Kapan Kesultanan Yogyakarta didirikan?
Kasunanan Kartasura
Maka pada tahun Jawa 1700 (bertepatan dengan 1774 Masehi) terjadi kegelisahan di antara raja-raja Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, dua kerajaan bersaudara yang saling berusaha menaklukkan pada masa itu. Untuk menangkal mitos tersebut, seorang menantu Hamengkubuwana I dari Yogyakarta mengarang sebuah naskah berjudul "Babad Kraton" pada tahun Jawa 1703 yang isinya menyebutkan bahwa Kartasura adalah kerajaan yang runtuh mewakili tahun 1700, sedangkan Yogyakarta adalah kerajaan yang berdiri tahun 1703. Padahal runtuhnya Kartasura dan berdirinya Yogyakarta yang sesungguhnya terpaut selisih sekitar 14 tahun.
Kabupaten Sleman
Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijksblad no. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijksblad tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kalurahan). Berdasarkan Perda no.12 Tahun 1998, tanggal 15 Mei tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut Almanak, hari tersebut tepat pada Hari Senin Kliwon, Tanggal 12 Rejeb Tahun Je 1846 Wuku Wayang.
Museum Keraton Yogyakarta
Keraton Yogyakarta yang terletak di tengah kota Yogyakarta ini memiliki beberapa museum, yaitu Museum Lukisan, Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Museum Kereta, dan Museum Batik. Di samping itu, hampir seluruh bagian kraton digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda budaya bernilai, termasuk replikanya. Di kompleks Pagelaran, misalnya, diperagakan berbagai pakaian prajurit dan pakaian adat keluarga keraton.
Museum ini dibuka untuk umum setiap hari kecuali pada saat terdapat upacara. Museum buka mulai jam 08.30 hingga 14.00 wib, kecuali hari Jumat yang buka hingga pukul 13.00 wib. Selain benda-benda budaya dan arsitektur, pengunjung juga dapat melihat pertunjukan seperti macapat, kerawitan, wayang kulit, serta wayang orang, yang dipentaskan di bangsal Sri Manganti, sekitar pukul 10.00-12.00.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Di sisi selatan kompleks Kedhaton terdapat "Regol Kamagangan" yang menghubungkan kompleks Kedhaton dengan kompleks Kemagangan. Gerbang ini begitu penting karena di dinding penyekat sebelah utara terdapat patung dua ekor ular yang menggambarkan tahun berdirinya Keraton Yogyakarta. Di sisi selatannya pun terdapat dua ekor ular di kanan dan kiri gerbang yang menggambarkan tahun yang sama.
Arab-Indonesia
Kesultanan Banten didirikan pada tahun 1568 Masehi oleh Sultan Maulana Hasanuddin atas perintah dan restu ayahnya, Sultan Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah dari Kesultanan Cirebon, salah seorang dari Walisongo.
Syarif Muhammad ash-Shafiuddin dari Banten
Terkait penyerahan mandat yang dilakukan K.H. Tubagus Fathul Adzim bin K.H. Tubagus Ahmad Chatib al-Bantani kepada Bambang, Catatan sejarah menyebutkan bahwa pada masa awal Kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1947, di Yogyakarta terjadi pertemuan antara pewaris takhta Kesultanan Banten (Ratu Bagus Aryo Marjono Soerjaatmadja), Presiden Indonesia (Soekarno), Sultan Yogyakarta (Hamengkubuwono IX), dan Residen Banten (K.H. Tubagus Ahmad Chatib al-Bantani). Pada pertemuan tersebut, Soekarno mempersilakan pewaris takhta Kesultanan Banten untuk memimpin wilayah Banten kembali, namun pewaris takhta dikarenakan tanggung jawabnya sebagi Direktur BRI (kini setingkat Gubernur Bank Indonesia) menitipkan kepemimpinan Banten termasuk penjagaan dan pengurusan aset keluarga besar Kesultanan Banten kepada K.H. Tubagus Ahmad Chatib al-Bantani selaku Residen Banten sampai saat bilamana anak atau cucu Marjono kembali ke Banten.
Kanjeng Kyai Tunggul Wulung
Menurut para abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, bendera ini berasal dari kain kiswah Ka’bah dari Mekah. Menurut perkiraan, usia panji ini sudah sangat tua, bahkan lebih tua daripada Keraton Yogyakarta sendiri, yang berdiri tahun 1755. Keberadaan bendera Kangjeng Kyai Tunggul Wulung adalah berkat jasa Sultan Agung Hanyakrakusuma. Konon, setiap hari Jumat, Sultan Agung dapat pergi mengaji ke Mekah karena kesaktiannya. Pada suatu ketika terjadi wabah di Mekah, Sultan Agung membantu hingga wabah tersebut berhenti. Karena jasanya, Sultan Agung dihadiahi serban berwarna biru-hitam yang konon pernah dikenakan seseorang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Setelah tiba kembali di Yogyakarta, serban tersebut dibuat menjadi bendera.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Nama Yogyakarta adalah perubahan bentuk dari Yodyakarta. Yodyakarta berasal dari kata Ayodya dan Karta. Ayodya diambil dari nama kerajaan dalam kisah Ramayana, sementara karta berarti damai.
Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan metamorfosis dari Pemerintahan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintahan Negara Kadipaten Pakualaman, khususnya bagian "Parentah Jawi" yang semula dipimpin oleh "Pepatih Dalem" untuk Negara Kesultanan Yogyakarta, dan "Pepatih Pakualaman" untuk Negara Kadipaten Pakualaman. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hubungan yang kuat dengan Keraton Yogyakarta maupun Puro Paku Alaman. Sehingga tidak mengherankan banyak pegawai negeri sipil daerah yang juga menjadi "Abdidalem Keprajan" Keraton maupun Puro. Walau demikian mekanisme perekrutan calon pegawai negeri sipil daerah tetap dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagong
Pada zaman selanjutnya, Kesultanan Mataram mengalami keruntuhan dan berganti nama menjadi Kasunanan Kartasura. Sejak tahun 1745 Kartasura kemudian dipindahkan ke Surakarta. Selanjutnya terjadi perpecahan yang berakhir dengan diakuinya Sultan Hamengkubuwono I yang bertakhta di Yogyakarta.
Hamengkubuwana VIII
Sri Sultan Hamengkubuwana VIII () adalah salah seorang raja di Kesultanan Yogyakarta tahun 1921-1939. Ia bernama asli Gusti Raden Mas Sujadi. Dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta tanggal 8 Februari 1921. Pada masa Hamengkubuwono VIII, Kesultanan Yogyakarta mempunyai banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk membiayai sekolah-sekolah kesultanan. Putra-putra Hamengkubuwono VIII banyak disekolahkan hingga perguruan tinggi, banyak diantaranya di Belanda. Salah satunya adalah GRM Dorojatun, yang kelak bertahta dengan gelar Hamengkubuwono IX, yang bersekolah di Universitas Leiden.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Restrukturisasi pada zaman Sultan HB IX karena dihadapkan pada beban ekonomi dan sumber yang terbatas. Pada 1942, Sultan tidak melaporkan secara akurat jumlah produksi beras, ternak, dan produk lain untuk melindungi rakyat dari Jepang. Sultan juga membangun kanal guna meningkatkan produksi beras dan untuk mencegah rakyat Yogyakarta dijadikan romusha oleh Jepang.
Kesultanan Utsmaniyah
Kesultanan Utsmaniyah, nama resmi Daulat/Negara Agung Utsmaniyah ( "Devlet-i ʿAliyye-yi ʿOsmâniyye"; sering disebut dalam bahasa Turki modern sebagai ' (Kekaisaran Utsmaniyah) atau ' (Negara Utsmaniyah); kadang disebut Kesultanan Turki atau Turki saja; (sering pula disebut Kekaisaran Ottoman yang diambil dari ejaan Barat) adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Setelah 1354, Utsmaniyah melintasi Eropa dan memulai penaklukkan Balkan, mengubah negara Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Utsmani mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II tahun 1453.
