Siapa presiden pertama indonesia ?
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Soekarno atau lebih umum disebut Bung Karno, adalah tokoh presiden pertama dari Indonesia. Jabatan pertama ini dimulai sejak 18 Agustus 1945. Bung Karno terpilih secara aklamasi dalam sidang PPKI atas usul Otto Iskandardinata. Ia didampingi oleh wakil presiden Drs. Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Menurut aturan yang ada pada saat itu kekuasaan presiden sangat besar. Seiring berjalannya waktu kekuasaan legislatif diserahkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional pada bulan Oktober 1945. Selanjutnya pada bulan November pada tahun yang sama, Sukarno menyerahkan kekuasaan eksekutif pada Kabinet Syahrir I. Namun pada 29 Juni 1946 – 2 Oktober 1946, dan 27 Juni 1947 – 3 Juli 1947, Sukarno kembali mengambil alih kekuasaan saat terjadi keadaan darurat. Pada 29 Januari 1948 Sukarno kembali membentuk kabinet presidensil. Wakil presiden Moh Hatta ditugasi untuk memimpin kabinet sehari-hari. Di sini dapat dilihat bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pembagian kekuasaan. Sehingga wakil presiden tidak hanya duduk di bangku cadangan yang baru diturunkan ketika pemain utama cedera.
Soekarno
Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno (ER, EYD: Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo) () adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945–1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.
Mohammad Hatta
Dr.(HC) Drs. H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Mohammad Athar, populer sebagai Bung Hatta; ) adalah tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Kartini Manoppo
Kartini Manoppo (1939-1990) adalah istri kedelapan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Kartini merupakan wanita asal Bolaang Mongondow, Sulawesi. Dia terlahir dari keluarga terhormat. Kartini Manoppo pernah bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia.
Joesoef Ronodipoero
Setelah peristiwa tersebut, Ronodipuro mendirikan Radio Suara Indonesia Merdeka ( The Voice of Free Indonesia ) dari barang-barang elektronik bekas. Tanggal 25 Agustus Soekarno dimohon untuk menyampaikan pidatonya di radio tersebut. Ini adalah pidato pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Mohammad Hatta sendiri menyampaikan pidato pertamanya tanggal 29 Agustus.
Istana Palabuhanratu
Istana Presiden Palabuhanratu merupakan sebuah Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Tatar Pasundan yang terletak Kota Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, Indonesia yang
dibangun oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno sebagai tempat peristirahatannya di Palabuhanratu, karena menurutnya Palabuhanratu adalah daerah pesisir yang indahnya, dibangunnya Istana Kepresidenan Tenjo Resmi masih berkaitan dengan sejarah Samudera Beach Hotel yang juga dibangun oleh Ir. Soekarno.
Istana Presiden Palabuhanratu lokasinya terletak di bibir Pantai Citepus Palabuhanratu. Karena tempat ini mempunyai daya tarik sendiri, Presiden Soekarno mendirikan tempat peristirahatannya pada tahun 1960 di Tenjo Resmi.
Kabinet Presidensial
Nama kabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidentiil. Dinamakan demikian karena setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem presidensial di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
|-
Presiden
Presiden pertama di Eropa adalah Presiden Perancis, yang dibentuk pada era Republik Perancis pada 1848, sedangkan presiden pertama yang diakui secara internasional adalah Presiden Amerika Serikat sewaktu revolusi Amerika Serikat. Presiden merupakan kepala pemerintah presidensial.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 1999
Pemilihan umum Presiden pertama di Indonesia ini diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihan umum ini merupakan pemilihan umum terakhir di Indonesia yang diselenggarakan secara tidak langsung. Pemilihan umum ini juga merupakan kali pertama di mana calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang waktu itu memerintah tidak mencalonkan diri.
Sejarah Indonesia
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Pariwisata di Bali
Salah satunya dengan upaya Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno. Beliau menjadikan Bali sebagai tempat menerima tamu kenegaraan sekaligus memperkenalkan Bali lebih luas di mata dunia. Beberapa tamu negara tersebut diantaranya adalah Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, Pemimpin Vietnam Utara Ho Chi Minh, sampai Presiden Amerika Jhon F. Kennedy. Atas gagasan Bung Karno pula di Tampaksiring pada tahun 1957 dibangun Istana Tampaksiring untuk menyambut Tamu Kenegaraan. Kemudian pada tahun 1963, Bung Karno pulalah yang memprakarsai didirikannya Hotel Bali Beach di pantai Sanur. Hotel ini nantinya akan menjadi bangunan tertinggi di Bali sampai saat ini, karena sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Bali tanggal 22 November 1971 Nomor 13/Perbang. 1614/II/a/1971. Isinya antara lain bahwa bangunan di Daerah Bali tingginya maksimal setinggi pohon kelapa atau 15 meter.
Mohammad Yamin
Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan, mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.
Juru bicara Presiden
Di Indonesia, juru bicara presiden muncul pada era Presiden Abdurrahman Wahid yang waktu itu beranggotakan Wimar Witoelar (Ketua), Adhie Massardi, Yahya C Staquf dan Wahyu Muryadi. Pada era Megawati Soekarnoputri, posisi juru bicara ini tidak begitu jelas. Memang ada Pramono Anung, Sutjipto, Roy BB Janis, dan Bambang Kesowo yang kerap mengeluarkan komentar, mengatasnamakan Megawati. Namun, komentar mereka kadang-kadang saling bertabrakan. Pengganti Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki juru bicara kepresidenan yang beranggotakan Dino Patti Djalal, Andi Alvian Mallarangeng dan Julian Aldrin Pasha. Pada awalnya Presiden Joko Widodo tidak memiliki juru bicara namun pada 12 Januari 2016 Presiden Jokowi mengangkat Johan Budi Sebagai Juru Bicara Kepresidenan yang di sebut nya sebagai Staf Khusus Komunikasi Presiden.
Presiden Indonesia
Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Daftar pahlawan nasional Indonesia
Kerangka undang-undang untuk gelar tersebut awalnya menggunakan nama Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang dibuat pada saat dikeluarkannya Dekret Presiden No. 241 Tahun 1958. Gelar pertama dianugerahi pada 30 Agustus 1959 kepada politisi yang menjadi penulis bernama Abdul Muis, yang wafat pada bulan sebelumnya. Gelar ini digunakan saat pemerintahan Sukarno. Ketika Suharto berkuasa pada pertengahan 1960an, gelar terbut berganti nama menjadi Pahlawan Nasional. Gelar khusus pada tingkat Pahlawan Nasional juga dianugerahkan. Pahlawan Revolusi diberikan pada tahun 1965 kepada sepuluh korban peristiwa Gerakan 30 September, sementara Sukarno dan mantan wakil presiden Mohammad Hatta diberikan gelar Pahlawan Proklamator pada 1988 karena peran mereka dalam membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Arsilan
Arsilan muda pria keturunan Banten ini sudah turut berkontribusi dalam upaya kaum Republiken mencapai kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1940-an. Keluarganya merupakan staf rumah tangga tokoh pergerakan nasional Sukarno yang kemudian menjadi Presiden Pertama Republik. Akrab di lingkaran keluarga Sukarno, pada tahun 1945 pun akhirnya ia menjadi staf keluarga Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Kewajibannya adalah menjaga dan memelihara kebun serta pekarangan rumah yang kemudian menjadi saksi dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, jam 10.00 WIB.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Megawati Soekarnoputri adalah Presiden ke-5 Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai 23 Juli 2001. Megawati menggantikan Gus Dur karena posisinya sebagai wakil presiden. Ia adalah wakil presiden kedua yang menggantikan presiden ketika berhenti dalam masa jabatannya. Megawati diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan R Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa jabatannya kurang dari 5 tahun sebab ia hanya mewarisi masa jabatan Gus Dur. Presiden perempuan pertama Indonesia ini didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz yang memenangkan pemilihan wakil presiden oleh MPR dari rivalnya Susilo Bambang Yudhoyono. Hamzah oleh MPR diangkat sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Catatan dalam masa jabatannya adalah Pemilu Legislatif pada April 2004 serta Pemilu Presiden pada Juli 2004. Pada Pemilu Presiden 2004, Megawati harus mengakui keunggulan SBY setelah melalui dua putaran pemilihan. Ia mengakhiri masa jabatan pertamanya pada 20 Oktober 2004, sehari lebih lama dari sisa masa jabatan Gus Dur yang dilimpahkan kepadanya.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Hanya beberapa bulan pemerintahan, KNIP yang menjadi pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA meminta kekuasaan yang lebih. Hal itu kemudian direspon oleh lembaga kepresidenan dengan memberikan kekuasaan untuk menetapkan haluan negara dan membentuk UU melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang dikeluarkan pada 16 Oktober 1945. Kurang dari sebulan, kekuasaan presiden berkurang dengan terbentuknya Kabinet Syahrir I yang tidak lagi bertanggung jawab kepadanya melainkan kepada Badan Pekerja KNIP. Pada tahun-tahun berikutnya ketika keadaan darurat, 29 Juni 1946 – 2 Oktober 1946, dan 27 Juni 1947 – 3 Juli 1947, presiden mengambil alih kekuasaan lagi. Begitu pula antara 29 Januari 1948 – 27 Desember 1949 kabinet kembali bersifat presidensial (bertanggung jawab kepada presiden).
Hubungan Indonesia dengan Portugal
Setelah kemerdekaan Indonesia, kedua negara ini mulai menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1950. Presiden pertama Indonesia, Sukarno mengunjungi Portugal pada tahun 1960. Tetapi pada tahun 1975 hubungan Portugal dengan Indonesia mulai putus. Hingga 24 tahun kemudian, tepatnya 28 Desember 1999 Indonesia dan Portugal membangun kembali hubungan diplomatiknya, empat bulan setelah Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Pada Mei 2012 Presiden Cavaco Silva mengunjungi Indonesia, dan menjadi kunjungan presiden Portugis yang pertama kalinya sejak tahun 1950.
Nekolim
Nekolim adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh Panglima besar "Revolusioner Indonesia" yang juga merupakan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. Adapun menurut sumber lain menyatakan bahwa istilah Nekolim diciptakan oleh Jendral Ahmad Yani di tengah masa pasangnya ofensif Revolusi Indonesia. Nekolim merupakan akronim dari Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme. Oleh karena Neokolonialisme pada hakikatnya untuk membangun dominasi sistem politik suatu negera atas negara lain (Imperialisme), maka dua kata itu dirangkai menjadi "Neokolonialisme-Imperialisme" (Nekolim) yang bersamaan dengan subversif asing ditunjuk oleh Ir. Soekarno sebagai musuh utama Revolusi Indonesia.
Nekolim bukanlah lagi bentuk kolonialisme atau penjajahan yang terkesan sarat akan kekerasan dan penderitaan dari negara yang terjajah. Namun, Nekolim adalah bentuk penjajahan yang bersifat "laten", nyaris tidak tampak secara fisik. Secara tidak sadar, negara-negara yang terjajah oleh kaum Nekolim akan mengalami ketergantungan pada mereka, utamanya dalam bidang ekonomi dan akan cukup memberikan pengaruh pada bidang ideologi.
Setelah terjadinya Revolusi Industri di akhir abad ke-18, ketika James Watt berhasil membuat mesin uap komersial pertama dan kemudian diikuti dengan berdirinya negara Amerika Serikat yang melepaskan diri dari koloni Inggris, dunia seakan-akan mulai didominasi oleh peradaban Barat. Bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan ke berbagai belahan dunia untuk mencari pasokan sumber daya alam, memasarkan produk-produk industrinya, sampai akhirnya membuat koloni atau jajahan. Bangsa Eropa yang saat itu baru bangkit dari zaman "renaissance" membagi-bagi wilayah jajahan mereka di berbagai benua. Termasuk negara Indonesia yang menjadi salah satu negara koloni Belanda. Sehingga Soekarno dulu menyindir bangsa Eropa dengan menyebut mereka sebagai "Nyi Blorong", seekor ular yang panjang dimana perutnya ada di Eropa tetapi kepalanya bergerak-gerak hingga ke Asia dan Afrika, menelan apa saja kekayaan sumber daya alam yang ada. Setelah satu per satu negara jajahan berhasil memerdekakan diri, baik melalui perlawanan yang berujung pertumpahan darah maupun dimerdekakan oleh negara penjajah, maka berakhirlah era penjajahan atau kolonialisme model lama. Akan tetapi, bangsa Barat yang pada dasarnya ingin selalu menguasai berbagai belahan dunia seakan tidak rela jika negara-negara bekas jajahan mereka benar-benar merdeka 100%. Oleh sebab itu, muncul pandangan bahwa secara wilayah boleh saja suatu bangsa itu merdeka, tetapi secara ekonomi dan ideologi kaum kolonial akan terus menciptakan berbagai ketergantungan yang tidak berujung-pangkal, bagaikan lingkaran setan. Sehingga timbul suatu penjajahan model baru yang disebut dengan Neokolonialisme-Imperialisme atau Nekolim.
Pada masa Pemerintahan Soekarno, terdapat beberapa praktik Nekolim yang pernah terjadi, misalnya Nekolim melalui "bantuan" ekonomi yang mampu mengakibatkan ekonomi nasional menjadi bergantung pada negara pemberi bantuan tersebut, ataupun melalaui "kerjasama" kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang mampu mengakibatkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan nasional menjadi tidak berkembang. Namun, dalam menyikapi hal tersebut Presiden Soekarno langsung mengambil tindakan tegas untuk menentang Nekolim dengan mengusung gerakan "Berdikari" (Berdiri di atas kaki sendiri) dan menyuarakan prinsip "Kepribadian Nasional". Kemudian pada masa Pemerintahan Soeharto, praktik Nekolim ini kembali muncul dan bahkan lebih terang-terangan dilakukan oleh kaum Nekolim. Berbeda dengan Soekarno yang pada dasarnya memang Anti-kolonialisme dan Anti-imperialisme, Soeharto pada masanya justru sangat Pro dengan Amerika dan bangsa Eropa. Dengan alasan keterpurukan ekonomi di Indonesia saat itu, Soeharto berkenan untuk menerima pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Sehingga mulailah terjadi kesepakatan politik bilateral untuk bangsa Amerika dan Eropa dalam menguasai sumber daya alam Indonesia dengan membentuk GATT yang sekarang berganti nama menjadi WTO. Bentuk konkrit dari sistem Nekolim di Indonesia yang lain adalah banyaknya permodalan asing yang masuk dan beredar dalam bentuk perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahan dalam negeri yang telah "diprivatisasi". Dengan munculnya perusahaan-perusahaan tersebut mengajarkan "pandangan" bagi bangsa Indonesia mengenai prinsip "Imperialisme" yang mana pihak-pihak yang memiliki modal besar akan menggeser pihak-pihak yang memiliki modal lebih kecil.
Pada dasarnya, nekolim tidak jauh berbeda dengan bentuk penjajahan baru, yang secara formal negara bersangkutan bisa saja independen dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Namun, pada praktiknya, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaannya didiktekan dari pihak negara-negara imperialis.
Konferensi Anti-kolonialisme di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961 memberikan definisi mengenai neo-kolonialisme sebagai bentuk tipikal dan yang utama dari politik "kolonial imperialis" dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme.
Sedangkan Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut dikatakan, neo-kolonialisme adalah bentuk penguasaaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.
Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 merumuskan beberapa bentuk manifestasi neokolonialisme, di antaranya sebagai berikut :
Secara garis besar, nekolim tidak akan membiarkan negara-negara jajahan itu berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno; ""Selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya (kepentingan rakyat)"".
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Siti Dewi Sutan Assin
Karena situasi politik yang memanas di Jakarta, pada tahun 1946 ibukota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Atas perintah presiden pertama RI, Soekarno, agar disusun berbagai acara dalam rangka upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama pada tahun 1946, Husein Mutahar merancang acara pengibaran bendera pusaka oleh tiga orang putra dan dua putri yang berstatus pelajar dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang bersekolah di Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh Indonesia. Itulah yang menjadi cikal-bakal Korps Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Rachmawati Soekarnoputri
Diah Pramana Rachmawati Soekarno () adalah politisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno. Ia adalah putri dari presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno.
Megawati Soekarnoputri
Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" () adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan puteri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua.
Inggit Garnasih
Inggit Garnasih () adalah istri kedua Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Mereka menikah pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Javaveem, Bandung. Pernikahan mereka dikukuhkan dengan "Soerat Keterangan Kawin No. 1138" tertanggal 24 Maret 1923, bermaterai 15 sen, dan berbahasa Sunda. Sekalipun bercerai tahun 1942, Inggit tetap menyimpan perasaan terhadap Soekarno, termasuk melayat saat Soekarno meninggal. Kisah cinta Inggit-Soekarno ditulis menjadi sebuah roman yang disusun Ramadhan KH yang dicetak ulang beberapa kali sampai sekarang. Beliau meninggal di Bandung pada tanggal 13 April 1984. Dua bulan sebelum beliau meninggal, Fatmawati mengunjunginya atas bantuan Ali Sadikin.
Konferensi Asia–Afrika
Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini, yang kemudian ia gambarkan sebagai "NEFOS" ("Newly Emerging Forces", Kekuatan Dunia Baru). Pada 4 Desember 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Irian Barat yang ditempatkan dalam agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1955. Rencana untuk konferensi Asia–Afrika diumumkan pada bulan yang sama.
Rektor
Pada tahun 1950-an, digunakan istilah "Presiden Universitas" untuk menyebut pemimpin universitas, namun Presiden RI saat itu, Soekarno, merasa keberatan karena menurutnya hanya ada satu presiden di Indonesia yakni Presiden RI sehingga kemudian istilah yang dipakai secara umum adalah rektor.
Daftar Perdana Menteri Indonesia
UUD 1945 Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dibangun di sekitar sistem presidensial. Dengan demikian, tidak ada ketentuan konstitusional untuk Perdana Menteri. Namun demikian, mulai tahun 1945 Perdana Menteri dipilih untuk memimpin kabinet. Posisi Perdana Menteri kemudian dijamin oleh Pasal 52 UUD Sementara 1950. Perdana Menteri, dipilih oleh Presiden, ditugaskan untuk menangani bisnis rutin pemerintah dan yang bertanggung jawab atas Kabinet, yang bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Rendra Karno
Lahir dengan nama Raden Soekarno. Sejak tahun 1953 dia berganti nama menjadi Rendra Karno, karena adanya anjuran Presiden RI pertama, Soekarno agar jangan menggunakan nama asing dan berbau feodal. Raden ia jadikan Rendra.
Pelantikan Presiden Joko Widodo
Joko Widodo (dikenal sebagai Jokowi) terpilih sebagai Presiden Indonesia dalam pemilu presiden 2014. Pelantikan Jokowi sebagai presiden dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 20 Oktober 2014, tepat 5 tahun setelah awal masa jabatan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta, banyak mendapat sorotan media nasional maupun internasional, karena dianggap sebagai presiden pertama Indonesia yang tidak berasal dari kalangan elit politik atau militer, dan gaya kepemimpinan dan kepopulerannya yang unik. Lima hari sebelum acara pelantikan, majalah "TIME" memuat Jokowi di halaman depannya, dengan tajuk ""A New Hope"" ("Harapan Baru"). Selain itu, ia juga populer di kalangan media sosial Indonesia.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno sebagai tokoh nasionalis utama Indonesia telah menyatakan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan ditunjuk sebagai presiden. Menyusul perjuangan revolusi nasional terhadap mantan kolonial Belanda, Soekarno berhasil menyatukan negara Indonesia yang hampir terpecah, namun pemerintahannya belum mampu memberikan sebuah sistem ekonomi yang layak untuk mengangkat warganya dari kemiskinan yang parah. Dia menekankan kebijakan dalam negeri yang sosialis dan kebijakan internasional yang sangat anti-imperialis, didukung oleh gaya pemerintahan otoriter yang tergantung pada kepribadian karismatiknya. Kebijakan-kebijakan ini kemudian membawanya menciptakan aliansi dengan Blok Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, dan merintis penciptaan Gerakan Non-Blok dari negara-negara pasca-kolonial di Konferensi Asia-Afrika. Kebijakan-kebijakan ini juga menciptakan aliansi politik dalam negeri dengan Partai Komunis Indonesia.
Soekarno
Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara ("presidensiil"/"single executive"). Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi "semi presidensiil" atau "double executive". Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis.
Fatmawati
Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno, yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai lima orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.
Presiden seumur hidup
Kebanyakan pemimpin yang menjadi presiden seumur hidup tidak berhasil menjabat hingga akhir hayatnya, termasuk presiden pertama Indonesia Soekarno. Kebanyakan telah dijatuhkan sebelum kematian mereka. Namun, pemimpin seperti Rafael Carrera, François Duvalier, Saparmurat Niyazov, José Gaspar Rodríguez de Francia dan Josip Broz Tito, dan Kim Il-Sung dapat berkuasa hingga mereka meninggal dunia.
News dot Com
Setiap episodenya membahas hal-hal yang berbeda tentang kejadian-kejadian yang mirip dengan di negeri tetangganya, Indonesia. Sama seperti Indonesia, Republik Mimpi mempunyai mantan-mantan presiden yang menjadi guru bangsa yaitu: Suharta (menirukan presiden Indonesia ke-2 Soeharto; diperankan oleh Burhanuddin Moeloek), Habudi/Budi (menirukan presiden Indonesia ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie; diperankan oleh Budi Setiawan), Gus Pur (menirukan presiden Indonesia ke-4 Abdurahman Wahid; diperankan oleh Handojo), dan Megakarti (menirukan presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri; diperankan oleh Sukarti).
Susilo Bambang Yudhoyono
MPR pada periode 1999–2004 mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 % suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat, dan tampil sebagai Presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.
Daftar Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, selain juga sebagai kepala negara. Lembaga Kepresidenan Indonesia dibentuk pada tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Susilo Bambang Yudhoyono
Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orangtuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999, dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amendemen UUD 1945.
Universitas Nasional
Tidak hanya dalam lingkup pendidikan, Sivitas Akademika Universitas Nasional pada awalnya juga terlibat aktif sebagai garda terdepan perjuangan menentang kolonial Belanda di Jakarta. Atas dedikasi itu juga maka pada saat merayakan lustrum Universitas Nasional yang kedua, 15 Oktober 1959, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, menganugrahkan gelar “Universitas Perjuangan”.
KTT Non-Blok
Kata Non-Blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Gerakan Non-Blok bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri gerakan ini adalah lima pemimpin dunia yang terdiri dari Josip Broz Tito presiden Yugoslavia, Soekarno presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.
Kartika Sari Dewi Soekarno
Karina Kartika Sari Dewi Soekarno (Hanacaraka : ꦑꦂꦠꦶꦏꦯꦫꦶꦢꦺꦮꦶꦯꦸꦏꦂꦤ; Katakana : カルティカ・サリ・デウィ・スカルノ) ) adalah putri dari pasangan mantan Presiden Indonesia pertama, Soekarno dan istrinya Ratna Sari Dewi Soekarno.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Hubungan Indonesia dengan Kuba
Hubungan diplomatik antara dua negara secara resmi didirikan pada tanggal 22 Januari 1960 yang ditandai dengan kunjungan dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno ke ibukota Kuba, Havana. Selama kunjungan Soekarno bertelepon dengan Perdana Menteri Kuba, Fidel Castro dan Che Guevara. Dalam kesempatan ini Soekarno menghadiahi Castro sebuah keris sebagai tanda persahabatan. Selama periode ini, hubungan antara pemimpin kedua negara hangat dan sangat dekat, terutama karena mereka adalah revolusioner sayap kiri yang menentang imperialisme. Oleh karena itu, Sukarno menjalin hubungan dekat dengan pemimpin-pemimpin negara-negara sosialis.
Pemerintah Indonesia
Namun demikian, dalam praktik sesudah kemerdekaan, pada tanggal 14 November 1945, yaitu hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 4 hari sejak pengesahan naskah UUD 1945 atau hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 5 hari sejak proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno telah membentuk jabatan Perdana Menteri dengan mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Sejak itu, sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan diselingi oleh sejarah bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949, selalu menerapkan sistem pemerintahan parlementer atau setidaknya sistem pemerintahan campuran sampai terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Sebagian terbesar administrasi pemerintahan yang dibentuk bersifat ‘dual executive’, yaitu terdiri atas kepala negara yang dipegang oleh Presiden dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri atau yang disebut dengan istilah Menteri Utama atau pun dengan dirangkap oleh Presiden atau oleh Wakil Presiden.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden Indonesia satu tahun kemudian. Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan "Orde Baru" Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan "Orde Baru" juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika Theodore Friend, "alih-alih mengisi perut [orang Indonesia], [Soekarno] mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka..." sedangkan Soeharto melanjutkan dengan "... mengolah perut penuh [namun] semangat kosong".
Kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Ikut serta dalam pemilu Presiden Indonesia pada 2009, saat ia bersaing sebagai cawapres dari capres Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2009, pencalonan pertama Prabowo Subianto untuk jabatan presiden dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 kalah atas Joko Widodo, yang memenangkan 53.15% suara. Sebelumnya, pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 dimana Jokowi terpilih menjadi Gubernur Jakarta, Prabowo mendukungnya.
Sejarah Indonesia
Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diselenggarakan, dengan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintah ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatera.
Soekarno
Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.
Yurike Sanger
Yurike Sanger adalah istri ketujuh Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Pertama kali Presiden Soekarno bertemu dengan Yurike Sanger pada tahun 1963. Kala itu Yurike masih yang masih berstatus pelajar menjadi salah satu anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara Kenegaraan.
Pada 6 Agustus 1964, Soekarno dan Yurike Sanger menikah secara Islam di rumah Yurike dengan berjalan singkat.
Pertemuan itu rupanya langsung menarik perhatian Sang Putera Fajar. Perhatian ekstra diberikan sang presiden kepada gadis muda itu, mulai dari diajak bicara, duduk berdampingan sampai diantar pulang ke rumah.
Rupanya, benih-benih cinta sudah mulai di antara keduanya. Singkat waktu, Bung Karno menyatakan perasaannya dan menyampaikan ingin menikah dengan sang pujaan hati. Seutai kalung pun diberikan ke Yurike.
Akhirnya, Bung Karno menemui orangtua Yurike. Pada 6 Agustus 1964, dua anak manusia yang tengah dimabuk cinta itu menikah secara islam di rumah Yurike.
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta () disingkat SHIA atau Bandar Udara Cengkareng dengan IATA penunjuk "CGK", merupakan sebuah bandar udara utama yang melayani penerbangan untuk Jakarta, Indonesia. Bandar udara ini diberi nama sesuai dengan nama dwitunggal tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta, yang sekaligus merupakan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Nama populer dalam masyarakat adalah Bandara Cengkareng oleh karena berdekatan dengan wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, meskipun secara geografis berada di kecamatan Benda, Kota Tangerang.
Joko Widodo
Pada masa kepresidenannya, Jokowi juga menuai kecaman setelah salah menyebutkan kota tempat kelahiran Presiden RI pertama Ir. Soekarno dalam pidatonya di alun-alun Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2015. Jokowi menyebutkan Soekarno lahir di Blitar, namun secara sejarah Soekarno dilahirkan di Jalan Pandean, Peneleh, Kota Surabaya. Beragam kritik pun dialamatkan kepada bawahannya seperti Setneg dan Tim Komunikasi Presiden akibat memberikan "bahan yang salah" kepada Presiden.
Hubungan Indonesia dengan Polandia
Pemimpin Indonesia telah melakukan tiga kali kunjungan tingkat tinggi. Diawali Presiden pertama Indonesia Sukarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Polandia pada tahun 1959, disusul 44 tahun kemudian oleh putrinya Presiden Megawati Sukarnoputri pada 2003. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Polandia. Kunjungan balasan dari Polandia dilakukan oleh Presiden Aleksander Kwaśniewski pada tahun 2004 disusul kunjungan PM Marek Belka pada tahun 2005.
Sejarah Kota Atambua
Setelah rakyat Kota Atambua telah menderita, pada tahun 1945 Atambua sudah merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa lain, yaitu bangsa Portugis, dan bangsa Belanda. Pada tahun tersebut juga, presiden pertama Indonesia,Ir. Soekarno menanam beberapa pohon di Kota Atambua, tepatnya di Lapangan Umum Kota Atambua (nama tempat tersebut sekarang)[1], dengan harapan supaya dijaga dan dilestarikan hingga sekarang. Namun, seiring perkembangan waktu, beberapa pohon tersebut layu, dan mati. Pada waktu itu, hanya pohon beringin yang ditanam Ir. Soekarnoyang masih tetap hidup. Pemerintah pun terkejut dengan hal tersebut. Sampai sekarang pohon tersebut tetap dijaga dan dilestarikan, dengan membuat tempat-tempat duduk di bawah pohon tersebut. Sekarang, masyarakat kota Atambua pergi ke Lapangan Umum untuk bersantai, membeli sesuatu, dan duduk di bawah pohon tersebut.
Jalan Doktor Insinyur Haji Soekarno (Surabaya)
Nama jalan ini diambil dari Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Salah satu ruas jalan ini sebelumnya dikenal sebagai Jalan Dharmahusada Indah Timur, namun beberapa masyarakat juga memiliki nama lain untuk ruas tersebut, seperti misalnya Jalan Raya Galaxy Mall karena memang melewati salah satu mall termewah di Surabaya yaitu Galaxy Mall Surabaya, yang mana saat ini memiliki 3 gedung yang berada di sisi timur jalan (2 gedung) dan sisi barat jalan (1 gedung) yang dihubungkan dengan jembatan yang melewati bagian atas jalan.
I.B. Said
I. B. Said () adalah seorang pelukis Indonesia. Sejak awal 1960-an, ketika Soekarno masih menjadi Presiden Indonesia, Said telah diminta menjadi pelukis wajah tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. Hasil lukisannya umumnya dipampang di bandar udara dan jalan-jalan protokoler yang akan dilalui tamu negara hingga di halaman depan Istana Merdeka. Tamu negara pertama yang dilukisnya adalah Presiden Tiongkok Liu Shaoqi pada tahun 1963. Sedangkan tamu negara terakhir yang dilukisnya adalah Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad yang berkunjung ke Indonesia pada Mei 2006. Said telah melukis sekitar 300 wajah kepala negara dan kepala pemerintahan.
Ahmadiyyah
Sementara itu, muballigh yang lain (alm) Mln. Sayyid Syah Muhammad merupakan salah satu tokoh penting sehingga Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, di kemudian hari menganugerahkan gelar veteran kepada dia untuk dedikasi dia kepada negara.
Daftar Presiden Indonesia
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Sebelum dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah itu dimulai pada Pemilu tahun 2004, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.Per Januari 2018, hanya terdapat 3 mantan Presiden Indonesia. Kematian terakhir presiden adalah Abdurrahman Wahid yang meninggal pada 30 Desember 2009 (umur 69 tahun).
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Beberapa hal yang menjadi catatan dalam periode republik V ini, antara lain, adalah, pertama, untuk pertama kalinya presiden dipilih oleh MPR dari calon yang berjumlah lebih dari satu orang. Kedua, presiden membekukan parlemen dan berakibat dimakzulkannya presiden. Ketiga, presiden wajib menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan pemerintahan kepada MPR.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi militer menyerang ibukota Yogyakarta. Dalam peristiwa ini Sukarno dan Hatta ikut tertawan sehingga praktis pemerintahan lumpuh walau tidak bubar secara resmi. Namun sebelum tertawan, presiden dan wakilnya sempat mengirimkan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan, dan mandat kepada Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis yang berada di India untuk membentuk pemerintahan pengasingan jika usaha Syafruddin membentuk pemerintahan gagal dilakukan. Syafruddin berhasil membentuk pemerintahan darurat di Sumatera pada 22 Desember 1948. Namun Belanda lebih memilih berunding dengan pemerintahan tertawan. Hal inilah yang menimbulkan keadaan pemerintahan ganda. Sampai akhirnya pada 13 Juli 1949, setelah melalui proses yang berliku, Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Moh. Hatta. Pada 16 Desember 1949 Sukarno terpilih sebagai presiden negara federasi Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang hampir bersamaan Hatta terpilih sebagai perdana menteri negara federasi. UUDS RIS yang melarang rangkap jabatan bagi kepala negara federal dan perdana menteri federal dengan jabatan apapun, mengharuskan Sukarno dan Hatta untuk meletakkan jabatan bersama-sama. Keadaan ini diantisipasi dengan keluarnya UU No 7 Tahun 1949. Dalam UU ini diatur apabila presiden dan wakil presiden berhalangan secara bersama-sama maka ketua parlemen diangkat menjadi Pemangku Jabatan Presiden. Akhirnya pada 27 Desember 1949 Sukarno berhenti sebagai presiden dan menyerahkan jabatan lembaga kepresidenan kepada Ketua Badan Pekerja KNI Pusat, Mr. Asaat Datuk Mudo.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah ketua yang membawahi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua pertama diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Keputusan Presiden Nomor 28/M Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 dan dilantik pada 10 April 2007. Berikut daftar Ketua Dewan Pertimbangan Presiden yang pernah menjabat.
Museum Batik Yogyakarta
Sedangkan, ratusan koleksi lainnya adalah hasil karya sendiri pemilik museum diantaranya sulaman gambar Presiden RI pertama Soekarno, mantan Presiden Soeharto, Megawati Soekarnoputri, dan Hamengkubuwono IX. Selain itu ada juga potret wajah pahlawan Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Ada pula sulaman wajah Paus Yohanes Paulus II dan Bunda Teresa dari India.
Susilo Bambang Yudhoyono
Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan lebih dari 60% (60,08%) suara di putaran pertama, yang memungkinkan dia untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa run-off. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 23 Juli 2009, oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarnoputri PDI-P Partai 26,79%, Jusuf Kalla Partai Golkar 12,41%.
Garuda Indonesia
Maka pada tanggal 28 Desember 1949, penerbangan bersejarah menggunakan pesawat DC-3 dengan registrasi PK-DPD milik KLM Interinsulair terbang membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Jakarta untuk menghadiri upacara pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan nama Garuda Indonesian Airways, yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan pertama ini.
Kanjeng Ratu Kidul
Hotel Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, menyediakan kamar 308 yang dicat berwarna hijau untuk Kanjeng Ratu Kidul. Setidaknya pada awal tahun 1966, presiden pertama Indonesia, Sukarno, terlibat dalam penentuan lokasi serta ide Hotel Samudra Beach Hotel. Di depan kamar 308 terdapat pohon Ketapang tempat Sukarno memperoleh inspirasi spiritualnya. Di dalam kamar tersebut juga dipasang lukisan terkenal "Nyai Rara Kidul" oleh Basuki Abdullah.
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Jawa Kuno: "Suharta"; Jawa Latin: "Suhartå"; Hanacaraka:) (ER, EYD: Suharto) () adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer ""The Smiling General"" () karena raut mukanya yang selalu tersenyum. Meski begitu, ia sering juga disebut sebagai diktator.
Hubungan India dengan Indonesia
Hubungan antara India dan Indonesia telah terjalin sejak dahulu kala, selama hampir dua ribu tahun lamanya. Pada tahun 1950, Presiden pertama Indonesia - Soekarno menyerukan kepada rakyat Indonesia dan India untuk "meningkatkan hubungan baik" yang sudah terjalin antara kedua negara "selama lebih dari 1000 tahun" sebelum sementara "terputus" oleh kekuasaan kolonial Eropa. Pada musim semi tahun 1966, para menteri luar negeri dari kedua negara mulai berbicara lagi dari era hubungan persahabatan.
India memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di New Delhi. India menganggap Indonesia sebagai anggota paling penting ASEAN. Kedua negara telah sepakat untuk membentuk kemitraan strategis.
Boediono
Boediono menjadi calon wakil presiden 2009-2014 mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dideklarasikan 15 Mei 2009 di Sasana Budaya Ganesha kota Bandung. Jika terpilih, dia akan menjadi wakil presiden pertama yang berlatar belakang ekonomi dan non-partisan setelah Mohammad Hatta (wakil presiden pertama RI). Dalam acara ini dirilis sistem ekonomi "moralistik, manusiawi, nasionalistik dan kerakyatan atau kemasyarakatan". Boediono berangkat ke Bandung dengan menggunakan kereta api regular Parahyangan.Baik saat sebagai wakil presiden maupun ketika masih menjabat Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Ekonomi, ataupun Gubernur BI, kebijakan Boediono disikapi secara beragam oleh berbagai kalangan.
Mohammad Natsir
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum menjadi perdana menteri, ia menjabat sebagai menteri penerangan. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral Natsir dalam sidang pleno parlemen. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu denga adanya mosi ini. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi perdana menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno, Soekarno yang menganut paham nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Kesultanan Utsmaniyah, sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Menurut Hatta, sebelum pengunduran diri Natsir, Soekarno selaku presiden sekaligus ketua Partai Nasionalis Indonesia (PNI) terus mendesak Manai Sophiaan serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI untuk menjatuhkan Kabinet Natsir, dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta.
Selama era demokrasi terpimpin di Indonesia, ia terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia setelah meninggalkan Pulau Jawa; PRRI yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas disalahtafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964, dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada tanggal 26 Juli 1966.
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Keputusan Presiden Nomor 28/M Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 dan dilantik pada 10 April 2007 dengan Ali Alatas sebagai Ketua. Karena wafat saat menjabat, TB Silalahi menggantikan posisi Ali Alatas sebagai Ketua Wantimpres. Berikut daftar Anggota Wantimpres terdiri dari:
Kepresidenan Sementara Soeharto
Kepresidenan Sementara Suharto berlangsung menyusul Transisi ke Orde Baru. Ketika itu Jenderal Suharto menjadi Presiden meskipun secara sementara. Masa ini berlangsung sejak 12 Maret 1967 sampai 27 Maret 1968 ketika Suharto kemudian secara resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Contoh Pertama: Sukarno menurut versi (2), Suharto versi (2), Habibie (2), Gus Dur, Mega (2), SBY.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-6 Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai pada 20 Oktober 2004. Ia bersama pasangannya Muhammad Jusuf Kalla memenangi Pemilu Presiden 2004 yang merupakan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali. Setelah mengakhiri masa jabatannya yang pertama, SBY kembali mengucapkan sumpah jabatan presiden untuk kedua kalinya di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2009. Kali ini ia didampingi oleh Boediono sebagai wakil presiden.
Konferensi Meja Bundar
Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.
Sartono (politikus)
Sartono pada 20 Desember 1957 berdiri dengan khusyuk di hadapan sidang pleno DPR hasil pilihan rakyat untuk mengucapkan sumpah jabatan sebagai Pejabat Presiden. Sartono adalah orang pertama yang menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia karena dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sartono menjadi Pejabat Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 Pasal 2 yang menegaskan bahwa yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan dalam situasi Presiden mangkat atau berhalangan adalah Ketua Parlemen, dengan ketentuan sampai ditunjuk Presiden yang baru. Dengan demikian, kedudukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang tersebut adalah praktis sama dengan jabatan Wakil Presiden. Ia kini berada di posisi yang tertinggi dalam kelembagaan negara. Namun, penampilan Sartono tetap bersahaja. Dalam setiap produk undang-undang yang ia tanda tangani selaku Pejabat Presiden, ia selalu menuliskan namanya hanya dengan Sartono, tanpa gelar apa pun. Salah satu undang-undang yang mendapat pengesahan dari Pejabat Presiden Sartono ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara. Barangkali Sartono yang lahir di desa kecil di daerah Surakarta tersebut tidak mengira bahwa suatu waktu ia diberi kesempatan untuk memegang jabatan sebagai Kepala Negara. Ketika sejarah mencatat bahwa dalam memegang jabatan tersebut, Sartono harus melalui beberapa badai yang mengguncang kehidupan bangsa. Sartono hanya menjabat sampai tahun 1959 yang dimana Indonesia akan memasuki masa Demokrasi Terpimpin, yang akan kembali kepada UUD 1945.
Soekarno sebagai arsitek
Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari "Technische Hoogeschool te Bandoeng" (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka.
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres pertama kali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah Perubahan Ke-4 UUD 1945.
Muhammad Prananda Prabowo
Prabowo adalah cucu dari Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ia adalah putra kedua Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri dari suami pertamanya, Letnan Satu Penerbang Surindro Supjarso. Dari pasangan ini Prabowo memiliki seorang kakak, Mohamad Rizki Pratama. Dari pernikahan ibunya dengan Taufik Kiemas, Prabowo memiliki seorang adik, Puan Maharani.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 15 Agustus 1950 Sukarno secara resmi telah menjadi presiden negara kesatuan yang pertama setelah menerima kekuasaan dari dua pemerintahan RIS dan RI (Yogyakarta). Jabatan ini dapat dihitung sebagai jabatan ketiga bagi Sukarno. Keesokan hari tanggal 16 Agustus 1950, Presiden melantik DPR Sementara Negara Kesatuan, hasil penggabungan dari DPR (RIS), Senat (RIS), Badan Pekerja KNI Pusat(RI-Yogyakarta), dan DPA (RI-Yogyakarta). Sesuai UUDS 1950, Sukarno mengangkat Hatta sebagai Wakil Presiden atas usulan dari DPR Sementara. Bagi Hatta jabatan ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kedua. Sesuai UUDS 1950 pula lembaga ini berulangkali membentuk kabinet. Sampai awal 1956 lembaga kepresidenan telah membentuk setidaknya enam kabinet dan menerima pengembalian mandat pemerintahan sebanyak lima kali. Pada akhir tahun 1956, tanggal 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Mulai saat itu, lembaga kepresidenan hanya “dihuni” oleh seorang presiden tanpa wakilnya. UUDS 1950 tidak mengatur pemilihan wakil presiden dan menyerahkannya pada konstitusi yang akan disusun oleh Konstituante. Keadaan yang kian genting menyebabkan Sukarno mengeluarkan SOB pada 1957. Perlahan namun pasti kekuasaan Sukarno sebagai Penguasa Angkatan Perang meningkat. Puncaknya Sukarno mengeluarkan dekret untuk memberlakukan kembali konstitusi yang pernah digunakan, UUD 1945, serta membubarkan konstituante yang tak kunjung selesai menyusun konstitusi tetap.
Sam Ratulangi
Pada awal Agustus 1945, Ratulangi diangkat sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mewaliki Sulawesi. Pada saat Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, Ratulangi hadir dalam upacara tersebut karena Ratulangi baru saja tiba di Batavia bersama para anggota PPKI lainnya dari wilayah timur untuk mengikuti rapat PPKI. Rapat PPKI yang diadakan pada hari berikutnya menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan pengangkatan secara aklamasi Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Rapat-rapat itu juga membagi Indonesia ke dalam wilayah-wilayah administratif di mana Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi.
Kepresidenan Joko Widodo
Kepresidenan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014, ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah memenangkan Pemilu 2014, hingga sekarang. Jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia ini masih merupakan periode pertama. Ia merupakan Presiden Indonesia ke-7. Kepresidenannya didukung penuh oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Ende (kota)
Pemberontakan melawan yang dipimpin oleh Nipa Do dikenal sebagai Watu Api dan Mari Longa (1916-1917). Pada 1934, pemimpin nasional, Soekarno, yang nantinya menjadi presiden pertama Indonesia diasingkan ke Ende oleh pemerintah kolonial Belanda.
Wiranatakoesoema V
Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema V (Sunda: , Latin: "Rd. Aria Adipati Wiranatakusuma (ke-)5") (1888-1965), sering dieja dengan Aria Wiranatakusuma, adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pertama. Lahir di Bandung sebagai keturunan ningrat, Wiranatakoesoemah mendapat pendidikan di ELS, OSVIA, dan HBS. Sewaktu pembentukan Republik Indonesia Serikat, ia pernah menjabat sebagai Wali atau Presiden Negara Pasundan, salah satu negara federal RIS. selain itu ia juga merupakan Bupati Bandung Periode 1920 - 1931 dan Periode 1935 - 1945 dan Pada tahun 1945 ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah itu ia diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1945 sampai 1948, sebelum akhirnya menjadi Presiden Negara Pasundan.
Istana Presiden Indonesia
Karena pemerintahan Republik Indonesia sejak pengakuan kedaulatan berpusat di Jakarta, maka Istana yang sering digunakan adalah Istana Negara dan kadang-kadang Istana Merdeka yang dulu dikenal dengan Istana Gambir. Baik untuk pemerintahan maupun upacara maupun acara resmi kenegaraan. Selain berfungsi sebagai kantor, Istana Negara digunakan sebagai kediaman Presiden yang sebelumnya merupakan kediaman Gubernur Jendral Hindia Belanda dan Panglima pendudukan Jepang. Sejak Indonesia merdeka tercatat Presiden Soekarno (sejak tahun 1950, sebelumnya di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56, dan di Gedung Agung Yogyakarta), Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Presiden Soeharto dan Presiden B.J.Habibie lebih sering menggunakan Bina Graha sebagai ruang kerjanya. Presiden Soeharto sendiri memilih tinggal di Jalan Cendana sementara Presiden B.J.Habibie tinggal di kawasan Patra Kuningan. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, ruang kerja presiden pindah di Istana Negara dengan alasan karena Bina Graha berada di Jalan Veteran yang lalu lintasnya ramai sehingga mengganggu, selain pertimbangan keamanan. Bina Graha sendiri diubahfungsinya menjadi Museum Istana. Untuk kediamannya, Presiden Megawati memilih tinggal di kediamannya di Jalan kebagusan atau Jalan Teuku Umar.
Sejarah Indonesia (1998–sekarang)
Pemilihan umum parlementer dan daerah. Golkar memenangi suara terbanyak, disusul oleh PDI-P
Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya.
Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk terpilih kembali sebagai presiden.
Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan Megawati.
Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia.Pemilihan putaran pertama menyisihkan kandidat lainnya sehingga yang tersisa tinggal Megawati dan SBY.
Sejak kenaikan SBY menjadi presiden, Indonesia mengalami musibah bencana alam yang hebat dan kecelakaan-kecelakaan transportasi yang datangnya bertubi-tubi.
Akhir dari dua tahun kerja komisi HAM Timor Timur yang mengadili 18 orang dengan tuduhan pelanggaran HAM selama krisis Timor Timur 1999. Hanya satu orang yang diputuskan bersalah - pemimpin militia pro-Indonesia Eurico Guterres.
Polisi menangkap Zarkasih dan Abu Dujana, yang dituduh mengepalai gerakan militan JIKelompok Islam Hizb ut-Tahrir menyelenggarakan konferensi internasional yang menyerukan didirikannya kekalifahan tunggal di dunia Islam.
Zarkasih yang dituduh mengepalai gerakan militan JI mulai disidangkan di Jakarta
Jalan Pegangsaan Timur No. 56
Jalan Pegangsaan Timur No. 56 di kediaman Syech Faradj bin Martak merupakan letak bekas kediaman presiden pertama Indonesia, Soekarno yang berada di Jakarta Pusat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dikumandangkan di sini.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Baharuddin Jusuf Habibie adalah tokoh presiden ketiga Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai pada 21 Mei 1998. Habibi menggantikan presiden sebelumnya yang mengundurkan diri. Naiknya presiden pertama dari luar Jawa ini menimbulkan sedikit kontroversi setidaknya dalam masalah prosedur formal pengangkatan sebagai presiden. Secara formal pengucapan sumpah kepresidenan dilakukan dihadapan parlemen. Namun, karena gedung parlemen diduduki oleh pendukung "people power" yang menyebabkan para legistalor tidak dapat bersidang, pengucapan sumpah jabatan kepresidenan hanya dilakukan oleh Pak Habibi di depan pimpinan MPR/DPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Beberapa bulan setelahnya MPR menggelar Sidang Istimewa. Namun majelis itu tidak memberikan suatu surat pengangkatan khusus sebagaimana pernah diberikan kepada dua presiden sebelumnya Sukarno (1963) dan Suharto (1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998). Lembaga tertinggi negara tersebut hanya mengakui melalui kedudukan Habibi di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Bahkan ia tidak didampingi oleh wakil presiden.
Soekarno
Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.
Mohammad Hatta
Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10.00 WIB. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno.
Heldy Djafar
Heldy Djafar () adalah istri kesembilan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. lahir dari pasangan H Djafar dan Hj Hamiah. Ia bungsu dari sembilan bersaudara. Ia menikah dengan Soekarno pada tahun 1966. Kala itu Soekarno berusia 65 tahun sementara Heldy Djafar berusia 18 tahun. Saksinya Ketua DPA Idham Chalid dan Menteri Agama Saifuddin Zuhri.
Jembatan Seruyan
Secara resmi, jembatan ini belum memiliki nama, dan diusulkan jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno, yang diambil dari nama Ir. Soekarno, tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan presiden pertama Indonesia.
Presiden
Presiden pertama di Indonesia adalah Ir. Soekarno (Sukarno) di tanah Jawa sekaligus bapak proklamator dengan wakilnya, Drs.Mohammad Hatta. Mereka berdua memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini bergantung dengan berdirinya negara kesatuan republik Indonesia yang menjadi negara merdeka.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Menurut UUDS 1950, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [Pasal 44, 45, 46 (1), 47, dan 48]. Presiden dan wakil presiden dipilih menurut UU dengan syarat tertentu [pasal 45 (3) dan (5)]. Tidak ada masa jabatan yang jelas bagi lembaga ini, namun dari sifat konstitusi sementara [pasal 134 dan penjelasan konstitusi], jabatan ini dipertahankan hingga ada lembaga baru menurut konstitusi tetap yang disusun oleh Konstituante. Sebelum menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden bersumpah dihadapan DPR [pasal 47].
Perbedaan antara bahasa Melayu Baku dan bahasa Indonesia
Akan tetapi, "oe" masih dapat ditemukan, misalnya pada nama presiden pertama Indonesia, Sukarno (ditulis "Soekarno"), dan penggantinya Suharto, (ditulis "Soeharto"). Kombinasi huruf "ch" dan "dj" masih dapat ditemukan pada nama-nama semacam "Achmad" dan "Djojo" (diucapkan "Akhmad" dan "Joyo"), meskipun kini orang-orang lebih suka menggunakan ejaan pasca-1972.
Mobil kepresidenan Indonesia
Mobil Buick-8, buatan Buick adalah Mobil Kepresidenan Republik Indonesia yang pertama digunakan pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Digunakan sebagai kendaraan Dinas Presiden RI pertama Soekarno terutama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara 1945-1949.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Departemen Perindustrian dan Perdagangan di bawah kepemimpinan Rini M.S. Soewandi berakhir pada tahun 2004 seiring dengan pergantian Presiden RI, yaitu dengan terpilihnya Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI melalui pemilihan langsung yang pertama di Indonesia. Pada Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (Periode 2004 - 2009) di bawah kepemimpinan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Drs. Jusuf Kalla, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi dua yaitu Departemen Perindustrian yang dipimpin oleh Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja (20 Oktober 2004 - 5 Desember 2005) sebagai Menteri Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang dipimpin oleh Mari Elka Pangestu. Pada tanggal 5 Desember 2005 terjadi perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I di mana Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja diganti oleh Drs. Fahmi Idris (2005 - 2009) sebagai Menteri Perindustrian.
Sukmawati Soekarnoputri
Diah Mutiara Sukmawati Sukarnoputri () adalah putri dari presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sukmawati juga merupakan adik dari Megawati Soekarnoputri, mantan presiden Indonesia.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dalam masa peralihan ini kekuasaan presiden sangat besar karena seluruh kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun tugas berat juga dibebankan kepada presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan UUD 1945.
Nama Jawa
Nama patronimik adalah nama depan ayah yang digunakan oleh anaknya. Contohnya adalah nama presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid, yang diturunkan dari Wahid Hasyim, ayahnya, yang diturunkan dari Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama. Demikian pula dengan nama presiden Indonesia ke-5, Megawati Sukarnoputri, yang diturunkan dari nama ayahnya, Soekarno, presiden Indonesia yang pertama.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Abdurrahman Wahid adalah Presiden ke-4 Indonesia. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999. Gus Dur adalah presiden terakhir yang dipilih oleh MPR. Ia diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Ia mengalahkan rivalnya Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pemilihan yang dilakukan oleh MPR. Namun MPR memilih rivalnya dalam pemilihan tersebut, Megawati, sebagai wakil presiden yang mendampinginya. Megawati diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena satu dan lain hal mengenai keterbatasan seperti yang sudah dimaklumi, Gus Dur menyerahkan pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari pada wakil presiden. Penugasan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari Presiden Republik Indonesia. Pendulum kekuasaan yang beralih dari eksekutif ke legislatif mengakibatkan lembaga kepresidenan sepenuhnya tunduk pada parlemen. Hal ini dibuktikan sendiri olehnya. Dua kali setelah menghadapi memorandum dari DPR, Gus Dur dihadapkan pada suatu pemakzulan. Langkahnya yang mengeluarkan maklumat pembekuan DPR dalam dekret tidak membuahkan hasil. MPR yang tengah menggelar Sidang Istimewa langsung menolak dekret itu dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001. Maklumat tersebut juga mengantarkan lebih cepat pada pemakzulannya oleh MPR pada saat itu juga. Abdurrahman Wahid menjadi presiden kedua yang dimakzulkan oleh MPR di tengah masa jabatannya, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.
Hubungan India dengan Indonesia
Pada 1945-1949, selama Revolusi Nasional Indonesia dan pembentukan republik, India dan Mesir adalah negara-negara paling awal yang mendukung dan mengakui kedaulatan Indonesia, serta membina hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Selain itu, sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammad Ali Jinnah - pendiri Pakistan - yang pada waktu itu adalah Presiden dari Liga Muslim Seluruh India, mendorong tentara Muslim India yang bertugas di Ketentaraan Kolonial Inggris untuk bergabung dan membantu perjuangan Indonesia melawan Kekaisaran Belanda. Akibatnya, 600 tentara Muslim Angkatan Darat Inggris asal India melakukan desersi untuk mempertaruhkan hidupnya bergabung dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. India dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik sejak 3 Maret 1951. Pada tahun 1955, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Presiden Indonesia Soekarno adalah dua di antara lima tokoh pendiri Gerakan Nonblok.
Indonesia
Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu sedang bulan Ramadhan. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (politionele actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer. Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.