Ada berapa sila dalam Pancasila ?
Ideologi politik
Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila sejak tahun 1945, Pancasila yaitu Panca adalah lima ( 5 ) sedangkan Sila adalah dasar, jadi Pancasila adalah lima dasar yaitu yang terdiri dari :
Demokrasi di Indonesia
Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, terutama saat perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menawarkan konsepsi dasar negara bagi Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila – meskipun Soekarno sendiri menolak disebut sebagai penemu Pancasila, oleh karen itu Soekarno lebih suka disebut sebagai “penggali Pancasila”. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 itu, Soekarno berkata mengenai konsespsi demokrasi yang Soekarno tawarkan adalah sebagai berikut:"Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak aka nada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi; prinsipnya "San Min Chu" ialah "Mintsu", "Min Chuan", "Min Sheng" (yang artinya): "Nationalism", "Democracy", "Socialism". Maka prinsip kita harus (berdasarkan apa?): Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup member sandang – pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, Saudara-Saudara? Jangan Saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah "parlementaire demokratie". Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?"}}Pada sila ini secara eksplisit Soekarno menginingkan sebuah sistem politik demokrasi yang tidak hanya politiknya saja yang mengalami demokratisasi, tetapi juga ekonominya, dengan cara menjadikan “kerakyatan” sebagai fondasi utamanya dan dijalankan dengan prinsip-prinsip “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Seokarno tidak ingin Indonesia menjadi negara demokrasi liberal seperti di Barat, yang masyarakatnya kapitalistik, Soekarno ingin Indonesia menjadi negara demokrasi yang masyarakatnya sosialistik, artinya bahwa demokrasi bukan hanya pada kebebasan dalam politik, seperti bebas berbicara, bebas memilih, dan bebas berserikat dalam organisasi apapun, tetapi juga demokrasi yang mampu mengalokasikan seluruh sumber daya ekonomi kepada seluruh rakyat atau sederhadanya kekuasaan rakyat atas ekonomi dan perlawanan terhadap kemiskinan.
Ateisme di Indonesia
Ateisme di Indonesia tidak dilarang oleh hukum, setidaknya secara tersurat. Menurut Benjamin Fleming Intan, penulis buku "Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia", agama memainkan peran penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Intan menjelaskan bahwa menurut prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia tetap menjadi negara yang berbasis agama. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai landasan ideologis negara pada sila pertama menyatakan bahwa Indonesia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam butir pertama sila pertama Pancasila dinyatakan: Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, ini adalah pernyataan umum bahwa secara ideologis bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan dan memeluk suatu agama. Penggagas Pancasila dan Presiden pertama Indonesia Sukarno menyatakan bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa sebagai karakteristik dari bangsa inilah yang perlu diakui, bahkan, oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Menerima Sila Pertama berarti bertoleransi pada keragaman agama di Indonesia, bukan hanya yang beragama bertoleransi kepada yang tidak beragama, tetapi juga meminta toleransi mereka yang tidak beragama pada mereka yang beragama.
Ideologi politik
Ø Sedangkan dinamis ketiga adalah :
Dinamis fleksibilitas, lukisan
kemampuan uuntuk
mempengaruhi, sekaligus
menyesuaikan diri dengan
pertumbuhan atau perkembangan
masyarakat. Adanya fleksibilitas
dapat membuika jalan bagi
generasi baru masyarakat untuk
mengembangkan dan
memanfaatkan kemampuan
intelektualnya untuk mencari
dan meneliti interpretasi -
interpretasi baru yang mungkin
bisa di berikan terhadap nilai –
nilai dasar ideologi dengan
perubahan dan pengmbangan
masyarakat.
Menurut Soerjanto popowardojo,
ideologi adalah suatu pemilihan yang jelas
dan bahwa komitmen untuk
mewujudkannya. Sejalan dengan itu,
Sastrapratadja mengemukakan bahwa
ideologi membuat orientasi pada tindakan.
Ada bergagai factor yang dapat melahirkan
dam mengembangkan persepsi dan
tingkalaku yang tidak wajar dan kurang
sehat tentang ideologi.
Penembangan ini sajalan dengan
pendapat dan di kemukakan oleh
Sastrapratadja bahwa ideologi memiliki
kecenderungan untuk indicator. Obsesi dan
komitmen yang berlebihan terhadap ideologi
biasanya merangsang orang untuk
berpersipsi, bersikap dan bertingkah laku
sangan doktiner.
Fenomena itu akan menjadikan
ideologi sebagai dogma yang sempit, beku
dan tak bernyawa. Dokmatise sempit
mematikan jiwa atau roh ideologi yang
menghidupkannya wabagai wawasan atau
pandangan hidup bersama yang relative
dan dinamis.
Ditengah masyarakat, masih sering
terdengar bahwa kita harus membangun
Negara berdasarkan Pancasila dan
persatuan Indonesia atau yang kemudian
lazim disebut istilah “ persatuan nasional “
merupakan cita – cita yang cukup
mendasar bagi bangsa Indonesia.
Untuk memenuhi cita – cita
tersebut, konstitusi Indonesia perlu
meletakkannya dalam system kehidupan
kenegaraan. Sala satu sila dalam dasar
Negara Pancasila mencantumkannya
sebagai konsep dasar kehidupan berbangsa
dan bernegara. Sila “ Persatuan Indonesia “
mengandung prinsip Nasionalisme, Cinta
bangsa dan tanah air menggalang terus
persatuan dan kesatuan bangsa.
Nasionalisme dalaha rakyat mutlak bagi
pertumbuhan dan kelangsungan suatu
bangsa dalam abad modern sekarang ini.
Nasionalisme Pancasila mengharuskan kita
menghilangkan penjolan kesukuan,
keturunan ataupun perbedaan warna kulit.
Sala satu bentuk penggalang an
semangat persatuan adalah
dilangsungkannya “ sumpah pemuda “ yang
menyatakan adanya satu kesatuan bagi
rakyat Indonesia, yaitu kesatuan tanah air,
bangsa dan bahasa Indonesia. Adanya
sumpah pemuda semangat manusia
Indonesia lebih diwarnai oleh semangat
golongan dan kedaerahan.
Filsafat adalah suwatu usaha untuk
secara rasional dan sistematis mencari
pemecahan atau jawaban atas persoalan –
persoalan yang menyangkut universe
( alam semesta ) dan kehidupan manusia.
Lahirnya Pancasila
Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang "Dokuritsu Junbi Cosakai" () pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan ""Lahirnya Pancasila"" oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK.
Pancasila
Pada hari itu, enam Jenderal dan 1 Kapten serta berberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Rumusan-rumusan Pancasila
“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.”Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dewan Pengarah terdiri atas Ketua dan Anggota. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dewan Pengarah berjumlah paling banyak orang 11 orang, yang terdiri atas unsur:
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Jodhi Yuwono dari "Kompas" menyebutkan bahwa viralnya slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" menandakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sastrawi, yang gemar bersahut-sahutan dalam pernyataan, misalnya berbalas pantun.
Upāsaka dan Upāsikā
Seseorang yang telah menghormati hubungan-hubungan ini dan memberi penghormatan pada keenam arah kemudian harus meminta izin kepada orang tuanya untuk menerima prinsip Pancasila. Jika mereka setuju, ia akan memberi tahu pasangan dan karyawannya. Orang ini kemudian perlu meminta izin dari raja, meskipun tentunya untuk alasan yang jelas, hari ini izin terakhir ini sudah jarang diminta.
Masturbasi
Formulasi etika Buddhis yang paling banyak digunakan adalah Pancasila. Sila-sila ini berupa usaha-usaha pribadi yang dilakukan secara sukarela, bukan instruksi atau amanat ilahiah. Sila ketiga yaitu "melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila". Bagaimanapun, setiap aliran Buddhisme memiliki interpretasi berbeda dalam hal apa saja yang merupakan "perbuatan asusila".
Lahirnya Pancasila
Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi “"Lahirnya Pancasila"”.
"”Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh “"Lahirnya Pancasila"” ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu Demokratisch Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi dasar Negara kita, yang menjadi Rechtsideologie Negara kita; suatu Beginsel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada dibawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tak mungkin dikekang-kekang!"
"Selama Fascisme Jepang berkuasa dinegeri kita, Demokratisch Idee tersebut tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno, selalu dipegangnya teguh-teguh dan senantiasa dicarikannya jalan untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan ”"Lahirnya Pancasila"” ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan Kemerdekaan Negara.”"
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap "existing" walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Upāsaka dan Upāsikā
Kelima sila dasar (dalam bahasa Pali: "pañcasīla") yang dipegang kaum "upāsaka" adalah:
Dalam tradisi Theravada, pada hari-hari Uposatha, pengikut awam yang taat dapat meminta "Delapan Sila" dari para pendeta (Pali: "uposathaŋ samādiyati").
Kabupaten Malang
Jiwa nasional bangsa Indonesia yang suci dan berani, di mana segala usaha ditujukan untuk kepentingan nasional berlandaskan falsafah Pancasila dilukiskan dengan persegi lima dengan garis tepi tebal berwarna MERAH PUTIH.
Lambang negara Indonesia
Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.
Agama di Indonesia
Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.
Ideologi politik
Dalam posisi seperti itu, Pancasila sebagai mana disampaikan oleh Prof. Notonagoro, merupakan buah ruangan
yang dalam, hasil dari penyelidikan yang
teratur dan pemikiran yang mendalam yang
luas. Tentang pemikiran sila pertama “
ketuhanan yang maha esa “ misalnya,
kandungan filosofisnya sangat dominan.
Ada pun Rakyat Indonesia cara
berkehidupanya masi bergantung dengan
alam dan juga masi mengenal dengan
adanya kepercayaan – kepercayaan tentang
roh – roh atau pun sejenisnya terutama
rakyat Indonesia pada jaman dahulu kalah
masih mengenal alam gaib yang dinama
kan animisme dan dinamisme.
Ada indikasi kuat bahwa
sebagian orang Indonesia kurang menyukai
subtansi Pancasila dan memilih pandangan
hidup lain, yaitu individualisme dan
riberalisme.
Agaknya menarik apa yang di kemukaan
oleg Saydiman Surjohadiprodjo mamtan
gubernur lehannas ini menyatakan bahwa
factor yang paling menyudukan dan bahkan
yang mencelakakan Pancasila adalah bahwa
sejak diterima sebagai dasar Negara, belum pernah ada usaha serius dan konsisten dari
pihak pemimpin Negara untuk menjadikan
nilai – nilai Pancasila tersebut sebagai
kenyataan dalam kehidupan bangsa.
Dengan demokrasi terpimpin itu
Soekarno melakukan kebijakan – kebijakan
politik yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip Pancasila. Soekarno telah
memainkan perannya melalui batas
kelayakan. Sebagai dirokrat, ia telah
sepenuhnya mengidentifikasikan diri dengan partai, untuk selanjutnya mencampur
adukan kepentingan pribadi dengan
kepentingan organisasi Negara. Sebagai
mana terungkapkan Robet Michels : “
seorang revolusi oner berhak nmenindas,
menipu, memeras dan juga perlu
memusnahkan siapa saja yang tidak tanpa
syarat menyutujui metode dan tujuannya.
Karena ia hanya perlu memandang mereka
tak lebih dari chair aconspiration. Satu – satunya tujuan haruslah untuk memastikan kemenangan gagasan –gagasannya yang
pada hakikatnya bersifat pribadi, tanpa
rasa hormat terhadap oaring.
Mungkin ungkapan Michels tidak
seluruhnya benar tetapi dalam tragedy
soekarno, hal ini menjadi gambaran.
Demikian juga dengan melihat realitas
politik selama pemerintahan Orde Baru,
kecenderungan rezim penguasa menjadikan
kekuasaannya semakin nyata. Namun
kehendak para anggota MPR menyadari
bahwa terpuruknya bangsa Indonesia bukan
karena Pancasila, tetapi lantaran pihak
yang berkuasa tak pernah secara
bersungguh – sungguh menusahakan agar
Pancasila bener – bener menjadi kenyataan
dalam kehidupan bangsa.
Yang langsung kita rasakan
adalah akibat dari kebebasan individu tanpa batas. Kita juga melihat bahwa pengaturan
ekonomi atas dasar liberalisme akan jauh
menguntungkan pihak yang sudah kuat dan
kaya ketimbang yang masi harus memulai
dan masih miskin keadaannya. Tapi peran
pemerintah itu harus mengutamakan
penigkatan kesejahtrahan umum dan bukan
memperkuat pihak yang kaya saja, seperti
terjadi di area Orde Baru.
