Siapakah presiden pada masa orde baru?
Widjojo Nitisastro
Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.
Gempar Soekarnoputra
Saat menjelang kejatuhan Orde Baru dan demonstrasi mahasiswa begitu kencang, Charles ikut turun ke jalan menyerukan agar Soeharto turun dari kekuasaan. Sang ibu kemudian memanggil anaknya pulang ke Manado. Dalam pertemuan yang terjadi pada Natal 1999, Charles mendapatkan kabar mengejutkan.
Perang Dingin
Pada akhir April 1965, Presiden Lyndon B. Johnson mendaratkan 22.000 tentaranya di Republik Dominika dan kemudian mendudukinya selama satu tahun melalui invasi yang diberi kode Operasi Power Pack. Operasi ini dilakukan untuk membendung ancaman menyebarnya revolusi bergaya Kuba di Amerika Latin. Pemilihan presiden diselenggarakan pada tahun 1966, yang menghasilkan kemenangan bagi konservatif Joaquín Balaguer. Meskipun Balaguer mendapat dukungan dari sektor-sektor elit dan kelompok petani, lawan politiknya dari partai PRD, mantan presiden Juan Bosch, tidak aktif berkampanye. Aktivis PRD dilumpuhkan dengan kekerasan oleh polisi Dominika dan angkatan bersenjata.
Di Indonesia, anti-komunis garis keras Jenderal Soeharto meraih kendali pemerintahan dari pendahulunya, Soekarno, dan kemudian mulai membangun "Orde Baru". Dari tahun 1965 sampai 1966, militer Indonesia melakukan pembunuhan massal terhadap sekitar setengah juta anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia serta organisasi-organisasi sayap kiri lainnya.
Douglas MacArthur
Presiden Hoover dikalahkan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pemilihan umum tahun 1932. MacArthur dan Roosevelt telah bekerja sama pada masa sebelum Perang Dunia I. Walaupun mereka memiliki pandangan politik yang berbeda, mereka berdua tetap berteman. MacArthur mendukung kebijakan New Deal melalui kegiatan Civilian Conservation Corps yang merupakan bagian dari Angkatan Darat. Ia berusaha memastikan agar rencana-rencana yang terperinci disusun untuk korps tersebut, dan ia juga mendesentralisasi administrasi kepada kawasan korps, dan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyukseskan kebijakan tersebut. Namun, MacArthur mendukung militer yang kuat, dan ia secara terbuka mengkritik pasifisme dan isolasionisme, sehingga ia tidak disukai oleh anggota pemerintahan Roosevelt.
Tiongkok (istilah)
Tahun 1967 pemerintahan Orde Baru pada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dalam salah satu tindakan pertamanya mengeluarkan yang mengubah kata "Tionghoa"-"Tiongkok" menjadi "Cina"
Front Nasional (Orde Lama)
Setelah Soekarno lengser pada 1967, organisasi ini dibubarkan oleh pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden Indonesia satu tahun kemudian. Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan "Orde Baru" Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan "Orde Baru" juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika Theodore Friend, "alih-alih mengisi perut [orang Indonesia], [Soekarno] mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka..." sedangkan Soeharto melanjutkan dengan "... mengolah perut penuh [namun] semangat kosong".
Murba
Dalam pemilu pertama era Orde Baru, Juli 1971 — dua bulan setelah wafatnya Sukarni, tokoh partai ini — Murba memperoleh 49 ribu suara (0,09 persen pemilih). Tetapi kegagalan utama Murba disebabkan oleh stigma rezim Orde Baru terhadap seluruh golongan kiri. Selain itu Orde Baru juga menabukan sosok Tan Malaka. Gelar pahlawannya memang tak pernah dicabut, tetapi namanya dihilangkan dari buku pelajaran sejarah di sekolah. Dalam pemilu selanjutnya (1977) Murba berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia.
Nama-nama Tiongkok
Pada 1928, tokoh pergerakan Indonesia yang merasa "berutang budi" kepada masyarakat Tionghoa karena koran-korannya banyak memuat tulisan pemimpin pergerakan tersebut ─ koran Sin Po adalah koran pertama yang mengganti sebutan Hindia Belanda dengan Indonesia pada setiap penerbitannya, dan juga koran pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya ciptaan WR Soepratman ─, sepakat mengganti sebutan Cina dengan Tionghoa. Dalam teks penjelasan UUD 1945 kata yang digunakan adalah Tionghoa pula. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno, digantikan rezim Orde Baru .
Pemilihan umum di Indonesia
Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.
Orde Baru
Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:
Frans Seda
Setelah Indonesia merdeka, jabatan tinggi di pemerintahan dipegangnya, seperti pada masa Presiden Soekarno ia menjabat Menteri Perkebunan RI (1964-1966) pada usia 38 tahun dan selanjutnya menjadi Menteri Pertanian (1966). Kemudian pada masa Presiden Soeharto, ia memegang jabatan Menteri Keuangan (1966-1968) dalam keadaan keuangan Republik Indonesia di awal Orde Baru yang sangat tidak baik. Prestasi Frans Seda yang layak diapresiasi pada masa ini adalah bahwa Frans Seda mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih stabil setelah didera inflasi hingga 650%, mengarahkan Indonesia kembali dalam pergaulan masyarakat internasional, menerapkan kesatuan penganggaran Pemerintah pada Kementerian Keuangan serta menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang; dua hal penting yang hingga kini masih diterapkan dalam dunia keuangan Indonesia. Inilah yang menurut pendapat Emil Salim, salah satu sahabat dekatnya adalah tidak berlebihan apabila kita menyebutnya sebagai Pahlawan Keuangan Indonesia. Selanjutnya, Frans Seda dipercaya sebagai Menteri Perhubungan (Pengangkutan, Komunikasi, Pariwisata, 1968-1973) dimana ia kemudian merintis penerbangan dan pelayaran perintis di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Timur, serta beberapa kawasan wisata unggulan seperti di Nusa Dua, Bali. Sesudahnya Frans Seda kemudian mendapatkan sederet jabatan di berbagai bidang, seperti: Duta Besar Republik Indonesia di Brussels untuk Masyarakat Ekonomi Eropa, Kerajaan Belgia dan Luksemburg (1973-1976; anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (1976-1978; dan anggota Dewan Penasihat Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) di bawah pimpinan Presiden Soeharto kemudian dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie (1996). Ia pun pernah menjadi Penasihat Presiden B.J. Habibie untuk bidang ekonomi (1998) dan selanjutnya pada tahun 1999 menjadi Penasihat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia.
