Kapankah pemerintahan orde baru dimulai ?
Orde Baru
Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar, yakni mencapai 2,2 - 2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut:
Andi Mallarangeng
Sejak menjadi mahasiswa Fisipol UGM mengikuti jejak ayahnya, ia bercita-cita menjadi dosen. Cita-cita ini akhirnya tercapai dengan menjadi dosen di Universitas Hasanuddin (1988-1999) dan di Institut Ilmu Pemerintahan (1999-2002). Tetapi nasib berkata lain. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan munculnya tuntutan reformasi, mengharuskan penataan ulang sistem politik dan sistem pemerintahan di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi. Sebagai Doktor Ilmu Politik baru dengan disertai tentang "Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior", Andi diminta menjadi anggota Tim Tujuh (1998-1999) yang dipimpin oleh Prof. DR. Ryaas Rasyid, untuk merumuskan paket Undang-undang Politik yang baru sebagai landasan bagi pemilu demokratis pertama di era reformasi. Tim Tujuh ini kemudian juga merumuskan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru, sebagai landasan reformasi sistem pemerintahan dengan desentralisasi dan otonomi daerah.
Rene Louis Conrad
Sekitar tahun 1970 muncul rasa tidak puas di kalangan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, terhadap militer. Apalagi saat itu mahasiswa dikenakan kurikulum "Wajib Latih Mahasiswa" (Walawa). Dalam rangka Dwifungsi ABRI, pemerintah Orde Baru menempatkan militer di berbagai posisi di masyarakat.
Partai Rakyat Demokratik
Sejak awal pendirian, PRD sudah menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru. Manifesto 22 Juli 1996 yang dideklarasikan partai ini pada tanggal tersebut, adalah deklarasi yang secara tajam menyerang dan mengkritik kondisi politik dan kondisi sosial-ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Kondisi politik yang dikritik adalah jauhnya model pemerintahan Orde Baru dari sistem yang demokratis. Sementara kondisi sosial-ekonomi yang dikritik adalah kesenjangan sosial akibat kebijakan berorientasi pertumbuhan, dengan melupakan pemerataan dan distribusi yang adil.
Edward Gierek
Hadirnya Gierek menandai pergantian generasi yang terakhir dari elit partai komunis, sebuah proses yang dimulai sejak tahun 1968 di bawah Gomułka. Ribuan anggota partai, termasuk pemimpin partai ketika era sebelum perang, disingkirkan dari jabatannya dan digantikan oleh anggota partai yang memulai kariernya setelah Perang Dunia II. Seluruh pergantian tersebut dilakukan sebelum, saat, dan setelah Kongres VI PZPR yang diadakan pada Desember 1971. Kelas penguasa yang dihasilkan merupakan yang termuda di Eropa. Peran pemerintah berkembang dengan mengorbankan partai, di bawah kebijakan "partai memimpin, pemerintah memerintah". Selama tahun 1970-an, pemimpin yang paling terlihat setelah Gierek adalah Perdana Menteri Piotr Jaroszewicz. Dari Mei 1971, lawan politik Gierek, Mieczysław Moczar semakin terpinggirkan.
Direktorat Jenderal Imigrasi
Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali penggantian induk organisasi. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama era Orde Baru mendorong lembaga keimigrasian di Indonesia untuk semakin berkembang dan profesional dalam melayani masyarakat. Pada era ini terjadi beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas departemen, yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap organisasi jajaran imigrasi. Pada tanggal 3 November 1966 ditetapkan kebijakan tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, yang mengubah kelembagaan Direktorat Imigrasi sebagai salah satu pelaksana utama Departemen Kehakiman menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Perubahan inipun berlanjut dengan pembangunan sarana fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang luas. Pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos imigrasi maupun asrama tahanan dijalankan tahun demi tahun. Di bidang SDM dan pembinaan karier, sistem penempatan dan pembinaan karier pegawai yang direkrut Direktorat Jenderal Imigrasi yang zig zag, tidak terpaku di satu pos, diteruskan. Sistem pembinaan karier di bidang imigrasi juga terus disempurnakan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan keadilan.
Tionghoa-Indonesia
Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru, ABRI menjadi institusi paling penting di Indonesia. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator. Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah Gerakan 30 September, yang melahirkankan Orde Baru.
Jalur ABG
Peran birokrasi pada masa pemerintahan junta militer Orde Baru menjadi sangat vital, terutama untuk mengontrol aktivitas masyarakat sipil yang tidak memiliki struktur komando dalam militer. Birokrasi kemudian menjalankan perannya dalam pemerintahan Orde Baru sebagai pembangun jaringan dan struktur yang berfungsi sebagai penjamin terlaksananya kebijakan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Peran birokrasi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah berangkat dari teori Max Weber tentang birokrasi dan peran negara dalam mengendalikan masyarakat. Max Weber berkata:"Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah."Menurut Max Weber, birokrasi bisa menjalanan program pemerintah dengan efektif dan efisien karena memiliki karakteristik yang ideal, seperti pembagian kerja, jenjang hirarki, pengaturan perilaku pemegang jabatan birokratis, hubungan yang bersifat impersonalitas, memiliki kemampuan teknis, dan adanya jenjang karier, dengan struktur demikian, membuat birokrasi menjadi hal yang penting sebagai penggerak pembangunan dan pelaksana tugas kebijakan pemerintah dalam suatu negara dan dibutuhkan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, seringkali peran birokrasi menjadi berlebihan dan bahkan sering menjadi bagian dari pembuat kebijakan, bukan lagi sekedar pelaksana kebijakan, hal itu diakibatkan karena adanya penguasaan informasi dan teknis yang dimiliki oleh para birokrat, sehingga hampir seluruh kehidupan masyarakat dimasuki oleh proses-proses birokrasi yang terkadang justru menjadi menyulitkan.
