Berapa luas kekuasaan kerajaan Banjar?
Kesultanan Banjar
Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan wilayahnya saat ini termasuk ke dalam provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kesultanan ini semula beribukota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan terkahir diMartapura. Ketika beribukota di Martapura disebut juga Kerajaan Kayu Tangi.
Suku Banjar
Pada masa itu kerajaan-kerajaan di Bumi Nusantara saling bersahabat (silih amitra). Demikian pula Kerajaan Melayu bersahabat dengan Kerajaan Tarumanagara (rājya tarumanagara). Kerajaan Pali, Kerajaan Bakulapura (Borneo – Kalimantan?), Kerajaan Cina, Kerajaan Keling (Jawa Tengah?), dan hampir semua kerajaan di Bumi Nusantara (bhumi nusāntara), serta negeri /168/ yang lain di luar Nusantara (sabrang nusāntara).
Toemenggoeng Mangkoe Sarie
Perang Banjar berlangsung dalam tiga wilayah yaitu Martapura dan sekitarnya, wilayah Banua Lima (Hulu Sungai) dan wilayah sepanjang sungai Barito (Tanah Dusun). Tumenggung Mangku Sari pada mulanya ia setia kepada kepemimpinan Sultan Muhammad Seman selaku pemimpin tertinggi di Kesultanan Banjar pasca meninggalnya Pangeran Antasari.
Kesultanan Berau
Menurut Kakawin Nagarakretagama yang ditulis oleh Empu Prapañca tahun 1365 "tidak menyebutkan" nama Berau sebagai salah satu negeri yang telah ditaklukan Kerajaan Majapahit oleh Gajah Mada, kemungkinan Berau masih memakai nama kuno yang lainnya yaitu Sawaku/Sawakung (sebuah negeri lama di Kabupaten Berau). Hikayat Banjar yang bab terakhirnya ditulis pada tahun 1663, menyebutkan hubungan Berau dengan Banjar pada masa Maharaja Suryanata, penguasa Banjar kuno abad ke-14 (waktu itu disebut Negara Dipa). Menurut Hikayat Banjar, sejak masa kekuasaan Maharaja Suryanata, pangeran dari Majapahit yang menjadi raja Negara Dipa (sebutan Banjar kuno pada masa Hindu), orang besar (penguasa) Berau sudah menjadi taklukannya, di sini hanya disebutkan orang besar, jadi bukan disebut raja seperti sebutan Raja Sambas dan Raja Sukadana. Berau dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu "tanah yang di atas angin" (= kerajaan di sebelah timur atau utara) yang telah membayar upeti.
Kabupaten Banjarnegara
Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibukotanya namanya juga Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di Utara, Kabupaten Wonosobo di Timur, Kabupaten Kebumen di Selatan, dan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di Barat.
Kabupaten Indragiri Hilir
Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang - orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh "Gubernement" pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1863.
Kabupaten Banjar
Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan "Afdeeling" Selatan dan Timur Borneo. Daerah-daerah bekas Kesultanan Banjar digabungkan dengan daerah-daerah yang sudah menjadi milik Belanda sebelumnya.
Suku Banjar
Taburan Suku Banjar di Kepuluan Sunda Kecil menurut Sensus 2010 :
Suku Banjar juga memiliki hubungan historis suku Sasak di Kerajaan Selaparang, pulau Lombok. Menurut Babad Lombok dan Babad Seleparang, prajurit Kesultanan Banjar yang dipimpin dua orang Patih telah membantu Kerajaan Seleparang melawan musuhnya. Menurut Hikayat Banjar dan Kotawaringin, pada masa pemerintahan Sultan Ri'ayatullah (1660-1663) sudah terjalin kekerabatan antara Kesultanan Banjar dan Kerajaan Seleparang dengan adanya pernikahan antara Raden Subangsa dengan dua orang puteri dari Raja Seleparang. Raden Subangsa kemudian menetap di Taliwang (Sumbawa Barat) dan dikenal dengan sebutan Pangeran Taliwang oleh orang Seleparang dan orang Sumbawa. Raja-raja Sumbawa merupakan keturunan dari Raja Banjar. Sehingga Suku Banjar merupakan salah satu dari gabungan dari lima suku yang menjadi leluhur masyarakat suku Samawa (Sumbawa). Di pulau Lombok masih ditemukan permukiman orang Banjar yaitu di Kampung Banjar, Ampenan. Mereka mendirikan Masjid Nurul Qomar. Dari Ampenan, orang Banjar menyeberang ke pulau Bali dan kebanyakan bermukim di Kampung Islam Kusamba Kabupaten Klungkung, Bali.
Kerajaan Nan Sarunai
Suku Banjar pernah mempunyai pemerintahan bernama Kesultanan Banjar yang berdiri sejak tahun 1526 Masehi. Kesultanan ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang karena diawali dari masa yang jauh sebelum masuknya pengaruh Islam yang ditandai dengan berdirinya Candi Laras dan Candi Agung pada masa Hindu-Budha. Kesultanan Banjar merupakan babak akhir dari rangkaian riwayat sejumlah kerajaan di Kalimantan Selatan pada masa-masa sebelumnya. Pemerintahan yang pertama kali menjadi cikal-bakal Kesultanan Banjar adalah Kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan purba yang dikelola oleh orang-orang Suku Dayak Maanyan ini disebutkan dengan nama yang berbeda-beda. Selain Nan Sarunai, nama-nama lain yang juga diyakini sebagai nama kerajaan ini adalah Kerajaan Kuripan, Kerajaan Tanjungpuri, dan Kerajaan Tabalong. Nama Kerajaan Tabalong disertakan karena kerajaan ini terletak di tepi Sungai Tabalong. Sungai Tabalong adalah anak sungai Bahan, sedangkan Sungai Bahan adalah anak Sungai Barito yang bermuara ke Laut Jawa.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Mengikuti kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Agung (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Perjanjian itu juga disebut Perjanjian Giyanti.
Kabupaten Tanah Laut
Pada tahun 1812, Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles menunjuk Alexander Hare sebagai wakil Inggris di Kesultanan Banjar. Ia mendapatkan sebagian wilayah Tanah Laut tepatnya di Maluka (Maluka, Liang Anggang, Kurau, Pulau Lampai, dan Pulau Sari) dari Sultan Banjar dan membangun markas di sana sebagai basis kolonial Inggris di Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah ini disebut-sebut sebagai daerah kaya dengan batubara dan emas. Namun dalam perkembangannya Hare justru menjadikan tempat itu sebagai rumah pribadinya, di mana ia menghabiskan banyak waktunya hanya bersama para haremnya, tanpa mengurus pemerintahan Inggris yang telah diwakilkan padanya.
Alexander Hare mendatangkan para buruh imigran penambang timah asal Pulau Bangka dan Belitung ke Tanah Banjar, termasuk Tanah Laut. Mereka dipekerjakan untuk menggarap areal tambang batubara dan emas yang sempat dikuasai Belanda. Kelak para imigran Tiongkok ini akhirnya dikenal sebagai Cina Parit di Kota Pelaihari. Penguasaan Hare atas Maluka berlangsung sampai akhir 1816 yakni saat Inggris meninggalkan Banjarmasin.
Keraton Banjar
Tahun 1766 keraton baru didirikan di Martapura. Beberapa tukang ukir didatangkan dari Jawa untuk mengukir bagian-bagian istana (Amir Hasan Kiai Bondan 1953:30). Sebelumnya Martapura dikenal merupakan tempat kedudukan Pangeran Suria Negara (adik Suria Angsa, Sultan dari Kayu Tangi). Pada Tahun 1771, Sunan Sulaiman Saidullah I (Sunan Nata Alam) meresmikan pememindahan keraton Banjar dari Kayu Tangi ke Martapura yang diberi nama negeri Bumi Kencana (Martapura Baru).
Kalimantan (provinsi)
Dalam Tractaat 13 Agustus 1787 antara VOC dengan Kesultanan Banjar yang terdiri atas 36 pasal bahawa kedudukan Kesultanan Banjar sebagai kerajaan pinjaman lebih diperinci lagi, sehingga wilayah Kesultanan Banjar tidak sebesar wilayah sebelumnya. Dalam Tractaat itu dijelaskan bahwa Kesultanan Banjar melepaskan negeri-negeri Paser dengan daerah takluknya; Pulau Laut beserta sekalian yang berwujud pada dekatnya; Tabanio beserta dengan pesisirnya, gunung-gunung serta separo dari Dusun, Tatas (Banjarmasin) dan Dayak-dayaknya dengan Mendawai, Sampit, Pembuang, Kotawaringin. Orang asing selain orang Eropa adalah orang yang bukan anak Banjar. Orang Cina, Bugis, Makassar, Mandar dan Bali dalam perjanjian itu dikelompokkan sebagai orang asing dan mereka tunduk pada Hukum Kompeni Belanda. Dengan demikian kalau orang asing ini melakukan kejahatan, mereka dihukum berdasarkan hukum Kompeni Belanda, meskipun tindakan mereka itu di dalam negeri Kesultanan Banjar. Khusus untuk orang Cina yang telah melakukan perniagaan dengan berniaga dengan orang Banjar dan dalam negeri Kesultanan Banjar. Sedangkan bangsa asing lainnya harus mendapat persetujuan dari Kompeni Belanda terlebih dahulu.
Suku Banjar
Suku Banjar yang datang dari lembah sungai Negara (wilayah Batang Banyu) terutama orang Negara (urang Nagara) yang datang dari Kota Negara (bekas ibukota Kerajaan Negara Daha) telah cukup lama mendiami wilayah Kahayan Kuala, Pulang Pisau, yang kemudian disusul orang Kelua ("Urang Kalua") dari Tabalong dan orang Hulu Sungai lainnya mendiami daerah yang telah dirintis oleh orang Negara. Puak-puak suku Banjar ini akhirnya melakukan perkawinan campur dengan suku Dayak Ngaju setempat dan mengembangkan agama Islam di daerah tersebut.
Suku Banjar
Migrasi suku Banjar (Banjar Kuala) ke Kalimantan Tengah terutama terjadi pada masa pemerintahan Sultan Banjar IV yaitu Raja Maruhum atau Sultan Musta'inbillah (1650-1672), yang telah mengizinkan berdirinya Kerajaan Kotawaringin dengan rajanya yang pertama Pangeran Dipati Anta-Kasuma.