Agama Hindu di Nusantara
Pertimbangan para praktisi 'Kejawen' untuk meninggalkan tradisi mereka demi bertahan hidup di sebuah negara Islam segera terbukti tidak benar. Penerus Presiden Soekarno, Soeharto, mengadopsi pendekatan nonsektarian (non-agama) yang jelas dalam apa yang disebutnya era Orde Baru. Namun ketakutan lama mereka muncul kembali kala Soeharto secara resmi merangkul Islam pada 1990-an. Awalnya Soeharto adalah pembela kuat nilai-nilai tradisi 'Kejawen', namun Soeharto mulai membuat penawaran-penawaran pada kaum Muslim pada waktu itu, karena goyahnya dukungan publik dan militer pada pemerintahannya.
Soeharto
Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah "Orde Baru". Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan "Rencana Pembangunan Lima Tahun" I. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden yang terdiri atas Prof Dr Widjojo Nitisastro, Prof Dr Ali Wardhana, Prof Dr Moh Sadli, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr Subroto, Dr Emil Salim, Drs Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro.
Orde Baru
Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.
Mafia Berkeley
Pada masa kehancuran perekonomian Indonesia akibat krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1997, Mafia Berkeley turut dipersalahkan dan dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Pada masa reformasi, hanya Widjojo yang masih dipertahankan di pemerintahan.
Partai Komunis Indonesia
Sampai tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan masuk daftar hitam dari banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja di pemerintahan, sebagaimana kebijakan rezim Soeharto yang telah dijalankan sejak pembersihan PKI tahun 1965. Selama masa presiden Abdurrahman Wahid, ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1999, dan mengusulkan menghilangkan pembatasan diskusi terbuka atas ideologi komunis. Dalam berdebat untuk penghapusan larangan itu, Wahid mengutip dari UUD 1945 Indonesia, yang tidak melarang atau bahkan secara khusus menyebutkan komunisme. Usulan Wahid itu ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat Indonesia, khususnya kelompok Islam konservatif. Dalam sebuah protes pada April 2000, sebuah kelompok yang disebut Front Islam Indonesia berjumlah sepuluh ribu orang datang ke Jakarta terkait usulan Wahid. Tentara tidak segera menolak proposal tersebut, namun menjanjikan "studi komprehensif dan teliti" terhadap ide tersebut.
Ferdinand Marcos
Marcos adalah presiden Filipina pertama yang terpilih untuk menjabat selama dua masa bakti berturut-turut secara penuh. Pada tahun 1972, ia mendirikan rezim otoriter yang memperbolehkannya tetap berkuasa hingga rezim tersebut dihapus pada 1981, dengan menggunakan hukum darurat militer sebagai alat untuk menekan oposisi. Ia kemudian dilantik kembali pada tahun yang sama untuk menjabat masa bakti selama enam tahun yang diwarnai pengaturan politik yang tidak baik, masalah kesehatan, serta pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak militer dan korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Pada masa inilah, terjadilah kasus pembunuhan pemimpin oposisi Benigno Aquino, Jr., yang terjadi tahun 1983. Hal ini mulai memicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintahannya. Secara umum, rezim Marcos sama dengan rezim Orde Baru di Indonesia, dengan karakteristik yang hampir sama. Marcos memiliki visi "Bagong Lipunan" (Masyarakat baru), di mana doktrinnya adalah "orang miskin dan kaya harus bekerjasama satu sama lain untuk menuju satu tujuan masyarakat dan mencapai kebebasan melalui kesadaran diri". Karakter rezim ini yang serupa Orde Baru adalah lebih menekankan pembangunan ekonomi negara, yang banyak memanfaatkan pinjaman dari luar negeri.
Jalur ABG
Jalur ABG adalah sebuah istilah yang digunakan oleh kelompok intelektual dalam menyebut unsur atau komponen politik dalam proses dan struktur pemerintahan Indonesia di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yaitu militer (ABRI), birokrasi, dan Golkar.
Jimly Asshiddiqie
Sebelumnya, ketika Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum sedangkan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Kelompok Kerja Reformasi Politik. Selain menyiapkan pelbagai bahan untuk RUU, pokja juga ditugasi untuk melakukan kajian Perubahan UUD 1945 dan kemungkinan Sistem Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Di saat genting pasca mundurnya Presiden Soeharto dan B.J. Habibie menjadi Presiden, ia dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam.
Orde Baru
Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama "Ekaprasatya Pancakarsa" atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Sehingga sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.
B. J. Habibie
Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
Tentara Nasional Indonesia
Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, TNI ikut serta dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari konsep awalnya. Pada masa ini banyak sekali orang-orang militer ditempatkan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggota diangkat dan tidak melalui proses pemilu yang disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI.
Indonesia
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia (""Konfrontasi""), dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.
Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.
Agama di Indonesia
Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI, yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan instruksi presiden No. 14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat yang hanya 3% dari populasi penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa “Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri” di depan konferensi PKTHI.
Partai Golongan Karya
Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.
Amir Murtono
Amir Murtono (), juga dieja sebagai Amir Moertono adalah Jenderal Indonesia selama rezim Orde Baru Suharto yang menjadi terkenal setelah menjabat sebagai Ketua Golkar dari tahun 1973 hingga tahun 1983.
