Kapan Pangeran Fumimaro Konoe melibatkan diri dalam politik?
Konoe Fumimaro
Konoe menjabat sebagai wakil pimpinan dalam pemerintahan penyerahan pasca perang Jepang. Fumimaro Konoe bunuh diri pada 16 Desember 1945 setelah Jenderal Douglas MacArthur mengumumkan bahwa ia akan diadili karena kejahatan perang.
Hakko Ichiu
Hakko Ichiu dipakai Kekaisaran Jepang sebagai kebijakan nasional mulai dari Perang Tiongkok-Jepang Kedua hingga Perang Dunia II. Pada 26 Juli 1940, Kabinet II Perdana Menteri Konoe Fumimaro menetapkan Doktrin Kebijakan Dasar Nasional ("Kihon Kokusaku Yōkō") yang berisi keputusan mendirikan Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Tujuan dasar dari Doktrin Kebijakan Dasar Nasional adalah "Mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan semangat agung pendirian negara, yakni delapan penjuru dunia di bawah satu atap sebagai kebijakan nasional Kekaisaran Jepang, dan sebagai langkah awal, pertama, menjadikan Kekaisaran Jepang sebagai inti persatuan yang kuat antara Jepang-Manchuria-Tiongkok untuk fondasi pendirian tatanan baru Asia Timur Raya."
Sejarah Timor Leste
Sejarah Timor Leste berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945, namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II Portugal kembali menguasainya.
Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan "Sydney Morning Herald", Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa "jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000". Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.
Yi Sun-sin
Sebelum perang meletus, Dinasti Joseon di Korea mengalami kegoncangan politik dan ekonomi yang berpengaruh pada bidang militer sehingga keamanan nasional negara itu berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, Toyotomi Hideyoshi telah mempersatukan Jepang dan merencanakan untuk melakukan invasi negara-negara tetangganya sehingga ia lebih dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan daimyo. Pertama-tama, ia meminta izin kepada Joseon untuk memberi jalur untuk pergerakan tentaranya ke Dinasti Ming. Istana Joseon menolak niat Jepang dan mengacuhkan kemungkinan perang. Saat niatnya ditolak Joseon, Toyotomi Hideyoshi menginvasi dengan kekuatan 160.000 tentara pada bulan April 1592. Joseon tidak mampu menangkis serangan awal dan mengalami kekalahan besar. Daerah pertahanan di bagian selatan direbut dalam waktu beberapa hari saja dan pasukan Jepang bergerak ke utara tanpa mengalami kesulitan sama sekali. Karena bahaya telah mendekat ke ibukota, keluarga kerajaan mengungsi ke tempat yang lebih aman di wilayah utara. Setelah dua bulan, seluruh negeri Joseon berada dalam tangan Jepang.
Jepang
Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami "demokrasi Taisho" yang dibayang-bayangi bangkitnya ekspansionisme dan militerisme Jepang. Semasa Perang Dunia I, Jepang berada di pihak Sekutu yang menang, sehingga Jepang dapat memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan. Jepang terus menjalankan politik ekspansionis dengan menduduki Manchuria pada tahun 1931. Dua tahun kemudian, Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa setelah mendapat kecaman internasional atas pendudukan Manchuria. Pada tahun 1936, Jepang menandatangani Pakta Anti-Komintern dengan Jerman Nazi, dan bergabung bergabung bersama Jerman dan Italia membentuk Blok Poros pada tahun 1941
Taira no Kiyomori
Pemerintahan otoriter klan Taira mendapat perlawanan dari keluarga kekaisaran, kalangan bangsawan, dan samurai. Minamoto no Yorimasa yang didukung Pangeran Mochihito (putra kedua mantan Kaisar Goshirakawa) memimpin pemberontakan pada tahun 1180. Kiyomori bertindak dengan mengangkat Taira no Tomomori (putra keempatnya) sebagai panglima untuk memadamkan pemberontakan. Pemberontakan berakhir dengan tewasnya Yorimasa dan Pangeran Mochihito. Selanjutnya, Kiyomori menunjuk putra kelima yang bernama Taira no Shigehira sebagai pimpinan pasukan untuk menghancurkan kuil Onjō-ji di kaki Gunung Hiei karena dianggap bersalah telah bekerja sama dengan Pangeran Mochihito.
Chairuddin Ismail
Pada masa kepemimpinan Suroyo Bimantoro terjadi polemik kekisruhan di tubuh Polri. Presiden dan para pendukungnya memang belakangan sukses membujuk parlemen agar menerima pengangkatan Bimantoro, meski dengan syarat. Tetapi belakangan, muncul ironi baru: Presiden mengulangi kekeliruan dengan "memecat" Bimantoro dan mengangkat Jenderal Chaerudin Ismail tanpa persetujuan parlemen. Dan situasi berbalik, Bimantroro menjadi salah satu pion DPR dalam perang politiknya melawan Presiden. Bagaimanapun, masa bulan madu antara Bimantoro dan Presiden memang hanya sebentar. Baru satu bulan menjadi Kapolri, Bimantoro sudah berseberangan pikiran dengan Presiden. Mereka berbeda dalam penanganan gerakan Papua Merdeka. Presiden Abdurrahman memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora, simbol Organisasi Papua Merdeka, sedangkan Bimantoro tegas tidak menoleransinya. Perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mula kerenggangan hubungan antara Polri dan Istana.
Francisco Franco
Peristiwa dramatis pada 1931 mengubah selamanya kehidupan Franco saat pada tahun itu, Raja Spanyol Alfonso XIII turun tahta dan dibuang ke pengasingan. Pemerintahan republik baru, didominasi kaum kiri, kaum kanan melihat militer sebagai ancaman dan membubarkan Akademi, mengirimkan jenderal muda ke daeah terpencil di Kepulauan Balearik. 3 tahun berikut politik mondar-mandir di Spanyol dilihatnya kembali dimajukan (di bawah pemerintahan konservatif yang singkat pada 1933-1934) dan kembali disuruh kembali (setelah kemenangan sayap kiri Popular Front dalam penyelidikan pada 1936.) Di sana ia menemukan dirinya lebih lanjut dari negara ini, dalam kedudukan Gubernur Kepulauan Canary. Namun ini bukanlah yang terakhir dalam jangka panjang. Revolusi telah di pikiran angkatan bersenjata dan saat pemberontakan diumumkan terhadap Popular Front pada Juli 1936 Franco mengetahui di mana ia harus membela. Terbang ke Maroko ia mengambil kontrol pasukan dan kembali ke Iberia. Junta militer membentuk Pemerintahan Nasionalis Spanyol (diakui secara cepat oleh Fasis Italia yang dipimpin oleh Mussolini dan Jerman Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler) dan Franco dinyatakan generalissimo. Tiga tahun menyusul "internicine war" terjadi sampai perang berakhir – dengan kemenangan nasionalis dengan bantuan gratis dari Nazi dan Italia terhadap kaum kiri Republikan yang sebagian didukung oleh Rusia, dasn Sukarelawan asal Inggris, Perancisdan Meksiko – pada 1 April 1939. Selama masa ini ia dan pasukannya telah membantai banyak orang. Sebagai tanda terima kasih kepada Hitler, Franco menghadiahinya sebuah desa, yang digunakan Hitler untuk menguji senjata-senjatanya.
Wondoamiseno
Ia mengenyam pendidikan di sekolah dasar Belanda ("Europeesche Lagere School"). Setelah lulus sekolah ia bekerja di Kantor Pekerjaan Umum bagian Pengairan ("Waterstaat") di Surabaya (1909 - 1925). Setelah itu ia terjun ke dalam politik dan menjadi anggota PSII (1926 - 1941). Ia memimpin kongres PSII yang pada saat itu terpecah menjadi dua golongan yaitu kooperasi dan non-kooperasi kepada pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1942 - 1945 menjadi penasehat pemerintah pendudukan Jpeang mengenai agama Islam. Setelah Indonesia Merdeka, ia bergabung dengan KNIP di Jakarta dan turut hijrah ke Yogyakarat ketika Agresi Belanda terjadi. Ia lalu mempin PSII ketika partai ini dihidupkan kembali pada 22 April 1947.
Yasuo Fukuda
Ia baru mulai terlibat politik sejak bulan Desember 1977 sebagai sekretaris politik ayahnya yang kala itu menjabat sebagai perdana menteri. Ia terpilih sebagai anggota Majelis Rendah Jepang pada tahun 1990. Pada Oktober 2000 ia menjadi Sekretaris Kabinet dalam kabinet Yoshiro Mori dan menjabat hingga ia mengundurkan diri pada Mei 2004, saat pemerintah Jepang dipimpin Junichiro Koizumi. Dalam pemilihan ketua LDP pada tahun 2006, Fukuda sempat disebut-sebut sebagai salah seorang yang akan mencalonkan diri, namun pada 21 Juli ia memutuskan untuk tidak mengikuti pemilihan tersebut.
Nino Konis Santana
Konis Santana berjuang di hutan dan menjadi wakil Daerah Militer Lospalos. Setelah meninggalkan markas tersebut pada tahun 1981, ia menjadi anggota kelompok yang dipimpin Xanana Gusmão. Pada tahun 1992, Konis Santana menjadi asisten politik Gusmão. Pada tahun 1990, Konis Santana berhadapan dengan TNI, dan mendapatkan luka di leher, paha, dan kaki. Pada tahun 1991, Konis Santana mendirikan markas di Ermera, karena ada rencana untuk memperpanjang wilayah pertempuran hingga bagian barat pulau. Di sini, ia mendirikan kapel kecil yang dipersembahkan untuk Bunda Maria dari Fátima. Karena Gusmão ditangkap oleh TNI pada bulan November 1992, Ma'huno Bulerek Karathayano diangkat sebagai komandan FALINTIL. Konis Santana menjadi anggota Komite Politik Militer. Pada bulan April 1993 pun Ma'huno akhirnya dipenjara dan Konis Santana menjadi komandan FALINTIL yang baru. Dalam FRETILIN, Konis Santana menjadi sekretaris komite instruksi.
Perang Kuning
Setelah selama beberapa tahun tidak terjadi perlawanan terhadap kekuasaan VOC, pada Agustus 1750 Raden Panji Margono mendengar bahwa para pemberontak di Argosoka berniat untuk mengangkat senjata. Hal tersebut membuat semangatnya kembali bangkit. Ia meminta penduduk Lasem untuk berkumpul di alun-alun depan masjid Lasem pada keesokan harinya, pada saat sembahyang Jumat. Pengajian tersebut dipimpin oleh Kyai Ali Badawi, seorang ulama besar di lasem yang mengasuk Pondok Pesantren Purikawak di Sumurkepel, selatan masjid Lasem. Setelah memimpin pengajian, Kyai Ali Badawi mengajak umat untuk berperang jihad mengusir Belanda dari Rembang dan bergabung dengan para pemberontak Tionghoa. Oei Ing Kiat juga kembali bangkit memimpin para pemberontak Tionghoa untuk berperang. Namun, rencana penyerangan bocor dua minggu sebelumnya sehingga Belanda dan Adipati Suroadimenggolo III sempat mengungsi ke Jepara.
Yōhei Kōno
Ia menjadi Deputi Perdana Menteri dari 1994–95. Ia menjadi Menteri Urusan Luar Negeri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Yoshirō Mori. Ia adalah seorang anggota Partai Demokratik Liberal (PDL). Ia satu kali menjadi Presiden PDL dari 1993 sampai 1995, dan sampai saat ini, ia adalah satu-satunya pemimpin PDL selain Sadakazu Tanigaki yang tak pernah menjadi Perdana Menteri Jepang. Karena ia adalah salah satu anggota PDL yang pro-Tiongkok, ia datang di bawah perlindungan secara domestik pada musim semi 2005 ketika gerakan anti-Jepang di China menjadi intense.
Rano Karno
Rano juga pernah terjun ke dunia tarik suara. Album perdananya, "Yang Sangat Kusayang" terhitung cukup laku di pasaran.
Di awal tahun 2007, Rano pernah berpamitan kepada insan film nasional, untuk lebih berkonsentrasi dalam 'karier baru'-nya sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta. Namun pertengahan 2007, muncul iklan keluarga Si Doel yang mendukung Fauzi Bowo. Hal ini sempat memunculkan rumor bahwa Rano mundur dari kancah Pilkada DKI setelah menerima uang miliaran rupiah dari Fauzi Bowo. Meski hal itu akhirnya ditepis oleh kedua pihak.
Konoe Fumimaro
Pada bulan Januari 1938, Pemerintah Konoe mengumumkan bahwa Jepang tidak lagi akan berurusan dengan Pemerintah Chiang Kai-shek, dan akan menunggu perkembangan rezim baru. Ketika diminta klarifikasi lebih lanjut, Konoe berkata bahwa maksudnya lebih dari sekadar tidak mengakui rezim Chiang, namun "menolaknya" dan akan "menghancurkannya".
Sementara itu, Konoe dan pihak militer memaksakan Undang-Undang Mobilisasi Nasional melalui Diet. Undang-undang ini memungkinkan pemerintah pusat untuk menguasai semua sumber daya manusia dan bahan-bahan.
