Apakah pengertian dari Diplomasi ?
Diplomasi
Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian internasional umumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih dahulu sebelum disetujui oleh pembesar-pembesar negara. Istilah "diplomacy" diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Perancis yaitu "diplomatie".
Muhammad sebagai diplomat
Allah Yang Maha Esa ,tidak ada sekutu bagi-Nya dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusanNya .Aku mengajakmu sebagaimana yang diserukan Allah,karena sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada setiap orang ynag hidup dan untuk menjadi hujjah atas perkataan orang-orang kafir.Jika engkau memeluk Islam maka engkau akan selamat,tetapi jika engkau menolak ,maka sesungguhnya dosa-dosa orang Majusi akan dibebankan kepadamu.
Diplomasi
Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusantetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.
Interseksi
Hubungan diplomatik atau hubungan antarnegara juga akan menyebabkan terjadinya proses interseksi di antara para pejabat dan utusan negara masing-masing. Hal ini mudah dipahami karena mereka akan menetap, bekerja, dan berhubungan sosial dengan orang-orang yang berasal dari ras dak kebudayaan yang berbeda-beda. Hubungan antarnegara ini, selain bermaksud untuk meningkatkan hubungan dalam bidang ekonomi, juga untuk mempererat persaudaraan antarnegara. Interseksi yang akan terjadi meliputi semua bidang, antara lain politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama.
Layanan Diplomatik Yang Mulia
Layanan Diplomatik Yang Mulia (, disingkat HMDS) adalah layanan diplomatik Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, yang mengurusi urusan luar negeri, berlawanan dengan Layanan Sipil Dalam Negeri, yang mengurusi urusan domestik. Layanan tersebut mempekerjakan sekitar 14,000 orang, sekitar sepertiganya adalah PNS berbasis Inggris yang bekerja langsung untuk Kantor Persemakmuran dan Luar Negeri, baik di London atau di luar negeri. Dua pertiga staf sisanya adalah salah satu dari 240 anggota Misi Diplomatik Inggris di luar negeri (seperti kedutaan besar, konsulat atau komisi tinggi). Sekretaris Negara Tingkat Rendah Permanen untuk Urusan Luar Negeri juga menjadi Kepala Layanan Diplomatik.
Kedutaan besar
Kedutaan besar adalah kantor perwakilan diplomatik suatu negara yang ditempatkan secara permanen di ibukota negara lain atau lembaga/organisasi internasional (seperti PBB). Pejabat diplomatik tertinggi yang memimpin kedutaan besar disebut duta besar.
Universitas Waseda
Diplomat
Drama
Dialog merupakan bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dialog adalah bagian yang paling dominan dalam drama. Dialog adalah hal yang membedakan antara drama dengan jenis karya sastra yang lain.
Diplomasi preventif
Diplomasi preventif adalah sebuah diplomasi yang berusaha mencegah campur tangan langsung negara besar di dalama krisis yang timbul di dunia ketiga. Secara umum, diplomasi preventif dipahami sebagai sebuah diplomasi yang dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik dan peperangan di dunia.Bedjaoui kemudian membagi diplomasi preventif menjadi dua jenis yakni diplomasi preventif tradisional yang bersifat internal dan diplomasi preventif kontemporer yang berorientasi kepada situasi universal. Selain itu, terdapat tiga formulasi esensial di dalam diplomasi preventif yakni peacemaking yang berkaitan dengan upaya penegakkan perdamaian dalam situasi konflik, peacekeeping yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan perdamaian, dan peacebuilding yang berkaitan dengan upaya penataan kembali struktur yang rusak akibat konflik. Diplomasi preventif pada awalnya diperkenalkan oleh Presiden Woodrow Wilson melalui Wilson Fourteen Points yang menjadi cikal bakal dari pembentukan Liga Bangsa-Bangsa di akhir Perang Dunia I. Namun, dalam perjalanannya, diplomasi preventif kemudian menunjukkan eksistensinya di era perang dingin dimana negara-negara yang tidak ingin terlibat di dalam kedua kekuatan superpower yang saling bersaing kemudian menuangkan ide dan pemikiran mereka di dalam sebuah diplomasi yang bertujuan untuk mencegah konflik yang berpotensi menimbulkan peperangan.
Diplomasi dolar
Diplomasi dolar adalah upaya Amerika Serikat—terutama Presiden William Howard Taft—untuk meraih tujuannya di Amerika Latin dan Asia Timur lewat kekuasaan ekonominya dengan menjamin pinjaman negara-negara asing. Sejarawan,Thomas A. Bailey, berpendapat bahwa diplomasi dolar bukan hal yang baru, karena penggunaan diplomasi untuk mengutamakan kepentingan dagang sudah terjadi sejak Amerika Serikat berdiri. Namun demikian, di bawah pemerintahan Taft, Departemen Luar Negeri lebih aktif mendorong dan membantu bankir dan industrialis Amerika Serikat merebut kesempatan baru di luar negeri. Bailey menulis bahwa diplomasi dolar dirancang untuk memakmurkan masyarakat di luar negeri sekaligus investor Amerika Serikat. Istilah ini diciptakan oleh Presiden Theodore Roosevelt. Roosevelt tidak mau mencampuri urusan Departemen Luar Negeri.
Demokrasi di Indonesia
Negara Blok Barat menafsirkan demokrasi sebagai kebebasan individual, kebebasan pers, kebebasan berbicara, hak untuk beroposisi, hak untuk berserikat, hak untuk mencari uang dan menentukan pekerjaan, sampai hak untuk pergi atau tinggal diluar negeri. Sementara Negara Blok Timur menafsirkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, artinya adalah bukan berarti rakyat dapat memimpin diri mereka sendiri, namun negara harus bekerja untuk kepentingan kolektivitas, untuk menghindari tirani mayoritas.
Demokrasi di Indonesia
Sejak masa pergerakan Indonesia, Hatta dalam pidatonya yang berjudul "Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi" terus menyerukan koperasi sebagai satu-satunya organisasi ekonomi yang bisa berhasil meletakkan sendi yang kuat untuk membangun kembali ekonomi yang roboh. Hatta meyakininya karena koperasi berupaya berjalan dengan semangat "self-help" dan "oto-activity". Artinya koperasi berusaha menumbuhkan rasa percaya diri dan tolong menolong antar masyarakat sebagai pemandu kemauan yang kuat. Semangat itulah yang sudah lama muncul yang sebetulnya membarengi berkembangnya demokrasi sosial, politik dan ekonomi. Hal ini dapat dengan mudah dikatakan karena bangunan demokrasi yang sangat kuat sebagian besar dipupuk dengan semangat koperasi. Demokrasi dapat hidup dan kuat, kalau ada rasa tanggung jawab pada rakyat. Dasar koperasi adalah menghidupkan rasa tanggung jawab itu, sebab koperasi selain membela keperluan bersama, membangun dalam jiwa tiap-tiap anggotanya manusia merdeka, sadar akan harga dirinya.
Partai politik
Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang yang lintas keilmuan (Udin Winataputra, 2001) atau bidang yang multidisipliner (Sapriya, 2007). Sebagai bidang yang multidimensional, pendidikan kewarganegaraan dapat memuat sejumlah fungsi antara lain; sebagai pendidikan politik, pendidikan hukum dan pendidikan nilai (Numan Somantri, 2001); pendidikan demokrasi (Udin Winataputra, 2001); pendidikan nilai, pendidikan demokrasi, pendidikan moral dan pendidikan Pancasila (Suwarma, 2006), pendidikan politik hukum kenegaraan berbangsa dan bernegara NKRI, sebagai pendidikan nilai moral Pancasila dan Konstitusi NKRI, pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) NKRI dan sebagai pendidikan kewargaan negara (civic education) NKRI (Kosasih Djahiri, 2007); dan sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan karakter bangsa, pendidikan nilai dan moral, pendidikan bela negara, pendidikan politik, dan pendidikan hukum (Sapriya, 2007). Fungsi yang berbeda-beda tersebut sejalan dengan karakteristik “warga negara yang baik” yang hendak diwujudkan.
Paspor Indonesia
Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan di mana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor pada negara tertentu.
Nixon goes to China
Sebagai metafora politik, istilah ini mengacu pada kemampuan seorang politikus dengan reputasi yang tak tertandingi di mata pendukungnya untuk mewakili dan mempertahankan nilai-nilai yang mereka pegang, namun tiba-tiba mengambil tindakan yang bisa saja dikritik atau ditentang pendukungnya. Contoh yang paling lazim adalah penganut pemikiran garis keras yang berusaha berdamai dengan musuh lamanya. Selain itu, istilah ini juga dapat digunakan untuk menyebut seorang diplomat serba waspada yang tiba-tiba mengambil tindakan militer, atau seorang pemimpin politik yang melakukan reformasi sistem politik yang sebelumnya ia dukung habis-habisan.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Direktorat Diplomasi Publik senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat yang bersifat "people-to-people" dan "down to earth". Hal ini ditujukan guna memberikan pemahaman mendalam terkait peran, tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri secara umum dan implementasi diplomasi Indonesia baik di dalam maupun luar negeri.
Civilization IV
Sebagian besar fungsi layar diplomasi dalam "Civilization IV" digunakan untuk melakukan perdagangan. Pemain dapat saling bertukar sumber daya (termasuk "luxuries" seperti "wine" dan "gold") dalam layar ini. Opsi diplomasi dapat berkembang seiring ditemukannya teknologi baru, misalnya pertukaran peta dapat dilakukan bila pemain telah menemukan teknologi kertas, begitu pula dengan opsi pertukaran teknologi, perjanjian embargo perdagangan, bantuan militer, dan permintaan agar peradaban lain menganut suatu ajaran atau agama yang baru muncul ketika pemain menguasai teknologi tertentu.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Media cetak berupa buku merupakan salah satu sarana yang efektif dan relevan dalam memperkenalkan aset-aset diplomasi publik Indonesia kepada masyarakat yang luas. Buku-buku terkait aset diplomasi Indonesia seperti demokrasi, pluralisme, dan keberagaman kebudayaan dipublikasikan oleh Direktorat Diplomasi Publik dan dibagikan secara gratis kepada "stakeholders" yang bersangkutan.
Dialog
Dialog (kadang-kadang dieja sebagai dialog pada Bahasa Inggris Amerika) adalah sebuah literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih. Sejarahnya berasal sebagai narasi, filosofi atau lambang dedikasi yang dapat ditemukan di Literatur Yunani Kuno dan Literatur India, khususnya pada seni kuno yaitu Retorika.
Bintang Dharma
Bintang Dharma (Sanskerta: "dharma" yang berarti hukum, kebaikan, keadilan) adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada anggota TNI yang telah menyumbangkan jasa dan bakti untuk bangsa dan negara melampaui panggilan kewajiban tugas militer dan juga kepada anggota bukan Angkatan Bersenjata sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
"Diplomatic Tour" (DT) merupakan rangkaian kegiatan dari program "Updates from the Region (UFTR)", Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik-Kementerian Luar Negeri RI. Program ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat internasional domestik yang bermanfaat bagi penguatan citra Indonesia melalui diplomasi dan optimalisasi informasi dan diplomasi publik.
Diplomasi digital
Pada Juli 2012, lembaga hubungan masyarakat dan komunikasi global Burson-Marsteller mempelajari penggunaan Twitter oleh sejumlah kepala negara dan pemerintahan. Mereka menyebut tren ini diplomasi Twitter. Kajian Twiplomasi menemukan bahwa pada tahun 2012 terdapat 264 akun Twitter milik kepala negara dan pemerintahan beserta institusinya di 125 negara; hanya 30 akun yang menulis kicauannya sendiri. Sejak saat itu, diplomasi digital semakin dianggap penting sebagai alat diplomasi masyarakat. Tahun 2013, USC Center on Public Diplomacy menyebut "pengakuan Facebook terhadap Kosovo sebagai negara" sebagai salah satu momen diplomasi masyarakat terbaik tahun itu.
Hubungan Indonesia dengan Israel
Hubungan Indonesia–Israel mengacu pada hubungan bilateral dulu dan kini antara Israel dan Indonesia. Kedua negara ini tidak punya hubungan diplomatik resmi, tetapi memiliki hubungan dagang, pariwisata, dan keamanan. Pada tahun 2012, Indonesia sepakat menaikkan status hubungannya dengan Israel dan membuka konsulat di Ramallah yang dipimpin seorang diplomat sederajat duta besar. Diplomat tersebut juga bertugas secara tidak resmi sebagai perwakilan Indonesia saat membina hubungan dengan Israel. Namun, karena permasalahan politik di kedua belah pihak, perjanjian ini tidak pernah terwujud dan sampai sekarang tidak ada perwakilan Indonesia di Israel atau Otoritas Palestina.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Pada tahun 2008, satu dekade setelah dimulainya reformasi, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan "Bali Democracy Forum" (BDF), sebuah forum antar pemerintah yang bersifat tahunan, inklusif dan terbuka yang membahas mengenai perkembangan demokrasi, khususnya di kawasan Asia Pasifik.
Duta
Duta atau lebih lengkapnya Duta besar adalah istilah dari bahasa Sanskerta yang berarti "utusan". Kata ini digunakan di dunia politik dan hubungan luar negeri untuk merujuk kepada seorang pejabat diplomatik yang ditugasi ke pemerintahan asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional, untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya.
Evolusi diplomasi
Yunani juga merupakan salah satu peradaban tertua didunia dalam praktik diplomasinya Menurut mitologi Yunani, dewa bangsa 'Olypi' dan Hermes terlibat kegiatan-kegiatan diplomatik. "Zeus", raja para dewa, menugaskan Hermes untuk misi-misi diplomatik yang sulit termasuk membunuh "Argos". Hermes melambangkan sifat-sifat mempesona, penuh tipu-daya dan cerdik.
Diplomasi preventif
Diplomasi budaya atau culture diplomacy adalah sebuah tipe diplomasi yang menggunakan kebudayaan sebagai salah satu sarana untuk berdiplomasi dan memperjuangkan kepentingan para aktor internasional. Aspek yang terdapat dalam diplomasi budaya tergolong luas, seperti musik, tarian, upacara adat, makanan, dan sebagainya. Diplomasi budaya kemudian berkembang pesat pada masa perang dingin dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama bersaing dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing kepada para negara sasarannya. Tipe diplomasi ini sangat bergantung pada kualitas interpretasi budaya aktor yang satu terhadap aktor yang lainnya sehingga kecenderungan kemunculan interpretasi negatif dari negara lain perihal seni dan budaya dari satu negara tertentu memiliki peluang untuk terjadi.
Politik
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
Académie Diplomatique Internationale
Académie Diplomatique Internationale (ADI; Inggris: "International Diplomatic Academy"; Indonesia: Akademi Diplomatik Internasional) adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di Paris, Prancis, yang berfokus pada diplomasi modern dan hubungan internasional. Dibentuk pada 1926, ADI, bersama dengan Chatham House di London dan Council on Foreign Relations di New York, menjadi salah satu lembaga kebijakan pertama yang dicurahkan untuk kajian berkelanjutan dan analisis terhadap hubungan internasional. Para anggota awalnya meliputi Aristide Briand, Nicolae Titulescu, Gustav Stresemann, dan Franklin D. Roosevelt. Di bawah Kepresidenan Aga Khan IV, yang terpilih pada 2000, ADI berfokus pada pelatihan diplomatik serta dinamika-dinamika baru dalam hubungan internasional dan diplomasi modern.
Demokrasi
Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan. Namun, sesunggunya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsifnya pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan dengan kepastian dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi. Begitu juga, proses-proses demokratis diperlukan demi mengabsahkan proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warganegara. Sifat komplementer birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance.
Bali Democracy Forum
Bali Democracy Forum adalah forum kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia yang diadakan setiap bulan Desember di Bali, Indonesia. Forum ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi melalui diskusi antar-negara. Terdapat 20 negara yang menjadi peserta dalam forum ini yang mana tiap negara diwakili oleh masing-masing Menteri Luar Negeri. Acara ini digelar pertama kali pada 10-11 Desember 2008 dengan tema "Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia".
Wayang Kulit Cirebon
Wayang kulit Cirebon yang masih memegang kesinambungan antara masa pra-Islam dengan masa Islam dari bentuknya, ukirannya dan pemasukan unsur-unsur kaligrafinya dengan menjaga harmonisasi antara keduanya menjadikan Wayang kulit Cirebon tetap menjadi Duta diplomasi hingga kini, yaitu diplomasi yang mempertemukan dan menyatukan warisan leluhur, aneka budaya, kisah epik Hindu dan Budha dari India dengan ajaran Islam, bahkan dengan isu kontemporer, hiburan modern, media serta teknologi dengan seni kerajinan tradisional. Diplomasi yang mempertemukan berbagai kepentingan pula, yaitu kepentingan pelestarian budaya, dokumentasi sejarah, propaganda dan dominasi politik, penyebaran agama, pergaulan sosial serta perkembangan kesenian dan penerapan teknologi media.
Demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.
Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:
Evolusi diplomasi
Nicholshon menyatakan bahwa “Asal mula diplomasi ikut terkubur dikegelapan zaman yang mendahului fajar sejarah.” Masuk akal bila ada yang beranggapan bahwa pada saat manusia memulai kehidupan berkelompok, perhubungan, termasuk negosiasi untuk berbagai tujuan juga merupakan salah satu bentuk diplomasi. Perhubungan-perhubungan ini yang menjalankan berbagai tujuan seperti penghentian pemusuhan, pembicaraan penggunaan padang rumput, pertukaran istri, dan sebagainya, di antara kelompok-kelompok manusia yang berbeda,bisa diaanggap sebagai bukti adanya diplomasi pada zaman pra-Sejarah.
Literatur-literatur kuno yang masih ada menggambarkan malaikat sebagai pembawa wahyu antara surga dan bumi. Mereka digambarkan sebagai diplomat pertama. Kitab regweda sering melukiskan Agni sebagai pesuruh dewa. Ia merupakan mediator antara dewa dan manusia dan ditunjuk sebagai “pembawa dan penyebar berita” “duta yang lincah bergerak” dan sebagainya yang melaksanakan tugas-tugas diplomatik. Tidak hanya dijelaskan dalam kitab Regweda, mitologi Yunani juga menggambarkan bahwa diplomat yang pertama kali adalah pembawa berita/pesan antara dua atau lebih kelompok manusia atau suku bangsa. Kembalinya pembawa berita dengan selamat memelihara harapan akan keberhasilan kegiatan diplomatik. Keselamatan Duta yang sangat dihargai Negara mereka telah dikenal sejak semula. Inilah sebabnya mengapa sejak zaman dulu, ketika manusia masih menempu kehidupan liar, duta-duta itu umumnya dianggap sebagai orang suci. Hak imunitas yang kemudian diberikan membawa diplomasi kepada keadaan sekarang yang makmur.
Atase kedutaan
Atase Kedutaan adalah ahli-ahli dalam bidang tertentu yang diperbantukan pada sebuah kedutaan untuk mewakili sebuah negara dalam mengurus suatu bidang tertentu sesuai dengan keahliannya. Para ahli ini menjadi utusan diplomatik yang membantu pekerjaan seorang duta atau duta besar suatu negara sebagai penasihat atau pejabat khusus dalam bidang-bidang tertentu. Jenis-jenis atase yang ada pada sebuah kedutaan biasanya ditentukan sesuai dengan kebutuhan di dalam kedutaan tersebut. Beberapa atase yang biasanya ada di dalam sebuah kedutaan adalah atase militer, atase kebudayaan, atase sosial, atase perdagangan, atase pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan keperluan masing-masing kedutaan. Biasanya, para ahli yang pernah menjadi atase di dalam sebuah kedutaan diangkat menjadi Duta Besar di kemudian hari.
Evolusi diplomasi
Pada mulanya bangsa Romawi memasuki sebuah perjanjian atas dasar asas timbal balik dan Koalisi Latin yang dimulai sebagai koalisi antar partner yang sejajar. Tetapi kemudian ketika Romawi menjadi kuat, mereka mulai mengancam anggota koalisi lain sebagai bawahannya dan prinsip timbal balik dan kesejajaran lenyap. Jadi tak ada Konsep Kesejajaran dalam diplomasi Romawi. Mereka meletakkan tekanan pada sanksi perjanjian. Bangsa Romawi menganggap perjanjian sebagai kontrak hukum dan menekankan kepada kewajiban yang diatur oleh hukum itu. Bangsa Romawi juga mengembangkan sistem yang rumit dalam mengatur peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penerimaan perwakilan asing. Duta Besar yang sedang berkunjung dan stafnya diberi hak imunitas. Apabila ada seorang staf kedutaan yang ketahuan melanggar hukum, ia dikirim kembali ke negara asalnya, sehingga ia bisa diadili di negaranya sesuai dengan hukum negaranya. Setelah kekuasaan Romawi naik dengan pesat, perwakilan asing diperlakukan dengan sedikit kehormatan. Selama periode ini apabila suatu kedutaan datang berkunjung dan sampai di pinggiran kota, personilnya harus menunggu di luar, memberitahukan kehadirannya, dan hanya setelah mendapat persetujuan Senat baru bisa masuk ke Kota Roma. Semuanya ini menunjukan bahwa selama masa jaya Roma tak ada peningkatan yang penting dalam perkembangan Diplomasi. Tetapi harus kita akui bahwa kita berutang pada Romawi untuk asal kita DIPLOMASI.
ROY, SL.1991. Diplomasi. Terjemahan Herwanto dan Mirsawati. Jakarta: Rajawali, ISBN 979-421-284-9
Vatikan
Sebagai negara berdaulat, Vatikan juga mempunyai hak untuk mengirim dan menerima diplomat. Para diplomat ini membutuhkan Kedutaan Besar yang harus berkedudukan di kota Roma karena tidak ada tempat di Vatikan. Dengan demikian ada sebuah situasi paradoksal di mana Italia mempunyai perwakilan di wilayahnya sendiri. Indonesia juga memiliki perwakilan di Takhta Suci.
Diplomasi Panda
Diplomasi Panda adalah penggunaan panda raksasa oleh Tiongkok sebagai hadiah diplomatik kepada negara lainnya. Praktik ini telah ada sejak zaman Dinasti Tang, ketika Permaisuri Wu Zetian (625–705) memberikan panda kepada kaisar Jepang.
Duta besar
Duta besar atau lengkapnya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat, atau ke sebuah organisasi internasional, untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Gambar dan foto merupakan salah satau media penyampaian pesan yang menarik, interaktif, dan popular saat ini. Dengan melakukan kegiatan pameran foto, Direktorat Diplomasi Publik dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingannya baik di dalam maupun luar negeri. Materi foto yang dipamerkan dapat disesuaikan dengan "target audience" mulai dari pelajar, mahasiswa, akademisi, serta masyarakat umum.
Delegasi Uni Eropa
Pada 1970-an Delegasi Komisi mulai berperan dalam kegiatan representasional dan sebagai koordinator diplomasi Eropa di luar negeri. Sejak tahun 1980-an Delegasi Komisi telah menjadi lembaga utama dalam memperluas kesepakatan atau negosiasi, mengambil alih beberapa tugas dan kewenangan diplomatik konvensional. Tugas-tugas delegasi tersebut sebagian besar mengelola program kerjasama teknis dan keuangan, serta melaksanakan perjanjian kerja sama dan perdagangan. Kemudian perannya dalam politik dan diplomasi ekonomi meningkat. Dengan inklusi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (") dalam Perjanjian Maastricht pada tahun 1992, Delegasi Komisi juga bertugas menyusun laporan politik bersama dengan Kedutaan Negara Anggota UE.
Kemudian Dinas Luar Negeri Eropa (') dibentuk berdasarkan Perjanjian Lisboa yang mulai berlaku pada 1 Desember 2009, dan pada tanggal 1 Januari 2011 ' secara resmi diluncurkan.". " dirancang sebagai badan yang berfungsi secara otonom di bawah otoritas Perwakilan Tinggi. Perwakilan Tinggi pertama adalah Baroness Catherine Ashton, pada November 2014 digantikan oleh bekas menlu Italia, Federica Mogherini. ' sebagai kendaraan baru UE untuk kebijakan luar negeri, diperlengkapi dengan jaringan Delegasi UE ('). Delegasi Komisi kemudian berubah menjadi Delegasi UE di bawah otoritas Perwakilan Tinggi dan menjadi bagian dari struktur '. Delegasi berisi pegawai ' reguler (termasuk Kepala Delegasi) dan staf dari Komisi terkait. Delegasi UE sekarang tidak lagi hanya mewakili Komisi Eropa, tetapi seluruh Uni Eropa.
Telegrafi
Sebuah telegram diplomatik, juga dikenal sebagai kabel diplomatik, adalah istilah yang diberikan kepada komunikasi rahasia antara misi diplomatik dan kementerian luar negeri negara induknya.
Duta Merek
Duta Merek (bahasa Inggris: Brand Ambassador) adalah istilah pemasaran untuk seseorang atau grup yang dipekerjakan dengan dikontrak oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mempromosikan suatu merek dalam bentuk produk atau jasa.
Persona non grata
Persona non grata adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dalam perkancahan politik dan diplomasi internasional. Makna harafiahnya adalah orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-"persona non grata"-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara. Apabila ia sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi.
Abdurrahman Baswedan
Perjuangan A.R. Baswedan berlanjut di republik baru. Bersama dengan Haji Agus Salim (Menteri Muda Luar Negeri), Rasyidi (Sekjen Kementrian Agama), Muhammad Natsir dan St. Pamuncak, A.R. Baswedan (Menteri Muda Penerangan) menjadi delegasi diplomatik pertama yang dibentuk oleh negara baru merdeka ini. Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab. Perjuangan ini berhasil meraih pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara "de facto" dan "de jure" oleh Mesir. Lobi panjang melalui Liga Arab dan di Mesir itu menjadi tonggak pertama keberhasilan diplomasi yang diikuti oleh pengakuan negara-negara lain terhadap Indonesia, sebuah republik baru di Asia Tenggara.
Kedaulatan
Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat . Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik.
Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei
Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei menyatakan bahwa tujuan mereka adalah "untuk mempromosikan perdagangan bilateral, investasi, budaya, pertukaran dan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemahaman yang lebih baik", meskipun mereka melakukan banyak fungsi yang sama seperti sebuah kedutaan normal atau konsulat jenderal, seperti mengeluarkan visa dan paspor. Dalam hal ini, mereka berfungsi sebagai kedutaan de facto.
Demokrasi Pancasila
Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.
Diplomasi preventif
Diplomasi dollar atau dollar diplomacy didefinisikan sebagai sebuah praktik diplomasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dengan menggunakan bantuan ekonomi sebagai salah satu sarana pencapaian tujuan tersebut. Diplomasi dollar ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, bantuan ekonomi adalah sebuah bantuan yang sifatnya esensial dan paling tepat untuk mempengaruhi negara lain dalam konteks jangka pendek. Akan tetapi, diplomasi dollar ini kemudian menimbulkan interdependensi yang kemudian merugikan negara yang sudah terlanjur melakukan diplomasi dengan negara yang bersangkutan. Selain itu, diplomasi ini dianggap hanya akan menguntungkan negara-negara besar dengan modal yang kuat.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Kegiatan berupa paparan mengenai sejarah dan tugas pokok Kemlu serta kunjungan ke unit-unit kerja Kemlu, antara lain:
Kunjungan Pelajar dan Mahasiswa
Kekebalan diplomatik
Apabila suatu negara tidak menginginkan kehadiran seorang diplomat, maka diplomat tersebut dapat dinyatakan sebagai "persona non grata" atau orang yang tidak diinginkan. Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik menyatakan bahwa negara penerima dapat menyatakan status "persona non grata" kapan saja tanpa harus menjelaskan alasan keputusannya.
Demokrasi di Indonesia
Kelahiran demokrasi sebagai sebuah paham ideologi sekaligus sebagai sebuah sistem politik memang tidak boleh dinafikkan bahwa demokrasi lahir memang dari Dunia Barat, lebih tepatnya Yunani kuno yang saat itu berbentuk sebuah Negara-Kota Athena (sekarang Ibukota Yunani modern). Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “demos” yang artinya rakyat dan “kratos” yang artinya kekuasaan, jadi demokrasi secara terminology berarti pemerintahan yang menghendaki kekuasaan oleh rakyat.
Spionase
Mata-mata (disebut juga agen rahasia atau agen intelijen) adalah seseorang yang bekerja untuk mengumpulkan rahasia-rahasia sebagaimana dijelaskan di atas. Istilah pejabat intelijen juga digunakan untuk merujuk kepada anggota angkatan bersenjata, polisi, atau agen intelijen swasta yang bekerja khusus mengumpulkan, memadukan, dan menganalisa informasi dan data intelijen degan tujuan untuk menyediakan pertimbangan bagi pemerintahan mereka atau organisasi lainnya. Secara umum, para pejabat intelijen dapat bepergian ke negara-negara lain untuk merekrut dan "menjalankan" agen intelijen, yang akan memata-matai pemerintahan mereka sendiri.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Direktorat Diplomasi Publik adalah salah satu unit eselon II di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI. Direktorat Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, serta isu aktual dan strategis.
Diplomasi pertahanan
Diplomasi Pertahanan adalah aktivitas kerjasama baik kerjasama multilateral maupun bilateral, yang dilakukan oleh militer dan infrastruktur terkait masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu yang lebih luas, mulai dari peran militer sampai peran nirmiliter, seperti penjaga keamanan (peacekeeping), penegakan keamanan (peace enforcement), promosi "good-governance", tanggap bencana, melindungi Hak Asasi Manusia, dll. Berbeda dengan masa lalu, di mana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga dilakukan antara negara bahkan negara yang sedang bersaing.
Residen (gelar)
Residen, atau lengkapnya Menteri Residen, adalah sebuah jabatan pemerintah yang mengambil tempat tinggal permainan di negara lainnya. Sebagai seorang perwakilan pemerintahnya, ia secara resmi memiliki gungsi diplomatik yang seringkali dipandang sebagai bentuk pemerintahan tak langsung.
Muhammad sebagai diplomat
Muhammad, nabi dan rasul utama agama Islam, dikenal juga dalam sejarah atas kepemimpinan dan peran diplomatiknya atas komunitas Islam saat itu. Ia membangun komunikasi dengan para pemimpin suku maupun pemimpin negara lain dengan mengirim utusan yang membawa surat darinya, atau bahkan mengunjunginya (kunjungann ke Ta'if). Korespondensi melalui surat antara lain dilakukannya dengan Heraclius (Kaisar Romawi ), Raja Negus (penguasa Ethiopia) dan Khusrau (penguasa Persia).
Visa
Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat "diapply" di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.
Sejarah demokrasi
Demokrasi adalah sebuah sistem politik, atau sebuah sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Demokrasi-demokrasi modern dicirikan oleh dua keunggulan yang membedakannya secara hakiki dari bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah ada sebelumnya, yakni mampu menjadi penengah di dalam lingkup masyarakatnya sendiri, dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik dari negara-negara berdaulat yang serupa. Pemerintahan demokratis lazimnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir warga negara), dan sistem pemerintahan monarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh satu orang penguasa tunggal).
Hubungan internasional
Teori Perdamaian Demokratis adalah teori yang mengemukakan bahwa sifat demokrasi berarti bahwa negara-negara demokrasi tidak akan berperang satu sama lain. Pembenaran untuk hal ini adalah bahwa negara demokrasi menyampingkan norma mereka dan hanya berperang dengan alasan yang pasti, dan bahwa demokrasi mendorong kepercayaan dan penghargaan terhadap satu sama lain.
Atase kedutaan
Atase bertugas membantu pekerjaan seorang Menteri negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengamatan dan diplomasi di bidang terkait dengan negara tempat para atase ditugaskan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Atase tidak hanya bertanggung jawab kepada Duta Besar tetapi juga bertanggung jawab kepada Menteri yang terkait dengan bidangnya.
Demokrasi internet
Demokrasi Internet atau E-demokrasi (kombinasi dari kata "elektronik" dan "demokrasi"), adalah istilah yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran demokrasi. Hal ini berarti bentuk pemerintahan dimana semua warga negara dewasa dianggap memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Baik dalam proposal, pengembangan, dan perintisan udang-undang E-demokrasi meliputi kondisi sosial, ekonomi dan budaya kebebasan politik yang memungkinkan aktivitas demokrasi dilaksanakan secara bebas dan langsung.
Diplomasi pertahanan
Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen) tetapi juga organisasi non-pemerintah, "think tank" dan masyarakat sipil. Inilah yang menjadi pembeda dengan diplomasi militer, di mana diplomasi militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan militer terkait pada isu-isu keamanan saja. Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara baik melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan risiko dan biaya yang rendah. Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.
Doktrin Hallstein
Doktrin tersebut berarti bahwa apabila negara ketiga mengakui atau membina hubungan diplomatik dengan Republik Demokratik Jerman (kecuali Uni Soviet selaku bagian dari Empat Kekuatan yang berpengaruh di Jerman), pemerintah federal Jerman akan menganggap tindakan tersebut tidak bersahabat. Tanggapan atas tindakan tidak bersahabat seringkali dipahami sebagai pemutusan hubungan diplomatik, namun pemutusan hubungan tersebut bukan keputusan utama, melainkan keputusan paling akhir ("ultima ratio").
Kekuasaan (hubungan internasional)
Kekuasaan juga dipakai untuk menjelaskan negara atau aktor yang meraih kemenangan militer atau keamanan bagi negara mereka dalam sistem internasional. Pejelasan umum ini sering ditemukan di karya tulis sejarawan atau penulis populer. Misalnya, sebuah negara yang meraih serangkaian kemenangan pertempuran dalam kampanye militer melawan negara lain bisa dianggap kuat. Aktor yang berhasil mempertahankan keamanan, kedaulatan, atau kepentingan strategisnya dari tantangan besar juga bisa dianggap kuat.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
Departemen Luar Negeri adalah pemimpin dari komponen pemerintah Amerika Serikat dalam misinya. Badan Urusan Jasa Luar Negeri Amerika Serikat ("The Foreign Service of the United States") adalah jasa diplomatik Amerika dan bertanggung jawab untuk menangani kepentingan – kepentingan Amerika dan mempererat hubungan internasional dengan cara menempatkan wakil-wakil dari pemerintah. Badan Urusan Jasa Luar Negeri Amerika Serikat mendukung presiden dan menteri luar negeri dalam merencanakan, membuat, dan memenuhi tujuan-tujuan, kebijaksanaan, dan kepentingan-kepentingan luar negeri Amerika Serikat.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Kegiatan "Open House" merupakan upaya menjadikan Kementerian Luar Negeri RI lebih terbuka dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan politik luar negeri dan diplomasi RI kepada publik di tanah air, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Mengingat dialog lintas agama sudah merupakan isu global, maka forum tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dimana negara maupun masyarakat madani dapat berperan menjadi bagian dari "“problem solver”," khususnya mengatasi tantangan internasional dewasa ini seperti masalah radikalisme dan terorisme.
Pengakuan diplomatik
Pengakuan diplomatik dalam hukum internasional adalah sebuah tindakan politik unilateral dengan konsekuensi hukum domestik dan internasional, dimana sebuah negara mengakui tindakan atau status dari negara atau pemerintahan lainnya dalam kekuasaan dari sebuah negara (juga disebut negara yang diakui). Pengakuan dapat bersifat "de facto" atai "de jure". Pengakuan dapat menjadi sebuah deklarasi yang berdampak pada pemerintahan yang diakui, atau sebuah tindakan pengakuan seperti memasukkan sebuah traktat dengan negara lainnya. Sebuah persetujuan oleh sebuah negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap keanggotaan dari negara lainnya adalah sebuah pengakuan implisit dari negara tersebut dengan memberikan suara kepada negara tersebut, sebagai negara-negara yang menjadi anggota PBB.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Pelaksanaan sosialisasi yang membahas isu-isu internasional ini bermaksud untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang dijalankan Kementerian Luar negeri sebagai wujud pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam berbagai hal. Beberapa isu yang telah diangkat antara lain:
Isu-isu yang diangkat dalam "public lecture" diupayakan dapat mencakup isu-isu terkini yang strategis seperti permasalahan perbatasan, perlindungan WNI/TKI di luar negeri, diaspora, demokrasi dan HAM, dialog lintas agama dan isu-isu keberagaman budaya Indonesia, maupun pemberdayaan aset-aset diplomasi publik serta strategi publik di daerah.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia, dengan tradisi keagamaan yang kuat dan beragam - masing-masing keragaman historis dihargai, toleransi beragama, dan pluralisme sebagai fondasi yang kuat dari masyarakat kedua negara. "Council" yang dibentuk diharapkan dapat menjadi media "sharing experiences" dan "best practices" dalam menjalani kehidupan beragama, serta mempelajari nilai-nilai yang bermanfaat dari masing-masing negara.
Konvensi Jenewa
Dalam ranah diplomasi, istilah konvensi mempunyai arti yang lain dari artinya yang biasa, yaitu pertemuan sejumlah orang. Dalam diplomasi, konvensi mempunyai arti perjanjian internasional atau traktat. Ketiga Konvensi Jenewa yang terdahulu direvisi dan diperluas pada tahun 1949, dan pada tahun itu juga ditambahkan Konvensi Jenewa yang keempat.
Satu rangkaian konvensi yang terdiri dari empat konvensi ini secara keseluruhan disebut sebagai “Konvensi-konvensi Jenewa 1949” atau, secara lebih sederhana, “Konvensi Jenewa”.
Evolusi diplomasi
Mesikupun kontribusi bangsa Romasi pada perkembangan sarana-sarana diplomatik tidak begitu menonjol, tetapi mereka membuat kontribusi yang substansial dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional. Mereka menciptkan beberapa ungkapan seperti ius civile (hukum yang diterapkan pada warga negara Romawi ), ius gentium ( hukum yang diterapkan bagi warga negara Romawi dengan orang asing) dan ius naturale (hukum yang umum bagi seluruh ummat manusia)
Diplomasi kapal perang
Istilah tersebut datang dari zaman imperialisme pada abad kesembilan belas, dimana bangsa-bangsa Eropa bersaing satu sama lain.
Sejumlah contoh diplomasi kapal perang terkenal dan kontroversial adalah Insiden Don Pacifico pada 1850, dimana Sekretaris Luar Negeri Inggris Lord Palmerston menempatkan sebuah skuadron Royal Navy untuk memblokade pelabuhan Yunani Piraeus dalam rangka membalas perlakuan tidak menyenangkan terhadap seorang Inggris, David Pacifico, di Athena, dan kegagalan berkelanjutan pemerintah Raja Otto untuk mengkompensasikan kelahiran Gibraltar (dan kemudian Inggris) Pacifico.
Artikel:
Defisit demokrasi
Jika demokrasi hanya dimaknai sebagai kesuksesan menyelenggarakan pemilihan umum tanpa konflik, kita (Indonesia) sudah melaksanakannya. Tetapi permasalahannya ialah implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan negara sehari-hari.
Demokrasi yang sehat terjadi bila ada penegakan hukum yang bebas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Namun, makna ini nyatanya mengalami defisit karena hukum mengalami peradangan dan baru tegak dan tegas jika mendapat tekanan, dengan begitu hukum bekerja di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Terlebih setelah Reformasi, Indonesia dilihat menjadi salah satu negara dengan perkembangan demokrasi yang paling cepat. Pandangan ini terutama muncul setelah banyak orang yang melihat pemilihan-pemilihan umum berjamuran di mana-mana baik dari level kepala desa hingga Presiden. Selain itu, juga muncul perubahan-perubahan lain di struktur pemerintahan, seperti pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diharapkan dapat menghentikan berbagai praktik korupsi yang di berbagai institusi pemerintahan. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pernah memuji Indonesia sebagai role-model, khususnya bagi Myanmar dan negara-negara di Timur Tengah, karena telah mengalami transisi dari pemerintahan yang otoritarian menuju demokrasi yang tumbuh pesat dengan populasi yang mayoritas Muslim.
Diplomasi digital
Dalam keseharian, istilah diplomasi digital dijadikan sinonim, tetapi maknanya berbeda. UK Foreign and Commonwealth Office mendefinisikan diplomasi digital sebagai 'penyelesaian masalah kebijakan luar negeri lewat internet', definisi sempit yang tidak mencakup perangkat kolaborasi elektronik internal dan diplomasi berbasis telepon genggam dan tablet. Departemen Luar Negeri A.S. menggunakan istilah ""21st Century Statecraft"". The Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development menggunakan istilah "Kebijakan Terbuka".
Negara pelindung
Negara pelindung adalah negara yang mewakili negara berdaulat lain yang tidak memiliki perwakilan diplomatik di sebuah negara. Negara pelindung ditunjuk ketika dua negara memutuskan hubungan diplomatik satu sama lain. Negara pelindung bertugas mengurus aset diplomatik dan warga negara pengirim di negara yang menaunginya. Apabila hubungan diplomatik diputus akibat perang, negara pelindung juga akan mengurus tawanan perang serta kepentingan warga sipil di wilayah yang diduduki musuh.
Diplomasi preventif
Diplomasi senjata atau gun diplomacy diartikan sebagai praktik diplomasi yang menggunakan senjata dan kekuatan militer untuk menyebarkan ketakutan dan teror dalam rangka menjaga stabilitas sistem internasional. Tipe ini kemudian juga memiliki tujuan untuk memperjelas posisi dan status dari negara yang bersangkutan di dalam sistem internasional. Kelebihan diplomasi ini dapat dilihat dari lebih terjaganya stabilitas dan keamanan sistem internasional karena upaya menakut-nakuti tersebut menjalankan perannya secara efektif. Akan tetapi, kekurangan praktik diplomasi ini adalah ketakutan negara-negara lain sehingga pada akhirnya dapat memicu konflik dan peperangan.
Hubungan Indonesia dengan Israel
Tahun 2012, Indonesia sepakat meningkatkan hubungannya dengan Israel dan membuka konsulat di Ramallah yang dipimpin oleh diplomat setara duta besar. Diplomat ini secara tidak resmi juga bertugas sebagai duta besar Indonesia untuk Israel. Keputusan yang disetujui setelah negosiasi lima tahun ini menjadi bukti pulihnya hubungan antara Israel dan negara mayoritas Muslim terpadat di dunia. Indonesia pernah berencana membuka konsulat di Tepi Barat sebagai bukti dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Walaupun diplomat ini seharusnya mewakili Indonesia untuk Otoritas Palestina/PLO, ia juga menangani urusan antara Indonesia dan Israel. Karena itu, konsulat Indonesia bisa dikatakan memenuhi persyaratan diplomatik sekaligus tanggung jawab konsuler. Setelah Israel menolak Menteri Luar Negeri Indonesia berkunjung ke Ramallah tahun 2012, Indonesia menarik diri dari perjanjian tersebut dan konsulat Ramallah tidak dibuka. Meski tidak ada hubungan diplomatik resmi, Israel dan Indonesia diam-diam membangun hubungan di sektor perdagangan, keamanan, dan lain-lain, tetapi semakin memburuk sejak proses perdamaian Timur Tengah buntu.
Hubungan Indonesia dengan Turki
Hubungan Indonesia dengan Turki merupakan hubungan bilateral asing antara Republik Indonesia dan Republik Turki. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki pada umumnya penting karena sama-sama merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim juga negara demokrasi modern. Kedua negara berperan sebagai contoh bagaimana Islam dan demokrasi bisa hidup bersama dan maju. Hubungan diplomatik telah dibangun sejak 1950. Indonesia memiliki duta besar di Ankara. dan Turki punya duta besar di Jakarta, dan konsulat kehormatan di Medan sejak Mei 1996. Kedua negara merupakan anggota penuh World Trade Organization (WTO), Organisation of Islamic Cooperation (OIC), 8 Negara Berkembang dan G-20 ekonomi utama.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
BDF lahir dari sebuah keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan sebuah bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. BDF diciptakan guna membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi ("democratic architecture") yang kokoh di kawasan melalui praktik "sharing of experiences and best practices" dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian dan menghargai.
Negosiasi
Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Contoh kasus mengenai negosiasi, seperti Christopher Columbus meyakinkan Ratu Elizabeth untuk membiayai ekspedisinya saat Inggris dalam perang besar yang memakan banyak biaya atau sengketa Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia.Dalam advokasi terdapat dua bentuk, yaitu formal dan informal. Bentuk formalnya,negosiasi sedangkan bentuk informalnya disebut lobi. Proses lobi tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang sedangkan negosiasi tidak, negosiasi terikat oleh waktu dan tempat.
Negara berdaulat
Pengakuan negara menandakan keputusan dari sebuah negara berdaulat untuk memberlakukan kesatuan lain juga menjadi sebuah negara berdaulat. Pengakuan dapat berupa dinyatakan atau tersirat dan biasanya berlaku surut dalam dampaknya. Itu tidak selalu menandakan keinginan untuk membangun atau mempertahankan hubungan diplomatik.
Diplomasi kapal perang
Dalam politik internasional, diplomasi kapal perang (atau "Ideologi Tongkat Besar" dalam sejarah AS)merujuk kepada kebijakan asing dengan bantuan pengerahan kekuatan angkatan laut—yang memberikan atau mencetak ancaman perang langsung, sehingga seharusnya istilah tersebut tidak ditujukan kepada pasukan superior.
Diploma
Diploma (sebagai pengakuan tertulis atas suatu kualifikasi) dapat pula disebut testamur, kata bahasa Latin yang berarti "kami bersaksi" atau "kami nyatakan" ("testari"), diambil dari kata pertama isi diploma; istilah ini digunakan di Australia sebagai sebutan untuk dokumen yang berisi pengakuan atas penganugerahan suatu gelar akademik. Selain itu, secara sederhana diploma dapat pula disebut sertifikat gelar akademik atau sertifikat kelulusan, atau disebut perkamen. Sertifikat bagi seorang penerima Nobel juga disebut diploma.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Beberapa kearifan Nusantara turut mewarnai pertukaran tentang demokrasi, yaitu: (1) Bahwa demokrasi harus tumbuh dan berkembang atas inisiatif internal ("home-grown"); (2) Demokrasi menjunjung nilai-nilai pluralisme dan keberagaman; dan (3) Demokrasi bersifat inklusif.
Suksesi negara
Suksesi negara adalah sebuah teori dan praktik dalam hubungan internasional mengenai "negara penerus". Negara penerus adalah sebuah negara berdaulat atas sebuah kawasan dan penduduk yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan negara lainnya. Teori tersebut berakar dari praktik diplomasi pada abad ke-19. Negara penerus seringkali memperoleh kepribadian hukum internasional yang baru, yang berbeda dengan negara kontinuator yang masih memiliki kepribadian hukum serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama walaupun perbatasannya telah berubah (seperti "rump state").
Partisipasi
Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "“participation”" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.
Diplomasi preventif
Diplomasi publik adalah pola diplomasi yang hadir pasca Perang Dunia Kedua dimana negara-negara kemudian berusaha memperbaiki citra dan martabatnya di depan publik mereka sendiri maupun publik internasional. Diplomasi publik merupakan proses diplomasi yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah terhadap masyarakat, baik masyarakat di negaranya maupun negara lain untuk meningkatkan kepentingan dan memperluas nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Diplomasi ini berkaitan erat dengan pembantukan opini publik meskipun di lain sisi, pemberian berbagai pandangan subjektif pada masyarakat dapat berakibat pada ketidakmampuan masyarakat dalam mengenali batas-batas kebenaran yang sesungguhnya.
Diplomasi kepausan
Nuncio (secara resmi dikenal sebagai nuncio apostolik dan juga dikenal sebagai nuncio kepausan) adalah gelar untuk seorang diplomat gerejawi, yang menjadi seorang duta atau perwakilan diplomatik permanen Tahta Suci untuk sebuah negara atau organisasi internasional. Seorang nuncio dilantik oleh dan mewakili Tahta Suci, dan merupakan kepala misi diplomatik, yang disebut sebuah Nunciatur Apostolik, yang setara dengan sebuah kedutaan besar. Tahta Suci secara hukum berbeda dari Vatican City atau Gereja Katolik. Sebuah nuncio biasanya merupakan seorang uskup agung.
Diplomasi ulang alik
Para negosiator sering menggunakan diplomasi ulang alik jika satu atau kedua pihak menolak mengakui keberadaan satu sama lain sebelum negosiasi yang disepakati bersama.
Diplomasi preventif
Diplomasi rahasia atau secret diplomacy adalah sebuah praktik diplomasi yang dilakukan oleh para aktor internasional terutama negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya secara rahasia dan tanpa sepengetahuan publik. Diplomasi tipe ini memiliki kelebihan di aspek perundingan yang hanya melibatkan sedikit aktor saja sehingga penyesuaian interest dan tujuan dapat lebih mudah dicapai. Selain itu, penyelesaian konflik dan masalah secara rahasia dapat menekan angka kekhawatiran publik mengenai permasalahan tersebut. Akan tetapi, kelemahan dari tipe diplomasi rahasia ini adalah ketika proses diplomasi berujung pada konflik dan kegagalan maka masyarakat atau publik akan turut menanggung akibatnya meskipun mereka tidak tahu menahu mengenai kebijakan diplomasi tertutup yang dilakukan oleh pemerintahan negaranya. Pola ini mulai terkenal di era abad pertengahan dimana dunia masih menganut sistem monarki absolut dan kemudian mengalami turning point penting ketika Lenin membocorkan berbagai praktik diplomasi rahasia Kekaisaran Rusia Romanov di depan publik Rusia. Selain secret diplomacy, terdapat pula tipe yang menjadi kontra dari diplomasi rahasia ini yaitu diplomasi publik.
Diplomasi Twitter
Diplomasi Twitter, "Twiplomacy", atau "diplomasi tagar" mengacu pada penggunaan jaringan sosial dan situs web mikroblog Twitter oleh kepala negara, pemimpin organisasi internasional, dan diplomatnya untuk melakukan penjangkauan diplomatik dan diplomasi publik.
Age of Empires II: The Age of Kings
Dalam permainan ini juga terdapat aspek diplomasi. Pemain dapat berdagang, bersekutu maupun menyatakan perang terhadap pemain lain atau komputer.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Sebagai bentuk upaya pro-aktif Pemri dalam mengedepankan sikap toleransi, saling memahami dan menghargai antar sesama umat beragama dan antar peradaban demi terciptanya “"harmony among civilizations"”, Indonesia telah mengembangkan kegiatan dialog lintas agama (DLA).
Jürgen Habermas
Kata “deliberasi” berasal dari bahasa Latin deliberatio yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi deliberation. Istilah ini memiliki arti “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau dalam istilah politik adalah “musyawarah”. Pemakian istilah demokrasi memberikan makna tersendiri bagi konsep demokrasi. Istilah demokrasi deliberatif memiliki makna yang tersirat yaitu diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur.
Evolusi diplomasi
Pada abad ke-6 S.M, para warga kota Yunani melakukan praktik memilih ahli pidato mereka yang terbaik sebagai utusan mereka. Utusan-utusan ini dipercayai dengan tegas membela kasus mereka di depan majelis rakyat dari kota-kota lain di mana mereka telah dikirim untuk berunding. Mereka diharapkan untuk mengajukan proposal mereka secara terbuka dalam sebuah pidato yang hebat. Jadi perundingan atau negosiasi itu dilakukan secara lisan dan di muka umum. Apabila negosiasi itu berhasil akan menghasilkan perjanjian dan persyaratan-persyaratan yang akan diukir pada loteng suci pada sebuah kepingan seperti tablet agar bisa dilihat secara umum. Penandatangan dan sumpah dilaksanakan secara terbuka.
Evolusi diplomasi
Telah membuktikan secara tertulis bahwa kegiatan diplomatik telah berlangsung sejak lama di India dan telah lambat laun berkembang. Bahkan pada periode Vedic menggunakan utusan duta yang dikenal sebagai Prahita, palgala,dan suta tugasnya merupakan seorang utusan yang dikirim oleh rajanya untuk mengumpulkan informasi dan penyampai pesan. Telah dikembangkan pada periode ‘’’Yajurweda’’’. Dalam periode ini muncul banyak contoh pertunjukan wakil-wakil diplomatik oleh para penguasa untuk mewakili mereka di istana satu sama lain baik dalam waktu damai maupun perang.
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Bali Democracy Forum (BDF)
Atase militer
Atase Militer atau Atase Pertahanan (bahasa Inggris: "Defence Attache"), sering disingkat "Athan" adalah sebuah jabatan di lingkungan kedutaan besar suatu negara atau organisasi internasional lainnya (mis. NATO) yang mempunyai status diplomat dan yang biasanya dipegang oleh seorang perwira militer yang berjabatan tinggi. Jabatan ini telah menjadi bagian yang tetap dalam hubungan antara negara-negara di dunia internasional sejak permulaan abad ke-20. Di Indonesia, Atase Pertahanan membawahi atau dapat merangkap menjadi "Atase Matra" yang berasal dari matra darat, laut maupun udara. Disamping Atase Pertahanan, di kedutaan-kedutaan yang lebih besar dapat pula ditempatkan teknis lainnya seperti Atase kebudayaan dan Atase pendidikan.
Delegasi
Delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Delegasi menurut Hukum Perdata adalah penyerahan ulang oleh yang berutang kepada orang lain yang selanjutnya wajib menunaikan ulang tadi kepada yang berutang. Delegasi tak meyebabkan pembaharuan utang, kecuali jika yang berpiutang membebaskan pihak pengutang pertama dari segala ikatan utang. Sedangkan pengertian dalam hukum tata negara Delegasi adalah pengoperan hak, tugas atau kewajiban oleh sesuatu badan pemerintahan kepada badan yang lebih rendah tingkatnya.