tanah Suci bersama Presiden Sukarno. Di sana ia dihadiahi sebilah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi, Raja Saud. Sekembalinya dari sana Zainul merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil menempatkan partai NU ke dalam "tiga besar" pemenang pemilu 1955, dimana jumlah kursi NU di DPR meningkat dari hanya 8 menjadi 45 kursi. Selain kembali ke parlemen sebagai wakil ketua I DPR RI, setelah pemilu 1955, Arifin juga mewakili NU dalam Majelis Konstituante hingga lembaga ini dibubarkan Sukarno lewat dekret 5 Juli 1959 karena dipandang gagal merumuskan UUD baru. Pasca Dekret, Indonesia dinyatakan kembali ke UUD 1945 dan memasuki era Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu terjadi pemusatan kekuasaan pada diri Presiden yang berkeras untuk menerapkan paham NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang menyudutkan partai-partai agama yang tidak ingin Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang di Indonesia.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pemerintahan Shukri al-Quwatli yang terpilih secara demokratis digulingkan oleh junta yang dipimpin kepala staf Angkatan Darat Suriah, Husni al-Za'im. Ia diangkat menjadi Presiden Suriah pada 11 April 1949. Motif utama keterlibatan AS dalam kudeta tersebut masih sangat kontroversial. Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa rencana pembangunan Jalur Pipa Trans-Arab yang sebelumnya mandek di Parlemen Suriah akhirnya disetujui oleh Za'im satu bulan setelah kudeta.
Sarwo Edhie Wibowo
Pada tanggal 16 Oktober 1965, Soeharto diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat oleh Soekarno. Pada saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dituduh sebagai penyebab dari G30S dan sentimen anti-Komunis telah membangun cukup untuk mendapatkan momentum. Sarwo Edhie diberi tugas melenyapkan anggota PKI di lahan subur komunis di Jawa Tengah. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembunuhan massal yang keji pada bulan Oktober-Desember 1965 di Jawa, Bali, dan beberapa bagian dari Sumatera.
Pemimpin Jepara
Arus balik perang Asia Timur Raya mencapai puncaknya ketika Jepang bertekuk lutut pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 dan tiga hari kemudian tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan di Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno. Adapun Bupati Jepara sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut :
Tetap meneruskan jabatannya sebagai Bupati setelah diangkat Jepang tahun 1942. Berpihak pada Republik pada masa pemberontakan PKI Muso pada bulan September 1948.
Diangkat pemerintah Republik Indonesia tahun 1950 sebagai Bupati pertama setelah penyerahan kedaulatan. Masa pemerintahannya ditandai dengan perubahan bentuk Negara RIS menjadi RI bulan Agustus 1950 dengan sisten Parlemeter.
Diangkat tahun 1954, masa jabatannya ditandai dengan Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955.
Diangkat Bupati tahun 1957 menggantikan Raden Soetarjo. Mengalami masa peralihan kembali ke UUD 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan berasal dari kalangan politisi.
Diangkat pada tahun 1961. mengalami masa kemunduran ekonomi khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin dan Nasakom serta prolog pemberontakan G.30.S/PKI. Berasal dari kalangan Pamong Praja.
Menjabat sebagai YMT Bupati Kepala Daerah. Berasal dari kalangan politisi.
Diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Definitifyang pertama tahun 1967. Berasal dari Korps Kehakiman.
Menjabat sebagai Bupati pada tahun 1973. Berhasil memperoleh “Para Samya Purna Karya” sebagai penghargaan pemerintah RI kepada Kabupaten Jepara yang telah berhasil dalam pembangunan Pelita I tahun 1973. Berasal dari Korps Kehakiman.
Menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah tahun 1976, berhasil membangun RSU RA Kartini dan museum RA Kartini, berasal dari Korps Kejaksaan.
Diangakat sebagai Bupati Kepala daerah tahun 1981. Beerusaha menggalakkan ekspor non migas, memantapkan pembangunan sarana transportasi antar kecamatan dan desa potensial secara ekonomi. Berhasil dalam penuntasan Program Bebas Buta yang diproklamirkan tanggal 28 November 1988 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Berasal dari Korps Kejaksaan.
Menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah pada tahun 1991. Berhasil memperoleh “Duaja Samir” sebagai penghargaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Memacu mengembangkan pariwisata di Karimun Jawa yang telah ditetapkan sebgai “TamanNasional Laut”. Berasal dari Korps Pamong Praja.
Menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah tanggal 11 September 1996 s/d 9 Maret 199. Dia adalah Pejabat Pembantu Gubernur untuk wilayah Karisedenan Pati.
Diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah pada tanggal 10 Mei1997 s/d 16 Maret 2001. Menggalakkan ekspor non migas industri mebel Jepara mengalami masa keemasannya. Masa jabatannya ditandai dengan Era Orde Baru, berasal dari kalangan Pamong Praja.
Diangkat sebagai Bupati tanggal 18 Maret 2001 sampai Februari 2007. Mengalami masa peralihan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Memantapkan dan Meningkatkan ekspor non migas baik di sector pertanian dan perikanan, sector industri dan kerajinan dan lebih khusus lagi di bidang kepariwisataan, sedang giat dalam usaha penataan kota serta sarana prasarana masyarakat. Memacu mengembang tumbuhkan kepariwisataan baik sarana dan prasarana pengadaan transportasi laut, kapal cepat Jepara Karimunjawa. Mengembangkan sentra-sentra industri dan kerajinan rakyat serta pasar seni. Profil pejabat yang dekat dengan rakyatnya, berasal dari Korps Pamong Praja sedangkan Wakil Bupati dari kalangan Politisi.
Diangkat sebagai Bupati Februari 2007 sampai 2012. Pada 2011 Hendro Martojo membawa Jepara sebagai kabupaten pertama di Jawa Tengah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)dari BPK. Pada tahun 2011 Hendro tercatat mengantarkan Jepara memperoleh Adipura (ketujuh berturut-turut sejak 2005), Penghargaan Swasti Saba Wiwerda, Indonesia Green Region Award, serta Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji memperoleh penghargaan Desa Peduli Hutan.
10 April 2012 sampai sekarang. Kepemimpinan Ahmad Marzuqi, selain opini WTP Jepara juga mendapat Swasti Saba Wistara, Adipura, penghargaan Menteri Koperasi dan UMKM atas Keberpihakan Bupati terhadap Pemberdayaan UMKM, serta Desa Peduli Hutan untuk Desa Bucu, Kecamatan Kembang
Maludin Simbolon
Maludin kemudian bergabung dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan mengumumkan pemutusan hubungan wilayah militer Sumatera Utara dengan pemerintah pusat tanggal 22 Desember 1956 di Medan, walaupun tetap menyatakan setia pada Dwitunggal Soekarno-Hatta. Kabinet Ali Sastroamidjojo di Jakarta pada malam hari itu juga mengadakan rapat darurat, dan pada pagi harinya Presiden Soekarno mengumumkan pencopotan Maludin dari posisinya dan menunjuk wakilnya Letkol. Djamin Gintings untuk mengamankan situasi. Selain itu juga sebutkan bahwa Letkol. Abdul Wahab Makmoer adalah sebagai pengganti selanjutnya, apabila Letkol. Gintings tidak berhasil bertindak.
Komite Nasional Indonesia Pusat
Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim.. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim.
Ahmad Rifai Arief
Selain Kiyai Imam Zarkasyi, Ahmad Rifa'i sangat menganggumi ketokohan Kiyai Mohammad Natsir, seorang yang tidak asing lagi terutama dalam dunia politik, bahkan dia pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia setelah partai yang dipimpinnya (Masyumi) memenangkan pemilihan umum pada tahun 1955 M. Pada akhir hayatnya dia meninggalkan dunia politik dan memfokuskan dirinya kepada dunia dakwah dan pendidikan Islam. Pak Natsir juga mengasuh pondok pesantren, di samping itu dia juga mengetuai organisasi pondok pesantren yang bernama "Rabîthah Maretâhid al-Islâmiyah (RMI)". Melalui organisasi inilah para kiyai dari pondok-pondok pesantren saling berbagi pengalaman dan bertukar wawasan. Rifa'i sendiri sering datang dan meminta nasihat untuk perjuangannya kepada Pak Natsir.
Komando Divisi IX Banteng
Perlakuan pemerintah pusat tersebut berlangsung terus menerus, sehingga Komando Divisi IX Banteng menjadi kecil dan akhirnya menyisakan satu brigade. Brigade yang kecil itu masih menyandang nama Brigade Banteng yang dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Husein. Selanjutnya brigade itupun diciutkan lagi sehingga hanya berbentuk resimen yaitu Resimen Infanteri 4 yang kemudian dilebur kedalam Komando Tentara Teritorium I Bukit Barisan (TT I BB) yang berkedudukan di Medan. Ahmad Husein-pun hanya menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB.
Baturijal Hilir, Peranap, Indragiri Hulu
Pada tahun 1957 terjadi pemberontakan PRRI, yang dilakukan oleh Dewan Banteng di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Husein. Beberapa pemimpin Baturijal, ikut masuk hutan bergabung dengan PRRI. Desa Baturijal stagnan, seperti anak ayam kehilangan induk. Hidup dalam suasana mencekam, takut dikatakan sebagai mata-mata pemberontak. Iring-iringan truk yang membawa ientara pusat yang diturunkan di lapangan terbang Simpang Tiga, Pekanbaru, melewati desa Baturijal. Penduduk semakin tertekan. Gerak-gerik penduduk diawasi dengan ketat. Keluar malam dibatasi, memakai senter pun dilarang. Menghidupkan radio hati-hati, apalagi mendengarkan siaran propaganda PRRI yang dipancarkan dari hutan belantara. Untuk menjaga keamanan, di Kecamatan Peranap ditempatkan Mobbrig, sekarang Brimob. Suasana semakin mencekam.
PRRI, berpusat di Sumatera Barat, menyebabkan hubungan dengan daerah Sumatera Barat putus. Pelajar Baturijal yang menuntut ilmu di sana terkurung, tak bisa pulang. Di antaranya ada yang ikut masuk hutan, misalnya A. Haitami, ikut PRRI. Sejak itu pelajar-pelajar Baturijal tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan ke Sumatera Barat. Kiblat pelajar mulai pindah ke pulau Jawa, Jakarta, Yogya dan Solo.
Abdurrahman Wahid
Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.
Ali Moertopo
Pada saat itu, Republik Indonesia sedang menghadapi gerakan koreksi daerah melalui PRRI dan banyak pasukan-pasukan ABRI yang dikirim ke Sumatra untuk menanggulangi gerakan ini. Ali dikirim ke Sumatra pada tahun 1959 dan ia menjabat sebagai Kepala Staf Resimen II dengan Yoga Sugama sebagai Komandan Resimennya. Pada tahun yang sama, Soeharto dicopot dari jabatan Pangdam oleh KSAD AH Nasution karena terlibat kasus penyelundupan dan ditugaskan belajar di SSKAD pada tahun 1960. Setelah PRRI dikalahkan, Ali kembali ke Jawa Tengah untuk melanjutkan tugasnya dengan Kodam Diponegoro yang sekarang dipimpin oleh Pranoto Reksosamudro.
Dewan Banteng
Apa yang dilakukan Dewan Banteng tersebut membuat hubungan daerah Sumatera Tengah dengan pemerintah pusat menjadi tegang. Puncak dari ketegangan itu berujung pada terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husein di Padang.
