Kapan konstitusi Weimar ditetapkan?
Berlin
Di akhir Perang Dunia I tahun 1918, Republik Weimar diproklamirkan di kota ini. Tahun 1920, Greater Berlin Act menggabungkan kota-kota pinggiran, kawasan desa, dan pemukiman disekitar Berlin untuk memperluas wilayah kota. Wilayah kota yang baru ini diantaranya termasuk Spandau dan Charlottenburg di bagian barat. Setelah ekspansi ini, Berlin mempunyai penduduk sekitar empat juta jiwa. Pada era Weimar, Berlin menjadi pusat transformasi budaya, dikenal sebagai "Roaring Twenties".
Pemilihan umum Presiden Jerman 1932
Di bawah sistem Weimar, jabatan presiden merupakan jabatan kuat. Hindenburg tidak mempercayai Hitler dan secara pribadi tidak menyukainya. Ia kembali maju dalam pemilihan ini agar Hitler tidak menjadi presiden. Namun, setelah ia terpilih kembali, Hindenburg tidak dapat menghentikan Partai Nazi. Partai Nazi terpilih sebagai partai terbesar di Reichstag dalam dua pemilihan umum federal pada tahun 1932. Akibatnya, Hindenburg terpaksa mengangkat Hitler sebagai Kanselir Jerman pada Januari 1933.
Konstitusi Albania
Setelah Komunis mengambil alih, Albania dinyatakan sebagai sebuah "Republik Rakyat" ("People's Republic) dan konstitusi baru ditetapkan tanggal 11 Januari 1946. Konstitusi ini kemudian pada tanggal 28 Desember 1976 diganti dengan "Constitution of People's Socialist Republic of Albania", yang berlaku sampai tahun 1991 ketika suatu undang-undang dasar sementara diberlakukan untuk melegalisir sistem pluralis dan memperkenalkan demokrasi. Berdasarkan dokumen ini, yang mendefinisikan Albania sebagai republik perlementer, konstitusi baru di dirancang pada tahun 1998. Beberapa rancangan, seperti yang diusulkan pada tahun 1993, gagal diratifikasi.
Prusia
Parlemen Frankfurt dipaksa bubar pada tahun 1849, dan Friedrich Wilhelm mengeluarkan Konstitusi pertama Prusia atas nama dirinya pada tahun 1850. Dokumen konservatif ini diperuntukan untuk parlemen dua kamar. Dewan rendah, atau "Landtag" dipilih oleh semua pembayar pajak, yang dibagi menjadi tiga kelas yang suaranya di bobotkan berdasarkan jumlah pajak yang diberikan. Wanita dan bukan pembayar pajak tidak bisa memberi suara. Ini berakibat pada sepertiga pemilih yang bisa menentukan 85% kursi legislatif, memastikan dominasi orang berada di populasi Prusia. Dewan atas, yang nantinya dinamai ulang menjadi "Herrenhaus" ("Dewan Ketuanan/Bangsawan"), yang diangkat langsung oleh sang Raja. Dia mempertahankan otoritas eksekutif penuh dan par menteri menjawab langsung kepada Raja. Hasilnya, tekanan dari kelas pemilik tanah, para Junker menjadi semakin kuat, terutama di Provinsi-Provinsi bagian Timur.
Konstitusi Estonia
Konstitusi Estonia adalah hukum dasar Republik Estonia dan menetapkan bentuk negara sebagai republik demokratis yang kekuasaan tertinggi berada di tangan warga negaranya. Konstitusi pertama disahkan oleh Majelis Konstituante Estonia yang dipilih secara bebas pada tanggal 15 Juni 1920 dan mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 1920. Konstitusi kedua disahkan pada 24 Januari 1934, setelah referendum tahun 1933, dan berlaku hingga Konstitusi ketiga yang disahkan pada tanggal 1 Januari 1938. Konstitusi itu tetap berlaku "de facto" hingga 16 Juni 1940, ketika Uni Soviet menduduki Estonia dan "de jure", hingga tanggal 28 Juni 1992, ketika Konstitusi Republik Estonia keempat dan yang berlaku saat ini disahkan berdasarkan referendum.
Penyatuan Jerman
Penyatuan Jerman menjadi negara yang terintegrasi secara politik dan administratif secara resmi berlangsung pada 18 Januari 1871 di Balai Cermin Istana Versailles di Perancis. Pangeran-pangeran negara-negara Jerman berkumpul untuk memproklamirkan Wilhelm dari Prusia sebagai Kaisar Wilhelm dari Kekaisaran Jerman setelah Perancis menyerah dalam Perang Perancis-Prusia. Transisi "de facto" sebagian besar penduduk berbahasa Jerman menjadi negara-negara yang tergabung dalam (kon)federasi telah berlangsung secara tidak resmi melalui aliansi resmi dan tidak resmi para penguasa — tetapi tanpa kemajuan yang berarti, karena kepentingan pribadi penguasa menghambat proses penyatuan selama hampir satu abad setelah pembubaran Kekaisaran Romawi Suci (1806) dan kebangkitan nasionalisme Jerman selama era peperangan Napoleon.
Konstitusi Weimar
Setelah berakhirnya Perang Dunia I, Majelis Nasional Jerman berkumpul di kota Weimar seusai pemilu federal 19 Januari 1919 untuk merumuskan konstitusi "Reich" yang baru. Konstitusi ini dirumuskan oleh pengacara dan politikus liberal Hugo Preuss, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris negara di Kementerian Dalam Negeri dan kelak menjadi Menteri Dalam Negeri. Presiden pertama Republik Weimar, Friedrich Ebert, menandatangani konstitusi ini pada tanggal 11 Agustus 1919.
Theodor Heuss
Theodor Heuss adalah seorang negarawan berkebangsaan Jerman yang beraliran liberal. Dia lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1884 di Wurttemberg dan meninggal saat 12 Desember 1963 di Stuttgart. Pada 12 September 1949, Heuss terpilih sebagai Presiden Republik Federasi Jerman yang pertama. Dia menjabat sejak tahun 1949 sampai 1959. Namanya terkenal sebagai historikus karena bukunya Friedrich Naumann (1937), yang mana dia menguraikan sejarah liberalisme di Jerman. Heuss merupakan salah satu orang yang ikut membantu merancang konstitusi baru untuk Jerman Barat pascaperang. Dia merupakan anggota dari "Deutsche Demokratische Partei" (Partai Demokrat Jerman, DDP) selama periode "Weimar".
Landtag Bayern
Setelah Perang Dunia II, Konstitusi Baru Bayern memberikan landasan konstitusional untuk membentuk kembali Landtag Bayern. Pemilihan anggota Landtag Bayern yang pertama setelah Perang Dunia II diadakan pada 1 Desember 1946. Pada 1946 sampai 1999 lembaga parlemen ini menjadi Majelis Tinggi, Parlemen Bayern.
Konstituante
Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950
Pada 17 Agustus 1945, Presiden Sukarno memproklamasikan kemerkedaan Republik Indonesia. Keesokannya rapat PPKI yang dipimpin oleh Presiden Sukarno meratifikasi UUD 1945 yang telah dirancang oleh BPUPKI selama beberapa bulan sebelum penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada sebuah pidato, Sukarno menyatakan bahwa konstitusi yang dibuat merupakan "sebuah konstitusi sementara...sebuah konstitusi kilat", dan versi yang permanen akan dibentuk saat situasi memungkinkan.
Mahkamah Nasional Weimar
Mahkamah Nasional Weimar () adalah konvensi konstitusional dan parlemen de facto Jerman dari 6 Februari 1919 sampai 6 Juni 1920. Mahkamah tersebut menghimpun konstitusi baru yang berlaku dari 1919 sampai 1933, yang secara teknis masih berlaku bahkan sampai akhir pemerintahan Nazi pada 1945. Mahkamah tersebut bertugas di Weimar, Thuringia dan merupakan alasan bagi periode dalam sejarah Jerman ini menjadi dikenal sebagai Republik Weimar.
Daftar Kanselir Jerman
Pada awalnya, Kanselir hanya bertanggung jawab kepada Kaisar. Ini berubah dengan reformasi konstitusional pada 1918, saat Parlemen diberi hal untuk melepaskan Kanselir. Di bawah Konstitusi Weimar tahun 1919, Kanselir dilantik oleh Presiden, namun bertanggung jawab kepada Parlemen. Konstitusi dihimpun pada masa kediktatoran Nazi 1933–1945. Konstitusi Jerman 1949 membuat Kanselir menjadi jabatan paling penting di negara tersebut dan meniadakan peran Presiden.
Konstitusi Kekaisaran Jerman
Konstitusi Kekaisaran Jerman () adalah hukum dasar dari Kekaisaran Jerman pada 1871-1919, yang dibuat pada 16 April 1871. Para sejarawan Jerman sering menyebutnya sebagai konstitusi kekaisaran Bismarck, yang dalam bahasa Jerman disebut "Bismarcksche Reichsverfassung".
Konstitusi Weimar
Judul konstitusi ini sama dengan judul konstitusi pendahulunya, Konstitusi Kekaisaran Jerman. Nama resmi negara Jerman di dalam konstitusi ini juga tidak berubah, yaitu "Deutsches Reich". Nama ini digunakan hingga pemberlakuan Hukum Dasar Republik Federal Jerman 1949.
Konstitusi Republik Federal Jerman
Pada tahun 1999 orang Jerman telah mempunyai pengalaman setengah abad dengan Undang-Undang Dasar mereka yaitu Grundgesetz. Pada jubileum ke-40 dari Republik Federal Jerman pada tahun 1989, Grundgesetz telah dinyatakan sebagai undang-undang dasar yang terbaik dan paling liberal yang pernah terdapat di bumi Jerman. Penerimaan rakyat terhadapnya melebihi sikap terhadap konstitusi Jerman yang manapun sebelumnya. Dengan Grundgesetz telah diciptakan sebuah negara, yang sejauh ini belum pernah dilanda krisis konstitusional yang serius.
Konstitusi Jerman Utara
"Reichstag" pertama, parlemen dari konfederasi tersebut, dipilih pada 12 Februari 1867. Pada 16 April, hukum tersebut dijadikan konstitusi, yang secara esensial ditulis oleh Otto von Bismarck, menteri-presiden Prusia dan "Bundeskanzler" (menteri tunggal) pertama dari konfederasi tersebut. Para liberalis Jerman Utara mendapatkan pengaruh mereka dari konstitusi tersebut.
Kota Merdeka Lübeck
Dari tahun 1811 hingga 1813, kota ini dianeksasi oleh Kekaisaran Perancis Pertama. Setelah Napoleon dikalahkan, Kongres Wina pada tahun 1815 mengembalikan kedaulatan Lübeck, yang kemudian menjadi salah satu dari 39 negara anggota Konfederasi Jerman. Negara kota ini bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1867. Pada tahun 1871, Lübeck menjadi negara bagian otonom di Kekaisaran Jerman. Statusnya melemah pada masa Republik Weimar karena republik memiliki hak untuk menentukan pajak negara.
Gustav Bauer
Gustav Adolf Bauer ( 6 Januari 1870 – 16 September 1944) merupakan seorang politikus dari Partai Demokrat Sosial Jerman yang pernah menjabat sebagai menteri dan kanselir pada saat Jerman masih di bawah Konstitusi Weimar (Republik Weimar). Sebelum menggantikan Philipp Scheidemann sebagai kanselir, Bauer terlebih dahulu telah menjabat sebagai menteri tenaga kerja pada kabinet Scheidemann. Ia hanya menjabat sebagai kanselir selama 219 hari sebelum akhirnya digantikan oleh Herman Muller pada 27 Maret 1920. Pascamenjabat sebagai kanselir, Bauer masih tetap aktif di pemerintahan sebagai wakil kanselir, sekaligus menduduki beberapa posisi menteri pada kabinet berikutnya.
Kanselir utama
Oleh Piagam Emas 1356, Kaisar Karl IV memastikan tiga divisi kantor kanselir utama di antara tiga Raja-pemilih gerejawi Kekaisaran. Namun, fungsi sebenarnya pemerintahan seperti mengadakan pemilu Kekaisaran, dilakukan oleh Uskup Agung Mainz sendiri. Kantor dalam bentuk ini adalah bagian dari konstitusi Kekaisaran sampai Mediatisasi Jerman pada tahun 1803, ketika Mainz diduniawikan. Pemilih terakhir, Karl Theodor Anton Maria von Dalberg, bagaimanapun, mempertahankan gelar kanselir utama sampai pembubaran Kekaisaran pada tahun 1806. Ada kemiripan yang ditandai antara kanselir utama abad pertengahan dan kanselir setelahnya dari Kekaisaran Jerman, Republik Weimar,
Konstitusi Korea Selatan
Piagam Sementara Korea merupakan konstitusi pertama Pemerintahan Sementara Shanghai yang diundangkan pada tahun 1919. Kemudian berganti nama menjadi 'Republik Korea', dan terdiri dari pembukaan 10 pasal. Piagam Sementara Korea menjadi semangat utama dari Konstitusi saat ini yang ditetapkan dalam pembukaan Konstitusi Korea Selatan.
Sejarah wanita di Jerman
Pada permulaan abad ke-20, kaum wanita di Eropa dan Amerika Serikat, termasuk juga di Jerman, menuntut pemerintah untuk memberikan mereka hak politik. Pemerintah Jerman di bawah konstitusi Weimar kemudian memberikan hak kepada kaum wanita untuk memilih dan menduduki jabatan politik pada tahun 1919. Pada tahun ini, pemilih dalam pemilihan umum Jerman didominasi oleh kalangan wanita. Hal ini dikarenakan banyaknya pria Jerman yang tewas atau mengalami trauma setelah Perang Dunia I. Pada pemilihan tahun 1919, wanita memperoleh 41 kursi atau sekitar 9,6% dari total kursi di "Bundestag" (parlemen Jerman) dan presentase tersebut terus bertambah hingga tahun-tahun berikutnya. Tidak hanya dalam politik, posisi wanita di Jerman juga mengalami perubahan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Pekerjaan yang dulunya didominasi oleh pria seperti kasir toko, dokter, pengacara, bahkan konduktor trem, mulai diisi oleh wanita. Wanita juga dimasa ini mulai mendominasi bidang pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan sosial dan sekertaris.
Parlemen Frankfurt
Setelah debat yang panjang dan kontroversial, Dewan Nasional Frankfurt berhasil menghasilkan Konstitusi Frankfurt ("Paulskirchenverfassung" atau "Konstitusi Paulskirche", dengan nama resmi "Verfassung des Deutschen Reiches", atau "Konstitusi Kekaisaran Jerman"), yang memproklamirkan Kekaisaran Jerman berdasarkan asas demokrasi parlementer. Konstitusi ini memenuhi permintaan kaum liberal dan nasionalis dan memberi hak-hak dasar. Parlemen ini juga mengusulkan pendirian monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang kaisar. Raja Prusia Friedrich Wilhelm IV menolak menerima tawaran gelar Kaisar Jerman karena menurutnya konstitusi tersebut melanggar hak-hak pangeran-pangeran di negara-negara bagian Jerman. Namun, pada abad ke-20, Konstitusi Frankfurt menjadi model bagi Konstitusi Weimar pada tahun 1919 dan Hukum Dasar Republik Federal Jerman pada tahun 1949.
Referendum konstitusional Republik Batavia 1797
Rancangan konstitusi ini ditentang oleh hampir delapan puluh persen pemilih, sehingga konstitusi baru harus dirumuskan. Namun, dengan bantuan dari Perancis, kelompok unitaris radikal melancarkan kudeta pada Januari 1798. Konstitusi baru yang mendirikan republik kesatuan lalu ditetapkan oleh Majelis Nasional, dan konstitusi ini lalu disetujui dalam referendum tanggal 23 April 1798.
Demokrasi di Jerman
Pasukan Sekutu Barat yang menduduki Jerman Barat setelah memenangkan Perang Dunia II mengawali usaha-usaha terciptanya lembaga demokratis yang baru sama sekali, jadi meskipun Jerman punya pengalaman demokrasi pada masa Republik Weimar, tetapi pasukan pendudukan Sekutu tidak ingin mengulangi kesalahan demokrasi Weimar, akhirnya sebagian besar proses demokratisasi di Jerman Barat meniru sistem demokrasi di Amerika Serikat. Salah satu lembaga demokratis yang dibangun oleh Jerman Barat adalah Mahkamah Konstitusi Jerman.
Seperti halnya fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi pada umunya di seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi di Jerman Barat berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusi warga negara. Dengan kekuasaan untuk meninjau hasil keputusan dan menggagalkan setiap undang-undang atau peraturan yang menunjang otoritarianisme yang dihasilkan parlemen ataupun pemerintah, Mahkamah Konstitusi Jerman Barat telah memulai satu langkah lanjutan bagi Jerman di kemudian hari sebagai negara yang demokratis sampai saat ini.
Pemilihan umum Presiden Jerman 1925
Pemilihan umum Presiden Jerman 1925 adalah pemilihan umum yang diadakan pada 29 Maret 1925 (ronde pertama) dan 26 April 1925 (ronde kedua). Pemilihan ini diadakan untuk memilih Presiden Republik Weimar. Presiden pertama Republik Weimar yag meninggal pada 28 Februari 1925 (Friedrich Ebert) dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Nasional, tetapi Konstitusi Weimar mengharuskan agar penerusnya dipilih oleh "seluruh warga Jerman". Paul von Hindenburg terpilih sebagai presiden kedua Weimar setelah memenangkan ronde kedua.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.
Nasionalisme Bayern
Saat Partai Nazi memenangkan Pemilu 1932 dan Adolf Hitler naik menjadi Kanselir Jerman pada 1933, kemudian Republik Weimar dibubarkan. Banyak orang-orang Bayern kemudian mendukung Partai Nazi, karena kebencian mereka pada komunisme dan anti-Semitisme tertampung dalam manifesto perjuangan Nazi. Dukungan Etnis Bayern terhadap Nazi juga terus berlangsung selama Perang Dunia II, terutama saat Jerman memutuskan untuk menyudahi hubungan dengan Uni Soviet dan melakukan kampanye ke Rusia. Namun ketika Perang Dunia II berakhir dan Jerman menjadi salah satu pihak yang kalah (bersama-sama Italia dan Jepang), Etnis Bayern tidak lagi bersimpati pada Nazi dan justru mencari dukungan dari pihak Sekutu agar mau menekan pemerintahan Jerman yang baru untuk memberikan kemerdekaan pada Bayern.
Konstitusi Republik Federal Sosialis Yugoslavia
Dokumen tahun 1974 dikenal karena diproklamasikan oleh presiden seumur hidup Marsekal Josip Broz Tito. Konstitusi ini kedaluwarsa pada tahun 1990, ketika negara-negara penerus Yugoslavia mengadopsi konstitusi sendiri:
Dokumen-dokumen konstitusi juga diajukan untuk Bosnia-Herzegovina dan Makedonia.
Pemilihan umum federal Jerman Barat 1949
Setelah kekalahan total Jerman dan menyerah tanpa syarat pada akhir Perang Dunia Kedua, koalisi Sekutu yang terdiri dari pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Pemerintah Sementara Republik Perancis yang tergabung dalam Dewan Pengendali Sekutu mengambil alih kontrol pemerintahan seluruh wilayah Jerman. Dalam Protokol London 1944, pemerintah AS, Inggris, dan Uni Soviet memutuskan membagi Jerman dibagi menjadi tiga zona pendudukan, yang masing-masing dibawah kendali tiga pasukan Sekutu tersebut. Sedangkan Berlin berada di bawah satu kendali gabungan dari ketiga kekuatan tersebut. Kemudian pada tanggal 8 April 1949, semua pendudukan zona barat digabungkan menjadi satu. Pada tanggal 25 Juli 1948, sebelas perdana menteri negara-negara Jerman di pendudukan zona barat mendirikan "Dewan Pakar Masalah Konstitusional." Dewan melakukan pertemuan di Herrenchiemsee, Bavaria, dari 10 Agustus sampai 23 Agustus 1948, dimana dewan tersebut ditugaskan oleh pasukan Sekutu untuk menyusun rancangan undang-undang untuk Jerman Barat. Pada bulan September, rancangan tersebut diteruskan ke Dewan Parlemen yang baru diadakan di Bonn untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh enam puluh lima perwakilan Dewan Perwakilan Jerman. Pada tanggal 8 Mei 1949, Dewan Parlemen mengadopsi Undang-Undang Dasar (Grundgesetz) dengan suara voting 53 lawan 12. Undang-undang Dasar, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1949, diproklamirkan untuk seluruh Jerman, baik di wilayah zona bagian Timur dan bagian Barat, dan pasal 23 Undang-undang Dasar secara terbuka memasukkan penyatuan seluruh Jerman sebagai amanat utama. Undang-undang Dasar yang sudah disahkan tersebut menetapkan hak-hak dasar, stuktur dan administrasi Republik Federal Jerman, dan kerangka hukum dari tiga cabang pemerintahan. Salah satunya menghasilkan Bundestag (Parlemen) sebagai representasi badan legislatif. Belajar dari pengalaman pada saat Republik Weimar tahun 1919-1933 menyerah pada ekstremisme sayap kanan pimpinan Adolf Hitler dan untuk melindungi demokrasi dari kekalahan melawan totalitarianisme seperti Nazi. Pada saat itu tidak adanya legitimasi antara sektor-sektor penting masyarakat Jerman, dimana perwakilan proporsional yang dipilih, menjamin perwakilan parlemen sampai kelompok politik terkecil sekalipun, pada akhirnya menghasilkan badan legislatif yang sangat terfragmentasi sehingga sangat sulit untuk membentuk koalisi yang stabil. Pada Undang-Undang yang dibentuk ini didasarkan pada prinsip perwakilan yang proporsional, mengharuskan partai politik untuk memperoleh suara setidaknya lima persen dari satu "Länder" ( istilah negara bagian dalam Republik Federal Jerman). Pemilihan umum Federal Jerman Barat untuk Bundestag kemudian diadakan pertama kali pada tanggal 14 Agustus 1949, dan pertemuan parlemen perdananya berlangsung pada tanggal 7 September 1949.
Sejm Agung
Pencapaian terbesar Sejm adalah penetapan Konstitusi 3 Mei 1791 yang seringkali dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di Eropa dan kedua di dunia setelah Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi ini dirancang untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan politik di Persemakmuran Polandia-Lituania dan sistem kebebasan emasnya. Konstitusi ini memperkenalkan gagasan kesetaraan politik antara rakyat kota dengan bangsawan dan melindungi petani. Konstitusi ini juga menghapuskan sistem "liberum veto" yang sangat menghambat pengambilan keputusan karena seorang anggota Sejm dapat memveto undang-undang manapun, dan ia seringkali disuap oleh negara asing untuk membatalkan undang-undang yang sudah diloloskan. Namun, reformasi yang diberlakukan oleh Sejm Agung dan Konstitusi 3 Mei 1791 dibatalkan oleh Konfederasi Targowica dan Kekaisaran Rusia. Rusia lalu meminta pengadaan Sejm Grodno yang menyetujui Pembagian Polandia Kedua.
Pemilihan federal Jerman 1919
Pemilihan federal diadakan di Jerman pada 19 Januari 1919, meskipun para anggota angkatan bersenjata di wilayah timur baru memilih para perwakilan mereka pada 2 Februari. Pemilihan tersebut adalah pemilihan pertama di Republik Weimar setelah Perang Dunia I dan Revolusi 1918–19. Pemilihan tersebut juga merupakan pemilihan Jerman pertama yang diadakan memakai representasi proporsional dan dengan hak suara wanita.
Penyatuan Jerman
Bismarck menjelaskan inti dari "Realpolitik" dalam pidato "Darah dan Besi"nya pada 30 September 1862, segera setelah ia menjadi Presiden Menteri: "permasalahan-permasalahan besar saat ini tidak akan diselesaikan oleh pidato dan keputusan mayoritas-itu adalah kesalahan besar pada tahun 1848 dan 1849—tetapi oleh besi dan darah." Kata-kata Bismarck, "besi dan darah" (atau "darah dan besi"), seringkali disalahartikan sebagai bukti bahwa Jerman haus akan darah dan kekuatan. Frase dari pernyataan pertamanya "permasalahan-permasalahan besar saat ini tidak akan diselesaikan oleh pidato dan keputusan mayoritas" acapkali ditafsirkan sebagai penolakan akan proses politik - penolakan yang sebenarnya tidak didukung oleh Bismarck sendiri. Penekanannya pada darah dan besi bukan berarti kekuatan militer Prusia yang tak tertandingi, tetapi dua aspek penting: kemampuan negara-negara Jerman untuk menghasilkan besi dan bahan baku perang lainnya dan kemauan untuk menggunakan bahan baku tersebut apabila diperlukan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Selanjutnya untuk merinci dan menindak lanjuti amanat Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI.
Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setalah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.
Hak asasi manusia
Konstitusi-konstitusi negara-negara Eropa pada abad ke-19 juga menghindari penyebutan konsep "hak asasi manusia" maupun "hak kodrati". Hak asasi manusia sudah tidak lagi disebutkan di dalam Konstitusi Prancis setelah tahun 1799 dan baru muncul lagi pada tahun 1946. Di tengah bergeloranya Revolusi 1848, rancangan Konstitusi Frankfurt mengandung daftar "hak-hak dasar" ("Grundrechte"). Namun, seperti konstitusi-konstitusi lainnya pada zaman itu, hak-hak tersebut hanya dapat dinikmati oleh warga negara, seperti yang dapat dilihat dari namanya, "Grundrechte des deutschen Volkes", sehingga hak-hak tersebut bukanlah hak yang berlaku secara universal seperti halnya hak asasi pada zaman modern. Setelah kegagalan revolusi ini, positivisme hukum berhasil menyingkirkan doktrin hukum kodrati sebagai yustifikasi untuk menganugerahkan hak. Hak asasi manusia sendiri tidak disebutkan di dalam Konstitusi Kekaisaran Jerman tahun 1871, dan daftar hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru muncul lagi di dalam Konstitusi Republik Weimar tahun 1919. Di tingkatan internasional, gagasan "hak kodrati" hanya dijadikan sebagai dalih untuk melancarkan misi pemberadaban. Sebagai contoh, Prancis memiliki konsep "mission civilisatrice" sebagai pembenaran untuk "membebaskan" orang-orang Afrika dari kekuasaan pemimpin penduduk asli yang "terbelakang". Pada masa itu, bangsa Eropa memang masih membedakan antara negara-negara yang "beradab" dengan masyarakat "tidak beradab" di luar Eropa dan Amerika. Hanya negara yang dianggap "beradab" yang memiliki hak, sementara wilayah masyarakat yang "tidak beradab" dapat sewaktu-waktu dicaplok oleh negara Eropa karena dianggap sebagai "terra nullius".
Kanselir Jerman
Konstitusi tahun 1949 memberi Kanselir banyak kekuatan yang lebih besar daripada Kanselir Republik Weimar, sementara mengurangi banyak peranan Presiden. Jerman saat ini sering disebut sebagai "demokrasi kanselir" yang mencerminkan peran Kanselir sebagai kepala negara eksekutif yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan pedoman untuk semua bidang kebijakan pemerintah.
Konstitusi Afganistan
Konstitusi Afganistan saat ini disetujui oleh konsensus pada bulan januari 2004 setelah loya jirga 2003. Konstitusi terdiri dari 162 pasal dan resmi ditandatangani oleh Hamid Karzai pada tanggal 26 Januari 2004. Konstitusi ini merupakan pengembangan dari Komisi Konstitusi Afganistan yang diamanatkan oleh Perjanjian Bonn. Konstitusi mengatur Presiden dan Majelis Nasional terpilih. Pemerintahan transisi dari presiden interim Hamid Karzai diberlakukan setelah bulan Juni pada loya jirga 2002. Pemilihan Presiden pertama setelah konstitusi baru itu berlaku, berlangsung pada bulan Oktober 2004, dan Karzai terpilih untuk masa jabatan lima tahun. Pemilihan Umum Pertama untuk Majelis Nasional ditunda sampai September 2005.
Konstitusi Spanyol 1812
Konstitusi Politik Monarki Spanyol (), juga dikenal dengan nama Konstitusi Cádiz () dan juga dengan nama La Pepa, adalah konstitusi pertama Spanyol dan salah satu konstitusi pertama di dunia. Konstitusi ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret 1812 oleh Cortes Cádiz, badan legislatif pertama Spanyol. Walaupun konstitusi ini menyatakan agama Katolik sebagai satu-satunya agama resmi, konstitusi ini merupakan yang paling liberal pada masa itu: konstitusi ini mengandung konsep kedaulatan nasional, pemisahan kekuasaan, kebebasan pers, kebebasan usaha, penghapusan feudalisme, dan pendirian sebuah monarki konstitusional dengan sistem parlemen. Konstitusi ini adalah salah satu konstitusi pertama yang memberikan hak suara untuk semua laki-laki melalui sistem pemilu tidak langsung yang rumit. Konstitusi ini dicabut oleh Raja Ferdinand VII dari Spanyol pada tahun 1814 di Valencia, dan ia kemudian mendirikan kembali sistem monarki absolut.
Polandia
Kerajaan itu punya sistem politik liberal yang unik untuk saat-saat itu. Polandia mengadopsi konstitusi nasional tertulis pertama di Eropa: Konstitusi 3 Mei 1791. Pada akhir abad ke-18 Polandia diserang dan kehilangan kemandirian selama 123 tahun. Negara ini mendapatkannya kembali tahun 1918 setelah Perang Dunia I dengan Perjanjian Versailles.
Demokrasi di Jerman
Berdirinya Republik Weimar sekaligus menegaskan konstitusi demokratis pertama bagi Jerman yang mulai berlaku pada 1919. Dalam konstitusi demokratis Republik Weimar itu, masyarakat Jerman mulai dikenalkan dengan proses-proses politik yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi, seperti memberikan hak pilih universal dengan mengikut sertakan perempuan dalam badan pemilihan umum untuk pertama kalinya dan sistem pemilihan yang proporsional dalam perwakilan, sejak saat itu mendadak seluruh warga Jerman ikut serta dalam proses politik.
Konstitusi Utsmaniyah tahun 1876
Konstitusi Utsmaniyah tahun 1876 (,"hukum dasar"; ) adalah konstitusi yang pertama dari Kesultanan Utsmaniyah (Kekaisaran Ottoman). Konstitusi ini ditulis oleh para anggota Utsmani Muda, khususnya Midhat Pasha, selama pemerintahan Sultan Abdul Hamid II (1876–1909) dan hanya berlaku selama dua tahun, dari tahun 1876 sampai 1878 dalam suatu periode yang dikenal sebagai Era Konstitusional Pertama. Belakangan konstitusi ini diberlakukan kembali setelah Revolusi Turki Muda pada tahun 1908, yang mana mengawali suatu periode yang dikenal sebagai Era Konstitusional Kedua.
Waldeck (negara)
Waldeck (atau kemudian Waldeck dan Pyrmont) adalah sebuah kepangeranan berdaulat di Kekaisaran Jerman dan Konfederasi Jerman dan, sampai 1929, sebuah negara konstituen dari Republik Weimar. Kepangeranan tersebut meliputi wilayah di Hesse dan Dataran Rendah Saxony, (Jerman) pada masa sekarang.
Konstitusi Republik Federal Jerman
Undang-Undang Dasar RFJ yang bersifat sementara (dalam bahasa jerman: Ubergangszeit) yang di buat pada tanggal 23 Mei 1949 (saat itu diputuskan oleh Dewan Menteri Wilayah Barat yang dikepalai oleh Konrad Adenauer), menjadi dasar dan landasan terwujudnya satu peraturan kebebasan demokrasi untuk rakyatnya. Penduduk RFJ dituntut aktif untuk mewujudkan, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan RFJ. Setelah Jerman bersatu kembali pada tahun 1990, tuntutan ini terpenuhi oleh karena itu selain Preambul (pembukaan), pasal (artikel) dan serta penutup UUD diperbaharui.
Perang Dunia II
Kekaisaran Jerman bubar melalui Revolusi Jerman 1918–1919 dan sebuah pemerintahaan demokratis yang kemudian dikenal dengan nama Republik Weimar dibentuk. Periode antarperang melibatkan kerusuhan antara pendukung republik baru ini dan penentang garis keras atas sayap kanan maupun kiri. Walaupun Italia selaku sekutu Entente berhasil merebut sejumlah wilayah, kaum nasionalis Italia marah mengetahui janji-janji Britania dan Perancis yang menjamin masuknya Italia ke kancah perang tidak dipenuhi dengan penyelesaian damai. Sejak 1922 sampai 1925, gerakan Fasis pimpinan Benito Mussolini berkuasa di Italia dengan agenda nasionalis, totalitarian, dan kolaborasionis kelas yang menghapus demokrasi perwakilan, penindasan sosialis, kaum sayap kiri dan liberal, dan mengejar kebijakan luar negeri agresif yang berusaha membawa Italia sebagai kekuatan dunia—"Kekaisaran Romawi Baru".
Republik Austria Pertama
Konstitusi republik ini ditetapkan pada tahun 1920 dan diamendemen pada tahun 1929.
Perang Dunia I
Artikel 231 Perjanjian Versailles (klausa "rasa bersalah perang") menyatakan Jerman dan sekutunya bertanggung jawab atas semua "kehilangan dan kerusakan" yang diderita Sekutu sepanjang perang dan memberi dasar untuk perbaikan pascaperang. Total perbaikan yang dituntut senilai 132 miliar mark emas, lebih dari total emas atau valuta asing Jerman. Masalah ekonomi yang mencuat dari pembayaran tersebut, dan kekesalan Jerman atas posisi mereka, biasanya dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mendorong berakhirnya Republik Weimar dan awal dari kediktatoran Adolf Hitler. Setelha kekalahan Jerman pada Perang Dunia II, pembayaran perbaikan tidak dilanjutkan. Jerman selesai membayar perbaikan pascaperang pada bulan Oktober 2010.
Mitos pengkhianatan
Saat Nazi meraih kekuasaan pada 1933, mereka membuat legenda tersebut sebagai bagian dalam sejarah resmi mereka pada 1920an, yang menggambarkan Republik Weimar sebagai hasil perbuatan dari "para penjahat November" yang melakukan penikaman dari belakang untuk meraih kekuasaan sesambil mengkhianati negara tersebut. Propaganda Nazi menggambarkan Weimar sebagai "sebuahwujud dari korupsi, degenerasi, humiliasi nasional, penganiayaan tak semestinya terhadap 'oposisi nasional' yang jujur—empat belas tahun kekuasaan oleh Yahudi, Marxis, dan 'kebudayaan Bolshevik', telah disapu oleh gerakan Sosialis Nasional di bawah Adolf Hitler dan kemenangan 'revolusi nasional' 1933".
Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman telah diamandemen pada 29 Oktober 1918, ketika Parlemen diberi hak untuk memberhentikan Kanselir. Namun, perubahan tidak bisa mencegah pecahnya revolusi beberapa hari kemudian.
Nasionalisme Bayern
Pihak Jerman dan Austria yang sempat berperang pada 1871 justru menjadi sekutu Pada Perang Dunia I, hal ini berdampak terhadap sikap politik Etnis Bayern yang sebelumnya menolak Jerman, menjadi pendukung Jerman. Namun, ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918 dan dimenangkan oleh Blok Sekutu, muncul revolusi di negara-negara yang kalah perang, termasuk di Jerman. Revolusi di Jerman memaksa Kaisar Wilhelm turun tahta dan Kerajaan Jerman runtuh dan berubah menjadi Republik Weimar, selain itu juga sentimen separatisme Bayern kembali muncul dan mengancam integrasi Jerman.
Austria Jerman
Pada tanggal 11 November 1918, Kaisar Karl I melepaskan haknya untuk ambil bagian dalam urusan Austria. Keesokan harinya, 12 November, Majelis Nasional resmi mendeklarasikan "Republik Austra-Jerman", dan menunjuk Karl Renner sebagai kanselir sementara. Konstitusi sementara segera disusun, yang menyatakan bahwa "Austria-Jerman adalah republik demokratis" (Pasal 1) dan "Austria-Jerman adalah bagian dari Republik Jerman" (Pasal 2). Pasal 2 mencerminkan pandangan deputi-deputi, yang merasa bahwa Austria akan kehilangan begitu banyak wilayah di setiap perjanjian damai, yang pada akhirnya membuat Austria tidak layak lagi menjadi negara merdeka, dan satu-satunya akhir tentu saja adalah persatuan dengan Jerman. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa Austria tidak pernah menjadi suatu bangsa dalam arti sebenarnya. Disaat negara Austria telah ada dalam suatu bentuk atau bentuk lainnya selama lebih dari 700 tahun, hanya Habsburg-lah yang menjadi pemersatu.
Pemerintah Indonesia
Sebelum adanya Perubahan UUD, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada mahkamah agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip ‘independent of judiciary’ diakui bersifat mendiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengeruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman, juga tercantum dalam penjelasan pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain. Namun, setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar Mahkamah Agung. Lembaga baru tersebut mempunyai kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Sebutannya adalah Mahkamah Konstitusi ("constitutional court") yang dewasa ini makin banyak negara yang membentuknya di luar kerangka Mahkamah Agung ("supreme court"). Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri ini, setelah Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947 dan Jerman pada tahun 1948.
Heil dir im Siegerkranz
"Heil dir im Siegerkranz" (dalam bahasa Jerman berarti "Salam Padamu dalam Mahkota Pemenang") adalah lagu kebangsaan Kekaisaran Jerman dari tahun 1871 hingga 1918. Sebelum kekaisaran ini didirikan, lagu ini merupakan lagu kerajaan Prusia semenjak tahun 1795. Melodi himnenya berasal dari lagu kebangsaan Britania Raya "God Save the Queen". Maka dari itu, lagu ini tidak populer di Jerman. Selain tidak didukung oleh para nasionalis Jerman, lagu ini bahkan tidak diakui oleh negara-negara Jerman selatan seperti Bayern atau Württemberg. Setelah Perang Dunia I, Kekaisaran Jerman dibubarkan dan "Das Lied der Deutschen" menjadi lagu kebangsaan Republik Weimar.
Sejarah Iran
Pada musim panas 1979 sebuah konstitusi baru yang memberikan kedudukan dengan kekuasaan besar kepada Khomeini sebagai ulama penuntun atau pemimpin besar serta kekuasaan atas penyusunan undang-undang dan pemilihan umum kepada sebuah Mejelis Penuntun yang beranggotakan para ulama, disusun oleh sebuah Sidang para pakar untuk Konstitusi. Konstitusi baru ini disetujui melalui referendum pada Desember 1979.
Kanselir Jerman (sejak 1949)
Badan modern Kanselir didirikan dengan Konfederasi Jerman Utara, di mana Otto von Bismarck menjadi Kanselir Konfederasi (gelar resmi Jerman: "Bundeskanzler") pada tahun 1867. Setelah penyatuan Jerman pada tahun 1871, badan menjadi dikenal di jerman sebagai "Reichskanzler" ("Kanselir Reich", secara harfiah "Kanselir Kerajaan"). Sejak penerapan konstitusi Jerman kini ("Hukum Dasar" atau "Grundgesetz") pada tahun 1949 gelar formal dalam badan ini sekali lagi menjadi Bundeskanzler (Kanselir Federal).
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai undang-undang dasar negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konfrensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta merta mencabut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.
Referendum konstitusional Republik Batavia 1805
Referendum konstitusional diadakan di Republik Batavia pada tanggal 16 Oktober 1805. Walaupun konstitusi baru sudah disetujui oleh referendum konstitusional Republik Batavia 1801, pemerintah Perancis menekan Dewan Negara Batavia untuk menetapkan konstitusi baru yang memberikan kekuatan eksekutif ke tangan satu orang saja. Jabatan ini adalah "raadpensionaris" yang awalnya diisi oleh Rutger Jan Schimmelpenninck. Konstitusi baru ini terdiri dari 87 pasal. Parlemen dalam konstitusi ini terdiri dari 19 kursi dengan masa jabatan tiga tahun dan mereka dapat menetapkan atau menolak undang-undang, tetapi tidak dapat mengubahnya. Referendum ini disetujui oleh 99,96% pemilih.
Die Wacht am Rhein
Die Wacht am Rhein ("Penjaga Sungai Rhein") adalah lagu yang pernah menjadi lagu kebangsaan tidak resmi Kekaisaran Jerman. Lagu ini ditulis setelah meletusnya krisis Rhein selama pemerintahan Thiers kedua. Lagu ini ditulis pada tahun 1840 dalam bahasa Jerman oleh Max Schneckenburger dan musiknya digubah pada tahun 1854 oleh Karl Wilhelm. Lagu ini dinyanyikan di Jerman hingga tahun 1922, ketika Deutschlandlied menjadi lagu kebangsaan resmi Republik Weimar.
Gedung Reichstag
Setelah Perang Dunia I usai dan sang Kaisar mengundurkan diri, maka pada hari-hari revolusioner tahun 1918, Philipp Scheidemann memproklamasikan Republik Jerman dari salah satu balkon Gedung "Reichstag" pada 9 November. Gedung ini tetap merupakan tempat sidang parlemen Republik Weimar (1919-1933), yang kala itu tetap disebut "Reichstag".
Konstitusi Jerman Utara
Menurut konstitusi tersebut, bagian tertinggi dari konfederasi tersebut adalah "Bundesrat" (Dewan Federal). Konstitusi tersebut mewakili pemerintahan negara-negara bagian Jerman Utara. Prussia mendapatkan 17 dari 43 suara dalam dewan tersebut, memberikannya hak veto. Menurut konstitusi, Raja Prusia (William I), adalah Presiden dewan dan juga konfederasi.
Provinsi Posen
Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, Republik Weimar menyerahkan sebagian besar wilayah Provinsi Posen kepada Republik Polandia Kedua pada tahun 1919 seperti yang diatur oleh Traktat Versailles.
Konstitusi 3 Mei 1791
Konstitusi 3 Mei 1791 (, ) adalah konstitusi yang diberlakukan oleh Sejm Agung (parlemen) Persemakmuran Polandia-Lituania, dwimonarki yang terdiri dari Kerajaan Polandia dan Keharyapatihan Lituania. Konstitusi ini dirumuskan selama 32 bulan dari tanggal 6 Oktober 1788 dan secara resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang Pemerintah ("Ustawa rządowa"). Dokumen ini dibuat untuk memperbaiki masalah-masalah politik di Persemakmuran. Sistem kebebasan emas atau "demokrasi bangsawan" telah memberikan hak yang terlalu besar kepada para bangsawan ("szlachta") dan merusak sistem politik. Penetapan konstitusi ini didahului oleh periode pemberlakuan reformasi secara perlahan yang dimulai dari Konvokasi Sejm 1764 dan pemilihan Stanisław August Poniatowski sebagai raja terakhir Persemakmuran.
Majelis Konstituen Kamboja
Majelis Konstituen Kamboja adalah sebuah padan terpilih pada 1993 untuk membuat sebuah konstitusi bagi Kamboja seperti yang disepakati dalam Perjanjian Damai Paris. Penulisan Konstitusi Kamboja dilakukan antara Juni dan September 1993 dan menghasilkan perubahan keadaan politik Kamboja dari oligarki otokratik yang diwarnai perang saudara menjadi monarki konstitusional. Di bawah pengawasan, pemanduan dan pendanaan Otoritas Transisional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja (UNTAC), pembuatan konstitusi tersebut menghabiskan biaya sejumlah $1.5 miliar untuk mengakhiri Perang Saudara Kamboja yang berlangsung selama berdekade-dekade dan mengirimkan partai-partai yang berperang ke dalam politik, ketimbang persaingan militer. Hasil dari proses tersebut adalah pembuatan konstitusi Kamboja, yang, setidaknya di atas kertas, memandu persaingan politik bebas, pemilihan reguler, kesetaraan hak dan perwakilan dan hak suara universial.
Konstitusi Weimar
Konstitusi Reich Jerman (), umumnya dikenal dengan sebutan Konstitusi Weimar ("Weimarer Verfassung") adalah konstitusi yang berlaku di Jerman pada masa Republik Weimar (1919–1933). Konstitusi ini menjadikan Jerman sebagai republik parlementer demokratik dengan badan legislatif yang dipilih dengan sistem perwakilan proporsional. Hak suara universal juga diberlakukan dengan batas usia minimal 20 tahun. Secara teknis konstitusi ini masih berlaku pada masa kekuasaan Nazi dari tahun 1933 hingga 1945.
Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari bahasa belanda “constitutie” dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu “constiture” dalam bahasa jerman “vertassung,konstitution” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara
Secara teoretis konstitusi dibedakan menjadi:
Referendum Negara Vietnam 1955
Kekalahan Tentara Perancis di Điện Biên Phủ pada 1954, diikuti oleh Persetujuan Jenewa, mengarah kepada pembagian Vietnam. Negara Vietnam yang didukung Perancis dipimpin oleh Kaisar Bảo Đại, untuk sementara waktu menguasai bagian selatan dari garis paralel ke-17. Viet Minh Hồ Chí Minh menguasai bagian utara atas nama Republik Demokratik Vietnam, yang Hồ Chí Minh umumkan pada 1945. Persetujuan menyatakan bahwa pemilihan berskala nasional akan dilaksanakan pada 1956 untuk menyatukan negara di bawah pemerintahan umum. Pada Juli 1954, selama masa transisi, Bảo Đại menunjuk Diệm sebagai Perdana Menteri Negara Vietnam.
Konstitusi Armenia
Konstitusi Armenia, Undang-Undang Armenia atau Undang-Undang Dasar Armenia pertama kali ditetapkan dalam referendum konstitusi yang diikuti oleh rakyat Armenia pada 5 Juli 1995. Hasil dari referendum tersebut adalah sebuah undang-undang dasar yang menyatakan Armenia sebagai negara demokratis, berdaulat, sosial, dan konstitusional. Yerevan dinyatakan sebagai ibu kota negara. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang memilih secara langsung wakil-wakil mereka di pemerintahan. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan konstitusi dapat dilakukan rakyat melalui sebuah referendum. Terdapat 117 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1995. Pada 27 November 2005, sebuah referendum konstitusi digelar dan undang-undang dasar hasil amendemen pun disahkan.
Penyatuan Jerman
Kebutuhan akan besi "dan" darah tampak semakin mencuat. Pada tahun 1862, saat Bismarck mengutarakan pidatonya, gagasan sebuah bangsa-negara Jerman dalam jiwa Pan-Jermanisme yang damai telah bergeser dari karakter yang liberal dan demokratik pada tahun 1848 menjadi karakter yang mengakomodasi "Realpolitik" Bismarck yang lebih konservatif. Sebagai seorang pragmatis, Bismarck paham akan kemungkinan, hambatan, dan keuntungan sebuah negara yang bersatu. Ia juga memahami kepentingan mengaitkan negara tersebut dengan dinasti Hohenzollern, yang dianggap beberapa sejarawan sebagai kontribusi utama Bismarck terhadap pendirian Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Walaupun traktat-traktat yang mengikat berbagai negara-negara Jerman melarang Bismarck untuk mengambil tindakan sepihak, jiwa politikus dan diplomat dalam diri Bismarck menyadari ketidakpraktisan tindakan tersebut. Untuk menyatukan negara-negara Jerman, Bismarck memerlukan satu musuh dari luar yang akan menyatakan perang terhadap negara-negara Jerman terlebih dahulu, sehingga menjadi "casus belli" untuk mengerahkan semua orang-orang Jerman. Kesempatan ini muncul dengan meletusnya Perang Perancis-Prusia pada tahun 1870. Sejarawan telah lama memperdebatkan peran Bismarck dalam peristiwa-peristiwa yang mengarah pada perang tersebut. Menurut sudut pandang tradisional, yang didukung oleh sejarawan-sejarawan pro-Prusia akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejak awal Bismarck memang bertujuan untuk menyatukan Jerman. Namun, sejarawan-sejarawan setelah tahun 1945 meyakini bahwa Bismarck bersifat oportunis dalam jangka pendek dan tidak memiliki skema besar untuk menyatukan Jerman. Meskipun begitu, Bismarck bukan penjahat maupun santo: dengan memanipulasi peristiwa pada tahun 1866 dan 1870, ia menunjukkan kemampuan politik dan diplomatik yang membuat Wilhelm beralih padanya pada tahun 1862.
Wangsa Wittelsbach
Di bawah keturunan Maximilian, Bayern menjadi negara Jerman paling kuat ketiga, di belakang hanya Prusia dan Austria. Itu juga jauh-jauh negara kedua yang paling kuat. Ketika Kekaisaran Jerman terbentuk pada 1871, Bayern menjadi negara kedua yang paling berkuasa setelah Prusia. Wangsa Wittelsbach memerintah sebagai raja-raja Bayern hingga tahun 1918. Pada tanggal 12 November 1918 Ludwig III mengeluarkan "deklarasi Anif" (Jerman: "Anifer Erklärung") di Istana Anif, Austria, di mana ia melepaskan prajurit dan pejabatnya dari sumpah kesetiaan mereka kepadanya dan mengakhiri pemerintahan 738-tahun Wangsa Wittelsbach di Bayern. Gerakan republikan kemudian mengumumkan sebuah republik.
Penyatuan Jerman
Revolusi 1848-1849 di Jerman menginginkan penyatuan Jerman di bawah satu konstitusi. Para pendukung revolusi menekan pemerintahan berbagai negara, terutama di Rheinland, untuk mendirikan dewan parlementer yang bertanggung jawab untuk membuat naskah konstitusi. Pada akhirnya, banyak pendukung revolusi sayap kiri yang mengharapkan agar konstitusi ini akan menetapkan hak suara untuk semua laki-laki, mendirikan parlemen nasional permanen, dan menyatukan Jerman, kemungkinan di bawah kepemimpinan raja Prusia. Hal ini tampak sebagai pilihan yang paling masuk akal karena Prusia adalah negara Jerman terkuat, dan juga yang terbesar. Sementara itu, secara umum, para pendukung revolusi berhaluan tengah-kanan menginginkan perluasan hak suara di negara mereka dan kemungkinan penyatuan dengan sistem yang longgar. Akibat tekanan dari mereka, diadakan berbagai pemilihan umum berdasarkan kualifikasi pemilihan yang berbeda, seperti hak pilih tiga kelas Prusia, yang memberikan lebih banyak kekuasaan perwakilan kepada beberapa kelompok - terutama yang kaya dan berkepemilikan.
Weimar
Weimar () adalah sebuah kota di Jerman. Kota ini sekarang terletak di negara bagian Thüringen. Jumlah penduduk kota ini kira-kira sebesar 62.000. Catatan tertua kota ini berasal dari tahun 899.
Konstitusi Republik Federal Jerman
Isi Grundgesetz sendiri banyak mencerminkan pengalaman para penyusunya pada masa pemerintahan totaliter di bawah rezim diktatorial Nazi. Terlihat dalam banyak pokok pikiran UUD ini upaya untuk menghindari kesalahan masa lalu yang ikut menyebabkan keruntuhan Republik Weimar yang demokratis. Para penyusun Geundgesetz pada tahun 1948 mencakup para Perdana Menteri negara bagian di ketiga zone Barat serta anggota Majelis Parlementer yang diutus oleh setiap parlemen negara bagian. Majelis yang dipimpin oleh Konrad Adenauer ini memutuskan Grundgestz yang diikrarkan pada tanggal 23 Mei 1949. dan Dalam Undang-Undang Dasar misalnya dinyatakan bahwa Jerman merupakan negara demokrasi. Artinya: Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik, misalnya asosiasi, LSM, serikat pekerja, atau partai politik. Partai politik memiliki program dan tujuan yang berbeda-beda. Partai terbesar adalah CDU (Serikat Demokrasi Kristen), SPD (Partai Demokrasi Sosial Jerman), Bündnis 90/Die Grünen (Aliansi 90/Partai Hijau), FDP (Partai Kebebasan Demokrasi), dan Die Linke (Partai Kiri). Piratenpartei (Partai Bajak Laut) merupakan partai yang relatif baru. Masih ada banyak partai kecil lainnya.
Konstitusi Tajikistan
Konstitusi Tajikistan diadopsi pada tanggal 6 November 1994 dan diamandemen melalui referendum pada tanggal 26 September 1999 dan 22 Juni 2003, serta merupakan hukum tertinggi yang berlaku di Republik Tajikistan (Pasal 10). Amandemen terhadap Konstitusi Republik Tajikistan pada tahun 1999 menciptakan parlemen bikameral (Pasal 48) dan memperpanjang masa jabatan Presiden, dari lima menjadi tujuh tahun (Pasal 65). Konstitusi ini mendeklarasikan ideologi dan pluralisme politik, meyakinkan hak asasi manusia dan penjaminan keabsahan sosial.
Friedrich Ebert
Friedrich Ebert (; 4 Februari 1871 – 28 Februari 1925) merupakan Presiden Jerman pertama saat berbentuk Republik yang diatur di bawah konstitusi Weimar. Karier politik Ebert dapat dikatakan sangat cemerlang. Ebert memulai karier politiknya sebagai ketua perserikatan pembuat pelana di Bremen (1891-1905). Kemampuannya sebagai orator dan organisator yang ulung membuatnya sukses terpilih menjadi anggota parlemen Kota Bremen mewakili Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) pada tahun 1900 di usia yang relatif muda, 29 tahun. Saat menjabat sebagai anggota parlemen kota, Friedrich Ebert juga aktif menjadi sekertaris dari gabungan serikat kerja lokal di Bremen. Dukungan yang luas dari kalangan pekerja membuat Ebert mendapatkan jabatan penting di partainya. Pada tahun 1912 ia terpilih menjadi anggota legislatif Reichstag mewakili partainya. Setelah itu, karier politik Ebert terus menanjak, posisinya sebagai tokoh strategis berhaluan kiri namun mendukung pemerintah, membuat pemimpin monarki Jerman, Pangeran Max von Baden menyerahkan kekuasaan kepada Ebert saat revolusi tahun 1918. Hal ini membuat Ebert menjadi perdana menteri atau kanselir terakhir Jerman pada era Kekaisaran Jerman, sekaligus menimbulkan kontroversi pada kelompok berhaluan kiri di Jerman pada masa itu. Friedrich Ebert kemudian terpilih menjadi Presiden Jerman pertama di bawah konstitusi Weimar dari tahun 1919 hingga ia meninggal dalam masa jabatannya pada tahun 1925.
Penyatuan Jerman
Konstitusi Jerman Utara pada tahun 1866 menjadi Konstitusi Kekaisaran Jerman pada tahun 1871 (dengan beberapa penyesuaian makna). Dengan konstitusi baru ini, Jerman memperoleh beberapa karakteristik demokratik: salah satunya adalah keberadaan Reichstag yang - berlawanan dengan Parlemen Prusia - merupakan dewan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh laki-laki yang telah mencapai usia 25 tahun. Selain itu, pemilihan umum pada umumnya bebas dari kecurangan, sehingga menimbulkan rasa bangga akan parlemen nasional. Namun, pengesahan undang-undang memerlukan persetujuan dari "Bundesrat", dewan federal yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian, yang sangat dipengaruhi oleh Prusia. Akibatnya, Prusia memiliki pengaruh yang kuat di kedua badan, dan kekuatan eksekutif berada di tangan Raja Prusia sebagai "Kaiser", yang kemudian mengangkat kanselir federal. Kanselir bertanggang jawab hanya kepada kaisar. Secara resmi, kanselir berfungsi sebagai kabinet yang terdiri dari satu orang dan bertanggung jawab atas segala urusan negara; pada praktiknya, Sekretaris Negara (pejabat tinggi birokrasi yang mengatur keuangan, perang, urusan luar negeri, dll) bertindak sebagai menteri tidak resmi. Kecuali pada tahun 1872–1873 dan 1892–1894, kanselir kekaisaran juga menjabat sebagai perdana menteri di Prusia. Dewan Kekaisaran memiliki wewenang untuk menyetujui, mengamendemen, atau menolak rancangan undang-undang, tetapi tidak memiliki hak inisiatif undang-undang (wewenang ini ada di tangan kanselir). Negara-negara bagian tetap memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi angkatan bersenjata mereka berada di bawah kendali Prusia. Militer negara-negara yang lebih besar (seperti Bayern dan Sachsen) memiliki otonomi tertentu, tetapi kemudian direformasi agar dapat dikoordinasikan dengan asas militer Prusia. Selain itu, militer negara-negara tersebut berada di bawah kendali pemerintahan federal pada masa perang.
Otto dari Bayern
Dengan demikian, konstitusi Bayern diubah pada tanggal 4 November 1913 untuk memasukkan sebuah klausul yang menyebutkan bahwa jika sebuah kabupaten karena alasan ketidakmampuan berlangsung selama sepuluh tahun tanpa harapan bahwa Raja akan dapat memerintah, Pemangku takhta dapat mengakhiri kabupaten tersebut, menggulingkan Raja dan memahkotai dirinya sendiri dengan persetujuan legislatif. Hari berikutnya, Pangeran pemangku takhta Ludwig mengakhiri pemerintahan dan memproklamirkan pemerintahannya sendiri sebagai Ludwig III. Parlemen setuju pada tanggal 6 November, dan Ludwig III mengambil sumpah konstitusional pada tanggal 8 November. Raja Otto diizinkan untuk mempertahankan gelar dan kehormatan seumur hidup.
Konstitusi Estonia
Konstitusi sekarang ini disahkan setelah referendum pada tanggal 28 Juni 1992. Konstitusi menggabungkan unsur-unsur Konstitusi tahun 1920 dan 1938. Dengan tetap mempertahankan kepresidenan berdasarkan tahun 1938, konstitusi ini mengembalikan legislatif unikameral yang dibentuk pada tahun 1920. Konstitusi ini secara eksplisit menegaskan kesinambungan dengan negara estonia yang ada antara tahun 1920 dan 1940, dan dengan demikian, memberikan dasar restorasi kemerdekaan Estonia. Seperti Konstitusi 1920, kepala negara, yang disebut sebagai Presiden setelah beberapa perdebatan tentang pemulihan sebutan lama Ketua Negara, adalah jabatan sangat seremonial. Tetapi, tidak seperti Konstitusi 1920, pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri yang terpisah dengan Presiden.
Philipp Scheidemann
Philipp Heinrich Scheidemann (26 Juli 1865 – 29 November 1939) adalah politisi yang berasal dari Partai Demokrat Sosial Jerman, dan pernah menjabat sebagai kanselir Jerman selama 127 hari, dari 13 Februari 1919 - 20 Juni 1919. Sebelum menjadi kanselir, Scheidemann menjabat sebagai wakil ketua Partai Demokrat Sosial Jerman mendampingi Friedrich Ebert. Selain dikenal karena pernah menjabat sebagai kanselir dan wakil ketua partai, Scheidemann juga dikenal sebagai tokoh yang memprokalmirkan terbentuknya Republik Weimar pada Revolusi Jerman tahun 1918. Philipp Scheidemann berpindah ke Denmark pada tahun 1933, pada masa-masa awal Nazi berkuasa di Jerman. Ia meninggal di Kopenhagen, Denmark, pada 29 November 1939, di usia 74 tahun.
Demokrasi di Jerman
Puncak dari keputusasaan masyarakat Jerman (atau Republik Weimar) adalah sat terjadi Malaise pada 1929 atau yang disebut sebagai Depresi Besar. Depresi Besar telah mendorong krisis ekonomi parah di seluruh dunia, dan bagi Jerman kondisinya menjadi berkali-kali lipat lebih buruk. Krisis ekonomi dan kewajiban mengganti kerugian selama Perang Dunia I telah membuat pemerintah Republik Weimar kualahan, inflasi melambung tinggi bersamaan dengan angka kemiskinan dan pengangguran, sementara partai-partai politik terus tumbuh dan memiliki angkatan bersenjata mereka sendiri yang direkrut dari para veteran Perang Dunia I yang tidak punya kerjaan setelah Perjanjian Versailles memangkas jumlah personel Angkatan Bersenjata Jerman.
Revolusi Perancis
Pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis menerbitkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, yang memuat pernyataan prinsip, bukannya konstitusi dengan efek hukum. Majelis Konstituante Nasional tidak hanya berfungsi sebagai legislatif, namun juga sebagai badan untuk menyusun konstitusi baru.
Sachsen-Weimar-Eisenach
Dibawah Konstitusi 5 Mei 1816 (direvisi 15 Oktober 1850), Sachsen-Weimar-Eisenach adalah monarki konstitusional, yang dijalankan secara turun-temurun oleh keturunan laki-laki. Dibawah Undang-undang elektorat tahun 1852, kadipaten ini memiliki sebuah parlemen ("Landtag") yang terdiri dari 31 anggota, dimana 21 di antara dipilih dalam pemilihan umum, satu orang anggota dipilih oleh seorang para Ksatria Kekaisaran, empat orang dipilih oleh para tuan tanah, dan lima lainnya dipilih oleh para pemilik suara yang memiliki penghasilan lebih dari 1000 "Thaler" dari sektor penghasilan lain. Kelompok pemilik suara yang terakhir ini disebut dengan "Manusia Seribu Thaler". Undang-undang elektorat ini lalu direvisi pada 17 April 1896 dan membuat jumlah anggota parlemen bertambah dari sebelumnya, menjadi 33 anggota. Kadipaten agung ini juga memiliki hak suara di Bundesrat dan tiga anggota di Reichstag.
Kanselir Jerman (sejak 1949)
Kanselir Republik Federal Jerman (dalam bahasa Jerman disebut secara harfiah "Kanselir Federal", atau ' secara singkat) berada di bawah konstitusi 1949 Jermandan merupakan kepala pemerintahan Jerman. Hal ini secara sejarah merupakan kelanjutan dari jabatan sebelumnya (, kemudian ', Kanselir Negara Jerman) yang awalnya didirikan sebagai badan Kanselir dari Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1867. Konstitusi 2949 meningkatkan peran Kanselir dibandingkan dengan tahun Konstitusi Weimar 1949 dengan membuat Kanselir jauh lebih independen dari pengaruh Presiden Federal dan pemberian hak kepada Kanselir untuk menetapkan pedoman untuk semua kebijakan daerah sehingga membuatnya nyata sebagai kepala eksekutif. Peran ini umumnya sebanding dengan Perdana Menteri di parlemen demokrasi.
Penyatuan kembali Jerman
Untuk memudahkan proses ini dan untuk meyakinkan negara-negara lain, Jerman Barat membuat beberapa perubahan kepada "Undang-undang Dasar". Pasal 146 diubah sehingga Pasal 23 dari konstitusi yang berlaku bisa dipakai untuk Penyatuan kembali. Lalu, jika lima "negara bagian yang telah didirikan ulang" di Jerman Timur sudah bergabung, maka Undang-Undang Dasar bisa diubah lagi untuk menyatakan bahwa "tidak ada daerah Jerman lainnya yang ada di luar wilayah negara kesatuan yang belum bergabung". Namun konstitusi ini bisa diubah lagi pada masa depan dan hal ini masih memungkinkan diambilnya sebuah konstitusi lain pada masa depan oleh bangsa Jerman.
Konstitusi Frankfurt
Konstitusi Frankfurt (, FRV) atau Konstitusi Gereja St. Paulus ("Paulskirchenverfassung"), yang bernama resmi Konstitusi Kekaisaran Jerman ("Verfassung des Deutschen Reiches") dari 28 Maret 1849, adalah sebuah upaya gagal untuk membuat sebuah negara Jerman yang bersatu di negara-negara penerus Kekaisaran Romawi Suci yang diorganisir dalam Konfederasi Jerman. Diadopsi dan diproklamasikan oleh Parlemen Frankfurt setelah Revolusi 1848, konstitusi tersebut berisi sebuah piagam dari hak-hak fundamental dan pemerintahan demokratik dalam bentuk monarki konstitusional. Raja Frederick William IV dari Prusia dirancang menjadi kepala negara sebagai "Kaisar Bangsa Jerman" ("Kaiser der Deutschen")
Gustav Bauer
Gagasan "Burgfredenspolitik" (harafiah: politik perdamaian istana) yang dijalankan oleh Partai Demokrat Sosial Jerman di akhir Perang Dunia I, membuat petinggi-petingginya memperoleh jabatan politik saat posisi kaisar Jerman terakhir, Pangeran Max von Baden mulai goyah pada tahun 1918. Bauer kemudian ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja di kabinet terakhir kekaisaran Jerman pada Oktober 1918. Pada 9 November 1918, Pangeran Max von Baden menyerahkan kekuasaanya kepada Friedrich Ebert yang juga menjabat sebagai ketua dari Partai Demokrat Sosial Jerman. Setelah terpilih secara demokratis sebagai Presiden Jerman, Friedrich Ebert kemudian menunjuk Philipp Scheidemann sebagai kanselir pada 13 Februari 1919. Scheidemann kemudian segera membentuk kabinet pemerintahan baru dan tetap menunjuk Bauer sebagai menteri tenaga kerja. Philipp Scheidemann hanya menjabat sebagai kanselir selama 121 hari dan kemudian mengundurkan diri akibat penolakannya terhadap penandatanganan Perjanjian Versaiilles. Pada bulan Juni 1919, Gustav Bauer ditunjuk sebagai kanselir Jerman menggantikan Philipp Scheidemann. Pada bulan Maret 1920, Bauer bersama kabinetnya terpaksa harus mengundurkan dan membubarkan diri dari pemerintahan akibat tuntutan pemberontak. Pascamenjabat sebagai kanselir, Bauer tetap mendapat jabatan di kabinet pemerintahan selanjutnya sebagai menteri transportasi dan pembendaharaan negara. Kemudian pada pemilihan Reichstag di bulan Juni 1920, Bauer terpilih kembali sebagai anggota parlemen dan menjabat hingga tahun 1928.
Pemilihan umum federal Jerman Barat 1949
Pemilihan Umum Federal Jerman yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1949, merupakan Pemilihan Federal demokratis yang pertama setelah Jerman mengalami kekalahan dan menyerah total dalam Perang Dunia ke 2. Pemilu ini adalah pemilu yang pertama sejak berakhirnya Republik Weimar pada tahun 1933 dan setelah mengalami masa kediktatoran partai Nazi dibawah kepemimpinan Adolf Hitler dari tahun 1933 sampai 1944.
Konfederasi Jerman Utara
Federasi ini dibentuk setelah Prusia mengalahkan Austria pada Perang Austria-Prusia pada tahun 1866. Otto von Bismarck membuat konstitusi ini yang mulai berlaku pada 1 Juli 1867, dengan Raja Prusia, Wilhelm I, sebagai kepalanya dan Bismarck sebagai kanselirnya. Negara-negara (bagian) diwakili di Dewan Federal ("Bundesrat") dengan 43 kursi (Prusia mendapatkan 17 kursi). Terutama yang patut disinggung di sini ialah bahwa Bismarck memperkenalkan hak pilih semesta kepada pria di Konfederasi ini untuk pemilihan umum "Reichstag". Keanggotaan Dewan Federal atau "Bundesrat" diperluas sebelum tahun 1871 dengan didirikannya Parlemen Zollverein pada 1867, sebuah usaha untuk mendekatkan persatuan dengan negara-negara selatan dengan memperbolehkan mereka mengirimkan wakil ke Dewan Federal.
Konvensi Federal (Konfederasi Jerman)
Konfederasi Jerman dan Majelis Federal-nya dibentuk sebagai hasil dari Kongres Wina pada 1815 setelah kekalahan Napoleon. Tugas aslinya adalah membuat sebuah struktur konstitusional baru untuk Jerman setelah pembubaran Kekaisaran Romawi Suci delapan tahun sebelumnya. Para pangeran negara-negara Jerman menginginkan kedaulatan mereka, sehingga Konfederasi Jerman dibuat sebagai konfederasi rendah dari negara-negara monarki merdeka, namun juga meliputi empat kota bebas. Undang-undang yang membentukanya adalah "Undang-Undang Federal Jerman" pada 8 Juni 1815 (Bahasa Jerman: "Deutsche Bundesakte"), yang merupakan bagian dari traktat Kongres Wina.
Februarpatent
Februarpatent adalah konstitusi Kekaisaran Austria yang dirumuskan dalam bentuk surat perintah kaisar bertanggal 26 Februari 1861. Surat tersebut dikeluarkan oleh Kaisar Austria Franz Joseph I sebagai revisi Diploma Oktober, "Hukum Dasar Negara yang Tak Dapat Dicabut". Surat ini mendirikan parlemen bikameral di Austria yang masih disebut "Reichsrat", dengan anggota majelis tinggi yang diangkat oleh kaisar dan anggota majelis rendah yang dipilih secara tidak langsung. Anggota majelis tinggi diangkat untuk seumur hidup dan meliputi putra mahkota, uskup-uskup penting, dan kepala keluarga bangsawan. Di majelis rendah terdapat 343 anggota, dengan 120 perwakilan dari Hongaria, 20 dari Venesia, dan 203 dari wilayah non-Hongaria lainnya. Kaisar dapat mengendalikan majelis rendah dengan mengangkat pendukung-pendukungnya ke majelis tinggi.
Sachsen-Weimar-Eisenach
Kadipaten Sachsen-Weimar-Eisenach () didirikan pada tahun 1809 dalam penggabungan Kadipaten Sachsen-Weimar dan Sachsen-Eisenach. Pada tahun 1825 kadipaten ini dinominasikan menjadi Kadipaten Agung dalam Kongres Wina. Dan mulai tahun 1877, kadipaten ini secara resmi menyandang status Kadipaten Agung Saxony (), namun nama ini jarang digunakan. Status kadipaten agung ini berakhir saat Revolusi Jerman 1918–1919 bersamaan dengan berakhirnya semua satuan-satuan monarki yang ada di Kekaisaran Jerman. Kadipaten ini lalu berganti nama menjadi Negara Bebas Sachsen-Weimar-Eisenach, yang akhirnya bergabung dengan Negara Thuringia dua tahun kemudian.
Sejarah Jerman
Perang Napoleon mengubah alur sejarah, dari orientasi feodalisme menjadi negara militeristik, dengan terbentuknya Konfederasi Jerman tahun 1815–1866, Kekaisaran Jerman tahun 1871–1918, dan Republik Weimar tahun 1919–1933. Setelah pemerintahan Jerman Nazi Adolf Hitler tahun 1933–1945 yang membawa kehancuran bangsa ini dalam Perang Dunia II, muncullah Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) sebagai simbol Perang Dingin, hingga Jerman bersatu kembali pada tahun 1990.
Adolf Hitler
Banyak dekret Hitler didasarkan pada Dekret Kebakaran Reichstag, sesuai Artikel 48 Konstitusi Weimar. Dekret ini memberi presiden kekuasaan mengambil tindakan darurat untuk melindungi keselamatan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Hitler bisa berkuasa di bawah darurat militer yang sah. Reichstag dua kali memperbaiki UU Pemberian Kuasa sebagai formalitas karena semua partai selain Nazi dilarang berdiri.
Kekaisaran Jerman (1848/1849)
Tatanan konstitusional pertama Kekaisaran Jerman adalah "Hukum Kekaisaran terkait penetapan Kekuatan Pusat sementara untuk Jerman" pada 28 Juni 1848. Melalui tatanan ini, Parlemen Frankfurt mendirikan kantor "Reichsverweser" (Wali Kekaisaran, monark sementara) dan menteri-menteri kekaisaran. Tatanan konstitusional kedua yang disebut Konstitusi Frankfurt pada 28 Maret 1849 diterima oleh 28 negara Jerman tetapi ditolak oleh negara-negara Jerman yang besar. Prusia dan negara-negara Jerman lainnya kemudian memaksakan pembubaran Parlemen Frankfurt.
Wehrmacht
Pasal 47 dari Undang-undang Dasar Republik Weimar tahun 1919 menyatakan ""Reichspräsident" memegang kekuasaan tertinggi semua angkatan bersenjata "Reich"". Untuk memberi ciri khas, istilah "Reichswehr" digunakan untuk menyebut angkatan bersenjata Jerman.
Konstitusi Republik Tiongkok
Konstitusi Republik Tiongkok () adalah undang-undang dasar dari Republik Tiongkok, yang sejak tahun 1949 hanya menguasai "wilayah bebas Republik Tiongkok", yang pada dasarnya adalah Pulau Taiwan dan beberapa pulau luar berukuran kecil, satu-satunya wilayah yang tidak jatuh ke pihak Tiongkok Komunis di Perang Saudara Tiongkok. Konstitusi ini disetujui oleh Majelis Konstituante Nasional pada tanggal 25 Desember 1946, dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 1947, pada saat Republik Tiongkok masih memiliki kekuasaan nominal atas Tiongkok Daratan, yang untuknya konsitutsi ini diterapkan. Hal ini membuat Tiongkok (dengan kira-kira 450 juta penduduk pada saat itu) sebagai negara "demokrasi kertas" yang paling banyak penduduknya di dunia. Revisi terakhir konstitusi ini dilakukan pada tahun 2005.
Politik Republik Tiongkok
ROC diperintah di bawah Konstitusi Republik Tiongkok yang dirancang pada 1947 sebelum jatunya Tiongkok Daratan dan menggambarkan pemerintahan untuk seluruh Tiongkok. Sebuah proposal mendasar dikeluarkan untuk memperbaiki Konstitusi tersebut pada 1991, dan ada beberapa interpretasi dibuat untuk menyatakan bahwa konstitusi mencakup wilayah yang jauh lebih kecil dari visi awalnya.
Konstitusi Hongaria
Hukum Dasar Hongaria atau Undang-Undang Negara Hongaria () adalah konstitusi negara Hongaria yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2011 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2012. Konstitusi ini adalah konstitusi pertama Hongaria yang ditetapkan dengan menggunakan kerangka hukum demokratik. Dokumen ini menggantikan Konstitusi Hongaria 1949 yang ditetapkan pada masa pendirian Republik Rakyat Hongaria pada 20 Agustus 1949 dan diamandemen pada tanggal 23 Oktober 1989.
Partai Jerman-Hannover
Selama Revolusi Jerman 1918-1919, Partai Jerman-Hannover mendukung pendirian Negara Bebas Hannover sebagai bagian dari Republik Weimar dan berhasil mengadakan plebisit di Provinsi Hannover pada 19 Mei 1924. Namun, referendum tersebut tidak berhasil mencapai sepertiga suara yang merupakan prasyarat penetapan devolusi. Kegagalan tersebut mempercepat kemunduran partai ini dan beberapa tahun kemudian banyak anggota partai yang bergabung dengan Partai Nazi, sementara yang lainnya bergabung dengan Katolik Tengah. Pada tahun 1933, seperti partai konservatif dan liberal lainnya, partai ini dibubarkan agar tidak dilarang oleh rezim Nazi.
Konstitusi Belarus
Konstitusi Republik Belarus atau Undang-Undang Negara Belarus (, ) adalah peraturan tertinggi di Belarus. Peraturan ini ditetapkan pada tahun 1994, tiga tahun setelah negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Isi konstitusi ini terdiri dari preambule, sembilan bagian, dan seratus empat puluh enam pasal.
Weimar
Antara tahun 1945-1990, Weimar terletak di Jerman Timur.
Blok Poros
Dalam masa Republik Weimar, pemerintah Jerman tidak menghormati Perjanjian Versailles karena menganggap telah dipaksa untuk mentandatanganinya, dan berbagai tokoh pemerintahannya pada waktu itu menolak perbatasan Jerman hasil perjanjian Versailles. Jenderal Hans von Seeckt (kepala "Reichswehr" 1920-1926) mendukung aliansi Jerman-Uni Soviet untuk menginvasi dan membagi Polandia antara keduanya dan mengembalikan perbatasan Jerman-Rusia tahun 1914. Gustav Streseman sebagai Menteri Luar Negeri Jerman tahun 1925 menyatakan bahwa pengambilalihan wilayah yang hilang ke Polandia dan Danzig dalam Perjanjian Versailles adalah masalah penting kebijakan luar negeri Jerman Memorandum Menteri "Reichswehr" 1926 menyatakan niat untuk mencari cara pengambilalihan kembali wilayah Jerman yang hilang ke tangan Polandia sebagai prioritas pertama, dilanjutkan dengan pengembalian wilayah Saar, aneksasi Austria, dan re-milterisasi Rhineland.
Prusia
Karena terjadinya Revolusi Jerman pada tahun 1918, Wilhelm II diturunkan dari kursi Kekaisaran Jerman dan Kerajaan Prusia. Prusia diproklamirkan sebagai sebuah "Negara Bebas" (sebuah republik, Bahasa Jerman: "Freistaat") di dalam Republik Weimar yang baru dan pada tahun 1920 menerima konstitusi Demokratis.
Pemerintahan Nasionalis
Dari tahun 1945 sampai 1947, di bawah mediasi Amerika Serikat, khususnya melalui Misi Marshall, pihak Nasionalis dan Komunis sepakat untuk memulai serangkaian pembicaraan damai yang bertujuan membentuk pemerintahan koalisi. Kedua pihak sepakat membuka pembicaraan multipartai untuk reformasi politik pasca-Perang Dunia II melalui Konferensi Konsultatif Politik. Hal ini tercantum dalam Perjanjian Sepuluh Kembar. Perjanjian ini dilaksanakan oleh Pemerintah Nasionalis, yang menyelenggarakan Sidang Konsultatif Politik pertama dari tanggal 10-31 Januari 1946. Perwakilan dari Kuomintang, Partai Komunis Tiongkok, Partai Pemuda Tiongkok, dan Liga Demokrasi Tiongkok , serta delegasi independen, menghadiri konferensi di Chongqing. Namun, tak lama kemudian, kedua pihak gagal mencapai kesepakatan dan perang saudara berlanjut kembali. Dalam konteks permusuhan politik dan militer, Majelis Nasional dipanggil oleh pihak Nasionalis tanpa partisipasi pihak Komunis dan memberlakukan Konstitusi Republik Tiongkok. Konstitusi ini dikritik oleh pihak Komunis, dan menyebabkan pemutusan akhir antara kedua belah pihak. Perang saudara dalam skala penuh berlanjut kembali dari awal tahun 1947.