Bahasa Banjar
Bahasa Banjar juga mengenal tingkatan bahasa (Jawa: "unggah-ungguh"), tetapi hanya untuk kata ganti orang, yang tetap digunakan sampai sekarang. Zaman dahulu sebelum dihapuskannya Kesultanan Banjar pada tahun 1860, bahasa Banjar juga mengenal sejenis bahasa halus yang disebut "basa dalam" (bahasa istana), yang merupakan pengaruh dari bahasa Jawa, disamping ada pula kosakata yang diciptakan sebagai bahasa halus misalnya "jarajak basar" artinya tiang, dalam bahasa Banjar normal disebut "tihang". Basa dalam merupakan bahasa yang sudah punah, tetapi sesekali masih digunakan dalam kesenian daerah Banjar. Di dalam Hikayat Banjar, banyak digunakan kata ganti diri "manira" (saya) dan "pakanira" (anda) yang merupakan varian bahasa Bagongan yang digunakan di Kesultanan Banten.untuk kata ganti orang ke-3 (dia)
Rakyatullah dari Banjar
Pada tahun 1661 datang utusan Johor dan Sukadana di Kerajaan Banjar. Utusan Johor menuntut pengembalian harta milik nakhoda Malaka Johor yang mati beberapa tahun sebelumnya, sedangkan utusan Sukadana melaporkan bahwa Sukadana kembali menjadi daerah pengaruh dari Kesultanan Banjar seperti tahun 1638, begitupula raja-raja Mempawah dan Kotawaringin.
Penyebaran suku bangsa Banjar
Dari wilayah inilah "masyarakat Batangbanyu" dipimpin salah seorang bangsawan pelarian dari Kerajaan Hindu (Kerajaan Negara Daha) bermigrasi ke hilir membentuk pusat kerajaan baru dekat muara sungai Barito yaitu di kampung Banjarmasih yang merupakan "enclave" perkampungan masyarakat pendatang terdiri dari orang Melayu dan orang Jawa. Perkampungan ini terletak di antara mayoritas perkampungan orang Barangas (Ngaju), selanjutnya berdatangan imigran pendatang baru secara bergelombang hingga terbentuklah Kesultanan Banjarmasih yang juga menimbulkan diffusi kebudayaan keraton kepada masyarakat sekitarnya (orang Barangas).
Perang Banjar
Benteng-benteng pertahanan yang terkenal di hulu dan hilir Teweh:
Daerah pertempuran berada di daerah Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Termasuk di daerah sungai Barito.
Setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang di pimpin oleh Gusti Mat Seman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih bergerilya dengan se-sekali melakukan serangan kepada Belanda sampai awal abad ke-20.
Dikuasainya tambang batubara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan.
Kerajaan Tanjungpura
Wilayah kekuasaan Tanjungpura membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambar. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan besar: Borneo (Brunei), Sukadana (Tanjungpura) dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah mandala Borneo (Brunei) dengan wilayah mandala Sukadana (Tanjungpura), sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah mandala Sukadana/Tanjungpura dengan wilayah mandala Banjarmasin (daerah Kotawaringin).Daerah aliran Sungai Jelai, di Kotawaringin di bawah kekuasaan Banjarmasin, sedangkan sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana. Perbatasan di pedalaman, perhuluan daerah aliran sungai Pinoh (Lawai) termasuk dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin (bawahan Banjarmasin)
Kerajaan Kusan
Pangeran Amir yang merupakan cucu Sultan Kuning berusaha menuntut tahta Kesultanan Banjar dengan dukungan Ratu Intan I dengan pasukan Bugis-Paser menyerang pelabuhan Tabonio di Kesultanan Banjar akhirnya tertangkap VOC yang sudah mengikat perjanjian dengan Panembahan Batu. Pangeran Amir tertangkap pada 14 Mei 1787, kemudian diasingkan ke Srilangka. Pangeran Amir merupakan kakek dari Pangeran Antasari (Pahlawan Nasional), kelak Pangeran Antasari menjadi Panembahan (Raja Banjar) pasca diasingkannya ke pulau Jawa tiga Pangeran penerus Dinasti Tamjidullah I, sehingga kepemimpinan Kesultanan Banjar kembali ke tangan keturunan Sultan Kuning.
Tumenggung Surapati
Perang Banjar berlangsung dalam tiga wilayah yaitu Martapura dan sekitarnya, wilayah Banua Lima (Hulu Sungai) dan wilayah sepanjang sungai Barito (Tanah Dusun). Tumenggung Surapati setia kepada kepemimpinan Pangeran Antasari selaku pemimpin tertinggi di Kesultanan Banjar pasca ditangkapnya Pangeran Hidayatullah yang kemudian diasingkan ke Cianjur. Tumenggung Surapati anak dari Ngabe Lada bin Ngabe Tuha. Ngabe Tuha merupakan wakil Sultan Banjar di kalangan suku Bakumpai. Ngabe (ngabehi) adalah salah satu gelar pejabat kepala wilayah di kesultanan Banjar. Ngabe Tuha mungkin salah seorang anak dari Patih Darta Suta. Menurut suatu riwayat Patih Darta Suta memiliki lima orang anak yaitu Ngabe Tuha, Ngabe Tumpang, Ngabe Basirun, Ngabe Basunga, dan seorang anak perempuan bernama Jimah. Setelah wafatnya Tumenggung Surapati karena sakit, perjuangannya diteruskan oleh anaknya yaitu Tumenggung Ajidan (Jidan). Seorang cucu perempuan dari Pangeran Antasari menikah dengan Tumenggung Ajidan, karena pernikahan tersebut Tumenggung Ajidan dianugerahkan gelar bangsawan Raden Dipati Mangku Negara.
Kesultanan Banjar
Seiring dengan hal itu, karena merasa telah memiliki kekuatan yang cukup dari aspek militer dan ekonomi untuk menghadapi serbuan dari kerajaan lain, Sultan Banjar mengklaim Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir dan Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam Asam, Kintap dan Swarangan sebagai vazal dari kerajaan Banjarmasin, hal ini terjadi pada tahun 1636.
Kalimantan Utara
Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu. Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan di bawah kekuasaan Pangeran dari Brunei, namun negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau. Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda termasuk Berau dan daerah taklukannya, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan Daerah Aliran Sungai Jelai (salah satu wilayah Kepageranan Kotawaringin di dalam negara kesultanan Banjar) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau. Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916. Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.
Kesultanan Banjar
sultan sulaiman
Perang Banjar
Pangeran Antasari juga menggalang kerja sama dengan Kesultanan Kutai Kertanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai seperti Pangeran Nata Kusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyelundupan senjata api dari Kutai ke Tanah Dusun (Banjar). Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman tidak merespons positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan, Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada 1885.
Khairul Saleh
Menurut Drs. H. Asli Noor Arief, ketika terjadinya Perang Banjar, keluarga Kesultanan Banjar terpencar ke berbagai daerah. Pangeran Antasari yang terdesak di Banjarmasin dan Martapura memindahan markas Kesultanan Banjar dari kawasan Tabalong ke Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Ketika di Puruk Cahu, Pangeran Antasari mencari keturunan/zuriyat Kesultanan Banjar. Lalu bertemu dengan Pangeran H. Abubakar yang merupakan anak dari Pangeran Singosari bin Sultan Sulaiman, dia merupakan seorang ulama yang ditokohkan oleh masyarakat Tabalong saat itu dan kini makamnya berada di Marindi Tabalong dan sering diziarahi orang. Pangeran Abubakar memiliki anak bernama Gusti Umar, yang juga memiliki anak bernama Gusti Jumri (kini Pangeran Jumri). Gusti Jumri adalah ayah dari Pangeran (kini Sultan) H. Khairul Saleh. Dengan melihat garis keturunan ini, maka dapat dikatakan bahwa Sultan Khairul Saleh adalah trah dari Sultan Sulaiman.
Kerajaan Kotawaringin
Kerajaan Kotawaringin merupakan pecahan kesultanan Banjar pada masa Sultan Banjar IV Mustainbillah yang diberikan kepada puteranya Pangeran Dipati Anta-Kasuma. Sebelumnya Kotawaringin merupakan sebuah kadipaten, yang semula ditugaskan oleh Sultan Mustainbillah sebagai kepala pemerintahan di Kotawaringin adalah Dipati Ngganding (1615)?. Oleh Dipati Ngganding kemudian diserahkan kepada menantunya Pangeran Dipati Anta-Kasuma. Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kotawaringin adalah semua desa-desa di sebelah barat Banjar (sungai Banjar = sungai Barito) hingga sungai Jelai. Wilayah Kerajaan Kotawaringin paling barat adalah Tanjung Sambar (Kabupaten Ketapang), batas utara adalah Gunung Sarang Pruya (kabupaten Melawi) dan di timur sampai sungai Mendawai (Tanjung Malatayur) yaitu bagian barat Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan bagian timur Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai daerah Biaju (Tanah Dayak) serta daerah pedalaman yang takluk kepadanya tetap di bawah otoritas kepala suku Dayak. Kotawaringin sempat menjajah negeri Matan dan Lawai atau Pinoh dan menuntut daerah Jelai sebagai wilayahnya. Daerah aliran sungai Pinoh (Kabupaten Melawi) merupakan termasuk wilayah Kerajaan Kotawaringin. Daerah aliran Sungai Jelai, di Kotawaringin di bawah kekuasaan Banjarmasin, sedangkan sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana.
Kesultanan Banjar
Kesultanan Banjarmasin merupakan kerajaan terkuat di pulau Kalimantan. Sultan Banjar menggunakan perkakas kerajaan yang bergaya Hindu.Jabatan-jabatan pada masa Panembahan Kacil (Sultan Mustain Billah), terdiri :Sistem pemerintahan mengalami perubahan pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah. Perubahan itu meliputi jabatan :
Kesultanan Banjar
Sebelum dibagi menjadi beberapa daerah (kerajaan kecil), wilayah asal Kesultanan Banjar meliputi provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Tanjungpura pada lokasi Tanjung Sambar (Ketapang) dan sebelah timur berbatasan dengan Kesultanan Pasir pada lokasi Tanjung Aru. Pada daerah-daerah pecahannya, rajanya bergelar Pangeran, hanya di Kesultanan Banjar yang berhak memakai gelar Sultan. Kesultanan-kesultanan lainnya mengirim upeti kepada Kesultanan Banjar, termasuk Kesultanan Pasir yang ditaklukan tahun 1636 dengan bantuan Belanda.
Penyebaran suku bangsa Banjar
Sekitar tahun 1362 wilayah ini menjadi taklukan Majapahit. Inilah permukiman masyarakat pendatang dengan pusat keraton yang memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan penduduk asli. Hunian di tepi sungai Negara (sungai Bahan) ini semula terpisah dengan permukiman orang Pahuluan, orang Bukit (Dayak Melayunoid) maupun orang Maanyan (Dayak Mongoloid) tetapi oleh diffusi kebudayaan keraton Hindu yang dianggap sebagai kebudayaan lebih maju pada zamannya, maka etnis penduduk yang lebih asli tersebut ikut bercampur ke dalam budaya masyarakat Hindu tersebut yang terdiri dan orang Melayu Hindu dan orang Jawa Hindu, percampuran etnis inilah yang merupakan masyarakat "Dayak Heteronoid" yang heterogen yang disebut orang Batang Banyu. "Dayak campuran" seperti ini juga terdapat pada suku Dayak Mualang di Kalbar.