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk lebih kecil, dan dari 1968 sampai 1998 berlangsung untuk jangka presiden lima tahun. Setelah jatuhnya Suharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial telah dijaga.
Hardi (pelukis)
Tanggal 5 Desember 1978 merupakan babak sejarah bagi Hardi. Saat itu dia ditangkap dan meringkuk di tahanan Laksusda Jaya, karena lukisan foto dirinya, berukuran 60 x 30 cm, dengan pakaian jendral berbintang dan bertajuk Presiden tahun 2001, Soehardi. Pamasangan foto dirinya di tengah pemerintah represif dan militeristik Orde Baru merupakan protes dan perlawanan, sekaligus tantangan kepada penguasa. Namun, berkat campur tangan Wakil Presiden Adam Malik saat itu, Hardi dibebaskan.
Orde Baru
Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Selama 23 tahun dari pemerintahan Orde Baru, Kopkamtib telah menjadi gugus tugas pemerintah militer untuk melaksanakan kegiatan keamanan dan intelejen. Lewat serangkaian kegiatan tersebut, Kopkamtib dapat menggunakan seluruh aset dan personalia pemerintahan sipil di Indonesia demi kepentingan apa yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai mempertahankan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Susilo Bambang Yudhoyono
Jenderal (HOR.) TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono GCB AC () adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.Ia adalah Presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.
Pelantikan Presiden Joko Widodo
Acara ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota MPR (terdiri dari anggota DPR dan DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Selain itu hadir juga Mantan Presiden B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri, dan mantan Wakil Presiden Try Soetrisno dan Hamzah Haz. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, rival dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada pemilu 2014 juga hadir. Tamu negara yang menghadiri acara pelantikan ini diantaranya Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, dan Menlu Amerika Serikat John Kerry.
Daftar Presiden Brasil
The Vargas Era terdiri dari tiga fase berturut-turut: periode Pemerintahan Sementara (1930-1934), ketika Vargas diatur oleh peraturan sebagai Kepala Pemerintahan Sementara dilembagakan oleh Revolusi, sambil menunggu adopsi sebuah konstitusi baru bagi negara, periode Konstitusi 1934 (ketika, setelah adopsi dari konstitusi baru oleh Majelis Konstituante 1933-1934, Vargas - dipilih oleh Majelis Konstituante berdasarkan ketentuan peralihan UUD - diatur sebagai Presiden, di samping Legislatif yang terpilih secara demokratis ), dan" 'Estado Novo"' periode (1937-1945), yang dimulai ketika, guna melanggengkan kekuasaannya, Vargas membebankan baru, Konstitusi otoriter dalam kudeta, dan menutup Kongres, dengan asumsi kekuasaan diktator.
Partai Republik (Indonesia)
Pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari yang sama dengan kejatuhan Orde Baru, beberapa orang menggagas berdirinya partai politik yang baru. Yang hadir pada saat itu adalah Hamdan Harahap, Lukman Syamra, dan Ahmad Yani Wahid. Pada saat itu juga, Partai Republik dideklarasikan. Pada tanggal 25 Mei, Partai Republik dideklarasikan kembali di Taman Ismail Marzuki (TIM). Para deklarator yang hadir membentuk presidium untuk memimpin Partai Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1998, dilakukan Kongres Partai Republik yang pertama di Asrama Haji Cempaka Putih. Dalam Kongres I ini, Syarifudin Harahap terpilih sebagai ketua umum. Kepemimpinan Syarifudin Harahap membawa perubahan di tubuh partai. Untuk menghadapi pemilu 1999, Syarifudin Harahap menemui Panglima TNI Jenderal Wiranto untuk dijadikan pasangannya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 1999, namun upaya ini menemui kegagalan. Syarifudin kemudian melamar Susilo Bambang Yudhoyono, juga sebagai calon wakil presiden.
Pemilu 1999 berlangsung, dan Partai Republik tidak mampu meraih suara sesuai ambang batas pemilu. Sesuai dengan kesepakatan, posisi ketua umum yang dijabat Syarifudin Harahap diserahkan kepada deklarator, yakni Lukman Syamra. Setelah itu, Partai Republik vakum. Kongres II Partai Republik dilaksanakan pada tahun 2003. Dalam kongres tersebut, diputuskan bahwa Partai Republik tidak akan mengikuti Pemilu 2004. Di bawah kepemimpinan baru, Ahmad Yani Wahid, para pengurus justru membentuk partai baru, yakni Partai Demokrat. Selanjutnya, para pendiri mendeklarasikan diri sebagai Relawan SBY dengan nama Tim Krishna. Tim ini sendiri dideklarasikan dalam Silaturahmi Nasional Tim Relawan SBY.
Partai Komunis Indonesia
Presiden Joko Widodo berencana akan meminta maaf kepada keluarga korban PKI yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa pembangunan Orde Baru, namun kabar itu dibantah langsung oleh presiden. Menurut Menkopolhukam Luhut Panjaitan upaya-upaya untuk rekonsiliasi pelanggaran HAM masa lampau diakui sedang dilakukan dan terus mencari format yang tepat. Sedangkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang tengah mengupayakan langkah non yudisial atau rekonsiliasi yang berujung pada ungkapan penyesalan negara terhadap peristiwa itu dengan tetap menolak permintaan maaf oleh Presiden.
