Ada berapa negara yang tergabung dalam  Uni Eropa?
Uni Eropa
Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah "Perjanjian Uni Eropa" (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari UE timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, kembali ke tahun 1950-an.
Kartu Biru Uni Eropa
Kartu Biru Uni Eropa adalah kartu identitas yang diberikan bagi pekerja migran dari luar wilayah Uni Eropa untuk dapat memiliki hak untuk tinggal dan bekerja dalam satu negara anggota UE. Mereka yang di-ijinkan untuk memperoleh Kartu Biru UE harus memiliki kualifikasi tinggi, misalnya, yang dibuktikan dengan faktor edukasi yang ditempuh, kontrak kerja yang mengikat dengan gaji relatif diatas rata-rata di negeri tempat kerja. Kartu ini berlaku di 25 diantara 28 negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, tidak termasuk Denmark, Irlandia, Inggris.
Perluasan Uni Eropa
UE juga akan bergabung dengan [[teritori negara anggota istimewa dan Uni Eropa#Wilayah terluar|wilayah terluar]] pada tahun 2015 karena terjadi integrasi tiga pulau [[Belanda Karibia|Karibia]] dengan [[Belanda]] setelah [[pembubaran Antilen Belanda]] pada tahun 2010.[[Kategori:Perluasan Uni Eropa| ]]
Parlemen Eropa
Parlemen Eropa (, disingkat EP) adalah satu-satunya lembaga Uni Eropa (EU) parlementer yang dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa. Bersama dengan Dewan Uni Eropa (juga dikenal sebagai "Dewan"), tidak boleh dipertukarkan dengan Dewan Eropa dan Majelis Eropa, menjalankan fungsi legislatif Uni Eropa. Parlemen terdiri dari 751 anggota (MEP), jumlahnya akan menjadi 705 anggota dimulai pada lembaga legislatif 2019–2024 (akibat ketentuan khusus yang disetujui mengenai Brexit), yang mewakili elektorat demokratik terbesar kedua di dunia (setelah Parlemen India) dan elektorat demokratik transnasional terbesar di dunia (375 juta pemilih yang memenuhi syarat pada 2009).
Hubungan Turki dengan Uni Eropa
Pada bulan Oktober 2005, Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi negara kandidat sekaligus membuka perjanjian negosiasi keanggotaan. Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus melaksanakan 35 bab negosiasi. Tetapi dalam perkembangannya, proses negosiasi pergabungan Turki
berjalan sangat lambat. Hal itu disebabkan karena sikap Uni Eropa yang kerap menangguhkan beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya pihak oposisi seperti Perancis dan Jerman yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki. Penentangan yang ditunjukkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa tersebut dapat memengaruhi pergabungan Turki karena negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa.
Hubungan Uni Afrika dengan Uni Eropa
KTT Uni Afrika-Uni Eropa ke-5 diadakan di Abidjan, Pantai Gading dan dihadiri oleh 16 dari 28 negara anggota Uni Eropa di mana Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron turut hadir pula dalam kesempatan tersebut. Kedua organisasi bersama-sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk memberantas penyiksaan migran di Libya melalui penguatan kelompok kerja bersama yang bertugas membasmi sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di kawasan Sahel, evakuasi mendesak bagi para imigran yang terjebak di Libya, dan pembentukan komite investigasi oleh Uni Afrika untuk membantu pemerintah di negara-negara asal para imigran.
Ekonomi Uni Eropa
Bersama dengan Amerika Serikat dan Cina, Uni Eropa adalah salah-satu dari tiga besar pemain global untuk perdagangan internasional. Ke-28 negara Uni Eropa memiliki porsi terbesar kedua untuk expor dan impor barang global dalam tahun 2016.
Liga Eropa UEFA 2016–17
Secara keselurahan ada 188 tim dari 54 asosiasi dari 55 jumlah anggota UEFA yang akan berpartisipasi Liga Eropa UEFA 2016–17, di bawah ini merupakan alokasi tim berdasarkan poin koefisien UEFA asosiasi liga tahun 2015;
Kebijakan regional Uni Eropa
Dengan penambahan negara-negara anggota baru pada tahun 2004 dan 2007, PDB rata-rata UE menjadi jatuh. Hasilnya, sejumlah daerah di negara-negara anggota "lama" UE, yang pernah mendapatkan pendanaan di bawah tugas Konvergensi, sekarang berada di atas batas 75%. Daerah-daerah ini sekarang menerima dukungan "keluar" transisional hingga tahun 2013. Daerah yang dulunya dibantu oleh kriteria konvergensi sekarang berada di atas batas 75%, bahkan daerah di dalam UE-15 juga menerima dukungan "keluar" melalui tugas persaingan dan lapangan pekerjaan regional.
Negara anggota Uni Afrika
Uni Afrika terdiri dari 52 republik dan 3 kerajaan. Dulu banyak kerajaan yang menjadi anggota UA sebelum akhirnya bubar satu per satu.
Uni Eropa
Uni Eropa memiliki tujuh institusi: Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit Eropa. Wewenang untuk meneliti dan mengamendemen legislasi dibagi antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, sementara tugas eksekutif ditangani oleh Komisi Eropa dan, secara terbatas, oleh Dewan Eropa (tidak boleh disamadengankan dengan Dewan Uni Eropa yang disebut terlebih dahulu). Kebijakan moneter eurozone diatur oleh Bank Sentral Eropa. Penafsiran dan penerapan hukum Uni Eropa dan perjanjian-perjanjian dipastikan oleh Mahkamah Eropa. Disamping itu, terdapat juga badan-badan tambahan yang bertugas untuk memberikan saran bagi Uni Eropa atau beroperasi dalam area yang spesifik.
Dewan Uni Eropa
Dewan Uni Eropa (sering disebut Dewan Menteri atau Dewan saja () adalah lembaga ketiga dari tujuh lembaga Uni Eropa (UE) yang tercantum di Perjanjian Uni Eropa. Dewan Uni Eropa merupakan bagian dari badan legislatif UE bikameral (satu lagi adalah Parlemen Eropa) dan mewakili cabang eksekutif negara anggota UE. Dewan Uni Eropa bermarkas di Gedung Europa di Brussels.
Kebebasan Akademis di Uni Eropa
Penelitian mengenai kebebasan akademis di Uni Eropa pernah dilakukan oleh Karran pada 2007, 2009, dan 2017. Di dalam penelitian pertama (2007), Karran menganalisis 23 dari 25 negara anggota Uni Eropa di dalam menyediakan perlindungan akademik baik dari level tinggi, sedang, maupun rendah. Sederhananya, Karran meneliti apakah negara-negara tersebut mencapai parameter rekomendasi UNESCO terkait tenaga pengajar pendidikan tinggi yang ditetapkan sejak 1997 baik secara total (keseluruhan), sebagian, maupun tidak sama sekali. Parameter dari UNESCO digunakan karena Uni Eropa dianggap tidak memiliki parameter terkait yang dapat digunakan sebagai rujukan.
Negara
Kata "negara" dipakai beberapa ahli untuk merujuk pada negara berdaulat. Tidak ada kesepakatan khusus mengenai jumlah negara di dunia, karena ada beberapa negara yang masih diperdebatkan kedaulatannya. Ada total 206 negara, dengan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 13 lainnya yang kedaulatannya diperdebatkan.
Meskipun bukan negara berdaulat, Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara (yang tergabung dalam Britania Raya) adalah contoh entitas yang disepakati dan dirujuk sebagai negara. Bekas negara lainnya seperti Bavaria (kini bagian dari Jerman) dan Piedmont (kini bagian dari Italia) tidak akan dirujuk sebagai "negara" dalam kondisi normal, walaupun mereka pernah menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri pada masa lalu.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Dikutip dari "Financial Times", dengan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menjadikan Britania Raya tidak lagi terlibat dalam 759 perjanjian internasional, yang mana tersebar pada 168 negara non Uni Eropa, dan meliputi perjanjian-perjanjian dalam hal perdagangan nuklir, barang, transportasi, dan kerjasama di bidang-bidang seperti jasa keuangan. Perjanjian-perjanjian ini termasuk dalam perjanjian multilateral berdasarkan konsensus, dimana Britania Raya harus mendekati kembali 132 pihak yang terpisah yang terkait didalamnya. Angka ini belum termasuk (sekitar) 110 perjanjian dalam Organisasi Perdagangan Dunia ataupun Perserikatan Bangsa Bangsa, dan juga "perjanjian-perjanjian sempit/kecil" yang lain, begitu pula kesepakatan sempit tentang lingkungan, kesehatan, penelitian, dan sains yang mana perlu dilakukan negosiasi ulang untuk kesemuanya. Beberapa perjanjian bilateral tambahan, yang berada diluar kerangka Uni Eropa, dapat juga direvisi karena perjanjian tersebut mengacu pada undang-undang Uni Eropa. Beberapa perjanjian sangatlah penting sehingga tidak terpikirkan apabila Britania Raya terlepas dari perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian juga terdapat perjanjian layanan udara yang memungkinkan pesawat Britania Raya mendarat di Amerika, Kanada atau Israel, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir, yang mana kedua sektor ini akan dibahas diluar pembicaraan perdagangan dan harus ditangani secara terpisah.
