ada berapa kah jenis demokrasi?
Demokrasi sosial
Setelah perpecahan antara sosialis reformis dan sosialis revolusioner dalam Internasional Kedua, demokrasi sosial menganjurkan pada transisi damai dan evolusioner dalam ekonomi menuju sosialisme melalui reformasi sosial terhadap kapitalisme secara progresif. Demokrasi Sosial menyatakan bahwa satu-satunya bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi representatif di bawah aturan hukum. Sosdem mempromosikan perluasan pembuatan kebijakan demokratis di luar politik demokrasi untuk menyertakan demokrasi ekonomi agar menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya akan hak-hak mereka dalam (penentuan bersama). Sosdem mendukung sistem ekonomi campuran yang melawan ekses dari kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan tekanan dari berbagai kelompok, dan menolak sistem pasar bebas dan ekonomi terencana secara total. Kebijakan umum Demokrasi Sosial termasuk pembelaan pada hak-hak sosial universal untuk mencapai pengaksesan secara universal terhada layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan layanan untuk lanjut usia. Sosdem terkait dengan gerakan buruh serikat pekerja dan mendukung hak perundingan bersama untuk pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.
Demokrasi Islam
Konsep liberalisme dan partisipasi demokratis sudah ada di dunia Islam abad pertengahan. Kekhalifahan Rasyidin dianggap oleh para pendukungnya sebagai contoh awal sebuah negara demokratis dan diklaim bahwa perkembangan demokrasi di dunia Islam akhirnya terhenti setelah perpecahan Sunni–Syiah.
Demokrasi di Indonesia
Di antara ketiga sila itu, pemikiran dan konsepsi Soekarno mengenai demokrasi ada di sila kedua dalam Trisila Marhaenisme, yaitu sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi menurut Soekarno adalah suatu sistem demokrasi yang mengakar pada nilai-nilai kemasyarakatan. Sosio-demokrasi yang diinginkan oleh Soekarno adalah saat demokrasi itu sendiri mendasari nilai-nilainya pada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada sebagian masyarakat, dalam hal ini Soekarno mengkritik demokrasi Perancis dan demokrasi Amerika Serikat yang menurut Soekarno hanya mementingkan sebagian kelompok orang saja, yaitu kelompok borjuis, atau sederhananya, Soekarno ingin demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi.
Demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.
Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:
Sejarah demokrasi
Secara keseluruhan, demokrasi Athena tidak saja bersifat "langsung" dalam arti bahwa keputusan-keputusan diambil oleh sidang majelis rakyat, tetapi juga bersifat "sangat langsung" dalam arti bahwa rakyat melalui sidang majelis, boule, dan mahkamah peradilan mengendalikan seluruh proses politik, dan sebagian besar dari rakyat turut terlibat dalam urusan-urusan umum. Dan bahkan sekalipun hak-hak perseorangan (kemungkinan besar) tidak dijamin oleh konstitusi Athena menurut pemahaman modern, warga Athena tetap mengenyam kemerdekaan, bukan merdeka dalam arti leluasa untuk menentang pemerintah, melainkan merdeka karena hidup di sebuah negara kota yang tidak tunduk pada kuasa asing, dan merdeka karena tidak tunduk di bawah kuasa warga lain.
Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi Pancasila adalah sebagai berikut:Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.
Sejarah demokrasi
Kedua raja adalah kepala pemerintahan Sparta. Keduanya memerintah bersama-sama, namun berasal dari dua garis nasab yang berbeda. Kepemimpinan ganda ini memperlemah kekuasaan efektif dari jawatan eksekutif. Kedua raja menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan anggota-anggota gerousia lainnya. Para anggota gerousia harus berumur di atas 60 tahun dan terpilih untuk menjabat seumur hidup. Pada teorinya, setiap warga Sparta yang berusia lebih dari 60 tahun boleh mengajukan diri untuk dipilih, namun pada praktiknya, mereka dipilih dari kalangan bangsawan kaya. Gerousia memiliki kekuasaan inisiatif legislatif yang krusial. Apela, lembaga yang paling demokratis, adalah majelis rakyat Sparta di atas 30 tahun yang memilih anggota-anggota gerousia serta para efor, dan menerima atau menolak proposal-proposal yang diajukan oleh gerousia. Yang terakhir adalah para efor, yakni lima warga Sparta yang dipilih dalam majelis apela untuk memantau sepak terjang raja-raja beserta pejabat-pejabat publik lainnya dan, bila perlu, memakzulkan mereka. Para efor menjabat selama setahun dan tidak dapat terpilih kembali setelah masa jabatannya berakhir. Dari tahun ke tahun, para efor sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, dan bertindak selaku lembaga eksekutif utama negara. Selain itu, para efor bertanggung jawab penuh atas sistem pendidikan Sparta, yang sangat penting untuk mempertahankan standar-standar tinggi angkatan bersenjata Sparta. Sebagaimana yang dicermati oleh Aristoteles, para efor merupakan lembaga negara yang sangat penting, namun karena dipilih dari segenap lapisan masyarakat yang mengakibatkan jabatan itu seringkali diduki oleh orang-orang termiskin, maka besar pula kemungkinannya mereka gampang disuap.
Demokrasi langsung
Jenis demokrasi ini dapat dipraktikkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatif belum berkembang, di mana secara fisik memungkinkan untuk seluruh elektrokat untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.
Demokrasi
Kouroukan Fouga membelah Kekaisaran Mali menjadi klan-klan (keluarga) berkuasa yang diwakili di majelis umum bernama "Gbara". Sayangnya, piagam tersebut membuat Mali lebih mirip monarki konstitusional alih-alih republik demokratis. Negara yang sistemnya lebih mendekati ddemokrasi modern adalah republik-republik Cossack di Ukraina pada abad ke-16–17: Cossack Hetmanate dan Zaporizhian Sich. Jabatan tertinggi di sana, Hetman, dipilih oleh perwakilan distrik-distrik negara tersebut.