Dewan Banteng
Pada tanggal 20 Desember 1956 dibentuklah suatu dewan untuk mengujudkan hasil-hasil pertemuan yang kedua itu. Dewan itu dinamakan "Dewan Banteng", yang tetap mengambil nama dari Divisi Banteng yang telah dibubarkan. Dewan Banteng tidak hanya didukung oleh para perwira militer mantan anggota Divisi Banteng, tetapi juga oleh semua partai politik yang ada di Sumatera Tengah kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan Dewan itu juga didukung oleh semua elemen masyarakat Sumatera Tengah, seperti ulama, kaum intelektual, pemuda, kaum adat, sehingga melahirkan semboyan ketika itu yang berbunyi : "Timbul Tenggelam Bersama Dewan Banteng". Namun dalam pendiriannya Dewan Banteng tetap mengakui Pemerintahan Republik Indonesia dibawah Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Djuanda serta Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).Setelah itu Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Banteng, mengambil alih jabatan Gubernur Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Mulyoharjo. Tindakan Ahmad Husein itu tidak mendapatkan hukuman, malah Pemerintah Pusat memenuhi tuntutan Dewan Banteng dengan membentuk Komando Militer di Sumatera Tengah yaitu Komando Militer Daerah Sumatera Tengah (KMDST) yang terlepas dari Komando Tentara Teritorium (TT) I Bukit Barisan yang berkedudukan di Medan, sedangkan Ahmad Husein diangkat menjadi Panglima KMDST dengan pangkat Kolonel. Dalam hal ini beberapa tuntutan Dewan Banteng dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah Republik Indonesia membentuk tentara kebangsaan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengangkat Suprijadi sebagai Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi karena Suprijadi tidak pernah muncul dan tidak pernah dilantik sebagai Pemimpin Tertinggi TKR, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR untuk memilih Pemimpin Tertinggi TKR.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Bagi sebagian pihak, PDRI dan juga Ketua Pemerintahan Darurat adalah penerima tongkat estafet pemerintahan dan kepemimpinan nasional saat pemerintahan di ibukota tertawan musuh. Oleh karena itu kedudukannya tidak bisa diabaikan. Apalagi pada 13 Juli 1949, Ketua Pemerintah Darurat Syafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pulang dari tawanan musuh. Namun bagi pihak lain, tidak mundurnya presiden dan wakil presiden secara resmi menunjukkan tongkat estafet pemerintahan dan kepemmpinan nasional tetap dipegang oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang tertawan. Apalagi perundingan-perundingan, seperti Perjanjian Roem-Royen, dilakukan dengan pemerintahan dan lembaga kepresidenan tertawan bukan dengan pemerintah darurat.
Dahlan Djambek
Dahlan Djambek terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), suatu pemerintahan tandingan yang diproklamirkan oleh beberapa tokoh di Sumatera Barat pada tahun 1958, karena ketidak-puasan pada pemerintahan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno kala itu. Selain Dahlan, tokoh-tokoh PRRI yang terkenal antara lain adalah Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, Maludin Simbolon, dan lain-lain. Dalam Kabinet PRRI, Dahlan pernah menjabat Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pos dan Telekomunikasi. Ketika itu, ia berpangkat Kolonel dan memimpin Divisi Banteng.
Sejarah Iran
Yang menggantikan Khamenei sebagai presiden adalah tokoh konservatif yang pragmatis, Ali-Akbar Hashemi Rafsanjani, yang menjabat selama dua kali masa jabatan atau dua kali empat tahun dan memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya pembangunan kembali perekonomian serta infrastruktur Iran yang hancur akibat perang sekalipun dipersulit oleh rendahnya harga minyak. Rezimnya juga berjaya mempromosikan pengendalian kelahiran, memotong pengeluaran militer, dan menormalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga semisal Arab Saudi. Selama Perang Teluk Persia pada 1991 negara ini tetap netral, membatasi aksi-aksi pengutukannya terhadap Amerika Serikat, serta mengizinkan kapal-kapal terbang dan pengungsi Irak memasuki wilayahnya.
Abdul Haris Nasution
Sekitar pukul 14:00, setelah Gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirim perintah lain untuk Soeharto, Martadinata dan Joedodihardjo. Dalam rangka itu, Nasution mengatakan bahwa ia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di Halim. Karena itu ia memerintahkan ABRI untuk membebaskan presiden, memulihkan keamanan Jakarta, dan yang paling penting, menunjuk Soeharto sebagai kepala operasi. Sama seperti Soeharto yang mulai bekerja, namun, pesan datang dari Soekarno di Halim. Soekarno telah memutuskan untuk menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamodra – loyalis Soekarno – untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat dan sekarang ingin Pranoto untuk datang menemuinya. Soeharto tidak mengizinkan Pranoto pergi tetapi ia tahu bahwa Soekarno tidak akan menyerah untuk mencoba memanggil Pranoto. Untuk memperkuat posisi tawar, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke Markas Kostrad.
Soeharto
Setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965, ia segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Tepat 11 Maret 1966, dia menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Menpangad Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.
R. Soehadi
Pada awal kepipmpinannya meletus PK I dan Tegal mendapat serangan gencar dari Tentara Belanda sehingga mencerai beraikan anggota pasukan ALRI Pangkalan Tegal. Mayor KKO R. Soehadi bersama sama Kapten KKO AF. Lengkang dan Kapten KKO Ali Sadikin melakukan konsolidasi dengan berkelilig daerah Tegal untuk menghubungi setiap anggota ALRI yang beada di Tegal dan berhasil. Meletusnya pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948. R. Suhadi memimpin CA IV merampas sekaligus membersihkan daerah sekitar (Temanggung-Candito-Parakan-Ngadirejo) dari unsur-unsur PKI Madiun Ketika meletusnya perang kemerdekaan II (19 Desember - 8 Agustus 1949) Mayor Suhadi memimpin pasukan CA IV bergeilya di daerah (Pemalang-Pekalongan-Batang-Gunung Slamet).Selain operasi-operasi tersebut diatas selama kepimpinan R. Suhadi, KKO AL juga terlibat dalam operasi-operasi militer AL. Operasi Aman (1951), Operasi Indra (1953), Operasi Tri Tunggal (1955), Operasi Damai (1956), Operasi Gunung Gede (1957), Operasi Spermonde (1957), Operasi Jaya Sakti (1957), Operasi Tegak (1958), Operasi 17 Agustus (1958), Operasi Mena (1958), Operasi Merdeka I & II (1958), Operasi Mega I & II (1958), Operasi Nuri (1959), Operasi Kurusetra (1959), Operasi Gondomowo (1959), Operasi Alugoro (1960-1961), Operasi Pasopati (1961), Serta berbagai operasi keamanan lainnya selain operasi dalam negeri. Kepimpinan R Suhadi juga berhasil mempersiapkan pasukan KKO AL agar mampu melaksanakan tugas internasional anatar lain Operasi Kongo (1960) di Kongo Afrika sebagai pasukan Garuda II.
Mohammad Reza Pahlavi
Kelompok Komunis melancarkan demonstrasi besar-besaran untuk menghentikan inisiatif Mossaddegh. Amerika Serikat berupaya aktif menjatuhkannya. Pada 16 Agustus 1953, sejumlah perwira sayap kanan Angkatan Darat Iran pun melancarkan serangan. Berbekal dengan perintah dari Shah, gerakan ini mengangkat Jenderal Fazlollah Zahedi sebagai Perdana Menteri. Koalisi massa dan perwira pensiunan yang dekat dengan Istana melancarkan kudeta ini. Upaya ini ternyata gagal dan Shah melarikan diri ke luar negeri dengan rasa malu. Bahkan "Ettelaat", harian terbesar di Iran, penerbit Iran yang pro-Shah, Abbas Masudi, juga menentangnya.
Kontroversi dana kampanye Amerika Serikat 1996
James Riady juga merupakan salah satu tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap kejatuhan presiden Soeharto pada tahun 1998. Sebagaimana ketika beliau membangun ""China Connection"" dengan dukungan CMI bersama Ted Sioeng, serta pengusaha-pengusaha Tionghoa lainnya seperti Yah Lin Trie, Johnny Chung, dan Maria Hsia, yang berhasil memenangkan Clinton hingga dua masa bakti berturut-turut. James, yang pada saat itu juga merupakan presiden direktur Bank Central Asia (BCA), juga menggandeng tokoh-tokoh CSIS seperti Jacob Soetoyo, Sofyan Wanandi, dan Jusuf Wanandi, serta para tokoh kiri anti-Islam untuk melengserkan presiden Soeharto pada tahun 1998. Motif menjatuhkan presiden Soeharto tersebut dilatarbelakangi oleh dipecatnya L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan, Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata, kemudian menggantinya dengan para perwira dari kalangan muslim taat. Mereka melakukan berbagai macam cara seperti merekayasa peristiwa 27 Juli 1996, seolah-olah penunjukan Suryadi sebagai ketua dewan tahfiz Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan intervensi pemerintah, belakangan pula diketahui hubungan antara Sofyan Wanandi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Selain itu, mereka juga memobilisasi massa pada awal 1998 dari berbagai universitas seperti Universitas Atmajaya dan Universitas Trisakti untuk mendesak pengunduran diri Presiden Soeharto.
Dewan Komando Revolusioner Irak
Dewan Komando Revolusi irak gerakan yang didirikan oleh Ahmed Hassan al-Bakr untuk melawan pemerintahan Abdul Karim Qassim,Perdana Menteri Irak gerakan ini didukung oleh Partai Ba'ath.gerakan ini berjaya pada tahun 1963 ketika Bakr menjadi PM setelah dibekuk oleh presiden Abd as-Salam Arif dan Abdul Rahman Arif . kemudian Partai Ba'ath dan gerakan ini mendapat kekuasaan pada tahun 1968 dan Bakr menjadi Presiden Irak dan pada tahun 1979 karena alasan sakit Bakr mengundurkan diri dan digantikan oleh sepupunya,Saddam Hussein . Saddam memerintah sebagai ketua gerakan ini dan Presiden Irak . Gerakan ini dan partai Ba'ath jatuh saat Penaklukan Saddam tahun 2003.
R. E. Martadinata
Ketika terjadi pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, dalam kapasitas sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut, R.E. Martadinata segera memberikan reaksi mengutuk gerakan tersebut dan menyatakan ALRI bekerjasama dengan AD untuk menumpas G30S/PKI. Tindakannya tersebut ternyata tidak disenangi oleh Presiden Sukarno sehingga jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut dicopot dan digantikan oleh Laksamana Muda Muljadi. Martadinata kemudian diangkat menjadi duta besar berkuasa penuh RI untuk Pakistan.Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ABRI ke-21, R.E. Martadinata kembali ke Indonesia mendampingi 3 tamu dari Pakistan yaitu Kolonel Laut Maswar bersama istri serta Nyonya Rouf, istri dari Deputi I Kepala Staff Angkatan Laut Pakistan. Pada tanggal 6 Oktober 1966, mereka mengadakan perjalanan menaiki helikopter Alloutte II milik ALRI dengan dikemudikan pilot Letnan Laut Charles Willy Kairupan, yang ternyata dalam perjalanan menabrak bukit di Riung Gunung. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan pilot, termasuk Laksamana Laut R.E. Martadinata. Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional karena pengabdiannya untuk negeri ini.
