Apakah kepanjangan dari POLRI ?
Polisi Air dan Udara
Mengikuti rencana pengembangan Polud (Polisi Udara) ke depan, akan dibentuk delapan regional baru yang membagi secara tegas wilayah operasi pesawat. Di kedelapan wilayah ini, akan ditempatkan pesawat dengan tugas dan pembinaan sepenuhnya di Polda setempat. Mengikuti visi masa depan, 203 pesawat akan memperkuat Polri. Yaptap (Sayap Tetap) ringan A sebanyak 40, yaptap ringan B 22, yaptap sedang A 6, yaptap sedang B 11, heli sedang 49, dan heli ringan 21. Pengklasifikasian didasarkan kemampuan pesawat. Adapun rincian pembagian regional :Saat ini Polair hanya diperkuat dengan 10 kapal Kelas A (panjang 48 m), 11 Kelas B (panjang 28 m), dan hanya lima Kelas C (motor boat, panjang 15 m) yang tersebar di Riau (2 kapal), Kaltim (2 kapal), dan Jakarta (1 kapal). Penting dicatat, jumlah ini merupakan gambaran global peta kekuatan Polair di Indonesia. Memang ada total 86 kapal lagi yang dioperasikan Polda-polda dengan panjang 15 m. Tapi itu produk lokal yang sebenarnya kurang sesuai dengan standar operasi Polri.
Kepolisian Daerah Riau
Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka yang bernama "Tuah Sakti Hamba Negeri". Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970 :
Kopral Dua (TNI)
Kopral Dua adalah pangkat tamtama peringkat ketiga dalam kemiliteran di Indonesia. Satu tingkat dibawah korpral satu, satu tingkat diatas prajurit kepala. Setara dengan Ajun Brigadir Polisi Dua dalam Kepolisian Republik Indonesia/Polri.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).
Timur Pradopo
Timur dilantik menjadi Kapolri pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta.
Komjen Pol Timur Pradopo (Kabaharkam Polri) diusulkan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI kepada DPR-RI sebagai calon Kapolri. Dia mengungguli Komjen Pol Nanan Soekarna (Irwasum Polri) dan Komjen Pol Imam Sudjarwo (Kalemdiklat Polri) yang sebelumnya sebagai kandidat kuat calon Kapolri. Pada 19 Oktober 2010 dia disahkan sebagai Kapolri dalam Sidang Paripurna DPR.
Tamtama
Terdiri dari enam tingkatan sebagaimana halnya di TNI, menggunakan istilah (dari yang paling tinggi):
Golongan kepangkatan "Tamtama" di POLRI hanya untuk kesatuan BRIMOB dan POLAIR.
Korps Brigade Mobil
Pasukan Brimob Rangers ini kemudian mengalami perubahan nama menjadi Pelopor pada tahun 1961 pada masa Kapolri Soekarno Djoyonegoro. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Soekarno yang menghendaki nama Indonesia bagi satuan-satuan TNI/Polri. Pada masa ini pula, Rangers/Pelopor menerima senjata yang menjadi trade mark mereka yaitu AR-15. Penugasan selanjutnya dari pasukan ini adalah menyusup ke Irian Barat/Papua dalam rangka menjadi bagian dari Komando Trikora. Pasukan ini berhasil mendarat di Fak-fak pada bulan Mei 1962 dan terlibat dalam pertempuran dengan Angkatan Darat Belanda. Pasukan ini juga terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
Partai Komunis Indonesia
Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Sukarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan. Mereka juga menuntut agar pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan UUDS 1950, selain itu pembagian hasil bumi yang tidak merata antara pusat dan daerah menjadi pemicu. Gerakan yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.
Detasemen Polisi Militer 1/1 Kostrad
Sejarah Denpom Divif 1/kostrad berawal dari terbentuknya Batalyon Pomad Para yang tidak terlepas dari konflik yang kerap dialami oleh pemerintah RI pada waktu itu, maka pada tahun 1953 dibentuklah satuan khusus sebagai tenaga Inti yang dapat digerakkan dalam waktu cepat (Quick Reaction Force-nya CPM) yang disebut Batalyon Rajasa. Untuk membantu pembentukan pasukan tersebut maka satuan berkwalifikasi komando ditempatkan di Cimahi-jawa barat yang dilatih langsung oleh Moch. Ijon Djambi (Danjen Kopassus Pertama), yang telah melatih pasukan RPKAD terlebih dulu, dia adalah mantan pasukan khusus belanda (KNIL) yang telah menjadi WNI (Warga Negara Indonesia). Setelah terbentuknya Batalyon Rajasa tersebut maka setiap konflik yang pernah terjadi hampir di wilayah indonesia pada waktu itu Batalyon Rajasa inilah yang selalu diterjunkan karena kesatuan ini tidak saja berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban akan tetapi lebih difokuskan sebagai unit-unit tempur/infanteri digaris depan. Dalam keadaan yang masih belum dapat dikatakan beristirahat setelah bertempur menumpas pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, maka pada tanggal 19 Desember 1961 dikumandangkanlah Komando Pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat atau yang terkenal dengan TRIKORA, maka dibentuklah POM Caduad singkatan POM Cadangan umum Angkatan Darat, sebagai komandan pertamanya adalah Mayor CPM Norman Sasono. Demikian pula pada saat presiden Soekarno mengumandangkan "Ganyang Malingsia" atau yang dikenal dengan DWIKORA maka dibentuklah satuan POM Kopur (Komando Tempur) yang berada dibawah pimpinan Letkol CPM Kasan Pranadi (Wadan Guspom Kostrad yang pertama). Berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh Satuan tempur POM terdahulu maka dibentuklah Batalyon Pomad Para, yang berlokasi di kawasan Kostrad, Ciluar, Bogor. Perbedaan khusus antara POMAD PARA dengan Polisi Militer sekarang ini adalah POMAD PARA satuan infantri plus kemampuan Polisi Militer. Pomad Para adalah pasukan tempur setingkat pasukan Para Raider( Pasukan khusus yang Mampu diterjunkan dari pesawat terbang didaerah tempur) Polisi Militer sekarang adalah satuan bantuan administrasi (penegakan hukum disiplin dan tata tertib), bukan pasukan tempur. Seluruh personil Pomad Para pada waktu itu dilatih terjun dari pesawat terbang di Pusdik RPKAD (Pusdikpassus), Batujajar dan sebagian dari mereka juga berkwalifikasi Komando (Kopasus/Baret merah) dan Paratroop Komando/Pandu Udara.
