Apa definisi dari musyawarah ?
Masyarakat Melayu di Malaysia
Sistem politik Melayu adalah musyawarah, musyawarah dijalankan di dalam lumbung yang dipimpin oleh ketua atau pemangku adat setempat. Lumbung disini bukan hanya tempat penyimpanan padi atau hasil bumi lainnya, namun juga berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan segala aset masyarakat setempat baik yang bergerak maupun yang diam yang ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup pribumi setempat. Musyawarah yang dijalankan biasanya membahas mengenai pengelolaan sistem tanah adat berdasarkan budaya dan adat setempat. Sehingga sistem musyawarah yang dijalankan akan memiliki corak dan karakter yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Disini dapat dilihat bahwa suku Melayu telah mengenal sistem politik yang egaliter dan mengakar kepada budayanya. Maka tidak mengherankan bahwa suku Melayu mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat, sebab musyawarah memaknakan adanya tolong-menolong dan kesetiakawanan sosial sebagai suatu permufakatan. Musyawarah juga merupakan sarana dimana rakyat dapat diposisikan untuk membangun aturan-aturan dasar dalam kehidupannya baik pada tatanan nilai maupun pada tatanan norma yang bersumber kepada hukum adat setempat. Sistem musyawarah ini lambat laun hilang diakibatkan hancurnya sistem tanah adat melalui "culture stelsel" yang diberlakukan oleh kaum penjajah. Hancurnya sistem tanah adat berakibat kepada hilangnya musyawarah dalam kehidupan masyarakat melayu. Hal ini diperparah dengan dipecah belahnya suku Melayu yang berada di wilayah Kalimantan Utara dengan wilayah Kalimantan lainnya dengan pendirian federasi Malaysia yang dibentuk atas bantuan militer Inggris.
Mohammad Syafa'at Mintaredja
Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, PPP beberapa kali mengalami perbenturan dengan pemerintah dalam sidang di DPR. Salah seorang tokoh yang vokal dan menentukan dalam partai adalah Kiai Haji Bisri Syansuri yang menjabat sebagai presiden Majelis Syuro dan berasal dari NU. Pertentangan terjadi misalnya saat RUU Perkawinan dibawa ke sidang DPR pada tahun 1973. PPP menolak RUU tersebut karena berisi aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun demikian Mintaredja secara pribadi bersama Mukti Ali, menteri agama pada saat itu, termasuk kepada kelompok yang menyetujui RUU tersebut. Mintaredja bahkan menyatakan bahwa RUU tersebut adalah produk pemikiran terbaik dan tidak bertentangan dengan Islam. Namun 20 tahun kemudian, dalam sebuah wawancara Mukti Ali mengungkapkan bahwa persetujuan mereka saat itu karena sedang berada dalam tekanan.
Baitul Maal wa Tamwil
Akad "musyarakah" merupakan ikatan kerja sama dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penyaluran dana "musyarakah" berarti ada sebagian kekayaan BMT harus dikeluarkan/disalurkan kepada mitra (nasabah) sebagai kontribusi dana dari BMT dalam kerja sama dengan mitra (nasabah). Dalam akad "musyarakah" disepakati bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal perjanjian ("profit and loss sharing contract").
Musyawarah Desa
Selain pada penjelasan pasal per pasal, bagian Penjelasan Umum UU Desa juga memuat penjelasan mengenai Musdes. Selengkapnya disebutkan: “"Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa"”.
Pembahasan di DPR
Musyarakah
Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. (An-Nabhani, 1990:154)
Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).
Dalam syirkah kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani, 1990:154).
Namun, An-Nabhani mengingatkan bahawa ketokohan
(wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan.
Abdurrahman Wahid
Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.
Majelis Rakyat
Musyawarah Majelis dibagi menjadi tiga sidang per tahun. Ketua memiliki kewenangan untuk menetapkan tanggal untuk memulai dan menutup sidang Majelis. Ketika sidang Majelis dimulai, rapat harus dipimpin oleh ketua atau wakil ketua. Sedikitnya 26 anggota harus hadir untuk mencapai kuorum agar sidang dapat dimulai. Jika tidak mencapai kuorum, ketua harus menunda sidang. Sebagian besar pertemuan Majelis terbuka untuk umum.
Gotong royong
Gotong royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari "gotong" berarti "bekerja", dan "royong" berarti "bersama". Bersama dengan musyawarah, pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, dan kekeluargaan, gotong royong menjadi dasar filsafat Indonesia seperti yang dikemukakan oleh M. Nasroen.
Musa Asy'arie
Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, ia mencari hakikat makna dari sesuatu, atau keberadaan dan kehadiran (FIS: 4). Dan yang disebut dengan filsafat Islam, "Islamic Philosophy", pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam, bukan "the philosophy of Islam". Filsafat Islam artinya berpikir yang bebas, radikal, dan berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Dengan demikian, Filsafat Islam berada dengan menyatakan keberpihakannya dan tidak netral. Keberpihakannya adalah kepada keselamatan dan kedamaian (FIS: 6).
Partisipasi politik
Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran "deliberative democracy" atau demokrasi musawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50 - 60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep "deliberative democracy".
Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia
Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan MUNSI adalah pertemuan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia setiap tahun, yang dijadikan sebagai forum bagi sastrawan untuk berdiskusi, berkarya, berbagi informasi, dan bersilaturahim antara sastrawan dan pegiat sastra. Acara ini, kali pertama diselenggarakan pada tahun 2016.
Musyarakah
Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.
Wahdatul Wujud
Dalam dunia tasawuf, sering terdapat perbedaan antara ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Sebagai orang islam tentu saja diharuskan menguasai ilmu syariat. Dan ilmu ma'rifat atau ilmu tashawuf dengan kata lain ilmu hikmah, sangat ditekankan untuk mengambil sebuah hikmah. Hal tersebut telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Kahfi tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hal tersebut menunjukan Ilmu Syariat yang dikuasai Nabi Musa dari kitabnya (Taurat) dan Nabi Khidir yang mendapatkan langsung ilmunya dari petunjuk Allah yang penuh hikmah atau ilmu ma'rifat.
Milah Abraham
Dari kata "dīn" juga dibentuk kata “"madīnah"” yang berarti tempat ketaatan; tempat hukum Allah diberlakukan (Hasan al- Musthafawi, 2006: 38). Kota Yatsrib disebut Madīnah karena di sanalah tempat ditegakkannya ketaatan kepada hukum Allah melalui sarana kekuasan politik di bawah pimpinan Nabi Muhammad sebagai Khalifatullah (pewaris kekuasaan Allah) di muka bumi, sehingga kota tersebut menjadi pusat mercusuar dunia ("al-madīnah al-munawwarah"; kota terang Allah), yang pada akhirnya umatnya menjadi bangsa di atas segala bangsa sebagaimana Yerusalem menjadi Kota Terang Allah pada zaman Nabi Musa dan Isa.
MUSDA FSLDKD Yogyakarta XV
Musyawarah Daerah Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus, disingkat MUSDA FSLDK, merupakan agenda dua tahunan Lembaga Dakwah Kampus yang dilaksanakan pada tiap daerah dengan kampus yang ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Ajang pertemuan antar aktivis dakwah kampus ini diadakan setelah MUNAS FSLDKN.Disini akan dibahas berbagai hal mulai dari struktur pengurus PUSKOMDA (Pusat Komunikasi Daerah serta tuan rumah dua tahun kedepan.