Parlemen Inggris sudah membatasi kekuasaan raja melalui Magna Carta, yang secara rinci melindungi hak-hak khusus subjek-subjek Raja, baik yang sudah bebas atau masih terkekang, dan mendukung apa yang kelak menjadi habeas corpus Inggris, yaitu perlindungan kebebasan individu dari penahanan tak berdasar dengan hak membela diri. Parlemen pertama yang dipilih rakyat adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada tahun 1265.
Demokrasi di Indonesia
Soekarno kemudian membuat suatu rumusan, agar demokrasi menjadi lebih seimbang, artinya demokrasi yang Soekarno inginkan bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu menurut Soekarno adalah demokrasi yang menghendaki adanya pemberian hak-hak ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta suatu kemerataan. Kemerataan yang dimaksudkan oleh Soekarno itu bukan kemerataan ekonomi dalam sistem komunisme yang menghilangkan hak milik pribadi, tetapi suatu kemerataan dimana semua hak kepemilikan pribadi - Soekarno menyeburnya sebagai "privaatbezit -" seluruh rakyat dijamin oleh negara, dalam hal ini parlemen yang merupakan hasil dari demokrasi politik berperan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak kepemilikan pribadi semua orang melalui suatu pembuatan peraturan atau hukum yang adil bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, baik dari kelas borjuis ataupun proletar - termasuk juga kelas masyarakat yang memiliki harta benda sedikit atau yang disebut Soekarno sebagai marhaen.
Republik parlementer
Republik parlementer atau republik konstitusional parlementer adalah suatu jenis republik yang menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini eksekutif (pemerintah) memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab pada legislatif (parlemen). Ada beberapa variasi republik parlementer. Sebagian besar memiliki perbedaan yang paling jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan memegang kekuasaan yang nyata, lebih seperti monarki konstitusional. Variasi lainnya adalah menyatukan pean kepala negara dan kepala pemerintahan, serupa dengan sistem presidensial, tetapi dengan ketergantungan pada kekuasaan parlemen.
Demokrasi internet
E-demokrasi adalah kemajuan yang berarti teknologi untuk republik, yaitu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan strategi dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam beberapa kasus, kata tersebut digunakan untuk merujuk kepada kegiatan politik apapun yang melibatkan Internet. Sebagai kemajuan untuk republik, e-demokrasi bertujuan agar partisipasi warga yang lebih luas dan lebih aktif di Internet, komunikasi seluler, dan teknologi lainnya dalam demokrasi perwakilan saat ini, serta melalui bentuk yang lebih partisipatif atau keterlibatan langsung warga negara dalam mengatasi polemik publik. Dengan demikian, e-demokrasi memiliki potensi untuk mengatasi cara tradisional antara jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam proses demokrasi dan keseluruhan kebijakan secara efisien. Secara tradisional, ukuran kelompok besar dicapai dengan suara-suara sederhana, sedangkan kedalaman ekspresi kehendak terbatas pada partai-partai yang telah ditetapkan, sedangkan kedalaman ekspresi kehendak dicapai dengan membatasi jumlah peserta melalui demokrasi perwakilan.
Demokrasi di Indonesia
Publik mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemilu yang diadakan oleh Orde Baru. Misalkan adanya kebijakan fusi partai yang menjadikan semua kelompok nasionalis dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan seluruh golongan Islamis digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan, sementara Golongan Karya tetap menjadi satu organisasi politik non-partai pada saat itu. Kedudukan Golkar yang non-partai ternyata dijadikan kelebihan bagi Orde Baru, karena hanya Golkar saja yang boleh memiliki pengurus hingga ke tingkat desa dan kelurahan, selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan monoloyalitas bagi pegawai negeri untuk mewajibkan mereka memilih Golkar dalam setiap pemilu, hal ini menunjukkan apa yang disebut oleh Miriam Budiardjo sebagai ketidakadilan dalam sistem politik di masa demokrasi Pancasila.
Sejarah demokrasi
Sebagaimana banyak polis lain, Athena muncul pada abad ke-7 SM dengan pemerintahan yang didominasi oleh kaum bangsawan. Akan tetapi dominasi kaum bangsawan mengakibatkan terjadinya eksploitasi, menciptakan masalah-masalah besar di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Masalah-masalah ini menjadi kian parah pada awal abad ke-6; dan, karena ""orang banyak diperbudak oleh segelintir orang, rakyat pun bangkit menentang para pemuka"". Pada saat yang sama, berkobar sejumlah revolusi rakyat yang berhasil menumbangkan kekuasaan turun-temurun kaum bangsawan. Salah satu revolusi rakyat ini terjadi di Sparta pada paruh kedua abad ke-7 SM. Perombakan-perombakan konstitusi yang diperjuangkan oleh Likorgos di Sparta menghasilkan sebuah negara hoplites yang memperlihatkan bahwa pemerintahan-pemerintahan turun-temurun dapat diubah dan menuntun kepada kejayaan militer. Selepas kurun waktu pertentangan antara orang kaya dan orang miskin, warga Athena dari seluruh lapisan masyarakat meminta Solon untuk bertindak selaku penengah di antara golongan-golongan yang saling berseteru, dan mendapatkan solusi bagi masalah-masalah mereka yang memuaskan semua pihak.
