Kapan Joko Widodo dilantik menjadi presiden ?
Basuki Tjahaja Purnama
Pada 14 November 2014, ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta. Basuki resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober hingga 19 November 2014.
Pramono Edhie Wibowo
Setelah reformasi bergulir, karier Pramono terus berkembang. Apalagi saat Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Pramono terpilih menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001. Pada tahun yang sama, Pramono menempuh Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), dan kemudian menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Bidang Ekonomi Sesko TNI 2004. Karier Pramono terus meningkat, sehingga dia menjadi Wakil Danjen Kopassus pada 2005, Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2007, dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD pada tahun 2008 hingga tahun 2009. Pada tahun 2009, Pramono menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi serta ditunjuk menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad) pada tahun 2010.
Joko Widodo
Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi () adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur. Sebelumnya, dia adalah Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 28 Juli 2005 sampai dengan 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Berdasarkan hasil pemilihan umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: Perdana Menteri Australia John Howard, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.
Joko Widodo
Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.
Susilo Bambang Yudhoyono
Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai puncak karier politik. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004.
Pancasila
Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017..
Kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Ikut serta dalam pemilu Presiden Indonesia pada 2009, saat ia bersaing sebagai cawapres dari capres Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2009, pencalonan pertama Prabowo Subianto untuk jabatan presiden dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 kalah atas Joko Widodo, yang memenangkan 53.15% suara. Sebelumnya, pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 dimana Jokowi terpilih menjadi Gubernur Jakarta, Prabowo mendukungnya.
Kepresidenan Joko Widodo
Kepresidenan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014, ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah memenangkan Pemilu 2014, hingga sekarang. Jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia ini masih merupakan periode pertama. Ia merupakan Presiden Indonesia ke-7. Kepresidenannya didukung penuh oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Daftar Wakil Presiden Indonesia
Jabatan wakil presiden di Indonesia pernah mengalami kekosongan yaitu sejak tahun 1949 sampai dengan 1967 semasa pemerintahan Soekarno. Setelah itu, kala Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, tahun 1967 sampai dengan 1968, termasuk ketika secara definitif menjabat sebagai presiden (1973), jabatan ini juga kosong. Jabatan wakil presiden baru terisi kembali pada waktu Hamengkubuwana IX mendampingi Soeharto pada tahun, mulai 24 Maret 1973. Tercatat, selama Soeharto memimpin Indonesia, ada enam wakil presiden yang mendampingi. Kekosongan pasca-Soeharto pernah terjadi ketika Bacharuddin Jusuf Habibie menggantikannya pada tahun 1998. Habibie dan Megawati Soekarnoputri merupakan dua wakil presiden yang akhirnya menjabat sebagai presiden. Sedangkan Muhammad Jusuf Kalla, satu-satunya wakil presiden yang mendampingi dua presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009 dan Joko Widodo pada periode 2014-2019. Berikut adalah Daftar Wakil Presiden Indonesia sejak 1945 sampai sekarang.
Joko Widodo
Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, dan bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat; namun, Jokowi membantah hal tersebut, dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi". Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta, walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibukota. Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet. Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitasnya menurun. Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi. Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana. Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.
Orde Baru
Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 berlangsung hari Selasa, 20 Oktober 2009 pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara, Senayan dalam Sidang Paripurna MPR RI. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan Sumpah/Janjinya di depan Pimpinan dan Anggota MPR. Jumlah Anggota MPR RI yang hadir sejumlah 647 orang dari 692 orang.
Basuki Tjahaja Purnama
Pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah pengumuman ini, DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar Basuki dilantik menjadi Gubernur. Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan berbagai tentangan, antara lain dari FPI dan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Front Pembela Islam menolak pengakatan Basuki dengan tiga dasar: (1) Basuki tidak beragama Islam, (2) perilaku Basuki dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral, (3) penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok.
Jokowi (film)
Jokowi adalah film drama Indonesia tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Teuku Rifnu Wikana dan Prisia Nasution. Film ini dirilis pada tanggal hari Kamis, 20 Juni 2013 untuk menyambut hari ulang tahun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang ke-52 pada tanggal hari Jumat, 21 Juni 2013, bersamaan dengan perayaan ulang tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ke-486 pada tanggal hari Sabtu, 22 Juni 2013.
Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta
Untuk mendukung pelayanan kesehatan para pekerja di sekitar Kawasan Berikat Nusantara, dibangun rumah sakit umum yang dikhususkan bagi para pekerja. Rumah sakit ini diresmikan SBY bersama Jokowi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkes Nafsiah Mboi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Presiden Direktur Kawasan Berikat Nusantara Sattar Taba, pada tanggal 8 April 2014. Rumah sakit ini berkapasitas 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur. Fasilitas yang disediakan antara lain pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedah sentral, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah. Rumah sakit ini dibangun dengan dana CSR BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta memiliki 26% saham di rumah sakit ini.
Budi Arie Setiadi
Sebagai politikus, Budi Arie pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua
DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Ia kemudian mendirikan PROJO, kelompok relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo, sejak Agustus
2013. PROJO kemudian berjuang mengumpulkan aspirasi pencapresan Jokowi sebelum dideklarasikan PDIP secara resmi, melawan arus pencapresan Megawati dengan wakil presiden Jokowi yang ramai saat itu. Projo akhirnya berhasil mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia.