Rudini
Rudini pernah menjabat sebagai Panglima Kodam XIII/Merdeka (1978), Panglima Kostrad (1981) dan Kepala Staf Angkatan Darat (1983-1986). Ia adalah seorang pejabat Orde Baru yang berkiprah dalam era Reformasi. Ia terbebas dari penghujatan yang menerpa pejabat-pejabat Orde Baru pada awal bergulirnya Reformasi dan bahkan dipercaya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) (1999-2001) yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu pada 7 Juni 1999. Ia kemudian memimpin 52 anggota KPU yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum dengan kontestan multipartai (48 partai politik dengan beragam asas dan kepentingan) pertama setelah 44 tahun. Rudini juga adalah anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Yogie Suardi Memet
Letjen TNI (Purn.) Raden Mohammad Yogie Suardi Memet (kadang salah dieja Yogi S. Memed) () adalah seorang tokoh militer dan politik Indonesia yang pernah menjabat Menteri Dalam Negeri pada era Orde Baru (1993-1998). Ia juga pernah menjabat Gubernur Jawa Barat (1985-1993), Komandan Jenderal Kopassandha (Mei 1975-April 1983) dan Panglima Daerah Militer VI/Siliwangi (1978-1983). Pada 1998-2003, ia menjadi anggota DPA.
Orde Baru (Nazisme)
Orde Baru (Jerman: "Neuordnung") atau Orde Baru Eropa (Jerman: "Neuordnung Europas") adalah tatanan politik yang Jerman Nazi inginkan untuk menjadikan kawasan-kawasan yang ditaklukkan berada di bawah dominionnya. Pendirian Orde Baru tersebut telah lama dimulai sebelum dimulainya Perang Dunia II, namun secara terbuka diproklamasikan oleh Adolf Hitler pada 1941:
Buruh
Setelah rezim orde baru tumbang, Indonesia kemudiaan harus bergelut dengan dampak krisis yang diwariskan oleh rezim sebelumnya. Secara umum Indonesia menjadi sangat demokratis dan bahkan telah melakukan PEMILU secara demokratis. Yang lebih mutakhir lagi adalah Indonesia telah mampu melaksanakan Pemilihan Presiden secara langsung selama dua periode dan dianggap sebagai contoh baik demokrasi. Tetapi demokrasi yangdipraktikkan Indonesia saat ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks struktur ekonomi politik global yang berlaku. Struktur ekonomi politik global saat ini yang masih bercorak kapitalistik tetapi tidak lagi dipandu oleh Negara. Struktur ini menganggap bahwa krisis pembangunan yang banyak melanda Negara-negara termasuk Indonesia adalah karena ulah Negara yang terlalu banyak mengintervensi dan menginterupsi mekanisme pasar.
Syamsudin Sagiman
Berkarier di militer, Syamsuddin mengambil satuan Infanteri. Aktivitas militernya tidak pernah mengantarkan dia bertugas di Aceh sebab dia lebih banyak bertugas di Jawa dan Indonesia bagian timur. Mendekati pensiun, Syamsuddin beralih ke jabatan dari militer ke fungsional sipil. Sesuatu yang lumrah pada masa orde baru. Dia pun dipilih Presiden Soeharto sebagai Bupati Brebes. Menjabat selama satu periode, merupakan pengalaman yang cukup berarti bagi Syamsuddin. Pasalnya dia menjadi bupati pada dua masa yakni Orde Baru dan Orde Reformasi.
Abdoel Moeis Hassan
Pada tahun pertama Soeharto resmi menjabat Presiden RI menggantikan Sukarno tahun 1968, Moeis Hassan diangkat sebagai anggota MPR mewakili PNI. Keanggotaannya di MPR Orde Baru seolah menegaskan bahwa selama menjadi Gubernur Kaltim ia memang tidak terlibat dalam kegiatan politik pro-PKI. Dalam hal ini, rezim Orde Baru sangat ketat dalam mengeliminasi orang-orang yang tertuduh PKI dengan hukuman pidana penjara atau eksekusi mati. Ia bekerja di Gedung Senayan itu selama dua tahun hingga 1970. Selanjutnya, ia ditempatkan sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia 1971–1976 untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun.
Zulkifli Hasan
Pasca terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, Provinsi DKI Jakarta harus mengangkat gubernur baru yang menggantikannya. Berbagai polemik muncul terkait siapa yang akan menggantikan Joko Widodo, meskipun secara konstitusional Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan sebutan Ahok, selaku wakil gubernur sudah selayaknya naik menjadi gubernur. Pro kontra dipilihnya Ahok menjadi gubernur pengganti Joko Widodo tidak hanya berkembang di dalam tubuh pemerintahan, tetapi juga di tengah masyarakat, di mana muncul protes dari sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan landasan latar belakang agama yang dalam kesimpulannya Ahok dianggap tidak layak menjabat gubernur.
Orde Baru
Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. Johannes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr Subandrio, dan Waperdam III Chaerul Saleh. Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.
Dwifungsi
Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto.
Nama-nama Tiongkok
Pada tahun 1948 dimasa pemerintahan Presiden Soekarno selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami debat panjang menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Adanya pemberontakan PKI di Madiun disinyalir mendapat dukungan dari Partai Komunis di RRT, beberapa orang etnis Tionghoa atau Tionghoapun mendukungnya. Akibatnya pada masa itu secara umum etnis Tionghoa atau Tionghoa dicurigai secara politik. Warisan politik tersebut terus diturunkan tanpa ada yang berani menentang hingga berakhirnya Orde Baru pada 1998. Sejak saat itu banyak dialog-dialog diadakan untuk mencari solusi nama yang netral
Soeharto
Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian:
Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu.
Orde Baru
Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno
New Deal
New Deal adalah beberapa program domestik yang diberlakukan di Amerika Serikat pada periode 1933 hingga 1936, dan beberapa waktu setelahnya. Hal ini tercantum pada dua paket undang-undang yang disahkan oleh Kongres dan pemerintahan eksekutif Presiden Franklin D. Roosevelt pada masa jabatan pertamanya (1933-1937). Program ini diberlakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang menjadi dampak dari Depresi Besar Amerika Serikat. Program ini memiliki motto "3 Rs": "Relief, Recovery," dan "Reform". Fokus program ini diadakan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, pemulihan ekonomi ke level wajar, dan pengaturan ulang sistem ekonomi agar depresi tidak kembali terulang.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.