Kebijakan visa Kawasan Schengen
Kebijakan visa Kawasan Schengen ditetapkan oleh Uni Eropa dan berlaku untuk Kawasan Schengen beserta negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, dengan pengecualian Irlandia dan Britania Raya yang memilih keluar. Warga negara di luar anggota Uni Eropa, Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) atau Swiss yang ingin memasuki Kawasan Schengen, Bulgaria, Kroasia, Siprus atau Rumania, maka harus memiliki visa atau berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara pada suatu negara yang bebas visa. Kawasan Schengen terdiri dari 22 negara anggota Uni Eropa beserta empat non-anggota yang merupakan anggota EFTA, seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss. Sementara Bulgaria, Kroasia, Siprus dan Rumania belum menjadi bagian dari Kawasan Schengen tetapi memiliki kebijakan visa berdasarkan "Schengen acquis". Regulasi Dewan (EC) No 539/2001 berisi aturan tentang warga negara ketiga yang harus memiliki visa tinggal jangka pendek (daftar Annex I), dan warga negara ketiga yang dibebaskan dari visa (daftar Annex II) ketika mengunjungi Kawasan Schengen. Visa Schengen terbagi menjadi tiga jenis bergantung kebutuhan dengan periode validitas yang berbeda-beda (visa A, B, C, dan D). Biaya visa Schengen umumnya 60 EUR (sekitar Rp1 juta), dan 35 EUR (sekitar Rp600 ribu) bagi anak-anak di bawah dua belas tahun, atau bagi warga negara tertentu yang telah ditetapkan Uni Eropa pada Perjanjian Fasilitas Visa.
Sejarah hukum Uni Eropa
Dua sumber konstitusional utama Uni Eropa adalah Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU), yang disetujui oleh pemerintahan di seluruh negara anggota. Kedua perjanjian tersebut menetapkan lembaga-lembaga Uni Eropa dapat membuat daftar kekuatan dan tanggung jawab masing-masing negara anggota, serta menjelaskan bidang-bidang apa saja yang Uni Eropa dapat buat undang-undangnya baik dalam bentuk Direktif atau Regulasi. Komisi Eropa memiliki inisiatif dalam pengajuan undang-undang. Di dalam prosedur legislasi Uni Eropa, Dewan (menteri pemerintahan negara anggota) dan Parlemen Eropa (dipilih oleh warga negara), dapat membuat amandemen, serta harus memberikan perhatian supaya suatu undang-undang dapat disetujui.Pilar Pertama terdiri dari tiga Komunitas Eropa (EEC, Euratom, ECSC) yang diperluas oleh Persatuan Ekonomi dan Moneter. Komunitas Eropa merupakan penyatuan bertahap Masyarakat Batu bara dan Baja Eropa (ECSC), Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC). Ketika Uni Eropa dibentuk, 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) berubah nama menjadi 'Komunitas Eropa' (EC).
Lembaga-lembaga Uni Eropa
The "European Commission" (EC) adalah badan eksekutif Uni. Itu adalah tubuh yang terdiri dari satu orang dari masing-masing negara, saat ini dua puluh delapan, tapi ini dirancang untuk menjadi independen dari kepentingan nasional. Tubuh yang bertanggung jawab untuk menyusun semua undang-undang Uni Eropa dan memiliki kemampuan untuk mengusulkan undang-undang baru (tagihan). Hal ini juga berkaitan dengan hari-hari berjalan Serikat dan memiliki tugas menegakkan hukum dan perjanjian (dalam hal ini peran itu dikenal sebagai "Wali Perjanjian").
Eurail
Tiket tradisional Eurail mencakup 18 negara, pada 2006: Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Hungaria, Irlandia, Italia, Jerman, Luxembourg, Norwegia, Perancis, Portugal, Rumania, Spanyol, Swedia, Swiss dan Yunani. Tiket lainnya, seperti Eurail Selectpass, mengizinkan seseorang memilih beberapa negara yang berbatasan. Untuk perhitungan harga, beberapa daerah dihitung sebagai satu negara: Benelux, Slovenia-Kroasia, dan Serbia-Montenegro-Bulgaria.
Parlemen Eropa
Sesuai dengan pembagian ini, daerah pemilihan dibentuk. Pada enam negara anggota Uni Eropa (Belgia, Prancis, Irlandia, Italia, Polandia, dan Britania Raya), wilayah nasional dibagi ke dalam beberapa daerah pemilihan. Pada negara anggota lainnya, keseluruhan negara membentuk daerah pemilihan tunggal. Semua negara anggota mengadakan pemilihan umum untuk Parlemen Eropa menggunakan berbagai bentuk perwakilan berimbang.
Uni Eropa
Dikarenakan koleksi bahasa Eropa dan budayanya, percobaan penyatuan ini biasanya melibatkan pendudukan dari negara yang tidak bersedia, menciptakan ketidakstabilan. Salah satu percobaan penyatuan secara damai melalui kerjasama dan persamaan anggota dibuat oleh pasifis Victor Hugo pada 1851. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, keinginan untuk mendirikan Uni Eropa semakin meningkat, didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya. Oleh karena itu dibentuklah European Coal and Steel Community oleh Jerman, Perancis, Italia, dan negara-negara Benelux. Hal ini terjadi oleh Perjanjian Paris (1951), ditandatangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952.
Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa
Semua negara anggota, kecuali Denmark dan Britania Raya, telah berkomitmen untuk bergabung dengan EMU. Tujuh belas negara anggota Uni Eropa, termasuk Estonia, telah memasuki tahap ketiga dan mengadopsi euro sebagai mata uangnya. Denmark dan Lithuania adalah peserta terbaru dalam mekanisme nilai tukar ini. Dari semua anggota pra-2004, Britania Raya dan Swedia tidak bergabung dengan ERM II dan Denmark masih tetap di ERM tanpa melanjutkan ke tahap ketiga. Lima negara lainnya (pasca-2004) harus mencapai pergeseran yang cukup untuk berpartisipasi. Sepuluh anggota UE ini masih menggunakan mata uangnya sendiri.
Uni Eropa
Dewan Uni Eropa, atau yang seringkali disebut sebagai Dewan, dan terkadang sebagai Dewan Menteri, membentuk setengah bagian lain dari lembaga legislatif UE, mendampingi Parlemen. Dewan terdiri dari seorang menteri dari setiap negara anggota. Komposisi Dewan dapat berubah-ubah dan bergantung pada bidang kebijakan yang ditangani. Meskipun komposisi yang berbeda, Dewan tetap dianggap sebagai satu tubuh. Selain fungsi legislasi, Dewan juga melakukan fungsi eksekutif dalam Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan.
Uni Eropa
Kedua puluh delapan negara anggota Uni Eropa memiliki anggaran yang disepakati sebesar € 120,7 miliar untuk tahun 2007 dan € 864,3 miliar untuk periode 2007-2013. Anggaran tersebut merupakan 1,10% dan 1,05% dari perkiraan PDB negara-negara anggota Uni Eropa untuk periode masing-masing. Sebagai perbandingan, pengeluaran Inggris untuk tahun 2004 diperkirakan akan € 759 miliar, dan Perancis diperkirakan telah menghabiskan € 801 miliar. Pada tahun 1960, anggaran dari Komunitas Ekonomi Eropa adalah sebesar 0,03% dari PDB.
Lembaga-lembaga Uni Eropa
Dewan ini terdiri dari dua puluh delapan nasional menteri (satu per negara). Namun Dewan bertemu dalam berbagai bentuk tergantung pada topik. Misalnya, jika pertanian sedang dibahas, Dewan akan terdiri dari masing-masing menteri pertanian. Mereka mewakili pemerintah mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka nasional sistem politik. Suara yang diambil baik oleh mayoritas atau kebulatan suara dengan suara yang dialokasikan sesuai dengan populasi. Dalam berbagai bentuk mereka berbagi legislatif dan anggaran kekuatan Parlemen, dan juga memimpin Umum Kebijakan luar Negeri dan Keamanan.
Tanda CE
Penandaan CE digunakan untukproduk yang disesuaikan dengan kepastian kesehatan Eropa, keamanan, dan perlindungan lingkungan perundang-undangan. Penandaan CE adalah wajib bagi produk langsung pakai untuk dibubuhkan. Penandaan pabrikan dalam perintah agar diizinkan dijual dalam pasar Eropa (dalam anggota 15 negara yang tergabung dalam Uni Eropa (EU), Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Demikian Penandaan CE bisa menjadi tanda barang sebagai paspor barang untuk kawasan Eropa. Sebelum Penandaan CE ditandai di produk, syarat pokoknya yaitu industri produk harus dibuktikan dengan mengikuti percobaan dan prosedur sertifikasi. Disamping itu, beberapa langkah administrasi itu bisa diartikan harus menganalis risiko atau komplikasi produk itu maka harus diuji dalam laboratorium.
Prosedur sertifikasi CE Eropa mempunyai aturan pokok yaitu :
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Di 27 negara anggota Uni Eropa, Jerman (5,9 miliar Euro atau 26% dari ekspor Uni Eropa) merupakan eksportir terbesar, diikuti oleh Polandia (4,1 miliar atau 18%). Italia (2,4 miliar atau 19%) merupakan importir terbesar diikuti oleh Bulgaria (1,6 miliar atau 13%) dan Jerman (1,3 miliar atau 11%).
Kerja sama tertingkatkan
Perlindungan hak paten tunggal juga memungkinkan bagi penemu (individu, perusahaan, atau lembaga) untuk melindungi penemuan mereka di 26 negara Uni Eropa dengan mengajukan permohonan paten tunggal. Setelah paten diberikan, tidak perlu memvalidasinya di setiap negara. Perlindungan hak paten tunggal akan membuat sistem Eropa yang ada menjadi lebih sederhana dan lebih murah bagi para penemu. Hal ini juga akan mengakhiri persyaratan validasi yang rumit dan dapat mengurangi biaya penerjemahan yang mahal di negara-negara yang berpartisipasi. Sehingga diharapkan dapat merangsang penelitian, pengembangan dan investasi inovasi, dan membantu mendorong pertumbuhan di UE. Kebijakan "" berlaku di 26 negara: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Irlandia, Yunani, Prancis, Italia, Siprus, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Hongaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Slovakia, Finlandia, Swedia, Inggris.
Pada Juni 2016, Dewan UE memberi wewenang kepada 18 negara anggota untuk memulai kerja sama tertingkatkan di bidang yurisdiksi, hukum yang berlaku, pengakuan serta penegakan keputusan dalam pengelolaan harta pasangan internasional. Pengelolaan harta perkawinan dan konsekuensi harta dari pasangan yang terdaftar. Kemudian dilaksanakan kerja sama tertingkatkan melalui Regulasi (EU) 2016/1103 untuk pasangan yang sudah menikah dan Regulasi (EU) 2016/1104 untuk pasangan terdaftar, keduanya akan diberlakukan mulai 29 Januari 2019.
