Kpan pemilu pertama dilakukan di Indonesia?
Pemilihan umum di Indonesia
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu.
Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.
Lingkaran Survei Indonesia
Kemunculan konsultan politik tidak bisa dilepaskan dari perubahan politik di Indonesia. Pasca tahun 2004, Indonesia memasuki era baru di mana pejabat-pejabat publik dipilih secara langsung oleh rakyat----mulai dari presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, wali kota, Bupati hingga gubernur. Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), total di seluruh Indonesia terdapat lebih dari 500 pemilihan yang melibatkan rakyat secara langsung. Untuk pemilu legislatif (DPR Pusat, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) total memperebutkan sekitar 19 ribu kursi. Era ini melahirkan kebutuhan partai dan kandidat akan tenaga profesional yang bisa membantu mereka memenangkan pemilihan. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sejak tahun 2004 terlibat sebagai konsultan politik profesional. Cara-cara mendekati pemilih dilakukan secara rasional, mulai dari pemetaan pemilih, pengenalan kekuatan partai dan kandidat, pemilihan pesan, pembuatan iklan dan kampanye, Get Out the Vote (GOTV), hingga pelatihan saksi. Dengan cara-cara yang ilmiah tersebut, klien (partai atau kandidat) bisa mengetahui posisinya secara akurat. Biaya pemilihan juga bisa ditekan secara signifikan, karena pendekatan kepada pemilih dilakukan dengan target yang jelas.
Riigikogu
Pada tanggal 23 April 1919, sesi pembukaan Perkumpulan Konstituen Estonia ditetapkan sebagai peringatan berdirinya Parlemen. Pemilu pertama Riigikogu diselenggarakan pada tahun 1920. Pada tahun 1920 hingga 1938, diselenggarakan lagi lima pemilu tambahan untuk Riigikogu, tetapi berbasis kepada konstitusi yang berbeda. Kemudian, pada tahun 1920 hingga 1923, daftar pilihan diumumkan secara tertutup, dan mulai tahun 1926 hingga 1934, daftar pilihan dibuka secara opsional. Dasar pemilu ini hanya sampai pada sebuah perwakilan proporsional tahun 1932. Pemilu diadakan secara regional, tanpa ambang di pemilu pertama, tetapi sejak tahun 1926, ambang 2% mulai digunakan.
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).
Murba
Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak adalah partai politik Indonesia yang didirikan pada 7 November 1948 oleh Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni dan Adam Malik. Partai ini sempat dibekukan pada September 1965, akan tetapi setahun kemudian partai ini direhabilitasi oleh pemerintah yang dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Pada tahun 1971, partai ini mengikuti Pemilu 1971 akan tetapi pada Pemilu 1977 partai ini dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia. Pada era demokrasi dibuka kembali oleh pemerintah di Pemilu 1999, partai ini muncul kembali dengan nama Partai Murba dengan nomor urut 31 akan tetapi karena tidak memenuhi "electoral threshold" partai ini lenyap kembali. Saat ini partai ini mulai bangkit kembali dengan nama Partai Murba Indonesia meskipun tidak lolos seleksi untuk mengikuti Pemilu 2009.
Partai Syarikat Islam Indonesia
Pemilihan umum pertama yang dilaksanakan pada September 1955, PSII menjadi salah satu peserta pemilu dari 53 partai. Partai berada di urutan 5 dengan memperoleh 1.091.160 suara (2,89%) dan mendapatkan 8 kursi.
Dalam pemilihan umum 1971 sebagian besar partai berfusi dalam partai lain dan ada pula yang dibubarkan. Pada pemilihan ini, PSII kembali di urutan 5 dengan perolehan suara sebanyak 1.308.237 (2,39%) dan mendapatkan 10 kursi dari 360 kursi yang tersedia. Pada Januari 1973, partai ini bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan
Pada pemilu 1999 partai ini mendapatkan suara sebanyak 375.920 atau 0,36% dari keseluruhan suara dan partai ini mendapatkan 1 kursi di DPR.
Pemilihan kepala daerah di Indonesia
Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:
Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2007
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta 2007 (Pilkada DKI Jakarta 2007) diselenggarakan pada 8 Agustus 2007. Setelah diberlakukan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah bukan lagi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Perhelatan pemilihan kepala daerah Jakarta yang dilaksanakan pada Agustus 2007 merupakan yang pertama dalam sejarah pemilihan kepala daerah.
Pemilihan umum di Indonesia
Pilpres 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Pemilihan kepala daerah di Indonesia
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Citayam, Tajur Halang, Bogor
Demokrasi yang seharusnya tercipta dengan baik di desa Citayam yang mana wilayah otonomi khusus gagal setiap pemilunya dikarenakan selalu terjadi kecurangan dan kecurangan yang terus meraja lela, seperti pada tahun 1998 di mana pilkades harus diundur dikarenakan terjadinya pembakaran TPS oleh oknum yang tidak dikenal, lalu kembali terjadi permasalahan pada tahun 2007 di mana pada kali ini terjadi kecurangan Sistematis yang dilakukan oleh panitia pilkades dan BPD yang bekerjasama untuk memenangkan pasangan incumbent meskipun pada sidang PTUN terjadi kemandegan antara apa yang dilaporkan oleh pelapor.
Pemilu damai pertama kali terjadi pada tahun 2013 di mana Ma'mun Murod menang dengan selisih angka mencapai 1075 dengan calon terkuat berikutnya yaitu Nosan yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa selama 32 tahun atau 4 periode.
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992.
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
Pemilu 1955 dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
Partai Bhinneka Indonesia
Partai Bhinneka Indonesia (disingkat PBI) adalah sebuah partai politik Indonesia. Awalnya partai ini didirikan dan disahkan pada 1 Juni 1998 dengan nama Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Kemudian berubah nama menjadi Partai Bhinneka Indonesia pada 17 Desember 2002. Partai ini mendaftar pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004, 2009, 2014 dan 2019 namun tidak lolos verifikasi.
Pemilihan umum di Indonesia
Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.
Kongres Umat Islam Indonesia
Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) adalah sebuah pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh Islam se-Indonesia.
Kongres umat Islam pertama kali digelar pada tahun 1945. Kala itu, kongres menghasilkan keputusan bahwa umat Islam dapat menyalurkan aspirasi politiknya melalui Masyumi.
Wakil Presiden Indonesia
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.
National Indische Partij
Indische Partij (Partai Hindia) adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indische Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerja sama orang Indonesia dan bumi putera. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit, maka diperlukan kerja sama dengan orang bumi putera agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat.
Islam pada masa Orde Baru
Pada 1977 Indonesia melakukan pemilihan umum atau pemilu. Partai-partai Islam berpartisipasi namun dukungan yang mereka dapatkan sangat minim. Begitu pun yang terjadi pula pada pemilu 1982. Akan tetapi pemilu pada era itu dianggap sebagai pemilu yang tidak jujur dan tidak adil karena realisasi dari pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia sulit diaplikasikan.
Golongan putih
Klausul yang dijadikan dalil pembenaran logika golput dalam Pemilu di Indonesia yaitu UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43. Selanjutnya, UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: "WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dalam klausul tersebut kata yang tercantum adalah "hak" bukan "kewajiban".Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamendemen pada 1999-2002, tercantum dalam Pasal 28 E: "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Hak memilih di sini termaktub dalam kata "bebas". Artinya bebas digunakan atau tidak.
Pemilihan umum Pakistan 1970
Pemilihan umum Pakistan 1970 diadakan pada 7 Desember 1970. Pemilihan tersebut adalah pemilihan umum pertama yang diadakan di Pakistan (Pakistan Timur dan Pakistan Barat) dan satu-satunya pemilihan umum yang diadakan sebelum kemerdekaan Bangladesh. Pemungutan suara diadakan di 300 konstituensi parlementer Pakistan untuk para anggota pemilihan langsung Majelis Nasional Pakistan, yang saat itu merupakan satu-satunya badan unikameral dalam Parlemen Pakistan.
Demokrasi
Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700 SM. Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini "kekanak-kanakan", berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratis pertama.
Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009.
Pemimpin Jepara
Arus balik perang Asia Timur Raya mencapai puncaknya ketika Jepang bertekuk lutut pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 dan tiga hari kemudian tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan di Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno. Adapun Bupati Jepara sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut :
Tetap meneruskan jabatannya sebagai Bupati setelah diangkat Jepang tahun 1942. Berpihak pada Republik pada masa pemberontakan PKI Muso pada bulan September 1948.
Diangkat pemerintah Republik Indonesia tahun 1950 sebagai Bupati pertama setelah penyerahan kedaulatan. Masa pemerintahannya ditandai dengan perubahan bentuk Negara RIS menjadi RI bulan Agustus 1950 dengan sisten Parlemeter.
Diangkat tahun 1954, masa jabatannya ditandai dengan Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955.
Diangkat Bupati tahun 1957 menggantikan Raden Soetarjo. Mengalami masa peralihan kembali ke UUD 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan berasal dari kalangan politisi.
Diangkat pada tahun 1961. mengalami masa kemunduran ekonomi khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin dan Nasakom serta prolog pemberontakan G.30.S/PKI. Berasal dari kalangan Pamong Praja.
Menjabat sebagai YMT Bupati Kepala Daerah. Berasal dari kalangan politisi.
Diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Definitifyang pertama tahun 1967. Berasal dari Korps Kehakiman.
Menjabat sebagai Bupati pada tahun 1973. Berhasil memperoleh “Para Samya Purna Karya” sebagai penghargaan pemerintah RI kepada Kabupaten Jepara yang telah berhasil dalam pembangunan Pelita I tahun 1973. Berasal dari Korps Kehakiman.
Menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah tahun 1976, berhasil membangun RSU RA Kartini dan museum RA Kartini, berasal dari Korps Kejaksaan.
Diangakat sebagai Bupati Kepala daerah tahun 1981. Beerusaha menggalakkan ekspor non migas, memantapkan pembangunan sarana transportasi antar kecamatan dan desa potensial secara ekonomi. Berhasil dalam penuntasan Program Bebas Buta yang diproklamirkan tanggal 28 November 1988 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Berasal dari Korps Kejaksaan.
Menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah pada tahun 1991. Berhasil memperoleh “Duaja Samir” sebagai penghargaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Memacu mengembangkan pariwisata di Karimun Jawa yang telah ditetapkan sebgai “TamanNasional Laut”. Berasal dari Korps Pamong Praja.
Menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah tanggal 11 September 1996 s/d 9 Maret 199. Dia adalah Pejabat Pembantu Gubernur untuk wilayah Karisedenan Pati.
Diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah pada tanggal 10 Mei1997 s/d 16 Maret 2001. Menggalakkan ekspor non migas industri mebel Jepara mengalami masa keemasannya. Masa jabatannya ditandai dengan Era Orde Baru, berasal dari kalangan Pamong Praja.
Diangkat sebagai Bupati tanggal 18 Maret 2001 sampai Februari 2007. Mengalami masa peralihan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Memantapkan dan Meningkatkan ekspor non migas baik di sector pertanian dan perikanan, sector industri dan kerajinan dan lebih khusus lagi di bidang kepariwisataan, sedang giat dalam usaha penataan kota serta sarana prasarana masyarakat. Memacu mengembang tumbuhkan kepariwisataan baik sarana dan prasarana pengadaan transportasi laut, kapal cepat Jepara Karimunjawa. Mengembangkan sentra-sentra industri dan kerajinan rakyat serta pasar seni. Profil pejabat yang dekat dengan rakyatnya, berasal dari Korps Pamong Praja sedangkan Wakil Bupati dari kalangan Politisi.
Diangkat sebagai Bupati Februari 2007 sampai 2012. Pada 2011 Hendro Martojo membawa Jepara sebagai kabupaten pertama di Jawa Tengah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)dari BPK. Pada tahun 2011 Hendro tercatat mengantarkan Jepara memperoleh Adipura (ketujuh berturut-turut sejak 2005), Penghargaan Swasti Saba Wiwerda, Indonesia Green Region Award, serta Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji memperoleh penghargaan Desa Peduli Hutan.
10 April 2012 sampai sekarang. Kepemimpinan Ahmad Marzuqi, selain opini WTP Jepara juga mendapat Swasti Saba Wistara, Adipura, penghargaan Menteri Koperasi dan UMKM atas Keberpihakan Bupati terhadap Pemberdayaan UMKM, serta Desa Peduli Hutan untuk Desa Bucu, Kecamatan Kembang
Pemilihan umum Greenland 1979
Pemilihan umum diadakan di Greenland pada tanggal 4 April 1979. Pemilu ini merupakan pemilu pertama yang diadakan untuk memilih anggota Parlemen Greenland setelah Greenland mendapat hak untuk memiliki pemerintahan dalam negeri. Pemilu ini berhasil dimenangkan oleh partai Siumut yang berhaluan kiri dan separatis. Mereka memperoleh 13 dari 21 kursi di parlemen dan Jonathan Motzfeldt menjadi kepala pemerintahan pertama Greenland. Perbedaan kursi yang dimenangkan relatif besar akibat penggunaan sistem "first past the post" di lima daerah pilih di Greenland.
Golongan putih
Golongan putih atau yang disingkat golput adalah istilah politik di Indonesia yang berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru. Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik. Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu, jarang ada yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi Golongan Karya, partai politik dominan pada masa Orde Baru.
Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014
Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014.
Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.
Partai Kebangsaan Indonesia
Dalam kongres Paguyuban Pasundan tanggal 29-31 Januari 1949 di Bandung, diputuskan untuk mengubah nama Paguyuban Pasundan menjadi Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) dengan maksud untuk memperluas perjuangan di bidang politik. Partai tersebut kemudian mengikuti pemilihan umum pertama Republik Indonesia pada tahun 1955. Namun suara yang didapat dalam pemilu tersebut sangat minim. Kekalahan tersebut menimbulkan perpecahan di tubuh PARKI. Akhirnya melalui referendum dalam kongres luar biasa PARKI tanggal 29 November 1959, partai tersebut memutuskan untuk mengubah namanya kembali menjadi Paguyuban Pasundan.
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Indonesia pertama kali dipilih untuk periode 1974-1975. Indonesia kemudian dipilih kembali untuk kedua kalinya pada periode 1995-1996 lalu untuk ketiga kali pada periode 2007-2008 dan keempat kalinya pada periode 2019-2020 . Dalam masa jabatannya yang ketiga, Indonesia dipilih oleh 158 suara dari 192 negara anggota yang melakukan pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada saat itu. Pada masa jabatan keempat, Indonesia mendapat 144 suara dari 190 negara yang hadir. Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia bersaing dengan Maladewa yang mendapatkan 46 suara, tidak ada yang abstain.
Sulaiman Ar-Rasuli
Pada tahun 1950-an Indonesia pernah mengadakan pilihan raya membentuk sebuah badan atau lembaga yang dinamakan 'Konstituante'. Tujuan Konstituante ialah menyusun Undang-Undang Dasar yang lebih permanen, menggantikan UUD 1945 yang disusun sebagai UUD sementara menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Syeikh Sulaiman ar-Rasuli, salah seorang anggota Konstituante dari PERTI, telah dilantik mengetuai sidang pertama badan itu. Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Sejarah demokrasi
Menurut keterangan yang terpahat pada prasasti batu di sebuah kuil, pemilihan dengan cara pemungutan suara pernah diselenggarakan di India Selatan dengan menggunakan sebuah metode yang disebut sistem Kudavolai. Kudavolai berarti lembaran daun yang dimasukkan secara rahasia ke dalam sebuah bejana gerabah yang disebut "kudam". Perincian pelaksanaannya terpahat pada dinding balai musyawarah desa. Balai yang dulunya digunakan sebagai tempat warga desa bermusyawarah ini sekarang telah menjadi bangunan kuil. Perincian pelaksanaan ini menunjukkan bahwa desa yang bersangkutan pernah memiliki sistem pemilihan dengan pemungutan suara secara rahasia dan sebuah konstitusi tertulis yang memuat tata cara pelaksanaannya.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Beberapa hal yang menjadi catatan dalam periode republik V ini, antara lain, adalah, pertama, untuk pertama kalinya presiden dipilih oleh MPR dari calon yang berjumlah lebih dari satu orang. Kedua, presiden membekukan parlemen dan berakibat dimakzulkannya presiden. Ketiga, presiden wajib menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan pemerintahan kepada MPR.
Pemilihan umum Britania Raya 1900
Pemilihan umum Britania Raya 1900 diadakan antara 26 September dan 24 Oktober 1900, setelah pembubaran Parlemen pada 25 September. Juga disebut sebagai Pemilihan umum Khaki (pemilihan umum pertama yang diberi sebutan tersebut), pemilihan umum tersebut diadakan pada masa saat banyak orang meyakini bahwa Perang Boer Kedua secara efektif dapat dimenangkan (meskipun pada kenyataannya masih berlanjut selama dua tahun berikutnya).
Pemilihan umum di Indonesia
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
Anas Urbaningrum
Dalam mempersiapkan pemilu demokratis pertama pada tahun 1999, pemerintah membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum pada 3 Februari 1999 yang dikenal dengan nama Tim Sebelas. Tugas tim ini adalah memverifikasi pemenuhan syarat administratif partai dalam untuk mengkuti pemilu. Anas dipilih menjad anggota tim yang dipimpin oleh Nurcholish Madjid (alm.). Anggota lainnya adalah Adi Andojo Sutjipto, Adnan Buyung Nasution, Affan Gaffar (alm.), Andi Mallarangeng, Eep Saefulloh Fatah, Kastorius Sinaga, Miriam Budiardjo (alm.), Mulyana W. Kusumah, dan Rama Pratama.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari 1999. PKPI pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999. PKPI bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan, dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dikoordinasikan oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala.
Indonesia
Masa Peralihan "Orde Reformasi" atau Era Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004, diselenggarakan Pemilihan Umum satu hari terbesar di dunia yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, yang menjabat selama dua periode (2004–2009 dan 2009–2014).
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Pemilihan presiden berikutnya akan diadakan di Indonesia pada 2019. Pemilihan ini akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Megawati Soekarnoputri adalah Presiden ke-5 Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai 23 Juli 2001. Megawati menggantikan Gus Dur karena posisinya sebagai wakil presiden. Ia adalah wakil presiden kedua yang menggantikan presiden ketika berhenti dalam masa jabatannya. Megawati diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan R Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa jabatannya kurang dari 5 tahun sebab ia hanya mewarisi masa jabatan Gus Dur. Presiden perempuan pertama Indonesia ini didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz yang memenangkan pemilihan wakil presiden oleh MPR dari rivalnya Susilo Bambang Yudhoyono. Hamzah oleh MPR diangkat sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Catatan dalam masa jabatannya adalah Pemilu Legislatif pada April 2004 serta Pemilu Presiden pada Juli 2004. Pada Pemilu Presiden 2004, Megawati harus mengakui keunggulan SBY setelah melalui dua putaran pemilihan. Ia mengakhiri masa jabatan pertamanya pada 20 Oktober 2004, sehari lebih lama dari sisa masa jabatan Gus Dur yang dilimpahkan kepadanya.
Anas Urbaningrum
Pada pemilihan umum demokratis pertama tahun 1999, Anas menjadi anggota Tim Seleksi Partai Politik, atau Tim Sebelas, yang bertugas memverifikasi kelayakan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Selanjutnya ia menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2001-2005 yang mengawal pelaksanaan pemilu 2004.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.
Partai politik di Indonesia
Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.
Suluh Indonesia
Suluh Indonesia (Sulindo, Cina:火炬印尼) adalah surat kabar mingguan milik Partai Nasional Indonesia (PNI) yang terbit di Jakarta sejak 1 Oktober 1953. Sulindo dibuat untuk menyebarkan informasi dan program-program PNI. Media cetak ini berperan dalam membuat PNI memimpin Pemilihan Umum 1955. Pimpinan pertama redaksi Sulindo adalah Sayuti Melik, kemudian digantikan Manai Sophiaan (1954), Sabilal Rasjad, Isnaeni, dan selanjutnya Supardi(September 1957). Setiap kali naik cetak, Sulindo dapat menyebarkan 100.000 ekslempar, terutama karena surat kabar ini banyak disukai kaum remaja.
Pemberontakan di Aceh
Pada Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik setelah memenangkan pemilu presiden 2004, pemilu langsung pertama di Indonesia. Aspinall berpendapat bahwa sebelum pemilu langsung ini, ada keseimbangan posisi antara pejabat pemerintahan Indonesia, yaitu antara pejabat yang percaya bahwa kemenangan militer mustahil tercapai dan negosiasi sangat diperlukan, dengan pihak pejabat garis keras yang percaya bahwa GAM dapat sepenuhnya dilenyapkan. Terpilihnya SBY dan Kalla mendorong kebijakan pemerintah untuk condong ke posisi pertama.
Sejarah Indonesia (1998–sekarang)
Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden.
Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.
Sejarah demokrasi
India menjadi negara republik demokratis pada 1950 setelah mendapatkan kemerdekaan dari Britania Raya pada 1947. Setelah menyelenggarakan pemilihan umum nasional pertamanya pada 1952, India mencapai status sebagai negara demokrasi liberal terbesar di dunia dengan hak suara universal. Status ini masih dipegang India sampai sekarang. Sejumlah besar wilayah jajahan Britania dan Perancis merdeka pada 1965, dan sekurang-kurangnya pada awal kemerdekaannya bersifat demokratis; negara-negara bekas jajahan Imperium Britania seringkali mengadopsi sistem parlementer Westminster. Proses dekolonisasi menimbulkan banyak pergolakan politik di Afrika dan berbagai negara di Asia. Beberapa negara di antaranya mengalami perubahan-perubahan mendadak menuju maupun meninggalkan bentuk pemerintahan demokratis atau bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.
Pemilihan umum di Indonesia
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.
Koalisi Pemilihan Umum Bersih dan Adil
Bersih dimulai sebagai sebuah Komite Aksi Bersama untuk Reformasi Pemilihan Umum yang dibentuk pada bulan Juli 2005. Pada bulan September 2006, Lokakarya Reformasi Pemilihan Umum diadakan di Kuala Lumpur. Para pemimpin dari partai politik, kelompok masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (organisasi nonpemerintah), termasuk di antaranya Wan Azizah Wan Ismail, Lim Guan Eng, PAS, Nasharudin Mat Isa, Teresa Kok, Syed Shahir Syed Mohamud antara lain, berkumpul untuk merumuskan komunike bersama dengan tujuan berkampanye untuk pemilihan umum yang bersih dan adil di Malaysia.
Sidang Istimewa MPR
Setelah berlakunya UU 27 Tahun 2009 pasal 184 ayat 4 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pemakzulan baru sah jika disetujui tigaperempat anggota MPR, namun kemudian syarat tersebut dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.
Indonesia pernah mengalami beberapa kali Sidang Istimewa. Hasilnya bisa berupa kejatuhan Presiden yang sedang menjabat ataupun tidak. Ada pula Sidang Istimewa yang akhirnya memutuskan percepatan pemilu, yaitu yang terjadi pada tahun 1998.
Sidang Istimewa majelis pertama kali diadakan pada tahun 1967 setelah peristiwa Gerakan 30 September yang mengakibatkan Soekarno kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak mampu mengendalikan keamanan setelah pidato pertanggungjawabannya di depan MPRS, Nawaksara, dibacakan. MPRS pada masa itu meminta Soekarno untuk memperbaiki pidato pertanggungjawabannya di Sidang Umum MPRS, yang direspon Soekarno dengan pidato "Pelengkap Nawaksara". Namun pertanggungjawaban tersebut kembali ditolak dan akhirnya diputuskan bahwa pada 7 Maret 1967 akan dilakukan Sidang Istimewa MPRS.
Pemilihan umum Bupati Banggai Kepulauan 2017
Pemilihan Umum Bupati Banggai Kepulauan tahun 2017 merupakan salah satu kegiatan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, serentak dengan kegiatan pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten, kota dan provinsi lainnya, sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1971 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.
Nazaruddin Sjamsuddin
Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, MA () adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas memantau jalannya Pemilu di Indonesia untuk periode 2001-2005, dimana Komisi Pemilihan Umum di Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 di bawah pimpinan Nazaruddin Sjamsuddin. Ia mempunyai empat orang anak hasil perkawinannya dengan Nurnida Ishak.
Daftar pemilihan kepala daerah di Indonesia 2005
Pemungutan suara digelar mulai 1 Juni di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan berakhir pada 21 Desember di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
[[Kategori:Pemilihan kepala daerah 2005]]
[[Kategori:Pemilihan kepala daerah di Indonesia]]
[[Kategori:Indonesia dalam tahun 2005]]
Pemilihan umum di Indonesia
Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dalam masa peralihan ini kekuasaan presiden sangat besar karena seluruh kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun tugas berat juga dibebankan kepada presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan UUD 1945.
Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009
Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009. Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.
Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi, yang ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk.
Pemilihan umum di Indonesia
Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 11 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014
Partai Hijau Indonesia
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pada 15 Oktober 1980 menjadi awal dari gerakan lingkungan di Indonesia. Perkembangan Walhi ini memunculkan kesadaran untuk membangun partai politik yang memiliki visi dalam isu lingkungan, terutama sejak munculnya gerakan reformasi 1998 dan kejatuhan Orde Baru. Menjelang Pemilu 1999, Walhi dan sejumlah lembaga lingkungan lainnya memutuskan untuk menunda pendirian partai politik.
Pemilihan umum di Indonesia
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu sejak 2007. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005.
Sejarah Indonesia
Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan "reshuffle" kabinetnya pada Agustus 2000.
Partai politik di Indonesia
Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Dan terus berlanjut hingga pemilu 2014 nanti.
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.
Kekuasaan
Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat.
Sejarah Indonesia
Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.
Sejarah Indonesia (1959–1965)
Sejarah Indonesia (1959–1965) adalah masa di mana sistem Demokrasi Terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Pemilihan umum federal Jerman Barat 1949
Pemilihan Umum Federal Jerman yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1949, merupakan Pemilihan Federal demokratis yang pertama setelah Jerman mengalami kekalahan dan menyerah total dalam Perang Dunia ke 2. Pemilu ini adalah pemilu yang pertama sejak berakhirnya Republik Weimar pada tahun 1933 dan setelah mengalami masa kediktatoran partai Nazi dibawah kepemimpinan Adolf Hitler dari tahun 1933 sampai 1944.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Soeharto
Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan ""electoral college"". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.
Demokrasi di Indonesia
Puncak dari ide-ide dan konsepsi demokrasi yang diimpikan Soekarno itu adalah pada 21 Februari 1957 yang dikenal dengan nama Konsepsi Presiden. Konsepsi Soekarno itu dikemukakan dihadapan para menteri kabinet pemerintahan, pemimpin partai politik, dan perwira angkatan bersenjata. Isi daripada konsepsi itu antara lain:
Bila disimpulkan, Konsepsi Presiden yang dikemukakan oleh Soekarno intinya adalah; 1) mengganti sistem pemeritnahan dari parlementer ke presidensial, 2) berusaha merangkul semua kekuatan politik yang ada, terutama empat partai pemenang pemilu 1955, PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dan juga merangkul pihak militer dalam pembentukan Dewan Nasional.
Poros Tengah
Poros Tengah adalah istilah yang mengacu kepada koalisi partai-partai Islam yang dibentuk setelah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) memenangkan pemilihan umum legislatif Indonesia 1999. Sebelumnya, pada Juni 1999, PDI-P telah memenangkan pemilihan umum dengan persentase 33%. Mengingat bahwa presiden dipilih oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa itu, Megawati diperkirakan akan menjadi presiden. Namun, pada 7 Oktober 1999, Amien Rais membentuk Poros Tengah yang terdiri dari partai-partai berasaskan Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Koalisi ini mengangkat Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden ketiga yang bersaing langsung dengan Megawati dan Bacharuddin Jusuf Habibie. Setelah MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie, Partai Golkar menyatakan akan mendukung Gus Dur, dan pada tanggal 20 Oktober 1999 Gus Dur terpilih sebagai presiden dengan perolehan 373 suara, sementara Megawati hanya mendapatkan 313 suara. Sebagai kompromi, Gus Dur meyakinkan Megawati untuk ikut dalam pemilihan wakil presiden, dan pada 21 Oktober 1999 Megawati terpilih sebagai wakil presiden perempuan pertama Indonesia.
Daftar pemilihan kepala daerah di Indonesia 2006
Pemilihan Umum Kepala Daerah 2006 (sebelumnya disebut Pemilukada 2006, selanjutnya disebut Pilkada 2006) merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di 78 daerah. Pilkada 2006 digelar di 7 provinsi, 60 kabupaten, dan 11 kota.
Pemilu di Palestina
Pada 1996, pemilihan umum di Palestina pertama kali diselenggarakan, sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo dan tujuan didirikannya Pemerintahan Otoritas Palestina. Pemilihan umum pertama di Palestina ini diadakan pada 20 Januari 1996 di tiga wilayah "de facto" yang menjadi wilayah kekuasaan Otoritas Palestina, yaitu Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Pemilihan Umum India 2014
Pemilihan umum India 2014 diadakan untuk membentuk Lok Sabha ke-16 dan memilih anggota parlemen dari 543 konstituensi di India. Pemilihan umum ini berlangsung dalam sembilan tahap dari 7 April hingga 12 Mei 2014, sehingga menjadikannya pemilu terpanjang dalam sejarah India. Menurut Komisi Pemilihan India, 814,5 juta penduduk India memiliki hak suara, dengan penambahan sebesar 100 juta dari pemilihan sebelumnya pada tahun 2009, sehingga menjadikannya pemilu terbesar di dunia. Sekitar 23,1 juta atau 2,7% dari orang yang berhak memilih berumur 18–19 tahun. Sekitar 8.251 calon bertarung memperebutkan 543 kursi Lok Sabha. Rata-rata persentase orang yang datang pada pemilu ini adalah 66,38%, yang merupakan yang tertinggi dalam sejarah India.
Daftar pemilihan kepala daerah di Indonesia 2005
Pemilihan Umum Kepala Daerah 2005 (sebelumnya disebut Pemilukada 2005, selanjutnya disebut Pilkada 2005) merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di 213 daerah. Pilkada 2005 digelar di 7 provinsi, 174 kabupaten, dan 32 kota. Pilkada 2005 merupakan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama dalam sejarah pemilu Indonesia.
Demokrasi di Indonesia
Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah yang paling kelam bagi Bangsa Indonesia, yaitu Peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau G30S/PKI. Jumlah korban dalam peristiwa itu bukan hanya 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat Indonesia saja, tetapi juga (diduga) jutaan orang komunis yang sebenarnya tak tahu menahu tentang G30S/PKI ikut terbantai hampir diseluruh wilayah Indonesia. G30S/PKI selain mengakhiri era demokrasi terpimpin, sekaligus juga mengawali suatu fase kediktatoran baru, kediktatoran militer Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto atau yang disebut sebagai era demokrasi Pancasila.
KawalPemilu.org
KawalPemilu.org adalah situs yang digagas oleh Ainun Najib yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir C1 untuk Pemilihan presiden Indonesia 2014 yang didapatkan dari situs web KPU.go.id. Data tabulasi tersebut diunggah dan diperbarui pada server KawalPemilu.org setiap sekitar sepuluh menit. Tujuan dari situs ini adalah membuat rekapitulasi data Pemilu 2014 di Indonesia secara "real count" pada situs KawalPemilu.org untuk membantu KPU dalam hal mengawal formulir C1. Situs independen ini terhitung mulai aktif sejak tanggal 14 Juli 2014.
Presiden Indonesia
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.
Sejarah demokrasi
Jepang bergerak menuju demokrasi pada Zaman Taishō yang berlangsung pada era 1920-an, namun secara efektif dikendalikan oleh rezim militer pada tahun-tahun menjelang dan selama Perang Dunia II. Jepang mengadopsi sebuah konstitusi baru pada masa pendudukan pascaperang oleh tentara Sekutu, dan pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada 1946.
Rumah Pemilu
Melalui program "Rumah Pemilu", Kompas TV akan menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pemilu serentak, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan presiden akan menjadi catatan sejarah baru bangsa ini.Rumah Pemilu 2019, pembaca punya dasar pertimbangan untuk menetapkan pilihan politiknya dalam pesta demokrasi lima tahunan.
Demokrasi di Indonesia
Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Soetan Sjahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir I. Langkah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensil ke parlementer dianggap sebagai suatu langkah politik ideologi Sjahrir yang menganut sosial-demokrat dan mendukung sistem demokrasi Barat yang parlemennya kuat.
Pemilihan umum di Indonesia
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam Pemilu 2004.
Partai Golongan Karya
Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.
Pemilihan umum di Indonesia
Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.
Orde Baru
Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah.
Pemilihan umum Bupati Buol 2017
Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati Buol tahun 2017 merupakan salah satu kegiatan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, serentak dengan kegiatan pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten, kota dan provinsi lainnya, sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Demokrasi di Indonesia
Era demokrasi parlementer di Indonesia, juga sering kali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet Presidensial Pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia.
Keberlanjutan dari Maklumat Pemerintah itu adalah adanya pengumuman dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tentang perubahan pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen, dalam hal ini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Usulan dari BPKNIP itu kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno pada 14 November 1945. Dengan demikian, maka secara otomatis sistem pemerintahan di Indonesia saat itu bukan lagi presidensial, tetapi menjadi parlementer.
Pemilihan umum Sikkim 1974
Pemilihan umum Sikkim 1974 adalah sebuah pemilihan umum yang diadakan di Sikkim pada tanggal 13 April 1974 dan merupakan pemilu pertama di wilayah tersebut yang menerapkan sistem hak suara universal. Pemilu ini juga merupakan pemilu terakhir Sikkim sebagai negara merdeka. Pemilu ini dimenangkan oleh Kongres Nasional Sikkim yang memperoleh 31 dari 32 kursi di Dewan Negara. Kazi Lhendup Dorjee kemudian menjadi Menteri Utama. Pada Mei 1975, Sikkim menjadi negara bagian India dan Dewan Negara berubah menjadi Majelis Legislatif Sikkim.
Partai politik
Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Tiap partai yang bersuara menentang dan bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, di Bandung.
Partai Demokrasi Indonesia
Pada pemilu 1999 PDI di bawah Budi Hardjono dan PDI di bawah kepemimpinan Megawati PDI-Perjuangan (PDI-P) ikut dalam pemilihan umum dengan hasil akhir PDI Budi Hardjono kalah telak, sementara PDI-P memenangkan cukup banyak suara, meskipun tidak cukup untuk menjadikannya pemenang mutlak pemilu itu. Karena aturan "electoral treshold" 3% dari jumlah pemilih, maka PDI di bawah Budi Hardjono mengubah nama menjadi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di bawah pimpinan Dimmy Haryanto.
Pemilihan umum
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.
Partai Buruh (Indonesia)
Pada Pemilu 1999, partai ini memakai nama Partai Buruh Nasional, dengan nomor urut 37. Lalu pada Pemilu 2004 partai ini menggunakan nama Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), dengan nomor urut 2. Lalu pada Pemilu 2009, Partai Buruh sebelumnya tidak lulus verifikasi, tetapi dengan adanya gugatan 4 partai gurem pada Pemilu 2004 kepada Majelis Konstitusi, akhirnya 4 Partai politik gurem ini disahkan juga menjadi Parpol peserta pemilu; salah satunya ada Partai Buruh. Selanjutnya pada Pemilu 2009, Partai Buruh mendapat nomor urut 44.
Pemilihan umum presiden Indonesia
Sejak era Reformasi terdapat tiga kali pemilihan umum presiden Indonesia, yaitu:
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 1999-2004.
Demokrasi di Indonesia
Jauh sebelum demokrasi terpimpin terbentuk, Soekarno sebenarnya telah mengemukakan keinginannya untuk mengubah sistem demokrasi di Indonesia pada 27 Januari 1957 di Bandung. Gagasan Soekarno itu yang diawali dengan mengungkapkan keinginannya untuk kembali bisa mencampuri urusan pemerintahan meskipun Konstituante belum selesai membentuk undang-undang dasar yang baru. Kelanjutan dari pendapatnya itu, kemudian Soekarno mengumpulkan para pemimpin partai politik untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai Dewan Nasional.
Partai Buruh (Indonesia)
Partai Buruh adalah sebuah partai yang pernah mengikuti Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Partai tersebut ikut dalam Pemilu 2009 sebagai peserta pemilu.
Zainul Arifin
Pemilu pertama 1955 mengantar Zainul Arifin sebagai anggota Majelis Konstituante sekaligus wakil ketua DPR sampai kedua lembaga dibubarkan Sukarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.Memasuki era Demokrasi Terpimpin itu, Arifin bersedia mengetuai DPR Gotong Royong (DPRGR) sebagai upaya partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di parlemen. Ditengah meningkatnya suhu politik, pada 14 Mei 1962, saat salat Idul Adha di barisan terdepan bersama Sukarno, Zainul tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak DI/TII dalam percobaannya membunuh presiden. Zainul Arifin wafat tanggal 2 Maret 1963 setelah menderita luka bekas tembakan dibahunya selama sepuluh bulan.
Pemilihan umum di Indonesia
Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
Sejarah Indonesia
Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan ""Act of Free Choice"" (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.