Sejarah Iran
Menjelang ajalnya pada 1989, Khomeini menunjuk 25 orang sebagai anggota Majelis Reformasi Konstitusi yang mengangkat Ali Khamenei yang saat itu menjabat sebagai Presiden Iran menjadi Pemimpin Besar Iran berikutnya, dan membuat sejumlah perubahan pada konstitusi Iran. Alih kekuasaan berjalan mulus menyusul kematian Khomeini pada 3 Juni 1989. Meskipun Khamenei tidak memiliki "karisma dan kewibawaan" Khomeini, ia memiliki jaringan pendukung dalam angkatan bersenjata dan yayasan-yayasan amal Iran yang secara ekonomi sangat kuat. Di bawah pemerintahannya rezim Iran dikhabarkan – oleh sekurang-kurangnya satu orang pengamat – lebih tampak sebagai "sebuah oligarki ulama ... dari pada sebuah otokrasi."
Dewan Jenderal
Dewan Jenderal adalah sebuah nama yang ditujukan oleh PKI saat itu untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang disebutnya akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada Hari ABRI, 5 Oktober 1965. Kelompok ini menurut Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani bernama Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat. Situasi semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan melakukan coup kontra-revolusioner.
Daftar pemimpin Uni Soviet
Setelah Josef Stalin mendapatkan tampuk kekuasaan di era 1920-an, jabatan Sekertaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet, menjadi serupa dengan 'Pemimpin Uni Soviet' karena jabatan ini mengurus Partai Komunis dan Pemerintahan Uni Soviet. Di masa pemerintahan Stalin jabatan Sekertaris Jenderal dihapus. Kemudian Nikita Khrushchev kembali membuat jabatan ini dengan nama "Sekertaris Pertama" hingga tahun 1966, dimana pada tahun yang sama Leonid Brezhnev mengembalikan nama jabatan ini seperi awalnya. Menjadi kepala partai komunis, jabatan Sekertaris Jenderal menjadi jabatan tertinggi di negara ini, hingga tahun 1990. Dalam jabatan SekJen, terjadi kekurangan pedoman yang jelas dalam memilih penerusnya, sehingga setelah kematian atau penggulingan pemimpin Soviet, penerus biasanya memerlukan dukungan dari Politbiro, Komite Sentral, atau aparat pemerintah atau partai untuk dapat menjadi pemimpin dan tetap berkuasa. Hingga akhirnya di bulan Maret 1990, jabatan Presiden Uni Soviet menggantikan Sekretaris Jenderal sebagai jabatan tertinggi dalam hal politik Soviet.
Ahmed Shah Massoud
Ahmad Shah Massoud menjadi Menteri Pertahanan Afganistan pada tahun 1992 di bawah pimpinan Presiden Burhanuddin Rabbani. Dengan jatuhnya pemerintahan Rabbani dan naiknya rezim Taliban, Massoud menjadi pemimpin militer became United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan. Pada September 2001 Massoud dibunuh oleh agen al-Qaeda, dan pada tahun yang sama ia menjadi "Pahlawan Nasional" oleh Presiden Hamid Karzai.
Daftar pemimpin Uni Soviet
Khrushchev dua kali mengecam Stalin: pada 1956 dan 1962. Kebijakan de-Stalinisasinya memberikannya beberapa musuh dalam partai, khususnya dari para Stalinis lama. Beberapa orang memandang kesepakatan tersebut bersifat merusak dan tak menstabilkan. Sebuah kelompok yang dikenal sebagai Kelompok Anti-Partai berniat, namun gagal, menggulingkan Khrushchev dari jabatan pada 1957. Saat Khrushchev makin tua, perilaku eratiknya menjadi memburuk, biasanya membuat keputusan-keputusan tanpa mendiskusikan atau mengkonfirmasikannya dengan Politbiro. Leonid Brezhnev, seorang pengikut dekat Khrushchev, terpilih menjadi Sekretaris Pertama pada hari yang sama dengan pelepasan Khrushchev dari kekuasaan; Alexei Kosygin menjadi Perdana Menteri yang baru dan Anastas Mikoyan memjabat sebagai Ketua Presidium Soviet Tertinggi. Pada 1965, atas perintah Politbiro, Mikoyan terpaksa pensiun; Nikolai Podgorny memegang jabatan Ketua Presidium. USSR pada 1960an setelah Khrushchev diperintah oleh kepemimpinan kolektif. Henry A. Kissinger, Penasehat Keamanan Nasional Amerika, salah meyakini bahwa Kosygin adalah 'Pemimpin Uni Soviet dan bahwa ia memegang 'kebijakan asing Soviet' karena ia mewakili Uni Soviet di Konferensi Tingkat Tinggi Glassboro tahun 1967. "Era Stagnation", sebuah istilah ejekan yang dibuat oleh Mikhail Gorbachev, adalah sebuah periode yang ditandai oleh efisiensi sosio-ekonomi yang rendah di negara tersebut dan sebuah gerontokrasi yang memerintah negara tersebut. Yuri Andropov menggantikan Brezhnev dalam jabatan Sekjen pada 1982. Ia berusia 68 tahun pada masa itu. Pada 1983, Andropov dibawa ke rumah sakit, dan jarang bekerja untuk mengetuai petemuan-pertemuan politbiro karena kesehatannya menurun; Nikolai Tikhonov biasanya mengepalai pertemuan-pertemuan menggantikannya. Setelah Andropov meninggal 15 bulan setelah ia dilantik, seorang pemimpin yang bahkan lebih tua, Konstantin Chernenko yang berusia 72 tahun terpilih pada Sekretariat Umum. Masa pemerintahannya berlangsung selama lebih dari setahun sampai kematiannya 13 bulan kemudian pada 10 Maret 1985.
Revolusi Iran
Walapun beberapa orang berpendapat bahwa revolusi masih berlangsung, rentang-waktu terjadinya revolusi terjadi pada Januari 1978 dengan demonstrasi besar pertama, dan ditutup dengan disetujuinya konstitusi teokrasi baru - di mana Khomeini menjadi Pemimpin Tertinggi negara - pada Desember 1979. Sebelumnya, Mohammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran dan menjalani pengasingan pada Januari 1979 setelah pemogokan dan demonstrasi melumpuhkan negara, dan pada 1 Februari 1979 Ayatullah Khomeini kembali ke Teheran yang disambut oleh beberapa juta Bangsa Iran. Kejatuhan terakhir Dinasti Pahlavi segera terjadi setelah 1 Februari di mana Angkatan Bersenjata Iran menyatakan dirinya netral setelah gerilyawan dan pasukan pemberontak mengalahkan tentara yang loyal kepada Shah dalam pertempuran jalanan. Iran secara resmi menjadi Republik Islam pada 1 April 1979 ketika sebagian besar Bangsa Iran menyetujuinya melalui referendum nasional.
Oerip Soemohardjo
Bersama-sama, Soedirman dan Oerip berhasil mengatasi ketidaksepahaman antara mantan tentara PETA dan KNIL. Sementara itu, pemerintah mengganti nama angkatan perang sebanyak dua kali pada bulan Januari 1946, yang pertama adalah Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada 23 Februari 1946, Oerip ditunjuk untuk mengepalai Panitia Besar Reorganisasi Tentara, yang dibentuk melalui keputusan presiden. Setelah berunding selama empat bulan, pada 17 Mei panitia menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Soekarno. Oerip ditugaskan untuk menangani proses perampingan angkatan perang, sedangkan Menteri Pertahanan diberi kekuasaan birokrasi yang lebih besar. Soedirman tetap dipertahankan sebagai panglima angkatan perang.
Zainul Arifin
Zainul kemudian bertugas mewakili partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), cikal bakal DPR-MPR, sambil terus memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata. Selama masa Revolusi, selain mengikuti sidang-sidang BP KNIP yang berpindah-pindah tempat karena kegawatan situasi, Arifin juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama Agresi Militer I dan II. Dalam memimpin Laskar Hizbullah Zainul menggunakan jalur tonarigumi atau Rukun Tetangga yang dulu dibinanya hingga meliputi desa-desa terpencil di Jawa. Saat terjadi Agresi Militer II bulan Desember 1948, Belanda berhasil menjatuhkan Yogyakarta dan menawan Sukarno-Hatta. Dalam keadaan darurat, BP KNIP praktis tidak berfungsi. Arifin lantas terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD), bagian dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Korps Brigade Mobil
Pada tahun 1953, Mobrig juga dikerahkan di Kalimantan Selatan untuk memadamkan pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diumumkan pada 15 Februari 1958 dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai tokohnya, pemerintah pusat menggelar Operasi Tegas, Operasi Saptamarga dan Operasi 17 Agustus dengan mengerahkan Mobrig dan melalui pasukan-pasukan tempurnya yang lain. Batalyon Mobrig bersama pasukan-pasukan TNI berhasil mengatasi gerakan koreksi PRRI di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Riau dan Bengkulu.
Soekarno
Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.
Nuddin Lubis
Begitulah, ketika terjadi situasi dualisme politik dalam kepemimpinan Nasional antara Bung Karno dan Pak Harto pada tahun 1967, H. Nuddin Lubis tampil dengan usul resolusinya yang terkenal ketika itu. Nuddin Lubis dengan sejumlah teman dari partai lain yang terwakili di DPRGR meminta agar Bung Karno segera diberhentikan dalam jabatan sebagai Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI dan Mandataris MPRS Pemberhentian Bung Karno tentunya dilakukan dalam sidang MPRS, mengingat MPRSlah yang memberi mandat kepada Bung Karno sebagai Presiden. Resolusi itu diterima baik dalam sidang paripurna DPRGR yang diketuai oleh H.A.Sjaichu yang juga dari Partai NU. Pimpinan DPRGR kemudian meneruskan resolusi tadi kepada pimpinan MPRS yang diketuai oleh Jenderal Abdul Harris Nasution dengan salah seorang wakil Ketuanya HM Suchan ZE yang juga dari NU. Pada tahun 1967 itu juga diadakan Sidang Istimewa MPRS di Jakarta. Sebelum sidang berlangsung H.Djamaluddin Malik mengeluarkan resolusi agar Letjen TNI Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden atau pengganti Bung Karno.
Prabowo Subianto
Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan dianggotai oleh enam orang letnan jenderal: Fachrul Razi (wakil ketua); Djamari Chaniago (sekretaris); Arie J. Kumaat; Agum Gumelar; Susilo Bambang Yudhoyono; dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam tujuh butir tuduhan; salah satunya adalah "sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas", "melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya tetapi menjadi wewenang Pangab", "tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan", dan "sering ke luar negeri tanpa ijin dari Kasad ataupun Pangab". Selama persidangan, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustrasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi antipeluru.