Abu Yazid Al-Busthami
Tasawuf berasal dari kata dasar "suf" yang artinya wol yang biasanya digunakan sebagai jubah ("labs al suf") oleh orang-orang yang menjalankan kehidupan mistik atau yang disebut sufi. Terkadang tasawuf dihubungkan dengan kata "suluk" yang berarti perjalanan. Hal ini dipergunakan untuk menggambarkan perjalanan mistik menuju Tuhan. Menurut Syeikh Juneid al-Bagdadi (wafat 297 Hijriyah), tasawuf adalah bahwa engkau bersama Allah tanpa adanya penghubung, sedang menurut Abu Muhammad Ruwaim, tasawuf berarti kita menyerahkan diri kepada Allah untuk mengikuti kehendak-Nya. Dari definisi di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa tasawuf ialah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada amal dan kegiatan yang sungguh-sungguh, juga menjauhkan diri dari kehidupan duniawi (hal-hal yang berhubungan dengan dunia seisinya) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt untuk mendapatkan perasaan yang dekat dengan-Nya. Tujuan dari tasawuf sendiri adalah untuk mengenal Allah.
Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perilaku tasawuf, di antaranya Surat "Al-A'la" ayat 14, Surat "As-Syams":9, dan "Ali Imran":164 yang berbunyi:
Artinya:"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi), mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata."
Tijarah
Tijarah dalam kajian hukum Islam adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu "tajara, tajran, tijaratan" yang bermakna berdagang atau berniaga. Turunan katanya, a"t-tijaratun" dan "mutjar" berarti perdagangan atau perniagaan, "attijariyyu" dan "mutjariyyu" berarti mengenai perdagangan atau perniagaan.
Rukun haji
Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji ada 6 yaitu niat ihram, thawaf, sa'i, wukuf, tahalul menurut sebagian pendapat. , tertib. Rukun haji harus dilaksanakan, apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan maka ibadah hajinya tidak sah. Tertib adalah rukun haji yang terakhir, artinya rukun haji harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh melompati. Misalnya, setelah melakukan thawaf seharusnya seorang jamaah haji kemudian melakukan sa'i, tidak diperkenankan jika melakukan tahalulul dulu baru sa'i. Ihram mempunyai makna 'terlarang' atau 'tercegah'. Maksud dari ihram bukan hanya sekadar memakai pakaian ihram yang serba putih saja, tetapi lebih dari itu, seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus mampu mencegah dari berkata kasar, menikah, jima', dan lain-lain. Thawaf adalah salah satu rukun haji yang berupa kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, 3 putaran yang pertama disarankan berlari-lari kecil sedangkan sisanya berjalan seperti biasanya. Thawaf dimulai dari hajar aswad dan berakhir pada batu itu pula. Sa'i merupakan kegiatan dalam rukun haji yang berupa berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwa. Makna inti dari ibadah sa'i adalah sebuah pencarian. Ibadah sa'i juga bentuk dari pengabadian proses pencarian air yang dilakukan oleh Siti Hajar di padang pasir untuk dirinya sendiri dan anaknya.
Haji
Haji (; "" "ziarah") adalah ziarah Islam tahunan ke Mekkah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Ini adalah satu dari lima Rukun Islam, di samping Syahadat, Salat, Zakat, dan "Sawm". Haji adalah pertemuan tahunan terbesar orang-orang di dunia. Keadaan yang secara fisik dan finansial mampu melakukan ibadah haji disebut "istita'ah", dan seorang Muslim yang memenuhi syarat ini disebut "mustati". Haji adalah demonstrasi solidaritas orang-orang Muslim, dan ketundukan mereka kepada Tuhan (Allah). Kata Haji berarti "berniat melakukan perjalanan", yang berkonotasi baik tindakan luar dari perjalanan dan tindakan ke dalam niat.
Musyarakah
Adapun menurut makna syara’, syirkah adalah suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. (An-Nabhani)
Pondok Pesantren Al-urwatul Wutsqo
Organisasi Santri Pondok Pesantren Al-Urwatul wutsqo (OSPA) , yaitu sebuah wadah latihan para santri untuk berorganisasi, menjadi pemimpin, manajer serta mengembangkan kreativitas santri. Organisasi ini telah lahir pada tanggal 17 juli 2000 dengan musawarah pertama di laksanakan pada tanggal 27 juli 2000.
Muhawaroh , yaitu praktik percakapan bahasa asing (Arab dan Inggris) secara massal yang diselenggarakan setiap hari Jum’at pagi.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibentuk lembaga musyawarah kelurahan. Anggota lembaga musyawarah kelurahan dipilih secara demokratis pada tingkat rukun warga dan selanjutnya ditetapkan oleh wali kota/bupati melalui camat. Ketentuan mengenai susunan, kedudukan, tata kerja, dan keanggotaan lembaga musyawarah kelurahan diatur dengan peraturan daerah.
Musyawarah Desa
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, PP 72 tahun 2005, tak mengatur spesifik musyawarah Desa. Namun korelasi kedua regulasi ini bisa dilihat dari pembahasan perencanaan desa yang disebut dalam Pasal 54 UU Desa. Musyawarah Desa sebagaimana diinginkan dalam Pasal 54 merupakan sebuah tahapan yang cukup penting dalam pembangunan desa, khususnya perencanaan desa. Salah satu perencanaan desa yang berlangsung terjadwal tahunan adalah Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Khutbatul Hajah
Khotbah ini merupakan ajaran nabi ("Sunnah") yang dibacakan dalam berbagai acara dan pertemuan berikut ini:
Juga dibaca berbagai pertemuan lain ketika berkumpulnya umat Islam dalam suatu kesempatan; rapat umum, kampung atau keluarga, dan acara-acara yang lain terkecuali dalam pertemuan yang bersifat bisnis dan transaksi perdagangan.
Shofa dan Marwah
Ini adalah peragaan dari kesatuan. Bentuk, pola, warna, ukuran, kepribadian, batas, perbedaan, dan jarak dihancurkan. Manusia yang telanjang dan kemanusiaan yang murni ada di sana! Tiada lain dari kepercayaan, keimanan dan tindakan menjadi nyata! Di sini tidak ada yang berarti; bahkan Ibrahim, Ismail, dan Hajar hanyalah nama, kata, dan simbol. Segala apa yang ada bergerak secara konstan, kemanusiaan dan spiritualitas serta diantaranya hanyalah disiplin. Lebih jauh, inilah arti Haji, suatu keputusan untuk gerakan terus menerus dalam arah tertentu. Dengan cara demikian pula dunia ini bergerak.
Shofa dan Marwah juga disebut dalam Al Qur'an. "Sesungguhnya Shofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitulloh atau berumroh, maka tiada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah:158)
Khalifah
Fred M. Donner dalam bukunya "The Early Islamic Conquests" (1981) berpendapat bahwa kebiasaan bangsa Arab ketika itu adalah untuk mengumpulkan para tokoh masyarakat dari suatu keluarga ("bani" dalam bahasa arab), atau suku, untuk bermusyawarah dan memilih pemimpin dari salah satu di antara mereka. Tidak ada prosedur spesifik dalam syuro atau musyawarah ini. Para kandidat biasanya memiliki keterkaitan silsilah dari pemimpin sebelumnya, walaupun hanya merupakan keluarga jauh.
Pemerintahan daerah di Indonesia
Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat.
Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
Dalam menampung masalah-masalah tersebut, yang mengandung cakupan yang cukup luas dan sifat yang cukup kompleks, maka musyawarah alim ulama itu memandang perlu membentuk suatu wadah yang kemudian dijelmakan dalam sebuah Yayasan yang diberi nama Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia disingkat Dewan Dakwah. Pengurus Pusat yayasan ini berkedudukan di ibu kota negara, dan dimungkinkan memiliki Perwakilan di tiap-tiap ibukota Daerah Tingkat I serta Pembantu Perwakilan di tiaptiap ibukota Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
Rihlah
Rihlah (, arti literal "Perjalanan") adalah istilah dalam bahasa arab untuk praktik menempuh perjalanan panjang bahkan hingga ke luar negeri, dengan makna khusus yaitu sebuah petualangan untuk mencari dan mengumpulkan hadis atau menuntut ilmu agama, juga makna secara umum untuk perjalanan dalam rangka penelitian atau melancong. Ar-Rihlah juga kemudian dijadikan judul dari berbagai literatur yang memuat catatan dan pengalaman sepanjang perjalanan dari para pelakunya.
Biara (tempat tinggal)
Islam menentang kehidupan membiara, yang menurut Al-Quran adalah perbuatan "ghuluw" (melampaui batas). Istilah "ṣūfī" digunakan untuk menyebut para mistikus Muslim yang mengadopsi praktik-praktik pertarakan sebagai sarana untuk mencapai kemanunggalan dengan Allah. Praktik-praktik pertarakan ini di antaranya adalah tindakan mengenakan pakaian wol kasar yang disebut "ṣūf". Istilah "taṣawwuf" berasal dari kata "ṣūfī", artinya orang yang mengenakan "ṣūf". Seiring perjalanan waktu, "ṣūfī" pun digunakan sebagai sebutan bagi semua orang Muslim yang percaya pada kemanunggalan mistis.
Meditasi
Meditasi, terkadang disebut juga semadi, adalah praktik relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari.
Makna harfiah meditasi adalah kegiatan mengunyah-unyah atau membolak-balik dalam pikiran, memikirkan, merenungkan.
Arti definisinya, meditasi adalah kegiatan mental terstruktur, dilakukan selama jangka waktu tertentu, untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk menyikapi, menentukan tindakan atau penyelesaian masalah pribadi, hidup, dan perilaku.
Partai Hijau Indonesia
Dalam Konvensi dan seluruh jenis rapat anggota, seluruh keputusan selalu mengacu pada praktik konsensus (musyawarah untuk mufakat), kecuali dalam menentukan Konvenor dan Juru Bicara harus menggunakan metode pemungutan suara.
Haji
Jamaah haji juga bisa pergi ke Mekkah untuk melakukan ritual di lain waktu sepanjang tahun. Ini kadang disebut "ziarah yang lebih rendah", atau Umrah. Namun, biarpun mereka memilih untuk melakukan umrah, mereka masih diwajibkan untuk melakukan ibadah haji di lain waktu dalam hidup mereka jika mereka memiliki sarana untuk melakukannya, karena Umrah bukan pengganti haji.
Secara "lughawi", haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti "qashd", yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara', haji ialah menuju ke "Baitullah" dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a(tempat sa'i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, "mazbit" di Muzdalifah, melontar jumrah, "mabit" di Mina, dan lain-lain.
Kebebasan beragama di Indonesia
Pada periode ini, konflik antara Islam dan Kristen terus terjadi. Untuk menyelesaikan konflik, musyawarah antar-agama pertama kali diprakarsai oleh Menag Muhammad Dahlan di Jakarta pada tanggal 30 November 1967. Musyawarah ini gagal karena perwakilan Kristen memprotes masalah pembatasan dakwah sementara perwakilan Islam menolak melakukan dialog. Akhirnya, pada periode Mukti Ali sebagai Menag (1971-1978), dialog antar-agama berhasil dijembatani, meskipun masalah kristenisasi berulang kali diangkat kembali dalam berbagai aspek politik dan sosial.
Sejarah Minahasa
Dalam membangun kesatuan dan kerjasama antar Negara anggota konfederasi Minahasa maka di bentuklah suatu pertemuan antar Kepala Pakasaan kepala Negara, untuk bermusyawarah ini kemudian hari disebut Dewan Wali Pakasaan. Dewan Musyawarah ini di mulai sejak musyawarah di Tombaso sekitar tahun 670 M yang menghasilkan deklarasi Watu Pinawetengan, sekalipun berbeda-beda di empat penjuru mata angin tapi tetap menyatu MInahasa.
Musyawarah ini dimasa Belanda namanya Musyawarah Para Ukung (Vergadering der Doopshoofden) atau Dewan Wali Pakasaan (Raad der Doopshoofden); merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat Minahasa yang bertahan hingga akhir abad ke-19. Dewan Wali Pakasaan dapat menangani dengan dinamis berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.
Lembaga Musyawarah Para Ukung (Vergadering der Doopshoofden) atau Dewan Wali Pakasaan (Raad der Doopshoofden); di plesetkan oleh Johannes Wenzel saat menjadi residen pada tanggal 1 September 1825, ia menghapus Dewan Wali Pakasaan, lalu mengantinya dengan Minahasaraad purba; kemudianMinahasaraad purba diubah berdasarkan undang-undang desentralisasi 1905 yang berlaku untuk seluruh Hindia Belanda, namun di Minahasa nanti diberlakukan tahun 1919 dengan namaMinahasaraad.
Domeinverklaring, yaitu pemerintahan langsung Belanda atas Minahasa ditolak oleh Minahasa termasuk Manado yang saat itu masih termasuk wilayah Minahasa melalui staadblad Nomor 65.
Penolakan pemerintahan langsung Belanda atas Minahasa-Manado mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan koningen yang isinya memberikan parlemen (DPR) kepada Minahasa pada tahun 1919, yang dikenal dengan nama dewan Minahasa, yang dalam bahasa Belanda disebut Minahasaraad.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan ("beschikking").
Musyawarah Desa
Undang-undang desa
Marsillam Simanjuntak
Dalam kuliah umum "Sistem Politik Indonesia setelah Reformasi", 12 Agustus 2014, Serambi Salihara. Marsillam menyoroti posisi partai pendukung pemerintahan yang menjadi minoritas di parlemen dalam sistem politik Indonesia : "Sebenarnya", s"ecara konstitusional tidak diatur mengenai cara pengambilan keputusan di DPR. Tidak dikatakan melalui pemungutan suara. Tidak dikatakan dengan suara terbanyak. Sistem suara terbanyak bukan menjadi keharusan di dalam konstitusi kita. Apa yang ada di dalam konstitusi kita? Dalam batang tubuh dalam pasal-pasal, tidak ada satu kata pun. Tetapi dalam pembukaan, itu tersirat dalam "Pancasila". "Pancasila "mengatakan, mengacu kepada: 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Apa artinya? Kerakyatan adalah demokrasi. Jadi, demokrasi menurut Pancasila, bukan demokrasi voting. Bukan demokrasi suara terbanyak. Tapi, permusyawaratan. Perwakilan. Demokrasi representatif, tetapi bermusyawarah. Dan mereka percaya ada hikmat kebijaksanaan di situ."
Musyawarah
Musyawarah sering juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh kecil di saat kita ingin makan bersama teman-teman kita pasti bermusyawarah untuk menentukan makanan apa dan di mana akan makan. Sering juga kita melakukan voting untuk memilih yang paling banyak dipilih untuk menentukan tempat dan makanan apa yang akan dimakan bersama-sama. Hal-hal kecil seperti ini secara tidak sadar kita lakukan dan sering kita jumpai dalam setiap sisi kehidupan kita.
Rohaniwan
Sejak saat itu, para pemimpin agama dan rohaniwan dalam Yudaisme adalah para rabi. Rabi bukanlah perantara antara Allah dan manusia. Kata "rabi" berarti "guru". Rabi bukanlah suatu pekerjaan yang disebutkan dalam Torah (Kelima kitab Musa). Kata ini pertama kali disebutkan di dalam Mishnah. Bentuk modern dari rabi berkembang dalam masa Talmud. Para rabi diberikan wewenang untuk menafsirkan hukum dan kebiasaan Yahudi. Secara tradisional, seseorang mendapatkan "smicha" (penahbisan sebagai rabi) setelah menyelesaikan program studi yang mendalam terhadap Torah, Tanakh (Kitab Suci Ibrani), Mishnah dan Talmud, Midrash, etika dan hikmat kebijaksanaan Yahudi, peraturan-peraturan hukum Yahudi dan responsa, teologi dan filsafat.
Musyawarah Rencana Pembangunan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Musyawarah daring
Musyawarah daring (dalam jaringan) adalah bentuk musyawarah yang dilakukan tanpa tatap muka karena perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris dengan ICT (Information and Communication Technology). ICT merupakan perangkat yang digunakan dalam bidang TI. (Teknologi Informasi) Biasanya diskusi ini dilakukan dengan menggunakan internet. Bentuk musyawarah ini merupakan bentuk modernisasi karena tidak memerlukan biaya dan tidak perlu mempersiapkan waktu untuk melakukan musyawarah. Musyawarah dalam jaringan jauh lebih ekonomis daripada musyawarah pada biasanya dan dapat menyimpan sejumlah besar peserta tanpa batas geografis.
Musyawarah
Komunikasi adalah proses suatu ide yang dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Raymond S. Ross menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau si pemberi pesan.
Maslahah
Yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum. Maslahah ini disebut dengan al-maslahah al-mursalah.
Bendahara
Jabatan yang paling sebanding dengan bendahara adalah jabatan wazir di kerajaan-kerajaan Islam. Selaku penghulu segenap kaum bangsawan di dalam wilayah kerajaan, bendahara mengemban sejumlah tanggung jawab khusus. Bendahara merupakan tulang punggung kesultanan Melayu. Di masa silam, para bendahara Malaka dan Johor mengemban berbagai tugas dan tanggung jawab, namun yang paling utama adalah:Kesempurnaan pemerintahan seorang sultan bertumpu pada kebijaksanaan bendaharanya. Bendahara senantiasa bermusyawarah dengan kaum bangsawan sebelum mengambil keputusan. Musyawarah ini dilakukan demi kebaikan seluruh rakyat, terutama bilamana timbul permasalahan-permasalahan di dalam negeri. Ruang lingkup tanggung jawab bendahara jauh lebih besar dibanding wazir atau perdana menteri di zaman modern.
Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Badan Musyawarah dan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap.
Kerakyatan
- Pertama, rapat, yaitu tempat rakyat melakukan musyawarah dan mufakat tentang segala urusan yang berkaitan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama.
Syuro
Di Jazirah Arab, terutama pada masa Quraisy - sebelum Islam datang - Bangsa Arab sebenarnya telah megenal konsep syuro itu sendiri. Dewan Syuro Quraisy saay itu dilakukan disebuah tempat yang diberinama, "Darun Nadwah". "Darun Nadwah" sendiri adalah gedung tempat permusyawaratan milik Kaum Quraisy, di masa Nabi Muhammad pada periode Mekkah, tempat ini sering menjadi tempat pertemuan mereka mencari mufakat untuk menghadapi Nabi Muhammad dan umat Islam. Dalam syuro Quiraisy ini sering membahas keinginan perlwanan terhadap Nabi Muhammad, sampai ada usulan bahwa Muhammad harus dipenjarakan, diusir, bahkan dibunuh. Salah satu rencanya yang pernah diputuskan dalam dewan syuro ini adalah, dipilih wakil dari setiap kabilah, seorang pemuda yang berani, kemudian diberikan sebilah pedang dan secara serempak kemudian menyerang Muhammad. Dengan demikian Bani Hasyim (Keluarga Muhammad) tidak akan mampu membalas dan hanya akan meminta diyat, namun rencana ini tidak berhasil membunuh Muhammad. Usul terakhir yang diterima oleh majelis itu, juga tercatan dalam Al-Qur'an:“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya”.
Majelis Ulama Indonesia
MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan "zu’ama" yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, "zu'ama" dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.
Dakwah
Dakwah (Arab: دعوة‎, "da‘wah"; "ajakan") adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis aqidah, syari'at dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan "masdar" (kata benda) dari kata kerja "da'a yad'u" yang berarti panggilan, seruan atau ajakan.
Sidratul Muntaha
Sidrat al-Muntahā berasal dari kata "sidrah" dan "muntaha". "Sidrah" adalah pohon Bidara, sedangkan "muntaha" berarti tempat berkesudahan, sebagaimana kata ini dipakai dalam ayat berikut:
Dengan demikian, secara bahasa Sidratul Muntaha berarti pohon Bidara tempat berkesudahan. Disebut demikian karena tempat ini tidak bisa dilewati lebih jauh lagi oleh manusia dan merupakan tempat diputuskannya segala urusan yang naik dari dunia di bawahnya maupun segala perkara yang turun dari atasnya. Istilah ini disebutkan sekali dalam Al-Qur'an, yaitu pada ayat:
Menurut cendikiawan Muslim dinamakan "Sidratul Muntaha" (secara harfiah Pohon Puncak) karena ilmu malaikat hanya sampai disini, dan tidak ada yang mampu melewati pohon tersebut. Kemudian semua ketetapan Allah yang turun, pangkalnya dari pohon tersebut, dan semua yang naik ujungnya ada di pohon itu pula.
Musyawarah
Ilmu politik menurut W.A Robson, dalam The University Teaching of Social Sciences mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatiannya tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu. Ilmu politik juga berkaitan dengan masalah kekuasaan, kepemimpinan seseorang yang memiliki pengaruh terhadap jalannya kehidupan politik di sebuah negara. Bagaimana pemimpin itu memimpin akan mempengaruhi bagaimana masyarakatnya bertindak dan berlaku.
Masjid
Masjid (bentuk tidak baku: mesjid) adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid artinya tempat sujud, dan sebutan lain bagi masjid di Indonesia adalah musholla, langgar atau surau. Istilah tersebut diperuntukkan bagi masjid yang tidak digunakan untuk Sholat Jum'at, dan umumnya berukuran kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran.
Ilyas Ya'kub
Tahun 1932 PMI mengadakan konsolidasi. Partai ini menyadari perjuangan Islam dan Kebangsaan perlu dikukuhkan baik internal maupun eksternal. Tantangan Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari Muslim Asean yang ketika itu (sejak abad ke-16) disebut dengan istilah jawi, juga berpeluang berpikir pengembangan Islam tidak terlepas dari politik kekuasaan meskipun di wilayah konsentrasi Islam seperti di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, apalgi di wilayah minoritas Islam. Mari belajar konflik minoritas muslim Moro (sejak abad ke-19) dengan pemerintahan Filipina berbeda sedikit dengan Burma (Myanmar) perkembangan muslim relatif stabil sejak tahun 1930-han atau Singapura tahun 1932 sudah mendirikan Jam’iyat (Pesekutuan) Seruan Islam, apakah ini pengaruh Singapura pernah (tahun 1840) menjadi sentra pengembangan Tarekat Naqsyabandi yang dikembangkan Syeikh Ismail Simabur (Minangkabau) di kawasan Nusantara (Asean) menarik untuk diteliti dianalisis sintesis dengan fenomena terakhir (sejak tahun 1957) Muhammaddiyah telah pula berkembang di Singapura bersamaan dengan gerakan dakwah didukung ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) di Malaysia. Masih kurun itu (1932) kasus di belahan Nusantara (Asean) juga, Thailand yang tidak pernah dijajah misalnya, agama Negara yang diakui kekakuasaan raja secara resmi adalah Budha Trevada, namun kepada masyarakat Islam yang dominant al-syafi’iyah diberikan kemerdekaan menghurus "al-ahwal al-syakhshiyyah" (hukum keluarga) termasuk "munakahat" (perkawinan) terutama dalam bentuk NTCR (Nikah Talak-Cerai dan Rujuk) dilakukan kadhi yang mendapat legalisasi pemerintahan raja (lihat juga Taufik Abdullah, d., 2003:305-339). Angin segar dan peluang masyarakat muslim di Nusanatara yakni Negara Asean yang satu ini tidak terlepas dari jaringan pembaharuan Ahmad Wahab (dari Minangkabau) di Bangkok tahun 1920-an dan kawan-kawan seperti juga Syeikh Thaher Jalaluddin Al-Falaki (dari Minangkabau) di Malaysia (Yulizal Yunus, 1982).
Musyarakah
Syirkah hukumnya mubah. Ini berdasarkan dalil hadits Nabi Muhammad S.A.W berupa taqrir (ketetapan) terhadap syirkah. Pada saat Baginda diutus oleh Allah sebagai nabi, orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara ber-syirkah dan Nabi Muhammad S.A.W membenarkannya. Sabda Beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:
Allah ‘Azza wa jalla telah berfirman; Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya khianat, aku keluar dari keduanya. (Hr Abu dawud, alBaihaqi dan adDaruquthni)
Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aba Manhal pernah mengatakan , “aku dan rekan pembagianku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan utang.” Lalu kami didatangi oleh Al Barra’bin azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab, “ Aku dan rekan kongsiku, Zaiq bin Arqam, telah mengadakan pembagian. Kemudian kami bertanya kepada Nabi s.a.w tentang tindakan kami. Baginda menjawab:
Hukum melakukan syirkah dengan kafir Zimmi
Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan:
Musyarakah
Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan, ‘abdan, mudharabah dan wujuh). Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya.
Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya; iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh).
Contoh: A adalah pemodal, menyumbang modal kepada B dan C, dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan konstribusi kerja sahaja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja, bererti terwujud syirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah.
Tajdid
Sedangkan dalam masalah-masalah yang termasuk "al-umûr
al-dunyâwiyyat" penggunaan akal sangat diperlukan, untuk tercapainya
kemaslahatan umat manusia.
Menarik untuk dikaji lebih lanjut, apa
yang dimaksud dengan "al-umûr al-dunyâwiyyat" oleh Muhammadiyah. Secara
harfiyah, istilah itu berarti masalah-masalah yang berhubungan dengan
dunia. Konsekwensi logisnya, berarti Muhammadiyah menerima istilah
"masalah-masalah yang berhubungan dengan akhirat" saja. Hal ini
mengesankan adanya dikotomi antara masalah keduniaan yang bersifat
profan di satu pihak dan masalah-masalah keakhiratan yang bersifat
sakral di pihak lain. Namun, dikotomi itu tidak dijelaskan secara
eksplisit oleh Muhammadiyah. Yang ada dalam konsep dasar Muhammadiyah
adalah dibedakannya antara mas'alah dunyawiyah di satu pihak dan masalah
ibadah di pihak lain.6 Kalau begitu, yang dimaksud dengan mas'alah
dunyawiyah itu adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan sesama
manusia, atau dalam pembagian ilmu fiqih lazim disebut bidang mu'amalah.
Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa menurut Muhammadiyah peranan
akal cukup penting dalam menyelesaikan masalah-masalah mu'amalah itu.
Dalam
lapangan atau ruang lingkup ijtihad, Muhammadiyah berpendapat bahwa
ijtihad, dalam arti menyelesaikan masalah dan mengkaji ulang, berlaku
dalam bidang fiqih saja. Masalah aqidah termasuk masalah vang tidak
boleh diijtihadkan lagi, apalagi jika dikaji secara rasional.7 Bidang
yang disebut terakhir ini oleh Muhammadiyah dimasukkan kepada lahan
pemurnian, dan bukan lahan modernisasi. Tentu pendapat ini tidak
sepenuhnya disetujui oleh warga Muhammadiyah, terutama para cendikiawan
atau pemikirnya. Ada beberapa warga Muhammadiyah yang berkeinginan agar
organisasinya melakukan ijtihad secara menyeluruh, tidak terbatas pada
masalah fiqih saja. Mereka menginginkan ijtihad Muhammadiyah sama
seperti ijtihadnya Muhammad Abduh.8 Tajdîd tidak hanya diartikan sebagai
purifikasi, tetapi harus diartikan juga sebagai redefinisi dan
reformulasi. Masalah-masalah baru harus dipahami secara integralistik.9
Dalam bidang fiqih pun, kelihatannya Muhammadiyah masih membatasi diri
pada masalah yang belum diatur berdasarkan dalil yang qath’i, baik
wurûd maupun dalâlat-nya.
Bagaimanapun, Muhammadiyah tetap
berpendapat bahwa masalah-masalah yang ada sekarang ini, sebagai akibat
dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diselesaikan dengan
baik. Kalau tidak, berarti Muhammadiyah membiarkan masalah-masalah itu
terbengkalai dan pada gilirannya akan menjadi "bumerang" bagi umat
Islam.10 Salah satu upaya yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dalam
menyelesaikan masalah-masalah kontemporer adalah digiatkannya cara
memahami al-Qur'an dan Hadits melalui pendekatan interdisipliner.11 Dari
sini dapat difahami bahwa ijtihad dalam Muhammadiyah dapat diartikan
sebagai upaya menyelesaikan masalah yang secara eksplisit tidak terdapat
dalam al-Qur'an dan Hadits, atau sebagai upaya reinterpretasi dan
kontekstualisasi ajaran dasar Islam, al-Qur'an dan Hadits.
Dengan
demikian dapat dikatakan, bahwa pemahaman Muhammadiyah tentang ijtihad
bertitik tolak dari kerangka berpikir, bahwa Islam diyakini sebagai
agama wahyu yang bersifat universal dan eternal. Islam dalam pengertian
ini tidak dapat diubah. Kemudian untuk menjadi kesemestaan dan keabadian
ajaran Islam di dunia yang senantiasa berubah, diperlukan penyesuaian
dan penyegaran dengan situasi baru.12 Kelihatanya bagi Muhammadiyah,
ijtihad memberikan kemungkinan adanya penyegaran dan penyesuaian Islam
pada situasi baru itu. Dengan ijtihad itulah ajaran Islam, termasuk
bidang hukumnya, dapat diterima oleh umat manusia di mana dan kapan pun
mereka berada.
Dari sederetan agenda permasalahan yang dibahas dalam
satu muktamar tarjih ke muktamar tarjih berikutnya, dapat dipahami bahwa
tugas pokok Majlis Tarjih tidak hanya terbatas pada masalah-masalah
khilâfiyat dalam bidang ibadah, melainkan juga mencakup masalah-masalah
mu'amalah kontemporer. Jadi, bidang garapan Majlis Tarjih sudah sangat
luas, berbeda dari tugas dan kegiatan yang dilaksanakannya pada saat
lembaga itu didirikan.
Pada Muktamar Tarjih di Malang tahun 1989
mulai disusun Pokok-pokok Manhaj Tarjih yang merumuskan secara garis
besar tentang sumber dalam beristidlal, tidak mengikatkan diri pada satu
mazhab tertentu, penggunaan akal dalam menyelesaikan masalah-masalah
kduniaan, dan yang penting adalah dirumuskannya metode ijtihad dalam
bentuk ijtihad bayani, qiyasi dan istishlahi.Ijtihad bayani dipakai
dalam rangka untuk mendapatkan hukum dari nash dengan menggunakan
dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Kemudian ijtihad qiyasi digunakan
dalam rangka untuk menetapkan hukum yang belum ada dalam nash, dengan
memperhatikan kesamaan ‘illatnya. Sementara itu, ijtihad istishlahi
dipakai untuk menetapkan hukum yang sama sekali tidak diatur dalam nash.
Pokok-pokok manhaj tarjih ini dapat dikatakan sebagai upaya awal untuk
merumuskan konsep dan metode ijtihad sesuai dengan kebutuhan umat Islam
pada masanya.
Kemudian pada awal tahun sembilan puluhan, seiring
dengan perubahan nama Majlis tarjih, telah dirumuskan Manhaj Tarjih yang
lebih komprehensif, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Kalau pada
pase sebelumnya metode ijtihad diwujudkan dalam bentuk ijtihad bayani,
qiyashi dan istishlahi yang berorientasi pada teks atau nash Al-Qur’an
dan Al-Sunnah, maka pada pase yang ketiga ini sudah diperluas menjadi:
pendekatan bayani, burhani dan ‘irfani. Pendekatan bayani merupakan
pendekatan yang menempatkan teks sebagai kebenaran hakiki, sedangkan
akal hanya menempati kedudukan yang sekunder dan berfungsi menjelaskan
serta menjasstifikasi nash yang ada. Pendekatan ini lebih didominisai
oleh penafsiran gramatikal dan semantik. Pendekatan ini, dalam pandangan
Muhammadiyah, masih diperlukan, dalam rangka menjaga komitmennya
kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Pendekatan burhani lebih
difokuskan pada pendekatan yang rasional dan argumentatif, berdasarkan
dalil logika. Pendekatan ini tidak hanya merujuk pada teks, tetapi juga
konteks. Sedangkan pendekatan ‘irfani didasarkan pada pengalaman
bathiniyyah dan lebih bersifat intuitif, tidak didasarkan pada medium
bahasa atau logika. Metode dan pendekatan seperti ini tentu tidak
terbatas pada pendekatan normatif, tetapi lebih dari itu mengarah pada
pendekatan filosofis dan sufistik, yang sebelumnya tidak dikenal dalam
Muhammadiyah.
Kelihatannya, upaya rekonstruksi pola fikir dan konsep
pemecahan masalah di kalangan Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari
arus global dan lokal yang berkaitan dengan kecenderungan memahami dan
menafsirkan sumber ajaran Islam dalam dunia modern.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Musyrik
Musyrik (Arab: المشرك ) menurut syariat Islam adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan apa pun, merupakan kebalikan dari ajaran ketauhidan, yang memiliki arti Mengesakan Allah. Kata syirik sendiri berasal dari kata syarikah atau "persekutuan", yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan hukum atau ajaran lain selain dari ajaran/hukum Allah. Syirik adalah akhlak yang melampaui batas aturan dan bertentangan dengan prinsip tauhid yaitu dengan mengabdi, tunduk , taat secara sadar dan sukarela pada sesuatu ajaran / perintah selain dari ajaran Allah.
Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.
Mazhab
Mazhab (; "mażhab") adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat dibawah firkah, yang dimana firkah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata "denominasi" pada Islam. Kata "mazhab" berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode ("manhaj") yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.
Nagari
Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan "tungku tigo sajarangan". "Tungku tigo sajarangan" merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan "niniak mamak" (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan "tungku tigo sajarangan" di balai adat atau balairung sari nagari. Untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan
berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.
Tarekat
Tarekat (Bahasa Arab: طرق, transliterasi: Tariqah) berarti "jalan" atau "metode", dan mengacu pada aliran kegamaan tasawuf atau sufisme dalam Islam. Ia secara konseptual terkait dengan "ḥaqīqah" atau "kebenaran sejati", yaitu cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh para pelaku aliran tersebut. Seorang penuntut ilmu agama akan memulai pendekatannya dengan mempelajari hukum Islam, yaitu praktik eksoteris atau duniawi Islam, dan kemudian berlanjut pada jalan pendekatan mistis keagamaan yang berbentuk "ṭarīqah". Melalui praktik spiritual dan bimbingan seorang pemimpin tarekat, calon penghayat tarekat akan berupaya untuk mencapai "ḥaqīqah" (hakikat, atau kebenaran hakiki).
Maslahah
"Pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'."
Teknik Negosiasi dalam Komunikasi
Negosiasi dalam arti harfiah adalah negosiasi atau perundingan. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Negosiasi memiliki dua arti Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Suku Moor
Apabila hasil musyawarah tetap mengalami jalan buntu, maka persoalan tersebut akan dibawa ke kepala adat. Tempat musyawarah biasanya dilakukan di rumah kepala adat. Apabila kepala adat belum juga berhasil menyelesaikan sengketa tersebut, maka persoalan tersebut akan dibawa ke Pengadilan Negeri. Dalam hal itu, kepala adat akan bertindak sebagai saksi.
Musyawarah
Pengambilan keputusan politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum dan dikatakan selanjutnya bahwa keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (public goods) yaitu mengenai apa yang dilakukan dan siapa mendapat apa. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa kita memang memiliki hak sendiri dalam menyalurkan aspirasi kita. Tidak ada yang dapat melarang kita untuk berpendapat.
Khutbatul Hajah
Khutbatul Hajah, Khutbah Hajat atau "Khutbah Ibnu Masud" adalah khotbah yang disunnahkan untuk dibaca pada beberapa keadaan (hajat) tertentu seperti acara pesta pernikahan, memulai ceramah umum, khotbah pada salat Ied dan salat Jumat, juga di awal (mukadimah) karya tulis.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sementara itu, apabila permasalahan yang hendak dipecahkan "Parabela" tergolong rumit, maka musyawarah yang melibatkan seluruh perangkat adat perlu dilakukan di rumah "Parabela". Apabila permasalahan tersebut belum juga menemukan titik terang, maka "Parabela" dapat melakukan musyawarah lanjutan di "Baruga" yang merupakan tempat pertemuan seluruh perangkat dan tokoh adat. Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perangkat adat, tokoh adat, "Kayaro", dan pihak-pihak yang bertikai. Semua peserta musyawarah memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka.
Murji'ah
Aliran Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Ini tercermin dari ajarannya yang bertolak belakang dengan Khawarij.
Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'a yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah SWT kelak. Jadi, mereka tak mengkafirkan seorang Muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanyalah Allah SWT, sehingga seorang Muslim, sekalipun berdosa besar, dalam kelompok ini tetap diakui sebagai Muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk bertobat.
Mujahidin
Mujahidin (Bahasa Arab: مجاهدين, muǧāhidīn; berarti "pejuang") adalah istilah bagi Muslim yang turut dalam suatu peperangan atau terlibat dalam suatu pergolakan. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, istilah yang berasal dari akar kata yang sama dengan "jihad" ini menjadi nama berbagai pejuang bersenjata yang menganut ideologi Islam, walaupun tidak ada makna "suci" atau "jawara" ("warrior") yang melekat secara eksplisit dalam kata ini.
Mujaddid
Mujaddid (Bahasa Arab: مجدد‎), dalam etimologi Islam, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah orang yang membawa pembaruan atau seorang pembaru. Dalam budaya muslim, Mujaddid adalah orang yang memperbaiki kerusakan yang ada pada urusan atau praktik agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim. Mujaddid tidak membawa agama baru, namun hanyalah membawa metode-metode baru dan memperbaiki metode yang menyimpang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi pada urusan agama Islam. Mujaddid muncul pada tiap awal kurun waktu/abad tertentu dalam kalender Hijriah. Mujaddid bisa saja seorang Ulama, Khalifah, Cendikiawan, tetapi yang pasti, mereka adalah orang yang berpengaruh besar dalam menegakkan agama Islam di zamannya. Mujaddid memiliki tugas untuk memperbaiki, membangkitkan dan membersihkan Islam yang dinodai unsur Bid'ah, Kurafat, dan sebagainya.
Di dalam hadits riwayat Abu Hurairah RA, sabda Nabi Muhammad SAW:
Nikah mutah
Nikah Mut'ah Dalam Mazhab Sunni disebut Nikah Misyar dengan beberapa perbedaan. Nikah Misyar atau pernikahan bagi "pelancong" (Arab : رايسمل حاكن) adalah sebuah perkawinan dimana pasangan hidup bersama di rumah yg sama, tapi suami tidak bertanggung jawab secara finansial bagi isterinya. Nikah ini dilakukan dgnmaksud perceraian dikemudian hari. Bisa juga disebut Perkawinan Sementara.Nikah misyar [arab: المسيار] sering juga diistilahkan dengan nikah itsar [arab: الايثار], adalah pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. (simak Shahih Fiqhis-Sunnah, 3/158).
Dengan demikian, nikah misyar tidak ubahnya sama dengan poligami, hanya saja istri terbaru merelakan sebagian haknya, untuk tidak diberikan oleh suaminya. Karena itu, nikah ini sering juga disebut nikah itsar, yang artinya pernikahan, dimana sang istri lebih mendahulukan hak madunya, dari pada hak dirinya.
Menurut pandangan sunni lainnya pernikahan ini hanya diperbolehkan pada masa peralihan dari zaman jahiliah kepada Islam, ketika zina menjadi perkara yang biasa dalam masyarakat. Bagi mazhab Sunni, nikah mutah ini adalah tidak sah dan tidak dibolehkan karena dilakukan dengan tanpa wali dan saksi sehingga menjurus pada tindak perzinahan bahkan bisa dibilang sebagai tindakan pelacuran karena memang memerlukan biaya.
Pasambahan
2. Musyawarah
Syuro
Syuro di masa kelahiran Islam atau masa awal kemunculan Islam juga ada dalam Al-Qur'an:"“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabbnya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”."Syuro dalam Islam punya kepentingan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan pada kebaikan bersama dan menghindari kekeliruan yang berpotensi merugikan umat. Syuro ditujukan agar seluruh potensi umat dapat tersalurkan dalam syuro, hal ini dilakukan agar tidak ada kemunculan seorang pemimin yang diktator dan sistem yang otoriter, salah satunya khalifah yang pernah membentuk Dewan Syuro adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata tentang penolakannya terhadap pemimpin diktator:“Barang siapa yang menyeru kepada kepemimpinan dirinya sendiri atau untuk orang lain tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak halal bagimu sekalian melainkan membunuhnya.”
Suku Moor
Sebelum sengketa dibawa ke pengadilan, sengketa tersebut biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah yang juga memiliki tahapan atau tingkatan. Musyawarah biasanya akan dihadiri oleh para pemuka adat, dan seluruh ahli waris yang bersengketa terhadap harta orang tuanya. Pemuka adat pertama-tama akan memberikan semacam nasihat terkait pentingnya kedaiamain dan kerukanan hidup, serta nasihat-nasihat lain mengenai betapa malunya kepada keluarga besar, kepada masyarakat setempat, dan kepada masyarakat di luar mereka. Apabila kesepakatan melalui musyawarah tersebut telah dicapai, kedua belah pihak yang bersengketa harus menerimanya dengan lapang dada.
Muktamar Internasional Ahlussunnah di Chechnya
Syeikh Ahmad al-Tayeb lantas menerangkan soal Aswaja. Bahwa dalam metode pendidikan Al-Azhar, Aswaja ialah sebutan untuk kalangan pengikut Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam beraqidah. Mereka meliputi para ulama mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i dan para ulama moderat dari mazhab fikih Hanbali.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antara Pemerintah dan masyarakat dalam membahas masukan-masukan Rencana Kerja Pemerintah. Musrenbang dibuat berjenjang sejak Kelurahan/Desa sampai Nasional (Musrenbangnas). Musrenbang juga memberikan masukan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi
Penerus Nabi Muhammad
Menurut sebuah "hadis musnad", Muhammad berkhotbah di Ghadir Khum di mana dia mengatakan, "barang siapa yang menjadikan aku "mawla"-nya, maka Ali adalah "mawla"-nya". "Mawla" memiliki sejumlah makna dalam bahasa Arab. Meskipun orang-orang Syiah menerjemahkannya sebagai "penguasa" atau "pemimpin" dan yakin bahwa Muhammad tidak membuat 120.000 orang menunggu di gurun selama tiga hari hanya untuk memberitahu mereka agar mendukung Ali, beberapa ulama Sunni berpendapat bahwa Muhammad mengatakan sahabat-sahabatnya harus berteman dengan Ali; itu adalah respon terhadap tentara Yaman yang mengeluh mengenai Ali. Kejadian serupa dijelaskan dalam "Sirah" Ibnu Ishaq, di mana Muhammad dilaporkan mengatakan: "Jangan salahkan Ali, karena dia terlalu teliti dalam perihal mengenai Allah, atau jalan Allah, untuk disalahkan". Sunni percaya bahwa menafsirkan ekspresi persahabatan dan dukungan sebagai penunjukan penerus tidaklah benar, dan perselisihan kepemimpinan sepeninggal Muhammad membuktikan bahwa pernyataannya bukanlah janji.
Musyawarah Desa
Musyawarah Desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Balairung
Menurut kamus bahasa Minangkabau, balairung adalah sebuah bangunan tempat musyawarah diselenggarakan, dipimpin oleh kepala suku (penghulu) dari masyarakat (ninik mamak). Balairung berasal dari kata balai ("pavilion") dan rung ("bangunan"), mengacu pada arsitektur bangunan kayu seperti paviliun.
Alawi
Pada umumnya Alawi dipanggil sebagai Syiah saja. Ulama Syiah Lubnan Musa al-Sadr Lubnan menjadi rujukan mereka. Sebaliknya, Sunni konservatif sentiasa tidak mengiktiraf Alawi sebagai orang Islam. Bagi sunni, Syiah Alawi sebagai kuffar ,orang-orang kafir ,mushrikun atau orang-orang musyrik. Sebaliknya Mufti Jerusalem , Mohammad Amin al-Husayni mengeluarkan fatwa yang mengiktiraf mereka sebagai sebagian dari masyarakat Islam.
Dayah
Dayah (dalam bahasa Arab; زاوية zawiyah. Arti harfiahnya adalah sudut, karena pengajian pada masa Rasulullah dilakukan di sudut-sudut masjid). Dibeberapa negara muslim lain dayah atau zawiyah juga lazim disebutkan sebagai sekolah agama Islam (madrasah) Di Indonesia penyebutan dayah untuk sebuah lembaga pendidikan agama Islam adalah di Aceh (di pulau Jawa disebut pesantren, asal kata "pe-santri-an". Artinya tempat para santri menetap dan menimba ilmu).
Musyawarah Desa
Pengaturan Musyawarah Desa dalam Undang-undang desa hanya diatur dalam satu Pasal berisi empat ayat. Keempat ayat yang ada pada pasal 54 tersebut berisi tentang fungsi musyawarah Desa; hal yang dibahas dalam musyawarah desa; waktu penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan Pembiayaan Musyawarah Desa. Dalam proses pembahasan DIM, klausul Musdes juga relatif tak banyak diperdebatkan, semua fraksi setuju kecuali untuk penempatan bab. Pemerintah dan DPR sepakat mengenai pentingnya penyelenggaraan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan desa.
Majelis
Majelis (kata sifat) berarti elok, cantik, rapi, dan bersih. Majelis (kata benda) berarti dewan yang mengemban tugas kenegaraan dan sebagainya secara terbatas; pertemuan atau rapat banyak orang atau sidang; bangunan tempat persidangan. Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar berarti badan yang berwenang mengubah Undang-undang Dasar. Majelis Syura berarti Dewan penasihat. Majelis Taklim berarti lembaga sebagai wadah pengajian. Majelis Undangan berarti dewan yang berkuasa membuat undang-undang, badan legislatif. Majelis Ulama Indonesia berarti lembaga masyarakat nonpemerintah yang beranggotakan para ulama islam untuk memberikan fatwa. Majelis merupakan perkumpulan yang memiliki manfaat positif dengan memiliki adab-adab bermajelis. Secara harfiyah majelis adalah lembaga atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama. Majelis diambil dari bahasa arab yaitu majalis yang berarti tempat berduduk.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintah pusat mengadakan musyawarah nasional pada September tahun 1957. Kemudian Musyawarah Nasional Pembangunan pada November 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun tetap saja gagal bahkan semakin memanas.
Fatwa
Fatwa (Arab: فتوى‎, "fatwā") adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa ("mustafti") yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.
Nikah mutah
Nikah mut'ah, nikah kontrak ( nikāḥ al-mut'aṯ, harfiah: "pernikahan kesenangan", English: "wedlease"), atau lebih dikenal dengan istilah kawin kontrak adalah pernikahan dalam tempo masa tertentu. Menurut Mazhab Syiah, nikah mutah adalah pernikahan dalam masa waktu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Contohnya, seorang lelaki melakukan perkawinan dengan akad nikah sebagai berikut, "Aku menikahimu selama satu bulan atau satu tahun." Kemudian, wanita itu menjawab, "Aku terima." Maka masa nikah suami-istri akan berakhir dalam waktu sesuai dengan akad tersebut. waktu yang di tentu kan
Minhaj
Minhaj atau Manhaj, menurut bahasa arab artinya jalan yang jelas & terang. Allah Ta’ala berfirman, yang artinya,
Menurut istilah syar'i, Manhaj ialah kaidah-kaidah & ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiyyah, seperi kaidah-kaidah bahasa arab, ushul ‘aqidah, ushul fiqih, & ushul tafsir di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur & benar. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus & terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Mapag Sri
Sebelum melaksanakan upacara, kepala desa mengadakan musyawarah/"rempugan" dengan sesepuh desa atau pemuka masyarakat. Maksud "rempugan" tersebut untuk menentukan hari dan dana yang diperlukan untuk upacara. Usai musyawarah, para pamong desa melakukan pengecekan ke sawah-sawah. Bila benar padi telah menguning, segera mengadakan pungutan dana secara gotong-royong. Besarnya pungutan bergantung kemampuan masyarakat.
Suku Moor
Jalan yang ditempuh untuk memecahkan sengketa yang terjadi adalah melalui musyawarah. Musyawarah tersebut terbagi menjadi beberapa hal, yaitu musyawarah terbatas dalam lingkungan keluarga yang dihadiri oleh anggota keluarga, musyawarah kerabat, musyawarah perdamaian adat yang disaksikan langsung oleh kepala adat. Meskipun demikian, upaya musyawarah tersebut tidak jarang juga menemui kegagalan atau jalan buntu. Kegagalan yang ada biasanya disebabkan karena anggota keluarga telah dipengaruhi oleh unsur-unsur kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang bersifat kebendaan. Apabila upaya musyawarah benar-benar tidak mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi, kedua belah pihak biasanya akan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sebaliknya, pembagian warisan di masyarakat Suku Moor biasanya tidak memerlukan campur tangan pemimpin atau pemuka adat, apalagi sampai dibawa ke ranah pengadilan agama apabila pembagian warisan tersebut berlangsung rukun dan damai antar ahil waris.
Rapat
Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan staffnya. Rapat juga dapat diartikan juga sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh banyak organisasi baik itu swasta ataupun pemerintah. Rapat sering dijadikan seseorang atau sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan tertentu. Pada pengertian lain rapat juga dapat diartikan sebagai kumpulan sekelompok orang yang besifat formal dengan melibatkan empat orang atau lebih dengan tujuan untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemberian motivasi. Sasaran akhir diadakannya rapat yaitu untuk mempertemukan peserta rapat secara langsung demi terjalinnya komunikasi, agar peserta rapat dapat berkontribusi langsung dalam pembicaraan sehingga pemikiran ide untuk penyelesain masalah dapat tersampaikan langsung, agar peserta rapat dapat terangsang secara lansung dalam memahami setiap permasalahan yang dihadapi, agar peserta rapat dapat sama-sama berkontribusi dalam pencapaian tujuan tertentu.
Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
Musyawarah alim ulama juga merumuskan program kerja sebagai penjabaran dari landasan kebijaksanaan di atas. Program kerja tiga pasal itu ialah sebagai berikut:
Musyawarah Rencana Pembangunan
Contoh Tahapan Musrenbang dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Badan Musyawarah (disingkat Bamus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.
Baitul Maal wa Tamwil
Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan "syirkah" atau "musya-rakah" dengan istilah "“participation financing”," atau kemitraan yang memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini lembaga keuangan Islam memberikan fasilitas "musyarakah" kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek kegiatan. Sebagai partner bagi para nasabah, lembaga keuangan Islam mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha lainnya untuk turut serta mengelola usaha yang dibiayai, memperoleh keuntungan, dan menanggung risiko kerugian yang telah diatur berdasarkan kesepakatan "profit and loss sharing principle" pada akad perjanjian sebelumnya, atau lebih dikenal dengan istilah bagi hasil.
Musyawarah daring
3. Tidak memerlukan seorang pemimpin untuk mengatur musyawarah tersebut
Pesirah
Pesirah (Belanda: "margahoofd") adalah kepala pemerintahan marga pada masa Hindia Belanda di wilayah "Zuid Sumatra" (Sumatera Selatan yang wilayahnya bukan seperti saat ini). Pesirah merupakan seorang tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa. Istilah pesirah di Sumatera Selatan masih digunakan hingga tahun 1970-an, karena perundang-undangan di Sumatera Selatan masih dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang bersumber dari kebijakan Hindia Belanda.
Majlis
Dalam bahasa Arab, majelis memiliki arti tempat untuk duduk, dimana digunakan dalam kata majelis, yang menggambarkan berbagai macam pertemuan khusus diantara kelompok yang memiliki kepentingan bersama baik dalam urusan administrasi, sosial atau agama di negara-negara yang memiliki hubungan bahasa dan budaya dengan negara-negara Islam. Majelis digunakan sebagai nama untuk dewan legislatif di sejumlah negara yang didominasi oleh budaya Islam. Dalam komunitas Syi'ah, majelis digunakan sebagai kata kerja yang berarti pertemuan untuk mengenang Ahlul Bait khususnya Husain bin Ali.
Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
Pada 26 Februari 1967, atas undangan pengurus masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, para alim ulama dan zu'ama berkumpul untuk bermusyawarah, membahas, meneliti, dan menilai beberapa masalah, terutama yang rapat hubungannya dengan usaha pembangunan umat, juga tentang usaha mempertahankan aqidah di dalam kesimpangsiuran kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat.
Musyawarah
Karena bertemu secara langsung maka dapat saja terjadi ketidaksetujuan dan berakhir pada emosi yang meledak sehingga dapat pula terjadi permusuhan satu sama lain. Kata-kata yang digunakan harus benar-benar dijaga supaya tidak menyinggung satu dengan yang lainnya. Pemerataan pembangunan daerah juga menjadi masalah penting. Jangankan internet, di daerah kecil saja masih banyak yang belum dapat menikmati listrik. Hal seperti ini sebaiknya menjadi fokus utama pemerintah supaya jangan hanya yang kuat saja yang akan semakin kuat sedang yang lemah akan semakin lemah.