Polsuspas
POLSUSPAS (Polisi Khusus Pemasyarakatan) merupakan Sebuah Korps Polisi Khusus (Special Police) sekaligus PNS
(Pegawai Negeri Sipil) Pusat dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan. Anggota Polsuspas tersebar di berbagai Instansi Pemerintah seperti Rutan( Rumah Tahanan Negara), Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Bapas (Balai Pemasyarakatan), Rutan Denim (Detensi/Tahanan Imigrasi). Sebelum menjadi Anggota Polsuspas, seseorang harus melalui seleksi yang ketat mulai dari tes CAT (Computer Assist Tes), Tes Kemampuan Jasmani dan sebagainya. Kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi, Anggota Polsuspas dididik
dengan kemampuan semimiliter seperti kemampuan fisik, kemampuan menembak/menggunakan senjata api, bela diri dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Polsuspas dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata api mulai dari senjata api laras pendek sampai senjata api laras panjang. Anggota Polsuspas juga memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Kepolisian Khusus dan lisensi kemampuan menggunakan senjata api dari Mabes Polri. Dahulu Polsuspas dikenal dengan nama Sipir (Polisi Penjara) karena masih menggunakan sistem Penjara dalam memberikan hukuman bagi orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian semenjak tahun 1956 sistem Penjara di Indonesia diubah oleh pemerintah menjadi sistem Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang mengedepankan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam melakukan pembinaan pada narapida maupun tahanan. Sebagian besar Anggota Polsuspas bekerja pada pemerintahan negara tempat mereka mengabdi, meskipun ada pada negara-negara tertentu, Anggota Polsuspas bekerja pada perusahaan swasta.
Polisi khusus kereta api
Di Indonesia, Polsuska berada dibawah naungan PT KAI (Perusahaan Kereta Api Indonesia) yang umumnya anggotanya direkrut dari badan usaha jasa pengamanan (BUJP), TNI, atau Polri, namun anggotanya harus pensiun dini terlebih dahulu dan mengubah statusnya sebagai pegawai swasta biasa di lingkungan PT Kereta Api Indonesia.
86 (acara televisi)
86 (Delapan Enam) adalah program acara realitas yang diproduksi secara kerjasama antara NET. dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai keseharian beberapa anggota polisi. Nama program ini sendiri berasal dari kode sandi POLRI yang berarti "dimengerti" atau "roger that" dalam bahasa Inggris.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).
Sekolah Polisi Wanita
Pada tanggal 30 oktober 1984 pusdik polwan diubah menjadi sekolah polisi wanita (sepolwan) dan berada di bawah direktorat pendidikan polri yang sebelumnya di bawah kobangdiklat. Kemudian pada tahun 1992 sepolwan berada di bawah lembaga pendidikan dan pelatihan polri, yang sekarang telah berubah menjadi lembaga pendidikan polri.
SPN Lido Polda Metro Jaya
Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara atau SPN milik Polda Metro Jaya berada di Lido, Sukabumi, Jawa Barat, SPN Lido dulunya merupakan markas tentara / polisi peninggalan Jepang. Pada tahun 1970 sewaktu Polri masih berada dibawah naungan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), SPN Lido yang sebelumnya bernama Dodiklat Polri (Komando Pendidikan Latihan Polri) hanya melaksanakan pembentukan siswa calon Tamtama Polri. Pada Tahun 1979 selain mendidik calon tamtama Polri, SPN Lido juga mulai melaksanakan pendidikan pembentukan Calon Bintara Polri (Prajurit Karier / PK), dan angkatan pertama (1979/1980) inilah yang dikenal dengan nama Lido 1. Pada tahun 2003 ketika Polri telah terpisah dari TNI (ABRI) SPN Lido melaksanakan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri (Diktukba Polri 2003.gel 1) dan dikenal dengan nama Lido 24 saat itu pangkat yang diberikan kepada alumni SPN Lido 24 menjadi BRIPDA (Brigadir Polisi Dua) sedangkan angkatan sebelumnya masih menggunakan pangkat SERDA (sersan dua). Pada tahun 2012 SPN Lido memulai pendidikan Alih Golongan dari Bintara Polri ke Perwira Pertama Polri (Inspektur). dan pada Tahun 2014 SPN Lido untuk pertama kalinya melaksanakan pendidikan calon polisi wanita sebanyak 1000 orang siswa. Pada tahun 2016, SPN Lido dipercaya untuk mendidik 438 siswa Brigadir Khusus (Brigsus) Penyidik Pembantu angkatan 2 yang bersumber dari sarjana untuk menjadi punggawa-punggawa reserse di Indonesia. Saat ini SPN Lido telah memiliki 40 angkatan alumni SPN Lido.
Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan
Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) atau sering disebut KP3 adalah unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mempunyai tugas pokok membantu Administrator Pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan di dalam daerah Pelabuhan sepanjang mengenai tata-tertib umum dalam rangka pendayagunaan dan pengusahaan pelabuhan. Kedudukan KP3 secara taktis operasional berada di bawah Administrator Pelabuhan dan secara hirarkhis fungsional serta teknis Polisional tetap berada di bawah kesatuan induknya.
Boy Rafli Amar
Irjen. Pol. Drs. Boy Rafli Amar, M.H. gelar Datuak Rangkayo Basa () adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 13 Agustus 2018 menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, menggantikan Irjen. Pol. Sigit Sudarmanto. Boy, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua.
Polisi Air dan Udara
Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan TAP MPR RI No. VII, dan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2000, kedudukan Polri langsung dibawah Presiden. Kemandirian Polri tersebut menjadikan struktur organisasi Pol Airud dibawah Kapolri dengan pejabat Direktur Pol Airud adalah Brigjen Pol Drs. FX. Sumardi, SH
Akademi Kepolisian
Pada tanggal 10 Juli 1959, Dengan Skep Presiden No. : 253/1959, Kepolisian Negara RI berubah menjadi Angkatan Kepolisian RI, dengan demikian Sekolah Polisi Negara di Sukabumi yang merupakan penyatuan dari Sekolah Inspektur Polisi di Bukit Tinggi dan Jogjakarta berubah menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1965, Sekolah Angkatan Kepolisian RI berubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK), diresmikan oleh Men Pangak Irjen. Pol Soetjipto Judodiharjo, dengan Skep Menhankam Pangab No.:468/5/B/65/M , pada tanggal 1 Oktober ini yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Akademi Kepolisian. Pataka AAK berfalsafah Atmaniwedana Aryawirya Kretakarma diserahterimakan. Pada tanggal 16 Desember 1966, AAK diubah menjadi AKABRI bagian Kepolisian.