H.A.S. Hanandjoeddin
21 Juli 1947, Agresi Militer Belanda I dimulai. Dalam perlawanan ini, H.A.S. Hanandjoeddin dan anggota teknik lainnya berhasil menyelamatkan 15 pesawat terbang yang berada di Pangkalan Udara Bugis. H.A.S. Hanandjoeddin sebagai pimpinan Pasukan Pertahanan Teknik PPU III/930 Malang ditunjuk sebagai Komandan Pertempuran Sektor I STC III Front Malang Timur dan sebagai Komandan Pertempuran Sektor II. Karena Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, yang salah satu isinya adalah TNI (TRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak 3 Juni 1947) ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, pasukan H.A.S. Hanandjoeddin akhirnya pindah dari Malang Timur ke Tulung Agung untuk meneruskan pembangunan pangkalan udara darurat. Dari Tulung Agung H.A.S. Hanandjoeddin ditugaskan sebagai Komandan Detasemen Pertahanan Udara Prigi untuk melakukan pengamanan wilayah Pantai Prigi. Pada masa itu, H.A.S. Hanandjoeddin sebagai Komandan Sektor II Pantai Selatan juga turut serta dalam misi pemusnahan Pemberontakan PKI Madiun pimpinan Muso. Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda II. Sebagai Komandan Sektor II Pantai Selatan H.A.S. Hanandjoeddin juga memimpin pasukan di Sektor Watulimo. Pasca Belanda menguasai Pangkalan Udara Campurdarat, H.A.S. Hanandjoeddin ditunjuk untuk menangani urusan pertahanan AURI sebagai Wakil Danlanud Campurdarat. Tanggungjawab H.A.S. Hanandjoeddin tidak sampai di situ, masih sebagai Wakil Danlanud Campurdarat, Beliau juga ditugaskan sebagai Komandan Pertempuran Sub I pada Sektor V. Instruksi Panglima Besar Jenderal Soedirman tanggal 19 Desember 1948 agar seluruh Angkatan Perang RI melakukan perang gerilya membuat H.A.S. Hanandjoedin dipercaya sebagai Komandan Onder Distrik Militer (ODM) Pakel.
Siti Dewi Sutan Assin
Karena situasi politik yang memanas di Jakarta, pada tahun 1946 ibukota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Atas perintah presiden pertama RI, Soekarno, agar disusun berbagai acara dalam rangka upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama pada tahun 1946, Husein Mutahar merancang acara pengibaran bendera pusaka oleh tiga orang putra dan dua putri yang berstatus pelajar dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang bersekolah di Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh Indonesia. Itulah yang menjadi cikal-bakal Korps Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasan Basry
Pada saat suasana politik memanas karena kegiatan PKI dan ormasnya, Hassan Basry mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya pada tanggal 22 Agustus 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Sukarno, namun Hassan Basry sebagai kepala Penguasa Perang Daerah Kalsel tidak mentaati teguran presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan.
Nurmatias
Sewaktu panasnya hubungan Sumatera Tengah dengan pemerintah pusat pada pertengahan tahun 50-an, Nurmatias ikut menandatangani pendirian Dewan Banteng oleh Ismail Lengah pada 20 Desember 1956. Nurmatias juga ikut dalam rapat di Sungai Dareh yang mendeklarasikan PRRI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958, namun ia adalah salah satu tokoh yang tidak setuju dengan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangannya.
Orde Baru
Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Mohammad Hatta
Di Amsterdam dari Ratu Juliana kepada Drs. Mohammad Hatta dan di Jakarta dari Dr. Lovink yang mewakili Belanda kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sehingga pada akhirnya negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Bung Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri RIS juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri RIS dan berkedudukan di Jakarta dan Bung Karno menjadi Presiden RIS. Ternyata RIS tidak berlangsung lama, dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ibu kota Jakarta dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Bung Hatta menjadi Wakil Presiden RI lagi dan berdinas di Jalan Medan Merdeka Selatan 13 Jakarta.
Pada tahun 1955, Mohammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Menurutnya, dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, Kepala Negara adalah sekadar simbol saja, sehingga Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 15 Agustus 1950 Sukarno secara resmi telah menjadi presiden negara kesatuan yang pertama setelah menerima kekuasaan dari dua pemerintahan RIS dan RI (Yogyakarta). Jabatan ini dapat dihitung sebagai jabatan ketiga bagi Sukarno. Keesokan hari tanggal 16 Agustus 1950, Presiden melantik DPR Sementara Negara Kesatuan, hasil penggabungan dari DPR (RIS), Senat (RIS), Badan Pekerja KNI Pusat(RI-Yogyakarta), dan DPA (RI-Yogyakarta). Sesuai UUDS 1950, Sukarno mengangkat Hatta sebagai Wakil Presiden atas usulan dari DPR Sementara. Bagi Hatta jabatan ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kedua. Sesuai UUDS 1950 pula lembaga ini berulangkali membentuk kabinet. Sampai awal 1956 lembaga kepresidenan telah membentuk setidaknya enam kabinet dan menerima pengembalian mandat pemerintahan sebanyak lima kali. Pada akhir tahun 1956, tanggal 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Mulai saat itu, lembaga kepresidenan hanya “dihuni” oleh seorang presiden tanpa wakilnya. UUDS 1950 tidak mengatur pemilihan wakil presiden dan menyerahkannya pada konstitusi yang akan disusun oleh Konstituante. Keadaan yang kian genting menyebabkan Sukarno mengeluarkan SOB pada 1957. Perlahan namun pasti kekuasaan Sukarno sebagai Penguasa Angkatan Perang meningkat. Puncaknya Sukarno mengeluarkan dekret untuk memberlakukan kembali konstitusi yang pernah digunakan, UUD 1945, serta membubarkan konstituante yang tak kunjung selesai menyusun konstitusi tetap.
Partai Sosialis Indonesia
Sebelum deklarasi PRRI, Sjahrir bersama sejumlah petinggi pengurus pusat PSI di Jakarta berusaha mengingatkan Soemitro. Beberapa kader PSI diutus menemui Soemitro untuk membujuk kembali ke Jakarta dan untuk berusaha mencegah terjadinya pemberontakan, tetapi sia-sia. Pada 21 Juli 1960, pimpinan Partai Sosialis Indonesia dipanggil menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta. Sjahrir datang, didampingi pengurus pusat partai; Djohan Sjahroezah, Soebadio Sastrosatomo, T.A. Murad dan Djoeir Moehamad. Mereka diminta menjelaskan posisi Partai Sosialis Indonesia terkait dengan pemberontakan PRRI/Permesta. Sepekan kemudian, Sjahrir mengirim surat jawaban ke Istana. ""Sekalipun kami paham dan membenarkan perjuangan daerah, pembentukan pemerintahan pusat yang baru di samping pemerintahan yang ada kami anggap sebagai malapetaka"," tulis Sjahrir.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono.
Hasan Basry
Pada tanggal 2 September 1949 dilakukan perundingan antara ALRI DIVISI (A) dengan Belanda, beserta penengah UNCI. Pada kesempatan ini, Jenderal Mayor Suharjo atas nama pemerintah mengakui keberadaan ALRI DIVISI (A) sebagai bagian dari Angkatan Perang Indonesia, dengan pemimpin Hassan Basry dengan pangkat Letnan Kolonel.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Setelah selesai perang kemerdekaan, jabatan Panglima Besar dihapus. Pada tahun 1949, sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar dengan dibentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka dibentuk pula Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang merupakan gabungan antara anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dengan KNIL. Presiden RIS mengangkat Soedirman sebagai Kepala Staf APRIS dengan pangkat Letnan Jenderal.
Hamid Algadri
Ketika Sjahrir jadi ketua badan Pekerja KNIP, Hamid dipanggilnya dari Pasuruan dan diberi tugas di Jakarta. Sebagaimana waktu itu Soedjatmoko, Soedarpo, Soebadio Sastrosatomo disebut sebagai "de jongens van Sjahrir" (anak-anak Sjahrir). Hamid Algadri pun termasuk di dalamnya.
Pada masa muda, Hamid tinggal di Jalan Serang 13 Jakarta. Hamid merupakan penasihat delegasi Indonesia dalam Perundingan Linggarjati dan Renville sehingga mengetahui informasi intern yang dapat dipakai oleh penulis dalam pekerjaannya sebagai komentator politik.
Waktu pecah aksi militer Belanda ke-1 (21 Juli 1947), Hamid beserta anggota delegasi Republik lain yang berada di Jakarta ditahan, akan tetapi karena campur tangan Prof Schermerhorn, ketua Komisi Jenderal Belanda, segera dibebaskan. Setelah Persetujuan Renville ditandatangani bulan Januari 1948, Belanda mulai mendirikan negara-negara bagian seperti Negara Pasundan mengikuti model Negara Indonesia Timur (NIT) guna mengimbangi RI. Hamid bersama Mr Ali Budiardjo mendirikan Gerakan Plebisit RI untuk berkampanye di Jawa Barat, merebut dukungan penduduknya untuk RI dan dengan demikian menggagalkan pembentukan Negara Pasundan. Upaya ini tidak berhasil.
Belanda mengambil tindakan terhadap 30 tokoh Republik yang ada di Jakarta dan mengusir mereka ke Yogyakarta. Hamid bersama Prof Supomo, Sukardjo Wiryopranoto, Ir Pangeran Noor dan lain-lain dimasukkan ke dalam pesawat terbang dan diangkut ke Yogyakarta. Di kota ini Hamid mengalami aksi militer Belanda kedua (19 Desember 1948). Yogya diduduki oleh Belanda, Soekarno-Hatta-Sjahrir ditawan dan dibuang ke Prapat dan Bangka. Hamid dijebloskan ke dalam penjara Wirogunan. Di sana dia diinterogasi oleh kepala dinas intel Belanda Kapten Vosveld yang terkenal keras main hantam. Seorang penghuni di rumah bersama Hamid dan H. Agus Salim adalah George Kahin, mahasiswa Amerika yang sedang melakukan riset untuk penulisan disertasi doktornya. Kahin memberitahukan kepada Kapten Vosveld dia tidak akan tinggal diam, apabila terjadi apa-apa atas diri Hamid. Mungkin karena itu Hamid selamat dan dibebaskan dari Wirogunan, kemudian bersama Mohammad Natsir dan Dr Ratulangie diterbangkan kembali ke Jakarta.
Perjalanan karier Hamid seterusnya sudah dapat diduga. Ia ikut dalam delegasi Indonesia ke Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 1949, sebagai penasihat. KMB menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia akhir Desember 1949. Hamid jadi anggota parlemen dan karena duduk dalam Komisi Luar Negeri sering mengadakan kunjungan resmi ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Setelah pemilu 1955 ia menjadi ketua fraksi Partai Sosialis Indonesia (PSI) dalam Konstituante yang bersidang di Bandung menyusun konstitusi baru. Di sana dia menyuarakan sikap politik PSI yaitu tidak menyetujui pembentukan negara Islam di Indonesia dan setelah pembicaraan gagal dalam sidang Konstituante menyatakan setuju kembali ke UUD 1945 sebagai jalan alternatif mengatasi kemelut. Konstituante dibubarkan dan Presiden Soekarno mendekritkan kembali ke UUD 1945.
Salah satu kegiatan Hamid ketika menjadi anggota parlemen ialah menjadi Sekjen Panitia Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Tunisia dan Aljazair. Panitia ini didirikan pada tahun 1956 dan di dalamnya duduk tokoh-tokoh parpol seperti Mohd Natsir, Kasimo, Mr Sunario dan lain-lain. Karena kedudukannya dalam Panitia tersebut, rumah Hamid di Jalan Tosari 50 menjadi tempat berkumpulnya pejuang-pejuang dari Afrika Utara (Maghribi). Berdatanganlah ke situ Allal Fazzi dari Maroko, Habib Bourguiba, Salah ben Yussef, Taieb Slim, Tahar Amara dari Tunisia, Lakhdar Brahimi, Mohammed ben Yahya, Muhammad Yazid, Husein Ait Ahmad dari Aljazair. Setelah negeri mereka merdeka dan berdaulat, tokoh-tokoh itu menjadi orang penting. Habib Bourguiba jadi Presiden Tunisia, Taieb Slim dubes di Inggris, Mohammed ben Yahya duta besar untuk Moskwa, kemudian Menlu Aljazair, Lakhdar Brahimi dubes di Kairo dan London, kemudian Menlu Aljazair dan kini sering jadi trouble shooter Sekjen PBB menyelesaikan masalah Haiti, Lebanon, Afganistan, Somalia, Sudan dan Irak.
