apakah presiden soeharto menjalankan sistem diktatur di saat menjabat?
Daftar Wakil Presiden Indonesia
Jabatan wakil presiden di Indonesia pernah mengalami kekosongan yaitu sejak tahun 1949 sampai dengan 1967 semasa pemerintahan Soekarno. Setelah itu, kala Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, tahun 1967 sampai dengan 1968, termasuk ketika secara definitif menjabat sebagai presiden (1973), jabatan ini juga kosong. Jabatan wakil presiden baru terisi kembali pada waktu Hamengkubuwana IX mendampingi Soeharto pada tahun, mulai 24 Maret 1973. Tercatat, selama Soeharto memimpin Indonesia, ada enam wakil presiden yang mendampingi. Kekosongan pasca-Soeharto pernah terjadi ketika Bacharuddin Jusuf Habibie menggantikannya pada tahun 1998. Habibie dan Megawati Soekarnoputri merupakan dua wakil presiden yang akhirnya menjabat sebagai presiden. Sedangkan Muhammad Jusuf Kalla, satu-satunya wakil presiden yang mendampingi dua presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009 dan Joko Widodo pada periode 2014-2019. Berikut adalah Daftar Wakil Presiden Indonesia sejak 1945 sampai sekarang.
Soeharto
Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Soeharto juga dianggap membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern dengan estimasi kerugian negara sekitar 15–35 miliar dolar Amerika Serikat. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.
Demokrasi di Indonesia
Menurut Miriam Budiardjo, ciri-ciri dari era demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden yang menguat, berkembangnya pengaruh komunisme, dan masuknya militer sebagai unsur sosial-politik. Dekrit Presiden 5 Juli pada dasarnya membuka peluang bagi stabilitas politik nasional, karena dapat mempertahankan kedudukan pemerintah setidaknya selama lima tahun, namun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu berubah saat dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ketetapan MPR itu sekaligus melangkahi batasan kedudukan seorang presiden dan menjadikan Soekarno sebagai seorang diktator. Hal ini menjadi salah satu bentuk penyelewengan konstitusi dan demokrasi di era demokrasi terpimpin.
Soekanto Tjokrodiatmodjo
Dalam sistem parlementer yang diberlakukan sejak November 1945 sampai 5 Juli 1959, dengan pemerintahan perdana menteri yang silih berganti, Soekanto tetap dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Abdoel Moeis Hassan
Pada tahun pertama Soeharto resmi menjabat Presiden RI menggantikan Sukarno tahun 1968, Moeis Hassan diangkat sebagai anggota MPR mewakili PNI. Keanggotaannya di MPR Orde Baru seolah menegaskan bahwa selama menjadi Gubernur Kaltim ia memang tidak terlibat dalam kegiatan politik pro-PKI. Dalam hal ini, rezim Orde Baru sangat ketat dalam mengeliminasi orang-orang yang tertuduh PKI dengan hukuman pidana penjara atau eksekusi mati. Ia bekerja di Gedung Senayan itu selama dua tahun hingga 1970. Selanjutnya, ia ditempatkan sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia 1971–1976 untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun.
Soedharmono
Dengan naiknya Soeharto ke kekuasaan, KOTI dibubarkan tetapi keterampilan administrasi Sudharmono dan kepercayaan dari Soeharto memastikan kedudukannya dalam pemerintahan Soeharto. Ketika Soeharto menjadi presiden pada tahun 1968, Sudharmono menjadi Sekretaris Kabinet serta Ketua Dewan Stabilitas Ekonomi. Pada tahun 1970, Sudharmono dipindahkan dari posisi Sekretaris Kabinet menjadi Sekretaris Negara, posisi yang memungkinkan ia untuk membantu Soeharto. Selain menjadi Mensesneg, Sudharmono juga menggantikan menteri lain secara sementara ketika mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti menjadi Menteri Penerangan dan Menteri Dalam Negeri serta membantu untuk membuat pidato pertanggungjawaban Soeharto sebelum Sidang Umum MPR. Pada tahun 1980, posisi Sudharmono sebagai Sekretaris Negara menerima dorongan signifikan melalui Keputusan Presiden yang memberikan Sekretaris Negara kekuatan untuk mengawasi pembelian pemerintah melebihi 500 juta rupiah.
Soeharto
Soeharto yang mengawali kekuasaannya sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan menjadi presiden pada 27 Maret 1968 terus menggenggam jabatan itu selama 31 tahun. Semula ada yang memperkirakan bahwa Soeharto akan menolak pencalonannya kembali sebagai presiden untuk periode yang keenam pada tahun 1998 setelah istrinya meninggal dunia pada 28 April 1996. Perkiraan itu ternyata keliru. Ketika usianya mencapai 75 tahun, ia bukan saja bersedia untuk dicalonkan kembali tetapi menerima untuk diangkat kembali sebagai presiden untuk periode 1998–2003. Ia menerima penganugerahan Bintang Lima atau Pangkat Jenderal Besar saat berusia 76 tahun (29 September 1997).
Soeharto
Sebab itu, pada 10 Maret 1988, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden oleh MPR yang kelima kalinya. Posisi wakil presiden diserahkan kepada Sudharmono setelah bersaing dengan DR H J NARO SH Ketua Umum DPP PPP Sekali lagi, mata dunia tertuju lagi kepada seorang Soeharto. Karena sukses dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, Presiden Soeharto mendapat piagam penghargaan perorangan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada 8 Juni 1989. “Kenaikan produksi pangan tidak banyak berarti jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali,” tandas Soeharto.
Abdul Haris Nasution
Indra politik Nasution tampaknya telah kembali setelah Soeharto menerima Supersemar. Itu mungkin karena dia yang pertama kali menyadari bahwa Supersemar tidak hanya memberikan kekuasaan darurat kepada Soeharto tetapi juga memberinya kontrol eksekutif. Pada 12 Maret 1966, setelah Soeharto melarang keberradaan PKI, Nasution menyarankan kepada Soeharto bahwa ia membentuk kabinet darurat. Soeharto, masih hati-hati tentang apa yang dia bisa atau tidak bisa lakukan dengan kekuatan barunya, karena pembentukan kabinet adalah tanggung jawab presiden. Nasution mendorong Soeharto, berjanji untuk memberikan dukungan penuh tetapi Soeharto tidak menanggapi dan percakapan berakhir tiba-tiba.
Diktatur
Diktatur adalah suatu bentuk pemerintahan otokratis yang dipimpin oleh seorang diktator. Kata ini mempunyai dua kemungkinan arti:Pada abad ke-20 diktatur telah menjadi tiang utama dari rezim-rezim satu partai, rezim militer, dan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter lainnya.
Demokrasi di Indonesia
Sebenarnya fase transisi ini adalah fase yang paling singkat, namun paling menentukan, karena ketidakberhasilan suatu negara dalam proses demokratisasi-nya tergantung pada proses transisi demokrasi. Menurut Richard Gunther, transisi itu adalah:""Begins with the breakdown of the former authoritarian regime and ends with the establishment of a relatively stable configuration of political institutions within a democratic regime""yang artinya adalah:"Dimulai dengan hancurnya bekas rezim otoriter dan diakhiri dengan pembentukan konfigurasi institusi politik yang relatif stabil dalam sebuah rezim demokratis"Proses transisi demokrasi atau proses demokratisasi di Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B. J. Habibie pada 21 Mei 1998. Disebut "transisi" karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau transisi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi, transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya, yang maknanya adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem diktator dan sedang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis.