Sejarah demokrasi
Demokrasi Athena pada zaman Kleistenes dan Perikles didasarkan pada kebebasan (hasil dari perombakan-perombakan yang dilakukan Solon) dan kesetaraan (isonomia) - yang diperkenalkan oleh Kleistenes dan di kemudian hari diperluas oleh Efialtes dan Perikles. Demi melestarikan asas-asas ini, orang-orang Athena membuang undi untuk memilih pejabat-pejabatnya. Cara ini digunakan guna memastikan bahwa tiap-tiap warga memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk menghindari segala macam kecurangan, digunakan mesin-mesin pengundian. Selain itu, sebagian besar dari jabatan yang diperebutkan melalui pengundian itu hanya boleh diduduki oleh warga Athena selama satu kali masa jabatan. Warga Athena yang sudah pernah menjabat tidak boleh dipilih kembali, sehingga tidak ada yang berkesempatan untuk memperbesar kekuasaan pribadi dengan cara memegang suatu jabatan tertentu dalam waktu yang lama.
Demokrasi internet
Demokrasi Internet atau E-demokrasi (kombinasi dari kata "elektronik" dan "demokrasi"), adalah istilah yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran demokrasi. Hal ini berarti bentuk pemerintahan dimana semua warga negara dewasa dianggap memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Baik dalam proposal, pengembangan, dan perintisan udang-undang E-demokrasi meliputi kondisi sosial, ekonomi dan budaya kebebasan politik yang memungkinkan aktivitas demokrasi dilaksanakan secara bebas dan langsung.
Demokrasi liberal
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).
Tahap perkembangan moral Kohlberg
Dalam tahap lima, individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang tidak dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan pilihan jangan sampai ditahan atau dihambat. Kenyataannya, tidak ada pilihan yang pasti benar atau absolut - 'memang anda siapa membuat keputusan kalau yang lain tidak'? Sejalan dengan itu, hukum dilihat sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya "kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang". Hal tersebut diperoleh melalui keputusan mayoritas, dan kompromi. Dalam hal ini, pemerintahan yang demokratis tampak berlandaskan pada penalaran tahap lima.
Sejarah demokrasi
Solon ("ca." 638 – "ca." 558 SM), keturunan bangsawan Athena yang tidak begitu kaya ini adalah seorang penyajak lira dan dikemudian hari menjadi seorang pembuat hukum; Plutarkos menyanjungnya sebagai salah seorang dari tujuh begawan dunia kuno. Solon berusaha memuaskan semua pihak dengan cara meringankan penderitaan golongan mayoritas yang miskin tanpa meniadakan hak-hak istimewa golongan minoritas yang kaya. Solon membagi warga Athena menjadi empat golongan masyarakat berdasarkan besar kecilnya penghasilan mereka, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda bagi tiap-tiap golongan. Sebagaimana yang dilakukan Retra di Sparta pada zaman Likorgos, Solon mengesahkan susunan dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah. Seluruh warga mendapatkan hak untuk menghadiri sidang Eklesia (majelis) dan untuk memberi suara. Pada prinsipnya, Eklesia menjadi lembaga berdaulat yang berwenang meloloskan hukum dan ketetapan, memilih pejabat negara, dan menerima banding dari putusan-putusan terpenting mahkamah. Semua orang kecuali dari golongan termiskin boleh satu kali menjalani masa bakti selama setahun dalam dewan 400 Boule, untuk menyiapkan agenda bagi Eklesia. Jabatan-jabatan pemerintahan tertinggi, yakni jabatan para arkon (magistrat), diperuntukkan bagi para warga dari kedua golongan berpenghasilan tertinggi. Para mantan arkon menjadi anggota Areopagus (Majelis Bukit Ares) yang, sebagaimana Gerousia di Sparta, berwenang memeriksa tindakan-tindakan menyeleweng yang dilakukan oleh lembaga Eklesia yang baru terbentuk dan adikuasa itu. Solon menciptakan suatu sebuah tatanan kelembagaan yang merupakan campuran timokrasi dan demokrasi.
Demokrasi perwakilan
Demokrasi perwakilan adalah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak, kebalikan dari demokrasi langsung. Contoh dua negara yang menggunakan demokrasi perwakilan adalah Britania Raya (monarki konstitusional) dan Jerman (republik federal).
Demokrasi di Indonesia
Konsepsi itu sebenarnya banyak dikritik oleh para pemimpin partai, seperti Muhammad Natsir dari Masyumi dan Imron Rosjadi dari NU, dan juga sebagian kecil anggota PNI (yang nantinya akan menjadi PNI Osa-Usep). Puncaknya adalah pada 2 Maret 1957, lima partai yang terdiri dari Masyumi, NU, PSII, Partai Katholik, dan PRI mengeluarkan pernyataan menolak konsepsi Soekarno. Sementara PKI satu-satunya yang mendukung penuh konsepsi Soekarno itu dan sebagian besar anggota PNI (yang nantinya akan menjadi PNI Ali-Soerachman).
Demokrasi di Indonesia
Perkembangan lainnya adalah yang paling sering menjadi contoh dari wajah demokrasi dunia adalah demokrasi Amerika Serikat. Selama Abad 19, Amerika Serikat telah berusaha untuk membangun suatu sistem dimana hak dan kewajiban rakyat sama pentingnya untuk diperjuangan dalam negara, dimana demokrasi di Amerika Serikat juga mengadopsi pemikiran-pemikiran liberalisme yang digagas oleh John Locke dan Montesquieu. Amerika Serikat mengalami demokratisasi secara penuh adalah di masa Presiden Andrew Jackson (1767-1845) yang secara penuh telah membangun demokrasi Amerika Serikat menjadi demokrasi keterwakilan dari seluruh wilayah Amerika Serikat, menjadikan demokrasi Amerika Serikat sebagai demokrasi keterwakilan yang mapan sampai saat ini.
Demokrasi
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.
Sejarah demokrasi
Di bawah pengaruh teori demokrasi deliberatif, muncul sejumlah eksperimen semenjak awal milenium baru yang disebut fora deliberatif, yakni ruang-ruang (dalam kehidupan nyata atau dunia maya) yang diciptakan bagi rakyat dan wakil-wakil mereka untuk bersidang dan saling bertukar pikiran. Salah satu jenis forum deliberatif ini disebut minpublik, yakni suatu badan beranggotakan warga negara yang dipilih secara acak atau dipilah secara aktif untuk mewakili keseluruhan warga. Penggunaan cara pemilihan secara acak untuk membentuk sebuah badan perwakilan yang deliberatif disebut sortisi, contohnya adalah muktamar warga dan mahkamah warga. Muktamar-muktamar warga telah digunakan di Kanada (2004, 2006) dan Belanda (2006) untuk memperdebatkan reformasi pemilihan umum, dan di Islandia (2009 dan 2010) untuk membicarakan perubahan konstitusi yang lebih luas lagi.
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
PPDI menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka.
Demokrasi di Indonesia
Negara Blok Barat menafsirkan demokrasi sebagai kebebasan individual, kebebasan pers, kebebasan berbicara, hak untuk beroposisi, hak untuk berserikat, hak untuk mencari uang dan menentukan pekerjaan, sampai hak untuk pergi atau tinggal diluar negeri. Sementara Negara Blok Timur menafsirkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, artinya adalah bukan berarti rakyat dapat memimpin diri mereka sendiri, namun negara harus bekerja untuk kepentingan kolektivitas, untuk menghindari tirani mayoritas.
Sejarah demokrasi
Roma adalah sebuah negara kota di Italia, bertetangga dengan negara-negara kota lain yang tangguh; orang Etruska telah mendirikan negara-negara kota di seluruh kawasan tengah Italia semenjak abad ke-13 SM, sementara di kawasan selatan Italia terdapat daerah-daerah koloni Yunani. Sebagaimana negara-negara kota lainnya, Roma diperintah oleh seorang raja. Meskipun demikian, desakan huru-hara dalam masyarakat serta tekanan ancaman dari pihak luar mengakibatkan Raja Roma yang terakhir dimakzulkan pada 510 SM oleh sekelompok bangsawan di bawah pimpinan Lusius Yunius Brutus. Sebuah konstitusi baru disusun, namun sengketa di antara kalangan ningrat (, "patricii") dan rakyat jelata () terus berlanjut. Kaum "plebs" menuntut diundangkannya hukum-hukum yang definitif, tertulis, dan sekuler. Imam-imam dari kalangan "patricius", yang merupakan para pencatat dan penafsir statuta, memanfaatkan monopoli mereka di bidang hukum untuk menentang perubahan sosial dengan cara merahasiakan catatan-catatan mereka. Setelah cukup lama membendung tuntutan-tuntutan baru yang bermunculan, senat Roma membentuk dan mengutus panitia yang terdiri atas tiga orang "patricii" ke Yunani pada 454 SM untuk mempelajari dan menyusun laporan tentang pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh Solon dan tokoh-tokoh pembuat hukum lainnya. Sepulangnya mereka dari Yunani, sidang umum pada 451 SM memilih sepuluh orang pria – panitia dasawira () – untuk menyusun sebuah himpunan undang-undang yang baru, dan memberi mereka kuasa pemerintahan tertinggi di Roma selama dua tahun. Di bawah pengawasan Apius Klaudius, seorang tokoh penentang pembaharuan yang berwatak tegas, panitia ini mengubah hukum adat Roma lama menjadi sebuah rancangan undang-undang yang dituliskan pada dua belas loh dan mengajukannya kepada sidang umum. Rancangan undang-undang ini diloloskan dengan sejumlah perubahan, dan dipajang di Forum (alun-alun) agar dapat dibaca oleh setiap orang yang melek aksara. Undang-undang Dua Belas Loh ini mengatur mengenai hak-hak tertentu, dan pada abad ke-4 SM, kaum "plebs" diberi hak untuk mencalonkan diri menjadi konsul dan pejabat-pejabat utama lainnya di Roma.
Demokrasi
Transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian "gelombang demokrasi" yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, religious and economic circumstances. Perang Dunia I dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hongaria berakhir dengan terbentuknya beberapa negara-bangsa baru di Eropa, kebanyakan di antaranya tidak terlalu demokratis.
Demokrasi Baru
Demokrasi Baru dianggap sebagai batu lompatan ke sosialisme mengingat sifatnya sebagai sebuah "tingkat pengantar". Intinya, konsep ini dapat dibagi menjadi dua tingkatan: pertama, Demokrasi Baru; kedua, kediktatoran proletariat ("sosialisme"). Mengingat bahwa tujuan akhir yang dinyatakan oleh konstruksi sosialis adalah penciptaan masyarakat komunis tanpa negara, tanpa kelas dan tanpa uang, menambahkan Demokrasi Baru sebagai tingkat pengantar membuat seluruh proses Revolusi menjadi teori bertingkat tiga: pertama Demokrasi Baru, lalu sosialisme, kemudian komunisme.
Konser Demokrasi
Konser Demokrasi () atau Liga Demokrasi adalah organisasi internasional alternatif yang digagas oleh Ivo Daalder dan James Lindsay dalam opini editorial di Washington Post pada bulan Mei 2004. Konsep ini lebih luas daripada organisasi militer sehingga dipilihlah kata "konser", bukan "aliansi". Dalam artikel sambungannya di "The American Interest", mereka menyebutkan bahwa sekitar 60 negara layak menjadi anggota organisasi ini. John Ikenberry dan Anne-Marie Slaughter juga pernah mengusulkan pembentukan “"Concert of Democracies"” dalam laporan akhir Princeton Project berjudul "National Security, Forging a World Under Liberty and Law: U.S. National Security in the 21st Century" pada September 2006. Konsep ini mendapat dukungan dari mantan calon presiden Amerika Serikat John McCain.
Demokrasi di Indonesia
Sebenarnya, pertama kali ketika Orde Baru terbentuk, mereka didukung oleh hampir seluruh rakyat Indonesia (kecuali kelompok sayap kiri, yang hampir habis dibantai saat G30S). Banyak orang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, tokoh agama, intelektual, cendekiawan, dan sebagainya menaruh harapan bahwa Orde Baru dapat mengembalikan demokrasi Indonesia kepada jalur yang benar, sebuah demokrasi yang bersendikan pada Pancasila. Oleh karena itu, menurut Miriam Budiardjo, pada masa Orde Baru, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi landasan formal yang berlaku di Indonesia, sehingga periode ini disebut juga dengan demokrasi Pancasila.
Sejarah demokrasi
Meskipun demikian, tidak selamanya turunan langsung dari lembaga-lembaga kuno ini adalah demokrasi. Seringkali justru berupa oligarki terbatas, misalnya di Venesia, atau bahkan berupa monarki mutlak, misalnya di Firenze, pada Abad Pembaharuan; namun pada Abad Pertengahan, demokrasi-demokrasi gilda memang berkembang.
Sejarah demokrasi
Salah satu hasil kajian dari lembaga Freedom House yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada satu pun demokrasi liberal di dunia pada 1900 dengan hak suara universal, namun pada 2000, 120 dari 192 negara yang ada, atau 62% negara di dunia sudah memberlakukannya. Menurut hasil kajian lembaga ini, ada 25 negara, atau 13% negara di dunia dengan "praktik demokrasi terbatas" pada 1900, dan sekarang ini tinggal 16 negara, atau 8% negara di dunia yang masih memberlakukannya. Pada 1900, ada 19 monarki konstitusional, yakni 14% negara di dunia, dengan konstitusi yang membatasi kekuasaan kepala monarki serta mengalihkan sejumlah kewenangan kepada dewan legislatif terpilih, dan sekarang ini tidak ada lagi negara yang demikian. Di antara negara-negara selebihnya, ada yang pernah dan ada pula yang masih memiliki pemerintahan yang tidak demokratis dalam berbagai bentuknya. Meskipun kajian tentang negara-negara tertentu masih dapat diperdebatkan (misalnya, Selandia Baru memberlakukan hak suara universal pada 1893, namun tidak diperhitungkan sebgai negara yang memberlakukannya karena ketiadaan hak berdaulat penuh dan adanya batasan-batasan tertentu atas hak suara orang Māori), jumlah-jumlah dalam hasil kajian ini menunjukkan perluasan demokrasi pada abad ke-20.
Dasar-Dasar Tata Negara Jerman
Republik sebagai bentuk negara dikukuhkan oleh UUD dalam penamaan Republik Federal Jerman. Ke luar hal ini tampak dalam kenyataan, bahwa Presiden Federal (Bundesprasident) adalah kepala negara yang ditentukan melalui pemilihan. Dasar bentuk negara demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar menyebutkan, bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat. Dalam hal ini Grundgesetz menganut sistem demokrasi tak langsung, yaitu demokrasi melalui perwakilan. Artinya : kekuasaan negara harus diakui dan disetujuai rakyat, tetapi penyelenggaraannya tidak langsung oleh keputusan-keputusan rakyat, selain dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan ini diserahkan kepada badan-badan tersendiri dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Rakyat sendiri menjalankan kekuasaan negara terutama dalam pemilihan parlemen yang diselenggarakan secara berkala. Berbeda dengan konstitusi berbagai negara bagian, Grundgesetz menentukan bentuk-bentuk demokrasi langsung seperti referendum dan plebisit hanya sebagai perkecualian. Penyelenggaraan plebisit hanya diharuskan dalam hal perubahan pembagian wilayah federal.
Satu negara dua sistem
Satu negara yang dimaksud adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pemerintah pusatnya di Beijing. Sedangkan dua sistem yang dimaksud adalah sistem sosialisme dengan kekuasaan terpusat di Republik Rakyat Tiongkok dan kapitalisme serta demokrasi dalam tingkat berbeda di Hong Kong, Makau dan Taiwan.
Politik Amerika Serikat
"Di Amerika Serikat label politik yang sama (Demokrat dan Republik) secara virtual meliputi semua pemegang kantor-kantor publik, dan oleh karena itu sebagian besar pemilik suara di manapun digerakkan demi nama kedua-dua partai ini," demikian ujar Nelson W. Polsby, guru besar ilmu politik, dalam buku New Federalist Papers: Essays in Defense of the Constitution. "Memang Demokrat dan Republik di manapun tidak sama. Variasi-variasi (kadang-kadang nyaris luput, kadang-kadang jelas kentara) dalam 50 budaya politik negara bagian menghasilkan perbedaan signifikan pada semua lini pengertian, atau cara untuk memilih, Demokrat atau Republik. Perbedaan-perbedaan ini memberi kesan bahwa seseorang boleh dijustifikasi dalam merujuk sistem dua-partai Amerika, seolah menutupi sesuatu yang lebih dari sekadar sistem seratus-partai."
Musa Asy'arie
Demokrasi bukanlah sesuatu yang begitu saja turun dari langit dan selesai. Demokrasi bukan cetakan sekali jadi, tetapi merupakan proses panjang yang melelahkan dan meminta pengorbanan tidak kecil. Belajar demokrasi di tengah kemiskinan rakyat, dapat menjadi anarkhi dan membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jika perbedaan dan pertikaian pendapat tidak menemukan titik temu, maka terjadilah konflik berkepanjangan yang mengambil bentuk kekerasan, sehingga tidak ada bedanya lagi antara demokrasi dengan kekacauan dan anarkhisme.
Sejarah demokrasi
Meskipun demikian, tidak semua perkembangan mutakhir berpihak pada demokrasi. Di Polandia dan Hongaria justru muncul 'demokrasi iliberal'. Menurut pandangan Uni Eropa dan masyarakat sipil, partai-partai politik yang menguasai pemerintahan di kedua negara ini berusaha menggerogoti dasar-dasar pemerintahan yang demokratis. Selain itu di Eropa, pemerintah Spanyol menolak penyelenggaraan pemungutan suara demokratis sehubungan dengan masa depan Katalunya. Keputusan ini menimbulkan guncangan stabilitas di kawasan Katalunya selama berbulan-bulan. Sementara itu di Muangthai, junta militer sudah dua kali menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan telah mengubah konstitusi negara demi memperbesar kekuasaannya sendiri. Di berbagai pelosok dunia seperti Tiongkok, Rusia, Asia Tengah, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sebagian besar Afrika, pemerintahan otoriter justru semakin kuat, bukannya melemah.
Reformisme
Ada dua jenis reformisme. Yang pertama tidak memiliki keinginan untuk membawa sosialisme atau perubahan fundamental ekonomi kepada masyarakat dan digunakan untuk menentang perubahan secara struktural. Yang kedua berdasarkan pendapat bahwa ketika reformasi bukan sosialisme itu sendiri, dia dapat membantu menyatukan pendukungnya untuk kepentingan revolusi dengan mempopulerkan sosialisme kepada kelas pekerja.
Perdebatan dalam kemampuan reformisme demokrasi sosial dalam memimpin transformasi sosialis masyarakat sudah berlangsung satu abad.
Sejarah demokrasi
Klaim lain mengenai keberadaan pranata-pranata demokratis perdana datang dari "republik-republik" mandiri di India, yakni pranata "sangga" dan "gana", yang sudah ada semenjak abad ke-6 SM dan bertahan di beberapa kawasan sampai abad ke-4 M. Akan tetapi bukti-buktinya masih berserakan, dan tidak ada sumber rujukan yang murni bersifat sejarah dari kurun waktu tersebut. Selain itu, Diodoros Sikolos—sejarawan Yunani yang menyusun karya tulisnya dua abad sesudah Aleksander Agung menginvasi India—menyebutkan, tanpa memperinci, bahwa ada negara-negara merdeka dan demokratis di India. Para pengkaji modern mencermati bahwa kata "demokrasi" muncul pada abad ke-3 SM, namun di kemudian hari mengalami degradasi makna sehingga dapat berarti negara otonom mana pun, tanpa memandang seoligarkis apa sifatnya.
Demokrasi virtual
Semua bentuk kegiatan komunikasi dalam bentuk apapun, segala bentuk kegiatan nyata yang dilakukan oleh setiap individu maupun lembaga-lembaga tertentu pasti akan menimbulkan sebuah efek. Dimana dalam hal demokrasi virtual memiliki efek didalamnya, berupa kritik dan saran (tanggapan). Efek komunikasi massa bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Secara sederhana Keith R. Stamm dan John. E. Bowes (1990) membagi kedua bagian dasar. Pertama, efek primer meliputi terapan, perhatian, dan pemahaman. Kedua, efek sekunder meliputi perubahan tingkat kognitif (perubahan pengetahuan dan sikap), dan perubahan perilaku (menerima dan memilih). Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa, Raja Grafindo Persada
Sejarah demokrasi
Demokrasi adalah sebuah sistem politik, atau sebuah sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Demokrasi-demokrasi modern dicirikan oleh dua keunggulan yang membedakannya secara hakiki dari bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah ada sebelumnya, yakni mampu menjadi penengah di dalam lingkup masyarakatnya sendiri, dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik dari negara-negara berdaulat yang serupa. Pemerintahan demokratis lazimnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir warga negara), dan sistem pemerintahan monarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh satu orang penguasa tunggal).
Demokrasi
Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip Pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20.
Pada tahun 1789, Perancis pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792.
Hak suara pria universal ditetapkan di Perancis pada bulan Maret 1848 setelah Revolusi Perancis 1848. Tahun 1848, serangkaian revolusi pecah di Eropa setelah para pemimpin negara dihadapkan dengan tuntutan konstitusi liberal dan pemerintahan yang lebih demokratis dari rakyatnya.
Demokrasi di Indonesia
Demokrasi modern kemudian memberikan satu bentuk baru dari partisipasi rakyat kedalam sebuah sistem keterwakilan yang mendapatkan legitimasi dari pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Salah satu akar dari demokrasi modern hari ini terbentuk setelah Revolusi Perancis. Saat Perancis mengubah bentuk negaranya setelah menumbangkan Dinasti Bourbon yang dipimpin oleh Raja Louis XIV dan digantikan dengan sebuah Republik Perancis, sistem keterwakilan modern yang cukup mapan telah terbangun dalam sebuah keterwakilan dalam Parlemen Perancis atau Majelis Nasional Perancis. Dalam Majelis Nasional Perancis itu, semua unsur-unsur politik yang ada dalam masyarakat Perancis berhak memiliki wakilnya untuk duduk di parlemen, mulai dari kelompok kiri jauh, kiri tengah, tengah, kanan tengah, dan kanan jauh, semuanya memiliki hak untuk duduk di parlemen mewakili konstituen mereka, yaitu rakyat.
Sejarah demokrasi
Lembaga-lembaga perdana ini meliputi:
Anokrasi
Seringkali kata tersebut didefinisikan secara lebih luas. Misalnya seperti pada publikasi "International Alert 2010" yang anokrasi didefinisikan sebagai "negara-negara yang tidak otokratis atau demokratis, yang sebagian besar membuat bentuk transisi yang berisiko antara otokrasi dan demokrasi". "Alert" mencatat bahwa jumlah anokrasi telah meningkat secara substansial sejak akhir Perang Dingin. Anokrasi tidak mengherankan sistem politik tangguh paling guncangan jangka pendek: menciptakan janji namun belum secara aktualitas dalam perekonomian politik yang inklusif dan efektif, serta mengancam anggota elit yang sudah ditetapkan; dan karena itu sangat rentan terhadap gangguan dan kekerasan bersenjata.
Demokrasi perwakilan
Demokrasi perwakilan merupakan unsur dari pemerintahan parlementer maupun presidensial dan biasanya digunakan di dalam majelis rendah seperti House of Commons (Britania Raya) atau Bundestag (Jerman), dan umumnya dibatasi oleh pengadilan konstitusional seperti majelis tinggi. Demokrasi perwakilan telah dianggap oleh beberapa ahli politik sebagai poliarki.
Rise of Nations: Thrones and Patriots
Di Era Klasik, pemain dapat memilih pemerintahan antara Republik atau Kelaliman ("Despotism"). Maju ke Era Mesiu, pemain dapat memilih pemerintahan kembali apakah Monarki atau Demokrasi. Terakhir di Era Industri, muncul 2 opsi bentuk pemerintahan baru lagi yang dapat dipilih yaitu Sosialisme dan Kapitalisme. Jenis pemerintahan yang baru tidak menghilangkan kemampuan khusus dari jenis pemerintahan yang lama.
Pemerintahan campuran
Plato dalam bukunya "The Republic" membagi pemerintahan dalam lima jenis dasar (empat merupakan bentuk yang telah ada dan satu merupakan bentuk gagasan Plato, yang berdiri "hanya dalam pidato"):
Sejarah demokrasi
Pada kurun waktu awal keberadaannya, Yunani kuno merupakan sekumpulan renggang negara kota yang disebut polis. Banyak di antaranya berbentuk oligarki. Oligarki Yunani yang terkemuka, sekaligus negara kota yang paling sering dan paling berfaedah jika dibanding-bandingkan dengan Athena yang demokratis, adalah Sparta. Namun Sparta, dengan penolakannya terhadap kemakmuran pribadi sebagai suatu faktor pembeda sosial, merupakan sebuah oligarki yang tidak lazim dan dianggap mirip dengan demokrasi oleh beberapa pengkaji. Dalam pemerintahan Sparta, kekuasaan politik terbagi ke dalam empat lembaga, yaitu diarki (dua orang Raja Sparta), gerousia (majelis para tetua, termasuk kedua raja), efor (para wakil rakyat yang mengawasi kedua raja), dan apela (majelis rakyat Sparta).
Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menurut metode satu orang, satu suara, jumlah suara di setiap negara sejalan dengan jumlah penduduknya. Ini sama seperti model perwakilan negara bagian Amerika Serikat di DPR Amerika Serikat. Dalam "The Future of Sovereignty - Rethinking a Key Concept of International Relations", Hasenclever et al. menyebutkan keuntungan dan kerugian sistem ini: "Menurut demokrasi yang menganggap individu sebagai subjek, setiap suara harus memiliki bobot yang sama. Belum ada usulan yang mendukung metode ketat ini, karena kesenjangan bobot suara antarnegara akan menjadi sangat ekstrem dengan empat negara saja - Cina, India, Amerika Serikat, dan bekas USSR - yang membentuk suara mayoritas absolut." Cara menyelesaikan perbedaan populasi antarnegara ini adalah membagi perwakilannya ke tingkat "kawasan", bukan "negara". Pembagian semacam ini akan menempatkan Suriname dan Brasil, negara terjarang dan terpadat di Amerika Selatan, dalam satu blok suara Amerika Selatan yang mencakup kurang lebih 400 juta orang sehingga mempertahankan sistem satu orang, satu suara sekaligus menghapus perbedaan jumlah penduduk yang ekstrem. Pendekatan ini bergantung pada pejabat terpilih yang dipercaya untuk mewakili kawasan tersebut, bukan negara asalnya, dan bisa saja mengabaikan sejumlah negara berpenduduk sedikit tanpa perwakilan apabila mereka dikalahkan oleh negara yang lebih padat di kawasan mereka atau apabila rakyat di negara berpenduduk sedikit ramai-ramai memilih calon atau partai politik dari negara lain.
Demokrasi
Negara-negara berikut dikategorikan sebagai "demokrasi penuh" oleh Democracy Index pada tahun 2011:
Bali Democracy Forum
Bali Democracy Forum adalah forum kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia yang diadakan setiap bulan Desember di Bali, Indonesia. Forum ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi melalui diskusi antar-negara. Terdapat 20 negara yang menjadi peserta dalam forum ini yang mana tiap negara diwakili oleh masing-masing Menteri Luar Negeri. Acara ini digelar pertama kali pada 10-11 Desember 2008 dengan tema "Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia".
Sejarah demokrasi
Perang Dunia II pada akhirnya menjadi kemenangan bagi demokrasi di kawasan barat Eropa, tempat negara-negara membentuk pemerintahan perwakilan yang mencerminkan kehendak umum dari warganya. Meskipun demikian, banyak negara di kawasan tengah dan kawasan timur Eropa menjadi negara-negara satelit Uni Soviet yang tidak demokratis. Di kawasan selatan Eropa, sejumlah kediktatoran otoriter berhaluan kanan (terutama di Spanyol dan Portugal) terus bertahan.
