Apa nama badan pemerintah yang menanggulangi terjadinya bencana alam di Indonesia ?
Radio amatir
Amatir Radio dituntut untuk secara sukarela memberikan bantuan kepada masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan. Tidak hanya dalam memberikan bantuan pada musibah bencana alam dan kecelakaan tetapi juga bencana wabah penyakiti dalam hal ini Organisasi Amatir Indonesia yang tergabung dalam ORARI telah diterjunkan dalam kancah Bencana Tsunami Aceh tahun 2004 mereka dengan gagah berani berada di tengah bencana membantu secara sukarela dan terdepan memberikan informasi lewat frequensi kepada badan sukarela lain yang bertugas di garis depan bencana . Di Amerika Serikat anggota amatir radio setiap tahun mengadakan latihan komunikasi dengan mendirikan stasiun stasiun radio lapangan secara serentak di seluruh negara yang bernama "FIELD DAY". Dalam Field Day ini dilakukan "Simulated Emergency Traffic" (SET).
Keadaan darurat
Keadaan darurat atau dahulu dikenal sebagai staat van oorlog en beleg (SOB) yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai state of emergency adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat. Biasanya, keadaan ini muncul pada masa bencana alam, kerusuhan sipil, atau setelah ada pernyataan perang.
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Insperktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia merupakan unsur pengawas pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
PUPN adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara. Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di setiap Kantor Operasional.
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2007
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana Rp 28 miliar dalam enam bulan terakhir untuk mempersiapkan konferensi. Menurut Ketua Pelaksana Pertemuan Bali Agus Purnomo, dana tersebut merupakan hibah dari negara lain yang digunakan untuk melakukan persiapan, survei metodologi kehutanan, perubahan iklim, dan pertemuan pra-KPP di BogorAparat keamanan menerapkan kondisi siaga satu di sekitar lokasi acara konferensi. Polisi dan TNI tampak di setiap tempat strategis di kawasan wisata Nusa Dua. Mereka menyiapkan 3.500 personel untuk pengamanan konferensi. Polisi dari kesatuan Brimob bersiaga dengan senjata laras panjang. Kapolri Jenderal Sutanto juga meninjau langsung kesiapan pengamanan itu, sejak ring I hingga III. Peralatan pengamanan yang digunakan termasuk peralatan anti-CBRB atau senjata antibahan kimia, biologi, radiasi, dan nuklir.
Badan Narkotika Nasional
Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Yayasan Ar Raihan
Program Sekolah Siaga Bencana dilaksanakan oleh SDIT Ar Raihan atas kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara teknis, pelaksanaan program ini didampingi oleh BPBD Kabupaten Bantul. Peresmian program ini dilakukan oleh Bupati Bantul Hj. Sri Surya Widati pada 18 Maret 2015. Pada peresmian tersebut, civitas akademika SDIT Ar Raihan menyosialisasi program mitigasi bencana di SDIT Ar Raihan sekaligus menyimulasikan program menghadapi darurat bencana gempa bumi di hadapan tamu undangan.
Daftar siklon tropis di Indonesia
Siklon tropis di wilayah Indonesia dipantau oleh "Tropical Cyclone Warning Center Jakarta" (TCWC Jakarta) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). TCWC Jakarta terbentuk pada 28 Maret 2008 untuk memonitor, menganalisis, serta memprakirakan intensitas dan pergerakkan siklon tropis yang tumbuh di wilayah tanggung jawab TCWC Jakarta, Indonesia. Berikut ini adalah daftar siklon tropis yang terbentuk, tumbuh serta berdampak ke wilayah Indonesia dari tahun 2003:
Badan Geologi
Badan Geologi adalah suatu badan yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. Badan ini dipimpin oleh kepala badan yang saat ini dijabat oleh Ego Syahrial.
Tsunami Selat Sunda 2018
Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan duka cita sehubungan dengan tragedi ini, dan menginstruksikan penanganan bencana kepada BNPB, Kementerian Sosial, dan Tentara Nasional Indonesia. Ma'ruf Amin juga menyampaikan duka cita sehubungan dengan bencana tsunami di Banten. Ia juga mendoakan agar masyarakat Banten dan Lampung tidak berputus asa, tapi tetap sabar dan penuh harapan. Prabowo menyampaikan duka cita kepada masyarakat terdampak bencana. Selain itu, ia juga mengajak kewaspadaan terhadap segala kemungkinan tsunami susulan. Di lain tempat, Sandiaga Uno juga turut berduka cita dan mendoakan semoga bangsa Indonesia diberi kekuatan dan keluarga yang terdampak diberi ketabahan dan ketegaran. BMKG juga meminta kepada masyarakat baik yang di pesisir Pantai Anyer dan Pantai Lampung agar menjauh daripada pesisir pantai, yang berada di Selat Sunda. Sementara, Kementerian Pariwisata mengumumkan penghentian sementara untuk promosi pariwisata di provinsi Banten dan Lampung. Karena kondisi Tanjung Lesung yang memang dipersiapkan oleh Kemenpar sebagai 10 Bali Baru, Menteri Pariwisata Arief Yahya memimpin langsung koordinasi penanganan bencana dengan jajaran terkait di Kemenpar sejak Sabtu malam, dan meminta Tim Crisis Center (TCC) segera diaktivasi, juga menyiapkan "holding statement" dan koordinasi rencana pembentukan posko di lokasi terdampak.
Pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.
Taman Nasional Kayan Mentarang
WWF Indonesia, bekerjasama dengan para pihak terkait ("stakeholders"), yaitu Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Pemerintah Daerah, Masyarakat Lokal (Adat) dan Lembaga-lembaga Internasional, berupaya mendayagunakan asset-aset penting tadi sebagai suatu peluang dan sekaligus kekuatan untuk menemukan model baru dalam pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. Dengan kearifan yang tinggi, para pihak terkait sepakat untuk mencoba membangun suatu model Pengelolaan Kolaboratif bagi TNKM.
Bencana alam
Penanggulangan bencana alam atau "mitigasi" adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda. Lebih sedikit orang dan komunitas yang akan terkena dampak bencana alam dengan menggerakan program ini. Perbedaan tingkat bencana yang dapat merusak dapat diatasi dengan menggerakan program mitigasi yang berbeda-beda sesuai dengan sifat masing-masing bencana alam.
Bencana alam
Persiapan menghadapi bencana alam termasuk semua aktivitas yang dilakukan sebelum terdeteksinya tanda-tanda bencana agar bisa memfasilitasi pemakaian sumber daya alam yang tersedia, meminta bantuan dan serta rencana rehabilitasi dalam cara dan kemungkinan yang paling baik. Kesiapan menghadapi bencana alam dimulai dari level komunitas lokal. Jika sumber daya lokal kurang mencukupi, maka daerah tersebut dapat meminta bantuan ke tingkat nasional dan internasional.
Asuransi Bangun Askrida
PT Asuransi Bangun Askrida,atau yang biasa disebut “Askrida”, didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai sebuah perusahaan pemerintah (BUMN) yang menawarkan perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga asset-aset milik pemerintah lainnya.Perusahaan ini adalah perusahaan asuransi berskala nasional,yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1989 di bawah badan hukum Raharti Sudjardjati, SH, dan dengan persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia (berdasarkan keputusan pemerintah No.
KEP.192/KM.B/1990, dd. 14 Maret 1990).
PT Asuransi Bangun Askrida memiliki motto 'Mitra dalam usaha, pelindung dalam duka'
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Pasca reformasi yang mensejajarkan Pemerintah dengan MPR dengan menguatkan sistem presidensil, maka MPR tidak berhak membuat GBHN lagi. Dalam hal ini sistem GBHN diubah menjadi SPPN yang fokusnya oleh Presiden. Hal ini diatur dalam UU no. 25 tahun 2004 tentang SPPN. Dalam merencanakan pembangunan, Pemerintah Indonesia berpegang kepada:
Kementerian yang mengatur mengenai perencanaan yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan didaerah dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
AirPutih
Beberapa langkah yang dilakukan oleh AirPutih untuk terus membantu di wilayah bencana adalah dengan membuat aplikasi peringatan dini gempa dan Tsunami, bekerja sama dengan BMKG. Lalu, pembuatan portal bencana yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, jika terjadi bencana, tim cepat tanggap AirPutih juga siap berangkat ke daerah bencana untuk membangun infrastruktur TI dan update berita dari lapangan salah satunya seperti pada saat terjadi gempa di Padang.
Saat ini AirPutih juga melakukan penguatan masyarakat dengan penyediaan hosting gratis untuk LSM dan Komunitas. Fasilitas ini bisa digunakan oleh organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, lingkungan, budaya dan sejarah, kesehatan, serta pelayanan publik.
KOPRO Banjir
Kopro Banjir adalah kependekan dari Komando Proyek Pencegahan Banjir DKI Jakarta, sebuah badan yang khusus menangani masalah banjir di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Dr.Soemarno.
Balai Harta Peninggalan
Balai Harta Peninggalan (disingkat BHP) merupakan Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada hakekatnya tugas Balai Harta Peninggalan yaitu : "MEWAKILI DAN MENGURUS KEPENTINGAN ORANG-ORANG (BADAN HUKUM) YANG KARENA HUKUM ATAU PUTUSAN HAKIM TIDAK DAPAT MENJALANKAN SENDIRI KEPENTINGANNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU".
Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup (dahulu Kementerian Negara Lingkungan Hidup, disingkat Kemeneg LH) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup. Kementerian LH dipimpin oleh seorang Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Berth Kambuaya. Kementerian ini telah digabungkan dengan Kementerian Kehutanan menjadi kementerian baru yang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Presiden Joko Widodo.
Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; serta menyelenggarakan fungsi :
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (disingkat Ditjen PPI) merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ditjen PPI dibentuk dari hasil peleburan organisasi BP REDD+ (Badan Pengelola Program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Perusakan Hutan) dan DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim). Kedua organisasi yang berkonsentrasi dibidang kehutanan dan lingkungan hidup ini (BP REDD+ dan DNPI) secara resmi dibubarkan dan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sesuai Perpres No. 16 tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPB dibentuk berdasarkan Undang Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.
Konfrensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
Tahun ini KN PRBBK X diharapkan mengembangkan kerangka kerja PRBBK yang memastikan ketangguhan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana (terutama gelombang ekstrem, angin puting beliung, gempa, tsunami, serta dampak perubahan iklim) melalui serangkaian cerita aksi, kegagalan, keberhasilan dan inisiatif praktisi PRBBK di Indonesia bersandar pada kajian sosial-budaya serta multi disiplin ilmu pengetahuan; menjadi ajang berefleksi dengan pengalaman bertahan hidup pada saat dan setelah kejadian tsunami di beberapa wilayah Indonesia. Dengan demikian praktisi PRBBK di Indonesia dapat saling:
1. Berbagi temuan-temuan baru tentang PRBBK
2. Berbagi pengalaman (pengetahuan, ketrampilan, dan perspektif) dalam membangun gerakan PRBBK di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia;
3. Mengidentifikasi masukan-masukan untuk pemutakhiran Buku Panduan PRBBK, khususnya dari lanskap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Menyepakati rekomendasi konferensi sebagai referensi bersama dalam praktik membangun gerakan PRBBK di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan PRBBK dalam periode 2015-2019.
Taman nasional
Saat ini terdapat 50 Taman Nasional di Indonesia, yang pengelolaannya di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Enam di antaranya, nal Gunung Leuser di Sumatera Utara dan Aceh, Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, juga di termaksud Situs Warisan Dunia UNESCO yang tergabung sebagai Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera.
Peristiwa Situjuah
PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) adalah suatu pemerintahan darurat yang dibentuk pada tanggal 22 Desember 1948 oleh beberapa orang pimpinan pejuang kemerdekaan Indonesia dan dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Pemerintahan itu dibentuk karena ditangkap dan diasingkan-nya beberapa orang pemimpin Republik Indonesia yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim serta Sjahrir dan lainnya oleh pihak Belanda ketika terjadinya Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.
Polisi Kehutanan Indonesia
Polisi Kehutanan Indonesia atau biasa disebut Polhut adalah nama sebuah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah. Polisi ini bukan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. Sesuai dengan namanya, polisi ini mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.
Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana
Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
CITES
Para pihak anggota konvensi harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola yang memberi perizinan, dan satu atau lebih otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap kelestarian spesies tersebut. Departemen Kehutanan berdasarkan pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 ditunjuk sebagai otoritas pengelola konservasi tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ditunjuk sebagai otoritas pengelola CITES di Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 (sebagai pengganti Keputusan Menteri Kehutanan No.36/Kpts-II/1996). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 7 dan 8 Tahun 1999 juga menunjuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas keilmuan CITES.
Rumah
Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, salah satunya adalah perlindungan terhadap gempa. Hal ini perlu diperhatikan karena Indonesia terletak di sebelah tenggara Cincin Api Pasifik sehingga hampir semua wilayahnya mempunyai aktivitas seismik dan vulkanik tinggi. Data menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahun terjadi sepuluh peristiwa gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar diIndonesia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak 27 Juli 2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Sofyan Djalil.
Daftar bencana di Indonesia
Berikut adalah daftar bencana di Indonesia yang berdampak luas atau mendapat perhatian besar. Daftar ini dibagi dua yaitu bencana alam dan bencana oleh manusia, termasuk tindakan yang disengaja. Daftar diurut berdasarkan waktu.
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial Republik Indonesia yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial2. http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=19120
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko atau disingkat BSMR adalah suatu badan sertifikasi yang berdiri dan diresmikan pertama kalinya pada tanggal 08 Agustus 2005 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) bertugas untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pada international best practices, menerbitkan sertifikat manajemen risiko, mencabut sertifikat apabila pemegang sertifikat terbukti bersalah melakukan pelanggaran di bidang perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi, serta melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi secara berkala kepada Bank Indonesia. Demi menjaga kualitas sertifikasi manajemen risiko perbankan di Indonesia mengikuti standar kualitas internasional, BSMR bekerjasama dengan Global Association of Risk Professional (GARP) dalam bentuk penyusunan silabus, buku kerja, materi dan soal ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko. GARP adalah sebuah asosiasi profesi manajemen risiko yang memiliki reputasi international sebagai penyelenggara sertifikasi Financial Risk Manager (FRM) yang khususnya ditujukan bagi para pelaku industri jasa keuangan.Ketika terjadi krisis perbankan tahun 1997, kondisi mikro perbankan nasional mengalami kerentanan terhadap gejolak ekonomi yang disebabkan antara lain oleh pengabaian prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional, tingginya risiko kemacetan kredit, kemampuan manajerial bank yang lemah sehingga mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktif serta semakin meningkatnya risiko yang dihadapi bank.
Krisis tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dan didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal.
Sebagai salah satu upaya menyehatkan kembali industri perbankan yang kuat, sehat, dan efisien, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
Untuk menerapkan good corporate governance di sektor perbankan Indonesia dan meningkatkan kualitas manajemen risiko diperlukan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko serta memiliki standar profesi dan kode etik yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Bank Indonesia kemudian meluncurkan Program Sertifikasi Manajemen Risiko.
Jakarta Rescue
Meski Jakarta Rescue didirikan di Jakarta, namun bukan berarti wilayah operasi Jakarta Rescue hanya bergerak di Jakarta saja. Hampir setiap ada bencana alam di seluruh Indonesia, baik itu banjir, gempa bumi, longsor, maupun gunung meletus, Jakarta Rescue juga ikut serta dalam memberikan bantuan. Seperti tenaga medis, evakuasi, logistik, dan lain-lain. “Setiap ada bencana, sebisa mungkin Jakarta Rescue ikut memberikan bantuan,” ujarnya. Bukan Milik Pemda DKI. Sebagai warga Jakarta atau di luar Jakarta, mungkin banyak yang beranggapan bahwa Jakarta Rescue adalah bagian dari Pemda DKI. Padahal, Jakarta Rescue adalah organisasi independen yang tidak terikat dengan organisasi maupun instasi manapun. Nama Jakarta Rescue dipakai, sebab yang mendirikan adalah anak-anak Jakarta yang mempunyai kepedulian terhadap sesama. Karena bukan bagian dari Pemda DKI, Jakarta Rescue pun tidak pernah mendapat sokongan dana dari Pemda DKI. “Masyarakat di luar banyak yang beranggapan kalau Jakarta Rescue adalah bagian dari Pemda padahal Jakarta Rescue adalah organisasi independen dan kita tidak pernah dibantu oleh Pemda,” tandasnya. Jakarta Rescue membantu warga dalam kegiatan kemanusiaan, seperti:
Jasa Raharja
Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Karya. Selaniutnya PAKN Ika Karya berubah nama meniadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.
Upaya pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia oleh pemerintah dimulai ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, yakni K.H. Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid lah disebut sebagai tonggak sejarah pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu tampak sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good governance.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman.
Syamsul Maarif
Syamsul Maarif dipercaya Presiden untuk mengisi posisi kosong sebagai Kepala Pelaksana Harian Bakornas sebagai eselon I hingga ketika BNPB terbentuk tahun 2008 dia diangkat sebagai Kepala BNPB dengan posisi setingkat menteri. Syamsul Maarif dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpinnya berkerja keras mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan yang terjadi di Indonesia secara terpadu dan juga melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
Ombudsman Republik Indonesia
Berdasarkan aturan peralihan UU No. 37 Tahun 2008, seluruh anggota Komisi Ombudsman Nasional ditetapkan menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan ditetapkannya keanggotaan yang baru.
Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Ombudsman dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Ombudsman mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Ombudsman dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (disingkat BMKG), sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika (disingkat BMG) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Bencana alam di Indonesia sejak tahun 2004
Berikut ini adalah kronologi bencana alam di Indonesia. Salah satu bencana alam yang paling besar yang menimpa kawasan Indonesia adalah Tsunami Aceh 2004. Antara tahun 2009 hingga 2010 bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Selain itu letak geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menyebabkan negara ini rentan terhadap gunung meletus. Selain itu Indonesia adalah negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia Rata-rata setiap tahun terdapat sebuah gunung berapi yang meletus di Indonesia.
Badan pengatur bahasa
Badan pengatur bahasa atau badan bahasa adalah lembaga yang mengatur standardisasi bahasa baku dalam suatu wilayah administrasi tertentu. Badan ini biasanya mengatur acara, buku, dan terbitan terkait bahasa yang diatur. Di Indonesia, badan bahasa yang menangani bahasa Indonesia yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Berikut adalah Daftar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Daerah Istimewa Yogyakarta
Terkait dengan potensi bencana alam, penanggulangan bencana memegang peranan yang sangat penting, baik pada saat sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, bencana dapat dilihat sebagai interaksi antara ancaman bahaya dengan kerentanan masyarakat, dan kurangnya kapasitas untuk menangkalnya. Penanggulangan bencana diarahkan pada bagaimana mengelola risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.
Sekolah Siaga Bencana
Sekolah Siaga Bencana (SSB) adalah program berbasis sekolah dalam rangka membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di Indonesia. Program ini bertujuan menggugah kesadaran seluruh unsur, baik individu maupun kolektif, di sekolah dan lingkungan sekolah agar memahami dan siap menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Sekolah Siaga Bencana dicanangkan secara nasional oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait tingginya frekuensi bencana dan banyaknya potensi bencana di Indonesia.
Banjir lumpur panas Sidoarjo
Pada 9 September 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani surat keputusan pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yaitu Keppres Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Keppres itu disebutkan, tim dibentuk untuk menyelamatkan penduduk di sekitar lokasi bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan menyelesaikan masalah semburan lumpur dengan risiko lingkungan paling kecil. Tim dipimpin Basuki Hadi Muljono, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, dengan tim pengarah sejumlah menteri, diberi mandat selama enam bulan. Seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas tim nasional ini dibebankan pada PT Lapindo Brantas. Namun upaya Timnas yang didukung oleh Rudi Rubiandini ternyata gagal total walaupun telah menelan biaya 900 miliar rupiah.
Manajemen Krisis
= Kategori Krisis =
Untuk itu, selama proses penyusunan manajemen krisis, sangat penting untuk mampu mengidentifikasi jenis krisis dalam berbagai situasi yang berbeda-beda dan menggunakan berbagai macam strategi manajemen krisis yang berbeda. Perlu diketahui memprediksi krisis memang sangat sulit, tapi mengidetifikasi macam-macam krisis sangatlah mudah dan bisa dikelompokkan. Lerbinger  mengkategorikan ada tujuh jenis/tipe krisis :
Bencana alam atau Krisis alam yang sering dianggap sebagai tindakan dan kehendak Tuhan ("the act of God") merupakan fenomena lingkungan seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tornado, badai, banjir, tanah longsor, tsunami yang mengancam kehidupan, harta, dan lingkungan itu sendiri.
Bencana alam
Bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi berhubungan dengan iklim. Bencana ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus, walaupun ada daerah-daerah yang menderita banjir musiman, kekeringan atau badai tropis (siklon, hurikan, taifun) dikenal terjadi pada daerah-daerah tertentu. Bencana alam bersifat meteorologis seperti banjir dan kekeringan merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa di antaranya hanya terjadi suatu wilayah dengan iklim tertentu. Misalnya hurikan terjadi hanya di Karibia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Kekhawatiran terbesar pada abad modern adalah bencana yang disebabkan oleh pemanasan global.
Banjir bandang Tangse 2011
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Pemerintah daerah dan relawan telah berupaya untuk mengirim bantuan obat-obatan dan logistik ke lokasi bencana.
Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat
U.S. Environmental Protection Agency (disingkat EPA atau USEPA) atau Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat adalah sebuah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bertugas melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan merumuskan dan menerapkan peraturan berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres. EPA dicanangkan oleh Presiden Richard Nixon dan memulai operasinya tanggal 2 Desember 1970 ketika pendiriannya disahkan oleh Kongres, dan disetujui oleh Presiden Nixon, dan sampai sekarang terus bertanggung jawab atas kebijakan lingkungan Amerika Serikat. Lembaga ini dipimpin oleh pengurusnya, yang ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat. EPA bukanlah lembaga Kabinet, tetapi pengurusnya diberikan peringkat kabinet seperti biasa. Lisa P. Jackson adalah pengurus saat ini. Lembaga ini memiliki sekitar 18.000 karyawan penuh waktu.
Gerakan Aceh Merdeka
Konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung hingga pemerintah menerapkan status Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003, setelah melalui beberapa proses dialogis yang gagal mencapai solusi kata sepakat antara pemerintah RI dengan aktivis GAM. Konflik tersebut sedikit banyak telah menekan aktivitas bersenjata yang dilakukan oleh GAM, banyak di antara aktivis GAM yang melarikan diri ke luar daerah Aceh dan luar negeri. Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional.
Ina-TEWS
Indonesia merupakan negara dengan tingkat aktivitas gempa bumi yang tinggi, sebagai akibat pertemuan tiga lempeng tektonik, yakni Lempeng Hindia (Samudera India – Australia di sebelah selatan), Lempeng Pasifik di sebelah Timur dan Lempeng Eurasia di Utara. Sejak tahun 1991 hingga 2008, tercatat 25 kali gempa dan 9 kali tsunami merusak. Pada 12 Desember 1991, terjadi tsunami di Flores, diikuti tsunami Jawa Timur 1994, tsunami Biak 1996, tsunami Sulawesi tahun 1998, tsunami Maluku Utara 2000, dan tsunami Aceh Desember 2004, Nias 2005, Jawa Barat 2006 serta Bengkulu 2007. Melihat data tersebut dapat disimpulkan rata-rata hampir 2 tahun sekali tsunami menghantam pantai kepulauan Indonesia. Puncak tsunami di Indonesia terjadi di Aceh pada akhir tahun 2004 yang menelan banyak korban lebih dari 160.000 korban jiwa dan korban harta benda lainnya dengan dampak sosial yang besar. Peristiwa ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk membangun suatu sistem peringatan dini (early warning system) gempa dan tsunami yang disebut Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS).
Kapal Pengawas Perikanan
1. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
2. Pangkalan PSDKP Lampulo : Berpusat di Lampulo, Aceh3. Pangkalan PSDKP Batam, Berpusat di Kota Batam, Kepulauan Riau4. Pangkalan PSDKP Jakarta: Berpusat di Muara Baru, Jakarta5. Pangkalan PSDKP Benoa: Berpusat di Benoa, Bali6. Pangkalan PSDKP Bitung: Berpusat di Bitung, Sulawesi Utara7. Pangkalan PSDKP Tual: Berpusat di Tual, Maluku8. Stasiun PSDKP Belawan: Berpusat di Belawan, Sumatra Utara9. Stasiun PSDKP Pontianak: Berpusat di Sungai Rengas, Kab Kubu Raya, Kalimantan Barat10. Stasiun PSDKP Cilacap: Berpusat di Cilacap Jawa Tengah11. Stasiun PSDKP Tarakan: Berpusat di Tarakan, Kalimantan Utara
12. Stasiun PSDKP Ambon; Berpusat di Ambon, Maluku13. Stasiun PSDKP Tahuna; Berpusat di Tahuna, Sulawesi utara14. Stasiun PSDKP Kupang, Berpusat di Kupang, NTT15. Stasiun PSDKP Biak, Berpusat di Biak, PapuaKapal Pengawas Perikanan di Jepang (漁業取締船) berada di bawah naungan Badan Perikanan Jepang (lembaga pemerintah di bidang laut yang bertugas meningkatkan kesejahteraan nelayan, menjaga pengelolaan sumber daya perikanan, menjamin pasokan stabil dari hasil laut, serta pengembangan industri perikanan). Badan Perikanan bertugas mengawal Undang Undang Perikanan mempunyai petugas polisi khusus , petugas pengawas perikanan yang memiliki kewenangan menangani kasus yang berkaitan dengan perikanan, petugas pengawas perikanan tanpa harus bergantung pada Japan Coast Guard melakukan menegakkan hukum secara mandiri. Namun, polisi tetap menjalin hubungan kerja sama dengan Japan Coast Guard.
Komando Penegakan Hukum Perikanan atau "China Fisheries Law Enforcement Command" (FLEC; Cina: China渔政) merupakan badan di bawah Biro Manajemen Perikanan di bawah Departemen Pertanian China. Komando Penegakan Hukum Perikanan bertanggung jawab atas penegakan hukum Mengenai Perikanan dan Sumberdaya Kelautan dalam Wilayah Teritorial Cina dan Zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kapal Pengawas Perikanan di China bertugas Melindungi Kapal Perikanan Cina dan awak kapalnya, menyelesaikan perselisihan dalam aktivitas perikanan, Mencegah "Illegal Fishing", dan Melindungi Sumber Daya Kelautan.
Forum Relawan Penanggulangan Bencana Alam
KEANGGOTAAN
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang menteri yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar.
Badan Narkotika Nasional
BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Pada tahun 1978 dibentuk Direktorat Vulkanologi di bawah Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi. Tahun 1992 dibentuk Direktorat Vulkanologi di bawah Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral.
Pada tahun 2001, urusan gunungapi, gerakan tanah, gempabumi, tsunami, erosi dan sedimentasi ditangani oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Setelah bergabung dengan Badan Geologi, Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi berubah nama institusinya menjadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Pemadam kebakaran
Dinas pemadam kebakaran dan/atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau "Rescue"/(Penyelamatan) seperti Ambulans dan Badan SAR Nasional. Para Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan pakaian anti-panas atau anti-api dan juga helm serta boot/sepatu khusus dalam melaksanakan tugas, dan biasanya pakaianya dilengkapi dengan "scotlight" reflektor berwarna putih mengkilat agar dapat terlihat pada saat pelaksanaan tugas.
Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia
YTBI juga memiliki 5 bagian program, antara lain: bantuan darurat, rehabilitasi dan pembangunan, pelatihan, penelitian, dan publikasi, "advocacy" dan jejaring, dan penguatan YTBI. Dalam program Bantuan Darurat terdapat kegiatan tanggap darurat yang membantu korban gizi buruk di NTT dan Papua, membantu para korban gempa Aceh, Nias dan Yogyakarta, serta korban banjir Jakarta. Dalam program rehabilitasi terdapat program "Community Based Livelihood Initiative" (CBLI) dengan melakukan kegiatan menyulam dan memberikan beasiswa koperasi. Terdapat juga program "Community Based House Reconstruction" (CBHR) dengan memberikan rumah kepada warga Gampong Baru.
Selain itu juga terdapat program "Community Based Conflict Management" (CBCM) dengan memberikan pelatihan untuk meredam konflik dan merancang pemulihan ekonomi. Dalam program jejaring terdapat kegiatan membangun jaringan di tingkat lokal, konsosrsium pendidikan bencana dan publikasi YTBI. Dalam program Pelatihan, penelitian dan publikasi terdapat kegiatan pelatihan dan pembuatan modul untuk pelatihan. Sedangkan dalam program penguatan YTBI terdapat kegiatan lokakarya dan "english speaking" di YTBI.
Pengungsi
Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom. Setiap pengungsi biasanya ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurusi dan menolong mereka. Lama pengungsi berada di sebuah tempat penampungan tidak dapat diprediksi. Tergantung dari kondisi atau situasi itu sendiri. Biasanya pengungsi diurus oleh pemerintah setempat, tetapi itu tidak menutup kemungkinan para relawan datang untuk membantu.
Persiapan bencana
Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
(PP No 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1)baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Dalam konteks bencana, dekenal dua macam yaitu (1) bencana alam yang merupakan suatu serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh fakto alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan tanah longsor, dll. (2) bencana sosial merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik social, penyakit masyarakat dan teror. Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Silet (acara televisi)
Tayangan Silet telah dijatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena tayangan Silet telah menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma, dan menambah penderitaan terhadap korban, keluarga dan masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana alam Gunung Merapi. Isi tayangan berupa informasi ramalan dengan narasi dan gambar yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait musibah bencana alam Gunung Merapi. Acara Silet yang sudah dihentikan KPI digantikan jadi Intens. Tapi, pada bulan Februari tahun 2011, Silet sudah ditayangkan lagi setiap hari, pukul 11:30 WIB.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.
Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian ("search") dan pertolongan ("rescue"). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai penganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.
Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa
Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (bahasa Inggris: "United Nations Temporary Executive Authority", disingkat UNTEA) adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jendral PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu satu tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah Persetujuan New York.
Departemen Meteorologi Malaysia
Departemen Meteorologi Malaysia () adalah departemen milik Malaysia yang didirikan untuk memantau dan mengeluarkan peringatan terkait cuaca dan bencana alam seperti hujan lebat, badai, angin topan, ombak berbahaya dan tsunami. Pemantauan fenomena cuaca dan bencana alam dilakukan melalui jaringan stasiun-stasiun meteorologi dan tsunami, gambar-gambar radar dan satelit. Sementara peringatan cuaca akan disalurkan melalui televisi, radio dan situs web agar dapat dipublikasikan kepada masyarakat dan penduduk.
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau jika disingkat menjadi Itjen KESDM adalah tingkatan eselon I di Kementerian ESDM. Inspektorat Jenderal memiliki tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM. Inspektorat Jenderal dipimpin seorang Inspektur Jenderal yang saat ini dipimpin oleh Mochtar Husein.
Inspektorat Jenderal memiliki tugas sebagai pengawas intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terdiri atas:
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia
Berdasarkan UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, diamanatkan pendirian Penjaga Laut dan Pantai.yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan dilaut dan pantai yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dijalankan oleh Menteri. Aturan ini akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Akan tetapi dikarenakan adanya perdebatan serta prokontra, sejak 2008 hingga saat ini PP tersebut belum disahkan. Perdebatan ini menyangkut dilematis antara perintah undang-undang dan tidak harmonisnya atau tumpang tindihnya patroli kapal, pengawasan dan penegakan hukum dilaut, yang juga dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (yang per akhir 2014 sudah menjadi Badan Keamanan Laut), Kapal Pengawas Perikanan yang dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa lembaga lain. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mendukung lembaga Bakamla, akan tetapi menolak KPLP dibawah Bakamla karena mandat undang-undang dan sudah diakui oleh IMO (Organisasi Maritim Internasional). Menteri Jonan pun sempat mengusulkan KPLP dinaikkan dari Eselon II menjadi Eselon I (Direktorat Jenderal), meskipun hal ini menuai kontroversi dari para pakar dan pelaku.
Syamsul Maarif
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Syamsul Maarif () adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pertama (2008-2015). Syamsul Maarif merupakan seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia alumni Akademi Militer lulus tahun 1973. Jabatan terakhir beliau sebagai perwira tinggi adalah sebagai Aster Kasum TNI dengan pangkat Mayor Jenderal. Selain pendidikan milter, pria kelahiran Kediri Jawa Timur tanggal 26 September 1950 ini juga mempelajari ilmu hukum dan sosiologi, pendidikan hukum diambil di Universitas Brawijaya dan pendidikan terakhirnya adalah Doktor Sosiologi Militer yang diambil di Universitas Indonesia (UI) Jakarta.
Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia disingkat Baranahan Kemhan adalah unsur pembantu pimpinan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan disingkat Kabaranahan, dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan. Baranahan Kemhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam: mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai Eksekutif dan Legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.
London
London Fire Brigade merupakan badan resmi yang bertanggung jawab atas pemadaman kebakaran di London Raya. Badan ini dikelola oleh Otoritas Perencanaan Darurat dan Pemadam Kebakaran London serta merupakan layanan pemadam kebakaran terbesar ketiga di dunia. Layanan ambulans National Health Service (NHS) disediakan oleh London Ambulance Service (LAS) NHS Trust, yang mana ini juga menjadi layanan ambulan terbesar ketiga di dunia. Sebuah badan amal bernama London Air Ambulance beroperasi bersama LAS saat peranannya diperlukan. "Her Majesty's Coastguard" dan "Royal National Lifeboat Institution" ditugaskan untuk beroperasi di Sungai Thames guna mengatur lalu lintas sungai.
London merupakan pusat Pemerintahan Britania Raya yang berkediaman di sekitar Istana Westminster. Sebagian besar departemen pemerintahan terletak di dekat Gedung Parlemen, terutama di sepanjang Whitehall, termasuk kediaman resmi Perdana Menteri di Downing Street Nomor 10. Parlemen Britania sering disebut sebagai "induk dari semua Parlemen" (walaupun julukan ini pada awalnya ditujukan hanya untuk Parlemen Inggris oleh John Bright) karena telah menjadi model umum bagi sebagian besar Sistem Parlemen negara-negara di dunia dan Undang-Undang Parlemen-nya juga telah menciptakan parlemen bagi negara lain.
Sistem Penghitungan Karbon Nasional Indonesia
Sistem Penghitungan Karbon Nasional Indonesia (Indonesian National Carbon Accounting System, INCAS), adalah sebuah alat untuk memantau tingkat emisi karbon di Indonesia. INCAS dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia bersama dengan lembaga internasional lain seperti AusAID, CIFOR, dan REDD sejak tahun 2008 untuk kawasan hutan di Kalimantan, namun penerapannya secara nasional baru dilakukan tahun 2015 dengan metodologi yang baru. INCAS dibangun berdasarkan model yang sama yang digunakan di Australia.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.
Pencarian dan penyelamatan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) pada tanggal 6 September 2016. BNPP adalah nama baru yang sebelumnya Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas).
Yayasan Dokter Peduli
Secara geografis, Indonesia terletak di tiga lempeng benua yang menjadikannya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Pengaruh pemanasan global juga terasa pada peningkatan level air laut di pulau-pulau dan meluasnya habitat nyamuk penyebab demam berdarah. Indonesia juga rentan bencana buatan manusia seperti kebakaran hutan, longsor, dan banjir.
Lingkungan
Kerusakan lingkungan karena faktor manusia bisa berupa adanya penenbangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor, dan pembuangan sampah di sembarang tempat terlebih aliran sungai dan laut akan membuat pencemaran.Secara kelembagaan di Indonesia, instansi yang mengatur masalah lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (dulu: Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup) dan di daerah atau provinsi adalah Bapedal. Sedangkan di Amerika Serikat adalah EPA ("Environmental Protection Agency"). Selain itu, Pada 31 Agustus 2013, presiden Republik Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden No 62/2013 membentuk Badan Pengelola REDD+ (Reduksi Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan.
Hidayatullah (organisasi)
Apalagi letak geografis Indonesia yang rawan bencana alam, baik bencana alam bersebab alam maupun manusia. Beberapa kejadian bencana alam seakan rutin kita lihat dan dengar, seperti bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa dll. Berbagai macam teragedi diatas tentunya sangat menyayat hati dan terasa pilu jika mendengar apalagi melihatnya secara langsung. Sebagai negara yang sudah lama merdeka dan kekayaan alam yang sangat melimpah, rasa malu menghantui kita sebagai warga negara. Apa yang sudah kita berikan dan korbankan melihat berbagai macam kejadian ini. Memang benar sudah banyak lembaga dan perorangan yang sudah ikut bersama-sama membantu berbagai tragedi diatas, tetapi seakan tertelan begitu saja melihat besarnya tragedi kemanusiaan yang terus terjadi.
Bangkit! (film)
Addri (Vino G. Bastian) adalah seorang anggota Basarnas. Hidupnya amat didedikasikan pada pekerjaannya. Istrinya, Indri (Putri Ayudia) amat paham akan pekerjaan suaminya. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat harmonis, terutama dengan kehadiran dua orang anaknya yaitu Eka dan Dwi.
Jakarta diguyur hujan terus menerus. Tanggul Katulampa ambrol, lalu ada badai Laluna yang mengarah dari Australia ke Jakarta. Addri dan rekannya harus mengadakan tindakan darurat secepatnya karena luapan air telah merendam basement sebuah gedung hingga malam hari. Padahal di malam itu, Eka sedang melakukan resital piano. Ketidak hadiran Addri membuat Eka beranggapan Addri selalu ada untuk orang lain. Tapi bukan keluarganya.
Dari peristiwa itu, Addri menyelamatkan satu orang korban yang hidup, Arifin (Deva Mahenra). Ia terperangkap sesaat setelah mengambil cincin pernikahannya 2 jam sebelum prosesi pemberkatan akan dilangsungkan bersama calon istrinya, Denanda (Acha Septriasa). Arifin sendiri ialah pegawai BMKG yang amat kritis. Ia merasa bahwa semua data yang mereka dapat soal cuaca harus selalu disebarluaskan. Seburuk apa pun itu. Karakternya berseberangan dengan atasannya Hadi, tipikal pemimpin yang amat berhati-hati dalam menyampaikan berbagai situasi ke media.
Intensitas hujan semakin parah, sebagian Jakarta mulai terendam banjir. Dan dalam situasi yang serba panik seperti itu, baik Addri maupun Arifin berupaya keras menyelamatkan kota Jakarta, beserta orang-orang yang mereka sayangi.Bangkit memulai produksi film dan syuting sejak Desember 2015 sampai Februari 2016 lalu dengan melibatkan 250 orang kru dan 250 orang figuran. Selain itu film bertema disaster pertama Indonesia ini juga menggunakan teknologi CGI dalam produksi seperti yang dilakukan studio film Hollywood dengan menggunakan talenta efek spesial dari Indonesia. Bangkit yang diharapkan menjadi pendobrak genre baru di perfilman Indonesia juga melakukan shoot hingga 1.330 shoot untuk mendapatkan kualitas terbaik.Download filmnya di https://www.ikiibatch.zone.id/2019/01/bangkit-2016-film-indonesia.html?m=1
UN-SPIDER
UN-SPIDER ("United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response" Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penyediaan informasi berbasis antariksa dalam manajemen bencana dan reaksi terhadap keadaan darurat) adalah satu program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memfasilitasi penggunaan teknologi antariksa untuk manajemen bencana dan penanggulangan keadaan darurat. Program ini berada di bawah naungan UNOOSA.
Penerbangan TNI Angkatan Laut
Satuan ini bertugas mendukung operasi angkatan laut, baik untuk operasi tempur, operasi SAR maupun operasi bantuan kemanusiaan. Pengamanan laut untuk memantau pergerakan kapal-kapal asing khususnya di jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), pengamanan lingkungan dari pencemaran bahan berbahaya, pencegahan penyelundupan dan pencurian kekayaan laut juga menjadi misi penting yang diemban Dispenerbal, bekerja sama dengan unsur kekuatan udara lain seperti TNI-AU dan Polri. Salah satu aksi pesawat-pesawat TNI-AL yang paling dikenal belum lama ini adalah ketika mereka terlibat dalam upaya evakuasi korban gempa bumi di wilayah Jogjakarta. Pesawat yang terlihat adalah jenis helikopter seperti NBO-105 dan NBell-412.
Ina-TEWS
Ina-TEWS merupakan proyek nasional yang melibatkan berbagai Institusi dibawah Kementrian Negara Riset dan Teknologi (RISTEK) di antaranya:Ina-TEWS berfungsi untuk :Pertama adalah komponen struktural (sensor-sensor detektor tsunami). Contohnya adalah seismometer, stasiun pasang surut dan tsunami buoy. Seismometer dioperasikan oleh BMKG, sedangkan stasiun pasang surut digunakan untuk mengukur keadaan muka air laut yang dipasang di pantai atau di pelabuhan. Tsunami buoy adalah sebuah alat yang dipasang di laut dalam. Di Indonesia sekarang menggunakan 4 jenis buoy yang sedang beroperasi di perairan Indonesia, yaitu Buoy Tsunami Indonesia, Deep Ocean Assessment and Reporting Tsunamis (DART) Amerika, German-Indonesian Tsunami Warning System(GITWS) dan Buoy Wavestan. Pada buoy ini terdapat OBU (Ocean Bottom Unit) dimana nantinya alat inilah yang mendeteksi adanya gelombang yang berpotensi sebagai tsunami yang lewat di atasnya. Komponen yang kedua adalah komponen cultural. Contohnya adalah beberapa instansi seperti LIPI, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas sebagai penyalur informasi kepada masyarakat, persiapan sebelum bencana bahkan evaluasi dan mengkaji pasca bencana.
Badan Pengelola Dana Abadi Umat
Badan Pengelola Dana Abadi Umat (disingkat BP DAU) adalah badan yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan memanfaatkan Dana Abadi Umat. BP DAU merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Persiapan bencana
2. Strategi
Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut:
1) Pemetaan.
Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah :
1.Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan
2.Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik
3.Peta bencana belum terintegrasi
4.Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya.
2) Pemantauan.
Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.
3) Penyebaran informasi
Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan poster dan leaflet kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi diperlukan mengingat Indonesia sangat luas.
4) Sosialisasi dan Penyuluhan
Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan Pemerintah Daerah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu ditakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.
5) Pelatihan/Pendidikan
Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk.
6) Peringatan Dini
Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu—waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antana lain pengalihan jalur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan atau relokasi, dan saran penanganan lainnya.
Indonesian Off-Road Federation
Di bidang sosial kemasyarakatan, IOF memiliki sebuah gerakan komunitas bernama IOF Peduli. IOF Peduli berpartisipasi aktif memberikan bantuan transportasi logistik dan pertolongan di daerah-daerah yang terkena bencana alam seperti tsunami di Aceh, gempa bumi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, tsunami di Pangandaran serta tanah longsor di Sumatera Utara.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Doni Monardo
Letnan Jenderal TNI Doni Monardo () adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang sejak 9 Januari 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Serangan Jakarta 2016
Sejak kasus Bom Bali I pada tahun 2002, Indonesia mulai melangkah lebih maju untuk memberantas aksi terorisme Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Sebuah badan yang khusus memberantas aksi terorisme dibentuk pada tahun 2010 dengan nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia
Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia (YTBI) adalah salah satu lembaga sosial masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bantuan untuk bencana yang mendapat bantuan dari gereja-gereja. Dahulu, YTBI dikenal dengan nama YTB (Yayasan Tanggul Bencana) yang didirikan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Namun, karena ingin berdiri secara independen maka lembaga ini pun berdiri dengan organisasi mandiri atau sendiri yang tidak berada di bawah naungan PGI.
Yayasan Dokter Peduli
doctorSHARE berupaya hadir pada hari-hari terawal setelah bencana dan konflik terjadi dengan aktif memberikan bantuan kemanusiaan berupa layanan medis dan emergensi bagi para korban bencana alam di seluruh penjuru Indonesia.
Ikatan Relawan Rakyat Malaysia
RELA lebih kepada pembantu kepada Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang yang lain (Law Enforcer) seperti Polis dan Jabatan Immigration.RELA juga berperanan sebagai salah satu agensi di kala bencana alam untuk membantu Jabatan Pertahanan Awam (Civil Defence Department)atau lebih dikenali sebagai JPA3 di Malaysia.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia merupakan unsur pengawas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Syamsul Maarif
Pada tahun yang sama Syamsul Maarif juga berperan aktif mengendalikan bencana asap saat terjadi kebakaran hutan, di Kalimantan maupun di Sumatera tahun 2006. Tak terhitung berapa kali terjadi bencana alam di Indonesia, Kinerja BNPB di bawah kepemimpinan Syamsul Maarif cukup menonjol dan berhasil melakukan penanganan serta evakuasi korban serta menyelesaikan pemulihan paska bencana, juga memberikan informasi pencegahan dan melatih kesigapan masyarakat akan bencana alam.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Mengenai masalah hubungan keuangan pusat dan daerah, hal ini diregulasi oleh Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perimbangan Keuangan) dan Kementerian Dalam Negeri (cq. Ditjen Bina Keuangan Daerah). Sejak berlakunya UU Desa pada tahun 2014, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga turut serta dalam hal regulasi dana desa
Bala Keselamatan Indonesia
Banyaknya kejadian banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana alam lainnya menyebabkan Bala Keselamatan merasa perlu untuk memiliki satuan khusus merespons kebutuhan-kebutuhan orang-orang di daerah bencana alam.