Korps Pasukan Khas
Pada masa pemerintahan Orde Lama, PGT AURI bersama KKO (Marinir) dikenal loyal dan setia terhadap Presiden Sukarno. Kedua pasukan elit ini bahkan dianggap menjadi anak emasnya Presiden Soekarno. Hingga saat detik-detik kejatuhan Presiden Sukarno, kedua pasukan ini tetap menunjukkan kesetiaannya pada Sang Proklamator tersebut.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru, ABRI menjadi institusi paling penting di Indonesia. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator. Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah Gerakan 30 September, yang melahirkankan Orde Baru.
Ronald Reagan
Sebagai presiden, Reagan menerapkan inisiatif menyapu politik dan ekonomi baru. Sisi penawaran ekonomi, kebijakan ekonomi, dijuluki Reaganekonomik, menganjurkan mengurangi tarif pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengendalikan suplai uang untuk menurunkan inflasi, deregulasi ekonomi, dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Dalam masa jabatan pertamanya ia selamat dari upaya pembunuhan, mengambil garis keras terhadap serikat buruh, dan memerintahkan aksi militer di Grenada. Ia terpilih kembali pada tanah longsor pada tahun 1984 dan menyatakan, Morning in America (Pagi di Amerika). Istilah kedua adalah terutama ditandai oleh hal-hal asing, seperti berakhirnya Perang Dingin, pengeboman Libya 1986, dan wahyu dari Peristiwa Contra Iran. Publik menggambarkan Uni Soviet sebagai "kekaisaran jahat", dia mendukung gerakan anti-komunis di seluruh dunia dan menghabiskan masa jabatan pertamanya berpantang strategi pengenduran dengan memesan penumpukan militer besar-besaran dalam perlombaan senjata dengan Uni Soviet. Reagan menegosiasikan dengan Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev, yang berpuncak pada Perjanjian INF dan penurunan persenjataan nuklir kedua negara.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.
Presiden seumur hidup
Kebanyakan pemimpin yang menjadi presiden seumur hidup tidak berhasil menjabat hingga akhir hayatnya, termasuk presiden pertama Indonesia Soekarno. Kebanyakan telah dijatuhkan sebelum kematian mereka. Namun, pemimpin seperti Rafael Carrera, François Duvalier, Saparmurat Niyazov, José Gaspar Rodríguez de Francia dan Josip Broz Tito, dan Kim Il-Sung dapat berkuasa hingga mereka meninggal dunia.
Demokrasi di Indonesia
Masa demokrasi Pancasila menunjukkan keberhasilan dalam politik, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara teratur, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Adanya pemilu yang teratur memang merupakan tekad awal Orde Baru untuk membangun kembali demokrasi Indonesia, dan ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tahun 1969, tepatnya satu tahun setelah Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Kedua Republik Indonesia pada 1968 atau dua tahun setelah dilantik sebagai Pejabat Presiden pada 1967 dan tiga tahun setelah mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret. Hal ini sesuai dengan slogan Orde Baru yaitu; menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Yayasan YARSI
Tahun 1965-1966 merupakan tahun gejolak politik luar biasa, dimana terjadi upaya coup d’etat oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan pembunuhan beberapa jenderal TNI pada tanggal 30 September 1965. Namun TNI yang tidak menerima pembunuhan tsb segera melakukan serangan balik. Dipimpin oleh Jenderal Suharto, terjadilah peralihan kekuasaan dari Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno ke Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto. Peralihan kekuasaan tsb tidak mulus malah penuh gejolak. Hampir tiap hari sepanjang tahun 1966 terjadi demonstrasi menuntut penggulingan Sukarno.
Pemerintah Indonesia
Namun demikian, dalam praktik sesudah kemerdekaan, pada tanggal 14 November 1945, yaitu hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 4 hari sejak pengesahan naskah UUD 1945 atau hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 5 hari sejak proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno telah membentuk jabatan Perdana Menteri dengan mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Sejak itu, sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan diselingi oleh sejarah bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949, selalu menerapkan sistem pemerintahan parlementer atau setidaknya sistem pemerintahan campuran sampai terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Sebagian terbesar administrasi pemerintahan yang dibentuk bersifat ‘dual executive’, yaitu terdiri atas kepala negara yang dipegang oleh Presiden dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri atau yang disebut dengan istilah Menteri Utama atau pun dengan dirangkap oleh Presiden atau oleh Wakil Presiden.
Suko Sudarso
Di pertengahan masa orde baru akhirnya tercipta kedekatan antara Suko dan Soeharto, namun bukan dalam hal politik melainkan dalam bidang bisnis. Perusahaan konstruksi Suko sukses mendapatkan berbagai tender strategis dalam pembangunan ibukota Jakarta. Hal ini membuatnya sempat tercatat sebagai salah satu orang dekat keluarga Cendana dan masuk jajaran 10 orang terkaya Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.
Tionghoa
Tahun 1945 di dalam teks penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah Tionghoa. Tahun 1948 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami keadaan genting menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Meletusnya pemberontakan PKI di Madiun disinyalir mendapat dukungan dari Partai Komunis Tiongkok, beberapa orang Tionghoa-Indonesia pun mendukungnya, meskipun dalam jumlah yang kecil. Karena adanya benturan politik antara kaum nasionalis dan komunis, akibatnya secara umum orang Tionghoa-Indonesia dijadikan kambing hitam dan dikait-kaitkan dengan kegiatan komunisme. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno, digantikan rezim Orde Baru .
Media massa
Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan pers di Indonesia pada masa Orde Baru merupakan bersifat otoriter, hal itu dapat diketahui bahwa pers selalu mendapatkan tekanan dari pemerintah. Pers tidak diperbolehkan untuk berita-berita miring seputar pemerintah. Sistem pers model otoriter tersebut memaksa pers untuk selalu tunduk kepada pemerintah, keberadaan pers di Indonesia, diawasi secara ketat oleh pemerintah dibawah naungan departemen penerangan. Hal ini dilakukan mengantisipasi hal-hal buruk di dalam pemerintahan orde baru sampai ditelinga masyarakat. Pers tidak dapat melakukan apapun selain patuh kepada pemeintah. Dengan demikian, hal yang terjadi adalah aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah tidak dapat tersalurkan sama sekali. Kehidupan pers pada masa orba sangat memprihatinkan karena selalu diawasi oleh pemerintah. Lembaga media yang ada pada umumnya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreasinya dalam mengangkat suatu realitas, terlebih lagi pemerintah melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pers.