Pada tanggal 29 Januari 1967, dibuka AKABRI bagian umum di Magelang dengan Taruna berasal dari pengiriman dari masing-masing angkatan dan Polri, Setelah menyelesaikan pendidkan selama 1 tahun di Magelang, Taruna AKABRI bagian Kepolisian dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan matra Kepolisian selama 3 tahun.
Perjalanan sejarah selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1980, Komplek AKABRI bagian Kepolisian di Semarang diresmikan penggunaannya oleh Kapolri Jendral PO. Drs. Awaloeddin Djamin MPA. Dengan Skep Kapolri No. POL Skep/36/I/1985 tanggal 24 Januari 1985 AKABRI Kepolisian berubah menjadi Akademi Kepolisian setelah AKABRI bagian dialihkan kembali kepada angkatan masing-masing, dan ditetapkan pula Pataka Akpol dengan tambahan pita di atas lambang bertuliskan Akademi Kepolisian, sasanti di bawah gambar lambang menjadi bertuliskan Atmaniwedana Kretakrama Aryawirya, gambar dibalik lambang semula lambang Akabri ” Bhineka eka Bhakti ” menjadi lambang Polri “Tribrata”.
Korps Brigade Mobil
Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terrorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (). Korps Brigade Mobil juga bersifat sebagai komponen besar didalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, seringkali bersamaan dengan operasi militer. Korps Brimob tergolong sebagai "Unit Taktis Polisi" ("" - PTU) dan secara operasional bersifat kesatuan Senjata dan Taktik Khusus (SWAT) polisi (termasuk Densus 88 dan Gegana Brimob).
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.
Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
"B". Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/pns POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran,atau pengampunan/pengurangan hukuman(disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang/telah melaksanakan hukuman(terpidana).
Sekolah Polisi Wanita
Untuk mewujudkan visi dan misi Sepolwan telah ditetapkan beberapa tujuan antara lain :Cikal bakal sepolwan dimulai ketika komdak vii jaya (polda metro jaya) membuka sekolah anggota kepolisian republik indonesia (sakri) cabang ciputat pada april 1963 yang menggantikan sakri cabang kramat jati. Kemudian pada tahun 1968 sakri cabang ciputat berubah menjadi sekolah angkatan kepolisian dan latihan (deplat) 007 ciputat.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi "Rastra Sewakottama" ("राष्ट्र सेवकोत्तम"), yang merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti "Pelayan utama Bangsa". Dalam bahasa Sansekerta, "Rastra" ("राष्ट्र") berarti "bangsa" atau "rakyat", dan "sevakottama" ("सेवकोत्तम") berarti "pelayan terbaik", maka disimpulkan bahwa "Rastra Sewakottama" berarti "pelayan terbaik bangsa/rakyat", dan dipahami sebagai "Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa". Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.
Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
"D". Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personel, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Setelah Reformasi pada tahun 1998, MPR telah menetapkan pemisahan tugas antara Tentara dengan Polisi. Ketiga angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki fungsi untuk Pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia menjadi institusi yang memiliki kedudukan di bawah Presiden Republik Indonesia yang memiliki fungsi untuk penegak hukum, ketertiban, dan keamanan negara.
Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tingkat Markas Besar yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Kabareskrim Polri saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Pol. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si. dan Wakabareskrim Polri dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Antam Novambar.
Akademi Militer
Pada tanggal 1 April 1999 secara resmi Polri terpisah dari tiga angkatan lainnya, dan ABRI berubah menjadi TNI. Sejak itu pula Akademi Kepolisian terpisah dari AKABRI. Kemudian AKABRI berubah namanya menjadi Akademi TNI yang terdiri dari AKMIL, AAL, AAU.
Berdasarkan Perpang Nomor :Perpang/ 28/ V/ 2008 tanggal 12 Mei 2008 Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka dan Integratif Akademi TNI pola 12 bulan langsung di bawah Mako Akademi TNI. Kemudian AKMIL menyelenggarakan pendidikan khusus Taruna Angkatan Darat tingkat II, III dan IV.
Polisi Air dan Udara
Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/ 9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri. Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam
Polri.
Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor. 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah. Hingga akhirnya berpedoman kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari Ulang Tahun Polairud.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.
Pasukan Pengamanan Presiden
Presiden RI Jenderal TNI Soeharto selaku Panglima tertinggi ABRI sejak awal tahun 1970 turun langsung membenahi organisasi ABRI hingga tertata dan terintegrasi di bawah satu komando Panglima ABRI. Satgas Pomad Para yang dibawak kendali Markas Besar ABRI ikut dibenahi dengan dikeluarkannya Surat Perintah Menhankam Pangab Nomor Sprin/54/I/1976 tanggal 13 Januari 1976 yang berisi pokok – pokok organisasi dan prosedur Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES). Melalui surat perintah tersebut ditentukan tugas pokok Paswalpres yaitu “Menyelenggarakan pengamanan fisik secara langsung bagi Presiden Republik Indonesia serta menyelenggarakan juga tugas – tugas protokoler khusus pada upacara – upacara kenegaraan”.
Untuk organisasi Paswalpres diatur secara rinci dalam surat perintah Menhankam Pangab Nomor Sprin/54/I/1976 antara lain :
Berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Kep /02/II/1988 tanggal 16 Februari 1988 Paswalpres masuk dalam struktur organisasi Bais TNI. Dalam perkembangan selanjutnya mengingat kata pengamanan dinilai lebih tepat digunakan daripada pengawalan karena mengandung makna yang menitikberatkan kepada keselamatan objek yang harus diamankan. Sesuai dengan tuntutan tugas sebagai Pasukan Pengawal Presiden nama satuan Paswalpres diubah menjadi PASPAMPRES (Pasukan Pengamanan Presiden).
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Pada masa Orde Baru, Tentara Nasional Indonesia (TNI) digabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penggabungan ini membentuk sebuah badan dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Berdasarkan kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah pemisahan peran antara TNI dan Polri.