Daerah Istimewa Yogyakarta
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta, dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:
Kadipaten Pakualaman
Akibat pertempuran tersebut, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat harus menerima konsekuensi, antara lain:
Berdasarkan point (3) di ataslah, kemudian Pangeran Notokusumo dinobatkan menjadi Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I pada 29 Juni 1813, menyusul "Political Contract" 17 Maret 1813 antara Residen Inggris John Crawford dan Pangeran Notokusumo, yg isinya antara lain:
Selain memerintah kadipatennya sendiri, Paku Alam I juga merangkap sebagai wali Sultan Hamengku Buwono IV yg naik tahta di usia 10 tahun pada tahun 1814 sepeninggal ayahnya HB III yg memerintah secara singkat selepas ontran-ontran di Kraton Yogyakarta. Paku Alam I berbagi tugas dengan GKR Ageng dan GKR Kencana, nenek dan bunda Sultan, serta Patih Danurejo IV. PA I mengundurkan diri sebagai wali Sultan pada tahun 1820. Ketika Hamengku Buwono V dinobatkan pada usia 3 tahun menggantikan ayahnya Hamengku Buwono IV yg wafat di usia 19 tahun pada tahun 1823, Paku Alam I sudah tidak lagi diikutkan pada perwalian raja tersebut.
Geger Sepehi
Setelah Belanda takluk dan meninggalkan wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Inggris (1811), Sultan Hamengkubuwana II kembali menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, Hamengkubuwana III kembali menjadi putera mahkota serta membuat perdamaian dengan ayahnya pada tanggal 5 November 1811. Namun, kedatangan Inggris ditentang oleh keraton-keraton di Jawa (Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta) yang mengadakan perjanjian rahasia untuk melawan Inggris. Ketegangan yang memuncak membuat John Crawfurd (residen Inggris di Yogyakarta) mengontak putera mahkota melalui perantaraan Pangeran Diponegoro. Pihak Inggris bermaksud untuk mengangkat putera mahkota kembali menjadi sultan karena memiliki sikap lebih ramah dan penurut dibandingkan ayahnya yang kaku. Di lain pihak, Sultan Hamengkubuwana II bermaksud membujuk Inggris untuk mengganti kedudukan putera mahkota kepada Mangkudinigrat. Putera mahkota sendiri dikisahkan dalam "Babad Bedhahing Ngayogyakarta" atau "Babad Ngengreng" karya Bendara Pangeran Harya Panular dan tinjauan Residen Valck tidak berniat merebut kekuasaan meskipun keselamatan dirinya terancam oleh ayahnya. Itulah sebabnya dirinya masih berada di keraton pada saat Inggris menyerang.
Hamengkubuwana IV
Sri Sultan Hamengkubuwana IV (Bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwono IV), () adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah pada tahun 1814 - 1822.
Penangkapan Pangeran Diponegoro
Diponegoro (1785–1855), seorang keturunan Sultan-Sultan Yogyakarta, dibujuk beberapa kali untuk naik tahta. Pada 1825, setelah menyatakan dirinya sendiri adalah Ratu Adil dan perlawanan para musuhnya terhadap praktek Islam mereka, ia memulai sebuah perang melawan sultan yang memerintah dan pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjuangan lima tahun berikutnya, yang menyebar ke sebagian besar Jawa Tengah, lebih dari 200,000 pasukan Jawa dan 15,000 pasukan Belanda tewas. Pada 28 Maret 1830, dengan sebagian besar pemimpin gerilya lainnya yang tertangkap, Diponegoro diundang untuk mendatangi rumah Letjen De Kock di Magelang untuk menegosiasikan akhir pertikaian dan mewujudkan kesepakatan bersama. Disana, setelah tiga jam, Diponegoro ditangkap. Ia diasingkan ke Makassar, Sulawesi, dimana ia menjalani sisa hidupnya disana sampai kematiannya.
Pura Pakualaman
Semula Puro Paku Alaman merupakan Lembaga Istana yang mengurusi raja dan keluarga kerajaan disamping menjadi pusat pemerintahan Kadipaten Paku Alaman. Setelah Kadipaten Paku Alaman bersama-sama Kesultanan Yogyakarta diubah statusnya dari negara menjadi Daerah Istimewa setingkat Provinsi secara resmi pada 1950, Puro Paku Alaman mulai dipisahkan dari Pemerintahan Daerah Istimewa dan di-depolitisasi sehingga hanya menjadi sebuah Lembaga Pemangku Adat Jawa khususnya garis/gaya Paku Alaman Yogyakarta. Fungsi Puro Paku Alaman berubah menjadi pelindung dan penjaga identitas budaya Jawa khususnya gaya Paku Alaman Yogyakarta. Budaya Jawa gaya Paku Alaman ini kurang begitu terlihat dan berpengaruh di Yogyakarta mengingat wilayah Kadipaten Paku Alam yang kecil dan terletak jauh di pantai selatan Kabupaten Kulon Progo sekarang.
Kadipaten Pakualaman
Mulai tahun 1945 Negeri kecil ini bergabung dan menjadi daerah Indonesia. Kemudian dengan Kasultanan Yogyakarta membentuk pemerintahan bersama sampai tahun 1950 saat secara resmi keduanya dijadikan sebuah daerah istimewa bukan lagi sebagai sebuah negara.
Kabupaten Sleman
Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta. Dan baru pada tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah Kabupaten dengan Kanjeng Raden T umenggung Pringgodiningrat sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 Kapenewon/Kecamatan (Son) yang terdiri dari 258 Kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo. Melalui Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan, maka 258 Kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri hingga menjadi 86 kelurahan/desa. Kelurahan/Desa tersebut membawahi 1.212 padukuhan.
Kesultanan Banten
Selama hampir 3 abad Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang diwaktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara, dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di Kota Intan dihancurkan, dan pada masa-masa akhir pemerintanannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda.
Angka Sanskerta
Pemakaian angka Sanskerta ini masih dapat dijumpai dalam bentuk candrasengkala di beberapa tempat seperti pintu masuk keraton Yogyakarta dan Surakarta dalam bentuk lambang ular yang menandakan tahun dibangunnya keraton tersebut. Ukiran patung dua ular naga yang saling melilit ekornya di depan pintu gerbang keraton Yogyakarta mewakili kata-kata: "Dwi Naga Rasa Tunggal". Secara angka, tahun "dwi naga rasa tunggal" ini dapat diartikan: dwi= 2, naga= 8, rasa= 6, dan tunggal= 1, atau tahun 1682 Jawa (1756 M), yaitu tahun pada saat keraton ini dibangun.
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada 1947 Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan "Haminte"-Kota Yogyakarta atas usulan Dewan Kota Yogyakarta. Ini tidak mengherankan sebab sejak 5 Januari 1946 Yogyakarta menjadi Ibukota Indonesia. Dalam UU tersebut Kota Yogyakarta dikeluarkan dari DIY dan mempunyai hubungan langsung dengan Pemerintah Pusat. Keadaan demikian menimbulkan keberatan dari Sultan HB IX. Sebagai penyelesaian, maka pada 22 Juli 1947 Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo diangkat menjadi Wali kota "Haminte"-Kota Yogyakarta dengan tiga SK sekaligus yaitu dari Presiden, Mendagri, dan Sultan HB IX, menggantikan M. Enoch (Wali kota Yogyakarta pertama) yang turut pergi mengungsi mendampingi Presiden karena terjadi Agresi Militer Belanda I.
Pasang Surut Dinasti Mataram
Dinasti Mataram sepanjang sejarahnya adalah dinasti penuh dengan konflik antar keluarga yang sedang memegang tampuk kekuasaan. Yogyakarta sebagai pecahan dari Mataram tidak terkecuali pula dalam hal ini. Kekerabatan di Kasultanan Yogyakarta setelah perjanjian Giyanti meningkat dengan pesat. Peningkatan ini disebabkan tingkat kelahiran di kalangan bangsawan Yogyakarta lebih tinggi dibanding dua kerabat Kraton yang lain (Lihat: Ricklefs, MC.,2002).
