Apa itu protektorat?
Protektorat Saar
Protektorat Saar adalah wilayah Jerman yang dijadikan protektorat sementara. Setelah PD II wilayah ini dipaksa menjadi protektorat oleh sekutu karena kebijakan "pelucutan industri". Protektorat ini dibentuk setelah Perang Dunia II dan hanya berusia pendek (1947-1956). Wilayah ini diatur oleh Perancis.
Residen-Jenderal Jepang di Korea
Keesokan harinya, Itō Hirobumi mengadakan pertemuan dengan para menteri Korea. Menunjuk pada kelemahan tentara dan ketidakefisienan aparatur negara di Korea, Itō mengatakan bahwa, dalam pendapatnya, pembentukan protektorat Jepang di Korea adalah untuk kepentingan Korea. Dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik melikuidasi negara Korea, dan menyatakan harapan bahwa suatu hari Korea akan menjadi negara maju seperti Jepang.
Prokurator
Prokurator adalah seorang administrator yang bertindak atas nama kaisar dan dipekerjakan pada kedutaan. Prokurator juga dapat diartikan sebagai gubernur yang bekerja di wilayah Kerajaan Roma. Terjemahan dari kata Yunaninya yaitu "epitropos" lebih tepat diartikan sebagai gubernur atau wali negeri. Para prokurator yang pernah ada memimpin wilayah Yudea yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru antara lain Antonius Feliks, dan Perkius Festus. Menurut Tacitus Pontius Pilatus bergelar "prokurator", tetapi lebih tepatnya ia mempunyai kedudukan prefek yaitu gelar dari kepada suatu daerah pemerintahan Romawi, seperti yang dipakai dalam Injil Lukas di Alkitab. Menurut prasasti yang ditemukan, gelar ini dipakai dari tahun 6-41 M. Dari tahun 44 sampai 66, gubernur disebut prokurator. Gelar pantokrator yang dipakai untuk Pontius Pilatus berasal dari sejarawan Josephus yang tidak selalu memberi terjemahan Yunani yang tepat atas gelas-gelar Latin.
Seorang prokurator bertanggung-jawab secara langsung kepada Kaisar Romawi, bukan kepada Senat Romawi. Untuk menjadi seorang prokurator haruslah telah memiliki pengalaman yang cukup. Selain itu ada jenjang yang harus dilewati sebelum menjadi seorang prokurator misalnya seperti menjadi komandan militer. Dalam Alkitab, istilah "prokurator" sebagaimana "prefek" atau gubernur (ἡγεμονεύοντος, "hegemoneuontos") diterjemahkan sebagai "wali negeri"
Protektorat Umum untuk Menenangkan Timur
Protektorat tersebut didirikan tak lama setelah pasukan kerajaan Goguryeo dan Silla dihancurkan oleh Tang. Protektorat tersebut dipimpin oleh jenderal Tang Xue rengui(薛仁貴). Tang mendirikannya bukan hanya untuk memerintah komander yang didirikan di atas wilayah-wilayah Goguryeo dan Baekje, tetapi juga untuk memerintah Silla itu sendiri.
Kegubernuran
Governorat (Bahasa Inggris: "governorate") atau kegubernuran adalah suatu subdivisi negara. Untuk negara-negara Arab, istilah ini umumnya diterjemahkan dari bahasa Arab "muhafazah" (jamak: "muhafazat"), kecuali Tunisia yang diterjemahkan dari "wilayah". Istilah ini dapat juga merujuk pada Governorat dan "Governor-Generalships" pada Kekaisaran Rusia (Bahasa Rusia: губерния, "guberniya").
Pemerintahan Belanda di pengasingan
Karena Belanda berharap dengan masuknya AS atau uni Soviet dalam perang sebagai pembebas negara meraka, Ratu memberhentikan perdana menteri, De Geer, dan menggantikannya dengan Pieter Sjoerds Gerbrandy, yang bekerja dengan Churchill dan Roosevelt agar memuluskan jalan bagi Amerika masuk. Aruba dan Curacao, kilang minyak ekspor kelas dunia, adalah pemasok produk olahan penting bagi Sekutu. Aruba menjadi protektorat Inggris dari tahun 1940 sampai 1942 dan protektorat Amerika Serikat dari tahun 1942 hingga 1945. Pada tanggal 23 November 1941, di bawah kesepakatan dengan pemerintah Belanda di pengasingan, Amerika Serikat menduduki Suriname untuk melindungi tambang bauksit. Boikot minyak itu diberlakukan di Jepang, yang membantu memicu serangan Pearl Harbor.
Imperialisme
Imperialisme ialah politik untuk menguasai (dengan paksaan) seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai "imperiumnya".
"Menguasai" disini tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama dan ideologi, asal saja dengan paksaan. "Imperium" disini tidak perlu berarti suatu gabungan dari jajahan-jajahan, tetapi dapat berupa daerah-daerah pengaruh, asal saja untuk kepentingan diri sendiri. Apakah beda antara imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme ialah politik yang dijalankan mengenai seluruh "imperium".
Kolonialisme ialah politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, sesuatu bagian dari "imperium" jika "imperium" itu merupakan gabungan jajahan-jajahan.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat
Departemen Pertahanan (Department of Defense, Defense Department, USDOD, DOD, DoD, atau the Pentagon) adalah Departemen Eksekutif Pemerintah Amerika Serikat yang bertugas mengoordinasikan dan mengawasi seluruh lembaga dan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Departemen ini juga merupakan badan dengan karyawan terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 2,13 juta tentara, pelaut, marinir, pilot, dan pekerja sipil aktif dan lebih dari 1,1 juta anggota Garda Nasional, Angkatan Udara, Laut, Udara, dan Cadangan Marinir. Jumlah totalnya mencapai 3,2 juta personel, termasuk pekerja sipil.
Annam (protektorat Perancis)
Annam ( atau "Trung Kỳ", pengucapan alternatif: Anam) adalah sebuah protektorat Perancis yang meliputi wilayah tengah Vietnam. Orang Vietnam kemudian menyebutnya dengan sebutan "Annamites." Penulis-penulis nasionalis mengadopsi kata "Vietnam" pada akhir 1920an.
Negara pembayar upeti
Di Al-Andalus, Moorish terakhir yang tersisa di Keamiran Granada, Banu Nashri memberi penghormatan kepada Kerajaan Kristen Kastila (sekarang Spanyol). Negara-negara pembayar upeti, biasanya di pinggiran Kesultanan Utsmaniyah, merupakan vasal di dalam berbagai bentuk. Beberapa diizinkan untuk memilih pemimpin mereka sendiri, sementara yang lain membayar upeti untuk tanah mereka. Di dalam sistem kolonial Barat, negara-negara non-Barat kadang-kadang dimasukkan ke dalam kerajaan Eropa sebagai Protektorat.
Protektorat Umum untuk Menenangkan Timur
Secara administratif, dibentuk dengan maksud untuk mengawasi sembilan komander (Hangul :9도독부 Hanja: 九都督府), 42 prefektur (州) (kemudian diorganisasikan kembali menjadi 14) dan 100 kabupaten (縣).
Protektorat Umum untuk Menenangkan Timur
Protektorat Umum untuk Menenangkan Timur merupakan sebuah pemerintahan militer yang didirikan di Pyongyang oleh Dinasti Tang Cina pada tahun 668. Pemerintahan tersebut memainkan peranan penting di dalam masa turbulen semenanjung pada akhir abad ke-7.
Dinasti Joseon
Di dalam serangkaian rumit manuver dan kontra-manuver, Jepang mendorong kembali armada Rusia pada Pertempuran Port Arthur pada tahun 1905. Dengan kesimpulan dari Perang Rusia-Jepang 1904–1905 dengan Perjanjian Portsmouth, jalan terbuka bagi Jepang untuk menguasai Korea. Setelah penandatanganan Traktat Protektorat pada tahun 1905, Korea menjadi Protektorat Jepang. Pangeran Itō adalah Jenderal Penduduk Jepang Korea, meskipun ia dibunuh oleh Gerakan kemerdekaan Korea An Jung-Geun pada tahun 1909 di stasiun kereta Harbin. Pada tahun 1910 Kekaisaran Jepang akhirnya menganeksasi Korea.
Pretender
Pretender adalah suatu gelar atau sebutan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menduduki sebuah takhta namun memiliki peringkat suksesi yang bawah sehingga untuk naik takhta sangat sulit untuk diwujudkan. Pretender biasanya muncul dari kerajaan lama, keturunan raja, atau monarki yang telah terabolisi.
Residen-Jenderal Jepang di Korea
Dari 1906 hingga 1910, Kekaisaran Korea menjadi protektorat Jepang dan Jepang diwakili oleh Residen-Jenderal di Kekaisaran Korea.
Perwalian (pemerintahan)
Kadang-kadang, wali kuasa bisa juga dirujuk sebagai bupati di Indonesia dan merujuk pada posisi lebih rendah dari penguasa negara. Di Republik Provinsi Serikat, para anggota kelas penguasa, tidak secara formal keturunan bangsawan tetapi secara "de facto", yang dikenal secara kolektif sebagai "regenten" (bentuk jamak Bahasa Belanda untuk bupati atau wali kuasa). Di Hindia Belanda, bupati adalah seorang pangeran pribumi yang diizinkan untuk memerintah secara "de facto" 'negara' koloni sebagai "Regentschap" (lihat istilah tersebut). Akibatnya, di negara penerusnya Indonesia, wali kuasa atau "regent" adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris berarti seorang bupati (pejabat pemerintah lokal).
Residen-Jenderal Jepang di Korea
Menurut Perjanjian Protektorat, sebuah pos residen-jenderal Jepang didirikan di Korea. Dia diberi semua kekuatan untuk menerapkan kebijakan luar negeri Korea; oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri Korea dibubarkan. Residen jenderal juga memiliki hak untuk mengusir Jepang dari Korea jika dia melanggar ketertiban umum; dalam 3 tahun, 107 subjek Jepang diusir dari negara itu. Residen-jenderal melaporkan langsung kepada kaisar Jepang. Residen-jenderal pertama yang diangkat adalah Itō Hirobumi.
Residen-Jenderal Jepang di Korea
Beberapa orang Korea menerima Perjanjian secara positif. Ungkapan dari bagian masyarakat Korea ini adalah masyarakat Iljinhwe, yang menyatukan Korea yang pro-Jepang dan disponsori oleh politisi Jepang Ryōhei Uchida. Dari sudut pandang Iljinhwe, pendirian protektorat Jepang adalah langkah menuju realisasi impian mereka akan Asia baru yang kuat.
Kamerun Britania
Kawasan Kamerun pada masa sekarang diklaim oleh Jerman sebagai protektorat saat "Perebutan Afrika" pada akhir abad ke-19.
Perjanjian Belgia-Korea 1901
Perjanjian itu tetap berlaku bahkan setelah protektorat didirikan pada tahun 1905.
Menara jaga
Menara jaga atau menara pengawal atau madat adalah segala macam menara militer yang digunakan untuk menjaga area tertentu. Menara-menara ini lazimnya ditempati oleh personel militer, dan merupakan bangunan yang didirikan di area-area yang sudah cukup lama dikuasai. Area-area tersebut meliputi pangkalan-pangkalan militer dan kota-kota yang diduduki pasukan-pasukan militer. Bangunan pertahanan semacam ini adalah suatu variasi dari menara yang dahulu kala dibangun pada tembok-tembok puri, dan yang sekarang ini diperlengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti senjata-senjata yang lebih berat daripada yang dibawa infantri serta lampu-lampu sorot.
Negara pengekor
Negara pengekor atau negara klien adalah sebuah negara yang secara ekonomi, politik atau militer dikontrol dan dibawahi oleh negara lain yang lebih kuat dalam urusan internasional. Jenis negara klien ini meliputi: negara satelit, negara asosiasi, negara boneka, neo-koloni, protektorat, negara budak dan negara jajahan.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Selepas Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintahan Nagari yang berada di tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de jure menjadi negara protektorat dari Koninklijk der Nederlanden, dengan status zelfbestuurende landschappen. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan perjanjian politik yang dinamakan kontrak politik bagi calon Sultan yang akan ditakhtakan. Perjanjian ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir dibuat pada 18 Maret 1940 antara Gubernur Hindia Belanda untuk Daerah Yogyakarta, Lucien Adam dengan HB IX.
Ito Hirobumi
Pada November 1905, menyusul Perang Rusia-Jepang, Jepang-Korea Perjanjian 1905 dibuat antara Kekaisaran Jepang dan Kekaisaran Korea. membuat Korea seorang Jepang protektorat. Setelah perjanjian telah ditandatangani, Ito menjadi yang pertama Resident Jenderal Korea pada tanggal 21 Desember 1905. Pada tahun 1907, ia mendesak Kaisar Gojong untuk turun tahta dalam mendukung anaknya Sunjong dan mengamankan Jepang-Korea Perjanjian Aneksasi tahun 1907 , memberikan pemerintah Jepang untuk mengendalikan urusan internal Korea. Posisi Itō, bagaimanapun, itu bernuansa. Dia tegas terhadap Korea jatuh ke China atau Rusia lingkup pengaruh, yang akan menyebabkan ancaman serius bagi keamanan nasional Jepang. Tapi, dia benar-benar menentang aneksasi, advokasi bukan bahwa Korea harus tetap sebagai protektorat. Ketika kabinet akhirnya memilih untuk mencaplok Korea, dia bersikeras dan mengusulkan penundaan, berharap bahwa keputusan aneksasi bisa dibalik pada masa depan. Musuh politiknya datang ketika Tentara Kekaisaran Jepang berpengaruh secara politis, yang dipimpin oleh Yamagata Aritomo, faksi utama yang menganjurkan aneksasi dipaksa Itō mengundurkan diri pada tanggal 14 Juni 1909. Pembunuhan diyakini telah mempercepat jalan ke Jepang-Korea Perjanjian Aneksasi.
Civilization IV: Warlords
Fitur baru yaitu Negara Pengikut/Boneka ("Vassal States") membolehlan pemain untuk mengambil peradaban lain sebagai pengikutnya, persamaan terhadap protektorat. Ketika sebuah peradaban menjadi pengikut, mereka kehilangan kemampuan untuk menyatakan perang atau damai secara independen, dan dapat dipanggil untuk membayar upeti kepada peradaban yang diikutinya, dengan balasan bahwa peradaban tersebut akan melindunginya. Pemain dapat menggunakan fitur ini untuk mencapai kemenangan dominasi ("Domination Victory"), karena setengah dari wilayah dan populasi negara pengikut ikut dihitung terhadap nilai sang majikannya. Demikian pula jika majikannya berperang dengan peradaban lain, sang pengikut juga harus berperang. Bagaimanapun, opini peradaban lain terhadap pemain akan memburuk jika pemain memiliki pengikut yang tidak disukai oleh mereka. Negara pengikut tetap boleh menolak perdagangan untuk emas dan teknologi.
Kepulauan Ionia Serikat
Kepulauan Ionia Serikat (Yunani: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, Inoménon Krátos ton Ioníon Níson; Italia: Stati Uniti delle Isole Ionie) adalah negara protektorat antara tahun 1815 dan 1864. Negara ini merupakan penerus dari Republik Septinsular. Negara ini terletak di Yunani modern, negara ini diserahkan sebagai hadiah dari Britania Raya untuk Raja George I dari Yunani yang baru bertahta, pada akhir protektorat ini.
Lord Protector
Gelar "The Lord Protector" awalnya digunakan oleh pangeran kerajaan atau anggota bangsawan lainnya yang memegang jabatan regen individual (bukan sebagai anggota dewan regen kolegial) saat penguasa Inggris masih minor atau ketidakmampuan lainnya untuk menjabat.
Promagistrat
Istilah "provincia" mengacu pada bidang tanggung jawab, bukan wilayah administratif geografis. Misalnya, tanggung jawab peradilan kota praetor, yang merupakan kepala pengadilan, disebut provincia. Istilah ini sering diterapkan pada tanggung jawab militer dan digunakan untuk merujuk pada area tanggung jawab militer yang ditugaskan kepada konsul dalam menghadapi pemberontakan atau ancaman invasi. Dengan kata lain, daerah tersebut merupakan imperium yang dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah di mana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri. Mereka memberikan pernyataan akhir dalam kasus di mana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya. Secara teori, Senat dimaksudkan untuk mengawasi gubernur, namun jarak dari banyak provinsi dari Roma membuat hal ini tidak praktis.
Sunan Nata Alam
Kemenangan diplomasi lainnya adalah bahwa Kesultanan Banjar sebagai kerajaan pinjaman yang kedudukannya setengah jajahan (daerah protektorat), tetapi persetujuan itu menghasilkan keputusan bahwa Kesultanan Banjar menempati kedudukan sebagai kerajaan yang kedudukannya setarap dengan Kompeni Belanda, sebagai kerajaan merdeka. Kedudukan sebagaimana sebuah kerajaan merdeka itu dalam hal penghormatan terhadap wakil Kerajaan Banjar yang akan menghadap Gubernur Jenderal di Batavia dengan penghormatan sambutan tembakan meriam, sebagaimana sambutan terhadap negara lainnya. Begitu pula sambutan yang sama diberikan apabila wakil kompeni Belanda yang akan menghadap Sultan di Bumi Kencana Kerajaan Banjar. Persetujuan tentang persamaan kedudukan itu terhadap pada pasal 31 :
"Pasal tiga puluh asa. Adapun sebagaimana akan dihormati dengan menembak kepada Paduka Seri Sultan ampunya surat-surat yang dibawa datang di Banjar kepada pitor besar atau di Batavia kepada Paduka Gurnadur Jenderal dan Raden van India maka begitu juga surat-surat yang datang dari Batavia oleh Paduka Gurnadur Jenderal dan Raden van India atau yang dibawa dari pitor besar yang dinegeri Banjar kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan itu hendaklah diberi hormat begitu juga sebagaimana harus dan patut yakni surat-surat yang dari oleh Gurnadur Jenderal dan Raden van India serta dari oleh Yang Maha Mulia paduka Seri Sultan akan dihormati dengan tembak lima belas kali dan surat dari pitor besar dengan tembak tujuh kali adanya…"
Triumvirat
Dalam sistem tatanegara di Indonesia, terdapat sebuah dewan yang berfungsi menyerupai triumvirat, yang bersifat sementara dan berhak memimpin negara jika terjadi kekosongan kekuasaan karena prsiden dan wakil presiden tidak dapat memimpin jalannya pemerintahan karena suatu hal. Dewan tersebut terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, yang ketiganya secara bersama-sama akan menjalankan pemerintahan untuk sementara waktu, sehingga DPR mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden baru kepada MPR.
Perjanjian Denmark-Korea 1902
Perjanjian itu tetap berlaku bahkan setelah protektorat didirikan pada tahun 1905.
Partai Islam Turkistan
Wilayah yang dikenal sebagai Xinjiang telah menjadi sebuah protektorat Tiongkok sejak awal tahun 60 SM pada masa dinasti Han saat wilayah tersebut menjadi bagian dari Protektoral Kawasan-Kawasan Barat dan juga sebuah protektorat dinasti Tang Tiongkok saat wilayah tersebut menjadi bagian dari Protektorat Umum untuk Menenangkan Barat, meskipun terdapat sejumlah masa dimana wilayah tersebut merdeka dari Tiongkok. Wilayah yang pada masa sekarang menjadi Xinjiang tersebut terdiri dari kawasan Cekungan Tarim dan Dzungaria, dan awalnya diduduki oleh suku bangsa Tocharian Indo-Eropa dan Saka Iranik yang menganut agama Buddha. Wilayah tersebut mengalami Turkifikasi dan Islamifikasi melalui invasi Muslim Turkic pada masa Islamisasi dan Turkisisasi Xinjiang. Pada abad ke-18, Dinasti Qing menjadikan wilayah tersebut sebagai sebuah provinsi, Xinjiang. Selain itu, pengaruh Rusia juga kuat. Pemercaya Lama Ortodoks Rusia berpindah dari Rusia ke Xinjiang pada awal abad ke-19, dan Perang Saudara Rusia membuat wilayah tersebut mengalami pertambahan Emigran Kulit Putih. Pada masa panglima perang di Tiongkok pada 1910an-1920an, Uni Soviet membentuk Republik Turkestan TImur Kedua di wilayah Ili sementara wilayah Xinjiang lainnya dikuasai oleh Republik Tiongkok. Republik Turkestan Timur Kedua membubarkan diri atas perintah Soviet saat komunitas Tiongkok mendirikan Republik Rakyat Tiongkok setelah Perang Saudara Tiongkok. Meskipun demikian, Uni Soviet menyebarkan paspor-paspor Soviet kepada etnis-etnis Asia Tengah di Xinjiang untuk memfasilitasi emigrais ke RSS Kazakh. Setelah perpecahan Tiongkok-Soviet, Uni Soviet mengerahkan pasukan ke perbatasan Rusia dengan Xinjiang, dan membentuk gerakan separatis "Turkestan Timur", yang meraih dukungan moral dan material dari kelompok militan regional lainnya. Tiongkok menuduh Soviet mendalangi kerusuhan, dan memberikan infrastruktur militer untuk mewujudkannya.
Pengacara
Pembelaan dilakukan oleh pengacara terhadap institusi formal (peradilan) maupun informal (diskursus), atau orang yang mendapat sertifikasi untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di Indonesia, untuk dapat menjadi seorang pengacara, seorang sarjana yang berlatar belakang Perguruan Tinggi hukum harus mengikuti pendidikan khusus dan lulus ujian profesi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pengacara.
Siprus Britania
Sebelumnya, Siprus merupakan wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Utsmaniyah merebut pulau tersebut dari Republik Venesia pada tahun 1570-71. Setelah berakhirnya Perang Rusia-Turki (1877–1878), Britania menjadi "pelindung" pulau Siprus seperti yang diatur oleh Konvensi Siprus yang ditandatangani pada tanggal 4 Juni 1878. Siprus kemudian diproklamirkan sebagai sebuah protektorat di bawah kekuasaan Imperium Britania. Status protektorat diakhiri oleh pendudukan militer Britania pada tahun 1914 karena Kesultanan Utsmaniyah telah bergabung dengan Blok Poros yang merupakan musuh Britania selama Perang Dunia I. Britania lalu menyatakan bahwa pulau Siprus secara resmi telah dianeksasi. Pulau ini baru dijadikan koloni mahkota satu dasawarsa kemudian pada tahun 1925 setelah aneksasi Siprus diakui oleh Perjanjian Sèvres pada tahun 1920 dan oleh Perjanjian Lausanne pada tahun 1923.
Prefektur
Prefektur ialah sebuah istilah untuk menyatakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tersendiri atau wilayah sejak zaman Diokletianus yang membagi Kerajaan Romawi menjadi empat wilayah. Prefektur mirip seperti negara bagian atau provinsi yang dipimpin oleh pemimpin tunggal.
Negara korporasi
Korpoprasi mewakili majikan dan pekerja dalam berbagai cabang kehidupan ekonomi suatu nergara. Parlemen tidak dipilih berdasarkan perwakilan daerah melainkan berdasarkan perwakilan korporasi. Mereka diharapkan membuat peraturan-peraturan aturan produksi industri serta syarat-syaratn kerja. Para penganjur sistem ini mengesampingkan partai poliotik dan membuat masyarakat menangani persoalan-persoalannnya secara realistis. Menarik mereka yang bermaksud mengakhiri pertikaian antara pekerja dan majikan demi pemusatan perhatian pada peningkatan produksi nasional. Negera-negara korporasi yang didirikan hingga kini (terutama Portugal dan Italia jaman fasis) sesungguhnya tak lain dari kediktatoran yang memiliki struktur korporasi. Condong menjurus pada kediktatoran atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dalam perusahaan.
Moratorium
Dalam suatu bidang hukum, moratorium (dari Latin, "morari" yang berarti penundaan) adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-undang moratorium. Undang-undang moratorium umumnya ditetapkan pada saat terjadinya tekanan berat secara politik atau komersial, misalnya, pada saat Perang Jerman-Perancis, pemerintah Perancis mengundangkan undang-undang moratorium.
Proletariat
Proletariat (dari Latin ) adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan kelas sosial rendah; anggota kelas tersebut disebut proletarian. Awalnya istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan orang tanpa kekayaan; istilah ini biasanya digunakan untuk menghina atau merendahkan. Di era Roma Kuno penamaan ini memang sudah ada dan bukan hanya orang tanpa kekayaan saja, melainkan juga kelas terbawah masyarakat tersebut. Hal ini terjadi sampai Karl Marx mengubahnya menjadi istilah sosiologi yang merujuk pada kelas pekerja.
Protektorat Umum untuk Menenangkan Timur
Pasukan Silla mengusir pasukan Protektorat dari Semenanjung Korea pada tahun 676. Ibukota Protektorat secara resmi di pindahkan ke bekas kota Goguryeo Shinseong, dimana ibukota tersebut melanjutkan pengawasan urusan-urusan pengungsian Goguryeo dan porsi-porsi atas wilayah Goguryeo. Raja Goguryeo yang telah digulingkan, Raja Bojang dijadikan "Raja Joseon" (Hangul : 요동주도독 조선왕 Hanja:遼東州都督朝鮮王) dan dibuat menjadi gubernur Protektorat. Kegiatan gigihnya di dalam membantu pemberontakan itu akhirnya mengakibatkannya di buang ke pengasingan, tetapi keturunan Bojang terus mengatur Protektorat selama beberapa generasi. Protektorat dari periode ini kadang disebut sebagai "Goguryeo Kecil" atau "Sedikit Goguryeo" (소고구려/小高句麗).
Residen-Jenderal Jepang di Korea
Jabatan Residen-Jenderal Semenanjung Korea (; ) adalah sebuah pos yang terdapat pada masa protektorat Korea dari tahun 1905 hingga 1910 menurut Perjanjian Protektorat Jepang-Korea. Sejak 1905, residen-jenderal bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Korea, dan setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama Baru Jepang-Korea pada tahun 1907, residen-jenderal menjadi penguasa "de facto" negara tersebut. Setelah pembunuhan Itō Hirobumi di stasiun Harbin saat pemerintahan Jepang, pendukung aneksasi Korea, yang dilakukan pada 29 Agustus, menang. Pada tahun 1910, jabatan residen-jenderal dihapuskan dan digantikan oleh jabatan gubernur-jenderal.
Protektorat Umum untuk Menenangkan Barat
Protektorat Umum untuk Menenangkan Barat, Protektorat Umum Agung untuk Menenangkan Barat, atau Protektorat Anxi (640–790) adalah suatu pos terdepan yang didirikan oleh Dinasti Tang pada tahun 640 untuk mengontrol wilayah Cekungan Tarim. Kantor pusatnya pertama kali dibangun di Xizhou, prefektur Tiongkok, namun kemudian dipindahkan ke Kucha dan berada di sana untuk sebagian besar periodenya.
Penjabat
Penjabat adalah pemegang jabatan orang lain untuk sementara. Dalam administrasi negara Indonesia, istilah ini sering disebut Pejabat Sementara disingkat Pjs. () yang merupakan pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Pejabat Sementara ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti gubernur atau bupati/wali kota.
Konservatisme
Konservatisme belum pernah, dan tidak pernah bermaksud menerbitkan risalat-risalat sistematis seperti "Leviathan" karya Thomas Hobbes atau "Dua Risalat tentang Pemerintahan" karya Locke. Akibatnya, apa artinya menjadi seorang konservatif pada masa sekarang seringkali menjadi pokok perdebatan dan topik yang dikaburkan oleh asosiasi dengan bermacam-macam ideologi atau partai politik (dan yang seringkali berlawanan). R.J. White pernah mengatakannya demikian:""Menempatkan konservatisme di dalam botol dengan sebuah label adalah seperti berusaha mengubah atmosfer menjadi cair … Kesulitannya muncul dari sifat konservatisme sendiri. Karena konservatisme lebih merupakan suatu kebiasaan pikiran, cara merasa, cara hidup, daripada sebuah doktrin politik.""
Perjanjian Perancis-Korea 1886
Perjanjian itu tetap berlaku bahkan setelah protektorat didirikan pada tahun 1905.
Protektorat Malta
Protektorat Malta (, ) adalah istilah yang mengacu pada periode ketika Malta secara resmi merupakan bagian dari Kerajaan Sisilia, tetapi pada saat yang sama berada di bawah perlindungan Britania Raya. Periode ini dimulai setelah pasukan Perancis di Malta menyerah pada tahun 1800, dan protektorat Malta dibubarkan setelah wilayah tersebut dijadikan koloni mahkota Britania Raya pada tahun 1813.
Keresidenan Teluk Persia
Keresidenan Teluk Persia adalah bagian penjajahan resmi (keresidenan) dari Kemaharajaan Britania dari 1763 hingga 1947 (dan tetap menjadi protektorat Britania setelah kemerdekaan India pada tahun 1947 hingga 1971), di mana Inggris mempertahankan berbagai tingkat kendali politik dan ekonomi atas beberapa negara di Teluk Persia, termasuk apa yang sekarang dikenal sebagai Uni Emirat Arab (sebelumnya disebut Negara-Negara Gencatan Senjata) dan dalam beberapa masa selatan Persia, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.
Nyasaland
Nyasaland atau Protektorat Nyasaland adalah protektorat Britania Raya yang terletak di Afrika. Protektorat ini didirikan pada tahun 1907 setelah Protektorat Afrika Tengah Britania diganti namanya. Semenjak tahun 1964, wilayah ini dikenal dengan sebutan Malawi.
Konservatisme
Meskipun konservatisme adalah suatu pemikiran politik, sejak awal, ia mengandung banyak alur yang kemudian dapat diberi label konservatif, baru pada Masa Penalaran, dan khususnya reaksi terhadap peristiwa-peristiwa di sekitar Revolusi Perancis pada 1789, konservatisme mulai muncul sebagai suatu sikap atau alur pemikiran yang khas. Banyak orang yang mengusulkan bahwa bangkitnya kecenderungan konservatif sudah terjadi lebih awal, pada masa-masa awal Reformasi, khususnya dalam karya-karya teolog Anglikan yang berpengaruh, Richard Hooker – yang menekankan pengurangan dalam politik demi menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan menuju keharmonisan sosial dan kebaikan bersama. Namun baru ketika polemic Edmund Burke muncul - "Reflections on the Revolution in France" - konservatisme memperoleh penyaluran pandangan-pandangannya yang paling berpengaruh.
Perang Goguryeo-Tang
Pada tahun 669, pemerintahan Tang mendirikan Protektorat Umum untuk Menenangkan Timur untuk mengatur daerah jajahan bekas Goguryeo. Protektorat ini memiliki cabang di Baekje. Pada akhir perang, Kekaisaran Tang telah mengambil alih kekuasaan di bekas daerah Baekje dan Goguryeo dan mencoba mendominasi Silla. Sebagian besar daerah Semenanjung Korea diduduki oleh pasukan Tang selama hampir satu dekade.
Dinasti Tang
Beberapa kerajaan yang membayar upeti kepada Dinasti Tang meliputi Kashmir, Nepal, Khotan, Kucha, Kashgar, Korea, Champa, dan kerajaan-kerajaan di lembah Amu Darya dan Syr Darya. Para nomaden Turk menjuluki Kaisar Tang sebagai "Tian Kehan". Setelah pemberontakan Göktürk yang dilancarkan oleh Shabolüe Khan (kematian 658) dipadamkan di Issyk Kul pada tahun 657 oleh Su Dingfang (591–667), Kaisar Gaozong mendirikan beberapa protektorat yang diperintah oleh Jenderal Protektorat atau Jenderal Protektorat Agung, dan lingkup pengaruh Tiongkok meluas hingga ke Herat di Afganistan Barat. Jenderal Protektorat diberi otonomi untuk menangani krisis lokal tanpa harus menunggu persetujuan dari pusat. Setelah masa kekuasaan Xuanzong, gubernur militer (jiedushi) diberi banyak kewenangan, termasuk wewenang untuk memiliki angkatan bersenjata sendiri, memungut pajak, dan mewariskan gelar mereka. Tindakan ini pada umumnya dianggap sebagai permulaan kejatuhan pemerintahan Tang.
Tory
Seorang Tory memiliki pandangan filsafat politik (Toryisme) yang didasarkan pada tradisionalisme dan konservatisme versi Britania, yang menjunjung tinggi supremasi tatanan sosial seperti yang telah berkembang sepanjang sejarah. Etos Tory telah disimpulkan dengan kalimat "Tuhan, Raja, dan Negara". Para Tory umumnya mendukung monarkisme, biasanya dengan warisan agama Anglikan gereja tinggi, dan menentang liberalisme dari faksi Whig. Di Britania, faksi politik Tory berasal dari kelompok Cavalier selama Peperangan Tiga Kerajaan. Mereka juga memiliki pendukung di wilayah lain yang dahulunya menjadi bagian dari Imperium Britania, seperti para Loyalis dari orang-orang Inggris, Amerika yang menentang pemisahan Amerika selama Perang Kemerdekaan Amerika Serikat. Setelah Perang Kemerdekaan Amerika Serikat, para Loyalis yang melarikan diri ke Kanada menyebut para anggota elit politik koloni sebagai Tory. Filsafat politik ini masih menonjol dalam politik Britania Raya dan juga muncul di sebagian wilayah Persemakmuran, terutama di Kanada.
Pertahanan diri
Pertahanan diri merupakan aksi dalam pembelaan diri (atau membela diri - lihat perbedaan ejaan) adalah tindakan membela diri, membela harta atau kekayaan dari orang lain yang dapat membahayakan fisik. Penggunaan hak membela diri sebagai pembenaran hukum untuk penggunaan kekerasan, tersedia dalam banyak yurisdiksi, tetapi interpretasi sangat bervariasi. Untuk dapat dibebaskan dari segala jenis kerusakan fisik yang berhubungan dengan kejahatan (seperti penyerangan dan pemukulan dan pembunuhan) menggunakan pembenaran pembelaan diri, seseorang harus membuktikan provokasi hukum, yang berarti bahwa seseorang harus membuktikan bahwa mereka berada di posisi yang tidak menggunakan pembelaan diri, kemungkinan besar akan mengakibatkan cedera yang signifikan untuk hidup, ekstremitas, atau properti.
Perjanjian Austria-Korea 1892
Perjanjian itu tetap berlaku bahkan setelah protektorat didirikan pada tahun 1905.
Kampanye militer Tang terhadap Karakhoja
Karakhoja setelah dikuasai kini berada di bawah pemerintahan dan dijadikan sebagai sebuah prefektur. Karakhoja dimasukkan ke dalam Protektorat Anxi atau Protektorat Umum untuk Menenangkan Barat yang didirikan untuk memerintah Wilayah Barat. Setelah penaklukkan, sebuah sensus penduduk dilakukan untuk menerapkan sistim lahan setara yang wajib bagi prefektur-prefektur Tang. Pada tahun 640 yang merupakan tahun aneksasi Karakhoja, dilaporkan bahwa terdapat 37.700 jiwa dengan 8.000 rumah tangga yang tinggal di Karakhoja.
Outline of the Post-War New World Map
Protektorat:
- Sulawesi - Hainan - Kepulauan Halmahera
- Islandia - Kepulauan Maluku - Persemakmuran Filipina - Taiwan
Konsul
Seorang konsul atau konsul jenderal adalah pemimpin sebuah konsulat (bahasa Inggris:""Consulate"") wakil resmi sebuah negara bertindak untuk membantu dan melindungi warga negaranya serta menfasilitasi hubungan perdagangan dan persahabatan (hal ini yang membedakan tugas antara seorang konsul dengan seorang duta besar yang mewakili sebuah negara) yang ditugaskan di luar wilayah metropolitan atau ibu kota sebuah negara di luar negeri dan berkewajiban menjaga kepentingan negara serta rakyatnya yang berada di negara luar negeri tersebut. Kantor tempat konsul bertugas disebut konsulat atau konsulat jenderal, dan umumnya berada di bawah pimpinan sebuah kedutaan besar, yang biasanya terletak di ibu kota negara.
Tonkin (protektorat Perancis)
Tonkin adalah bagian dari Indochina Perancis, "de facto" koloni, meskipun secara resmi disebut sebagai "protektorat". Angkatan Laut Inggris Divisi Intelijen menulis selama Perang Dunia II bahwa "pada awalnya organisasi politik lokal dipertahankan, tetapi pada tahun 1897, kantor viceroy yang mewakili raja Annam di Tonkin dihapuskan, dan sejak saat itu perubahan lainnya telah melemahkan pengaruh dari pemerintah pribumi." Tonkin diperintah oleh seorang residen Perancis, seperti di di Annam, Laos, dan Kamboja, namun ia memiliki kewenangan yang jauh lebih besar karena ia memerintah langsung tanpa perantaraan pemerintahan pribumi. Sebuah "conseil du protectorat" yang terdiri dari pejabat-pejabat penting dan perwakilan dari departemen pertanian dan perdagangan, membantu sang residen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ada pula dewan penasehat yang seluruhnya beranggotakan orang asli Vietnam.
Konservatisme progresif
Konservatisme progresif adalah ideologi yang memadukan konservatisme dengan gagasan-gagasan progresif. Ideologi ini mendukung jaring pengaman sosial untuk memberantas kemiskinan dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan kekayaan. Orang yang berideologi konservatisme progresif biasanya juga ingin agar pemerintah meregulasi pasar demi kepentingan konsumen dan produsen. Konservatisme progresif pertama kali muncul sebagai ideologi yang terpisah di Britania Raya pada masa Perdana Menteri Benjamin Disraeli.
Kekaisaran Korea Raya
Dengan berakhirnya Perang Russo-Jepang 1904-1905 dalam kesepakatan dalam Perjanjian Portsmouth, jalan Jepang ke Korea semakin terbuka. Setelah menandatangani Perjanjian Portektorat tahun 1905, Korea menjadi protektorat Jepang dengan gubernur jenderal pertama adalah Ito Hirobumi. Hirobumi tewas tahun 1909 di Harbin setelah dibunuh nasionalis Korea, Ahn Jung-geun. Peristiwa ini menyebabkan Jepang menjajah Korea tahun 1910.
Predator daring
Dalam konteks Indonesia, kasus predator daring atau prostitusi daring yang baru ini marak terjadi, tidak dapat dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan cukup menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU ITE tidak pernah secara khusus mengatur kasus ini karena pada prinsipnya yang menjadi pembeda hanyalah sisi pemanfaatan atau penggunaan internet sebagai sarana kejahatan atau pelanggaran. Atas alasan itu, berbagai kasus predator daring sebagai delik konvensional, cukup diatur melalui KUHP dan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya menjerat pelaku, dapat menggunakan pasal 296 KUHP (delik umum), dan dapat ditambahkan pemberatan dengan penggunaan UU Perlindungan Anak jika pelaku terindikasi mengeksploitasi anak, atau bahkan dapat menggunakan UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika terindikasi sebagai jaringan jual beli manusia (human traficking). Ketentuan lain yang bisa digunakan juga adalah peraturan-peraturan daerah tempat dimana perbuatan atau sarana pelanggaran terjadi.
Imperialisme
Imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu.
Pendudukan Perancis di Tunisia
Tn. Jules Aimé Bréart memasuki Tunis antara 3 Mei dan 6 Mei 1881. Sesuai Perjanjian Bardo ia menetapkan sebuah protektorat di Tunisia, atas izin pemerintah Perancis. Tanggal 11 Mei, Jenderal Bréart, konsul jenderal Théodore Roustan dan Jenderal Pierre Léon Mauraud, beserta pasukan bersenjata, menghadap Bey Tunis, menetap di Ksar Said, sesuai Perjanjian Bardo. Secara mendadak, Sadok Bey meminta beberapa jam refleksi, dan langsung mengumpulkan kabinetnya. Beberapa anggota memaksa bey kabur ke Kairouan untuk melakukan pemberontakan, tetapi Sadok Bey akhirnya memutuskan untuk menerima protektorat. Perjanjian Bardo ditandatangani oleh kedua pihak, dibawah ancaman tentara Perancis.
Penjatahan
Penjatahan adalah pembagian sumber daya, barang atau jasa yang terbatas. Jatah yang diperoleh biasanya juga dibatasi agar semua orang bisa memperoleh bagiannya. Penjatahan umumnya dilakukan agar harga barang tetap berada di bawah harga seimbang yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Maka dari itu, penjatahan dapat menjadi pengganti pengendalian harga. Salah satu contoh penjatahan yang dilakukan akibat kenaikan harga adalah penjatahan bahan bakar selama krisis energi 1973. Terdapat argumen bahwa harga yang tinggi dapat mengurangi penghambur-hamburan sumber daya yang terbatas sembari memberi insentif untuk memproduksi lebih banyak, tetapi di sisi lain harga yang tinggi dapat mencekik rakyat miskin.
Prefek pretorian
Prefek pretorian (, ) adalah gelar pejabat tinggi di Kekaisaran Romawi. Bermula sebagai komandan Penjagaan Praetorian, jabatan tersebut secara bertahap memegang fungsi hukum dan administratif, yang para pemegangnya menjadi pembantu utama Kaisar.
Tarif
Tarif biasanya dihubungkan dengan proteksionisme, kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antarnegara. Untuk alasan politik, tarif umumnya dikenakan pada barang impor, meskipun juga dikenakan pada barang yang diekspor. Dahulu, prosentase tarif terhadap sumber penerimaan negara sangatlah tinggi dibandingkan dengan saat ini. Ketika pengiriman barang tiba pada kawasan pabean atau pelabuhan, petugas pos pengawasan melakukan inspeksi atas barang dan mengenakan bea masuk sesuai dengan ketentuan perundangan. Pedagang yang mencoba menghindari tarif dikenal dengan penyelundup.
Partai politik
Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karatkter produk hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politik berciri demokratis maka produk politiknya berkarakter responsif (populistik), sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya bercorak ortoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks (konservatif / elitis). Perubahan konfigurasi politik dari ortoriter akan melahirkan produk hukum. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang ortoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif. Dalam era reformasi saat ini, konfigurasi politik demokratis, dengan ditandai banyaknya produk-produk politik penguasa melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan konfigurasi politik demokratis yang sedang maraknya saat ini, agar tidak kebablasan maka perlu di ingat tentang tujuan politik nasional Indonesia yang di dasarkan pada perjuangan bangsa Indonesia yang telah berhasil merebut kemerdekaannya, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk mengisi kemerdekaan tersebut guna mencapai masyarakat adil dan makmur.
Prefektur praetoria
Prefektur praetoria (, yang dalam bahasa Yunani disebut ) adalah divisi administratif terbesar di Kekaisaran Romawi pada Zaman Kuno Akhir, di atas tingkat menengah keuskupan dan tingkat bawah provinsi. Prefektur praetoria bermula pada masa pemerintahan Konstantinus I (memerintah 306-337), yang bertahan selama lebih dari paruh akhir ketiga abad ke-3 sampai abad ke-7, ketika reformasi Heraclius menyingkirkan kekuasaan prefektur, dan penaklukan Muslim memaksa Kekaisaran Romawi Timur mengadopsi sistem tema yang baru. Namun, unsur-unsur aparatus pemerintahan prefektur masih terdokumentasikan di Kekaisaran Bizantium sampai paruh pertama abad ke-9.
Korea
Pada awal tahun 1870-an, Jepang kembali berusaha merebut Korea yang berada dalam pengaruh Cina. Jepang memakasa Korea untuk menandatangani Perjanjian Eulsa yang menjadikan Korea sebagai protektorat Jepang, lalu pada 1910 Jepang mulai menjajah Korea.
Protektorat Bechuanaland
Pada 30 September 1966, protektorat ini memperoleh kemerdekaannya dan menjadi Republik Botswana.
Perang Kotor (Meksiko)
Penyiksaan adalah salah satu dari banyak alat yang digunakan oleh PRI untuk menjalankan negara dalam upayanya untuk menghadapi berbagai kelompok gerilya dan pembangkang politik. Sementara penyiksaan adalah praktek ilegal di banyak negara, para rezim otoriter yang bermunculan saat Perang Dingin menggunakanya dengan sangat efektif. Negara bagian Meksiko menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan informasi dari pemberontak dan gerilyawan yang ditangkap tentang serangan dan rencana mereka. Penyiksaan ini dilakukan di sejumlah pusat-pusat penahanan rahasia, sebelum para gerilyawan dikirim ke penjara sehingga negara mampu merahasiakannya dari sumber-sumber luar. Biasanya para tahanan akan disiksa di daerah ini, yang biasanya para tahanan perempuan yang akan disiksa secara seksual oleh penjaga mereka. Hal ini, dikombinasikan dengan berbagai bentuk penyiksaan lainnya mulai dari psikologis dan fisik berdasarkan gender mereka yang menyebabkan beberapa orang percaya bahwa negara melakukan kekerasan terhadap gender ini untuk mencoba dan mencegah para wanita untuk melanggar rezim secara norma sosial dan politik. Praktek penahanan dan penyiksaan tahanan politik menjadi lebih sistematis setelah pemberontakan mahasiswa pada tahun 1968, karena pemerintah beranggapan bahwa perlakuan 'kasar' diperlukan untuk menangani kerusuhan. Tahap kekerasan dan represi atas represi yang berbeda cara pandang itu mirip dengan rezim pemerintahan Kerucut Selatan pemerintah, di Argentina.
Universitas Khairun
Sekembali Kaicili Khairun dari menuntut ilmu di Goa, ia mampu berkomunikasi dengan orang-orang Portugis menggunakan bahasa mereka. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk mengadopsi teori protektorat yang umumnya diterapkan oleh negara-negara Eropa ketika itu untuk kepentingan politik di daerah jajahannya. Substansi teori ini terletak pada perubahan kemampuan seorang calon penguasa untuk berpikir maju, khususnya bagaimana ia mengendalikan kekuasaannya bila sewaktu-waktu terjadi gejolak di wilayah ataupun di pusat kerajaan. Sebagai implementasi dari teori protektorat (ilmu ketatanegaraan) yang pernah dipelajari selama di Goa itu, Kaicili Khairun ketika menjadi sultan berhasil mengamati motif gerakan pemisahan ―Jailolo dari Ternate‖ (yang tengah dilancarkan Sultan Katarabumi dari Jailolo bersama sekutunya Spanyol dan Tidore), yang kejadian tersebut dalam pandangan Sultan Khairun dapat dianggap membahayakan Kerajaan Ternate.
Kekuasaan nasional
Perairan melindungi negara-bangsa seperti Britania Raya, Jepang, dan Amerika Serikat. Karena dikelilingi air, Jepang dapat mengambil kebijakan isolasionis. Adanya pesisir yang besar juga memungkinkan negara-negara tersebut membangun armada laut yang kuat dan memperluas wilayahnya secara damai atau lewat penaklukan. Sebaliknya, karena tidak ada pembatas dengan negara tetangganya yang kuat, Polandia sempat terenggut kemerdekaannya, dibagi-bagikan ke Kerajaan Prusia, Kekaisaran Rusia, dan Austria sejak 1795 sampai merdeka tahun 1918.
Promagistrat
Seperti halnya hakim, para promagistrator bertanggung jawab atas tindakan mereka saat bertugas dan bertanggung jawab atas tuntutan setelah masa jabatan mereka selesai. Namun, penuntutan akan terjadi pasca facto dan terdapat keengganan untuk menghukum anggota elit. Impunitas adalah aturan umum. Sebagai alternatif, para terdakwa bisa pergi ke pengasingan yang dipaksakan di kota lain untuk menghindari hukuman. Pada tahun 171 SM utusan provinsi Hispania Citerior dan Hispania Ulterior mengajukan keluhan tentang pemerasan terhadap tiga mantan propetoetor di dua provinsi tersebut. Mereka diadili. Pengadilan terhadap salah satu dari mereka ditunda dua kali dan pada sesi ketiga dia dibebaskan. Dua kasus lainnya juga ditunda dan dua orang lainnya pergi ke pengasingan di luar wilayah Romawi sebelum persidangan yang baru. Salah satu dakwaan adalah penilaian yang tidak adil atas gandum yang diterima sebagai upeti. Senat tersebut memutuskan bahwa tidak ada pejabat Romawi yang diizinkan untuk menetapkan harga gandum atau memaksa penduduk setempat untuk menjual kuota 5% yang dipungut dengan harga yang dia inginkan. Senat menunjuk para rekuperator untuk menyelidiki pemerasan dan maladministrasi oleh propraetor dan untuk memulihkan kerusakan bagi penggugat provinsi. Pada tahun 149 SM, Calpurnia mendirikan pengadilan pemulihan properti (quaestio de pecunia repetundis) yang dilembagakan untuk menangani kasus-kasus pemerasan. "Lex de rebus repetundis" yang disahkan oleh Gayus Gracchus pada tahun 133 SM memindahkan hakim pengadilan ini dari tatanan senator (di mana promagistrat ditarik) ke perintah berkuda. Hal ini merupakan sarana utama di mana para provinsial dapat mengadili mantan gubernur. Jika seorang mantan gubernur dinyatakan bersalah, dia harus mengembalikan dua kali nilai dari apa yang telah disalahgunakan dan menghadapi aib. Namun, penganiayaan semacam itu harus dilakukan di Roma dan sangat sulit bagi provinsial untuk bepergian, serta tinggal di sana. Apalagi masih ada kemungkinan terdakwa meninggalkan Roma supaya lolos dari penuntutan. Verres, yang telah menjadi gubernur di Sisilia antara tahun 73 dan 70 SM, dituntut oleh Cicero ketika dia kembali ke Roma karena telah melakukan maladministrasi, kecurangan dan pemerasan. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk dibebaskan, dia melarikan diri ke Marseilles, di mana dia tinggal dengan uang yang disalahgunakan di Sisilia.
Protektorat Bohemia dan Moravia
Protektorat Bohemia dan Moravia (; ) adalah protektorat dengan mayoritas etnis Ceko yang didirikan oleh Nazi Jerman di bagian Bohemia, Moravia dan Silesia Ceko di wilayah yang kini disebut Republik Ceko. Protektorat ini didirikan pada 15 Maret 1939 oleh proklamasi Adolf Hitler dari Istana Praha.
Pasukan Pertahanan Protektorat Kepulauan Solomon Britania
Pasukan Pertahanan Protektorat Kepulauan Solomon Britania (, BSIPDF) adalah pasukan militer kolonial Britania dari Protektorat Kepulauan Solomon Britania (1889–1978). Kepulauan Solomon tak memiliki pasukan militer sejak meraih kemerdekaan dari Inggris pada 1976. Meskipun BSIPDF berjumlah sangat kecil, pasukan tersebut memainkan peran signifikan dalam kampanye Kepulauan Solomon pada Perang Dunia II.
Republik Tiongkok
Wilayah Taiwan yang sekarang secara "de facto" merupakan wilayah Republik Tiongkok pernah menjadi protektorat Jepang setelah peperangan Tiongkok-Jepang pada akhir abad ke-19 (1894-1895) ketika Tiongkok masih berada di bawah Dinasti Qing dari Manchuria yang berbuah kekalahan Tiongkok dan perjanjian Shimonoseki (1895) sampai berakhirnya masa Perang Dunia II dan Taiwan diambil alih oleh pemerintahan Kuomintang.
Negara Udaipur
Wilayah bawahan Udaipur yang paling penting adalah Chani, Jawas, Jura, Madri, Oghna, Panarwa, Para, Patia, Sarwan dan Thana. Negara Udaipur membantu Perusahaan Hindia Timur Britania dalam Perang Inggris-Maratha Kedua, tetapi permintaan Udaipur untuk menjadi protektorat Britania pada tahun 1805 ditolak. Kerajaan ini baru menjadi protektorat Britania pada tanggal 31 Januari 1818.
Proteksionisme
Kebijakan ini bertentangan dengan perdagangan bebas yang meminimalkan pembatasan perdagangan oleh pemerintah. Di era modern, proteksionisme semakin erat kaitannya dengan anti-globalisasi dan anti-imigrasi. Istilah ini sering digunakan dalam konteks ekonomi; proteksionisme dalam ekonomi mengacu pada kebijakan atau doktrin yang melindungi perusahaan dan pekerja di suatu negara dengan membatasi atau mengatur perdagangan luar negeri.
Promagistrat
Di Roma kuno sebuah promagistra () merupakan bekas konsul atau bekas praetor, di mana imperium (yaitu kekuasaan yang memerintah sebuah tentara) diperpanjang di akhir masa jabatan tahunannya. Mereka disebut prokonsul dan propraetor. Hal ini merupakan suatu inovasi yang diciptakan selama pemerintahan Republik Romawi. Awalnya hal ini dimaksudkan untuk memberi tambahan komandan militer untuk mendukung tentara konsul (di mana dua kepala Republik yang dipilih secara keseluruhan, serta tentaranya) untuk memimpin tentara tambahan. Dengan akuisisi wilayah-wilayah di luar Italia yang dianeksasi sebagai provinsi, prokonsul dan propraetor menjadi gubernur atau administrator suatu provinsi. Promagistrat jenis ketiga yaitu proquaestor.
Protektorat Nigeria Utara
Protektorat ini dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1914 dan digabung dengan Protektorat Nigeria Selatan dan Koloni Lagos untuk membentuk Koloni dan Protektorat Nigeria.
Tonkin (protektorat Perancis)
Tonkin, atau Bắc Kỳ (北圻), adalah sebuah protektorat Perancis di wilayah yang sekarang jadi bagian dari utara Vietnam.
Promagistrat
Istilah provincia mengacu pada bidang tanggung jawab, bukan wilayah administratif geografis. Misalnya, tanggung jawab peradilan kota praetor, yang merupakan kepala pengadilan, disebut provincia. Istilah ini sering diterapkan pada tanggung jawab militer dan digunakan untuk merujuk pada area tanggung jawab militer yang ditugaskan kepada konsul untuk menghadapi pemberontakan atau ancaman invasi; Dengan kata lain, daerah di mana imperium dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah di mana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri. Mereka memberikan pernyataan akhir dalam kasus di mana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya.
Liktor
Liktor (bahasa Inggris: Lictor, kemungkinan berasal dari kata pada bahasa Latin: "Ligare"; arti: yang mengikat) adalah istilah pangkat pegawai dalam masa Romawi yang merupakan pengawal bagi raja yang memegang tahta/ "imperium". Liktor dipekerjakan sejak zaman Kerajaan Romawi, dan menurut
sejarawan Romawi Titus Livius atau Livy, kebiasaan tersebut mungkin sudah ada sejak zaman dahulu, pada masa peradaban Etruskan.
Tanzania
Kesultanan Oman, yang telah banyak terlibat dalam menjual budak Afrika terutama untuk dunia Arab, melarang perdagangan budak pada tahun 1876. pengaruh Inggris terhadap Kesultanan terus meningkat pada tahun 1880-an sampai Zanzibar resmi menjadi Protektorat Inggris pada tahun 1890.
Negara asosiasi
Negara asosiasi adalah mitra kecil dalam sebuah hubungan formal dan bebas antar sebuah kawasan politik dengan entitas setingkat negara dan (bisanya secara garis besar) bangsa, dimana tidak ada istilah spesifik lainnya, seperti protektorat, yang diadopsi. Detail dari asosiasi bebas semacam itu terkandung dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1541 (XV) Prinsip VI, Compact of Free Association atau Associated Statehood Act dan penjelasan spesifik dari negara-negara yang terlibat. Dalam kasus Kepulauan Cook dan Niue, detail aransemen asosiasi bebas mereka terkandung dalam beberapa dokumen, seperti konstitusi mereka masing-masing, Exchange of Letters 1983 antara pemerintah Selandia Baru dan Kepulauan Cook, dan Joint Centenary Declaration 2001. Negara-negara asosiasi bebas dapat disebut independen atau tidak, namun asosiasi bebas bukanlah kualifikasi dari kenegaraan atau status dari sebuah entitas sebagai subyek dari hukum internasional.
Perang Saudara Inggris
Perang Saudara Inggris berujung pada pengadilan dan pengeksekusian Charles I, pengasingan putranya, Charles II, dan penggantian sistem monarki Inggris dengan sistem Persemakmuran Inggris (1649-1953) untuk pertama kalinya dan kemudian sistem Protektorat (1653-1659) di bawah kekuasaan Oliver Cromwell. Secara konstitusional, Perang Saudara Inggris menghasilkan preseden bahwa seorang raja atau ratu Inggris tidak dapat memerintah tanpa persetujuan parlemen, meskipun konsep ini secara resmi ditetapkan melalui Revolusi Agung yang terjadi kemudian pada abad yang sama.
Gelar kebangsawanan Eropa
Sebuah wilayah yang dipimpin seorang "prince" ("fürst") disebut principality ("fürstentum" dalam bahasa Jerman) atau “kepangeranan” dalam bahasa Indonesia. Negara berdaulat yang berbentuk "principality" saat ini adalah Andorra, Liechtenstein, dan Monako. Di Eropa tengah, kedudukan "fürst" berada di bawah "duke".
Ranavalona III
Sebelum diratifikasi, ratu dan perdana menteri sudah meminta klarifikasi tentang pasal di dalam perjanjian utama yang menyatakan bahwa "hubungan luar negeri" akan dikendalikan oleh seorang "residen" dari Prancis, dan juga pasal yang terkait dengan "pendirian" di Teluk Diego Suarez. Dua perunding utama Prancis, yaitu Menteri Patrimonio dan Laksamana Miot, memberikan penjelasan yang dilampirkan dalam perjanjian yang membuat para penguasa Madagaskar bersedia meratifikasi perjanjian tersebut karena dirasa sudah cukup untuk menjamin kedaulatan Madagaskar. Namun, perjanjian resminya diterbitkan di Paris tanpa adanya lampiran atau penyebutan keberadaan lampiran. Ketika lampiran tersebut kemudian diterbitkan di London, Prancis menganggap lampiran tersebut tidak sah. Prancis lalu menyatakan pendirian sebuah protektorat di Madagaskar meskipun pemerintah Madagaskar menolak hal tersebut.
Partai Berkarya
Pada bulan Agustus 2017, Berkarya meresmikan sayap partai yang disebut Perisai (yang merupakan akronim dari "Patriot Organisasi Pagar Negeri"). Ketua Umum Perisai, Tri Joko Susilo, mengatakan bahwa organisasi ini bertujuan untuk melindungi agenda politik Tommy beserta partai, dan melindungi Indonesia dari masalah kemiskinan, disintegrasi dan tantangan global. Organisasi ini menyatakan bahwa mereka akan berusaha memperbaiki rantai distribusi komoditas untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang saat ini menguntungkan para tengkulak petani. Perisai berencana untuk secara bertahap membangun gudang atau titik transit untuk produk pertanian, perkebunan dan hasil perikanan, sehingga perantara tidak lagi dapat mengeksploitasi produsen. Tri Joko mengatakan bahwa Perisai akan membantu mengembalikan kejayaan pangan Indonesia dengan mempromosikan penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan kualitas tanah dan hasilnya.
Konvensi Jenewa
Istilah kuasa perlindungan ("protecting power") mempunyai arti spesifik berdasarkan Konvensi-konvensi ini. Kuasa perlindungan ialah sebuah negara yang tidak ikut serta dalam sebuah konflik bersenjata tetapi setuju untuk mengurus kepentingan sebuah negara lain yang menjadi peserta konflik tersebut. Kuasa perlindungan berfungsi sebagai mediator yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pihak-pihak peserta konflik. Kuasa perlindungan juga berfungsi memantau implementasi Konvensi-konvensi ini, misalnya dengan cara mengunjungi kawasan konflik dan tawanan perang. Kuasa perlindungan harus bertindak sebagai pendamping ("advocate") bagi tawanan, korban luka, dan orang sipil.
Fidei defensor
""Pembela Iman"" telah menjadi salah satu sebutan gelar penguasa Inggris dan kemudian para penguasa Britania pada masa berikutnya semenjak gelar tersebut diberikan pada 11 Oktober 1521 oleh Paus Leo X kepada Raja Henry VIII dari Inggris. Istrinya Catherine dari Aragon juga diberikan gelar Pembela Iman dalam haknya sendiri. Gelar tersebut diberikan dalam rangka menghargai buku Henry "Assertio Septem Sacramentorum" ("Pembelaan atas Tujuh Sakramen"), yang membela sakramen pernikahan dan supremasi Paus. Hal tersebut juga dikenal sebagai "Afirmasi Henry" dan dipandang sebagai penentangan penting terhadap tahap-tahap awal Reformasi Protestan, khususnya gagasan-gagasan Martin Luther.
Triumvirat
Triumvirat (dari bahasa Latin, artinya "dari tiga laki-laki") adalah sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut "triumvir" (jamak: "triumviri"). Pembentukannya dapat secara formal atau informal, dan meskipun biasanya ketiganya berkedudukan sama di atas kertas, namun dalam kenyataan hal ini jarang terjadi. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan tiga pemimpin militer yang berbeda, yang semuanya mengklaim sebagai pemimpin tunggal.
Kesultanan Aceh
Pada 1879 dan 1898, Sultan Aceh kala itu, Muhammad Daud Syah II, meminta Rusia untuk memberikan status protektorat kepada Kesultanan Aceh dan membantunya melawan Belanda. Namun, permintaan sultan ditolak Rusia.
Patriot Act
USA PATRIOT Act (singkatan dari "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act"; biasa disebut "Patriot Act" saja) adalah sebuah undang-undang (UU) federal Amerika Serikat (AS) yang memberikan wewenang kepada pemerintah AS untuk mengatasi terorisme. "Patriot Act" menjadi kontroversial karena mengandung ketetapan yang dianggap dapat mencederai prinsip kebebasan sipil di AS, antara lain mengizinkan penyadapan telepon, rekaman, dan komputer oleh pemerintah, serta pengawasan buku-buku dan produk-produk yang dihasilkan rumah sakit dan perpustakaan.
Provost (sipil)
Sebagai gelar sekuler, "praepositus" juga sangat tua, bermula dari "praepositus sacri cubiculi" pada akhir Kekaisaran Romawi, dan "praepositus palatii" pada pemerintahan Carolingian. Gelar tersebut berkembang di Perancis dimana kata tersebut masuk dalam bahasa Skotlandia, dimana di Skotlandia, sebutan tersebut menjadi gelar (sebagai "provost") dari magistrat utama Royal Burgh (setara dengan "wali kota/mayor" di wilayah lainnya dari Britania Raya) ("Lord Provost" di Edinburgh, Glasgow, Aberdeen dan Dundee), dan di Inggris, dimana jabatan tersebut ditujukan kepada pejabat tertinggi yang bertugas mengurusi disiplin militer. Provost Marshal adalah perwira angkatan darat yang aslinya diangkat saat pasukan sedang bertugas di luar negeri (di sekarang juga di Britania Raya)
Diplomasi pertahanan
Diplomasi Pertahanan adalah aktivitas kerjasama baik kerjasama multilateral maupun bilateral, yang dilakukan oleh militer dan infrastruktur terkait masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu yang lebih luas, mulai dari peran militer sampai peran nirmiliter, seperti penjaga keamanan (peacekeeping), penegakan keamanan (peace enforcement), promosi "good-governance", tanggap bencana, melindungi Hak Asasi Manusia, dll. Berbeda dengan masa lalu, di mana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga dilakukan antara negara bahkan negara yang sedang bersaing.
Pembendungan
Kata "containment" sangat sering dikaitkan dengan kebijakan Presiden A.S. Harry Truman (1945–53) seperti pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sebuah pakta pertahanan bersama. Meski Presiden Dwight Eisenhower (1953–61) menggunakan doktrin "rollback", ia enggan melakukan intervensi dalam Pemberontakan Hongaria 1956. Presiden Lyndon Johnson (1963–69) menyebut pembendungan sebagai alasan kebijakannya di Vietnam. Presiden Richard Nixon (1969–74), dibantu penasihatnya, Henry Kissinger, mengambil kebijakan détente yang berarti peregangan ketegangan. Kebijakan tersebut melibatkan perluasan perdagangan dan kontak budaya serta Pembahasan Pembatasan Senjata Strategis.
Perang dagang
Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain. Perang dagang diakibatkan oleh kebijakan proteksionisme, yang biasanya diberlakukan oleh suatu negara untuk melindungi produsen lokal, untuk mengembalikan lapangan pekerjaan dari luar negeri, atau akibat persepsi bahwa praktik dagang negara lain itu tidak adil dan perlu diseimbangi dengan tarif.
Hukum kemanusiaan internasional
Spion (mata-mata) dan teroris dilindungi oleh Hukum Perang hanya jika negara yang menahan mereka berada dalam keadaan konflik bersenjata atau perang dan sampai mereka didapati sebagai kombatan yang tidak sah. Tergantung pada keadaan yang ada, mereka bisa dihadapkan pada pengadilan sipil atau mahkamah militer atas perbuatan mereka dan, pada praktiknya, mereka telah dikenai penyiksaan dan/atau eksekusi. Hukum Perang tidak menyetujui dan tidak pula mengutuk perbuatan spion atau teroris karena perbuatan semacam itu berada di luar lingkup Hukum Perang. Negara yang telah menandatangani Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (UN Convention Against Torture) mempunyai komitmen untuk tidak menggunakan penyiksaan terhadap siapapun dengan alasan apapun.
Perlindungan Varietas Tanaman
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini : baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Sedangkan Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman menurut UU PVT UU no. 29 Tahun 2000 Pasal 1(1) adalah : "Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman".
= Permohonan Hak PVT =
PVT dapat diberikan pada varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberikan nama.
Imperialisme
Perkataan imperialisme berasal dari kata Latin ""imperare"" yang artinya "memerintah". Hak untuk memerintah "(imperare)" disebut ""imperium"". Orang yang diberi hak itu (diberi imperium) disebut ""imperator"". Yang lazimnya diberi "imperium" itu ialah raja, dan karena itu lambat-laun raja disebut "imperator" dan kerajaannya (ialah daerah di mana "imperiumnya" berlaku) disebut "imperium".
Pada zaman dahulu kebesaran seorang raja diukur menurut luas daerahnya, maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Tindakan raja inilah yang disebut imperialisme oleh orang-orang sekarang, dan kemudian ditambah dengan pengertian-pengertian lain hingga perkataan imperialisme mendapat arti-kata yang kita kenal sekarang ini. hingga kata imperealisme ini bisa digunakan untuk dan menetap di mana saja.