Siapakah yang mendirikan Organisasi Pembebasan Palestina?
Otoritas Nasional Palestina
Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.
Organisasi Pembebasan Palestina
Selanjutnya manuver politik yang dilakukan oleh PLO untuk mencapai tujuan kemerdekaan Palestina ialah dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia, mengakui Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 (yang mengakui eksistensi Israel), serta melakukan gerakan Intifadah sejak tahun 1987. Sebagian faksi militan militer menolak mengakui Resolusi PBB tersebut, namun mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjadi anggota PLO dan tidak ingin memecah belah semangat nasionalisme ketika sedang dirintis usaha ke arah berdirinya sebuah negara yang baru terbentuk.
Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina
Pada bulan Februari 1989 di Dewan Keamanan PBB, perwakilan PLO mengakui bahwa 94 negara telah mengakui negara Palestina baru. Palestina kemudian berusaha untuk mendapatkan keanggotaan sebagai sebuah negara dalam beberapa badan yang terhubung ke PBB, namun upayanya digagalkan oleh ancaman AS untuk menahan dana dari setiap organisasi yang mengaku Palestina. Misalnya, pada bulan April tahun yang sama, PLO mengajukan permohonan untuk keanggotaan sebagai sebuah negara di Organisasi Kesehatan Dunia, sebuah aplikasi yang gagal untuk memberikan hasil setelah Amerika Serikat memberitahu organisasi tersebut bahwa mereka akan menarik dana jika Palestina diterima. Pada bulan Mei, sebuah kelompok dari negara-negara OKI mengajukan permohonan keanggotaan kepada UNESCO atas nama Palestina, dan terdaftar total 91 negara yang telah mengakui Negara Palestina.
Fedayeen Palestina
Fedayeen Palestina bermula dari para pengungsi yang melarikan diri atau diusir dari desa mereka akibat Perang Arab-Israel 1948. Pada pertengahan tahun 1950-an, fedayeen mulai melancarkan serangan lintas perbatasan dari Suriah, Mesir dan Yordania ke Israel. Jalur Gaza pun menjadi pusat aktivitas fedayeen Palestina. Akibatnya, Israel melancarkan serangan balasan yang dengan sendirinya memicu serangan-serangan lain dari fedayeen.
Jalur Gaza
Populasi di Jalur Gaza terus meningkat seiring dengan masuknya gelombang besar-besaran pengungsi Palestina yang keluar dari israel sebelum dan selama terjadinya peperangan. Warga palestina yang tinggal di Jalur Gaza atau Mesir menerbitkan paspor Seluruh Palestina. Mesir tidak menawarkan untuk memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi Palestina. Sejak akhir 1949, para pengungsi ini menerima bantuan langsung dari badan PBB UNRWA. Selama berlangsungnya Kampanye Sinai November 1956, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai diduduki oleh tentara Israel. Adanya tekanan internasional membuat Israel akhirnya menarik diri dari Jalur Gaza. Pemerintahan Seluruh Palestina dibubarkan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser pada tahun 1959.
Israel
Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Nasser menyerukan penghancuran negara Israel. Pada tahun 1967, Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokade akses Israel terhadap Laut Merah. Israel kemudian melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Hal ini kemudian berujung pada Perang Enam Hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan. "Garis Hijau" menjadi penanda batas antara wilayah administrasi Israel dengan Wilayah pendudukan Israel. Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Sebuah undang-undang yang mengesahkan pemasukan wilayah ini kemudian ditetapkan. Hal ini kemudian berujung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 yang menyatakan bahwa penetapan ini tidak sah dan melanggar hukum internasional.
Kegagalan negara-negara Arab pada perang tahun 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia, termasuk pula pembunuhan atlet-atlet Israel pada Olimpiade München 1972. Israel membalas aksi tersebut dengan melancarkan Operasi Wrath of God (Murka Allah). Pada operasi ini, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa München ini dilacak dan dibunuh.
Jan Egeland
Egeland pernah aktif dalam sejumlah proses perdamaian. Ia ikut memulai dan mengorganisir peranan Norwegia sebagai perantara antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1992, yang membuahkan Persetujuan Oslo (Deklarasi Prinsip) pada September 1993. Ia mengarahkan fasilitasi Norwegia dalam perundingan damai yang dipimpin oleh PBB yang membuahkan kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintah Guatemala dan para gerilyawan Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) yang ditandatangani di Oslo pada 1996. Ia juga memimpin delegasi tuan rumah ketika Perjanjian Ottawa untuk melarang ranjau darat berhasil dirundingkan dan diterima di Oslo pada 1997.
Israel
Aliyah Kedua (1904–1914) dimulai setelah terjadinya pogrom Kishinev. Sekitar 40.000 orang Yahudi kemudian berpindah ke Palestina. Baik gelombang pertama dan kedua migrasi tersebut utamanya adalah Yahudi Ortodoks, namun pada Aliyah Kedua ini juga meliputi pelopor-pelopor gerakan "kibbutz". Selama Perang Dunia I, Menteri Luar Negeri Britania Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Atas permintaan Edwin Samuel Montagu dan Lord Curzon, disisipkan pula pernyataan ""it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country"". Legiun Yahudi, sekelompok batalion yang terdiri dari sukarelawan-sukarelawan Zionis, kemudian membantu Britania menaklukkan Palestina. Oposisi Arab terhadap rencana ini berujung pada Kerusuhan Palestina 1920 dan pembentukan organisasi Yahudi yang dikenal sebagai Haganah (dalam Bahasa Ibrani artinya "Pertahanan").
Israel
Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep Tanah Israel ("Eretz Yisrael"), sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno, yang juga merupakan pusat wilayah Kerajaan Yehuda kuno. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui dijadikannya Mandat Britania atas Palestina sebagai "negara orang Yahudi". Pada tahun 1947, PBB menyetujui Pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh Rencana Pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel terus menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. Sejak awal pembentukan Negara Israel, batas negara Israel beserta hak Israel untuk berdiri telah dipertentangkan oleh banyak pihak, terutama oleh negara Arab dan para pengungsi Palestina. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, namun usaha perdamaian antara Palestina dan Israel sampai sekarang belum berhasil.
Khaled Mashal
Pada tanggal 29 Januari 2006, setelah kemenangan mengejutkan Hamas dalam pemilihan umum Palestina 2006, Mashal menyatakan bahwa Hamas tidak punya rencana untuk melucuti senjata. Dia menyatakan bahwa Hamas siap untuk "menyatukan senjata faksi Palestina, dengan konsensus Palestina, dan membentuk tentara seperti negara merdeka ... tentara yang melindungi rakyat kita melawan agresi". Kemudian, pada tanggal 13 Februari 2006, Mashal menyatakan bahwa Hamas akan mengakhiri perjuangan bersenjata melawan Israel jika Israel mundur ke perbatasan sebelum tahun 1967 dan mengakui hak Palestina untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dalam sebuah wawancara Reuters pada tanggal 31 Juli 2006, Mashal memperingatkan orang Palestina di mana-mana terhadap upaya untuk memisahkan masalah Lebanon dan Palestina. Dia menegaskan kembali sikap ini dalam sebuah wawancara 5 Maret 2008 dengan Al Jazeera English, mengutip penandatanganan Hamas dari Deklarasi Kairo 2005 dan Dokumen Rekonsiliasi Nasional, dan membantah sikap penolakan. Dalam sebuah wawancara dengan Sky News pada tanggal 30 Maret 2008, Mashal mengatakan, bahwa Hamas tidak akan mengakui Israel dan mendukung pengeboman bunuh diri, mengatakan itu adalah "perlawanan Palestina" menentang "kejahatan Israel".
Hamas
Berdasarkan prinsip-prinsip fundamentalisme Islam yang memperoleh momentum di seluruh dunia Arab pada 1980-an, Hamas didirikan pada tahun 1987 selama Intifadhah Pertama) sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Sheik Ahmed Yassin sebagai pendiri menyatakan pada tahun 1987, dan Piagam Hamas menegaskan pada tahun 1988, bahwa Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Namun, pada bulan Juli 2009, Khaled Meshal, kepala biro politik Hamas, mengatakan organisasi itu bersedia bekerja sama dengan "resolusi konflik Arab-Israel yang termasuk negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967", asalkan pengungsi Palestina memegang hak untuk kembali ke Israel dan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara baru. Namun, Mousa Abu Marzook Mohammed, wakil ketua biro politik Hamas, mengatakan pada tahun 2014 bahwa "Hamas tidak akan mengakui Israel", dan menambahkan "ini adalah garis merah yang tidak bisa dilewati".
Laila Khalid
Laila Khalid () adalah perempuan pertama asal Palestina yang membajak dua pesawat sebagai protes terhadap penjajahan Israel terhadap negerinya. Dia merupakan anggota Barisan Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Israel
Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui Rencana Pembagian PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 18) pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional – "corpus separatum" – yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.
Organisasi Pembebasan Palestina
PLO didirikan pada 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, "Al Fatah", pada 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan "Al Fatah"nya, menyerang Israel secara terus menerus. Israel menjawab dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Tak jarang korban yang berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak.
Yasser Arafat
Sementara Arafat mulai bergaul dengan para pengungsi Palestina (sebagian telah pernah dia temui saat tinggal di Kairo), dia dan lainnya secara bertahap mendirikan sebuah pergerakan bernama Fatah. Tanggal pasti pendirian Fatah tidak diketahui. Pada 1959, keberadaan kelompok ini diliput oleh sebuah majalah nasionalis Palestina, "Filastununa Nida al-Hayat" (Palestina Kami, Panggilan Hidup), yang ditulis dan diedit oleh Abu Jihad. FaTaH adalah akronim terbalik dari nama Arab "Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini", yang berarti "Pergerakan Pembebasan Nasional Palestina". "Fatah" juga merupakan kata yang digunakan pada masa-masa kekhalifahan Islam untuk "penaklukan."
Daftar Presiden Otoritas Nasional Palestina
Yasser Arafat adalah Ketua Organisasi Pembebasan Palestina dan menjadi presiden pertama Otoritas Nasional Palestina ketika lembaga pemerintahan itu dibentuk pada 1994. Pemerintahannya disahkan oleh suatu pemilihan umum pada 20 Januari 1996, tetapi pemilu-pemilu di kemudian hari ditunda. Arafat tetap menjabat presiden hingga kematiannya pada 11 November 2004, dan pada saat itu, ketua parlemen Palestina Rauhi Fattouh mengambil alih sebagian besar tugas-tugas Arafat dan menjadi presiden sementara. Namun ia tidak pernah secara resmi menggunakan gelar itu. pemilihan umum baru diselenggarakan pada Januari 2005, dan dimenangi oleh Mahmoud Abbas.
Rawhi Fattouh
Rawhi Fattuh (, , yang ditransliterasikan menjadi Rauhi Fattouh) (kelahiran 1949) adalah mantan Jurubicara Dewan Legislatif Palestina dan menjadi Presiden Otoritas Palestina sementara, setelah kematian Yasser Arafat pada 11 November 2004 sampai 15 Januari 2005. Dibawah hukum Palestina, ia memegang jabatan tersebut selama enam puluh hari sampai sebuah pemilihan diadakan. Pemilihan tersebut diadakan dan dimenangkan oleh Mahmoud Abbas, yang dilantik pada 15 Januari 2005.
Yasser Arafat
Arafat mendirikan sebuah kepolisian Palestina, dinamai "Preventive Security Service" (PSS), yang mulai bertugas pada 13 Mei. Kepolisian ini kebanyakan beranggotakan tentara-tentara Palestina dan sukarelawan asing di Palestina. Arafat menunjuk Mohammed Dahlan dan Jibril Rajoub untuk mengetuai kepolisian ini.
Tentara Pembebasan Palestina
Tentara Pembebasan Palestina itu seolah-olah dibentuk sebagai sayap militer dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di 1964 KTT Liga Arab diadakan di Alexandria, Mesir , dengan misi memerangi Israel. Namun, itu tidak pernah di bawah kendali PLO yang efektif, melainkan telah dikontrol oleh berbagai pemerintah inangnya, biasanya Suriah.
Pengungsi Palestina
Selama Perang Palestina 1948, sekitar 85% (720.000 orang) dari populasi Arab Palestina dari wilayah yang menjadi Israel melarikan diri atau diusir dari rumah mereka, menuju Tepi Barat, Jalur Gaza, dan ke negara-negara Lebanon, Suriah, dan Yordania. Mereka, dan keturunan mereka, yang juga berhak untuk mendaftar, dibantu oleh UNWRA di 59 kamp terdaftar, 10 kamp di antaranya didirikan setelah Perang Enam Hari tahun 1967 untuk mengatasi pengungsi baru Palestina. Menjadi satu-satunya pengungsi di dunia yang sebagian besar turun-temurun, termasuk orang-orang yang tidak terdaftar, orang-orang terlantar dan keturunan pengungsi, pengungsi Arab Palestina dan penduduk yang terlantar telah tumbuh menjadi yang terbesar kedua di dunia, setelah diperkirakan 11.000.000 warga Suriah yang mengungsi akibat Perang Saudara Suriah. Mereka juga merupakan populasi pengungsi yang tidak menentu tertua di dunia, berada di bawah pemerintahan negara-negara Arab yang terus-menerus setelah Perang Arab-Israel 1948, populasi pengungsi di Tepi Barat berada di bawah pemerintahan Israel sejak Perang Enam Hari, dan Jalur Gaza yang dikuasai oleh Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) sejak tahun 2007. Kewarganegaraan atau tempat tinggal legal di negara tuan rumah ditolak di Lebanon di mana pengintegrasian orang Palestina akan mengganggu keseimbangan pengakuan yang rumit, namun diperoleh di Yordania di mana sekitar 40% pengungsi Palestina yang terdaftar di UNWRA telah memperoleh hak kewarganegaraan penuh.Esber, Rosemarie M. (2008). "Under the Cover of War. The Zionist Expulsion of the Palestinians, Arabicus Books & Media
Negara Palestina
KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak." PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.
Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina
Front Demokratik untuk Kemerdekaan Palestina sering disebut DFLP (Arab: 'الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين', Al-Jabha al-Dimuqratiya Li-Tahrir Filastin atau Front Demokratik الجبهة الديموقراطية al-Jabha al-Dimuqratiyah adalah organisasi politik sekuler dan militer Palestina beraliran Sosialis - Nasionalis merupakan anggota federasi dari organisasi Fatah
Otoritas Nasional Palestina
Palestina saat ini dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dari faksi Fatah dan Perdana Menteri Salam Fayyad dari faksi Fatah. Belum ada stabilitas politik karena Hamas menolak menerima keberadaan Israel sementara Fatah siap mendiskusikan solusi dua bangsa untuk Konflik Israel dan Palestina.
Gerakan Nasionalis Arab
Gerakan Nasionalis Arab (, "Harakat al-Qawmiyyin al-Arab"), juga dikenal sebagai Harakiyyin, adalah sebuah organisasi nasionalis pan-Arab yang berpengaruh di sebagian besar dunia Arab, terutama dalam gerakan Palestina. Gerakan tersebut didirikan pada 1951 oleh George Habash.
Protektorat Seluruh Palestina
Protektorat Seluruh Palestina, juga dikenal dengan nama Protektorat Gaza, adalah negara berusia pendek yang didirikan pada tanggal 22 September 1948 di wilayah yang direbut oleh Kerajaan Mesir selama Perang Arab-Israel 1948. Negara yang terletak di Jalur Gaza ini berstatus sebagai protektorat yang diperintah oleh Pemerintahan Seluruh Palestina. Perdana Menteri negara ini adalah Ahmed Hilmi Pasha, sementara presidennya adalah Hajj Amin al-Husseini. Pada Desember 1948, hanya dalam waktu tiga bulan setelah deklarasi pendirian negara ini, Pemerintahan Seluruh Palestina dipindah ke Kairo dan kemudian tidak diizinkan kembali ke Gaza, sehingga pemerintahan ini menjadi pemerintahan dalam pengasingan. Resolusi Liga Arab kemudian memutuskan untuk menjadikan Jalur Gaza sebagai protektorat resmi Mesir, sehingga wewenang pemerintahan ini pun semakin mengecil hingga akhirnya pemerintahan ini dibubarkan pada tahun 1959 dan secara hukum digabung dengan Republik Arab Bersatu. Namun, secara "de facto", wilayah Gaza diduduki oleh militer Mesir.
Edward Said
Sebagai seorang intelektual, Said berkarya dalam bidang kebudayaan, sastra, musik, dan politik modern. Didasari pengalaman hidupnya sendiri, terlahir dari keluarga Kristen Palestina di Timur Tengah pada sekitar waktu berdirinya Israel pada 1948, Said mengajukan pendirian sebuah negara Palestina. Ia juga secara vokal menuntut persamaan hak politik dan asasi manusia untuk rakyat Palestina di Israel, dan mendesak Amerika Serikat untuk menekan Israel demi memberikan dan menghormati hak-hak itu. Said digambarkan sebagai "suara politik rakyat Palestina yang paling keras" oleh jurnalis Robert Fisk. Namun begitu, ia juga mengkritik pemerintah negara-negara Arab dan Islam yang bertindak berlawanan dengan keinginan rakyatnya.
Partai Keadilan Sejahtera
PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi, seperti yang dilakukan pada Maret 2010 di kompleks Monas. Tak jarang pula PKS mengecam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina, seperti pada November 2012, saat Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demonstrasi PKS dikenal dengan mengorganisir puluhan ribu kader dan tak jarang pula umat non-Muslim ikut di dalamnya, seperti politisi PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut berdemonstrasi bersama massa PKS pada Maret 2010. Selain itu, PKS juga memanfaatkan massa kadernya yang besar untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar, dan seringkali sumbangan tersebut disampaikan langsung lewat utusan khusus PKS ke Palestina, seperti saat penggalangan dana serentak seluruh DPW PKS di Indonesia pada bulan November 2012.
Negara Palestina
Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.
Yasser Arafat
Perang Enam Hari dimulai setelah Israel melancarkan serangan udara atas Angkatan Udara Mesir pada 5 Juni 1967. Pertempuran berakhir dengan kekalahan di pihak Arab dan pendudukan Israel atas beberapa wilayah yang sebelumnya menjadi wilayah negara Arab, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Meskipun Nasser dan sekutu-sekutu Arabnya terkalahkan, Arafat dan Fatah dapat mengklaim kemenangan, terutama karena mayoritas rakyat Palestina yang saat itu masih berfaksi dan bersimpati kepada negara-negara Arab tertentu, mulai memilih solusi "Palestina oleh Palestina" yang ditawarkan oleh Arafat. Banyak faksi politik utama Palestina, seperti Pergerakan Nasionalis Arab pimpinan George Habash, Komite Tinggi Arab pimpinan Mohammad Amin al-Husayni, Front Pembebasan Islam dan beberapa organisasi yang didukung oleh Suriah, nyaris bubar setelah kekalahan negara yang mereka dukung. Sekitar seminggu setelah kekalahan itu, Arafat menyamar melintasi Sungai Yordan dan memasuki Tepi Barat, di mana dia mendirikan pusat perekrutan anggota baru di Hebron, sekitar Yerusalem, dan juga Nablus, dan mulai menarik simpati pejuang dan penyumbang pada saat yang sama.
Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina
Deklarasi itu segera diakui oleh berbagai negara, dan pada akhir tahun tersebut negara ini diakui oleh lebih dari 80 negara. Pada bulan Februari 1989, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan PLO mengklaim pengakuan oleh 94 negara. Sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina sedang berlangsung, Kesepakatan Oslo ditandatangani antara Israel dan PLO pada bulan September 1993 membentuk Otoritas Nasional Palestina (PNA) sebagai sebuah pemerintahan sementara yang mandiri di wilayah Palestina. Israel tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan mempertahankan penguasaan militer "de facto" di seluruh wilayah.
Solusi dua negara
Pemisahan diusulkan kembali pada Rencana Pembagian PBB 1947 untuk Palestina. Rencana ini mengusulkan untuk dibagi menjadi tiga wilayah, dengan Yerusalem di bawah kuasa internasional. Rencana pemisahan tersebut diterima oleh para pemimpin Yahudi. Namun, ditolak oleh pemimpin negara-negara Arab dan Palestina, yang menentang setiap pemisahan Palestina dan adanya negara Yahudi di daerah tersebut. Perang Arab-Israel 1948 untuk menguasai wilayah sengketa pecah pada akhir Mandat Britania, yang diakhiri dengan Perjanjian Gencatan Senjata 1949.
Yasser Arafat
Pada 1994, Arafat pindah ke Kota Gaza, salah satu wilayah yang dikendalikan oleh Otoritas Nasional Palestina (PNA), entitas pemerintahan sementara yang terbentuk hasil Perjanjian Oslo. Arafat menjadi Presiden dan Perdana Menteri PNA, Panglima Tentara Pembebasan Palestina, dan Ketua Dewan Legislatif Palestina. Pada bulan Juli, setelah PNA dideklarasikan sebagai pemerintahan resmi Palestina, "Basic Laws of the Palestinian National Authority" dipublikasikan dalam tiga versi yang berbeda oleh PLO. Arafat bergerak terus dengan menciptakan struktur pemerintahan PNA. Ia mendirikan Komite Eksekutif PLO, sebuah kabinet yang beranggotakan dua puluh orang. Arafat juga memanfaatkan kekuasaan barunya ini untuk mengganti dan menunjuk para wali kota dan anggota dewan kota untuk kota-kota besar seperti Gaza dan Nablus. Dia mulai mengatur organisasi-organisasi nonpemerintah yang bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial di bawah otoritasnya dengan mengganti pemimpin dan direktur mereka dengan pejabat-pejabat PNA. Arafat kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua organisasi keuangan Palestina yang didirikan oleh Bank Dunia untuk mengendalikan dana bantuan untuk entitas baru Palestina ini.
Lehi (kelompok)
Lehi (: [ˈleχi]; "Lohamei Herut Israel – Lehi", "Para Pejuang untuk Kebebasan Israel – Lehi"), dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai Stern Gang (kelompok Stern), adalah suatu kelompok militan Zionis yang didirikan oleh Avraham ("Yair") Stern di wilayah Mandat Britania atas Palestina. Tujuan pendiriannya ialah untuk mengusir pemerintah Inggris dari Palestina dengan cara kekerasan, sehingga memungkinkan terjadinya imigrasi tanpa batas bagi orang-orang Yahudi dan pembentukan sebuah negara Yahudi, suatu 'republik Ibrani baru yang totaliter'. Pada saat didirikannya pada bulan Agustus 1940, awalnya kelompok ini dinamakan Organisasi Militer Nasional di Israel, namun kemudian diganti menjadi Lehi satu bulan kemudian.
Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina
Tidak lama setelah deklarasi 1988, Negara Palestina diakui oleh banyak negara-negara berkembang di Afrika dan Asia, dan dari negara-negara komunis dan Non-Blok.
Pada saat itu, bagaimanapun, Amerika Serikat menggunakan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan tindakan-tindakan lain untuk mencegah negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional dari perluasan pengakuan. Meskipun tindakan ini berhasil dalam banyak kasus,
Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) segera menerbitkan pernyataan pengakuan terhadap, dukungan untuk, dan solidaritas dengan Palestina, yang diterima sebagai negara anggota di kedua forum.
Komite Tinggi Arab
Komite Tinggi Arab adalah organ politik utama komunitas Arab di Mandat Britania atas Palestina. Komite ini didirikan pada 25 April 1936, atas usaha Hajj Amin al-Husayni, mufti Yerusalem. Komite Tinggi Arab terdiri dari pemimpin klan Arab Palestina di bawah kepemimpinan mufti. Komite ini dibentuk setelah dimulainya pemberontakan Arab di Palestina 1936–1939.
Protektorat Seluruh Palestina
Terdapat perdebatan mengenai apakah protektorat ini hanyalah boneka Mesir atau memang merupakan upaya pertama untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka. Walaupun Pemerintahan Seluruh Palestina mengklaim yurisdiksi atas seluruh wilayah Mandat Palestina, yurisdiksinya secara "de facto" hanya terbatas di Jalur Gaza, karena wilayah Tepi Barat dianeksasi oleh Yordania dan sisa wilayah Palestina dikuasai oleh Israel. Protektorat Seluruh Palestina sangat bergantung kepada pemerintah Mesir untuk memperoleh pendanaan. Selain itu, pada masa berdirinya protektorat ini, wilayah Jalur Gaza diperintah oleh Mesir secara "de facto".
Khaled Mashal
Mantan Presiden AS Jimmy Carter bertemu dengan Mashal pada tanggal 21 April 2008 dan mencapai kesepakatan bahwa Hamas akan menerima pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan ketentuan bahwa keadaan seperti itu telah diratifikasi oleh rakyat Palestina melalui referendum. Hamas kemudian menawarkan gencatan senjata sepuluh tahun jika Israel kembali ke perbatasan tahun 1967 dan mengakui hak kembali semua pengungsi. Israel tidak menanggapi tawaran itu. Kemudian, pada tanggal 27 Mei 2008, Mashal bertemu dengan Pemimpin Agung Iran, Ali Khamenei, di Teheran dan menyatakan, "Bangsa Palestina akan melanjutkan perlawanan meski ditekan dan tidak akan berhenti dalam memperjuangkan jihad." Hamas menyatakan bahwa mereka tidak merasa terikat oleh "Peta Jalan Menuju Perdamaian" dipromosikan oleh Kuartet Diplomatik, karena Israel tidak menghormati komitmennya dengan 'peta jalan'. Hamas menolak pembentukan "entitas Palestina [...] tanpa kedaulatan sejati, yang utamanya bertugas untuk menjaga keamanan Israel."
Yousef an-Najjar
Pada 1968, Youssef dilantik menjadi Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Dua bulan sebelum kematiannya, Youssef diwawancarai oleh surat kabar Beirut "L'Orient-Le Jour". Dalam wawancara tersebut, ia berkata: "Kami menanam benih, dan yang lainnya akan panen... Kebanyakan dari kita mungkin akan mati, dibunuh karena kami mengkonfrontasi musuh. Namun yang muda akan menggantikannya." Youssef dituduh berkaitan dengan pembantaian Munich 1972, dimana 11 atlet dan pelatih Israel dibunuh pada saat aksi tembak-tembakan antara polisi Jerman dan kelompok September Hitam. Israel membalasnya dengan meluncurkan sebuah kampanye yang disebut Operasi Murka Tuhan, dimana Youssef menjadi target utamanya.
PSF (Palestina)
Front Popular Perjuangan Palestina (PPSF) atau sering disebut PSF () adalah organisasi sekuler politik dan militer di Palestina yang dipimpin oleh Dr Samir Ghawshah, walaupun mempunyai kursi di dewan eksekutif PLO umumnya akan tetapi dianggap memiliki pengaruh yang sangat terbatas dalam perpolitikan Palestina.
Bangsa Palestina
Meluasnya penggunaan pertama dari "Palestina" sebagai endonym untuk mengacu pada konsep nasionalis orang Palestina oleh penduduk Arab berbahasa lokal Palestina mulai sebelum pecahnya Perang Dunia I, [6] dan permintaan pertama untuk kemerdekaan nasional dikeluarkan oleh Kongres Suriah-Palestina pada 21 September 1921 [7] Setelah penciptaan Israel, eksodus tahun 1948., dan lagi setelah eksodus tahun 1967, istilah itu datang bukan hanya untuk menandakan tempat asal, tetapi rasa masa lalu dan masa depan bersama dalam bentuk sebuah negara-bangsa Palestina [6] Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). mewakili rakyat Palestina sebelum masyarakat internasional. [8] Otoritas Nasional Palestina, secara resmi didirikan sebagai hasil dari Persetujuan Oslo, adalah badan administratif sementara nominal yang bertanggung jawab untuk pemerintahan di pusat-pusat populasi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Free Gaza Movement
Organisasi-organisasi yang ikut serta dalam Gerakan Pembebasan Gaza terdiri dari berbagai kalangan mulai dari organisasi keagamaan Kristen, Yahudi, Islam, Gerakan Solidaritas Internasional dan organisasi kemanusiaan dunia. Selain diikuti oleh organiasi-organisasi kemanusiaan dunia Gerakan Pembebasan Gaza juga diikuti oleh tokoh-tokoh ternama dunia seperti Jeff Halper, Hedy Epstein, dan Lauren Both. Upaya mereka yaitu menembus blokade Israel dan memberikan bantuan bagi penduduk di Jalur Gaza.
Otoritas Nasional Palestina
Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur ibu kota negara.
Jalur Gaza
Pada tanggal 22 September 1948, menjelang akhir Perang Arab-Israel 1948, Pemerintahan Seluruh Palestina diproklamasikan oleh Liga Arab di Kota Gaza yang diduduki Mesir. Pemerintahan ini didirikan oleh Liga Arab untuk membatasi pengaruh Transyordania di Palestina. Pembentukan Pemerintahan Seluruh Palestina ini diakui oleh enam dari tujuh negara anggota Liga Arab, yaitu: Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, Arab Saudi, dan Yaman.p sedangkan negara Liga Arab yang tidak mengakui adalah Transyordania. Di luar Liga Arab, tidak satupun negara yang mengakui pembentukan pemerintahan tersebut.
Saeb Erekat
Saeb Muhammad Salih Erekat (juga Erakat; Arab: صائب عريقات‎ "Ṣāʼib ʻUrayqāt" atau "ʻRēqāt", ) adalah ketua panitia acara dan monitor PLO sampai 12 Februari 2011. Ia juga yang bernegosiasi Perjanjian Oslo dengan Israel dan tetap menjadi perunding utama PLO dari 1995 sampai Mei 2003, ketika ia mengundurkan diri dari Pemerintahan Palestina. Ia kemudian rekonsiliasi dengan partainya dan ditunjuk kembali pada September 2003. Ia sekarang menjadi bagian dari tim 'Israel-Fatah' yang bernegosiasi dengan Israel untuk mendirikan negara Palestina secara "de jure".
Pemilu di Palestina
Pada 1996, pemilihan umum di Palestina pertama kali diselenggarakan, sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo dan tujuan didirikannya Pemerintahan Otoritas Palestina. Pemilihan umum pertama di Palestina ini diadakan pada 20 Januari 1996 di tiga wilayah "de facto" yang menjadi wilayah kekuasaan Otoritas Palestina, yaitu Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Yousef an-Najjar
Muhammad Youssef Al-Najjar (1930 - 10 April 1973), yang umumnya dikenal sebagai Abu Youssef, adalah seorang militan Palestina.
Berasal dari Yibna, ia memulai keterlibatannya dalam Serikat Pelajar Palestina Umum. Ketika organisasi Fatah dibentuk pada akhir 1950an, Youssef menjadi seorang aktivis awal, pergi ke Qatar untuk membentuk kelompok yang sama, dan mengambil komando sayap militer Fatah.
Resolusi 73 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 73 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 11 Agustus 1949, mengakui perjanjian gencatan senjata antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Palestina 1948 dan berharap agar segala persoalan yang tersisa dapat diselesaikan secepatnya. Resolusi ini juga memberhentikan Mediator di Palestina karena tugasnya sudah terlaksana dan meminta Sekretaris Jenderal mengizinkan berlanjutnya tugas personel Organisasi Pengawas Gencatan Senjata (TSO) untuk memantau dan menegakkan gencatan senjata. Resolusi ini meminta kepala staf TSO membuat laporan berkala perihal gencatan senjata kepada Dewan.
Folke Bernadotte
Pada tanggal 20 Mei 1948, kelima negara anggota DK PBB menyetujui pilihan Count Bernadotte sebagai penengah dalam mengusahakan perdamaian konflik Arab-Israel di Palestina. 10 hari kemudian ia memprakarsai konferensi para pemimpin Arab dan Yahudi di Palestina dan pemimpin Arab di Kairo, Mesir, dan Amman, Yordania. Ia berhasil memperoleh persetujuan gencatan senjata 4 minggu yang bermula 11 Juni. Pada tanggal 28 Juni mengajukan kepada Liga Arab dan pemerintahan ‘Israel’ rencana perdmaian yang ditolak sebagian oleh kedua belah pihak. Pada 12 Juli ia membuat laporan kepada DK PBB, dalam sidang di New York, dan segera setelah itu kembali ke Palestina.
Pemerintahan Seluruh Palestina
Pemerintahan Seluruh Palestina ( "") didirikan oleh Liga Arab pada tanggal 22 September 1948 selama Perang Arab-Israel 1948 untuk memerintah wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Mesir. Pemerintahan ini diakui oleh semua anggota Liga Arab kecuali Yordania. Walaupun yurisdiksi pemerintahan ini secara "de jure" mencakup seluruh bekas wilayah Mandat Palestina, secara "de facto" yurisdiksinya hanya terbatas di Jalur Gaza. Perdana Menteri Pemerintahan Seluruh Palestina adalah Ahmed Hilmi Pasha, sementara presidennya adalah Hajj Amin al-Husseini.
Intifadah
Intifadah Palestina pertama dimulai pada 1987 dan berakhir pada 1993 dengan ditandatanganinya Persetujuan Oslo dan pembentukan Otoritas Nasional Palestina.
Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina
Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (dalam bahasa Arab: "Al-Jabhah al-Sha'biyyah li-Tahrir Filasthin", dalam bahasa Inggris nama resminya adalah Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Partai ini berhaluan komunis, didirikan oleh seorang Arab Palestina beragama Kristen, Dr. George Habash pada 1967. Partai ini pun menjadi faksi terbesar kedua dalam Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Jalur Gaza
Mandat Palestina didirikan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 22 dari Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa dan Resolusi San Remo pada tanggal 25 April 1920 oleh Sekutu dan kekuatan terkait setelah Perang Dunia I. Mandat ini menetapkan bahwa Britania Raya menguasai wilayah bagian selatan Suriah Utsmaniyah sejak tahun 1923 hingga 1948.
Deklarasi Kemerdekaan Palestina
Deklarasi tersebut menyangkut wilayah Palestina, seperti yang ditetapkan menurut batas-batas Mandat Britania atas Palestina, yang meliputi seluruh Negara Israel serta Tepi Barat dan Jalur Gaza (pada saat itu merupakan bagian dari Pemerintahan Sipil Israel). Hal ini mengacu Rencana Pembagian Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1947 dan "resolusi PBB sejak tahun 1947" pada umumnya ketika memberikan legitimasi untuk status negara Palestina.
Otoritas Nasional Palestina
Palestina (bahasa Arab: السلطة الوطنية الفلسطينية "as-Sulṭah al-Waṭanīyah al-Filasṭīnīyah"; bahasa Ibrani: הרשות הפלסטינית "Harashut Hafalastinit") adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memerintah sebagian dari Tepi Barat dan seluruh Jalur Gaza. Organisasi ini dibentuk pada 1994 setelah penandatangan Persetujuan Oslo antara PLO dengan Israel.
Negara Yudea
Negara Yudea (, "Medīnat Yəhuda") adalah sebuah negara halakha yang telah diusulkan pendiriannya oleh para pemukim Yahudi di Tepi Barat. Setelah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendeklarasikan negara Palestina pada tahun 1988, beberapa pemukim (khususnya penganut Kahanisme) merasa khawatir bahwa tekanan internasional akan membuat Israel mundur dari Tepi Barat, sehingga mereka ingin mendirikan negara Yahudi Ortodoks di Tepi Barat jika hal ini terjadi. Pendirian negara ini diumumkan di sebuah hotel di Yerusalem pada tanggal 27 Desember 1988. Tokoh Kahanis veteran, Michael Ben-Horin, dinyatakan sebagai Presiden Negara Yudea. In January 1989 several hundred activists met and announced their intention to create such a state if Israel withdrew.
Deklarasi Balfour
Pada Februari 1919, Balfour berkata bahwa Palestina dianggap sebuah kasus pengecualian dimana, merujuk kepada penduduk lokal, "kita secara deliberasi dan berhak mengurungkan penerimaan prinsip penentuan nasib sendiri," meskipun ia menganggap bahwa kebijakan tersebut menyediakan penentuan nasib sendiri untuk Yahudi. Avi Shlaim menganggap ini sebagai "kontradiksi terbesar" dari deklarasi tersebut. Prinsip penentuan nasib sendiri tersebut telah dideklarasikan beberapa kali dalam deklarasi tersebutEmpat Belas Poin Januari 1918 buatan Presiden Wilson, Deklarasi Tujuh Orang buatan McMahon pada Juni 1918, Deklarasi Inggris-Perancis November 1918, dan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa Juni 1919 yang telah mendirikan sistem mandat. Dalam sebuah memo Agustus 1919, Balfour mengetahui ketidakkonsistenan pada pernyataan tersebut, dan kemudian menjelaskan bahwa Inggris tak memiliki tujuan untuk menyerobot penduduk Palestina yang ada. Hasil Komisi Konsultasi Penyidikan King-Crane Amerika yang berlangsung dari penduduk asli – dimana Inggris menarik diri – mengejutkan selama tiga tahun sampai laporan tersebut dibocorkan pada 1922. Pemerintah Inggris berikutnya memahami defisiensi ini, terutama komite tahun 1939 pimpinan Lord Chancellor, Frederic Maugham, yang menyatakan bahwa pemerintah tak "bebeas untuk menyingkirkan Palestina tanpa menyoroti keinginan dan kepentingan para penduduk Palestina", dam pernyataan April 2017 oleh menteri negara Kantor Luar Negeri Inggris Baroness Anelay menyatakan bahwa pemeritnah memahami bahwa "Deklarasi tersebut seharusnya diserukan untuk perlindungan hak politik komunitas non-Yahudi di Palestina, terutama hak penentuan nasib sendiri mereka."
Yasser Arafat
Fatah bertujuan untuk membebaskan Palestina lewat perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang Palestina sendiri. Ini membuatnya berbeda dengan organisasi politik dan gerilya Palestina lainnya, yang sebagian besar meletakkan harapan pada sebuah perjuangan bersama oleh bangsa Arab. Di bawah pimpinan Arafat, Fatah tidak pernah mengikuti ideologi negara-negara Arab pada umumnya saat itu. Ini berbeda dengan mayoritas faksi lainnya, yang sering menjadi boneka negara lain seperti Mesir, Irak, Arab Saudi, Suriah, dan lainnya.
Negara Palestina
Pada tahun 1946, Transyordania memperoleh kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina. Setahun kemudian, PBB mengadopsi rencana partisi untuk solusi dua-negara di wilayah yang tersisa dari mandat. Rencana tersebut diterima oleh pimpinan Yahudi, tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab dan Inggris menolak untuk melaksanakan rencana tersebut. Pada malam terakhir penarikan Inggris ,Agensi Yahudi untuk Israel mendeklarasikan berdirinya Negara Israel sesuai dengan rencana PBB yang diusulkan. Komite Tinggi Arab tidak mengumumkan keadaan sendiri dan sebaliknya, bersama dengan Transyordania, Mesir, dan anggota lain dari Liga Arab saat itu, mulai tahun 1948 Perang Arab-Israel. Selama perang,Israel memperoleh wilayah tambahan yang diharapkan menjadi bagian dari negara Arab di bawah rencana PBB. Mesir memperoleh kendali atas Jalur Gaza dan Transyordania mendapatkan kontrol atas Tepi Barat. Mesir awalnya mendukung terciptanya Pemerintahan Seluruh Palestina, tapi itu dibubarkan pada tahun 1959. Transyordania pernah mengenalinya dan malah memutuskan untuk memasukkan Tepi Barat dengan wilayahnya sendiri untuk membentuk Yordania. Aneksasi itu diratifikasi pada 1950. Perang Enam Hari tahun 1967, ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel. Ekspansi ini melibatkan seluruh Tepi Barat, yang tetap di bawah pendudukan Israel, dan Jalur Gaza, yang diduduki sampai penarikan mundur Israel tahun 2005. Pertanyaan apakah Jalur Gaza tetap di bawah pendudukan setelah penarikan adalah subjek perdebatan, namun seorang pejabat senior Hamas menyebut pendudukan Jalur Gaza sebagai bagian dari masa lalu.
Otoritas Nasional Palestina
Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, Lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Sebelumnya, Pelestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel. Namun sejak beberapa waktu lalu, kucuran dana dihentikan secara sepihak oleh pihak Israel atas persetujuan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kucuran dana yang diberikan akan digunakan bagi kegiatan perlawanan terhadap Israel oleh Hamas yang baru saja memenangkan Pemilihan Umum di Palestina.
Jaysh al-Jihad al-Muqaddas
Laskar Jihad (bahasa Arab: جيش الجهاد المقدس; "Jaysh al-Jihad al-Muqaddas") adalah pasukan ireguler Arab Palestina yang didirikan pada masa Perang Saudara di Palestina 1947-48 oleh Abd al-Qadir al-Husayni dan Hasan Salama. Laskar ini dianggap sebagai pasukan "pribadi" Husayni. Liga Arab mendirikan Jaysh al-Inqadh al-Arabi (Pasukan Pembebasan Arab) sebagai tandingan terhadap pasukan ini dan merupakan bagian dari rencananya untuk mencegah kepemimpinan Arab Palestina, walaupun pada praktiknya pemerintah Arab melarang sukarelawan untuk bergabung dengan keduanya.
Hubungan Liga Arab dengan Uni Eropa
Pertemuan puncak ke-19 Liga Arab pada tahun 2002 di Arab Saudi menghadirkan perwakilan Uni Eropa dari kerangka kebijakan keamanan dan luar negeri Uni Eropa "(Common Foreign and Security Policy)", Javier Solana, untuk membahas inisiatif perdamaian di kawasan Arab "(the Arab Peace Initiative of 2002)" termasuk pertemuan Solana dengan Presiden Mahmoud Abbas dan sejumlah petinggi Palestina terkait masalah teritori dan dukungan Uni Eropa terhadap Palestina. Sebelumnya pada tahun 1973 hubungan Uni Eropa dan Liga Arab memang difokuskan pada pertukaran minyak sebagai timbal balik atas dukungan Uni Eropa terhadap isu-isu politik di Liga Arab terutama menyangkut konflik Arab-Israel sejak berdirinya Israel sebagai negara merdeka pada tahun 1948.
Pemilu di Palestina
Sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo pada 1993, maka setahun kemudian, yaitu pada 1994, "Palestinian National Authority" atau Pemerintahan Otoritas Palestina dibentuk. Badan otoritas itu berfugsi sebagai lembaga pemerintahan transisi di Palestina yang tujuannya untuk merumuskan pemilihan umum Palestina yang rencananya akan diadakan pada 1996. Otoritas Palestina hasil Kesepakatan Oslo itu akhirnya menunjuk pmeimpin PLO, Yasser Arafat sebagai pemimpin pemerintahan otoritas Palestina. Secara internasional, pemerintahan otoritas Palestina diakui sebagai wakil resmi Palestina, salah satunya di Indonesia. Sementara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PLO yang sudah menjadi perwakilan Palestina di PBB sejak 1974 digantikan oleh otoritas Palestina. Selain itu, Pemerintahan Otoritas Palestina juga mendapatkan pengakuan dan bantuan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya. Sejak mendapatkan pengakuan-pengakuan itu, maka Palestina secara resmi diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjata dan kepolisian sendiri.
Aziz Duwaik
Aziz Duwaik ( ), lahir , telah menjadi Ketua Dewan Legislatif Palestina (PLC) sejak pemilihan pada tanggal 18 Januari 2006. Ia dipenjara di Israel pada tanggal 6 Agustus 2006 dengan tuduhan menjadi anggota Hamas, tetapi ia dibebaskan pada tanggal 22 Juni 2009. Sebagian bangsa Palestina mengganggap Duwaik, yang merupakan juru bicara Parlemen Palestina, bertindak sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina sejak masa jabatan Mahmoud Abbas resmi berakhir pada 9 Januari 2009.
Partai Komunis Palestina
Dari 1951, Partai Komunis Yordania mengorganisir warga Palestina di Tepi Barat, sementara Organisasi Komunis Palestina memobilisasi anggota di Kota Gaza. Pada tahun 1975 Organisasi Komunis Palestina dibentuk di Tepi Barat sebagai cabang dari partai Yordania. Pada tahun 1982 ia memutuskan hubungan dengan Yordania dan bergabung dengan organisasi di Gaza menjadi Partai Komunis Palestina yang baru. Partai ini kemudian menjadi Partai Rakyat Palestina. Pada tahun 1987, ia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina.
Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina
Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina merupakan tujuan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina memproklamirkan berdirinya Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988 di Aljir, Aljazair dalam sebuah sidang luar biasa Dewan Nasional Palestina dalam pengasingan.
Persetujuan Damai Oslo
Persetujuan Damai atau secara resmi disebut "Deklarasi Prinsip-Prinsip Fasilitasi Pemerintahan Sendiri secara sementara" disetujui di Oslo, Norwegia pada 20 Agustus 1993 dan secara resmi ditanda-tangani di Washington D.C. pada 13 September 1993 oleh Mahmud Abbas yang mewakili PLO dan Shimon Peres yang mewakili Israel. Hal ini disaksikan oleh Warren Christopher dari Amerika Serikat dan Andrei Kozyrev dari Rusia, di depan Presiden A.S. Bill Clinton dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dengan Ketua PLO Yasser Arafat.
Pengusiran pengungsi Palestina oleh Kerajaan Yordania
Dalam peristiwa ini, Syria berusaha membantu milisi Palestina dengan mengirimkan tank tetapi dengan mudah dikalahkan oleh pasukan udara Yordania. Para milisi yang kehilangan harapan menyetujui gencatan senjata pada tanggal 27 September 1970, yang akhirnya dilanggar oleh PFLP dan DFLP, milisi Palestina. Hal ini mengakibatkan bentrokan senjata kembali sampai Juni 1971, daerah pertahanan milisi Palestina terakhir di Yordania direbut kembali oleh pasukan Yordania dan para milisi Palestina pergi ke Libanon selatan.
Deklarasi Kemerdekaan Palestina
Deklarasi Kemerdekaan Palestina adalah sebuah pernyataan yang ditulis oleh penyair Palestina Mahmoud Darwish dan diproklamasikan oleh Yasser Arafat pada tanggal 15 November 1988. Deklarasi ini sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Nasional Palestina, badan legislatif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dengan suara 253 mendukung, 46 menentang, dan 10 abstain. Deklarasi ini dibacakan pada sidang penutupan Dewan Nasional Palestina ke-19 dengan tepuk tangan berdiri. Setelah menyelesaikan pembacaan deklarasi, Arafat, selaku Ketua Organisasi Pembebasan Palestina menerima gelar "Presiden Palestina". Pada bulan April 1989, Dewan Pusat PLO memilih Yasser Arafat sebagai Presiden Negara Palestina yang pertama.
Muammar Gaddafi
Seperti Nasser, Gaddafi lebih mendukung pemimpin Palestina Yasser Arafat dan kelompoknya, Fatah, daripada kelompok-kelompok Palestina lainnya yang lebih militan dan berhaluan Marxis. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Gaddafi dengan Arafat memburuk; Gaddafi menganggapnya terlalu moderat dan ia bahkan menyerukan agar Palestina lebih banyak menggunakan kekerasan. Sebagai gantinya, Gaddafi mendukung milisi-milisi seperti Barisan Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Barisan Rakyat untuk Pembebasan Palestina - Komando Umum, Barisan Demokratik untuk Pembebasan Palestina, As-Sa'iqa, Barisan Perjuangan Rakyat Palestina, dan Organisasi Abu Nidal. Ia mendanai Organisasi September Hitam yang bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian terhadap atlet-atlet Israel pada saat Olimpiade München 1972, dan bahkan jenazah para militan yang terbunuh selama peristiwa tersebut dibawa ke Libya untuk dimakamkan sebagai pahlawan.
Tentara Pembebasan Palestina
Pada tahun 1968, Pasukan Populer Pembebasan (Arab, " quwwat di-tahrir abu-sha'biyya "), lebih dikenal sebagai Yarmouk Brigade , yang didirikan dalam rangka PLA untuk melakukan komando tindakan melawan pasukan Israel di Jalur Gaza, diduduki oleh pasukan Israel tahun sebelumnya. Umumnya PLA menahan diri dari tindakan semacam ini di bawah tanah, yang telah dibangun sebagai sesuatu dari parade pameran militer konvensional.
Jalur Gaza
Pada bulan Mei 1994, setelah perjanjian Palestina-Israel, atau yang dikenal sebagai Persetujuan Damai Oslo disahkan, transfer pemerintahan dari Israel ke Palestina mulai dilakukan secara bertahap. Sebagian Jalur Gaza (kecuali untuk blok permukiman dan pangkalan militer) berada di bawah kendali Palestina. Tentara Israel meninggalkan Gaza dan daerah perkotaan lainnya. Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Yasser Arafat, memilih Kota Gaza sebagai pusat administrasi. Pada bulan September 1995, Israel dan OPP menandatangani perjanjian damai kedua yang memperluas kewenangan Otoritas Palestina terhadap kota-kota di Tepi Barat. Perjanjian tersebut juga membentuk 88 anggota Dewan Nasional Palestina terpilih, yang menggelar sidang perdananya di Gaza pada bulan Maret 1996.
Negara Palestina
Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah perang 6 hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah seringkali disalah-artikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.
Deklarasi Balfour
Pemerintah Inggris, termasuk Churchill, jelas menyatakan bahwa Deklarasi tersebut tak ditujukan agar seluruh Palestina berubah menjadi Tanah Air Yahudi, "namun Tanah Air harus didirikan di Palestina." Emir Faisal, Raja Suriah dan Irak, membuat perjanjian formal tertulis dengan pemimpin Zionis Chaim Weizmann, yang dirancang oleh T.E. Lawrence, dimana mereka berupaya untuk menjalin hubungan damai antara orang Arab dan orang Yahudi di Palestina. Perjanjian Faisal–Weizmann 3 Januari 1919 merupakan perjanjian jangka pendek untuk kerjasama Arab-Yahudi pada pembangunan tanah air Yahudi di Palestina. Faisal memperlakukan Palestina secara berbeda dalam presentasinya di Konferensi Perdamaian pada 6 Februari 1919 dengan berkata "Palestina, untuk karakter universalnya, [harus] ditinggalkan di satu sisi untuk konsiderasi menguntungkan dari seluruh pihak yang menyorotinya". Perjanjian tersebut tak pernah diterapkan. Dalam surat lanjutan yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh Lawrence untuk penandatanganan Faisal, ia menjelaskan:
Saat surat tersebut dimasukkan ke Komisi Shaw pada 1929, Rustam Haidar berbincang dengan Faisal di Baghdad dan menyatakan bahwa Faisal "tak merekoleksi apapun yang ia tulis dari pernyataan tersebut". Pada Januari 1930, Haidar menulis kepada sebuah surat kabar di Baghdad bahwa Faisal: "menemukannya tampak aneh bahwa materi semacam itu diatributkan kepadanya karena ia tak ada waktu yang dapat mengondisikan perijinan bangsa asing apapun untuk berbagi dalam sebuah negara Arab". Awni Abd al-Hadi, sekretaris Faisal, menulis dalam memoirnya bahwa ia tak menyadari bahwa pertemuan antara Frankfurter dan Faisal terjadi dan bahwa: "Aku meyakini bahwa surat ini, anggaplah otentik, ditulis oleh Lawrence, dan bahwa Lawrence menandatanganinya dalam bahasa Inggris atas perantaraan Faisal. Aku meyakini surat ini adalah bagian dari klaim palsu buatan Chaim Weizmann dan Lawrence untuk memelencengkan opini publik." Menurut Allawi, penjelasan paling tampak untuk surat Frankfurter adalah sebuah pertemuan terjadi, sebuah surat dirancang dalam bahasa Inggris oleh Lawrence, namun bahwa "isinya tak secara keseluruhan dibuat jelas kepada Faisal. Ia kemudian mungkin atau mungkin tidak diinduksikan untuk menandatanganinya", sejak itu dijalankan untuk melawan pernyatana pribadi dan publik lain dari Faisal pada masa itu. Sebuah wawancara 1 Maret oleh Le Matin mengutip Faisal berkata:
Rasa hormat ini untuk agama lain mengarahkan opiniku tentang Palestina, tetangga kami. Bahwa Yahudi tak bahagia datang untuk bermukim disana dan berlagak sebagai warga yang baik dari negara ini, kemanusiaan kami sontak memberikan mereka tempat di bawah pemerintahan Muslim atau Nasrani yang dimandatkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Jika mereka ingin menghimpun sebuah negara dan mengklaim hak kedaulatan di wilayah tersebut, aku menganggapnya bahaya yang sangat serius. Ini dikhawatirkan akan menjadi konflik antara mereka dan ras lainnya.
Fatah
Fatah (bahasa Arab: فتح "penaklukan") atau "Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini" atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina, adalah sebuah partai politik di Palestina yang didirikan pada tahun 1958. Partai ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Palestina di daerah yang sedang menjadi tempat konflik Israel dan Palestina. Fatah sebenarnya secara teknis bukan merupakan partai politik, namun adalah faksi terbesar dalam PLO, sebuah konfederasi multipartai.
Deklarasi Balfour
Kabinet Inggris mula-mula mendiskusikan Zionisme di sebuah pertemuan pada 9November 1914, empat hari setelah Inggris mendeklarasikan perang terhadap Kekaisaran Utsmaniyah, dimana Mutasarrifate Yerusalemsering disebut sebagai Palestinamerupakan wilayahnya. Di pertemuan tersebut, David Lloyd George, Menteri Keuangan Britania Raya pada masa itu, "menyebut takdir mutlak dari Palestina". Menteri tersebut, menjalin kesepakatan dengan firma hukum Lloyd George, Roberts and Co, sebelum Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia bekerja pada Skema Uganda, menjadi Perdana Menteri pada masa deklarasi tersebut, dan secara mutlak bertanggung jawab terhadapnya.
Hamas
Setelah pemilu tahun 2006, pendiri Hamas Mahmoud Al-Zahar tidak menutup kemungkinan menerima "solusi dua-negara sementara", dan menyatakan bahwa ia bermimpi "menggantung peta besar dunia di dinding rumah saya di Gaza yang tidak menunjukkan Israel di atasnya". Xinhua melaporkan bahwa Al-Zahar "tidak menutup kemungkinan memiliki Yahudi, Muslim dan Kristen yang hidup di bawah kedaulatan sebuah negara Islam". Pada akhir 2006, Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, mengatakan bahwa jika negara Palestina terbentuk berdasarkan batas 1967, Hamas bersedia untuk menyatakan gencatan senjata yang bisa bertahan selama 20 tahun, dan menyatakan bahwa Hamas tidak akan pernah mengakui "perampas pemerintah Zionis" dan akan terus "seperti gerakan jihad sampai pembebasan Yerusalem".
Pasukan Keamanan Nasional Palestina
Sejak penandatanganan Perjanjian Oslo, pasukan tersebut beroperasi di kawasan yang dikontrol oleh PNA. Pada 2003, organisasi tersebut digabung dalam Pelayanan Keamanan Palestina.
Abu Nidal
Abu Nidal ("bapak perjuangan") membentuk ANO pada Oktober 1974 setelah berseteru dengan faksi Fatah yang dipimpin Yasser Arafat di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Abu Nidal diyakini telah memerintahkan serangan di 20 negara, yang menewaskan lebih dari 300 orang dan melukai lebih dari 650 orang. Tindakan kelompok tersebut meliputi penyerangan bandar udara Roma dan Wina pada 27 Desember 1985, ketika seseorang menembakkan pistol ke arah para penumpang di tempat penjualan tiket maskapai El Al, sehingga menewaskan 20 orang.
Yasser Arafat
Pada waktu yang sama, Nasser menghubungi Arafat lewat mantan penasihatnya Mohamed Hassanein Heikal, dan Nasser mendeklarasikan Arafat sebagai "pemimpin bangsa Palestina." Pada Desember 1967, Ahmad Shukeiri mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Organisasi Pembebasan Palestina, dan Yahya Hammuda menggantikannya. Hammuda mengajak Arafat untuk bergabung dengan organisasi tersebut, dan Fatah mendapat 33 dari 105 kursi di Komite Eksekutif, sementara 57 kursi sisanya dialokasikan untuk beberapa faksi perjuangan lainnya.
Negara Palestina
Setelah Israel menguasai wilayah Palestina dari Yordania dan Mesir, ia mulai membangun permukiman Israel di sana. Ini diorganisir ke Yudea dan Samariakabupaten (Tepi Barat), Hof Aza Regional Council (Jalur Gaza) di Distrik Selatan. Administrasi penduduk Arab dari wilayah ini dilakukan oleh Administrasi Sipil Israel Koordinator Kegiatan Pemerintah di Daerah dan oleh dewan kota lokal hadir sejak sebelum pengambilalihan Israel. Pada tahun 1980, Israel memutuskan untuk membekukan pemilihan untuk dewan-dewan dan membentuk Liga Desa bukan, yang pejabat berada di bawah pengaruh Israel. Kemudian model ini menjadi tidak efektif untuk kedua Israel dan Palestina, dan Liga Desa mulai pecah, dengan yang terakhir ini adalah Liga Hebron, dibubarkan pada bulan Februari 1988. Seperti digambarkan dalam Persetujuan Oslo, Israel diizinkan PLO untuk mendirikan lembaga sementara administratif di wilayah Palestina, yang muncul dalam bentuk PNA. Itu diberikan sipil dan / atau Kontrol keamanan di beberapa daerah. Pada tahun 2005, menyusul pelaksanaan rencana pemisahan diri sepihak Israel, PNA menguasai penuh Jalur Gaza dengan pengecualian perbatasan, udara, dan perairan teritorial. Setelah konflik antar-Palestina pada tahun 2006, Hamas mengambil alih kontrol Jalur Gaza, dan Fatah menguasai Tepi Barat (dan seluruh lembaga PNA). Saat ini Jalur Gaza diatur oleh Hamas, dan Tepi Barat oleh Fatah.
Otoritas Nasional Palestina
Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah perang 6 hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah seringkali disalah-artikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.
Said Al-Muzayin
Pada tahun 1948, setelah dari Nakba, dia berhijrah ke Jalur Gaza. Di sana ia mengajar sejarah dan pada tahun 1957, ia menandatangani kontrak dengan Arab Saudi untuk mengajar di sana. Pada 1959, ia terbang ke Damaskus untuk bekerja di Organisasi Pembebasan Palestina.
Israel
Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir Mandat Britania, Agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai "Israel". Sehari kemudian, gabungan lima negara Arab – Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak –menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948. Maroko, Sudan, Yemen dan Arab Saudi juga membantu mengirimkan pasukan. Setelah satu tahun pertempuran, genjatan senjata dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai "Garis Hijau" ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sedangkan Mesir mengontrol Jalur Gaza. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949. Selama konflik ini, sekitar 711.000 orang Arab Palestina (80% populasi Arab) mengungsi keluar Palestina.
Yasser Arafat
Selanjutnya, Arafat terlibat dalam serangkaian perundingan dengan Israel untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama satu dekade antara negara tersebut di PLO. Di antara perundingan-perundingan ini adalah Konferensi Madrid 1991, Perjanjian Oslo, dan pertemuan di Camp David pada tahun 2000. Lawan-lawan politiknya, seperti kaum Islamis dan faksi kiri PLO, sering menuduhnya sebagai seorang yang korup atau terlalu tunduk kepada persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Israel. Pada saat-saat itu, Hamas dan organisasi-organisasi militan lainnya mulai naik daun dan menggoyahkan pemerintahan yang telah dibangun oleh Fatah dibawah Arafat di Palestina. Pada akhir 2004, setelah diisolasi secara efektif oleh tentara Israel di rumahnya sendiri di Ramallah, Arafat jatuh sakit, mengalami koma dan wafat pada tanggal 11 November 2004, dalam usia 75 tahun. Penyebab penyakit dan kematiannya masih menjadi bahan perdebatan hingga hari ini.
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19
Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-66, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dari Fatah meminta bergabung sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, inisiatif Palestine 194 tidak pernah dijadikan subjek pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya 8 dari 15 anggota yang mendukung upaya ini, kurang satu suara lagi, termasuk suara setuju dari anggota permanen yang tercantum dalam Artikel 27 Piagam PBB. Pada tanggal 31 Oktober 2011, Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menerima Palestina sebagai negara anggotanya. Keputusan ini berlaku tanggal 23 November 2011 ketika Palestina meratifikasi konstitusi UNESCO.
Lambang Negara Palestina
Lambang yang digunakan Organisasi Pembebasan Palestina menampilkan bendera Palestina yang berada di atas peta Mandat Britania atas Palestina yang sekarang wilayahnya meliputi Tepi Barat, Jalur Gaza, dan wilayah Israel.
Fatah
Fatah didirikan pada tahun 1958 atau 1959 oleh sekelompok warga Palestina yang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir; salah satunya Yasser Arafat. Setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, Fatah muncul sebagai kekuatan yang dominan dalam dunia politik di Palestina. Pada akhir 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO dan pada tahun 1969 menjadi pemimpin dalam PLO. Sejak saat itu, Arafat menjadi pemimpin PLO dan Fatah hingga meninggal dunia pada tahun 2004. Posisinya sebagai ketua Fatah digantikan Faruq al-Qaddumi. Kelompok ini terlibat konflik dengan kelompok Hamas setelah kemenangan kelompok Hamas pada Pemilu parlemen tahun 2006 lalu di Palestina.
Ahmed Qurei
Setelah pengunduran diri Perdana Menteri Palestina Mahmud Abbas (Abu Mazen) pada 6 September 2003, presiden Otoritas Nasional Palestina, Yasser Arafat, memilih Qurei untuk mengisi jabatan itu. Ia berkata bahwa ia hanya bersedia menerima tugas itu bila "dijamin bahwa Israel akan mengikuti rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat, termasuk penghentian serangan-serangan militer.
Dewan Nasional Palestina
Dewan Nasional Palestina adalah parlemen rakyat Palestina di pembuangan. Lembaga ini penting untuk Organisasi Pembebasan Palestina. Komite Pusat PLO dipilih oleh Dewan Nasional Palestina yang diamahi kepemimpinan organisasi antara kedua sesinya. Dewan ini bertemu setiap 2 tahun sekali dan resolusinya diambil dari mayoritas biasa dengan kuorum dua pertiga. Dewan Nasional Palestina pertama memiliki 422 perwakilan dari berbagai masyarakat Palestina di Yordania, Tepi Barat, Gaza, Suriah, Libanon, Kuwait, Irak, Mesir, Qatar, Libya dan Aljazair, yang berkumpul di Yerusalem pada bulan Mei 1964 dan merumuskan Piagam Nasional Palestina . Pada sesi ke-19 di Aljir pada bulan November 1988, secara sepihak Dewan Nasional Palestina menyatakan berdirinya Negara Palestina. Setelah penandatanganan Persetujuan Damai Oslo, Dewan Nasional Palestina bertemu di Gaza pada bulan April 1996, membatalkan bagian piagam tersebut yang menyatakan akan penyangkalan Israel, setelah pemungutan suara 504 untuk 54. Sekarang Dewan Nasional Palestina terdiri atas 669 anggota. 88 anggota berasal dari Dewan Legislatif Palestina, yang secara otomatis menjadi anggota dewan ini sejak Januari 1996. Sedangkan 98 anggota mwakili penduduk daerah Palestina di daerah yang diduduki Israel sejak tahun 1967. Sisa anggotanya (483) mewakili orang Palestina di luar negeri.
Ze'ev Jabotinsky
Ze'ev Jabotinsky, MBE (, "Ze'ev Zhabotinski"; ; born Vladimir Yevgenyevich Zhabotinsky, ; 5 (17) Oktober 1880, Odessa  – 4 Agustus 1940, Hunter, New York), adalah seorang pemimpin Zionis Revisionis, penulis, penyair, orator, prajurit dan pendiri Organisasi Pertahanan Diri Yahudi di Odessa. Dengan Joseph Trumpeldor, ia menjadi salah satu pendiri Legiun Yahudi dari angkatan darat Britania Raya pada Perang Dunia I. Kemudian, ia mendirikan beberapa organisasi Yahudi di Palestina, yang meliputi Beitar, HaTzohar dan Irgun.
Tentara Pembebasan Palestina
Organisasi yang sama:
Hanan Ashrawi
Ayahnya adalah salah seorang pendiri Organisasi Pembebasan Palestina.
Partai Komunis Palestina
Partai Komunis Palestina (, , Palestinishe Komunistishe Partei, disingkat PKP) adalah partai politik yang ada di Mandat Britania atas Palestina yang dibentuk pada tahun 1923 melalui penggabungan dari dua Partai Komunis Palestina yang eksis sebelumnya. Pada tahun 1924 partai di Palestina itu diakui sebagai bagian dari Komunis Internasional. Pada tahun-tahun awal, partai itu didominasi oleh Yahudi.
Pemerintahan Seluruh Palestina
Pemerintahan Seluruh Palestina dianggap sebagai upaya pertama untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka. Pemerintahan ini dilindungi oleh Mesir, dan dampaknya hanya bersifat politis dan simbolis. Kepentingan pemerintahan ini mulai berkurang setelah mereka harus pindah dari Gaza ke Kairo akibat serangan Israel pada akhir tahun 1948. Walaupun Jalur Gaza masih dikendalikan oleh Mesir, Pemerintahan Seluruh Palestina tetap berada di pengasingan di Kairo.
Organisasi Zionis Internasional Wanita
WIZO didirikan di Inggris pada 7 Juli 1920 oleh Rebecca Sieff, Dr. Vera Weizmann (istri presiden pertama Israel, Dr. Chaim Weizmann), Edith Eder, Romana Goodman dan Henrietta Irwell untuk menyediakan layanan masyarakat untuk pemukim Mandat Palestina.
Tentara Pembebasan Palestina
Selama Perang Saudara Lebanon, Suriah juga membuat ekstensif menggunakan PLA sebagai gaya proksi, termasuk melawan PLO (PLA namun terbukti tidak dapat diandalkan ketika diperintahkan untuk melawan warga Palestina lainnya, dan menderita pembelotan massal). PLA sebagian besar hancur sebagai kekuatan tempur selama 1982 Israel i invasi selatan Lebanon yang mulai 1982 Perang Lebanon. pejuang Its di Lebanon berangkat ke Tunis ketika PLO dievakuasi Beirut tahun itu, dalam disponsori AS gencatan senjata kesepakatan. Mesir PLA juga dikerahkan di Lebanon pada tahun 1976, setelah pemimpin Palestina Yassir Arafat telah mendekati Mesir presiden Anwar Sadat, untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat upaya perdamaian Sadat dengan Israel. Namun, unit Mesir tidak pernah terbukti sama pentingnya dengan Suriah PLA sepenuhnya dikerahkan.
Yasser Arafat
Pada 1974, PLO dideklarasikan sebagai "satu-satunya perwakilan rakyat Palestina yang sah" dan mendapatkan keanggotaan penuh Liga Arab pada KTT di Rabat. Arafat menjadi perwakilan organisasi nonpemerintah pertama yang berbicara di sidang paripurna Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Dalam pidatonya di PBB, Arafat mengutuk Zionisme, tetapi juga membahas mengenai perdamaian. Ia memakai sarung pistol selama berpidato, walaupun tidak membawa senjata apapun. Pidatonya meningkatkan simpati dunia internasional terhadap Palestina.
Hari Solidaritas Internasional Bersama Masyarakat Palestina
Hari Solidaritas Internasional Bersama Masyarakat Palestina adalah hari peringatan internasional yang dibentuk oleh PBB berdasarkan Resolusi 32/40 B pada tanggal 2 Desember 1977, untuk dimulai pada tahun 1978 namun ketika itu tanggalnya belum ditentukan. Event ini dirayakan di markas besar PBB di New York, Jenewa, dan Wina pada tanggal 29 November untuk memperingati kematian pendeta Kristen Ortodoks keturunan Siprus, Santo Philoumenos of Jacob's Well yang dibunuh pada tanggal tersebut tahun 1979 dan memperingati hari pembentukan Resolusi 181 Majelis Umum PBB mengenai Rencana Pembagian Palestina pada tahun 1988.
Negara Palestina
Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun di pindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.
Kongres Suriah-Palestina
Kongres Suriah-Palestina () adalah sebuah organisasi yang didirikan pada Juni 1921 di Jenewa, Swiss oleh sekelompok orang pengasingan Suriah dan Palestina. Tujuan utama kongres tersebut adalah mengupayakan pengaruh mandat Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah kongres yang diadakan oleh para nasionalis Arab setelah Kongres Arab 1913.
Organisasi September Hitam
Organisasi September Gelap (BSO) (, "Munaẓẓamat Aylūl al-aswad") adalah sebuah organisasi teroris Palestina yang didirikan pada 1970. Kelompok tersebut bertanggung jawab atas terjadinya penculikan dan pembunuhan sebelas atlet dan pejabat Israel, dan penembakan seorang polisi Jerman Barat, pada saat Olimpiade Musim Panas 1972 di Munich, peristiwa paling disorot yang dilakukan oleh mereka. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat terjadinya pembentukan pasukan perlawanan terhadap terorisme yang dilatih secara militer, profesional dan permanen di negara-negara Eropa, seperti GSG9 dan GIGN