40 Years of Silence: Sebuah Tragedi Indonesia
Sekitar 500.000 orang diperkirakan tewas dalam pembersihan tersangka dan yang dituduh komunis di seluruh Indonesia, menjadi salah satu pembunuhan massal terbesar dari abad ke-20. Jenderal Suharto, datang untuk mengontrol kekuasaan militer Indonesia setelah gagal kudeta pada 30 September 1965. 40 Tahun Silence: Sebuah Tragedi Indonesia mengikuti kesaksian dari empat orang dan keluarga mereka dari Jawa Tengah dan Bali, dua daerah yang sangat dipengaruhi oleh pembersihan. Setiap keluarga membahas bagaimana rasanya bagi mereka yang selamat dari pembunuhan. Film ini menggunakan tiga sejarawan (Romo Baskara Wardaya, Geoffrey Robinson, John Roosa) dan antropolog Robert Lemelson sebagai perawi, memberikan latar belakang sejarah bagi cerita keluarga. Penjelasan sejarah ini diselingi dengan narasi masing-masing karakter dari pengalaman mereka dari pembunuhan dan sesudahnya mereka. Sebagai cerita terungkap, film ini menceritakan peristiwa politik, ekonomi dan budaya yang signifikan yang mendasari pembantaian. Film ini menggambarkan aspek bagaimana pembunuhan di luar jangkauan hukum yang berlaku, serta seperti apa kehidupan di bawah otokratik "Orde Baru" rezim Soeharto seperti yang selamat, banyak dari mereka yang keluarganya dicap sebagai anggota partai komunis PKI. Film ini diakhiri dengan demonstrasi awal dari sebuah periode lebih terbuka dalam sejarah Indonesia setelah jatuhnya rezim Suharto dan pembentukan masa demokratisasi dan reformasi.
Sejarah Surakarta
Presiden Soekarno lalu memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak. Namun Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Lt. Kol. Soeharto sebagai perwira keras kepala (bahasa Belanda "koppig").
Soeharto
Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998–2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B. J. Habibie.
Leonardus Benyamin Moerdani
Pada tahun 1988, hubungan Moerdani dengan Soeharto telah memburuk. Meskipun ia setia kepada Soeharto, Moerdani cukup tegas untuk mengkritik Presiden soal korupsi dan nepotisme dalam rezimnya. Pada saat ini, Moerdani menjadi musuh dari Prabowo Subianto, menantu Soeharto.
Otoritarianisme birokratis
Sementara di Indonesia, keotoriteran negara digunakan untuk memperkaya para birokrat dan kelompok wiraswasta yang dekat dengan mereka. Kaum borjuis dan wiraswasta tangguh yang diharapkan dapat membangun perekonomian, menjadi tidak terbentuk atau tidak muncul ke permukaan. Campur tangan pemerintah yang kurang adil terhadap pasar dan telah menyimpang dari konsepnya semula juga menciptakan berbagai permasalahan krusial. Kolaborasi antara birokrat/penguasa dengan elit bisnis/pengusaha justru melahirkan persekongkolan bisnis yang meminggirkan rakyat dari arena demokrasi. Sebagai akibatnya tercipta kesenjangan sosial yang lebar, yang pada gilirannya memicu timbulnya berbagai gejolak sosial. Menanggapi keadaan yang demikian, respon mantan presiden Soeharto cenderung lebih memihak kepada elit bisnis/pengusaha, mengingat kelompok tersebut lebih berperan dan memiliki kekuatan dalam menopang keberjalanan kebijakan ekonomi dan politik yang dibuat.
Ben Anderson
Analisis dan pandangan-pandangannya yang kritis menyebabkan selama bertahun-tahun Anderson dilarang masuk ke Indonesia oleh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Baru setelah Soeharto jatuh dari panggung kekuasaannya, Anderson dapat kembali lagi berkunjung ke Indonesia.
Komunisme
Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok sosialis, marxis, dan haluan kiri lainnya, secara hukum masih dilarang oleh pemerintahan, dan komunisme sendiri termasuk dalam paham terlarang sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPRS.
Istana Presiden Indonesia
Karena pemerintahan Republik Indonesia sejak pengakuan kedaulatan berpusat di Jakarta, maka Istana yang sering digunakan adalah Istana Negara dan kadang-kadang Istana Merdeka yang dulu dikenal dengan Istana Gambir. Baik untuk pemerintahan maupun upacara maupun acara resmi kenegaraan. Selain berfungsi sebagai kantor, Istana Negara digunakan sebagai kediaman Presiden yang sebelumnya merupakan kediaman Gubernur Jendral Hindia Belanda dan Panglima pendudukan Jepang. Sejak Indonesia merdeka tercatat Presiden Soekarno (sejak tahun 1950, sebelumnya di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56, dan di Gedung Agung Yogyakarta), Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Presiden Soeharto dan Presiden B.J.Habibie lebih sering menggunakan Bina Graha sebagai ruang kerjanya. Presiden Soeharto sendiri memilih tinggal di Jalan Cendana sementara Presiden B.J.Habibie tinggal di kawasan Patra Kuningan. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, ruang kerja presiden pindah di Istana Negara dengan alasan karena Bina Graha berada di Jalan Veteran yang lalu lintasnya ramai sehingga mengganggu, selain pertimbangan keamanan. Bina Graha sendiri diubahfungsinya menjadi Museum Istana. Untuk kediamannya, Presiden Megawati memilih tinggal di kediamannya di Jalan kebagusan atau Jalan Teuku Umar.
Sarwo Edhie Wibowo
Pada pagi hari 11 Maret 1966, pada saat rapat kabinet di mana Soeharto tidak hadir, Sarwo Edhie dan pasukannya mengepung Istana Presiden tanpa identifikasi. Soekarno, takut dirinya dievakuasi ke Bogor. Kemudian pada hari itu juga ia mentransfer kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto melalui surat yang disebut Supersemar.
Pramoedya Ananta Toer
Selama masa itu, ia mulai mempelajari penyiksaan terhadap Tionghoa Indonesia, kemudian pada saat yang sama, ia pun mulai berhubungan erat dengan para penulis di Tiongkok. Khususnya, ia menerbitkan rangkaian surat-menyurat dengan penulis Tionghoa yang membicarakan sejarah Tionghoa di Indonesia, berjudul "Hoakiau di Indonesia". Ia merupakan kritikus yang tak mengacuhkan pemerintahan Jawa-sentris pada keperluan dan keinginan dari daerah lain di Indonesia, dan secara terkenal mengusulkan bahwa pemerintahan mesti dipindahkan ke luar Jawa. Pada 1960-an ia ditahan pemerintahan Soeharto karena pandangan pro-Komunis Tiongkoknya. Bukunya dilarang dari peredaran, dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusakambangan di lepas pantai Jawa, dan akhirnya di pulau Buru di kawasan timur Indonesia.
Indonesia
Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley". Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.
Sejarah Surakarta
Tanggal 3 Juli 1946, Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal presiden, setelah Letkol. Soeharto berhasil membujuk mereka untuk menghadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal. PM Syahrir berhasil dibebaskan dan Mayjen Soedarsono serta pimpinan pemberontak dihukum penjara walaupun beberapa bulan kemudian para pemberontak diampuni oleh Presiden Soekarno dan dibebaskan dari penjara.
Soeharto
Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.
Mochamad Jasin
Jenderal Jasin dikenal sebagai jenderal yang jujur, sederhana, berpendirian sangat kukuh dan disiplin. Bersama beberapa orang tokoh, seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Manai Sophiaan, Ali Sadikin, Hoegeng Imam Santoso, Mohammad Nazir, A.H. Nasution, Kasman Singodimedjo, A.M. Fatwa, Burhanuddin Harahap, S.K. Trimurti, Azis Saleh dan beberapa orang tokoh lainnya, ia menandatangani dokumen yang berisi kritik terhadap Presiden Soeharto yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden. Dokumen atau petisi yang ditandangani di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1980 itu kemudian dikenal sebagai Petisi 50. Sebagai salah seorang anggota Petisi 50, ia dikenal paling vokal dalam mengkritik kebijakan Soeharto pada masa Orde Baru yang dianggapnya telah banyak menyimpang. Meskipun hubungan keduanya sebenarnya dekat, tetapi Jenderal Jasin tetap kritis.
Demokrasi di Indonesia
Dalam kasus proses konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi, rezim baru dalam hal ini Presiden Habibie dan kelompok Reformis lainnya terutama para elit politik yang tergabung dalam Kelompok Ciganjur (Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Gus Dur) perlu mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan bersama, Presiden Habibie sebagai suksesor atau pengganti Soeharto kemudian bertindak mewakili rezim lama, dan juga unsur-unsur yang meliputinya, seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Birokrat, dan Golongan Karya untuk dapat berdamai dengan unsur-unsur kekuatan politik baru hasil reformasi, seperti mahasiswa dan tokoh-tokoh politik yang menjadi oposan atau lawan dari unsur kekuatan politik lama. Bila proses konsolidasi tidak melibatkan unsur-unsur kekuatan politik lama, terutama dari kalangan militer, maka yang mungkin terjadi adalah militer akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan reformis dan berusaha kembali mendirikan sebuah sistem junta militer, seperti yang dilakukan oleh para perwira loyalis Franco di Spanyol yang dikenal dengan Gerakan F-23.
Kultus individu
Rezim yang sering dianggap melakukan pemujaan kepribadian adalah rezim Joseph Stalin (Uni Soviet), Adolf Hitler (Jerman Nazi), Benito Mussolini (Italia), Mao Zedong (Tiongkok), Nicolae Ceauşescu (Rumania), Saparmurat Niyazov (Turkmenistan), Ho Chi Minh (Vietnam Utara), Soekarno dan Soeharto (Indonesia), Fidel Castro (Kuba), Muammar Gaddafi (Libya), Mobutu Sese Seko (Zaire, sekarang Republik Demokratik Kongo), Kim Il-Sung dan anaknya, Kim Jong-Il (Korea Utara).
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden Indonesia satu tahun kemudian. Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan "Orde Baru" Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan "Orde Baru" juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika Theodore Friend, "alih-alih mengisi perut [orang Indonesia], [Soekarno] mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka..." sedangkan Soeharto melanjutkan dengan "... mengolah perut penuh [namun] semangat kosong".
Mohammad Natsir
Pemerintah Indonesia saat itu, baik yang dipimpin oleh Soekarno maupun Soeharto, sama-sama menuding Mohammad Natsir sebagai pemerontak dan pembangkang, bahkan tudingan tersebut membuatnya dipenjarakan. Sedangkan oleh negara-negara lain, Natsir sangat dihormati dan dihargai, hingga banyak penghargaan yang dianugerahkan kepadanya.
Partai Rakyat Demokratik
Pada akhir 1997 dan awal 1998, peran PRD dalam gelombang Reformasi dan dalam menumbangkan rezim Soeharto juga signifikan. Meski terpaksa berjuang secara bawah tanah, anggotanya membentuk atau menggabungkan diri dalam berbagai komite rakyat dan mahasiswa. Di tengah krisis ekonomi, gelombang tuntutan demokrasi serta terjadinya Peristiwa Mei 1998, Presiden Suharto kemudian mundur dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada wakilnya B.J. Habibie. Pada pemilihan umum (pemilu) pertama pasca-Reformasi 1998, PRD yang sebelumnya dinyatakan terlarang oleh Orde Baru, diakui dan turut serta menjadi peserta Pemilu 1999. PRD menjadi organisasi peserta pemilu dengan pimpinan yang masih di penjara.
Jalur ABG
Konsep Dwifungsi ABRI itu kemudian semakin dipertegas dalam Seminar Angaktan Darat Kedua pada Agustus 1966. Penegasan itu terlihat pada keinginan militer untuk terlibat dalam berbagai hal dalam politik, meskipun hal itu tidak menyangkut urusan militer. Penegasan konsep Dwifungsi ABRI itu kemudian semakin jelas dimasa Orde Baru, yaitu ketika juru bicara Orde Baru, Ali Moertopo mengatakan bahwa:"Pernyataan-pernyataan para pemeimpin ABRI telah menegaskan bahwa Dwifungsi ABRI akan dipertahankan, dan ini diakui oleh Undang-Undang Konsep ABRI dalam kaitannya dengan Ideologi Negara telah dilembagakan, dan ABRI tidak ingin menjadi alat negara yang memiliki ideologi berbeda. Oleh karena itu, hak konstitusional ABRI untuk melibatkan diri di dalam perjuangan politik tidak akan ditinggalkan oleh ABRI".Selain itu, pernyataan dukunganterhadap konsep Dwifungsi ABRI juga dilontarkan oleh pemimpin tertinggi, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengatakan dalam pidatonya pada 1971 - menjelang pemilihan umum pertama pada masa demokrasi Pancasila - sebagai berikut:
Soeharto
Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.
Soeharto
Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah "Orde Baru". Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan "Rencana Pembangunan Lima Tahun" I. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden yang terdiri atas Prof Dr Widjojo Nitisastro, Prof Dr Ali Wardhana, Prof Dr Moh Sadli, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr Subroto, Dr Emil Salim, Drs Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro.
Abdul Haris Nasution
Pada 1957, Presiden Soekarno mulai memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin untuk retorikanya dalam menanggapi kekecewaan dengan pendekatan Demokrasi Parlementer yang telah diadopsi Indonesia sejak November 1945. Dalam hal ini, ia menemukan ikatan yang sama dengan Nasution dan tentara, yang tidak lupa cara di mana warga sipil mengganggu urusan militer pada tahun 1952. Pada 14 Maret 1957, setelah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan kabinetnya, Soekarno mengumumkan keadaan darurat.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Pimpinan MPRS kemudan bertemu pada tanggal 21 Januari dan menyimpulkan bahwa Soekarno telah gagal untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dalam resolusi yang disahkan pada 9 Februari, DPR-GR menolak "Nawaksara" dan meminta MPRS untuk mengadakan sidang khusus.
Pada tanggal 12 Maret 1967, sidang khusus MPRS dimulai. Setelah perdebatan sengit, sidang ini setuju untuk melucuti Soekarno dari kekuasaan dan jabatannya. Pada tanggal 12 Maret Soeharto diangkat penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru. Soekarno kemudian dimasukkan sebagai tahanan rumah secara "de facto" di kediamannya di Bogor. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968 sidang lain dari MPRS kembali menunjuk Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia.
Soeharto
Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.
Kasus dugaan korupsi Soeharto
Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri , Yayasan Supersemar , Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais) , Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab) , Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora . Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.
Demokrasi di Indonesia
Hatta melihat, demokrasi Indonesia dibawah kepemimpinan Soekarno, lebih tepatnya setelah Dwitunggal bubar dan Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden pada Juli 1959 telah bergeser menjadi demokrasi yang meniru kediktatoran komunisme di Timur, demokrasi yang menurut Hatta hanya dijadikan alat oleh negara untuk melanggengkan kekuasaan semata. Oleh karena itu, Hatta menyebut periode Orde Lama sebagai periode “krisis demokrasi”. Pada 1966, tepatnya ketika rezim Soekarno mulai berubah menjadi otoritarian dan Dwitunggal telah pecah, Hatta mulai mengoreksi, bahkan mengkritik “demokrasi terpimpin” ataupun “demokrasi gotong royong” yang digagas Soekarno. Hatta mengkritik demokrasi yang diterapkan oleh Soekarno itu dalam artikelnya yang berjudul "Demokrasi Kita" yang dimuat dalam majalah "Pandji Masjarakat" pada 1966 yang sempat dibredel oleh pemerintah Orde Lama.
Soeharto
Pada 3 Desember 1998, Presiden BJ Habibie menginstruksikan Jaksa Agung AM Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada 9 Desember 1998, Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai US$15 miliar (22 Mei 1999). Pada 27 Mei 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung AM Ghalib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti diberitakan Majalah Time. Pada 2 Juni 1999, Soeharto mengadukan Majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Soeharto menuntut ganti rugi sekitar 27 miliar dollar AS.
Lembaga Pemasyarakatan Cipinang
Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah, lebih dari 81 persen tahanan yang ditangkap antara bulan Januari 2003 dan April 2005 di rumah tahanan Salemba, Cipinang, dan Pondok Bambu, disiksa atau diperlakukan dengan buruk. Sekitar 64 persen tahanan disiksa atau diperlakukan dengan buruk saat diinterogasi, 43 persen saat penangkapan, dan 25 persen saat penahanan.
Pada masa pendudukan Indonesia atas Timor Timur, aktivis kemerdekaan Timor Timur seperti Xanana Gusmão (kelak Presiden Timor Timur) dijebloskan ke penjara ini. Sedangkan yang lainnya ditahan di Cipinang karena kegiatan politiknya, termasuk para pembangkang politik seperti Asep Suryaman Sri Bintang Pamungkas, dan pemimpin buruh Muchtar Pakpahan. Setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998, presiden baru B.J. Habibie membebaskan Pamungkas, Pakpahan, dan Gusmão.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Soeharto kemudian segera dipanggil ke istana kedua di Bogor untuk berbicara dengan Soekarno. Di sana, presiden mengatakan bahwa ia telah menerima jaminan dari Marsekal Udara Omar Dani bahwa Angkatan Udara tidak terlibat dalam kudeta ini. Soeharto membantah pernyataan tersebut, mencatat bahwa persenjataan gerakan ini adalah seperti orang-orang dari Angkatan Udara. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan konfirmasi pengangkatan Soeharto sebagai pemimpin Angkatan Darat, bekerja sama dengan Pranoto Reksosamodra. Dalam investigasi mereka terhadap peristiwa kudeta ini, Angkatan Darat menemukan kamp di Lubang Buaya - termasuk tubuh para jenderal, yang dikeluarkan sembari Soeharto menyampaikan pidato menggambarkan kudeta ini dan peran PKI di dalamnya. Jenazah para jenderal kemudian dimakamkan di tempat lain dan Soeharto memberikan pidato hagiografi, di mana ia mengutuk G30S PKI dan dan mendesak masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan jenderal-jenderal yang telah meninggal tersebut.
Albertus Soegijapranata
Ada pula gangguan di dalam hierarki Gereja. Hubungan antara Indonesia dan Belanda masih buruk, dan adanya konflik mengenai penguasaan Papua bagian barat - daerah itu secara historis dikuasai Belanda, tetapi diklaim oleh Indonesia. Soegijapranata dengan tegas mendukung penguasaan Indonesia atas daerah tersebut. Dalam sebuah surat Soegijapranata menulis bahwa orang Indonesia terus sengsara dan bahwa Katholieke Nationale Partij di Belanda adalah penyebab hubungan buruk antara dua negara itu. Papua bagian barat digabung dengan Indonesia pada tahun 1963. Ada pula gangguan pada tahun 1957 setelah Presiden Soekarno menyatakan bahwa dirinya merupakan presiden seumur hidup dan menentukan sistem Demokrasi Terpimpin. Faksi yang dipimpin Soegijapranata mendukung pemerintah, sementara faksi yang dipimpin Kasimo menentangnya. Soekarno lalu minta agar Soegijapranata bergabung dengan Dewan Nasional, sebuah permintaan yang ditolak Soegijapranata. Namun, ia tetap mengirim dua orang agar orang Katolik tetap diwakili. Ini, serta dukungan Soegijapranata untuk Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan kembalinya ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membuat Uskup Jakarta Adrianus Djajasepoetra menyatakan bahwa Soegijapranata seorang penjilat. Namun, Soegijapranata sangat tegas menolak gagasan Nasakom, yang mendasarkan pemerintahan Indonesia pada komunisme.
Agama Hindu di Nusantara
Pertimbangan para praktisi 'Kejawen' untuk meninggalkan tradisi mereka demi bertahan hidup di sebuah negara Islam segera terbukti tidak benar. Penerus Presiden Soekarno, Soeharto, mengadopsi pendekatan nonsektarian (non-agama) yang jelas dalam apa yang disebutnya era Orde Baru. Namun ketakutan lama mereka muncul kembali kala Soeharto secara resmi merangkul Islam pada 1990-an. Awalnya Soeharto adalah pembela kuat nilai-nilai tradisi 'Kejawen', namun Soeharto mulai membuat penawaran-penawaran pada kaum Muslim pada waktu itu, karena goyahnya dukungan publik dan militer pada pemerintahannya.
Mafia Berkeley
Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969. Rencana itu juga menekankan rehabilitasi infrastruktur dan juga pengembangan di bidang pertanian. Ketika Soeharto akhirnya menjadi presiden pada tahun 1968, Mafia Berkeley segera diberi berbagai jabatan menteri di kabinet Soeharto. Dengan posisi ini, Mafia Berkeley memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan ekonomi dan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,5 persen per tahun antara tahun 1965 hingga 1997, ketika Asia Tenggara dilanda krisis moneter.
Tradisionalisme Jawa
Tradisionalisme Jawa merupakan salah satu bentuk konsep aliran pemikiran politik yang mewarnai aliran politik di Indonesia. Konsep pemikiran tradisionalisme jawa merupakan konsep asli yang berasal dari nusantara. Tradisionalisme Jawa merupakan sebutan untuk tindakan masyarakat Jawa yang mengaplikasikan nilai-nilai budaya jawa yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai budaya jawa ini juga dijadikan pedoman bertindak dalam ranah politik. Tradisionalisme Jawa dalam bidang politik muncul didorong oleh keinginan nilai-nilai dan cita-cita politik idaman masyarakat Jawa. Tradisionalisme Jawa memiliki tujuan yang sama dengan nasionalisme radikal, yaitu menghormati negara kesatuan dan pemimpinnya, menginginkan negara yang berprinsip bahwa setiap manusia sama derajatnya dan sama-sama ingin bahagia.
Dalam praktiknya, konsep pemikiran politik tradisionalisme jawa ini pernah digunakan oleh salah satu presiden Indonesia yaitu Soeharto. Dengan menerapkan konsep tradisionalisme jawa tersebut pemerintahan Soeharto dapat mampu mempertahankan kekuasaannya yang terbukti telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Soeharto menggunakan konsep pemimpin dalam kalangan masyarakat Jawa yang kedudukannya disamakan dengan kedudukan seorang raja. Seorang raja memiliki kekuasaan yang terpusat padanya, hampir tiada batas (kekuasaan absolut). Akan tetapi, dalam pemikiran Jawa kekuasaan yang demikian haruslah diiringi dengan dikap-sikap yang berbudi luhur, mulia, dan kasih sayang.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk lebih kecil, dan dari 1968 sampai 1998 berlangsung untuk jangka presiden lima tahun. Setelah jatuhnya Suharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial telah dijaga.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pemerintahan Clinton melihat kesempatan untuk menggulingkan Presiden Suharto setelah pemerintahannya dirasa semakin rentan usai krisis keuangan Asia 1997. Pejabat pemerintah Amerika Serikat berupaya memperparah krisis moneter Indonesia dengan mendorong Dana Moneter Internasional untuk menentang rencana Suharto membentuk dewan mata uang untuk menstabilkan rupiah. Tujuannya adalah memancing sentimen negatif dari masyarakat. Direktur IMF Michel Camdessus mengatakan, "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Suharto mundur dari jabatannya." Mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleburger mengatakan, "Kami cukup cerdik karena kami berpihak kepada IMF sehingga [Suharto] digulingkan. Bijak atau tidaknya itu persoalan lain. Saya tidak bermaksud bahwa Pak Suharto seharusnya bertahan, tetapi saya ingin dia mundur bukan karena didesak IMF." Ratusan orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi setelah itu.
Agama di Indonesia
Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI, yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan instruksi presiden No. 14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat yang hanya 3% dari populasi penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa “Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri” di depan konferensi PKTHI.
Sukmawati Soekarnoputri
Sukmawati meyakini adanya kudeta yang dilakukan oleh Pangkostrad Mayjen Soeharto (saat itu, yang kemudian menjadi Presiden Soeharto menggantikan Bung karno) bersama anggota-anggota militer lainnya dengan menggunakan Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam pengakuannya, Sukmawati mengaku tidak akan memaafkan Soeharto karena telah melakukan pelanggaran HAM pasca peristiwa 1965.
Sejarah Indonesia
Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.
Sejarah Indonesia (1950–1959)
Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Ir. Soekarno:
Soekarno
Hingga akhirnya pada 20 Februari 1967 Soekarno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka. Dengan ditandatanganinya surat tersebut maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah melakukan Sidang Istimewa maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI hingga diselenggarakan pemilihan umum berikutnya.
Fidel Castro
Di sisi lain, Castro menuai banyak kritikan dari pemerintahan dan organsiasi HAM di Barat, terutama di AS. Ia dicap sebagai "diktator" oleh beberapa pakar politik. Setelah kematian Castro, Presiden Terpilih AS Donald Trump menyebutnya sebagai seorang "diktator yang brutal", sementara politikus Kuba-Amerika Marco Rubio menganggapnya sebagai "seorang diktator pembunuh dan jahat" yang mengubah Kuba menjadi "sebuah penjara pulau yang miskin".
Castro secara terbuka menolak cap "diktator", dan menyatakan bahwa kewenangannya secara konstitusional tidaklah sebesar sebagian besar kepala negara di wilayah-wilayah lain, dan ia mengklaim bahwa rezimnya membuka lebih banyak ruang demokratis dalam proses pengambilan kebijakan ketimbang negara-negara demokrasi liberal Barat. Walaupun begitu, para kritikus menyatakan bahwa Castro secara tidak resmi sangatlah berpengaruh terhadap pemerintahan di Kuba. Quirk mengamati bahwa Castro memegang "kekuasaan mutlak" di Kuba, meskipun tidak secara hukum dan konstitusional, sementara Bourne mengklaim bahwa kekuasaan di Kuba "seluruhnya dipegang" oleh Castro, dan ia menambahkan bahwa sangat jarang ada "suatu negara dan bangsa" yang sangat didominasi oleh "kepribadian satu orang". Sondrol berkesimpulan bahwa gaya kepemimpinan Castro di dalam "sebuah sistem politik yang kebanyakan diciptakan olehnya" dapat disandingkan dengan gaya para pemimpin totalitarian seperti Mao Zedong, Hideki Tojo, Joseph Stalin, Adolf Hitler, dan Benito Mussolini.
KRI Irian (201)
Setelah perbaikan selesai pada bulan Agustus 1964 kapal kembali berlayar menuju Surabaya dengan dikawal oleh kapal perusak AL Uni Soviet. Setahun kemudian (1965), terjadi peristiwa G30S di Indonesia. Kekuasaan pemerintah praktis berada di tangan Jenderal Soeharto. Perhatian Soeharto terhadap ALRI sangat berbeda dibandingkan Presiden Sukarno. Kapal ini dibiarkan terbengkalai di Surabaya, bahkan kadang-kadang digunakan sebagai penjara bagi lawan politik Soeharto.
Soeharto
Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September 1965, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno kemudian merencanakan serangkaian pertemuan yang berlangsung tiga hari untuk memulihkan kekuasaannya. Yang pertama, pada tanggal 10 Maret, melibatkan para pimpinan partai politik. Ia berhasil membujuk mereka untuk menandatangani deklarasi peringatan terhadap perlawananan atas otoritas presiden oleh demonstrasi mahasiswa. Tahap kedua adalah rapat kabinet yang direncanakan untuk tanggal 11 Maret. Namun, saat pertemuan ini sedang berlangsung, sebuah kabar mencapai Soekarno bahwa pasukan tak dikenal sedang mengepung istana. Soekarno segera meninggalkan istana dengan tergesa-gesa menuju Bogor, di mana malam itu, ia menandatangani dokumen Supersemar sebagai serah terima wewenang untuk memulihkan ketertiban kepada Mayor Jenderal Soeharto. Soeharto bertindak cepat. Keesokan harinya, tanggal 12 Maret ia segera melarang PKI. Pada hari yang sama, terlihat "unjuk kekuatan" oleh TNI Angkatan Darat di jalan-jalan Jakarta, yang disaksikan oleh orang banyak yang bersorak. Pada tanggal 18 Maret Soebandrio dan 14 menteri lainnya ditangkap, termasuk deputi perdana menteri ketiga Chairul Saleh. Malam itu, radio mengumumkan bahwa para menteri tersebut berada di tahanan perlindungan.
Ekonomi Indonesia
Seiring dengan munculnya berbagai demonstrasi di kalangan masyarakat untuk menuntut Presiden Soekarno untuk mundur dari jabatan yang dipegangnya selama lebih dari 20 tahun akibat gejolak politik dan ekonomi yang berujung pada kemiskinan masyarakat menjadi peringatan keras bagi Soekarno untuk mundur dari tampuk kepemimpinan sebagai Presiden. Soekarno yang terdesak akibat berbagai demonstrasi tersebut, memutuskan untuk memulai transisi kepemimpinan pemerintahan dengan menunjuk Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret sebagai landasan hukum untuk mengijinkan Soeharto sebagai penjabat Presiden untuk segera menyusun transisi ekonomi Indonesia yang sudah terseok-seok akibat berbagi kebijakan politik yang hedonistik. Utang luar negeri menggunung, defisit melebar tidak terkendali dan inflasi mencapai ratusan persen serta kemiskinan di mana-mana hingga keamanan yang tidak kondusif menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Soeharto yang baru saja menjabat sebagai Presiden. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soeharto mengajukan RUU penanaman modal yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU no 1 Tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia berupa investasi di berbagai sektor usaha industri dan jasa, sekaligus sebagai upaya mengembalikan kepercayaan internasional terhadap stabilitas dan kondusivitas ekonomi, politik dan sosial serta keamanan Indonesia di mata dunia. Tercatat, sejak undang-undang ini disahkan, jumlah modal yang telah ditanamkan di Indonesia telah mencapai lebih dari US$ 9 Miliar dari 30 negara.
Soeharto
Sebab itu, pada 14 September 1991, Presiden Soeharto menolak permintaan Amerika Serikat untuk memperoleh pangkalan militer di Indonesia setelah pindah dari Filipina. Soeharto dipilih oleh MPR sebagai presiden untuk yang keenam kalinya pada 10 Maret 1993. Kali ini, Try Sutrisno sebagai wakil presiden. Setelah enam kali berturut-turut ditetapkan MPR sebagai presiden, Soeharto mulai menyatakan jika dirinya tidak berambisi menjadi presiden seumur hidup (12 Maret 1994). Pada kepemimpinannya periode ini, Presiden Soeharto memberhentikan Prof Dr Satrio Budiharjo Joedono selaku Menteri Perdagangan sebelum akhir masa jabatan (6 Desember 1995).
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Film "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" dibuat berdasarkan pada versi peristiwa kudeta yang diakui oleh pemerintah Orde Baru Soeharto, di mana kudeta Gerakan 30 September didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada awal 1960-an, PKI dan partai-partai sayap kiri lainnya mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, memberi mereka kekuatan politik yang besar. Pada tahun 1965 PKI telah mempunyai jutaan anggota, jumlah semakin besar ini dipengaruhi oleh adanya hiperinflasi dan kemiskinan yang meluas. TNI Angkatan Darat, bagaimanapun, telah saling tidak sejalan dengan PKI, sebuah situasi yang berbalas dengan PKI.
Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965 sekelompok personel Tentara Nasional Indonesia yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September" menangkap dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat yang diduga anggota gerakan anti-revolusioner "Dewan Jenderal", termasuk Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani; target lain, Abdul Haris Nasution, lolos. Tubuh mereka, bersama dengan target lain yang ditangkap oleh G30S, dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Paginya, angkatan bersenjata menduduki Lapangan Merdeka di Jakarta Pusat. Dari Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) di sana, Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Resimen Pengawal Presiden mengumumkan bahwa gerakan itu telah mengamankan beberapa tempat penting di kota dalam upaya untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal. Mereka juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno berada di bawah kekuasaan mereka. Inti kepemimpinan gerakan ini, kemudian juga termasuk Presiden Soekarno, tinggal di pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma.
Orde Baru
Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
News dot Com
Setiap episodenya membahas hal-hal yang berbeda tentang kejadian-kejadian yang mirip dengan di negeri tetangganya, Indonesia. Sama seperti Indonesia, Republik Mimpi mempunyai mantan-mantan presiden yang menjadi guru bangsa yaitu: Suharta (menirukan presiden Indonesia ke-2 Soeharto; diperankan oleh Burhanuddin Moeloek), Habudi/Budi (menirukan presiden Indonesia ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie; diperankan oleh Budi Setiawan), Gus Pur (menirukan presiden Indonesia ke-4 Abdurahman Wahid; diperankan oleh Handojo), dan Megakarti (menirukan presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri; diperankan oleh Sukarti).
Cornell Paper
Seorang lagi pembawa pesan menemui Panglima Cadangan Strategis Mayor Jenderal Soeharto, yang telah mengambil alih kendali atas Angkatan Darat dan orang yang diduga berusaha dihindari oleh Presiden Soekarno karena "pemikirannya yang independen dan kepribadiannya yang mengesankan". Soeharto kemudian memerintahkan baik Pranoto maupun Umar untuk tidak pergi ke Halim, dan para peeliti percaya bahwa Soekarno kemudian menyadari Soeharto akan mencurigainya sebagai dalang di balik peristiwa ini. Setelah mengambil alih kantor pusat RRI dan mengamankan ibu kota Jakarta, Soeharto mengeluarkan ultimatum kepada kelompok Untung di Halim. Soekarno memutuskan untuk menuju Istana Bogor setelah menolak saran Untung untuk mengikuti kelompoknya ke markas Divisi Diponegoro di Semarang; di Bogor, Presiden diletakkan di bawah penjagaan ketat Angkatan Darat. Meskipun ia sendiri tak diperbolehkan untuk melakukan siaran secara langsung, Soeharto mengumumkan bahwa Angkatan Darat bersumpah setia kepada sang Presiden. Soekarno sendiri pada akhirnya sepakat untuk memberikan Soeharto "kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan". Menjelang 5 Oktober, Angkatan Darat telah berhasil menumpas seluruh sisa-sisa perlawanan di Jawa Tengah.
Soedjiman
Mayjen TNI Soedjiman, mantan Dandim Jakarta Pusat, mantan Dankorma ABRI, mantan Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura dan mantan Gubernur Kalimantan Barat, 1978–1988. Soedjiman, saat menjadi Dandim Jakarta Pusat, merupakan tokoh penting di balik penangkapan Brigjen TNI Soepardjo, di Jakarta, 12 Januari 1967. Soepardjo ditangkap, karena diklaim berada di balik Gerakan 30 September (G30S) 1967 yang menyebabkan 7 jenderal TNI AD dibunuh. G30S 1965, menyebabkan terjadinya peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, terhitung 1 Juli 166. Soekarno diberhentikan menjadi Presiden, karena Pidanto Nawaksara ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), 22 Juni 1966.
Presiden RI melalui Kepres No. 98/M tanggal 30 Agustus 1977 memberhentikan Brigjen TNI Kadarusno dari jabatannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Dalam keputusan yang sama, Presiden mengangkat Brigjen TNI Soejiman sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalbar.
Widjojo Nitisastro
Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.
Indonesia
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia (""Konfrontasi""), dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.
Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.
Demokrasi di Indonesia
Langkah awal Orde Baru dalam proses rekonstruksi sistem demokrasi di Indonesia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Orde Baru bertujuan untuk meluruskan kembali cita-cita demokrasi Indonesia yang melenceng menjadi kediktatoran dibawah kekuasaan Presiden Soekarno selama masa demokrasi terpimpin (Orde Lama). Salah satu yang dilakukan untuk menghapuskan kediktatoran Orde Lama adalah membatalkan Ketetapan MPRS No. III/1963 yang berisi tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan jabatan presiden kemudian direvisi kembali menjadi jabatan yang elektif (dipilih secara berkala) selama satu periodenya adalah lima tahun. Kemudian keluarnya Ketetapan MPRS No.XIX/1966 yang isinya adalah untuk menentukan tinjauan kembali terhadap produk-produk legislatif di masa Orde Lama, dan atas dasar Ketetapan MPRS itu, Undang-Undang No.19/1964 diganti dengan Undang-Undang No.14/1970 yang isisnya mengmabalikan independensi lembaga yudikatif. Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) juga dikembalikan hak dan fungsi kontrolnya terhadap lembaga eksekutif dan Ketua DPR-GR tidak lagi menjadi seorang menteri dibawah Presiden, tetapi memiliki kedudukan yang sejajar dengan Presiden, selain itu hak Presiden untuk mengintervensi Parlemen dicabut. Kebebasan pers dan seni juga dikembalikan, para tokoh partai-partai politik yang dahulu di masa demokrasi terpimpin ditangkap dan diasingkan dibebaskan, salah satunya Soetan Syahrir, tetapi Sjahrir lebih dahulu meninggal sebelum sempat kembali ke Indonesia.
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998
Puncak kebencian mereka pada zaman orde baru telah meradang dalam gelombang unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan Tragedi Trisakti pada tanggal 12-20 Mei 1998. Saat itu, Soeharto Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, dan pada akhirnya posisi Soeharto digantikan oleh Baharuddin Jusuf Habibie yang sebelumnya adalah wakil presiden terakhir pada zaman orde baru. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 memang begitu monumental, karena telah berhasil menurunkan Soeharto dari jabatannya.
Partai Komunis Indonesia
Sampai tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan masuk daftar hitam dari banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja di pemerintahan, sebagaimana kebijakan rezim Soeharto yang telah dijalankan sejak pembersihan PKI tahun 1965. Selama masa presiden Abdurrahman Wahid, ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1999, dan mengusulkan menghilangkan pembatasan diskusi terbuka atas ideologi komunis. Dalam berdebat untuk penghapusan larangan itu, Wahid mengutip dari UUD 1945 Indonesia, yang tidak melarang atau bahkan secara khusus menyebutkan komunisme. Usulan Wahid itu ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat Indonesia, khususnya kelompok Islam konservatif. Dalam sebuah protes pada April 2000, sebuah kelompok yang disebut Front Islam Indonesia berjumlah sepuluh ribu orang datang ke Jakarta terkait usulan Wahid. Tentara tidak segera menolak proposal tersebut, namun menjanjikan "studi komprehensif dan teliti" terhadap ide tersebut.
Bakmi jawa
Susilo Bambang Yudhoyono sebelum terpilih sebagai presiden dikabarkan sering mendatangi Warung Bakmi Mbah Wito di Wonosari, Gunungkidul. Almarhum Presiden Soeharto dulunya adalah salah seorang pelanggan bakmi Jawa Harjo Geno di Pasar Prawirotaman, Yogyakarta. Ketika Soeharto masih menjabat presiden, Bakmi Kadin diundang untuk memasak di Istana Negara setiap Peringatan 17 Agustus.
Gerakan 30 September
Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai "presiden tituler diktatur militer" itu sampai Maret 1967.
Soekarno
Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya —berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat— menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Partai Rakyat Demokratik
Sejak awal pendirian, PRD sudah menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru. Manifesto 22 Juli 1996 yang dideklarasikan partai ini pada tanggal tersebut, adalah deklarasi yang secara tajam menyerang dan mengkritik kondisi politik dan kondisi sosial-ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Kondisi politik yang dikritik adalah jauhnya model pemerintahan Orde Baru dari sistem yang demokratis. Sementara kondisi sosial-ekonomi yang dikritik adalah kesenjangan sosial akibat kebijakan berorientasi pertumbuhan, dengan melupakan pemerataan dan distribusi yang adil.
Alfredo Stroessner
Meskipun Stroessner seorang otokrat yang sangat ketat, ia menjadi lebih toleran terhadap oposisi politik di kemudian hari. Namun diperkirakan oleh sejumlah orang bahwa rezimnya, yang ikut serta dalam Operasi Burung Kondor bersama Augusto Pinochet dan Jorge Rafael Videla, meneybabkan matinya sekitar 400 hingga 3.000 orang karena taktik yang keras dan kejam selama pemerintahannya selama 35 tahun. Rezimnya juga dituduh melakukan penyiksaan, penculikan dan korupsi yang meluas. Semua ini dibuktikan lewat "arsip-arsip teror" yang ditemukan pada 1992 di Lambaré, daerah tepi kota Asunción. Ia tidak pernah membantah tuduhan-tuduhan korupsi di sejumlah tingkatan pemerintahannya.
Demokrasi di Indonesia
Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah yang paling kelam bagi Bangsa Indonesia, yaitu Peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau G30S/PKI. Jumlah korban dalam peristiwa itu bukan hanya 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat Indonesia saja, tetapi juga (diduga) jutaan orang komunis yang sebenarnya tak tahu menahu tentang G30S/PKI ikut terbantai hampir diseluruh wilayah Indonesia. G30S/PKI selain mengakhiri era demokrasi terpimpin, sekaligus juga mengawali suatu fase kediktatoran baru, kediktatoran militer Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto atau yang disebut sebagai era demokrasi Pancasila.
Kontroversi dana kampanye Amerika Serikat 1996
James Riady juga merupakan salah satu tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap kejatuhan presiden Soeharto pada tahun 1998. Sebagaimana ketika beliau membangun ""China Connection"" dengan dukungan CMI bersama Ted Sioeng, serta pengusaha-pengusaha Tionghoa lainnya seperti Yah Lin Trie, Johnny Chung, dan Maria Hsia, yang berhasil memenangkan Clinton hingga dua masa bakti berturut-turut. James, yang pada saat itu juga merupakan presiden direktur Bank Central Asia (BCA), juga menggandeng tokoh-tokoh CSIS seperti Jacob Soetoyo, Sofyan Wanandi, dan Jusuf Wanandi, serta para tokoh kiri anti-Islam untuk melengserkan presiden Soeharto pada tahun 1998. Motif menjatuhkan presiden Soeharto tersebut dilatarbelakangi oleh dipecatnya L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan, Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata, kemudian menggantinya dengan para perwira dari kalangan muslim taat. Mereka melakukan berbagai macam cara seperti merekayasa peristiwa 27 Juli 1996, seolah-olah penunjukan Suryadi sebagai ketua dewan tahfiz Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan intervensi pemerintah, belakangan pula diketahui hubungan antara Sofyan Wanandi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Selain itu, mereka juga memobilisasi massa pada awal 1998 dari berbagai universitas seperti Universitas Atmajaya dan Universitas Trisakti untuk mendesak pengunduran diri Presiden Soeharto.
Padepokan Jambe Pitu
Sebelum menjabat sebagai presiden, Soeharto mendalami ilmu kebatinan Jawa bersama Soedjono Hoemardani dan bergabung dalam kelompok spiritual Sendang Titis, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Soeharto kerap berziarah ke Padepokan Jambe Pitu pada malam hari sekitar dua jam saja. Oleh sebab itu, di dekat padepokan terdapat helipad yang kini sudah tidak terurus lagi semenjak ia wafat.
Demokrasi di Indonesia
Demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno semakin menunjukkan penyelewengan dan justru menjauhi konsep dan nilai demokrasi itu sendiri, bukan hanya karena intervensi penuh pada lembaga legislatif dan yudikatif, tetapi juga pembredelan terhadap partai politik yang dianggap melawan Presiden Soekarno, seperti Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan dan Soetan Sjahrir kemudian dibuang ke Swiss sampai wafat pada 1966, begitupula dengan pers dan lembaga seni yang bertentangan dengan Presiden Soekarno ataupun yang berkonflik dengan PKI, seperti Harian Pandji Masjarakat dan para aktivis kebudayaan yang tergabung dalam Manikebu juga dibredel. Selain itu pula Presiden Soekarno lebih mengutamakan kepada kebijakan politik luar negeri yang disebut sebagai “Politik Mercusuar”, hal ini berimbas pada terabaikannya sektor ekonomi nasional yang menyebabkan inflasi besar dan kemiskinan.
Soekarno
Lima bulan kemudian, dikeluarkanlah Surat Perintah Sebelas Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan dua Ketetapannya, yaitu TAP No. IX/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan.
Soesilo Toer
Pada tahun 1973, pada masa pemerintahan Soeharto Soes ditangkap karena dianggap punya hubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Dia dijebloskan ke penjara selama sekitar 5,5 tahun. Ia langsung ditangkap ketika turun dari pesawat. Tanpa pembuktian dan pengadilan mengenai penangkapannya, ia dilepas dari penjara pada 28 Oktober 1978, tepat 50 tahun Sumpah Pemuda. Diketahui, sebelum ia ditangkap Kedutaan Indonesia di Moskow menggelar pengajian untuk mendoakan para korban keganasan PKI. Soes tidak hadir kala itu karena ia merasa tidak mendapatkan undangan. Namun, ia menduga, akibatnya ia dinilai terlibat PKI. Pada tahun 1980, Pramoedya lepas dari tahanan politik setelah mendekam selama 4 tahun di Nusakambangan dan 10 tahun di Pulau Buru.‎ Soesilo awalnya tidak dikenali oleh Pram karena dia berpakaian klimis. Banyak orang memberi ucapan selamat pada Pram yang baru lepas dari penjara sampai antrean begitu panjang. Namun Soes kabur dulu sebelum ia menyampaikan selamat pada abangnya. Pram belum sadar sampai ketika Pram bertanya kepada istrinya, barulah Soes dikejar dan ia pun dipeluk.
Soeharto
Pada usia 55 tahun, Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militer (Keprres No 58/ABRI/1974). Pencapaian puncak di dunia politik turut melengkapi kisahnya hidupnya sebagai seorang penguasa. Setelah mencapai posisi pucuk di republik, geliat kekuasaanya mulai metampakkan taringnya. Pada 20 Januari 1978, Presiden Soeharto melarang terbit tujuh surat kabar, yaitu "Kompas", "Sinar Harapan", "Merdeka", "Pelita", "The Indonesian Times", "Sinar Pagi", dan "Pos Sore". Beberapa di antaranya kemudian meminta maaf kepada Soeharto.
Jalur ABG
Jalur ABG adalah sebuah istilah yang digunakan oleh kelompok intelektual dalam menyebut unsur atau komponen politik dalam proses dan struktur pemerintahan Indonesia di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yaitu militer (ABRI), birokrasi, dan Golkar.
Soeharto
Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti kita" atau "orang golongan kita".
Soeharto
Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat 21 Mei 1998. Tepat pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya.
Devaluasi
Devaluasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah.
Walaupun Presiden Soeharto selalu berpidato soal tidak ada devaluasi, tetapi sepanjang pemerintahannya telah terjadi 4 kali devaluasi.
Masa pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru) melalui Menkeu Ali Wardhana. Amerika Serikat pada 15 Agustus 1971 harus menghentikan pertukaran dolar dengan emas. Presiden Richard Nixon cemas dengan terkurasnya cadangan emas AS jika dolar dibolehkan terus ditukar emas, sedang nilai waktu itu US$34,00 sudah bisa membeli 1 ons emas. Soeharto tidak bisa mengelak dari dampak gebrakan Nixon dan Indonesia mendevaluasi Rupiah pada 21 Agustus 1971 dari Rp378,00 menjadi Rp415,00 per 1 US$.
Masa Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menkeu Ali Wardhana. Walaupun Indonesia mendapat rezeki kenaikan harga minyak akibat Perang Arab-Israel 1973, tetapi Pertamina justru nyaris bangkrut dengan utang US$10 miliar dan Ibnu Sutowo mengundurkan diri sebagai dirut pada 1976. Tetap tidak bisa dihindari devaluasi kedua oleh Soeharto pada 15 November 1978 dari Rp415,00 menjadi Rp625,00 per 1 US$.
Masa Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menkeu Radius Prawiro. Pada saat itu Menkeu Radius Prawiro mendevaluasi rupiah 48%, jadi hampir sama dengan menggunting nilai separuh. Kurs 1 dolar AS naik dari Rp702,50 menjadi Rp970,00.
Masa Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menkeu Radius Prawiro. Pada 12 September 1986 Radius Prawiro kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47%, dari Rp1.134,00 ke Rp1.664,00 per 1 dolar AS.
Buruh
Pasca kejatuhan Sukarno tahun 1965 yang sekaligus menandai berkuasanya Rezim Kapitalisme Negara Orde Baru, Perubahan arah dan model pembangunanpun terjadi. Sukarno yang mengedepankan kemandiriaan dianggap gagal untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Pada era kepemimpinan Suharto, model pembangunan orde baru dibuat secara sentralistik, peran Negara dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasinya menjadi sangat kuat. Karena begitu sentralistiknya segala bentuk ancaman atau gangguan terhadap jalannya pembangunan (dalam definisi pemerintah) akan dianggap sebagai pelanggaran dan ditindak secara represif bahkan dengan instrument militer.
Soeharto
Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Keputusan yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga "terlibat" G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro-Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di "State Department's Bureau of Intelligence and Research" di 1965: "Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya." Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.
Demokrasi di Indonesia
Sistem demokrasi terpimpin yang justru dijadikan landasan untuk berdirinya sebuah pemerintahan diktator oleh Soekarno setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata tidak bertahan lama. Dibawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno, yang berdasarkan pada konsep Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) dengan tujuan menyatukan seluruh elemen kekuatan sosial-politik di Indonesia ternyata tidak berhasil, karena kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis dan membredel kelompok-kelompok kanan, justru menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat rezim Orde Lama itu akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rezim baru yang disebut sebagai Orde Baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.
Roy B.B. Janis
Lebih lanjut Roy BB Janis menceritakan perbandingan kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Intinya Soeharto banyak mengambil ajaran-ajaran Bung Karno, dan memodifikasi untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan Soeharto yang sering disebut zaman Orde Baru. Padahal pada masa Soeharto itu sebenarnya tidak ada yang baru.
"Buku ini hanya cermin saja bahwa apa yang dilakukan Soeharto sebenarnya hanya modifikasi apa yang pernah dilakukan oleh Soekarno," kata Roy.
Sejarah Indonesia (1998–sekarang)
Era Pasca Soeharto atau Orde Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Sutan Syahrir
Lt. Kol. Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan pada Mayjen Soedarsono dan ke 14 orang pimpinan di markas resimen tentara di Wiyoro. Malam harinya Lt. Kol. Soeharto membujuk Mayjen Soedarsono dan para pimpinan pemberontak untuk menghadap Presiden RI di Istana Presiden di Jogyakarta. Secara rahasia, Lt. Kol. Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak.
Amoroso Katamsi
Saat Arifin C. Noer membuat film "Pengkhianatan G30S/PKI", ia pun ikut terjun dan memerankan tokoh Soeharto. Dalam mempersiapkan diri, ia yang waktu itu berpangkat Letnan Kolonel, berkesempatan sehari bersama Soeharto di peternakan Tapos, Bogor, Jawa Barat. Observasi dilakukan sedetail mungkin agar bisa memerankan Soeharto sebaik-baiknya. Dua kali masuk nominasi FFI, sebagai aktor utama dalam "Serangan Fajar" (1981) pada Festival Film Indonesia 1982, dan sebagai aktor utama dalam "Pengkhianatan G30S/PKI" (1983) pada Festival Film Indonesia 1984.
Amoroso diangkat menjadi direktur Perusahaan Film Negara pada tahun 1990 oleh Presiden Soeharto. Jabatan tersebut diembannya selama delapan tahun dengan kerja keras dan tegas untuk menyehatkan perusahaan. Ayah dari Ratna, Doddy dan Aning yang semuanya terjun ke dunia musik ini, pernah menjadi Sekretaris Dewan Juri Film Cerita pada Festival Film Indonesia 1990 sampai dengan tahun Festival Film Indonesia 1992, serta Ketua Dewan Juri Sinetron Cerita pada Festival Sinetron Indonesia 1995. Ia juga ikut bermain dalam sinetron "Ageng" (1997).
Pensiun dari Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Laksamana Pertama, ia tidak pernah kehilangan kesibukan. Di ranah pendidikan, ia dipercaya menjadi Pembantu Rektor Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Islam As-Syafiiyah. Di ranah kedokteran ia ditunjuk sebuah rumah sakit di Cilacap, Jawa Tengah, dan membuat grup teater yang latihannya Subuh karena malam hari buka praktek dokter. Sempat menjadi pengurus teras Gerakan Kwartir Nasional Pramuka. Ia merasa kehilangan kesibukan setalah tugasnya di ke-Pramuka-an berakhir. Waktunya diisi dengan sesekali syuting sinetron dan seminggu sekali mengajar di Program Studi Teater, Fakultas Seni Pertunjukan – Institut Kesenian Jakarta.
Soeharto
Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang bekuasa paling lama di Indonesia itu. Pada 1 September 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada 6 September 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri.
Soedharmono
Dalam zaman Orba, kariernya menanjak. Pada Oktober 1965, Soeharto diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat dan bergabung dengan KOTI sebagai Kepala Staf. Soeharto menjalin hubungan dengan Sudharmono pada saat masa-masa tegang dalam sejarah Indonesia. Dengan hal ini jelaslah bahwa Sudharmono mendapatkan kepercayaan Soeharto. Pada 11 Maret 1966, ketika Soeharto menerima Supersemar dari Soekarno, Sudharmonolah yang menyalin salinan surat yang akan didistribusikan kepada Perwira Militer lainnya. Keesokan harinya, pada tanggal 12 Maret tahun 1966, Sudharmono juga ikut untuk menulis dekret pelarangan PKI.
Kantata Takwa (film)
Film ini adalah sebuah puisi kesaksian dari para seniman Indonesia tentang masa represif rezim Orde Baru Soeharto. Sebuah masa yang banyak diwarnai dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan banyaknya penangkapan, penculikan, bahkan pembunuhan para aktivis yang tidak memiliki ideologi yang sama dengan pemerintah penguasa saat itu. Termasuk dalam orang-orang tadi adalah W.S. Rendra, seorang penyair yang harus keluar-masuk penjara karena karya-karyanya dianggap menyindir dan mengkritisi pemerintah. Seniman dan penyanyi Iwan Fals, Sawung Jabo, Jockie Surjoprajogo, dan Setiawan Djodi yang sering menyuarakan keadaan sosial masyarakat Indonesia pada saat itu juga harus berhadapan dengan kemungkinan pencekalan oleh pemerintah penguasa. Suara kesaksian para seniman tersebut ditumpahkan dalam konser akbar mereka, sebuah pertunjukan seni ""Kantata Takwa"".
Otoritarianisme birokratis
Indonesia dan Korea Selatan memiliki persamaan sosok presiden yang memimpin masing-masing negara pada dekade 1960. Ialah mantan presiden Soeharto dan mantan presiden Park Chung Hee. Keduanya sama-sama berasal dari kalangan keluarga petani sederhana selepas masa kolonialisasi, dan sama-sama menjalankan pemerintahan berdasarkan otoritas kekuasaan personal yang tinggi. Meskipun cara memimpin dan menjalankan kekuasaan mereka sama, tidak demikian halnya dengan keluaran ekonomi dan politik yang dihasilkan. Park Chung Hee berhasil mengantarkan Korea Selatan menjadi negara kaya dengan kesatuan militer yang kuat. Sebaliknya, Soeharto relatif kurang berhasil dalam memajukan perekonomian Indonesia ke taraf yang lebih moderen, walaupun di masa-masa awal kepemimpinannya telah ada kemajuan pembangunan yang signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Sutan Syahrir
Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen Soedarsono dan pimpinan penculikan. Lt. Kol. Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Lt. Kol. Soeharto sebagai perwira keras kepala ("koppig").
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Pada tanggal 30 September 1965, enam perwira paling senior TNI tewas dalam sebuah aksi yang disebut "Gerakan 30 September", sebuah kelompok dari dalam TNI sendiri. Aksi ini kemudian dicap oleh pemerintahan Soeharto sebagai "percobaan kudeta". Dalam beberapa jam, Mayor Jenderal Soeharto memobilisasi pasukan di bawah komandonya dan menguasai Jakarta. Golongan anti-komunis, yang awalnya mengikuti perintah TNI, melanjutkan pembersihan berdarah dari komunis di seluruh negeri, diperkirakan menewaskan setengah juta orang, dan menghancurkan PKI, yang secara resmi telah dipersalahkan atas krisis tersebut oleh Soeharto.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Usaha Soekarno yang ingin menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunisme melalui Nasakom telah usai. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dilenyapkan oleh dua pilar lainnya-militer dan Islam politis; dan militer berada pada jalan menuju kekuasaan. Pada Maret 1967, Soekarno dicopot dari kekuasaannya oleh Parlemen Sementara, dan Soeharto menjadi Pejabat Presiden. Pada Maret 1968 Soeharto secara resmi ditetapkan menjadi Presiden oleh MPRS yang diketuai oleh Jendral Abdul Harris Nasution (yang memang sengaja Soeharto tempatkan setelah menangkap dan memenjarakan seluruh pimpinan MPRS yang notabene adalah tokoh-tokoh PKI dan tokoh-tokoh Soekarnois).
Soeharto
Jenderal Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen: Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut "musuh negara" dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990).
Dwifungsi
Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto.