Apa nama badan pemerintah yang mengurus tentang sumber daya manusiadi Indonesia ?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi, dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan fungsi:
Forum Relawan Penanggulangan Bencana Alam
FRPBA memiliki kepengurusan tingkat pusat dan kepengurusan wilayah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kepengurusan FRPBA memiliki masa bakti atau kerja selama 3 tahun dalam tiap periodenya. Pendidikan dan pembinaan SDM FRPBA bekerja sama dengan Pemerintah dan pihak terkait, untuk tenaga instrukturnya adalah anggota FRPBA yang berpengalaman dan berkemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan instruktur dari luar sesuai dengan kebutuhan demi menunjang kemampuan para anggota dalam menangani setiap bencana yang terjadi.
Luhut Binsar Panjaitan
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan () adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia saat ini. Ia juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Pada 12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Dalam "reshuffle" Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.
Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Menteri ESDM Arcandra Tahar, sehingga Presiden Joko Widodo memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM, dan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Menko Maritim, untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (disingkat Kemenpan RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua.Sejak tanggal 15 Agustus 2018 jabatan Menpan-RB dijabat oleh Syafruddin
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:
Lingkungan
Kerusakan lingkungan karena faktor manusia bisa berupa adanya penenbangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor, dan pembuangan sampah di sembarang tempat terlebih aliran sungai dan laut akan membuat pencemaran.Secara kelembagaan di Indonesia, instansi yang mengatur masalah lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (dulu: Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup) dan di daerah atau provinsi adalah Bapedal. Sedangkan di Amerika Serikat adalah EPA ("Environmental Protection Agency"). Selain itu, Pada 31 Agustus 2013, presiden Republik Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden No 62/2013 membentuk Badan Pengelola REDD+ (Reduksi Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Kementerian yang mengatur urusan pemerintah daerah yaitu Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (India)
Kementerian tersebut dikepalai oleh Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia berpangkat kabinet, seorang anggota dari Dewan Menteri Menteri PSDM saat ini adalah Prakash Javadekar.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
Limbah radioaktif
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Bab VI Pengelolaan Limbah Radioaktif Pasal 23, Pengelolaan limbah radioaktif dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 5 dan penjelasannya ditentukan bahwa Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) adalah instansi pengelola limbah radioaktif. Selain itu, limbah radioaktif juga diatur dalam Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.
Dengan demikian, BATAN merupakan satu-satunya institusi resmi di Indonesia yang melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif. BATAN memiliki satu Pusat yang khusus bertugas dalam pengelolaan limbah radioaktif yaitu Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR). Bagi industri atau rumah sakit yang menghasilkan limbah radioaktif dapat mengirim limbahnya ke PTLR. Pengelolaan limbah radioaktif di Indonesia diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
Bencana alam
Menurut kebijakan pemerintah Indonesia, para pejabat daerah dan provinsi diharuskan berada di garis depan dalam manajemen bencana alam. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tentara dapat membantu pada saat yang dibutuhkan. Namun, kebijakan tersebut belum menciptakan perubahan sistematis di tingkat lokal. Badan penanggulangan bencana daerah direncanakan di semua provinsi namun baru didirikan di 18 daerah. Selain itu, kelemahan manajemen bencana di Indonesia salah satunya dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan pemerintah daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat.
Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia
Pada awal pemerintahan RI, waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem manajemen sumber daya manusia
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SMSDM/HRMS), Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM/HRIS) merupakan sebuah bentuk interseksi/pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan teknologi informasi. sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan, dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan/"enterprise resource planning" (ERP). Secara keseluruhan sistem ERP bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basisdata yang bersifat universal. Keterkaitan dari modul kalkulasi finansial dan modul MSDM melalui satu basisdata yang sama merupakan hal yang sangat penting yang membedakannya dengan bentuk aplikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya, menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel namun juga lebih kaku dengan aturan-aturannya.
Keuangan
Ekonomi di Indonesia bermacam-macam diantaranya adalah Keuangan. Keuangan di Indonesia diatur oleh Kementerian Keuangan Indonesia yang membidangi keuangan dan kekayaan negara. Menteri Keuangan saat ini adalah Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan dampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang menjabat sejak 27 Oktober 2014
Kementerian Keuangan Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjabat sejak 12 Agustus 2015 menggantikan Sofyan A. Djalil
Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Secara resmi dibentuk pada 23 November 2000 sesuai Kepres Nomor 165 Tahun 2000, Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab ntuk melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam melakukan pengawasan Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla dan Polair.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: BPMIGAS) adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia.
Dengan didirikannya lembaga ini melalui UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta PP No 42/2002 tentang BPMIGAS, masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh PERTAMINA selanjutnya ditangani langsung oleh BPMIGAS sebagai wakil pemerintah.
Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia
LPHAM atau Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang advokasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki satuan kerja yang bernama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM dan pengelolaan dana negara di bidang pengembangan ekonomi lokal, tugas LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut :
LPDB-KUMKM dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Independen dan Terpisah, sehingga LPDB-KUMKM berhak melakukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan dibentuknya LPDB-KUMKM diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat berkelanjutan atas dana negara yang menyasar kalangan Koperasi dan UMKM.
Dengan statusnya yang demikian, maka status pegawai di LPDB-KUMKM ada 2, yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan P3 (Pegawai Pemerintah Professional) dengan hak dan kewajiban yang sama, dimana dengan independensi yang dimilikinya LPDB-KUMKM mampu melakukan kebijakan independen terkait remunerasi, tunjangan, dan penilaian kinerja. Jenjang Kepangkatan di LPDB-KUMKM mengikuti standar berikut ini :
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengembangan sumber daya manusia Indonesia
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka koordinasi antar lembaga pemerintah, maupun antara lembaga-lembaga dimasyarakat dalam pengembangan SDM perlu lebih dikembangkan. Masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta), koperasi dan organisasi kemasyarakatan lainnya didorong untuk lebih partisipatif dalam berbagai upaya peningkatan kualitas SDM.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Manajemen sumber daya manusia
Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan ("goal") bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain
Badan Pertanahan Nasional
Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan "Kantor Agraria". BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
Pada tahun 1886–1942, masa penjajahan pemerintah Belanda, mendirikan Bataafse Petroleum Maatschaapij (BPM) perusahaan minyak yang beroperasi di Batavia (Indonesia). Kemudian, BPM/Shell menyelenggarakan pendidikan ahli minyak pada tahun 1950. Pada tahun 1953, Pemerintah Indonesia melakukan pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah diselenggarakan oleh Sekolah Tekhnik Tambang Menengah (STTM) Ombilin.
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia merupakan unsur pendukung pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia atau disingkat dengan Setjen Kemensos merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial Republik Indonesia.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial2. http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=19120
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker (dahulu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat Kemnakertrans) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Hanif Dhakiri.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di Indonesia. Kementerian BUMN telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993.
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan unsur pengawas pada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dan bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial2. http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=19120
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Salah satu kekuatan utama Kemitraan (Partnership) adalah aliansi, jaringan dan cakupan geografisnya. Sejak tahun 2000, Kemitraan (Partnership) telah bekerja di 33 provinsi di Indonesia bekerja sama dengan 19 lembaga pemerintah pusat, 29 lembaga pemerintah daerah, 162 lembaga masyarakat sipil, 11 media, 33 lembaga riset dan universitas, 9 lembaga negara independen, dan 3 lembaga swasta. Tidak hanya itu, Kemitraan (Partnership) juga bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti Tiri, Nordic Consulting Group, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia dalam melaksanakan proyek dan berbagai lembaga manajemen internasional seperti Chemonics International, Coffey International, GRM International, RTI International, dan ARD dalam rancang dan pengembangan program.
Pemerintah daerah di Indonesia
Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.
Balai Pelatihan Pertanian
Balai Pelatihan Pertanian (disingkat BPP) adalah unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pelatihan pertanian yang berada di bawah Kementerian Pertanian Indonesia. BPP bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian. BPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Pada masa sebelumnya, BPP memiliki nama Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP). BPP mempunyai tugas melaksanakan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.
Puan Maharani
Puan Maharani () adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014–2019). Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk tahun 2012 - 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), dan juga sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR menggantikan Tjahjo Kumolo yang telah menjabat selama sembilan tahun .
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
Hak asasi manusia
Saat ini terdapat delapan badan traktat yang memiliki mekanisme yang menerima keluhan dari individu. Delapan badan tersebut adalah Komite Hak Asasi Manusia, Komite Menentang Penyiksaan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komite tentang Penghilangan Paksa, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Komite Hak-Hak Anak. Komite Hak Buruh Migran juga memiliki mekanisme keluhan individu seperti yang diatur di dalam Pasal 77 Konvensi Buruh Migran, tetapi mekanisme untuk komite ini masih belum berlaku pada Januari 2019 karena jumlah negara yang mengeluarkan deklarasi untuk bergabung dengan mekanisme ini masih kurang dari 10. Mekanisme keluhan individu di badan traktat PBB tidak bersifat wajib, dan negara dapat bergabung dengan meratifikasi protokol yang berisikan mekanisme ini (untuk Komite Menentang Penyiksaan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan Komite tentang Penghilangan Paksa, dengan mengeluarkan deklarasi sesuai dengan pasal yang mengatur soal mekanisme masing-masing). Oleh sebab itu, individu dari negara yang belum menyatakan resmi bergabung (baik itu lewat ratifikasi protokol ataupun deklarasi) tidak dapat memanjatkan keluhan kepada badan traktat terkait. Mekanisme keluhan di badan traktat PBB bersifat tertulis dan rahasia. Badan-badan traktat ini dapat mengeluarkan "interim measure" sebagai perlindungan apabila keadaannya mendesak dan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan kepada pihak yang mengeluh, contohnya adalah perkara yang terkait dengan hukuman mati dan deportasi. Setiap komite juga akan meninjau beberapa prasyarat. Pihak yang mengeluh harus menjadi korban pelanggaran, pelanggaran harus terjadi setelah protokol yang berisi tentang mekanisme keluhan mulai berlaku untuk negara yang diadukan, dan keluhan harus terkait dengan hak yang terkandung di dalam perjanjian terkait. Selain itu, keluhan tidak boleh diperiksa secara bersamaan dalam mekanisme pemulihan lainnya (misalnya di tingkatan regional), dan pihak yang mengeluh harus sudah menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkatan nasional. Badan traktat sendiri membuat kesimpulan terkait dengan perkara-perkara ini berdasarkan konsensus, dan hasil peninjauan ini disebut "pandangan" ("views") atau "pendapat" ("opinions"). Hal ini dianggap sebagai kelemahan badan-badan traktat, karena hasil peninjauan mereka tidak mengikat secara hukum, walaupun negara tetap diharapkan untuk menindaklanjuti hasil peninjauan badan traktat dan mengirim keterangan yang menjelaskan hal tersebut dalam waktu beberapa bulan setelah komite mengeluarkan pendapatnya.
Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komisi Hak Asasi Manusia PBB (atau dalam bahasa Inggris: "United Nations Commission on Human Rights", disingkat UNCHR) adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCHR adalah lembaga di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC), dan juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Komisi ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006 Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN.
Lembaga Ketahanan Nasional
Pada tahun 2006, kelembagaan Lemhanas diperkuat melalui Peraturan Presiden no. 67 tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, dan dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Daftar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rini Soemarno.
Badan Urusan Logistik
Secara formal pemerintah Indonesia mulai ikut menangani pangan pada zaman penjajahan Belanda, ketika didirikannya "Voedings Middelen Fonds" (VMF) yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan. Dalam masa penjajahan Jepang, VMF dibekukan dan muncul lembaga baru bernama "Nanyo Kohatsu Kaisha" atau . Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI terdapat dualisme penanganan masalah pangan. Di daerah Kekuasaan Republik Indonesia, pemasaran beras dilakukan oleh Kementrian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) - Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM), sedangkan daerah-daerah yang diduduki Belanda, VMF dihidupkan kembali. Keadaan ini berjalan terus sampai VMF dibubarkan dan dibentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama).
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Kepala Batan saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto (sejak tahun 4 September 2012) menggantikan Dr. Hudi Hastowo yang menggantikan Kepala BATAN periode sebelumnya yaitu Dr. Soedyartono Soentono, M.Sc.
Badan Standardisasi Nasional
Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia.
Dewan Sumber Daya Air Nasional
Dewan Sumber Daya Air Nasional (disingkat Dewan SDA Nasional) adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Dewan SDA Nasional merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
Pusat Pengembangan SDM Migas yang berlokasi di Cepu – Blora (Jawa Tengah), mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengembangan SDM Migas menyelenggarakan fungsi penyusunan kebutuhan, perencaanan pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi serta kerja sama lembaga; penyusunan standarisasi program, sertifikasi tenaga, sarana, prasarana bidang minyak dan gas bumi; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi tenaga, sarana, prasarana, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, evaluasi pelaksanaan, pendidikan dan pelatihanj sertifikasi bidang minyak dan gas bumi serta pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Korps Pegawai Republik Indonesia
Organisasi KORPRI memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat kementerian. lembaga pemerintah non-kementerian, atau pemerintah daerah. Saat ini kegiatan KORPRI umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun nonprofit.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak tanggal 12 Agustus 2015 - 26 Juli 2016 dijabat oleh Rizal Ramli. Dalam "reshuffle" Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, Luhut Binsar Panjaitan diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (disingkat Setjen ORI) adalah Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Ombudsman dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (disingkat Ditjen PPI) merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ditjen PPI dibentuk dari hasil peleburan organisasi BP REDD+ (Badan Pengelola Program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Perusakan Hutan) dan DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim). Kedua organisasi yang berkonsentrasi dibidang kehutanan dan lingkungan hidup ini (BP REDD+ dan DNPI) secara resmi dibubarkan dan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sesuai Perpres No. 16 tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015.
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Nasional
Pemerintah berencana mengalihkan Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) ke Kementerian Perumahan Rakyat karena sudah tidak ada pegawai, pembiayaan dan aset.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Adapun lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia. Lembaga-lembaga khusus yang berada di bawah Sistem PBB meliputi Grup Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dan Dana Anak-anak PBB. Petugas terpenting dalam hierarki PBB adalah Sekretaris Jenderal, yang saat ini dijabat oleh Antonio Guterres dari Portugal sejak tahun 2017 , menggantikan Ban Ki Moon dari Korea Selatan.. Organisasi-organisasi non-pemerintah dapat memperoleh status konsultatif di ECOSOC dan badan-badan lain untuk berpartisipasi di PBB.
Balai Harta Peninggalan
Balai Harta Peninggalan (disingkat BHP) merupakan Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada hakekatnya tugas Balai Harta Peninggalan yaitu : "MEWAKILI DAN MENGURUS KEPENTINGAN ORANG-ORANG (BADAN HUKUM) YANG KARENA HUKUM ATAU PUTUSAN HAKIM TIDAK DAPAT MENJALANKAN SENDIRI KEPENTINGANNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU".
Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (disingkat BSANK) adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. BSANK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSANK bersifat mandiri dan profesional.
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan unsur pendukung pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPSDM TANBUN Jawa Tengah
Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian Perkebunan (BPSDM TANBUN) Jawa Tengah adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. UPT ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia untuk keperluan dunia pertanian dan perkebunan di wilayah provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini me menyelenggarakan fungsinya sebagai penyiapan dan pelaksanaan program pemberdayaan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah melalui kegiatan diklat dan non-diklat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis pertanian dan perkebunan untuk petugas/aparatur, petani dan pengusaha agribisnis berdasarkan program pembangunan sumber daya manusia pertanian di Jawa Tengah, pengelolaan informasi dan penyebaran inovasi teknologi di bidang pengembangan SDM pertanian, dan pelaksanaan urusan tata usaha Balai Pengembangan sumber daya Manusia Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah.
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.
Upaya pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia oleh pemerintah dimulai ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, yakni K.H. Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid lah disebut sebagai tonggak sejarah pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu tampak sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good governance.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership) adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional. Kemitraan ("Partnership") membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. Dalam ranah pembaruan tata pemerintahan di Indonesia, Kemitraan adalah organisasi yang paling "high profile". Bahkan dalam komunitas global, Kemitraan dinilai unik karena banyak lembaga internasional yang mendukung pendanaannya terfokus pada isu demokrasi dan pembaruan tata pemerintahan dalam satu negara dan dikelola oleh warga negara Indonesia. Pada tahun 2012 Kemitraan (Partnership) mendapatkan "Anugerah Manajemen PPM" dari PPM Manajemen karena dianggap sebagai salah satu organisasi nirlaba yang berhasil dalam menerapkan "good management governance".