Widodo A. S.
Setelah menyelesaikan sekolah atasnya di SMA Negeri 1 Surakarta dan lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1968, Widodo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut sebelum diangkat menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden BJ Habibie, tahun 1999. Oleh Presiden Abdurrahman Wahid, ia diangkat menjadi Panglima TNI dari 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Ia merupakan panglima pertama yang bukan berasal dari kesatuan Angkatan Darat dalam sejarah Indonesia.
Pelantikan Presiden Joko Widodo
Setelah acara pelantikan di Gedung DPR/MPR, acara dilanjutkan dengan arak-arakan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan menggunakan kereta kencana diiringi warga dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka. Di Istana Merdeka diadakan upacara sambut lepas bersama Presiden Yudhoyono dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II sekitar pukul 14.30. Petang harinya, diadakan Panggung Pesta Rakyat di Monumen Nasional.
Karier Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan. Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan. Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.
Pesawat Kepresidenan Indonesia
Presiden Joko Widodo terbang perdana menggunakan pesawat ini setelah dilantik menjadi presiden pada tanggal 29 Oktober 2014. Presiden terbang ke Sinabung untuk bertemu dengan para korban bencana erupsi Gunung Sinabung. Pada kesempatan ini, presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan putrinya Kahiyang Ayu.
Pelantikan Presiden Joko Widodo
Dalam pembukaan pidato ini, Jokowi menyebutkan nama Prabowo Subianto, calon presiden rival Jokowi pada pemilu presiden 2014. sebagai "rekan dan sahabat baik saya". Prabowo yang duduk menyaksikan langsung berdiri dan memberikan hormat kepada Jokowi.
Pelantikan kedua Barack Obama
Seperti yang tercantum dalam Amendemen Konstitusi Amerika Serikat ke-20, semua presiden yang dilantik sejak 1933 memulai masa jabatan barunya pada siang tanggal 20 Januari EST. Karena 20 Januari jatuh pada hari Senin, dua upacara akan diselenggarakan (satu tertutup dan satu publik). Pelantikan resmi dan tertutup Presiden Obama dilaksanakan pada Minggu, 20 Juni di Gedung Putih, sementara pelantikan tertutup Wakil Presiden Biden dilaksanakan pada hari yang sama di Naval Observatory. Upacara pelantikan publik Obama dan Biden diselenggarakan pada Senin, 21 Januari di United States Capitol. Tanggal 20 Januari, Ketua Mahkamah Agung John Roberts memimpin penyumpahan presiden pada acara resmi di Gedung Putih, dan Hakim Sonia Sotomayor memimpin penyumpahan wakil presiden pada acara tertutup di Naval Observatory. Baik Ketua MA Roberts dan Hakim Pembantu Sotomayor memimpin penyumpahan presiden dan wakil presiden pada upacara pelantikan publik di United States Capitol tanggal 21 Januari.
Projo (organisasi)
Pada tahun 2013, menjelang proses Pilpres 2014, PDIP masih memiliki wacana untuk kembali mencalonkan Megawati, dengan beberapa pilihan Cawapres, antara lain Joko Widodo. Namun suara akar rumput lebih menginginkan adanya calon presiden baru dan dilakukannya proses penyegaran figur calon presiden. Hal ini berkaca kepada pengalaman kalahnya pasangan Megawati dan Prabowo pada tahun 2009. Namun sebaliknya, beberapa kader justru resisten terhadap hasil survei yang terus mengunggulkan Joko Widodo sebagai calon presiden Kader dan simpatisan PDIP yang menamai dirinya sebagai Pro-Jokowi kemudian melakukan deklarasi pada 21 Desember 2013, yang terdiri dari penggerak Posko Gotong Royong Megawati 1998. Mereka lalu bergerak dari satu DPC ke DPC lainnya untuk menggalang dukungan terhadap pencapresan Jokowi. Ini sebagai respon usulan di dalam internal pengurus, contohnya saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan Oktober 2013 Saat ini PROJO sudah berkembang dan hadir di seluruh Provinsi dan kabupaten kota di Indonesia.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Jenderal TNI Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto diangkat oleh MPR Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah presiden kedua yang ditetapkan oleh MPR Sementara. Dalam masa jabatannya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak didampingi oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut UUD 1945. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai ada presiden definitif yang diangkat oleh MPR hasil pemilu.
Anies Baswedan
Pasca dinyatakan memenangkan pemilu presiden oleh KPU pada 22 Juli 2014. Pasangan Jokowi-JK meminta Anies untuk menjadi salah satu Deputi Rumah Transisi Jokowi-JK. Rumah transisi tersebut ditujukan untuk menyiapkan kabinet dan menyempurnakan program sebelum pengangkatan resmi Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Timur Pradopo
Timur dilantik menjadi Kapolri pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta.
Komjen Pol Timur Pradopo (Kabaharkam Polri) diusulkan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI kepada DPR-RI sebagai calon Kapolri. Dia mengungguli Komjen Pol Nanan Soekarna (Irwasum Polri) dan Komjen Pol Imam Sudjarwo (Kalemdiklat Polri) yang sebelumnya sebagai kandidat kuat calon Kapolri. Pada 19 Oktober 2010 dia disahkan sebagai Kapolri dalam Sidang Paripurna DPR.