Badan Kekayaan Intelektual Uni Eropa
Perlindungan Merek Dagang dan Desain-rupa berlaku untuk seluruh negara yang tergabung dalam Uni Eropa tanpa perkecualian. Pendaftaran berlaku secara otomatis ke 28 negara UE. (Namun tidak berlaku untuk negara-negara tertentu diluar Uni Eropa seperti Swiss.) Pendaftaran juga berlaku otomatis bila terjadi penambahan atau pengurangan anggota Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa (Inggris: "Withdrawal from the European Union") merupakan tindakan yang dapat dilakukan kepada seluruh negara anggota yang tergabung dalam Uni Eropa. Hal ini tercantum dalam pasal 50 Perjanjian Lisbon yang dibuat di Portugal tahun 2007 dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 2009. Disebutkan pada pasal 50: ""Negara anggota dapat memutuskan untuk mencabut keanggotaannya dari Uni Eropa dan harus mengikuti aturan konstitusional yang berlaku yang telah disepakati sebelumnya"".
Dewan Eropa
Dewan Eropa adalah lembaga Uni Eropa yang beranggotakan kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota ditambah Presiden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Perwakilan Tinggi Uni Eropa Bidang Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan juga menghadiri rapat. Lembaga ini ditugaskan mendefinisikan arah politik dan prioritas Uni Eropa (UE). Dewan didirikan sebagai KTT informal pada tahun 1975, lalu diresmikan sebagai sebuah lembaga pada tahun 2009 ketika Perjanjian Lisbon berlaku. Presiden Dewan Eropa saat ini adalah Donald Tusk, mantan Perdana Menteri Polandia.
Kerja sama tertingkatkan
Kerja sama tertingkatkan () adalah prosedur di mana minimal sembilan negara Uni Eropa (UE) diizinkan mengambil langkah-langkah integrasi atau kerja sama tingkat lanjut dalam lingkungan struktur UE tanpa perlu melibatkan negara-negara UE lainnya. Dengan prosedur ini mereka dapat mengambil kebijakan dengan kecepatan serta tujuan-tujuan yang berbeda. Prosedur ini dirancang untuk menanggulangi terhambatnya suatu inisiatif oleh satu atau beberapa negara anggota yang tidak ingin menjadi bagian dalam inisiatif tersebut. Negara anggota dapat memilih untuk bekerja sama pada salah satu bidang yang dicakup oleh Perjanjian, kecuali bidang yang kewenangannya eksklusif hanya untuk UE serta bidang kebijakan luar negeri dan keamanan. Otoritas pelaksanaan kerja sama tertingkatkan diberikan oleh Dewan, atas usulan Komisi setelah mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa. Sejak Februari 2013, prosedur ini telah digunakan untuk bidang hukum perceraian, paten, pengaturan harta pasangan internasional, jaksa publik Eropa, juga diusulkan untuk bidang pajak transaksi keuangan dan investasi superkomputer.
Krisis pengungsi di Eropa
Tahun 2014, negara-negara anggota UE mendapat 132.405 permohonan dari para migran. Secara keseluruhan, 23.295 permohonan migran diterima sehingga mereka berhak mendapat perlindungan di Uni Eropa (suaka, status pengungsi, perlindungan subsider, kemanusiaan), sedangkan 109.110 permohonan ditolak. Menurut Eurostat, empat negara—Jerman, Italia, Perancis, dan Swedia—menerima dua per tiga permohonan suaka UE. Berdasarkan analisis data PBB dan Bank Dunia oleh "The New York Times", Hongaria dan Swedia merupakan penerima pencari suaka terbesar per kapita.
Politik Jerman
Jerman adalah anggota pendiri Komunitas Eropa pada 1958, yang menjadi Uni Eropa pada 1993. Negara tersebut merupakan bagian dari Kawasan Schengen, dan telah menjadi anggota eurozone sejak 1999. Negara tersebut merupakan anggota PBB, NATO, G8, G20 dan OECD.
Uni Eropa
Percobaan untuk menyatukan negara Eropa telah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern; mereka telah terjadi beberapa kali dalam sejarah Eropa. Tiga ribu tahun lalu, Eropa didominasi oleh bangsa Celt, dan kemudian ditaklukan dan diperintah Kekaisaran Roma yang berpusat di Mediterania. Awal penyatuan ini diciptakan dengan cara paksa. Kekaisaran Franks dari Charlemagne dan Kekaisaran Suci Roma menyatukan wilayah yang luas di bawah administrasi yang longgar selama beberapa ratus tahun. Belakangan pada 1800-an customs union di bawah Napoleon Bonaparte, dan penakhlukan pada 1940-an oleh Nazi Jerman hanya terjadi sementara saja.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebuah institusi Uni Eropa, Komisi Eropa, meraih status pengamat di Majelis Umum PBB melalui Resolusi 3208 pada 1974. Traktat Lisbon pada 2009 membuat para delegasinya diakreditasikan langsung ke UE. Lembaga tersebut meraih hak penuh dalam Majelis Umum, meraih hak veto dan memajukan kandidat, melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/65/276 pada 10 Mei 2011. Lembaga tersebut adalah satu-satunya pihak non-anggota pada lebih dari 50 konvensi multilateral, dan telah ikut serta sebagai anggota penuh pada setiap jalan kecuali memberikan suara dalam sejumlah konferensi PBB.
Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Eropa
Uni Eropa aktif menjalin perjanjian perdagangan dalam berbagai tingkat dengan berbagai negara dan organisasi regional, termasuk negara-negara ASEAN. Negosiasi dengan ASEAN berhenti pada 2009, dan dilanjutkan dengan mengarahkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas secara bilateral langsung dengan negara-negara anggota. Sejauh ini, telah dilakukan negosiasi dengan tujuh negara ASEAN: Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Berdasarkan statistik, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa berada pada urutan keempat setelah Tiongkok, AS, dan Jepang.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Perjanjian Asosiasi Uni Eropa ("Association Agreement, "AA) diinisiasi pada 30 Maret 2012 di Brussel; namun, hingga bulan November 2012, 27 negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa belum menandatangani perjanjian tersebut. Perlakuan dan hukuman terhadap mantan Perdana Menteri Ukraina Yulia Tymoshenko oleh pemerintah (yang dianggap oleh para pemimpin Uni Eropa terdapat kepentingan politis) memperburuk hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina. Uni Eropa dan beberapa negara anggota, terutama Jerman, menekan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dan Pemerintahan Azarov untuk menangguhkan penahanan Tymoshenko dengan alasan kesehatannya yang menurun. Beberapa pertemuan dengan Yanukovich dibatalkan oleh pemimpin Uni Eropa, termasuk Presiden Jerman, Joachim Gauck.
Pasar Tunggal Eropa
Pasar Tunggal Eropa, Pasar Internal atau Pasar Bersama adalah suatu pasar tunggal yang berupaya menjamin pergerakan bebas barang, modal, jasa, dan orang - "empat kebebasan" - dalam Uni Eropa (UE). Pasar ini meliputi 28 negara anggota Uni Eropa, dan telah diperluas, dengan pengecualian, untuk Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia melalui Perjanjian pada Area Ekonomi Eropa dan untuk Swiss melalui perjanjian bilateral.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada 21 Maret 2005, Menteri Luar Negeri Polandia menyatakan Polandia akan mempromosikan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan segala cara, dan membantu Ukraina untuk menerapkan sistem ekonomi pasar, serta mengusahakan agar Ukraina dapat bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Dia juga mengatakan, "Saat ini, kita seharusnya mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk kerjasama daripada hanya sekadar pembicaraan tanpa hasil tentang integrasi Eropa". Tiga hari kemudian, sebuah poling yang dilakukan lembaga riset di Perancis pada enam negara terbesar di Uni Eropa menunjukkan bahwa rakyat Eropa lebih menerima Ukraina sebagai calon anggota Uni Eropa daripada negara lain.
Hubungan Persemakmuran Bangsa-Bangsa dengan Uni Eropa
Inggris yang merupakan anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa sekaligus anggota Uni Eropa seolah- olah bertindak sebagai duta Persemakmuran Bangsa-Bangsa di Uni Eropa. Karenanya keanggotaan Inggris di Uni Eropa secara tidak langsung memberi keuntungan tersendiri bagi negara- negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Keanggotan Inggris di Uni Eropa membukakan gerbang bagi negara- negara yang tergabung di Persemakmuran Bangsa-Bangsa untuk menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan Uni Eropa. Keanggotan Inggris di Uni Eropa membuat suara dari negara- negara yang tergabung di Persemakmuran Bangsa-Bangsa dapat terwakilkan di Uni Eropa meskipun negara- negara tersebut bukan merupakan anggota Uni Eropa.
Di bidang perdagangan, pengaruh keanggotaan Inggris di Uni Eropa bagi negara- negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa sangatlah jelas terlihat. Buktinya tahun 2016, hampir 80% negara- negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa sedang dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa perihal kontrak perdagangan. Keuntungan dari kontrak dagang ini sangatlah signifikan baik bagi negara- negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa maupun untuk Inggris sendiri. Keanggotaan Inggris di Uni Eropa membuat Inggris menjadi garda terdepan perihal penguatan hubungan antara negara- negara yang tergabung di Persemakmuran Bangsa-Bangsa dengan Uni Eropa. Inggris terlibat dalam upaya dimulainya negosiasi mengenai perjanjian penyelenggaraan perdagangan bebas di antara Uni Eropa dengan Australia dan Selandia Baru.Keanggotaan Inggris di Uni Eropa, juga membuat Inggris dapat mendorong Uni Eropa untuk mewujudkan perjanjian perdagangan bebas dengan India.Jelaslah, Keanggotaan Inggris di Uni Eropa membuat Inggris dapat menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan akses ke pasar Uni Eropa bagi negara- negara berkembang baik yang merupakan anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa ataupun yang bukan anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa.
Eurojust
Sejak awal dibentuknya Eurojust, agensi ini dianggap sangat membantu dalam menangani berbagai kasus di Uni Eropa. Eurojust sendiri telah menangani 202 kasus, itu hanya pada tahun 2002 saja. Pada 2016, negara-negara anggota Uni Eropa mendapatkan bantuan Eurojust dalam menangani 2.306 kasus baru. Mayoritas kasus-kasus tersebut melibatkan dua negara anggota; bahkan pada tahun 2010, seperlima dari kasus tersebut melibatkan tiga atau lebih negara. Eurojust juga mengatur 249 pertemuan koordinasi antara negara dan badan-badan Uni Eropa. Maka setiap tahunnya, kasus yang ditangani mencapai 250 kasus.
Pada Juli 2015 lalu, Michele Coninsx (kepala Badan Kerjasama Hukum Uni Eropa Eurojust) mengatakan bahwa perahu-perahu yang membawa para migran melintasi Laut Tengah menuju ke Eropa juga turut serta membawa para anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Informasi yang diperolehnya itu adalah bagian dari upaya lembaganya membantu negara-negara Uni Eropa merespon imigrasi ilegal, penyelundupan manusia, terorisme dan kejahatan siber.
Uni Eropa dan G7
Saat ini Uni Eropa diwakili oleh Presiden Komisi dan Presiden Dewan Eropa (Uni Eropa). Yang terakhir mewakili sesuai rotasi dari pimpinan Dewan Uni Eropa. Presiden Dewan Uni Eropa seringkali bersamaan dengan salah-satu dari anggota G7, dalam hal demikian, maka yang bersangkutan akan mewakili sesuai dengan mandat dari Uni Eropa. Sejak tahun 2009, Presiden Dewan Eropa adalah posisi yang permanen dan selalu hadir pada pertemuan tingkat tinggi. Berhubung Uni Eropa adalah salah-satu anggota, maka hal-hal yang disampaikan pada pertemuan G7 akan selalu mengikat secara politik.
Austria
Austria adalah negara dengan sistem demokrasi representatif parlementer yang terdiri dari sembilan negara federal, dan menjadi salah satu dari dua negara Eropa yang mendeklarasikan kenetralannya. Austria adalah negara anggota PBB (sejak 1955) dan Uni Eropa (sejak 1995).
Italia
Italia adalah anggota pendiri Komunitas Eropa, kini Uni Eropa (EU), dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Italia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1955, dan Italia juga adalah anggota, dan pendukung kuat sejumlah organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), GATT/Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Majelis Eropa, dan Inisiatif Eropa Tengah. Italia memegang kepemimpinan bergilir di beberapa organisasi internasional, di antaranya Konferensi untuk Keamanan, dan Kerja sama di Eropa (CSCE), pendahulu OSCE, pada tahun 1994; G8; dan Uni Eropa pada tahun 2009, dan dari Juli sampai Desember 2003.
Uni Eropa Barat
Uni Eropa Barat adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Eropa. Organisasi ini didirikan pada 1948 oleh 7 negara dan dibubarkan pada tahun 2011. Piagamnya menyatakan bahwa Uni Eropa Barat bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga; komunikasi; kegiatan kebudayaan; kewarganegaraan, paspor, dan visa; kegiatan sosial; dan kegiatan kesehatan.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada 17 Januari 2017, Perdana Menteri Theresa May mengumumkan 12 pokok rencananya untuk meninggalkan Uni Eropa, May juga sekaligus memastikan bahwa nantinya Britania Raya tidak akan lagi tergabung dalam Pasar Tunggal dan Serikat Pabean Uni Eropa. Bersamaan dengan itu, May juga berjanji untuk mencabut Undang-Undang Masyarakat Eropa tahun 1972, dan menggabungkan semua hukum dan aturan Uni Eropa yang masih berlaku kedalam hukum dan aturan Britania Raya. May membentuk kementerian sendiri untuk mengatur mundurnya Britania Raya dari Uni Eropa, kementerian ini diberi nama Departemen untuk Keluar dari Uni Eropa ("Department for Exiting European Union - DExEU") dan diresmikan pada Juli 2016, May juga menunjuk David Davis sebagai Sekretaris Negara memimpin departemen tersebut. Perundingan antara pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa pada akhirnya resmi dimulai pada 19 Juni 2017.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Seiring banyanya pengungsi yang masuk ke Eropa, Uni Eropa menghadapi krisis pengungsi yang semakin meningkat terutama negara-negara penerima pengungsi awal yang kewalahan dalam menangani para pengungsi tersebut. Kegagalan EASO dalam membagi kuota para penerima imigran yang masuk membuat Uni Eropa selaku Organisasi di Eropa untuk membuat alternatif lain guna menghambat para pengungsi yang datang langsung ke Eropa agar keamanan di eropa tetap stabil. Akhirnya pada 7 Maret 2016 diadakanlah Konferensi Brussel yang dihadiri para 28 negara anggota Uni Eropa termasuk negara Turki. Menurut Komisaris Uni Eropa untuk urusan imigrasi, Dimitris Avramopoulos, kerjasama dengan Turki adalah tema kunci–sebuah kalimat yang bisa menjadi motountuk pertemuan kali ini. Pertemuan ini bertujuan untuk mengandeng Turki dalam kerjasama dalam membantu menanggani krisis pengungsi di Eropa. Namun, Turki tidak langsung menyepakati kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa. Salah satu alasannya karena kompensasi yang dijanjikan Uni Eropa terlalu rendah yakni sebanyak 2,7 miliar pounsterling (Kesepakatan Uni Eropa dan Turki soal migran resmi berlaku, 2016), padahal Turki sudah menghabiskan 7.3 miliar poundsterling. Akhirnya pada 20 Maret 2016 Uni Eropa dan Turki mencapai kesepakatan kerjasama tentang penanganan para pengungsi di Eropa.
Tanda CE
Penandaan CE adalah wajib untuk kelompok produk tertentu dalam Wilayah Ekonomi Eropa (EEA; 28 negara anggota UE dan negara-negara EFTA Islandia, Norwegia dan Liechtenstein) termasuk Swiss dan Turki. Pabrikan produk yang dibuat dalam EEA dan importir barang yang dibuat di negara lain harus memastikan bahwa barang yang bertanda CE sesuai dengan standar.
Partai Sosialis Eropa
Komisioner Eropa seharusnya menjadi institusi independen dan tidak dipengaruhi oleh partai politik, namun terjadi peningkatan politisasi dalam Komisi. Di Komisi Eropa saat ini, delapan dari Komisioner merupakan anggota dari PES.
PES berkuasa di 8 dari 28 negara. Delapan kepala negara atau pemerintahan dari PES akan bertemu di Pertemuan PES dengan agenda persiapan untuk pertemuan Dewan Eropa:
Blok partai di Dewan Eropa dapat dikatakan longgar, tetapi telah menjadi dasar dari beberapa kerjasama antarpemerintahan. Saat ini delapan negara yang dipimpin oleh partai yang berafiliasi dengan PES, yang mewakili negara tersebut di Dewan Eropa: Austria (Werner Faymann), Republik Ceko (Bohuslav Sobotka), Perancis (François Hollande), Italia (Matteo Renzi), Lituania (), Malta (Joseph Muscat), Slowakia (Robert Fico), dan Swedia (Stefan Löfven).
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada bulan November 2016, Perdana Menteri May mengusulkan agar Britania Raya dan negara-negara Uni Eropa lainnya saling menjamin hak tinggal bagi 3,3 juta imigran Uni Eropa di Britania Raya dan 1,2 juta warga Britania Raya yang tinggal di wilayah Uni Eropa, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan nasib warga tersebut agar tidak digunakan sebagai alat negosiasi selama perundingan Brexit berlangsung. Namun proposal May ini ditolak oleh Merkel dan Tusk meskipun mendapatkan persetujuan dari mayoritas negara anggota Uni Eropa.
Hubungan Persemakmuran Bangsa-Bangsa dengan Uni Eropa
Kelima puluh tiga negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa merupakan negara yang independen dan berdaulat. Negara- negara tersebut bergabung dengan Persemakmuran Bangsa-Bangsa secara sukarela. Negara- negara yang menjadi anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa adalah negara yang pada awalnya didirikan oleh Inggris ataupun negara yang sebelumnya pernah berada di bawah kekuasaan Inggris. Karena latar belakang persamaan nasib dan sejarah, ikatan antar anggota- anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa sangatlah kuat sehingga tidak terpisahkan. Adapun mengenai keanggotaan Inggris di Uni Eropa baru dimulai pada tahun 1973. Saat itu Uni Eropa masih bernama Masyarakat Ekonomi Eropa.Setelah resmi bergabung dengan Uni Eropa, Inggris memastikan diri menjadi satu- satunya negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa yang juga sekaligus anggota Uni Eropa saat itu. Pada tahun 2004, negara Siprus dan Malta bergabung menjadi anggota Uni Eropa . Karena Siprus dan Malta merupakan dua negara yang merupakan anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa juga bergabung ke Uni Eropa maka Inggris tidak lagi menjadi satu- satunya negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa yang memiliki keanggotaan di Uni Eropa.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Pada Tahun 2015, Menteri dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa sepakat untuk merelokasi 120.000 pengungsi dan migran di seluruh benua Eropa. Dengan rencana ini, para pengungsi dan migran akan dipindahkan dari Italia, Yunani dan Hongaria ke negara-negara anggota EU lain. Romania, Republik Ceko, Slovakia dan Hongaria memberi suara "menolak" penetapan kuota minimum jumlah orang yang harus mereka terima. Namun mayoritas anggota Uni Eropa mendukung rencana yang akan efektif dalam dua tahun ke depan. Finlandia menjadi satu-satunya negara EU yang abstain. Polandia yang awalnya menolak usulan itu, akhirnya menyetujui. PBB megatakan hampir 480.000 orang telah tiba di Eropa melalui laut tahun ini, dan kini mereka mencapai pantai Eropa dengan jumlah sekitar 6.000 orang per hari.
Ekonomi Uni Eropa
Uni Eropa menganut regime pasar tunggal dengan kekuatan gabungan dari 28 negara dan diperkuat dengan perjanjian EEA yang membentuk pasar tunggal Eropa. Ekonomi Uni Eropa adalah kedua terbesar di dunia dalam hal nominal dan menurut purchasing power parity (PPP).
Kontes Lagu Eurovision
Kontestan yang boleh mengikuti kontes ini adalah negara anggota European Broadcasting Union yang aktif. Negara anggota yang aktif adalah negara yang di mana lokasinya berada di European Broadcasting Union, atau mereka merupakan anggota dari organisasi Komite Eropa.
Area Penyiaran Eropa didefinisikan oleh Uni Telekomunikasi Internasional.
Batas Wilayah barat 1 ditentukan oleh garis berjalan dari Kutub Utara di sepanjang meridian 10° West of Greenwich untuk persimpangan dengan paralel 72° Utara; sana dengan busur lingkaran besar ke perpotongan meridian 50° Barat dan paralel 40° Utara oleh busur lingkaran besar ke perpotongan meridian 20° Barat dan paralel 10° Selatan; sana sepanjang meridian 20° Barat ke Kutub Selatan.
Anggota aktif mencakup transmisi penyiaran organisasi yang dibuat tersedia untuk setidaknya 98% rumah tangga di negara mereka sendiri yang siap untuk menerima transmisi tersebut.
Jika anggota aktif European Broadcasting Union berkeinginan untuk berpartisipasi, mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh aturan Contest (yang terpisah salinan dirancang setiap tahun). Pada tahun 2010, ini termasuk kebutuhan untuk memiliki program siaran tahun sebelumnya di negara mereka, dan membayar biaya partisipasi EBU sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam aturan Contest untuk tahun di mana mereka ingin berpartisipasi.
Persyaratan untuk berpartisipasi tidak ditentukan oleh masuknya geografis dalam benua Eropa, meskipun "Euro" di "Eurovision" - juga tidak punya hubungan ke Uni Eropa. Beberapa negara di luar batas-batas geografis Eropa bersaing: Israel, Siprus, Armenia, Georgia dan Azerbaijan di Asia Barat, sejak 1973, 1981, 2006, 2007 dan 2008 masing-masing, dan Maroko, di Afrika Utara, dalam kompetisi 1980 saja. Selain itu, Turki dan Rusia, yang kedua negara benua dengan sebagian besar wilayah mereka di luar Eropa, masing bersaing sejak tahun 1975 dan 1994.
Daftar Partisipasi Pertama Para Negara Berdasarkan Tahun
Fatherland
Sisa Eropa Barat, kecuali Swis, sudah dikumpulkan oleh Jerman ke dalam Komunitas Eropa, terbentuk dari dua belas negara: Norwegia, Swedia, Finlandia (yang sudah mencaplok Karelia dari Rusia), Denmark, Britania Raya, Irlandia (daftar ini agaknya menampakkan bahwa Britania sudah kehilangan Irlandia Utara kepada Republik Irlandia), Perancis, Spanyol, Portugal, Belgia, Belanda dan Italia (tak diceritakan apakah Benito Mussolini masih berkuasa). Negara lain yang disebut dalam "Fatherland" termasuk Kroasia, Hongaria yang sangat diperluas serta mencakup Slowakia dan Transylvania dari negara tetangga Rumania. Sementara itu Rumania sebagai gantinya sudah mencaplok Bessarabia dari bekas Uni Soviet, Bulgaria, Albania, Serbia, Yunani, Islandia, dan Turki. Parlemen Eropa berpusat di Berlin tetapi sebenarnya tak berdaya. Di gedung Parlemen Eropa, bendera negara bagian anggota tampak menjadi kecil di samping sebuah bendera Swastika yang ukurannya dua kali lipat yang lain, hal ini melambangkan kekuasaan besar yang dimiliki oleh Jerman di Komunitas Eropa pada tahun 1964. Negara-negara di "Fatherland", walaupun secara nama merdeka dan diperintah oleh para pemimpin mereka sendiri (seperti Jenderal Franco dan Raja Edward VIII), semuanya secara saksama diamati oleh Jerman. Angkatan militer negara-negara "bebas" Eropa adalah hanya cukup saja untuk menjaga imperium kolonial Eropa, negara-negara Eropa berada di bawah pengawasan kontinu Berlin, dan menilik dari rujukan di dalam roman, tampaknya negara-negara lain di Eropa kedudukannya secara nyata lebih rendah daripada Jerman, walau resminya tidak. Swiss tidak dicaplok oleh Jerman dan bukan anggota Uni Eropa; sehingga ketika Jerman ingin menguasainya, remis Perang Dingin telah mulai. Dan Swiss menjadi tempat yang ideal bagi Jerman dan Amerika untuk memata-matai satu sama lain. Hasilnya ialah bahwa Swiss adalah satu-sataunya negara bebas di Eropa pada tahun 1964.
Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama
Setiap tahunnya Dewan Eropa melakukan sidang sebanyak dua kali untuk rapat umum dan menentukan prinsip-prinsip serta pedoman umum bagi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama. Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari 28 negara anggota Uni Eropa, Presiden Dewan Eropa yang kini dikepalai oleh Donald Tusk, serta Presiden Komisi Eropa yang saat ini dijabat oleh Jean-Claude Juncker.
Sejarah hukum Uni Eropa
Parlemen tumbuh menjadi 198 anggota, di mana pada Januari 1981, Yunani bergabung dengan Komunitas. Kemudian, Spanyol serta Portugal berpartisipasi pada tahun 1986, sehingga Parlemen terus tumbuh; dari 410 anggota (di tahun 1979) menjadi 518 anggota.
Perluasan bidang hukum substansial dan kelembagaan EEC diperluas dengan kerja sama Komunitas dalam kebijakan ekonomi dan sosial, perlindungan lingkungan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Undang-Undang Eropa Tunggal (SEA) kemudian disepakati dan memengaruhi transformasi prosedur pengambilan keputusan di dalam Komunitas, dan memberikan peningkatan aktivitas pasar umum Eropa, serta kerja sama politik antara negara-negara anggota. UU Eropa Tunggal (SEA) merupakan perjanjian internasional yang berisi tentang kerangka kerja Komunitas Eropa yang memodifikasi Perjanjian Roma. Perubahan utama yang diperkenalkan oleh Komunitas atas dasar SEA dimulai pada 1 Januari 1993, dengan pembentukan Pasar Internal Uni Eropa di dalam Komunitas. Sementara aspek hukum pada perubahan perjanjian membentuk Komunitas Eropa, di mana 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) diganti menjadi 'Komunitas Eropa' (EC). Lingkup kerja ekonomi awal di antara negara-negara anggota Komunitas ditambahkan pada Perjanjian Uni Eropa (atau Perjanjian Maastricht) dengan Tiga Pilar utama yang meliputi: Aspek-aspek Pembentukan Uni Eropa (Pilar Pertama), Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (Pilar Kedua), serta Peradilan dan Urusan Dalam Negeri (Pilar Ketiga). Perjanjian Uni Eropa dipandang sebagai reformasi Perjanjian Roma yang paling komprehensif, yang menghasilkan jadwal yang jelas dalam kemajuan lebih lanjut menuju Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa (EMU).
Sejarah hukum Uni Eropa
Penyatuan Eropa dapat ditelusuri kembali hingga masa-masa Kekaisaran Romawi yang merupakan representasi kekuasaan Eropa di masa kini. Setelah jatuhnya Romawi pada tahun 476 M, Karel yang Agung berusaha mendirikan ulang struktur besar tersebut di abad ke-9 dengan membangun Kekaisaran Romawi Suci, yang berdiri hingga tahun 1806. Kekaisaran ini mencakup Eropa Barat dan Eropa Tengah. Lalu, pemikiran tentang negara bangsa tumbuh dan menyebar di abad ke-19. Di akhir tahun 1930-an, Winston Churchill khawatir dengan ancaman Fasisme Jerman yang berkuasa hampir di seluruh Eropa, dan mengajukan penyatuan federal antara Britania dan Prancis yang berdasarkan pada kewarganegaraan umum dan parlemen bersama. Pengajuan ini tidak pernah terealisasikan. Namun, pengajuan tersebut merupakan gagasan awal tentang Federalisme bagi benak negarawan Eropa. Periode pasca perang, setelah kekuatan sekutu meraih kemenangan melawan Nazisme pada tahun 1945; Eropa sepenuhnya hancur, khususnya di bidang ekonomi. Para pemimpin Eropa Barat berkoordinasi merekonstruksi negara-negara Eropa dengan berupaya mencari tatanan politik baru yang dapat menjamin keamanan negara-negara, serta memberi peluang keberhasilan pembangunan di masa depan. Di masa Perang Dingin awal, gagasan kerja sama Eropa didukung oleh Amerika Serikat. Negara-negara Eropa mengambil inisiatif membentuk lembaga-lembaga umum, yang memungkinkan negara-negara Eropa supaya tidak berperang satu sama lain. Selain itu, George Marshall, seorang tokoh politik Amerika Serikat, menyusun rencana pemberian bantuan ekonomi bagi negara-negara Eropa. Kemudian pada April 1948, Organisasi Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC) didirikan dengan enam belas negara anggota, dan menyelenggarakan implementasi Rencana Marshall. Lembaga ini bertugas membantu pembangunan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat konflik; yang tidak termasuk dalam lingkup pengaruh Uni Soviet. Kemudian pada tahun 1960, organisasi tersebut berganti nama menjadi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), di mana sebagian besar negara-negara Barat dan Jepang menjadi anggotanya. Perjanjian Brussels 1948 juga menyatukan kekuatan-kekuatan Eropa. Namun, pada tahun berikutnya, perjanjian tersebut tergantikan dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yaitu sebuah organisasi penghubung bidang pertahanan Eropa Barat dengan bantuan militer Amerika Serikat dan Kanada. Jerman yang pada mulanya dikeluarkan dari organisasi, diizinkan bergabung kembali pada tahun 1955. Majelis Eropa (CoE) kemudian didirikan pada tahun 1949, dengan tujuan mencapai kerja sama di bidang budaya, politik, hukum dan sosial.
Codex Alimentarius
Pada tahun 2012, terdapat 186 anggota Komisi Codex Alimentarius : 186 negara anggota dan satu organisasi anggota, Uni Eropa (EU). Terdapat 215 pengamat Codex: 49 organisasi antarpemerintah, 150 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 16 Organisasi PBB.
Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan
Selain menyediakan pendanaan bagi bantuan kemanusiaan, ECHO juga bertanggung jawab terhadap Mekanisme Perlindungan Sipil UE. Mekanisme yang dibentuk pada tahun 2001 ini membantu kerja sama di antara otoritas perlindungan sipil nasional di seluruh Eropa. Saat ini, 31 negara menjadi anggota Mekanisme ini; seluruh Negara Anggota UE yang berjumlah 28 ditambah dengan Islandia, Norwegia, dan Makedonia. Mekanisme ini dibentuk untuk mengelola bantuan terkoordinasi dari negara-negara partisipan terhadap korban bencana alam dan bencana akibat manusia di Eropa dan di wilayah lain.
Federalisasi Uni Eropa
Sejak tahun 1950-an, integrasi Eropa telah melihat perkembangan sistem pemerintahan supranasional, karena lembaga-lembaganya bergerak lebih jauh dari konsep intergovernmentalisme sederhana dan lebih ke arah sistem federal. Namun, dengan Perjanjian Maastricht pada tahun 1992, unsur-unsur antar pemerintah baru telah diperkenalkan bersama dengan sistem yang lebih federal, sehingga lebih sulit untuk mendefinisikan Uni Eropa (UE). Uni Eropa, yang beroperasi melalui sistem gabungan antar-pemerintah dan supranasionalisme, tidak secara resmi merupakan federasi - meskipun berbagai pengamat akademis menganggapnya sebagai memiliki karakteristik sistem federal.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Britania Raya merupakan negara berdaulat pertama yang mengajukan diri untuk memisahkan diri dari Uni Eropa. Berdasarkan hasil vote seluruh wilayah Britania Raya menunjukkan bahwa negara yang dipimpin oleh Ratu Elisabeth sah untuk memisahkan diri dari Uni Eropa. Berdasarkan hasil voting yang dilakukan pada 23 maret 2016 tersebut, 51,89% suara pemilih memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa sedangkan 48,11% suara pemilih memilih untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa. Brexit adalah istilah populer atas keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa.
Sejarah hukum Uni Eropa
Area kebijakan yang menjadi tanggung jawab Komunitas meliputi: urusan ekonomi dan moneter (berpusat di sekitar mata uang tunggal Eropa, yaitu euro); pertanian; persyaratan visa, suaka dan imigrasi; transportasi; perpajakan; pekerjaan; perdagangan; kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesejahteraan pemuda; budaya; perlindungan dan kesehatan konsumen; jaringan trans-Eropa; industri; kohesi ekonomi dan sosial; penelitian dan teknologi; lingkungan; serta bantuan pembangunan.Krisis politik akibat Perang Teluk, perang saudara di daerah bekas Yugoslavia, serta pecahnya Uni Soviet menunjukkan bahwa instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan tidak cukup bagi Uni Eropakhususnya sebagai kekuatan perdagangan terbesar di duniadalam menjalankan urusan-urusan di negara-negara. Sebelum Perjanjian Uni Eropa terbentuk, kerja sama politik antara negara-negara anggota didasarkan pada pengaturan Kerja sama Politik Eropa (EPC) yang dibentuk pada tahun 1970, serta ditingkatkan dan diperluas berdasarkan UU Eropa Tunggal (SEA) pada tahun 1986/87.
Kebanyakan keputusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama saat ini masih diambil atas dasar kerja sama antarnegara. Secara tradisional, kebijakan keamanan luar negeri, khususnya kebijakan keamanan itu sendiri merupakan wilayah di mana negara-negara anggota tertarik mempertahankan kedaulatan (nasional) mereka sendiri. Masalah lainnya adalah bahwa beberapa negara anggota bukan merupakan anggota NATO (Austria, Finlandia, Irlandia, Swedia) atau Uni Eropa Barat (WEU) (Denmark, Irlandia, Yunani).Kerja sama peradilan memfasilitasi dan mempercepat kerja sama dalam kaitannya dengan proses dan penegakan Keputusan, memfasilitasi ekstradisi antara negara-negara anggota, menetapkan aturan minimum yang berkaitan dengan elemen-elemen penyusun akta-akta kriminal dan hukuman di bidang kejahatan terorganisir, terorisme, serta perdagangan narkoba (Pasal 31 dan 32 UE). Tujuan kerja sama antara polisi dan otoritas peradilan adalah memberikan kebebasan, keamanan dan keadilan bagi warga negara, dengan bersama-sama mencegah dan memberantas kejahatan (khususnya terorisme, perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang, perdagangan senjata, korupsi dan penipuan), rasisme dan xenofobia (Pasal 29 dan 30 UE).
Britania Raya
Penduduk di negara-negara Uni Eropa, tidak terkecuali penduduk Britania Raya, memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di negara anggota UE manapun. Britania Raya menerapkan pembatasan sementara untuk warga Rumania dan Bulgaria yang bergabung dengan Uni Eropa pada bulan Januari 2007. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Migration Policy Institute untuk Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia menemukan bahwa antara bulan Mei 2004 dan September 2009, sekitar 1,5 juta pekerja bermigrasi dari negara-negara anggota Uni Eropa yang baru ke Britania Raya; dua-pertiganya berasal dari Polandia, namun kemudian banyak yang kembali ke tanah airnya. Resesi pada akhir 2000-an mengurangi intensitas warga Polandia yang bermigrasi ke Britania Raya. Pada tahun 2009, untuk pertama kalinya, lebih banyak penduduk dari negara-negara Uni Eropa lainnya yang meninggalkan Britania Raya daripada yang tiba. Pada tahun 2011, 13% dari total emigrasi ke Britania Raya berasal dari penduduk di negara-negara anggota UE yang baru.
Serikat Pabean Uni Eropa
Serikat Pabean Uni Eropa (SPUE) adalah suatu serikat pabean yang terdiri dari seluruh negara anggota Uni Eropa (UE), Monako, dan beberapa wilayah Britania Raya yang bukan merupakan bagian UE (Akrotiri dan Dhekelia, Bailiwick of Guernsey, Bailiwick of Jersey, dan Isle of Man). Beberapa wilayah dalam Uni Eropa yang tidak berpartisipasi dalam serikat pabean, biasanya dikarenakan kondisi geografisnya. Selain SPUE, Uni Eropa, melalui perjanjian terpisah, menjalin serikat pabean dengan Andorra, San Marino, dan Turki, dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu.
Parlemen Eropa
MEP di dalam Parlemen tersusun ke dalam delapan kelompok parlemen berbeda, termasuk tiga puluh anggota takterikat yang dikenal sebagai "non-inscrits". Dua kelompok terbesar adalah Partai Rakyat Eropa (EPP) dan Sosialis & Demokrat (S&D). Dua kelompok ini mendominasi parlemen untuk sebagian besar hidupnya, terus-menerus memegang 50 hingga 70 persen kursi di antara kedua kelompok. Tidak ada satu kelompok pun yang pernah memegang mayoritas di Parlemen. Sebagai akibat dari meluasnya aliansi partai-partai nasional, kelompok-kelompok partai Eropa sangat terdesentralisasi dan karenanya memiliki lebih banyak kesamaan dengan partai-partai di negara-negara federal seperti Jerman atau Amerika Serikat daripada negara-negara kesatuan seperti mayoritas negara-negara Uni Eropa. Walaupun seperti itu, kelompok Eropa sebenarnya lebih bersatu daripada rekan Amerika Serikat mereka antara 2004 dan 2009.
Penandatanganan Perjanjian Lisboa
Penandatanganan Perjanjian Lisboa bertempat di Lisboa, Portugal, pada 13 Desember 2007. Pemerintah Portugal, berdasarkan Presidensi Dewan Uni Eropa pada saat itu, mengatur sebuah upacara di dalam biara Jerónimos abad ke-15, yaitu tempat yang sama aksesi perjanjian Portugal ke Uni Eropa (UE) yang ditandatangani pada tahun 1985. Perwakilan dari 27 negara-negara anggota Uni Eropa hadir, dan menandatangani Perjanjian tersebut dengan wakil mutlak, menandai berakhirnya perundingan yang dimulai pada tahun 2001. Selain itu, untuk pertama kalinya perjanjian Uni Eropa juga ditandatangani oleh para presiden dari tiga lembaga utama Uni Eropa. Setelah upacara utama, para kepala negara dan pemerintah mengendarai trem Lisboa yang dihias bersama, yang melambangkan persaudaraan negara-negara Eropa di dalam integrasi Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Sejauh ini, ada 3 negara tidak berdaulat yang telah keluar dari Uni Eropa, yakni Aljazair (1962, sebelumnya merupakan bagian dari Prancis, Greenland (1985) dan Saint Barthélemy (2012).