Estado Novo (Portugal)
Estado Novo (, "Negara Baru") atau Republik Kedua adalah rezim korporatis otoriter yang didirikan di Portugal pada tahun 1933. Rezim ini berasal dari "Ditadura Nacional" yang dibentuk setelah kudeta 28 Mei 1926 yang dilancarkan terhadap Republik Portugis Pertama yang demokratis tetapi tidak stabil. "Ditadura Nacional" dan "Estado Novo" diakui sebagai Republik Portugis Kedua. "Estado Novo" yang sangat terinspirasi oleh ideologi konservatif dan otoriter dikembangkan oleh António de Oliveira Salazar, Perdana Menteri Portugal dari tahun 1928 hingga 1968, tetapi kemudian ia jatuh sakit dan digantikan oleh Marcelo Caetano.
Antonin Novotny
Antonin Novotny adalah pemimpin partai komunis yang digulingkan dalam gerakan reformasi 1968. Ia menjadi anggota partai komunis pada tahun 1921.Ia ditangkap selama pendudukan Jerman di Cekoslovakia pada tahun 1938 dan ditempatkan di pusat kamp Mauthasen (1941-1945). Pada tahun 1946 ia terpilih sebagai komite sentral partai dan pada bulan Februari 1948 ia mengambil alih pemerintahan dengan partai komunisnya. Lalu, ia menjadi sekretaris pertama Partai Komunis pada tahun 1953. Setelah kematian Antonin Zapotocky (13 November 1957), ia mengambil alih jabatan presiden. Pada tahun 1964 ia terpilih kembali sebagai presiden untuk lima tahun ke depan.
Generasi baru pemimpin Afrika
Ketika presiden Amerika Serikat, Bill Clinton melakukan perjalanan ke Afrika pada Maret 1998, ia membantu memopulerkan istilah ini ketika ia menaruh harapan pada generasi baru pemimpin baru yang setia pada demokrasi dan reformasi ekonomi. Meskipun Clinton tidak menyebutkan nama pemimpin Afrika, tokoh yang secara umum dianggap sebagai generasi baru adalah Yoweri Museveni dari Uganda, Paul Kagame dari Rwanda, Meles Zenawi dari Ethiopia dan Isaias Afewerki dari Eritrea. Pemimpin lain juga ditambah dalam daftar itu, termasuk Jerry Rawlings dari Ghana, Joaquim Chissano dari Mozambik dan Thabo Mbeki dari Afrika Selatan.
Sejarah Amerika Serikat
Herbert Hoover, yang menjadi presiden pada saat itu, mencoba menghentikan Depresi, tetapi gagal. Pada tahun 1932, ia dikalahkan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pemilu. Franklin D. Roosevelt melancarkan kebijakan "New Deal", yaitu rangkaian program pemerintah yang memberikan bantuan, pemulihan, dan reformasi. Contoh program pada "New Deal" adalah jaminan sosial, "Works Progress Administration" (pembangunan jalan, sekolah, gedung pemerintahan dan karya seni), dan "Civilian Conservation Corps" (memberikan anak muda pekerjaan untuk membantu lingkungan). Program-program seperti ini mempekerjakan jutaan warga Amerika, meskipun dengan gaji yang kecil. "New Deal" seringkali disebut sebagai periode yang "menyelamatkan kapitalisme" dan menghentikan Amerika menjadi negara komunis atau fasis. Meskipun "New Deal" berhasil meningkatkan ekonomi, kebijakan ini tidak mengakhiri Depresi Besar. Depresi ini diakhiri oleh Perang Dunia II.
News dot Com
Setiap episodenya membahas hal-hal yang berbeda tentang kejadian-kejadian yang mirip dengan di negeri tetangganya, Indonesia. Sama seperti Indonesia, Republik Mimpi mempunyai mantan-mantan presiden yang menjadi guru bangsa yaitu: Suharta (menirukan presiden Indonesia ke-2 Soeharto; diperankan oleh Burhanuddin Moeloek), Habudi/Budi (menirukan presiden Indonesia ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie; diperankan oleh Budi Setiawan), Gus Pur (menirukan presiden Indonesia ke-4 Abdurahman Wahid; diperankan oleh Handojo), dan Megakarti (menirukan presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri; diperankan oleh Sukarti).
Ismail Suko
Dari perolehan Suara, sebenarnya Ismail Suko jauh mengungguli, dan akhirnya terpilih menjadi Gubernur Riau.
Namun pada saat itu kekuasaan Rezim orde baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto tidak mengakui Ismal Suko sebagai gubernur terpilih, meskipun secara politik, Ismail Suko unggul suara dari Imam Munandar.
Busana Muslim
Pemimpin rezim Orde Baru, Soeharto, melakukan pendekatan kepada para pemimpin Negara Islam. Pemerintah kala itu memberi bantuan dana untuk pembangunan institusi dan perkembangan organisasi Islam. Anak kepala Negara, Siti Hardijanti Rukmana, yang akrab dipanggil Mbak Tutut pun mulai mengenakan jilbab dengan gaya yang menarik perhatian pada masa itu. Efeknya, banyak perempuan mengikuti gayanya. Bisa dikatakan, inilah awal mula gerakan mode dalam hal baju muslim.
