apakah nama ibukota indonesia?
Daftar ibu kota provinsi di Indonesia
Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik yang memiliki 34 ibu kota provinsi. Meskipun frasa "ibu kota" menggunakan kata "kota", pada kenyataannya, tidak semua ibu kota provinsi di Indonesia berupa kota. Hal ini terjadi pada ibu kota negara, Jakarta, yang menjadi ibu kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dan juga merupakan Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Selain itu, ibu kota provinsi yang bukan merupakan kota terdapat pula di beberapa provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat dan Papua Barat yang beribukotakan kabupaten, Kalimantan Utara yang beribukotakan kecamatan, dan Maluku Utara yang beribukotakan kelurahan.
Kota Bandung
Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting, di antaranya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia ("Technische Hoogeschool te Bandoeng" - TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung - ITB), lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika.
Daftar kantor kedutaan besar di Jakarta
Sebagai ibukota negara Indonesia, Jakarta merupakan tempat bagi beberapa negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk membuka kantor kedutaan besarnya dikota ini. Saat ini, ibukota Jakarta memiliki 99 kantor kedutaan besar. Di Jakarta, konsentari terbesar penempatan kantor-kantor kedutaan besar berlokasi di wilayah Menteng dan Jalan M.H. Thamrin di Jakarta Pusat, juga di wilayah Jalan Sudirman, Kuningan dan Mega Kuningan Jakarta Selatan.
Garuda Indonesia
Setelah penerbangan KNILM bubar pada bulan Maret 1942 bersamaan dengan Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, Belanda kembali mendirikan maskapai lagi yang bernama KLM Interinsulair Bedrijf pada tanggal 1 Agustus 1947 atau setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Belanda kembali ke Hindia Belanda. Tujuan Belanda mendirikan KLM Interinsulair Bedrijf ini adalah untuk kembali melayani daerah jajahannya dengan menggunakan pesawat Dakota sebanyak 20 unit yang merupakan bekas pakai dari KLM. Namun, tak lama kemudian pada tanggal 28 Desember 1949 sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, KLM IIB diserahkan kepada pihak Indonesia lalu diganti namanya menjadi Garuda Indonesian Airways (GIA) (Sehingga hari tersebut dijadikan sebagai hari jadi de facto Garuda Indonesia), di mana satu Dakota beregistrasi PK-DPD yang membawa Presiden Soekarno terbang dari Jogjakarta (ibukota perjuangan) menuju Jakarta (ibukota negara). Garuda Indonesia mendapatkan konsesi monopoli penerbangan dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 dari KLM. Garuda Indonesia pada awalnya adalah hasil "joint venture" antara pemerintah Indonesia dengan KLM dengan kalkulasi pemerintah Indonesia memiliki 51% saham. Selama 10 tahun pertama, perusahaan ini dikelola oleh KLM. Tetapi karena paksaan nasionalis, KLM menjual sebagian dari sahamnya pada tahun 1954 ke Pemerintah Indonesia dan pada waktu yang bersamaan, maskapai ini memiliki 46 pesawat, termasuk 14 pesawat DeHavilland Heron yang dibeli Garuda antara 1953-1954. Tahun 1955, Garuda Indonesia meresmikan pelayanan penerbangan haji menuju Jeddah dengan rute Jakarta - Bangkok - Kolkata - Karachi - Sarjah - Jeddah menggunakan pesawat Convair CV-340.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Negara dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Negara dikoordinasikan dengan tata ruang provinsi yang berbatasan langsung. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan langsung merupakan hasil kerja sama secara terpadu dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
Sejarah perkeretaapian di Indonesia
Suasana selama perjalanan keadaan sangat tegang. Di stasiun Manggarai, dilakukan manuver langsir gerbong barang. Agar tidak mencurigakan, seluruh lampu gerbong dibiarkan gelap gulita. Pada akhirnya, pada tanggal 4 Januari 1946 tiba di Kota Yogyakarta dan untuk mengenangnya, diperkenalkanlah istilah "kereta luar biasa" (KLB). Pada saat itu pula, ibukota negara pindah ke Yogyakarta.
Daftar Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta adalah sebuah wilayah administratif setara provinsi dengan status istimewa sebagai ibukota Indonesia. Kepala eksekutif Jakarta adalah Gubernur, alih-alih Walikota. Gubernur Jakarta adalah seorang politikus terpilih yang memegang pemerintahan strategis Jakarta bersama dengan Wakil Gubernur dan 106 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.Nama "Jakarta" sudah digunakan sejak masa pendudukan Jepang tahun 1942, untuk menyebut wilayah bekas "Gemeente Batavia" yang diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Nama "Jakarta" merupakan kependekan dari kata Jayakarta (aksara Dewanagari: जयकृत), yaitu nama dari Bahasa Sansekerta yang diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah (Faletehan) setelah menyerang dan berhasil menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527 dari Portugis. Nama ini diterjemahkan sebagai "kota kemenangan" atau "kota kejayaan", namun sejatinya berarti "kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha" karena berasal dari dua kata Sansekerta yaitu "Jaya" (जय) yang berarti "kemenangan" dan "Karta" (कृत) yang berarti "dicapai".
Aceh
Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia hingga saat ini hanya empat satuan daerah yang dinyatakan berstatus sebagai Daerah Khusus yaitu Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Provinsi Papua serta Papua Barat.
Kota Bukittinggi
Kota Bukittinggi (; Jawi, بوكيق تيڠڬي) adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan "Fort de Kock" dan mendapat julukan sebagai "Parijs van Sumatra". Bukittinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, di antaranya adalah Mohammad Hatta dan Assaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat presiden Republik Indonesia.
Pemerintahan daerah di Indonesia
Yang dimaksud dengan Undang-Undang tersendiri adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN Tahun 2007 Nomor 93; TLN 4744); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (LN Tahun 1999 Nomor 172; TLN 3893) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN Tahun 2006 Nomor 62; TLN 4633); dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN Tahun 2001 Nomor 135; TLN 4151). Karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki Undang-Undang tersendiri, maka keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Bob Freeberg
Pada tahun 1948, dari Yogyakarta sebagai ibukota negara ketika itu, Presiden Soekarno menugaskan Samaun Bakri mengambil emas seberat 20 kg dari Cikotok, Banten, untuk membeli pesawat ke India. Setelah itu ia kemudian berangkat dengan pesawat Dakota RI 002 milik Bob Freeberg dari lapangan udara Gorda, Serang, menuju Tanjung Karang, Lampung. Dalam perjalanan dari Tanjung Karang menuju Bukit Tinggi sebelum ke India, pesawatnya rusak dan jatuh di tengah hutan di wilayah Lampung Utara pada 1 Oktober 1948.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Nama dan batas Daerah Tingkat I adalah sama dengan nama dan batas Wilayah Provinsi atau Ibukota Negara. Ibukota Daerah Tingkat I adalah ibukota Wilayah Provinsi. Nama dan batas Daerah Tingkat II adalah sama dengan nama dan batas Wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Ibukota Daerah Tingkat II adalah ibukota Wilayah Kabupaten. Penyebutan Wilayah Administratif dan Daerah Otonom disatukan.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta berlokasi di sebelah utara Pulau Jawa, di muara Ciliwung, Teluk Jakarta. Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Hal ini mengakibatkan Jakarta sering dilanda banjir. Sebelah selatan Jakarta merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi. Jakarta dilewati oleh 13 sungai yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Sungai yang terpenting ialah Ciliwung, yang membelah kota menjadi dua. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961, status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.
Pemindahan ibukota Republik Indonesia
Pasukan Jepang pun masih belum ditarik sepenuhnya, justru diminta mendukung operasi pengamanan ibukota tersebut. Belum lagi muncul beberapa konflik antar pemimpin perjuangan. Bahkan terjadi beberapa kali upaya penculikan dan pembunuhan atas Presiden Soekarno dan pejabat tinggi pemerintah RI lainnya, baik oleh pasukan NICA maupun laskar-laskar rakyat yang tidak sepenuhnya tunduk kepada pemerintahan baru. Pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirimkan surat melalui kurir yang mempersilakan apabila pemerintah RI bersedia memindahkan ibukota RI ke Yogyakarta atas jaminan mereka berdua. Tawaran ini pun segera disambut baik oleh Bung Karno dan kawan-kawan yang segera membahas persiapannya keesokan harinya dalam sidang kabinet tertutup.
Pakubuwana XII
Belanda yang tidak merelakan kemerdekaan Indonesia berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan. Pada bulan Januari 1946 ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta karena Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemerintahan Indonesia saat itu dipegang oleh Sutan Syahrir sebagai perdana menteri, selain Presiden Soekarno selaku kepala negara. Sebagaimana umumnya pemerintahan suatu negara, muncul golongan oposisi yang tidak mendukung sistem pemerintahan Perdana Menteri Sutan Syahrir, misalnya kelompok Jenderal Sudirman.
Pemindahan ibukota Republik Indonesia
Kraton Yogyakarta juga menanggung biaya operasional para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Kas Negara RI saat itu dalam kondisi sangat buruk, bahkan boleh dikatakan sedang kosong. Untuk pembiayaan ini, jumlah yang dikeluarkan oleh kas Kraton diperkirakan mencapai 6 juta gulden. Jumlah uang yang tidak sedikit pada waktu itu. Dengan modal itu, pemerintahan RI yang masih sangat belia bisa terus menjalankan roda pemerintahannya.
Belanda Hitam
Pada waktu transisi dari tahun 1806 sampai 1816 selama Perang Napoleon, Inggris mengambil alih administrasi beberapa jajahan Hindia Belanda termasuk Jawa untuk sementara waktu hingga kekuasaan Belanda dapat dipulihkan. Pada tahun 1824, Perjanjian Inggris-Belanda memutuskan untuk menyerahkan daerah kekuasaan Belanda di Malaka, Semenanjung Malaya, dan jajahan-jajahannya di Hindia kepada Inggris sebagai pertukaran untuk penempatan Inggris di wilayah yang sekarang dikenal sebagai gugusan kepulauan Indonesia modern, seperti Bengkulu di Sumatera. Batas-batas wilayah antara daerah jajahan Malaya Britania dan Hindia Belanda tetap hingga hari ini sebagai perbatasan antara Malaysia dan Republik Indonesia. Ibu kota Hindia Belanda pada waktu itu, Batavia (Betawi) yang kini dikenal sebagai Jakarta, masih tetap sebagai ibu kota Indonesia.
Sulawesi dan Dependensinya
Celebes Belanda mengacu pada periode pemerintahan kolonial di pulau Sulawesi sebagai wilayah dagang Vereenigde Oostindische Compagnie sejak 1699 sampai awal 1800-an, kemudian menjadi bagian dari Hindia Belanda sampai 1945. Keberadaan Belanda di daerah ini diawali dengan perebutan Sulawesi dari Portugal dan berakhir dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Celebes sekarang disebut Sulawesi. Ibu kota Makassar sering ditulis Macassar, Makassar, Macaçar, Mancaçar, atau Goa, Gowa (tidak sama dengan Goa, ibu kota India Portugal). Nama Ujung Pandang juga pernah digunakan.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
Daerah khusus
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Pariwisata di Indonesia
Setiap pulau besar di Indonesia setidaknya memiliki satu bandar udara internasional. Bandar udara terbesar adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang, Banten. Lima bandar udara internasional lainnya yang berada di Pulau Jawa adalah Adisumarmo di Solo, Juanda di Surabaya, Husein Sastranegara, di Bandung dan Adisucipto di Yogyakarta. Transportasi darat lain seperti kereta api dan taksi tersedia hampir di seluruh pulau di Indonesia. Beberapa kota menyediakan sistem transportasi "Bus Rapid Transit" seperti TransJakarta di Jakarta, Trans Jogja di Yogyakarta, Trans Metro Bandung di Bandung, Batik Solo Trans di Surakarta, dan TransSemarang di Semarang. Kendaraan khas seperti bajaj, becak, dan bemo tersedia di kota-kota tertentu, selain itu transportasi umum informal seperti ojeg dapat ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya.
Gempa bumi Sumatera Selatan 2010
Gempa bumi Sumatera Maret 2010 yang terjadi dengan kekuatan 6,8 Skala Richter di lepas pantai Sumatera, Indonesia pada 5 Maret 2010. Episentrum berada pada barat Bengkulu, selatan-tenggara dari Padang, Indonesia, dan barat-barat laut dari ibukota Indonesia, Jakarta. Gempa bumi ini menyebabkan kepanikan, tetapi tidak ada kerusakan ataupun kematian.
Jabodetabek
Sejak tahun 1977, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan bahwa wilayah Bodetabek sebagai wilayah penyangga kota Jakarta. Hal ini disebabkan karena terlalu padatnya kota Jakarta untuk menampung semua aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan industri. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mulai mengatur pembangunan dan peruntukan wilayah di Jabotabek. Untuk aktivitas pemerintahan, tetap dikonsentrasikan di wilayah Jakarta Pusat. Pada tahun 1995, Presiden Soeharto pernah berencana untuk memindahkan pusat pemerintahan negara ke daerah Jonggol di kabupaten Bogor. Tetapi ide tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997.
Kontingen Garuda
Untuk menyampaikan pengakuan ini Sekretaris Jenderal Liga Arab ketika itu, Abdurrahman Azzam Pasya, mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, Mohammad Abdul Mun'im, untuk pergi ke Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh dengan rintangan terutama dari pihak Belanda maka akhirnya ia sampai ke Ibu Kota RI waktu itu yaitu Yogyakarta, dan diterima secara kenegaraan oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta pada 15 Maret 1947. Ini pengakuan pertama atas kemerdekaan RI oleh negara asing.
Mohammad Hatta
Hatta dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Anggota Dewan Penasehat Presiden. Pada 15 Agustus 1972, Bung Hatta mendapat anugerah Bintang Republik Indonesia Kelas I dari Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat dia sebagai warga utama Ibukota Jakarta dengan segala fasilitasnya, seperti perbaikan besarnya pensiun dan penetapan rumah dia menjadi salah satu gedung yang bersejarah di Jakarta.
Daftar ibu kota provinsi di Indonesia
Daftar ibu kota provinsi di Indonesia ini mengandung peringkat ibu kota, nama provinsi, nama ibu kota, data kependudukan ibu kota (jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk), luas wilayah ibu kota, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ibu kota, dan kepala daerah ibu kota. Di samping itu, daftar ini memiliki fitur warna dan simbol yang maknanya bisa dilihat di tabel keterangan. Setelah itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat melihat daftar yang akan disebutkan berikut ini.
Balai Kota DKI Jakarta
Tahun 1960, yakni pada masa jabatan Sumarno, Kota Jakarta mendapatkan kedudukan istimewa menjadi setingkat dengan Daerah Swantantra Tingkat I. Nama Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja pun diubah menjadi Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota (DCI) Djakarta. Kepala pemerintahannya pun tak lagi disebut wali kota, tetapi diganti menjadi gubernur. Dan pada 1964, Jakarta pun resmi menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara Republik Indonesia (RIS)
Negara Republik Indonesia adalah salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 . NRI juga menjadi pusat dari RIS karena ibukotanya Jakarta ada di Wilayah NRI. Karena Presiden Soekarno menjadi Presiden RIS maka diangkat Mr.Assaat menjadi Acting Presiden Indonesia dan Mr. Soesanto Tirtoprodjo sebagai Perdana Menteri hingga pada 17 Agustus 1950 RIS bubar dan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Assaat melepaskan jabatan kepada Soekarno.
Pemindahan ibukota Republik Indonesia
Mengingat seluruh penjuru kota telah diawasi ketat oleh pasukan NICA dan Sekutu, maka dipikirkanlah cara paling aman untuk melakukan proses evakuasi tersebut. Akhirnya dipilihlah transportasi Kereta Api, mengingat jalur-jalur keretalah yang masih dianggap relatif aman. Jalur yang dilalui: Pegangsaan Timur - Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikampek - Cirebon - Purwokerto - Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta.
"Kita akan memindahkan ibu kota besok malam. Tidak ada seorang pun dari saudara boleh membawa harta benda. Aku juga tidak," kata Soekarno seperti ditulis Cindy Adams dalam biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Maka disusun satu rencana nekat. Pada tanggal 3 Januari 1946 jelang tengah malam, sebuah gerbong kereta yang ditarik dengan lokomotif uap C.2809 buatan Henschel (Jerman) dan dimatikan lampunya berhenti di belakang rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 (Menteng) yang terletak di pinggir rel KA antara Stasiun Manggarai dan Gambir. Diharapkan, tentara Sekutu/NICA akan menyangka kereta tersebut hanyalah kereta biasa yang langsir menuju stasiun Manggarai.
Gedung Agung
Pada 6 Januari 1946, ""Kota Gudeg"" ini menjadi ibu kota baru Republik Indonesia yang masih muda dan istana itu berubah menjadi Istana Kepresidenan, tempat tinggal Presiden Soekarno beserta keluarganya, sedangkan Wakil Presiden Mohammad Hatta tinggal di gedung yang sekarang ditempati Korem 072/Pamungkas.
Kasunanan Surakarta
Belanda yang tidak merelakan kemerdekaan Indonesia berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan. Pada bulan Januari 1946 ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta karena Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Kemudian, pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, di mana salah seorang pimpinannya adalah Tan Malaka, pimpinan Partai Murba. Barisan Banteng berhasil menguasai Surakarta sedangkan pemerintah Indonesia tidak menumpasnya karena pembelaan Jendral Sudirman. Bahkan, Jendral Sudirman juga berhasil mendesak pemerintah sehingga mencabut status Daerah Istimewa Surakarta. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai Mangkunegara dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan "landreform" oleh golongan sosialis.
Indonesia Timur
Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), kawasan Indonesia Timur (kecuali Papua) pernah menjadi negara bagian bernama Negara Indonesia Timur (1946–1950) dengan ibukota Makassar. Negara bagian tersebut dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946.
Istana Gebang
Istana Gebang adalah rumah kediaman mantan Presiden Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur. Rumah ini berada di Jalan Sultan Agung Blitar, sekitar 2 kilometer dari Makam Bung Karno. Setiap tanggal 6 Juni, hari kelahiran Bung Karno, di rumah ini diselenggarakan acara memperingati hari lahir Bung Karno. Dengan semangat memujudkan TRI SAKTI Bung Karno yg salah satunya "Berkepribadian di bidang kebudayaan", pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar menampilkan kesenian tradisional setiap minggu pagi mulai jam 10.00 wib yang bisa dilihat secara gratis oleh pengunjung
Objek Wisata Istana Gebang Blitar
Kota Blitar memang sangat identik dengan sosok proklamator RI, Ir. Soekarno. Pahlawan yang juga menjadi presiden pertama RI ini lahir di Surabaya dan di wafatkan di Kota Bllitar. Selain makam Ir. Soekarno yang akrab dipanggil bung Karno, ada peninggalan lain yang berkaitan erat dengan beliau, berupa kompleks rumah tua yang menjadi tempat tinggal beliau ketika masih kecil, yaitu Istana Gebang.
Kota Blitar, jawa Timur memang tidak bisa lepas dari sebutan kota Proklamator. Kota Tua ini ramai dikunjungi oleh para peziarah makam Bung Karno yang datang dari seluruh plosok negri, bahkan peziarah dari luar negri.
Selain makam, Blitar juga punya saksi bisu yang sangat bersejarah yang berkaitan dengan Ir. Soekarno, yaitu komplek rumah tua yang dahulu menjadi kediaman orang tua sekaligus rumah masa kecil bagi beliau. Masyarakat lebih mengenal tempat ini dengan sebutan Istana Gebang, Istana masa kecil yang turut mengantar kesuksesan beliau, sang proklamator sekaligus presiden pertama kita Ir. Soekarno. Istana Gebang terletak di kelurahan Bendo Gerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar.
Dahulu keberadaan Istana Gebang tidak begitu dikenal dan kurang familiar, karena pada awalnya tempat ini masih dimiliki dan dikuasai oleh ahli waris atau kerabat Bung karno. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa leluasa mengunjungi rumah tersebut. Hanya orang tertentu saja yang mendapatkan akses untuk masuk ke dalam rumah. Namun, semenjak pemerintah kota Blitar dan Jawa Timur membeli dan mengambil alih kepemilikan Istana Gebang dari ahli waris Soekarmini Wardoyo, maka keberadaan Istana Gebang menjadi terbuka untuk umum. Masyarakat luas tanpa terkecuali dapat memiliki akses secara bebas untuk dapat masuk dan menikmati suasana bersejarah di rumah tersebut. Hingga saat ini Istana Gebang menjadi destinasi wisata edukasi yang sarat akan sejarah, yang menjadi pilihan utama bagi wisatawan di Kota Blitar untuk sejenak ikut mengenang dan merenungkan perjuangan luhur yang telah diabdikan Ir. Soekarno kepada bangsa Indonesia.
Setiap Hari Istana Gebang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Mereka yang berkunjung merupakan serangkaian wisatawan yang juga berziarah ke makam Bung Karno. Istana gebang dibuka mulai pukul 07.00 WIB. Jumlah pengunjung yang masuk dapat mencapai 200 sampai 300 orang setiap harinya. Namun, pada hari khusus jumlah pengunjung dapat mencapai 1.000 orang dalam satu hari. Semua lapisan masyarakat dapat masuk ke dalam istana dan melihat berbagai macam barang peninggalan Ir. Soekano. Mulai dari perabotan rumah, tempat tidur, kursi dan juga benda- benda kuno lain seperti mesin ketik, radio dan telepon rumah yang menggingatkan kita akan masa kehidupan beliau ir. Soekarno.
Selain bangunan yang memiliki desain arsitektur kuno, pengunjung dapat berfoto dengan latar bagus yang bervarias sebagai kenang-kenangan. Beberapa spot menarik yang dapat dijadikan latar adalah patung Bung Karno berwarna putih bersih di depan istana. Selain itu, tiap sudut di dalam bangunan dapat kita abadikan juga melalui foto.
Ada satu tempat favorit yang bisa menjadi pilihan utama bagi para pengunjung di Istana Gebang, yaitu sebuah sumur tua di belakang rumah yang sampai sekarang tetap memancarkan mata air yang jernih dan dipercaya memiliki khasiat lebih serta menyehatkan. Para pengunjung selalu menyempatkan waktu untuk menengambil air jernih dari sumur yang sudah dikemas dalam plastik-plastik kecil oleh pengelola, untuk sekadar diminum ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga dirumah secara gratis.
Ir. Soekarno pernah mengatakan “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya”. Begitu besar dan pentingnya sejarah perjuangan Bung Karno bagi Bangsa Indonesia, maka hal itu sangatlah patut untuk kita teladani.
Indonesia
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah. Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta, adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1976–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.
"Lihat pula: Peta Asia dan Jumlah pulau di Indonesia"
Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU – 11°08'LS dan dari 95°'BT – 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.
Sejarah Indonesia
Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita "Ramayana".
Pasang Surut Dinasti Mataram
Negara kesatuan Rapublik Indonesia mewarisi wilayah dari Sabang sampai Merauke sebagai warisan wilayah dari kolonial Belanda. Jakarta yang semula Batavia menjadi ibukota negara dan kediaman Gubernur Jenderal menjadi Istana Presiden.Presiden Soekarno kemudian menata ulang konsep tata ruang kota mengikuti pola pola kota kerajaan dengan membangun Monumen Nasional dan tempat peribadatan umat muslim.Istana sekarang benar benar mengikuti pola lama kerajaan Jawa masa lalu; ada istana, tempat peribadatan, lapangan terbuka dan tugu atau monumen sebagai lambang yoni dalam paham Jawa masa lalu.
Kota Bukittinggi
Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.
Usulan pemindahan ibu kota Indonesia
Pada 2010, perdebatan berlanjut tentang pembentukan ibu kota baru yang akan dipisah dari pusat ekonomi dan komersial negara. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta.
De-Soekarnoisasi
Langkah-langkah tersebut dilakukan antara lain dengan jalan mengganti nama Soekarno yang diberikan pada berbagai tempat atau bangunan di Indonesia. Misalnya, Stadion Gelora Bung Karno diubah menjadi Stadion Utama Senayan, kota Soekarnopura (sebelumnya bernama Hollandia) diubah namanya menjadi Jayapura, dan Puncak Soekarno diubah namanya menjadi Puncak Jaya. Selain itu, pada saat Soekarno meninggal, keinginannya untuk dikebumikan di Istana Batu Tulis, Bogor tidak dipenuhi oleh pemerintah. Sebaliknya, Soekarno dikebumikan di Blitar, tempat tinggal kedua orang tua beserta kakaknya, Ibu Wardojo.
Taman Mini Indonesia Indah
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Area seluas kurang lebih 150 hektare atau 1,5 kilometer persegi ini terletak pada koordinat . Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 26 provinsi Indonesia (pada tahun 1975) yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah.
Di samping itu, di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya, kereta gantung, berbagai museum, dan Teater IMAX Keong Mas dan Teater Tanah Airku), berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMIII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota.
Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara, Siti Hartinah, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tien Soeharto.
Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana no. 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Melalui miniatur ini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut Proyek Miniatur "Indonesia Indah", yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita.
Batavia
Batavia atau Batauia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kalapa, dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di wilayah Nusantara.
Kota Palangka Raya
Wacana pemindahan Ibukota atau pusat pemerintahan berkembang di setiap masa pemerintahan. Dalam buku berjudul ‘Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya’ karya Wijanarka disebutkan, dua kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah — untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan. Wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kota Palangkaraya juga pernah diungkapkan Presiden pertama RI Soekarno. Saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957, Soekarno ingin merancang menjadi ibu kota negara.
Kota Tua Jakarta
Tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung, di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng (Kasteel Batavia), dinding kota, dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal . Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi buruk. Kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemi tahun 1835 dan 1870 mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Weltevreden (sekarang daerah di sekitar Lapangan Merdeka). Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang.
Kota Medan
Kota Medan (Melayu Jawi: ميدان; Batak: ; ; bahasa Tamil: மேடான்) adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.
Kota Metro
Kota Metro (Had Lampung: ) adalah salah satu kota di Provinsi Lampung.Kota ini juga merupakan kota yang memiliki tingkat kemacetan dan kriminalitas paling rendah di Provinsi Lampung. Berjarak 52 km dari Kota Bandar Lampung (ibukota provinsi), serta merupakan kota terbesar kedua di provinsi Lampung. Kota Metro masuk dalam Daftar 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah ke-9 di Indonesia serta urutan kedua di Pulau Sumatera berdasarkan Survey BPS tahun 2017. Kini, Kota Metro sedang melakukan pembenahan dan pengembangan kota yang lebih maju seiring terintegerasinya Exit Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar yang terletak di Kecamatan Batanghari Ogan, Pesawaran yang menuju ke Kota Metro. Kota Metro juga merupakan target cetak biru Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai kawasan strategis dan target pengembangan kota metropolitan setelah Bandar Lampung.
Papua (wilayah Indonesia)
Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore diangkat pemerintah RI menjadi gubernur pertama Papua tahun 1956-1961 yang saat itu beribukota di Soasiu, pulau Tidore. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia sepenuhnya, dibentukalah provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi "Irian Jaya" oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi "Papua" sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama "Papua" sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi "Irian Jaya Barat" (sekarang "Papua Barat").
Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung (Aksara Lampung: ) adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa.
Aceh
Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukota Banda Aceh.Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.
Jawa
Jawa ("Hanacaraka": ꧋ꦗꦮ꧉ (Jawa: Jåwå), Jawi: جاوا, Pegon: جاوه, Tionghoa: 爪哇, Arab: جاوة, Hindi: जावा, Tamil: ஜாவா, Sunda: ᮏᮝ, Madura: Jhâbâh, Bali: ᬚᬯ) adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan terluas ke-13 di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar hampir 160 juta, pulau ini berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Meskipun hanya menempati urutan terluas ke-5, Pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Angka ini turun jika di bandingkan sensus penduduk tahun 1905 yang mencapai 80,6% dari seluruh penduduk Indonesia penurunan penduduk di Pulau Jawa secara persentase di akibatkan perpindahan penduduk (transmigrasi) dari pulau Jawa ke seluruh Indonesia. Ibu kota Indonesia, Jakarta, terletak di Jawa bagian Barat Laut (tepatnya di ujung paling barat Jalur Pantura).
Pemerintahan daerah di Indonesia
Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua termasuk provinsi hasil pemekarannya, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.
Kota Makassar
Kota Makassar (Makassar: ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.
Hotel Borobudur Jakarta
Hotel Borobudur Jakarta adalah hotel berbintang 5 berikut hunian apartemen yang berlokasi di Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat 10710, Indonesia. Hotel ini memiliki lokasi yang strategis di jantung ibu kota Jakarta, dapat dicapai dengan berjalan kaki ke Katedral Jakarta, Masjid Istiqlal dan Stasiun Kereta api Gambir. Hotel ini berjarak sekitar 30 kilometer dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, kurang dari satu kilometer dari Kedutaan Amerika Serikat serta Istana Negara dan 5 kilometer dari Museum Bahari dan Museum Fatahillah, dan 60 kilometer dari Kebun Raya Bogor.
Bandar Udara Internasional Ali Sadikin
Bandar Udara Internasional Ali Sadikin adalah rencana nama bandar udara yang akan dibangun di daerah Marunda, Jakarta, Indonesia, lebih tepatnya di atas Proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Bandar udara ini merupakan bandar udara pendukung Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Pada awalnya Bandar Udara ini memiliki nama Bandar Udara Internasional Si Pitung, namun diubah menjadi Bandar Udara Internasional Ali Sadikin, untuk menghormati jasa Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang memimpin pada tahun 1966 hingga 1977.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh, 15 Km di selatan kota Payakumbuh.
Sejarah Indonesia
Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.
Agustus 2005
18 - Gangguan sistem interkoneksi listrik Jawa-Bali; listrik di Jakarta dan Banten mati total selama tiga jam dan menyebabkan pemadaman di sebagian Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali.
17 - Merangka peringati Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Hari Kemedekaan Republik Indonesia yang ke-60 dari halaman Istana Presiden Republik Indonesia adalah Istana Merdeka letaknya menghadap ke Jakarta Monumen Nasional (Monas) Jalan Medan Merdeka Utara, Kawasan Gambir, Jakarta Pusat. dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi Bendera Nasional Republik Indonesia (Sang Saka Merah Putih) yang dijahit oleh upacara penaikan bendera mulai pukul 09:00 sampai 11:00 WIB dan upacara penurunan bendera mulai pukul 17:00 sampai 18:00 [WIB dari siaran langsung, Kembali upacara penaikan dan penurunan bendera mulai pukul Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu kebangsaan dari Indonesia disebut Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
16 - Pemerintah Belanda, melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot, mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. (Detik)
Masjid Istiqlal
Masjid Istiqlal (arti harfiah: Masjid Merdeka) adalah masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina, di Timur Laut Lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional (Monas), di pusat ibukota Jakarta. Di seberang Timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Imam besarnya adalah Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. dan Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal sekarang adalah Laksma (Purn) H. Asep Saefuddin.
Kementerian Indonesia
Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Kota Palangka Raya
Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat No. 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling. Pada saat kota ini mulai dibangun, Presiden Soekarno merencanakan Palangkaraya sebagai ibukota negara di masa depan, menggantikan Jakarta. Palangka Raya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas Jakarta.
Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang (aksara Sunda: , Latin: "Kab. Karawang") adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Karawang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat, Laut Jawa di utara, Kabupaten Subang di timur, Kabupaten Purwakarta di tenggara, serta Kabupaten Cianjur di selatan ini memiliki luas wilayah 1.737,53 km, dengan jumlah penduduk 2.125.234 jiwa (sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1.223 jiwa per km. Pada tahun 2012-an Kabupaten Karawang sedang dibanjiri proyek-proyek besar yaitu Summarecon, Agung Podomoro, Agung Sedayu, Metland dan lain-lain. Rencananya Karawang akan memiliki bandara internasional, dan kereta cepat yang berada di selatan kota Karawang.. Sejarah Monumen Gempol Ngadeupa di Karawang Selatan, Dalam catatan sejarah indonesia, Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno beserta rengrengannya merumuskan Kemerdekaan Republik Indonesia di Rengas Dengklok, namun sejarah tidak pernah mencatat nilai perjuangan di Karawang Selatan, yang ternyata begitu luar biasa.
Istana Presiden Indonesia
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda,khususnya pada tahun 1920-1930'an pusat pemerintahan yang berada di Batavia (Jakarta) dianggap tidak ideal khususnya dari segi pertahanan dan militer serta agar pemerintah Hindia Belanda dapat bertindak ""lebih independen"". Untuk itu dicari daerah yang dianggap cocok sebagai Ibukota pemerintahan selain Bogor. Pilihan tersebut jatuh ke kota Bandung ditambah letaknya yang strategis (dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 709 meter di atas permukaan laut). Sehingga pemerintah Hindia Belanda membangun pusat pusat militer, pos dan telekomunikasi di sana ditambah mulai maraknya pusat pusat perdagangan di sana. Untuk mempersiapkan kota Bandung sebagai ibukota, dibangunlah Gedung Sate, dan gedung lainnya seperti Gedung Merdeka. Namun karena dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda di Den Haag serta pecahnya Perang Dunia II, rencana itu dibatalkan.
Negara Pasundan
Terpilihnya Wiranatakusumah sebagai Presiden Pasundan, mendapat restu dari Soekarno. Ketika terpilih, Wiranatakusumah masih menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia dan berkedudukan di Yogyakarta, ibukota Indonesia saat itu, karena Jakarta diduduki Belanda.
Soepeno
Sewaktu Belanda menyerang Indonesia pada 19 Desember 1948 yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II, membuat Ibukota NKRI, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Presiden Soekarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat pemerintahan ditangkap. Saat itu Soepeno menjadi Menteri Pemuda dan Pembangunan RI. Setelah Yogyakarta jatuh, Soepeno ikut bergerilya dan pasukan Belanda terus memburunya. Soepeno lolos karena sedang bertugas di luar Yogyakarta, tepatnya di Cepu, Jawa Tengah. Dikisahkan oleh Djoeir Moehamad & Abrar Yusra dalam "Memoar Seorang Sosialis" (1997: 208)"," Soepeno saat itu sebenarnya dalam perjalanan pulang ke ibukota dari Cepu. Saat sampai di Prambanan, sisi timur Yogyakarta, ia merasa ada yang tidak beres. Ternyata benar, pusat pemerintahan telah diduduki Belanda. Dari Prambanan, Soepeno mengarahkan mobilnya balik jalan, menuju Tawangmangu, dekat Solo. Di sana, ia akan bergabung dengan para pejabat negara lainnya yang lolos dari penangkapan. Setelah berkoordinasi di Tawangmangu, diputuskan bahwa masing-masing pejabat akan turut bergerilya, berpindah-pindah lokasi, hingga situasi terkendali. Soepeno dan beberapa orang lainnya diarahkan menuju timur, ke suatu tempat di lereng Gunung Wilis di mana Panglima Besar Jenderal Soedirman dan pasukannya bermarkas. Rombongan kecil ini berangkat dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dalam ancaman yang setiap saat bisa saja hadir. Bersama Soesanto Tirtoprodjo, kedua "Menteri Gerilya" itu berkelana di daerah pegunungan Jawa Timur menggerakkan rakyat berjuang terus melawan Belanda. Seorang wanita ikut dalam rombongan mereka, yaitu Nyonya Susilowati Rikerk, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
Usulan pemindahan ibu kota Indonesia
Jika pilihan pertama diluluskan, yaitu membangun ibu kota baru jauh dari Jakarta, maka pulau Kalimantan dianggap sebagai lokasi yang tepat. Pulau ini jauh dari daerah batas konvergen tektonik, artinya relatif aman dari ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi. Di Kalimantan, penempatan ibu kota baru diusulkan berlokasi di bagian selatan agak ke timur. Selain itu ada pula usulan untuk memindahkan ibu kota ke Kawasan timur Indonesia. Calon ibukota baru yang diusulkan adalah:Jika Jakarta tetap dipertahankan sebagai ibu kota resmi negara, sementara pusat administrasi dipindahkan ke lokasi lain yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, maka lokasi yang diusulkan antara lain:
Syafruddin Prawiranegara
Mr. Syafruddin Prawiranegara (Sunda: , atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara; ) adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri dan pernah menjabat sebagai Ketua (setingkat presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia menerima mandat dari presiden Sukarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribukota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ia kemudian menjadi Perdana Menteri bagi kabinet tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Tengah tahun 1958.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daftar ibu kota provinsi di Indonesia
Selama sejarah berdirinya Indonesia, telah terjadi beberapa kali pemindahan ibu kota negara, begitu pula yang terjadi di Maluku Utara yang ditandai dengan perpindahan ibu kota dari Ternate ke Sofifi pada 2010. Pemindahan ini dilakukan karena menurut dasar hukum Maluku Utara, UU Nomor 46 Tahun 1999, ibu kota Maluku Utara ialah Sofifi. Namun, karena keterbatasan infrastrukur Sofifi, Ternate dijadikan ibu kota sementara. Provinsi Kalimantan Barat pun telah merencanakan pemindahan ibu kota dari Pontianak dengan melakukan studi kelayakan. Selain itu, sempat ada upaya pemindahan ibu kota Maluku dari Ambon ke Makariki, namun tidak terwujudkan.