Bedaya ketawang
Setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Pakubuwana III bersama Hamengkubuwana I melakukan pembagian harta warisan Kesultanan Mataram, yang sebagian menjadi milik Kasunanan Surakarta dan sebagian lainnya menjadi milik Kesultanan Yogyakarta. Pada akhirnya Tari Bedhaya Ketawang menjadi milik istana Surakarta, dan dalam perkembangannya sampai sekarang ini Tari Bedhaya Ketawang masih tetap dipertunjukkan saat penobatan dan upacara peringatan kenaikan tahta Sunan Surakarta.
Babad Giyanti
Sementara ini Mangkubumi tujuannya tidak hanya membalas dendam saja, namun diapun ingin menjadi Sunan. Ketika Sunan Pakubuwana II pada saat berlangsungnya perang jatuh sakit dan mangkat pada tahun 1749, maka Mangkubumi memproklamasikan dirinya sebagai Susuhunan yang baru dan mendirikan keraton di Yogyakarta. Karena Surakarta dan VOC tidak mengakuinya, namun menobatkan putra Sunan Pakubuwana II menjadi Sunan Pakubuwana II, maka kala itu terdapat dua Susuhunan di Jawa.
Danurejo IV (III)
Radèn Adipati Danurejo IV adalah seorang patih di Kesultanan Yogyakarta (1813-1847). Dari pembentukan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 sampai penghapusan jabatan patih pada tahun 1945, Danurejo IV merupakan satu-satunya patih yang berasal dari keturunan Yudhonegoro. Sebelum diangkat menjadi patih, ia menjabat sebagai Bupati Jopon (Mojokerto) dengan nama Sumodipuro.
Daerah istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa sejak pembentukannya secara "de jure" tahun 1950, maupun sejak pengakuannya secara "de facto" pada 1945. Dalam undang-undang pembentukan DIY, DIY berkedudukan hukum sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Sedang keistimewaannya terletak pada pengangkatan kepala daerah istimewa dan wakil kepala daerah istimewa dari Sultan dan Paku Alam yang bertahta. Namun, bentuk keistimewaan DIY tidak dicantumkan dalam undang-undang pembentukan tetapi hanya dalam undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur semua daerah di Indonesia secara umum. Dengan realitas ini, pada tahun 1965 kedudukan hukum DIY diturunkan menjadi daerah provinsi biasa, dan akhirnya pada tahun 1999 dan 2004 keistimewaan DIY memasuki wilayah kekosongan hukum.
Hamengkubuwana II
Pakubuwana IV di Surakarta pura-pura mendukung Hamengkubuwana II agar berani memerangi Inggris. Surat-menyurat antara kedua raja ini terbongkar oleh Inggris. Maka, pada tanggal 19 Juni 1812, pasukan Inggris yang dibantu Mangkunegaran menyerbu Yogyakarta. Terjadi perang besar yang berakhir dengan kekalahan kesultanan. Hamengkubuwana II ditangkap dan dibuang ke pulau Penang, sedangkan Pakubuwana IV dirampas sebagian wilayahnya.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Dalam perjalanan waktu wilayah tersebut berkurang akibat perampasan oleh Daendels dan Raffles. Setelah Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akhirnya merampas seluruh wilayah Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman (Kabupaten Kota Paku Alaman).
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada saat berintegrasi wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta meliputi:
Praja Mangkunegaran
Kadipaten Mangkunegaran (Hanacaraka: ) atau sering disebut Praja Mangkunegaran adalah sebuah kerajaan otonom yang pernah berkuasa di wilayah Surakarta sejak 1757 sampai dengan 1946. Penguasanya adalah cabang junior dari Dinasti Mataram, disebut Wangsa Mangkunegaran, yang dimulai dari Mangkunegara I (Raden Mas Said). Meskipun berstatus otonom yang sama dengan tiga kerajaan pecahan Mataram lainnya, penguasa Mangkunegaran tidak memiliki otoritas yang sama tinggi dengan Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Penguasanya tidak berhak menyandang gelar "Sunan" ataupun "Sultan" tetapi "Pangeran Adipati Arya".
Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura
Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura (Martapura) merupakan kesultanan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1300 oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama dan berakhir pada 1960. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Kedaton.
Kesultanan Palembang
Pada awal abad ke-17, Palembang menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang bernuansa Islam dengan pendirinya Ki Gede ing Suro, bangsawan pelarian dari Kesultanan Demak akibat kemelut politik setelah mangkatnya Sultan Trenggana. Pada masa ini pusat pemerintahan di daerah sekitar Kelurahan 2-Ilir, di tempat yang sekarang merupakan kompleks PT Pupuk Sriwijaya. Secara alamiah lokasi keraton cukup strategis, dan secara teknis diperkuat oleh dinding tebal dari kayu unglen dan cerucup yang membentang antara Plaju dengan Pulau Kembaro, sebuah pulau kecil yang letaknya di tengah Sungai Musi.
Keraton Palembang yang dibangunnya itu disebut Keraton Kuto Gawang yang bentuknya empat persegi panjang dibentengi dengan kayu besi dan kayu unglen yang tebalnya 30 x 30 cm/batangnya. Kota berbenteng yang di kemudian hari dikenal dengan nama Kuto Gawang ini mempunyai ukuran 290 Rijnlandsche roede (1093 meter) baik panjang maupun lebarnya. Tinggi dinding yang mengitarinya 24 kaki (7,25 meter). Orang-orang Tionghoa dan Portugis berdiam berseberangan yang terletak di tepi sungai Musi.
Kota berbenteng ini sebagaimana dilukiskan pada tahun 1659 (Sketsa Joan van der Laen), menghadap ke arah Sungai Musi (ke selatan) dengan pintu masuknya melalui Sungai Rengas. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Sungai Taligawe, dan di sebelah baratnya ber¬batasan dengan Sungai Buah. Dalam gambar sketsa tahun 1659 tampak Sungai Taligawe, Sungai Rengas, dan Sungai Buah tampak terus ke arah utara dan satu sama lain tidak bersambung. Sebagai batas kota sisi utara adalah pagar dari kayu besi dan kayu unglen. Di tengah benteng keraton tampak berdiri megah bangunan keraton yang letaknya di sebelah barat Sungai Rengas. Benteng keraton mempunyai tiga buah baluarti (bastion) yang dibuat dari konstruksi batu. Orang-orang asing ditempatkan/ber¬mukim di sebe¬rang sungai sisi selatan Musi, di sebelah barat muara sungai Komering (sekarang daerah Seberang Ulu, Plaju).
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Pada paruh kedua abad 18 sampai awal abad 19 tentara kerajaan di Yogyakarta merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan. Walaupun Sultan merupakan panglima tertinggi, namun dalam keseharian hanya sebagian saja yang berada di dalam pengawasan langsung oleh Sultan. Sebagian yang lain berada di dalam pengawasan adipati anom dan para pangeran, serta pejabat senior yang memimpin kementerian/kantor pemerintahan. Kekuatan pertahanan menyurut sejak diasingkannya Sultan HB II akibat peristiwa Geger Sepehi pada Juni 1812, dan ditanda tanganinya perjanjian antara HB III dengan Raffles pada 1812. Perjanjian itu mencantumkan Sultan harus melakukan demiliterisasi birokrasi kesultanan. Sultan, pangeran, dan penguasa daerah tidak boleh memiliki tentara kecuali dengan izin pemerintah Inggris dan itupun hanya untuk menjaga keselamatan pribadi sang pejabat.
Hamengkubawana X
Bendara Raden Mas Herjuno Darpito atau Sri Sultan Hamengkubuwana X (Bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwana X, Hanacaraka, , ) adalah raja Kasultanan Yogyakarta sejak tahun 1989 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998.
Kadipaten Pakualaman
Berawal dari pertikaian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Sri Sultan Hamengku Buwono II (HB II) melawan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda (di bawah pengaruh Perancis semasa Raja Lodewijk Napoleon dari Perancis) Herman Willem Daendels. Daendels mengirim pasukannya menyerang Kraton Yogyakarta pada Desember 1810 untuk memadamkan pemberontakan Raden Ronggo (KAA Ronggo Prawirodirdjo III, bupati Madiun dan penasihat politik HB II) yg akhirnya berakibat penurunan paksa HB II dari tahta. Tampuk kekuasaan dialihkan kepada GRM Soerojo yg diangkat sebagai wali raja ("regent") dengan gelar Sultan Hamengku Buwono III. Saudara tiri HB II, Pangeran Notokusumo dan putranya Notodiningrat, yg mendukung pemberontakan ini pun ditangkap Belanda di Semarang dan dibawa ke Batavia.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Selepas Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintahan Nagari yang berada di tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de jure menjadi negara protektorat dari Koninklijk der Nederlanden, dengan status zelfbestuurende landschappen. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan perjanjian politik yang dinamakan kontrak politik bagi calon Sultan yang akan ditakhtakan. Perjanjian ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir dibuat pada 18 Maret 1940 antara Gubernur Hindia Belanda untuk Daerah Yogyakarta, Lucien Adam dengan HB IX.
Pasang Surut Dinasti Mataram
1). Hamengku Buwono II terjebak kedalam konflik internal kerajaan yang melibatkan kerabat dalam sendiri. Intrik dan konflik yang tidak bisa ditanganinya menyebabkan kemerosotan eksistensi KaSultanan Yogyakarta.Dalam masa nya 'Serat Surya Raja' berhasil diselesaikan.
Alas Mentaok
Seiring berjalannya waktu, wilayah Alas Mentaok semakin berkembang, penduduknya bertambah, dan akhirnya menjadi sebuah daerah yang makmur. Sejarah mencatat bahwa di kawasan Alas Mentaok ini, tepatnya di daerah Kotagede saat ini, pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Mataram, seiring runtuhnya Kesultanan Pajang. Kini, bekas wilayah Alas Mentaok menjadi bagian dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman, di mana juga terdapat Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di wilayah Kota Yogyakarta.
Pangeran Surya Mataram
Dengan Perjanjian Giyanti dan Salatiga berakhir sudah Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati dan dibesarkan oleh Sultan Agung cucunya sebagai kerajaan yang bersatu dan berdaulat Tunggal di Jawa.Mataram telah terbagi menjadi tiga kekuatan politik dan kekuasaan; Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Keraton Yogyakarta atau dalam bahasa aslinya "Karaton Kasultanan Ngayogyakarta" merupakan tempat tinggal resmi para Sultan yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta. Karaton artinya tempat di mana "Ratu" (bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti Raja) bersemayam. Dalam kata lain Keraton/Karaton (bentuk singkat dari Ke-ratu-an/Ka-ratu-an) merupakan tempat kediaman resmi/Istana para Raja. Artinya yang sama juga ditunjukkan dengan kata "Kedaton". Kata Kedaton (bentuk singkat dari Ke-datu-an/Ka-datu-an) berasal dari kata "Datu" yang dalam bahasa Indonesia berarti Raja. Dalam pembelajaran tentang budaya Jawa, arti ini mempunyai arti filosofis yang sangat dalam.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Benda-benda pusaka keraton juga dipercaya memiliki daya magis untuk menolak bala/kejahatan. Konon bendera "KK Tunggul Wulung", sebuah bendera yang konon berasal dari kain penutup kabah di Makkah (kiswah), dipercaya dapat menghilangkan wabah penyakit yang pernah menjangkiti masyarakat Yogyakarta. Bendera tersebut dibawa dalam suatu perarakan mengelilingi benteng baluwerti. Konon peristiwa terakhir terjadi pada tahun 1947. Dipercayai pula oleh sebagian masyarakat bahwa Kyai Jegot, roh penunggu hutan "Beringan" tempat keraton Yogyakarta didirikan, berdiam di salah satu tiang utama di "nDalem Ageng Prabayaksa". Roh ini dipercaya menjaga ketentraman kerajaan dari gangguan.
Pura Pakualaman
Namun ada perbedaan antara Puro Paku Alaman Yogyakarta dengan Istana kerajaan-kerajaan Nusantara yang lain. Sri Paduka Paku Alam selain sebagai Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat /Kepala Puro Paku Alaman juga memiliki kedudukan yang khusus dalam bidang pemerintahan sebagai bentuk keistimewaan daerah Yogyakarta. Dari permulaan DIY berdiri (de facto 1946 dan de yure 1950) sampai tahun 1998 Sri Paduka Paku Alam secara otomatis diangkat sebagai Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa yang tidak terikat dengan ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah lainnya (UU 22/1948; UU 1/1957; Pen Pres 6/1959; UU 18/1965; UU 5/1974). Antara 1988-1998 Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa ditunjuk sebagai penjabat jabatan Gubernur/Kepala Daerah Istimewa. Setelah 1999 keturunan Sri Paduka Paku Alam tersebut yang memenuhi syarat mendapat prioritas untuk diangkat menjadi Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa (UU 22/1999; UU 32/2004). Saat ini yang menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta adalah Sri Paduka Paku Alam IX
Indonesia
Kesultanan pertama di pulau Jawa adalah kesultanan Demak yang berdiri tahun 1475 Masehi. Namun apakah benar bahwa kesultanan Demak adalah kesultanan pertama di Jawa sampai saat ini masih diperdebatkan. Ada yang menyebut bahwa kesultanan pertama di Jawa adalah kerajaan Lumajang, yang berdiri di daerah Lumajang, Jawa Timur pada tahun 1295 Masehi. Dikatakan pula bahwa kerajaan Lumajang waktu itu sudah mengadopsi Islam. Kerajaan Demak sendiri pada masanya meliputi wilayah seluruh Jawa (kecuali Banten selatan yang merupakan pusat kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu), Madura, Sumatera (Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bangka-Belitung), dan pesisir Kalimantan (kecuali pesisir utara yang dikuasai kesultanan Brunei). Setelah kesultanan Demak, beberapa kesultanan yang berdiri di pulau Jawa yaitu kesultanan Banten (1526–1813), kesultanan Pajang (1549–1588), dan kesultanan Mataram (1588–1755).
Moyudan, Sleman
Berdasar Rijksblad Kasultanan Nomor 1/1927 Kabupaten Sleman dihilangkan, sehingga wilayah onderdistrik Moyudan yang termasuk dalam wilayah Kawedanan Godean menjadi bagian dari Kabupaten Yogyakarta. Pada tahun 1942, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengadakan reorganisasi dengan mengeluarkan Jogjakarta Kooti, yang menjadikan wilayah Onderdistrik Moyudan berubah menjadi wilayah Kabupaten Bantul.
Kesultanan Mataram
Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta tanggal 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti (nama diambil dari lokasi penandatanganan, di sebelah timur kota Karanganyar, Jawa Tengah). Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Walaupun demikian sebagian masyarakat Jawa beranggapan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta adalah "ahli waris" dari Kesultanan Mataram.
Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta
Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta merupakan sebuah dinding yang mengelilingi kawasan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dinding ini didirikan atas prakarsa Sultan Hamengku Buwono II ketika masih menjadi putra mahkota pada tahun 1785-1787. Bangunan ini kemudian diperkuat lagi sekitar 1809 ketika dia telah menjabat sebagai Sultan. Benteng ini dinamai dengan Benteng Baluwerti, yang berarti jatuhnya peluru laksana hujan.
Taman Sari Yogyakarta
Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Keraton Yogyakarta (Hanacaraka: , "Tamansari Ngayogyakarta") adalah situs bekas taman atau kebun istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang dapat dibandingkan dengan Kebun Raya Bogor sebagai kebun Istana Bogor. Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengku Buwono I (HB I) pada tahun 1758-1765/9. Awalnya, taman yang mendapat sebutan ""The Fragrant Garden"" ini memiliki luas lebih dari 10 hektare dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Kebun yang digunakan secara efektif antara 1765-1812 ini pada mulanya membentang dari barat daya kompleks Kedhaton sampai tenggara kompleks Magangan. Namun saat ini, sisa-sisa bagian Taman Sari yang dapat dilihat hanyalah yang berada di barat daya kompleks Kedhaton saja.
Pura Pakualaman
Puro Paku Alaman (bahasa Jawa: Hanacaraka, , "Purå Pakualaman") adalah bekas Istana kecil Kadipaten Paku Alaman. Istana ini menjadi tempat tinggal resmi para Pangeran Paku Alam mulai tahun 1813 sampai dengan tahun 1950, ketika pemerintah Negara Bagian Republik Indonesia menjadikan Kadipaten Paku Alaman (bersama-sama Kesultanan Yogyakarta) sebagai sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi yang bernama Daerah Istimewa Yogyakarta .
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Pada 1900-an Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara intensif dengan maksud memasukkan birokrasi barat modern. Untuk membiayai birokrasi tersebut maka pada 1915 APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Karaton dan APBN untuk Parentah Nagari yang berada dalam kontrol Hindia Belanda. Untuk belanja dan mengurus keperluan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi yang disebut Daftar Sipil yang ditentukan dalam kontrak politik yang dibuat sebelum Sultan ditakhtakan. Dengan demikian Sultan benar benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya berperan di istana saja.
Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta () adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km.
Hamengkubuwana V
Sri Sultan Hamengkubuwana V (bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwono V, ) adalah sultan kelima Kesultanan Yogyakarta, yang berkuasa tanggal 19 Desember 1823 - 17 Agustus 1826, dan kemudian dari 17 Januari 1828 - 5 Juni 1855 yang diselingi oleh pemerintahan Hamengkubuwana II karena ketidakstabilan politik dalam Kesultanan Yogyakarta saat itu.
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam sebuah jajak pendapat berseri yang dilakukan oleh Kompas pada 21-22 Desember 2006 dan 13 April 2007 menyangkut persepsi masyarakat mengenai nilai keistimewaan DIY terjadi sebuah pergeseran. Pada Desember 2006 keberadaan Sultan Yogyakarta sebagai gubernur masih menjadi hal utama yang menentukan keistimewaan DIY (32,2%) disusul oleh keberadaan keraton, pusat kebudayaan dan seniman, kota pariwisata (27,7%). Setelah pernyataan ketidaksediaan Sultan sebagai gubernur pada April 2007 porsi terbesar ditunjukkan oleh Nilai historis DIY yang berperan dalam sejarah perjuangan bangsa (41,4%; sebelumnya hanya 15,7%) disusul oleh keberadaan Sultan sebagai gubernur (32,0%; sebelumnya 32,2%). Sedangkan opsi keberadaan keraton melorot menempati urutan empat (7,6%).
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada dasarnya, kedua birokrasi ini semula dipimpin oleh Sultan HB IX. Namun karena sedang menjabat sebagai menteri sampai 1952, dia tidak dapat aktif menjadi Kepala Daerah. Oleh karena itu bagian Kepatihan dipimpin oleh Sri Paduka PA VIII sedangkan bagian Keraton yang disebut "Parentah Hageng Karaton" dipimpin oleh GP Hangabehi. Proses pemisahan antara negara ("Nagari Dalem") dan istana ("Karaton Dalem") tidak mulus begitu saja. Terdapat keberatan-keberatan yang datang baik dari kalangan istana maupun partai politik yang duduk di parlemen lokal. Walaupun demikian setelah memakan waktu akhirnya Pemerintahan "Nagari Dalem" berubah menjadi Pemerintahan Daerah Istimewa dan "Karaton" (Keraton) Dalem tetap dikelola oleh Dinasti Hamengku Buwono.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Sebagai sebuah Kesultanan, Islam merupakan kepercayaan resmi kerajaan. Sultan memegang kekuasaan tertinggi dalam bidang kepercayaan dengan gelar "Sayidin Panatagama Khalifatullah". Walaupun demikian kepercayaan-kepercayaan lokal (baca kejawen) masih tetap dianut rakyat disamping mereka menyatakan diri sebagai orang Islam. Berbagai ritus kepercayaan lokal masih dijalankan namun doa-doa yang dipanjatkan diganti dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini menujukkan sebuah kepercayaan baru yang merupakan sinkretis antara kepercayaan Islam dan kepercayaan lokal. Gerakan "puritan" untuk membersihkan Islam dari pengaruh kepercayaan lokal dan westernisasi baru muncul pada tahun 1912 seiring dengan tumbuh dan berkembangnya organisasi Islam Muhammadiyah dari kalangan "Imam Kerajaan". Pada perkembangan selanjutnya kawasan "Kauman" Yogyakarta yang menjadi tempat tinggal para Imam Kerajaan menjadi pusat gerakan puritan itu.
SMP Negeri 1 Yogyakarta
SMP Negeri 1 Yogyakarta, lahir di tengah-tengah kancah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, baik dari penjajah Jepang maupun dari penjajahan Belanda. SMP Negeri 1 Yogyakarta didirikan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada tanggal 11 September 1942. Semula hanya terdiri dari 13 ruang dan saat itu menempati Gedung bekas Neutralle MULO dari penjajah Belanda Belanda yang terletak di jalan Jati Yogyakarta ( Sekarang SMP Negeri 8 Yogyakarta). Pada saat itu pula SMP 1 Yogyakarta terdiri dari bekas siswa-siswi MULO. Guru-gurunya pada umumnya memiliki ijazah HOOFDACTO, HIK atau HKS.Karena negara pada saat itu di bawah kekuasaan Jepang, maka situasi sekolahpun disesuaikan dengan keadaan, antara lain:
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler (Balairung Utara), Kamandhungan Ler (Kamandhungan Utara), Sri Manganti, Kedhaton, Kamagangan, Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan Siti Hinggil Kidul (Balairung Selatan). Selain itu Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Keraton Yogyakarta. Dan untuk itulah pada tahun 1995 Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO.
Kotagede, Yogyakarta
Semula, Kotagede adalah nama sebuah kota yang merupakan Ibukota Kesultanan Mataram. Selanjutnya kerajaan itu terpecah menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Layaknya sebuah kerajaan, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau lebih dikenal dengan Kraton Yogyakarta juga mempunyai beberapa tentara atau satuan-satuan militer. Satuan-satuan militer di Keraton Yogyakarta ini disebut dengan Abdi Dalem Prajurit. Dalam sejarahnya, Kraton Yogyakarta pernah memiliki 15 satuan militer dan masing-masing memiliki nama dan fungsi yang berbeda-beda. Dari 15 satuan militer yang keseluruhannya satuan infanteri tersebut, saat ini baru diaktifkan sebanyak 11 satuan setelah sempat dibubarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai antisipasi pemanfaatan Abdi Dalem Prajurit oleh Jepang untuk digunakan dalam Perang Pasifik Timur pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942-1945.
Kesultanan Banten
Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika kesultanan Cirebon dan kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terealisasinya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 m.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan sebuah Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Kesultanan yang disebut dengan nama "Kitab Angger-angger" yang disusun bersama oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 1817. KUH ini terdiri dari lima/enam buku (volume) yaitu "Angger Aru-biru, Angger Sadasa, Angger Gunung, Angger Nawala Pradata Dalem, Angger Pradata Akhir" (khusus Yogyakarta), dan "Angger Ageng". Seiring dengan berdirinya "Landraad" Yogyakarta maka KUH pun diganti dengan KUH Belanda seperti "Burgerlijk Wetboek" dan "Wetboek van Strafrecht".
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Untuk merumuskan susunan dan kedudukan daerah Yogyakarta, BP KNID juga menyelenggarakan sidang maraton untuk merumuskan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta sampai awal 1946. RUU ini tidak kunjung selesai karena perbedaan yang tajam antara BP KNID, yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah lain, dengan kedua penguasa monarki, yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Akhirnya RUU yang terdiri dari 10 Bab tersebut dapat diselesaikan. Kesepuluh Bab tersebut adalah:
Kota Yogyakarta
Salah satu kecamatan di Yogyakarta, yaitu Kotagede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575–1640. Keraton (Istana) yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Ngayogyakarta dan Puro Paku Alaman, yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram.
Perang Jawa (1741–1743)
Perang Jawa dari tahun 1741 hingga 1743 adalah konflik bersenjata antara gabungan tentara Tionghoa dengan Jawa melawan pemerintah kolonial Belanda yang meletus di Jawa tengah dan timur. Belanda berhasil memenangkan perang ini, yang mengakibatkan jatuhnya Kesultanan Mataram dan secara tidak langsung mengakibatkan berdirinya Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Mangkunegara II
Pada masa Mangkunegara II, di Yogyakarta yang bertahta adalah Hamengku Buwono II. Sultan Yogyakarta ke dua ini dalam pemerintahannya mengalami intrik dan rongrongan kekuasaan dari kerabat dan saudaranya sehingga jalannya pemerintahan Kasultanan mengalami pasang surut dan penuh dengan ketegangan dan muatan konflik yang berakibat melemahnya pemerintahan. Yogyakarta kurang siap dalam membaca perubahan abad yang menyangkut kekuatan asing/Eropa di Pulau Jawa yang berbeda dengan VOC-Belanda. Terhadap penguasa penguasa Jawa penampilan Belanda mampu memainkan peran sebagai kekuatan taklukan yang berkuasa. Belanda melayani penguasa penguasa Jawa sebagai suatu strategi tujuan untuk mendapatkan yang diinginkan.
Kadipaten Anatolia
Setelah tahun 1071 kemenangan Seljuk atas Kekaisaran Bizantium di Pertempuran Manzikert dan penaklukan berikutnya dari Anatolia, Oghuz klan mulai menetap di Turki. Pusat kekuasaan Kesultanan Saljuk yang didirikan di Konya dipekerjakan klan-klan terutama di daerah perbatasan, untuk memastikan keamanan melawan Bizantium, di bawah Beys disebut UC beyi atau u begi . Klan-klan, yang dipimpin oleh beys, akan menerima bantuan militer dan keuangan dari Saljuk dengan imbalan jasa mereka, dan bertindak sebagai jika kesetiaan penuh karena kedaulatan mereka.
Kasunanan Kartasura
Menurut catatan para pujangga Jawa, pada tahun Saka 1400 Kerajaan Majapahit runtuh dan tahun 1403 Kesultanan Demak berdiri. Pada tahun Saka 1500 Kesultanan Demak runtuh dan tahun 1503 Kesultanan Pajang berdiri yang kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram. Kemudian pada tahun Jawa 1600 Kesultanan Mataram runtuh dan tahun 1603 Jawa Kasunanan Kartasura berdiri.
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketika masa jabatan Sultan HB X berakhir pada tahun 2003, kejadian pada tahun 1998 terulang kembali. DPRD Prov DI Yogyakarta menginginkan pemilihan Gubernur sesuai UU 22/1999. Namun kebanyakan masyarakat menghendaki agar Sultan HB X dan Sri Paduka PA IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekali lagi Sultan HB X dan Sri Paduka PA IX diangkat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masa jabatan 2003-2008.
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1973, Sultan HB IX diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia. Otomatis dia tidak bisa aktif dalam mengurusi DIY. Oleh karena itu pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Sri Paduka PA VIII. Kebijakan tentang status Yogyakarta diteruskan oleh Pemerintah Pusat dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah (LN 1974 No 38; TLN 3037). Di sini Provinsi D.I. Yogyakarta diatur secara khusus di aturan peralihan. Dengan UU ini, susunan dan tata pemerintahan DIY praktis menjadi sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Satu-satunya perbedaan adalah Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, beberapa urusan Agraria dan beberapa pegawai Pemda yang merangkap menjadi "Abdi Dalem Keprajan" (lihat periode I dan III di atas).
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan "Yogyakarta Kooti Hookookai". Pada hari yang sama juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sultan HB IX mengadakan pembicaraan dengan Sri Paduka PA VIII dan Ki Hajar Dewantoro serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi, barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekret kerajaan yang dikenal dengan . Isi dekret tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekret dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Namun demikian ada perbedaan antara Keraton Yogyakarta dengan Keraton/Istana kerajaan-kerajaan Nusantara yang lain. Sultan Yogyakarta selain sebagai Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat /Kepala Keraton juga memiliki kedudukan yang khusus dalam bidang pemerintahan sebagai bentuk keistimewaan daerah Yogyakarta. Dari permulaan DIY berdiri (de facto 1946 dan de yure 1950) sampai tahun 1988 Sultan Yogyakarta secara otomatis diangkat sebagai Gubernur/Kepala Daerah Istimewa yang tidak terikat dengan ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan Gubernur/Kepala Daerah lainnya (UU 22/1948; UU 1/1957; Pen Pres 6/1959; UU 18/1965; UU 5/1974). Antara 1988-1998 Gubernur/Kepala Daerah Istimewa dijabat oleh Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa yang juga Penguasa Paku Alaman. Setelah 1999 keturunan Sultan Yogyakarta tersebut yang memenuhi syarat mendapat prioritas untuk diangkat menjadi Gubernur/Kepala Daerah Istimewa (UU 22/1999; UU 32/2004). Saat ini yang menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta adalah Sultan Hamengku Buwono X
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam maklumat ini secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua monarki Kesultanan dan Pakualaman dalam sebuah Daerah Istimewa. Persatuan ditunjukkan dengan hanya ada sebuah Parlemen lokal untuk DIY dan Ibu Kota Yogyakarta (gabungan Kabupaten Kota Kasultanan dan Kabupaten Kota Paku Alaman) bukan dua buah (satu untuk Kesultanan dan satunya untuk Paku Alaman). Tidak dimungkiri juga terdapat perbedaan pendapat antara KNID dengan Monarki yang tercermin dengan adanya dua tanggal pengumuman maklumat yaitu tanggal 13 dan 18 Mei 1946. Selain itu juga tampak dari materi maklumat dengan RUU. Dari sepuluh Bab yang diusulkan, sebanyak tiga bab tidak ditampung, yaitu Bab 1 tentang Kedudukan DIY, Bab 6 tentang Keuangan, dan Bab 7 tentang Dewan Pertimbangan.
Indonesia
Di Kalimantan, terdapat dua kesultanan besar yang mulai berdiri pada abad ke-14 dan abad ke-16, yaitu kesultanan Banjar di pesisir selatan dan kesultanan Brunei di pesisir utara. Kesultanan Banjar sendiri sebelumnya menjadi bawahan kesultanan Demak, dan selama menjadi bawahan Demak pula, kesultanan ini memperluas wilayah pemerintahannya hingga mencakup seluruh pesisir Kalimantan, kecuali pesisir utara yang di bawah pemerintahan Brunei. Sekitar tahun 1569 hingga 1800-an, kesultanan Banjar terpecah menjadi beberapa kesultanan yang independen. Kesultanan-kesultanan tersebut diantaranya adalah kesultanan Sambas (1671–1950), kesultanan Kutai Kartanegara (1300 – sekarang), kesultanan Landak (1472 – Sekarang), dan kesultanan Bulungan (1731–1964).
Legiun Mangkunegaran
Pemberangkatan pasukan Mangkunegaran tiba di Yogyakarta pada tahun 1812 dan langsung dipimpin oleh sang komandan Pangeran Adipati Prangwadana. Misi di Yogyakarta selain mencegah konflik yang berlarut di kalangan keluarga sultan Yogyakarta juga untuk menghadiri wisuda Pangeran Natakusuma sebagai Adipati Paku Alam I.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dibentuk pada masa pemerintahan Hamengkubuwono I sekitar abad 17. Tepatnya pada tahun 1755Masehi. Prajurit yang terdiri atas pasukan-pasukan infanteri dan kavaleri tersebutsudah mempergunakan senjata-senjata api yang berupa bedil dan meriam. Selamakurang lebih setengah abad pasukan Ngayogyakarta terkenal cukup kuat, initerbukti ketika Hamengkubuwono II mengadakan perlawanan bersenjatamenghadapi serbuan dari pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Gillespie pada bulan Juni 1812. Di dalam Babad menceritakan bahwa perlawanan dari pihak Hamengkubuwono II hebat sekali. Namun semenjak masa PemerintahanHamengkubuwono III kompeni Inggris membubarkan angkatan perangKasultanan Yogykarta. Dalam perjanjian 2 Oktober 1813 yang ditandatanganioleh Sultan Hamengkubuwono III dan Raffles, dituliskan bahwa KesultananYogyakarta tidak dibenarkan memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Di bawah pengawasan Pemerintahan Kompeni Inggris, keraton hanya boleh memilikikesatuan-kesatuan bersenjata yang lemah dengan pembatasan jumlah personel.Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan gerakan militer. Maka sejak itu fungsi kesatuan-kesatuan bersenjata sebatas sebagai pengawal sultan dan penjaga keraton.Ketika Pemerintahan Kolonial Belanda kembali berkuasa pasukan- pasukan bersenjata yang sudah lemah tersebut makin dikurangi sehingga tidak mempunyai arti secara militer. Menurut catatan yang ada, semasa pemerintahanHamengkubuwono VII sampai dengan masa pemerintahan HamengkubuwonoVIII yaitu antara tahun 1877 sampai dengan 1939 ada 13 kesatuan prajurit kratonyang meliputi: Kesatuan Sumoatmojo, Ketanggung, Patangpuluh, Wirobrojo,Jogokaryo, Nyutro, Dhaeng, Jager, Prawirotomo, Mantrijero, Langenastro,Surokarso dan Bugis.
Prajurit Bugis Prajurit Daeng Prajurit JogokaryoPrajurit Ketanggung Prajurit MantrijeroPrajurit Nyutro Prajurit Patangpuluh Prajurit PrawirotomoPrajurit Surokarso Prajurit Wirobrojo
Lucien Adam
Adam merasa amat dekat dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan masih menggunakan adat yang hidup. Karena pemikiran itulah, ia memperpanjang masa jabatannya di Yogyakarta. Masa jabatan sebagai residen Madiun dapat dianggap sebagai persiapan atas pengangkatannya sebagai Gubernur Yogyakarta pada tahun 1939. Ujian berat tiba tak lama setelah pengangkatannya ketika berhadapan dengan peralihan tahta dari Hamengkubuwana VIII yang telah mangkat. Tak hanya ia harus menjalankan peranan sultan untuk sementara, tetapi ia juga harus merundingkan kontrak pemerintahan yang baru dengan putera mahkota Dorodjatun yang berpendidikan Belanda. Pada saat penobatan Dorodjatun, Adam memperlihatkan rasa hormat atas martabat otonomi kesultanan dengan menghentikan kebiasaan bahwa sultan harus berjalan bergandengan dengan residen. Penghargaan kelak diterima pada tahun 1969, ketika ia diminta memberikan sumbangan untuk biografi resmi sultan.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Mengikuti kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Agung (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Perjanjian itu juga disebut Perjanjian Giyanti.
Jawa
Hubungan Jawa dengan kekuatan-kekuatan kolonial Eropa dimulai pada tahun 1522, dengan diadakannya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis di Malaka. Setelah kegagalan perjanjian tersebut, kehadiran Portugis selanjutnya hanya terbatas di Malaka dan di pulau-pulau sebelah timur nusantara saja. Sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang terdiri dari empat buah kapal pada tahun 1596, menjadi awal dari hubungan antara Belanda dan Indonesia. Pada akhir abad ke-18, Belanda telah berhasil memperluas pengaruh mereka terhadap kesultanan-kesultanan di pedalaman pulau Jawa (lihat Perusahaan Hindia Timur Belanda di Indonesia). Meskipun orang-orang Jawa adalah pejuang yang pemberani, konflik internal telah menghalangi mereka membentuk aliansi yang efektif dalam melawan Belanda. Sisa-sisa Mataram bertahan sebagai Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Para raja Jawa mengklaim berkuasa atas kehendak Tuhan, dan Belanda mendukung sisa-sisa aristokrasi Jawa tersebut dengan cara mengukuhkan kedudukan mereka sebagai penguasa wilayah atau bupati dalam lingkup administrasi kolonial.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Sultan Hamengkubuwana I kemudian segera membuat ibukota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan landscape utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa "" ingkang jumeneng kaping...ing Ngayogyakarta Hadiningrat " " (bahasa Indonesia: "yang bertakhta ke ... di Yogyakarta"). Selain itu ada beberapa nama khusus atau gelar bagi Sultan, antara lain Sultan Sepuh (Sultan yang Sepuh/Tua) untuk Hamengkubuwana II, Sultan Mangkubumi (Sultan Mangkubumi) untuk Sultan Hamengkubuwana VI, atau Sultan Behi (Sultan Hanga[Behi]) untuk Sultan Hamengkubuwana VII.
Hamengkubuwana II
Pemberontakan Pangeran Diponegoro sangat mendapat dukungan dari rakyat. Pemerintah Hindia Belanda mencoba mengambil simpati rakyat dengan mendatangkan Hamengkubuwana II yang dulu dibuang Inggris. Hamengkubuwana II kembali bertahta pada 18 Agustus 1826, sedangkan Hamengkubuwana V "agak" disingkirkan oleh Belanda. Kedatangan Sultan sebagai penguasa Yogyakarta terbukti sedikit banyak melemahkan kekuatan Diponegoro, mengingat kepopulerannya semasa masih menjabat sebelum dibuang ke Penang tahun 1812. Dalam masa itu, Sultan berusaha keras guna menertibkan keadaan dan mengembalikan keamanan di wilayahnya, meskipun dihimpit dengan tuntutan-tuntutan Belanda dalam rangka memadamkan Perang Diponegoro. Beberapa tokoh penting keraton berhasil dibujuk pulang ke Yogyakarta, namun demikian, Sultan sendiri tidak pernah berniat serius untuk membujuk Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi, putranya, untuk menghentikan perlawanan. Belanda mencurigai tindakan Sultan ini sebagai dukungan terselubung terhadap perlawanan Diponegoro.
Jawanisasi
Setelah jatuhnya Majapahit, Kesultanan Demak menggantikan hegemoninya di Sumatera Selatan dengan menunjuk bupati Jawa untuk memerintah Palembang. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Palembang didirikan oleh Ki Gede ing Suro, ningrat Jawa yang melarikan diri dari intrik politik Demak setelah kematian Trenggana Sultan Demak. Kesultanan Palembang dikenal sebagai paduan dari berbagai budaya; Melayu, Jawa, Islam dan Cina. Proses Jawanisasi kehidupan istana Kesultanan Palembang terlihat jelas dalam penyerapan kata-kata dan kosakata Jawa ke dalam bahasa Melayu dialek Palembang, seperti "wong" (orang) dan "banyu" (air).
Keresidenan Yogyakarta
Karesidenan Yogyakarta atau bekas Karesidenan yogyakarta yaitu wilayah administratif pemerintahan zaman Hindia Belanda yang meliputi wilayah kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dengan pembagian :
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Arsitek kepala istana ini adalah Sultan Hamengkubuwana I, pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keahliannya dalam bidang arsitektur dihargai oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda, Theodoor Gautier Thomas Pigeaud dan Lucien Adam yang menganggapnya sebagai "arsitek" dari saudara Pakubuwono II Surakarta". Bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton berikut desain dasar lanskap kota tua Yogyakarta diselesaikan antara tahun 1755-1756. Bangunan lain di tambahkan kemudian oleh para Sultan Yogyakarta berikutnya. Bentuk istana yang tampak sekarang ini sebagian besar merupakan hasil pemugaran dan restorasi yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono VIII (bertahta tahun 1921-1939).
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Sultan HB IX hanya sepuluh tahun memangku kembali sebagai Gubernur/Kepala Daerah Istimewa. Pada 1988, Dia wafat di Amerika Serikat saat berobat. Sultan Hamengku Buwono IX tercatat sebagai Gubernur terlama yang menjabat di Indonesia antara 1945-1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara 1940-1988. Pemerintah Pusat tidak mengangkat Sultan Hamengku Buwono X (HB X) sebagai Gubernur Definitif melainkan menunjuk Sri Paduka Paku Alam VIII, Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa, sebagai Penjabat Gubernur/Kepala Daerah Istimewa.
Kadipaten Pakualaman
Dan akibatnya pada 18 Juni 1812, pasukan Inggris bersenjata lengkap dipimpin Admiral Gillespie mengepung Kraton Yogyakarta, dibantu oleh Legiun Mangkunegaran di bawah komando Pangeran Prangwedana. Gillespie segera mengirim ultimatum kepada HB II untuk segera menyerahkan tahta pada Adipati Anom dan menjadikan BPH Natakusuma menjadi "pangeran mardika". Sultan HB II dengan tegas enggan memenuhi ultimatum. Sebuah versi lain mengemukakan mulai 18 Juni 1812 istana mulai dihujani meriam. Setelah mengepung tiga hari dan mengadakan serangan kilat pada hari terakhir, istana dapat ditaklukkan pada 20 Juni 1812. Versi lain berpendapat mulai 20 Juni 1812 keraton mulai diserang dan pada 28 Juni 1812 istana sepenuhnya dapat dikuasai Inggris. Pada tanggal itu pula Sultan HB II untuk kedua kalinya diberhentikan dan sekali lagi HB III dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta.
Pakubuwana III
Pada tahun 1752 terjadi perpecahan antara Mangkubumi dan Mas Said. Pihak VOC segera menawarkan perdamaian dengan Mangkubumi sejak 1754. Perundingan-perundingan berakhir dengan kesepakatan Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut berisi pengakuan kedaulatan Mangkubumi sebagai raja keturunan Mataram yang menguasai setengah wilayah kekuasaan Pakubuwana III. Mangkubumi pun bergelar Hamengkubuwana I yang membangun istana baru bernama Yogyakarta tahun 1756.
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Puro Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno sebagaimana dituangkan dalam Pidato Penobatan HB IX, 18 Maret 1940; Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX & Sri Paduka Pakualam VIII tanggal 19 Agustus 1945; Amanat 5 September 1945; Amanat 30 Oktober 1945; Amanat Proklamasi Kemerdekaan NKRI-DIY, 30 Mei 1949; Penjelasan pasal 18,UUD 1945; Pasal 18b (ayat 1 & 2), UUD NKRI 1945; Pasal 2, UU NO. 3/1950; Amanat Tahta Untuk Rakyat, 1986.
Perjanjian Salatiga
Jurus politik pertama Paku Buwono IV di lanjutkan dengan jurus keduanya yaitu menolak hak suksesi Putra Mahkota Kasultanan Yogyakarta.Suhu politik yang sudah memanas itu bertambah lagi dengan tuntutan Mangkunegara I yang melihat suatu peluang ada didepannya. Mangkunegara I menulis surat kepada Gubernur di Semarang Yan Greeve pada bulan Mei 1790 yang isinya Mangkunegara I Menagih janji Residen Surakarta Frederick Christoffeel van Straaldorf yang menjanjikan bahwa Jika Pangeran Mangkubumi yang menjadi Sultan Hamengku Buwono I wafat maka Mangkunegara I berhak menduduki tahta Kasultanan Yogyakarta.
Hamengkubuwana IX
Gusti Raden Mas Dorodjatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX (bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Hanacaraka: ), ) adalah seorang Sultan yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta (1940–1988) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 dan 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Pada mulanya Keraton Yogyakarta merupakan sebuah Lembaga Istana Kerajaan ("The Imperial House") dari Kesultanan Yogyakarta. Secara tradisi lembaga ini disebut "Parentah Lebet" (harfiah=Pemerintahan Dalam) yang berpusat di Istana (keraton) dan bertugas mengurus Sultan dan Kerabat Kerajaan ("Royal Family"). Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta disamping lembaga Parentah Lebet terdapat "Parentah nJawi/Parentah Nagari" (harfiah=Pemerintahan Luar/Pemerintahan Negara) yang berpusat di "nDalem Kepatihan" dan bertugas mengurus seluruh negara.
Polemik sabda raja Yogyakarta 2015
Polemik sabda raja Yogyakarta 2015 mulai terjadi ketika Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan sabdaraja di Siti Hinggil Keraton, Kamis, 30 April 2015 pukul 10.00 WIB. Acara ini berlangsung singkat dan digelar secara tertutup. Dalam sabdaraja itu, Sultan menyampaikan pergantian nama bukan semata-mata keinginannya, melainkan berdasar petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa dan para leluhur. Peristiwa ini merupakan sabda raja pertama sejak Sultan Hamengkubuwono X naik tahta pada 1989.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Keraton Yogyakarta Ngayogyakarta Hadiningrat selain merupakan kediaman resmi Sultan, saat ini juga berfungsi sebagai salah satu cagar budaya masyarakat Jawa. Sebagai pusat budaya, keraton sering melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya dan merupakan salah satu tujuan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sering didatangi para wisatawan dalam dan luar negeri.
Tugu Yogyakarta
Tugu Yogyakarta () adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Tugu ini dibangun oleh pemerintah Belanda setelah tugu sebelumnya runtuh akibat gempa yang terjadi waktu itu. Tugu sebelumnya yang bernama Tugu Golong-Gilig dibangun oleh Hamengkubuwana I, pendiri kraton Yogyakarta. Tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo ini, mempunyai nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis menghubungkan laut selatan, kraton Jogja dan gunung Merapi. Pada saat melakukan meditasi, konon Sultan Yogyakarta pada waktu itu menggunakan tugu ini sebagai patokan arah menghadap puncak gunung Merapi.
Mangkunegara II
Pada masa Raffles memerintah Jawa menggantikan Jansens, Kasultanan Yogyakarta terancam dibubarkan.Campur tangan Mangkunegaran dengan Legiun Mangkunegaran berhasil mencegah pembubaran Kasultanan dengan penyelesaian berdirinya Kadipaten Paku Alaman. Solusi berdirinya Kadipaten di Yogyakarta ini adalah kompromi untuk mencegah munculnya satu kerajaan dengan dua penguasa.
Hamengkubuwana II
Sri Sultan Hamengkubuwana II () adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama tiga periode, yaitu 1792 - 1810, 1811 - 1812, dan 1826 - 1828. Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Keraton Yogyakarta tidak didirikan begitu saja. Banyak arti dan makna filosofis yang terdapat di seputar dan sekitar keraton. Selain itu istana Sultan Yogyakarta ini juga diselubungi oleh mitos dan mistik yang begitu kental. Filosofi dan mitologi tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua sisi dari sebuah mata uang yang bernama keraton. Penataan tata ruang keraton, termasuk pula pola dasar "landscape" kota tua Yogyakarta, nama-nama yang dipergunakan, bentuk arsitektur dan arah hadap bangunan, benda-benda tertentu dan lain sebagainya masing-masing memiliki nilai filosofi dan/atau mitologinya sendiri-sendiri.
Sultan Hamengkubuwono
Hamengkubuwono (juga dieja Hamengkubuwana dan dalam transkripsi Belanda ""Hamengkoeboewono"") adalah Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Sultan yang berkuasa saat ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Akhirnya pada 18 April 2007, Sultan HB X menegaskan kembali untuk tidak menjadi Gubernur DIY dalam Pisowanan Agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga Yogyakarta.
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada tahun 1951 Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten. Pemilu dilangsungkan dalam dua tahap, tidak secara langsung. Pemilih memilih electors yang kemudian electors memilih partai (Selo Sumardjan 1962, hal 101). Komposisi DPRD didominasi dari Masyumi (18 kursi dari total 40 kursi), sisanya dibagi oleh enam parpol lainnya. Tercatat dua parpol lokal yang mengikuti pemilu ini yaitu PPDI dan SSPP. Sementara itu kekuasaan eksekutif tetap dijalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang beranggotakan lima orang yang dipilih oleh dan dari DPRD sesuai dengan tingkatannya. Untuk tingkatan Daerah Istimewa, selain lima orang tersebut, Dewan Pemerintah juga diisi oleh kedua raja (Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII). Namun keduanya tidak bertanggung jawab kepada DPRD melainkan langsung kepada Presiden.