Hamid diakui jasanya oleh negara-negara Afrika Utara dan memperoleh bintang kehormatan dari Republik Tunisia dan Aljazair. Di dalam negeri dia dianugerahi Satya Lencana 1978 dan diakui sebagai Perintis Kemerdekaan. Setelah tiada lagi jadi anggota parlemen, dia aktif di bidang sosial, misalnya menjadi direktur Yayasan Dana Bantuan.
Meskipun bukan Kapitein der Arabieren seperti ayahnya, dia diakui secara tak resmi dalam lingkungan keturunan Arab sebagai "kepala suku". Pendapatnya sering diminta sebagai diterima sebagai pendapat "kepala suku" layaknya. Tiap kali Presiden Soeharto membentuk kabinet selama Orde Baru dan di dalamnya terdapat menteri yang keturunan Arab, maka Ia berbesar hati dan bila ada kesempatan bertemu dengan Pak Harto menyatakan rasa terima kasihnya atas kenyataan itu.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno, meresmikan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan penggabungan antara TRI dan laskar-laskar perjuangan rakyat di seluruh Indonesia. Presiden lalu menetapkan Pucuk Pimpinan TNI yang bersifat kolektif yang anggotanya adalah para pimpinan TRI dan pimpinan laskar-laskar perjuangan rakyat, dengan ketuanya adalah Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Herman Prayitno
Marsekal TNI (Purn.) Herman Prayitno () adalah kepala staf TNI Angkatan Udara dari 13 Februari 2006 sampai 28 Desember 2007. Herman digantikan oleh Marsekal Madya TNI Soebandrio. Ia dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Februari 2006. Herman Prayitno menggantikan Marsekal TNI Djoko Suyanto yang menggantikan Jenderal TNI Endriartono Sutarto menjadi Panglima TNI. Herman Prayitno adalah teman seangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto, Laksamana TNI Slamet Soebijanto (KSAL), Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Endang Suwarya, maupun Presiden RI Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka adalah lulusan Akabri 1973.
Sejarah Pertahanan Indonesia
Penumpasan PRRI di Sumatera dilakukan dengan operasi gabungan yang terdiri dari unsur-unsur kekuatan Tentara Angkatan Darat, Laut dan Udara dari dua jurusan, melalui pendaratan di Padang dan penerjunan pasukan para komando di Pekanbaru dan Tabing. Pada tanggal 29 Mei 1961, Achmad Husein bersama pasukannya secara rasmi melaporkan diri kepada Brigadir Jeneral GPH Djatikusumo, Deputi Wilayah Sumatera Barat.
Partai Komunis Indonesia
Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Sukarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan. Mereka juga menuntut agar pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan UUDS 1950, selain itu pembagian hasil bumi yang tidak merata antara pusat dan daerah menjadi pemicu. Gerakan yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.
Amri Husaini
"Laksamana Muda TNI" (Purn.) Amri Husaini () adalah purnawirawan perwira tinggi TNI AL yang berasal dari Satuan Komando Pasukan Katak. Saat ini ia menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun). Sebelumnya Pada tanggal 21 Maret 2014 dipercaya menjabat Asisten Intelijen Panglima TNI, Amri Husaini, mulai mengabdi di TNI AL setelah lulus Akademi Angkatan Laut 26/Tahun 1981. Selama menjalankan dinasnya Amri Husaini mengikuti sejumlah pendidikan di antaranya Suspaja Tahun 1981, Tar P 4 PP 45 Jam Tahun 1981, Dik Paska Tahun 1984, Tar Permildas Tahun 1986, Dikpa Intelmar Tahun 1988, Diklapa II Banpur Tahun 1991, Dik Seskoal XXXII Tahun1995, Suspa Intelstrat Tahun 1999, Diklemhanas Tahun 2006.Jabatan Amri Husaini diawali tahun 1981 Armada/ KRI KRS/ DPB, tahun 1982 Armada/ KRI MLT/ Pa Sin, Tahun 1985 Armatim/ Satpaska/ Danden, Tahun1989 Armatim/ Satpaska/ Danden, Tahun1996 Koarmabar/Dansatpaska, Tahun 2000 Mabes TNI/Athan RI di Australia, Tahun 2004 Koarmabar/Asintel, Tahun 2007 Mabesal/Kadispamal, Tahun 2008/ Mabesal/ Waaspam Kasal, Tahun 2009 Koarmatim/Danlantamal VII, Tahun 2010 Koarmabar/Danlantamal I. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Asisten Intelijen Panglima TNI.
Musso
Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948 dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti. Pihak militer menyebutkan bahwa PKI memproklamasikan "Republik Soviet Indonesia" pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai presiden dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri. Akan tetapi pemberontakan dapat dipadamkan oleh pihak militer. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada tanggal 31 Oktober, ketika rombongannya bertemu dengan pasukan TNI yang memburunya.
Soekarno
Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya —berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat— menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Partai Komunis Indonesia
Setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada tahun 1948, hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Banyak unit bersenjata dari Partai Republik kembali dari zona konflik. Hal ini memberikan beberapa keyakinan sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Unit gerilya dan milisi di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri. Di Madiun kelompok militer PKI menolak untuk pergi bersama dengan perlucutan senjata para anggota yang dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan itu memicu pemberontakan kekerasan. Hal Ini memberikan alasan untuk menekan PKI. Hal ini diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi 'Republik Soviet Indonesia' pada tanggal 18 September dengan menyebut Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Pada saat yang sama PKI mengecam pemberontakan dan meminta tenang. Pada 30 September Madiun diambil alih oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan 36 000 dipenjara. Di antara beberapa pemimpin yang dieksekusi termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober saat tertangkap di Desa Niten Kecamatan Sumorejo, Ponorogo. Diduga ketika Musso mencoba melarikan diri dari penjara. Aidit dan Lukman pergi ke pengasingan di Republik Rakyat Tiongkok. Namun, PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Rekonstruksi partai dimulai pada tahun 1949.
Chairil Anwar (militer)
Marsekal Muda TNI (Purn.) Chairil Anwar ,() adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Ia diterima sebagai Calon Prajurit Taruna dan dilantik oleh Presiden RI sebagai Letda pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti pendidikan Sekbang dan diwisuda (Wing Day) sebagai Penerbang pada tahun 1987 dan selanjutnya Mengikuti PPRA A-49 Lemhannas tahun 2013. Saat ini ia menjabat Staf Khusus Kasau dalam rangka purnatugas. Sebelumnya Pada tanggal 27 Oktober 2017, Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/836/X/2017, Ia dilantik sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara sampai sekarang. dan ua juga pernah menjabat Kepala Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara.
Ahmad Muzani
Ahmad Muzani () adalah seorang pengusaha dan juga politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Sejak remaja ia sudah menekuni berbagai organisasi di kota kelahirannya. Ia pun pernah tercatat pernah memimpin Pelajar Islam Indonesia (PII), sebelum melanjutkan pendidikan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta.
Dari ilmu yang didapatnya, Ahmad Muzani terjun menjadi wartawan majalah Amanah dan penyiar radio Ramako. Di radio ini pula, berkat ketekunannya, ia terpilih menjadi direktur untuk kawasan Serang, Banten.
Mengenal banyak orang dan punya koneksi yang bagus membuat Ahmad Murzani dekat dengan berbagai kalangan. Ia sempat terjun ke dunia politik praktis saat membidani Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dibentuk Zainuddin MZ, dan sempat menjabat sebagai Wakil Sekjen.
Namun menjelang Pemilu 2009, pecinta makanan daerah ini yang pernah bekerja menjadi manajer perkebunan kelapa sawit milik Prabowo Subianto tersebut jatuh cinta pada Partai Gerindra. Suami dari Himmatul Aliyah yang sudah dikaruniai 4 anak ini pun mulai aktif menjadi bagian dari Partai Gerindra hingga dipercaya menjadi Sekjen.
Ia lantas mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung I yang meliputi Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Metro. Berkat usaha kerasnya, penggemar jogging yang diangkat menjadi Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini pun dengan mulusnya melenggang ke Senayan untuk periode 2009-2014 setelah meraih 24.723 suara. Muzani tergabung dalam Komisi I yang membidangi masalah Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.
Selain itu, anggota dewan bernomor A21 ini juga menjabat sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI. Ia juga dipercaya menjalani jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Chaerul Saleh
Sebagai orang kepercayaan Soekarno, Chaerul memiliki keberanian untuk menantang lawan-lawan politiknya. Tanggal 3 April 1961, Chaerul berkeliling Sumatera Barat dan berpidato di muka umum. Ia menentang para pemimpin Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia seperti Natsir dan Syafruddin Prawiranegara, yang dianggapnya menyetujui hasil KMB.
Tahun 1963 kariernya menanjak dan ia dipercaya sebagai Wakil Perdana Menteri III. Pada bulan April 1964, Chaerul terlibat dalam intrik kekuasaan. Ia mencoba untuk menduduki posisi Wakil Perdana Menteri I yang saat itu dijabat oleh Soebandrio. Perhitungannya adalah jika Soekarno lengser maka ia yang akan naik menjadi Perdana Menteri. Untuk menyingkirkan Soebandrio dari kedudukannya sebagai Menteri Luar Negeri, ia juga akan menyodorkan Adam Malik. Selain berusaha menggeser Soebandrio, ia juga membendung Hatta yang sewaktu-waktu bisa saja naik menjadi Wakil Perdana Menteri I. Untuk itu ia menginstruksikan Selo Soemardjan untuk membentuk organisasi intelijen yang mengkonsolidasi kedudukannya. Pada masa itu selain orang-orang Murba, Angkatan Darat dan PKI juga memposisikan dirinya sebagai pengganti Soekarno.
Untuk menjatuhkan wibawa PKI di mata Soekarno, pada sidang kabinet di akhir tahun 1964 Chaerul mengeluarkan sebuah dokumen yang menyatakan PKI akan melakukan kudeta terhadap Presiden. Dokumen yang berjudul "Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini" itu, menyatakan bahwa revolusi Agustus 1945 telah gagal. Dan PKI harus mengambil tindakan untuk merebut pimpinan revolusi. Pembahasan dokumen itu terus berlanjut ke pertemuan partai politik di Bogor tanggal 12 Desember 1964. Disitu pimpinan PKI DN Aidit menuduh Chaerul telah membuat berita bohong dan sebagai antek-Nekolim. Dari pertemuan itu kemudian terbit Deklarasi Bogor yang meminta partai-partai politik untuk tetap setia kepada pimpinan besar revolusi, Soekarno.