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan pertama dibentuk dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 446/Menkes-Kessos/V/2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI dengan nama Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Pada saat itu terjadi restrukrisasi di seluruh departemen sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. Dan saat itu terjadi pula penggabungan dua departemen menjadi satu yaitu Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Pada tanggal 11 Mei 2001 merupakan tonggak sejarah berdirinya Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan cikal bakal Badan PPSDM Kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (disingkat DJPPR) adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, DJPPR dahulu bernama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).
Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana
Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau BPPSDMK adalah unsur pendukung di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. BPPSDMK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
Pusat Pengembangan SDM KEBTKE yang terletak di Ciracas, Jakarta Timur memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi, meliputi penyelenggaraan fungsi penyusunan kebutuhan, perencaanan pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi serta kerja sama lembaga; penyusunan standarisasi program, sertifikasi tenaga, sarana, prasarana bidang bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi tenaga, sarana, prasarana, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, evaluasi pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan sertifikasi bidang bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi serta pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga
Energy Management Indonesia
PT Energy Management Indonesia (Persero) atau sering disebut PT EMI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang manajemen energi dan konservasi air.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial2. http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=19120
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman Modal (bahasa Inggris: "Investment Coordinating Board") adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam "reshuffle" Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, Thomas Trikasih Lembong, yang sebelumnya merupakan Menteri Perdagangan, diangkat menjadi Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani.
Kesehatan masyarakat veteriner
Organisasi dunia yang menangani kesehatan masyarakat veteriner yaitu Organisasi Kesehatan Dunia ("World Health Organization"-WHO), Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia ("Food and Agriculture Organization"-FAO) dan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan ("World Organization for Animal Health"/"Office International des Epizooties"-OIE) . Sedangkan lembaga yang menangani Kesmavet di Indonesia yaitu Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner di bawah Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian. Selain itu, Departemen Kesehatan berperan dalam menjamin kesehatan masyarakat veteriner sebagai bagian kesehatan masyarakat.
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Daftar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
Pada Kabinet Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
Sehari setelah resmi menjabat, atas persetujuan Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli mengusulkan perubahan nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia dan juga penambahan dua kementerian lain di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian. Namun hingga saat ini dasar hukum perubahan nama kementerian dan penambahan kementerian yang dikoordinasikan tersebut masih dikaji oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Bina Desa
Kelahiran Bina Desa bermula dari suatu Lokakarya Pengembangan Sumber Daya Manusia Pedesaan di Asia (Development of Human Resources in Rural Asia Workshop – DHRRAW) yang berlangsung tahun 1974 di Swanganivas, Bangkok, Thailand. Sekitar 120 pemerhati pedesaan yang terdiri dari para ahli, pendamping atau organizer, dan simpatisan berkumpul untuk membahas berbagai tantangan dan hambatan dalam pengembangan pedesaan di Asia. Lokakarya tersebut berlangsung selama tiga minggu.
Pada lokakarya tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh beberapa orang yang mempunyai keprihatinan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan terutama para petani kecil. Mereka juga sudah sejak lama bekerja sebagai pendamping komunitas pedesaan.
Setelah kembali ke Indonesia, mereka mengadakan perteman lagi di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Pada tanggal 20 Juni 1975, mereka menyepakati untuk membentuk Development of Human Resources in Rural Areas (DHRRA Indonesia). Pada bulan Oktober 1976, DHRRA Indonesia berubah menjadi InDHRRA (Indonesian Secretariat for the Development of Human Resources in Rural Areas); yang lebih dikenal kemudian sebagai Sekretariat Bina Desa.
Selanjutnya, lembaga ini disahkan berbadan hukum yayasan berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid SH di Jakarta. Sekertariat Bina Desa terdaftar pada Departemen Sosial Republik Indonesia, dengan nomor 93.10201.342. Juga tercatat di Departemen Dalam Negeri, sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 8 Februari 1993.
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
Lembaga Pengelola dana Pendidikan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana pendidikan sesuai amanat PMK Nomor 252 Tahun 2010. Lembaga ini disingkat LPDP. LPDP kemudian ditetapkan sebagai sebuah lembaga berbentuk Badan Layanan Umum pada 30 Januari 2012 setelah disahkannya KMK Nomor 18 tahun 2012. LPDP memiliki visi Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Program layanan LPDP terdiri dari beasiswa, pendanaan riset dan pengelolaan dana (investasi).
Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah
Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (Bahasa Inggris: Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)) merupakan lembaga Muhammadiyah yang bertugas untuk mengkoordinasikan mobilisasi sumberdaya dalam Tanggap Darurat Bencana, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana dan Rehabilitasi Pasca Bencana. Sehingga dalam pelaksanannya diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan Seluruh Jajaran Pimpinan, Majelis, Lembaga, Amal Usaha, Organisasi Otonom dan Kader Muhammadiyah. Selain itu juga bekerja sama dengan lembaga SAR di Indonesia.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
Badan Ekonomi Kreatif
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif merupakan badan yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Semula urusan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif yang dibentuk pada Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011 sampai 2014. Saat ini Kepala Badan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Triawan Munaf
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara derta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan.
Kapal Pengawas Perikanan
1. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
2. Pangkalan PSDKP Lampulo : Berpusat di Lampulo, Aceh3. Pangkalan PSDKP Batam, Berpusat di Kota Batam, Kepulauan Riau4. Pangkalan PSDKP Jakarta: Berpusat di Muara Baru, Jakarta5. Pangkalan PSDKP Benoa: Berpusat di Benoa, Bali6. Pangkalan PSDKP Bitung: Berpusat di Bitung, Sulawesi Utara7. Pangkalan PSDKP Tual: Berpusat di Tual, Maluku8. Stasiun PSDKP Belawan: Berpusat di Belawan, Sumatra Utara9. Stasiun PSDKP Pontianak: Berpusat di Sungai Rengas, Kab Kubu Raya, Kalimantan Barat10. Stasiun PSDKP Cilacap: Berpusat di Cilacap Jawa Tengah11. Stasiun PSDKP Tarakan: Berpusat di Tarakan, Kalimantan Utara
12. Stasiun PSDKP Ambon; Berpusat di Ambon, Maluku13. Stasiun PSDKP Tahuna; Berpusat di Tahuna, Sulawesi utara14. Stasiun PSDKP Kupang, Berpusat di Kupang, NTT15. Stasiun PSDKP Biak, Berpusat di Biak, PapuaKapal Pengawas Perikanan di Jepang (漁業取締船) berada di bawah naungan Badan Perikanan Jepang (lembaga pemerintah di bidang laut yang bertugas meningkatkan kesejahteraan nelayan, menjaga pengelolaan sumber daya perikanan, menjamin pasokan stabil dari hasil laut, serta pengembangan industri perikanan). Badan Perikanan bertugas mengawal Undang Undang Perikanan mempunyai petugas polisi khusus , petugas pengawas perikanan yang memiliki kewenangan menangani kasus yang berkaitan dengan perikanan, petugas pengawas perikanan tanpa harus bergantung pada Japan Coast Guard melakukan menegakkan hukum secara mandiri. Namun, polisi tetap menjalin hubungan kerja sama dengan Japan Coast Guard.
Komando Penegakan Hukum Perikanan atau "China Fisheries Law Enforcement Command" (FLEC; Cina: China渔政) merupakan badan di bawah Biro Manajemen Perikanan di bawah Departemen Pertanian China. Komando Penegakan Hukum Perikanan bertanggung jawab atas penegakan hukum Mengenai Perikanan dan Sumberdaya Kelautan dalam Wilayah Teritorial Cina dan Zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kapal Pengawas Perikanan di China bertugas Melindungi Kapal Perikanan Cina dan awak kapalnya, menyelesaikan perselisihan dalam aktivitas perikanan, Mencegah "Illegal Fishing", dan Melindungi Sumber Daya Kelautan.
Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang didirikan pada tahun 1957 untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor LAN Pusat berlokasi di Jakarta Pusat dan memiliki 4 Kantor Perwakilan yang disebut PKP2A (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) masing-masing di Bandung, Makassar, Samarinda dan Aceh. LAN juga memiliki STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) dengan jenjang D3, S1 & S2 yang terdapat di Jakarta, Bandung dan Makassar.
Pengembangan sumber daya manusia Indonesia
Konsep indikator pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Semuanya terkait dengan proses pergolakan sosial yang berlangsung dalam tiga dasawarsa terakhir sejak tahun 60 an. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan manusia sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian dan kejuangan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam: mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah unsur pendukung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan yang saat ini dijabat oleh Ahmad Zubaidi.