Siapa pemimpin Revolusi Nasional Indonesia?
Soedirman
Jenderal Besar Raden Soedirman (EYD: Sudirman; ) adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Menjadi panglima besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia secara luas terus dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Soedirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priyayi. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Soedirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin; ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Soedirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah, di sekolah dasar Muhammadiyah; ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin Kelompok Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Soedirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Soedirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor.
Partai Masyumi
Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, Mohammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi, bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya, oleh karena itu mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintahan koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet.
Gajah Mada
Sebagai salah seorang tokoh utama Majapahit, nama Gajah Mada sangat terkenal di masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin antara lain Sukarno dan Mohammad Yamin sering menyebut sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi dan "bukti" bahwa bangsa ini dapat bersatu, meskipun meliputi wilayah yang luas dan budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, Gajah Mada adalah inspirasi bagi revolusi nasional Indonesia untuk usaha kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda.
Kebangkitan Nasional Indonesia
Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20, di mana banyak rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai "orang Indonesia". Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Boedi Oetomo (20 Mei 1908) dan ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
Amirmachmud
Pada 17 Agustus 1945, pemimpin nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Hari kemudian, Sukarno menyerukan orang Indonesia yang berbadan sehat untuk mengumpulkan senjata dan kelompok sendiri dalam persiapan pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Kelompok-kelompok milisi yang dikenal sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk dan Amirmachmud memimpin salah satunya ke Lembang, Jawa Barat.
Ismail Lengah
Kolonel Ismail Lengah adalah seorang tokoh militer, pejuang kemerdekaan Indonesia dan tokoh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada tahun 1956 Ismail Lengah menjabat sebagai Panglima Komando Divisi IX Banteng sebelum meletusnya peristiwa PRRI. Komando Divisi IX Banteng adalah salah satu divisi dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dengan teritorial Sumatera Tengah yang meliputi provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi sekarang. Salah satu pasukannya, yaitu Resimen 6 Divisi IX Banteng dianggap sebagai pasukan terbaik di Sumatera. Ismail Lengah menjabat posisi panglima dengan pangkat Kolonel ketika itu.
Gatot Soebroto
Selama memimpin, Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, tegas, berani, dan membela kaum yang tertindas. Maka, pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di istana negara akibat tuntutan rakyat atas pembubaran parlemen ditolak, Gatot Subroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militer. Pada 1953, ia mengundurkan diri dari dinas militer, namun tiga tahun kemudian diaktifkan kembali sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) pada tahun 1956. Melalui tangannya, ia berhasil melumpuhkan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia-Perdjuangan Rakjat Semesta (PRRI/Permesta) yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara.
I Gusti Ngurah Made Agung
I Gusti Ngurah Made Agung () adalah Raja Badung VII dan seorang pejuang yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Bali yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 November 2015. Dia menentang penjajahan Belanda melalui karya sastranya, seperti Geguritan Dharma Sasana, Geguritan Niti Raja Sasana, Geguritan Nengah Jimbaran, Kidung Loda, Kakawin Atlas, dan Geguritan Hredaya Sastra.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kembali ditegaskan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai sebutan resmi Angkatan Perang Republik Indonesia, yang bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Anggota ""PPKI"" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah "Hindia-Belanda", terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. ""PPKI"" ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota ""PPKI"" ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Pada masa Presiden Soekarno, selain sebutan jabatan Presiden Republik Indonesia, disebutkan pula jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Panglima Besar Revolusi/Mandataris MPRS/Ketua DPA/Pemimpin Tertinggi Front Nasional.
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka.
Kwartir Nasional
Kwartir Nasional (Kwarnas) adalah satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka Nasional. Berdasarkan tingkatan/wilayahnya, Kwarnas berkedudukan di ibukota Negara, Jakarta. Pengurus Kwarnas diketuai oleh Ketua Kwarnas (disingkat Ka Kwarnas). Ka Kwarnas masa bakti 2018-2023 dijabat oleh Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso, Direktur Utama Badan Urusan Logistik dan juga mantan Kepala Badan Narkotika Nasional.
Revolusi Nasional Indonesia
Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953.
Nasional Demokrat (Indonesia)
Nasional Demokrat (disingkat "NasDem" atau "Nasdem") adalah organisasi masyarakat yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ormas ini dideklarasikan oleh 45 tokoh nasional di Istora Senayan, Jakarta pada 1 Februari 2010. Puncak acara pendeklarasiannya ditandai dengan pidato oleh pencetusnya yaitu Surya Paloh. Nasdem berupaya melakukan gerakan perubahan bernama Gerakan Restorasi. Gerakan ini dilandaskan atas tiga hal, yaitu politik solidaritas; ekonomi emansipatif dan partisipatif; serta budaya gotong-royong.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Presiden mengangkat Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dengan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Soedirman. Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencanaan taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sementara Staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil, adalah pelaksana taktis operasional.
Revolusi Nasional Indonesia
Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut :
Teuku Nanta Seutia
Sepeninggal Datuk Makhudum Sati, Teuku Nanta Seutia melanjutkan kepemimpinan sebagai Uleebalang VI Mukim. Nanta Seutia kemudian menikah dengan
seorang perempuan dari keturunan bangsawan, putri seorang uleebalang terkemuka dari kemukiman Lampagar. Pernikahan mereka melahirkan seorang putri yang bernama Cut Nyak Dhien, yang kelak dikenal sebagai pemimpin perang Aceh yang legendaris dan dikemudian hari dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Moestopo
Sementara di Surabaya, selama Revolusi Nasional Indonesia Moestopo menghadapi pasukan ekspedisi Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Walter Sothern Mallaby Aubertin. Ketika hubungan rusak dan Presiden Soekarno dipanggil ke Surabaya untuk memperbaikinya, Moestopo ditawari pekerjaan sebagai penasihat tetapi tidak diterimanya. Selama perang ia menjabat beberapa posisi lainnya, termasuk memimpin satu skuadron tentara reguler, pencopet, dan pelacur untuk menyebarkan kebingungan di jajaran pasukan Belanda. Setelah perang, Moestopo meneruskan bekerja sebagai dokter gigi, dan pada tahun 1961 ia mendirikan Universitas Moestopo. Dia meninggal di Bandung pada tahun 1986.
Nurul Taufiqu
Di awal fajar abad ke-20 para pemuda Indonesia harus berani tampil sebagai penggerak perubahan bangsa di garda depan. Di rumah sang Guru Pergerakan yang dijuluki juga Raja Tanpa Tahta, HOS Tjokro Aminoto, hampir semua pemuda tokoh pergerakan seperti Soekarno, Hatta, dan lain-lain berhimpun untuk kemudian menjadi tokoh muda yang kelak dengan gagah berani berjuang untuk meraih Kemerdekaan Indonesia. Maka, para pemuda Indonesia pada zaman kiwari harus tampil lebih berani lagi dalam mengisi Kemerdekaan Indonesia. Salah satu caranya adalah terus berkreasi melalui inovasi ilmu pengetahuan dan tektologi.“Berkreasilah menjadi dirimu yang terbaik! Dan berhimpunlah untuk membangkitkan kembali bangsa ini!” Itulah pesan penting Nurul yang ditegaskan dalam buku berjudul "Surat Dari Dan Untuk Pemimpin" terbitan Tempo Institute.
Gus Yaqut
Yaqut Cholil Quomas atau lebih dikenal sebagai Gus Yaqut lahir di Rembang, 4 Januari 1975 merupakan putra dari K.H Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan saudara dari Yahya Staquf, tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Gus Yaqut adalah tokoh muda Rembang. Lulus dari SDN Kutoharjo (1981 – 1987), Gus Yaqut lantas melanjutkan pendidikannya ke SMPN II Rembang (1987 – 1990) lalu meneruskan pendidikannya ke SMAN II Rembang (1990 – 1993) dan menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia jurusan sosiologi.
H. Yaqut Cholil Qoumas, (lahir di Rembang, Jawa tengah, 4 Januari 1975) adalah Ketua Umum GP Ansor periode 2015-2020 yang merupakan organisasi sayap kepemudaan dari Nahdlatul Ulama.
Chaerul Saleh
Chaerul merupakan salah satu tokoh penting dibalik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bersama Sukarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng 31, ia menculik Soekarno dan Hatta dalam Peristiwa Rengasdengklok. Mereka menuntut agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, Chaerul bergabung dengan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Kelompok ini menuntut kemerdekaan 100% dan berdiri sebagai pihak oposisi pemerintah. Oleh karenanya pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa tokoh kelompok ini ditangkap termasuk diantaranya Chaerul. Pada tanggal 6 Juli 1948, Tan Malaka mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner dan menunjuk Chaerul Saleh sebagai sekretaris pergerakan.
Tjokropranolo
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Tjokropranolo () atau lebih akrab dengan panggilan Bang Nolly adalah salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta dan tokoh militer dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dia menjadi pengawal pribadi Panglima Besar Soedirman pada masa Revolusi Nasional Indonesia melawan pendudukan Belanda. Dia turut meloloskan Soedirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Soedirman. Dalam karier kemiliteran, ia tidak hanya terjun ke medan, tetapi juga banyak terlibat dalam posisi penting di balik layar, antara lain Asintel Siaga dan Kepala Intelijen dalam berbagai konflik, dan sekretaris militer untuk presiden.
Revolusi Nasional Indonesia
Para pemimpin republik berjuang untuk menyatukan sentimen yang menyebar di masyarakat, karena ada beberapa kelompok yang menginginkan revolusi fisik, dan yang lain lebih memilih menggunakan cara pendekatan damai. Beberapa pemimpin seperti Tan Malaka dan pemimpin kiri lainnya menyebarkan gagasan bahwa revolusi harus dipimpin oleh para pemuda. Soekarno dan Hatta, sebaliknya, lebih tertarik dalam perencanaan sebuah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara untuk mencapai kemerdekaan melalui diplomasi. Massa pro-revolusi melakukan demonstrasi di di kota-kota besar, salah satunya dipimpin Tan Malaka di Jakarta dan diikuti lebih dari 200,000 orang. Tetapi aksi ini yang akhirnya berhasil dipadamkan oleh Soekarno-Hatta, karna mengkhawatirkan pecahnya aksi-aksi kekerasan.
Nyai Ahmad Dahlan
Pada 10 November 1971, Nyai Ahmad Dahlan dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Suharto sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42/TK Tahun 1971; Ahmad Dahlan telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional sepuluh tahun sebelumnya. Penghargaan tersebut diterima oleh cucunya, M Wardan. Dia telah dibandingkan dengan pembela hak perempuan, Kartini dan gerilyawan, Cut Nyak Dhien dan Cut Nyak Meutia.
Ahmad Husein
Kolonel Ahmad Husein () adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pemimpin militer PRRI. Pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang dia membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dengan tujuan mengoreksi pemerintahan otoriter Soekarno yang dianggap inkonstitusional dan mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tindakan koreksinya itu ternyata mendapat sambutan berupa aksi militer dari pemerintah pusat di Jakarta sehingga menimbulkan perang saudara di Sumatera Barat.
Revolusi Perancis
Salah satu wilayah yang terkena dampak positif dari terjadinya revolusi Perancis adalah Indonesia. Meskipun pada saat itu kedaulatan NKRI dan kemerdekaan Indonesia belum menemu jalannya, namun peristiwa revolusi Perancis memberikan inspirasi bagi para tokoh di Indonesia. Beberapa paham yang turut dijadikan sebagai motor penggerak massa mencari jalan Indonesia dalam kebabasan dan kemerdekaan adalah sebagai berikut:
Sebagaimana catatan sejarah yang ada, paham nasionalisme muncul dan berkembang di daratan Eropa. Setelah adanya revolusi Perancis paham ini menyebar dengan cepat di daratan Asia dan Afrika, tidak terkecuali Indonesia dalam melawan negara imperialis Barat yang telah lama berkongko di Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 10 Juli 1951, Presiden Soekarno mengangkat Kolonel TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tahun 1948 Pemerintah Indonesia menata ulang organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948, yang memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran.
Gerakan Rakyat Indonesia
Pada masa pergerakan nasional pada tahun 1930 banyak organisasi pergerakan yang terbentuk. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada tahun 1927, pada tahun 1931 terpecah menjadi Partindo yang dipimpin oleh Soekarno dan PNI Baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Sejak mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, dimulailah era baru pimpinan ABRI. Sejak dipisahkannya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI per 1 April 1999, istilah Panglima ABRI diganti menjadi Panglima TNI.
John Lie
Menurut kesaksian Jenderal Besar TNI AH. Nasution pada 1988, prestasi John Lie ”tiada taranya di Angkatan Laut” karena dia adalah ”panglima armada (TNI AL) pada puncak-puncak krisis eksistensi Republik”, yakni dalam operasi-operasi menumpas kelompok separatis Republik Maluku Selatan, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Perjuangan Rakyat Semesta.
Soekarni
Soekarni (EYD: Sukarni; ), yang nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo, adalah tokoh pejuang kemerdekaan dan Pahlawan Nasional Indonesia. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia disematkan oleh Presiden Joko Widodo, pada 7 November 2014 kepada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno, meresmikan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan penggabungan antara TRI dan laskar-laskar perjuangan rakyat di seluruh Indonesia. Presiden lalu menetapkan Pucuk Pimpinan TNI yang bersifat kolektif yang anggotanya adalah para pimpinan TRI dan pimpinan laskar-laskar perjuangan rakyat, dengan ketuanya adalah Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Sam Ratulangi
Selama berada di Amsterdam, Ratulangi sering bertemu dengan Sosro Kartono (saudara RA Kartini) dan tiga pendiri National Indische Partij, Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat. Ratulangi juga aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia ("Indische Vereeniging"). Dia terpilih sebagai ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1914. Pada masa kepemimpinannya, Ratulangi mengundang pembicara-pembicara yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, seperti Conrad Theodore van Deventer dan Jacques Henrij Abendanon. Di Swiss, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Asia ("Associations d'étudiants asiatiques") di mana ia bertemu Jawaharlal Nehru dari India.
Daftar pahlawan nasional Indonesia
165 pria dan 14 wanita telah diangkat sebagai pahlawan nasional, yang paling terbaru adalah Abdurrahman Baswedan, Mohammad Noor, Andi Depu, Depati Amir, Kasman Singodimedjo dan Syam'un pada tahun 2018. Pahlawan-pahlawan tersebut berasal dari seluruh wilayah di kepulauan Indonesia, dari Aceh di bagian barat sampai Papua di bagian timur. Mereka berasal dari berbagai etnis, meliputi pribumi-Indonesia, peranakan Arab, Tionghoa, India, dan orang Eurasia. Mereka meliputi perdana menteri, gerilyawan, menteri-menteri pemerintahan, prajurit, bangsawan, jurnalis, ulama, dan seorang uskup.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi, Sejak 13 Juli 2016, Jenderal Badrodin Haiti diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh Jenderal Pol Tito Karnavian. Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Wakapolri saat ini dijabat oleh Komjen Pol Ari Dono Sukmanto
Revolusi Nasional Indonesia
Pada akhir bulan Agustus 1945, pemerintahan republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet Presidensial dibentuk, dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Hingga pemilihan umum digelar, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu Presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia. Sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintah Belanda.
Khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia, pemerintah yang baru dibentuk tersebut dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu, pemerintahan masih sangat terpusat di pulau Jawa, sementara kontak ke luar pulau masih sangat sedikit. Pada 14 November 1945, Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pertama mengetuai kabinet Sjahrir I.
Prabowo Subianto
Sebagai panglima Kostrad, Prabowo membawahi sekitar sebelas ribu pasukan cadangan ABRI. Sebagai panglima, Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan Mei 1998. Meskipun permintaan ini kemudian ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit-unit Kopassus di bawah pengawasannya di Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta, kemudian menuju Jakarta menggunakan kereta api. Menurut beberapa sumber, Prabowo juga dimintai pertolongan oleh Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima Komando Operasi Jakarta Raya, untuk ikut mengirimkan pasukannya untuk mengamankan ibu kota. Permintaan ini dipenuhi oleh Prabowo dengan mengirimkan serdadu Kostrad untuk mengamankan beberapa bangunan penting, seperti rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.
Prabowo berperan membujuk Amien Rais, salah satu tokoh pemimpin gerakan reformasi, untuk membatalkan rencana digelarnya doa bersama di kawasan sekitar Monas untuk alasan keamanan. Pada 14 Mei, ia bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjajanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah genting.
Partai Persatuan Nasional
Partai Persatuan Nasional adalah salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Partai ini merupakan gabungan dari sepuluh partai yaitu Partai Pemuda Indonesia, Partai Pelopor, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Indonesia Sejahtera. Ketua umum partai ini adalah Oesman Sapta dan sekretaris jenderal partai ini adalah Ratna Ester Lumbantobing.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948, yang memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan kedalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP). Sementara itu Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang dihapus.
Mohammad Natsir
Pada tahun 1980, Natsir dianugerahi penghargaan "Faisal Award" dari Raja Fahd Arab Saudi melalui Yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi. Ia juga memperoleh gelar doktor kehormatan di bidang politik Islam dari Universitas Islam Libanon pada tahun 1967. Pada tahun 1991, ia memperoleh dua gelar kehormatan, yaitu dalam bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia. Pemerintah Indonesia baru menghormatinya setelah 15 tahun kematiannya, pada 10 November 2008 Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Soeharto enggan memberikan gelar pahlawan kepada salah satu "bapak bangsa" ini. Pada masa B.J. Habibie, dia diberi penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Panglima TNI saat ini dijabat oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang berasal dari TNI Angkatan Udara, yang resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Desember 2017.
Nanan Soekarna
Komisaris Jenderal (Purn.) Drs. Nanan Soekarna adalah perwira tinggi Polri yang sejak 1 Maret 2011 hingga 1 Agustus 2013 menjabat Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia mendampingi Jenderal Timur Pradopo. Nanan merupakan alumni terbaik Akpol 1978 (meraih Adhi Makayasa). Dia merupakan jenderal bercitra bersih dan dianggap mampu membenahi sektor internal kepolisian. Nanan pernah pula menjabat Kadiv Humas Polri (2009-2010) dan Irwasum Polri (pada 2010-2011).
Soekarno
Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.
Partai Nasional Demokrat (Pemilu 1999)
Eddy Sjafuan Sejumlah pengurus Partai Nasional Demokrat (PND) sebelumnya dikenal sebagai anggota PDI dari unsur Pemuda Demokrat, yang merupakan bagian dari PNI. Para eksponen Pemuda Demokrat ini mengaku bosan dengan konflik yang berkepanjangan di PDI. Selain itu, sejak bergabung dengan PDI aktualisasi eksponen Pemuda Demokrat dirasakan tidak lagi bebas. Selain Pemuda Demokrat, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) juga merupakan basis pendukung PND.
Nekolim
Nekolim adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh Panglima besar "Revolusioner Indonesia" yang juga merupakan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. Adapun menurut sumber lain menyatakan bahwa istilah Nekolim diciptakan oleh Jendral Ahmad Yani di tengah masa pasangnya ofensif Revolusi Indonesia. Nekolim merupakan akronim dari Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme. Oleh karena Neokolonialisme pada hakikatnya untuk membangun dominasi sistem politik suatu negera atas negara lain (Imperialisme), maka dua kata itu dirangkai menjadi "Neokolonialisme-Imperialisme" (Nekolim) yang bersamaan dengan subversif asing ditunjuk oleh Ir. Soekarno sebagai musuh utama Revolusi Indonesia.
Nekolim bukanlah lagi bentuk kolonialisme atau penjajahan yang terkesan sarat akan kekerasan dan penderitaan dari negara yang terjajah. Namun, Nekolim adalah bentuk penjajahan yang bersifat "laten", nyaris tidak tampak secara fisik. Secara tidak sadar, negara-negara yang terjajah oleh kaum Nekolim akan mengalami ketergantungan pada mereka, utamanya dalam bidang ekonomi dan akan cukup memberikan pengaruh pada bidang ideologi.
Setelah terjadinya Revolusi Industri di akhir abad ke-18, ketika James Watt berhasil membuat mesin uap komersial pertama dan kemudian diikuti dengan berdirinya negara Amerika Serikat yang melepaskan diri dari koloni Inggris, dunia seakan-akan mulai didominasi oleh peradaban Barat. Bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan ke berbagai belahan dunia untuk mencari pasokan sumber daya alam, memasarkan produk-produk industrinya, sampai akhirnya membuat koloni atau jajahan. Bangsa Eropa yang saat itu baru bangkit dari zaman "renaissance" membagi-bagi wilayah jajahan mereka di berbagai benua. Termasuk negara Indonesia yang menjadi salah satu negara koloni Belanda. Sehingga Soekarno dulu menyindir bangsa Eropa dengan menyebut mereka sebagai "Nyi Blorong", seekor ular yang panjang dimana perutnya ada di Eropa tetapi kepalanya bergerak-gerak hingga ke Asia dan Afrika, menelan apa saja kekayaan sumber daya alam yang ada. Setelah satu per satu negara jajahan berhasil memerdekakan diri, baik melalui perlawanan yang berujung pertumpahan darah maupun dimerdekakan oleh negara penjajah, maka berakhirlah era penjajahan atau kolonialisme model lama. Akan tetapi, bangsa Barat yang pada dasarnya ingin selalu menguasai berbagai belahan dunia seakan tidak rela jika negara-negara bekas jajahan mereka benar-benar merdeka 100%. Oleh sebab itu, muncul pandangan bahwa secara wilayah boleh saja suatu bangsa itu merdeka, tetapi secara ekonomi dan ideologi kaum kolonial akan terus menciptakan berbagai ketergantungan yang tidak berujung-pangkal, bagaikan lingkaran setan. Sehingga timbul suatu penjajahan model baru yang disebut dengan Neokolonialisme-Imperialisme atau Nekolim.
Pada masa Pemerintahan Soekarno, terdapat beberapa praktik Nekolim yang pernah terjadi, misalnya Nekolim melalui "bantuan" ekonomi yang mampu mengakibatkan ekonomi nasional menjadi bergantung pada negara pemberi bantuan tersebut, ataupun melalaui "kerjasama" kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang mampu mengakibatkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan nasional menjadi tidak berkembang. Namun, dalam menyikapi hal tersebut Presiden Soekarno langsung mengambil tindakan tegas untuk menentang Nekolim dengan mengusung gerakan "Berdikari" (Berdiri di atas kaki sendiri) dan menyuarakan prinsip "Kepribadian Nasional". Kemudian pada masa Pemerintahan Soeharto, praktik Nekolim ini kembali muncul dan bahkan lebih terang-terangan dilakukan oleh kaum Nekolim. Berbeda dengan Soekarno yang pada dasarnya memang Anti-kolonialisme dan Anti-imperialisme, Soeharto pada masanya justru sangat Pro dengan Amerika dan bangsa Eropa. Dengan alasan keterpurukan ekonomi di Indonesia saat itu, Soeharto berkenan untuk menerima pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Sehingga mulailah terjadi kesepakatan politik bilateral untuk bangsa Amerika dan Eropa dalam menguasai sumber daya alam Indonesia dengan membentuk GATT yang sekarang berganti nama menjadi WTO. Bentuk konkrit dari sistem Nekolim di Indonesia yang lain adalah banyaknya permodalan asing yang masuk dan beredar dalam bentuk perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahan dalam negeri yang telah "diprivatisasi". Dengan munculnya perusahaan-perusahaan tersebut mengajarkan "pandangan" bagi bangsa Indonesia mengenai prinsip "Imperialisme" yang mana pihak-pihak yang memiliki modal besar akan menggeser pihak-pihak yang memiliki modal lebih kecil.
Pada dasarnya, nekolim tidak jauh berbeda dengan bentuk penjajahan baru, yang secara formal negara bersangkutan bisa saja independen dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Namun, pada praktiknya, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaannya didiktekan dari pihak negara-negara imperialis.
Konferensi Anti-kolonialisme di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961 memberikan definisi mengenai neo-kolonialisme sebagai bentuk tipikal dan yang utama dari politik "kolonial imperialis" dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme.
Sedangkan Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut dikatakan, neo-kolonialisme adalah bentuk penguasaaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.
Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 merumuskan beberapa bentuk manifestasi neokolonialisme, di antaranya sebagai berikut :
Secara garis besar, nekolim tidak akan membiarkan negara-negara jajahan itu berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno; ""Selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya (kepentingan rakyat)"".
Nuku Muhammad Amiruddin
Sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Sultan Nuku sebagai " Pahlawan Nasional Indonesia" berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 071/TK/1995, tanggal 7 Agustus 1995.[2]
Amir Hamzah
Pada pagi hari 20 Maret 1946, Amir tewas dengan 26 orang tahanan lainnya dan dimakamkan di sebuah kuburan massal yang telah digali para tahanan tersebut; beberapa saudara Amir juga tewas dalam revolusi tersebut. Setelah dilumpuhkan oleh pasukan nasionalis, pemimpin revolusi tersebut diinterogasi oleh tim yang dipimpin oleh Adnan Kapau Gani; Adnan dilaporkan telah berulang kali menanyakan "Dimana Amir Hamzah?" selama penyelidikan seputar peristiwa tersebut. Pada tahun 1948 sebuah makam di Kwala Begumit digali dan jenazah yang ditemukan diidentifikasi oleh anggota keluarga; tulang belulang Amir berhasil diidentifikasi karena gigi palsu yang hilang. Pada November 1949 jenazahnya dikuburkan di Masjid Azizi di Tanjung Pura, Langkat. Atas jasa-jasanya, Amir Hamzah diangkat menjadi Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI Nomor 106/ tahun 1975, tanggal 3 November 1975.
Abdoel Moeis
Abdoel Moeis () () adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad mewakili organisasi tersebut. Abdoel Moeis dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional yang pertama oleh Presiden RI, Soekarno, pada 30 Agustus 1959.
Daftar tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia
Ade Irma Nasution adalah putri dari jenderal Abdul Haris Nasution yang meninggal akibat Gerakan 30 September 1965. Pada 2 Juli 2018, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya terhadap penetapan Ade Irma Nasution sebagai pahlawan nasional.
Sejarah Indonesia
Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Islam dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.
Revolusi Nasional Indonesia
Pada bulan September 1945, pemerintah republik yang dibantu laskar rakyat telah mengambil alih kendali atas infrastruktur-infrastruktur utama, termasuk stasiun kereta api dan trem di kota-kota besar di Jawa. Untuk menyebarkan pesan-peasn revolusioner, para pemuda mendirikan stasiun radio dan koran, serta grafiti yang penuh dengan sentimen nasionalis. Di sebagian besar pulau-pulau di Indonesia, komite perjuangan dan laskar-laskar milisi dibentuk. Koran kaum republik dan jurnal-jurnal perjuangan terbit di Jakarta, Yogyakarta dan Surakarta, yang betujuan memupuk generasi penulis yang dikenal sebagai Angkatan 45.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No.9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru. Dalam penetapan yang baru ini, Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma, sementara itu Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).
Emha Ainun Nadjib
Muhammad Ainun Nadjib atau biasa dikenal Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun () adalah seorang tokoh intelektual berkebangsaan Indonesia yang mengusung napas Islami. Menjelang kejatuhan pemerintahan Soeharto, Cak Nun merupakan salah satu tokoh yang diundang ke Istana Merdeka untuk dimintakan nasihatnya yang kemudian kalimatnya diadopsi oleh Soeharto berbunyi "Ora dadi presiden ora patheken". Emha juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, dan pemikir yang menularkan gagasannya melalui buku-buku yang ditulisnya.
Soedirman
Surat kabar harian Yogyakarta, "Kedaulatan Rakjat", menulis bahwa Indonesia telah kehilangan seorang "pahlawan yang jujur dan pemberani." Kolonel Paku Alam VIII, yang bertanggung jawab atas wilayah Yogyakarta, mengatakan kepada kantor berita nasional Antara bahwa seluruh rakyat Indonesia, khususnya angkatan perang, telah "kehilangan seorang bapak yang tidak ternilai jasa-jasanya kepada tanah air". Tokoh Muslim Indonesia, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, menggambarkan sosok Soedirman sebagai "lambang dari kebangunan jiwa pahlawan Indonesia", sedangkan politisi Muslim Muhammad Isa Anshary menyatakan bahwa Soedirman adalah "putra revolusi, karena dia lahir dalam revolusi, dan dibesarkan oleh revolusi". Dalam sebuah pidato radio, Hatta mengungkapkan bahwa Soedirman adalah sosok yang tidak mungkin bisa dikendalikan dan keras kepala, tetapi tetap bertekad untuk melakukan yang benar bagi negara; Hatta berkata meskipun Soedirman tidak menyukai jabatan pemerintahan, ia secara umum tetap mematuhi perintahnya. Namun, Hamengkubuwono IX mengungkapkan bahwa tentara terlatih seperti Abdul Haris Nasution dan Tahi Bonar Simatupang kecewa terhadap Soedirman karena latar belakang dan pengetahuan teknik militernya yang buruk.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka dipimpin oleh Presiden RI selaku Inspektur Upacara. Upacara dimulai sekitar pukul 10.00 WIB untuk memperingati awal upacara Proklamasi tahun '45. Seremoni peringatan biasanya disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi nasional Indonesia. Acara-acara pada pagi hari termasuk: penembakan meriam dan sirene, pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih (Bendera Indonesia), pembacaan naskah Proklamasi, dll. Pada sore hari terdapat acara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Jabatan Panglima TNI pertama kali dijabat oleh Jenderal Soedirman, yang saat itu bernama Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau Panglima TKR. Sebagai panglima pertama, Jenderal Soedirman tidak dipilih oleh Presiden Soekarno, tetapi dipilih oleh para anggota TKR sendiri melalui sebuah rapat yang disebut Konferensi TKR pada tanggal 12 November 1945.
Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono
Mr. Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono () adalah salah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan salah seorang pendiri Partai Katolik Indonesia. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai beberapa Menteri setelah Indonesia merdeka. Ia jugalah yang memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamrih. Berpolitik selalu memakai "beginsel" atau prinsip yang harus dipegang teguh. Seperti yang disampaikan oleh pemimpin umum harian Kompas, Jakob Oetama, ia adalah salah satu tokoh yang menjunjung tinggi moto "salus populi supremalex", yang berarti kepentingan rakyat, hukum tertinggi, yang merupakan cermin etika berpolitik yang nyaris klasik dari tangan dirinya.
Rahman Tolleng
Di bawah rezim Orde Lama, Rahman termasuk kalangan aktivis yang menentang hegemoni Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) yang digelorakan Presiden Soekarno. Pasca meletusnya Gerakan 30 September 1965, muncul gelombang unjuk rasa mahasiswa yang begitu banyak menentang Soekarno. Rahman juga ikut di dalamnya, ia ikut aktif di dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di Bandung. Kemudian, ia naik sebagai salah seorang Ketua Presidium KAMI Pusat.
Revolusi Nasional Indonesia
Pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Budi Utomo, Sarekat Islam dan gerakan nasional lainnya memprakarsai strategi kerja sama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad (dewan rakyat) dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah diri sendiri tanpa campur tangan Kerajaan Belanda. Sedangkan gerakan nasionalis lainnya memilih cara nonkooperatif dengan menuntut kebebasan pemerintahan Indonesia sendiri dari Belanda. Pemimpin gerakan nonkooperatif ini adalah Soekarno dan Mohammad Hatta, dua orang mahasiswa nasionalis yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama. Pergerakan ini dimudahkan dengan adanya kebijakan Politik Etis yang dijalankan oleh Belanda.
Partai Fasis Indonesia
Penentangan terhadap pemikiran Notonindito dan PFI pun juga muncul dari Partai Nasional Indonesia (PNI) - mantan partai Notonindito. PNI melalui hariannya, "Menjala" (Menyala), mengatakan bahwa:""Rakjat Indonesia tidak bergerak karena membaoe asapnja kemenyan, karena mendengar boenyi gamelan ketoprak, karena sama merahnja atau hijaoenja darah kebangsaan.""Maksud dari PNI adalah, pergerakan nasional rakyat Indonesia dalam menuntut kemerdekaannya bukan untuk kembali kepada zaman dahulu, bukan kembali kepada zaman feodal (reaksioner), tetapi kemerdekaan Indonesia berdasarkan pada nasionalisme kerakyatan yang revolusioner dan bukan nasionalisme yang fasis. Namun, meskipun begitu pada akhirnya PNI dan Soekarno sendiri - terutama pada masa pasca kemerdekaan - menurut pandangan kelompok dan tokoh kiri, seperti Tan Malaka, Sutan Sjahrir, bahkan Mohammad Hatta menunjukkan ciri-ciri fasistik dan ancaman nyata terhadap demokrasi Indonesia saat itu.
Pembela Tanah Air
Tentara PETA telah berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh nasional yang dulunya tergabung dalam PETA antara lain mantan presiden Soeharto dan Jendral Besar Soedirman. Veteran-veteran tentara PETA telah menentukan perkembangan dan evolusi militer Indonesia, antara lain setelah menjadi bagian penting dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia (TRI) hingga akhirnya TNI. Karena hal ini, PETA banyak dianggap sebagai salah satu cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia.
Oerip Soemohardjo
Jenderal TNI (Anumerta) Oerip Soemohardjo (EYD: Urip Sumoharjo; ) adalah seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Lahir di Purworejo, Hindia Belanda, Oerip kecil adalah anak nakal yang sudah memperlihatkan kemampuan memimpin sejak usia dini. Orangtuanya menginginkan dirinya untuk mengikuti jejak kakeknya sebagai bupati, oleh sebab itu, setamat sekolah dasar, ia dikirim ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi (OSVIA) di Magelang. Ibunya wafat saat ia menjalani tahun kedua di sekolah, dan Oerip berhenti sekolah untuk mengikuti pelatihan militer di Meester Cornelis, Batavia (kini Jatinegara, Jakarta). Setelah lulus pada tahun 1914, ia menjadi letnan di "Koninklijk Nederlands-Indische Leger" (KNIL), tentara pemerintah kolonial Belanda. Bertugas selama hampir 25 tahun, ia ditempatkan di tiga pulau berbeda dan dipromosikan beberapa kali, dan akhirnya menjadi perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL.
Daftar Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka atau yang biasa disebut dengan Ka Kwarnas adalah Ketua Pengurus satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka secara Nasional. Ketua Kwarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) untuk masa bakti berikutnya, dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Munas. Ka Kwarnas masa bakti 2018-2023 dijabat oleh Budi Waseso, Kepala Bulog. Kantor Ka Kwarnas berlokasi di Gedung Kwarnas Pramuka; Jalan Medan Merdeka Timur no.6; Jakarta 10110, Indonesia; Telp. +62 – 21 – 3507645; Fax. +62-21-3507647.
Ulama Minangkabau
Tuanku Imam Bonjol (1772–1864) adalah ulama dari Bonjol, Pasaman, yang kemudian menjadi salah seorang pemimpin dalam Perang Padri. Ia menjadi pemimpin setelah wafatnya Haji Miskin dan Tuanku Nan Renceh yang memimpin Kaum Padri sebelumnya. Tuanku Imam Bonjol kemudian mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia atas perjuangannya dalam melawan kolonialisme. Selain Tuanku Imam Bonjol, dalam pergerakan ini bergabung pula Tuanku Tambusai dan Tuanku Rao yang kemudian menyebarkan Islam di Tapanuli.
Muhammad Yasin
Setelah melalui tahapan pengusulan, akhirnya gelar Pahlawan Nasional diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2015 pafa tanggal 5 November 2015. Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan kepada:
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memimpin upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 5 putra terbaik bangsa Indonesia. Pemberian gelar ini seiring dengan peringatan Hari Pahlawan tahun 2015 yang mengusung tema “Semangat Kepahlawanan adalah Jiwa Ragaku”.
Nuddin Lubis
Kiprah Nuddin Lubis dimulai sejak tahun 1941, aktif memimpin Gerakan Perjuangan Islam hingga masa pendudukan Jepang. Tahun 1945 turut aktif pula dalam revolusi kemerdekaan dengan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) dan juga Pengurus Barisan Pemuda Republik Indonesia Tapanuli Selatan. Pada saat bersamaan membentuk Barisan Hizbullah dan Sabilillah Tapanuli Selatan.
Partai Rakyat Nasional (Indonesia)
Partai Rakyat Nasional (PRN) adalah sebuah partai politik nasionalis di Indonesia. Partai ini pada awalnya bernama Partai Nasional Indonesia - Merdeka, dan dibentuk pada Juli 1950 setelah perpecahan di dalam Partai Nasional Indonesia (PNI). Perpecahan dengan PNI telah muncul di kongres partai bulan Mei pada tahun yang sama, ketika pengikut Sidik Djojosukarto (pendiri PNI-Merdeka/PRN oposisi) telah menang (setelah perpecahan PNI mencap PRN sebagai "sayap kanan" dan "kapitalis"). Dr Djody Gondokusomo adalah ketua partai.
Muchamad Nabil Haroen
Sebagai santri yang dikenal pandai bergaul dan kreatif ini, Nabil Haroen dipercaya menjadi pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat cabang hingga tingkat pusat dalam kurun waktu yang cukup singkat. Puncaknya adalah ketika Nabil terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa pada Kongres III Pagar Nusa di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, 5 Mei 2017.
I Gusti Ketut Jelantik
I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan nasional Indonesia. Dia mendapatkan penghargaan berupa gelar Pahlawan Nasional menurut SK Presiden RI No. 077/TK/Tahun 1993 karena memang layak disematkan pada berkat usahanya yang tetap teguh membela tanah kelahiran atas kekuasaan Belanda kala itu.
Partai Komunis Indonesia
Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165.000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No.9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru. Dalam penetapan yang baru ini, Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma, sementara itu Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).
Datuk Makhudum Sati
Teuku Nanta Seutia kemudian mempunyai anak yang bernama Cut Nyak Dhien, yang dikenal sebagai pemimpin perang Aceh dan dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Sedangkan Teuku Ahmad Mahmud yang menikah dengan adik uleebalang Meulaboh mempunyai anak yang bernama Teuku Umar, yang juga dikenal sebagai pemimpin perang Aceh dan juga dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia.
Iskak Tjokroadisurjo
Iskak Tjokroadisurjo (Jombang, 11 Juli 1896 -) merupakan salah satu politisi dan pakar hukum dari Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung, 4 Juli 1927 (ketika itu masih bernama Perhimpunan Nasional Indonesia) bersama Soekarno, Mr. Sartono, Mr. R.S. Budhyarto Martoatmodjo, Mr. Sunario Sastrowardoyo, Dr. Samsi Sastrawidagda, Ir. Anwari, dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo sekaligus menjabat sebagai sekretaris dan bendahara pertama perkumpulan tersebut. Pada masa kemerdekaan, ia pernah memangku jabatan sebagai Residen Banyumas dan Walikota Surakarta saat perang fisik kemerdekaan, Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Sukiman-Suwiryo (1951-1952), Anggota Konstituante mewakili PNI dan Menteri Perekonomian dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Ketika menjabat sebagai Menteri Perekonomian, Ia mencetuskan ide sistem ekonomi Ali-Baba. Suatu sistem ekonomi yang berusaha untuk membangkitkan wiraswasta lokal Indonesia.
Revolusi Perancis
Boedi Oetomo adalah salah satu organisasi nasional yang telah mengikuti paham nasionalisme dan berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dari organisasi nasional pertama di Indonesia ini kemudian paham nasionalisme semakin terkenal dan menyebar di Indonesia sehingga bermunculan pergerakan nasional di Indonesia.
Wahidin Soedirohoesodo
dr. Wahidin Soedirohoesodo (, EYD: Wahidin Sudirohusodo) adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walaupun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, dialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School tot Opleiding van Inlandsche Artsen Jakarta itu.Dokter lulusan STOVIA ini sangat senang bergaul dengan rakyat biasa, sehingga tak heran bila ia mengetahui banyak penderitaan rakyat. Ia juga sangat menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai dokter, ia sering mengobati rakyat tanpa memungut bayaran.
Tentara Nasional Indonesia
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia berada di bawah koordinasi dengan Presiden RI. Perwira paling senior di Mabes TNI, Panglima TNI, adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Jenderal, Laksamana atau Marsekal memimpin TNI di bawah Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden no. 62 tahun 2016, Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas
Universitas Nasional
Tidak hanya dalam lingkup pendidikan, Sivitas Akademika Universitas Nasional pada awalnya juga terlibat aktif sebagai garda terdepan perjuangan menentang kolonial Belanda di Jakarta. Atas dedikasi itu juga maka pada saat merayakan lustrum Universitas Nasional yang kedua, 15 Oktober 1959, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, menganugrahkan gelar “Universitas Perjuangan”.
Ahmad Dahlan
Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis
() adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari tujuh bersaudara dari keluarga K.H. Abu Bakar. KH Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta pada masa itu, dan ibu dari K.H. Ahmad Dahlan adalah puteri dari H. Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu.
Idrus Nasir Djajadiningrat
Selama Revolusi Nasional Indonesia sejak 1945 sampai penyerahan kedaulatan dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat hasil Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, di dalam jajaran personel militer Angkatan Laut pada BKR, TKR, TNI, dan atau ALRI hanya terdapat dua perwira Angkatan Laut: R. Soebijakto dan R.B.N. Djajadiningrat.
Abdul Haris Nasution
Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada bulan Mei 1946, ia diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi, yang memelihara keamanan Jawa Barat. Dalam posisi ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial yang akan menjadi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa depan.
Moeffreni Moe'min
Karier Militer Dalam menggaungkan kemerdekaan Indonesia, Ia merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyelenggaraan Rapat Raksasa Lapangan IKADA yang mewujudkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat Indonesia. Moeffreni adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil presiden, serta menjamin keamanan acara rapat besar IKADA dari intervensi Jepang. Selain menggaungkan, Moeffreni juga turut aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada akhir September 1945, ketika kedatangan tentara sekutu (AFNEI) dan NICA untuk mengambil alih kekuasaan Jepang, Moeffreni memimpin dan melakukan perlawanan bersenjata dalam pertempuran di dalam kota Jakarta (kawasan Tanah Abang, Dukuh Sawah sekarang Jalan M.H. Thamrin, Karet Kubur dan Salemba) dengan tentara sekutu dan Belanda. Selain itu, Moeffreni memimpin Resimen VI Cikampek yang melakukan perjuangan bersenjata, menjaga tapal batas atau garis demarkasi, mengkoordinir dan membina para laskar pejuang untuk turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia di front timur Jakarta (Jakarta, Bekasi, Karawang). Pada peristiwa Linggarjati, Moeffreni mendapat tanggungjawab yang berat memimpin pengamanan perundingan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan perjuangan diplomasi. Pada bulan Mei 1947 Moeffreni bertugas sebagai Direktur Latihan Perwira Divisi Siliwangi di Ngamplang Garut. Setelah Agresi Militer I Belanda, Moeffreni ditugaskan kembali ke Cirebon. Selanjutnya di tahanan di Pulau Nusakambangan sebagai tawanan perang kelas berat "Krijgsgevangenen".
Amir Hamzah
Revolusi Nasional Indonesia sedang berkobar dengan berbagai pertempuran di Jawa, dan Republik Indonesia yang baru didirikan tidak stabil. Pada awal 1946, rumor menyebar di Langkat bahwa Amir telah terlihat bersantap dengan perwakilan pemerintah Belanda yang kembali ke Sumatera, dan bangsawan daerah menyadari tumbuhnya benih-benih kerusuhan dalam populasi jelata Langkat. Pada tanggal 7 Maret1946 selama revolusi sosial yang dipimpin oleh faksi-faksi dari Partai Komunis Indonesia, sebuah kelompok (Pemuda Sosialis Indonesia) dengan kukuh menentang feodalisme dan kaum bangsawan, kekuasaan Amir dilucuti darinya dan ia ditangkap; sementara Kamiliah dan Tahoera lolos. Bersama dengan anggota-anggota keluarga keraton Langkat yang lain, Amir dikirim ke sebuah perkebunan yang dikuasai faksi Komunis di Kwala Begumit, sekitar 10 kilometer di luar Binjai. Kesaksian yang muncul di kemudian hari menunjukkan bahwa para tahanan tersebut, termasuk Amir, diadili oleh penculik mereka, dipaksa untuk menggali lubang, dan disiksa.
Sutan Syahrir
Syahrir mengakui Soekarno-lah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarno-lah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian, kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian diarahkan secara benar, agar energi itu tak meluap dan justru merusak.
Indonesia
Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu sedang bulan Ramadhan. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (politionele actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer. Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.
Revolusi Nasional Indonesia
Pada September 1945, banyak pemuda Indonesia yang menyatakan diri "siap mati untuk kemerdekaan 100%" karna tidak dapat menahan kesabaran mereka. Pada saat itu, penculikan kaum "nonpribumi" - interniran Belanda, orang-orang Eurasia, Maluku dan Tionghoa - sangat umum terjadi, karena mereka dianggap sebagai mata-mata. Kekerasan menyebar dari seluruh negeri, sementara pemerintah pusat di Jakarta terus menyerukan kepada para pemuda agar dapat tenang. Namun, pemuda yang mendukung perjuangan bersenjata memandang pimpinan yang lebih tua sebagai para "pengkhianat revolusi", yang pada akhirnya sering menyebabkan meletusnya konflik internal di kalangan masyarakat sipil.
Nasionalisme Indonesia
Dalam periode ini gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah.
Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indische Partij dan Gerakan Pemuda.
Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan baik itu secara kooperatif maupun non kooperatif (tidak mau bekerjasama dengan penjajah). Organisasi yang bergerak secara non kooperatif, seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI.
Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI, Gerindo.
Dari perkembangan nasionalisme tersebut akhirnya mampu menggalang semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia yang bersatu dari berbagai suku di Indonesia. Nasionalisme adalah rasa luhur yang dimiliki bangsa Indonesia, cerminan dari komitmen yang pernah diikrarkan berpuluh-puluh tahun lampau, bertolak dari rasa persaudaraan, senasib sepenanggungan.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Presiden mengangkat Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Soedirman.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada masa ini setiap angkatan berdiri sendiri dan mempunyai panglima sendiri, dan tidak ada sebutan sebagai Panglima ABRI. Seluruh panglima angkatan dan kepolisian berada di bawah komando langsung Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.
Sutan Syahrir
Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Di awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional, dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di "Daulat Rakjat", majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik.
Nani Wartabone
Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh salah seorang anak laki-lakinya, Hi Fauzi Wartabone, di Istana Negara, pada tanggal 7 November 2003. Wartabone ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2003 tertanggal 6 November 2003.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunya motto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak 13 Juli 2016 jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Daftar tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia
Abdurrahman Ambo Dalle adalah seorang ulama sekaligus pemimpin dan pendiri Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) yang dimintai restu Andi Mattalata sebelum berjuang di Pulau Jawa. Pada 12 Oktober 2018, Anggota DPR RI dari Farksi PDIP, Hamka Haq bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah Ruang Kerja Gubernur Sulsel untuk mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Ambo Dalle
Arnold Mononutu
Setelah kembali ke Indonesia, Mononutu segera terlibat dalam upaya nasionalisme. Ia menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) yang baru dibentuk. Ia juga bertemu dengan pendirinya, Soekarno, untuk pertama kalinya. Mononutu menyewa sebuah kamar di rumah yang sama dengan Suwirjo dan Sugondo Djojopuspito yang keduanya adalah pemimpin Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia. Organisasi ini adalah bagian dari Kongres Pemuda Indonesia Kedua pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda.
Tentara Nasional Indonesia
Jabatan tertinggi di Tentara Nasional Indonesia adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang biasanya dijabat oleh Jenderal berbintang empat. Saat ini TNI dipimpin oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang sudah menjabat sejak 8 Desember 2017 yang dilantik langsung oleh Presiden Joko WidodoMulai tahun 2010 pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat TNI agar mencapai standar kekuatan pokok minimum (). MEF dibagi menjadi tiga tahap rencana strategis sampai tahun 2024. Pada awalnya pemerintah menganggarkan Rp156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI pada periode MEF 2010-2014.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Menurut salah satu terduga konspirator gerakan tersebut, yaitu Letnan Kolonel Abdul Latief, Resimen Tjakrabirawa tidak mencoba untuk membunuh atau menangkap Mayor Jenderal Soeharto, komandan Kostrad (Komando Strategi dan Cadangan TNI Angkatan Darat) saat itu, karena Soeharto dianggap sebagai loyalis Soekarno. Soeharto, bersama dengan Jenderal Nasution yang selamat, membuat tuduhan-balik bahwa G30S adalah sebuah gerakan pemberontak yang berusaha untuk menggantikan pemerintahan Presiden Soekarno dengan pemerintahan Komunis. Setelah mendengar pengumuman radio tersebut, Soeharto dan Nasution mulai mengkonsolidasikan kekuatan mereka, berhasil mendapatkan loyalitas Komandan Garnisun Jakarta Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, komandan pasukan khusus tentara RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat).
Monumen Nasional
Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950 menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Sukarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945, agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa.
Revolusi Nasional Indonesia
Beberapa kekacauan internal terjadi di pihak Indonesia selama terjadinya revolusi, antara lain:
"Revolusi sosial" yang terjadi setelah proklamasi berupa penentangan terhadap pranata sosial Indonesia yang terlanjur terbentuk pada masa penjajahan Belanda, dan terkadang juga merupakan hasil kebencian terhadap kebijakan pada masa penjajahan Jepang. Di seluruh negara, masyarakat bangkit melawan kekuasaan aristokrat dan kepala daerah dan mencoba untuk mendorong penguasaan lahan dan sumber daya alam atas nama rakyat. Kebanyakan revolusi sosial ini berakhir dalam waktu singkat, dan dalam kebanyakan kasus gagal terjadi.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya.
Gatot Mangkoepradja
Keterlibatan Gatot Mangkoepradja dalam pergerakan nasional diawali ketika ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia (PI). Ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927, Gatot Mangkoepradja segera menggabungkan diri dengan organisasi yang dipimpin oleh Ir. Soekarno itu. Akibat menjunjung tinggi konsep revolusi Indonesia, maka pada tanggal 24 Desember 1929 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Gatot Mangkoepradja dan para pemimpin PNI lainnya. Penangkapan terhadap Gatot Mangkoepradja baru dapat dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta. Gatot ditangkap bersama-sama dengan Ir. Soekarno. Mereka kemudian dibawa ke Bandung dan dijebloskan ke Penjara Banceuy.