R. E. Martadinata
Pada tahun 1965, terjadi kembali pergolakan di dalam tubuh ALRI yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR). Gerakan ini mengikuti pola Gerakan 1959 yaitu menghadap Presiden Sukarno untuk menyampaikan laporan terjadinya kemerosotan kinerja Angkatan Laut karena dikelola oleh para perwira yang tidak profesional serta ketidakpuasan dengan kepemimpinan R.E. Martadinata sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut. Karena gerakan ini dianggap sebagai pelanggaran militer dan sesuai saran dari Letnan Jenderal Ahmad Yani yang ketika itu menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat, maka hampir kurang lebih 150 perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut di mana termasuk diantaranya J.E. Habibie (mantan Dubes RI di Belanda) dan Pongky Soepardjo (mantan Dubes RI di Finlandia) dikeluarkan dari dinas Angkatan Laut.
Ahmad Yani
Sebagai Presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia (PKI) di awal 60-an. Yani yang sangat anti-komunis, menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan" kekuatan kelima" (selain keempat angkatan bersenjata dan polisi) dan Sukarno mencoba untuk memaksakannya "Nasakom" (Nasionalisme-Agama-Komunisme) doktrin di militer. Keduanya, Yani dan Nasution menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat.
Hasan Basry
Kemudian pada 1 November 1949, ALRI DIVISI (A) dilebur ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat, dengan panglima Letkol Hassan Basry.
Abdul Haris Nasution
Nasution meminta Martadinata bagaimana caranya presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Martadinata menjawab bahwa pada sore hari ia, Joedodihardjo, dan Dhani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Yani tewas. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa penunjukan Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi. Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan kudeta.
Paskibraka
Tahun 1967, Husein Mutahar dipanggil presiden saat itu, Soeharto, untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu:
Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 (17-8-45). Pada waktu itu dengan situasi kondisi yang ada, Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan menjadi anggota Pandu/Pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera pusaka.
Rencana semula, untuk kelompok 45 (pengawal) akan terdiri dari para mahasiswa AKABRI (Generasi Muda ABRI) namun tidak dapat dilaksanakan. Usul lain menggunakan anggota pasukan khusus ABRI (seperti RPKAD, PGT, KKO, dan Brimob) juga tidak mudah. Akhirnya diambil dari Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES) yang mudah dihubungi karena mereka bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.
Bendera Pusaka
Tahun 1967, Husein Mutahar dipanggil presiden saat itu, Soekarno, untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera Pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu:
Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 (17-8-45). Pada waktu itu dengan situasi kondisi yang ada, Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan menjadi anggota Pandu/Pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera Pusaka.
Rencana semula, untuk kelompok 45 (pengawal) akan terdiri dari para mahasiswa AKABRI (Generasi Muda ABRI) namun tidak dapat dilaksanakan. Usul lain menggunakan anggota pasukan khusus ABRI (seperti RPKAD, PGT, marinir, dan Brimob) juga tidak mudah. Akhirnya diambil dari Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES) yang mudah dihubungi karena mereka bertugas di Istana Negara Jakarta.
Roesmin Noerjadin
Pada 1 Mei 1966 pangkatnya naik menjadi Laksamana Muda Udara selanjutnya pada saat berpangkat inilah, Roesmin dipercaya untuk menjadi Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara (Men/Pangau). Baru pada 17 Juli 1966 pangkatnya dinaikan menjadi Laksamana Madya Udara. Pada 2 Mei 1966, pada saat AURI pada posisi yang kurang menguntungkan sebagai akibat dari arus politik Indonesia yang cukup panas, Roesmin Nurjadin di angkat untuk memimpin AURI. Bagi TNI Angkatan Udara, nama besar Roesmin Nurjadin hanya bisa disejajarkan dengan Marsekal Muda TNI (Anumerta) Leo Wattimena. Ia adalah seorang penerbang yang handal yang pernah memimpin tim aerobatic MiG-17 bergantian dengan Leo Wattimena. Tim aerobatic pertama TNI AU yang sempat tampil dihadapan umum itu terbentuk pada awal tahun 1960 oleh para penerbang Skadron Udara 11. Formasi aerobatic yang digunakan terdiri dari empat pesawat MiG-17. Leader dari tim aerobatic tersebut antara "Kolonel Pnb Roesmin “Elang” Nurjadin" atau "Kolonel Pnb Leo “Eagle” Wattimena". Sedangkan anggota tim terdiri dari "Mayor Pnb Ibnu “Scorpion” Subroto", "Mayor Pnb Manetius “Blue Angel” Mudsijan" dan "Kapten Pnb Sukardi".
Samsudin
Mayjen TNI (Purn.) Samsudin () adalah seorang mantan perwira tinggi Kopassus dan tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) Lambung Mangkurat dari tahun 1982 sampai 1985, lalu sebagai Komandan Pussenif Bandung pada 1985-1987. Setelah itu ia ditunjuk untuk mewakili Fraksi ABRI sebagai anggota DPR RI periode 1987-1992. Setelah pensiun dari kemiliteran, Samsudin aktif sebagai anggota Komnas HAM.
Pemberontakan di Aceh
Meskipun gagal mendapatkan dukungan yang luas, tindakan kelompok GAM yang lebih agresif ini membuat pemerintah Indonesia untuk memberlakukan tindakan represif. Periode antara tahun 1989 dan 1998 kemudian menjadi dikenal sebagai era "Daerah Operasi Militer" (DOM) Aceh ketika militer Indonesia meningkatkan operasi kontra-pemberontakan di Aceh. Langkah ini, meskipun secara taktik berhasil menghancurkan kekuatan gerilya GAM, telah mengakibatkan korban di kalangan penduduk sipil lokal di Aceh. Karena merasa terasing dari Republik Indonesia setelah operasi militer tersebut, penduduk sipil Aceh kemudian memberi dukungan dan membantu GAM membangun kembali organisasinya ketika militer Indonesia hampir seluruhnya ditarik dari Aceh atas perintah presiden Habibie pada akhir era 1998 setelah kejatuhan Soeharto. Komandan penting GAM telah entah dibunuh (komandan GAM Pasè Yusuf Ali dan panglima senior GAM Keuchik Umar), ditangkap (Ligadinsyah) atau lari (Robert, Arjuna dan Ahmad Kandang).
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Jenderal TNI Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto diangkat oleh MPR Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah presiden kedua yang ditetapkan oleh MPR Sementara. Dalam masa jabatannya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak didampingi oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut UUD 1945. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai ada presiden definitif yang diangkat oleh MPR hasil pemilu.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Maret 1998, di tengah badai politik dan ekonomi, pidato pertanggung jawaban Pak Harto diterima oleh MPR. Tidak satupun yang menyangka ini adalah terakhir kalinya ia menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Kurang sehari dari masa jabatan yang seharusnya dijalani, pada tanggal 10 Maret 1998 Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) Haji Muhammad Soeharto, diangkat dari calon tunggal untuk ketujuh kalinya oleh MPR hasil pemilu 1997. Untuk kedua kalinya ia didampingi oleh seorang sipil, Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai wakil presiden. Berbagai tekanan harus dihadapi sang jenderal yang sudah berusia senja ini. Sebenarnya ia bisa menggunakan kekuasaan penuh untuk menyingkirkan semua pengganggunya, namun hal itu tidak ia lakukan. Pimpinan MPR/DPR pada waktu itu sempat meminta mundur sang presiden atau menggelar Sidang Istimewa MPR, sebuah sidang khusus yang dapat berujung pada pemakzulan seperti yang pernah terjadi pada diri Sukarno. Dan akhirnya pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya akibat gelombang people power “Gerakan Reformasi 1998”.
Soekarno
Lima bulan kemudian, dikeluarkanlah Surat Perintah Sebelas Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan dua Ketetapannya, yaitu TAP No. IX/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan.
Kim Jong-un
Kim Jong-un (; ; juga diromanisasikan sebagai Kim Jong-eun, Kim Jong Un atau Kim Jung-eun) adalah Pemimpin Tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, atau yang lebih dikenal dengan Korea Utara. Ia adalah putra Kim Jong-il (1941–2011) dan cucu dari Kim Il-sung (1912–1994). Sebelum menjadi pemimpin Korea Utara, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Pertama Partai Buruh Korea, Ketua Pertama Komisi Militer Sentral, Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea, dan anggota presidium Politbiro Partai Buruh Korea. Ia secara resmi dinyatakan sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara setelah pemakaman kenegaraan ayahnya pada tanggal 28 Desember 2011. Kim Jong-un adalah putra ketiga sekaligus putra bungsu Kim Jong-il dengan salah seorang istrinya, Ko Young-hee. Sejak akhir 2010, ia dianggap sebagai pewaris kepemimpinan Korea Utara, dan setelah kematian ayahnya, ia dinyatakan sebagai "Penerus Agung" oleh stasiun televisi Korea Utara. Setelah kematian Kim Jong-il, Ketua Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, Kim Yong-nam, menyatakan bahwa "Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi partai, militer, dan negara kita, yang mewarisi ideologi, kepemimpinan, karakter, kebajikan, ketabahan, dan keberanian Kim Jong-il". Pada tanggal 30 Desember 2011, Politbiro Partai Buruh Korea secara resmi menunjuk Kim Jong-un sebagai Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea. Pada 11 April 2012, Konferensi Partai ke-4 memilihnya sebagai Sekretaris Pertama Partai Buruh Korea.
Pranoto Reksosamodra
Ketika Letnan Jenderal Ahmad Yani terbunuh pada peristiwa G30S maka dia ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi caretaker Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani dengan nama jabatan sebagai Petugas Urusan Harian Angkatan Darat sejak 3 Oktober 1965, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal..
Abdurrahman Wahid
Dr.(H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur () adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua "Tanfidziyah" (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pasukan Pengamanan Presiden
Presiden RI Jenderal TNI Soeharto selaku Panglima tertinggi ABRI sejak awal tahun 1970 turun langsung membenahi organisasi ABRI hingga tertata dan terintegrasi di bawah satu komando Panglima ABRI. Satgas Pomad Para yang dibawak kendali Markas Besar ABRI ikut dibenahi dengan dikeluarkannya Surat Perintah Menhankam Pangab Nomor Sprin/54/I/1976 tanggal 13 Januari 1976 yang berisi pokok – pokok organisasi dan prosedur Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES). Melalui surat perintah tersebut ditentukan tugas pokok Paswalpres yaitu “Menyelenggarakan pengamanan fisik secara langsung bagi Presiden Republik Indonesia serta menyelenggarakan juga tugas – tugas protokoler khusus pada upacara – upacara kenegaraan”.
Untuk organisasi Paswalpres diatur secara rinci dalam surat perintah Menhankam Pangab Nomor Sprin/54/I/1976 antara lain :
Berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Kep /02/II/1988 tanggal 16 Februari 1988 Paswalpres masuk dalam struktur organisasi Bais TNI. Dalam perkembangan selanjutnya mengingat kata pengamanan dinilai lebih tepat digunakan daripada pengawalan karena mengandung makna yang menitikberatkan kepada keselamatan objek yang harus diamankan. Sesuai dengan tuntutan tugas sebagai Pasukan Pengawal Presiden nama satuan Paswalpres diubah menjadi PASPAMPRES (Pasukan Pengamanan Presiden).