Perjanjian Schengen
Perjanjian Schengen merupakan sebuah perjanjian yang bertujuan untuk menghilangkan batasan internal wilayah antar negara yang berada di Uni Eropa.Perjanjian Schengen pun juga menyediakan kerja sama dalam hal pasukan kepolisian dan juga permasalahan hukum dan aturan untuk batasan eksternal wilayahnya. Pada mulanya perjanjian ini diresmikan pada 4 Juni 1985 oleh Belgia, Perancis, dan Republik Federal Jerman, Luksemburg dan juga Belanda. Perjanjian tersebut tergabung dalam kerangka aturan yang disetujui oleh Uni Eropa pada tahun 1997. Saat ini, Perjanjian Schengen telah ditanda-tangani oleh 22 negara yang merupakan anggota Uni Eropa dan 4 negara non Uni Eropa. Untuk Inggris Raya, meskipun bukan termasuk area yang menerapkan Perjanjian Schengen namun Inggris ikut berpartisipasi dalam Sistem Informasi Schengen yang mana turut menyediakan data anggota masyarakatnya untuk keperluan terkait hukum dan juga data kepolisian dengan perjanjian yang telah dikaji terlebih dahulu. Perjanjian Schengen mencakup dua macam perjanjian berbeda yang disahkan pada tahun 1985 dan 1990. Diantaranya, peraturan tersebut menghapus aturan perbatasan dan membuat proses transit melalui Benua Eropa menjadi lebih mudah. Isi kedua perjanjian tersebut adalah sebagai berikut 
Perjanjian Schengen pun kelak menjadi kerangka kerja dari Uni Eropa melalui Perjanjian Amsterdam pada tahun 1995
Sejarah Uni Eropa
Uni Eropa adalah suatu entitas geopolitik yang menutupi sebagian besar benua Eropa. Uni Eropa dilandaskan pada sejumlah perjanjian dan telah mengalami ekspansi dari awalnya beranggotakan 6 negara menjadi 28 negara dengan mayoritas negara-negara di Eropa.
Perluasan Uni Eropa
Keseluruhan proses, mulai dari pendaftaran keanggotaan hingga menjadi anggota biasanya memakan waktu satu dasawarsa, meski beberapa negara seperti Swedia, Finlandia, dan Austria lebih cepat, hanya dalam beberapa tahun saja. Proses pendaftaran untuk perjanjian asosiasi melalui penggabungan memakan waktu yang lebih lama, seperti beberapa dasawarsa (Turki mendaftar untuk asosiasi pada tahun 1950-an dan masih harus menyelesaikan negosiasi penggabungannya).
Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Uni Eropa (UE) telah menjadi pihak pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1974 dan telah memiliki hak partisipasi sejak 2011. UE sendiri tidak memiliki hak memberikan suara namun terwakili bersama dengan 28 anggotanya, dua diantaranya (Perancis dan Britania Raya) adalah anggota permanen Dewan Keamanan.
Uni Eropa
Berikut merupakan nama "Uni Eropa" dalam 24 bahasa resmi yang digunakan di Uni Eropa.
Lembaga-lembaga Uni Eropa
Dalam lembaga-lembaga Uni Eropa ada tujuh kepala badan pengambil keputusan dari Uni Eropa (EU). Mereka, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Perjanjian tentang Uni Eropa adalah: Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Pengadilan Kehakiman Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan Pengadilan Auditor. Lembaga-Lembaga ini berbeda dari Agen dari Uni Eropa.
Ekonomi Uni Eropa
Pada tahun 1992, terjadi perjanjian "European Economic Area" (EEA) bagi negara-negara yang tergabung dalam "European Free Trade Association" (EFTA) - kecuali Swiss (Swiss bukan anggota UE) - dengan Uni Eropa. Perjanjian ini memperluas pasar Uni Eropa dengan negara-negara Eslandia, Liechtenstein, dan Norwegia yang sebelumnya termasuk dalam EFTA. Pada saat perjanjian, terdapat 31 negara-negara yang bergabung dalam EEA, dengan sekitar 372 juta orang yang terlibat, dan menghasilkan sekitar 7,5 triliun dolar Amerika pada tahun pertama saja.
Eu-Lisa
Negara-negara Anggota Uni Eropa merupakan pemangku kepentingan utama dari Agensi. Negara-negara tersebut merupakan kelompok utama yang mendapatkan produk dan pelayanan dari Agensi. Selain itu terdapat beberapa negara seperti Swiss, Islandia, Norwegia dan Liechtenstein yang membentuk Negara Asosiasi sebagai kelompok terpisah dari pemangku kepentingan utama.
Ekonomi Uni Eropa
Uni Eropa (UE) adalah pasar tunggal dengan 28 negara, sehingga UE memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dunia. Dalam hitungan total nilai semua produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Uni Eropa, maka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) UE dalam tahun 2017 adalah sebesar €15.3 trilliun.
Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012
Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012, atau lebih dikenal dengan Euro 2012, menjadi kejuaraan sepak bola antar tim nasional negara Eropa ke-14 yang diselenggarakan oleh UEFA. Putaran final diselenggarakan oleh Polandia dan Ukraina pada tanggal 8 Juni hingga 1 Juli 2012. Ini adalah pertama kalinya bagi kedua negara (Polandia dan Ukraina) menyelenggarakan suatu turnamen besar. Pemilihan tuan rumah dilaksanakan oleh Komite Eksekutif UEFA pada tahun 2007.
Putaran final ini diikuti 16 (enam belas) negara, hal ini menjadi yang terakhir karena sejak Euro 2016 dan seterusnya, akan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) negara finalis. Babak Kualifikasi diikuti oleh 51 negara, telah diselenggarakan antara Agustus 2010 dan November 2011 yang memilih 14 (empat belas) negara untuk bergabung dengan kedua negara tuan rumah putaran final.
Uni Eropa
Semua negara calon anggota harus memberlakukan undang-undang agar selaras dengan kerangka hukum Eropa bersama, yang dikenal sebagai "Acquis Communautaire". (Lihat pula Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) and Langit Tunggal Eropa.)Uni Eropa memiliki kompetensi yang didasarkan pada Perjanjian-perjanjian Uni Eropa dan prinsip subsidiaritas yang menyatakan bahwa aksi Uni Eropa hanya bisa diambil saat suatu tujuan tidak dapat diraih secara memadai oleh hanya sebuah negara anggota. Hukum yang dicanangkan oleh institusi Uni Eropa dikeluarkan dalam beberapa cara, secara umum hukum tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: hukum yang mulai berlaku tanpa kebutuhan untuk mengukur implementasi skala nasional, dan hukum yang berlaku dengan kebutuhan tersebut.
Sejarah hukum Uni Eropa
Perjanjian Nice digunakan oleh negara-negara anggota dalam mempersiapkan perluasan Uni Eropa di masa depan. Perjanjian-perjanjian tersebut direvisi dengan empat cara utama; selain itu, ukuran dan komposisi Komisi Eropa diubah, serta jumlah suara setiap anggota negara bagian di Dewan Eropa disesuaikan dan suara mayoritas yang memenuhi syarat diperluas ke area kebijakan. Perjanjian Nice ditandatangani di Nice pada 26 Februari 2001, dan mengubah Perjanjian Uni Eropa yang membentuk Komunitas Eropa (TEC). Selama konferensi tersebut beberapa keputusan bersejarah bagi Uni Eropa dibuat berdasarkan aksesi demokrasi Eropa Tengah dan Eropa Timur ke dalam Komunitas. Jumlah negara anggota Uni Eropa meningkat untuk pertama kalinya dengan bergabungnya 12 negara anggota baru (Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Republik Ceko, Siprus, Slovenia, dan Slowakia (tidak termasuk bagian Bulgaria, Rumania, dan Turki).
Politik Eropa
Politik Eropa masa kini didominasi oleh Uni Eropa (UE), semenjak jatuhnya Tirai Besi dan Blok Timur yang berhaluan komunis. Dengan berakhirnya Perang Dingin, UE melebar ke timur dan sekarang beranggotakan 25 negara yang diwakili di Parlemen Eropa.
Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021
Penilaian Pelaporan Kejahatan Berat dan Terorganisir Uni Eropa atau disingkat SOCTA) adalah hasil analisis signifikan tentang ancaman kejahatan yang serius dan terorganisir yang dihadapi Uni Eropa, serta memberikan informasi bagi praktisi, pembuat keputusan dan masyarakat luas dibawah kepemimpinan Europol. Europol sendiri adalah lembaga penegak hukum Uni Eropa yang membantu 28 Negara Anggota UE dalam perjuangan mereka melawan kejahatan dan terorisme internasional yang serius. Untuk SOCTA, Europol telah melakukan pengumpulan data terbesar yang pernah terjadi pada kejahatan serius dan terorganisasi di Uni Eropa. Europol mengandalkan ribuan kontribusi oleh Negara Anggota, mitra operasional dan strategis Europol di luar Uni Eropa, mitra institusional Europol serta intelijen operasional yang diadakan dalam basis data Europol. Yang bertujuan menghasilkan penilaian yang paling signifikan tentang sifat dan skala ancaman kejahatan yang dihadapi Uni Eropa dan negara-negara anggota.
Hubungan Norwegia dengan Uni Eropa
Dari segi partai politik, isu keanggotaan dalam UE tidak menjadi perdebatan utama meskipun tiap partai politik memiliki posisinya tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai koalisi yang terjalin antara partai pro-UE dengan partai UE-skeptis. Lebih lanjut, isu mengenai keanggotaan dalam UE sering kali diatur paragraf bunuh diri sebagai perjanjian politik antara partai-partai yang berkoalisi.
Persetujuan EEA menjadi fondasi dasar dari hubungan antara Norwegia dengan UE. Persetujuan tersebut menyatukan 27 negara anggota UE dengan tiga negara EFTA yakni Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein dalam sebuah Pasar Tunggal Eropa yang memiliki aturan yang sama. Persetujuan EEA memiliki tujuan untuk mempromosikan perdagangan dan hubungan eknomi yang lebih erat antara 30 negara anggota EEA. Selain itu, persetujuan EEA juga memberikan ruang bagi kerja sama di bidang bidang lain seperti pengembangan teknologi dan riset, pendidikan, pelatihan dan kepemudaan, dan pariwisata.
Sejarah Uni Eropa
Perluasan selanjutnya terjadi pada tahun 1981 dengan bergabungnya Yunani pada 1 Januari, enam tahun setelah mendaftar. Tahun 1982, Greenland memilih untuk keluar dari Masyarakat Eropa setelah memperoleh pengakuan sebagai bagian dari negara Denmark. Pada 1 Januari 1986 Spanyol dan Portugal bergabung (setelah mendaftar tahun 1977) dalam perluasan ketiga.