Persekutuan Tellumpoccoe
Karaeng Matoaya pemimpin Gowa-Tallo masuk Islam pada tahun 1605, yaitu setahun setelah Datu Luwu La Patiware' Daeng Parabbung yang telah lebih dahulu masuk Islam. Hal tersebut membawa warna baru dalam hubungan antara Gowa-Tallo dengan kerajaan-kerajaan Bugis selanjutnya, meskipun persaingan dan peperangan telah lama terjadi sebelum kedatangan Islam di Sulawesi Selatan. Kekompakkan persekutuan Tellumpoccoe teruji pada tahun 1608 saat terjadi Pertempuran Pakenya antara Gowa-Tallo melawan Soppeng, dan kembali pada tiga bulan setelahnya dalam perang antara Gowa-Tallo melawan Wajo. Pasukan Gowa-Tallo di bawah pimpinan Karaeng Matoaya berhasil dipukul mundur pada dua peristiwa itu. Namun, persekutuan mulai goyah setelah Datu Soppeng Beowe masuk Islam tahun 1609 mengikuti ajakan Gowa. Kemudian Gowa dan Soppeng bersama-sama menghadapi kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, sehingga Arung Matoa Wajo La Sangkuru Patau antara tahun 1609-1610 juga masuk Islam, dan akhirnya Arumpone Bone La Tenripale juga dapat dikalahkan dan memeluk agama tersebut tahun 1611. Di saat satu demi satu kerajaan-kerajaan Bugis tersebut menyerah, Karaeng Matoaya dari Gowa-Tallo tidak menuntut denda perang, melainkan hanya meminta agar mereka mengucapkan syahadat saja. Gowa-Tallo kemudian menyarankan agar Persekutuan Tellumpoccoe dipelihara kembali oleh Bone, Wajo, dan Soppeng untuk menghadapi musuh yang merugikan agama, sedangkan musuh dari seberang lautan akan dihadapi oleh Gowa-Tallo.
Charles Konan Banny
Banny bergabung dengan Bank Sentral Negara-Negara Afrika Barat (BCEAO) pada 1976, memegang berbagai posisi di Bank itu selama bertahun-tahun. Pada tahun 1988 ia menjadi Penasihat Khusus Gubernur BCEAO. Setelah Gubernur BCEAO Alassane Ouattara menjadi Perdana Menteri Pantai Gading, Banny ditunjuk sebagai Gubernur sementara pada 4 Desember 1990. Pada 22 Desember 1993, ia diangkat sebagai Gubernur, secara resmi mengambil posisi tersebut pada 1 Januari 1994. Ia ditunjuk kembali untuk satu periode berikutnya sebagai Gubernur pada 17 Juni 1999, yang dimulai sejak 1 Januari 2000.
Kesultanan Bone
Pengaruh Belanda ini kemudian menyebabkan meningkatnya perlawanan Bone terhadap Belanda, namun Belanda-pun mengirim sekian banyak ekspedisi untuk meredam perlawanan sampai akhirnya Bone menjadi bagian dari Indonesia pada saat proklamasi. Di Bone, para raja bergelar Arumponé.Perlawanan Rakyat Bone terhadap Belanda pada tahun 1905 dikenal dengan nama RUMPA’NA BONE. Raja Bone ke-31 Lapawawoi Karaeng Sigeri bersama putranya Abdul Hamid Baso Pagilingi yang populer dengan nama Petta Ponggawae menunjukkan kepahlawanannya dalam perang Bone melawan Belanda tahun 1905. Pendaratan tentara Belanda secara besar-besaran beserta peralatan perang yang sangat lengkap di pantai Timur Kerajaan Bone (ujung Pallette-BajoE-Ujung Pattiro), disambut dengan pernyataan perang oleh Raja bone tersebut. Tindakan penuh keberanian ini dilakukan setelah mendapat dukungan penuh dari anggota Hadat Tujuh serta Seluruh pimpinan Laskar Kerajaan Bone.
Zaman Taishō
Awal zaman Taishō ditandai oleh krisis politik 1912-1913. Ketika Saionji Kinmochi mencoba memotong anggaran militer, Menteri Angkatan Darat mengundurkan diri, dan berakibat pada jatuhnya kabinet Rikken Seiyūkai. Yamagata Aritomo dan Saionji keduanya menolak untuk meneruskan jabatan mereka. Para negarawan senior ("genrō") juga tidak dapat menemukan pemecahan masalah. Kemarahan publik atas manipulasi kabinet yang dilakukan militer, dan dipanggil kembalinya Katsura Tarō sebagai Perdana Menteri untuk ketiga kalinya membuat rakyat menuntut diakhirinya permainan politik para "genrō". Walaupun ditentang oleh politikus yang ingin mempertahankan sistem lama, kalangan konservatif membentuk sebuah partai politik sendiri pada tahun 1913. Partai politik konservatif yang diberi nama "Rikken Dōshikai" tersebut memenangi mayoritas kursi parlemen pada akhir 1914 dari Rikken Seiyūkai.
Kereta Naga Paksi
Menurut Raden Kusdinar A Sumawilaga, Kereta Naga Paksi mulai digunakan pada masa kepemimpinan Pangeran Koesoemah Dinata (Pangeran Kornel) yaitu sekitar tahun 1791 - 1828 dan masih digunakan pada masa kepemimpinan Pangeran Suria Kusumah Adinata yang berkuasa sekitar tahun 1838 - 1882 untuk keperluan bepergian di dalam kota, menghadiri acara dan sebagai kendaraan pernikahan.
Fumihito, Pangeran Akishino
Pangeran dilahirkan pada 30 November 1965 di Istana Terpisah Aoyama di Tokyo. Nama yang diberikan kepadanya waktu kecil adalah Fumihito. Sebutannya pada masa kanak-kanak adalah Pangeran Aya (礼宮, Aya-no-miya). Ia belajar di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah dari Gakushuin. Bulan April 1984 ia masuk ke Fak. Hukum dari Universitas Gakhusuin dan di sana ia belajar hukum dan biologi. Setelah lulus dari universitas itu ia belajar taksonomi ikan di St John's College, Universitas Oxford di Inggris dari Oktober 1988 hingga Juni 1990. Setelah kematian kakeknya, Kaisar Showa, pada Januari 1989, ia menduduki peringkat kedua pada takhta itu, setelah kakak laki-lakinya, Putra Mahkota Naruhito.
Mutsuhito
Pada awal 1860-an, keshogunan berada di bawah sejumlah ancaman. Perwakilan dari negara-negara asing ingin meningkatkan pengaruhnya di Jepang. Daimyo makin banyak yang tidak puas dengan cara keshogunan menangani urusan luar negeri. Sejumlah besar samurai muda yang dikenal sebagai "shishi" atau "pria bertujuan luhur" mulai mengadakan pertemuan dan menyuarakan perlawanan terhadap keshogunan. Para "shishi" menghormati Kaisar Kōmei dan memilih aksi kekerasan langsung untuk menyembuhkan penyakit sosial. Meski pada awalnya mereka menginginkan kematian atau pengusiran semua orang asing, "shishi" kemudian berubah menjadi lebih pragmatis, dan mulai menganjurkan modernisasi negara. Keshogunan melakukan sejumlah upaya untuk menyenangkan berbagai kelompok, dan berharap dapat mengadu domba antara "shishi" dan "daimyo".
Tokugawa Mitsukuni
Pada usia 27 tahun, Mitsukuni menikah dengan putri kedua Konoe Nobuhiro yang menjabat Kanpaku (kepala penasehat kaisar). Pada tahun 1661, Mitsukuni yang berusia 34 tahun diangkat sebagai daimyo wilayah "han" Mito (sekarang disebut Prefektur Ibaraki dan Prefektur Tochigi). Pada usia 63 tahun, Mitsukuni menjadi pejabat tinggi istana setelah diangkat kaisar menjadi Chunagon. Jabatan tersebut setara dengan deputi menteri keuangan (bahasa Jepang: "Komon") pada zaman dinasti Tang, sehingga panggilan kehormatan Mitsukuni adalah Mito Komon (penguasa wilayah "han" Mito sekaligus pejabat "Komon").
Perselisihan Jepang-Korea
Pada Perjanjian Jepang-Korea pada tahun 1876, Jepang bertekad melakukan perluasan pemukiman mereka, dengan penambahan pasar dan memperolehnya di wilayah Busan. Dalam Perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1894-1995, Jepang mengalahkan Dinasti Qing, dan berhasil melepaskan diri dari sistem anak sungai Qing Tiongkok di Korea dengan mengakhiri Perjanjian Shimonoseki yang mengharuskan Qing untuk mengakui Dinasti Yi Korea sebagai negara merdeka. Jepang mendorong modernisasi Korea. Namun, klan Min, termasuk Ratu Min, melakukan tindakan pencegahan terhadap Jepang yang mendominasi kekuasaan di Korea. Di tahun 1895, Ratu Min dibunuh oleh Jepang setelah berusaha mempromosikan pengaruh Rusia dan menentang reformasi. Pada tahun 1897, Joseon berganti nama menjadi Kekaisaran Korea (1897-1910), dan menegaskan kemerdekaannya, tetapi sangat tertarik mendekati Rusia, dan membuat keputusan Raja dari pengadilan Rusia, serta menggunakan penjaga Rusia saat kembali ke istananya. Jepang mengumumkan perang terhadap Rusia untuk mengusir pengaruh Rusia, dan mengakhiri perang dengan menjatuhkan Perjanjian Jepang-Korea tahun 1905. Korea menjadi protektorat Jepang, yang memicu aneksasi. Ito Hirobumi merupakan perdana menteri pertama Jepang dan salah satu negarawan tertua. Dia adalah Residen Jenderal Korea yang menentang aneksasi Korea. Namun, keseimbangan kekuatan domestik Jepang justru tumbuh demi aneksasi, karena seorang negarawan yang berpengaruh dalam menentang aneksasi awal telah hilang akibat pembunuhan Ito Hirobumi oleh An Jung-geun pada tahun 1909. Pada tanggal 22 Agustus 1910, Jepang mencaplok Korea dengan menandatangani Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea.
Kabupaten Nagekeo
Gagasan untuk menggabungkan Swapraja Nage dan Keo, mengemuka dalam pertemuan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Raja Boawae Roga Ngole dan Raja Keo Muwa Tunga di Boawae tanggal 18 April 1917. Akan tetapi gagasan tersebut tidak dapat direalisasikan. Ide untuk menggabungkan dua keswaprajaan, baru dapat direalisasikan setelah meninggalnya Raja Keo: Muwa Tunga yang digantikan oleh saudaranya: Goa Tunga (Tule, 2004; Forth, 1994b, citing Hamilton, 1918). Di Boawae, juga terjadi regenerasi kepemimpinan raja dari Roga Ngole kepada putranya Joseph Juwa Dobe (Forth, 2004). Joseph Juwa Dobe, dilantik menjadi raja pada tanggal 26 Januari 1931, sekaligus sebagai simbol penggabungan swapraja Nage dan Keo menjadi Swapraja Nagekeo. Dengan demikian, sejak tahun 1931 onderafdeeling Ngadha mencakup 3 swapraja yaitu: Nagekeo, Ngadha dan Riung.
Norodom Sihanouk
Pada Juli 1989, Ali Alatas bergabung dengan menteri luar negeri Perancis Roland Dumas dalam pembukaan Konferensi Perdamaian Paris, dimana diskusi ditujukan terkait rencana penarikan pasukan Vietnam dan rencana pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Kamboja pada masa mendatang. Pada bulan berikutnya, Sihanouk mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden FUNCINPEC namun masih berada di partia tersebut sebagai anggota biasa. Pada September 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pendirian Dewan Nasional Tertinggi Kamboja (DNTK), sebuah badan administratif yang bertugas untuk mengurusi pengakuan kedaulatan Kamboja untuk sementara waktu sampai pemilihan yang didukung PBB diadakan. Pembentukan DNTK kemudian diratifikasikan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 668. Pada Juli 1991, Sihanouk meninggalkan FUNCINPEC dan terpilih sebagai ketua DNTK.
Perang Boshin
Selama dua abad hingga 1854, Jepang menjalankan politik isolasi ("sakoku") dan hanya berhubungan secara terbatas dengan negara asing, kecuali dengan Korea di Tsushima, Dinasti Qing di Kepulauan Ryukyu, dan Belanda di pos perdagangan Dejima. Pada 1854, kedatangan Komodor Perry memaksa Jepang membuka pintu terhadap perdagangan dengan negara-negara asing. Dibukanya isolasi Jepang memicu pesatnya perkembangan perdagangan luar negeri dan westernisasi. Akibat perjanjian tidak adil yang dibuat Jepang dengan Komodor Perry, Keshogunan Tokugawa mendapat tantangan dari berbagai kalangan di dalam negeri. Gerakan radikal anti-Barat timbul dalam bentuk slogan "sonnō jōi" ("dukung kaisar, usir orang barbar").
Kaisar Kōmei setuju dengan sentimen anti-Barat, dan mulai berperan aktif dalam urusan negara. Bagaikan mendapat kesempatan untuk lepas dari keshogunan, kaisar mengkritik keras berbagai perjanjian Jepang dengan dunia Barat dan ikut campur dalam urusan suksesi shogun. Usaha Kaisar Kōmei berpuncak dengan dikeluarkannya Dekret Pengusiran Orang Barbar. Walaupun tidak berkeinginan melaksanakan dekret tersebut, keshogunan menjadi sasaran kekerasan. Orang asing di Jepang juga menjadi sasaran kemarahan, termasuk insiden berdarah dengan berakhir dengan tewasnya pedagang Inggris bernama Charles Lennox Richardson. Kematian Richardson membuat keshogunan harus membayar ganti rugi sebesar 100 ribu poundsterling Inggris. Insiden lainnya termasuk ditembakinya kapal-kapal asing di Shimonoseki.
Sepanjang tahun 1864, kekuatan asing menanggapinya dengan pembalasan bersenjata, termasuk Bombardemen Kagoshima oleh tentara Inggris dan Bombardemen Shimonoseki oleh kekuatan multinasional. Pada bersamaan, tentara Domain Chōshū didukung ronin yang benci orang asing mengobarkan Pemberontakan Hamaguri untuk menguasai ibu kota kekaisaran di Kyoto. Namun pemberontakan berhasil dipadamkan pasukan yang dikirim Tokugawa Yoshinobu. Ketika itu, sikap istana dan pemimpin Domain Chōshū mulai melunak. Walaupun demikian, tahun berikutnya Keshogunan Tokugawa tidak dapat mengendalikan para daimyo yang melawan pemerintah pusat di Edo.
Roem Kono
Roem Kono sudah menjadi kader Golkar sejak 1987 dan aktif di Kelompok Kerja (Pokja) Wiraswasta. Sebagai seorang pengusaha, Roem aktif berorganisasi di asosiasi pengusaha. Dimulai di 1989 dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjadi Wakil Ketua Umum HIPMI Jakarta (1989-1992) kemudian di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menjadi Ketua DKI Jakarta (1998-2003), Ketua Komite (2004-2009) dan Anggota Dewan Kehormatan (2009-2013).
Pertempuran Jolo
Mindanao dan Sulu tidak akan pernah sama setelah de Corcuera melangkah masuk, dalam upayanya untuk menenangkan dan menyatukan pulau-pulau Filipina menjadi satu koloni bangsa Spanyol. Keterlibatannya dalam interior Maguindanao menyebabkan Qudarat dan Datus lain dari Mindanao untuk memulai pembentukan kembali dan membentuk menjadi entitas politik yang lebih besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kesultanan Maguindanao dapat diakui sebagai negara Islam dan sebuah kerajaan yang bersatu, dengan gabungan pemerintahan Buayan, Cotabato-Maguindanao di bawah Qudarat, dan para Sultan Lanao untuk membentuk ke dalam satu bangsa.
Prince Johnson
Prince Yormie Johnson adalah seorang politisi dan Senator Senior Liberia dari Nimba County. Sebelumnya ia adalah pemimpin pemberontak paling menonjol dalam Perang Saudara Liberia, dan berperan dalam penangkapan, penyiksaaan, mutilasi, dan eksekusi Presiden Samuel K Doe. Setelah kematian Doe, Jhonson mengklaim kursi kepresidenan Liberia, namun malah berakhir dengan konsolidasi kekuatan pemberontak di bawah Taylor, dan akhirnya memilih Amos Sawyer sebagai presiden. Jhonson kemudian melarikan diri ke Nigeria untuk menghindari penangkapan, dan selanjutnya tidak memiliki keterlibatan dalam Perang Saudara Kedua Liberia.
Kerajaan Buol
Sejarah Buol mulai dikenal secara teratur sejak jaman pemerintahan Ndubu I dengan permaisurinya bernama Sakilato (sekitar 1380 M) dan selanjutnya digantikan oleh Anogu Rlipu sebagai Madika yang kemudian memindahkan Pusat pemerintahan dari Guamonial ke Lamolan. Setelah Anogu Rlipu meninggal dunia dan Dae Bole belum kembali maka Bokidu memutuskan Bataralangit menjadi Madika (Raja) dengan gelar Madika Moputi atau Sultan Eato dan diperkirakan Madika Moputi adalah Raja Buol yang pertama memeluk Agama Islam dengan nama Muhammad Tahir Wazairuladhim Abdurahman dan meninggal pada tahun 1594 M.
Inoue Kaoru
Pada periode Bakumatsu, Inoue muncul sebagai pemimpin gerakan antiforeigner di kota asalnya Chōshū. Berkeinginan untuk menyingkirkan Jepang orang asing, ia dan Takasugi Shinsaku membakar kedutaan Inggris di Edo di Januari 1863.
Politik Amerika Serikat
Pada dasawarsa 1850-an, isu perbudakan mengemuka, dengan ketidaksetujuan khususnya menyangkut pertanyaan tentang apakah perbudakan diizinkan di wilayah-wilayah barat negara ini. Partai Whig mengangkangi isu tersebut dan tenggelam menuju kematiannya setelah kekalahan pemilihan yang luar biasa oleh Franklin Pierce dalam pemilihan presiden tahun 1852. Para mantan anggota Partai Whig menggabungi pergerakan Know Nothing atau Partai Republik yang baru dibentuk. Sementara Partai "Know Nothing" tidak lama bertahan, Partai Republik dapat menahan tekanan-tekanan politik yang kuat menjelang Perang Saudara. Kebijakan utama Partai Republik adalah bahwa perbudakan harus dihapuskan dari seluruh wilayah negara. Enam tahun kemudian, partai baru ini sukses meraih kursi kepresidenan ketika Abraham Lincoln memenangi pemilihan presiden pada tahun 1860. Setelah itu, partai-partai dapat berdiri dengan mapan sebagai organisasi politik dominan di negara ini, dan kesetiaan kepada partai telah menjadi bagian penting dari sebagian besar kesadaran masyarakat. Kesetiaan terhadap partai diwariskan dari bapak kepada anak, dan kegiatan-kegiatan partai, termasuk peristiwa kampanye yang luar biasa, lengkap dengan kelompok mars berseragam dan parade cahaya obor, menjadi bagian dari kehidupan sosial berbagai komunitas.
Norodom Sihanouk
Konstitusi baru dikeluarkan pada 24 September 1993, dan Sihanouk diangkat kembali menjadi Raja Kamboja. Sebuah pemerintahan koalisi permanen dibentuk antara FUNCINPEC, PKRK dan sebuah partai politik ketiga, Partai Demokratik Liberal Buddhis (PDLB). Sehingga, Sihanouk menjadikan Ranariddh dan Hun Sen masing-masing sebagai Perdana Menteri Pertama dan Kedua. Tak lama setelah itu, Sihanouk pergi ke Beijing, dimana ia menjalani beberapa bulan untuk pengobatan kanker. Pada April 1994, Sihanouk kembali, dan bulan berikutnya memeanggil pemerintah untuk mengadakan pemilihan barusehingga Hhmer mereka bekerja sama dalam pemerintahan. Ranariddh dan Hun Sen menolak usulan tersebut, namun Sihanouk menyetujuinya, dan merencanakan lebih lanjut pemerintahan persatuan nadional yang terdiri dari FUNCINPEC, PRK, dan Khmer Merah yang dikepalainya. Lagi-lagi, kedua perdana menteir mopenolk proposal Sihanouk, dengan menyatakan bahwa tindakan Khmer Merah pada masa lalu membuat proposal tidak realistis. Sihanouk berbalik, dan mengeluarkan rasa tak senang terhadap Hun Sen dan Ranariddh telah menghiraukannya. Seperti kata Norodom Sirivudh dan Julio Jeldres, yang masing-masing adalah adik tirinya dan biografet resminya, peristiwa tersebut menandakan bahwa kemampuan monarki untuk mengendalikan urusan nasional tidaklah mulus, setidaknya dengan para perdana menteri.
Jawa-Suriname
Hasil KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Suriname memperoleh status Pemerintahan Otonom, dimana hak dan kewajibannya disamakan dengan provinsi-provinsi yang di Negeri Belanda. Akibatnya di Suriname muncul partai politik. Pada tahun 1946 berdiri Partai Politik (Parpol) milik wong Jowo, PBIS(Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname) pimpinan Bapak Soediono Soeriwisastro, yang kemudian digantikan oleh Bapak Salikin Mardi Hardjo. Pada tahun 1947 berdiri Parpol wong Jowo lain, KTPI (Kaum Tani Persatuan Indonesia) pimpinan Bapak Iding Soeminta. Dampaknya, masyarakat Indonesia “pecah” menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat dan saling bertentangan. Kecuali itu, karena adanya beberapa suku bangsa yang tinggal di Suriname, maka persaingan antar etnispun, tidak bisa dihindarkan. Posisi jabatan dalam Pemerintahan, banyak didominasi oleh orang-orang Creol.
Kesultanan Kanoman
Pada sekitar tahun 1770-an, Sultan Muhammad Chaerudin menjadi pemimpin di Kesultanan Kanoman dengan gelar Sultan Anom IV, dikatakan semenjak kekuasaan Sultan Anom I, Belanda telah berusaha menanamkan kekuasaannya kedalam keraton-keraton di Cirebon melalui perjanjian persahabatan yang berisi monopoli dagang Belanda serta dengan politik pendekatan persuasif kepada pihak-pihak di kesultanan dan tokoh-tokoh masyarakat, Putera Mahkota Kanoman (putera pertama Sultan Anom IV) pada waktu itu melakukan perlawanan terbuka terhadap belanda, masyarakat yang berjuang bersama di antaranya adalah Mirsa, yang melakukan perjuangan melawan penjajah Belanda pada tahun 1788 yang mendapatkan bantuan tokoh agama, namun perjuangan Mirsa dapat dipatahkan, perjuangan melawan penjajah kemudian berlanjut pada tahun 1793 dan akhirnya Pangeran Raja Kanoman berhasil ditangkap dalam perjuangannya melawan penjajah dan kemudian diasingkan ke Ambon pada sekitar tahun 1796.
Sejarah Nusantara (1942–1945)
Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Tambelang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.
Menyerahnya Jepang
Pada Februari 1945, Pangeran Fumimaro Konoe memberi Kaisar Hirohito sebuah memorandum yang menganalisis situasi dan menyampaikan kepada Hirohito bahwa bila perang diteruskan, kekaisaran akan menghadapi revolusi internal yang lebih berbahaya daripada kalah dalam perang. Menurut buku harian Pengurus Rumah Tangga Kaisar Hisanori Fujita, Kaisar yang menunggu pertempuran menentukan ("tennōzan") menjawab bahwa masih terlalu dini menawarkan perdamaian, "Kecuali kita membuat satu lagi kemenangan militer." Masih pada bulan Februari tahun yang sama, divisi perjanjian Jepang menulis tentang kebijakan Sekutu terhadap Jepang mengenai "penyerahan tanpa syarat, pendudukan, perlucutan senjata, penghapuskan militerisme, reformasi demokrasi, hukuman bagi penjahat perang, dan status kaisar." Pelucutan senjata oleh Sekutu, penjatuhan hukuman bagi penjahat perang Jepang, dan khususnya pendudukan dan penghapusan jabatan kaisar tidak diterima oleh pimpinan Jepang.
Roy B.B. Janis
Aktivitas di bidang politik dimulai pada masa kuliah S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1977, antara lain sebagai pengurus Senat Mahasiswa FH UI, Ketua Komisariat GMNI FHUI, aktif dalam Gerakan Koperasi di kalangan generasi muda dan merintis berdirinya KOPINDO (Koperasi Pemuda Indonesia). Kegiatan kepartaian dimulai pada tahun 1986 sebagai anggota PAPPU Pusat (panitia Pemilihan Umum Pusat) PDI, dilanjutkan dengan aktivitas sebagai pengurus DPD PDI DKI Jakarta 1994-1999.
Kwame Nkrumah
Saat kembali ke negaranya pada tahun 1937, ia diminta menjadi SekJen Konvensi Persatuan Pantai Emas (UGCC). Partai kaum cendekia ini bermisi memperjuangkan peralihan bertahap untuk mencapai pemerintahan sendiri dan memperoleh kemerdekaan.
Onna-bugeisha
Setelah Heike digagalkan terhadap provinsi-provinsi barat Jepang, keshogunan Kamakura (1185-1333) segera didirikan di bawah kekuasaan Minamoto no Yoritomo. Setelah ia lulus, istrinya, Hōjō Masako, yang bertindak pada tahun-tahun awal pemerintahan Hōjō, menjadi onna-bugeisha pertama yang menjadi pemain terkemuka dalam politik. Masako menjadi biarawati Buddha, nasib tradisional para janda samurai, dan melanjutkan keterlibatannya dalam politik, mempengaruhi nasib anak-anaknya Minamoto no Yoriie dan Minamoto no Sanetomo, shōgun kedua dan ketiga, dan faksi Hōjō di istana shogun.
Kaisarina Kōgyoku
Kejadian ini membuat sang kaisarina merasa sangat tertekan. Masyarakat Jepang di Zaman Asuka sangat sensitif terhadap masalah "penodaan", baik secara spiritual maupun pribadi. Kematian, terlebih pembunuhan bengis yang terjadi tepat di dekat kaisar dipandang sebagai tindakan penodaan yang mungkin terburuk. Menanggapi peristiwa ini, Kōgyoku menyatakan turun tahta. Meskipun awalnya Kōgyoku hendak menyerahkan kedudukan kaisar kepada putranya, Naka-no-Ōe, tetapi Nakatomi no Kamatari, orang yang turut serta membantu Pangeran Naka-no-Ōe dalam Peristiwa Isshin, menasihati agar tahta sebaiknya diserahkan kepada kakak tiri dari Naka-no-Ōe (anak tiri Kōgyoku), Pangeran Furuhito-no-Ōe, atau kepada pamannya (sekaligus saudara Kōgyoku), Pangeran Karu. Furuhito-no-Ōe menolak gagasan itu dan kemudian menggundul kepalanya untuk menjadi biksu Buddha. Pada akhirnya, tahta diserahkan kepada Pangeran Karu. Dia naik tahta sebagai Kaisar Kōtoku dan memerintah pada 645-654.
Kanon Fukuda
Kanon tampil dalam tiga pertunjukan musikal pada tahun 2007, bermain dalam "Chitose Zuki" pada bulan Maret, "Saien Chitose Zuki!" Pada bulan Agustus dan " Heisei Revolution ~Bakku Tuze - Byakkotai~" pada bulan Oktober. Ia juga ambil bagian dalam acara televisi, "Chao.TV" (mulai September 2007). Kanon tampil dalam musikal "Bijogi Junction" pada bulan April 2008, tetapi peluang lebih besar muncul dengan sendirinya ketika ia terpilih menjadi salah satu dari empat anggota baru untuk unit baru Hello! Pro Egg bersama Yuuka Maeda, Ayaka Wada dan Akari Saho. Kelompok ini disebut Shugo Chara Egg! dan dibentuk untuk menyanyikan lagu tema pembuka untuk animeShugo Chara!.
Sejarah Kota Banjarmasin
Tanggal 17 Maret 1942, Jepang membawa Kapten van Epen kembali ke Puruk Cahu untuk melucuti dan melakukan penyerahan diri pihak militer dan pemerintahan sipil Belanda. Tanggal 18 Maret 1942, Kiai Pangeran Musa Ardi Kesuma diangkat sebagai "Ridzie" membawahi daerah Banjarmasin, Hulu Sungai dan Kapuas-Barito serta wakil "Ridzie" ditunjuk dr. Sosodoro Djatikoesoemo, sedangkan Wakil Ketua ""Gemeente" Banjarmasin" yang disebut "Haminta" adalah Mr. Roesbandi. Para tawanan orang Belanda yang dijemput dari Puruk Cahu dimasukan ke barak Benteng Tatas, wanita dan anak-anak ditahan di bekas rumah opsir menghadap Ringweg (Jl. Loji). Semua terjadi bawah tontonan rakyat yang menghinanya. Masyarakat kelas atas yang tadinya memerintah diperlakukan sebagai paria oleh Jepang. Hidup dalam kamp konsentrasi dengan penderitaan dan kekurangan makanan. Dalam tawanan Dr. A. Haga sempat membuat rencana-rencana untuk pemulihan kekuasaan, tetapi akhirnya ketahuan Jepang. Pada bulan Mei 1942, semua pihak yang tersangkut sebanyak lebih dari 200 orang ditangkap dan akhirnya dibunuh Jepang di antaranya dr. Soesilo dan Santiago Pareira. Segala lapangan kehidupan masyarakat pada masa itu diawasi dengan ketat oleh "Kempetai". Menjelang akhir kekuasaan Jepang, banyak romusha berupa manusia berkerangka berbalut kulit penuh koreng, para gadis belia asal Jawa maupun Kalimantan Selatan sendiri yang dijadikan "jugun ianfu" seperti yang dialami Mardiyem (Momoye) dan Soetarbini (Miniko) yang didatangkan dari Yogyakarta ke Banjarmasin ketika berusia 13 tahun dipaksa dalam perbudakan seks. Sampai di "ian jo" Telawang mereka tempatkan dalam kamar-kamar yang bertuliskan nama-nama dalam bahasa Jepang, sepanjang hari melayani kebutuhan seks para militer dan sipir Jepang. Penderitaan Mardiyem selaku saksi hidup peristiwa tersebut telah dibukukan dalam Momoye Mereka Memanggilku. Di Banjarmasin sedikitnya terdapat 3 buah "ian jo" (asrama "jugun ianfu").
Minamoto no Yoritomo
Di bulan berikutnya, 6 Oktober 1184, Keshogunan Kamakura membuka kantor pemerintahan yang pertama. Kantor administrasi ini disebut "Kumonjo" dan dikepalai Ōe Hiromoto. Setelah berganti nama menjadi "Mandokoro", kantor ini mengurusi pemerintahan dan keuangan. Pada 20 Oktober 1184, Keshogunan Kamakura membuka kantor pengadilan ("Monchūjo") yang dikepalai Miyoshi no Yasunobu. Pejabat tingkat menengah ke bawah makin bertambah jumlahnya di Keshogunan Kamakura, antara lain politisi terkenal seperti Nikaidō Yukimasa dan Taira no Moritoki.
Pangeran Shōtoku
Seusai perang, Pangeran Hatsusebe diangkat sebagai Kaisar Sushun oleh Soga no Umako yang menjalankan kekuasaan politik. Kaisar Sushun tidak puas, dan menjadi musuh Umako. Setelah menerima perintah dari Umako, Yamato no Ayanokoma membunuh Kaisar Sushun. Putri Toyomi Kekashikiya diangkat Umako menjadi Kaisar Suiko. Pengangkatan ini menjadikan Kaisar Suiko sebagai kaisar wanita pertama dalam sejarah Jepang. Pangeran Umayado juga diangkat sebagai putra mahkota. Pada tahun 593, Pangeran Umayado diangkat sebagai sesshō. Bersama Soga no Umako, Pangeran Umayado membantu bibinya, Kaisar Suiko dalam menjalankan pemerintahan.
Yōhei Kōno
Setelah lulus dari Universitas Waseda, Kōno bekerja pada perusahaan Marubeni. Pada 1967, karier politik Kono dimulai karena kematian ayahnya.
Pangeran Shōtoku
Pada tahun 585, Kaisar Bidatsu mangkat dan ayah Pangeran Umayado naik tahta sebagai Kaisar Yōmei. Pada waktu itu sedang terjadi pertentangan soal penyebaran agama Buddha antara kelompok penganut Buddha pimpinan Soga no Umako dan kelompok anti-Buddhisme pimpinan Mononobe no Moriya. Setelah bertahta kurang dari dua tahun, Kaisar Yōmei mangkat. Pertikaian terjadi sehubungan suksesi tahta. Umako membunuh Pangeran Anahobe calon kaisar pihak Moriya. Pembunuhan dilakukan setelah mendapat perintah dari Putri Toyomi Kekashikiya (permaisuri almarhum Kaisar Bidatsu).
Mangkunegara I
Perjuangan R.M. Said dimulai bersamaan dengan pemberontakan laskar Tionghoa di Kartosuro pada 30 Juni 1742 yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi (juga disebut "Sunan Kuning"), mengakibatkan tembok benteng kraton Kartasura setinggi 4 meter roboh. Pakubuwono II, Raja Mataram ketika itu melarikan diri ke Ponorogo. ketika itu RM Said berumur 19 tahun. Dia bergabung bersama-sama untuk menuntut keadilan dan kebenaran atas harkat dan martabat orang orang Tionghoa dan rakyat Mataram, yang ketika itu tertindas oleh Kumpeni Belanda (VOC) dan Rajanya sendiri Pakubuwono II.Geger pecinan ini berawal dari pemberontakan orang-orang Cina terhadap VOC di Batavia. Kemudian mereka menggempur Kartasura,yang dianggap sebagai kerajaan boneka dari Belanda. Sejak Pasukan Cina mengepung kartasura pada awal 1741, para bangsawan mulai meninggalkan Kraton Kartasura. RM Said membangun pertahanan di Randulawang, sebelah utara Surakarta, Ia bergabung dengan laskar Sunan Kuning melawan VOC. Said diangkat sebagai panglima perang bergelar Pangeran Perang Wedana Pamot Besur. Ia menikah dengan Raden Ayu Kusuma Patahati. Adapun Pangeran Mangkubumi justru lari ke Semarang, menemui penguasa Belanda dan meminta dirinya dirajakan. VOC menolak permintaan itu. Ia kemudian bergabung dengan Puger di Sukowati. Berkat bantuan Belanda, pasukan Cina diusir dari Istana Kartasura, enam bulan kemudian, Paku Buwono II kembali ke Kartasura mendapatkan istananya rusak. Ia memindahkan Istana Mataram ke Solo (Surakarta). Kebijakan raja meminta bantuan asing itu, ternyata harus dibayar mahal. Wilayah pantai utara mulai Rembang, Jawa Tengah, hingga Pasuruan, Surabaya dan Madura di Jawa Timur harus diserahkan kepada VOC. Setiap pengangkatan pejabat tinggi Keraton wajib mendapat persetujuan dari VOC. Posisi raja tak lebih dari Leenman, atau “Peminjam kekuasaan Belanda”. Pangeran Mangkubumi, akhirnya kembali ke Keraton.
Hiromu Nonaka
Pada tahun 1980-an, Nonaka adalah bagian dari faksi di Dewan Perwakilan yang dipimpin oleh Noboru Takeshita. Ia menjadi terkenal setelah skandal Recruit, yang menyebabkan runtuhnya faksi Takeshita, dan pada pemilihan umum 1993, partainya yakni Partai Demokratik Liberal (PDL) menjadi oposisi untuk pertama kalinya dalam beberapa dasawarsa terakhir. Karena hanya beberapa anggota parlemen dari PDL yang memiliki pengalaman menjadi bagian dari oposisi, Nonaka menunjukan pengalamannya sebagai bagian dari oposisi di majelis lokal dan prefektur di Kyoto untuk menjadi salah satu anggota parlemen yang paling kritis terhadap pemerintah Hosokawa.
Setelah runtuhnya koalisi pimpinan Hosokawa pada tahun 1994, Nonaka memasuki kabinet untuk pertama kalinya sebagai bagian dari pemerintahan Murayama. Ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dari tahun 1994 sampai 1995. Pasca serangan kereta bawah tanah Tokyo pada tahun 1995, ia menarik perhatian atas permintaan maaf pribadinya kepada salah seorang tersangka yang telah dituduh olehnya meracuni istri dan tetangganya dengan sarin.
Abdoel Moeis Hassan
Bersamaan dengan tuntutan integrasi Kalimantan Timur ke RI, Moeis Hassan sebagai Ketua Front Nasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan swapraja (kesultanan) karena menurutnya sistem feodalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Ia pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sultan Kutai Kertanegara yang juga disaksikan oleh rakyat ketika Sultan Aji Muhammad Parikesit menyatakan proklamasi persetujuan Kerajaan Kutai Kertanegara bergabung ke NKRI pada 23 Januari 1950. Gagasan ini bertujuan agar setiap rakyat mempunyai persamaan hak dalam menempati posisi di birokrasi sesuai kapabilitasnya tanpa diskriminasi berdasarkan status kebangsawanan. Ide ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 yang menghapuskan status Daerah Istimewa bagi Kesultanan Kutai Kertanegara, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan.
Harmoko
Pada permulaan tahun 1960-an, setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, ia bekerja sebagai wartawan dan juga kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka. Pada tahun 1964 ia bekerja juga sebagai wartawan di Harian Angkatan Bersenjata, dan kemudian Harian API pada 1965. Pada saat yang sama, ia menjabat pula sebagai pemimpin redaksi majalah berbahasa Jawa, Merdiko (1965). Pada tahun berikutnya (1966-1968), ia menjabat sebagai pemimpin dan penanggung jawab Harian Mimbar Kita. Pada tahun 1970, bersama beberapa temannya, ia menerbitkan harian Pos Kota.
Sebagai menteri Penerangan, Harmoko mencetuskan gerakan Kelompencapir (Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa) yang dimaksudkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dari pemerintah. Harmoko pun dinilai berhasil memengaruhi hasil pemilihan umum (Pemilu) melalui apa yang disebut sebagai "Safari Ramadhan". Sebagai Ketua Umum DPP Golkar, Harmoko dikenal pula sebagai pencetus istilah "Temu Kader". Terakhir, ia menjabat sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999 yang mengangkat Soeharto selaku presiden untuk masa jabatannya yang ke-6. Namun dua bulan kemudian Harmoko pula memintanya turun ketika gerakan rakyat dan mahasiswa yang menuntut reformasi tampaknya tidak lagi dapat dikendalikan.
George Konrote
Dari tahun 2001 sampai tahun 2006, Konrote menjabat sebagai Komisaris Tinggi Fiji untuk Australia. Setelah pengangkatannya, yang setara dengan duta besar, berakhir pada akhir Maret 2006, ia terpilih untuk mewakili Komunal Konstituen Rotuma dalam pemilihan umum tahun 2006, dan ia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Negara Imigrasi dan Menteri Negara Purnawirawan di Kabinet Laisenia Qarase. Perannya dalam portofolio ini tiba-tiba berakhir ketika pemerintahan digulingkan dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Komodor Frank Bainimarama pada 5 Desember 2006.
Invasi Anjouan 2008
Pada tanggal 3 Maret 2008, kapal pengisi bahan bakar yang mensuplai tentara Komoro terbakar di ibukota Komoro, Moroni. Penyebab kebakaran ini tidak diketahui. Pada tanggal 11 Maret, serangan bersenjata terjadi dan tiga anggota milisi Anjouan yang setia pada Presiden Bacar ditangkap dan dibawa ke Mohéli untuk diintrogasi. Diplomasi berlanjut dengan intervensi presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki yang berupaya menunda invasi Uni Afrika.
Mbeki berbicara kepada ketua Uni Afrika, Presiden Tanzania Jakaya Kikwete, melalui telepon pada tanggal 14 Maret untuk menghentikan serangan yang bertujuan untuk menggulingkan Mohamed Bacar tersebut.
Konoe Fumimaro
Pada bulan Juni 1937, Pangeran Fumimaro Konoe terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebulan setelah menjabat perdana menteri, pasukan Jepang bentrok dengan pasukan Tiongkok dekat Peking dalam peristiwa yang disebut Insiden Jembatan Marco Polo. Konoe mengirim tiga divisi tentara, mengingatkan militer untuk tidak memperburuk konflik. Dalam waktu tiga minggu militer melancarkan serangan umum. Konoe dan kabinetnya takut tentara Jepang tidak akan menghormati segala perjanjian damai. Dia juga tidak yakin bahwa Chiang dapat mengendalikan tentaranya sendiri. Pada bulan Agustus, tentara Tiongkok membunuh dua marinir Jepang di Shanghai. Konoe setuju dengan Menteri Angkatan Darat Jenderal Hajime Sugiyama untuk mengirim dua divisi demi membela kehormatan Jepang. Kabinetnya kemudian mengeluarkan pernyataan, menuduh baik pihak nasionalis dan komunis Tiongkok berperilaku "semakin provokatif dan menghina" Jepang.
Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya
Perdana Menteri Fumimaro Konoe mencanangkan konsep Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dalam usaha menciptakan kawasan Asia Timur Raya yang terdiri dari Jepang, Manchukuo, Tiongkok, dan negara-negara di Asia Tenggara yang menurut Kekaisaran Jepang merupakan tatanan internasional baru untuk menciptakan "kemakmuran bersama" bagi negara-negara Asia, dalam bentuk perdamaian dan kesejahteraan bersama yang bebas dari kolonialisme dan dominasi Barat. Di antara tujuan ekspansi militer Jepang termasuk memencilkan Australia dan operasi-operasi angkatan laut di Samudra Hindia.
Naoto Kan
Kemudian, pada tahun 1994, Kan bergabung dengan Partai Sakigake Baru (Shinto Sakigake) dan menjabat sebagai Kepala urusan Kebijakan ketika menjadi bagian dari koalisi pemerintah yang terdiri dari Partai Liberal Demokrat (LDP) dan Partai Sosial Demokrat (SDP).
Dua tahun kemudian, pada tahun 1996, Kan menjadi Menteri Kesehatan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Hashimoto Ryutaro dari LDP, yang membuatnya terkenal karena berhasil menangani masalah infeksi HIV dari produk darah yang terkontaminasi.
Kazushige Ugaki
Pada bulan Mei 1938, Ugaki menjadi Menteri Luar Negeri di bawah pemerintahan Konoe pertama, sekaligus memegang portofolio Menteri Urusan Kolonial, tetapi mengundurkan diri setelah hanya 4 bulan.
Kusunoki Masashige
Pada tahun 1331, Kaisar Go-Daigo melarikan diri dari istana, dan memulai perlawanan bersenjata melawan Keshogunan Kamakura. Masashige menyambut ajakan Kaisar Go-Daigo untuk mengangkat senjata. Istana Shimoakasaka dipertahankannya bersama Pangeran Morinaga (putra Kaisar Go-Daigo) dari serbuan pihak keshogunan yang dipimpin Yuasa Jōbutsu (peristiwa yang disebut Pertempuran Istana Shimoakasaka). Biksu Monkan dari sekte Shingon atau Iga Kanemitsu diperkirakan sebagai tokoh yang mempertemukan Kaisar Go-Daigo dengan Masashige. Walaupun Kaisar Go-Daigo sudah tertangkap dan dibuang ke Pulau Oki, Masashige terus memerangi keshogunan ditemani Pangeran Morinaga yang berjuang dari wilayah Yoshino, Provinsi Yamato. Setelah Istana Shimoakasaka direbut pasukan keshogunan, Masashige melarikan diri ke Istana Chihaya di Gunung Kongō. Di Chihaya, ia terus melakukan perlawanan walaupun berada dalam keadaan terkepung dalam istana. Pasukan Kusunoki bertempur dengan gigih melawan kepungan pasukan keshogunan yang berjumlah lebih besar. Pasukan keshogunan akhirnya dapat dikalahkan Masashige dengan taktik yang sekarang disebut gerilya.
Norodom Chakrapong
Pada 2002, Chakrapong mendirikan sebuah partai royalis, Partai Jiwa Khmer. Saat Partai Jiwa Khmer gagal memenangkan kursi parlementer tunggal pada pemilihan umum 2003, Charkapong kembali bergabung dengan Funcinpec dan kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Pertama Senat pada 2005. Pada 2006, Chakrapong dikeluarkan dari Funcinpec dan bergabung dengan Partai Norodom Ranariddh. Saat pemerintah Kamboja melakukan penyelidikan hukum terhadap dakwaan hutang Chakrapong dari maskapai penerbangannya, Chakrapong keluar politik pada 2007. Chakrapong kemudian dilantik sebagai kanselir penasehat pada Dewan Penasehat Tinggi dan mendedikasikan dirinya sendiri pada karya kemanusiaan dan mendukung aktivitas kerajaan.
Laiwoi
Pada awal abad ke- 19 Kerajaan Laiwoi muncul dengan diangkatnya sapati Ranomeeto sebagai Mokole, sebelumnya ranomeeto merupakan satu provinsi dari kerajaan konawe yang kepala pemerintahannya adalah sapati. Raja ke-I kerajaan Laiwoi adalah Sorumba (SANGIANIBENDE SAPATI RANOMEETO) , adalah saudara dari Raja lakidende (SANGIA NGGINOBURU), Raja Ke-2 (Dua) Melamba, Raja ke-3 (Tiga) Balani (SANGIA NDEBUNGGU), Raja Ke-4 (Empat) Ray , Raja ke-5 (Lima) Tebau ( Okapu, (LAKINO LAIWOI. (Vosmeer,1839 : 77), Raja ke-6 (Enam) adalah seorang perempuan yaitu Ratu bernama Maho yang menikah dengan bangsawan dari Kerajaan Bone adalah anak dari raja Bone Arung Bakung), Raja ke-7 Lamangu dinobatkan pada tgl 13 April 1858 dan Mangkat pada 18 mei 1880, Disinilah era/ masa kedatangan Bangsa Barat menjajah, dengan politik adudombanya. Dan untuk mempertahankan keutuhah kerajaan Laiwoi Konawe maka raja Lamanggu sepakat membuat kontrak dengan gubernur jendral yang dikenal ‘"lang Contract"’ ditandatangani pada 17 juli 1858 dan berakhir pada 1860. kemudian “Sao – Sao” seorang Bangsawan keturunan “"Tambo Ilosoano Oleo"” diangkat menjadi Mokole (Raja) Laiwoi bergelar Van Laiwoi menggantikan Ayahandanya sebagai Raja ke 8 Saosao (SANGIA TAMBO LOSOANO OLEO) dimasa ini kekuatan penjajah begitu kuat sehingga memaksa Saosao kembali membuat contrack yang bertujuan untuk keberlangsungan kehidupan rakyat dan keutuhan kerajaan laiwoi . Contrack dibuat 8 kali dimulai 21 Desember 1885 – 30 agustus 1917 dan Atas usaha “Raja Sao – Sao” untuk mempersatukan Kerajaan Laiwoi Konawe, maka pada tahun 1908 sudah dapat menguasai kembali seluruh Daerah bekas “Tambo Ilosoano Oleo” (Pintu pertahanan di sebelah timur) dan di bagi dalam 6 (enam) District bawahan (Onder District) yaitu :
Kamerun
Kekaisaran Jerman menjajah Kamerun mulai 1884, dan masuk ke pedalaman. Mereka memulai proyek untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan. Dengan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Kamerun menjadi daerah mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan dibagi menjadi daerah Perancis "Cameroun", dan daerah Britania "Cameroons" pada 1919. Perancis kemudian menggabungkan ekonomi Cameroun dengan ekonomi Perancis, dan memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja terampil, dan perbudakan. Britania memerintah daerah mereka dari negara tetangga Nigeria. Hal ini menyebabkan Kamerun menjadi "koloni dari koloni" yang terabaikan. Tenaga kerja migran Nigeria masuk ke Cameroons selatan, mengakhiri perbudakan tetapi juga membuat penduduk asli marah. Mandat Liga Bangsa-Bangsa diubah menjadi United Nations Trusteeships pada 1946, dan masalah kemerdekaan mulai muncul di Cameroun. Perancis melarang partai politik paling radikal, Union des Populations du Cameroun (UPC), pada 13 Juli 1955. Hal ini menyebabkan perang gerilya panjang, dan pembunuhan pemimpin partai ini, Ruben Um Nyobé. Di Cameroons diperdebatkan antara bergabung dengan Cameroun atau Nigeria.
Pada 1 Januari 1960, Cameroun mendapat kemerdekaan dari Perancis di bawah presiden Ahmadou Ahidjo, dan pada 1 Oktober 1961, Southern Cameroons bergabung dengan tetangganya untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Ahidjo menggunakan perang melawan UPC, dan kekhawatiran akan perang etnis untuk menggalang kekuasaan presiden, bahkan setelah UPC dikalahkan pada 1971. Partai politiknya, Cameroon National Union (CNU), menjadi satu-satunya partai politik pada 1 September 1966, dan pada 1972, sistem pemerintahan federasi diubah menjadi United Republic of Cameroon (Republik Kesatuan Kamerun), dengan ibukota Yaoundé. Ahidjo memilih kebijakan ekonomi planned liberalism, mengutamakan cash crops, dan minyak bumi. Pemerintah menggunakan uang dari minyak untuk menciptakan persediaan uang nasional, membayar petani, dan membiayai proyek-proyek pembangunan besar; namun banyak proyek gagal karena Ahidjo melakukan nepotisme dengan menunjuk teman-temannya walaupun mereka tidak kompeten.
Kesultanan Kacirebonan
Pada sekitar tahun 1770-an, Sultan Muhammad Chaerudin menjadi pemimpin di kesultanan Kanoman dengan gelar Sultan Anom IV, dikatakan semenjak kekuasaan Sultan Anom I, Belanda telah berusaha menanamkan kekuasaannya kedalam keraton-keraton di Cirebon melalui perjanjian persahabatan yang berisi monopoli dagang Belanda serta dengan politik pendekatan persuasif kepada pihak-pihak di kesultanan dan tokoh-tokoh masyarakat, Putera Mahkota Kanoman (putera pertama Sultan Anom IV) pada waktu itu melakukan perlawanan terbuka terhadap belanda, masyarakat yang berjuang bersama diantaranya adalah Mirsa, yang melakukan perjuangan melawan penjajah Belanda pada tahun 1788 yang mendapatkan bantuan tokoh agama, namun perjuangan Mirsa dapat dipatahkan, perjuangan melawan penjajah kemudian berlanjut pada tahun 1793 dan akhirnya Pangeran Raja Kanoman berhasil ditangkap dalam perjuangannya melawan penjajah dan kemudian diasingkan ke Ambon pada sekitar tahun 1796.
Pertempuran Beiping-Tianjin
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang, Konoe, pada tanggal 8 Juli mengadakan rapat kabinet luar biasa di Tokyo dan memutuskan untuk mencoba meredakan permusuhan dan menyelesaikan masalah secara diplomatis. Tetapi, Kepala Staf Angkatan Darat Kekaisaran Jepang mengizinkan pengiriman divisi infanteri dari Tentara Terpilih, dua brigade independen gabungan dari Tentara Kwangtung, dan satu resimen udara sebagai bala bantuan. Pengiriman ini dibatalkan pada tanggal 11 Juli di tengah berita bahwa negosiasi sedang dilakukan oleh komandan Tentara Jepang Wilayah Tiongkok Utara dengan Tentara Rute Ke-29 Tiongkok di lokasi, dan dengan diplomat Jepang di ibukota Tiongkok, Nanjing. Tetapi, meskipun Jenderal Sung Che-yuan, Komandan Tentara Ke-29 dan kepala Dewan Politik Hebei-Chahar dilaporkan telah mencapai kesepakatan berdamai pada 18 Juli, Tentara Jepang mempercepat pengiriman bala bantuan dengan alasan kurangnya kesungguhan dari pemerintah pusat Tiongkok. Mobilisasi ini sangat ditentang oleh Jenderal Kanji Ishihara dengan alasan bahwa eskalasi yang tidak diperlukan dalam konflik dengan Tiongkok akan membahayakan posisi Jepang di Manchukuo "vis-à-vis" Uni Soviet. Atas desakan Ishihara pengiriman ditunda. Sementara itu, Konoe mengadakan kontak pribadi dengan Sun Yat-sen dalam upaya untuk membangun penyelesaian diplomatik langsung dengan pemerintah pusat Kuomintang di Nanjing. Diplomasi rahasia ini gagal ketika unsur-unsur di dalam militer Jepang menahan utusan Konoe pada tanggal 23 Juli dan mobilisasi bala bantuan dimulai pada 29 Juli.
Cokronegoro II
Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro II adalah Adipati Sumenep ke-25 yang memerintah di wilayah Kadipaten Sumenep antara tahun 1678-1709. Nama kecilnya ialah Pangeran Romo. Pada masa pemeritahannya, Pamekasan dan Sumenep digabungkan ke dalam satu pemerintahan. Pangeran Romo adalah putra dari Ario Adikoro I dengan istrinya yang merupakan salah satu putri dari Keraton Sumenep. Pangeran Romo sendiri merupakan saudara kandung dari Raden Tumenggung Djojonegoro, yang juga menjabat sebagai adipati di Pamekasan. Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro II dikarunai seorang anak yang bernama Pangeran Djimat.
Perang Jwa-won
Pangeran kemudian menjadi raja ke-8 Goguryeo, Raja Sindae, pada tahun itu. Kudeta ini merupakan pemberontakan militer yang pertama yang sukses di dalam sejarah Goguryeo. Myeongnim Dap-Bu diberikan posisi "Guksang" (국상, 國相, Perdana Menteri), dan menjadi Perdana Menteri pertama Goguryeo. Myeongnim Dap-Bu konon tidak pernah menyalahgunakan posisinya, melainkan menguatkan ekonomi negara, politik dan militer. Pada saat yang damai dan pemulihan ini, Kerajaan Dinasti Han mengumpulkan pasukan besar dan mempersiapkan perang melawan Goguryeo pada tahun 172.
Konoe Fumimaro
Pangeran Fumimaro Konoe dilahirkan di Tokyo sebagai pewaris keluarga Konoe yang merupakan bagian dari klan Fujiwara. Ayahnya yang bernama Konoe Atsumaro telah lama aktif secara politik, dan pernah mendirikan Ikatan Anti-Rusia pada tahun 1903. Setelah ayahnya meninggal, Fumimaro Konoe mewarisi gelar pangeran, status sosial yang banyak, namun ayahnya tidak mewariskan cukup banyak uang.
Kehidupan awal Fidel Castro
Terlibat dalam budaya kekerasan geng di universitas tersbeut, pada 1947, ia ikut dalam upaya melengserkan junta militer Rafael Trujillo di Republik Dominika. Kembali ke politik pelajar, Castro ikut dalam demonstrasi kekerasan dimana para pengunjuk rasa bertikai dengan polisi, yang membuatnya makin menjadi sayap kiri dalam pandangannya. Berkunjung ke Bogotá, Kolombia, ia bertarung untuk kaum Liberal di Bogotazo sebelum kembali ke Havana, dimana ia memegang pandangan Marxisme. Pada 1948, ia menikahi seorang wanita kaya bernama Mirta Díaz Balart, dan pada September 1949 putra mereka Fidelito lahir. Meraih gelar Dokterandes Hukum pada September 1950, ia membuka sebuah firma hukum yang gagal sebelum masuk politik parlementer sebagai kandidat "Partido Ortodoxo". Saat Jenderal Fulgencio Batista meluncurkan kudeta dan melengserkan presiden terpilih, Castro membawa tantangan hukum terhadapnya, namun karena tidak berhasil, ia mulai memikirkan cara lain untuk melengserkan Batista.
Putatgede, Ngampel, Kendal
Pada akhir masa perang Pangeran Diponegoro pada tahun 1835 banyak dari pengikut pangeran Diponegoro yang menyingkir karena desakan dari tentara kompeni diantaranya adalah Pangeran Anom Haryokusumo atau sebutan lainnya Kyai Putih (Kyai Putat) yang menyingkir bersama pengikutnya kearah utara dari bekas daerah konflik peperangan antara pangeran Diponegroro dengan kompeni, dikarenakan desakan yang sedemikian hebat dan tidak seimbangnya kekuatan baik dari jumlah personil maupun persenjataan maka kyai putih mengadakan siasat dengan melakukan pengajian dakwah ditiap-tiap daerah yang dia singgahi sekaligus menyusun kekuatan yaitu perekrutan personil dan penambahan senjata perang hal ini dengan tujuan mengadakan perlawanan sekaligus menyelamatkan para pengikut Pangeran Diponegoro dari kejaran tentara kompeni, dikarenakan aktifitas pengajian dakwah kyai putih yang selalu berpindah – pindah hal ini menimbulkan kecurigaan dari pemerintahan kompeni, maka dikejarlah kyai putih bersama pengikutnya, mengetahui hal demikian kyai putih semakin menyingkir keutara dan sampailah kyai putih di wilayah bekas kerajaan pajang (Demak) pada tahun 1840, yang masyarakatnya mayoritas adalah muslim, didaerah bekas kerajaan pajang inilah kyai putih mulai mengadakan konsolidasi kekuatan dengan para pengikutnya, maka kyai putih mulai mengadakan hubungan diplomasi dengan petinggi – petinggi di bekas kerajaan pajang untuk mendapat dukungan dan persenjataan dari bekas kerajaan pajang, karena maksud yang baik serta tulus ikhlas dan pengetahuan agama islam yang luas maka kyai putih banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Diponegoro
Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo tempat tinggal eyang buyut putrinya, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwana I, Gusti Kangjeng Ratu Tegalrejo, daripada di keraton. Pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan Sultan Hamengkubuwana V (1822). Ketika itu, Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwana V yang baru berusia 3 tahun, sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danureja bersama Residen Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujuinya.
Sejarah Poso
Belanda, yang sejak abad ke-17 menancapkan kekuasaan perdagangan dan politik mereka di pulau Sulawesi melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), mengacuhkan wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah karena sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif. Bagaimanapun, keadaan ini hanya berlangsung selama dua abad. Perluasan wilayah Kerajaan Bone di seputaran Teluk Tomini menarik perhatian pemerintah kolonial. Naiknya aktivitas perdagangan kopra dan hasil hutan oleh pedagang Tionghoa dan Muslim, serta meningkatnya intensitas perdagangan ilegal dan pembajakan adalah faktor lain yang memicu keterlibatan Belanda. Meski pada awalnya pemerintah kolonial mengabaikan laporan-laporan tentang wilayah ini, peristiwa khusus yang lain terjadi, memaksa pemerintah kolonial untuk ikut campur lebih dalam dengan suku-suku di pedalaman Sulawesi Tengah. Pada tahun 1890, sebuah kapal uap Singapura berbendera Inggris muncul di Teluk Tomini, tanpa meminta izin di Gorontalo yang merupakan pusat Asisten Residen Belanda. Kapal bernama Glangy ini berlayar menuju ke Poso dan mengirimkan dua orang penyelidik Australia, yang berhasil menembus pedalaman hingga di daerah pertemuan Sungai Poso dengan Tomasa untuk melakukan riset tentang keberadaan emas. Rumor yang beredar saat itu menyebutkan bahwa Inggris telah menjalin hubungan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lokal agar dapat bebas dari kontrol Belanda. Untuk mengantisipasi langkah Inggris, pemerintah kolonial menawarkan kontrak politik dengan empat kepala suku dari Pamona: Garoeda, Oele, Boenga Sawa dan Bengka. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang kontrak ini, tetapi para penafsir membujuk mereka dengan berbagai alasan untuk menyetujui kontrak tersebut.
Pemerintah Hindia Belanda memahami bahwa kontrak tersebut tidak berarti apa-apa dan memutuskan untuk menempatkan seorang kontrolir di Poso untuk mempermudah kontak dengan suku-suku pedalaman Poso dan dengan warga lainnya di sepanjang wilayah pesisir Teluk Tomini. Pada bulan September 1894, Belanda mengangkat kontrolir pertama di Poso, Eduard van Duyvenbode Varkevisser. Keberadaan pemerintahan Belanda di mulut sungai Poso ini masih belum diketahui di wilayah pedalaman Poso pada saat itu. Belanda, yang juga khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama di antara suku Makassar dan Bugis, melihat Suku Pamona yang menganut animisme di Sulawesi Tengah sebagai target yang potensial untuk di-Kristen-kan. Ketertarikan Belanda atas wilayah Sulawesi Tengah baru diwujudkan menjelang akhir abad ke-19 untuk mengamati potensi wilayah yang ada di Sulawesi Tengah, terutama Poso. Setelah berdiskusi dengan Raja Sigi, Belanda memutuskan untuk mendaratkan seorang misionaris muda bernama Albertus Christiaan Kruyt di Mapane pada tahun 1892.
Norodom Sihanouk
Pada 23 Oktober 1991, Sihanouk memimpin FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan RRK dalam penandatanganan Perjanjian Perdamaian Perancis. Perjanjian tersebut mengakui DNTK sebagai "perwakilan sah dari kedaulatan Kamboja" dan membuat Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja (OTPBBK) untuk menjabat sebagai pemerintah transisi antara 1992 dan 1993. Sehingga, OTPBBK memberikan mandat kepada pasukan penjaga perdamaian di Kamboja untuk menaungi gencatan senjara dari empat faksi Kamboja yang berperang dan mengadakan pemilihan nasional pada 1993. Sihanouk kemudian kembali ke Phnom Penh pada 14November 1991. Bersama dengan Hun Sen, Sihanouk menaiki sebuah limousine atas terbuka dari Bandar Udara Pochentong di seluruh jalan menuju istana kerajaan, menyapa para penduduk kota yang berada di pinggiran jalan yang menyambut kepulangannya. Pemerintahan OTPBBK dibentuk pada Februari 1992, namun menangguhkan operasi penjaga perdamaiannya karena Khmer Merah menolak untuk bekerjasama dalam gencatan senjata. Sebagai tanggapannya, Sihanouk meminta OTPBBK untuk menendang Khmer Merah dari proses penjagaan perdamaian sebanyak dua kali, pada Juli dan September 1992. Pada masa tersebut, Sihanouk menjalani sebagian besar waktunya dengan tinggal di Siem Reap dan biasanya melakukan perjalanan menggunakan helikopter untuk memantau persiapan pemilihan dalam pangkalan pemberontak KPNLF, FUNCINPEC, dan Khmer Merah.
Pangeran Shōtoku
Pada tahun 603, pemerintah menetapkan sistem Dua Belas Jenjang Jabatan Hiasan Kepala ("Kan'i Jūnikai"). Pejabat yang berprestasi bisa menempati jabatan yang tinggi tanpa mengenal asal usul klan dan keluarga. Tahun berikutnya (604), Pangeran Shōtoku menulis Konsitusi Tujuh Belas Pasal ("Jūshichijō kenpō"). Konstitusi ini menekankan kepatuhan kalangan bangsawan kepada kaisar, dan penghormatan terhadap Buddha.
Pada tahun 605, Kaisar Suiko pindah ke Istana Ikaruga yang sudah selesai dibangun. Ono no Imoko dan Kuratsukuri no Fukuri berangkat sebagai duta ke Dinasti Sui pada tahun 607. Keberangkatan mereka membawa surat kenegaraan dari Kaisar Suiko. Menurut "Buku Dinasti Sui", surat tersebut dianggap berisi penghinaan, karena berisi kalimat "Dari penguasa bawah langit negeri tempat matahari terbit mengirim surat kepada penguasa bawah langit negeri tempat matahari terbenam". Kaisar Yang dari Sui tidak ingin lagi bertemu dengan utusan dari Jepang. Ada penjelasan yang mengatakan bahwa penyebab kemarahan Kaisar Yang bukanlah kata "matahari terbit" dan "matahari terbenam" melainkan penggunaan kata yang hanya boleh digunakan untuk dirinya.
Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara
Karena gagal mencari keturunan Sonbay, maka Letnan Connmestz melakukan gencatan senjata dengan para meo dan Raja Kono. Selanjutnya, atas izin Raja Kono, Letnan Connmestz mendirikan markas militernya di Noetoko pada tahun 1909. Kemudian Belanda menjadikan Noetoko sebagai pusat Pemerintahan Militer Belanda yang disebut Onderafdeling Noord Midden Timor.
Kerajaan Wajo
Wajo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610 pada pemerintahan La Sangkuru Patau Mulajaji Sultan Abdurahman dan Dato Sulaiman menjadi Qadhi pertama Wajo. Setelah Dato Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya, Dato ri Tiro melanjutkan tugas Dato Sulaiman. Setelah selesai Dato ri Tiro ke Bulukumba dan meninggal di sana. Wajo terlibat Perang Makassar (1660-1669) disebabkan karena persoalan geopolitik di dataran tengah Sulawesi yang tidak stabil dan posisi Arung Matowa La Tenrilai To Sengngeng sebagai menantu Sultan Hasanuddin. Kekalahan Gowa tidak menyebabkan La Tenrilai rela untuk menandatangani perjanjian Bungaya, sehingga Wajo diserang oleh pasukan gabungan setelah terlebih dahulu Lamuru yang juga berpihak ke Sultan Hasanuddin juga diserang. Kekalahan Wajo menyebabkan banyak masyarakatnya pergi meninggalkan Wajo dan membangun komunitas sosial ekonomi di daerah rantauannya. La Mohang Daeng Mangkona salah satu panglima perang Wajo yang tidak terima kekalahan merantau ke Kutai dan membuka lahan yang kini dikenal sebagai Samarinda.
Front Pembela Islam
Insiden Monas adalah sebutan media untuk peristiwa penyerangan yang dilakukan FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) di silang Monas pada tanggal 1 Juni 2008. Satu hari setelah peristiwa tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan Rapat Koordinasi Polkam yang membahas aksi kekerasan tersebut. Presiden dalam jumpa persnya mengatakan negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan, menambahkan bahwa aksi-aksi kekerasan telah mencoreng nama baik di dalam dan di luar negeri. Ketua Komando Laskar Islam, Munarman, mengoreksi pemberitaan media dan menyatakan bahwa penyerangan terhadap AKBB dilakukan oleh Komando Laskar Islam dan bukan FPI. Sehari sebelumnya Polisi menemui Rizieq di markas FPI, Petamburan Jakarta, namun tidak melakukan penangkapan, karena ketua FPI berjanji akan menyerahkan anggotanya yang bertanggung jawab pada insiden Monas, polisi sendiri sudah mengidentifikasi lima anggota FPI yang diduga terlibat dalam penyerangan di Lapangan Monas. Setelah tidak ada yang menyerahkan diri, pada 4 Juni 2008 sejumlah 1.500 anggota polisi dikerahkan ke Markas FPI di Jalan Petamburan III, Tanahabang, Jakarta Pusat dan menangkap 57 orang untuk diselidiki, di antara yang dijadikan tersangka yaitu ketua FPI, Rizieq. Ketua Laskar Islam Munarman telah ditetapkan sebagai DPO Polisi (Daftar Pencarian Orang) karena telah melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui. Pemerintah sendiri akan melakukan pengkajian terhadap keberadaan FPI berdasar UU No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan seperti yang dinyatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo Adi Sutjipto. Pembinaan terhadap ormas yang ada di masyarakat penting agar berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. Pembinaan dapat berupa teguran, peringatan, dan tindakan tegas yakni pembubaran. Hingga saat ini pemerintah sulit untuk membubarkan FPI secara resmi karena keberadaan FPI tidak berlandaskan hukum ungkap Menteri Kehakiman dan HAM Andi Mattalata.
