Siapa presiden pertama Indonesia?
Megawati Soekarnoputri
Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" () adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan puteri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua.
Heldy Djafar
Heldy Djafar () adalah istri kesembilan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. lahir dari pasangan H Djafar dan Hj Hamiah. Ia bungsu dari sembilan bersaudara. Ia menikah dengan Soekarno pada tahun 1966. Kala itu Soekarno berusia 65 tahun sementara Heldy Djafar berusia 18 tahun. Saksinya Ketua DPA Idham Chalid dan Menteri Agama Saifuddin Zuhri.
Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia
Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia adalah sebuah situs web yang dikelolah oleh pemerintahan Republik Indonesia yang memuat berbagai naskah pidato, artikel, kliping, kata mutiara dari presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Joko Widodo.
Intan Trisakti
Intan Trisakti adalah nama sebuah intan yang sempat menggemparkan dunia batu mulia khususnya di Indonesia karena nilai paling tinggi yang pernah ditaksir hingga mencapai 10 triliun rupiah. Diberi nama "Trisakti" oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno.
Presiden seumur hidup
Kebanyakan pemimpin yang menjadi presiden seumur hidup tidak berhasil menjabat hingga akhir hayatnya, termasuk presiden pertama Indonesia Soekarno. Kebanyakan telah dijatuhkan sebelum kematian mereka. Namun, pemimpin seperti Rafael Carrera, François Duvalier, Saparmurat Niyazov, José Gaspar Rodríguez de Francia dan Josip Broz Tito, dan Kim Il-Sung dapat berkuasa hingga mereka meninggal dunia.
Kartini Manoppo
Kartini Manoppo (1939-1990) adalah istri kedelapan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Kartini merupakan wanita asal Bolaang Mongondow, Sulawesi. Dia terlahir dari keluarga terhormat. Kartini Manoppo pernah bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia.
Budi Susilo Soepandji
Presidential Lectures dilaksanakan dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke-50 Lemhannas RI yang diawali oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 28 Mei 2015 yang kemudian menerima pin alumni kehormatan Lemhannas RI. Pada tanggal 31 Juli 2015, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan kuliah umum dan merupakan pemimpin dunia pertama yang datang dalam Presidential Lecture Series. Pada tanggal 8 September 2015, Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kuliah umum dan kemudian menerima pin alumni kehormatan Lemhannas RI. Pada tanggal 9 November 2015, Presiden Republik Italia Sergio Mattarella memberikan kuliah umum dalam kunjungannya ke Lemhannas RI.
Soekarno sebagai arsitek
Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari "Technische Hoogeschool te Bandoeng" (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka.
Ende (kota)
Pemberontakan melawan yang dipimpin oleh Nipa Do dikenal sebagai Watu Api dan Mari Longa (1916-1917). Pada 1934, pemimpin nasional, Soekarno, yang nantinya menjadi presiden pertama Indonesia diasingkan ke Ende oleh pemerintah kolonial Belanda.
Jembatan Seruyan
Secara resmi, jembatan ini belum memiliki nama, dan diusulkan jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno, yang diambil dari nama Ir. Soekarno, tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan presiden pertama Indonesia.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden Indonesia satu tahun kemudian. Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan "Orde Baru" Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan "Orde Baru" juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika Theodore Friend, "alih-alih mengisi perut [orang Indonesia], [Soekarno] mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka..." sedangkan Soeharto melanjutkan dengan "... mengolah perut penuh [namun] semangat kosong".
Presiden Indonesia
Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.
Tahanan rumah
Salah satu contoh tahanan rumah yang cukup dikenal di Indonesia adalah tahanan rumah terhadap Soekarno, presiden pertama Indonesia.
Hubungan Indonesia dengan Serbia
Hubungan bilateral resmi berdiri pada 1954. Hubungan politik antara Indonesia dan Serbia adalah Gerakan Non Blok. Presiden pertama Indonesia Sukarno dan presiden Yugoslavia Josip Broz Tito adalah bapak pendiri Gerakan Non Blok sejak 1961.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Contoh Pertama: Sukarno menurut versi (2), Suharto versi (2), Habibie (2), Gus Dur, Mega (2), SBY.
Mohammad Yamin
Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan, mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.
Muhammad Prananda Prabowo
Prabowo adalah cucu dari Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ia adalah putra kedua Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri dari suami pertamanya, Letnan Satu Penerbang Surindro Supjarso. Dari pasangan ini Prabowo memiliki seorang kakak, Mohamad Rizki Pratama. Dari pernikahan ibunya dengan Taufik Kiemas, Prabowo memiliki seorang adik, Puan Maharani.
Presiden Indonesia
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.
Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada 14 Maret 2014, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa partainya akan mendukung pencalonan Jokowi dalam pemilihan umum presiden 2014 pada bulan Juli tahun itu. Sehari sebelumnya, Jokowi menemani Megawati dalam ziarah ke makam ayah Megawati dan presiden pertama Indonesia Sukarno. Setelah pengumuman itu, dia tidak segera mengundurkan diri sebagai gubernur, karena Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya. Pencalonan resminya masih membutuhkan dukungan dari parlemen yang akan dipilih kemudian dalam pemilihan umum legislatif tahun itu. Untuk mengajukan kandidat, sebuah partai koalisi membutuhkan 20 persen kursi DPR (112) atau 25 persen suara rakyat sesuai dengan UU 15 tahun 2014.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 27 Desember 1949 Sukarno memulai masa jabatannya yang pertama sebagai presiden negara federal Indonesia. Tidak banyak yang terekam dalam jabatan presiden federal ini yang sangat singkat ini. Sebuah persetujuan antara pemerintah federal RIS (yang bertindak atas namanya sendiri dan atas mandat penuh dari pemerintah negara bagian yang tersisa, pemerintah negara bagian Negara Indonesia Timur dan pemerintah negara bagian Negara Sumatera Timur) dan pemerintah negara bagian Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta) memilih Sukarno sebagai presiden negara kesatuan yang akan dibentuk dari penggabungan RIS dengan RI (Yogyakarta). Jabatan presiden federal dipangku Sukarno sampai tanggal 15 Agustus 1950. Jabatan ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kedua bagi Sukarno. Pada tanggal itu presiden federal memproklamasikan berdirinya negara kesatuan dihadapan sidang gabungan DPR dan Senat di Jakarta. Sore harinya Bung Karno terbang ke Yogyakarta untuk membubarkan pemerintah RI (Yogyakarta) dan menerima penyerahan kekuasaan dari Pemangku Jabatan Presiden. Setelah kembali ke Jakarta pada hari yang sama Sukarno menerima penyerahan kekuasaan dari perdana menteri RIS.
Proletariat
Soekarno adalah presiden Indonesia pertama kali, sekaligus salah satu dari pendiri negara Indonesia. Soekarno adalah seorang presiden yang berhaluan kiri namun tak takluk pada komunisme internasional. Prinsipnya tentang proletar berbeda dengan Marxisme. Pemikirannya dinamakan Marhaenisme. Konon ini dimulai saat perjalanannya di Bogor ketika dia masih muda. Soekarno bertemu seorang petani bernama Pak Marhaen dan berbincang dengannya. Dari sinilah ia memberikan nama idenya sesuai dengan petani yang ia temui tersebut. Dasar proletariat dalam Marhaenisme adalah seseorang yang memiliki peralatan kerja dan bisa menggunakannya sesuai dengan keiinginannya sendiri. Dia dapat melakukan apa yang dia inginkan dalam bekerja dan menikmati seperti apa yang ia mau dengan hasil yang dia dapatkan. Namun kenapa kemiskinan yang mereka dapatkan? Jawabannya adalah sistem yang membuat kemiskinan di tubuh mereka. Sistem tersebut baik berasal dari pemerintahan seperti kolonialisme atau konsep adat seperti feodalisme. Hal ini berbeda dengan Marx yang beranggapan bahwa proletar adalah orang yang seolah direbut alatnya oleh kapitalis dan diharuskan bekerja sebagai orang yang digaji. Memang dalam perjalanannya, Marhaenisme tidak mau disamakan dengan Marxisme karena dalam konsep mereka merasa berbeda.
Revolusi Nasional Indonesia
Pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Budi Utomo, Sarekat Islam dan gerakan nasional lainnya memprakarsai strategi kerja sama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad (dewan rakyat) dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah diri sendiri tanpa campur tangan Kerajaan Belanda. Sedangkan gerakan nasionalis lainnya memilih cara nonkooperatif dengan menuntut kebebasan pemerintahan Indonesia sendiri dari Belanda. Pemimpin gerakan nonkooperatif ini adalah Soekarno dan Mohammad Hatta, dua orang mahasiswa nasionalis yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama. Pergerakan ini dimudahkan dengan adanya kebijakan Politik Etis yang dijalankan oleh Belanda.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Sejarah Indonesia (1965-1966) adalah masa Transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan 1960-an, digulingkannya presiden pertama Indonesia, Soekarno setelah 21 tahun menjabat. Periode ini adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Periode ini juga menandakan dimulainya 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto.
Roosseno Soerjohadikoesoemo
Ia mengawali karier dengan berwiraswasta di Bandung dengan mendirikan Biro Insinyur Roosseno dan Soekarno (Presiden pertama RI) di Jalan Banceuy pada tahun 1933. Roosseno kemudian tercatat sebagai seorang di antara pendiri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.
Demokrasi di Indonesia
Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Soetan Sjahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir I. Langkah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensil ke parlementer dianggap sebagai suatu langkah politik ideologi Sjahrir yang menganut sosial-demokrat dan mendukung sistem demokrasi Barat yang parlemennya kuat.
Susilo Bambang Yudhoyono
Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan lebih dari 60% (60,08%) suara di putaran pertama, yang memungkinkan dia untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa run-off. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 23 Juli 2009, oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarnoputri PDI-P Partai 26,79%, Jusuf Kalla Partai Golkar 12,41%.
Sjahrir (ekonom)
Tidak puas dengan proses reformasi setelah jatuhnya Soeharto, Syahrir dan rekan-rekannya yang memiliki ide yang sama di Perhimpunan Indonesia Baru mengumumkan berdirinya Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Partai ini mencoba menawarkan solusi alternatif pada era reformasi melalui partisipasi di pemilihan umum 2004. Sjahrir sendiri berkesempatan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun itu, namun tidak memperoleh jumlah suara yang cukup untuk maju ke tahap berikutnya. Meski demikian, mengetahui bahwa keahlian ekonomi Sjahrir dapat bermanfaat bagi pemerintah yang baru, Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjuk Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden. Tugas Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden termasuk menjadi duta khusus Presiden RI ke negara-negara lain, menjalankan misi kepresidenan.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 15 Agustus 1950 Sukarno secara resmi telah menjadi presiden negara kesatuan yang pertama setelah menerima kekuasaan dari dua pemerintahan RIS dan RI (Yogyakarta). Jabatan ini dapat dihitung sebagai jabatan ketiga bagi Sukarno. Keesokan hari tanggal 16 Agustus 1950, Presiden melantik DPR Sementara Negara Kesatuan, hasil penggabungan dari DPR (RIS), Senat (RIS), Badan Pekerja KNI Pusat(RI-Yogyakarta), dan DPA (RI-Yogyakarta). Sesuai UUDS 1950, Sukarno mengangkat Hatta sebagai Wakil Presiden atas usulan dari DPR Sementara. Bagi Hatta jabatan ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kedua. Sesuai UUDS 1950 pula lembaga ini berulangkali membentuk kabinet. Sampai awal 1956 lembaga kepresidenan telah membentuk setidaknya enam kabinet dan menerima pengembalian mandat pemerintahan sebanyak lima kali. Pada akhir tahun 1956, tanggal 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Mulai saat itu, lembaga kepresidenan hanya “dihuni” oleh seorang presiden tanpa wakilnya. UUDS 1950 tidak mengatur pemilihan wakil presiden dan menyerahkannya pada konstitusi yang akan disusun oleh Konstituante. Keadaan yang kian genting menyebabkan Sukarno mengeluarkan SOB pada 1957. Perlahan namun pasti kekuasaan Sukarno sebagai Penguasa Angkatan Perang meningkat. Puncaknya Sukarno mengeluarkan dekret untuk memberlakukan kembali konstitusi yang pernah digunakan, UUD 1945, serta membubarkan konstituante yang tak kunjung selesai menyusun konstitusi tetap.
Presiden Indonesia
Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Nama Indonesia
Nama mantan presiden Indonesia, "Susilo Bambang Yudhoyono", sebenarnya memiliki nama yang berasal dari bahasa Sansekerta. "Susilo" berasal dari "sushila" yang berarti "karakter baik" dan "Yudhoyono" berasal dari kata "yudha" yang berarti "perang" atau "pertempuran" dan "yana" yang berarti "sebuah kisah". Nama presiden Indonesia pertama "Soekarno" berasal dari bahasa Sansekerta "Su" (baik) dan "Karna" (seorang pejuang) di Mahabharata.
Presiden seumur hidup
Pemimpin pertama yang menjadi presiden seumur hidup adalah Julius Caesar dari Romawi. Tindakannya diikuti oleh pemimpin Perancis Napoleon Bonaparte yang ditunjuk sebagai "Konsul seumur hidup pertama" tahun 1802. Sejak saat itu, banyak diktator mengadopsi gelar yang sama.
Joesoef Ronodipoero
Setelah peristiwa tersebut, Ronodipuro mendirikan Radio Suara Indonesia Merdeka ( The Voice of Free Indonesia ) dari barang-barang elektronik bekas. Tanggal 25 Agustus Soekarno dimohon untuk menyampaikan pidatonya di radio tersebut. Ini adalah pidato pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Mohammad Hatta sendiri menyampaikan pidato pertamanya tanggal 29 Agustus.
Ulama Minangkabau
Mohammad Natsir (1908–1993) adalah seorang ulama sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia kelahiran Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim se-Dunia, Ketua Dewan Masjid se-Dunia serta pemimpin partai politik Masyumi, serta pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Natsir dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, meskipun sebelumnya pernah bergabung dengan PRRI tahun 1958 untuk menentang Demokrasi Terpimpin pada masa Orde Lama, dan sebagai pembangkang penanda-tangan Petisi 50 pada masa Orde Baru.
Indonesia
Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu sedang bulan Ramadhan. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (politionele actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer. Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.
Hubungan Indonesia dengan Mongolia
Ada tiga presiden Indonesia yang telah mengunjungi Mongolia. Presiden pertama dari Indonesia, Sukarno, mengunjungi Mongolia pada tahun 1956, Presiden Megawati Soekarnoputri mengunjungi Mongolia pada tahun 2003, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Mongolia pada bulan September 2012.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu :
Konferensi Asia–Afrika
Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini, yang kemudian ia gambarkan sebagai "NEFOS" ("Newly Emerging Forces", Kekuatan Dunia Baru). Pada 4 Desember 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Irian Barat yang ditempatkan dalam agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1955. Rencana untuk konferensi Asia–Afrika diumumkan pada bulan yang sama.
Revolusi Nasional Indonesia
Pada akhir bulan Agustus 1945, pemerintahan republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet Presidensial dibentuk, dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Hingga pemilihan umum digelar, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu Presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia. Sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintah Belanda.
Khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia, pemerintah yang baru dibentuk tersebut dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu, pemerintahan masih sangat terpusat di pulau Jawa, sementara kontak ke luar pulau masih sangat sedikit. Pada 14 November 1945, Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pertama mengetuai kabinet Sjahrir I.
Siti Dewi Sutan Assin
Karena situasi politik yang memanas di Jakarta, pada tahun 1946 ibukota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Atas perintah presiden pertama RI, Soekarno, agar disusun berbagai acara dalam rangka upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama pada tahun 1946, Husein Mutahar merancang acara pengibaran bendera pusaka oleh tiga orang putra dan dua putri yang berstatus pelajar dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang bersekolah di Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh Indonesia. Itulah yang menjadi cikal-bakal Korps Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Istana Presiden Indonesia
Dari Sejarahnya, Istana Merdeka, Istana Negara, Gedung Agung, Istana Cipanas, dan Istana Bogor dibangun pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Istana Tampaksiring dibangun pada masa Presiden Soekarno.
Juru bicara Presiden
Di Indonesia, juru bicara presiden muncul pada era Presiden Abdurrahman Wahid yang waktu itu beranggotakan Wimar Witoelar (Ketua), Adhie Massardi, Yahya C Staquf dan Wahyu Muryadi. Pada era Megawati Soekarnoputri, posisi juru bicara ini tidak begitu jelas. Memang ada Pramono Anung, Sutjipto, Roy BB Janis, dan Bambang Kesowo yang kerap mengeluarkan komentar, mengatasnamakan Megawati. Namun, komentar mereka kadang-kadang saling bertabrakan. Pengganti Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki juru bicara kepresidenan yang beranggotakan Dino Patti Djalal, Andi Alvian Mallarangeng dan Julian Aldrin Pasha. Pada awalnya Presiden Joko Widodo tidak memiliki juru bicara namun pada 12 Januari 2016 Presiden Jokowi mengangkat Johan Budi Sebagai Juru Bicara Kepresidenan yang di sebut nya sebagai Staf Khusus Komunikasi Presiden.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.
Wiranatakoesoema V
Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema V (Sunda: , Latin: "Rd. Aria Adipati Wiranatakusuma (ke-)5") (1888-1965), sering dieja dengan Aria Wiranatakusuma, adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pertama. Lahir di Bandung sebagai keturunan ningrat, Wiranatakoesoemah mendapat pendidikan di ELS, OSVIA, dan HBS. Sewaktu pembentukan Republik Indonesia Serikat, ia pernah menjabat sebagai Wali atau Presiden Negara Pasundan, salah satu negara federal RIS. selain itu ia juga merupakan Bupati Bandung Periode 1920 - 1931 dan Periode 1935 - 1945 dan Pada tahun 1945 ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah itu ia diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1945 sampai 1948, sebelum akhirnya menjadi Presiden Negara Pasundan.
Megawati Soekarnoputri
Megawati dan PDI-P menunjuk Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Akhirnya melalui proses pemilu yang cukup panjang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 - 2019.
Pesawat Kepresidenan Indonesia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama yang menggunakan pesawat ini untuk tugas kenegaraan. Pada tanggal 5 Mei 2014 presiden berkunjung ke Denpasar, Bali untuk menghadiri konferensi regional "Open Government Partnership (OGP)" Asia-Pasifik.
Marhaenisme
Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini dikembangkan oleh Presiden pertama Negara Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai natur dan kultur Indonesia. Soekarno mencetuskan Marhaenisme yakni untuk mengangkat harkat hidup Massa Marhaen (terminologi lain dari rakyat Indonesia), yang memiliki alat produksi namun (masih) tertindas. Meski demikian, pengertian Marhaen juga ditujukan kepada seluruh golongan rakyat kecil yang dimaksud ialah petani dan buruh (proletar) yang hidupnya selalu dalam cengkeraman orang-orang kaya dan penguasa/Borjuis/Kapitalis
Sejarah Indonesia
Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum 2019 dengan masa jabatan 2019-2024. Presiden Joko Widodo kemudian telah mengumumkan secara resmi calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan umum 2019 yaitu Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin pada tanggal 9 Agustus 2018 di Jakarta.
George McTurnan Kahin
Setelah Kahin diusir dari Indonesia pada tahun 1949, ia membantu diplomat muda Indonesia Sumitro Djojohadikusumo, Soedarpo Sastrosatomo, dan Soedjatmoko selama mereka bekerja di PBB dan di Washington, D.C. Ia juga menjalin hubungan dekat dengan Soekarno dan Mohammad Hatta, Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dalam bukunya "Subversion as Foreign Policy" , ia berusaha untuk membersihkan stigma negatif mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir—yang juga dekat dengannya, dari setiap tuduhan atas keterlibatannya dalam gerakan pemberontakan melawan pemerintah Indonesia. Buku ini juga menggambarkan "hubungan destruktif" antara Amerika Serikat dan Indonesia selama masa kepresidenan Soekarno.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Menurut UUDS 1950, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [Pasal 44, 45, 46 (1), 47, dan 48]. Presiden dan wakil presiden dipilih menurut UU dengan syarat tertentu [pasal 45 (3) dan (5)]. Tidak ada masa jabatan yang jelas bagi lembaga ini, namun dari sifat konstitusi sementara [pasal 134 dan penjelasan konstitusi], jabatan ini dipertahankan hingga ada lembaga baru menurut konstitusi tetap yang disusun oleh Konstituante. Sebelum menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden bersumpah dihadapan DPR [pasal 47].
Presiden
Presiden pertama di Indonesia adalah Ir. Soekarno (Sukarno) di tanah Jawa sekaligus bapak proklamator dengan wakilnya, Drs.Mohammad Hatta. Mereka berdua memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini bergantung dengan berdirinya negara kesatuan republik Indonesia yang menjadi negara merdeka.
Nazaruddin Sjamsuddin
Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, MA () adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas memantau jalannya Pemilu di Indonesia untuk periode 2001-2005, dimana Komisi Pemilihan Umum di Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 di bawah pimpinan Nazaruddin Sjamsuddin. Ia mempunyai empat orang anak hasil perkawinannya dengan Nurnida Ishak.
Pemberontakan di Aceh
Pada Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik setelah memenangkan pemilu presiden 2004, pemilu langsung pertama di Indonesia. Aspinall berpendapat bahwa sebelum pemilu langsung ini, ada keseimbangan posisi antara pejabat pemerintahan Indonesia, yaitu antara pejabat yang percaya bahwa kemenangan militer mustahil tercapai dan negosiasi sangat diperlukan, dengan pihak pejabat garis keras yang percaya bahwa GAM dapat sepenuhnya dilenyapkan. Terpilihnya SBY dan Kalla mendorong kebijakan pemerintah untuk condong ke posisi pertama.
Petrus Octavianus
Pelayanan Pendeta Octavianus dikenal secara luas di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan presiden Republik Indonesia yang keempat, KH Abdurrahman Wahid serta para pejabat lainnya ke kediamannya di Batu tanggal 29 Juni 2000. Surya online melansir,” Octavianus merupakan salah satu pemuka agama yang selama hidupnya mendedikasikan untuk bangsa dan negara. Dia berteman baik dengan tokoh nasional setingkat Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Muhammaddiyah Syamsul Ma'arif, Prabowo Subianto dan tokoh Indonesia lainnya.” Pelayanannya sebagai pendeta menjadikannya pergi ke lebih dari 85 negara di lima benua. Dan ketika Amerika Serikat merayakan 200 tahun kemerdekaan, Petrus Octavianus juga mendapat undangan makan oleh Presiden Jimmy Carter.
Yurike Sanger
Yurike Sanger adalah istri ketujuh Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Pertama kali Presiden Soekarno bertemu dengan Yurike Sanger pada tahun 1963. Kala itu Yurike masih yang masih berstatus pelajar menjadi salah satu anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara Kenegaraan.
Pada 6 Agustus 1964, Soekarno dan Yurike Sanger menikah secara Islam di rumah Yurike dengan berjalan singkat.
Pertemuan itu rupanya langsung menarik perhatian Sang Putera Fajar. Perhatian ekstra diberikan sang presiden kepada gadis muda itu, mulai dari diajak bicara, duduk berdampingan sampai diantar pulang ke rumah.
Rupanya, benih-benih cinta sudah mulai di antara keduanya. Singkat waktu, Bung Karno menyatakan perasaannya dan menyampaikan ingin menikah dengan sang pujaan hati. Seutai kalung pun diberikan ke Yurike.
Akhirnya, Bung Karno menemui orangtua Yurike. Pada 6 Agustus 1964, dua anak manusia yang tengah dimabuk cinta itu menikah secara islam di rumah Yurike.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Baharuddin Jusuf Habibie adalah tokoh presiden ketiga Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai pada 21 Mei 1998. Habibi menggantikan presiden sebelumnya yang mengundurkan diri. Naiknya presiden pertama dari luar Jawa ini menimbulkan sedikit kontroversi setidaknya dalam masalah prosedur formal pengangkatan sebagai presiden. Secara formal pengucapan sumpah kepresidenan dilakukan dihadapan parlemen. Namun, karena gedung parlemen diduduki oleh pendukung "people power" yang menyebabkan para legistalor tidak dapat bersidang, pengucapan sumpah jabatan kepresidenan hanya dilakukan oleh Pak Habibi di depan pimpinan MPR/DPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Beberapa bulan setelahnya MPR menggelar Sidang Istimewa. Namun majelis itu tidak memberikan suatu surat pengangkatan khusus sebagaimana pernah diberikan kepada dua presiden sebelumnya Sukarno (1963) dan Suharto (1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998). Lembaga tertinggi negara tersebut hanya mengakui melalui kedudukan Habibi di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Bahkan ia tidak didampingi oleh wakil presiden.
Pemilihan umum di Indonesia
Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.
Hubungan Indonesia dengan Kuba
Hubungan diplomatik antara dua negara secara resmi didirikan pada tanggal 22 Januari 1960 yang ditandai dengan kunjungan dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno ke ibukota Kuba, Havana. Selama kunjungan Soekarno bertelepon dengan Perdana Menteri Kuba, Fidel Castro dan Che Guevara. Dalam kesempatan ini Soekarno menghadiahi Castro sebuah keris sebagai tanda persahabatan. Selama periode ini, hubungan antara pemimpin kedua negara hangat dan sangat dekat, terutama karena mereka adalah revolusioner sayap kiri yang menentang imperialisme. Oleh karena itu, Sukarno menjalin hubungan dekat dengan pemimpin-pemimpin negara-negara sosialis.
Guruh Soekarnoputra
Guruh Soekarnoputra () adalah anak bungsu dari pasangan presiden pertama RI, Soekarno dan Fatmawati serta adik kandung dari Megawati Soekarnoputri.
Istana Merdeka
Sehari setelah pengakuan kedaulatan oleh kerajaan Belanda, pada 28 Desember 1949 Presiden Soekarno beserta keluarganya tiba dari Yogyakarta dan untuk pertama kalinya mendiami Istana Merdeka. Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Istana Merdeka pertama kali diadakan pada 1950. Tercatat selain Presiden Sukarno, yang mendiami istana ini adalah Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Soekarno atau lebih umum disebut Bung Karno, adalah tokoh presiden pertama dari Indonesia. Jabatan pertama ini dimulai sejak 18 Agustus 1945. Bung Karno terpilih secara aklamasi dalam sidang PPKI atas usul Otto Iskandardinata. Ia didampingi oleh wakil presiden Drs. Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Menurut aturan yang ada pada saat itu kekuasaan presiden sangat besar. Seiring berjalannya waktu kekuasaan legislatif diserahkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional pada bulan Oktober 1945. Selanjutnya pada bulan November pada tahun yang sama, Sukarno menyerahkan kekuasaan eksekutif pada Kabinet Syahrir I. Namun pada 29 Juni 1946 – 2 Oktober 1946, dan 27 Juni 1947 – 3 Juli 1947, Sukarno kembali mengambil alih kekuasaan saat terjadi keadaan darurat. Pada 29 Januari 1948 Sukarno kembali membentuk kabinet presidensil. Wakil presiden Moh Hatta ditugasi untuk memimpin kabinet sehari-hari. Di sini dapat dilihat bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pembagian kekuasaan. Sehingga wakil presiden tidak hanya duduk di bangku cadangan yang baru diturunkan ketika pemain utama cedera.
Alimin
Setelah tidak lagi aktif di PKI, Alimin menikah dengan Hajjah Mariah dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Tjipto dan Lilo, dan ia berdiam di Jakarta hingga wafat. Pada saat wafatnya Alimin, Soekarno, Presiden RI pertama menganugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 163 tanggal 26 Juni 1964, dan dimakamkan di TMP Kalibata.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pasca pengumuman, Jokowi mengatakan bahwa seumur-umur hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, ia tidak pernah membayangkan seseorang berlatar kelas bawah bisa naik menjadi presiden. "The New York Times" melaporkan bahwa Jokowi berkata, "Sekarang sudah seperti Amerika. Kita kenal yang namanya impian Amerika, dan di sini ada impian Indonesia". Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari kalangan militer atau elit politik yang terkait dengan Soeharto. Pengamat politik Salim Said menyebut Jokowi sebagai "tetangga kita yang memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Lembaga kepresidenan dalam masa republik ketiga tergolong unik. Tokoh yang memangku jabatan presiden pada periode ini merupakan hasil persetujuan dari RIS dan RI pada 19 Mei 1950 [penjelasan konstitusi]. Sedangkan tokoh wakil presiden untuk pertama kalinya diangkat oleh presiden dari tokoh yang diajukan oleh DPR [pasal 45 (4)]. Dari hal-hal tersebut jelas bahwa lembaga kepresidenan (presiden dan wakil presiden) hanya bersifat sementara seiring pemberlakuan konstitusi sementara dan akan berakhir dengan lembaga kepresidenan menurut konstitusi tetap yang akan dibuat.
Daftar pahlawan nasional Indonesia
Kerangka undang-undang untuk gelar tersebut awalnya menggunakan nama Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang dibuat pada saat dikeluarkannya Dekret Presiden No. 241 Tahun 1958. Gelar pertama dianugerahi pada 30 Agustus 1959 kepada politisi yang menjadi penulis bernama Abdul Muis, yang wafat pada bulan sebelumnya. Gelar ini digunakan saat pemerintahan Sukarno. Ketika Suharto berkuasa pada pertengahan 1960an, gelar terbut berganti nama menjadi Pahlawan Nasional. Gelar khusus pada tingkat Pahlawan Nasional juga dianugerahkan. Pahlawan Revolusi diberikan pada tahun 1965 kepada sepuluh korban peristiwa Gerakan 30 September, sementara Sukarno dan mantan wakil presiden Mohammad Hatta diberikan gelar Pahlawan Proklamator pada 1988 karena peran mereka dalam membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Fikiran Ra'jat
Fikiran Ra'jat atau dibaca Pikiran Rakyat adalah media massa yang pernah mewarnai Pers Indonesia di era revolusi. Media ini dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno, dengan waktu terbit sekali dalam seminggu, beralamat di Astana-Anjarweg No. 174, Bandung. Isinya adalah karangan-karangan ilmiah yang menarik. Di bagian akhir selalu ada Kronik Umum dari berbagai belahan dunia. Juga ada rubrik tanya jawab antara pembaca dan pengelola majalah ini.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi militer menyerang ibukota Yogyakarta. Dalam peristiwa ini Sukarno dan Hatta ikut tertawan sehingga praktis pemerintahan lumpuh walau tidak bubar secara resmi. Namun sebelum tertawan, presiden dan wakilnya sempat mengirimkan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan, dan mandat kepada Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis yang berada di India untuk membentuk pemerintahan pengasingan jika usaha Syafruddin membentuk pemerintahan gagal dilakukan. Syafruddin berhasil membentuk pemerintahan darurat di Sumatera pada 22 Desember 1948. Namun Belanda lebih memilih berunding dengan pemerintahan tertawan. Hal inilah yang menimbulkan keadaan pemerintahan ganda. Sampai akhirnya pada 13 Juli 1949, setelah melalui proses yang berliku, Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Moh. Hatta. Pada 16 Desember 1949 Sukarno terpilih sebagai presiden negara federasi Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang hampir bersamaan Hatta terpilih sebagai perdana menteri negara federasi. UUDS RIS yang melarang rangkap jabatan bagi kepala negara federal dan perdana menteri federal dengan jabatan apapun, mengharuskan Sukarno dan Hatta untuk meletakkan jabatan bersama-sama. Keadaan ini diantisipasi dengan keluarnya UU No 7 Tahun 1949. Dalam UU ini diatur apabila presiden dan wakil presiden berhalangan secara bersama-sama maka ketua parlemen diangkat menjadi Pemangku Jabatan Presiden. Akhirnya pada 27 Desember 1949 Sukarno berhenti sebagai presiden dan menyerahkan jabatan lembaga kepresidenan kepada Ketua Badan Pekerja KNI Pusat, Mr. Asaat Datuk Mudo.
Pemerintah Indonesia
Namun demikian, dalam praktik sesudah kemerdekaan, pada tanggal 14 November 1945, yaitu hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 4 hari sejak pengesahan naskah UUD 1945 atau hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 5 hari sejak proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno telah membentuk jabatan Perdana Menteri dengan mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Sejak itu, sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan diselingi oleh sejarah bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949, selalu menerapkan sistem pemerintahan parlementer atau setidaknya sistem pemerintahan campuran sampai terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Sebagian terbesar administrasi pemerintahan yang dibentuk bersifat ‘dual executive’, yaitu terdiri atas kepala negara yang dipegang oleh Presiden dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri atau yang disebut dengan istilah Menteri Utama atau pun dengan dirangkap oleh Presiden atau oleh Wakil Presiden.
Hubungan Indonesia dengan Portugal
Setelah kemerdekaan Indonesia, kedua negara ini mulai menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1950. Presiden pertama Indonesia, Sukarno mengunjungi Portugal pada tahun 1960. Tetapi pada tahun 1975 hubungan Portugal dengan Indonesia mulai putus. Hingga 24 tahun kemudian, tepatnya 28 Desember 1999 Indonesia dan Portugal membangun kembali hubungan diplomatiknya, empat bulan setelah Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Pada Mei 2012 Presiden Cavaco Silva mengunjungi Indonesia, dan menjadi kunjungan presiden Portugis yang pertama kalinya sejak tahun 1950.
Jalan Doktor Insinyur Haji Soekarno (Surabaya)
Nama jalan ini diambil dari Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Salah satu ruas jalan ini sebelumnya dikenal sebagai Jalan Dharmahusada Indah Timur, namun beberapa masyarakat juga memiliki nama lain untuk ruas tersebut, seperti misalnya Jalan Raya Galaxy Mall karena memang melewati salah satu mall termewah di Surabaya yaitu Galaxy Mall Surabaya, yang mana saat ini memiliki 3 gedung yang berada di sisi timur jalan (2 gedung) dan sisi barat jalan (1 gedung) yang dihubungkan dengan jembatan yang melewati bagian atas jalan.
Hubungan Indonesia dengan Kuba
Hubungan Indonesia dengan Kuba mengacu pada hubungan bilateral Republik Kuba dengan Republik Indonesia. Selama pemerintahan presiden pertama Indonesia, Soekarno pada tahun 1960-an Indonesia dan Kuba memiliki hubungan yang sangat dekat. Hubungan antara kedua negara sebagian besar difokuskan pada olahraga dan kesehatan. Kuba memiliki kedutaan besar di Jakarta, sedangkan Indonesia memiliki kedutaan besar di Havana yang juga merangkap Persemakmuran Bahama dan Jamaika. Kedua negara adalah anggota penuh dari Gerakan Non-Blok dan sekutu dalam Kelompok 77 dan Forum Kerja Sama Asia Timur dengan Amerika Latin.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 1999
Pemilihan umum Presiden pertama di Indonesia ini diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihan umum ini merupakan pemilihan umum terakhir di Indonesia yang diselenggarakan secara tidak langsung. Pemilihan umum ini juga merupakan kali pertama di mana calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang waktu itu memerintah tidak mencalonkan diri.
Pariwisata di Bali
Salah satunya dengan upaya Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno. Beliau menjadikan Bali sebagai tempat menerima tamu kenegaraan sekaligus memperkenalkan Bali lebih luas di mata dunia. Beberapa tamu negara tersebut diantaranya adalah Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, Pemimpin Vietnam Utara Ho Chi Minh, sampai Presiden Amerika Jhon F. Kennedy. Atas gagasan Bung Karno pula di Tampaksiring pada tahun 1957 dibangun Istana Tampaksiring untuk menyambut Tamu Kenegaraan. Kemudian pada tahun 1963, Bung Karno pulalah yang memprakarsai didirikannya Hotel Bali Beach di pantai Sanur. Hotel ini nantinya akan menjadi bangunan tertinggi di Bali sampai saat ini, karena sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Bali tanggal 22 November 1971 Nomor 13/Perbang. 1614/II/a/1971. Isinya antara lain bahwa bangunan di Daerah Bali tingginya maksimal setinggi pohon kelapa atau 15 meter.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Assaat adalah Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia. Jabatannya dimulai pada 27 Desember 1949 saat Soekarno secara resmi menyerahkan jabatan Presiden RI kepadanya. Assaat sebelumnya adalah Ketua Badan Pekerja KNIP, parlemen Indonesia kala itu. Ia menjabat sebagai pemangku jabatan presiden karena UU No. 7 Tahun 1949 menentukan jika presiden dan wakil presiden secara bersama-sama tidak dapat melakukan kewajibannya maka Ketua DPR menjadi "Pemangku Jabatan Presiden". Jabatan tersebut diembannya hingga 15 Agustus 1950 saat ia menyerahkan kekuasaan kepada Soekarno sebagai Presiden RI (negara kesatuan) sesuai persetujuan RIS dan RI pada 19 Mei 1950.
Sartono pernah menjabat sebagai Pejabat Presiden Indonesia. Belum banyak data yang diketahui mengenai tokoh ini. Satu-satunya petunjuk yang ada ialah Sartono menandatangani Lembaran Negara tahun 1958 nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, dan 18, tertanggal antara 13 Januari 1958 – 17 Februari 1958, yang salah satunya adalah UU No 8 tahun 1958 tentang penetapan UU Drt No 9 tahun 1954 tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara (LN 1954 No 66) sebagai UU pada tanggal 17 Februari 1958. Untuk sementara perhitungan tokoh ini diabaikan, dengan pengertian, setelah mendapat keterangan yang jelas mengenai kedudukannya, tokoh ini akan dimasukkan.
Soeharto juga pernah menjadi Pejabat Presiden Indonesia. Jabatannya dimulai pada 22 Februari 1967 walau surat pengangkatannya baru dikeluarkan pada 12 Maret 1967. Ia menjadi pejabat presiden sebagai ketentuan dari Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden, setelah Soekarno dimakzulkan dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Seharusnya Soeharto menjadi pejabat presiden sampai dengan adanya presiden yang dipilih oleh MPR baru dari hasil pemilihan umum. Namun pada 27 Maret 1968, karena keadaan politik saat itu, ia mengakhiri tugasnya sebagai pejabat presiden karena ditetapkan sebagai presiden (penuh) oleh MPRS kala itu.
Nama Jawa
Banyak orang Jawa yang hanya memiliki nama tunggal, misalnya presiden Indonesia pertama dan kedua, Soekarno dan Soeharto. Rakyat biasa banyak yang hanya memiliki nama tunggal, sedangkan orang-orang yang memiliki pangkat atau kedudukan di masyarakat biasanya menggunakan lebih dari satu nama. Walaupun demikian, jarang di antara pemilik nama Jawa yang menggunakan nama keluarga.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).
Kabinet Presidensial
Nama kabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidentiil. Dinamakan demikian karena setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem presidensial di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
|-
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa, karena ketidakmampuan Konstituante untuk mencapai mayoritas dua pertiga, UUD 1945 akan diberlakukan kembali, ini dihapus landasan konstitusional bagi kantor Perdana Menteri. Namun, pada tanggal 9 Juli tahun yang sama, Sukarno mengambil jabatan Perdana Menteri selain Kepresidenan, kemudian menggunakan kalimat "Saya Menteri Presiden dan Perdana" sebagai pesan yang dominan dalam pidato-pidatonya setelah kudeta yang gagal terhadap pemerintah pada tahun 1965 dan pelepasan dokumen mentransfer semua kekuatan politik untuk Soeharto, Soekarno kehilangan gelar Perdana Menteri bersama-sama dengan Presiden tersebut.
News dot Com
Setiap episodenya membahas hal-hal yang berbeda tentang kejadian-kejadian yang mirip dengan di negeri tetangganya, Indonesia. Sama seperti Indonesia, Republik Mimpi mempunyai mantan-mantan presiden yang menjadi guru bangsa yaitu: Suharta (menirukan presiden Indonesia ke-2 Soeharto; diperankan oleh Burhanuddin Moeloek), Habudi/Budi (menirukan presiden Indonesia ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie; diperankan oleh Budi Setiawan), Gus Pur (menirukan presiden Indonesia ke-4 Abdurahman Wahid; diperankan oleh Handojo), dan Megakarti (menirukan presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri; diperankan oleh Sukarti).
Abdurrahman Wahid
Dr.(H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur () adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua "Tanfidziyah" (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hubungan India dengan Indonesia
Hubungan antara India dan Indonesia telah terjalin sejak dahulu kala, selama hampir dua ribu tahun lamanya. Pada tahun 1950, Presiden pertama Indonesia - Soekarno menyerukan kepada rakyat Indonesia dan India untuk "meningkatkan hubungan baik" yang sudah terjalin antara kedua negara "selama lebih dari 1000 tahun" sebelum sementara "terputus" oleh kekuasaan kolonial Eropa. Pada musim semi tahun 1966, para menteri luar negeri dari kedua negara mulai berbicara lagi dari era hubungan persahabatan.
India memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di New Delhi. India menganggap Indonesia sebagai anggota paling penting ASEAN. Kedua negara telah sepakat untuk membentuk kemitraan strategis.
Sartono (politikus)
Sartono pada 20 Desember 1957 berdiri dengan khusyuk di hadapan sidang pleno DPR hasil pilihan rakyat untuk mengucapkan sumpah jabatan sebagai Pejabat Presiden. Sartono adalah orang pertama yang menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia karena dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sartono menjadi Pejabat Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 Pasal 2 yang menegaskan bahwa yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan dalam situasi Presiden mangkat atau berhalangan adalah Ketua Parlemen, dengan ketentuan sampai ditunjuk Presiden yang baru. Dengan demikian, kedudukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang tersebut adalah praktis sama dengan jabatan Wakil Presiden. Ia kini berada di posisi yang tertinggi dalam kelembagaan negara. Namun, penampilan Sartono tetap bersahaja. Dalam setiap produk undang-undang yang ia tanda tangani selaku Pejabat Presiden, ia selalu menuliskan namanya hanya dengan Sartono, tanpa gelar apa pun. Salah satu undang-undang yang mendapat pengesahan dari Pejabat Presiden Sartono ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara. Barangkali Sartono yang lahir di desa kecil di daerah Surakarta tersebut tidak mengira bahwa suatu waktu ia diberi kesempatan untuk memegang jabatan sebagai Kepala Negara. Ketika sejarah mencatat bahwa dalam memegang jabatan tersebut, Sartono harus melalui beberapa badai yang mengguncang kehidupan bangsa. Sartono hanya menjabat sampai tahun 1959 yang dimana Indonesia akan memasuki masa Demokrasi Terpimpin, yang akan kembali kepada UUD 1945.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
MPRS bentukan Sukarno mengeluarkan sebuah produk konstitusi semu untuk menetapkan ide-ide Pemimpin Besar Revolusi dan akhirnya menetapkan Sukarno sebagai presiden definitif dengan masa jabatan seumur hidup pada 1963 tanpa didampingi wakil presiden. Lembaga ini juga memberi kekuasaan secara penuh pada Sukarno untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Periode ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kelima bagi Sukarno. Pada periode ini Sukarno menggunakan gelar rangkap “Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi/Mandataris MPRS” lebih banyak dari gelar yang diberikan konstitusi “Presiden”. Perubahan cuaca perpolitikan terjadi secara cepat pada tahun 1966-1968 sebagai akibat badai politik tahun 1965. Periode ini merupakan kondisi terburuk yang dialami sang proklamator. Pada tahun 1966 berbagai atribut masa kejayaan mulai ditanggalkan oleh MPRS. Mulai dari pemilihan/penunjukkan wakil presiden dan pengangkatan pejabat presiden, pengertian mandataris MPR Sementara, Pemimpin Besar Revolusi, dan berpuncak pada peninjauan kembali pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Akhirnya pada 22 Februari 1967 Sukarno “menyerahkan kekuasaan” kepada pejabat presiden dan dilegalisasi dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, presiden Indonesia dimakzulkan untuk pertama kalinya secara resmi pada 12 Maret 1967.
Mohammad Hatta
Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10.00 WIB. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno.
Nekolim
Nekolim adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh Panglima besar "Revolusioner Indonesia" yang juga merupakan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. Adapun menurut sumber lain menyatakan bahwa istilah Nekolim diciptakan oleh Jendral Ahmad Yani di tengah masa pasangnya ofensif Revolusi Indonesia. Nekolim merupakan akronim dari Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme. Oleh karena Neokolonialisme pada hakikatnya untuk membangun dominasi sistem politik suatu negera atas negara lain (Imperialisme), maka dua kata itu dirangkai menjadi "Neokolonialisme-Imperialisme" (Nekolim) yang bersamaan dengan subversif asing ditunjuk oleh Ir. Soekarno sebagai musuh utama Revolusi Indonesia.
Nekolim bukanlah lagi bentuk kolonialisme atau penjajahan yang terkesan sarat akan kekerasan dan penderitaan dari negara yang terjajah. Namun, Nekolim adalah bentuk penjajahan yang bersifat "laten", nyaris tidak tampak secara fisik. Secara tidak sadar, negara-negara yang terjajah oleh kaum Nekolim akan mengalami ketergantungan pada mereka, utamanya dalam bidang ekonomi dan akan cukup memberikan pengaruh pada bidang ideologi.
Setelah terjadinya Revolusi Industri di akhir abad ke-18, ketika James Watt berhasil membuat mesin uap komersial pertama dan kemudian diikuti dengan berdirinya negara Amerika Serikat yang melepaskan diri dari koloni Inggris, dunia seakan-akan mulai didominasi oleh peradaban Barat. Bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan ke berbagai belahan dunia untuk mencari pasokan sumber daya alam, memasarkan produk-produk industrinya, sampai akhirnya membuat koloni atau jajahan. Bangsa Eropa yang saat itu baru bangkit dari zaman "renaissance" membagi-bagi wilayah jajahan mereka di berbagai benua. Termasuk negara Indonesia yang menjadi salah satu negara koloni Belanda. Sehingga Soekarno dulu menyindir bangsa Eropa dengan menyebut mereka sebagai "Nyi Blorong", seekor ular yang panjang dimana perutnya ada di Eropa tetapi kepalanya bergerak-gerak hingga ke Asia dan Afrika, menelan apa saja kekayaan sumber daya alam yang ada. Setelah satu per satu negara jajahan berhasil memerdekakan diri, baik melalui perlawanan yang berujung pertumpahan darah maupun dimerdekakan oleh negara penjajah, maka berakhirlah era penjajahan atau kolonialisme model lama. Akan tetapi, bangsa Barat yang pada dasarnya ingin selalu menguasai berbagai belahan dunia seakan tidak rela jika negara-negara bekas jajahan mereka benar-benar merdeka 100%. Oleh sebab itu, muncul pandangan bahwa secara wilayah boleh saja suatu bangsa itu merdeka, tetapi secara ekonomi dan ideologi kaum kolonial akan terus menciptakan berbagai ketergantungan yang tidak berujung-pangkal, bagaikan lingkaran setan. Sehingga timbul suatu penjajahan model baru yang disebut dengan Neokolonialisme-Imperialisme atau Nekolim.
Pada masa Pemerintahan Soekarno, terdapat beberapa praktik Nekolim yang pernah terjadi, misalnya Nekolim melalui "bantuan" ekonomi yang mampu mengakibatkan ekonomi nasional menjadi bergantung pada negara pemberi bantuan tersebut, ataupun melalaui "kerjasama" kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang mampu mengakibatkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan nasional menjadi tidak berkembang. Namun, dalam menyikapi hal tersebut Presiden Soekarno langsung mengambil tindakan tegas untuk menentang Nekolim dengan mengusung gerakan "Berdikari" (Berdiri di atas kaki sendiri) dan menyuarakan prinsip "Kepribadian Nasional". Kemudian pada masa Pemerintahan Soeharto, praktik Nekolim ini kembali muncul dan bahkan lebih terang-terangan dilakukan oleh kaum Nekolim. Berbeda dengan Soekarno yang pada dasarnya memang Anti-kolonialisme dan Anti-imperialisme, Soeharto pada masanya justru sangat Pro dengan Amerika dan bangsa Eropa. Dengan alasan keterpurukan ekonomi di Indonesia saat itu, Soeharto berkenan untuk menerima pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Sehingga mulailah terjadi kesepakatan politik bilateral untuk bangsa Amerika dan Eropa dalam menguasai sumber daya alam Indonesia dengan membentuk GATT yang sekarang berganti nama menjadi WTO. Bentuk konkrit dari sistem Nekolim di Indonesia yang lain adalah banyaknya permodalan asing yang masuk dan beredar dalam bentuk perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahan dalam negeri yang telah "diprivatisasi". Dengan munculnya perusahaan-perusahaan tersebut mengajarkan "pandangan" bagi bangsa Indonesia mengenai prinsip "Imperialisme" yang mana pihak-pihak yang memiliki modal besar akan menggeser pihak-pihak yang memiliki modal lebih kecil.
Pada dasarnya, nekolim tidak jauh berbeda dengan bentuk penjajahan baru, yang secara formal negara bersangkutan bisa saja independen dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Namun, pada praktiknya, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaannya didiktekan dari pihak negara-negara imperialis.
Konferensi Anti-kolonialisme di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961 memberikan definisi mengenai neo-kolonialisme sebagai bentuk tipikal dan yang utama dari politik "kolonial imperialis" dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme.
Sedangkan Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut dikatakan, neo-kolonialisme adalah bentuk penguasaaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.
Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 merumuskan beberapa bentuk manifestasi neokolonialisme, di antaranya sebagai berikut :
Secara garis besar, nekolim tidak akan membiarkan negara-negara jajahan itu berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno; ""Selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya (kepentingan rakyat)"".
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Hubungan Indonesia dengan Polandia
Pemimpin Indonesia telah melakukan tiga kali kunjungan tingkat tinggi. Diawali Presiden pertama Indonesia Sukarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Polandia pada tahun 1959, disusul 44 tahun kemudian oleh putrinya Presiden Megawati Sukarnoputri pada 2003. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Polandia. Kunjungan balasan dari Polandia dilakukan oleh Presiden Aleksander Kwaśniewski pada tahun 2004 disusul kunjungan PM Marek Belka pada tahun 2005.
Konferensi Meja Bundar
Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.
Kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Ikut serta dalam pemilu Presiden Indonesia pada 2009, saat ia bersaing sebagai cawapres dari capres Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2009, pencalonan pertama Prabowo Subianto untuk jabatan presiden dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 kalah atas Joko Widodo, yang memenangkan 53.15% suara. Sebelumnya, pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 dimana Jokowi terpilih menjadi Gubernur Jakarta, Prabowo mendukungnya.
Dekret Presiden 5 Juli 1959
Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD '45.
Mohammad Hatta
Di Amsterdam dari Ratu Juliana kepada Drs. Mohammad Hatta dan di Jakarta dari Dr. Lovink yang mewakili Belanda kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sehingga pada akhirnya negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Bung Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri RIS juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri RIS dan berkedudukan di Jakarta dan Bung Karno menjadi Presiden RIS. Ternyata RIS tidak berlangsung lama, dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ibu kota Jakarta dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Bung Hatta menjadi Wakil Presiden RI lagi dan berdinas di Jalan Medan Merdeka Selatan 13 Jakarta.
Pada tahun 1955, Mohammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Menurutnya, dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, Kepala Negara adalah sekadar simbol saja, sehingga Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.
Soekemi Sosrodihardjo
Raden Soekemi Sosrodihardjo () adalah seorang guru di Surabaya dan ayah dari presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno. Ia diangkat sebagai guru pada bulan Agustus 1898 di Surabaya. Tanggal ini berdasarkan tulisan ia yang bersumber dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adam. Soekemi sebagai guru pemerintah Kolonial Belanda tinggal di kampung Pandean, dan sungai Kali Mas masih berfungsi sebagai jalur transportasi.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Abdurrahman Wahid adalah Presiden ke-4 Indonesia. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999. Gus Dur adalah presiden terakhir yang dipilih oleh MPR. Ia diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Ia mengalahkan rivalnya Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pemilihan yang dilakukan oleh MPR. Namun MPR memilih rivalnya dalam pemilihan tersebut, Megawati, sebagai wakil presiden yang mendampinginya. Megawati diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena satu dan lain hal mengenai keterbatasan seperti yang sudah dimaklumi, Gus Dur menyerahkan pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari pada wakil presiden. Penugasan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari Presiden Republik Indonesia. Pendulum kekuasaan yang beralih dari eksekutif ke legislatif mengakibatkan lembaga kepresidenan sepenuhnya tunduk pada parlemen. Hal ini dibuktikan sendiri olehnya. Dua kali setelah menghadapi memorandum dari DPR, Gus Dur dihadapkan pada suatu pemakzulan. Langkahnya yang mengeluarkan maklumat pembekuan DPR dalam dekret tidak membuahkan hasil. MPR yang tengah menggelar Sidang Istimewa langsung menolak dekret itu dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001. Maklumat tersebut juga mengantarkan lebih cepat pada pemakzulannya oleh MPR pada saat itu juga. Abdurrahman Wahid menjadi presiden kedua yang dimakzulkan oleh MPR di tengah masa jabatannya, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno sebagai tokoh nasionalis utama Indonesia telah menyatakan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan ditunjuk sebagai presiden. Menyusul perjuangan revolusi nasional terhadap mantan kolonial Belanda, Soekarno berhasil menyatukan negara Indonesia yang hampir terpecah, namun pemerintahannya belum mampu memberikan sebuah sistem ekonomi yang layak untuk mengangkat warganya dari kemiskinan yang parah. Dia menekankan kebijakan dalam negeri yang sosialis dan kebijakan internasional yang sangat anti-imperialis, didukung oleh gaya pemerintahan otoriter yang tergantung pada kepribadian karismatiknya. Kebijakan-kebijakan ini kemudian membawanya menciptakan aliansi dengan Blok Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, dan merintis penciptaan Gerakan Non-Blok dari negara-negara pasca-kolonial di Konferensi Asia-Afrika. Kebijakan-kebijakan ini juga menciptakan aliansi politik dalam negeri dengan Partai Komunis Indonesia.
Nama Jawa
Nama patronimik adalah nama depan ayah yang digunakan oleh anaknya. Contohnya adalah nama presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid, yang diturunkan dari Wahid Hasyim, ayahnya, yang diturunkan dari Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama. Demikian pula dengan nama presiden Indonesia ke-5, Megawati Sukarnoputri, yang diturunkan dari nama ayahnya, Soekarno, presiden Indonesia yang pertama.
Presiden
Presiden pertama di Eropa adalah Presiden Perancis, yang dibentuk pada era Republik Perancis pada 1848, sedangkan presiden pertama yang diakui secara internasional adalah Presiden Amerika Serikat sewaktu revolusi Amerika Serikat. Presiden merupakan kepala pemerintah presidensial.
Museum Batik Yogyakarta
Sedangkan, ratusan koleksi lainnya adalah hasil karya sendiri pemilik museum diantaranya sulaman gambar Presiden RI pertama Soekarno, mantan Presiden Soeharto, Megawati Soekarnoputri, dan Hamengkubuwono IX. Selain itu ada juga potret wajah pahlawan Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Ada pula sulaman wajah Paus Yohanes Paulus II dan Bunda Teresa dari India.
Inggit Garnasih
Inggit Garnasih () adalah istri kedua Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Mereka menikah pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Javaveem, Bandung. Pernikahan mereka dikukuhkan dengan "Soerat Keterangan Kawin No. 1138" tertanggal 24 Maret 1923, bermaterai 15 sen, dan berbahasa Sunda. Sekalipun bercerai tahun 1942, Inggit tetap menyimpan perasaan terhadap Soekarno, termasuk melayat saat Soekarno meninggal. Kisah cinta Inggit-Soekarno ditulis menjadi sebuah roman yang disusun Ramadhan KH yang dicetak ulang beberapa kali sampai sekarang. Beliau meninggal di Bandung pada tanggal 13 April 1984. Dua bulan sebelum beliau meninggal, Fatmawati mengunjunginya atas bantuan Ali Sadikin.
Daftar pendiri negara
Sukarno dan Mohammad Hatta adalah bapak pendiri Indonesia. Keduanya menandatangani Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Sukarno dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, mereka terpilih masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Pertama. Meskipun Belanda tak mengakui kemerdekaan tersebut, keduanya merupakan figur menonjol dan dipandang sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia untuk berjuang melawan Belanda pada masa Revolusi Nasional dari 1945 sampai 1949. Pada Agustus 1949, Hatta mengepalai seorang delegasi ke Den Haag untuk Konferensi Meja Bundar yang berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 23 Desember 1949.
Pemerintah Indonesia
Sejak sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa Indonesia mengidealkan sistem pemerintahan presidensil. Hal itu tercermin dalam perumusan UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar dipegang oleh seorang Presiden dengan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo Pasal 7 UUD 1945). Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945, tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggungjawab hanya kepada Presiden (Pasal 17 ayat 1 dan 2 UUD 1945). Dalam sistem pemerintahan yang diidealkan, tidak dikenal adanya ide mengenai jabatan Perdana Menteri atau pun Menteri Utama dalam pemerintahan Indonesia merdeka berdasarkan undang-undang dasar yang dirancang oleh BPUPKI (Badan Usaha Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) dan kemudian disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.