Dengan demikian, Pancasila
masih tetap cocok untuk menjadi dasar
Negara dan pandangan hudup bangsa
Indonesia sepanjang Pancasila dilakukan
dan diwujudkan, bukan hanya dipajang
sebagai dekorasi yang indah. Pancasila
adalah paham yang terbuka, maka bangsa
Indonesia harus bersedia mengambil segi –
segi positif dari paham – paham yang lain,
termasuk individualisme dan liberalisme,
guna memperkaya dan memperkuat nilai
Pancasila.
Bila Pancasila dilaksanakan
secara serius dan konstan, kehidupan
bangsa Indonesia akan selalu
memperhatikan kemanusiaan dan hak asasi
manusia. Selain itu, akan ada keadilan
sosial dan berlakunya kekuasaan hukum,
serta – yang paling positif – adanya
persatuan Indonesia dan ketuahanan yang
maha esa.
Nasakom
Saat memberi amanat di Sidang Panca Tunggal Seluruh Indonesia, di Istana Negara, pada 23 Oktober 1965, Soekarno menyebut dirinya sebagai perasan dari Nasakom. “"Ik ben nasionalist, ik ben islamiet, socialist. Tiga in one. Three in one, Soekarno. Lain kali disini, dimuka Istana merdeka saya pernah berkata, aku adalah perasan dari pada Nasakom"”. Pada tahun 1960, Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila kepada dunia dalam pidatonya yang terkenal di hadapan Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Judulnya: "To Build The World a New". Dia menawarkan prinsip toleransi Pancasila diterapkan bagi perdamaian dunia, yang ketika itu sedang terpecah antara blok Barat dan blok Timur. Soekarno menawarkan sebuah konsep tata dunia yang baru. Soekarno ketika itu merangkum konsepsi politiknya sebagai NASAKOM: Nasionalisme, Agama, Komunisme. Pemahaman Komunisme disini adalah sebagai Sosialisme, karena dasar pemikirannya adalah prinsip keadilan sosial, yang juga menjadi dasar pemikiran politik Karl Marx.
Demokrasi Pancasila
Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu:
Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
Kabupaten Tabanan
Lambang Daerah Kabupaten Tabanan berbentuk segi lima dengan garis pinggir, melambangkan Pancasila sebagai Dasar dari Falsafah Negara Republik Indonesia yang senantiasa dijunjung tinggi dan selalu menyinari jiwa rakyatnya.
Di dalam Segi Lima itu terdapat;
A. Lukisan-lukisan terdiri dari :
B. Tulisan :
C. Ketentuan Warna :
D. Arti Warna :
Demokrasi Pancasila
Prinsip pokok Pancasila adalah sebagai berikut:
Pantja-Sila: Cita-Cita dan Realita
Inilah alasan utama dari pembuatan film “Pantja-Sila: Cita-cita & Realita”. Peran utama dalam film ini adalah “Isi Pidato Ir. Soekarno” itu sendiri.
“Cita-cita” dalam judul mencerminkan berbagai hal yang dijabarkan oleh Soekarno dalam pidatonya. “Realita” mencerminkan berbagai realita pahit hidup berkebangsaan yang tidak sama dengan apa yang dicita-citakan pada saat Indonesia merdeka namun tetap menjadi tujuan Dasar Negara Pancasila itu sendiri.
Orde Baru
Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama "Ekaprasatya Pancakarsa" atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Sehingga sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.
Ekonomi Pancasila
Terdapat lima ciri pokok pada konsep Ekonomi Pancasila, yakni:
Tampak bahwa sistem Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem ekonomi liberal. Sistem Ekonomi Pancasila berorientasi pada rakyat kebanyakan, sedangkan sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan individu-individu tanpa memerhatikan manusia lain sering juga disebut dengan "relative gain". Namun juga, sistem Ekonomi Pancasila juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Inilah keunggulan dari sistem Ekonomi Pancasila.
Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi tambahan pada Oktober 2013. Kebijakan tersebut ditargetkan bisa mengurangi laju impor, mendorong ekspor, memperkuat struktur industri, dan menahan keluarnya modal asing. Konsep dan instrumen yang akan digunakan dalam kebijakan ini telah rampung di mana paket baru ini adalah tindak lanjut atas kebijakan Agustus 2013, yang berfokus pada antisipasi gejolak ekonomi akibat penghentian stimulus Bank Sentral Amerika Serikat. Paket kebijakan Oktober lebih mengarah pada reformasi struktural.
Alexander Andries Maramis
Maramis diangkat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam badan ini, Maramis termasuk dalam Panitia Sembilan. Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dengan berusaha menghimpun nilai-nilai utama dari prinsip ideologis Pancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Maramis mengusulkan perubahan butir pertama Pancasila kepada Drs. Mohammad Hatta setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Pada tanggal 11 Juli 1945 dalam salah satu rapat pleno BPUPK, Maramis ditunjuk sebagai anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPUPK. Pada tahun 1976 bersama Hatta, A.G. Pringgodigdo, Sunario Sastrowardoyo, dan Soebardjo, Maramis termasuk dalam "Panitia Lima" yang ditugaskan Presiden Suharto untuk mendokumentasikan perumusan Pancasila.
Lahirnya Pancasila
Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakannya "Pancasila". Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota "Dokuritsu Junbi Cosakai".
Rumusan-rumusan Pancasila
Selain Muh Yamin dan Soepomo, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, di antaranya adalah Ir Sukarno. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.Namun masyarakat bangsa indonesia ada yang tidak setuju mengenai pancasila yaitu Ketuhanan, dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.Lalu diganti bunyinya menjadi Ketuhanan Yg Maha Esa. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila.
Rumusan-rumusan Pancasila
“… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.
Lambang negara Indonesia
Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Indonesia berbentuk burung garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang di gantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.
Lahirnya Pancasila
Selanjutnya "Dokuritsu Junbi Cosakai" membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin) yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Ekonomi Pancasila
Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretariat Negara Pratikno memperkenalkan slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" kepada 8.322 mahasiswa baru UGM dalam orasi kebangsaan di upacara pembukaan Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru di Lapangan Grha Sabha Pramana pada 7 Agustus 2017. Pratikno mengucapkan slogan itu dan selanjutnya diikuti oleh seluruh mahasiswa baru UGM.
Rumusan-rumusan Pancasila
Namun di balik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu "perbandingan" (bukan "pertandingan") antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.
Tugu Muda
Pada bagian kaki tugu terdapat relief dengan lima buah sangga pilar,yang kecuali dipergunakan untuk menggambarkan berbagai macam relief,juga dimaksudkan sebagai lambang Pancasila.
Pada tiap-tiap sangga terdapat hiasan-hiasan yang berbeda satu dengan yang lain yaitu:
Sejarah Indonesia
Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
Mars Pancasila
Mars Pancasila atau populer dikenal sebagai lagu Garuda Pancasila adalah lagu Indonesia yang ditulis oleh Sudharnoto. Lirik lagu ini berisi tentang kesetiaan segenap rakyat Indonesia kepada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi atau falsafah Bangsa Indonesia.
Geopolitik di Indonesia
Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:
Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.
Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing - masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Panitia Sembilan
Panitia Sembilan dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama yaitu BPUPKI . Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalisme) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi:
Kebebasan beragama di Indonesia
Butir-butir pengamalan Pancasila diuraikan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjadi 36 butir, khusus Sila Pertama diuraikan menjadi 4 butir. Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) menguraikan kembali ke-36 butir tersebut pada tahun 1995 menjadi 45 butir, 7 diantaranya merupakan butir Sila Pertama sebagai berikut:
Lahirnya Pancasila
Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945). Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung "Chuo Sangi In" di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung "Volksraad" ().
Kendi Pancasila
Sekjend MPR RI Eddy Siregar mengapresiasi upaya penempatan Kendi Pancasila di gedung parlemen Indonesia. Lokasi kendi pancasila akan digunakan sebagai tempat pengucapan ikrar janji anggota DPR RI periode 2014-2019. Melalui langkah tersebut wakil rakyat bisa memiliki jiwa nasionalisme, mampu memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lini kehidupan.
SMA Negeri 77 Jakarta
"Untuk mencapai cita yang mulya""Tulus dan ikhlas mengemban Pancasila""Dan Undang Undang Dasar empat lima""Pantang mundur dan tak kenal menyerah""Sumbangkan karya untuk negara""Majulah SMAN Tujuh tujuh"
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Muhammad Abdullah Darraz, menyebutkan bahwa viralnya video yang diunggah Joko Widodo menjadi salah satu contoh dari cerminan keteladanan dalam ber-Pancasila, menjadikan Pancasila tak sekadar menjadi dasar negara, namun sesuatu yang lebih luas, yakni pandangan hidup. Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyebutkan, hal yang disampaikan Joko tersebut merupakan keteladanan. Keteladanan merupakan hal yang masih belum tercipta dalam cara hidup ber-Pancasila. Negara, kata Ismail, seringkali juga masih bingung dalam mendorong kehidupan ber-Pancasila tersebut. Ismail mencontohkan, kehidupan ber-Pancasila yang sangat sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Namun, hal itu pun masih gagal dijalankan pemerintah. Ismail juga menuturkan, kerap kali anggaran dikembalikan ke kas negara karena pemerintah pun tak tahu bagaimana membangun karakter bangsa dan mendorong kehidupan ber-Pancasila tersebut. Karenanya, tantangan ke depan adalah mencari pola pendidikan Pancasila yang riang gembira bagi warga negara, sehingga Pancasila tumbuh berkembang dalam imajinasi kebudayaan anak bangsa. Tanpa itu, Pancasila hanya akan menjadi jargon.
Abdul Malik Karim Amrullah
Pada pemilihan umum 1955, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante mewakili Jawa Tengah. Dalam sidang-sidang Konstituante, ia menyampaikan pidato tentang bahasa, hak-hak azasi manusia, dan dasar negara. Hamka tampil sebagai salah seorang penanggap pidato Presiden Soekarno berjudul "Republika" (yang mengajak kembali ke UUD 1945 dan ide "kabinet kaki empat"). Ia menolak gagasan Presiden Soekarno yang akan menerapkan Demokrasi Terpimpin. Ketika terjadi perdebatan mengenai dasar negara, Hamka bersama Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan Isa Anshari secara konsisten memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar negara Indonesia. Hamka mengemukakan kelebihan Islam dari Pancasila, malah dari dasar apapun di dunia. Ia meragukan pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila mencerminkan gaya hidup ataupun falsafah hidup orang Indonesia sekalipun ia menghargai usaha mereka yang hendak meyakinkan ini. Dalam pidatonya, Hamka mengusulkan agar dalam sila pertama Pancasila dimasukkan kembali kalimat tentang "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", sebagaimana yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Perdebatan itu berujung pada dikeluarkannya Dekrit Presiden.
Universitas Pancasila
Dalam rangka inilah Universitas Pancasila berniat dan beritikad untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang berjiwa Pancasila, memiliki nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan serta kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi guna pembangunan dan pembinaan bidang hukum, ekonomi dan ekologi untuk menunjang pembangunan.
Lima (film)
Fara, Aryo, dan Adi baru saja ditinggal wafat ibu mereka, Maryam, yang juga dirasakan oleh pembantu mereka, Ijah. Sebuah perdebatan mengenai upacara pemakaman Maryam terjadi di antara ketiga anaknya, mengingat Maryam adalah seorang muslimah dan hanya Fara yang seagama dengan ibunya. Walaupun perdebatan dapat diselesaikan, namun ini merembet ke masalah lainnya: Fara, yang merupakan pelatih renang, selalu menentukan atlet yang dikirim ke pelatihan nasional tanpa mempertimbangkan unsur SARA. Namun, Fara harus menghadapi tantangan dari pemilik klub Fara, padahal muridnya tak pernah mempermasalahkan warna kulit mereka. Adi yang sering dirundung teman sekolahnya harus melihat peristiwa yang tak berperikemanusiaan. Aryo harus menjadi pemimpin dalam persoalan warisan sebagai anak laki-laki tertua di keluarga. Ijah terpaksa pulang kampung untuk menuntut keadilan bagi keluarganya. Hanya satu penyelesaian yang dibutuhkan Fara, Aryo, Adi, dan Ijah: Pancasila yang terdiri dari sila mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan."Lima" disutradarai oleh lima sutradara sekaligus: Lola Amaria selaku produser utama, Shalahuddin Siregar, Tika Pramesti, Harvan Agustriansyah, dan Adriyanto Dewo—setiap sutradara mengurusi bagian masing-masing—dan ditulis oleh dua penulis sekaligus, yaitu Titien Wattimena dan Sekar Ayu Massie. Shalahuddin menyutradarai bagian pertama, Tika menyutradarai bagian kedua, Lola menyutradarai bagian ketiga, Harvan menyutradarai bagian keempat, Adriyanto menyutradarai bagian terakhir. Alih-alih menjadi sutradara tunggal dalam film ini, Lola turut melibatkan empat sutradara sekaligus supaya film menjadi lebih beragam; Lola juga menginginkan film ini menjadi film terbaik, sekaligus mencoba hal baru agar penonton menganggap film ini berwarna dan tidak datar. Walau film ini disutradarai oleh lima sutradara sekaligus, namun Lola tetap menjadikan film ini sebagai film utuh alih-alih film omnibus. Setiap bagian—melambangkan sila yang terdapat dalam Pancasila—memiliki cerita tersendiri, namun masih dalam alur yang sama. Film ini dibintangi oleh Prisia Nasution, Yoga Pratama, dan Tri Yudiman Sebelum membuat skenario film, Lola sering bertemu dan melakukan konsultasi dengan Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila Yudi Latief untuk memantapkan penulisan alur. Lola menuturkan tujuan pembuatan film ini agar Pancasila tak hanya dihafalkan, namun juga diterapkan dalam kehidupan nyata.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, ia mengajukan pertanyaan “apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?” Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Radjiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah Bapak Bangsa pencetus Pancasila.
Syarif Hamid II dari Pontianak
Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Sultan Hamid II, Soekarno, dan Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".
Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.
Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk rajawali yang menjadi "Garuda Pancasila" dan disingkat "Garuda Pancasila". Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Mohammad Hatta sebagai perdana menteri.
Pantja-Sila: Cita-Cita dan Realita
Menghidupkan kembali Pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia.
Karangan
Pola narasi secara sederhana berbentuk susunan dengan urutan awal – tengah – akhir.Langkah menyusun narasi (terutama yang berbentuk fiksi) cenderung dilakukan melalui proses kreatif, dimulai dengan mencari, menemukan, dan menggali ide. Oleh karena itu, cerita dirangkai dengan menggunakan "rumus" 5 W + 1 H, yang dapat disingkat menjadi adik simba. Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
Soekarno bersama Mohammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1948. Soekarno dikembalikan ke Yogya dan dipulihkan kedudukannya sebagai Presiden RI pada tahun 1949.
Soekarno
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Demokrasi Pancasila
Pancasila adalah hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya.
Petisi 50
Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai pengejawantahan Pancasila; bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila; Soeharto menggunakan Pancasila "sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya"; Soeharto menyetujui tindakan-tindakan yang tidak terhormat oleh militer; sumpah prajurit diletakkan di atas konstitusi; dan bahwa prajurit dianjurkan untuk "memilih teman dan lawan berdasarkan semata-mata pada pertimbangan Soeharto".
Pancasila
Dari Panitia Kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia Sembilan, untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Ketetapan MPR no. II/MPR/1978tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini produk hukum ini tidak berlaku lagi karena Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 telah dicabut dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no. I/MPR/2003
Rumusan-rumusan Pancasila
Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa".
Pancasila (Buddha)
Pancasila adalah ajaran dasar moral agama Buddha, yang ditaati oleh pengikut Siddhartha Gautama. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta "pañcaśīla" dan berarti adalah "Lima Kemoralan".Pancasila Buddhis digunakan untuk seseorang yang akan memasuki kehidupan beragama Buddha. Sang Buddha bersabda bahwa, “Barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya (Dhammapada, XVI: 217).
Rumusan-rumusan Pancasila
Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.
Joko Widodo
"Saya sebagai seorang Presiden juga harus punya ideologi jelas, apa itu? Berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Ideologi kita sama, Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda. Ada yang lewat gerakan perubahan restorasi Indonesia, ada yang lewat cara cara lain. Seorang pemimpin baik di kota, kabupaten, gubernur provinsi, tingkat nasional, memimpin itu harus punya ideologi. Harus ada ideologinya. Tanpa itu kita tak punya arah."
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Pemusik Ahmad Dhani lewat akun Twitter-nya menyindir warganet yang mengunggah foto profil mereka bersama slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" adalah orang-orang yang baru mendalami makna Pancasila. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin menyindir slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" sebagai "kalau saya Indonesia, saya bukan Ade Komarudin". Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mempermasalahkan video "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Zulkifli berujar bahwa jika berperilaku dengan tepat, maka Pancasila bisa jadi pemersatu. Namun, kalau diperalat, itu bisa memecah belah. Zulkifli juga menyindir slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" sebagai "Saya bukan Pancasila, saya Zulkifli Hasan, belum pernah ganti nama". Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir banyak warga negara yang memiliki paspor dan KTP, menyatakan "Saya Indonesia, Saya Pancasila", tetapi tidak membayar pajak dengan tambahan kalimat "Saya Tidak Bayar Pajak". Menurut Sri, jika mereka memang merasa sebagai warga negara Indonesia, maka harusnya mereka membayar pajak, sehingga kalimat tersebut bisa dilanjutkan dengan "Saya Bayar Pajak".
Warga Kehormatan Kapal Selam TNI AL
Dua ekor Ikan hiu saling berhadapan, dengan tekad mempertahankan kehadiran kapal selam di lautan sebagai bentuk kemampuan dan supremasi di laut. Kapal selam dalam keadaan siap tempur pada posisi menyelam lambang kesen-jataan strategis yang ampuh. Periscope yang selalu waspada mengamati setiap jengkal perairan negara. Gambar tujuh gelombang mewakili samudera di du-nia. Serta lima buah garis insang pada leher hiu per-tanda Warga Hiu Kencana bernafaskan Pancasila. Demikian makna lambang yang tersirat pada Brevet Hiu Kencana meliputi makna keseluruhan "De-ngan landasan falsafah hidup Pancasila sebagai Pra-jurit Sapta Marga tugas akan dilaksanakan dengan penuh keberanian dan ketabahan serta sanggup mengemban tugas sampai titik darah penghabisan".
Lahirnya Pancasila
Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.
Ateisme di Indonesia
Ateisme tidak diakui di Indonesia karena seringkali dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut undang-undang, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya enam, dan oleh sebab itu dikatakan tidak ada tempat bagi ateisme. Namun, pada 10 Juli 2012, ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa ateisme tidak dilarang dalam konstitusi dan menyatakan bahwa pelarangan keberadaan ateis merupakan "pelanggaran hak asasi manusia".
Gedung Pancasila
Gedung Pancasila juga merupakan tempat penyusunan rancangan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum proklamasi kemerdekaan.
Islam di Indonesia
Seiring dengan reformasi 1998, di Indonesia jumlah partai politik Islam kian bertambah. Pada Pemilu 1999, 17 partai Islam—yaitu 12 partai Islam dan 5 partai lain berazaskan Islam dan Pancasila—ikut berlaga dalam pemilihan tersebut. Kesiapan mereka dalam hal administrasi—terkecuali PPP yang memang sudah tua—mengagumkan mengingat mereka dapat mengikuti segala syarat pemilu yang cukup ketat, serupa bahwa setiap partai harus punya cabang sekurangnya di 14 provinsi. Namun demikian, seluruh partai Islam itu kalah jauh dari PDI yang meraup sekitar 34% suara. Dalam Pemilu tersebut, PPP meraih 11.329.905 suara (10,7 persen) dan bercokol pada peringkat ketiga, karena itu Partai Persatuan Pembangunan meraih 5 besar. Partai Bulan Bintang mampu membentuk fraksi sendiri walau cuma 13 anggota, dan Partai Keadilan hanya memperoleh 7 kursi DPR saja. Bila sebelumnya hanya ada satu partai politik Islam, yakni Partai Persatuan Pembangunan-akibat adanya kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah partai politik, pada pemilu 2004 terdapat enam partai politik yang berasaskan Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amendemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Ketua Wahdah Islamiyah Zaitun Rasmin menggunakan slogan "Saya Indonesia, Saya Bela Al-Aqsa"—yang terilhami dari slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila"—dalam pembukaan orasi aksi solidaritas bela Al Aqsa di Lapangan Masjid Al-Azhar Jakarta. Al Aqsa dalam keadaan memprihatinkan.
Marsillam Simanjuntak
Dalam kuliah umum "Sistem Politik Indonesia setelah Reformasi", 12 Agustus 2014, Serambi Salihara. Marsillam menyoroti posisi partai pendukung pemerintahan yang menjadi minoritas di parlemen dalam sistem politik Indonesia : "Sebenarnya", s"ecara konstitusional tidak diatur mengenai cara pengambilan keputusan di DPR. Tidak dikatakan melalui pemungutan suara. Tidak dikatakan dengan suara terbanyak. Sistem suara terbanyak bukan menjadi keharusan di dalam konstitusi kita. Apa yang ada di dalam konstitusi kita? Dalam batang tubuh dalam pasal-pasal, tidak ada satu kata pun. Tetapi dalam pembukaan, itu tersirat dalam "Pancasila". "Pancasila "mengatakan, mengacu kepada: 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Apa artinya? Kerakyatan adalah demokrasi. Jadi, demokrasi menurut Pancasila, bukan demokrasi voting. Bukan demokrasi suara terbanyak. Tapi, permusyawaratan. Perwakilan. Demokrasi representatif, tetapi bermusyawarah. Dan mereka percaya ada hikmat kebijaksanaan di situ."
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Pada 26 Mei 2017, Joko Widodo mengadakan Pekan Pancasila 2017 yang dirayakan dalam rangka Hari Pancasila untuk pertama kalinya. Tema yang dipilih yaitu "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Pekan Pancasila 2017 berlangsung dari 29 Mei hingga 4 Juni. Pekan Pancasila 2017 dipusatkan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Tujuan Pekan Pancasila 2017 adalah menguatkan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila dan untuk menarik minat para generasi muda terhadap Pancasila, sehingga diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersamaan dengan itu, Joko Widodo mengunggah sebuah status di Instagram yang mengajak warganet menyebarkan slogan ini ke beragam layanan media sosial dengan tagar #PekanPancasila, #SayaPancasila, #PancasilaReborn, #KenalPancasila, #PancasilaPunyaKita, #PancasilaSatu, dan #Pancasila2017. Sampai 29 Mei, atau hari pertama Pekan Pancasila 2017, tagar #Saya Pancasila menjadi topik terhangat di Twitter.
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
Pada 7 Juni 2017, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/M/2017, Presiden Joko Widodo melantik 9 tokoh nasional sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Prijono
Disusul selanjutnya instruksi nomor dua tahun 1960 yang menegasan Pancasila dan Manipol sebagai landasan pendidikan nasional. Pada tahun yang sama pada bulan October Panca Wardana ditetapkan sebagai sistem Pendidikan Nasional. adapun isi dari Panca Wardana itu sendiri adalah 1. Perkembangan Cinta Bangsa dan Tanah Air, Moral, Nasional/ Internasional/ Keagamaan 2. Perkembangan Intelegensia 3. Perkembangan Emosional, Artistik atau Rasa Keharuan dan Keindahan Lahir Batin 4. Perkembangan Kerajinan Tangan 5. Perkembangan Jasmani. Gagasan ini paling tidak telah disetujui oleh Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi seperti yang diakuinya sendiri dalam pidatonya (TAVIV).
Sapta Darma
Tuhan dalam ajaran Sapta Darma disebut Allah Hyang Maha Kuasa, yaitu Zat yang mutlak, bebas dari segala hubungan sebab akibat dan sumber dari alam semesta beserta isinya. Allah Hyang Maha Kuasa memiliki lima sifat luhur yang disebut Pancasila Allah, yaitu Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng.
Kendi Pancasila
Kendi Pancasila adalah sesuai dengan namanya kendi (tempat minum dari tanah) yang memiliki lima mata pancuran air itu diharpakan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kendi pancasila akan digunakan sebagai tempat pengucapan ikrar janji anggota DPR RI periode 2014-2019. Itu disampaikan Presiden Komite Perdamaian Dunia, Djuyoto Suntani saat penyerahan kendi pancasila yang dibawa menuju Gedung MPR/DPR Jakarta dari Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak ""Nasionalis"") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak ""Islam""), maka pada tanggal 22 Juni 1945 ""Panitia Sembilan"" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau ""Jakarta Charter"", yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah ""Gentlement Agreement"". Setelah itu sebagai ketua ""Panitia Sembilan"", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan ""Indonesia Merdeka"" yang disebut dengan ""Piagam Jakarta"" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
Universitas Pancasila
Pancasila yang dijadikan nama dari universitas ini tidaklah sekadar tanda pengenal dan pembeda dari universitas-universitas lainnya, melainkan memiliki kedalaman arti yang hakiki, sesuai dengan misi yang diemban Universitas Pancasila, yaitu “Memberikan peranan positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan masyarakat ber-Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.”
Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi Pancasila adalah sebagai berikut:Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.
Upāsaka dan Upāsikā
Orang itu, setelah memberi penghormatan kepada enam arah dan mendapat izin yang cocok, kini boleh meminta kepada pendeta untuk diberikan prinsip Pancasila. (Kini, upacara ini biasanya diadakan secara teratur dan diketuai oleh seorang ketua kuil atau perwakilannya; dan seseorang mungkin tak bisa begitu saja meminta kepada seorang pendeta untuk menjalankan upacara).
Demokrasi di Indonesia
Sebenarnya, pertama kali ketika Orde Baru terbentuk, mereka didukung oleh hampir seluruh rakyat Indonesia (kecuali kelompok sayap kiri, yang hampir habis dibantai saat G30S). Banyak orang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, tokoh agama, intelektual, cendekiawan, dan sebagainya menaruh harapan bahwa Orde Baru dapat mengembalikan demokrasi Indonesia kepada jalur yang benar, sebuah demokrasi yang bersendikan pada Pancasila. Oleh karena itu, menurut Miriam Budiardjo, pada masa Orde Baru, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi landasan formal yang berlaku di Indonesia, sehingga periode ini disebut juga dengan demokrasi Pancasila.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Dalam perjalanannya 36 butir pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir oleh BP7. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.
Petisi 50
Dengan berkat rahmat Allah yang Mahakuasa, kami yang bertandatangan di bawah ini, yakni sekelompok pemilih dalam pemilu-pemilu yang lalu, mengungkapkan keprihatinan rakyat yang mendalam atas pernyataan-pernyataan Presiden Soeharto dalam pidato-pidatonya di hadapan rapat panglima ABRI di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 1980 dan pada peringatan hari ulang tahun Koppasandha di Cijantung pada tanggal 16 April 1980. Kami prihatin akan pidato-pidato Presiden Soeharto yang: 
a) Mengungkapkan prasangka bahwa di antara rakyat kita yang bekerja keras untuk membangun meskipun mereka mengalami beban yang semakin berat, terdapat polarisasi di antara mereka yang ingin "melestarikan Pancasila" di satu pihak dengan mereka yang ingin "mengganti Pancasila" di pihak lain, sehingga muncullah keprihatinan-keprihatinan bahwa konflik-konflik baru dapat muncul di antara unsur-unsur masyarakat;
b) Keliru menafsirkan Pancasila sehingga dapat digunakan sebagai suatu ancaman terhadap lawan-lawan politik. Pada kenyataannya, Pancasila dimaksudkan oleh para pendiri Republik Indonesia sebagai alat pemersatu Bangsa;
c) Membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh pihak yang berkuasa untuk melakukan rencana-rencana untuk membatalkan Undang-Undang Dasar 1945 sambil menggunakan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai alasannya, meskipun kenyataannya hal ini tidak mungkin karena kedua sumpah ini berada di bawah UUD 1945;
d) Meyakinkan ABRI untuk memihak, untuk tidak berdiri di atas seluruh golongan masyarakat, melainkan memilih-milih teman-temannya berdasarkan pertimbangan pihak yang berkuasa;
e) Memberikan kesan bahwa dia adalah personifikasi Pancasila sehingga desas-desus apapun tentang dirinya akan ditafsirkan sebagai anti-Pancasila;
f) Melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa ada usaha-usaha untuk mengangkat senjata, mensubversi, menginfiltrasi dan perbuatan-perubatan jahat ainnya dalam menghadapi pemilu yang akan datang 
Mengingat pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam pidato-pidato Presiden Soeharto adalah unsur yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintahan negara ini dan pemilihan umum yang segera akan berlangsung, kami mendesak para wakil rakyat di DPR dan MPR untuk menanggapi pidato-pidato Presiden pada tanggal 27 Maret dan 16 April 1980.
Rumusan-rumusan Pancasila
“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), di antaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, di antaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi keutuhan Indonesia.
Abdurrahman Wahid
Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.
Ekonomi Pancasila
Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan "Ekonomi Pancasila". Pada esensinya, Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali". Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian "Ekonomi Pancasila", yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau "sistem ekonomi jalan ketiga".
Bhinneka Tunggal Ika
Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.
Rumusan-rumusan Pancasila
Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (Pasal 1 Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 jo Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945).
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Saykoji mengunggah video lagu rap bertema "Saya Indonesia, Saya Pancasila" di Instagram pada 1 Juni 2017. Video ini telah ditonton sebanyak 27.678 kali dalam jangka waktu hanya 8 jam sejak pengunggahannya. Traviata Bianca Berliana Putri, alumni SMA Negeri 1 Jember, juga membuat lagu berjudul "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Lagu tersebut dibuat dalam dua versi. Versi pertama, selain lagu Indonesia Raya, dinyanyikan oleh 60.000 siswa SD/MI dan SMP/MTs penerima Kartu Indonesia Pintar yang diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menyambut kedatangan Joko Widodo sebagai lagu persembahan khusus di Stadion Jember Sport Garden. Versi kedua termotivasi dari rasa nasionalisme, dan didedikasikan untuk meningkatkan rasa bangga anak muda zaman sekarang terhadap Pancasila yang mulai luntur.
Sila
Śīla atau sila yang diambil dari bahasa Sanskerta; artinya adalah prinsip atau asas. Śīla (Sanskrit) atau sīla (Pāli) dalam Buddha adalah salah satu dari 3 bagian Noble Eightfold Path, dan ini adalah kode etik yang menunjukkan komitment kepada harmoni dan kesabaran yang mempunyai prinsip motivasi untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, atau kebebasan dari segala kegiatan yang merugikan makhluk hidup. Di beberapa tempat hal ini dideskripsikan berbeda sebagai prinsip dasar, sikap yang benar, tanggung jawab moral, disiplin moral dan penerimaan.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Dosen Filsafat Universitas Gadjah Mada Iva Ariani menyatakan penggunaan ungkapan 'Saya Pancasila' kurang tepat dari sisi bahasa maupun pemaknaan. Kata 'Pancasila' seharusnya dibubuhi tambahan -is yang berarti penganut ideologi atau pandangan Pancasila. Menurut Iva, penggunaan ungkapan ini menjadi perdebatan di antara dosen Filsafat di universitas tersebut. Sedangkan menyangkut ungkapan 'Saya Indonesia', lanjut Iva, memang agak berbeda dengan ungkapan 'Saya Pancasila'. 'Saya Indonesia' menyiratkan kebangsaan, seperti halnya penyebutan "American", yang artinya 'orang Amerika'. Ini berarti, 'Saya Indonesia' tidak perlu dipermasalahkan, tetapi ‘Saya Pancasila’ menjadi sedikit rancu. Bagi Iva, persoalan apakah seseorang sudah Pancasilais atau belum, justru datang dari pandangan pihak ketiga atau orang lain. Jadi, pilihan kata yang tepat adalah ‘Saya ber-Pancasila’.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan
Lampu “Florence Nightingale” lambang pengabdian perawat, Api lambang kehangatan cintakasih, Bintang Lambang Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Untuk melambang kan Kemerdekaan Indonesia 17 AGUSTUS 1945 dilihat dari (17 nyala api, 8 garis tutup lampu, 4 dan 5 padi), Lima garis di kaki lampu lambang dasar negar “Pancasila”, Padi Lambang masyarakat sejahtera dan makmur, Warna emas mengelilingi pinggir gambar melambangkan pengabdia perawat sebagai pekerjaan yang mulia, Gambar bundar melambangkan pengabdian tidak membeda-bedakan, Dasar warna hijau adalah warna pendidikan mahasiswa sudah lulus tetapi masih tetap belajar terus menerus, Huruf ditulis warna putih dan dasarnya berwarna merah melambangkan bendera merah putih, tulisan "In Omnibus Caritas" berarti dalam segala-galanya cinta kasih.
Sejarah Indonesia
Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.
Lambang negara Indonesia
Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih "gundul" dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menampik kritik terkait slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" yang dianggap keliru oleh sebagian pihak. Triawan mengatakan penggunaan idiom tersebut merupakan bagian dari memperkenalkan Pancasila kepada kaum muda. Triawan juga menanggapi adanya sejumlah pihak yang menganggap penggunaan slogan tersebut tidak tepat secara bahasa. Triawan menilai mereka yang mengkritik tidak memahami dunia kaum muda saat ini. Triawan justru mengatakan slogan tersebut banyak diterima masyarakat dan menjadi viral di media sosial.
Pancasila (Buddha)
Dalam bahasa Pali, sila-sila ini adalah sebagai berikut:
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" menjadi terkenal karena dipasang bersamaan dengan foto profil di banyak ragam media sosial. Banyak warganet, termasuk seniman dan pebulutangkis, mengunggah foto profil mereka bersama slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Dari kalangan seniman, misalnya Sophia Latjuba, Donna Agnesia, Tata Janeeta, Luna Maya, Lukman Sardi, Krisdayanti, Rossa, dan Regina Ivanova. Dari kalangan pebulutangkis, misalnya Liliyana Natsir, Debby Susanto, Hendra Setiawan, Eng Hian, Yuni Kartika, dan Taufik Hidayat. Meskipun demikian, terdapat sebagian warganet yang menganggap slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" berlebihan dan tak perlu.
Upāsaka dan Upāsikā
Orang yang hendak menerima Pancasila pertama-tama memberi penghormatan pada enam arah, yang mewakili orang tua, guru, suami/istri, teman, guru agama, dan karyawan (awalnya pelayan). Menghormati keenam arah tersebut adalah "sebuah cara untuk mewakilkan hubungan timbal balik dalam tiap-tiap hubungan tersebut".
Kebebasan beragama di Indonesia
Pada tahun 1998, TAP MPR No. II/MPR/1978 beserta penetapan Pancasila sebagai asas tunggal dicabut melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 dengan alasan politis yaitu penghapusan produk Orde Baru. Penghapusan ini dinilai sebagai suatu kesalahan karena menyebabkan konflik SARA menjadi tidak terbendung. Di sisi lain, wacana penetapan kembali Pancasila sebagai asas tunggal ditentang oleh sebagian Ormas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Ormas (2012) karena sempat menimbulkan ketegangan antara ormas dengan pemerintah Orde Baru yang dinilai represif. Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Andry Dewanto (2016), berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak mengesahkan organisasi-organisasi yang bertentangan dengan paham Pancasila. Ketua Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf (2016), juga menyatakan bahwa ajaran yang ingin mengubah ideologi Pancasila sangat tidak bisa dimaafkan.
Seni Didong
Seni Didong melalui untaian syair-syairnya menginformasikan tentang berbagai hal, mulai dari sejarah sampai kepada pensosialisasian Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) berikut dengan jabaran tiap-tiap sila dalam Pancasila, misalnya. Seni Didong dengan gaya bahasanya sendiri mampu mengkomunikasikan kepada rakyat di pedesaan tentang program pelaksaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Republik Indonesia pada masa kekuasaan Orde Baru.
Kabupaten Pemalang
Adapun Sesanti Kabupaten Pemalang adalah "Pancasila Kaloka Panduning Nagari", dengan arti harfiah lima dasar, termashur/terkenal, pedoman/bimbingan, negara/daerah dengan mempunyai nilai 5751
Bela negara
Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran:
Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia
Salah satu materi gugatannya adalah menyinggung pasal 59 Ayat (4) sebagai salah satu pasal yang bersifat karet. Pada bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun Perppu tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai penafsiran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain, penafsiran sebuah paham tanpa melalui pengadilan akan memunculkan tafsir tunggal dari pemerintah.