Liga Eropa UEFA 2011–12
Secara keseluruhan kejuaraan ini diikuti oleh 194 klub dari 53 asosiasi sepak bola anggota UEFA. Alokasi peserta diperhitungkan berdasarkan koefisien liga pada tahun 2010, dimana perhitungannya berdasarkan prestasi masing-masing klub dalam kompetisi Eropa dibawah UEFA sepanjang musim 2005–06 hingga 2009–10.
Kartu Identitas Nasional di Kawasan Ekonomi Eropa
Kartu Identitas Nasional di Kawasan Ekonomi Eropa diterbitkan oleh masing-masing negara yang tergabung dalam Uni Eropa terkecuali Denmark, Irlandia, Inggris, Liechtenstein, dan Swiss. Swiss bukan anggota UE, namun memiliki perjanjian khusus dengan UE untuk masuk pasar tunggal Eropa. Kartu identitas nasional ini berlaku bagi penduduk negara-negara dalam wilayah Uni Eropa untuk digunakan sebagai identitas dan juga dokumen yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan antar-negara dalam Kawasan Schengen. Kartu ini diterbitkan untuk memenuhi hak penduduk untuk melakukan pergerakan (perjalanan) bebas ("free movement") di wilayah Uni Eropa.
Hubungan Australia dengan Uni Eropa
Pada tahun 1994, UE dan Australia menyepakati Perjanjian Sains dan Teknologi pertama antara UE dan negara non-UE. Terdapat hampir 30.000 publikasi yang melibatkan penulis UE dan Australia setiap tahun. Partisipasi Australia dalam ' (') UE telah berkembang dari 24 proyek penelitian kolaboratif pada "FP4" (1994-98) menjadi 169 proyek yang diikuti oleh 194 peserta Australia selama "FP7" (2007–13). Selain itu, ' (') telah memberikan hibah kepada 23 peneliti utama Australia (7,5% dari negara-negara non-UE) yang mendapat manfaat sekitar 35 juta. Berbagai aksi mobilitas Marie Curie di bawah FP7 melibatkan 190 warga Australia yang pergi ke Eropa dan 86 warga Eropa berangkat ke Australia. " memiliki 71 proyek yang melibatkan Australia, lebih dari 500 staf dari Eropa menghabiskan waktu di Australia dan lebih dari 250 warga Australia ke Eropa.
Hubungan Turki dengan Uni Eropa
Setelah didirikan pada tahun 1993, Uni Eropa kemudian maju pesat menjadi sebuah
organisasi yang benar-benar menaungi anggotanya. Hal
inilah yang menarik negara lain untuk bergabung menjadi
anggota dan salah satunya adalah Turki. Dalam catatan
sejarah, Turki selalu menunjukkan minat yang
sangat besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Besarnya minat ini ditunjukkan dengan
bergabungnya Turki ke berbagai kegiatan yang ada di
Eropa. Negara ini pernah menjadi anggota Dewan Eropa pada tahun 1949, kemudian menjadi anggota asosiasi Uni Eropa pada tahun 1963. Turki juga merupakan
salah satu negara pendiri Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada tahun 1961 dan
juga Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada tahun 1971.
Komisi Eropa
Komisi Eropa terdiri dari 25 komisioner, satu dari tiap negara anggota UE, dibantu oleh suatu badan administratif yang terdiri dari beberapa ribu pegawai sipil Eropa yang dibagi menjadi departemen-departemen yang disebut Direktorat Jendral ("Directorate-General"). Istilah "komisi" umumnya digunakan untuk mengacu baik pada keseluruhan badan administratif tersebut, maupun tim komisioner yang memimpinnya.
Badan Keselamatan Penerbangan Eropa
Ada lima misi yang diemban oleh EASA:EASA juga memiliki lima tugas utama, yaitu:Terdapat 32 negara anggota EASA yang terdiri dari 28 negara anggota Uni Eropa dan 4 negara non Uni Eropa .
Januari 2007
1 - 9 bom meledak dan menewaskan dua orang dan melukai 30 lainnya di Bangkok, Thailand, di tengah pesta menyambut Tahun Baru. Dua gelombang pengeboman menyerang Thailand, yang pertama terjadi hampir simultan pada hari Minggu, dan yang kedua setelah lewat tengah malam.
1 - Dua negara bekas komunis, Bulgaria dan Rumania, resmi menjadi bagian dari Uni Eropa. Kini Uni Eropa mempunyai 27 negara anggota dengan rakyat hampir setengah miliar orang.
Hubungan Tiongkok dengan Uni Eropa
Hubungan antara Tiongkok dan Uni Eropa merujuk pada hubungan bilateral antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Uni Eropa (UE) sebagai organisasi supranasional yang memayungi 28 negara Eropa. Meski demikian, keduanya tetap menjalin hubungan yang erat dalam berbagai aspek, antara lain dalam aspek politik, ekonomi, dan perdagangan.
Uni Eropa
Parlemen Eropa membentuk setengah badan legislatif Uni Eropa (setengah lainnya adalah Dewan Uni Eropa, lihat di bawah). Sebanyak 736 (akan segera menjadi 751) Anggota Parlemen Eropa (Inggris: MEP) secara langsung dipilih oleh warga negara Uni Eropa setiap lima tahun berdasarkan perwakilan proporsional suara yang dikumpulkan oleh masing-masing partai politik. Meskipun Parlemen Eropa dipilih secara nasional, para anggota duduk menurut fraksi politik, dan bukan berdasarkan kewarganegaraan mereka. Setiap negara memiliki sejumlah jatah kursi yang kemudian dibagi menjadi konstituen sub-nasional dimana hal ini tidak mempengaruhi sifat proporsional dari sistem suara.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa berfungsi sebagai “payung” bagi negara-negara Uni Eropa untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi. Permasalahan pengungsi yang terjadi di beberapa negara Uni Eropa tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara penerima pengungsi saja, hal ini dikarenakan negara-negara Eropa telah terintegrasi dalam sebuah organisasi regional. Secara regional permasalahan pengungsi juga dibahas dalam beberapa agenda Uni Eropa. Uni Eropa telah menerima gelombang pengungsi dan imigran masuk ke wilayahnya sejak lama. Pada tahun 2013, Uni Eropa telah menerima 43,5% keseluruhan permohonan suaka di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena Uni Eropa merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi siapapun yang membutuhkan perlindungan seperti yang tercantum dalam "," serta kewajiban internasional sebagai hasil dari Konvensi Jenewa terhadap Status Pengungsi 1951.
Parlemen Eropa
Sejak menjadi badan yang dipilih secara langsung, keanggotaan Parlemen Eropa dengan mudah berkembang ketika negara baru bergabung (keanggotaan juga disesuaikan ke atas pada 1994 setelah Reunifikasi Jerman). Mengikuti hal ini, Perjanjian Nice memberlakukan batasan pada jumlah anggota yang dipilih, yaitu sebanyak 732 anggota.
Mayotte
Walau status Mayotte telah berkembang dari jajahan seberang laut menjadi departemen seberang laut yang membuatnya menjadi bagian penuh Republik Perancis, selama 3 tahun setelah referendum 2009, Mayotte masih menjadi negara dan teritori seberang laut "dalam hubungan" dengan Uni Eropa dan bukan unsur komponen Uni Eropa seperti halnya keempat departemen seberang laut lainnya. Hal ini berubah pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan instruksi Dewan Eropa pada Desember 2013 setelah persetujuan 27 anggota Uni Eropa yang mengikuti petisi Perancis yang menjadikan Mayotte menjadi region paling luar Uni Eropa. Dengan ini, Mayotte resmi menjadi unsur komponen Uni Eropa.
Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa
OSCE adalah sebuah organisasi "ad hoc" di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bab VIII), dan ditujukan pada peringatan awal, pencegahan konflik, manajemen krisis dan rehabilitasi setelah konflik. 56 Negara anggotanya berasal dari Eropa, Kaukasus, Asia Tengah dan Amerika Utara dan mencakup sebagian belahan bumi utara. Dibentuk selama Perang Dingin sebagai forum Timur-Barat.
Uni Eropa
Bila dianggap sebaga satu kesatuan, Uni Eropa memiliki ekonomi terbesar di dunia dengan GDP 2004 11.723.816 PPP. Ekonomi UE diharapkan tumbuh lebih jauh dalam dekade berikutnya sejalan dengan lebih banyak negara bergabung dalam persatuan ini - dan terlebih lagi negara-negara baru ini biasanya lebih miskin dari rata-rata UE, dan oleh karena itu diharapkan pertumbuhan GDP yang cepat akan membantu dinamika Uni Eropa. Meskipun begitu UE hanya akan tumbuh sekitar 0,3% pada kuarter 2 2005 1, sedangkan negara industri lainnya seperti Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,2%.
Perjanjian Asosiasi Moldova-Uni Eropa
Perjanjian Asosiasi Moldova-Uni Eropa adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Eropa, Euratom, 28 negara anggotanya dan Moldova yang membangun asosiasi politik dan ekonomi di antara kedua belah pihak. Negara-negara anggota berkomitmen untuk bekerjasama dan mensinergiskan kebijakan ekonomi, undang-undang dan regulasi di berbagai bidang, termasuk hak buruh, pertukaran informasi dan petugas di bidang penegakan hukum, modernisasi infrastruktur energi Moldova, dan akses ke Bank Investasi Eropa. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengadakan pertemuan puncak secara berkala, serta pertemuan antara menteri-menteri, pejabat-pejabat lain dan para ahli. Moldova juga harus melancarkan reformasi ekonomi, judisial dan finansial untuk menyesuaikan kebijakan dan undang-undangnya dengan Uni Eropa.
Acquis communautaire
Dalam proses perluasan Uni Eropa, acquis terbagi menjadi 31 bab untuk keperluan negosiasi antara Uni Eropa dengan calon negara anggota dalam hal perluasan kelima (sepuluh negara yang bergabung tahun 2004 plus Rumania dan Bulgaria tahun 2007). Bab acquis terdiri dari: