Siapa yang merumuskan Pancasila ?
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Pancasila", masih menurut beliau bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan "Pancasila" ini dapat diperas menjadi "Trisila" ("Tiga Sila"), yaitu: “"1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan"”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, "Trisila" tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" ("Satu Sila"), yaitu merupakan sila: “"Gotong-Royong"”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka ""satu-kesatuan"", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya "Pancasila" dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya "Pancasila".
Lahirnya Pancasila
Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.
Albertus Soegijapranata
Dengan Perang Dingin yang semakin meningkat, terjadi perslisihan besar antara Gereja di Indonesia dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Soegijapranata beranggapan bahwa PKI mendapatkan lebih banyak pendukung dari kalangan miskin karena menawarkan hak buruh melalui serikat pekerjanya. Untuk melawan ini, ia bekerja sama dengan orang Katolik lain untuk mendirikan kelompok pekerja yang dibuka untuk orang Katolik dan non-Katolik. Dengan memberdayakan buruh, Soegijapranata berharap agar PKI akan kehilangan kekuatannya. Salah satu kelompok yang didirikan ialah Buruh Pancasila, yang dibentuk pada tanggal 19 Juni 1954; organsisasi tersebut juga merupakan salah satu cara Soegijapranata untuk mempromosikan falsafat Pancasila. Tahun berikutnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang mengakui bakti Soegijapranata untuk orang miskin, menentukan agar Soegijapranata menjadi pemimpin program bakti sosial di seluruh Nusantara. Pada tanggal 2 November 1955 Soegijapranata dan beberapa uskup lain mengeluarkan sebuah surat pastoral yang mencela paham komunisme, Marxisme, dan materialisme; mereka juga minta agar pemerintah memperlakukan setiap warga negara dengan adil dan bijaksana.
Rumusan-rumusan Pancasila
“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.
Soekarno
Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno (ER, EYD: Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo) () adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945–1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.
Lahirnya Pancasila
Selanjutnya "Dokuritsu Junbi Cosakai" membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin) yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Nugroho Notosusanto
Peranan Nugroho dalam penulisan sejarah versi Orde Baru paling menonjol ketika ia mengajukan versinya sendiri mengenai pencetus Pancasila. Menurut Nugroho, Pancasila dicetuskan oleh Mr. Muhammad Yamin, bukan oleh Soekarno. Soekarno hanyalah penerus. Akibatnya, tanggal 1 Juni tidak lagi diperingati sebagai hari lahir Pancasila oleh pemerintah Orde Baru.
Soekarno
Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengasdengklok.
Filsafat Pancasila
Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi, merambah hingga produk filsafat (falsafah). Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Ini berarti Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Hal yang mendasari pernyataan ini adalah karena pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai (value system) yang didapat dari penggalian dan pengejawantahan nilai-nilai luhur mendasar dari kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Hal inilah yang kemudian ditangkap sebagai hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa (The Founding Father) Indonesia (yang merupakan prinsip dasar filsafat) dan merumuskannya dalam suatu sistem dasar negara yang diatasnya berdiri sebuah Negara Republik Indonesia. Pertanyaan :"”Di atas dasar apakah negara Indonesia didirikan?”" menjadi awalan yang sangat fundamental dalam perumusan Pancasila ketika mereka bersidang pertama kali di lembaga BPUPKI.
Abikoesno Tjokrosoejoso
Abikoesno Tjokrosoejoso (juga dieja Abikusno Cokrosuyoso, lahir di Kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897 meninggal tahun 1968) adalah salah satu Bapak Pendiri Kemerdekaan Indonesia dan penandatangan konstitusi. Ia merupakan anggota Panitia Sembilan yang merancang pembukaan UUD 1945 (dikenal sebagai Piagam Jakarta). Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum.
Pantja-Sila: Cita-Cita dan Realita
Film dokumenter berjudul “Pantja-Sila: Cita-cita & Realita” adalah gagasan aktor senior nasional Tio Pakusadewo yang didukung oleh produser senior Tino Saroengallo. Bersama-sama mereka bertanggung-jawab sebagai sutradara. Melalui film ini Tio Pakusadewo ‘membunyikan’ kembali Pidato Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU-PKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato yang kemudian dicatat oleh sejarah sebagai pidato kelahiran Pancasila dan tanggal 1 Juni kemudian secara resmi dinobatkan oleh pemerintah sebagai Hari Lahir Pancasila.
Partai Patriot
Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka.
Ideologi politik
(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Yang sudah sesuai dengan kesepakatan bangsa dan Negara Indonesia. Meskipun sempat mengalami beberapa periode polemic dan tingkat pembahasan, sebagai mana diuraikan secara lengkap di atas, pada akhirnya Pancasila dan Undang–Undang 1945 yang disingkat UUD 1945 di tetapkan menjadi dasar Negara.
Pancasila dipandang sebagai dasar Negara
yang paling sesuai dengan kondisi dan
perkembangan politik Indonesia. Sejak itu
keabsahan Pancasila sebagai dasar Negara,
dalam konteks konstitusi Negara Repiblik
Indonesia ( R.I ), tidak perlu ditanyakan
lagi, karena sudah ada kesepakatan dan
sudah di tetapkan oleh Undang – Undang
1945 bahkan sudah tercantum di dalam
Pembukaan Undang – Undang 1945 yang
terdapat di dalam bait yang terahir.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Pakar bahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sriyanto, menyatakan bila dilihat dari sudut pandang ilmu linguistik, ungkapan yang tepat adalah “Saya Pancasilais”. Menurut Sriyanto, 'Pancasilais' itu berarti ‘penganut ideologi Pancasila’. ‘Saya Pancasilais’ hanya berarti ‘saya penganut ideologi Pancasila’. Tetapi ‘Saya Pancasila’ mengandung banyak arti. 'Saya Pancasila' bisa mengandung makna yaitu 'saya cinta Pancasila', 'saya penganut paham Pancasila', 'saya pembela Pancasila', 'saya pejuang nilai-nilai Pancasila', atau 'saya menjadi benteng Pancasila'.
Ahmad Muhtadi Dimyathi
Dengan ini saya Abuya Muhtadi Dimyathi (Ketua/Imam M3CB) berfatwa bahwa Pancasila adalah :
Lahirnya Pancasila
Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang "Dokuritsu Junbi Cosakai" () pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan ""Lahirnya Pancasila"" oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK.
Sartono (politikus)
Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 18 Agustus 1945, para anggota PPKI diminta berkumpul di bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon, Jakarta. Dalam sidangnya yang berlangsung pada hari itu, PPKI telah berhasil membuat tiga keputusan penting: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memilih Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI; (3) Menetapkan KNIP sebagai badan yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sidang PPKI tersebut dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dengan telah disahkannya UUD, tentu saja segala ketentuan yang tercantum dalam UUD tersebut sudah dinyatakan berlaku. Tidak terkecuali ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17, yang mengamanatkan adanya menteri-menteri negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden segera mengumumkan kabinet RI Pertama pada hari itu juga. Dalam kabinet pertama Republik Indonesia ini, Mr. Sartono ditunjuk sebagai Menteri Negara yang tidak membawahi suatu kementerian. Namun, tidak berlangsung lama. Karena pada saat itu, Sjahrir sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP meminta Presiden Soekarno untuk membubarkan kabinetnya dan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuklah kabinet parlementer pertama menggantikan kabinet presidensial pertama. Sartono pun lengser dari jabatannya sebagai menteri negara.
Soepomo
Prof. Mr. Dr. Soepomo (Ejaan Soewandi: Supomo; ) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Soepomo dikenal sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
Pada 7 Juni 2017, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/M/2017, Presiden Joko Widodo melantik 9 tokoh nasional sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Demokrasi di Indonesia
Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, terutama saat perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menawarkan konsepsi dasar negara bagi Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila – meskipun Soekarno sendiri menolak disebut sebagai penemu Pancasila, oleh karen itu Soekarno lebih suka disebut sebagai “penggali Pancasila”. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 itu, Soekarno berkata mengenai konsespsi demokrasi yang Soekarno tawarkan adalah sebagai berikut:"Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak aka nada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi; prinsipnya "San Min Chu" ialah "Mintsu", "Min Chuan", "Min Sheng" (yang artinya): "Nationalism", "Democracy", "Socialism". Maka prinsip kita harus (berdasarkan apa?): Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup member sandang – pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, Saudara-Saudara? Jangan Saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah "parlementaire demokratie". Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?"}}Pada sila ini secara eksplisit Soekarno menginingkan sebuah sistem politik demokrasi yang tidak hanya politiknya saja yang mengalami demokratisasi, tetapi juga ekonominya, dengan cara menjadikan “kerakyatan” sebagai fondasi utamanya dan dijalankan dengan prinsip-prinsip “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Seokarno tidak ingin Indonesia menjadi negara demokrasi liberal seperti di Barat, yang masyarakatnya kapitalistik, Soekarno ingin Indonesia menjadi negara demokrasi yang masyarakatnya sosialistik, artinya bahwa demokrasi bukan hanya pada kebebasan dalam politik, seperti bebas berbicara, bebas memilih, dan bebas berserikat dalam organisasi apapun, tetapi juga demokrasi yang mampu mengalokasikan seluruh sumber daya ekonomi kepada seluruh rakyat atau sederhadanya kekuasaan rakyat atas ekonomi dan perlawanan terhadap kemiskinan.
Ateisme di Indonesia
Ateisme di Indonesia tidak dilarang oleh hukum, setidaknya secara tersurat. Menurut Benjamin Fleming Intan, penulis buku "Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia", agama memainkan peran penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Intan menjelaskan bahwa menurut prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia tetap menjadi negara yang berbasis agama. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai landasan ideologis negara pada sila pertama menyatakan bahwa Indonesia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam butir pertama sila pertama Pancasila dinyatakan: Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, ini adalah pernyataan umum bahwa secara ideologis bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan dan memeluk suatu agama. Penggagas Pancasila dan Presiden pertama Indonesia Sukarno menyatakan bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa sebagai karakteristik dari bangsa inilah yang perlu diakui, bahkan, oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Menerima Sila Pertama berarti bertoleransi pada keragaman agama di Indonesia, bukan hanya yang beragama bertoleransi kepada yang tidak beragama, tetapi juga meminta toleransi mereka yang tidak beragama pada mereka yang beragama.
Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi Pancasila adalah sebagai berikut:Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.
Lambang negara Indonesia
Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut; setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan "jambul" pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan "Bald Eagle", Lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini.
Rumusan-rumusan Pancasila
Usulan-usulan "blue print" Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni – 9 Juli 1945, 9 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan") yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.
Simpang Lima Semarang
Simpang Lima dijadikan sebagai pusat Alun-alun Semarang berdasarkan atas usulan Presiden RI pertama kali yaitu Ir. Soekarno dengan alasan Pusat alun-alun yang semula berada di Kawasan Kauman telah beralih fungsi menjadi Pusat Perbelanjaan. Rencana pembangunan Lapangan Pancasila waktu itu dipilih di ujung jalan Oei Tiong Ham (Jalan Pahlawan Semarang). Lapangan Pancasila kemudian dapat terbangun pada tahun 1969.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafidz Abbas berpendapat slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" bisa menjadi alat suatu kelompok untuk menyerang kelompok lain sebagai kelompok anti-Pancasila hanya karena perbedaan pendapat. Apalagi, pada saat itu masyarakat seperti terbagi menjadi dua kelompok akibat Pilgub Jakarta 2017, yakni kelompok yang mendukung dan menentang Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, slogan yang dibutuhkan adalah slogan yang bisa menyatukan kedua kelompok tersebut, bukan slogan tersebut, agar tidak ada romantisme sempit yang ada pada rakyat Indonesia, bahwasanya jika tidak mengikuti kehendak 'saya', maka dianggap tidak Pancasilais. Ketua Komisi Pendidikan dan Kader Majelis Ulama Indonesia Pusat Sudarnoto A. Hakim menyatakan bahwa slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" mengesankan kuat adanya serangan terhadap kelompok tertentu yang dinilai sebagai anti-Pancasila atau setidaknya bertentangan dengan Pancasila.
Pancasila
Dari Panitia Kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia Sembilan, untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip keadilan sosial sehingga segala bentuk hegemoni kekayaan alam atau sumber-sumber ekonomi harus ditolak agar semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara. dalam implikasi pernah diwujudkan dalam Program ekonomi banteng tahun 1950, Sumitro plan tahun 1951, Rencana lima tahun pertama tahun 1955 s.d. tahun 1960, Rencana delapan tahun dan terakhir dalam Repelita kesemuanya malah menyuburkan korupsi dan merusaknya sarana produksi. Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila. Maka secara kongkrit, rakyat berperan melalui wakil-wakil rakyat di parlemen dalam menentukan kebijakan ekonomi.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Anton Tabah Digdoyo, menyebutkan bahwa pemimpin yang berkata "Saya Indonesia, Saya Pancasila" akan mudah jadi diktator dan merasa diri selalu benar. Anton menyamakan hal ini dengan ucapan Louis XIV dari Perancis, ""L'État c'est moi"" ("Negara adalah saya"). Anton menambahkan dengan mengatakan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" berarti perbuatan yang belum tentu sesuai dengan Pancasila dianggap Pancasilais. Namun, Joko Widodo membantah segala tuduhan bahwa dirinya diktator. Joko juga memastikan bahwa tiada satupun institusi di Indonesia yang mempunyai kekuasaan diktator dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Setiap lembaga negara bisa saling mengendalikan dan mengawasi dari kewenangan yang diberikan konstitusi. Dengan adanya hal itu, demokrasi juga akan berjalan secara sehat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amendemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Universitas Pancasila
Ketua : DR.(HC) Ir.Siswono Yudohusodo
Wakil Ketua : Dr.Cosmas Batubara
Sekretaris : Komisaris Jendral Pol(Purn) Awil Luthan
Bendahara : M.Rifqi Yusuf, SE.
Universitas Pancasila
Dalam rangka inilah Universitas Pancasila berniat dan beritikad untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang berjiwa Pancasila, memiliki nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan serta kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi guna pembangunan dan pembinaan bidang hukum, ekonomi dan ekologi untuk menunjang pembangunan.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Pada 29 Mei 2017, tepat pada hari pertama Pekan Pancasila 2017, Joko Widodo mengunggah sebuah video berdurasi 34 detik yang menandai Pekan Pancasila 2017 resmi dimulai. Video ini segera menjadi viral di dunia maya. Sampai 30 Mei, video ini ditonton lebih dari 290.000 pengguna. Tagar #SayaPancasila juga menjadi semakin viral karena video ini. Sampai 30 Mei, tagar ini sudah digunakan lebih dari 38.000 kali.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Ketetapan MPR no. II/MPR/1978tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini produk hukum ini tidak berlaku lagi karena Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 telah dicabut dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no. I/MPR/2003
Demokrasi Pancasila
Pancasila adalah hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya.
Lambang negara Indonesia
Garuda Pancasila juga merupakan dan nama sebuah lagu nasional Indonesia yang diciptakan lagu dan liriknya oleh Sudharnoto.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengingatkan kembali semangat Pancasila adalah hal penting yang dilakukan karena Pancasila memang terancam sebagai ideologi nasional bangsa oleh kelompok-kelompok yang menamakan diri 'Bela Agama' atau 'Bela Islam' yang menganggap Pancasila itu tidak penting dan malah mungkin digantikan dengan ideologi yang lain. Namun, tentu butuh upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman, tetapi tidak mudah.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Muhammad Abdullah Darraz, menyebutkan bahwa viralnya video yang diunggah Joko Widodo menjadi salah satu contoh dari cerminan keteladanan dalam ber-Pancasila, menjadikan Pancasila tak sekadar menjadi dasar negara, namun sesuatu yang lebih luas, yakni pandangan hidup. Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyebutkan, hal yang disampaikan Joko tersebut merupakan keteladanan. Keteladanan merupakan hal yang masih belum tercipta dalam cara hidup ber-Pancasila. Negara, kata Ismail, seringkali juga masih bingung dalam mendorong kehidupan ber-Pancasila tersebut. Ismail mencontohkan, kehidupan ber-Pancasila yang sangat sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Namun, hal itu pun masih gagal dijalankan pemerintah. Ismail juga menuturkan, kerap kali anggaran dikembalikan ke kas negara karena pemerintah pun tak tahu bagaimana membangun karakter bangsa dan mendorong kehidupan ber-Pancasila tersebut. Karenanya, tantangan ke depan adalah mencari pola pendidikan Pancasila yang riang gembira bagi warga negara, sehingga Pancasila tumbuh berkembang dalam imajinasi kebudayaan anak bangsa. Tanpa itu, Pancasila hanya akan menjadi jargon.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
David Napitupulu
Sarjana muda hukum dan jebolan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara ini menilai, penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas merupakan tahap perkembangan politik Indonesia yang sangat baik. "Penyederhanaan partai-partai dan persamaan ideologi, menurut saya, adalah suatu terobosan luar biasa," kata David, yang mengaku mengagumi Soekarno, Hatta, dan Sjahrir.
Pancasila
Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966.
Petisi 50
Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah "Ungkapan Keprihatinan" dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir.
Rumusan-rumusan Pancasila
Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, di antaranya:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.
Syarif Hamid II dari Pontianak
Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Sultan Hamid II, Soekarno, dan Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".
Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.
Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk rajawali yang menjadi "Garuda Pancasila" dan disingkat "Garuda Pancasila". Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Mohammad Hatta sebagai perdana menteri.
Rumusan-rumusan Pancasila
Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan,
Syarif Hamid II dari Pontianak
AG Pringgodigdo dalam bukunya "Sekitar Pancasila" terbitan Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “'tidak berjambul”' seperti bentuk sekarang ini.
Pancasila
Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah:
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Seperti halnya ketiga tokoh di atas, Ketua Umum Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia sekaligus mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin juga menganggap keliru slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Menurutnya, kalimat yang tepat adalah "Saya Indonesia, Saya Pancasilais". Pendapat Ade berasal dari penjelasan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional.
Lahirnya Pancasila
Menjelang kekalahan Tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk "Dokuritsu Junbi Cosakai" ( atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI, dengan tambahan "Indonesia").
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Budaya Indonesia
Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, menegaskan bahwa pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa".Budaya Peranakan
Radjiman Wedyodiningrat
Pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, ia mengajukan pertanyaan “apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?” Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Radjiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah Bapak Bangsa pencetus Pancasila.
Pancasila (disambiguasi)
Pancasila adalah filsafat yang dianut Indonesia. Selain itu,
Ahmad Muhtadi Dimyathi
Artinya : HTI Hizbut Tahrir Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya yang sejalan dengan HTI tiada lain kecuali kaum muslimin yang menetap di negara kita Indonesia yang punya dasar Pancasila dan misi kaum muslimin tersebut adalah menghilangkan Pancasila, mereka juga menghina dan meremehkan tokoh-tokoh perumus dan pengesah Pancasila dan menganggap bahwa tokoh-tokoh perumus Pancasila adalah taghut. Perbuatan seperti itu adalah salah-satu macam pemberontakan terhadap Negara, padahal memberontak negara itu dosa besar, maka HTI dan ormas-ormas Islam yang sejalan dengan HTI itu hukumnya harom dalam beberapa masalah/situasi dan kondisi.
Pelopor Kajian Filsafat Indonesia
Dia lahir pada tahun 1929 dan merupakan pengkaji Filsafat Indonesia generasi kedua di era 1980-an. Pendidikan kefilsafatan pertamakali diperoleh dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Sarjana dan Magister Ilmu Sosial dan Politik), lalu Vrije Universiteit, Amsterdam (Doktor Ilmu Sosial dan Politik). Jabatan yang pernah dipegang ialah Dosen Tetap UGM (sejak 1958), Dekan Fakultas Filsafat UGM (1967-1979), Peneliti Filsafat Pancasila di Dephankam, Ketua Survei Pengamalan Pancasila di UGM dan Depdagri RI. Karya-karyanya yang langsung berhubungan dengan kajian Filsafat Indonesia ialah: "Selayang Pandang tentang Filsafat Indonesia" (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 1981), "Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia" (Yogyakarta: Yayasan Lembaga Studi Filsafat Pancasila & Andi Offset, 1983), dan "Menuju Filsafat Indonesia: Negara-Negara di Jawa sebelum Proklamasi Kemerdekaan" (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1987).
Dalam ketiga karyanya itu Sunoto menyempurnakan karya rintisan Nasroen dengan menelusuri tradisi kefilsafatan Jawa dan memberikan penjabaran yang amat detail tentang tradisi itu. Tentu saja, walaupun karya ini berhasil menyempurnakan Nasroen, tetapi tetap saja masih memiliki kekurangan, sesuatu yang sangat diakui Sunoto sendiri. R. Parmono, salah seorang dosen UGM pula, akan menyempurnakan kekurangannya tadi.
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam Perpres itu disebutkan, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila adalah unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila. UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Manifesto Kebudayaan
Kemudian sidang panitia perumus yang berakhir pada pukul 02.30WIB memutuskan bahwa Manifestasi Kebudayaan dibagi dalam tiga bagian. Ketiga bagian itu dijabarkan menjadi Manifes Kebudayaan, Penjelasan Manifes Kebudayaan, dan Literatur Pancasila. Hasil rumusan ini akan dibawa ke dalam sidang lengkap yang akan diadakan pada 24 Agustus 1963.
Prijono
Disusul selanjutnya instruksi nomor dua tahun 1960 yang menegasan Pancasila dan Manipol sebagai landasan pendidikan nasional. Pada tahun yang sama pada bulan October Panca Wardana ditetapkan sebagai sistem Pendidikan Nasional. adapun isi dari Panca Wardana itu sendiri adalah 1. Perkembangan Cinta Bangsa dan Tanah Air, Moral, Nasional/ Internasional/ Keagamaan 2. Perkembangan Intelegensia 3. Perkembangan Emosional, Artistik atau Rasa Keharuan dan Keindahan Lahir Batin 4. Perkembangan Kerajinan Tangan 5. Perkembangan Jasmani. Gagasan ini paling tidak telah disetujui oleh Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi seperti yang diakuinya sendiri dalam pidatonya (TAVIV).
Japto Soerjosoemarno
Japto merupakan salah satu tokoh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Boleh dibilang, dialah satu-satunya tokoh utama organisasi tersebut selama hampir 3 dekade terakhir. Menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sejak Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III di cibubur tahun 1981, dan terus memimpin Pemuda Pancasila hingga saat ini. Pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila IX tahun 2014 di Batu - Malang, dirinya kembali dikukuhkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila hingga tahun 2019. Selain aktif di Pemuda Pancasila, dia juga aktif di organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI). Didunia politik ia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.
Partai Demokrasi Indonesia
Dengan berkembangya semangat rehabilitasi nama Soekarno yang merupakan "Proklamator dan juga pencetus Pancasila" maka pada masa kepemimpinan Soerjadi pada tahun1986 mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Sukarno yaitu Megawati Soekarnoputri dan juga Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI. Dalam pemilu 1987 PDI mendapatkan sambutan positif baik dari kaum Sukarnois (PNI) dan terutama juga golongan pemilih muda pemula.
Affandi
Ketika republik ini diproklamasikan 1945, banyak pelukis ambil bagian. Gerbong-gerbong kereta dan tembok-tembok ditulisi antara lain "Merdeka atau mati!". Kata-kata itu diambil dari penutup pidato Bung Karno, "Lahirnya Pancasila", 1 Juni 1945. Saat itulah, Affandi mendapat tugas membuat poster. Poster yang merupakan ide Soekarno itu menggambarkan seseorang yang dirantai tetapi rantainya sudah putus. Yang dijadikan model adalah pelukis Dullah. Kata-kata yang dituliskan di poster itu ("Bung, ayo bung") merupakan usulan dari penyair Chairil Anwar. Sekelompok pelukis siang-malam memperbanyaknya dan dikirim ke daerah-daerah.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, ia mengajukan pertanyaan “apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?” Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Radjiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah Bapak Bangsa pencetus Pancasila.
Partai Bela Negara
PBN berasaskan Pancasila dan berdasar hukum UUD 45.
Dalam Orasi Politik Ketua Umum DPP PBN selaku Deklarator menyatakan bahwa PBN lahir bertujuan untuk meneruskan cita cita perjoangan para pejoang Pendiri NKRI tercinta guna mempercepat terwujudnya Tujuan Nasional menuju masyarakat adil makmur, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Meraoke, dengan bersatu padu tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras maupun golongan sehingga Pemerintahan Negara Kesatuian Republik Indonesia sekarang maupun yang akan datang dihormati dan disegani dalam tata pergaulan dunia modern.
Universitas Pancasila
Dalam hal pengelolaan, pembinaan umum Universitas Pancasila di bawah naungan yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang didirikan dengan Akta Notaris G.H.S. Loemban Tobing S.H Nomor : 14 tanggal 19 Januari 1970.
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka.
Pancasila
Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017..
Rumusan-rumusan Pancasila
Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP adalah Lembaga Nonstruktural yang didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yudi Latief yang menjabat sebagai ketua, bersama sembilan dewan pengarah lainnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juni 2017 di Istana Merdeka.
Achmad Soebardjo
Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Achmad Soebardjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan beragumentasi dengan para pemuda, dinihari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi.
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
Pendirian AP3KnI didorong oleh komitmen akademik dan profesional yang kuat dari komunitas profesional pendidikan kewarganegaraan. Para dosen, guru dan profesional PPKn telah mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) pada tanggal 23 Desember 2010 di Bandung, sebagai wadah pengabdian profesional dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat.
Ideologi politik
Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila sejak tahun 1945, Pancasila yaitu Panca adalah lima ( 5 ) sedangkan Sila adalah dasar, jadi Pancasila adalah lima dasar yaitu yang terdiri dari :
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Rumusan-rumusan Pancasila
Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, yaitu:
Kebebasan beragama di Indonesia
Pada tahun 1998, TAP MPR No. II/MPR/1978 beserta penetapan Pancasila sebagai asas tunggal dicabut melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 dengan alasan politis yaitu penghapusan produk Orde Baru. Penghapusan ini dinilai sebagai suatu kesalahan karena menyebabkan konflik SARA menjadi tidak terbendung. Di sisi lain, wacana penetapan kembali Pancasila sebagai asas tunggal ditentang oleh sebagian Ormas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Ormas (2012) karena sempat menimbulkan ketegangan antara ormas dengan pemerintah Orde Baru yang dinilai represif. Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Andry Dewanto (2016), berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak mengesahkan organisasi-organisasi yang bertentangan dengan paham Pancasila. Ketua Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf (2016), juga menyatakan bahwa ajaran yang ingin mengubah ideologi Pancasila sangat tidak bisa dimaafkan.
Pancasila
Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
Pantja-Sila: Cita-Cita dan Realita
Menghidupkan kembali Pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia.
Soekarno
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Rumusan-rumusan Pancasila
Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (Pasal 1 Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 jo Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945).
Lambang negara Indonesia
Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat Tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menampik kritik terkait slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" yang dianggap keliru oleh sebagian pihak. Triawan mengatakan penggunaan idiom tersebut merupakan bagian dari memperkenalkan Pancasila kepada kaum muda. Triawan juga menanggapi adanya sejumlah pihak yang menganggap penggunaan slogan tersebut tidak tepat secara bahasa. Triawan menilai mereka yang mengkritik tidak memahami dunia kaum muda saat ini. Triawan justru mengatakan slogan tersebut banyak diterima masyarakat dan menjadi viral di media sosial.
Rumusan-rumusan Pancasila
Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.
Filsafat Indonesia
Filsafat Barat mengilhami banyak lembaga sosio-politis Indonesia modern. Pemerintahan republik Indonesia, konstitusinya serta distribusi kekuasaan ("distribution of power"), partai politik dan perencanaan ekonomi nasional jangka-panjang, semuanya dilakukan atas model Barat. Bahkan ideologinya ``Pancasila’’ (Yang telah diciptakan oleh Soekarno atau yang kemudian disalahgunakan oleh Soeharto), terinspirasi dari ideal-ideal Barat tentang humanisme, demokrasi-sosial, dan sosialisme nasional Nazi Jerman, seperti yang tampak dalam pidato-pidato anggota Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945 (Risalah Sidang 1995:10-79). Fakta ini menggiring pada kesimpulan, bahwa ‘Indonesia Modern’ dibangun di atas cetak-biru Barat.
Teungku Ahmad Dewi
Teungku Ahmad Dewi kelahiran Idi Cut, Aceh Timur adalah seorang tokoh ulama pendakwah (dai), seorang ulama yang berani dengan tegas melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan syariat Islam. Ia mengharamkan anak-anak Aceh menghafal Pancasila sebelum pandai membaca Alif Ba ta, karena menurut dia lebih dahulu turun perintah menuntut ilmu agama daripada mengamalkan Pancasila.
Gedung Pancasila
Gedung Pancasila adalah sebuah gedung bersejarah yang terletak di Jakarta, Indonesia. Nama Pancasila mengacu pada pidato yang disampaikan oleh Soekarno di gedung tersebut saat dia menjelaskan konsep Pancasila, suatu konsep falsafah yang menjadi landasan Bangsa Indonesia, pada 1 Juni 1945. Dibangun pada awal 1830-an, bangunan ini merupakan salah satu dari banyak markah tanah kolonial abad ke-19 di Jakarta. Gedung Pancasila saat ini adalah milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Adapun yang merumuskan proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Nishijima, S. Miyoshi, Mohammad Hatta, Soekarno, dan Achmad Soebardjo.
Lahirnya Pancasila
Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi “"Lahirnya Pancasila"”.
"”Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh “"Lahirnya Pancasila"” ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu Demokratisch Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi dasar Negara kita, yang menjadi Rechtsideologie Negara kita; suatu Beginsel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada dibawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tak mungkin dikekang-kekang!"
"Selama Fascisme Jepang berkuasa dinegeri kita, Demokratisch Idee tersebut tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno, selalu dipegangnya teguh-teguh dan senantiasa dicarikannya jalan untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan ”"Lahirnya Pancasila"” ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan Kemerdekaan Negara.”"
Partai Merdeka
Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan, dan Partai Merdeka.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretariat Negara Pratikno memperkenalkan slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" kepada 8.322 mahasiswa baru UGM dalam orasi kebangsaan di upacara pembukaan Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru di Lapangan Grha Sabha Pramana pada 7 Agustus 2017. Pratikno mengucapkan slogan itu dan selanjutnya diikuti oleh seluruh mahasiswa baru UGM.
Lahirnya Pancasila
Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakannya "Pancasila". Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota "Dokuritsu Junbi Cosakai".
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
PPDI menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka.
Damardjati Supadjar
Prof. Dr. Damardjati Supadjar () adalah seorang ilmuwan, dan guru besar di Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan penasihat spiritual Kraton Kasultanan Yogyakarta. Ilmunya banyak dituangkan dalam tulisan-tulisan di berbagai media massa, dalam bentuk tafsir filsafat kejawen, ketuhanan, dan Pancasila. Damardjati juga sering diundang bicara dalam forum-forum seminar kebudayaan. Dia adalah pendiri Pusat Studi Pancasila UGM. Damardjati Supadjar merupakan peletak dasar filsafat Jawa yang berkembang sampai saat ini. Hingga akhir hayatnya, ia masih setia menulis sebagai bentuk pengabdian bagi umat manusia.
Adiyaman Amir Saputra
Latar belakang militer yang kuat membuat pria berkumis tipis ini gencar mengemukakan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pria yang juga termasuk dalam jajaran Staf Ahli Panglima TNI Bidang Hubungan Internasional ini menunjukkan antusiasmenya untuk membantu generasi muda memahami dan mengamalkan isi dasar negara tersebut. Suami Hj. Tanty Koestantina ini juga salah satu individu yang menggarisbawahi pentingnya tugas dan kewajiban TNI dalam menjaga kesatuan NKRI.
Ideologi politik
Dalam posisi seperti itu, Pancasila sebagai mana disampaikan oleh Prof. Notonagoro, merupakan buah ruangan
yang dalam, hasil dari penyelidikan yang
teratur dan pemikiran yang mendalam yang
luas. Tentang pemikiran sila pertama “
ketuhanan yang maha esa “ misalnya,
kandungan filosofisnya sangat dominan.
Ada pun Rakyat Indonesia cara
berkehidupanya masi bergantung dengan
alam dan juga masi mengenal dengan
adanya kepercayaan – kepercayaan tentang
roh – roh atau pun sejenisnya terutama
rakyat Indonesia pada jaman dahulu kalah
masih mengenal alam gaib yang dinama
kan animisme dan dinamisme.
Ada indikasi kuat bahwa
sebagian orang Indonesia kurang menyukai
subtansi Pancasila dan memilih pandangan
hidup lain, yaitu individualisme dan
riberalisme.
Agaknya menarik apa yang di kemukaan
oleg Saydiman Surjohadiprodjo mamtan
gubernur lehannas ini menyatakan bahwa
factor yang paling menyudukan dan bahkan
yang mencelakakan Pancasila adalah bahwa
sejak diterima sebagai dasar Negara, belum pernah ada usaha serius dan konsisten dari
pihak pemimpin Negara untuk menjadikan
nilai – nilai Pancasila tersebut sebagai
kenyataan dalam kehidupan bangsa.
Dengan demokrasi terpimpin itu
Soekarno melakukan kebijakan – kebijakan
politik yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip Pancasila. Soekarno telah
memainkan perannya melalui batas
kelayakan. Sebagai dirokrat, ia telah
sepenuhnya mengidentifikasikan diri dengan partai, untuk selanjutnya mencampur
adukan kepentingan pribadi dengan
kepentingan organisasi Negara. Sebagai
mana terungkapkan Robet Michels : “
seorang revolusi oner berhak nmenindas,
menipu, memeras dan juga perlu
memusnahkan siapa saja yang tidak tanpa
syarat menyutujui metode dan tujuannya.
Karena ia hanya perlu memandang mereka
tak lebih dari chair aconspiration. Satu – satunya tujuan haruslah untuk memastikan kemenangan gagasan –gagasannya yang
pada hakikatnya bersifat pribadi, tanpa
rasa hormat terhadap oaring.
Mungkin ungkapan Michels tidak
seluruhnya benar tetapi dalam tragedy
soekarno, hal ini menjadi gambaran.
Demikian juga dengan melihat realitas
politik selama pemerintahan Orde Baru,
kecenderungan rezim penguasa menjadikan
kekuasaannya semakin nyata. Namun
kehendak para anggota MPR menyadari
bahwa terpuruknya bangsa Indonesia bukan
karena Pancasila, tetapi lantaran pihak
yang berkuasa tak pernah secara
bersungguh – sungguh menusahakan agar
Pancasila bener – bener menjadi kenyataan
dalam kehidupan bangsa.
Yang langsung kita rasakan
adalah akibat dari kebebasan individu tanpa batas. Kita juga melihat bahwa pengaturan
ekonomi atas dasar liberalisme akan jauh
menguntungkan pihak yang sudah kuat dan
kaya ketimbang yang masi harus memulai
dan masih miskin keadaannya. Tapi peran
pemerintah itu harus mengutamakan
penigkatan kesejahtrahan umum dan bukan
memperkuat pihak yang kaya saja, seperti
terjadi di area Orde Baru.
Dengan demikian, Pancasila
masih tetap cocok untuk menjadi dasar
Negara dan pandangan hudup bangsa
Indonesia sepanjang Pancasila dilakukan
dan diwujudkan, bukan hanya dipajang
sebagai dekorasi yang indah. Pancasila
adalah paham yang terbuka, maka bangsa
Indonesia harus bersedia mengambil segi –
segi positif dari paham – paham yang lain,
termasuk individualisme dan liberalisme,
guna memperkaya dan memperkuat nilai
Pancasila.
Bila Pancasila dilaksanakan
secara serius dan konstan, kehidupan
bangsa Indonesia akan selalu
memperhatikan kemanusiaan dan hak asasi
manusia. Selain itu, akan ada keadilan
sosial dan berlakunya kekuasaan hukum,
serta – yang paling positif – adanya
persatuan Indonesia dan ketuahanan yang
maha esa.
Norma Fundamental Negara
Seorang ahli hukum Indonesia, Notonagoro berpendapat lain. Teori Notonagoro agak berbeda dengan teori Kelsen-Nawiasky. Notonagoro menyatakan bahwa Grundnorm bisa juga tertulis. Pancasila mengandung norma yang digali dari bumi Nusantara, semula tidak tertulis tetapi kemudian ditulis.
twitter.com/nurandrelesmana
Kebebasan beragama di Indonesia
Menjelang kemerdekaan Indonesia, elit politik di Indonesia terbagi menjadi kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam dan kelompok nasionalis (terdiri atas Islam sekuler, komunis, dan Kristiani). Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato Lahirnya Pancasila yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Panitia Sembilan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terjadi perdebatan antara kelompok Nasionalis dan kelompok Islam mengenai sila pertama sehingga dibentuk Panitia 94. Akhirnya, tanggal 22 Juni 1945 diperoleh persetujuan berupa Piagam Jakarta yang memenangkan kelompok Islam. Hal tersebut tidak mengakhiri keberatan-keberatan yang diajukan oleh kelompok Kristen (seperti Johannes Latuharhary), kelompok Islam berpendidikan Barat (seperti Hussein Jayadiningrat), dan kelompok abangan/Kejawen (seperti Wongsonegoro), tetapi baru pada tanggal 18 Agustus 1945 ketujuh kata pada Piagam Jakarta dihilangkan akibat tuntutan Umat Kristen di Indonesia Timur. Hal tersebut menjadi salah satu titik ketegangan hubungan antara Islam dan Kristen. Hal tersebut juga menyebabkan timbulnya pemberontakan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (1949) yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia, dan memperoleh dukungan dari Abdul Kahar Muzakkar dan Daud Beureu'eh. Permasalahan ini juga kembali diangkat oleh Front Pembela Islam melalui Muhammad Rizieq Shihab (1 Juni 2016) yang menuntut Pemerintah Indonesia "kembali pada Pancasila dan UUD 1945 yang asli dan dijiwai Piagam Jakarta".
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafidz Abbas, dan Budayawan Eros Djarot menyatakan tata bahasa slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" kurang tepat. Anies dan Hafidz menyarankan agar slogan tersebut diganti menjadi "Kita Indonesia, Kita Pancasila", karena dapat merangkul satu sama lain.
Rumusan-rumusan Pancasila
“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesia semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" menjadi terkenal karena dipasang bersamaan dengan foto profil di banyak ragam media sosial. Banyak warganet, termasuk seniman dan pebulutangkis, mengunggah foto profil mereka bersama slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Dari kalangan seniman, misalnya Sophia Latjuba, Donna Agnesia, Tata Janeeta, Luna Maya, Lukman Sardi, Krisdayanti, Rossa, dan Regina Ivanova. Dari kalangan pebulutangkis, misalnya Liliyana Natsir, Debby Susanto, Hendra Setiawan, Eng Hian, Yuni Kartika, dan Taufik Hidayat. Meskipun demikian, terdapat sebagian warganet yang menganggap slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" berlebihan dan tak perlu.
Lomba Foto Pramuka Pancasila
Tambang foto internet terbaru
Lomba Foto Pramuka Pancasila adalah kegiatan yang digagas oleh Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga 2004-209 , Adhyaksa Dault, untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2016. Lomba ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, dimana para peserta diwajibkan mengirimkan karyanya melalui medsos maupun email.
Hasilnya ada 10 foto pemenang berdasarkan keputusan dewan juri dan lima pemenang berdasarkan keputusan para netizen. Masing-masing pemenang mendapat hadiah berupa uang tabungan sebesar Rp. 2 juta.
Orde Baru
Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama "Ekaprasatya Pancakarsa" atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Sehingga sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.