La Ode Pulu
Pada masa pemerintahan La Ode Pulu, intervensi politik Kolonial Belanda di Kerajaan Muna semakin kuat. Di akhir masa pemerintahan La Ode Pulu ( 1918 ) Pemerintah Kolonial Belanda dan Kesultanan Buton secara sepihak melakukan perjanjian yang dikenal dengan Korte Verklaring pada 2 Agustus 1918. Belanda dalam perjanjian itu diwakili oleh Residen Bougman sedangkan Kesultanan Buton di Wakili oleh Sultan Buton La Ode Muhammad Asyikin.Isi perjanjian tersebut adalah Belanda hanya mengakui ada dua pemerintahan setingkat swapraja di Sulawesi tenggara yaitu Swapraja Laiwoi dan Swapraja Buton. Dengan demikian menurut perjanjian tersebut secara otomatis Muna menjadi bagian dari Kesultanan Buton/ Underafdeling.
Sebagai Raja yang berdaulat dan diangkat oleh Sarano Wuna, La Ode Pulu tidak mengakui perjanjian Korte Varklering tersebut sehingga dia memimpin rakyat Muna untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Buton.
Karena kalah dalam persenjataan dan jumlah personil pasukan maka La Ode Pulu dan pasukannya dapat dikalahkan oleh Pasukan Koalisi Belanda-Buton. akhirnya La Ode Pulu dapat ditangkap dan di asingkan di Nusa Kambangan. Selama dua Tahun pasca pemerinyahan La Ode Pulu, Kerjaan Muna berada dalam Kekuasaan Kolonial Belanda sampai dewan Adat ( Sarano Wuna mengadakan rapat dan mengangkat La Ode Afiuddin sebagai Raja.
Porto-Novo
Pada tahun 1863, Inggris, yang aktif di negara sekitarnya yakni di Nigeria, membom kota ini, yang akhirnya meyakinkan Kerajaan Porto-Novo untuk menerima perlindungan Perancis. Kerajaan tetangganya yaitu Kerajaan Abomey keberatan atas keterlibatan Perancis di wilayah tersebut, dan pecahlah perang antara kedua negara tersebut. Pada tahun 1883, Porto-Novo digabungkan dengan Koloni Perancis Dahomey, dan pada tahun 1900 kota ini menjadi ibukota Dahomey.
George Konrote
Jioji Konousi Konrote, lebih dikenal sebagai George Konrote () adalah seorang politikus Fiji dan purnawirawan Mayor Jenderal Militer Fiji yang menjabat sebagai Presiden Fiji sejak 2015. Setelah memimpin misi penjaga perdamaian di Lebanon, Konrote menjabat sebagai Komisaris Tinggi Fiji untuk Australia pada tahun 2001 sampai 2006, sebagai Menteri Negara Imigrasi pada tahun 2006, dan sebagai Menteri Kesempatan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial dari 2014 higga 2015. Ia adalah presiden pertama yang bukan berasal dari bangsa iTaukei dan presiden pertama yang dipilih oleh parlemen, presiden-presiden sebelumnya dipilih oleh Dewan Agung Kepala Suku.
George Konrote
Meskipun menjabat di masa pemerintahan Qarase, Konrote menjadi calon anggota parlemen dari partainya Bainimarama, FijiFirst, pada pemilihan umum 2014, memenangkan 1585 suara. Ia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Kesempatan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial pada bulan September 2014.
Guillaume Soro
Soro, seorang Katolik Roma dari utara negara itu, memimpin kaum pemberontak Gerakan Patriotik Pantai Gading (MPCI) dalam pemberontakan bulan September 2002 melawan pemerintahan Presiden Laurent Gbagbo yang memicu Perang Saudara Pantai Gading. Pada Desember 2002, MPCI Soro bergabung dengan dua kelompok pemerontak lainnya - Gerakan Rakyat Pantai Gading di Barat Besar (MPIGO) dan Gerakan untuk Keadilan dan Perdamaian (MJP) - untuk membentuk "Forces Nouvelles" (Kekuatan Baru). Ia menjadi sekretaris jenderal kelompok ini.
Louis dari Condé (1530–1569)
Sebagai seorang jenderal di pasukan Perancis, Condé berperang di pengepungan Metz pada tahun 1552, ketika Francis dari Guise berhasil membela kota tersebut dari pasukan Karl V, Kaisar Romawi Suci, dan sekali lagi pada Perang St. Quentin pada tahun 1557. Setelah perpindahan agamanya ke Protestan, ia dicurigai terlibat di dalam Konspirasi Amboise pada tahun 1560, sebuah rencana jahat oleh Huguenot dan anggota-anggota Wangsa Bourbon untuk menculik Raja Francis II yang masih remaja dan menyerap kekuasaan Wangsa Guise, yang merupakan pemimpin-pemimpin partai Katolik. Rencana tersebut gagal, memicu pembantaian dari banyak Huguenot.
Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara
Sebelumnya, Belanda sedang mengincar Raja Sonbay di Bijela. Sonbay adalah raja yang punya kharisma dan sangat disegani oleh raja-raja Timor lainnya. Dia juga yang mempengaruhi raja-raja kecil lainnya untuk memberontak kepada Belanda.
Tersebutlah, sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Miomaffo, yang sangat taat dan loyal kepada Sonbay. Kerajaan ini disebut Kerajaan Us Kono atau Ama Kono. Keturunan Kono dan Oematan yang berkuasa di Kerajaan Miomaffo, memerintah dari generasi ke generasi. Ibukota kerajaan ini terletak di puncak bukit dan beberapa tempat, kemudian pindah ke Kampung Noetoko. Kampung Noetoko terletak di delta Sungai Noenoni dan Noeniti. Namun kemudian Kono dan Oematan dan rakyatnya memberontak melawan Sonbay, lewat sebuah revolusi berdarah, yaitu Revolusi Letaes'am.
Pertempuran Shanghai
Pada 1 Oktober, atas nasihat komandan-komandannya, Perdana Menteri Jepang Fumimaro Konoe memutuskan menyatukan dan memperluas pertempuran di Teater Tiongkok Utara dan Tengah, melancarkan sebuah ofensif Oktober untuk menaklukkan pemerintahan Tiongkok untuk mengakhiri perang. Pada saat ini, Jepang menaikkan jumlah pasukannya di wilayah Shanghai hingga lebih dari dua ratus ribu. Pasukan Jepang juga menginvasi kota Liuhang (劉行), di selatan Luodian. Jadi, garis depan telah bergeser lebih jauh ke selatan hingga tepian Sungai Yunzaobin (蘊藻濱). Tujuan Jepang adalah menyeberangi Sungai Yunzaobin dan mengambil alih Dachang (大場), yang merupakan penghubung komunikasi pasukan Tiongkok antara pusat kota Shanghai dan di kota-kota timur lautnya.
Harsono Tjokroaminoto
Harsono Tjokroaminoto () adalah seorang tokoh politik Indonesia yang berhaluan nonkooperatif dengan Belanda. Harsono merupakan Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara di Indonesia . Di zaman Belanda ia pernah berkarier sebagai guru Kweekschool PSII dan pengawas sekolah wilayah PSII Sulawesi Utara. Ia membantu dan memimpin berbagai surat kabar dan majalah yang berhaluan Islam-politik, pengarang beberapa brosur, terutama yang bercorak politik dan ke-Islam-an. Di zaman Jepang beberapa waktu bekerja pada Domei Jakarta, dan pernah pula meringkuk dalam sekapan Kempetai, karena ikut dalam gerakan pemuda Indonesia yang hendak merobohkan pemerintahan Jepang. Pada tahun 1946, ia menjabat sebagai wakil Menteri Negara dalam Kabinet Natsir; dan pada tahun 1955, ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Burhanuddin Harahap.
Pada masa revolusi fisik, anak kedua dari pahlawan nasional Oemar Said Tjokroaminoto dan adik dari Siti Oetari, istri pertama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno ini duduk sebagai penasihat pribadi PangIima Besar Soedirman dan ikut bergerilya bersamanya, kemudian menjadi anggota dalam Panitia RIS RI untuk mengembalikan bentuk Negara Kesatuan RI, memimpin "goodwiil mission" Indonesia ke negara-negara Islam dan menjadi presiden Kongres Pemuda Islam se-Dunia. Pada tahun 1972-1975 ia ditunjuk menjadi duta besar RI untuk Swiss; dan pada tahun 1976-1978 ia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung RI
Kaisar terkloister
Kaisar Go-Hanazono melakukan abdikasi pada 1464 (tahun ke-5 "Kanshō"), namun tak lama setelahnya, Perang "Ōnin" ("Ōnin-no-ran") pecah, dan tak ada abdikasi pada masa selanjutnya sampai 1586 (tahun ke-5 "Tensho"), saat Kaisar Ōgimachi melakukan abdikasi dan cucunya Kaisar Go-Yōzei naik tahta. Hal ini karena ganggung kenegaraan di negara tersebut; dan pada kenyataannya, terdapat sebuah rumah bagi seorang eks-kaisar serta uang untuk mendukungnya ataiu pemerintahan terkloister.
Klan Fujiwara
Setelah Fujiwara no Fuhito meninggal, Pangeran Obito yang naik tahta sebagai Kaisar Shōmu. Pada masa pemerintahan Kaisar Shōmu terjadi pertentangan politik antara keempat putra Fujiwara no Fuhito yang disebut Empat bersaudara Fujiwara dan politikus bernama Nagaya no Ōkimi. Pada tahun 729, Nagaya no Ōkimi dituduh memberontak dan bunuh diri. Setelah itu, empat bersaudara Fujiwara membentuk Empat keluarga Fujiwara yang terdiri dari:
Koesoemo Oetoyo
R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo juga pernah aktif dan menjabat pada sejumlah organisasi dan lembaga antara lain sebagai Ketua Organisasi Pergerakan Politik Boedi Oetomo (th. 1926 s.d. 1936), anggota Dewan Pimpinan Harian Volksraad (parlemen Hindia Belanda) yang pertama yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918, serta Wakil Ketua Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat) yaitu badan yang dibentuk pada tahun 1943, diketuai Ir. Soekarno, dan bertugas mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab pertanyaan mengenai politik, dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang.
R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo lahir pada tanggal 13 Januari 1871 dengan nama Raden Mas Oetoyo. Ia adalah cicit dari Sultan Hamengku Buwono I. Ayahanda R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo, yaitu R.M. Soejoedi Soetodikoesoemo, ialah seorang pamong praja yang kemudian menjadi Patih di Pekalongan, yang merupakan putra Bupati Kutoarjo, R.M. Soerokoesoemo. R.M. Soerokoesoemo adalah cucu dari Sultan Hamengku Buwono I. Ibunda R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo, yaitu R.A. Soeratinem, ialah putri dari Raden Adipati Aroeng Binang, Bupati Kebumen.
Hamengkubuwana II
Pemberontakan Pangeran Diponegoro sangat mendapat dukungan dari rakyat. Pemerintah Hindia Belanda mencoba mengambil simpati rakyat dengan mendatangkan Hamengkubuwana II yang dulu dibuang Inggris. Hamengkubuwana II kembali bertahta pada 18 Agustus 1826, sedangkan Hamengkubuwana V "agak" disingkirkan oleh Belanda. Kedatangan Sultan sebagai penguasa Yogyakarta terbukti sedikit banyak melemahkan kekuatan Diponegoro, mengingat kepopulerannya semasa masih menjabat sebelum dibuang ke Penang tahun 1812. Dalam masa itu, Sultan berusaha keras guna menertibkan keadaan dan mengembalikan keamanan di wilayahnya, meskipun dihimpit dengan tuntutan-tuntutan Belanda dalam rangka memadamkan Perang Diponegoro. Beberapa tokoh penting keraton berhasil dibujuk pulang ke Yogyakarta, namun demikian, Sultan sendiri tidak pernah berniat serius untuk membujuk Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi, putranya, untuk menghentikan perlawanan. Belanda mencurigai tindakan Sultan ini sebagai dukungan terselubung terhadap perlawanan Diponegoro.
Partai Progresif Demokratik
Partai Progresif Demokratik adalah sebuah partai yang berawal dari perkumpulan para tokoh oposisi terhadap partai pemerintah Kuomintang masa itu. Semula, pemerintah dengan mudah merepresi kekuatan oposisi ini dengan dalih Undang-undang Darurat yang dimaklumatkan sejak tahun 1949. Puncak dari perlawanan oposisi ini pecah pada tahun 1979 yang terkenal dengan Insiden Pulau Formosa (Hanzi: 美麗島事件) berakibat dipenjarakannya beberapa tokoh oposan terkenal seperti Shih Ming-te, Annette Lu, Hsu Hsin-liang, Lin Yi-hsiung dan lain-lain.
Norodom Sihanouk
Pada Juli 1997, pertikaian memuncak di Phnom Penh antara pasukan infanteri yang secara terpisah bersekutu dengan PRK dan FUNCINPEC, yang berujung pada pelengseran Ranariddh setelah pasukan FUNCINPEC dikalahkan. Sihanouk tidak menganggap Hun Sen mendalangi pertikaian tersebut, namun tetap menyebut pelengseran Ranariddh sebagai sebuah "kudeta", sebuah istilah yang digunakan para anggota FUNCINPEC. Saat Majelis Nasional memilih Ung Huot sebagai Perdana Menteri Pertama untuk menggantikan Ranariddh pada 6Agustus 1997, Sihanouk menyatakan bahwa pelengseran Ranariddh adalah ilegal dan mengeluarkan kembali tawarannya untuk turun tahta, sebuah rancana yang tidak dimateralisasikan. Pada September 1998, Sihanouk mengadakan perbincangan politik di Siem Reap setelah FUNCINPEC dan Partai Sam Rainsy (PSR) mengadakan unjuk rasa melawan pemerintahan yang dipimpin PRK karena melakukan ketidakadilan pada pemilihan umum 1998. Perbincangan tersebut menjadi berantakan pada akhir bulan setelah Hun Sen kabur dari upaya pembunuhan, yang membuatnya menuduh Sam Rainsy sebagai dalangnya. Dua bulan kemudian, pada November 1998, Sihanouk mengadakan perbincangan politik kedua antara PRK dan FUNCINPEC dimana sebuah perjanjian dibuat untuk pemerintahan koalisi lainnya antara PRK dan FUNCINPEC.
Pemilihan umum Kamboja 2003
Kamboja menjadi demokrasi pada awal 1990an dengan pemilihan demokratis pertama diadakan pada 1993. Setelah dua pemilihan pada 1990an, Partai Rakyat Kamboja membentuk pemerintahan koalisi dengan partai royalis Funcinpec. Pemilihan terakhir pada 1998 menghadapi sejumlah kekerasan dan intimidasi yang signifikan dari para pendukung oposisi. Pemilihan tersebut diadakan setahun setelah Funcinpec dikeluarkan dari pemerintahan koalisi oleh Partai Rakyat Kamboja. Namun setelah pemilihan tersebut, mereka sempat membentuk sebuah koalisi lainnya dengan Hun Sen sebagai Perdana Menteri dan pemimpin Funcinpec Pangeran Norodom Ranarridh, putra dari Raja Norodom Sihanouk, sebagai deputinya.
Jongmyo Jerye
Permainan Musik Upacara Jongmyo dihidupkan kembali pada tahun 1462, pada masa pemerintahan pemimpin ke-4 Joseon, Raja Sejong Yang Agung. Sebelumnya, musik ini diperkenalkan pada tahun 1116 pada masa Dinasti Goryeo dari Dinasti Song. Dengan bantuan ahli musik Park Yeon, Raja Sejong menciptakan komposisi musik yang dinamakan "Musik Botaepyeong" ("Botaepyeong-ji-ak") dan "Musik Jeongdae-eop" ("Jeongdae-eop-ji-ak") serta "Jongmyo Akjang" ("Syair Jongmyo"). Ia pula yang menghadirkan kembali pementasan tarian ritual "Ilmu" yang ditarikan oleh barisan penari sebanyak 64 orang. "Musik Botaepyeong" dan "Jeongdae-eop" disempurnakan lagi oleh Raja Sejo (bertahta 1455-1468). Komposisi "Musik Botaepyeong" dan "Jeongdae-eop" masing-masing terdiri dari 11 buah nomor musik repertoar.
Bono
Pada 1984, Bono tampil dalam Band Aid dan mengulangi peranannya dalam konser Band Aid 20, 2005. Ia juga tampil pada konser Live Aid pada 1985, dan Live 8 pada 2005. Sejak 1999, ia semakin terlibat dalam melakukan kampanye penghapusan utang Dunia Ketiga dan penderitaan Afrika. Pada Mei 2002, ia mengajak Menteri Keuangan AS, Paul O'Neill dalam sebuah tur ke empat negara di Afrika. Juga pada tahun itu, Bono membentuk sebuah organisasi yang dinamai "DATA", yang merupakan singkatan dari Debt, AIDS, Trade in Africa (Utang, AIDS, Perdagangan di Afrika). Fokus organisasi ini adalah membangkitkan kesadaran tentang apa yang dikalimnya sebagai utang Afrika yang tidak dapat dibayar, penyebaran AIDS yang tak terkendali, dan aturan-aturan perdagangan yang merugikan rakyat miskin benua itu.
Bhumibol Adulyadej
Sebenarnya, raja enggan memasuki koridor politik. Tetapi, ketika menyangkut kehidupan rakyat banyak, ia tak bisa tinggal diam. Tahun 1973, secara jelas, ia menghendaki Marsekal Thanom Kittikachorn mundur dari rezim militer dan membentuk pemerintahan demokrasi. Menyusul kudeta tahun 1991, raja kemudian mendesak rezim militer pimpinan Jenderal Suchinda Kraprayoon mengadakan pemilu. Rakyat marah karena partai pemenang pemilu tahun 1992 menempatkan Jenderal Suchinda sebagai perdana menteri.
Bendera Jepang
Perdana Menteri Keizō Obuchi dari Partai Demokratik Liberal (PDL) memutuskan untuk merancang undang-undang mengenai pembuatan simbol resmi "Hinomaru" dan "Kimigayo" untuk Jepang pada tahun 2000. Ketua Kabinet Sekretaris-nya, Hiromu Nonaka, mencari undang-undang untuk diselesaikan pada perayaan ke-10 pengangkatan Akihito sebagai Kaisar. Ini bukanlah undang-undang pertama yang dianggap untuk menetapkan kedua simbol secara resmi. Pada tahun 1974, dengan latar belakang kembalinya Okinawa ke Jepang pada tahun 1972 dan krisis minyak 1973, Perdana Menteri Tanaka Kakuei mengisyaratkan hukum yang disahkan untuk melegalkan kedua simbol tersebut. Selain untuk menginstruksikan sekolah-sekolah untuk mengajarkan dan menyanyikan "Kimigayo", Kakuei mencari para pelajar untuk mengibarkan bendera "Hinomaru" pada upacara setiap pagi hari, dan untuk mengadopsi sebuah kurikulum moral yang berdasarkan pada pembuatan elemen Perintah Kaisar tentang Pendidikan yang diumumkan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1890. Kakuei tidak sukses dalam pengesahan hukum melalui Parlemen pada tahun tersebut.
Konoe Fumimaro
Pangeran Konoe berhasil melobi agar dirinya diikutsertakan dalam delegasi Jepang yang dikirim ke Konferensi Perdamaian Paris 1919. Pada tahun 1918, sebelum berangkat ke Versailles, ia menerbitkan sebuah esai berjudul "Reject the Anglo-American-Centered Peace" ("Tolak Perdamaian Inggris-Amerika Sentris"). Setelah diterjemahkan oleh wartawan Amerika Thomas Franklin Fairfax Millard, penasihat politik Jepang Saionji Kinmochi menulis bantahan dalam jurnal "Millard's Review".
Pemberontakan Fujiwara no Hirotsugu
Pada tahun 735 wabah cacar dahsyat, yang akhirnya menewaskan sekitar sepertiga populasi Jepang, meletus di Kyushu dan kemudian menyebar ke timur laut. Sementara sebagian besar korban berasal dari populasi produsen Jepang barat dan tengah, pada tahun 737, epidemi mencapai ibukota di Heijō-kyō (Nara) menyebabkan kematian dan teror di kalangan aristokrasi. Kaisar Shōmu terhindar, tetapi pada bulan ke-8 dari tahun 737 sepuluh pejabat dari peringkat keempat atau lebih tinggi telah mati, termasuk "Empat Fujiwara". Kematian tokoh top dan kepala mereka dari empat cabang Fujiwara sangat melemahkan pengaruh klan Fujiwara.
Janji-janji berikut membawa pergeseran kekuasaan terhadap bangsawan yang terkait erat dengan kaisar dan jauh dari klan non-imperial seperti Fujiwara. Pada tahun 737 Pangeran Suzuka, saudara laki-laki Pangeran Nagaya, diangkat menjadi Kanselir ("Daijo-daijin"), posisi tertinggi Dewan Negara. Pada awal tahun berikutnya, Tachibana no Moroe, saudara tiri Permaisuri Kōmyō, mengambil posisi menteri kanan yang telah dipegang oleh Muchimaro sebelum kematiannya. Satu-satunya Fujiwara di dewan pada saat itu adalah putra Muchimaro, Fujiwara no Toyonari yang memiliki pangkat yang relatif rendah. Selain itu, semua klan yang menentang Empat Fujiwara seperti Ōtomo, Saeki atau Agata Inukai adalah pendukung Moroe. Tidak seperti di bawah Empat Fujiwara, Kaisar tidak ditentang oleh satu faksi yang kuat lagi karena anggota dewan baru ini berasal dari berbagai klan.
Kibi no Makibi dan Genbō dipromosikan ke jabatan-jabatan penting, meskipun tidak memiliki latar belakang keluarga yang bergengsi. Keduanya telah menghabiskan 17 tahun di Tang Tiongkok dan kembali ke Jepang pada tahun 735. Makibi yang telah membawa beberapa teks Konfusian yang penting ke Jepang akan menasihati Kaisar tentang perkembangan kontinental terbaru dalam kode hukum, peperangan dan musik. Dia dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi dan menjadi profesor Kekaisaran (daigaku no suke) di istana. Pada tahun 736, bulan ke-2 (Maret / April), biksu Genbō yang telah kembali dengan lebih dari 5000 gulungan dan komentar Buddha diberi sebidang tanah besar, delapan pelayan dan kesa ungu oleh istana. Ketika wabah mencapai pengadilan pada tahun 737, dia diminta untuk melakukan ritual penyembuhan untuk keluarga kekaisaran; dan kegiatannya dianggap benar-benar menyembuhkan ibunda Kaisar, Fujiwara no Miyako. Akibatnya, pengaruhnya di pengadilan meningkat dan pada 737, bulan ke-8 (Agustus / September) Genbō menjadi imam kepala Kōfuku-ji, kepala cabang utara dari sekte Buddha Hossō, dan dia memperoleh peringkat tertinggi sachi monastik (prelatus utama).
Adji Darma
Adji Madoera / Aji Daha sekitar tahun 1845 juga mengambil alih " "Kerajaan Buntar Laut" " dari bibinya Gusti Dandai yang meninggal dunia karena tidak memiliki keturunan.Sehingga wilayah kekuasaannya menjadi Cantung dan Buntar Laut.
Pada tanggal "' "10 Oktober 1862 (BT 10 Oktober 1862 No.22) Adji Madoera " mengadakan "Kontrak politik" dengan Pemerintahan Hindia Belanda. 
Adji Madoera memberikan Kekuasaan kepada Anaknya Pangeran Koesoemanegara sekitar tahun ""1864"". Semenjak tahun 1864 di mulailah era kepemimpinan Raja Cantung dan Buntar laut "Pangeran koesoemanegara / Adji Darma".
Perang Besar Cirebon
Pada sekitar tahun 1770-an, Sultan Muhammad Chaerudin menjadi pemimpin di Kesultanan Kanoman dengan gelar Sultan Anom IV, dikatakan semenjak kekuasaan Sultan Anom I, Belanda telah berusaha menanamkan kekuasaannya kedalam keraton-keraton di Cirebon melalui perjanjian persahabatan yang berisi monopoli dagang Belanda serta dengan politik pendekatan persuasif kepada pihak-pihak di kesultanan dan tokoh-tokoh masyarakat, Putera Mahkota Kanoman (putera pertama Sultan Anom IV) pada waktu itu melakukan perlawanan terbuka terhadap belanda, masyarakat yang berjuang bersama diantaranya adalah Mirsa, yang melakukan perjuangan melawan penjajah Belanda pada tahun 1788 yang mendapatkan bantuan tokoh agama, namun perjuangan Mirsa dapat dipatahkan, perjuangan melawan penjajah kemudian berlanjut pada tahun 1793 dan akhirnya Pangeran Raja Kanoman berhasil ditangkap dalam perjuangannya melawan penjajah dan kemudian diasingkan ke Ambon pada sekitar tahun 1796.
Konsolidasi negara bagian di Somalia (1998–2006)
Usaha kedua untuk membentuk pemerintahan nasional yang lebih komprehensif dilakukan di Kenya. Kali ini para pemimpin fraksi di parlemen diizinkan untuk menetapkan persyaratan, dan Ethiopia memberikan pengaruh yang diinginkannya. Pemerintah pindah ke Jowhar dan Abdullahi Yusuf Ahmed terpilih sebagai presiden oleh Parlemen Transisi Federal (TFP), membawa Puntland ke dalam Pemerintah Transisi Federal (TFG). Karena persyaratan rekonsiliasi, para pemimpin faksi dan fraksi tetap merupakan wilayah pemerintahan yang sepenuhnya otonom, dan TFG menjadi lebih seperti versi miniatur dari Liga Rakyat Somalia, dan hampir tidak berdaya. Perselisihan masih disikapi dengan sengit, seperti perselisihan antara Mohamed Ibrahim Habsade dan rekan-rekannya sesama pemimpin RRA, Hassan Mohamed Nuur dan Adan Mohamed Nuur Madobe atas kendali Baidoa pada tahun 2005. Ketiganya adalah anggota parlemen baru, dan dua orang terakhir pemimpin bahkan merupakan menteri di pemerintahan.