Joko Widodo
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDI-P harus disetujui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung. Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64, sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386. Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDI-P hingga 30% dalam pemilu legislatif. Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDI-P gagal mencapai 20%.
Aksi 4 November
Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan berada di DKI Jakarta pada 4 November 2016. Keduanya juga akan berkantor seperti biasa. Jokowi berkantor di Istana Merdeka sedangkan JK berkantor di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara.
Pemberitaan palsu mengenai Joko Widodo
Tudingan ini muncul paska Pilkada DKI Jakarta 2017, bahwa Joko Widodo melakukan salat jenazah dengan praktik duduk tahiyat akhir. Padahal salat yang dimaksud dalam foto adalah foto Tempo pada tahun 2014, saat melaksanakan salat wajib biasa.
Sutiyoso
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr.(H.C.) H. Sutiyoso (), atau lebih dikenal sebagai Bang Yos, adalah seorang politikus dan tokoh militer Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juli 2015, hingga resmi digantikan oleh Budi Gunawan pada tanggal 9 September 2016. Sutiyoso pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta selama dua periode, sejak tanggal 6 Oktober 1997 hingga tanggal 7 Oktober 2007, dan digantikan oleh Fauzi Bowo, wakilnya, yang memenangi Pilkada DKI 2007. Sebagai gubernur, Sutiyoso adalah tokoh yang cukup menarik. Sepanjang dua periode menjadi gubernur, ia sering mengundang kontroversi ketika menggulirkan kebijakan. Kritikan terhadap proyek angkutan umum "busway", proyek pemagaran taman di kawasan Monas Jakarta Pusat, dan sejumlah proyek lainnya. Pada tanggal 1 Oktober 2007, ia mengumumkan bahwa dirinya akan maju sebagai calon presiden Indonesia pada Pemilu Presiden 2009. Pada tanggal 10 Juni 2015, ia ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon Kepala BIN menggantikan Marciano Norman.
Badrodin Haiti
Pada 18 Februari 2015, ia akhirnya resmi diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Budi Gunawan yang telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan pada 17 April 2015 Badrodin akhirnya resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Kapolri definitif setelah sehari sebelumnya DPR menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri.
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Keputusan Presiden Nomor 28/M Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 dan dilantik pada 10 April 2007 dengan Ali Alatas sebagai Ketua. Karena wafat saat menjabat, TB Silalahi menggantikan posisi Ali Alatas sebagai Ketua Wantimpres. Berikut daftar Anggota Wantimpres terdiri dari:
Daftar kunjungan kenegaraan Joko Widodo
Berikut adalah daftar kunjungan kenegaraan Joko Widodo (Jokowi), Presiden Indonesia ke-7. Ia menjabat sejak 20 Oktober 2014. Per Oktober 2018, Jokowi telah mengunjungi 32 negara.
Kabinet Kerja
Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK, dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 - 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya. Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara dan melantik pada keesokan harinya (27 Oktober 2014).
Serangan Jakarta 2016
Presiden Indonesia Joko Widodo memotong kunjungan kerjanya dari Majalengka, Jawa Barat dan langsung kembali ke Jakarta. Dalam pernyataan tertulisnya, Jokowi menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh takut dan kalah atas aksi teror seperti ini. Jokowi pun memerintahkan pihak terkait untuk segera mengejar dan menangkap pelaku serangan.
Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada 14 Maret 2014, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa partainya akan mendukung pencalonan Jokowi dalam pemilihan umum presiden 2014 pada bulan Juli tahun itu. Sehari sebelumnya, Jokowi menemani Megawati dalam ziarah ke makam ayah Megawati dan presiden pertama Indonesia Sukarno. Setelah pengumuman itu, dia tidak segera mengundurkan diri sebagai gubernur, karena Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya. Pencalonan resminya masih membutuhkan dukungan dari parlemen yang akan dipilih kemudian dalam pemilihan umum legislatif tahun itu. Untuk mengajukan kandidat, sebuah partai koalisi membutuhkan 20 persen kursi DPR (112) atau 25 persen suara rakyat sesuai dengan UU 15 tahun 2014.
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Pada 29 Mei 2017, tepat pada hari pertama Pekan Pancasila 2017, Joko Widodo mengunggah sebuah video berdurasi 34 detik yang menandai Pekan Pancasila 2017 resmi dimulai. Video ini segera menjadi viral di dunia maya. Sampai 30 Mei, video ini ditonton lebih dari 290.000 pengguna. Tagar #SayaPancasila juga menjadi semakin viral karena video ini. Sampai 30 Mei, tagar ini sudah digunakan lebih dari 38.000 kali.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Lembaga kepresidenan dalam periode ini hanya berumur sangat pendek. RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia menggantikan negara federasi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950) berdasarkan UU RIS No. 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat, menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.
Basuki Tjahaja Purnama
Pada tanggal 1 Juni 2014, karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Basuki Tjahaja Purnama resmi menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih pada Pilpres 2014, tanggal 16 Oktober 2014 Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara otomatis, Basuki menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Basuki melanjutkan jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta dengan dukungan Gerindra dan PDIP, namun setelah pertentangan mengenai RUU Pilkada ia kehilangan dukungan dari Gerindra. Sementara dukungan PDIP didapat dari Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Ia kemudian berusaha maju kembali menjadi Calon Gubernur melalui jalur (independen), namun kemudian memutuskan menggunakan usungan dari partai.