Orde Baru
Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:
Ferdinand Marcos
Marcos adalah presiden Filipina pertama yang terpilih untuk menjabat selama dua masa bakti berturut-turut secara penuh. Pada tahun 1972, ia mendirikan rezim otoriter yang memperbolehkannya tetap berkuasa hingga rezim tersebut dihapus pada 1981, dengan menggunakan hukum darurat militer sebagai alat untuk menekan oposisi. Ia kemudian dilantik kembali pada tahun yang sama untuk menjabat masa bakti selama enam tahun yang diwarnai pengaturan politik yang tidak baik, masalah kesehatan, serta pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak militer dan korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Pada masa inilah, terjadilah kasus pembunuhan pemimpin oposisi Benigno Aquino, Jr., yang terjadi tahun 1983. Hal ini mulai memicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintahannya. Secara umum, rezim Marcos sama dengan rezim Orde Baru di Indonesia, dengan karakteristik yang hampir sama. Marcos memiliki visi "Bagong Lipunan" (Masyarakat baru), di mana doktrinnya adalah "orang miskin dan kaya harus bekerjasama satu sama lain untuk menuju satu tujuan masyarakat dan mencapai kebebasan melalui kesadaran diri". Karakter rezim ini yang serupa Orde Baru adalah lebih menekankan pembangunan ekonomi negara, yang banyak memanfaatkan pinjaman dari luar negeri.
Badan Urusan Logistik
Memasuki Era Orde Baru setelah ditumpasnya pemberontakan G30S, penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966. Namun peranannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 Mei 1967, lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.
Sarbini Sumawinata
Pada awal Orde Baru, pemerintah Indonesia meninggalkan kebijakan pemerintahan Soekarno yang menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan menolak modal asing. Sebaliknya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (1968) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (1969) yang dimaksudkan untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya investor asing. Akibatnya modal asing, terutama dari Jepang membanjiri Indonesia dan menghimpit banyak pengusaha kecil nasional.
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Kabinet Pemerintahan Indonesia adalah dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehingga banyak terjadi perombakan kabinet pada masa Soekarno menjabat. Setelah Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden di Indonesia.
António de Oliveira Salazar
Salazar belajar hukum, dan setelah itu ia menjadi profesor dari Ekonomi Politik di Universitas Coimbra. Setelah Republik Pertama, pada 1928 ia menjabat Menteri Keuangan dan perbaikan keuangan publik. Pada tahun 1932 ia menjadi Perdana Menteri dan memimpin politik Portugis sejak 1933. Pada tahun itu ia mendirikan "Estado Novo", sebuah rezim otoriter berdasarkan nasionalisme, Katolik dan anti-komunisme. Selama Perang Dunia II Portugal menyatakan sebagai negara netral. Dari 1953 di Portugal tumbuh oposisi terhadap rezim, dan pada tahun 1961 di Afrika dimulai perang melawan Imperium Portugis. Pada tahun 1968 Salazar mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri karena alasan kesehatan. Masa kekuasaanya yang 36 tahun tetap menjadi landmark dirgahayu politik untuk seorang pemimpin di Portugal.
Orde Baru
Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
Breidel
Baru pada tahun 1954 aturan itu dicabut dengan terbitnya UU Nomor 23 tahun 1954. Meskipun begitu pembredelan pers terus berlanjut selama masa pemerintahan Orde Lama (1967) dan berlanjut sepanjang masa Orde Baru (1967-1998), yang menyebabkan banyak surat kabar dan majalah ditutup dan mendapat tekanan untuk tidak memberitakan suatu peristiwa atau informasi yang secara sepihak oleh penguasa dinilai tidak layak.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Didirikan segera setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September. Bisa dikatakan lembaga ini merupakan alat kekuasaan Suharto Orde Baru yang mengkoordinasi sejumlah badan intelejen, mulai dari Bakin sampai dengan intelejen dalam setiap bagian ABRI. Malahan pada kasus-kasus yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, Kopkamtib dapat menerobos wewenang departemen sipil, bahkan wewenang ABRI sekalipun. Dengan memperkerjakan personel militer tepercaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan politik dalam artian luas dan luar biasa, maka Kopkamtib merupakan inti pemerintah Indonesia pada masa hukum darurat perang yang permanen.
Jalur ABG
Pada masa Orde Baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik dominasi militer dan birokrasi, atau yang disbeut sebagai "Jalur ABG". Jalur ABG ini dimaksudkan oleh rezim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan tiga unsur utama, yaitu; "A" untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, "B" untuk birokrasi, dan "G" untuk Golongan Karya. Ketiga unsur utama itu berperan penting dalam hal pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seseorang, termasuk presiden. Ketiga unsur politik itu menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, sampai seroang pengamat politik bernama Karl D. Jackson mengatakan Indonesia di masa Orde Baru sebagai "Bureucratic Polity" atau masyarakat birokratik, yang artinya segala keputusan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari birokrat.
Selandia Baru
Pada tahun 1907, atas permintaan Parlemen Selandia Baru, Raja Edward VII memproklamasikan Selandia Baru sebagai sebuah dominion di lingkungan Imperium Britania, yang mencerminkan statusnya sebagai satuan politik yang memerintah-secara-mandiri. Pada tahun 1947 negara ini mengadopsi Statuta Westminster, yang menegaskan bahwa Parlemen Britania tidak dapat lagi menyusun perundang-undangan untuk Selandia Baru tanpa persetujuan Selandia Baru. Selandia Baru terlibat dalam urusan-urusan dunia, berjuang bersama-sama pihak Imperium Britania di dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II dan ikut menderita sepanjang Depresi Besar. Depresi ini ikut menjadi penyebab bagi terpilihnya pemerintah buruh pertama dan didirikannya negara kesejahteraan yang menyeluruh, dan ekonomi proteksionis. Selandia Baru mengalami kesejahteraan yang membaik setelah Perang Dunia II dan Māori mulai meninggalkan kehidupan perdesaan tradisional mereka, dan berpindah ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah gerakan protes Māori merebak, yang mengkritisi Erosentrisme dan berjuang demi pengakuan yang lebih besar atas budaya Māori dan Perjanjian Waitangi. Pada tahun 1975, sebuah Tribunal Waitangi dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian Waitangi, dan tribunal ini dibolehkan untuk menyelidiki keluhan-keluhan sejarah pada tahun 1985. Pemerintah telah merundingkan berbagai ganti rugi, dan keberatan ini dengan banyak iwi, meskipun pendakuan Māori atas tepi pantai, dan dasar laut terbukti kontroversial pada dasawarsa 2000-an.
Orde Baru
Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah:
Murba
Dalam pemilu pertama era Orde Baru, Juli 1971 — dua bulan setelah wafatnya Sukarni, tokoh partai ini — Murba memperoleh 49 ribu suara (0,09 persen pemilih). Tetapi kegagalan utama Murba disebabkan oleh stigma rezim Orde Baru terhadap seluruh golongan kiri. Selain itu Orde Baru juga menabukan sosok Tan Malaka. Gelar pahlawannya memang tak pernah dicabut, tetapi namanya dihilangkan dari buku pelajaran sejarah di sekolah. Dalam pemilu selanjutnya (1977) Murba berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia.
Demokrasi di Indonesia
Tumbangnya Orde Baru telah membuka peluang terjadinya reformasi politik dan proses demokratisasi di Indonesia. Pengalaman pada masa Orde Baru juga telah membuat Indonesia menyadari bahwa demokrasi penting bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat, oleh karenanya seluruh rakyat Indonesia pasca-1998 menaruh harapan bahwa proses demokratisasi dibawah kepemimpinan Presiden Habibie dan Kabinet Reformasi Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi lagi anomali transisi demokrasi seperti dari Orde Lama ke Orde Baru.
Orde Baru
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Kurikulum Berbasis Kompetensi
Lahirnya kurikulum pada tahun 2004 ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik yang terjadi pada saat itu. Di Indonesia terjadi perubahan era pemerintahan dari era Orde Baru menjadi era Reformasi yang dimulai pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998. Salah satu keputusan yang menonjol pada era Reformasi adalah adanya otonomi daerah yang lebih luas. Hal ini berarti pemerintahan daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengatur kebijakan daerahnya masing-masing, dan salah satu kewenangan baru yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah dalam bidang pendidikan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan alasan tersebut maka terjadi pula reformasi di bidang pendidikan yang salah satu hasilnya adalah dirancangya kurikulum baru yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi oleh Departemen Pendidikan yang mulai diberlakukan pada tahun 2004.
Pemerintahan Transisi Persatuan Nasional
Pemerintahan Transisi Persatuan Nasional ("Gouvernement d'Union Nationale de Transition" atau GUNT) adalah sebuah pemerintahan koalisi dari grup bersenajta yang menguasai Chad dari tahun 1979 sampai tahun 1982, selama fase paling anarkis atas perang saudara yang dimulai tahun 1965. GUNT menggantikan persekutuan Malloum-Habré.
Orde Baru
Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Mochtar Kusumaatmadja
Di pemerintahan Orde baru, sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV, 29 Maret 1978-19 Maret 1983 dan 19 Maret 1983-21 Maret 1988, menggantikan ‘Si Kancil’ Adam Malik, Mochtar terlebih dahulu menjabat Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, 28 Maret 1973-29 Maret 1978. Namun tampaknya dia lebih menunjukkan kepiawian dalam jabatan Menlu dibanding Menkeh.
Abdul Haris Nasution
Setelah ia disingkirkan dari posisi kekuasaan, Nasution berkembang menjadi lawan politik Orde Baru. Pada akhir tahun 70-an, rezim Soeharto telah berubah dari populer menjadi otoriter dan korup. Pada saat ini banyak suara mulai secara terbuka berbicara dan mengkritik rezim. Setelah pemilu legislatif tahun 1977, di mana terdapat dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Golkar, Nasution mengatakan bahwa ada krisis kepemimpinan pada masa Orde Baru.
Agama di Indonesia
Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI, yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan instruksi presiden No. 14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat yang hanya 3% dari populasi penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa “Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri” di depan konferensi PKTHI.
Orde Baru
Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah.
Orde Baru
Dengan perantaraan Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Soetjipto Joedodihardjo
Masa kepemimpinan Kapolri R. Soetjipto Joedodihardjo penuh dengan gejolak. Sebab inilah masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada 9 Mei 1965, Presiden Soekarno melantik Raden Soetjipto Joedodihardjo menjadi Menteri/Pangak RI berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.
Orde Baru
Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.
Arief Budiman
Kendati ikut melahirkan Orde Baru, Arief bersikap sangat kritis terhadap politik pemerintahan di bawah Soeharto yang memberangus oposisi dan kemudian diperparah dengan praktik-praktik korupsinya. Pada pemilu 1973, Arief dan kawan-kawannya mencetuskan apa yang disebut Golput atau Golongan Putih, sebagai tandingan Golkar yang dianggap membelokkan cita-cita awal Orde Baru untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis.
Oei Tjoe Tat
Pada tahun 1963 ia diangkat menjadi Menteri Negara, dan kemudian sempat menjadi salah satu anggota Kabinet Dwikora yang dijuluki sebagai Kabinet 100 Menteri. Setelah peristiwa Gestok tahun 1965 Oei ditahan oleh pemerintah Orde Baru dan dipenjarakan selama 10 tahun, tanpa melalui proses pengadilan sampai tahun 1976. Pada tahun 1976 Oei akhirnya dikenai tuduhan terlibat dalam Gestok, namun tuduhan itu tidak pernah terbuktikan. Akhirnya Oei dibebaskan dari tahanan pada tahun 1977.
Sejarah Indonesia
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi (Pelita) sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Orde Eropa Baru
Orde ini berakar pada Konferensi Malmö pada tahun 1951. Waktu itu, sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh René Binet menolak bergabung pada Gerakan Sosial Eropa karena mereka merasa gerakan tersebut kurang keras menanggapi rasisme dan antikomunisme. Sebagai hasilnya, René Binet bekerja sama dengan Gaston-Armand Amaudruz dalam sebuah pertemuan kedua pada tahun 1951, di Zurich, untuk mendirikan kelompok kedua yang bertekad untuk memerangi komunis dan orang non-kulit putih.
Orde Baru
Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Orde Baru
Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992. Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Jumlah penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program Keluarga Berencana (KB). Selama dasawarsa 1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% per tahun. Pada awal tahun 1990-an, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 2,0% per tahun.
Korupsi di Indonesia
Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.
Tahun Baru Imlek
Sekitar masa tahun baru orang-orang memberi selamat satu sama lain dengan kalimat:
Di Indonesia, selama tahun 1968-1999, perayaan tahun baru Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, melarang segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek.
Orde Baru
Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.
Orde Baru
Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara Barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis.
Tahun Baru Imlek
Pada tahun 1946, ketika Republik Indonesia baru berdiri, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah 1946 No.2/Um tentang “Aturan tentang Hari Raya” tertanggal 18 Juni 1946. Penetapan Pemerintah tersebut ditanda-tangani oleh Presiden Sukarno, dan diketahui oleh Menteri Agama H. Rasjidi, dan diumumkan pada tanggal 18 Juni 1946 oleh Sekretariat Negara A.G. Pringgodigdo. Penetapan Pemerintah mengenai "Aturan tentang Hari Raya" tersebut ditetapkan karena pertimbangan perlunya diadakan aturan tentang hari raya, dan setelah mendengar masukan dari Badan Komite Nasional Pusat. Penetapan Pemerintah tersebut terdiri dari 8 (delapan) pasal yang dibagi ke dalam Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5), Aturan Khusus (Pasal 6 dan Pasal 7), dan Aturan Tambahan (Pasal 8). Yang dimaksud dengan Aturan Umum adalah aturan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh golongan rakyat Indonesia. Aturan Khusus adalah aturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku untuk golongan tertentu saja sebagaimana yang disebutkan dalam Penetapan Pemerintah ini. Pasal 1 mengatur mengenai Hari raya Umum yang terdiri dari 2 hari raya sebagai-berikut: 1. Tahun Baru, 1 Januari; dan 2. Hari Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus. Pasal 2 mengatur mengenai Hari Raya Islam (terdiri dari 8 (delapan) hari raya). Pasal 3 untuk Hari Raya Kristen (terdiri dari 5 (lima) hari raya). Pasal 4 mengatur hari raya khusus untuk etnis Tionghoa sebagai-berikut: Hari Raya Tiong Hwa (ejaan baru adalah Tionghoa) ialah, terdiri dari: 1.Tahun Baru (Catatan: Tahun Baru orang Tiong Hwa yaitu tahun baru Imlek - Ancient Chinese: 歲首; literally: "year's start", juga dikenal sebagai 春節 Lunar New Year, Spring Festiva); 2. Hari Wafatnya N. Khong Hu Cu (Catatan: 至聖忌辰 18 bulan 2 Imlek. Singkatan N. adalah singkatan dari Nabi); 3. Tsing Bing (Catatan: Qingming (清明) / Cheng Beng (Bahasa Hokkian); dan 4. Hari Lahirnya N. Khong Hu Cu (Catatan: 至聖誕, 27 bulan 8 Imlek). Pasal 5 menyatakan sebagai berikut: "Pada Hari Raya Umum, Islam dan Kristen, maka semua kantor Pemerintah ditutup, kecuali kantor-kantor pejabatan penting yang menurut pendapat kepalanya harus dibuka sehari atau setengah hari. Pada hari Raya Tiong Hwa, maka semua kantor Pemerintah dibuka setengah hari, kecuali kantor-kantor pejabatan penting yang menurut pendapat kepalanya harus dibuka sehari, sedangkan pegawai bangsa Tiong Hwa diwajibkan masuk kantor". Aturan Khusus, Pasal 6 menetapkan tanggal dan hari yang dirayakan untuk Tahun 1946, yang terdiri dari hari dan tanggal untuk Hari Raya Umum, Hari Raya Islam, Hari Raya Kristen, dan Hari Raya Tiong Hwa. Untuk tahun 1946, "Hari Raya Tiong Hwa ditetapkan sebagai-berikut: 1.Tahun Baru 2 Februari 1946 (Catatan: Tahun Masehi); 2. Hari Wafatnya N. Khong Hu Cu 29 Maret 1946 (Catatan: Tahun Masehi); 3. Tsing Bing 5 April 1946 (Catatan: Tahun Masehi); dan 4. Hari Lahirnya N. Khong Hu Cu 22 September 1946 (Catatan: Tahun Masehi)". Aturan Khusus, Pasal 7 menyatakan bahwa "untuk seterusnya, buat tiap-tiap tahun, Hari Raya tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama". Aturan Tambahan, Pasal 8 menyatakan bahwa "Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan". Dengan demikian berdasarkan Penetapan Pemerintah 1946 No.2/Um tentang “Aturan tentang Hari Raya” tertanggal 18 Juni 1946 secara tegas dapat dinyatakan bahwa Hari Raya Tahun Baru Imlek Kongzili merupakan hari raya Agama Tionghoa yang ditujukan khusus hanya kepada etnis Tionghoa.
Kendali Komunis di Tiongkok
Kendali Komunis di Tiongkok (Bahasa Tionghoa : 苏区 ; "harfiah Zona Soviet ") mengacu pada wilayah Tiongkok yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1927-1949 selama era Republik dan Perang Saudara Tiongkok dengan kaum Nasionalis Tiongkok . Ada enam wilayah Soviet pada tahun 1927-1933 ,yaitu Ching-kang-shan, Soviet Tengah di Timur Kiangsi di perbatasan Fujian , O-Yu-Wan (Hupei-Henan-Anwei Tiongkok) Soviet, Hsiang-o-hsi ( Barat Hupei dan Hunan), dan Hsiang-kan (Hunan-Kiangsi). Pemerintah Soviet pertama adalah Hailufeng Soviet yang didirikan pada tahun 1927. Soviet Tengah adalah basis utama Partai Komunis di mana pemimpin Partai Komunis Mao Zedong mengeluarkan perintah pada 1 September 1931 untuk sentral Soviet dengan memobilisasi daerah massa sebagai daerah basis. Masalah terjadi selama mampu mengontrol wilayah di luar Soviet Tengah, dengan pada tahun 1933 transfer penuh pasukan Komunis Soviet Tengah dicapai.
Setelah intervensi dari Uni Soviet melawan Jepang di Perang Dunia II pada tahun 1945, pasukan Uni Soviet menginvasi negara klien Jepang yaitu Manchukuo . Mao Zedong pada bulan April dan Mei 1945 telah merencanakan untuk memobilisasi 150.000 hingga 250.000 tentara dari seluruh Tiongkok untuk bekerja dengan pasukan Uni Soviet dalam menyerbu Manchuria.
Pemerintah Kota Padang
Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1966, Drs. Azhari ditunjuk menjadi wali kota oleh pihak militer menggantikan wali kota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada PKI waktu itu. Pada tahun 1967, ia digantikan oleh Drs. Akhiroel Yahya sebagai wali kota berikutnya.
Front Nasional (Orde Lama)
Setelah Soekarno lengser pada 1967, organisasi ini dibubarkan oleh pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto.
Islam pada masa Orde Baru
Islam pada masa Orde Baru terbagi menjadi 3 periode, yakni periode 1966–1977, 1977–1985 dan 1985–1998. Berikut adalah penjelasan masing-masing periode:
Demokrasi di Indonesia
Sistem demokrasi terpimpin yang justru dijadikan landasan untuk berdirinya sebuah pemerintahan diktator oleh Soekarno setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata tidak bertahan lama. Dibawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno, yang berdasarkan pada konsep Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) dengan tujuan menyatukan seluruh elemen kekuatan sosial-politik di Indonesia ternyata tidak berhasil, karena kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis dan membredel kelompok-kelompok kanan, justru menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat rezim Orde Lama itu akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rezim baru yang disebut sebagai Orde Baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.
Jalur ABG
Pada rentang waktu 1980 - 1990 peran militer mulai berkurang, hal ini karena adanya proses demokratisasi yang terjadi di seluruh dunia, banyak rezim militer sayap kanan yang mulai berjatuhan seperti di Spanyol, Argentina, Chile, Portugal, dan masih banyak lagi, selain itu komunisme yang menjadi lawan dari militerisme juga mengalami kebangkrutan di banyak negara yang dahulu menjadi pusatnya, seperti Uni Soviet, hal ini juga berdampak pada rezim Orde Baru yang kemudian tumbang pada 1998 melalui sebuah proses Reformasi yang sekaligus juga memberikan pengaruh dan perkembangan terhadap demokrasi di Indonesia.
Xanana Gusmão
Sekitar 20 tahun perjuangan bersenjata di hutan dan pegunungan, Xanana lalu memimpin pasukan gerilya hingga ditangkap tentara Indonesia pada 20 November 1992. Ia harus menjalani pemenjaraan politik selama tujuh tahun hingga kemudian dibebaskan pada 7 September 1999 oleh pemerintah Indonesia setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru.
Operasi militer Indonesia di Aceh 1990-1998
Operasi ini berakhir dengan penarikan hampir seluruh personel TNI yang terlibat atas perintah Presiden BJ Habibie pada tanggal 22 Agustus 1998 setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan berakhirnya era Orde Baru.
Islam pada masa Orde Baru
Pada awal era Orde Baru, umat Islam di Indonesia dipandang sebelah mata. Hal itu dikarenakan secara jumlah penduduk Muslim merupakan mayoritas namun secara keahlian masih minim. Keadaan ekonomi umat Muslim semakin memburuk lantaran pemerintah memberi peluang dalam bidang ekonomi lebih banyak kepada para pengusaha ketimbang kelas menengah santri. Akibatnya, terjadi penurunan ekonomi pada pedagang-pedagang Muslim, mulai dari Majalaya, Solo, Pekalongan, Majalengka bahkan hingga Kudus.
Media di Indonesia
Pluralisme mulai terjadi ketika pemerintahan Reformasi (pemerintahan setelah orde baru) mulai mengizinkan berdirinya sebuah stasiun radio dan televisi yang baru. Pada awalnya, terdapat aturan bahwa seluruh stasiun televisi harus berbasis di Jakarta. Lisensi atau izin untuk mendirikan stasiun televisi pada awalnya juga hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, seperti anggota keluarga mantan Presiden Soeharto, orang-orang yang dekat dengan pemerintahan, dan beberapa konglomerat lainya. Dalam beberapa tahun runtuhnya orde baru, perkembangan media, khususnya media televisi dapat dikatakan cukup pesat. Saat itu sebagian media televisi telah mampu menjangkau sekitar 70 hingga 80 persen populasi seluruh masyarakat Indonesia. Karena beberapa televisi baru mulai bermunculan, maka mengakibatkan persaingan antar televisi tersebut untuk mendapatkan pendapatan iklan dan penonton. Persaingan yang cukup pesat menyebabkan beberapa media mulai tertarik dan tergoda untuk mendorong batas-batas yang selama ini dipegangnya. Salah satu batasan yang mulai ditinggalkan adalah mengenai larangan menayangkan program berita selain yang dihasilkan oleh negara, yaitu berita dari TVRI (Televisi Republik Indonesia). Saat itu TVRI adalah sebuah stasiun televisi yang dikelola oleh pemerintah, sehingga berita yang dihasilkan oleh stasiun televisi tersebut lebih memihak dan menguntungkan pemerintah.
Sanenrejo, Tempurejo, Jember
Secara umum Desa Sanenrejo sejak tahun 1950 telah mengikuti roda Pemerintahan sebagaimana mestinya sampai dengan lahirnya Orde Baru. RAHMAD SASMITO termasuk Pejabat/Petinggi paling lama + 40 Tahun.baru setelah adanya Undang Undang nomor 5 tahun 1979 diadakan penataan kembali untuk menyesuaikannya.
B. J. Habibie
Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
Orde Baru
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:
Direktorat Jenderal Imigrasi
Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru dan memasuki era reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan KKN, dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabel terus didengungkan, termasuk diantaranya tuntutan percepatan otonomi daerah.
Daerah istimewa
Kebijakan pemerintah Orde Baru meneruskan kebijakan dari Orde lama, bahkan lebih sistematis untuk menghapus daerah istimewa. Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebutkan secara tegas dalam aturan peralihan Undang-undang 5/1974. Nama Aceh sebagai daerah istimewa tidak satupun disebut dalam undang-undang tersebut. Alih-alih DKI Jakarta diberi jaminan untuk diatur dengan undang-undang tersendiri.
World Orders Old and New
World Orders Old and New adalah buku karya Noam Chomsky. Buku ini pertama terbit tahun 1994 dan diperbarui tahun 1996 oleh Columbia University Press. Dalam buku ini, Chomsky mengambil latar politik internasional sejak 1945 dan membahas peristiwa-peristiwa setelah runtuhnya Uni Soviet. Ia mengkritik pemerintah Barat, mulai dari kebijakan luar negeri imperialis sampai janji pemerintahan Clinton untuk masyarakat miskin. Ia menilai bahwa "tatanan dunia baru" akan memperlebar celah antara orang kaya dan orang miskin, baik di luar negeri maupun di Amerika Serikat.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, fungsi Humas diserahkan kepada Menteri Penerangan yang kewenangannya sangat kuat, bahkan sampai bisa mengontrol pers, percetakan, televisi, film, TVRI, dan lainnya. Sejak reformasi, tata kelola komunikasi publik diperbaiki dengan pembubaran Departemen Penerangan serta pembentukan lembaga-lembaga baru yang mandiri dan independen seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film dsb. Fungsi Humas di Pemerintah Indonesia diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Orde Baru
Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita. Berkat usaha ini, penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% pada tahun 1970-an ke angka 15% pada tahun 1990-an. Pendapatan perkapita masyarakat juga naik dari yang hanya 70 dolar per tahun pada tahun 1969, meningkat menjadi 600 dolar per tahun pada tahun 1993.
Orde Baru
Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada Gerakan 30 September baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh Gerakan 30 September di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia. Melalui media massanya RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Pada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking.
PATTIRO
Pada 1999, momentum perubahan besar terjadi di Indonesia. Didahului dengan gerakan Reformasi 1998 yang mengakhiri era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, Indonesia memasuki masa transisi demokrasi. Tuntutan terhadap kebebasan lebih luas, dan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi terus menguat.
Pembantaian Purwodadi
Posisi pemerintah Orde Baru semakin terpojok dengan terungkapnya kasus pembunuhan massal di Grobogan. Kasus Purwodadi yang dibongkar oleh Poncke telah menorehkan aib bagi Orde Baru di awal kekuasaannya. Tidak tanggapnya rezim Soeharto terhadap kasus Grobogan menimbulkan reaksi keras di luar negeri. Prof. Dr. Ernst Utrecht, tokoh Indo-Belanda yang pernah masuk Konstituante RI dan menjadi anggota PNI, dalam sebuah diskusi di Universitas Nijmegen, Belanda, mengatakan bahwa “"Repelita is onzin"” (Repelita adalah omong kosong). Ia juga mengatakan bahwa bantuan kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat. Kejatuhan Soekarno membawa angin segar bagi masuknya pemodal asing karena Soeharto, yang baru saja memegang kendali pemerintahan selama dua tahun, telah mengambil serangkaian langkah-langkah untuk merealisasikan program perbaikan ekonomi dan memulihkan stabilitas politik dalam satu paket dan stabilitas politik dijadikan prasyarat bagi landasan pembangunan ekonomi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran pada tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc.
Orde Baru
Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno
Orde Baru
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:
Orde Baru
Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah: 
Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).
Komunisme perang
Komunisme perang atau komunisme militer () merupakan sistem ekonomi dan politik yang ada di Rusia Soviet pada masa Perang Saudara Rusia, dari 1918 sampai 1921. Menurut historiografi Soviet, kebijakan tersebut diadopsi oleh Bolshevik dengan tujuan untuk memastikan agar kota-kota dan Tentara Merah tetap memiliki persediaan makanan dan senjata. Sistem tersebut digunakan karena perang yang terjadi mengganggu mekanisme dan hubungan ekonomi. "Komunisme perang", yang dimulai pada Juni 1918, dilaksanakan oleh Dewan Ekonomi Tertinggi, yang dikenal sebagai Vesenkha. Kebijakan tersebut berakhir pada 21 Maret 1921, setelah diberlakukannya Kebijakan Ekonomi Baru yang berlangsung sampai 1928.
Orde Baru
Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI ("Intergovernmental Group for Indonesia"). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga telah berusaha mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali ("rescheduling") hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri.
Ernst Utrecht
Akan tetapi, setelah peristiwa G30S ia ditangkap dan dipenjara pada tahun 1965. Ia dikeluarkan dari penjara pada tahun 1966 kemudian pergi ke negeri Belanda pada tahun 1969 hingga meninggal di sana. Salah satu kritiknya yang tajam pada Pemerintahan Orde Baru ialah terkait Peristiwa Purwodadi. Ia mengkritik pemerintahan Suharto di awal periodenya dengan mengatakan “"Repelita is onzin"” (Repelita adalah omong kosong). Ia mengatakan bahwa bantuan ekonomi kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat.
Mohammad Noer
Pada masa transisi dari orde lama ke orde baru, keadaan Jawa Timur sangatlah rawan. Beberapa pimpinan G30S/PKI yang masih belum tertangkap melarikan diri ke hutan-hutan di Jawa Timur bagian Selatan. Pada bulan Februari tahun 1967, Gubernur Jawa Timur, Mayor Jenderal Wiyono ditugasi pemerintah pusat untuk mengikuti SESKOAD di Bandung selama 4 bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan posisi gubernur di provinsi Jawa Timur. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Letnan Jenderal Basuki Rachmat, menunjuk Mohammad Noer untuk mengisi posisi ini atas dasar prestasinya selama menjabat sebagai Pembantu Gubernur Jawa Timur. Selain itu memang Let. Jend. Basuki Rachmat terkesan akan kegesitan Mohammad Noer saat bersama-sama gerilya saat masa Perang Kemerdekaan.
Orde Baru
Seperti telah disebutkan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita yaitu:
Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Pemerintah Kota Surabaya
Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1965, Raden Soekotjo yang didukung kuat oleh pihak militer diangkat menjadi wali kota Surabaya menggantikan wali kota sebelumnya, Moerachman yang merupakan kader Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1974, ia digantikan oleh Raden Soeparno sebagai wali kota berikutnya.
Poncke Princen
Semenjak akhir tahun 1965, kekuasaan Partai Komunis Indonesia (yang saat itu menjadi massa utama pendukung Presiden Sukarno dan rival dari kekuatan militer), mulai merosot karena dibabat habis oleh Angkatan Darat. sehingga pamor kekuasaan Presiden Sukarno semenjak Maret 1966. Degradasi energi kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok faksi militer dukungan CIA untuk melakukan "kudeta merayap" yang mengantarkan Suharto menjadi presiden. Dan berdirilah rezim baru, Orde Baru, menggantikan rezim yang lama - Orde Lama. Princen pun menikmati kebebasan kembali setelah dipenjara selama 4 tahun.Pengalaman hidupnya dari penjara ke penjara semakin mempertebal keyakinannya untuk mendesak negara memberikan perlindungan dan penegakan HAM dengan mendirikan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia LPHAM dan sekaligus memimpin lembaga pembela HAM pertama di Indonesia tersebut.
Muchtar Adam
Umat Islam Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas, untuk pertama kalinya setelah Indonesia Merdeka selama 58 tahun, pesantren dan majelis taklim baru diterima sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 setelah gerakan reformasi berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang diktator dan korup.
Sejarah Indonesia
Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa" yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: Era Prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera & Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan; Era Kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda dan Portugis) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; Era Kemerdekaan Awal, pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); Era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998); serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang.
Idham Chalid
Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat. Kemudian, di akhir tahun 1970 dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang A.M. Tambunan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 1970 sampai dengan terpilihnya pengganti yang tetap sampai akhir masa bakti Kabinet Pembangunan I pada tahun 1973.
Partai Golongan Karya
Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.
Kerajaan Kamboja (1953–1970)
Kerajaan Kamboja (1953-1970) adalah nama yang diberikan untuk negara ini setelah akhir pemerintahan protektorat Perancis sampai berdirinya Republik Khmer . Kerajaan ini diperintah oleh Norodom Sihanouk dari 1953 sampai 1970 dan memainkan peran kunci dalam sejarah Kamboja . Selama periode ini melihat munculnya Partai Komunis Khmer, yang anggotanya segera menjadi dikenal sebagai Khmer Merah .
Pemerintah pertama Sihanouk, dari 1953 sampai dengan 1970 adalah saat yang sangat penting dalam sejarah Kamboja. Norodom Sihanouk tetap salah satu tokoh yang paling kontroversial di Asia Tenggara dengan sejarah yang bergejolak dan sering tragis pasca- Perang Dunia II . Pengagumnya dimasukkan sebagai salah satu bapak besar bangsa Kamboja, merayakan kebijakan yang tegas netralitas dalam konflik yang meletus di negara-negara tetangga tinggal jauh dari perang berdarah di Vietnam selama lebih dari lima belas tahun. Namun, yang lain menganggapnya sebagai penyebab utama kemiskinan tanah air mereka dan netralitas mereka, juga dilihat sebagai tindakan sederhana bermuka dua, dan perlakuan brutal yang selalu memilih sisi kuat, yang menyebabkan ambang Perang Saudara Kamboja .
Indonesia
Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali, selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997 Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu, yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.
Pemerintahan Pendudukan Zionis
Istilah ini awalnya muncul dalam sebuah artikel tahun 1976, "Welcome to ZOG-World", yang ditulis oleh neo-Nazi Amerika Serikat Eric Thomson. Istilah ini mulai dikenal luas setelah muncul artikel di "The New York Times" tanggal 27 Desember 1984 yang memberitakan perampokan di California dan Washington oleh kelompok supremasi kulit putih bernama The Order. Menurut surat kabar, aksi kriminal tersebut "dilakukan untuk menggalang dana perang melawan pemerintah Amerika Serikat yang oleh kelompok ini disebut 'ZOG' atau "Zionist Occupation Government"."
Tiongkok (istilah)
Tahun 1967 pemerintahan Orde Baru pada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dalam salah satu tindakan pertamanya mengeluarkan yang mengubah kata "Tionghoa"-"Tiongkok" menjadi "Cina"
Semar Gugat
Setelah Riantiarno selesai menulis "Semar Gugat", pemerintah Orde Baru—yang mengharuskan setiap lakon panggung memiliki izin pementasan—menghambat proses pementasannya. Prosedurnya dilaksanakan tanpa basa-basi, namun ada beberapa penulis lakon yang wajib memenuhi persyaratan yang lebih ketat. Riantiarno, yang pernah mengkritik habis-habisan pemerintah dengan menampilkan pelacur, transeksual, dan pejabat korup di "Opera Kecoa", adalah penulis yang terkena imbasnya seperti Rendra dan Guruh Sukarnoputra. Pemerintah hanya mengizinkan lakon ini dipentaskan pada 24 November 1995. Karena muncul perdebatan soal penyensoran lakon panggung oleh pemerintah, termasuk "Semar Gugat", pada tahun 1996 pemerintah secara resmi memperlonggar persyaratannya. Para pengkritik sosial tetap skeptis dengan tindakan tersebut.
Revolusi Hijau
Gerakan Revolusi Hijau yang dijalankan di negara – negara berkembang dan Indonesia dijalankan sejak rezim Orde Baru berkuasa. Gerakan Revolusi Hijau sebagaimana telah umum diketahui di Indonesia tidak mampu untuk menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap, tetapi hanya mampu dalam waktu lima tahun, yakni antara tahun 1984 – 1989. Disamping itu, Revolusi Hijau juga telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial pedesaan karena ternyata Revolusi Hijau hanyalah menguntungkan petani yang memiliki tanah lebih dari setengah hektare, dan petani kaya di pedesaan, serta penyelenggara negara di tingkat pedesaan. Sebab sebelum Revolusi Hijau dilaksanakan, keadaan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia sudah timpang, akibat dari gagalnya pelaksanaan Pembaruan Agraria yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965.
Ekonomi Indonesia
Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.
Universitas Indonesia
Ketika Orde Baru dimulai pada tahun 1966, pemerintah menunjuk beberapa guru besar UI untuk menduduki jabatan menteri dengan tujuan untuk memulihkan kembali situasi ekonomi nasional. Sejak saat itu, UI secara konstan telah memberikan kontribusi nyata pada usaha-usaha pemerintah untuk meraih kemakmuran nasional.
Gerakan mahasiswa di Indonesia
Berbagai borok pembangunan dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD.
Republik Sosialis Cekoslowakia
Gottwald kemudian membentuk kabinet baru, yang didominasi oleh menteri-menteri dari partai komunis, dan dengan demikian terciptalah pemerintahan satu partai. Peristiwa inilah yang kemudian disebut orang sebagai ’kudeta-tak-berdarah’ atau ’kudeta-konstitusional’ Februari 1948, yaitu pengambil-alihan kekuasaan negara sepenuhnya oleh partai komunis.
Buruh
Pasca kejatuhan Sukarno tahun 1965 yang sekaligus menandai berkuasanya Rezim Kapitalisme Negara Orde Baru, Perubahan arah dan model pembangunanpun terjadi. Sukarno yang mengedepankan kemandiriaan dianggap gagal untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Pada era kepemimpinan Suharto, model pembangunan orde baru dibuat secara sentralistik, peran Negara dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasinya menjadi sangat kuat. Karena begitu sentralistiknya segala bentuk ancaman atau gangguan terhadap jalannya pembangunan (dalam definisi pemerintah) akan dianggap sebagai pelanggaran dan ditindak secara represif bahkan dengan instrument militer.
Kebijakan 15 November 1978
Kebijakan 15 November 1978 merupakan salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru terkait peredaran mata uang asing (valuta asing) di tengah masyarakat. Inti dari kebijakan tersebut adalah mengambangkan secara terkendali kurs rupiah terhadap beberapa mata uang asing dan melepaskan kaitannya dengan Dollar Amerika Serikat sejak hari Kamis, 16 November 1978. Tujuan utama dari kebijakan ini supaya meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri melalui perubahan sistem dari nilai tukar tetap ("bretton woods") menjadi nilai tukar mengambang ("floating)". Tujuan lain dari kebijakan ini untuk lebih meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia memasuki Pelita III dan juga ditegaskan bahwa kebijaksanaan lalu lintas devisa tidak berubah. Pemasukan devisa dan pengeluaran devisa dari dan ke Indonesia adalah sepenuhnya bebas. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan dapat lebih mendorong lagi kegiatan produksi dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, pemasukan bahan baku dari luar negeri diberikan keringanan bea masuk.
Badan Urusan Logistik
Kehadiran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan Orde Baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi "buffer stock holder" dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.
Dominion Selandia Baru
Kurang dari sejuta orang tinggal di Selandia Baru pada 1907 dan kota-kota seperti Auckland dan Wellington bertumbuh cepat. Dominion Selandia Baru mengijinkan pemerintah Inggris untuk membentuk kebijakan luar negerinya dan bersekutu dengan Inggris pada Perang Dunia Pertama. Konferensi Kekaisaran 1923 dan 1926 memutuskan bahwa Selandia Baru harus diijinkan untuk menegosiasikan traktat-traktat politiknya sendiri dan traktat komersial pertamanya yang diratifikasikan pada 1928 dengan Jepang. Saat Perang Dunia Kedua pecah pada 1939, pemerintah Selandia Baru membuat keputusannya sendiri untuk memasuki perang tersebut.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967.
Otonomi daerah di Indonesia
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan:Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis.
Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Murba
Pada awal Orde Baru, Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri dan kemudian Wakil Presiden. Namun posisinya ini tidak berpengaruh sama sekali bagi Partai Murba.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisiannya dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren ( OSVIA ) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren ( MOSVIA ). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Dimasa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yaitu Binnenlands Bestuur Corps ( BBC ) dan pemerintahan yang tidak langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan Inlands Bestuur Corps ( IBC ).