Trilogi
Istilah Trilogi Pembangunan muncul ketika Soeharto menjadi presiden ke-2 Republik Indonesia. Berbeda dengan trilogi dalam karya sastra, trilogi pembangunan tidak terpancang kepada kemunculan gagasan secara berurutan, melainkan penuangan tiga pokok pikiran secara langsung dalam bentuk wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru sebagai landasan dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi tersebut meliputi:
Indonesia
Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali, selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997 Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu, yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Kabinet Pemerintahan Indonesia adalah dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehingga banyak terjadi perombakan kabinet pada masa Soekarno menjabat. Setelah Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden di Indonesia.
Orde Baru
Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk meminta izin menghadap presiden. Segera setelah mendapat izin, pada hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibukota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga. Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.
Murba
Pada awal Orde Baru, Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri dan kemudian Wakil Presiden. Namun posisinya ini tidak berpengaruh sama sekali bagi Partai Murba.
Tapol Bulletin
Tapol Bulletin adalah buletin yang berbasis di Britania Raya yang memonitor tindakan pemerintah "Orde Baru" Soeharto terhadap anggota yang diduga dari Partai Komunis Indonesia setelah krisis 1965-1966 di Indonesia. Buletin ini terus memantau dan melaporkan isu-isu HAM untuk Indonesia di era presiden berikutnya dari sejarah Indonesia.
Indonesia
Masa Peralihan "Orde Reformasi" atau Era Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004, diselenggarakan Pemilihan Umum satu hari terbesar di dunia yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, yang menjabat selama dua periode (2004–2009 dan 2009–2014).
Kabinet Kerja (disambiguasi)
Kabinet Kerja adalah nama beberapa Kabinet yang pernah ada di Indonesia, yang terbaru adalah Kabinet Kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada era Presiden dan Perdana Menteri Soekarno, nama Kabinet ini digunakan untuk empat kabinet pertama pada periode Demokrasi Terpimpin yang mengalami perombakan tiga kali, masing-masing adalah:
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pasca pengumuman, Jokowi mengatakan bahwa seumur-umur hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, ia tidak pernah membayangkan seseorang berlatar kelas bawah bisa naik menjadi presiden. "The New York Times" melaporkan bahwa Jokowi berkata, "Sekarang sudah seperti Amerika. Kita kenal yang namanya impian Amerika, dan di sini ada impian Indonesia". Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari kalangan militer atau elit politik yang terkait dengan Soeharto. Pengamat politik Salim Said menyebut Jokowi sebagai "tetangga kita yang memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".
Orde Baru
Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam Gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966. Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR, dari orang-orang yang dianggap terlibat Gerakan 30 September. Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas presiden, bukan sebaliknya. Di DPRGR sendiri, secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan. Soeharto juga memisahkan jabatan pimpian DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.
Pemerintah Indonesia
Sejak sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa Indonesia mengidealkan sistem pemerintahan presidensil. Hal itu tercermin dalam perumusan UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar dipegang oleh seorang Presiden dengan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo Pasal 7 UUD 1945). Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945, tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggungjawab hanya kepada Presiden (Pasal 17 ayat 1 dan 2 UUD 1945). Dalam sistem pemerintahan yang diidealkan, tidak dikenal adanya ide mengenai jabatan Perdana Menteri atau pun Menteri Utama dalam pemerintahan Indonesia merdeka berdasarkan undang-undang dasar yang dirancang oleh BPUPKI (Badan Usaha Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) dan kemudian disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Rahman Tolleng
Di bawah rezim Orde Lama, Rahman termasuk kalangan aktivis yang menentang hegemoni Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) yang digelorakan Presiden Soekarno. Pasca meletusnya Gerakan 30 September 1965, muncul gelombang unjuk rasa mahasiswa yang begitu banyak menentang Soekarno. Rahman juga ikut di dalamnya, ia ikut aktif di dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di Bandung. Kemudian, ia naik sebagai salah seorang Ketua Presidium KAMI Pusat.
Tahun Baru Imlek
Sekitar masa tahun baru orang-orang memberi selamat satu sama lain dengan kalimat:
Di Indonesia, selama tahun 1968-1999, perayaan tahun baru Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, melarang segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek.
Poncke Princen
Semenjak akhir tahun 1965, kekuasaan Partai Komunis Indonesia (yang saat itu menjadi massa utama pendukung Presiden Sukarno dan rival dari kekuatan militer), mulai merosot karena dibabat habis oleh Angkatan Darat. sehingga pamor kekuasaan Presiden Sukarno semenjak Maret 1966. Degradasi energi kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok faksi militer dukungan CIA untuk melakukan "kudeta merayap" yang mengantarkan Suharto menjadi presiden. Dan berdirilah rezim baru, Orde Baru, menggantikan rezim yang lama - Orde Lama. Princen pun menikmati kebebasan kembali setelah dipenjara selama 4 tahun.Pengalaman hidupnya dari penjara ke penjara semakin mempertebal keyakinannya untuk mendesak negara memberikan perlindungan dan penegakan HAM dengan mendirikan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia LPHAM dan sekaligus memimpin lembaga pembela HAM pertama di Indonesia tersebut.
Orde Baru
Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.
Mafia Berkeley
Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masaldah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.
Ahmadiyyah
Ahmadiyah tidak pernah berpolitik, meskipun ketegangan politik di Indonesia pada tahun 1960-an sangat tinggi. Pergulatan politik ujung-ujungnya membawa kejatuhan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga memakan banyak korban. Satu lambang era baru di Indonesia pada masa itu adalah gugurnya mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, yang tidak lain melainkan seorang khadim Ahmadiyah. Dia terbunuh di tengah ketegangan politik masa itu dan menjadi simbol bagi era baru pada masa itu. Oleh karena itu, iapun diberikan penghargaan sebagai salah satu Pahlawan Ampera.
Achmad Tirtosudiro
Pada awal orde baru, yang saat itu Achmad berpangkat Brigadir Jendral menerima tugas dari Presiden untuk mengatasi distribusi bahan pangan dan sembilan bahan pokok. Tahun 1973, Achmad Tirtosudiro ditempatkan di Bonn, Jerman Barat sebagai Duta Besar Luar Biasa RI, pada saat itu ia menjabat sebagai anggota MPR. Ia juga pernah dilantik untuk menjadi rektor UNISBA pada tanggal 13 Desember 1986.