Juan Guaidó
Setelah apa yang dia dan yang lainnya gambarkan sebagai pelantikan "tidak sah" Maduro pada 10 Januari 2019, Guaido mengumumkan bahwa ia akan menentang klaim Maduro dan mengadakan rapat umum pada hari berikutnya, di mana Majelis Nasional mengumumkan bahwa Guaido telah mengambil alih kekuasaan dan tugas presiden dan mereka akan terus berencana untuk menghapus Maduro, yang berkontribusi pada krisis Presiden. Kenaikan Guaido sangat didukung Organisasi Negara-negara Amerika.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap "existing" walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pelantikan kedua Barack Obama
Pelantikan kedua Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 dilaksanakan dalam sebuah upacara sumpah jabatan tertutup pada hari Minggu, 20 Januari 2013; upacara pelantikan publik baru akan diselenggarakan pada hari Senin, 21 Januari 2013. Pelantikan ini menandakan awal dari masa pemerintahan kedua Barack Obama sebagai Presiden dan Joe Biden sebagai Wakil Presiden.
Boediono
Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Boediono akan dipertahankan dalam jabatannya, namun posisinya ternyata ditempati Jusuf Anwar. Menurut laporan, Boediono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan ("reshuffle") kabinet pada 5 Desember 2005, Boediono diangkat menggantikan Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Indikasi Boediono akan menggantikan Aburizal Bakrie direspon sangat positif oleh pasar sejak hari sebelumnya dengan menguatnya IHSG serta mata uang rupiah. Kurs rupiah menguat hingga di bawah Rp 10.000 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ juga ditutup menguat hingga 23,046 poin (naik sekitar 2 persen) dan berada di posisi 1.119,417, berhasil menembus level 1.100. Ini karena Boediono dinilai mampu mengelola makro-ekonomi yang kala itu belum didukung pemulihan sektor riil dan moneter.
Jokowi adalah Kita
Jokowi Adalah Kita adalah film drama Indonesia yang mengisahkan tentang Joko Widodo. Film ini dibintangi oleh Ben Joshua, Sylvia Fully, dan Agustin Taidy. Film ini akan dirilis pada tanggal 20 November 2014.
Doktrin Jokowi
Doktrin Jokowi adalah istilah yang mendeskripsikan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Doktrin ini diumumkan dalam pidato Jokowi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar, pada tanggal 13 November 2014. Doktrin ini mengumumkan hasrat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Untuk itu, Indonesia akan membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, membangun pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, serta melalui diplomasi maritim mengajak mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan dan meniadakan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, penyelundupan, perompakan laut, dan sengketa wilayah.
Agus Rahardjo
Dilantik Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2015, Agus Rahardjo resmi menjadi insinyur Indonesia pertama yang memimpin lembaga penegakan hukum tanpa latar belakang pendidikan tinggi formal hukum dan pengalaman karier di lembaga penegakan hukum sekaligus sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Baharuddin Jusuf Habibie adalah tokoh presiden ketiga Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai pada 21 Mei 1998. Habibi menggantikan presiden sebelumnya yang mengundurkan diri. Naiknya presiden pertama dari luar Jawa ini menimbulkan sedikit kontroversi setidaknya dalam masalah prosedur formal pengangkatan sebagai presiden. Secara formal pengucapan sumpah kepresidenan dilakukan dihadapan parlemen. Namun, karena gedung parlemen diduduki oleh pendukung "people power" yang menyebabkan para legistalor tidak dapat bersidang, pengucapan sumpah jabatan kepresidenan hanya dilakukan oleh Pak Habibi di depan pimpinan MPR/DPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Beberapa bulan setelahnya MPR menggelar Sidang Istimewa. Namun majelis itu tidak memberikan suatu surat pengangkatan khusus sebagaimana pernah diberikan kepada dua presiden sebelumnya Sukarno (1963) dan Suharto (1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998). Lembaga tertinggi negara tersebut hanya mengakui melalui kedudukan Habibi di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Bahkan ia tidak didampingi oleh wakil presiden.
Pelantikan Presiden Joko Widodo
Para pemimpin luar negeri mengucapkan selamat kepada Jokowi, beberapa hadir di Gedung DPR/MPR secara langsung, dan yang lan mengirimkan menteri atau utusan khusus. Media asing menyoroti latar belakang Jokowi yang unik, perayaan yang semarak, maupun tantangan berat yang akan dihadapi Jokowi. Pasar bereaksi optimis, ditandai dengan menguatnya IHSG dan nilai tukar rupiah.
Kartu Indonesia Sehat
Kita mengenal KIS sebagai produk kampanye calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014, Joko Widodo. Setelah dilantik menjadi Presiden ke-7 Indonesia, para pihak berwenang menjelaskan KIS adalah program perluasan keanggotaan JKN untuk masyarakat miskin dan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terdaftar sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Didukung oleh empat partai politik, Widodo secara resmi memulai kampanyenya pada bulan Mei, diikuti dengan kampanye di media sosial dan fisik selama dua bulan. Setelah serangkaian perdebatan dan serangan, Widodo keluar sebagai pemenangnya dalam pemungutan suara pada 9 Juli, dengan memperoleh lebih dari 53% suara. Setelah gugatan yang gagal dari lawannya Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dia secara resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menjadi Presiden Indonesia ketujuh.
Wawancara Aiman Witjaksono dengan Basuki Tjahaja Purnama
Basuki Tjahaja Purnama (: 钟万学, : 鍾萬學, Zhōng Wànxué, Ahok) merupakan gubernur pertama dari etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen Protestan yang menjadi Gubernur DKI Jakarta ke-17 menggantikan Joko Widodo yang telah terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-7 pada 20 Oktober 2014. Pada 14 November 2014, ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta. Basuki resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober hingga 19 November 2014. Basuki pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI dari 2012-2014 mendampingi Joko Widodo sebagai Gubernur. Pada tanggal 1 Juni 2014, karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Basuki Tjahaja Purnama resmi menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih pada Pilpres 2014, tanggal 16 Oktober 2014 Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara otomatis, Basuki menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.
Kepresidenan Joko Widodo
Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.
Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.
Jusuf Kalla
Pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Jokowi-JK, di Gedung Joang '45, Jakarta Pusat. Pasangan ini diusung oleh lima partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan PKPI.
Soeharto
Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat 21 Mei 1998. Tepat pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya.
Joko Widodo
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya. Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.
Budi Arie Setiadi
Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah berkali-kali mendapat tekanan secara politik. Contohnya saat Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2013. Dibahas sejak Jokowi menjabat tahun 2012, APBD senilai 49,9 Triliun tersebut baru disahkan DPRD pada tanggal 28 Januari 2013. Hal ini disebabkan alotnya perdebatan mengenai KUAPPAS. Anggaran diutak-atik sehingga perdebatan berlangsung panas dan diwarnai aksi walkout beberapa anggota DPRD. Dengan naik menjadi Presiden, diharapkan Jokowi bisa terlepas dari intrik dan tarik ulur di DPR. Walaupun demikian, tetap saja Jokowi harus menghadapi kubu oposisi yang jauh lebih besar. Koalisi Merah Putih menguasai 350 kursi atau 64 persen suara di parlemen, berbanding 270 kursi atau hanya 36 persen. Inilah yang menyebabkan perlunya dukungan politik di luar parlemen yang terwujud dalam bentuk kekuatan relawan seperti Projo untuk mengelola opini publik. Adanya dukungan akar rumput membantu Jokowi dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politiknya.
Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo
Pada 2 Februari 2018, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Zaadit Taqwa memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo yang berpidato pada acara Ulang Tahun UI dan peresmian Forum Kebangsaan UI di Balairung UI Depok.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Periode 18 Agustus 1945 – 15 Agustus 1950 adalah periode berlakunya konstitusi yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kelak kemudian disebut sebagai UUD 1945. Periode ini dibagi lagi menjadi dua masa yaitu, pertama, antara 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 saat negara Indonesia berdiri sendiri, dan kedua antara 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 saat negara Indonesia bergabung sebagai negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (secara bersama-sama disebut lembaga kepresidenan Indonesia) memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengan sejarah Indonesia. Dikatakan hampir sama sebab pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum memiliki pemerintahan. Barulah sehari kemudian, 18 Agustus 1945, Indonesia memiliki konstitusi yang menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan (UUD 1945)dan lembaga kepresidenan yang memimpin seluruh bangsa. Dari titik inilah perjalanan lembaga kepresidenan yang bersejarah dimulai.
Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta
Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.
Joko Widodo
Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali. Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45." Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan serban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".
Abdullah bin Nuh
Tanggal 29 Juni 1949 setelah tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta, pasukan Republik Indonesia yang sedang bergerilya bersama rakyat masuk kembali ke Yogyakarta. Itu berarti bahwa, Yogyakarta kembali menjadi Ibukota Republik Indonesia.
Sejarah pertama kali mencatat, yaitu tanggai 17 Desember 1946, Bung Karno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dengan mengambil tempat di Keraton Yogyakarta. Kemudian di akhir tahun 1949 Pemerintah RI pindah ke Jakarta, dan saat itu pulalah AI-Ustadz Rd. H. Abdullah bin Nuh bersama ibu Mursyidah (istrinya) hijrah ke Jakarta.
Joko Widodo
Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran , namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.
Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada tahun 2012, Joko Widodo (populer dikenal sebagai Jokowi) terpilih sebagai Gubernur Jakarta setelah mengalahkan petahana Fauzi Bowo dalam Pemilihan umum Gubernur Jakarta 2012. Setelah memasuki politik pada tahun 2005 sebagai wali kota di kota kelahirannya Surakarta, banyak media nasional dan internasional menggambarkannya sebagai "bintang baru", dengan "Bloomberg" menggambarkannya sebagai "politisi Indonesia yang paling menjanjikan". Selama pemilihan umum gubernur yang disebutkan sebelumnya, kampanyenya menggambarkannya sebagai seorang reformis yang berbeda dengan kandidat lain dan menggunakan pendekatan nonformal yang menarik langsung kepada para pemilih. Dia juga digambarkan sebagai "kesayangan media" karena hubungannya yang dekat dengan wartawan dan pelopor media sosial, dengan tim kampanyenya mengunggah semua materi kampanye ke YouTube.
Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta
Pada tanggal 5-8 Desember 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menggelar Pergelaran Agung Keraton Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan parade berbagai kostum dan kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan berbagai penjuru dunia, termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara tersebut diikuti 165 keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta dimeriahkan oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman.
Nurfaizi Suwandi
Nurfaizi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Desember 2011 di Istana Negara berdasarkan Keppres No.74/P/Tahun 2011.
Staf Khusus Presiden
Pada Masa Kabinet Kerja (2014-2019) atau saat Presiden Joko Widodo mulai menjabat, Jokowi juga mengangkat beberapa Staf Khusus. Jokowi juga membubarkan UKP4 dan membentuk lembaga Kantor Staf Kepresidenan (lembaga khusus di bawah Presiden, berbeda dengan Staf Khusus)
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Tahun 1988, kembali pertanggung jawaban jenderal kelahiran desa Kemusuk diterima. Setelah genap lima tahun menduduki kursi kepresidenan, Jend (Purn). Suharto kembali dilantik oleh MPR hasil pemilu 1987 pada 11 Maret 1988. Dalam masa jabatan kelimanya bapak pembangunan ini didampingi wakil presiden dari kalangan militer, Letjend TNI (Purn). Sudarmono SH. Tahun 1993, untuk ke sekian kalinya pertanggung jawaban sang presiden diterima. Pada 11 Maret 1993, setelah menggenapi masa jabatannya, Jenderal TNI (Purnawirawan) Haji Muhammad Soeharto diangkat untuk menduduki jabatan presiden keenam. Lagi-lagi MPR hasil pemilu 1992 mengangkatnya dari calon tunggal. Kini ia didampingi oleh mantan panglima militer, Jend TNI (Purn) Try Sutrisno, sebagai wakil presiden.
Soekarno
Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.
Jokowi adalah Kita
Kesuksesan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia menjadi sejarah baru bagi Indonesia.
Pria kelahiran Surakarta itu memang punya kisah yang unik. Tanpa banyak berbicara, Jokowi secara perlahan mampu membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang pantas ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Awalnya ia terpilih sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005. Setelah berprestasi membuat Surakarta jadi kota yang jauh lebih baik, ia pun mengembangkan sayap dan menjadi Gubernur ibu kota Jakarta per tahun 2012.
Terdengar mudah memang, namun dalam prosesnya sendiri Jokowi menemui berbagai macam masalah. Meskipun begitu, keluarga dan istrinya berperan penting sebagai pendukung pria berusia 53 tahun itu hingga mampu berprestasi. Di film ini selain Jokowi sebagai pemimpin, juga menunjukkan Jokowi sebagai seorang suami dan kepala keluarga di rumah. Canda ria, kedekatan dengan anak, Cinta jokowi terhadap istrinya dan bagaimana Jokowi mendapat dukungan penuh dari sang istri.
Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta
Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat. Ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorail terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal cepat seperti MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Setelah masa jabatan Maduro berakhir tanggal 10 Januari 2019, krisis konstitusional terjadi. Pada tanggal 11 Januari, Majelis Nasional mengumumkan bahwa Juan Guaidó, Presiden Majelis Nasional Venezuela, diangkat sebagai penguasa dan pelaksana tugas Presiden Venezuela. Klaim kekuasaannya diakui beberapa hari kemudian oleh beberapa negara di Amerika Latin dan belahan dunia lain. Tanggal 23 Januari, Guaidó dilantik sebagai presiden sementara. Kepresidenannya langsung diakui oleh beberapan negara asing. Amerika Serikat mendukung Guaidó beberapa menit setelah ia dilantik. Nicolás Maduro merespons dengan memerintahkan diplomat AS keluar dari Venezuela dalam kurun 72 jam. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menolak tuntutan Maduro karena tidak ada legitimasi, “Amerika Serikat tidak mengakui rezim Maduro...Amerika Serikat juga tidak mengakui bahwa mantan presiden Nicolas Maduro memiliki kewenangan hukum untuk memutus hubungan diplomatik...”
Muhammad Yasin
Setelah melalui tahapan pengusulan, akhirnya gelar Pahlawan Nasional diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2015 pafa tanggal 5 November 2015. Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan kepada:
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memimpin upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 5 putra terbaik bangsa Indonesia. Pemberian gelar ini seiring dengan peringatan Hari Pahlawan tahun 2015 yang mengusung tema “Semangat Kepahlawanan adalah Jiwa Ragaku”.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada tahun 1978 pertanggung jawaban Suharto dihadapan MPR hasil pemilu 1977 diterima. Pada bulan yang sama purnawiran jenderal ini kembali diangkat oleh MPR dari calon tunggal. Dalam masa jabatan yang ketiga kalinya, Pak Harto didampingi oleh Adam Malik sebagai wakil presiden. Secara matematis, Suharto diangkat sehari lebih cepat dari jatah masa jabatannya. Selanjutnya pada 1983, lagi-lagi pertanggung jawaban Pak Harto diterima. Bahkan MPR hasil pemilu 1982 memberinya gelar Bapak Pembangunan. Pada 11 Maret 1983, sang purnawirawan kembali diangkat oleh MPR untuk menduduki kursi kepresidenannya yang keempat dari calon tunggal. Menurut hitung-hitungan angka ia diangkat tiga belas hari lebih cepat dari masa jabatannya yang seharusnya berakhir pada 23 Maret 1983. Untuk pertama kalinya Pak Harto didampingi oleh purnawirawan militer, Jend TNI (Purn). Umar Wirahadikusumah, sebagai wakil presiden.
Efek Jokowi di pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Efek Jokowi () adalah istilah yang diciptakan media untuk mendeskripsikan pengaruh kepopuleran mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap perpolitikan dan perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, pendeklarasian Joko Widodo sebagai calon presiden dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014 diyakini dapat mendongkrak suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 30%. Sementara itu, di pasar modal, efek Jokowi dikatakan dapat meningkatkan gairah penanam modal karena dia dinilai mempunyai rekam jejak yang bersih, pro-rakyat, dan tegas.
Jusuf Kalla
Serangkaian sidang di MK ternyata menolak permohonan kubu Prabowo-Hatta dan secara hukum menguatkan legitimasi Jokowi-JK selaku presiden dan wapres terpilih periode 2014-2019. JK dilantik sebagai wapres pada 20 Oktober 2014. Seiring dengan pelantikannya tersebut, ia adalah wakil presiden pertama yang terpilih untuk dua kali masa jabatan melalui pemilihan umum. Masa jabatan pertama dilaluinya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009.
Pelantikan Presiden Joko Widodo
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”
Joko Widodo
Presiden Jokowi juga kembali menuai kecaman keras setelah menandatangani Peraturan Presiden tentang Kenaikan Uang Muka Mobil Pejabat. Jokowi pun mengaku tidak tahu Perpres yang ditandatanganinya dan akhirnya mencabut Peraturan tersebut. Namun terlanjur menghasilkan tertawaan "I Don't Read What I Sign".
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP adalah Lembaga Nonstruktural yang didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yudi Latief yang menjabat sebagai ketua, bersama sembilan dewan pengarah lainnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juni 2017 di Istana Merdeka.
Kepresidenan Joko Widodo
Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran , namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.
Badan Siber dan Sandi Negara
Keamanan dunia siber nasional merupakan salah satu bidang yang perlu didorong dan diperkuat oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu membentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 dan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
Kepresidenan Joko Widodo
Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara, dan irigasi. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, alokasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah membangun Jalan Tol Trans-Sumatera, Tol Solo-Kertosono, pelabuhan Makassar, meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari "Greater Surabaya Metropolitan Port", dan lain sebagainya.
Pelantikan Presiden Joko Widodo
Pidato perdana Jokowi sebagai Presiden diberi judul "Dibawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi". Dalam pidato ini Jokowi berjanji untuk memastikan setiap rakyat merasakan kehadiran pemerintah, menyerukan rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja keras dan bertekad mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, dan menegaskan kepada pemimpin internasional bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada tahun 1973 pertanggung jawaban Jenderal TNI Suharto dihadapan MPR hasil pemilu 1971 diterima. Kemudian presiden dari kalangan militer yang pertama ini diangkat oleh lembaga yang sama sebagai presiden dari calon tunggal pada 24 Maret 1973. Dalam masa jabatannya yang kedua Pak Harto didampingi oleh wakil presiden, ISKS Hamengku Buwono IX, Sultan sekaligus Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa-masa ini sampai sekitar 25 tahun mendatang kepemimpinan nasional berjalan dengan urutan yang mudah diikuti relatif tidak diwarnai kontroversi tentang tokoh maupun periodesasi jabatan.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Pada 27 Desember 1949 Sukarno memulai masa jabatannya yang pertama sebagai presiden negara federal Indonesia. Tidak banyak yang terekam dalam jabatan presiden federal ini yang sangat singkat ini. Sebuah persetujuan antara pemerintah federal RIS (yang bertindak atas namanya sendiri dan atas mandat penuh dari pemerintah negara bagian yang tersisa, pemerintah negara bagian Negara Indonesia Timur dan pemerintah negara bagian Negara Sumatera Timur) dan pemerintah negara bagian Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta) memilih Sukarno sebagai presiden negara kesatuan yang akan dibentuk dari penggabungan RIS dengan RI (Yogyakarta). Jabatan presiden federal dipangku Sukarno sampai tanggal 15 Agustus 1950. Jabatan ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kedua bagi Sukarno. Pada tanggal itu presiden federal memproklamasikan berdirinya negara kesatuan dihadapan sidang gabungan DPR dan Senat di Jakarta. Sore harinya Bung Karno terbang ke Yogyakarta untuk membubarkan pemerintah RI (Yogyakarta) dan menerima penyerahan kekuasaan dari Pemangku Jabatan Presiden. Setelah kembali ke Jakarta pada hari yang sama Sukarno menerima penyerahan kekuasaan dari perdana menteri RIS.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 2 periode jabatan presiden yaitu sejak 20 Oktober 2004 hingga 2009 dan sejak 20 Oktober 2009 hingga 2014.
Kepresidenan Joko Widodo
Mulai tanggal 8 November 2014, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing, sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.
Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta
Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio. Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur, akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.
Joko Widodo
Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan. Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014. Berikut adalah kandidat resmi beserta nomor urutnya yang telah ditetapkan KPU.
Sebelum pemilihan umum legislatif tanggal 9 April 2014, tokoh-tokoh berikut telah terlebih dahulu menyatakan pencalonan diri sebagai calon Presiden. Setelah pemilihan umum legislatif selesai digelar, mereka mengurungkan niat setelah partainya gagal mencapai batas suara/kursi yang diperlukan agar bisa mencalonkan seorang Presiden. Beberapa di antaranya akhirnya memutuskan untuk mendukung salah satu pasangan calon resmi yang ditetapkan KPU.
Pelantikan pertama Barack Obama
Wakil Presiden terpilih Biden mengambil sumpah pertama dari Hakim Pembantu John Paul Stevens, dan setelah Ma, Perlman, Montero, dan McGill memainkan "Air and Simple Gifts", Presiden terpilih Obama mengambil sumpah jabatan dari Hakim Ketua John Roberts. Karena upacara ini berjalan lebih lama dari biasanya, Obama secara resmi menjadi Presiden pada pukul 12:00 siang EST, sebelum disumpah, menurut Amendemen Keduapuluh Konstitusi Amerika Serikat. Obama disumpah menggunakan Injil yang digunakan oleh Abraham Lincoln pada pelantikan pertamanya tahun 1861, dan menggunakan kalimat "so help me God" di akhir sumpahnya. Obama menginterupsi Roberts ketika sedang mengatakan "I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear." Roberts, mengucapkan sumpah tanpa catatan dan melakukannya untuk pertama kali, dengan salah mengatakan, "that I will execute the office of President to the United States "faithfully"" (menempatkan kata "faithfully" tidak sesuai urutan dan mengatakan "President to" yang seharusnya "President of"), yang telah menjadi penyebab dari respon Obama yang juga menempatkan kata "faithfully" tidak pada tempatnya (meskipun ia mengatakan "President of"). Sumpah jabatan ini diikuti oleh sambutan 21 meriam untuk Presiden baru dari anggota angkatan bersenjata, juga permainan empat ruffles and flourishes dan "Hail to the Chief". Obama menyampaikan sebagai Presiden Amerika Serikat setelah upacara pelantikannya. Penyair Elizabeth Alexander kemudian menyampaikan Puisi Pelantikan, "Praise song for the day".
2019GantiPresiden
Sebuah survei yang diselenggarakan oleh "Viva" lewat akun Twitter resminya memenangkan #2019GantiPresiden, berbanding 3:1 dengan #Jokowi2Periode. Survei yang diselenggarakan oleh Media Survei Nasional menyebutkan bahwa 46,37% responden menginginkan Joko Widodo digantikan oleh tokoh lain pada 2019, sementara 45,22% responden menginginkan Joko kembali memimpin hingga 2024; 8,41% responden lainnya memilih tidak menjawab. Survei yang sama juga memaparkan 66,7% responden menolak pemasangan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Survei yang dikeluarkan oleh KedaiKopi menyebutkan 64,9% responden menginginkan presiden baru, sedangkan responden yang menginginkan Joko memimpin lagi hanya 35,1%. Mengenai keterpilihan, survei yang sama dari Media Survei Nasional menyatakan keterpilihan Joko naik menjadi 36,2%, diikuti Prabowo Subianto turun menjadi 20,4%, dan Gatot Nurmantyo sebesar 7%; walau demikian menurut pengamat politik dari Indo Barometer Mohammad Qodari, keterpilihan Joko haruslah 60% untuk memastikan Joko kembali memimpin Indonesia. Qodari membandingkan keadaan ini dengan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga berjaya mengalahkan Megawati Soekarnoputri dan memimpin selama 2 periode. Survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia menyebutkan popularitas gerakan ini sudah meningkat menjadi 60,50% pada Juli dibanding 50,80% pada Mei. Penerimaan gerakan ini juga meningkat menjadi 54,40% pada Juli dibanding 49,80% pada Mei. Survei ini melibatkan 1.200 responden.
2019GantiPresiden
Menanggapi fenomena tagar #2019GantiPresiden, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengusulkan tagar #Lanjutkan212, dengan perincian Joko Widodo telah memimpin Kota Surakarta selama 2 periode, memimpin Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama satu periode, dan sedang memimpin Indonesia. Romahurmuzy berharap Joko dapat memimpin satu periode lagi, menggenapkan usulan tagarnya. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate menyindir pendukung gerakan yang belum juga memunculkan nama yang dijagokan, menyebut "presiden pasti berakhir di tahun 2019 akan kita ganti presidennya. Tapi orangnya enggak akan ganti. Jadi tinggal kita tambah tagar itu #gantipresiden2019 tinggal tambah di depannya 'ogah ah'".
Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014 setelah mengalahkan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden Indonesia 2014. Kepresidenannya awalnya melihat peringkat persetujuan yang rendah - kurang dari 30% di awal 2015 - yang akhirnya meningkat menjadi sekitar dua kali lipat pada akhir 2017.
Susilo Bambang Yudhoyono
MPR pada periode 1999–2004 mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 % suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat, dan tampil sebagai Presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.
Joko Widodo
Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Bahkan, rumahnya pernah digusur sebanyak tiga kali, ketika dia masih kecil, tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "muda" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.
Kepresidenan Joko Widodo
Pada Maret 2016 Jokowi merilis sebuah pernyataan yang menyerukan para pemimpin Muslim pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam di Jakarta untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan Palestina. Di bawah pemerintahan Jokowi Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina, tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel.
Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta
Dalam bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1 Desember 2012. Peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Kabinet Kerja
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.
Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo merombak ("reshuffle") susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni PAN dan Partai Golkar, ikut diumumkan dalam perombakan kali ini. Setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria/wanita menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1. Berikut daftar menteri baru tersebut:Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwikewarganegaraan dimana Arcandra telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah Indonesia, yakni 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif. Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.