Soedirman
Bersama-sama, Soedirman dan Oerip mampu mengurangi perbedaan dan rasa ketidakpercayaan yang tumbuh di antara mantan tentara KNIL dan PETA, meskipun beberapa tentara tidak bersedia tunduk kepada militer pusat, dan lebih memilih untuk mengikuti komandan batalion pilihan mereka. Pemerintah mengganti nama Angkatan Perang sebanyak dua kali pada Januari 1946, yang pertama adalah Tentara Keselamatan Rakjat, kemudian diganti lagi menjadi Tentara Repoeblik Indonesia (TRI). Pergantian nama ini diakhiri dengan membentuk secara resmi angkatan laut dan angkatan udara pada awal 1946. Sementara itu, pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta – sekarang di bawah kontrol Belanda – ke Yogyakarta pada bulan Januari; delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir melakukan negosiasi dengan Belanda pada bulan April dan Mei terkait dengan pengakuan kedaulatan Indonesia, namun tidak berhasil. Pada tanggal 25 Mei, Soedirman dikukuhkan kembali sebagai panglima besar setelah reorganisasi dan perluasan militer. Dalam upacara pengangkatannya, Soedirman bersumpah untuk melindungi republik "sampai titik darah penghabisan." Menteri Pertahanan yang berhaluan kiri, Amir Sjarifuddin, memperoleh kekuasaan yang lebih besar setelah reorganisasi militer. Ia mulai mengumpulkan para tentara sosialis dan komunis di bawah kontrolnya, termasuk unit paramiliter (laskar) sayap kiri yang setia dan didanai oleh berbagai partai politik. Sjarifuddin melembagakan program pendidikan politik di tubuh angkatan perang, yang bertujuan untuk menyebarkan ideologi sayap kiri. Memanfaatkan militer sebagai alat manuvering politik tidak disetujui oleh Soedirman dan Oerip, yang pada saat itu disibukkan dengan penerapan perlakuan yang sama bagi tentara dari latar belakang militer berbeda. Namun, rumor yang beredar mengabarkan bahwa Soedirman sedang mempersiapkan sebuah kudeta; upaya kudeta tersebut terjadi pada awal Juli 1946, dan peran Soedirman, kalaupun ada, tidak dapat dipastikan. Pada bulan Juli, Soedirman mengonfirmasi rumor ini melalui pidato yang disiarkan di Radio Republik Indonesia (RRI), menyatakan bahwa ia, seperti semua rakyat Indonesia, adalah abdi negara, dan jika dirinya ditawari jabatan presiden, ia akan menolaknya. Di kemudian hari, ia menyatakan bahwa militer tidak memiliki tempat dalam politik, begitu juga sebaliknya.
Prabowo Subianto
Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Penggantinya, Habibie, dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Justru, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad. Prabowo yang berang mendatangi Istana Negara, namun dihalangi untuk bertemu presiden. Ia kemudian memerintahkan agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrad. Prabowo digantikan oleh Jenderal Johny Lumintang, yang hanya menjabat selama tujuh belas jam sebelum digantikan oleh Letnan Jenderal Djamari Chaniago.
Mohd Asri bin Haji Muda
Pada 23 Februari 1983, dia secara rasmi keluar daripada PAS selepas keahliannya digantung oleh Jawatankuasa Disiplin PAS yang dipengerusikan oleh Pemangku Yang Dipertua Agung, Tuan Haji Yusof Rawa. Dia kemudian menubuhkan Parti Hizbul Muslimin Malaysia (HAMIM) pada 24 Mac 1983. Kemudian pada 2 Julai 1983, dia dilantik sebagai Presiden HAMIM sebelum meletakkan jawatan pada 17 November 1988 dan menyertai UMNO pada 22 November 1988.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Soeharto (Amoroso Katamsi), yang dibangunkan pagi buta, membantah pengumuman Untung, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal dan membuat catatan-catatan tambahan tentang hakikat G30S. Karena ada kekosongan kekuasaan dengan meninggalnya Yani, Soeharto mengambil kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan-balik dengan anak buahnya; namun bagaimanapun dia tidak mau memaksakan pertempuran. Dia malah menyatakan bahwa ia akan memberikan pengumuman lewat radio, yang disampaikan setelah pasukan yang setia kepadanya merebut kantor RRI. Pengumuman ini menguraikan situasi kala itu, menggambarkan G30S sebagai kontra-revolusioner, dan menyatakan bahwa Angkatan Darat akan berurusan dengan kudeta ini. Tak lama kemudian para pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim, dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30S/PKI. Sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan, pimpinan Partai lolos dan melarikan diri, berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah.
Ahmad Husein
Kolonel Ahmad Husein () adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pemimpin militer PRRI. Pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang dia membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dengan tujuan mengoreksi pemerintahan otoriter Soekarno yang dianggap inkonstitusional dan mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tindakan koreksinya itu ternyata mendapat sambutan berupa aksi militer dari pemerintah pusat di Jakarta sehingga menimbulkan perang saudara di Sumatera Barat.
Muhammad Nurdin Nasution
Pada tahun 1945-1946 M. Nurdin Nasution bergabung dengan Pasukan Barisan Pemuda Indonesia dipimpin Langlang Buana, dan M. Nurdin Nasution dipercaya sebagai salah satu kepala pasukan. Pada 1946-1947 M. Nurdin Nasution bergabung dengan Laskar Hizbullah dipimpin Bachtiar Yunus dan menjadi Komandan Yon Hizbullah Wilayah Perjuangan Medan Area. Tahun 1947 seluruh Lasykar Rakyat dan badan perjuangan di seluruh Indonesia dihapuskan dan bergabung ke dalam TNI, yang di pusat dipimpin Jenderal Sudirman. M. Nurdin Nasution ikut bergabung dan ditetapkan sebagai Komandan Kompi-II BN-K Brigade B Sektor I, dengan pangkat Letnan Satu (Lettu) dibawah pimpinan Mayor Bejo dengan wilayah perjuangan Medan Area sampai Asahan dan Labuhan Batu. Dari tahun 1948-1949 menjadi Komandan Komando Militer Pertempuran Daerah Terpencil di bawah pimpinan Kapten Manaf di Asahan dan Labuhanbatu.
RHA Wiriadinata
Pada tahun 1950-an, Wiriadinata yang saat itu berpangkat Kapten (U) mengikuti Sekolah Para Dasar Angkatan II di Lanud Andir, Bandung. Wiriadinata kemudian diangkat menjadi komandan PGT pertama pada tahun1952 sekaligus merangkap sebagai Komandan Lanud Andir. Ia juga pernah menjadi Panglima Gabungan Pendidikan Paratroops (KOGABDIK PARA) di Lanud Margahayu, Bandung. Wiriadinata terlibat langsung dalam penumpasan berbagai gerakan separatis di Indonesia seperti DI/TII di Jawa Barat dan Sul-Sel, RMS di Maluku dan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Kalimantan. Saat operasi 17 Agustus di Padang tahun 1958, Wiriadinata yang saat itu berpangkat Letkol (U) dipercaya menjadi wakil komandan operasi bersama Letkol (L) John Lie sedangkan pimpinan operasi dipegang oleh Kolonel Inf Ahmad Yani. Berdasarkan Surat keputusan Men/Pangau Nomor : III/PERS/MKS/1963 tanggal 22 Mei 1963, maka pada tanggal 9 April 1963 Komodor (U) RA. Wiriadinata dikukuhkan menjadi Panglima KOPPAU dan menjabat selama 1 tahun, kemudian pada tahun 1964 digantikan oleh Komodor (U) Ramli Sumardi. Setelah itu Wiriadinata diberi jabatan sebagai Irjen Mabes AURI dengan pangkat Marsekal Muda (U) hingga tahun 1967. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno menunjuk Wiriadinata sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Letjen (KKO) Ali Sadikin. Duet ini kemudian memimpin Jakarta selama dua periode hingga 1977 yang dikenal sebagai “periode emas” DKI Jakarta. Setelah itu Presiden RI kedua Soeharto mengangkat Wiriadinata sebagai Wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) periode 1978-1983.
Revolusi Nasional Indonesia
Pada 18 September 1948 Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun, oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat pembangkangan atas kepemimpinan Soekarno Hatta, yang dianggap budak Jepang dan Amerika. Pertempuran antara TNI dan PKI ini, tetap dimenangkan pihak TNI dalam beberapa minggu, dan pemimpinnya, Muso, terbunuh. RM Suryo, Gubernur Jawa Timur pada masa itu, beberapa petugas kepolisian, dan pemimpin relijius gugur di tangan pemberontak. Kemenangan ini menghilangkan gangguan konsentrasi atas perjuangan revolusi nasional dan memperkuat simpati Amerika yang awalnya hanya berupa perasaan senasib dalam bentuk anti kolonialisme, menjadi dukungan diplomatik. Di dunia internasional, pihak Republik Indonesia mengukuhkan sikap anti komunis dan menjadi calon sekutu potensial di awal era
perang dingin antara Amerika Serikat dan blok Soviet.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden Indonesia satu tahun kemudian. Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan "Orde Baru" Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan "Orde Baru" juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika Theodore Friend, "alih-alih mengisi perut [orang Indonesia], [Soekarno] mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka..." sedangkan Soeharto melanjutkan dengan "... mengolah perut penuh [namun] semangat kosong".
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Gerakan ini bermula dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20-25 November 1956. Dari pertemuan tersebut di hasilkan perlunya Otonomi Daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan Daerah dan disetujui pula pembetukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein komandan resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di Padang. Namun upaya ini gagal.
Moeffreni Moe'min
Masa Mempertahankan Kemerdekaan
Pada 5 Oktober 1945 Pemerintah Indonesia mengumumkan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) secara otomatis BKR bertransformasi menjadi TKR. Demi kepentingan diplomasi pada 19 November 1945 Pemerintah menginstruksikan mengosongan kota Jakarta dari barisan bersenjata untuk ditempatkan diluar kota Jakarta. Pada saat itu Moeffreni memimpin Resimen VI Cikampek yang melakukan perjuangan bersenjata, menjaga tapal batas atau garis demarkasi, mengkoordinir dan membina para laskar pejuang untuk turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia di front timur Jakarta (Jakarta, Bekasi, Karawang). Terdapat beberapa karya sastrawan yang mengambarkan suasana perjuangan perang kemerdekaan di front timur Jakarta diantara Puisi Karawang-Bekasi karya Chairil Anwar, Novel Sejarah Krandji Bekasi Jatuh dan Di Tepi Kali Bekasi karya Pramoedya Ananta Toer serta syair lagu Melati di Tapal Batas karya Ismail Marzuki. Pada 13 Februari 1946 Moeffreni memimpin operasi penumpasan pemberontakkan bersenjata Laskar Merah (Komunis) di Cirebon, yang berhasil melumpuhkan kekuatan Laskar Merah dan menangkap pemimpinnya Mr. M. Joesoeph dan Mr. Suprapto untuk kemudian diadili.
Pada Juli 1946 Moeffreni bertugas pada Resimen XII Cirebon. Pada saat itu pihak Inggris menginginkan terjadinya perundingan dan gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda yang kemudian dikenal dengan Perundingan Linggarjati. Moeffreni mendapat tanggungjawab yang berat memimpin pengamanan perundingan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan perjuangan diplomasi. Pada bulan Mei 1947 Moeffreni bertugas sebagai Direktur Latihan Perwira Divisi Siliwangi di Ngamplang Garut. Setelah Agresi Militer Belanda I, Moeffreni ditugaskan kembali ke Cirebon. Pada saat itu Cirebon telah dikuasai tentara Belanda suasana mencekam oleh berbagai serangan dari laut, udara dan darat yang mendadak sedangkan tentara republik dan laskar rakyat telah mengungsi kepedalaman dan kepegunungan guna menyusun kekuatan. dalam suatu perjalanan Moeffreni disergap dan ditangkap oleh tentara Belanda di desa Jatitujuh. Selanjutnya di tahanan di Pulau Nusakambangan sebagai tawanan perang kelas berat Krijgsgevangenen.
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di akhir Desember 1949, Moeffreni dibebaskan dan selanjutnya kembali berdinas pada kesatuan asalnya Divisi Siliwangi dalam perjalanan hidupnya setelah pensiun dari dinas ketentaraan banyak dihabiskan dengan mendedikasi diri ikut serta mengisi kemerdekaan Indonesia. Moeffreni dipilih dan diangkat mewakili Golongan Karya Veteran sebagai anggota DPRD-GR DKI Jakarta dan pada periode 1971 s/d 1977 Moeffreni menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta serta pada periode 1977 s/d 1982 Moeffreni terpilih dan diangkat sebagai anggota MPR RI.
Saat ini terdapat dua sarana monumental yang mengambarkan kepemimpinan Moeffreni Moe'min dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia
1) Monumen BKR/TKR Jakarta Raya yang dibangun pada tahun 1985
2) Monumen Resimen Cikampek (Tugu Pemimpin Resimen TKR/TRI Jakarta Raya) yang dibangun pada tahun 1997
Cornell Paper
Anderson dan McVey memerhatikan bahwa para "perwira penjaga tradisi" percaya bahwa "pekerjaan sebagai seorang tentara tidaklah mengenai teknik dan kemampuan, melainkan lebih kepada pembangunan nilai moral dan spiritual melalui semacam asketisme modern". Para perwira ini memiliki pandangan yang sama dengan para perwira yang bertugas di beberapa divisi dan unit militer yang berada di luar Jakarta, termasuk Letkol Untung Syamsuri yang bertugas di Tjakrabirawa, resimen pengawal Presiden. Mendengar kabar bahwa para perwira Markas Besar sedang bekerja sama dengan CIA, sekelompok perwira Diponegoro merencanakan serangkaian penculikan terhadap beberapa jenderal di struktur pimpinan Angkatan Darat yang kemudian akan disandera atau dibunuh. Mereka percaya bahwa Presiden Soekarno, yang telah diperingtkan oleh Untung sendiri akan sebuah percobaan kudeta oleh pimpinan Angkatan Darat, akan teryakinkan untuk mendukung kelompok mereka sementara Markas Besar akan "terlalu banyak kehilangan pemimpinnya untuk melakukan apapun selain menyerah".
Para perwira ini paham bahwa kesempatan mereka akan tiba pada pawai tahunan untuk memperingati ulang tahun Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober di Jakarta, dimana peragaan-peragaan militer akan dipertunjukkan oleh para prajurit terjun payung, unit-unit kavaleri, dan pasukan-pasukan lapis baja. Setelah mengamankan dukungan dari beberapa perwira Angkatan Udara, kelompok ini memutuskan untuk menjadikan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sebagai tempat evakuasi Presiden Soekarno. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan dari kelompok-kelompok pemuda PKI untuk mengamankan fasilitas-fasilitas militer di sekitar ibu kota Anderson dan McVey berteori pada malam Kamis, 30 September dipilih sebagai "hari-H" karena "dalam kepercayaan tradisional Jawa, kekuatan-kekuatan magis sedang jauh, dan kekuata-kekuataan spiritual dapat dengan mudah terkumpul untuk mendukung". Mereka menemukan bukti bahwa setidaknya dua orang pemimpin senior selain Soekarno dievakuasi ke Halim: Marsekal Omar Dani, Panglima Angkatan Udara, dan D.N. Aidit, Ketua Umum CC PKI. Kehadiran Aidit diusulkan oleh Anderson dan McVey sebagai "bukti kepada Presiden bahwa PKI secara langsung terlibat dan tersangkut dalam urusan ini, sehingga jika ia ingin tetap melanjutkan kebijakan-kebijakannya yang "pro-kiri" dan kedekatannya dengan PKI, [...] ia tak akan punya pilihan lain selain mengumumkan ketidaksetujuannya terhadap Dewan Djenderal".
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Syafruddin Prawiranegara adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia ditunjuk dengan radiogram yang berisi mandat dari Presiden Soekarno yang saat itu memegang kekuasaan pemerintahan negara pada 18 Desember 1948. Oleh sebab Bukittinggi yang menjadi tempat kedudukannya juga diserang Belanda, radiogram itu tidak sampai pada waktunya. PDRI tidak berkedudukan di satu tempat melainkan selalu berpindah. Bermula dari perkebunan teh di Halaban, Sumatera Barat ia pergi ke Riau dan kembali lagi ke Sumatera Barat. Pada bulan Mei 1949, ia membentuk perwakilan PDRI di pulau Jawa. Ia berselisih paham dengan Soekarno karena mengirim utusan kepada Belanda dalam Perjanjian Roem-Royen. Setelah melalui berbagai proses berliku akhirnya Syafruddin bersedia mengembalikan mandat yang telah diberikan presiden kepada Hatta. Kedudukan Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai kepala negara dan/atau kepala pemerintahan ataupun setidaknya setingkat pejabat presiden, baik secara "de facto" maupun "de jure", masih diperdebatkan apakah sah atau tidak.
Muhammad Nurdin Nasution
Pada April 1952 dan Maret 1953 dari Kodam II/Bukit Barisan, M. Nurdin Nasution ditugaskan untuk menumpas Gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dari September 1953 sampai maret 1956 ditugaskan ke Aceh dalam penumpasan Gerakan DI/TII pimpinan Daud Beureuh. Selanjutnya, 1957-1958 menerima penugasan operasi penumpasan PRRI sebagai Pasi-4 RI-2 Resimen Infantri 2 di Siantar. Kemudian diangkat sebagai Komandan Batalyon C pertama, Resimen Infantri 3 yang kemudian menjadi Batalyon 123/Rajawali, dari 1958-1959.
Roesmin Noerjadin
Namanya kini diabadikan sebagai nama baru bagi Lanud Pekanbaru, Riau.Roesmin Nuryadin diangkat sebagai Letnan Muda Udara I penerbang setelah menyelesaikan sekolah penerbang pada tahun 1952. Pada 17 Juli 1952 ditempatkan sebagai penerbang pada Skadron 3 Pemburu di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma yang merupakan titik awal dalam meniti karier sebagai prajurit angkasa. Pendidikan demi pendidikan militer dilaluinya dengan tanpa adanya hambatan, Latihan Dasar Kemiliteran pada tahun 1955 dilanjutkan dengan Kursus Staf yang merupakan angkatan pertama pada tahun 1950. Tidak sampai itu saja, Roesmin juga mendapat kesempatan untuk mengikuti ACSC (IAP) pada tahun 1960, Sekolah Para (penerjun) tahun 1963 dan Flight Inst School yang diselenggarakan di Inggris pada tahun 1964. Riwayat kepangkatan dan jabatan diwarnai dengan dinamis, pada 1 Maret 1953 pangkatnya naik menjadi Letnan Udara II, pada tahun 1954 menjadi letnan Udara I. Pernah menjabat sebagai instruktur penerbang Skadron 3 Pemburu. Pada 1 Januari 1961 dengan menyandang pangkat Letnan kolonel diangkat sebagai Asisten Direktur Operasi Sops Markas Besar Angkatan Udara. Pangkatnya kembali naik menjadi Kolonel Udara pada 1 juli 1962 dengan jabatan sebagai Wakil Panglima Koops AU merangkap sebagai Kas Kohanudnas. Pada 15 Agustus 1963 diangkat menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas). Setelah menjabat sebagai Pangkohanudnas, Roesmin kemudian menjabat sebagai Atase Udara pada KBRI di Bangkok dimana pada saat ini pangkat kemiliterannya sudah menjadi komodor Udara. Karier sebagai atase dilanjutkan ketika menjadi Atase Udara pada KBRI di Moskow pada tahun 1965.
Abdul Haris Nasution
Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan sukses di Yogyakarta dan kemudian mendudukinya. Nasution, bersama-sama dengan TKR dan para komandan lainnya, mundur ke pedesaan untuk melawan dengan taktik perang gerilya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan Belanda, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan di Sumatera. Dalam pemerintahan sementara ini, Nasution diberikan posisi Komandan Angkatan Darat dan Teritorial Jawa. Setelah pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, PDRI mngembalikan kekuasaan kepada Soekarno dan Hatta, dan Nasution kembali ke posisinya sebagai Wakil Panglima Soedirman.
Revolusi Nasional Indonesia
Beberapa minggu setelah Jepang menyerah, Giyugun dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Struktur komando dan keanggotaan PETA dan Heiho pun hilang. Karena itu, pasukan republikan yang mulai tumbuh di bulan September, tetapi lebih banyak berupa kelompok-kelompok kecil milisi pemuda yang tidak terlatih, yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik. Ketiadaan struktur militer yang patuh pada pemerintah pusat menjadi masalah utama revolusi kala itu. Dalam masa awal pembentukan struktur militer, perwira Indonesia yang dilatih Jepang mendapat pangkat yang lebih tinggi dibanding perwira yang dilatih oleh Belanda. Pada 12 November 1945, dalam sebuah konferensi antar panglima-panglima divisi militer di Yogyakarta seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi panglima Tentara Keamanan Rakyat, bergelar "Panglima Besar".
Assaat
Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan penulis oleh Soepeno dan beranggotakan 28 orang. Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis Abdul Halim.. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datuk Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat, yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia.
Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.
Angkatan Perang Ratu Adil
Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintah Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora. Mereka telah merencanakan untuk menggulingkan Kabinet RIS dan membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwana IX dan Sekretaris-Jenderal Ali Budiardjo. Kegagalan kudeta ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Singapura. Tanpa pemimpin yang kuat, APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari 1950. Tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan justru mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta.
Mohd Asri bin Haji Muda
Dia memangku jawatan Yang Di Pertua Agung semasa Dr Burhanuddin Al Helmy ditahan ISA. Dia dilantik sebagai Yang Di-Pertua atau Presiden PAS pada 1969 setelah kematian Dr Burhanuddin Al Helmi. Mohd Asri adalah tokoh yang bertanggungjawab membawa PAS menyertai Barisan Nasional pada tahun 1973. Tetapi dalam tempoh tersebut dia dikaitkan dengan pelbagai spekulasi dan masalah khususnya melibatkan PAS di Kelantan sehingga menyebabkan tercetusnya Krisis Kepimipinan PAS Kelantan 1977 timbul hasil ketidakpuasan hati terhadap Menteri Besar, Dato'Haji Muhammad Nasir. Krisis ini membawa kepada undi tidak percaya kepada MB Kelantan pada Oktober 1977 dan berlaku rusuhan oleh penyokong Nasir di Kota Bharu. Pada November 1977, Parlimen meluluskan rang undang-undang darurat Kelantan yang meletakkan Kelantan ditadbir secara terus oleh Kerajaan Pusat. Dato'Haji Asri Haji Muda selaku Ketua Whip PAS di Parlimen mengarahkan Ahli Parlimen PAS menentang Rang Undang-Undang ini dan jika menyokong undang ini maka automatik dipecat daripada PAS. Susulan dari arahan ini, Timb. Yang DiPertua Agung PAS Haji Hassan Adli Arshad menyokong rang undang-undang ini dan dia automatik dipecat daripada PAS.