Kepolisian Daerah Lampung
Seiring dengan perkembangan dari masa kemasa, serta tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sudah tentu tidak terlepasnya dari gerak dan dinamika perjuangan Bangsa Indonesia, dan sebenarnya polisi bersama-sama kekuatan rakyat telah berkiprah pada awal-awal setelah proklamasi yang pada masa itu merupakan satu - satunya Kesatuan Bersenjata yang relatif kokoh dan lengkap serta terorganisir dengan baik, dengan
Polisi Militer Angkatan Laut Indonesia
Menengok sejarah terbentuknya TNI AL pada awal-awal revolusi mempertahankan kemerdekaan, Korps Polisi Militer Angkatan Laut telah ada dan merupakan bagian dari Korps yang ada di lingkungan ALRI serta turut dan ikut serta mempertahankan kemerdekaan, hal ini dapat diketahui pada tanggal 19 Juli 1946 Markas Besar Angkatan Laut menetapkan organisasi Pangkalan ALRI secara Umum yakni:Dalam pembinaan personel dianut sistem Korps yaitu :Sesuai dengan sifat tugas Kepolisian Militer, diperlukan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional prajurit Polisi Militer yang berbeda dengan prajurit lainnya, tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti dan Polisi Militer harus menjalankan tugas dan wewenang setiap waktu dan tempat dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya sehingga dapat mewujudkan jati diri Polisi Militer Angkatan Laut yang profesional, tertib, disiplin, tegas, lugas dan berwibawa. Sehingga sebagai suatu Korps yang berdiri sejajar dengan Korps-korps yang sebelum telah ada di lingkungan TNI AL, maka diharapkan personel Korps Polisi Militer akan lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya.
Badrodin Haiti
Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), dan sebelum itu mengemban tugas sebagai Kabaharkam Mabes Polri, di mana ia dikenal karena kesederhanaan, integritas, ketegasannya, dari 2 Agustus 2013 hingga pengangkatannya sebagai Wakapolri pada 27 Februari 2014.
Polisi Militer Angkatan Darat Indonesia
Pada era reformasi, setelah berpisahnya Polri dari TNI maka berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer dilingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) yang wewenang komando dan pengendalian operasional Kepolisian Militer berada pada Panglima TNI, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Staf Angkatan masing – masing.
Kolonel
Kolonel adalah pangkat perwira menengah tertinggi satu tingkatan di atas Letnan Kolonel dan satu tingkat di bawah Brigadir Jenderal. Di kepolisian Indonesia (Polri) pangkat yang setara dengan tingkat ini disebut Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).
Kopral Satu (TNI)
Kopral Satu adalah pangkat tamtama peringkat kedua dalam kemiliteran di Indonesia. Satu tingkat dibawah kopral kepala, satu tingkat diatas kopral dua. Setara dengan Ajun Brigadir Polisi Satu dalam Kepolisian Republik Indonesia/Polri.
Satyalancana Satya Dasawarsa
Satyalancana Satya Dasawarsa diberikan kepada tiap anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang dalam masa sepuluh tahun sejak tanggal 29 September 1945 (hari lahirnya Kepolisian RI) secara terus menerus ada dalam dinas aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam menunaikan tugasnya menunjukkan kesetiaan, kesungguhan serta berkelakuan dan berbudi pekerti baik.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggungjawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres no. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.
Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
Itwasum atau Inspektorat Pengawasan Umum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
Operasi Lilin
Operasi Lilin adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga ibadah Natal. Operasi tersebut telah dilakukan sejak terjadinya Bom malam Natal 2000. Operasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan sterilisasi lingkungan gereja dan memeriksa barang-barang yang dibawa oleh jemaat. Selain itu, operasi tersebut juga mengamankan sejumlah titik kemacetan kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan lalu lintas dan berbagai tindak kriminal.
Gegana
Satuan Gegana terbentuk sejak tahun 1974, tetapi Departemen Pertahanan dan Keamanan baru mengesahkan posisi Satuan Gegana di dalam lingkungan angkatan bersenjata RI secara resmi pada tahun 1976. Meskipun Gegana termasuk komponen pasukan elit di lingkungan POLRI, ia terus membenahi diri. Ketika Jenderal Polisi Drs. Anton Soedjarwo menjadi Kapolri, Gegana merekonstruksi diri dari sebuah kompi Satuan menjadi satu Detasemen. Di bawah pimpinan Letkol Pol. Drs. Soepeno Markas Komando Gegana sempat dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Petamburan III Jakbar dan selanjutnya ke Mabes Polri Jakarta Selatan. Baru pada tahun 1985 terjadi peralihan kedudukan Detasemen Gegana Metro Jaya ke Komapta POLRI atau sekarang yang kita kenal dengan nama Korps Brimob POLRI. Tugas Pokok Satuan Gegana pada masa itu adalah membantu Kadapol VII Metro Jaya dalam tugas operasional Kepolisian, khususnya menanggulangi terorisme internasional yang melakukan pembajakan pesawat udara/ laut, penculikan terhadap Warga Negara Asing dan staf Kedutaan Besar negara asing, serta penyanderaan yang terjadi di wilayah Kodak VII Metro Jaya. Seiring perkembangan zaman, tuntutan tugas Satuan Gegana Kodak VII Metro Jaya meluas hingga mencakup seluruh wilayah NKRI. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri tertanggal 13 Desember 1984 Detasemen Gegana resmi berada dibawah Pusbrimob.
Kopral Kepala (TNI)
Kopral Kepala adalah pangkat tamtama peringkat pertama dalam kemiliteran di Indonesia. Satu tingkat dibawah sersan dua, satu tingkat diatas kopral satu. Setara dengan Ajun Brigadir Polisi dalam Kepolisian Republik Indonesia/Polri.
Penegakan hukum di Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat di Indonesia. Unsur pelaksana tugas pokok Polri adalah kesatuan terpusat yang mempunyai tanggung jawab mulai dari pengawasan lalu lintas, investigasi kriminal, intelijen dan penanggulangan terorisme.
Anra Nosa
Atas prestasinya itu ia kemudian ditunjuk sebagai "team leader" UN Police di sana oleh "Senior Representatif Secretary General" (SRSG) yang dipimpin seorang jenderal wanita dari Angkatan Darat Inggris. Sebagai "team leader" (komandan) UN Police, Anra Nosa membawahi beberapa perwira tinggi berpangkat jenderal dan perwira menengah berpangkat kolonel dari berbagai negara. Prestasi uniknya ini telah mengharumkan nama Polri, sehingga namanya cukup banyak diperbincangkan oleh media di Indonesia.
Dia Lulus Pendidikan SIP (Sekolah Inspektur Polisi) Angkatan 46 dan Resmi Menjadi Perwira Polisi Sejak 2017. http://tribratanews.polri.go.id/?p=68943
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Wakapolri adalah unsur pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Wakapolri adalah jabatan eselon IA yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.
Gegana
Satuan Gegana yang memiliki tugas pokok membantu Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian di daerah seluruh Indonesia dalam rangka tugas operasional kepolisian, khususnya dalam menanggulangi pembajakan, penculikan, ancaman bom, dan Search and Rescue (SAR), dengan berkembangnya situasi keamanan dan ilmu pengetahuan maka dirasakan kurangnya kebutuhan akan tenaga ahli khususnya di bidang penjinakan bom sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka mulai tahun 1990 Gegana Brimob POLRI mulai menerima tenaga-tenaga sarjana yang disaring melalui Pendidikan Perwira Sumber Sarjana ( PPSS ) yang mayoritasnya diambil dari Sarjana Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Biologi, Teknik Nuklir, Teknik Komunikasi, Kedokteran dll. Keberadaan tenaga ahli tersebut semakin meningkatkan kemampuan Gegana dalam melaksanakan tugas–tugas Polri yang berkategori berat
Soekanto Tjokrodiatmodjo
Letnan Jenderal Pol. (Purn.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo () adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri; dulu bernama Kepala Djawatan Kepolisian Negara) pertama, menjabat dari 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959
Zamris Anwar
Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Zamris Anwar adalah seorang perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelejen dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kabaintelkam Mabes Polri). Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian daerah (Kapolda) Jambi.
Polisi
Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.
Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tugas Div Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/ PNS POLRI. Ditilik dari struktur organisasi dan tata cara kerjanya, Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub-organisasi yaitu Pusat/Pus (Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost) :Divpropam Polri membawahi 3 Biro dan 3 Bag sebagai pembantu pelaksana tugas PROPAM, yaitu :
Operasi Ketupat
Operasi Ketupat adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengamankan jalur mudik pada masa Lebaran. Pada saat Lebaran berdekatan dengan Natal, maka operasi tersebut disebut Operasi Ketupat Lilin sementara saat Lebaran berdekatan dengan Waisak, maka operasi tersebut disebut Operasi Ketupat Candi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.
Komisi Kepolisian Nasional
Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat KOMPOLNAS adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
NTMC Polri
Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian Republik Indonesia (lebih dikenal dengan istilah "NTMC Polri") adalah pusat kendali informasi dan komunikasi yang mngatur lalu lintas di Indonesia. NTMC Polri mengintegrasikan sistem informasi ke lima pemangku kepentingan bidang lalu lintas (Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perindustrian, dan Riset Teknologi).
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.
Suroyo Bimantoro
Jenderal Polisi (Purn.) Surojo Bimantoro (EYD: "Suroyo Bimantoro") () adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang menjabat sejak 23 September 2000 hingga 21 Juli 2001. Ia dipilih oleh Presiden Abdurrahman Wahid, akan tetapi ditentang oleh kalangan internal Polri. Polemik ini dipicu karena diadakannya kembali jabatan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian gerakan ini terakomodir oleh para perwira menengah Polri yaitu antara lain Kolonel (Pol) Alfons Lemau yang ingin perubahan dalam tubuh Polri dengan cara jabatan Wakapolri ditiadakan.
Ronny Franky Sompie
Irjen Pol. Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. () adalah seorang tokoh polri yang alih status menjadi PNS dan sejak 10 Agustus 2015 mengemban amanat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya semasa aktif sebagai polisi ia pernah menjabat sebagai Kapolda Bali pengganti Irjen Pol. Benny Mokalu dan Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Ia resmi pensiun dini dari kepolisian pada tahun 2015 setelah ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Komando Armada I
Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal – kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Sementara itu, sejarah Armada Republik Indonesia (Armada RI) tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti dengan kelahiran TNI AL yang diawali dengan pembentuka tersebut di atas. Sejak masa TKR Laut ini struktur organisasi mulai disusun sesuai kebutuhan matra laut, yakni dengan membentuk beberapa satuan seperti Pangkalan, Corps Armada, Corps Mariniers, Polisi Tentara Laut, dan Kesehatan. Pada tanggal 25 Januari 1946 TKR Laut berubah menjadi Tentara Republik Indonesia Laut (TRI Laut). Demikian pada pada tanggal 19 Juli 1946 TRI Laut kemudian dirubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang disyahkan bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi ALRI di Lawang, Malang.
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) VII/Metro Jaya) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Serta sebagian Provinsi Jawa Barat dan Banten. Polda Metro Jaya dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua (Inspektur Jenderal Polisi). Polda Metro merupakan satu-satunya polda di Indonesia yang memiliki status A+ (A khusus) dikarenakan kedudukannya menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota Negara Republik Indonesia (Jakarta).
Resimen III Pelopor
Pengesahan Korps Brimob Polri sebagai badan pelaksana pusat pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri.
Pemberlakuan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pangab Nomor : Kep/07/IX/1996 tanggal 10 September 1996.
Operasionalisasi Korps Brimob Polri selambat-lambatnya tanggal 5 Oktober 1996
Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan pangkalan dan fasilitas lainnya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas program dan anggaran Polri pada Rensta V 1994-1998.
Maka di bentuklah 2 Resimen Brimob :Resimen I Brimob, mempunyai 1 batalyon yang bermarkas di Mako Korbrimob Kelapa Dua dan kelak Batalyon inilah yang menjadi kerangka berdirinya Resimen III Pelopor (Desember 1999) atau yang sekarang di kenal dengan Nama Satuan III Pelopor.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).
Kepolisian Daerah Riau
Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau.
Polda Riau saat ini dipimpin oleh Irjen Pol Nandang.
Polwan
Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948, berawal dari kota Bukittinggi, Sumatera Barat, tatkala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menghadapi Agresi Militer Belanda II, dimana terjadinya pengungsian besar-besaran pria, wanita, dan anak-anak meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik-titik peperangan. Untuk mencegah terjadinya penyusupan, para pengungsi harus diperiksa oleh polisi, namun para pengungsi wanita tidak mau diperiksa apalagi digeledah secara fisik oleh polisi pria.
Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia - (Div Propram) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab atas pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI. Div Propam POLRI sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar berada langsung di bawah Kapolri.
Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Keamanan Polri (atau Baintelkam Polri) adalah salah satu badan pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bidang Intelijen. Baintelkam sekarang dipimpin oleh Komjen Pol Luthfi Lubihanto sebagai Kabaintelkam.
Gegana
Pasukan Gegana adalah bagian dari POLRI yang tergabung dalam Brigade Mobil (brimob) yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radio aktif).
Kepolisian Daerah Bali
Kepolisian Daerah Bali atau Polda Bali (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) XV/Bali) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Bali. Polda Bali karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).
Tito Karnavian
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kepala Polres (Kapolres) Solok AKBP Susmelawati Rosya karena dianggap kurang tegas menangani persekusi yang diduga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap seorang dokter, Fiera Lovita (FL). Keputusan itu didasarkan atas keterangan FL yang merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sekelompok orang dari ormas tertentu. "Sudah saya sampaikan bahwa apabila yang di Solok lemah dalam menangani perkara ini, akan saya ganti," ujar Tito. Namun, sejak penggantian Kapolres Solok yang baru, kepolisian belum menetapkan tersangka atas dugaan persekusi yang dilakukan oleh FPI.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pada tahun 1961 Kepolisian Negara menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara, dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara. Pada masa Kabinet Dwikora jabatan Kapolri diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.
Korps Brigade Mobil
Gegana adalah bagian dari Kepolisian Indonesia (Polri). Pasukan ini mulai ada sejak tahun 1976, meski ketika itu baru berupa detasemen. Baru pada tahun 1995, dengan adanya pengembangan validasi Brimob bahwa kesatuan ini harus memiliki resimen, Detasemen Gegana lalu ditingkatkan menjadi satu resimen tersendiri, yakni Resimen II Brimob yang sekarang berubah nama Sat I Gegana(2003). Tugas utama Gegana ada tiga: mengatasi teror, SAR dan jihandak (penjinakan bahan peledak).
Polisi Air dan Udara
Saat validasi organisasi Kepoli kedudukan Direktorat Pol Airud berubah menjadi Direktorat Polisi Perairan dan Direktorat Polisi Udara 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Perairan Babinkam Polri dan pejabat Direktur Polair yang pertama adalah Brigjen Pol FX. Sunarno, SH. Dengan tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum di wilayah
perairan Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi, Sejak 13 Juli 2016, Jenderal Badrodin Haiti diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh Jenderal Pol Tito Karnavian. Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Wakapolri saat ini dijabat oleh Komjen Pol Ari Dono Sukmanto
Lembaga Pendidikan Polri
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lemdiklat Polri (dahulu bernama Lembaga Pendidikan Polri/Lemdikpol) adalah lembaga pendidikan kedinasan dan lembaga pendidikan akademik di bawah kendali Kapolri. Tugas pokok Lemdiklat Polri adalah merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan mengembangkan berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan) akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di lingkungan Polri.
Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Baharkam Polri dipimpin seorang Kepala Baharkam (Kabaharkam) berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Saat ini, Kabaharkam dijabat oleh Komjen Pol Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum.
Tentara Nasional Indonesia
Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:
Demokrasi di Indonesia
Namun beruntung bagi Indonesia - tidak seperti yang terjadi di Spanyol - karena pihak militer yang saat itu dipimpin oleh Panglima Wiranto menerima proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia, hampir seluruh loyalis Presiden Soeharto yang duduk di posisi-posisi penting setuju untuk melakukan konsolidasi demokrasi dengan kelompok reformis, salah satu hasilnya adalah dihapusnya Dwifungsi ABRI (tentara sebagai alat pertahanan sekaligus sosial-politik) dan dipecahnya Kepolisian Republik Indonesia dari ABRI, dan ABRI sendiri kemudian berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Korps Marinir Indonesia
berawal dari dibentuknya "Corps Mariniers" (CM), cikal bakal Marinir pada 15 November 1945 di Pangkalan IV ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) Tegal. "Corps Mariniers" ini dibentuk awalnya sebagai “pendidikan” para pelaut Indonesia yang tergabung di ALRI, agar bisa bertempur di darat dalam keadaan darurat. Kebanyakan, instruktur "Corps Mariniers" ini berasal dari lulusan sekolah pelayaran. Tapi setidaknya ada satu di antara mereka yang pernah mengenyam pendidikan tempur di darat. Salah satu instruktur yang punya pengalaman pendidikan pertempuran di darat itu adalah Tatang Rusmaja. Seorang jebolan PETA (Pembela Tanah Air). Yang dilatih bukan hanya para personel ALRI dan pemuda asal Tegal, tapi juga dari luar kota. Sebagaimana pasukan ALRI lainnya di berbagai daerah, "Corps Mariniers" juga pada akhirnya terpaksa ikut bergerilya di darat karena minus alutsista laut. Di tempat-tempat lain, pasukan ALRI ini banyak dikenal sebagai "“ALRI Gunung”" karena memang lebih sering bertempur di pedalaman hutan dan kaki gunung, ketimbang di laut. Tapi mereka belum termasuk "Corps Mariniers" karena korps anyar ini baru eksis di Pangkalan IV ALRI di Tegal, belum ada di pangkalan lainnya. Khusus para personel "Corps Mariniers" asal Pangkalan IV Tegal, sekiranya 25 kali mereka mengirim pasukan ke front Semarang di masa revolusi, untuk ikut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Angkatan Darat mempersempit gerak pasukan Belanda. Di tengah-tengah masa revolusi, tepatnya pada 17 Maret 1948 sempat terjadi yang namanya “Re-Ra” alias Reorganisasi dan Rasionalisasi. Saat itu karena "Corps Mariniers" dari Pangkalan Tegal ini sudah banyak pengalaman tempur di darat, maka pemerintah memutuskan untuk memisahkannya dari TNI AL.
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
Pada tanggal 27 Desember 1949 Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) diubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa itu NIT menjadi bagian RIS. Dengan adanya pemerintahan RIS di satu pihak dan pemerintahan Negara bagian di lain pihak, maka terdapat pula dua lembaga kepolisian yaitu Polisi RIS dan Polisi Negara Bagian. Dan di NIT lembaga kepolisiannya adalah Polisi Negara Indonesia Timor. Pada masa RIS , Kepolisian Daerah Timor dibawahi oleh Jawatan Kepolisian Negara Indonesia Timor.
