Kapan ASEAN dibentuk ?
Semen
Pada tanggal 8 Agustus 1967 dideklarasikan organisasi kerja sama regional Asia Tenggara oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Organisasi ini dinamakam ASEAN (Association of South East Asia Nations). Keanggotaan ASEAN bertambah dengan Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Myanmar dan Laos pada tahun 1997 serta Cambodia pada tahun 1999, dengan demikian anggota ASEAN pada saat ini berjumlah 10 negara.
Salah satu tujuan utama pembentukan ASEAN adalah untuk meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
Legiun Veteran Republik Indonesia
Tanggal 16-19 Desember 1973 di Gedung Veteran RI, Jakarta. DIhadiri undangan Veteran Korea, Filipina, dan Malaysia.
Delegasi Veteran Filipina dalam pidato sambutannya mengusulkan pembentukan Organisasi Veteran ASEAN. Laksdya TNI O.B. Sjaaf Ketua Umum LVRI 1973 - 1978.
Kawasan Perdagangan Bebas Perbara
ASEAN Plus Three (APT) atau Kerja sama ASEAN Plus Three (APT) adalah kerjasama antara 10 anggota ASEAN plus China, Jepang dan Republik Korea sejak tahun 1997, ketika KTT pertama kali berlangsung di bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur. Pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi, kerjasama yang paling menonjol adalah di bidang keuangan. Dalam periode 10 (sepuluh) tahun pertama 1997-2007 mekanisme dan pelaksanaan kerja sama APT didasarkan pada Joint Statement on East Asia Cooperation.
Ad hoc
Ad hoc adalah menerangkan suatu panitia/organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Panitia ad hoc biasanya dibentuk untuk mempersiapkan pendirian suatu badan atau organisasi yang sangat memerlukan penanganan panitia khusus tadi. Mungkin juga panitia khusus ini dibentuk untuk segera menyelesaikan suatu masalah yang ada
dalam suatu organisasi atau suatu persidangan. Misalnya, sebelum terbentuknya ASEAN (1967), dibentuk panitia khusus yang tugasnya antara lain mempersiapkan
dan merencanakan suatu bentuk kerja sama antar negara di kawasan Asia Tenggara non- komunis dibidang ekonomi dan kebudayaan.
Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 Perbara
KTT ASEAN ke-27 ini akan menjadi pertemuan terakhir para pemimpin ASEAN menjelang peluncuran blok ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 31 Desember 2015 mendatang. MEA yang diklaim sebagai blok ekonomi terkaya ketujuh di dunia, bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan pusat produksi kompetitif di Kawasan Regional.
Melanesian Spearhead Group
"Melanesian Spearhead Group" (MSG) dikandung pada tahun 1986 antara tiga Negara Pulau Melanesia Pasifik yaitu Papua Nugini, Vanuatu dan Kepulauan Solomon.[2] Perjanjian Perdagangan MSG ditandatangani pada tahun 1993 oleh Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Pada pertemuan ke enam dari Melanesian Spearhead Group (MSG) mengenai Perdagangan dan Rapat Pejabat Ekonomi tanggal 16 April 1997 di Honiara, delegasi Fiji menunjukkan kesediaannya untuk menyetujui itu. Inisiatif ini telah disepakati pada 1997 dalam MSG Leaders Summit. Fiji menjadi anggota resmi dari Perjanjian Perdagangan MSG pada 14 April 1998. Pertemuan Perdagangan & Ekonomi Pejabat MSG ke sembilan diadakan di Papua New Guinea pada tanggal 29 dan 30 November 2000. Pertemuan ini melihat penerimaan perluasan tarif Jadwal Produk MSG judul dari empat digit ke enam digit, sehingga memfasilitasi perdagangan MSG dengan menghilangkan ambiguitas dalam identifikasi produk pada titik-titik Bea masuk. Perjanjian ini GATT (GATT) yang konsisten dan telah disetujui dan diberikan pengakuan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Komite Pengaturan Regional agar kompatibel dan memenuhi persyaratan Pasal 24 dari Perjanjian GATT/WTO.
Deklarasi ASEAN
Deklarasi Bangkok adalah landasan kesepakatan untuk mengadakan kerja sama regional dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan di Asia Tenggara. Deklarasi ini ditandatangani oleh ketua delegasi dari lima negara yang terdiri dari Adam Malik (menteri luar negeri Indonesia), Tun Abdul Razak (wakil perdana menteri Malaysia), Narciso Ramos (menteri luar negeri filipina), S. Rajaratnam (menteri luar negeri Singapura) dan Thanat Khoman (menteri luar negeri Thailand). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan pendirian perhimpunan di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Perhimpunan ini didirikan dengan pertimbangan bahwa negara-negara di Asia Tenggara mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, menjamin adanya perdamaian dan laju pembangunan nasional serta memastikan adanya stabilitas keamanan dari campur tangan luar dengan segala bentuk manifestasinya.
Hubungan Perbara dengan Uni Eropa
Pada tahun 2012, dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Uni Eropa Ke 19 yang diadakan pada 26-27 April di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, kedua pihak sepakat untuk mengadopsi Rencana Aksi Bandar Seri Begawan dalam rangka memperkuat Peningkatan Kemitraaan ASEAN-Uni Eropa (2013-2017). Rencana aksi tersebut bertujuan menyediakan strategi yang lebih fokus dalam kerja sama antara ASEAN dan Uni Eropa dalam lima tahun kedepan. Di bulan Juli, Uni Eropa menjadi organisasi regional pertama yang menyetujui "Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia" (TAC). Proses tersebut terjadi dalam sebuah pertemuan di Phnom Penh, Kamboja pada 12 Juli 2012. Penyetujuan ini dilihat sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap ASEAN dan merefleksikan salah titik penting hubungan ASEAN-Uni Eropa.
Jaringan Jalan Asia
Jaringan Jalan Asia (bahasa Inggris: "Asian Highway Network") dikenal pula sebagai " Great Asian Highway" adalah sebuah proyek kerjasama antara negara-negara di Asia dan Eropa dan PBB Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), untuk memperbaiki sistem jalan raya di Asia sebagai salah satu dari tiga pilar proyek adalah "Asian Land Transport Infrastructure Development (ALTID)", yang didukung oleh "Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik" (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)) dalam sidang ke 48 pada tahun 1992 yaitu pembangunan terdiri dari Trans Asia Highway dan Trans Asia Railway sebagai proyek fasilitasi transportasi perjalanan darat yang menyatukan Benua Asia kemudian bersambung sampai dengan Benua Eropa.Contoh:
Ad hoc
Melalui persiapan dan rencana yang telah dikerjakan oleh panitia khusus (ad hoc committee) ini, terbentuklah ASEAN seperti sekarang ini. Di dalam ketatanegaraan RI, dikenal pula Panitia Ad Hoc MPR yang dibentuk oleh Badan Pekerja MPR (BP MPR); tugasnya membantu memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan Ketetapan-ketetapan MPR. Keanggotaan Panitia Ad Hoc MPR ini diusahakan sejauh mungkin mencerminkan fraksi-fraksi majelis agar kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada terwakili, sehingga MPR sebagai wakil rakyat tampak pula dalam panitia ini, meskipun susunannya tidak terikat oleh perimbangan
jumlah anggota fraksi dalam majelis. Selama ini dikenal dua Panitia Ad Hoc, yakni Panitia Ad Hoc I yang membahas rancangan Ketetapan tentang GBHN, dan Panitia Ad Hoc II yang membahas rancangan Ketetapan non GBHN. Namun demikian tidak berarti bahwa dengan pembentukan Panitia Ad Hoc ini, perbedaan atau pun
permasalahan yang berkaitan dengan Ketetapan MPR telah selesai.
Bahasa Melayu
Pada awal tahun 2004, Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia) dan Majelis Bahasa Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia (MABBIM) berencana menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam organisasi ASEAN, dengan memandang lebih separuh jumlah penduduk ASEAN mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Rencana ini belum pernah terealisasikan, tetapi ASEAN sekarang selalu membuat dokumen asli dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa resmi masing-masing negara anggotanya.
Inisiatif Chiang Mai
Inisiatif ini berawal dalam bentuk rangkaian kesepakatan pertukaran bilateral setelah negara-negara ASEAN Plus Three bertemu pada rapat tahunan Bank Pembangunan Asia di Chiang Mai, Thailand, tanggal 6 Mei 2000. Setelah krisis keuangan Asia 1997, negara-negara anggota merintis inisiatif ini untuk menangani permasalahan likuiditas jangka pendek dan membantu kinerja kesepakatan serta organisasi keuangan internasional lainnya seperti Dana Moneter Internasional.
Penghargaan Penulis Asia Tenggara
Sampai tahun 1984, ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei masuk pada tahun 1984 dan penerima anugrah S.E.A.-nya yang pertama muncul pada tahun 1986.
Vietnam joined ASEAN in 1995 and named its first S.E.A. Write honoree in 1996. Laos and Myanmar were admitted in 1997 and named their first honorees in 1998. Cambodia joined ASEAN in 1999, and named its first S.E.A. Write honoree that same year.
Asosiasi Eropa untuk Penelitian Asia Tenggara
Asosiasi ini didirikan pada tahun 1992 dalam pertemuan 19 ilmuwan dan peneliti Asia Tenggara terkemuka. Saat ini, diketuai oleh Prof. Duncan McCargo, Professor of Political Science
School of Politics and International Studies, University of Leeds (Inggris). Sekretaris adalah Prof. Henk Schulte Nordholt, Head of Research Department KITLV / Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies di Leiden (Belanda), di sini terletak juga sekretariat tetap.
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 7 Januari tahun 1965, sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB, dan mendirikan CONEFO, didukung Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Korea, dan Republik Demokratik Vietnam. Namun, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB atas keputusannya "untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan Perserikatan Bangsa Bangsa, dan untuk melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB". Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia tersebut dan mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali.
Hubungan Perbara dengan Uni Eropa
Kerja sama yang luas di bidang keamanan dan pertahanan menjadi isu yang berkembang dalam hubungan antara ASEAN dan Uni Eropa. Contohnya adalah keikutsertaan Perwakilan Tinggi atau Wakil Presiden Uni Eropa dalam pertemuan ASEAN "Regional Forum Ministerial." Uni Eropa juga telah memberikan tiga kursus kapada negara-negara ASEAN tentang Kebijakan Keamanan Dan Pertahanan Bersama ("Common Security and Defence Policy -" CSDP). Salam kursus tersebut Uni Eropa berbagai informasi mengenai misi dan operasi yang dilakukan oleh Uni Eropa baik dalam ranah sipil maupun militer. Uni Eropa juga menyelenggarakan Dialog Tingkat Tinggi dalam Keamanan Maritim pada tahun 2013, 2015 dan 2016. Sedangkan pada Oktober 2017, dialog kempat diadakan di Filipina. Dialog ini dilaksanakan dengan tujuan agar para pejabat senior dan para ahli mendiskusikan jawaban atas berbagai tantangan keamanan maritim.
Orde Baru
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.
Hubungan Perbara dengan Uni Eropa
Pada tahun 2009, ASEAN Charter mulai diberlakukan. Uni Eropa dan negara-negara anggota mulai menempatkan Duta Besar sebagai perwakilannya di ASEAN.
Sejarah Kerajaan Thai
Pada tahun 1967, bersama-sama dengan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina, Thailand mendirikan ASEAN dan aktif sebagai anggota di dalamnya.
Sejarah Indonesia
Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).
Piagam Perbara
Naskah Piagam ASEAN telah disepakati tahun 2007 di Singapura dengan ditandatangani oleh semua kepala pemerintahan negara-negara anggota. Agar Piagam ASEAN yang pertama kali ini berlaku mengikat, telah disepakati bahwa kesepuluh negara anggota harus meratifikasinya sebelum pelaksanaan KTT ASEAN ke-14 di Chiang Mai, Thailand. Piagam ini baru akan berlaku 30 hari setelah "Instrumen Ratifikasi" ke-10 diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN (Dr. Surin Pitsuwan).
Hubungan India dengan Indonesia
Hubungan antara India dan Indonesia telah terjalin sejak dahulu kala, selama hampir dua ribu tahun lamanya. Pada tahun 1950, Presiden pertama Indonesia - Soekarno menyerukan kepada rakyat Indonesia dan India untuk "meningkatkan hubungan baik" yang sudah terjalin antara kedua negara "selama lebih dari 1000 tahun" sebelum sementara "terputus" oleh kekuasaan kolonial Eropa. Pada musim semi tahun 1966, para menteri luar negeri dari kedua negara mulai berbicara lagi dari era hubungan persahabatan.
India memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di New Delhi. India menganggap Indonesia sebagai anggota paling penting ASEAN. Kedua negara telah sepakat untuk membentuk kemitraan strategis.
Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara
Kawasan Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau Traktat Bangkok yang biasa disingkat SEANWFZ adalah suatu kesepakatan di antara negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam untuk mengamankan kawasan Asean dari nuklir.
Pada tanggal 29 Juli 2007 ASEAN sepakat untuk mengadopsi rencana aksi SEANWFZ guna mempercepat pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara.
Semen
Dengan adanya krisis finansial yang melanda Eropa dan Amerika Serikat, Persemenan ASEAN akan kembali bergairah dengan adanya pembangunan infrastrukutur besar-besaran di belahan Asia Timur dan Selatan.Dari sektor industri semen, Indonesia masih beruntung karena pertumbuhan konsumsi semen terus meningkat bahkan bersama Vietnam menjadi nomor satu di ASEAN sampai 2014. Singapura yang telah melewati krisis terlebih dahulu karena pondasi ekonominya kuat, kemudian disusul Malaysia dan Thailand. Vietnam yang sedikit sekali terkena dampak krisis ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi khususnya industri semen Vietnam sangat mengesankan. Selama sepuluh tahun terakhir menjadikan Vietnam menjadi Negara terkemuka di ASEAN mengungguli Thailand dan Indonesia..
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu () adalah federasi empat negara protektorat di Semenanjung Malaya—Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang—yang didirikan oleh pemerintah Britania Raya pada tahun 1895. Federasi ini berlangsung hingga tahun 1946, ketika negeri ini disatukan dengan Negeri-Negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk membentuk Uni Malaya. Dua tahun kemudian, uni tersebut menjadi Federasi Malaya, dan menjadi Malaysia pada tahun 1963.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, satu tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Setelah kesemua negara di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di tenggara Indonesia yang tak lain dan tak bukan juga pecahan dari Indonesia yaitu Timor Leste memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum dipenuhi.
Ali Alatas
Namanya mulai dikenal luas di fora internasional setelah ia aktif sebagai fasilitator perundingan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bertikai di Kamboja, melalui pertemuan-pertemuan informal yang dikenal sebagai Jakarta Informal Meeting (JIM) hingga beberapa kali. Kegiatan diplomatis ini berakhir dengan sukses setelah ia menjadi Ketua Bersama dalam Konferensi Paris untuk Perdamaian Kamboja. Sumbangsih lain yang tidak terlalu diamati luas oleh pers tetapi signifikan adalah sebagai fasilitator dan penghubung dalam perundingan pemerintah Filipina dengan MNLF yang berakhir dengan perdamaian pada tahun 1996. Ali Alatas adalah orang terdepan dalam kepemimpinan Indonesia untuk Gerakan Non-Blok (NAM) pada tahun 1992-1995. Lewat usahanyalah Indonesia dapat ikut melobi G7, kelompok negara-negara industri terkemuka, untuk mau menghapus hutang beberapa negara berkembang dan bekerja sama dengan mempertimbangkan kesetaraan. Namun, sebagai diplomat ia harus menghadapi ujian berat membela kebijakan yang ditempuh Indonesia terhadap permasalahan Timor Timur.
Pada 2003, Alatas diangkat sebagai utusan khusus Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia berkunjung selama tiga hari ke Myanmar pada 18 Agustus 2005 untuk mendesak pembebasan Aung San Suu Kyi. Ia merupakan utusan khusus pertama yang diijinkan berkunjung ke negara itu sejak 2004. Sumbangsihnya yang terakhir bagi Asia Tenggara adalah dalam merumuskan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang berlaku mulai Januari 2009. Ia adalah anggota dari dewan perumus dokumen tersebut.
East Timor and Indonesia Action Network
ETAN berpengalaman 20 tahun mengadvokasi rakyat Timor Leste dan Indonesia. Organisasi ini didirikan pada bulan November 1991 untuk mendukung penentuan nasib sendiri dan hak asasi rakyat Timor Leste sesuai Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Resolusi Majelis Umum PBB tentang dekolonisasi tahun 1960, dan resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB tentang Timor Leste.
Piala Hassanal Bolkiah
In 2002 when the tournament was officially launched on 16 August 2002 ,all ten ASEAN member states took part in the football tournament which held from. The ten teams were divided into two groups.
Perjanjian Malaysia
Uni Malaya didirikan oleh Malaya Britania dan terdiri Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang terdiri dari Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang; Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu yang terdiri dari Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Johor; dan Negeri-Negeri Selat yang terdiri dari dari Penang dan Malaka. Uni Malaya ini terbentuk pada tahun 1946, melalui serangkaian perjanjian antara Britania Raya dan Uni Malaya. Uni Malaya digantikan oleh Federasi Malaya pada 1 Februari 1948, dan mencapai kemerdekaan dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa pada 31 Agustus 1957.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ("Declaration of the United Nations)". PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya.
Malaysia
Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D-8 (Developing-8), yakni sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara anggotanya: Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
SMART Alliance
SMART Alliance adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada 24 Maret 2009 oleh enam lembaga penyiaran dan negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). SMART Alliance bertujuan untuk menciptakan dan menyampaikan keuntungan komersial bagi anggotanya dan menyampaikan konten terbaik di Asia Tenggara yang berpotensi mencapai setengah miliar pemirsa.
Miss ASEAN
Miss ASEAN 1990 diadakan untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Desember 1990 di Hotel Shangri-la, Kuala Lumpur, Malaysia. Di akhir acara, Marianne Anicoche dari Filipina terpilih sebagai pemenang.
Hubungan Perbara dengan Uni Eropa
Pada 7 Maret 1980 dalam Pertemuan Tingkat Menteri Ke-2, Komunitas Eropa ("European Community-"EC) dan ASEAN menandatangani Perjanjian Kerja Sama ASEAN-Komunitas Eropa di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian tersebut mengamanatkan kerja sama baru dengan membentuk Komite Kerja Sama Gabungan tau "Joint Cooperation Committee" (JCC).
Hubungan Perbara dengan Uni Eropa
Pada 17 September 2015, hubungan ASEAN-Uni Eropa melalui babak baru dengan penunjukkan duta besar khusus ASEAN oleh Uni Eropa. Pada tanggal tersebut, Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN yang pertama, H.E. Francisco Fontan Pardo memberikan surat kepercayaan kepada H.E. Le Luong Minh selaku Sekretaris Jenderal ASEAN. Pertemuan Francisco Fontan dan Le Luong Minh juga menandai dibentuknya Misi Uni Eropa untuk ASEAN yang bertempat di Jakarta. Pembentukan misi tersebut diresmikan pada 26 Januari 2016 dan dianggap memperlihatkan komitmen Uni Eropa untuk memperdalam pertalian dengan ASEAN. Kemudian, pada 19 Mei 2015, Dewan Tinggi Uni Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan serta Komisi Eropa mengadopsi dokumen Komunikasi Bersama ASEAN-Uni Eropa: ""Sebuah Kemitraan dengan tujuan strategis"."
Miss ASEAN
Miss ASEAN adalah kontes kecantikan untuk kawasan Asia Tenggara yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 1990 dengan nama Puteri ASEAN oleh "ASEAN Business and Advisory Council" (ABIS).. Miss ASEAN diselenggarakan untuk memilih wanita yang akan menjadi Duta Ekonomi, Politik, dan Sosial untuk wilayah Asia Tenggara. Kontes ini diikuti oleh seluruh negara-negara anggota ASEAN.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mesir dan Suriah sama-sama masuk ke PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945. Setelah sebuah plebisit pada 21 Februari 1958, Republik Arab Bersatu didirikan oleh Republik Arab Bersatu didirikan oleh sebuah penyatuan Mesir dan Suriah dan berlanjut sebagai sebuah anggota tunggal. Pada 13 Oktober 1961, Suriah meneruskan statusnya sebagai negara independen dan meneruskan keanggotaan terpisahnya di PBB. Mesir masih menjadi anggota PBB di bawah nama Republik Arab Bersatu, sampai kembali memakai nama aslinya pada 2 September 1971. Suriah mengubah namanya menjadi Republik Arab Suriah pada 14 September 1971.
Pakta Pertahanan Asia Tenggara
Pakta Pertahanan Asia Tenggara ( atau SEATO) adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thai. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977.
Ilyas Ya'kub
Tahun 1932 PMI mengadakan konsolidasi. Partai ini menyadari perjuangan Islam dan Kebangsaan perlu dikukuhkan baik internal maupun eksternal. Tantangan Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari Muslim Asean yang ketika itu (sejak abad ke-16) disebut dengan istilah jawi, juga berpeluang berpikir pengembangan Islam tidak terlepas dari politik kekuasaan meskipun di wilayah konsentrasi Islam seperti di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, apalgi di wilayah minoritas Islam. Mari belajar konflik minoritas muslim Moro (sejak abad ke-19) dengan pemerintahan Filipina berbeda sedikit dengan Burma (Myanmar) perkembangan muslim relatif stabil sejak tahun 1930-han atau Singapura tahun 1932 sudah mendirikan Jam’iyat (Pesekutuan) Seruan Islam, apakah ini pengaruh Singapura pernah (tahun 1840) menjadi sentra pengembangan Tarekat Naqsyabandi yang dikembangkan Syeikh Ismail Simabur (Minangkabau) di kawasan Nusantara (Asean) menarik untuk diteliti dianalisis sintesis dengan fenomena terakhir (sejak tahun 1957) Muhammaddiyah telah pula berkembang di Singapura bersamaan dengan gerakan dakwah didukung ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) di Malaysia. Masih kurun itu (1932) kasus di belahan Nusantara (Asean) juga, Thailand yang tidak pernah dijajah misalnya, agama Negara yang diakui kekakuasaan raja secara resmi adalah Budha Trevada, namun kepada masyarakat Islam yang dominant al-syafi’iyah diberikan kemerdekaan menghurus "al-ahwal al-syakhshiyyah" (hukum keluarga) termasuk "munakahat" (perkawinan) terutama dalam bentuk NTCR (Nikah Talak-Cerai dan Rujuk) dilakukan kadhi yang mendapat legalisasi pemerintahan raja (lihat juga Taufik Abdullah, d., 2003:305-339). Angin segar dan peluang masyarakat muslim di Nusanatara yakni Negara Asean yang satu ini tidak terlepas dari jaringan pembaharuan Ahmad Wahab (dari Minangkabau) di Bangkok tahun 1920-an dan kawan-kawan seperti juga Syeikh Thaher Jalaluddin Al-Falaki (dari Minangkabau) di Malaysia (Yulizal Yunus, 1982).
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
ASEAN+3 sudah melakukan beberapa pertemuan di antaranya kerja sama keamanan energi. ASEAN+3 muncul sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan energi baik di tingkat regional maupun tingkat dunia. Pertemuan pertama berlangsung pada tanggal 9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan mengesahkan program kegiatan Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum, Oil Stockpliling Forum dan Renewable Energy Forum dan masih banyak lagi pertemuan yang dilakukan ASEAN+3.
Hubungan luar negeri Indonesia
Indonesia dari dulu merupakan pendukung kuat forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Melalui upaya Presiden Soeharto pada pertemuan tahun 1994 di Bogor, Indonesia, semua anggota APEC setuju memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang.
Perluasan Perbara
Salah satu kriteria untuk keanggotaan adalah bahwa calon anggota harus setuju untuk menerima atau menjadi bagian dari semua traktat, perjanjian, dan kesepakatan di ASEAN, dimulai dengan semua yang diuraikan dalam Deklarasi Bangkok dari 8 Agustus 1967 dan yang dijabarkan dan dikembangkan dalam berbagai traktat, perjanjian, dan kesepakatan ASEAN. Salah satu keprihatinan bersama yang harus diatasi melalui negosiasi adalah kemampuan calon anggota untuk berpartisipasi dalam ASEAN Free Trade Area dan semua pengaturan kerjasama ekonomi lainnya. Salah satu cara orientasi penting untuk calon anggota adalah kehadirannya pada pertemuan ASEAN dan partisipasi dalam proyek-proyek kerjasama.
Perluasan Perbara
Awal 2011, Timor Leste berencana untuk mengajukan surat permohonan kepada Sekretariat ASEAN di Indonesia untuk menjadi anggota ASEAN kesebelas pada KTT di Jakarta. Indonesia telah menunjukkan sambutan hangat ke Timor Leste. Negara yang meraih kemerdekaan pada 2002 memulai debutnya di SEA Games, event multi-olahraga yang umumnya terkait dengan ASEAN, dari 2003. Negara ini pertama kali diundang untuk Forum Regional ASEAN pada tahun 2005, sehingga negara 25 untuk bergabung dengan forum. Perjuangan terbesar bagi negara adalah menjaga kedutaan besar di seluruh anggota ASEAN; dari 10 anggota saat ini asosiasi regional, salah satu negara termuda di dunia hanya mempertahankan empat kedutaan.. Namun, José Ramos-Horta, presiden republik demokratis ini bisa diterima ASEAN sebelum 2012.
Masyarakat keamanan
Konsep ini belum menjadi istilah arus utama dalam keamanan internasional meski memiliki sejarah yang panjang. Setelah Perang Dunia berakhir, konsep masyarakat keamanan diadaptasi oleh kaum konstruktivis. Pengaruh utamanya berasal dari buku "Security Communities" (1998) karya Emanuel Adler dan Michael Barnett. Mereka mendefinisikan ulang masyarakat keamanan berdasarkan identitas, nilai, dan makna bersama; interaksi langsung dari berbagai sisi; dan kepentingan jangka panjang timbal balik. Beberapa kawasan dunia telah dipelajari dalam kerangka masyarakat keamanan, contohnya Uni Eropa, duo Kanada–A.S. dan Meksiko–A.S., Mercosur, dan Association of South East Asian Nations (ASEAN). Michael Haas membanding-bandingkan Asian and Pacific Council, Asian-Pacific Parliamentarians Union, ASEAN, Indochinese Foreign Ministers Conference, South Asian Association for Regional Cooperation, Southeast Asia Treaty Organization, dan South Pacific Forum (berubah nama menjadi Pacific Islands Forum).
Hubungan Indonesia dengan Laos
Hubungan Indonesia dengan Laos adalah hubungan bilateral antara Indonesia dan Laos. hubungan diplomatik didirikan pada 1957. Indonesia memiliki kedutaan besar di Vientiane, Laos sementara memiliki kedutaan besar di Jakarta. Indonesia mendukung dan menyambut keanggotaan Laos dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 23 Juli 1997. Laos dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan hubungan dan fokus pada upaya mengeksplorasi potensi kerja sama kedua negara di bidang perdagangan dan investasi. Kedua negara menyatakan keinginannya untuk mencapai kesepakatan lebih lanjut terkait dengan sektor keamanan, pariwisata, olahraga, transportasi udara, dan pendidikan. Kedua belah pihak juga akan bekerja sama dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk memastikan Komunitas ASEAN didirikan pada tahun 2015.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Berawal tahun 1948 dengan nama Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC - "Organisation for European Economic Co-operation"), dipimpin oleh Robert Marjolin dari Perancis, untuk membantu menjalankan Marshall Plan, untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Kemudian, keanggotaannya merambah negara-negara non-Eropa, dan tahun 1961, dibentuk kembali menjadi OECD oleh Konvensi tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
5 Negara Pendiri ASEAN , yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).
Narciso Ramos
Dalam kapasitas sebagai Menteri Luar Negeri, ia pada 8 Agustus 1967 menghadiri pertemuan di Bangkok yang juga dihadiri oleh 4 menteri luar negeri lainnya: Adam Malik (Indonesia), S. Rajaratnam (Singapura), Tun Abdul Razak (Malaysia) dan Thanat Khoman (Thailand). Pada hari itu pulalah Narciso Ramos dan keempat menteri luar negeri lainnya menandatangani deklarasi pembentukan ASEAN. Narciso Ramos menjadi orang pertama yang memberikan sambutan dalam acara deklarasi tersebut. Ia mengatakan bahwa negosiasi yang telah dilakukan benar-benar menuntut niat baik, imajinasi, kesabaran dan saling memahami di antara kelima menteri luar negeri yang hadir.
Kawasan Perdagangan Bebas Perbara
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (Bahasa Inggris: ASEAN Free Trade Area, AFTA) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN.
Sejarah Sarawak
Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, perdana menteri Federasi Malaya, mengumumkan sebuah rencana untuk membentuk federasi yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei, yang disebut Malaysia. Rencana tersebut menyebabkan para pemimpin lokal di Sarawak waspada terhadap niat Tunku dalam pandangan perbedaan besar dalam pengembangan sosioekonomi di negara-negara Borneo. Hal tersebut menjadi kekhawatiran besar yang tanpa lembaga politik yang kuat, negara-negara Borneo akan menjadi subyek kolonisasi Malaya. Sehingga, berbagai partai politik di Sarawak didirikan untuk melindungi kepentingan komunitas yang mereka wakili. Pada 17 Januari 1962, Komisi Cobbold dibentuk untuk menggerakan dukungan Sarawak dan Sabah terhadap federasi tersebut. Antara Februari dan April 1962, komisi tersebut mendatangkan lebih dari 4,000 orang dan meraih 2,200 memoranda dari berbagai kelompok. Komisi tersebut dilaporkan membagi dukungan terhadap penduduk Borneo. Namun, Tunku menyatakan bahwa jumlah dukungannya sejumlah 80 persen untuk federasi tersebut. Sarawak membuat sebuah perjanjian 18 poin untuk mengamankan kepentingannya di federasi tersebut. Pada 26 September 1962, Dewan Negri Sarawak mengesahkan sebuah resolusi yang mendukung federasi tersebut dengan sebuah kondisi yang kepentingam orang Sarawak tidak akan kompromikan. Pada 23 Oktober 1962, lima partai politik di Sarawak membentuk sebuah front persatuan yang mendukung pembentukan Malaysia. Sarawak resmi meraih kemerdekaan pada 22 Juli 1963, dan kemudian membentuk federasi Malaysia dengan Malaya, Borneo Utara, dan Singapura pada 16 September 1963.
Federasi Malaysia mengadapi penentangan dari Filipina, Indonesia, Partai Rakyat Brunei, dan Organisasi Komunis Clandestine (OKC). Filipina dan Indonesia mengklaim bahwa Inggris akan "me-neokolonialisme-kan" negara-negara Borneo melalui federasi tersebut. Sementara itu, A. M. Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, mengadakan Pemberontakan Brunei pada Desember 1962 dalam rangka menolak federasi Malaysia. Azahari mengambil wilayah Limbang dan Bekenu sebelum dikalahkan oleh pasukan militer Inggris yang dikirim dari Singapura. Mengklaim bahwa pemberontakan Brunei adalah bukti penentangan solid terhadap federasi Malaysia, Presiden Indonesia Sukarno memerintahkan sebuah konfrontasi militer dengan Malaysia, mengirim para sukarelawan bersenjata dan kemudian pasukan militer ke Sarawak. Sarawak menjadi flashpoint pada masa konfrontasi Indonesia–Malaysia antara 1962 dan 1966. Konfrontasi semacam itu meraih dukungan kecil dari orang-orang Sarawak kecuali untuk OKC. Ribuan anggota OKC datang ke Kalimantan dan dilatih oleh Partai Komunis Indonesia. Pada masa konfrontasi tersebut, sekitar 10,000 sampai 150,000 pasukan Inggris ditempatkan di Sarawak, bersama dengan pasukan Australia dan Selandia Baru. Saat Suharto menggantikan Sukarno sebagai presiden Indonesia, negosiasi dimulai kembali antara Malaysia dan Indonesia yang berujung pada akhir konfrontasi pada 11 Agustus 1966. Pada 1967, sebuah perjanjian baru ditandatangani yang meminta siapapun yang berharap untuk melintasi perbatasan SarawakKalimantan untuk melakukan pengecekan di pos kontrol perbatasan.
Hubungan Perbara dengan Uni Eropa
Pada tahun 2017, ASEAN dan Uni Eropa merayakan 40 tahun hubungan kedua pihak. Pada tahun ini, diadopsi "Joint Statement on the 40th Anniversary of the Establishment of ASEAN-EU Dialogue Relations" melalui "ASEAN - EU Plan of Action" (2018-2022) untuk lebih memperkuat kerja sama melalui kemitraan strategis antara ASEAN dengan Uni Eropa.
Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan
South Asian Association for Regional Cooperation, atau SAARC, adalah sebuah asosiasi negara-negara Asia Selatan yang terdiri dari 8 negara diusulkan oleh Ziaur Rahman, Presiden Bangladesh saat itu, dan dibentuk pada 8 Desember 1985. Negara anggotanya termasuk Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka. Negara-negara ini membentuk wilayah sebesar 5.127.500 km dan seperlima dari penduduk dunia.
Laut China Selatan
ASEAN pada umumnya dan Malaysia secara spesifik ingin agar sengketa wilayah di Laut China Selatan tidak bereskalasi menjadi konflik bersenjata. Karena itu, Joint Development Authorities dibentuk di wilayah klaim tumpang tindih untuk mengembangkan daerah tersebut dan membagi hasilnya dengan adil tanpa menyelesaikan isu kedaulatan atas wilayah tersebut. Metode ini pernah diterapkan di Teluk Thailand. Umumnya, Tiongkok ingin menyelesaikan sengketa secara bilateral, sedangkan sejumlah negara ASEAN memilih diskusi multilateral, ASEAN yakin bahwa mereka dirugikan dalam negosiasi bilateral dengan Tiongkok yang lebih besar. Karena banyak negara mengklaim wilayah yang sama, ASEAN merasa diskusi multilateral mampu menyelesaikan klaim-klaim yang saling bertindihan.
Perjanjian Perdagangan Bebas Perbara dan Uni Eropa
Pada tahun 2007, Komite Bersama yang berisikan para pejabat senior untuk bekerja dalam membuat modalitas, program kerja dan jangka waktu negosiasi FTA. Komiter Bersama ini dibentuk dari kesepakatan yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama Menteri Ekonomi ASEAN dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa dalam Peluncuran Negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Uni Eropa tanggal 4 Mei 2007 di Brunei Darussalam. Kesepakatan ini juga menjadi penanda dimulainya proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Uni Eropa. Komite Bersama sendiri telah melakukan tujuh kali pertemuan untuk menghasilkan rincian dari negosiasi. Mereka juga membagi kelompok ahli ke dalam enam kelompok isu yakni perdagangan jasa/investasi, aturan asal, perhitungan "sanitary" dan "phytosanitary", hambatan teknis perdagangan ("technical barriers to trade-TBT") fasilitas bea cukai dan perdagangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Inisiatif Chiang Mai
Pada pertemuan menteri keuangan ASEAN di Pattaya, Thailand, bulan April 2009, kontribusi setiap negara anggota untuk dana cadangan ini ditetapkan. Masing-masing anggota pendiri ASEAN—Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand—menyumbangkan US$4,77 miliar, sedangkan lima anggota sisanya menyumbang antara US$30 juta dan US$1 miliar. Kesepuluh negara ini rencananya bertemu dengan para mitra seusai rapat menteri keuangan, tetapi dibatalkan karena peresmian perjanjian multilateralnya ditunda akibat krisis politik Thailand. Ketika pemimpin tiga belas negara bertemu di Bali bulan Mei 2009, mereka menetapkan kontribusi Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, Hong Kong hadir sebagai peserta baru yang kontribusinya disatukan dengan Cina walaupun Hong Kong memiliki "kewenangan keuangan terpisah". Keterlibatan Hong Kong meningkatkan total kontribusi Cina menjadi US$38,4 miliar, setara dengan Jepang, dan Korea Selatan dengan kontribusi sebesar US$19,2 miliar. Cina dan Jepang masih menjadi kontributor terbesar karena masing-masing menyumbang 32% total kontribusi. Bersama Korea Selatan, ketiga negara ini mencakup 80% total kontribusi untuk CMIM, sedangkan 20% sisanya dari negara-negara ASEAN.
Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara
"Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN" memiliki organ perwakilan dalam "Panel Tingkat Tinggi" guna mewakili para negara anggota yang dibentuk dan diresmikan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN pada saat diselenggarakan konperensi tingkat tinggi ASEAN yang ke 15 di Cha-am Hua Hin, Thailand.
Konfederasi Sepak Bola Asia
AFC didirikan pada 8 Mei 1954 di Manila, Filipina dan merupakan salah satu dari enam konfederasi benua FIFA. FIFA mengakui AFC sejak 21 Juni 1954. Markas AFC berada di AFC House, Jalan 1/155, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Presidennya saat ini adalah Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa dari Bahrain. Afghanistan, Burma (Myanmar), Taiwan, Hong Kong, India, Israel, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Singapura dan Vietnam Selatan adalah para pendirinya.
Hubungan Filipina dengan Malaysia
Mereka sama-sama merupakan anggota pendiri ASEAN, kedua negara tersebut adalah saham Malayo-Polinesia, dan keduanya adalah mitra dagang penting. Dua negara tersebut ikut serta dalam konservasi dan keamanan bersama di Laut Sulu, yang membentang di antara dua negara tersebut.
Perjanjian Perdagangan Bebas Perbara dan Uni Eropa
Sejak Pertemuan Menteri ASEAN-Uni Eropa Ke-17 tanggal 5-9 Maret 2009 di Kuala Lumpur, pertemuan Komite Bersama ASEAN-EU FTA yang sudah dilaksanakan sebanyak enam kali dihentikan karena sejumlah alasan. Alasan tersebut antara lain adanya perbedaan tingkat eknomi dan pengalama negosiasi FTA serta isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar. Pada bulan yang sama, akhirnya pada Pertemuan Komite Bersama Ketujuh di Phnom Penh, Kamboja, kedua pihak menyetujui untuk melakukan penundaan terhadap negosiasi regional.
Miss ASEAN
Miss ASEAN 2005 adalah kontes Miss ASEAN yang diadakan untuk ketiga kalinya, dan untuk kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah. Kontes ini diadakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta pada 13 Maret 2005 dan diikuti oleh 8 peserta dari negara ASEAN. Di akhir acara, Jhezarie Javier dari Filipina terpilih sebagai pemenang, menjadikannya wanita Filipina kedua yang memenangkan kontes ini.
Thanat Khoman
Thanat Khoman (Thanad; Thai ถนัด คอมันตร์, lahir 9 February 1914 di Bangkok) adalah politisi berkebangsaan Thailand dia juga termasuk salah satu pendiri Asean dan merupakan mantan Menteri luar negeri Thailand pada tahun 1959 to 1971.
Konferensi Asia–Afrika
Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.
Hubungan Filipina dengan Indonesia
Pada abad ke-16 kedua wilayah kepulauan ini dibagi di bawah kekuasaan kolonial Eropa , kepulauan Filipina dikuasai Kekaisaran Spanyol sementara di selatan, pulau rempah-rempah Maluku (sekarang bagian Timur dari Indonesia ) berada di bawah kekuasaan Portugis, kemudian direbut Belanda. Pihak kolonial Eropa mengidentifikasi wilayah kepulauan sebagai Hindia, yaitu Hindia Spanyol dan Hindia Belanda.Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan Filipina pada tanggal 4 Juli 1946, hubungan baik antara Indonesia dan Filipina dibangun kembali. Pada awal tahun 1949 kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik secara resmi. Sejak tahun 1949, Pemerintah Indonesia telah membuka kantor perwakilannya (Kantor Konsulat) di Manila, kemudian tidak sampai awal 1950-an kantor diplomatik (Kedutaan) didirikan dan dipimpin oleh Duta Besar. Untuk melembagakan hubungan antara kedua negara, perjanjian persahabatan ditandatangani pada tanggal 21 Juni 1951. Perjanjian ini merupakan hubungan dasar antara kedua negara, yang meliputi beberapa aspek seperti pemeliharaan perdamaian dan persahabatan, penyelesaian sengketa melaui cara damai diplomatik, pengaturan lalu lintas untuk warga kedua negara, dan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, pengiriman , dan lain-lain, yang meliputi politik, masalah sosial-ekonomi dan keamanan kedua negara. Pada tahun 1967, kedua negara bersama-sama dengan Thailand, Singapura, dan Malaysia didirikan ASEAN untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Perjanjian Perdagangan Bebas Perbara dan Uni Eropa
Pada 10 Maret 2017 dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-15 di Manila, Filipina, Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa sepakat untuk mengaktifkan kembali perundingan perdagangan bebas ASEAN-Uni Eropa dengan skema "region-to-region." Saat ini, kedua pihak masih melakukan pembahasan "proposal kerangka kerja untuk perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Uni Eropa di masa depan" yang sudah dilaksanakan dua kali dalam Pertemuan Kelompok Kerja Bersama Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Uni Eropa. Pembahasan proposal tersebut mencakup berbagai usulan dari bidang-bidang kerja sama ASEAN yang selama ini sudah ada dalam kerja sama dengan mitra FTA lainnya. Pembahasan tersebut juga memasukan empat bidang yang menjadi usulan baru dari Uni Eropa yakni energi dan bahan baku, transparansi peraturan, pengadaan barang/jasa pemerintah serta perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.
Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 Perbara
Pada pertemuan ini diagendakan para pemimpin negara-negara ASEAN akan mengusahakan tercapainya kesepakatan Konvensi ASEAN mengenai Perdagangan Manusia (‘’’ASEAN Convention against Trafficking in Person’’’) dan Deklarasi Kuala Lumpur mengenai Pembentukan Komunitas ASEAN (Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community), dan Deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2025 (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025).
Persatuan Nusantara
Persatuan Nusantara (PN) adalah lembaga swadaya yang meneliti daerah luas yang didiami oleh orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa Austronesia antara lain Indonesia, Malaysia, Negara Brunei Darussalam, Pilipina, Madagascar dan Oceania begitu juga Singapura, Thailand, Vietnam dan Taiwan (Republik China) dengan penduduk minoriti Austronesia. Ia menampung para penyelidik, profesor, dosen, pelajar dan siswa studi doktoral dari institusi akademis, universitas dan sekolah tinggi di Moskow dan St. Petersburg/ Persatuan didirikan pada 10 Januari 1990 dan didaftarkan pada 7 Juli 1992 di Moskow, Rusia. Penganjur pendiriannnya ialah Dr. Boris Parnickel (1934 -2004) yang sejak awalnya sampai kematiannya menjadi presiden. PN menjadi anggota bersekutu kepada Persatuan Eropa bagi Penelitian Asia Tenggara sejak tahun 1992.
Perjanjian Perdagangan Bebas Perbara dan Uni Eropa
Pada tahun 2005, dibentuk Kelompok Visi dalam Kemitraan Ekonomi ASEAN-Uni Eropa. Kelompok ini memiliki misi untuk mengkaji kelayakan dari perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Uni Eropa. Hasil kajiannya kemudian memberikan rekomendasi untuk dimulainya negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah catatan. Catatan yang menjadi sorotan adalah perlunya perlakuan spesial dan berbeda terhadap tiga negara anggota ASEAN yakni Kamboja, Laos dan Myanmar.
The ASEAN Way
Sebuah sayembara diluncurkan dan diumumkan ke seluruh negara anggota ASEAN untuk menentukan lagu resmi sebagai pengganti lagu regional de facto sebelumnya, ASEAN Hymn, yang dianggap kurang bersemangat oleh beberapa negara anggota. Sayembara ini dibuka bagi semua warga negara ASEAN dengan batas 20 entri per negara. Pemenangnya mendapatkan hadiah US$20.000 dan lagunya dinyatakan sebagai lagu regional resmi Asia Tenggara. Panel juri dengan bulat memutuskan "The ASEAN Way" sebagai lagu regional resmi ASEAN pada putaran akhir tanggal 20 November 2008.Dan 3 juri non-ASEAN:
Organisasi Antar-Parlemen ASEAN
Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (bahasa Inggris: "ASEAN Inter-Parliamentary Organization" disingkat AIPO pertama kali diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada 1974 dan secara resmi didirikan pada 1977 oleh parlemen Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Badan ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama kerjasama antara parlemen negara-negara ASEAN.
Hubungan Indonesia dengan Myanmar
Indonesia mendukung dan menyambut keanggotaan Myanmar dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1997. Indonesia juga mendukung proses demokratisasi Myanmar. Indonesia sejak saat itu berperan sebagai pengawas regional demokrasi dengan secara konstan mendukung Naypitaw membentuk sistem otoriternya.
Lambang Perbara
Warna lambang:Gagasan dasar rancangan lambang ASEAN adalah tanaman padi, nasi adalah makanan pokok kebanyakan rakyat Asia Tenggara dan tanaman padi mungkin adalah tanaman terpenting bagi masyarakat Asia Tenggara. Sepanjang sejarahnya, padi senantiasa dikaitkan dengan kemakmuran, kecukupan pangan, dan kekayaan. Hal ini jelas sesuai dengan impian para bapak pendiri ASEAN yang mengidamkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai dan makmur. Lambang saat ini berasal dari lambang ASEAN terdahulu, yang juga menampilkan himpunan padi yang terikat yang melambangkan persatuan. Perbedaannya lambang lama hanya terdiri atas enam batang padi yang mewakili lima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand), ditambah dengan Brunei (mulai bergabung pada 8 Januari 1984). Warna latar lambang lama adalah putih. Tulisan "asean" diletakkan di bawah batang padi dengan latar lingkaran kuning terang dilingkari cincin cyan (biru muda). Baik tulisan "asean" maupun garis tepi lingkaran berwarna cyan, sementara batang padi berwarna coklat keemasan.
Hubungan Indonesia dengan Laos
Hubungan antara Indonesia dan Laos telah tumbuh secara mengesankan sejak Laos bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997. Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang mendukung masuknya Laos ke dalam ASEAN.
The ASEAN Way
The ASEAN Way (bahasa Indonesia: "Jalan ASEAN") adalah himne yang menjadi simbol Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Penciptanya adalah Payom Valaiphatchra, dengan aransemen dibuat oleh Kittikhun Sodpraset. Lagu ini terpilih oleh suatu tim beranggotakan 13 orang (sepuluh orang mewakili setiap negara anggota plus tiga orang dari Cina, Jepang, dan Australia) yang ditunjuk oleh Sekretariat Jenderal ASEAN.
Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur
Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur atau sering disingkat EAS ("East Asia Summit") adalah suatu forum yang diadakan setiap tahun oleh para pemimpin enam belas negara di wilayah Asia Timur. Pertemuan ini diadakan setelah pertemuan tahunan para pemimpin ASEAN dan diikuti oleh kesepuluh negara ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. EAS pertama kali diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 14 Desember 2005.
Singapura
Singapura mendukung konsep regionalisme Asia Tenggara dan menjalankan peran secara aktif di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yang juga didirikan Singapura. Negara ini juga merupakan anggota dari forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), yang memiliki sekretariat di Singapura. Negara ini juga memiliki hubungan dekat dengan sesama negara ASEAN, Brunei, dan memiliki fasilitas pelatihan angkatan darat di sana.
Soekarno
Pada masa pra maupun paska kemerdekaan, Indonesia terjepit pada dua blok negara Adi Kuasa dengan ideologi yang bertentangan satu sama lain. Blok kapitalis yang dikomandoi Amerika dan sekutu di satu sisi, dan blok kiri yang diperebutkan antara poros Rusia dan Tiongkok. Amerika melakukan kebijakan embargo terhadap Indonesia karena menilai kecenderungan Soekarno dekat dengan blok rival. Amerika tidak dapat berkutik ketika Allen Lawrence Pope, agen Central Intelligence Agency tertangkap tangan. Tawar-menawar penangkapan Allen Pope, Amerika Serikat akhirnya menyudahi embargo ekonomi dan menyuntik dana ke Indonesia, termasuk menggelontorkan 37 ribu ton beras dan ratusan persenjataan yang dibutuhkan Indonesia saat itu setelah diplomasi tingkat tinggi antara John F. Kennedy dengan Soekarno. Sementara Rusia menerapkan embargo militer terhadap Indonesia karena genosida terhadap elemen kiri, orang Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965–1967. Indonesia sendiri terjepit di antara geopolitik Asia Tenggara, Malaysia yang dianggap Soekarno adalah negara boneka Inggris, juga Singapura yang memisahkan diri sebagai negara baru pada 9 Agustus 1965. Soekarno mengumumkan sikap konfrontatif terhadap pembentukan negara federasi Malaysia pada Januari 1963. Sehingga pada 1964–1965 negara federasi Malaysia yang dideklarasikan 16 September 1963 tersebut diembargo Soekarno. Singapura membuka keran kerja sama dan berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan perdagangan dengan Indonesia meski telah diboikot dan diembargo. Hal ini dianggap merugikan aspek ekonomi bagi Singapura akibat konfrontasi tersebut.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
India menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi Mitra wicara sektoral sejak 1992. Pada KTT ke-1 ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja tanggal 5 November 2002 para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan people to people contacts. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kelompok 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan kolektif ekonomi anggotanya, dan menciptakan kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 anggota pendiri organisasi, namun organisasi akhirnya diperluas menjadi 130 negara anggota. Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana "Piagam Aljir" diadopsi, dan dasar untuk struktur kelembagaan permanen dimulai.
Federasi Sepak Bola Perbara
Federasi Sepak Bola ASEAN (Bahasa Inggris: "ASEAN Football Federation") atau sering disingkat (AFF) adalah bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. "ASEAN" adalah singkatan dari "Association of South East Asian Nations". AFF didirikan pada tahun 1984 oleh Thailand, Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia,Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar.
Piagam Perbara
Secara formal, rencana pembuatan draf dicanangkan pada KTT ASEAN ke-11 pada bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur. Kemudian, sepuluh tokoh penting ASEAN dari masing-masing negara anggota (disebut ASEAN Eminent Persons Group; Indonesia diwakili oleh Ali Alatas) ditunjuk untuk merumuskan sejumlah naskah rekomendasi bagi piagam ini. Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, Januari 2007, beberapa proposal dasar dipaparkan ke publik. Pada saat yang sama, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk membentuk "tim kerja tingkat tinggi untuk merumuskan Piagam ASEAN" yang beranggotakan sepuluh utusan tingkat senior pemerintah masing-masing. Tim ini bertemu 13 kali selama 2007. Dalam proses ini kebijakan "tidak campur tangan" ("non-interference policy") yang menjadi ciri khas ASEAN tidak ditekankan lagi dan diusulkan pula pembentuk badan urusan HAM.
Januari 2007
13 - Jepang mengeluarkan peringatan akan kemungkinan terjadinya gelombang tsunami setelah gempa bumi dengan kekuatan 8,3 pada skala Richter mengguncang Hokkaido, bagian timur negara itu.
13 - ASEAN berencana untuk mengubah kebijakannya untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara-negara anggotanya. ASEAN telah lama dikritik sebagai macan ompong karena membiarkan junta militer Myanmar melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Pada tahun 1945 sampai tahun 1950, Kementerian Luar Negeri merupakan tahun awal kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan dalam penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan karakter atau watak politik luar negeri Indonesia.Kemudian dilanjutkan pada tahun 1960 hingga tahun 1988 berhasil melakukan intergrasi Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi, Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai "negara kepulauan" dalam memperjuangkan hukum laut dalam United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS), meningkatkan Kerjasama ASEAN, mencari Pengakuan internasional thd Timtim akan tetapi berakhir dengan referendum, Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, Ketua APEC dan Group of 15,keanggotaan Indonesia dalam Peace Building Commission (PBC) dan meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi dengan negara The Group of Twenty (G-20)
Lucya Andam Dewi
Dalam rapat tahunan Asosiasi Penerbit ASEAN, ABPA, yang berlangsung pada 2 November 2013 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Lucya Andam Dewi menerima penyerahan jabatan President of ABPA, dari Patrick Chan yang berasal dari Singapura. ABPA beranggotakan seluruh negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, dan Vietnam.
Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik ( atau disingkat APEC) adalah forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok perdangangan lain di bagian-bagian lain dunia; ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dan untuk mendirikan pasar baru untuk produk agrikultural dan bahan mentah di luar Eropa. Bermarkas di Singapura, APEC diakui sebagai forum tertua dan blok multilateral tingkat tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, dan memberikan pengaruh global yang signifikan.
Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara
Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN ("") adalah sebuah yang diadopsi oleh para menteri luar negeri negara-negara anggota perhimpunan ASEAN pada tanggal 23 October 2009.
Kaukus Ekonomi Asia Timur
Kaukus Ekonomi Asia Timur atau Kelompok Ekonomi Asia Timur adalah zona perdagangan bebas regional (FTA) yang diusulkan pada tahun 1990 oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir bin Mohamad dan anggotanya mmeliputi negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang. Jepang meskipun menolak berpartisipasi karena mengesampingkan negara-negara Barat, yang sudah menjadi anggota APEC dan banyak organisasi regional penting lainnya di Asia Timur.
Konfederasi Sepak Bola Asia
"Asian Ladies Football Confederation" (ALFC) atau Konfederasi Sepak Bola Perempuan Asia adalah bagian dari AFC yang mengatur Sepak Bola Wanita di Asia. Grup ini sebelumnya didirikan secara terpisah di bulan April 1968 dalam sebuah pertemuan yang melibatkan Taiwan, Hong Kong, Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1986, ALFC baru bergabung dengan AFC. ALFC membantu mengorganisasi ajang AFC Women's Asian Cup, yang diselenggarakan pertama kali tahun 1975, bersamaan dengan AFC's AFC U-19 Women's Championship dan ajang AFC U-17 Women's Championship.
AFC terbagi ke dalam empat wilayah. Berikut ditunjukkan bagaimana tim-tim nasional di Asia terbagi ke dalam wilayah-wilayah (tetapi tidak harus menjadi bagian dari federasi sepak bola regional di wilayah tersebut). Sebagai aturan, karena adanya pembatasan budaya, hanya wilayah ASEAN dan Asia Timur yang mempunyai tim wanita."(*anggota Federasi Sepak Bola Asia Selatan (SAFF))"
"(^anggota Federasi Sepak Bola Asia Tengah (CAFF))"
I Gede Ngurah Swajaya
Republik Indonesia saat ini melayani sebagai ketua bergilir ASEAN 2011. Dalam konteks ini, Ngurah Swajaya ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Komite Wakil Tetap untuk ASEAN. Duta besar Ngurah juga menjabat sebagai Ketua ASEAN Connectivity Coordinating Committee, yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Master Plan Konektivitas ASEAN. Sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, Duta besar Ngurah juga menjabat sebagai anggota Dewan Pembina yayasan ASEAN.
Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Eropa
Uni Eropa aktif menjalin perjanjian perdagangan dalam berbagai tingkat dengan berbagai negara dan organisasi regional, termasuk negara-negara ASEAN. Negosiasi dengan ASEAN berhenti pada 2009, dan dilanjutkan dengan mengarahkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas secara bilateral langsung dengan negara-negara anggota. Sejauh ini, telah dilakukan negosiasi dengan tujuh negara ASEAN: Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Berdasarkan statistik, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa berada pada urutan keempat setelah Tiongkok, AS, dan Jepang.
Aceh Monitoring Mission
AMM bertugas untuk memonitor implementasi dari komitmen yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM sehubungan dengan "Memorandum of Understanding" yang ditandatangani. AMM adalah misi Uni Eropa yang pertama di Asia dan bentuk kerjasama yang pertama dengan negara-negara ASEAN. Dengan membentuk AMM, Uni Eropa menekankan komitmennya untuk proses perdamaian di Aceh yang hancur dalam 30 tahun terakhir akibat konflik berkepanjangan dan tsunami pada Desember 2004.
ASEAN Telecom Holdings
ASEAN Telecom Holdings (ATH) adalah perusahaan induk ("holding company") yang membawahi aliansi perusahaan telekomunikasi di ASEAN. Aliansi tersebut adalah Communication Authority of Thailand (CA), PT Indosat (Indosat), Philippine Long Distance Telephone, Company (PLDT), Singapore Telecom (SingTel), Telekom Brunei Berhad (TelBru), Telekom Malaysia Berhad (TM), Vietnam Posts And Telecommunications Group (VNPT). Perusahaan induk ini diresmikan pada tahun 1996 di Santubong Resort, Kuching dan aktivitas utamanya berjalan di Kuala Lumpur Malaysia. Dana investasi awal untuk membentuk ATH berjumlah US$ 400 juta.
Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand
Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (bahasa Inggris: Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle [IMT-GT]) dimulai sebagai upaya awal liberalisasi dan integrasi ekonomi di ASEAN. IMT-GT disahkan secara resmi oleh Presiden Indonesia Soeharto, Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohammad dan Perdana Menteri Thailand Chuan Leekpai pada tahun 1993.
Pesta Olahraga Difabel Asia Tenggara 2011
ASEAN Para Games adalah sebuah pesta olahraga yang diselenggarakan 2 minggu setelah SEA Games berlangsung. Pesertanya adalah atlet yang mengalami cacat mobilitas dan visual, diamputasi atau mengalami kelumpuhan otak dari negara-negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.
Globalisasi
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah perjanjian blok dagang Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang mendukung produsen lokal di semua negara ASEAN. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapura. Ketika perjanjian AFTA ditandatangani, ASEAN masih beranggotakan enam negara, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung tahun 1995, Laos dan Myanmar tahun 1997 dan Kamboja tahun 1999.
Perjanjian Perdagangan Bebas Perbara dan Uni Eropa
Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Uni Eropa (bahasa inggris: "ASEAN-European Union Free Trade Agreement", disingkat ASEAN-EU FTA) merupakan perjanjian perdagangan regional antara ASEAN dan Uni Eropa. Pada saat ini, perjanjian ini masih berada pada tahap negosiasi. Negosiasi pertama antara ASEAN dengan Uni Eropa dimulai pada tahun 2007 dan ditunda pada tahun 2009. Penundaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan di antara kedua pihak. Penundaan ini kemudian membuka jalan bagi negosiasi perjanjian perdagangan bebas bilateral antara Uni Eropa dengan masing-masing negara anggota ASEAN. Nantinya, perjanjian perdagangan bilateral tersebut akan disusun guna membangun kesepakatan perdagangan bebas "region-to-region" di masa depan. Pada tahun 2017, kedua pihak sepakat untuk memulai kembali pembicaraan perjanjian perdagangan bebas dengan skema "region-to-region".
Regional Asia-Pasifik (Organisasi Kepanduan Sedunia)
Regional Pramuka Asia-Pasifik telah mengalami kelahiran dan kelahiran kembali organisasi kepramukaan nasional sejak regional ini didirikan pada tahun 1956. Dimulai dengan sepuluh anggota pendiri, dan bertambah menjadi 25 negara anggota pada tahun 2003, dengan 23 negara sebagai anggota penuh dan 2 negara sebagai anggota asosiasi, meliputi 17 juta Pramuka. Delapan dari 15 asosiasi Pramuka terbesar berada di Regional Asia-Pasifik. Negara-negara komunis di Asia Tengah dan Uni Soviet telah atau sedang mengembangkan Kepramukaannya seiring dengan kebangkitan regional ini. Selama beberapa tahun, komunisme menekan Pramuka di Afganistan, telah kembali bersama dengan Mongolia, setelah Afganistan terlepas sebagai negara satelit Soviet sejak tahun 1924. Di sisi lain, Komite Kepanduan Dunia telah menerima Deklarasi Gerakan Pramuka Indonesia tentang memiliki 17 juta anggota (sensus 2008) pada tahun 2009. Ini telah mengubah secara langsung tentang banyaknya anggota, bertambah 9 juta, yang sekarang memiliki total anggota 24,7 juta.
Ong Keng Yong
Ong Keng Yong () adalah diplomat Singapura. Dia telah menjadi sekretaris jenderal Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sejak tanggal 6 Januari 2003. Ong dididik di Universitas Singapura dan Universitas Georgetown. Dia memasuki tugas diplomatik Singapura pada tahun 1984. Selama sepuluh tahun, ia bekerja di Arab Saudi, Malaysia dan Amerika Serikat berturut-turut. Dari tahun 1994 sampai 1996, dia adalah seorang juru bicara kementerian luar negeri. Dari tahun 1996 hingga 1998, ia menjadi duta besar dan komisaris tinggi Singapura untuk India dan Nepal. Dari tahun 1998 sampai 2002, dia bekerja sebagai ajudan penting untuk Perdana Menteri Goh Chok Tong, meninggalkan pekerjaan tersebut pada tahun 2002 ketika ia terpilih sebagai sekretaris jenderal ASEAN.
Kebijakan perdagangan bebas Uni Eropa di Asia
Perkembangan negosiasi perdagangan bebas dimulai sejak Juli 2007 dengan pengelompokan 7 negara anggota ASEAN. Pada Desember 2009, negara- negara anggota Uni Eropa menyetujui untuk dilakukan perundingan persetujuan perdagangan bebas dalam format bilateral dengan Negara anggota ASEAN. Negosiasi Uni Eropa dengan Singapura dan Malaysia dilakukan pada tahun 2010, kemudian disusul dengan Vietnam pada tahun 2012, dan Thailand pada 2013, hingga Filipina dan Indonesia dilakukan pada tahun 2016. Pertemuan antara kelompok kerja gabungan terakhir dilaksanakan pada akhir Januari 2017.
Perkembangan negosiasi perdangangan bebas antara Uni Eropa dan Singapura dimulai pada tahun 2007 dan diputuskan pada tahun 2012 dengan ketentuan tentang perlindungan investasi yang diselesaikan pada Oktober 2014, dengan sedikit perubahan pada tahun 2017. Mengikuti keputusan The Court of Justice of the EU Opinion 2/15 pada 2017 dengan terlahirnya dua persetujuan yakni: persetujuan perdagangan bebas dan persetujuan perlindungan investasi.
Negosiasi perdagangan bebas dan investasi antara Uni Eropa dengan Malaysia dimulai pada September 2010 yang berlangsung selama dua tahun, hingga ditunda pada April 2012 atas permintaan pihak Malaysia. Sepanjang proses perundingan tersebut terus mempertimbangkan landasan untuk melanjutkan negosiasi perdagangan bebas tersebut untuk mencapai kesepakatan untuk kedua belah pihak.
Negosiasi perdagangan bebas antara Vietnam dan Uni Eropa dimulai pada perundingan ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 2007. Kesimpulan negosiasi perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Vietnam diumumkan oleh Presiden Komisi Juncker dan Perdana Menteri Vietnam Dung pada 2 Desember 2015. Pada 1 Februari 2016, naskah dari perjanjian ini dipublikasikan bersama dengan Dokumen Kerja Staf Komisi tentang Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Hubungan Uni Eropa-Vietnam.
Negosiasi pada kesepakatan perdagangan bebas antaraa Uni Eropa dengan Thailand dimulai secara resmi pada Maret 2013 dan terus berlangsung hingga April 2014. Sejak pengambil alihan militer di Thailand pada Mei 2014, pertemuan untuk membahas kesepakatan ini belum dijadwalkan kembali.
Perencanaan negosiasi kesepakatan perdagangan bebas antara Uni Eropa dengan Indonesia dimulai pada 18 Juli 2016. Negosiasi pertama dilangsungkan pad September 2016 di Brussels dan berlanjut pada 19 hingga 23 Februari 2018 di Indonesia. Negosiasi berikutnya dijadwalkan pada 9 hingga 13 Juli di Brussels.
Negosiasi kesepakatan perdagangan bebas antara Uni Eropa dengan Filipina secara resmi diluncurkan pada bulan Desember 2015. Negosiasi pertama berlangsung pada Mei 2016 di Brussels dan dilanjutkan pada bulan Februari 2017 di Cebu City, Filipina.
Pembicaraan perundingan kesepakatan perdagangan bebas antara Uni Eropa dengan Myanmar dimulai dari Maret 2014. Dimulai dengan pengajuan proposal oleh Uni Eropa. Negosiasi sudah dilakukan sebanyak empat pertemuan yakni: 9-12 Februari 2015, 25-29 Mei 2015, 21-23 September 2015, dan 13-16 Desember 2016. Diskusi teknis pun diadakan pada 26-27 April 2017 dan seiring itu kemajuan negosiasi ini terus berjalan.
Pada Juli 1991, deklarasi gabungan antara Jepang dan Negara Anggota Uni Eropa disepakati dan setiap tahunnya pertemuan Uni Eropa dan Jepang terus diselenggarakan. Pada awal tahun 2000, disepakati Rencana Aksi untuk Shaping the Common EU-Japan Future’. Kesepakatan Pengakuan Bersama untuk memfasilitasi akses pasar telah disepakati dan mulai berlaku. Hal ini membawa hubungan antara Uni Eropa dan Jepang dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan dan kerja sama dalam berbagai bidang lain.
Hubungan Perbara dengan Uni Eropa
Pada Januari pada tahun 2003, ASEAN dan Uni Eropa menandatangani Deklarasi Bersama dalam Kerja Sama untuk Melawan Terorisme. Deklarasi tersebut dilaksanakan pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Uni Eropa Ke 14 di Brussels, Belgia. Di bulan Juli pada tahun yang sama, Komisi Eropa meluncurkan Kertas Kebijakan: "'Sebuah Kemitraan Baru dengan Asia Tenggara"'. Kemudian pada tahun 2005 hingga 2006, ASEAN dan Uni Eropa bekerja sama dalam Misi Pengawasan Aceh ("Aceh Monitoring Mission").
Tahun 2007 menjadi salah satu tahun penting bagi hubungan ASEAN dengan Uni Eropa. Pada bulan Maret, kedua pihak menandatangani Deklarasi Nuremberg dalam rangka Peningkatan Kemitraan ASEAN-Uni Eropa. Deklarasi tersebut ditandatangani dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Uni Eropa Ke 6 di Nuremberg, Jerman. Di bulan November, Rencana Aksi dalam rangka mengimplementasikan Deklarasi Nuremberg diadopsi dalam ASEAN-EU "Commemorative Summit" Ke 1 di Singapura. Deklarasi Nuremberg sendiri memiliki arti dalam memberikan gambaran dari visi jangka panjang dan komitmen kedua pihak untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama di masa depan.
Hubungan Norwegia dengan Uni Eropa
Pada tahun 1949 Norwegia menjadi salah satu dari 12 negara pendiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan juga salah satu dari sepuluh negara pendiri Majelis Eropa (CoE). Pada tahun 1951, lima negara pendiri NATO dan CoE yakni Belgia, Belanda, Luksemburg, Perancis, dan Italia, bersama dengan Jerman Barat mendirikan Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC). Pada tahun 1957, keenam negara tersebut melalui Perjanjian Roma mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) sebagai suatu blok dagang regional. Di sisi lain pada tahun 1960, Norwegia bersama dengan Austria, Swedia, Denmark, Portugal, Swiss, dan Inggris mendirikan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) sebagai imbangan dari EEC. Pada tahun 1962, Norwegia bersama dengan Inggris, Denmark, dan Irlandia mengajukan permohonan keanggotaan EEC. Permohonan ini mengalami penolakan dari Perancis. Permohonan yang sama pada tahun 1967 kembali ditolak oleh Perancis.