Sejarah Indonesia (1945–1949)
Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Agresi Militer Belanda II
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak (bahasa Belanda: "Operatie Kraai") terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua kali. Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949.
Djawoto
Pada tahun 1945 Kantor Berita "Antara" dibuka kembali dan Djawoto kembali bekerja untuk kantor berita tersebut. Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, kantor berita ini pun pindah ke Yogyakarta dan Djawoto dipilih menjadi pemimpin Redaksi.
Universitas Gadjah Mada
Serangan Belanda ke ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta dalam rangka Agresi Militer Belanda II melumpuhkan semua kegiatan belajar mengajar di Yogyakarta, Klaten dan Surakarta dan semua perguruan tinggi tersebut terpaksa ditutup dan para mahasiswa ikut berjuang.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta merupakan salah satu kota dengan udara terbersih di Indonesia. Salah satu faktor penentu keberhasilan tersebut adalah keberadaan kawasan Menteng dan Kebayoran Baru yang asri dan bersih.
Usulan pemindahan ibu kota Indonesia
Sebuah usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak kepresidenan Soekarno, dan juga selama masa kolonial Belanda. Kenyataannya pada awal Abad ke-20 ada upaya oleh Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengubah lokasi ibu kota dari Batavia (nama Jakarta sebelumnya) ke Bandung, walaupun gagal karena Depresi Besar dan Perang Dunia II.
Paskibraka
Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946, pada saat ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-1, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor (Laut) Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru Tanah Air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas.
Emma Poeradiredja
Kepindahan Emma dan orang-orang atau pegawai yang tetap setia kepada Republik Indonesia ini merupakan "noodformasi" atau formasi darurat dalam Jawatan Kereta Api. Emma dan kawan-kawan pindah ke Gombong, Jawa Tengah, dan akhirnya mengungsi di kantor Balai Besar Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, Yogyakarta, yang pada waktu itu menjadi Ibu Kota sementara Republik Indonesia. Pada waktu berada di Jawa Tengah, sekitar Agustus 1949, Emma ditunjuk sebagai utusan Partai Kebangsaan Indonesia Wanita ke Yogyakarta mengikuti Permusyawaratan Wanita seluruh Indonesia.
Iwan Wiranataatmadja
Pada tahun 2012 Iwan kembali menerima penugasan sebagai kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, di mana untuk kali ini adalah sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Bangladesh dan Republik Demokratik Nepal, dan berkedudukan di ibukota Bangladesh, Dhaka. Untuk jabatan barunya ini Iwan dilantik bersama-sama dengan enam pejabat baru duta besar lainnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 14 November 2012.
Idrus Nasir Djajadiningrat
Ketika terjadi Pemindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946, Djajadiningrat bersama para Tentara Republik Indonesia lain pun ikut hijrah ke kota tersebut.
Sejarah kekerasan di Minangkabau
Agresi militer Belanda yang kedua pada Desember 1948 ke Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia berhasil menguasai pusat pemerintahan dan menangkap Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan pemimpin lainnya. Peristiwa ini melumpuhkan pemerintahan Indonesia. Sjafruddin Prawiranegara kemudian membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat dengan ibu kota Bukittinggi. Ini menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perjuangan melawan Belanda yang berkonsekuensi Sumatera Barat menjadi sasaran utama penyerangan oleh militer Belanda. Terjadilah peperangan dan pengeboman di Sumatera Barat yang dilancarkan pihak Belanda.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU 29/2007.
Datuk Djamin
Djamin Datuk Sutan Maharaja Besar adalah pengacara dan politisi asal Minangkabau Indonesia. Dia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang kedua. Djamin merupakan lulusan sekolah hukum di negeri Belanda dengan titel "Master in de Rechten". Tokoh nasional ini menduduki jabatan Gubernur Jawa Barat ketika ibu kota negara Jakarta diduduki tentara sekutu dan kemudian ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Ia memimpin Jawa Barat tidak di Bandung karena sejak 1946 ibu kota Jawa Barat dipindahkan ke daerah pedalaman, yaitu Tasikmalaya. Dia menikah dengan Siti Nuraini, putri Betawi yang berprofesi sebagai penari. Putranya, Yazeed Djamin, merupakan seorang komposer Indonesia yang cukup terkenal.
Sejarah provinsi di Indonesia
Bengkulu (1967-sekarang)Jambi (1957/8-sekarang)Kepulauan Bangka Belitung(2000-sekarang)Kepulauan Riau (2002-sekarang)Lampung (1964-sekarang)Riau (1957/8-sekarang)Sumatera (1947-1948)Sumatera (Administratif) (1945-1947)Sumatera Barat (1957/8-sekarang)Sumatera Selatan [I] (1948-1950)Sumatera Selatan [II] (1950/9-sekarang)
Sumatera Tengah [I] (1948-1950)Sumatera Tengah [II] (1950-1957/8)
Sumatera Utara [I] (1948-1949)Sumatera Utara [II] (1950-1956)Sumatera Utara [III] (1956-sekarang)Tapanuli-Sumatera Timur (1949-1950)Kalimantan (1953-1956)Kalimantan (Administratif) [I] (1945-1946)Kalimantan (Administratif) [II] (1950-1953)Kalimantan Barat (1956-sekarang)Kalimantan Selatan (1956-sekarang)Kalimantan Tengah (1957/8-sekarang)Kalimantan Timur (1956-sekarang)Kalimantan Utara (2012-sekarang)Banten (2000-sekarang)Daerah Istimewa Yogyakarta (1950-sekarang)
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1950-sekarang)
Kota Padang
Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui Pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada tanggal 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui surat keputusan Presiden RIS nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom. Wilayah kota diperluas, sementara status kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Wali kota Padang. Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara "de facto" menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara "de jure" pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015–2019, pemerintah pusat menetapkan Kota Padang, bersama Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk pengembangan wilayah metropolitan Palapa (Padang–Lubuk Alung–Pariaman).
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indonesia
Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
Hubungan Indonesia dengan Irak
Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia dan masyarakat menolak kampanye militer pimpinan AS terhadap Irak. Lebih dari 50.000 orang Indonesia memadati jalan-jalan ibukota Indonesia, Jakarta pada Minggu, 9 Februari, 2003, untuk memprotes ancaman Amerika Serikat dari aksi militer terhadap Irak. Pada puncak Perang Irak, Indonesia menutup sementara kedutaannya di Baghdad pada tahun 2003. Karena situasi keamanan secara bertahap meningkat di Irak, Indonesia membuka kembali kedutaannya pada Juni 2011. Sejak itu, hubungan kedua negara telah berkembang dengan cepat. Kedua negara sedang dalam proses menghidupkan kembali hubungan bilateral mereka, yang terhenti karena perang di Irak.
Jalur kereta api Kutoarjo–Purwosari
Setelah SS dan NIS dilebur dan dinasionalisasi menjadi Djawatan Kereta Api, timbul upaya pengambilalihan seluruh jalur KA menjadi milik Indonesia. Jalur Kutoarjo-Yogyakarta merupakan jalur bersejarah karena pernah dibom pada zaman Perang Kemerdekaan. Setelah perang usai, jalur dan stasiun kemudian direnovasi. Pada tanggal 3 Januari 1946 kereta api luar biasa (KLB) Presiden Soekarno melewati jalur ini dengan penuh risiko dalam rangka memindahkan ibukota ke Yogyakarta. Perjalanan ini berakhir dengan selamat hingga Stasiun Tugu dan disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX.
Paskibraka
Ketika Ibukota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta.
Soedarpo Sastrosatomo
Selanjutnya lewat Perundingan Roem-Roijen pada 1949, ibukota negara Republik Indonesia Indonesia kembali ke Yogyakarta dan Soekarno-Hatta dibebaskan dari pengasingan. Setelah persetujuan itu ditandatangaini, Soedarpo ditugaskan kembali ke Kedutaan Besar Indonesia Amerika Serikat. Kali ini Soedarpo menempati pos barunya di Washington dengan Dubes Ali Sastroamidjojo.
Jawa
Sejak tahun 1970-an hingga kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan program transmigrasi untuk memindahkan sebagian penduduk Jawa ke pulau-pulau lain di Indonesia yang lebih luas. Program ini terkadang berhasil, namun terkadang menghasilkan konflik antara transmigran pendatang dari Jawa dengan populasi penduduk setempat. Di Jawa Timur banyak pula terdapat penduduk dari etnis Madura dan Bali, karena kedekatan lokasi dan hubungan bersejarah antara Jawa dan pulau-pulau tersebut. Jakarta dan wilayah sekelilingnya sebagai daerah metropolitan yang dominan serta ibukota negara, telah menjadi tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa di Indonesia.
Pemindahan ibukota Republik Indonesia
Istana Kepresidenan yang berlokasi di Gedung Agung yang ditinggalkan Jepang tidak memiliki perabotan dan peralatan rumah tangga yang memadai, maka Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman menyediakan berbagai perabotan dan peralatan secara lengkap, agar kegiatan pemerintahan bisa berjalan semestinya. Selain itu, pihak Kraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman juga memberikan tempat penginapan kepada segenap jajaran pejabat tinggi dari Jakarta yang ikut hijrah ke Yogyakarta. Mereka ada yang tinggal di lingkungan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, selain di rumah-rumah penduduk. Hal ini juga diikuti rakyat Yogyakarta dengan menyumbangkan tenaga, makanan dan harta benda.
Dan selanjutnya roda pemerintahan RI pun kembali normal hingga datangnya serbuan pasukan Belanda pada Agresi Militer II 19 Desember 1948, dimana seluruh pemimpin Republik ditangkap Belanda dan diasingkan ke berbagai tempat. Sehingga pemerintah Republik terpaksa membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin Mr. Sjafroedin Prawiranegara di Sumatera Barat. Ibukota RI baru kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan kemudian ke Jakarta pada 17 Agustus 1950 setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) membubarkan diri dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mohammad Hatta
Di Amsterdam dari Ratu Juliana kepada Drs. Mohammad Hatta dan di Jakarta dari Dr. Lovink yang mewakili Belanda kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sehingga pada akhirnya negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Bung Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri RIS juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri RIS dan berkedudukan di Jakarta dan Bung Karno menjadi Presiden RIS. Ternyata RIS tidak berlangsung lama, dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ibu kota Jakarta dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Bung Hatta menjadi Wakil Presiden RI lagi dan berdinas di Jalan Medan Merdeka Selatan 13 Jakarta.
Pada tahun 1955, Mohammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Menurutnya, dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, Kepala Negara adalah sekadar simbol saja, sehingga Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.
Kusumah Atmaja
Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Kusumah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia, Kusumah Atmadja tetap menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia..
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 disusun berdasarkan pasal 18 Konstitusi Republik IV dan dikembangkan lebih jauh dengan mengadopsi "ide-ide" yang ada dalam penjelasan Konstitusi. UU ini cukup lama bertahan yaitu selama 25 tahun. Dalam perjalanannya Indonesia mengalami penambahan wilayah baru yang berasal dari koloni Portugis pada 1976 dan dibentuk sebagai sebuah provinsi yaitu Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur. Pada tahun 1990 Kota Jakarta mendapat status Daerah Khusus dengan tingkatan daerah otonom Daerah Tingkat I melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Selain itu tidak banyak yang menonjol dari pemerintahan daerah.
Pemindahan ibukota Republik Indonesia
Pada awal tahun 1946, situasi keamanan di ibukota Republik Indonesia di Jakarta sangat tidak aman. Pasukan Sekutu (AFNEI, "Allied Forces in Netherlands East Indies"), yang diboncengi Belanda dengan nama NICA ("Netherlands Indies Civil Administration") mulai melakukan razia-razia dan penangkapan atas pejuang kemerdekaan Indonesia. Beberapa kali terjadi kontak senjata antara pejuang dengan pasukan Sekutu, terutama di daerah perbatasan kota, seperti Meester Cornelis (Jatinegara dan Bekasi), Pasar Minggu dan lain-lain. Penjarahan dan perampokan terjadi dimana-mana.
Daerah dan distrik ibu kota
Di Indonesia, ibu kota nasional Jakarta berada di "Daerah Khusus Ibukota Jakarta". Jakarta dianggap sebagai sebuah provinsi Indonesia, sehingga Jakarta dikepalai oleh seorang gubernur, bukan wali kota.
SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
Setelah Belanda menarik pasukan dari kota Yogyakarta untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB serta hasil perjanjian Roem-Royen maka ibukota Republik Indonesia dikembalikan lagi ke Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Peristiwa itu dikenal dengan nama peristiwa "Yogya Kembali". Para tentara, gerilyawan kembali masuk kota setelah selesainya perang dan kota Yogyakarta kembali aman.