Awaluddin Djamin
Awaloedin menjabat Kapolri selama empat tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 1982. Selain semasa ke-pemimpinannya organisasi Polri diarahkan pada kelembagaan yang dinamis dan profesional, pada masa Awaloedin pula KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri disahkan DPR-RI. KUHAP sebagai pengganti "Het Herziene Inlandsh Reglement" ("HIR"), hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi. Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHAP baru itu.
Tentara Nasional Indonesia
Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di bentuklah 3 peraturan perundang-undangan baru yaitu UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Hak politik TNI pun dihilangkan serta dwifungsi ABRI dihilangkan.
Marinir
Marinir, atau Korps Marinir (bahasa Perancis: "corps de marine") adalah cabang angkatan bersenjata yang memiliki kemampuan melakukan penyerbuan secara amfibi, menggunakan infanteri, kendaraan lapis baja, pesawat udara, serta kendaraan air. Peran sebuah Korps Marinir bisa berbeda pada setiap negara. Beberapa negara, misalnya Spanyol, Jerman, Perancis, dan Rusia, menyebut satuan tempur seperti ini dengan nama "infanteri laut".Terlahir dari patriotisme pemuda yang menginginkan patahnya belenggu kolonialisme, Korps Marinir sudah eksis sejak berkecamuknya perang merebut kemerdekaan. Setelah gema Proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan, pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk tiga badan yaitu Komite Nasional Indonesia, Party Nasional Indonesia dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Dalam lingkungan BPKKP inilah dibentuk satu badan keamanan yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Bagi pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban di pantai, lautan dan daerah-daerah pelabuhan dibentuk BKR Laut yang didirikan pada 10 September 1945. Pada 5 Oktober 1945 Presiden mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat di mana BKR menjadi inti TKR. Dengan demikian BKR Laut pun berubah menjadi TKR Laut. TKR ini kemudian berkembang menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
Pada 15 Nopember 1945 tercantum dalam Pangkalan IV ALRI Tegal nama Corps Mariniers (tanggal ini selanjutnya dijadikan sebagai hari lahir Korps Marinir). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/565/1948 pada tanggal 9 Oktober 1948 ditetapkan adanya Korps Komando di dalam jajaran Angkatan Laut. Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) kembali menggunakan nama Korps Marinir sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Skep/1831/XI/1975 tanggal 15 Nopember 1975.
Seiring dengan berkembangnya zaman terutama untuk menuju terbentuknya organisasi militer yang modern dan profesional, Korps Marinir baik secara organisatoris maupun pembinaan kekuatannya mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang dimaksud antara lain mulai dari penyebutan unsur kekuatan, likuidasi beberapa satuan, penambahan kekuatan satuan baik di lingkup Komando Pelaksana (Kolak) maupun Satuan Pelaksana (Satlak) hingga ke tingkat pola pembinaan personel atau pengawak organisasi.Di bidang organisasi, perubahan terakhir terjadi pada tahun 2004 di mana terbentuk kekuatan baru di jajaran Kolak Korps Marinir yakni dengan terbentuknya Pasmar-II dan Brigif-3 Marinir.
Pada masa mendatang, kekuatan Korps Marinir akan terus dikembangkan hingga mencapai bentuk yang ideal baik dari segi kualitas maupun kuantitas personel termasuk peralatan tempurnya.
Gegana
Satuan Gegana Komdak VII Metro Jaya beralih kedudukan menjadi Satuan Pelaksana pada Pusat Brigade Mobil Direktorat Samapta POLRI dengan nama baru Detasemen Gegana Pusbrimob Mabes POLRI. Pada tanggal 16 September 1996 Pusbrimob berubah nama kembali menjadi Korps Brimob POLRI, maka Detasemen Gegana Pusbrimob mengalami pemekaran menjadi Resimen II Gegana Korps Brimob POLRI dengan kemampuan dan kualifikasi yang sama tiap – tiap Detasemen jadi tidak ada pengkhususan kemampuan. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2001 Resimen II berganti nama menjadi Resimen IV Gegana Korbrimob Polri.
Kowilhan
Kowilhan singkatan dari Komando Wilayah Pertahanan yakni suatu komando teritori untuk pembinaan dan operasional pertahanan dan keamanan yang pada prinsipnya membawahi beberapa Kodam, Kodau dan Lantamal dan juga Polda, yakni pada saat Polri masih berada di dalam ABRI. Pada masanya wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga Kowilhan dan setiap Kowilhan dipimpin seorang Panglima Kowilhan disingkat Pangkowilhan yang berpangkat Letnan Jenderal. Namun sistem Kowilhan kemudian telah dilikuidasi sejak pertengahan tahun 1980-an.
Verna Gladies Merry Inkiriwang
Pada tanggal 17 Juni 2015, Verna menilai Kepolisian (Polri) harus lebih realistis dalam target pencapaian PNBP. Menurut Verna kinerja BLU Rumah Sakit Polri belum optimal. Verna minta penjelasan ke Polri strategi apa yang disiapkan untuk optimalisasi target PNBP untuk rumah sakit ini. Pada tanggal 16 Juli 2015, Verna fokus pada target pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB). Verna menilai banyak Badan Layanan Umum (BLU) rumah-sakit milik POLRI tidak optimal kinerjanya. Sehingga menurut Verna asumsi pemerintah untuk penerimaan PNPB dari BLU milik POLRI tidak realistis. Pada tanggal 6 April 2016, Verna mengomentari kasus malapraktik RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi). Menurutnya, kesalahan bisa terjadi karena bentuk ampul dikarenakan warna obat yang sama. Sehubungan dengan Kasus RS Siloam dan penarikan obat bius Buvanest Spinal oleh Kalbe Farma, menurut Verna dari penarikan obat yang dilakukan hanya ada sanksi administratif terhadap pihak Kalbe Farma tanpa ada sanksi hukum. Verna menilai ini tidak efektif untuk mencegah terjadinya lagi Kasus RS Siloam. Verna menilai terlihat ada yang ditutup-tutupi dalam Kasus RS Siloam ini sehingga prosesnya lamban untuk ditangani. Verna menyarankan harus ada introspeksi dalam kemasan obat sehingga mengurangi kemungkinan kesalaha manusa dalam penggunaan obat.
Kepolisian Resor Cirebon
Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi lahir tanggal 1 Juli 1946, hampir satu tahun setelah Indonesia merdeka.
Kepolisian Resor Cirebon entah tanggal, bulan dan tahun berapa keberadaanya, karena sudah berapa puluh tahun baru di buat cerita atau sejarah, dan tidak pernah ada hari ulang tahun Kepolisian Resor Cirebon, akan tetapi keberadaan Polres Cirebon ini kurang lebih antar tahun 1951 atau 1952.
Dengan nama komando Resor Cirebon 852 Cirebon, Komando Resor 851 adalah kota Cirebon, 853 kabupaten Indramayu, 854 kabupaten Majalengka dan 855 Kabupaten Kuningan, di bawah Koordinator komando komando antar Resor 85 Cirebon, atau disebut dengan Polisi Wilayah Cirebon (Polwil), ketika masih ada Polwil.
Komando Resor 852 Cirebon dulu bertempat di Kesambi Cirebon Kota, Bangunan peninggalan jaman Belanda. Walaupun pemerintahan Daerah kekuasaannya antara kabupaten Cirebon dan Kotamadya Cirebon, namun kantor pemerintahan Kabupaten daerah tingkat II Cirebon, lokasinya masih berada di Kotamadya Cirebon, seperti kantor pemerintahan kabupaten yang lokasinya masih berada di Jl. Kartini kotamadya Cirebon, Kodim 0620, Kejaksaan dan Pengadilan pun masih berada di Kotamadya Cirebon, tapi Kejaksaan dan Pengadilan masih satu, antara Kabupaten dan Kotamadya Cirebon.
Pemerintahan Daerah, pengadilan dan Kejaksaan sudah terlebih dahulu pindah ke Sumber. Kepolisian Resor Cirebon baru pindah ke Sumber tahun 1993. Perubahan nama dari Komando Resort Cirebon 852 Cirebon menjadi Kepolisian Resort Cirebon pada tahun 1984, tidak menggunakan 852 lagi. Pimpinanya pun sebutannya di rubah, disesuaikan ketika namanya Komando Resort 852 pimpinanya disebut Komandan Resort atau Dan Res, sekarang dengan menggunakan penyebutanya menjadi Kepala Kepolisian Resor Cirebon (Kapolres). Kepolisian Resor Cirebon dulu terdiri dari 5 Distrik dan 16 Polsek diantaranya :
1. Distrik Arjawinangun, dengan mengkoordinir;
2. Distrik Palimanan Mengkoordinir ;
3. Distrik Weru, mengkoordinir.
4. Distrik Sindang Laut, mengkoordinir.
5. Distrik Ciledug Mengkoordinir.
Kemudian mengalami perubahan nama Distrik dihapus atau diganti menjadi Polsek, seiring dengan Kewedanaan dihapus menjadi Polsek :
Era Reformasi bergulir, seiring dengan perkembangan jaman, Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon memekarkan beberapa kecamatan, begitu juga Polres Cirebon dengan Polseknya.
Kabupaten Cirebon sudah memekarkan menjadi 40 kecamatan, Polres Cirebon bisa memenuhi 31 polsek, dengan tambahan 10 Polsek, antara lain :
Anton Soedjarwo
Jenderal Polisi (Purn.) Anton Soedjarwo () adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dari tahun 4 Desember 1982 hingga tahun 1986. Putranya, Rudi Soedjarwo, adalah seorang sutradara film.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus hukum, saling serang antara anggota Polri dan TNI dilapangan dan ketegangan antar lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.
Partai politik di Indonesia
Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam "volksraad" yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai "Bestuur" Bumi-Putera, dan "Indonesische Nationale Groep". Sedangkan di luar "volksraad" ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik - partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atau Polda Kepulauan Riau (Polda Kepri) adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Polda Kepulauan Riau tergolong polda tipe A, karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).
Direktorat Polisi Air Baharkam Polri
Direktorat Polisi Air Baharkam Polri (atau Ditpolair) bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli, termasuk penangan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai / perairan.
Herry Heryawan
Selepas menuntaskan pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang pada tahun 1996, Herry Heryawan diberi kesempatan mengikuti kursus bahasa Inggris untuk tingkat perwira yang diselenggarakan di PTIK pada tahun 1999-2000, selanjutnya pada tahun 2001-2003 mengikuti pendidikan di PTIK sehingga layak menyandang gelar Sarjana Ilmu Kepolisian. Pada tahun 2010 ketika masih menjabat Kadensus Anti Teror di Polda Kepulauan Riau, Herry Heryawan berhasil lolos untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan (SESPIM) Polri Lembang, Jawa Barat. Disela-sela mengikuti pendidikan SESPIM, Herry Heryawan masih tetap diberi kepercayaan oleh pimpinan Polri untuk ikut dalam operasi pemberantasan terorisme, salah satunya ketika menangkap Abu Bakar Ba’asyir di wilayah Banjar, Jawa Barat.
Tentara Nasional Indonesia
Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
Korps Brigade Mobil
Semenjak Polri dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia, peristiwa bentrok antara Polri dan TNI (terutama TNI-AD) kerap terjadi. Satu peristiwa bentrok TNI-AD dan Polri dalam hal ini Brimob adalah peristiwa Binjai pada tanggal 30 September 2002. Insiden ini melibatkan unit infanteri Lintas Udara 100/Prajurit Setia dengan korps Brimob Polda Sumut yang sama-sama bermarkas di Binjai. Banyak pihak merasa kejadian bentrok TNI-POLRI adalah manifestasi politik adu domba yang dilakukan pihak asing untuk memperlemah kesatuan dan persatuan lembaga kepemerintahan RI. Melihat gelagat tersebut, Bapak Jenderal Polisi Soetanto telah mengusulkan kemungkinan penyatuan kembali matrikulasi akademi militer dan kepolisian. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan persaudaraan dan kohesifnes daripada undur aset unsur bersenjata NKRI.
Iza Fadri
Ia adalah seorang perwira tinggi yang berpengalaman di bidang hukum dengan rentang pendidikan dan jabatan serta pengalaman dengan berbagai rentang profesi yaitu sebagai anggota Polri dengan penugasan sebagai Penyidik, Kapolsek, Kapolres dan Kapolda. Ia telah mengikuti seluruh pendidikan kedinasan dan terakhir sebagai alumni PPSA Lemhanas Polri.