Media massa
Salah satu jasa pemerintahan B.J. Habibie pasca Orde Baru yang harus disyukuri ialah pers yang bebas. Pemerintahan Presiden Habibie mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers, sekalipun barangkali kebebasan pers ikut merugikan posisinya sebagai presiden.
Roy B.B. Janis
Lebih lanjut Roy BB Janis menceritakan perbandingan kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Intinya Soeharto banyak mengambil ajaran-ajaran Bung Karno, dan memodifikasi untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan Soeharto yang sering disebut zaman Orde Baru. Padahal pada masa Soeharto itu sebenarnya tidak ada yang baru.
"Buku ini hanya cermin saja bahwa apa yang dilakukan Soeharto sebenarnya hanya modifikasi apa yang pernah dilakukan oleh Soekarno," kata Roy.
Kepresidenan Sementara Soeharto
Kepresidenan Sementara Suharto berlangsung menyusul Transisi ke Orde Baru. Ketika itu Jenderal Suharto menjadi Presiden meskipun secara sementara. Masa ini berlangsung sejak 12 Maret 1967 sampai 27 Maret 1968 ketika Suharto kemudian secara resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Sjahrir (ekonom)
Tidak puas dengan proses reformasi setelah jatuhnya Soeharto, Syahrir dan rekan-rekannya yang memiliki ide yang sama di Perhimpunan Indonesia Baru mengumumkan berdirinya Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Partai ini mencoba menawarkan solusi alternatif pada era reformasi melalui partisipasi di pemilihan umum 2004. Sjahrir sendiri berkesempatan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun itu, namun tidak memperoleh jumlah suara yang cukup untuk maju ke tahap berikutnya. Meski demikian, mengetahui bahwa keahlian ekonomi Sjahrir dapat bermanfaat bagi pemerintah yang baru, Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjuk Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden. Tugas Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden termasuk menjadi duta khusus Presiden RI ke negara-negara lain, menjalankan misi kepresidenan.
Widjojo Nitisastro
Prof. Dr. Widjojo Nitisastro () adalah Menteri Indonesia yang dikenal sebagai arsitek utama perekonomian orde baru. Ia sempat diangkat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1971-1973 dan Menko Ekuin sekaligus merangkap sebagai Ketua Bappenas pada periode 1973-1978 dan 1978-1983.
John Tralala
Mantan presiden Soeharto di era Orde Baru pernah menikmati sajian Madihin oleh John Tralala, hingga berujung pada pemberian "ongkos naik haji (ONH) ""Plus" oeh Soeharto kepadanya.
Soekarno
Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.
Saddam Hussein
Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti (Arab: صدام حسين عبد المجيد التكريتي‎ Saddām Husayn Aabdu-Al-majīd al-tikrītī[1]; ) adalah Presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003, ketika tertangkap oleh pasukan koalisi saat menginvasi Irak pada tahun 2003. Sebagai pemimpin Irak dan ketua Partai Ba'ath, ia mengambil kebijakan pan-Arabisme sekuler, modernisasi ekonomi, dan sosialisme Arab.
Hukum perburuhan
Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi gerakan serikat bBuruh dan serikat pekerja. Saat itu organisasi buruh dibatasi hanya satu organisasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Sejarah Indonesia (1950–1959)
Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Ir. Soekarno:
Islam pada masa Orde Baru
Islam pada masa Orde Baru adalah hubungan antara Islam dengan pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Soeharto. Islam pada masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun sesuai dengan periode Orde Baru, tepatnya sejak 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, terjalin hubungan antara Islam politik, terutama kalangan Islam modernis dengan pemerintah yang mendapatkan dukungan dari kalangan militer (ABRI). Terbagi beberapa kelompok perilaku politik umat Islam dan elitenya, yakni kelompok akomodasionis, reformis dan fundamentalis. Walau hubungan antara Islam dan pemerintahan mengalami pasang surut karena berbagai dinamika dan konflik yang ada, namun Islam dan pemerintah pada masa Orde Baru saling membutuhkan dan berpengaruh pada masa depan politik bangsa.
Suko Sudarso
Suko yang merupakan alumni Teknik fisika ITB ini adalah salah satu tokoh sentral mahasiswa Indonesia pada masa transisi orde lama ke orde baru. Ketika terjadi pergolakan massa mahasiswa secara besar-besaran untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Soekarno, ia konsisten untuk berdiri di samping Soekarno hingga akhir kekuasaannya.
Mohammad Noer
Pada masa transisi dari orde lama ke orde baru, keadaan Jawa Timur sangatlah rawan. Beberapa pimpinan G30S/PKI yang masih belum tertangkap melarikan diri ke hutan-hutan di Jawa Timur bagian Selatan. Pada bulan Februari tahun 1967, Gubernur Jawa Timur, Mayor Jenderal Wiyono ditugasi pemerintah pusat untuk mengikuti SESKOAD di Bandung selama 4 bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan posisi gubernur di provinsi Jawa Timur. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Letnan Jenderal Basuki Rachmat, menunjuk Mohammad Noer untuk mengisi posisi ini atas dasar prestasinya selama menjabat sebagai Pembantu Gubernur Jawa Timur. Selain itu memang Let. Jend. Basuki Rachmat terkesan akan kegesitan Mohammad Noer saat bersama-sama gerilya saat masa Perang Kemerdekaan.
Marsinah (film)
Seperti yang biasa terjadi di rezim Orde Baru dulu, setiap orang yang diciduk oleh oknum aparat militer kerap mengalami siksaan. Tiga belas orang buruh yang ditangkap, semuanya dituduh PKI, sebuah stigma yang biasa diberikan masa Orde Baru dulu untuk orang-orang yang mengikuti aksi demonstrasi yang dianggap bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional.