siapakah presiden pertama Indonesia?
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Jenderal TNI Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto diangkat oleh MPR Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah presiden kedua yang ditetapkan oleh MPR Sementara. Dalam masa jabatannya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak didampingi oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut UUD 1945. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai ada presiden definitif yang diangkat oleh MPR hasil pemilu.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 27 Desember 1949 Sukarno memulai masa jabatannya yang pertama sebagai presiden negara federal Indonesia. Tidak banyak yang terekam dalam jabatan presiden federal ini yang sangat singkat ini. Sebuah persetujuan antara pemerintah federal RIS (yang bertindak atas namanya sendiri dan atas mandat penuh dari pemerintah negara bagian yang tersisa, pemerintah negara bagian Negara Indonesia Timur dan pemerintah negara bagian Negara Sumatera Timur) dan pemerintah negara bagian Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta) memilih Sukarno sebagai presiden negara kesatuan yang akan dibentuk dari penggabungan RIS dengan RI (Yogyakarta). Jabatan presiden federal dipangku Sukarno sampai tanggal 15 Agustus 1950. Jabatan ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kedua bagi Sukarno. Pada tanggal itu presiden federal memproklamasikan berdirinya negara kesatuan dihadapan sidang gabungan DPR dan Senat di Jakarta. Sore harinya Bung Karno terbang ke Yogyakarta untuk membubarkan pemerintah RI (Yogyakarta) dan menerima penyerahan kekuasaan dari Pemangku Jabatan Presiden. Setelah kembali ke Jakarta pada hari yang sama Sukarno menerima penyerahan kekuasaan dari perdana menteri RIS.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Soekarno atau lebih umum disebut Bung Karno, adalah tokoh presiden pertama dari Indonesia. Jabatan pertama ini dimulai sejak 18 Agustus 1945. Bung Karno terpilih secara aklamasi dalam sidang PPKI atas usul Otto Iskandardinata. Ia didampingi oleh wakil presiden Drs. Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Menurut aturan yang ada pada saat itu kekuasaan presiden sangat besar. Seiring berjalannya waktu kekuasaan legislatif diserahkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional pada bulan Oktober 1945. Selanjutnya pada bulan November pada tahun yang sama, Sukarno menyerahkan kekuasaan eksekutif pada Kabinet Syahrir I. Namun pada 29 Juni 1946 – 2 Oktober 1946, dan 27 Juni 1947 – 3 Juli 1947, Sukarno kembali mengambil alih kekuasaan saat terjadi keadaan darurat. Pada 29 Januari 1948 Sukarno kembali membentuk kabinet presidensil. Wakil presiden Moh Hatta ditugasi untuk memimpin kabinet sehari-hari. Di sini dapat dilihat bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pembagian kekuasaan. Sehingga wakil presiden tidak hanya duduk di bangku cadangan yang baru diturunkan ketika pemain utama cedera.
Charles Prosper Wolff Schoemaker
Di antara mahasiswanya di TH Bandung terdapat Soekarno, yang menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden Indonesia yang pertama.
Heldy Djafar
Heldy Djafar () adalah istri kesembilan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. lahir dari pasangan H Djafar dan Hj Hamiah. Ia bungsu dari sembilan bersaudara. Ia menikah dengan Soekarno pada tahun 1966. Kala itu Soekarno berusia 65 tahun sementara Heldy Djafar berusia 18 tahun. Saksinya Ketua DPA Idham Chalid dan Menteri Agama Saifuddin Zuhri.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden Indonesia satu tahun kemudian. Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan "Orde Baru" Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan "Orde Baru" juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika Theodore Friend, "alih-alih mengisi perut [orang Indonesia], [Soekarno] mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka..." sedangkan Soeharto melanjutkan dengan "... mengolah perut penuh [namun] semangat kosong".
Pesawat Kepresidenan Indonesia
Presiden Joko Widodo terbang perdana menggunakan pesawat ini setelah dilantik menjadi presiden pada tanggal 29 Oktober 2014. Presiden terbang ke Sinabung untuk bertemu dengan para korban bencana erupsi Gunung Sinabung. Pada kesempatan ini, presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan putrinya Kahiyang Ayu.
Samaun Bakri
Samaun Bakri () adalah seorang wartawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Samaun merupakan teman akrab dan utusan kepercayaan presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ia pernah bertugas sebagai Wakil Residen Banten.
Daftar Perdana Menteri Indonesia
UUD 1945 Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dibangun di sekitar sistem presidensial. Dengan demikian, tidak ada ketentuan konstitusional untuk Perdana Menteri. Namun demikian, mulai tahun 1945 Perdana Menteri dipilih untuk memimpin kabinet. Posisi Perdana Menteri kemudian dijamin oleh Pasal 52 UUD Sementara 1950. Perdana Menteri, dipilih oleh Presiden, ditugaskan untuk menangani bisnis rutin pemerintah dan yang bertanggung jawab atas Kabinet, yang bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Pariwisata di Bali
Salah satunya dengan upaya Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno. Beliau menjadikan Bali sebagai tempat menerima tamu kenegaraan sekaligus memperkenalkan Bali lebih luas di mata dunia. Beberapa tamu negara tersebut diantaranya adalah Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, Pemimpin Vietnam Utara Ho Chi Minh, sampai Presiden Amerika Jhon F. Kennedy. Atas gagasan Bung Karno pula di Tampaksiring pada tahun 1957 dibangun Istana Tampaksiring untuk menyambut Tamu Kenegaraan. Kemudian pada tahun 1963, Bung Karno pulalah yang memprakarsai didirikannya Hotel Bali Beach di pantai Sanur. Hotel ini nantinya akan menjadi bangunan tertinggi di Bali sampai saat ini, karena sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Bali tanggal 22 November 1971 Nomor 13/Perbang. 1614/II/a/1971. Isinya antara lain bahwa bangunan di Daerah Bali tingginya maksimal setinggi pohon kelapa atau 15 meter.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pasca pengumuman, Jokowi mengatakan bahwa seumur-umur hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, ia tidak pernah membayangkan seseorang berlatar kelas bawah bisa naik menjadi presiden. "The New York Times" melaporkan bahwa Jokowi berkata, "Sekarang sudah seperti Amerika. Kita kenal yang namanya impian Amerika, dan di sini ada impian Indonesia". Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari kalangan militer atau elit politik yang terkait dengan Soeharto. Pengamat politik Salim Said menyebut Jokowi sebagai "tetangga kita yang memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".
Pemerintah Indonesia
Sejak sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa Indonesia mengidealkan sistem pemerintahan presidensil. Hal itu tercermin dalam perumusan UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar dipegang oleh seorang Presiden dengan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo Pasal 7 UUD 1945). Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945, tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggungjawab hanya kepada Presiden (Pasal 17 ayat 1 dan 2 UUD 1945). Dalam sistem pemerintahan yang diidealkan, tidak dikenal adanya ide mengenai jabatan Perdana Menteri atau pun Menteri Utama dalam pemerintahan Indonesia merdeka berdasarkan undang-undang dasar yang dirancang oleh BPUPKI (Badan Usaha Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) dan kemudian disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Ratna Sari Dewi Soekarno
Ratna Sari Dewi Soekarno (ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ"Ratona Sari Devi Sukaruno"), biasa dipanggil Dewi Sukarno (デヴィ・スカルノ "Devi Sukaruno"), ) adalah istri ke-6 Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia pertama. Dewi menikah dengan Soekarno pada tahun 1962 ketika berumur 22 tahun dan mempunyai anak yaitu Kartika Sari Dewi Soekarno. Dewi berkenalan dengan Soekarno lewat seorang relasi ketika Bung Karno berada di Hotel Imperial, Tokyo. Menjelang redupnya kekuasaan Soekarno, Dewi meninggalkan Indonesia. Setelah lebih sepuluh tahun bermukim di Paris, sejak 1983 Dewi kembali ke Jakarta. Pada 2008, ia kembali ke Jepang dan menetap di Shibuya, Tokyo.
Presiden Indonesia
Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.
Wanita muslim yang menjadi pemimpin di dunia
Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Republik Indonesia kelima dan merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden antara tahun 2001 hingga 2004. Sebelum diangkat menjadi presiden, Megawati adalah Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid.
Universitas Nasional
Tidak hanya dalam lingkup pendidikan, Sivitas Akademika Universitas Nasional pada awalnya juga terlibat aktif sebagai garda terdepan perjuangan menentang kolonial Belanda di Jakarta. Atas dedikasi itu juga maka pada saat merayakan lustrum Universitas Nasional yang kedua, 15 Oktober 1959, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, menganugrahkan gelar “Universitas Perjuangan”.
Soekarno
Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno (ER, EYD: Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo) () adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945–1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.
Endriartono Sutarto
Netralitas politik TNI diuji ketika bangsa Indonesia melakukan Pemilu 2004. Kala itu banyak politisi dan parpol yang mencoba menarik TNI ke gelanggang politik. TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Endriartono Sutarto menentang keras tindakan tersebut. Endriartono secara tegas dan konsisten mencegah tangan-tangan politik untuk kembali merambah tubuh TNI. Pemilu 2004 berlangsung aman dan tertib. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden RI pertama yang langsung dipilih rakyat. Jenderal Endriartono berperan penting menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2004.
Sartono (politikus)
Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 18 Agustus 1945, para anggota PPKI diminta berkumpul di bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon, Jakarta. Dalam sidangnya yang berlangsung pada hari itu, PPKI telah berhasil membuat tiga keputusan penting: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memilih Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI; (3) Menetapkan KNIP sebagai badan yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sidang PPKI tersebut dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dengan telah disahkannya UUD, tentu saja segala ketentuan yang tercantum dalam UUD tersebut sudah dinyatakan berlaku. Tidak terkecuali ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17, yang mengamanatkan adanya menteri-menteri negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden segera mengumumkan kabinet RI Pertama pada hari itu juga. Dalam kabinet pertama Republik Indonesia ini, Mr. Sartono ditunjuk sebagai Menteri Negara yang tidak membawahi suatu kementerian. Namun, tidak berlangsung lama. Karena pada saat itu, Sjahrir sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP meminta Presiden Soekarno untuk membubarkan kabinetnya dan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuklah kabinet parlementer pertama menggantikan kabinet presidensial pertama. Sartono pun lengser dari jabatannya sebagai menteri negara.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Tahun 1988, kembali pertanggung jawaban jenderal kelahiran desa Kemusuk diterima. Setelah genap lima tahun menduduki kursi kepresidenan, Jend (Purn). Suharto kembali dilantik oleh MPR hasil pemilu 1987 pada 11 Maret 1988. Dalam masa jabatan kelimanya bapak pembangunan ini didampingi wakil presiden dari kalangan militer, Letjend TNI (Purn). Sudarmono SH. Tahun 1993, untuk ke sekian kalinya pertanggung jawaban sang presiden diterima. Pada 11 Maret 1993, setelah menggenapi masa jabatannya, Jenderal TNI (Purnawirawan) Haji Muhammad Soeharto diangkat untuk menduduki jabatan presiden keenam. Lagi-lagi MPR hasil pemilu 1992 mengangkatnya dari calon tunggal. Kini ia didampingi oleh mantan panglima militer, Jend TNI (Purn) Try Sutrisno, sebagai wakil presiden.
Upaya pembunuhan terhadap Soekarno
Soekarno, Presiden Indonesia pertama, sedikitnya pernah mengalami percobaan pembunuhan lebih dari satu kali, Putrinya, Megawati pernah menyebut angka 23. Namun bekas pengawal pribadinya, hanya mampu mengingat 7 kali upaya percobaan pembunuhan.
Daftar pendiri negara
Sukarno dan Mohammad Hatta adalah bapak pendiri Indonesia. Keduanya menandatangani Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Sukarno dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, mereka terpilih masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Pertama. Meskipun Belanda tak mengakui kemerdekaan tersebut, keduanya merupakan figur menonjol dan dipandang sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia untuk berjuang melawan Belanda pada masa Revolusi Nasional dari 1945 sampai 1949. Pada Agustus 1949, Hatta mengepalai seorang delegasi ke Den Haag untuk Konferensi Meja Bundar yang berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 23 Desember 1949.
Soeharto
Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian:
Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu.
Ende (kota)
Pemberontakan melawan yang dipimpin oleh Nipa Do dikenal sebagai Watu Api dan Mari Longa (1916-1917). Pada 1934, pemimpin nasional, Soekarno, yang nantinya menjadi presiden pertama Indonesia diasingkan ke Ende oleh pemerintah kolonial Belanda.
Rajendra Prasad
Dr. Rajendra Prasad (Hindi: डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद) () adalah Presiden pertama Republik India.
Hubungan Indonesia dengan Serbia
Hubungan bilateral resmi berdiri pada 1954. Hubungan politik antara Indonesia dan Serbia adalah Gerakan Non Blok. Presiden pertama Indonesia Sukarno dan presiden Yugoslavia Josip Broz Tito adalah bapak pendiri Gerakan Non Blok sejak 1961.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Baharuddin Jusuf Habibie adalah tokoh presiden ketiga Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai pada 21 Mei 1998. Habibi menggantikan presiden sebelumnya yang mengundurkan diri. Naiknya presiden pertama dari luar Jawa ini menimbulkan sedikit kontroversi setidaknya dalam masalah prosedur formal pengangkatan sebagai presiden. Secara formal pengucapan sumpah kepresidenan dilakukan dihadapan parlemen. Namun, karena gedung parlemen diduduki oleh pendukung "people power" yang menyebabkan para legistalor tidak dapat bersidang, pengucapan sumpah jabatan kepresidenan hanya dilakukan oleh Pak Habibi di depan pimpinan MPR/DPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Beberapa bulan setelahnya MPR menggelar Sidang Istimewa. Namun majelis itu tidak memberikan suatu surat pengangkatan khusus sebagaimana pernah diberikan kepada dua presiden sebelumnya Sukarno (1963) dan Suharto (1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998). Lembaga tertinggi negara tersebut hanya mengakui melalui kedudukan Habibi di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Bahkan ia tidak didampingi oleh wakil presiden.
Kepresidenan Joko Widodo
Kepresidenan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014, ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah memenangkan Pemilu 2014, hingga sekarang. Jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia ini masih merupakan periode pertama. Ia merupakan Presiden Indonesia ke-7. Kepresidenannya didukung penuh oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Hubungan Indonesia dengan Polandia
Pemimpin Indonesia telah melakukan tiga kali kunjungan tingkat tinggi. Diawali Presiden pertama Indonesia Sukarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Polandia pada tahun 1959, disusul 44 tahun kemudian oleh putrinya Presiden Megawati Sukarnoputri pada 2003. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Polandia. Kunjungan balasan dari Polandia dilakukan oleh Presiden Aleksander Kwaśniewski pada tahun 2004 disusul kunjungan PM Marek Belka pada tahun 2005.
Mobil kepresidenan Indonesia
Di Indonesia, mobil bernilai sejarah saat ini disimpan di Museum Gedung Joang 45 Menteng 31, Jakarta. Diantaranya adalah Mobil Buick-8 dan DeSoto sebagai kendaraan dinas pertama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama Soekarno dan Mohammad Hatta.
Presiden
Presiden pertama di Indonesia adalah Ir. Soekarno (Sukarno) di tanah Jawa sekaligus bapak proklamator dengan wakilnya, Drs.Mohammad Hatta. Mereka berdua memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini bergantung dengan berdirinya negara kesatuan republik Indonesia yang menjadi negara merdeka.
Jalan Pegangsaan Timur No. 56
Jalan Pegangsaan Timur No. 56 di kediaman Syech Faradj bin Martak merupakan letak bekas kediaman presiden pertama Indonesia, Soekarno yang berada di Jakarta Pusat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dikumandangkan di sini.
Perjuangan Kita
Setelah menuilis pamflet ini, Sjahrir bergabung dengan Soekarno dan Hatta, presiden dan wakil presiden dari Republik Indonesia yang diproklamasikan sepihak, sebagai perdana menteri pertama mereka. Sementara Soekarno dan Hatta dituduh telah bekerja sama dengan pasukan Poros dan menjadi boneka militer Jepang, reputasi Sjahrir sebagai pemimpin antifasis dan perlawanan memungkinkan dia untuk melakukan negosiasi awal dengan pemerintahan kolonial Belanda yang kembali dan juga Perundingan Linggadjati kemudian.
Alimin
Setelah tidak lagi aktif di PKI, Alimin menikah dengan Hajjah Mariah dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Tjipto dan Lilo, dan ia berdiam di Jakarta hingga wafat. Pada saat wafatnya Alimin, Soekarno, Presiden RI pertama menganugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 163 tanggal 26 Juni 1964, dan dimakamkan di TMP Kalibata.
Susilo Bambang Yudhoyono
Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orangtuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999, dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amendemen UUD 1945.
Demokrasi di Indonesia
Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Soetan Sjahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir I. Langkah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensil ke parlementer dianggap sebagai suatu langkah politik ideologi Sjahrir yang menganut sosial-demokrat dan mendukung sistem demokrasi Barat yang parlemennya kuat.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Menurut UUDS 1950, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [Pasal 44, 45, 46 (1), 47, dan 48]. Presiden dan wakil presiden dipilih menurut UU dengan syarat tertentu [pasal 45 (3) dan (5)]. Tidak ada masa jabatan yang jelas bagi lembaga ini, namun dari sifat konstitusi sementara [pasal 134 dan penjelasan konstitusi], jabatan ini dipertahankan hingga ada lembaga baru menurut konstitusi tetap yang disusun oleh Konstituante. Sebelum menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden bersumpah dihadapan DPR [pasal 47].
Kabinet Presidensial
Nama kabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidentiil. Dinamakan demikian karena setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem presidensial di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
|-
Siti Dewi Sutan Assin
Karena situasi politik yang memanas di Jakarta, pada tahun 1946 ibukota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Atas perintah presiden pertama RI, Soekarno, agar disusun berbagai acara dalam rangka upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama pada tahun 1946, Husein Mutahar merancang acara pengibaran bendera pusaka oleh tiga orang putra dan dua putri yang berstatus pelajar dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang bersekolah di Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh Indonesia. Itulah yang menjadi cikal-bakal Korps Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Sejarah Bengkulu
Bengkulu juga menjadi salah satu mata rantai yang selalu dicatat oleh sejarah. Salah satu alasannya karena di bumi Rafflesia ini pula, Soekarno presiden pertama Republik Indonesia pernah menjalani pengasingan oleh pemerintah kolonial, selama empat tahun, 1938-1942. Seokarno kemudian menemukan cintanya di sini. Dia terpikat hati dengan salah seorang putri warga Muahammadiyah bernama Fatmawati. Putri yang dilahirkan di Desa Malabero, Kota Bengkulu, 5 Februari 1923 ini merupakan anak tunggal dari pasangan Hasan Din (Tokoh Muhammadiyah Bengkulu) dan Siti Chadijah.
Museum Batik Yogyakarta
Sedangkan, ratusan koleksi lainnya adalah hasil karya sendiri pemilik museum diantaranya sulaman gambar Presiden RI pertama Soekarno, mantan Presiden Soeharto, Megawati Soekarnoputri, dan Hamengkubuwono IX. Selain itu ada juga potret wajah pahlawan Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Ada pula sulaman wajah Paus Yohanes Paulus II dan Bunda Teresa dari India.
Luhut Binsar Panjaitan
Pada tanggal 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden Indonesia
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.
Rachmawati Soekarnoputri
Diah Pramana Rachmawati Soekarno () adalah politisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno. Ia adalah putri dari presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno.
Penjara Banceuy
Penjara Banceuy menjadi bagian dari saksi bisu sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Di penjara ini, presiden pertama RI Ir. Soekarno pernah mendekam selama delapan bulan atas tuduhan pemberontakan dan dijerat pasal-pasal karet haatzai artikelen. Saat itu, pada akhir Desember 1929, Soekarno yang menjabat Ketua PNI dijebloskan ke Penjara Banceuy bersama rekan satu pergerakannya, yaitu R. Gatot Mangkoepradja (Sekretaris II PNI Pusat PNI), Maskoen Soemadiredja (Sekretaris II Cabang Bandung), dan Soepriadinata (Anggota PNI Cabang Bandung).
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Berdasarkan hasil pemilihan umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: Perdana Menteri Australia John Howard, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dalam masa peralihan ini kekuasaan presiden sangat besar karena seluruh kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun tugas berat juga dibebankan kepada presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan UUD 1945.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 1999
Pemilihan umum Presiden pertama di Indonesia ini diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihan umum ini merupakan pemilihan umum terakhir di Indonesia yang diselenggarakan secara tidak langsung. Pemilihan umum ini juga merupakan kali pertama di mana calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang waktu itu memerintah tidak mencalonkan diri.
Revolusi Nasional Indonesia
Pada akhir bulan Agustus 1945, pemerintahan republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet Presidensial dibentuk, dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Hingga pemilihan umum digelar, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu Presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia. Sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintah Belanda.
Khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia, pemerintah yang baru dibentuk tersebut dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu, pemerintahan masih sangat terpusat di pulau Jawa, sementara kontak ke luar pulau masih sangat sedikit. Pada 14 November 1945, Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pertama mengetuai kabinet Sjahrir I.
Rudolf Bonnet
Paska masa perang Revolusi Nasional Indonesia dan diakuinya Republik Indonesia Serikat, Presiden Soekarno menjadikan Pulau Bali sebagai pulau kebanggaan dan jendela Indonesia di mata dunia. Soekarno sangat menyukai Bali sehingga dia mendirikan istana presiden di Tampaksiring yang menghadap ke sebuah pemandian Bali. Soekarno adalah seorang pencinta serius seni lukis. Bonnet mengenal presiden pertama RI tersebut karena dia sering datang ke studio Bonnet dan berbincang dengannya. Soekarno sendiri mulai menyukai lukisan Bonnet sejak pameran lukisannya di Jakarta tahun 1951 dimana Soekarno memesan lukisan-lukisan Bonnet ke Istana Negara. Tak ada yang mengetahui kenapa Bonnet tidak menggunakan hubungan dekatnya dengan Soekarno untuk mencari kemudahan diplomatik dan imigrasi, terutama setelah pengusirannya dari Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Siti Oetari
Siti Oetari adalah putri sulung Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam sekaligus merupakan istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Soekarno menikahi Oetari usianya belum genap 20 tahun. Siti Oetari sendiri waktu itu berumur 16 tahun. Soekarno menikahi Oetari pada tahun 1921 di Surabaya. Sewaktu itu Soekarno menumpang di rumah HOS Tjokroaminoto ketika sedang menempuh pendidikan di sekolah lanjutan atas. Beberapa saat sesudah menikah, Bung Karno meninggalkan Surabaya, pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di THS (sekarang ITB). Soekarno kemudian menceraikan Oetari secara baik-baik.
Ahmadiyyah
Ahmadiyah tidak pernah berpolitik, meskipun ketegangan politik di Indonesia pada tahun 1960-an sangat tinggi. Pergulatan politik ujung-ujungnya membawa kejatuhan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga memakan banyak korban. Satu lambang era baru di Indonesia pada masa itu adalah gugurnya mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, yang tidak lain melainkan seorang khadim Ahmadiyah. Dia terbunuh di tengah ketegangan politik masa itu dan menjadi simbol bagi era baru pada masa itu. Oleh karena itu, iapun diberikan penghargaan sebagai salah satu Pahlawan Ampera.
Juru bicara Presiden
Di Indonesia, juru bicara presiden muncul pada era Presiden Abdurrahman Wahid yang waktu itu beranggotakan Wimar Witoelar (Ketua), Adhie Massardi, Yahya C Staquf dan Wahyu Muryadi. Pada era Megawati Soekarnoputri, posisi juru bicara ini tidak begitu jelas. Memang ada Pramono Anung, Sutjipto, Roy BB Janis, dan Bambang Kesowo yang kerap mengeluarkan komentar, mengatasnamakan Megawati. Namun, komentar mereka kadang-kadang saling bertabrakan. Pengganti Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki juru bicara kepresidenan yang beranggotakan Dino Patti Djalal, Andi Alvian Mallarangeng dan Julian Aldrin Pasha. Pada awalnya Presiden Joko Widodo tidak memiliki juru bicara namun pada 12 Januari 2016 Presiden Jokowi mengangkat Johan Budi Sebagai Juru Bicara Kepresidenan yang di sebut nya sebagai Staf Khusus Komunikasi Presiden.
Nazaruddin Sjamsuddin
Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, MA () adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas memantau jalannya Pemilu di Indonesia untuk periode 2001-2005, dimana Komisi Pemilihan Umum di Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 di bawah pimpinan Nazaruddin Sjamsuddin. Ia mempunyai empat orang anak hasil perkawinannya dengan Nurnida Ishak.
Zulkifli Hasan
Sifat menjunjung persatuan tampak dari bagaimana Zulkifli Hasan melaksanakan tugas pertamanya, yaitu menyelenggarakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tugas tersebut tidak lah mudah mengingat tegangnya situasi politik nasional pasca Pilpres yang memecah aktor politik dan konstituen atau simpatisan mereka ke dalam dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia bertekad mempersatukan koalisi-koalisi di dalam pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama yaitu kemajuan bangsa. Ia pun mengupayakan kehadiran semua pihak, baik pada tataran anggota fraksi dan DPD hingga pihak-pihak yang secara langsung berhelat di Pilpres. Pada akhirnya, ia berhasil mengajak semua pihak untuk mendukung jalannya pelantikan secara baik dan damai.
Hubungan Indonesia dengan Portugal
Setelah kemerdekaan Indonesia, kedua negara ini mulai menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1950. Presiden pertama Indonesia, Sukarno mengunjungi Portugal pada tahun 1960. Tetapi pada tahun 1975 hubungan Portugal dengan Indonesia mulai putus. Hingga 24 tahun kemudian, tepatnya 28 Desember 1999 Indonesia dan Portugal membangun kembali hubungan diplomatiknya, empat bulan setelah Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Pada Mei 2012 Presiden Cavaco Silva mengunjungi Indonesia, dan menjadi kunjungan presiden Portugis yang pertama kalinya sejak tahun 1950.
Istana Presiden Indonesia
Karena pemerintahan Republik Indonesia sejak pengakuan kedaulatan berpusat di Jakarta, maka Istana yang sering digunakan adalah Istana Negara dan kadang-kadang Istana Merdeka yang dulu dikenal dengan Istana Gambir. Baik untuk pemerintahan maupun upacara maupun acara resmi kenegaraan. Selain berfungsi sebagai kantor, Istana Negara digunakan sebagai kediaman Presiden yang sebelumnya merupakan kediaman Gubernur Jendral Hindia Belanda dan Panglima pendudukan Jepang. Sejak Indonesia merdeka tercatat Presiden Soekarno (sejak tahun 1950, sebelumnya di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56, dan di Gedung Agung Yogyakarta), Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Presiden Soeharto dan Presiden B.J.Habibie lebih sering menggunakan Bina Graha sebagai ruang kerjanya. Presiden Soeharto sendiri memilih tinggal di Jalan Cendana sementara Presiden B.J.Habibie tinggal di kawasan Patra Kuningan. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, ruang kerja presiden pindah di Istana Negara dengan alasan karena Bina Graha berada di Jalan Veteran yang lalu lintasnya ramai sehingga mengganggu, selain pertimbangan keamanan. Bina Graha sendiri diubahfungsinya menjadi Museum Istana. Untuk kediamannya, Presiden Megawati memilih tinggal di kediamannya di Jalan kebagusan atau Jalan Teuku Umar.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Abdurrahman Wahid adalah Presiden ke-4 Indonesia. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999. Gus Dur adalah presiden terakhir yang dipilih oleh MPR. Ia diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Ia mengalahkan rivalnya Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pemilihan yang dilakukan oleh MPR. Namun MPR memilih rivalnya dalam pemilihan tersebut, Megawati, sebagai wakil presiden yang mendampinginya. Megawati diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena satu dan lain hal mengenai keterbatasan seperti yang sudah dimaklumi, Gus Dur menyerahkan pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari pada wakil presiden. Penugasan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari Presiden Republik Indonesia. Pendulum kekuasaan yang beralih dari eksekutif ke legislatif mengakibatkan lembaga kepresidenan sepenuhnya tunduk pada parlemen. Hal ini dibuktikan sendiri olehnya. Dua kali setelah menghadapi memorandum dari DPR, Gus Dur dihadapkan pada suatu pemakzulan. Langkahnya yang mengeluarkan maklumat pembekuan DPR dalam dekret tidak membuahkan hasil. MPR yang tengah menggelar Sidang Istimewa langsung menolak dekret itu dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001. Maklumat tersebut juga mengantarkan lebih cepat pada pemakzulannya oleh MPR pada saat itu juga. Abdurrahman Wahid menjadi presiden kedua yang dimakzulkan oleh MPR di tengah masa jabatannya, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
MPRS bentukan Sukarno mengeluarkan sebuah produk konstitusi semu untuk menetapkan ide-ide Pemimpin Besar Revolusi dan akhirnya menetapkan Sukarno sebagai presiden definitif dengan masa jabatan seumur hidup pada 1963 tanpa didampingi wakil presiden. Lembaga ini juga memberi kekuasaan secara penuh pada Sukarno untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Periode ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kelima bagi Sukarno. Pada periode ini Sukarno menggunakan gelar rangkap “Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi/Mandataris MPRS” lebih banyak dari gelar yang diberikan konstitusi “Presiden”. Perubahan cuaca perpolitikan terjadi secara cepat pada tahun 1966-1968 sebagai akibat badai politik tahun 1965. Periode ini merupakan kondisi terburuk yang dialami sang proklamator. Pada tahun 1966 berbagai atribut masa kejayaan mulai ditanggalkan oleh MPRS. Mulai dari pemilihan/penunjukkan wakil presiden dan pengangkatan pejabat presiden, pengertian mandataris MPR Sementara, Pemimpin Besar Revolusi, dan berpuncak pada peninjauan kembali pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Akhirnya pada 22 Februari 1967 Sukarno “menyerahkan kekuasaan” kepada pejabat presiden dan dilegalisasi dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, presiden Indonesia dimakzulkan untuk pertama kalinya secara resmi pada 12 Maret 1967.
Makam Soekarno
Makam Soekarno adalah kompleks pemakaman presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang didesain dengan arsitektur khas Jawa, yaitu bangunan joglo.
Daftar Wakil Presiden Indonesia
Jabatan wakil presiden di Indonesia pernah mengalami kekosongan yaitu sejak tahun 1949 sampai dengan 1967 semasa pemerintahan Soekarno. Setelah itu, kala Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, tahun 1967 sampai dengan 1968, termasuk ketika secara definitif menjabat sebagai presiden (1973), jabatan ini juga kosong. Jabatan wakil presiden baru terisi kembali pada waktu Hamengkubuwana IX mendampingi Soeharto pada tahun, mulai 24 Maret 1973. Tercatat, selama Soeharto memimpin Indonesia, ada enam wakil presiden yang mendampingi. Kekosongan pasca-Soeharto pernah terjadi ketika Bacharuddin Jusuf Habibie menggantikannya pada tahun 1998. Habibie dan Megawati Soekarnoputri merupakan dua wakil presiden yang akhirnya menjabat sebagai presiden. Sedangkan Muhammad Jusuf Kalla, satu-satunya wakil presiden yang mendampingi dua presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009 dan Joko Widodo pada periode 2014-2019. Berikut adalah Daftar Wakil Presiden Indonesia sejak 1945 sampai sekarang.
Soeharto
Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Keputusan Presiden Nomor 28/M Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 dan dilantik pada 10 April 2007 dengan Ali Alatas sebagai Ketua. Karena wafat saat menjabat, TB Silalahi menggantikan posisi Ali Alatas sebagai Ketua Wantimpres. Berikut daftar Anggota Wantimpres terdiri dari:
Jembatan Seruyan
Secara resmi, jembatan ini belum memiliki nama, dan diusulkan jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno, yang diambil dari nama Ir. Soekarno, tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan presiden pertama Indonesia.
Demokrasi di Indonesia
Dalam pandangan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan, itu artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya, "Indonesia Menggugat" dan "Dibawah Bendera Revolusi", yang secara eksplisit terinspirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di pelbagai belahan dunia, dari perjuangan seorang Muhammad, Yesus Kristus, William de Oranje, Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal Attaturk, dan tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Guruh Soekarnoputra
Guruh Soekarnoputra () adalah anak bungsu dari pasangan presiden pertama RI, Soekarno dan Fatmawati serta adik kandung dari Megawati Soekarnoputri.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno menjawab dengan mengutip satu baris dari sebuah sajak bahasa Belanda gubahan pujangga terkenal, Raden Mas Noto Soeroto pada zaman kolonial, ""Ik ben Garuda, Vishnoe's vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog boven uw eilanden"" ("Aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi diatas kepulauanmu"). Pada tanggal 28 Desember 1949, terjadi penerbangan bersejarah pesawat DC-3 dengan registrasi PK-DPD milik KLM Interinsulair yang membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Kemayoran, Jakarta untuk pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan logo dan nama baru, Garuda Indonesia Airways, pemberian Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan pertama ini.
Inggit Garnasih
Inggit Garnasih () adalah istri kedua Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Mereka menikah pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Javaveem, Bandung. Pernikahan mereka dikukuhkan dengan "Soerat Keterangan Kawin No. 1138" tertanggal 24 Maret 1923, bermaterai 15 sen, dan berbahasa Sunda. Sekalipun bercerai tahun 1942, Inggit tetap menyimpan perasaan terhadap Soekarno, termasuk melayat saat Soekarno meninggal. Kisah cinta Inggit-Soekarno ditulis menjadi sebuah roman yang disusun Ramadhan KH yang dicetak ulang beberapa kali sampai sekarang. Beliau meninggal di Bandung pada tanggal 13 April 1984. Dua bulan sebelum beliau meninggal, Fatmawati mengunjunginya atas bantuan Ali Sadikin.
Hubungan India dengan Indonesia
Pada 1945-1949, selama Revolusi Nasional Indonesia dan pembentukan republik, India dan Mesir adalah negara-negara paling awal yang mendukung dan mengakui kedaulatan Indonesia, serta membina hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Selain itu, sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammad Ali Jinnah - pendiri Pakistan - yang pada waktu itu adalah Presiden dari Liga Muslim Seluruh India, mendorong tentara Muslim India yang bertugas di Ketentaraan Kolonial Inggris untuk bergabung dan membantu perjuangan Indonesia melawan Kekaisaran Belanda. Akibatnya, 600 tentara Muslim Angkatan Darat Inggris asal India melakukan desersi untuk mempertaruhkan hidupnya bergabung dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. India dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik sejak 3 Maret 1951. Pada tahun 1955, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Presiden Indonesia Soekarno adalah dua di antara lima tokoh pendiri Gerakan Nonblok.
Fatmawati
Fatmawati yang bernama asli Fatimah () adalah istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia menjadi Ibu Negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ke-3 dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945.
Joko Widodo
Pada masa kepresidenannya, Jokowi juga menuai kecaman setelah salah menyebutkan kota tempat kelahiran Presiden RI pertama Ir. Soekarno dalam pidatonya di alun-alun Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2015. Jokowi menyebutkan Soekarno lahir di Blitar, namun secara sejarah Soekarno dilahirkan di Jalan Pandean, Peneleh, Kota Surabaya. Beragam kritik pun dialamatkan kepada bawahannya seperti Setneg dan Tim Komunikasi Presiden akibat memberikan "bahan yang salah" kepada Presiden.
Susilo Bambang Yudhoyono
Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan lebih dari 60% (60,08%) suara di putaran pertama, yang memungkinkan dia untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa run-off. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 23 Juli 2009, oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarnoputri PDI-P Partai 26,79%, Jusuf Kalla Partai Golkar 12,41%.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Hanya beberapa bulan pemerintahan, KNIP yang menjadi pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA meminta kekuasaan yang lebih. Hal itu kemudian direspon oleh lembaga kepresidenan dengan memberikan kekuasaan untuk menetapkan haluan negara dan membentuk UU melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang dikeluarkan pada 16 Oktober 1945. Kurang dari sebulan, kekuasaan presiden berkurang dengan terbentuknya Kabinet Syahrir I yang tidak lagi bertanggung jawab kepadanya melainkan kepada Badan Pekerja KNIP. Pada tahun-tahun berikutnya ketika keadaan darurat, 29 Juni 1946 – 2 Oktober 1946, dan 27 Juni 1947 – 3 Juli 1947, presiden mengambil alih kekuasaan lagi. Begitu pula antara 29 Januari 1948 – 27 Desember 1949 kabinet kembali bersifat presidensial (bertanggung jawab kepada presiden).
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Assaat adalah Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia. Jabatannya dimulai pada 27 Desember 1949 saat Soekarno secara resmi menyerahkan jabatan Presiden RI kepadanya. Assaat sebelumnya adalah Ketua Badan Pekerja KNIP, parlemen Indonesia kala itu. Ia menjabat sebagai pemangku jabatan presiden karena UU No. 7 Tahun 1949 menentukan jika presiden dan wakil presiden secara bersama-sama tidak dapat melakukan kewajibannya maka Ketua DPR menjadi "Pemangku Jabatan Presiden". Jabatan tersebut diembannya hingga 15 Agustus 1950 saat ia menyerahkan kekuasaan kepada Soekarno sebagai Presiden RI (negara kesatuan) sesuai persetujuan RIS dan RI pada 19 Mei 1950.
Sartono pernah menjabat sebagai Pejabat Presiden Indonesia. Belum banyak data yang diketahui mengenai tokoh ini. Satu-satunya petunjuk yang ada ialah Sartono menandatangani Lembaran Negara tahun 1958 nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, dan 18, tertanggal antara 13 Januari 1958 – 17 Februari 1958, yang salah satunya adalah UU No 8 tahun 1958 tentang penetapan UU Drt No 9 tahun 1954 tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara (LN 1954 No 66) sebagai UU pada tanggal 17 Februari 1958. Untuk sementara perhitungan tokoh ini diabaikan, dengan pengertian, setelah mendapat keterangan yang jelas mengenai kedudukannya, tokoh ini akan dimasukkan.
Soeharto juga pernah menjadi Pejabat Presiden Indonesia. Jabatannya dimulai pada 22 Februari 1967 walau surat pengangkatannya baru dikeluarkan pada 12 Maret 1967. Ia menjadi pejabat presiden sebagai ketentuan dari Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden, setelah Soekarno dimakzulkan dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Seharusnya Soeharto menjadi pejabat presiden sampai dengan adanya presiden yang dipilih oleh MPR baru dari hasil pemilihan umum. Namun pada 27 Maret 1968, karena keadaan politik saat itu, ia mengakhiri tugasnya sebagai pejabat presiden karena ditetapkan sebagai presiden (penuh) oleh MPRS kala itu.
Pelantikan Presiden Joko Widodo
Joko Widodo (dikenal sebagai Jokowi) terpilih sebagai Presiden Indonesia dalam pemilu presiden 2014. Pelantikan Jokowi sebagai presiden dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 20 Oktober 2014, tepat 5 tahun setelah awal masa jabatan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta, banyak mendapat sorotan media nasional maupun internasional, karena dianggap sebagai presiden pertama Indonesia yang tidak berasal dari kalangan elit politik atau militer, dan gaya kepemimpinan dan kepopulerannya yang unik. Lima hari sebelum acara pelantikan, majalah "TIME" memuat Jokowi di halaman depannya, dengan tajuk ""A New Hope"" ("Harapan Baru"). Selain itu, ia juga populer di kalangan media sosial Indonesia.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Syafruddin Prawiranegara adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia ditunjuk dengan radiogram yang berisi mandat dari Presiden Soekarno yang saat itu memegang kekuasaan pemerintahan negara pada 18 Desember 1948. Oleh sebab Bukittinggi yang menjadi tempat kedudukannya juga diserang Belanda, radiogram itu tidak sampai pada waktunya. PDRI tidak berkedudukan di satu tempat melainkan selalu berpindah. Bermula dari perkebunan teh di Halaban, Sumatera Barat ia pergi ke Riau dan kembali lagi ke Sumatera Barat. Pada bulan Mei 1949, ia membentuk perwakilan PDRI di pulau Jawa. Ia berselisih paham dengan Soekarno karena mengirim utusan kepada Belanda dalam Perjanjian Roem-Royen. Setelah melalui berbagai proses berliku akhirnya Syafruddin bersedia mengembalikan mandat yang telah diberikan presiden kepada Hatta. Kedudukan Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai kepala negara dan/atau kepala pemerintahan ataupun setidaknya setingkat pejabat presiden, baik secara "de facto" maupun "de jure", masih diperdebatkan apakah sah atau tidak.
Daftar Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, selain juga sebagai kepala negara. Lembaga Kepresidenan Indonesia dibentuk pada tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Kepresidenan Sementara Soeharto
Kepresidenan Sementara Suharto berlangsung menyusul Transisi ke Orde Baru. Ketika itu Jenderal Suharto menjadi Presiden meskipun secara sementara. Masa ini berlangsung sejak 12 Maret 1967 sampai 27 Maret 1968 ketika Suharto kemudian secara resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Sejarah Indonesia (1998–sekarang)
Pemilihan umum parlementer dan daerah. Golkar memenangi suara terbanyak, disusul oleh PDI-P
Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya.
Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk terpilih kembali sebagai presiden.
Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan Megawati.
Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia.Pemilihan putaran pertama menyisihkan kandidat lainnya sehingga yang tersisa tinggal Megawati dan SBY.
Sejak kenaikan SBY menjadi presiden, Indonesia mengalami musibah bencana alam yang hebat dan kecelakaan-kecelakaan transportasi yang datangnya bertubi-tubi.
Akhir dari dua tahun kerja komisi HAM Timor Timur yang mengadili 18 orang dengan tuduhan pelanggaran HAM selama krisis Timor Timur 1999. Hanya satu orang yang diputuskan bersalah - pemimpin militia pro-Indonesia Eurico Guterres.
Polisi menangkap Zarkasih dan Abu Dujana, yang dituduh mengepalai gerakan militan JIKelompok Islam Hizb ut-Tahrir menyelenggarakan konferensi internasional yang menyerukan didirikannya kekalifahan tunggal di dunia Islam.
Zarkasih yang dituduh mengepalai gerakan militan JI mulai disidangkan di Jakarta
Mohammad Natsir
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum menjadi perdana menteri, ia menjabat sebagai menteri penerangan. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral Natsir dalam sidang pleno parlemen. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu denga adanya mosi ini. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi perdana menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno, Soekarno yang menganut paham nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Kesultanan Utsmaniyah, sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Menurut Hatta, sebelum pengunduran diri Natsir, Soekarno selaku presiden sekaligus ketua Partai Nasionalis Indonesia (PNI) terus mendesak Manai Sophiaan serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI untuk menjatuhkan Kabinet Natsir, dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta.
Selama era demokrasi terpimpin di Indonesia, ia terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia setelah meninggalkan Pulau Jawa; PRRI yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas disalahtafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964, dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada tanggal 26 Juli 1966.
Nama Jawa
Nama patronimik adalah nama depan ayah yang digunakan oleh anaknya. Contohnya adalah nama presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid, yang diturunkan dari Wahid Hasyim, ayahnya, yang diturunkan dari Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama. Demikian pula dengan nama presiden Indonesia ke-5, Megawati Sukarnoputri, yang diturunkan dari nama ayahnya, Soekarno, presiden Indonesia yang pertama.
Kartini Manoppo
Kartini Manoppo (1939-1990) adalah istri kedelapan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Kartini merupakan wanita asal Bolaang Mongondow, Sulawesi. Dia terlahir dari keluarga terhormat. Kartini Manoppo pernah bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia.
Fikiran Ra'jat
Fikiran Ra'jat atau dibaca Pikiran Rakyat adalah media massa yang pernah mewarnai Pers Indonesia di era revolusi. Media ini dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno, dengan waktu terbit sekali dalam seminggu, beralamat di Astana-Anjarweg No. 174, Bandung. Isinya adalah karangan-karangan ilmiah yang menarik. Di bagian akhir selalu ada Kronik Umum dari berbagai belahan dunia. Juga ada rubrik tanya jawab antara pembaca dan pengelola majalah ini.
Sam Ratulangi
Pada awal Agustus 1945, Ratulangi diangkat sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mewaliki Sulawesi. Pada saat Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, Ratulangi hadir dalam upacara tersebut karena Ratulangi baru saja tiba di Batavia bersama para anggota PPKI lainnya dari wilayah timur untuk mengikuti rapat PPKI. Rapat PPKI yang diadakan pada hari berikutnya menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan pengangkatan secara aklamasi Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Rapat-rapat itu juga membagi Indonesia ke dalam wilayah-wilayah administratif di mana Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi.
Pesawat Kepresidenan Indonesia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama yang menggunakan pesawat ini untuk tugas kenegaraan. Pada tanggal 5 Mei 2014 presiden berkunjung ke Denpasar, Bali untuk menghadiri konferensi regional "Open Government Partnership (OGP)" Asia-Pasifik.
Garuda Indonesia
Maka pada tanggal 28 Desember 1949, penerbangan bersejarah menggunakan pesawat DC-3 dengan registrasi PK-DPD milik KLM Interinsulair terbang membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Jakarta untuk menghadiri upacara pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan nama Garuda Indonesian Airways, yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan pertama ini.
Hubungan Indonesia dengan Kuba
Hubungan Indonesia dengan Kuba mengacu pada hubungan bilateral Republik Kuba dengan Republik Indonesia. Selama pemerintahan presiden pertama Indonesia, Soekarno pada tahun 1960-an Indonesia dan Kuba memiliki hubungan yang sangat dekat. Hubungan antara kedua negara sebagian besar difokuskan pada olahraga dan kesehatan. Kuba memiliki kedutaan besar di Jakarta, sedangkan Indonesia memiliki kedutaan besar di Havana yang juga merangkap Persemakmuran Bahama dan Jamaika. Kedua negara adalah anggota penuh dari Gerakan Non-Blok dan sekutu dalam Kelompok 77 dan Forum Kerja Sama Asia Timur dengan Amerika Latin.
Mohammad Yamin
Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan, mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.
Sartono (politikus)
Sartono pada 20 Desember 1957 berdiri dengan khusyuk di hadapan sidang pleno DPR hasil pilihan rakyat untuk mengucapkan sumpah jabatan sebagai Pejabat Presiden. Sartono adalah orang pertama yang menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia karena dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sartono menjadi Pejabat Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 Pasal 2 yang menegaskan bahwa yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan dalam situasi Presiden mangkat atau berhalangan adalah Ketua Parlemen, dengan ketentuan sampai ditunjuk Presiden yang baru. Dengan demikian, kedudukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang tersebut adalah praktis sama dengan jabatan Wakil Presiden. Ia kini berada di posisi yang tertinggi dalam kelembagaan negara. Namun, penampilan Sartono tetap bersahaja. Dalam setiap produk undang-undang yang ia tanda tangani selaku Pejabat Presiden, ia selalu menuliskan namanya hanya dengan Sartono, tanpa gelar apa pun. Salah satu undang-undang yang mendapat pengesahan dari Pejabat Presiden Sartono ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara. Barangkali Sartono yang lahir di desa kecil di daerah Surakarta tersebut tidak mengira bahwa suatu waktu ia diberi kesempatan untuk memegang jabatan sebagai Kepala Negara. Ketika sejarah mencatat bahwa dalam memegang jabatan tersebut, Sartono harus melalui beberapa badai yang mengguncang kehidupan bangsa. Sartono hanya menjabat sampai tahun 1959 yang dimana Indonesia akan memasuki masa Demokrasi Terpimpin, yang akan kembali kepada UUD 1945.
Jalan Doktor Insinyur Haji Soekarno (Surabaya)
Nama jalan ini diambil dari Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Salah satu ruas jalan ini sebelumnya dikenal sebagai Jalan Dharmahusada Indah Timur, namun beberapa masyarakat juga memiliki nama lain untuk ruas tersebut, seperti misalnya Jalan Raya Galaxy Mall karena memang melewati salah satu mall termewah di Surabaya yaitu Galaxy Mall Surabaya, yang mana saat ini memiliki 3 gedung yang berada di sisi timur jalan (2 gedung) dan sisi barat jalan (1 gedung) yang dihubungkan dengan jembatan yang melewati bagian atas jalan.
Ho Kim Ngo
Ho Kim Ngo dan Yap Pit Sing, senantiasa berjuang mencari keadilan untuk Yap Yun Hap. Di satu kesempatan, Ho Kim dan Pit Sing diundang jamuan makan malam bersama Presiden Republik Indonesia kala itu, Megawati. Presiden wanita pertama RI itu sangat kaget ketika melihat Ho Kim dan Pit Sing duduk satu meja dengan keluarganya, daripada duduk dengan presiden. Ho Kim dan Pit Sing kemudian lepas kontrol dan bertanya kepada Megawati tentang pengungkapan kasus Semanggi II dan siapa yang membunuh Yun Hap. Namun, jawaban presiden kala itu tidak memuaskan “"Pak, saya turut prihatin dengan keadaan keluarga bapak. Habis bagaimana lagi, saya apa mesti melawan bapak (Taufik Kiemas), apa saya harus lawan ABRI. Tidak harus begitu setiap permasalahan. Kita cari jalan keluarnya ya Pak”". Mulai dari situ, baik Ho Kim Ngo dan Yap Pit Sing tidak yakin kalau kasus Semanggi II ini akan diungkap oleh Megawati.
Roosseno Soerjohadikoesoemo
Ia mengawali karier dengan berwiraswasta di Bandung dengan mendirikan Biro Insinyur Roosseno dan Soekarno (Presiden pertama RI) di Jalan Banceuy pada tahun 1933. Roosseno kemudian tercatat sebagai seorang di antara pendiri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa, karena ketidakmampuan Konstituante untuk mencapai mayoritas dua pertiga, UUD 1945 akan diberlakukan kembali, ini dihapus landasan konstitusional bagi kantor Perdana Menteri. Namun, pada tanggal 9 Juli tahun yang sama, Sukarno mengambil jabatan Perdana Menteri selain Kepresidenan, kemudian menggunakan kalimat "Saya Menteri Presiden dan Perdana" sebagai pesan yang dominan dalam pidato-pidatonya setelah kudeta yang gagal terhadap pemerintah pada tahun 1965 dan pelepasan dokumen mentransfer semua kekuatan politik untuk Soeharto, Soekarno kehilangan gelar Perdana Menteri bersama-sama dengan Presiden tersebut.
Istana Presiden Indonesia
Dari Sejarahnya, Istana Merdeka, Istana Negara, Gedung Agung, Istana Cipanas, dan Istana Bogor dibangun pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Istana Tampaksiring dibangun pada masa Presiden Soekarno.
Perbedaan antara bahasa Melayu Baku dan bahasa Indonesia
Akan tetapi, "oe" masih dapat ditemukan, misalnya pada nama presiden pertama Indonesia, Sukarno (ditulis "Soekarno"), dan penggantinya Suharto, (ditulis "Soeharto"). Kombinasi huruf "ch" dan "dj" masih dapat ditemukan pada nama-nama semacam "Achmad" dan "Djojo" (diucapkan "Akhmad" dan "Joyo"), meskipun kini orang-orang lebih suka menggunakan ejaan pasca-1972.
Sejarah Indonesia
Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diselenggarakan, dengan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintah ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatera.
Soeharto
Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.
Nekolim
Nekolim adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh Panglima besar "Revolusioner Indonesia" yang juga merupakan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. Adapun menurut sumber lain menyatakan bahwa istilah Nekolim diciptakan oleh Jendral Ahmad Yani di tengah masa pasangnya ofensif Revolusi Indonesia. Nekolim merupakan akronim dari Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme. Oleh karena Neokolonialisme pada hakikatnya untuk membangun dominasi sistem politik suatu negera atas negara lain (Imperialisme), maka dua kata itu dirangkai menjadi "Neokolonialisme-Imperialisme" (Nekolim) yang bersamaan dengan subversif asing ditunjuk oleh Ir. Soekarno sebagai musuh utama Revolusi Indonesia.
Nekolim bukanlah lagi bentuk kolonialisme atau penjajahan yang terkesan sarat akan kekerasan dan penderitaan dari negara yang terjajah. Namun, Nekolim adalah bentuk penjajahan yang bersifat "laten", nyaris tidak tampak secara fisik. Secara tidak sadar, negara-negara yang terjajah oleh kaum Nekolim akan mengalami ketergantungan pada mereka, utamanya dalam bidang ekonomi dan akan cukup memberikan pengaruh pada bidang ideologi.
Setelah terjadinya Revolusi Industri di akhir abad ke-18, ketika James Watt berhasil membuat mesin uap komersial pertama dan kemudian diikuti dengan berdirinya negara Amerika Serikat yang melepaskan diri dari koloni Inggris, dunia seakan-akan mulai didominasi oleh peradaban Barat. Bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan ke berbagai belahan dunia untuk mencari pasokan sumber daya alam, memasarkan produk-produk industrinya, sampai akhirnya membuat koloni atau jajahan. Bangsa Eropa yang saat itu baru bangkit dari zaman "renaissance" membagi-bagi wilayah jajahan mereka di berbagai benua. Termasuk negara Indonesia yang menjadi salah satu negara koloni Belanda. Sehingga Soekarno dulu menyindir bangsa Eropa dengan menyebut mereka sebagai "Nyi Blorong", seekor ular yang panjang dimana perutnya ada di Eropa tetapi kepalanya bergerak-gerak hingga ke Asia dan Afrika, menelan apa saja kekayaan sumber daya alam yang ada. Setelah satu per satu negara jajahan berhasil memerdekakan diri, baik melalui perlawanan yang berujung pertumpahan darah maupun dimerdekakan oleh negara penjajah, maka berakhirlah era penjajahan atau kolonialisme model lama. Akan tetapi, bangsa Barat yang pada dasarnya ingin selalu menguasai berbagai belahan dunia seakan tidak rela jika negara-negara bekas jajahan mereka benar-benar merdeka 100%. Oleh sebab itu, muncul pandangan bahwa secara wilayah boleh saja suatu bangsa itu merdeka, tetapi secara ekonomi dan ideologi kaum kolonial akan terus menciptakan berbagai ketergantungan yang tidak berujung-pangkal, bagaikan lingkaran setan. Sehingga timbul suatu penjajahan model baru yang disebut dengan Neokolonialisme-Imperialisme atau Nekolim.
Pada masa Pemerintahan Soekarno, terdapat beberapa praktik Nekolim yang pernah terjadi, misalnya Nekolim melalui "bantuan" ekonomi yang mampu mengakibatkan ekonomi nasional menjadi bergantung pada negara pemberi bantuan tersebut, ataupun melalaui "kerjasama" kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang mampu mengakibatkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan nasional menjadi tidak berkembang. Namun, dalam menyikapi hal tersebut Presiden Soekarno langsung mengambil tindakan tegas untuk menentang Nekolim dengan mengusung gerakan "Berdikari" (Berdiri di atas kaki sendiri) dan menyuarakan prinsip "Kepribadian Nasional". Kemudian pada masa Pemerintahan Soeharto, praktik Nekolim ini kembali muncul dan bahkan lebih terang-terangan dilakukan oleh kaum Nekolim. Berbeda dengan Soekarno yang pada dasarnya memang Anti-kolonialisme dan Anti-imperialisme, Soeharto pada masanya justru sangat Pro dengan Amerika dan bangsa Eropa. Dengan alasan keterpurukan ekonomi di Indonesia saat itu, Soeharto berkenan untuk menerima pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Sehingga mulailah terjadi kesepakatan politik bilateral untuk bangsa Amerika dan Eropa dalam menguasai sumber daya alam Indonesia dengan membentuk GATT yang sekarang berganti nama menjadi WTO. Bentuk konkrit dari sistem Nekolim di Indonesia yang lain adalah banyaknya permodalan asing yang masuk dan beredar dalam bentuk perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahan dalam negeri yang telah "diprivatisasi". Dengan munculnya perusahaan-perusahaan tersebut mengajarkan "pandangan" bagi bangsa Indonesia mengenai prinsip "Imperialisme" yang mana pihak-pihak yang memiliki modal besar akan menggeser pihak-pihak yang memiliki modal lebih kecil.
Pada dasarnya, nekolim tidak jauh berbeda dengan bentuk penjajahan baru, yang secara formal negara bersangkutan bisa saja independen dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Namun, pada praktiknya, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaannya didiktekan dari pihak negara-negara imperialis.
Konferensi Anti-kolonialisme di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961 memberikan definisi mengenai neo-kolonialisme sebagai bentuk tipikal dan yang utama dari politik "kolonial imperialis" dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme.
Sedangkan Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut dikatakan, neo-kolonialisme adalah bentuk penguasaaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.
Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 merumuskan beberapa bentuk manifestasi neokolonialisme, di antaranya sebagai berikut :
Secara garis besar, nekolim tidak akan membiarkan negara-negara jajahan itu berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno; ""Selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya (kepentingan rakyat)"".
Istana Merdeka
Sehari setelah pengakuan kedaulatan oleh kerajaan Belanda, pada 28 Desember 1949 Presiden Soekarno beserta keluarganya tiba dari Yogyakarta dan untuk pertama kalinya mendiami Istana Merdeka. Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Istana Merdeka pertama kali diadakan pada 1950. Tercatat selain Presiden Sukarno, yang mendiami istana ini adalah Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.
Pemilihan umum di Indonesia
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Soekarno
Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.