Kerajaan Nan Sarunai
Kerajaan Nan Sarunai adalah pemerintahan purba yang muncul dan berkembang di wilayah yang sekarang termasuk dalam daerah administratif Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, tepatnya di antara wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Kerajaan Nan Sarunai merupakan bagian awal dari riwayat panjang Kesultanan Banjar, salah satu pemerintahan kerajaan terbesar yang pernah ada di Kalimantan Selatan. Kerajaan Nan Sarunai terkait erat dengan kehidupan orang-orang Suku Dayak Maanyan, salah satu sub Suku Dayak tertua di tanah Borneo.
Kerajaan Pagatan
Kampung-kampung di Kerajaan Pagatan
Wilayah tenggara Kalimantan semula merupakan satu wilayah Kerajaan Tanah Bumbu yang diperintah oleh keturunan Sultan Banjar dengan pusat kerajaan kemungkinan dahulu terletak dekat perbatasan Kerajaan Pasir yaitu di negeri Cengal (Pamukan) seperti halnya Kerajaan Kotawaringin yang berdiri dekat perbatasan Kerajaan Tanjungpura. Raja Kerajaan Tanah Bumbu yang terkenal adalah Ratu Intan I, dalam perkembangannya kemudian terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil atau kepangeranan, karena rajanya hanya berhak bergelar Pangeran atau Ratu seperti gelar putra/putri Sultan Banjar, karena sebenarnya wilayah tersebut merupakan cabang Kesultanan Banjar yaitu keturunan Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah. Belakangan juga berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Kerajaan Kusan, Sabamban, Batoe Litjin, Poelau Laoet dan Kerajaan Pagatan yang diperintah oleh keturunan Dinasti Tamjidullah I dan sekutunya. Kalau dilihat luas wilayahnya, semua kerajaan-kerajaan ini dapat disamakan dengan sebuah lalawangan (distrik) yang ada di Kesultanan Banjar pada kurun waktu yang sama.
Suku Banjar
Kerajaan Sriwijaya menguasai seluruh Pulau Sumatera (wus nyakrawarti rat swarnabhumi) pada nem-angatus-telu-welas ikang çakakāla /176/ (613 S – 691 M), sebagai maharaja dimana semua raja-raja di Pulau Sumatera telah takluk dan berada di bawah kuasa Sriwijaya (ri séwaka ring çriwijaya).
Adam dari Banjar
"Wilayah terakhir Kesultanan Banjar pada masa Sultan Adam yang telah menyusut antara tahun 1826-1860 sebelum dibubarkan Hindia Belanda, karena wilayah sekelilingnya telah diserahkan kepada perusahaan VOC Belanda oleh Sultan Banjar. Wilayah Banjar yang lebih kuno terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru
Keraton Banjar
Sungai-sungai Sigaling, Karamat, Pangeran (Pageran), Jagabaya dan sungai Pandai ini pada hulunya di darat bertemu dan membentuk sebuah danau kecil bersimpang lima, daerah inilah yang nanti menjadi ibukota Kesultanan Banjar yang pertama.
Suku Banjar
Kalimantan Tengah termasuk dalam wilayah Kesultanan Banjar. Daerah-daerah di Kalimantan Tengah dan seterusnya hingga negeri Sambas di Kalimantan Barat disebut "negeri-negeri di bawah angin" dalam Hikayat Banjar. Sudah berabad-abad orang Banjar melakukan migrasi dan melebarkan teritorialnya ke daerah rantau Kalimantan Tengah, sehingga menjadikan suku Banjar sebagai kelompok etnik kedua terbanyak setelah suku Dayak (rumpun Dayak) di wilayah tersebut. Kalimantan Tengah juga menjadi hunian orang Banjar terbanyak kedua setelah Kalimantan Selatan.
Afdeling Pasir en de Tanah Boemboe
Menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, wilayah Afdeling Pasir en de Tanah Boemboe, dengan ibu kota Kota Baru, terdiri dari daerah-daerah "leenplichtige landschappen"daerah landschap (daerah kesatuan bentang alam) yang langsung diperintah oleh kepala bumiputeranya/kepala pemerintahan sipil (yang biasanya bergelar Pangeran):Kerajaan Tanah Bumbu adalah kerajaan bawahan dari Kesultanan Banjar yang pernah berdiri pada abad ke-17 di bagian timur provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya wilayah ini merupakan wilayah kerajaan Pamukan yang telah musnah karena diserang musuh dari luar, yang juga merupakan bawahan dari Kesultanan Banjar. Sultan Banjar menunjuk Pangeran Dipati Tuha sebagai Raja Tanah Bumbu I.Raja Tanah Bumbu I yaitu Pangeran Dipati Tuha (1660-1700) digantikan anaknya Pangeran Mangu (1700-1740). Ratu Mas (1740-1780) menggantikan ayahnya Pangeran Mangu, dan menikahi Daeng Malewa.
Daftar raja Banjar
Berikut ini adalah daftar raja Banjar yaitu Sultan Banjar dan leluhur/keturunan atau pecahan wilayah dari kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Indonesia:
Daftar Raja Kusan
Wilayah Kesultanan Banjar
Dalam perjalanan sejarah ketetapan wilayah Kesultanan Banjar tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas dengan batas yang tetap karena dipengaruhi oleh keadaan yang tidak stabil dan batas wilayah yang fleksibel disebabkan oleh berkembangnya atau menurunnya kekuasaan Sultan Banjar.Pada abad ke-18 Pangeran [[Tamjidullah I]] berhasil memindahkan kekuasaan pemerintahan kepada dinastinya dan menetapkan [[Pangeran Nata Dilaga]] sebagai Sultan yang pertama sebagai Panembahan Kaharudin Khalilullah. Pangeran Nata Dilaga yang menjadi raja pertama dinasti Tamjidullah I dalam masa kejayaan kekuasaannya, menyebutkan dirinya Susuhunan Nata Alam pada tahun [[1772]]. Putera dari Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah yang bernama Pangeran Amir, atau cucu Sultan Hamidullah melarikan diri ke negeri Pasir, dan meminta bantuan pada pamannya yang bernama Arung Tarawe (dan Ratu Dewi). Pangeran Amir kemudian kembali dan menyerbu Kesultanan Banjar dengan pasukan orang Bugis yang besar pada tahun [[1757]], dan berusaha merebut kembali tahtanya dari Susuhunan Nata Alam. Karena takut kehilangan tahta dan kekuatiran jatuhnya kerajaan di bawah kekuasaan orang Bugis, Susuhunan Nata Alam meminta bantuan kepada VOC. VOC menerima permintaan tersebut dan mengirimkan Kapten Hoffman dengan pasukannya dan berhasil mengalahkan pasukan Bugis itu. Sedangkan Pangeran Amir terpaksa melarikan diri kembali ke negeri Pasir. Beberapa waktu kemudian Pangeran Amir mencoba pula untuk meminta bantuan kepada para bangsawan Banjar di daerah Barito yang tidak senang kepada Belanda, karena di daerah Bakumpai/Barito diserahkan Pangeran Nata kepada VOC. Dalam pertempuran yang kedua ini Pangeran Amir tertangkap dan dibuang ke [[Sri Langka]] pada tahun [[1787]]. Sesudah itu diadakan perjanjian antara Kesultanan Banjar dengan VOC, dimana raja-raja Banjar memerintah kerajaan sebagai peminjam tanah VOC. Dalam tahun [[1826]] diadakan perjanjian kembali antara Pemerintah Hindia Belanda dengan [[Sultan Adam]], berdasarkan perjanjian dengan VOC yang terdahulu, berdasarkan perjanjian ini, maka Belanda dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan [[Putra Mahkota]] dan [[Mangkubumi]], yang mengakibatkan rusaknya adat kerajaan dalam bidang ini, yang kemudian menjadikan salah satu penyebab pecahnya [[Perang Banjar]].
Sulaiman dari Banjar
East India Company (EIC) mengadakan perjanjian persahabatan dengan kesultanan Banjar. Dalam perjanjian itu EIC-Inggris tidak menyinggung masalah kedaulatan pemerintahan Sultan Sulaiman tetapi lebih banyak masalah perdagangan. EIC Inggris menduduki beberapa daerah yang sebelumnya diduduki Belanda seperti pulau Tatas (Banjarmasin), Kuin, Paser, Pulau Laut, Pagatan, dan Bakumpai. Selanjutnya EIC-Inggris mempertahankan dan melindungi hak-hak Sultan dan kekuasaan Sultan begitu pula hak milik Sultan terhadap serangan orang Eropa lainnya dan terhadap musuh bangsa Asia. Perjanjian ditanda tangani oleh Sultan dan para bangsawan kerajaan lainnya yaitu : Pangeran Panambahan Adam, Pangeran Aria Mangku Negara, Pangeran Kasuma Wijaya (anak Sultan Sulaiman) dan Pangeran Ahmad (anak Sultan Sulaiman), sedangkan dari pihak EIC-Inggris diwakili oleh Commissioner D. Wahl.
Kalimantan (provinsi)
Daerah lainnya yang diserahkan Sultan Banten kepada Belanda adalah Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar). Wilayah inti Kesultanan Banjar saja yang belum jatuh dalam gengaman Belanda sampai tahun 1860. Selanjutnya pada abad ke-19, Belanda mengakui berdirinya kerajaan-kerajaan (daerah distrik) yang langsung diperintah kepala bumiputera yang tunduk di bawah kekuasaan Belanda (Indirect Bestuur).
Penyebaran suku bangsa Banjar
Dengan berdirinya Kesultanan Banjar maka sesudah tahun 1526 terbentuklah masyarakat yang disebut orang Banjar (Kuala) yang merupakan amalgamasi dari unsur-unsur Melayu, Jawa, Bukit, Maanyan, Ngaju dan suku-suku kecil lainnya. Islamisasi ke pedalaman (Hulu Sungai) begitu intensif sesudah tahun 1526, dan wilayah Kerajaan Negara Daha berhasil ditaklukan sepenuhnya. Sejak tahun 1526 pusat Kerajaan Negara Daha ini dipindahkan oleh Maharaja Tumenggung ke daerah Alai di pedalaman. Berita dari Kesultanan Pasir mengatakan bahwa karena kemelut yang terjadi di kerajaan Kuripan-Daha sekitar tahun 1565, pelarian dari kerajaan tersebut yaitu Tumenggung Duyung dan Tumenggung Tukiu telah mendirikan kerajaan Sadurangas (Pasir) di Kalimantan Timur.
Indonesia
Di Kalimantan, terdapat dua kesultanan besar yang mulai berdiri pada abad ke-14 dan abad ke-16, yaitu kesultanan Banjar di pesisir selatan dan kesultanan Brunei di pesisir utara. Kesultanan Banjar sendiri sebelumnya menjadi bawahan kesultanan Demak, dan selama menjadi bawahan Demak pula, kesultanan ini memperluas wilayah pemerintahannya hingga mencakup seluruh pesisir Kalimantan, kecuali pesisir utara yang di bawah pemerintahan Brunei. Sekitar tahun 1569 hingga 1800-an, kesultanan Banjar terpecah menjadi beberapa kesultanan yang independen. Kesultanan-kesultanan tersebut diantaranya adalah kesultanan Sambas (1671–1950), kesultanan Kutai Kartanegara (1300 – sekarang), kesultanan Landak (1472 – Sekarang), dan kesultanan Bulungan (1731–1964).
Suku Banjar
Migrasi suku Banjar (Batang Banyu) ke Kalimantan Timur terjadi tahun 1565, yaitu orang-orang Amuntai yang dipimpin Aria Manau alias Adji Tenggal (ayah Puteri Petung) dari Kerajaan Kuripan yang merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Sadurangas di daerah Paser, selanjutnya suku Banjar juga tersebar di daerah lainnya di Kalimantan Timur. Organisasi Suku Banjar di Kalimantan Timur adalah Kerukunan Bubuhan Banjar-Kalimantan Timur (KBB-KT).
Kesultanan Banjar
Sesuai Tutur Candi (Hikayat Banjar versi II), di Kalimantan telah berdiri suatu pemerintahan dari dinasti kerajaan (keraton) yang terus menerus berlanjut hingga daerah ini digabungkan ke dalam Hindia Belanda pada 11 Juni 1860, yaitu :
Kayu Tangi
Kayu Tangi atau Kajoe Tangi atau Cagu-Tangie atau Caytongee atau Caytonge atau Cotatengah (Karang Tengah) atau Caytonja adalah nama tempat yang menjadi lokasi ibukota Kesultanan Banjar pada masa Sultan Tahlilullah, yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Keraton Pangeran Suria Angsa /Raja Kayu Tangi (Caytonge atau Cotatengah) berjarak 80 mil dari muara sungai Banjar (sungai Barito). Sedangkan istana Sultan Negara (Pangeran Suria Negara) terdapat di Kota Martapura (Metapoora) yang berjarak sekitar 10 mil dari istana Raja Kayu Tangi.
Istana Kayu Tangi terletak di tepi sungai Banjarmasin (sungai Martapura) sekitar 20 km ke arah timur dari pelabuhan Tatas (sekarang Banjarmasin Tengah), pada tahun 1771 keraton dipindahkan Martapura (dengan nama baru Bumi Kencana) sekitar 18 km arah timur dari Kayu Tangi.
Ketika berada di Kayu Tangi nama Kesultanan Banjar disebut Kerajaan Kayu Tangi pada masa Sultan Tahlilullah (Suria Angsa/Amirullah Bagus Kasuma), yang sering disebut Sultan dari Kayu Tangi yang berkuasa kembali sejak tahun 1680 setelah berhasil membinasakan Sultan Agung (Pangeran Surianata II) dan anaknya Pangeran Dipati. Kayu Tangi menjadi ibukota kesultanan Banjar sejak Sultan Tahlilullah hingga Sunan Nata Alam. Sejak tahun 1771, Sunan Nata Alam kembali memindah ibukota ke Martapura, yang mendapat nama baru Bumi Selamat. Sebelum di Kayu Tangi ibukota kesultanan Banjar berada di Sungai Pangeran sejak tahun 1663 sampai 1679 pada masa Sultan Agung. Sebelumnya lagi sejak tahun 1632 pada masa Sultan Mustain Billah hingga Sultan Rakyatullah ibukota Kesultanan Banjar berada di Martapura, sehingga rajanya sering disebut Raja Martapura. Nama Martapura diberikan oleh Sultan Mustain Billah, untuk lokasi kompleks keraton yang baru didirikannya saat itu sebagai ganti ibukota lama yang dihancurkan VOC tahun 1612. Lokasi Kayu Tangi di sebelah hulu dari lokasi Martapura. Nama daerah Kayu Tangi lebih tua dari nama Martapura. Dapat dikatakan Martapura didirikan di dalam kawasan Kayu Tangi. Nama sungai Martapura sebelumnya adalah sungai Kayu Tangi.
Kota Samarinda
Sejarah bermukimnya suku Banjar di Kalimantan bagian timur pada masa otoritas Kerajaan Banjar juga dinyatakan oleh tim peneliti dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1976): “Bermukimnya suku Banjar di daerah ini untuk pertama kali ialah pada waktu kerajaan Kutai Kertanegara tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar.” Inilah yang melatarbelakangi terbentuknya bahasa Banjar sebagai bahasa dominan mayoritas masyarakat Samarinda di kemudian hari, walaupun telah ada beragam suku yang datang, seperti Bugis dan Jawa.
Sulaiman dari Banjar
Sultan Sulaiman Rahmatillah atau Sultan Sulaiman Saidullah (ke-2) bin Sunan Sulaiman Saidullah ke-1/Sunan Nata Alam/Sultan Tahmidullah II adalah Sultan Banjar yang memerintah antara tahun 1801-1825. Kesultanan Banjar terletak di Kalimantan Selatan, Indonesia. Adiknya Pangeran Mangku Dilaga dilantik sebagai mangkubumi dengan gelar Ratu Anum Mangku Dilaga. Belakangan Ratu Anum Mangku Dilaga ditahan kemudian dibunuh oleh Sultan Sulaiman karena diduga akan melakukan kudeta. Jabatan mangkubumi kemudian dipegang oleh Pangeran Husin dengan gelar Pangeran Mangkubumi Nata putera Sultan Sulaiman sendiri.
Kabupaten Tanah Laut
Pada tahun 1860, tepatnya sejak tanggal 11 Juni 1860 Hindia Belanda mengumumkan pembubaran kesultanan Banjar secara sepihak.
Sunan Nata Alam
Kemenangan diplomasi lainnya adalah bahwa Kesultanan Banjar sebagai kerajaan pinjaman yang kedudukannya setengah jajahan (daerah protektorat), tetapi persetujuan itu menghasilkan keputusan bahwa Kesultanan Banjar menempati kedudukan sebagai kerajaan yang kedudukannya setarap dengan Kompeni Belanda, sebagai kerajaan merdeka. Kedudukan sebagaimana sebuah kerajaan merdeka itu dalam hal penghormatan terhadap wakil Kerajaan Banjar yang akan menghadap Gubernur Jenderal di Batavia dengan penghormatan sambutan tembakan meriam, sebagaimana sambutan terhadap negara lainnya. Begitu pula sambutan yang sama diberikan apabila wakil kompeni Belanda yang akan menghadap Sultan di Bumi Kencana Kerajaan Banjar. Persetujuan tentang persamaan kedudukan itu terhadap pada pasal 31 :
"Pasal tiga puluh asa. Adapun sebagaimana akan dihormati dengan menembak kepada Paduka Seri Sultan ampunya surat-surat yang dibawa datang di Banjar kepada pitor besar atau di Batavia kepada Paduka Gurnadur Jenderal dan Raden van India maka begitu juga surat-surat yang datang dari Batavia oleh Paduka Gurnadur Jenderal dan Raden van India atau yang dibawa dari pitor besar yang dinegeri Banjar kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan itu hendaklah diberi hormat begitu juga sebagaimana harus dan patut yakni surat-surat yang dari oleh Gurnadur Jenderal dan Raden van India serta dari oleh Yang Maha Mulia paduka Seri Sultan akan dihormati dengan tembak lima belas kali dan surat dari pitor besar dengan tembak tujuh kali adanya…"
Demang Lehman
Pada awal Perang Banjar yaitu sekitar akhir bulan April 1859 Demang Lehman memimpin kekuatan dan penggempuran di sekitar Martapura dan Tanah Laut, bersama-sama Kiai Langlang dan Penghulu Haji Buyasin. Selanjutnya Demang Lehman diperintahkan mempertahankan kota Martapura, karena pusat pemerintahan Kerajaan oleh Pangeran Hidayat dipindahkan ke kota Karang Intan. Bersama-sama Pangeran Antasari, Demang Lehman menempatkan pasukan di sekitar Masjid Martapura dengan kekuatan 500 orang dan sekitar 300 orang di sekitar Keraton Bumi Selamat.
Kalimantan (provinsi)
Sejak abad ke-17, sebagian besar wilayah Kalimantan yaitu dari negeri Sambas sampai negeri Karasikan merupakan kerajaan bawahan dari Kesultanan Banjar, tetapi pada akhirnya menyusut menjadi sebagian kecil saja dari wilayah Kalimantan Selatan saat ini karena perjanjian dengan pihak Belanda.
Kesultanan Banjar membagi wilayah Kalimantan menjadi wilayah-wilayah Kota Raja, Negara Agung, Manca Negara dan Pasisiran. Kota Martapura ibukota Kesultanan Banjar sebagai ring pertama merupakan wilayah Kota Raja. Ring kedua daerah luar kota Martapura (Daerah Banjar) adalah wilayah Negara Agung (daerah inti kerajaan Banjar). Ring ketiga di luar daerah Banjar disebut daerah Manca Negara yaitu kawasan barat sampai daerah Kotawaringin dan di timur sampai daerah Paser. Ring terluar yaitu wilayah di sebelah barat Kotawaringin sampai ke negeri Sambas disebut Pasisir Barat, sedangkan Pasisir Timur adalah kawasan di sebelah utara negeri Paser sampai negeri Karasikan/Banjar Kulan/Pulau Jolo.
Tagab Obang
Pada saat itu sedang memuncaknya perlawanan rakyat Banjar. Seluruh wilayah Kesultanan Banjar bergolak melawan Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan pengumuman penghapusan Kesultanan Banjar tertanggal 11 Juni 1860 yang ditanda tangani oleh Residen Surakarta Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen yang merangkap Komisaris Pemerintahan Belanda untuk Afdeling Selatan dan Timur Borneo. Sejak itu Belanda seolah-olah menyelesaikan persoalan dalam negerinya sendiri bukan berhadapan dengan suatu bangsa yang berperang mengembalikan kemerdekaan bangsanya. Sejak itu Belanda mulai mengatur aparat pemerintahannya di daerah-daerah Kesultanan Banjar.
Sebangau Kuala, Pulang Pisau
Keberadaan wilayah Sebangau, diceritakan dalam Hikayat Banjar-Kotawaringin merupakan salah satu daerah yang mengirim pasukan perang untuk membantu Raja Banjar Pangeran Samudera (Sultan Suryanullah) melawan pamannya Pangeran Tumenggung (Raja Negara Daha) : 
Perkembangan selanjutnya nama wilayah Sebangau jarang disebut lagi sebagai daerah yang berdiri sendiri karena sudah digabung ke dalam wilayah Dayak Besar pada jaman masa kolonial Hindia Belanda seperti yang tertulis di dalam kontrak pernjanjian antara Kesultanan Banjar dengan pihak kolonial Hindia Belanda.
Keraton Banjar
Berdasar catatan sejarah, diketahui bahwa di Kalimatan Selatan pernah berdiri sebuah kerajaan yang besar yaitu kerajaan Banjar (1526–1905). Pada puncak masa kejayaannya, kerajaan Banjar memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, mencakup hampir sebagian besar pulau Kalimantan sekarang. Namun demikian hingga kini tidak diketahui lagi bagaimana keberadaannya, baik lokasi maupun bentuk arsitektur istana kerajaan Banjar.
Martapura, Banjar
Kota Martapura ("Metapoora") jaraknya sekitar 10 mil dari Kayu Tangi ("Caytonge" atau "Cotatengah"). Martapura merupakan ibukota Kesultanan Banjar (terakhir pada masa pemerintahan Sultan Adam).
Keraton Banjar
Setelah 10 tahun di Batang Banyu atau Muara Tambangan, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke lokasi baru tidak jauh dari Batang Banyu/Muara Tambangan, jaraknya sepenglihatan dari lokasi lama. Sebagian bangsawan masih tinggal di Batang Banyu/Muara Tambangan. Keraton baru ini dinamakan Martapura (1642).
Kabupaten Banjar
Sejak tahun 1826, terdapat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835, sewaktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam. Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari De zuider-afdeeling van Borneo termasuk sebagian daerah Dusun (Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut.
Kerajaan Kendan
Mandala mengandung pengertian “Kabuyutan” atau “Tanah suci”, segala hal, benda atau perbuatan yang dapat menodai kesuciannya harus dilarang atau dianggap “buyut”.
Mandala kendan sekarang terletak di kecamatan Nagreg, di atas ketinggian 1200dpl, dengan luas wilayah (± 4.930,29 Ha),yang terbagi atas : hutan rakyat (± 907,37 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 1.727,54 ha).
Status ke-mandala-an kendan sudah dipangku jauh sejak kerajaan karesian kendan didirikan, daerah ini sangat dilindungi sebagai tempatnya para resi luhung ilmu (diterangkan dalam naskah carita parahyangan).
Banjar Bakula
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Banjar Bakula atau disebut juga Metropolitan Banjarmasin Raya mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, sebagian kecamatan di Kabupaten Banjar, sebagian kecamatan di Barito Kuala, dan sebagian kecamatan di Tanah Laut dengan luas 340.446 Ha (9,07 % luas wilayah Kalsel) dan jumlah penduduk kawasan ini tahun 2010 sekitar 1.904.427 jiwa (52,52% dari jumlah penduduk Kalsel).
Kerajaan Pulau Laut
Sebelumnya pusat kerajaan ini berada di daerah aliran sungai Kusan di Tanah Bumbu, di tenggara Kalimantan Selatan yang disebut Kerajaan Kusan, setelah dipindah ke pulau Laut, rajanya bergelar Raja Pulau Laut I. Raja-raja Kusan dan raja-raja Pulau Laut merupakan trah Sultan Sulaiman dari Banjar. Raja-raja di daerah ini bergelar Pangeran atau Ratu (untuk wanita), karena daerah ini sebenarnya merupakan cabang dari Kesultanan Banjar. Anak-anak raja Pulau Laut disebut Gusti (laki-laki) dan Putri (wanita).
Catatan tertua tentang pemerintahan "kerajaan" di Pulau Laut seperti dituliskan Gooh Yon Fong, dalam tulisannya tentang perdagangan dan politik di Banjarmasin tahun 1700-1747. Gooh Yon Fong memaparkan, pada masa pemerintahan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663), yang kemudian berhasil merebut kembali tahta keduanya dari kekuasaan Sultan Surianata (1663-1679) dan Sultan Amarullah Bagus Kusuma meneruskan pemerintahan Kesultanan Banjar dari 1680-1700, terdapat tokoh Pangeran Purabaya yang menyusun kekuatan di Pulau Laut sebagai daerah basis perjuangannya untuk menggulingkan Sultan Amarullah Bagus Kusuma. Berdasarkan sumber tersebut Pulau Laut pernah berada di bawah kekuasaan Pangeran Purabaya (sebelum tahun 1700).
Hikayat Banjar
Hikayat Banjar resensi I pada bagian akhir teks bertarikh dari 1663 atau sesudahnya; bagian awalnya adalah lebih lama. Teks ini sepanjang 4,787 baris (120 halaman). Edisi teks bersama penjelasan lanjut dari segi konteks sejarah budaya dan kesusteraan diterbitkan oleh ahli filologi Belanda Hans Ras pada 1968. Bagian akhir Hikayat Banjar menceritakan kemelut politik di Kesultanan Banjar yaitu perebutan kekuasaan antara Pangeran Ratu, Raden Bagus dan Pangeran Suria Nata II yang terjadi pada tahun 1663.
Suku Banjar
Dengan Kerajaan Sunda, Kerajaan Sriwijaya telah membuat perjanjian, keduanya tidak akan saling menyerang negara masing-masing, dan bekerja sama dalam persahabatan. Oleh karena itu duta Sriwijaya berada di Kerajaan Sunda dan duta Kerajaan Sunda berada di Kerajaan Sriwijaya. [Lalu dibuat] Piagam perjanjian yang ditulis bersama pada tanggal 14, paro-terang, bulan Magha (ing catur daça çuklapaksa, māghamasa) /177/ nem-angatus-punjul-pitu ikang çakakāla (607 S – 685 M) oleh keduanya, antara Sri Maharaja Jayanasa, Raja Kerajaan Sriwijaya dari Pulau Sumatera, dan Sri Maharaja Tarusbawa, Raja Kerajaan Sunda dari Jawa Barat di Pulau Jawa.
Keraton Banjar
Pada tahun 1612 keraton Keraton Kuin di Banjarmasih mendapat serangan dari VOC-Belanda, tempat tinggal Sultan hancur, sehingga pusat pemerintahan Kesultanan Banjar dipindahkan oleh Sultan Mustain Billah Raja Banjar IV ke arah hulu sungai Martapura, tepatnya di Pemakuan, sambil menyiapkan keraton baru di Amuntai, namun saat pembangunan keraton Amuntai sudah digarap tetapi belum rampung, keraton Amuntai dibatalkan didiami karena Sultan Mustain Billah (Marhum Panembahan) mendapat mimpi bahwa Pangeran Suryanata (leluhur raja-raja Banjar) melarangnya menjadikan kota Amuntai sebagai ibukota kembali karena negeri lawas itu sudah rusak (Hikayat Banjar).
Sekitar 10 (sepuluh) tahun di Pemakuan, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Muara Tambangan/Batang Banyu pada sekitar tahun 1632.
Suku Banjar
Ketika pusat kerajaan dipindahkan ke Banjarmasin (terbentuknya Kesultanan Banjarmasin), sebagian warga Batang Banyu (dibawa) pindah ke pusat kekuasaan yang baru ini dan bersama-sama dengan penduduk sekitar keraton yang sudah ada sebelumnya, membentuk subsuku Banjar. Di kawasan ini mereka berjumpa dengan orang Ngaju, yang seperti halnya dengan masyarakat Bukit dan masyarakat Maanyan serta Lawangan, banyak di antara mereka yang akhirnya melebur ke dalam masyarakat Banjar, setelah mereka memeluk agama Islam. Mereka yang bertempat tinggal di sekitar ibukota kesultanan inilah sebenarnya yang dinamakan atau menamakan dirinya orang Banjar, sedangkan masyarakat Pahuluan dan masyarakat Batang Banyu biasa menyebut dirinya sebagai orang (asal dari) kota-kota kuno yang terkemuka dahulu. Tetapi bila berada di luar Tanah Banjar, mereka itu tanpa kecuali mengaku sebagai orang Banjar.
Suku Banjar
Menurut sensus BPS tahun 2010 populasi suku Banjar berjumlah 4.127.124. Suku Banjar terdapat di seluruh provinsi Indonesia dengan 2.686.627 diantaranya tinggal di Kalimantan Selatan. Populasi suku Banjar dalam jumlah besar juga dapat ditemkan di Kalimantan Tengah (464.260) dan Kalimantan Timur (440.453) yang merupakan daerah perantauan primer orang Banjar. Di pulau Sumatera orang Banjar banyak terdapat di Riau (227.239), Sumatera Utara (125.707) dan Jambi (102.237) karena migrasi orang Banjar pada abad ke-19 ke pesisir timur Sumatera.
Suku Banjar
Kekalahan pangeran Antasari dan jatuhnya Kesultanan Banjar ke tangan Belanda dalam perang Banjar yang berlangsung dari tahun 1859-1863, menyebabkan para pengikut Pangeran Antasari dan bangsawan Kesultanan Banjar lain yang tidak mau tunduk dengan Belanda memilih pergi dan menetap di daerah lain termasuk Kesultanan Kutai, Paser dan Berau. Selain melaui pesisir pantai, mereka juga menembus jalan darat dan bermukim di sekitar danau-danau besar di bagian tengah Sungai Mahakam. Atas ijin Sultan Aji Muhammad Sulaiman, empat bangsawan dari Banjar yaitu Pangeran Perbatasari, Pangeran Singa Menteri, Pangeran Nata dan Pangeran Surya Nata bersama pengikutnya diperkenankan menetap di Tenggarong. Selanjutnya Pangeran Nata lebih memilih bermukim di Muara Pahu yang saat itu diperintah oleh Raden Mara Jelau turunan dari Raden Baroh yang dahulunya merupakan kerajaan otonom kecil di Hulu Mahakam. Secara spontan orang-orang Banjar berdatangan untuk berdagang, mencari ikan dan mengumpulkan hasil hutan terutama rotan dan karet di daerah Mahakam. Pada saat Kesultanan Kutai di pimpin Aji Amidin gelar Pangeran Mangku Negoro, orang-orang Banjar dari Amuntai dan Nagara sengaja didatangkan dan disediakan tempat di Danau Jempang dan Melintang. Mereka membawa bibit ikan sepat dan biawan untuk ditaburkan di danau-danau tersebut. Hingga kini kedua jenis ikan tersebut merupakan komoditi penting hasil tangkapan nelayan di Mahakam Tengah.
Suku Banjar
Jadi pada pra-Islam, penduduk kampung Banjar Masih dan kampung sekitarnya yang ada di hilir sungai Barito tergolong sebagai warganegara Kerajaan Negara Daha atau Orang Negara Daha. Namun belakangan nama Banjar lebih populer sehingga dipakai untuk menamakan penduduk pada kedua wilayah tersebut, walaupun pada kenyataan kebudayaan di wilayah Batang Banyu merupakan kebudayaan Banjar yang lebih klasik. Penduduk Banjar dan Negara Daha sebenarnya menggunakan bahasa yang sama namun berbeda dialek. Peperangan antara Banjar melawan Negara Daha yang dimenangkan oleh Banjar ini hampir mirip dengan peperangan antara Demak melawan Majapahit yang dimenangkan oleh Demak, namun perbedaannya adalah Banjar kemudian dipakai sebagai nama etnik dan sedangkan Demak bukan merupakan nama etnik. Di daerah asalnya yang merupakan pusat budaya Banjar, suku Banjar terbagi menjadi tiga kelompok menurut lokasi permukimannya, berturut-turut kelompok pertama yaitu kelompok orang Banjar Masih yang kini lebih dikenal sebagai orang Banjar Kuala karena secara geografis mendiami bagian kuala/hilir, sedangkan kelompok kedua yaitu bekas penduduk kerajaan Hindu Negara Daha (Banjar klasik) dikenal sebagai Banjar Batang Banyu, sedangkan kelompok ketiga dikenal sebagai Banjar Pahuluan yang hidup secara harmonis dengan tempat tinggal yang bersisian langsung dengan beberapa sub suku Dayak yang masih menganut agama Kaharingan. Di wilayah Pahuluan bagian utara masih dapat ditemukan kantong-kantong permukiman sub-sub Dayak Maanyan seperti Dayak Warukin dan Dayak Dusun Halong. Sedangkan di wilayah Pahuluan bagian tengah dan selatan, ditemukan sub-sub Dayak Meratus (Banjar arkhais) seperti Dayak Pitap, Dayak Labuhan dan lain-lain.
Kabupaten Blora
Kerajaan Pajang tidak lama memerintah, karena direbut oleh Kerajaan Mataram yang berpusat di Kotagede Yogyakarta. Blora termasuk wilayah Mataram bagian Timur atau daerah Bang Wetan.
Pada masa pemerintahan Paku Buwana I (1704-1719) daerah Blora diberikan kepada putranya yang bernama Pangeran Blitar dan diberi gelar Adipati. Luas Blora pada saat itu 3.000 karya (1 karya = ¾ hektare). Pada tahun 1719-1727 Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat IV, sehingga sejak saat itu Blora berada di bawah pemerintahan Amangkurat IV.
Kota Samarinda
Pada tahun 1565, terjadi migrasi suku Banjar dari Batang Banyu ke daratan Kalimantan bagian timur. Ketika itu rombongan Banjar dari Amuntai di bawah pimpinan Aria Manau dari Kerajaan Kuripan (Hindu) merintis berdirinya Kerajaan Sadurangas (Pasir Balengkong) di daerah Paser. Selanjutnya suku Banjar juga menyebar di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara, yang di dalamnya meliputi kawasan di daerah yang sekarang disebut Samarinda.
Kesultanan Banjar
Sejak tahun 1631 Banjarmasin bersiap-siap menghadapi serangan Kesultanan Mataram, tetapi karena kekurangan logistik, maka rencana serangan dari Kesultanan Mataram sudah tidak ada lagi. Sesudah tahun 1637 terjadi migrasi dari pulau Jawa secara besar-besaran sebagai akibat dari korban agresi politik Sultan Agung. Kedatangan imigran dari Jawa mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga pelabuhan-pelabuhan di pulau Kalimantan menjadi pusat difusi kebudayaan Jawa.
Kerajaan Pagatan
Wilayah kerajaan Pagatan merupakan salah satu daerah Kesultanan Banjar yang diserahkan oleh Sultan Sulaiman kepada kolonial Hindia Belanda melalui Perjanjian Karang Intan. CONTRACT MET DEN SULTAN VAN BANDJERMASIN 4 Mei 1826. / B 29 September 1826 No. 10, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan dearah-daerah di Kalimantan termasuk Pagatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Wilayah Kesultanan Banjar
Perjanjian itu terdiri atas [[28]] pasal dan ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal [[4 Mei]] [[1826]] atau 26 Ramadhan 1241 H. Selain Sultan Adam al Watsiq Billah, perjanjian itu juga ditandatangani oleh Paduka [[Abdur Rahman dari Banjar|Pangeran Ratu]] (Putra Mahkota), [[Pangeran Mangkoe Boemi Nata|Pangeran Mangkubumi]], Pangeran Dipati, Pangeran Ahmad dan disaksikan oleh para Pangeran lainnya. Perjanjian inilah yang menjadi dasar hubungan politik dan ekonomi antara Kesultanan Banjar dengan pemerintah Hindia Belanda di [[Batavia]]. Dalam perjanjian tersebut Kesultanan Banjar mengakui "suzerinitas" atau pertuanan Pemerintah Hindia Belanda dan menjadi sebuah Leenstaat, atau negeri pinzaman. Berdasarkan perjanjian ini maka kedaulatan kerajaan keluar negeri hilang sama sekali, sedangkan kekuasaan ke dalam tetap berkuasa dengan beberapa pembatasan dan Residen berperan sebagai agen politik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Isi perjanjian [[1826]] itu antara lain adalah :
Kota Banjar
Luas Wilayah Kota Banjar sebesar 13.197,23 Ha, terletak di antara 07°19' - 07°26' Lintang Selatan dan 108°26' - 108°40' Bujur Timur. Berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat kurang lebih 113,49 Km atau 11.349 Ha.
Kalimantan Barat
Menurut naskah Hikayat Banjar dan Kotawaringin, negeri Sambas, Sukadana dan negeri-negeri di Batang Lawai (nama kuno sungai Kapuas) pernah menjadi taklukan Kerajaan Banjar atau pernah mengirim upeti sejak zaman Hindu. Kerajaan Banjar menamakan kerajaan-kerajaan di Kalbar ini dengan sebutan negeri-negeri di bawah angin. Kerajaan Banjar memiliki prajurit Dayak Biaju-Ot Danum dan Dayak Dusun-Maanyan-Lawangan yang sering memenggal kapala musuh-musuhnya (ngayau). Pada masa pemerintahan Raja Maruhum Panambahan seorang Adipati Sambas/Panembahan Ratu Sambas telah menghantarkan upeti berupa dua biji intan yang berukuran besar yang bernama Si Giwang dan Si Misim. Pada tahun 1604 pertama kalinya Belanda berdagang dengan Sukadana. Tahun 1609, di Sambas pada saat itu ada ketakutan yang sangat besar akan serangan bermusuhan oleh Brunei, sehingga penguasa wilayah itu, Saboa Tangan Pangeran ay de Paty Sambas (Pangeran Adipati Sambas), membuat aliansi dengan VOC-Belanda pada 1 Oktober 1609, dengan harapan menentangnya, untuk memperkuat terhadap musuh-musuhnya. Sementara itu serangan itu tidak memiliki tempat; Walaupun, sultan Brunei telah turun ke laut dengan 150 perahu, tetapi badai telah memaksanya untuk mundur. Hubungan raja-raja Kalimantan Barat dengan VOC Belanda menimbulkan kemarahan Sultan Agung, raja Mataram Islam, sehingga diperintahkannya Tumenggung Bahureksa menyerang Sukadana pada tahun 1622. Situasi ini menimbulkan ketegangan di seluruh Kalimantan, untuk melunakan Mataram, Kesultanan Banjar mengirim perutusan kepada Kesultanan Mataram. Pada bulan Oktober 1641 perutusan Kesultanan Banjar tiba di Jepara, pelabuhan Kesultanan Mataram dengan membawa persembahan intan Si Misim (intan upeti Panembahan Ratu Sambas dahulu). Utusan dalam jumlah besar diijinkan tinggal di kota istana. Tahun 1672, Sultan Banjar mengesahkan Raja Sintang sebagai Sultan. Sesuai perjanjian 20 Oktober 1756 VOC Belanda berjanji akan membantu Sultan Banjar Tamjidullah I untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri diantaranya Sanggau, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi), sedangkan daerah-daerah lainnya merupakan milik Kesultanan Banten, kecuali Sambas. Menurut akta tanggal 26 Maret 1778 negeri Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banten. Inilah wilayah yang mula-mula menjadi milik VOC Belanda selain daerah protektorat Sambas. Pada tahun itu pula Syarif Abdurrahman Alkadrie yang dahulu telah dilantik di Banjarmasin sebagai Pangeran yaitu Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam direstui oleh VOC Belanda sebagai Sultan Pontianak yang pertama dalam wilayah milik Belanda tersebut. Pada tahun 1789 Sultan Pontianak dibantu Kongsi Lan Fang diperintahkan VOC Belanda untuk menduduki negeri Mempawah dan kemudian menaklukan Sanggau. Pada tanggal 4 Mei 1826 Sultan Adam dari Banjar menyerahkan Jelai, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi) kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tahun 1846 daerah koloni Belanda di pulau Kalimantan memperoleh pemerintahan khusus sebagai Dependensi Borneo. Pantai barat Borneo terdiri atas asisten residen Sambas dan asisten residen Pontianak. Divisi Sambas meliputi daerah dari Tanjung Dato sampai muara sungai Doeri. Sedangkan divisi Pontianak yang berada di bawah asisten residen Pontianak meliputi distrik Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Simpang, Sukadana, Matan, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Sepapoe, Belitang, Silat, Salimbau, Piassa, Jongkong, Boenoet, Malor, Taman, Ketan, dan Poenan Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, 14 daerah di wilayah ini termasuk dalam wester-afdeeling berdasarkan "Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie", pada 27 Agustus 1849, No. 8. Pada 1855, negeri Sambas dimasukan ke dalam wilayah Hindia Belanda menjadi Karesidenan Sambas.
Kabupaten Barito Timur
Kesultanan Banjar setelah ditaklukan oleh Hindia Belanda terdiri atas dua wilayah "regent" (adipati) yaitu regent Martapoera (dikepalai Pangeran Djaija Pamenang) dan regent Amonthaij (dikepalai Adipatie Danoe Radja), sedangkan wilayah Barito Timur termasuk ke dalam wilayah "regent Amonthaij". Pada tahun 1861, wilayah Barito Timur disebut Distrik Sihoeng (dikepalai Soeta Ono) dan Distrik Pattai (dikepalai Toemenggoeng Djaja Kartie) yang termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Radhen Adipati Danoe Redjo "regent der­ afdeeling Amonthaij" (m. 1861) dengan wilayah kekuasaan seluruhnya meliputi 9 distrik :
Distrik Batang Alai
Hikayat Banjar dan Kotawaringin menyebutkan: 
Perang Banjar-Negara Daha berakhir dengan perdamaian, dimana Pangeran Tumanggung bersedia menyerahkan tahta kerajaan kepada keponakannya, Pangeran Samudera. Pangeran Tumanggung mendapatkan wilayah kekuasaan di Batang Alai dan Amandit.
Suku Banjar
M Haplogroup suku Banjar: 0,060 
Suku bangsa Banjar terbentuk dari suku-suku Bukit, Maanyan, Lawangan dan Ngaju yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu yang berkembang sejak zaman Sriwijaya dan kebudayaan Jawa pada zaman Majapahit, dipersatukan oleh kerajaan yang beragama Buddha, Hindu dan terakhir Islam, dari kerajaan Banjar, sehingga menumbuhkan suku bangsa Banjar yang berbahasa Banjar. Suku bangsa Banjar terbagi menjadi tiga subsuku, yaitu (Banjar) Pahuluan, (Banjar) Batang Banyu, dan Banjar (Kuala). Banjar Pahuluan pada asasnya adalalah penduduk daerah lembah-lembah sungai (cabang sungai Negara) yang berhulu ke pegunungan Meratus. Banjar Batang Banyu mendiami lembah sungai Negara, sedangkan orang Banjar Kuala mendiami sekitar Banjarmasin dan Martapura. Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang terbagi ke dalam dua dialek besar yaitu Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Nama Banjar diperoleh karena mereka dahulu (sebelum kesultanan Banjar dihapuskan pada tahun 1860) adalah warga Kesultanan Banjarmasin atau disingkat Banjar, sesuai dengan nama ibukotanya pada mula berdirinya. Ketika ibukota dipindahkan ke arah pedalaman (terakhir di Martapura), nama tersebut tampaknya sudah baku atau tidak berubah lagi.
Banjar Malaysia
Suku Banjar di Semananjung Malaya, mayoritas keturunan Banjar Pahuluan. Negara Malaysia dibentuk dari gabungan empat negara: Malaya, Sarawak, Sabah dan Singapura (keluar tahun 1965). Berdasarkan sensus 1911 penduduk Malaya Britania (sekarang Malaysia Barat) yang merupakan suku Banjar berjumlah 21.227 jiwa, dengan komposisi 81% tinggal di Perak, 13.5% di Selangor dan 3.7% di Johor sedangkan di negara bagian lain bilangannya kecil. Lebih 88% suku Banjar di Perak tinggal di daerah Kerian, sementara kebanyakan suku Banjar di Selangor tinggal di Kuala Langat (Tunku Shamsul Bahrin 1964: 150). Pada tahun 1921 suku Banjar meningkat hampir 80% menjadi 37.484 jiwa. Peningkatan paling besar berlaku di Johor, dari 782 jiwa pada tahun 1911 menjadi 8.365 jiwa pada tahun 1921. Kebanyakan suku Banjar di Johor ditemui di Batu Pahat (5.711 jiwa) dan di Kukub (1.166 jiwa). Di Perak peningkatan jumlah suku Banjar terjadi di daerah Hilir Perak, sedangkan di Selangor terjadi di daerah Kuala Selangor (Tunku Shamsul Bahrin 1964: 151). Antara tahun 1921 hingga 1931 penduduk suku Banjar telah bertambah 7.503 jiwa menjadi 45.351 jiwa. Pada saat itu Perak, Johor dan Selangor masih merupakan tiga negeri dengan penduduk suku Banjar terbanyak di mana tinggal 96% suku Banjar yang ada di Malaya. Tetapi dalam periode itu terjadi sedikit perubahan dalam taburan suku Banjar di Malaya. Jika sebelum itu, lebih 50% orang Banjar tinggal di Perak, pada tahun 1931, bilangan orang Banjar di negeri itu telah berkurang. Sebaliknya, bilangan orang Banjar di Johor dan Selangor telah bertambah, karena sebagian orang Banjar di Perak telah berpindah ke Johor dan Selangor yang mengalami pembangunan ekonomi yang lebih pesat.
Kesultanan Paser
Kesultanan Paser (yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas) adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516 dan dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri Di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Paser yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Pamukan. Menurut perjanjian VOC-Belanda dengan Kesultanan Banjar, negeri Paser merupakan salah satu bekas negara dependensi (negara bagian) di dalam "negara Banjar Raya". Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Paser 30.000 jiwa.
Keraton Banjar
James Cook (1790:288) meulis dalam "A Collection of Voyages Round the World: Performed by Royal Authrity. Containing a Complete Historical Account of Captain Cook's First, Second, Third and Last Voyages, Undertaken for Making New Discoveries, &c. ... To which are Added Genuine Narratives of Other Voyages of Discovery Round the World, &c. Viz. Those of Lord Byron, Capt. Wallis, Capt. Carteret, Lord Mulgrave, Lord Anson, Mr. Parkinson, Capt. Lutwidge, Mess. Ives, Middleton, Smith, &c. &c...".
Di bagian pedalaman negara ini, ada beberapa kerajaan kecil, yang masing-masing diperintah oleh rajah, atau raja. Semua raja sebelumnya tunduk pada raja Borneo, yang dianggap sebagai raja tertinggi di seluruh pulau; tetapi wewenangnya dari tahun-tahun terakhir telah sangat berkurang; dan ada raja-raja lain yang sederajat, jika tidak lebih kuat dari dirinya sendiri; khususnya raja Caytonge (Kayu Tangi). Kota di mana pangeran ini berada terletak sekitar 80 mil di atas Sungai Banjar. Istana-Nya adalah sebuah bangunan yang sangat elegan yang didirikan pada pilar-pilar, dan terbuka di semua sisi. Sebelum istana adalah sebuah bangunan besar, yang hanya terdiri dari satu ruangan, yang dirancang khusus untuk mengadakan dewan, dan menjamu orang asing. Di tengah ruangan adalah takhta, ditutupi dengan kanopi kaya brokat emas dan perak. Tentang istana ditanam beberapa meriam, yang sudah sangat tua, dan dipasang di gerbong-gerbong celaka seperti itu, sehingga mereka tidak hias atau berguna. Pangeran ini dihormati sebagai yang terbesar, karena kebiasaan yang ia terima di pelabuhan Banjar Masseen (Banjarmasin), yang diperkirakan 8000 buah delapan per tahun. Raja atau Sultan Negaree adalah pangeran yang paling bisa dipercaya, di samping yang di atas: istananya terletak di sebuah tempat bernama Metapoora (Martapura), sekitar 10 mil dari Caytonge. Ada gudang senjata yang tampan di depan gerbang istananya, yang berisi sejumlah besar senjata api, dan beberapa meriam. Dia selalu berhubungan baik dengan tetangganya, pangeran Caytonge, dan sisanya adalah bawahan kedua pangeran ini; Penghormatan besar diberikan kepada mereka oleh penduduk asli, dan sulit bagi orang asing untuk mendapatkan akses kepada mereka: satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan memuji mereka dengan hadiah yang berharga, karena ketamakan adalah hasrat kesayangan mereka; dan orang asing itu akan diperlakukan dengan hormat sesuai dengan proporsi yang ia berikan.
Suku Banjar
Pada patangatus-patang-puluh ikang çakakāla (440 S ~ 518 M) Kerajaan Pali mengikat persahabatan dengan kerajaan Cina (rājya cina). Selanjutnya pada patangatus-patang-puluh-lima ikang çakakāla (445 S ~ 523 M) Kerajaan Pali mengutus seorang duta ke /166/ Kerajaan Cina. Sebagai sahabat, Raja Pali mendapat bingkisan berbagai barang hasil bumi dan hasil kerajinan tangan.
Kabupaten Kotabaru
Maka diberikanlah daerah-daerah yang ada di sepanjang kawasan tenggara dan timur pulau Kalimantan sebagai tempatnya berdagang. Peristiwa pada abad ke-17 ini menunjukkan pengakuan Makassar (Gowa-Tallo) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah di sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar lebih terfokus untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di kawasan timur Nusantara. Tetapi pada abad ke-18 Raja Bugis-Wajo, La Madukelleng sempat menawan daerah Kutai dan Pasir serta berupaya menyerang Banjarmasin. Kerajaaan Pamukan yang terletak di sungai Cengal merupakan pemukiman pertama di daerah ini yang didiami suku Dayak Samihim/Dusun Maanyan yang dihancurkan oleh serangan dari laut. Suku Dayak kemudian meminta Sultan Banjar untuk mengirim seorang Pangeran yang akan memimpin mereka di wilayah bekas kerajaan Pamukan. Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah kemudian diutus ke daerah ini dan ia menetap di sungai Bumbu (anak sungai Sampanahan). Kerajaan ini kemudian dikenal sebagai kerajaan Tanah Bumbu yang wilayahnya meliputi Cengal, Sampanahan, Manunggul, Bangkalaan, Cantung, Buntar Laut, dan Batulicin. Mr. J. C. M. Radermacher dalam ekspedisi tahun 1780 melaporkan seorang Pangeran yang berkuasa di Sampanahan. Pangeran ini diidentifikasi sebagai Pangeran Prabu/Sultan Sepuh bin Daeng Malewa/Pangeran Dipati yang menguasai daerah Sampanahan, Bangkalaan, Manunggul dan Cengal.
Adam dari Banjar
Pada tahun 1845 Hindia Belanda mengangkat Gubernur Borneo di Banjarmasin bernama A.L. Weddik dan ditetapkan batas-batas kesultanan Banjar dengan wilayah Hindia Belanda yaitu mulai tepi antasan Kuin dan sungai Barito sampai di kuala Mengkatip dan dari situ ditarik garis menuju utara-timur laut sampai di gunung Luang, kemudian dari gunung Luang menuju selatan menurut sepanjang pegunungan Meratus sampai Liang Anggang, kemudian dari situ menuju Tambak Linik menuju pertemuan sungai Martapura dan sungai Kuwin.
Suku Banjar
Adapun [lokasi] Kerajaan Mahasin [sebelumnya], wilayahnya di kemudian hari disebut Tumasik yang terletak di Semenanjung (tumasik i nusa hujung mendini).
Suku Banjar
Kesultanan Banjar sebelumnya meliputi wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah seperti saat ini, kemudian pada abad ke-16 terpecah di sebelah barat menjadi kerajaan Kotawaringin yang dipimpin Pangeran Dipati Anta Kasuma bin Sultan Mustain Billah dan pada abad ke-17 di sebelah timur menjadi kerajaan Tanah Bumbu yang dipimpin Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah yang berkembang menjadi beberapa daerah: Sabamban, Pegatan, Koensan, Poelau Laoet, Batoe Litjin, Cangtoeng, Bangkalaan, Sampanahan, Manoenggoel, dan Tjingal.
Suku Banjar
Di wilayah [Melayu] terdapat lebih dari seratus negeri besar dan kecil. Beberapa ada yang cukup besar, namun semuanya tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Melayu (séwaka ring rājya melayu) yaitu Kerajaan Sriwijaya (rājya çriwijaya) di Jambi wilayahnya (i jambi mandalanira), Kerajaan Tulangbawang (rājya tulangbawang), /167/ Kerajaan Siak (rājya syak), kemudian Rekan, Kampay, Pane, Bangka, Balitung, Nias (nayas), Tanjungkidul, dan banyak lagi yang lainnya.
Penyebaran suku bangsa Banjar
Migrasi suku Banjar ke Sumatera khususnya ke Tembilahan, Indragiri Hilir sekitar tahun 1885 pada masa pemerintahan Sultan Isa, raja Kesultanan Indragiri sebelum raja yang terakhir. Tokoh etnis Banjar yang terkenal dari daerah ini adalah Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari (Tuan Guru Sapat) yang berasal dari Martapura yang menjabat sebagai Mufti Kesultanan Indragiri.
Sampit
Bila ditelisik lebih jauh, Kerajaan Sungai Sampit ini usianya lebih tua dari Negara Dipa (abad ke-14),sehingga di buku Negarakertagama, Kesultanan Banjar (1526) tidak tertulis karena merupakan dinasti penerus dari Kerajaan Negara Dipa, kerajaan Hindu yang terletak di tepi sungai Tabalong. Terbukti pula, kala Putri junjung Buih hendak dikawinkan dengan Pangeran suryanata,40 kerajaan besar dan kecil pada waktu itu bermufakat untuk menyerang Negara Dipa. Namun, mereka dapat ditaklukkan dan sejak itulah kerajaan-kerajaan itu menjadi vazal Kerajaan Banjar. Bukti-bukti ini dapat ditelusuri pada Traktat Karang Intan di mana Sampit sebagai salah satu wilayah yang diserahkan kepada VOC.
Wilayah Kesultanan Banjar
Kerajaan Banjar menaungi hingga ke wilayah Sungai Sambas adalah dari awal abad ke-15 M hingga pertengahan abad ke-16 M yaitu pada masa Kerajaan Melayu hindu Sambas yang menguasai wilayah Sungai Sambas. Kerajaan Melayu hindu Sambas ini kemudian runtuh pada pertengahan abad ke-16 M dan dilanjutkan dengan Panembahan Sambas hindu yang merupakan keturunan Bangsawan Majapahit dari Wikramawadhana. Pada saat memerintah Panembahan Sambas hindu ini bernaung dibawah Dipati/Panembahan Sukadana (bawahan Sultan Banjar) sampai awal abad ke-17 M yang kemudian beralih bernaung dibawah Kesultanan Johor. Panembahan Sambas hindu ini kemudian runtuh pada akhir abad ke-17 M dan digantikan dengan Kesultanan Sambas yang didirikan oleh keturunan Sultan Brunei melalui Sultan Tengah pada tahun 1675 M. Sejak berdirinya Kesultanan Sambas hingga seterusnya Kesultanan Sambas adalah berdaulat penuh yaitu tidak pernah bernaung atau membayar upeti kepada pihak manapun kecuali pada tahun 1855 yaitu dikuasai / dikendalikan pemerintahannya oleh Hindia Belanda (seperti juga Kerajaan-Kerajaan lainnya diseluruh Nusantara terutama di Pulau Jawa yang saat itu seluruhnya yang berada dibawah Pemerintah Hindia Belanda di Batavia) yaitu pada masa Sultan Sambas ke-12(Sultan Umar Kamaluddin).
Kesultanan Banjar
Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 dengan lada sebagai komoditas dagang, secara praktis barat daya, tenggara dan timur pulau Kalimantan membayar upeti pada kerajaan Banjarmasin. Sebelumnya Kesultanan Banjar membayar upeti kepada Kesultanan Demak, tetapi pada masa Kesultanan Pajang penerus Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Jawa.
Kabupaten Banjar
Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (keraton) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tanganan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura. Jadi Keraton Bumi Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan (istana kenegaraan) untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860.
Kabupaten Barito Timur
Wilayah Kerajaan Banjar di sebelah utara dari Gunung Luang (yang dinamakan Dusun Atas/"Boven Doessoen") diserahkan oleh Sultan Adam dari Banjar kepada Hindia Belanda. Wilayah Kabupaten Barito Timur ("Tamiang Layang") termasuk daerah inti kerajaan Banjar sejak masa Hindu hingga dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Hindia Belanda pada tahun 1860. Wilayah ini tidak pernah diserahkan Kerajaan Banjar kepada Hindia Belanda seperti kebanyakan daerah lainnya di Kalimantan. Perjanjian 1826 dengan Hindia Belanda menetapkan wilayah yang masih termasuk kerajaan Banjar meliputi daerah tepi timur sepanjang sungai Barito dari Kuin hingga Mengkatip ditarik garis lurus ke gunung Luang kemudian dari gunung Luang ke arah selatan sepanjang sisi barat pegunungan Meratus sebagai wilayah Kesultanan Banjar (1826-1860), sedangkan wilayah di luar kawasan tersebut telah diserahkan kepada Kerajaan Belanda dan menjadi wilayah Hindia Belanda, seperti yang termuat dalam "Staatsblad van Nederlandisch Indië" tahun 1849, catatan ini berdasarkan "Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie", pada 27 Agustus 1849, No. 8
Penyebaran suku bangsa Banjar
Pada abad ke-14 di wilayah tersebut terbentuk kerajaan yang didirikan Ampu Jatmika, saudagar dari negeri Keling yang membawa agama Hindu dan mendirikan Candi Laras di daerah Margasari, selanjutnya setelah menaklukan daerah lima aliran sungai yaitu Batang Alai, Tabalong, Balangan, Pitap dan Amandit yang dinamakan daerah Banua Lima, dia kemudian menaklukan wilayah perbukitan yang dihuni orang Bukit (keturunan melayu kuno) dan orang Maanyan (keturunan Ot Danum). Setelah itu dia kemudian mendirikan Candi Agung di Amuntai. Candi-candi tersebut didirikan dengan tiang pancang ulin maupun dengan teknik konstruksi kalang sunduk yang menyesuaikan dengan kondisi tanah lahan basah yang selalu terendam di kala air pasang. Pada masa tersebut beberapa "kerajaan bubuhan" yang merupakan wilayah permukiman yang masih keturunan sedatuk akhirnya berhasil disatukan dalam satu kesatuan politik yang lebih kuat yaitu "Kerajaan Negara Dipa".
Pangeran Antasari
Ia adalah Sultan Banjar. Pada 14 Maret 1862, dia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar (Sultan Banjar) dengan menyandang gelar "Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin" dihadapan para kepala suku Dayak dan adipati (gubernur) penguasa wilayah Dusun Atas, Kapuas dan Kahayan yaitu Tumenggung Surapati/Tumenggung Yang Pati Jaya Raja.
Toemenggoong Aria Pattie
Perang Banjar berlangsung dalam tiga wilayah yaitu Martapura dan sekitarnya, wilayah Banua Lima (Hulu Sungai) dan wilayah sepanjang sungai Barito (Tanah Dusun). Tumenggung Aria Pati setia kepada kepemimpinan Pangeran Antasari selaku pemimpin tertinggi di Kesultanan Banjar pasca ditangkapnya Pangeran Hidayatullah yang kemudian diasingkan ke Cianjur.
Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura
Pada masa kejayaannya hingga tahun 1959, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaannya meliputi beberapa wilayah otonom yang ada di provinsi Kalimantan Timur saat ini, yakni:
Dengan demikian, luas dari wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara hingga tahun 1959 adalah seluas 94.700 km2.
Keraton Banjar
Tahun 1660 Sultan Saidullah Raja Banjar VI mangkat, sementara Putra Mahkota Raden Bagus (Suria Angsa) masih kecil, sehingga mangkubumi ditunjuk oleh Dewan Mahkota sebagai Pemangku Raja atau "temporary king" dengan gelar di atas tahta Sultan Rakyatullah. Setelah 3 tahun menjabat Pemangku Raja, timbul gejolak di istana, karena Pangeran Dipati Anom II (adik Sultan Saidullah Raja Banjar VI) berkeinginan mengambil alih jabatan Sultan Rakyatullah sebagai temporary king atau Pemangku Raja. Pangeran Dipati Anom II berhasil mengambil alih perangkat kerajaan dan prajurit kerajaan, ia memindahkan pusat pemerintahan ke Sungai Pangeran di Banjarmasin pada tahun 1663 dan mengangkat dirinya sebagai Sultan Banjar dengan sebutan Sultan Dipati Anom atau Pangeran Suryanata 2 yang memerintah di Banjarmasin (1663-1679). Sementara sebelum turun tahta di Martapura pada tahun 1663 Sultan Rakyatullah juga sempat melantik putra mahkota Raden Bagus menjadi Sultan Banjar dengan gelar Sultan Amrullah Bagus Kasuma (Suria Angsa).
Kerajaan Pulau Laut
Wilayah kerajaan Pulau Laut merupakan salah satu daerah Kesultanan Banjar yang diserahkan oleh Sultan Adam dari Banjar kepada kolonial Hindia Belanda melalui Perjanjian Karang Intan. CONTRACT MET DEN SULTAN VAN BANDJERMASIN 4 Mei 1826. / B 29 September 1826 No. 10, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan dearah-daerah di Kalimantan termasuk Pagatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Suku Banjar
/Halaman 162/ … Kemudian menurut kisah yang lain lagi, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan di Sumatera (swarnadwipa), pada patangatus-rwalikur-ikang-çakakāla (422 S ~ 500 M), di bumi Sumatera terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Pali (rājya pali) yang terletak di Sumatera-(swarnabhumi)-bagian-utara dan tengah-bagian-utara. Kedua adalah Kerajaan Melayu, yang disebut juga Sriboja (rājya malayu sinebut juga çriboja), berada di Sumatera-bagian-selatan dan tengah-bagian-selatan.