Demokrasi di Indonesia
Sebenarnya fase transisi ini adalah fase yang paling singkat, namun paling menentukan, karena ketidakberhasilan suatu negara dalam proses demokratisasi-nya tergantung pada proses transisi demokrasi. Menurut Richard Gunther, transisi itu adalah:""Begins with the breakdown of the former authoritarian regime and ends with the establishment of a relatively stable configuration of political institutions within a democratic regime""yang artinya adalah:"Dimulai dengan hancurnya bekas rezim otoriter dan diakhiri dengan pembentukan konfigurasi institusi politik yang relatif stabil dalam sebuah rezim demokratis"Proses transisi demokrasi atau proses demokratisasi di Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B. J. Habibie pada 21 Mei 1998. Disebut "transisi" karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau transisi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi, transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya, yang maknanya adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem diktator dan sedang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis.
Daniele Archibugi
Ia menyebut KTT G7, G8, dan G20 tidak demokratis dan menuntut perkumpulan politik global yang lebih transparan. Ia juga menolak konsep Konser Demokrasi karena tujuannya lebih efektif diraih melalui reformasi demokrasi PBB. Archibugi merupakan salah satu pendukung Parlemen Dunia yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung.
Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers Kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soetan Sjahrir. Selain itu juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat Kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca Reformasi 1998 hingga saat ini.
Sejarah demokrasi
Sesudah tirani runtuh (510 SM) dan sebelum kurun waktu 508–507 SM berakhir, Kleistenes mengajukan usulan perombakan tatanan pemerintahan, dan akhirnya disetujui oleh Eklesia. Kleistenes menata ulang populasi Athena menjadi sepuluh suku, dengan tujuan mengubah dasar organisasi politik dari keberpihakan pada keluarga menjadi keberpihakan politik, serta memperbaiki organisasi ketentaraan. Ia memperkenalkan pula asas kesetaraan hak bagi semua orang, yakni isonomia, dengan cara memperbesar peluang bagi lebih banyak warga untuk meraih kekuasaan. Pada kurun waktu ini, orang-orang Athena untuk pertama kalinya mulai menggunakan kata "demokrasi" (bahasa Yunani: δημοκρατία, demokratia – "pemerintahan rakyat") sebagai sebutan bagi tatanan pemerintahannya yang baru. Pada generasi berikutnya, Athena memasuki zaman keemasannya, menjadi pusat kesusastraan dan seni rupa. Kemenangan bangsa Yunani dalam Perang Persia (499–449 SM) mendorong warga termiskin Athena (yang ikut serta berjuang dalam perang itu) menuntut hak yang lebih besar untuk dilibatkan dalam tata kelola kota mereka. Pada akhir era 460-an, Efialtes dan Perikles memimpin radikalisasi kekuasaan yang menggeser perimbangan kekuasaan secara mutlak ke sisi golongan termiskin dalam masyarakat, dengan cara mengundang-undangkan hukum-hukum yang benar-benar membatasi kekuasaan majelis Areopagus dan mengizinkan golongan tetes (warga Athena yang tidak berharta) untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Perikles tampil menjadi pemimpin demokratis terbesar di Athena, sekalipun didakwa menjalankan sebuah mesin politik. Tukidides meriwayatkan bahwa Perikles membabarkan tatanan pemerintahan Athena dalam pidato upacara pemakaman dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:
Demokrasi terpimpin
Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ( sila ke-4 dari Pancasila ). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).
Sejarah demokrasi
Pencipta tata pemerintahan Sparta adalah sang pemberi hukum legendaris, Likorgos. Ia dikaitkan dengan perombakan-perombakan drastis yang terjadi di Sparta sesudah pemberontakan kaum Heilotes pada paruh kedua abad ke-7 SM. Dengan maksud untuk mencegah terulangnya pemberontakan kaum Heilotes, Likorgos menciptakan tata kemasyarakatan yang sangat bersifat ketentaraan yang menjadi keistimewaan Sparta di antara negara-negara kota Yunani. Semua perombakan tatanan yang dilakukan Likorgos dirahkan pada tiga darma Sparta: kesetaraan (antarwarga), keperwiraan, dan keugaharian. Mungkin pula Likorgos menetapkan batas-batas kewenangan dari dua lembaga pemerintahan Sparta, yakni gerousia dan apela.
Sejarah demokrasi
Meskipun Roma digolongkan sebagai republik, bukannya demokrasi, sejarahnya telah membantu melestarikan konsep demokrasi selama berabad-abad. Orang Romawi mencetuskan konsep kajian karya-karya tulis klasik dan melestarikan banyak karya-karya tulis peninggalan Yunani Kuno. Selain itu, tata pemerintahan Romawi telah mengilhami banyak pemikir politik selama berabad-abad, dan demokrasi-demokrasi (perwakilan) modern yang ada saat ini lebih banyak meniru pola pemerintahan Romawi daripada pola pemerintahan Yunani.
Partai Demokrasi Pembaruan
Saat ini, PDP terpecah menjadi 2 kubu, antara kubu Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis, yang keduanya mengaku sebagai pimpinan partai yang sah. Masing-masing kubu juga memiliki kantor dan situs web resminya sendiri.Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka.
Jerman
Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Selain Jerman, Austria juga memiliki kanselir. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum federal. Terdapat enam partai politik utama di Jerman, dengan tiga yang terbesar (dua di antaranya membentuk koalisi permanen), yaitu SPD (demokrat sosial, berhaluan kiri progresif) dan CDU/CSU (kristen demokrat/sosialis yang berhaluan kanan konservatif). Partai-partai lainnya adalah FDP (demokrat liberal), Bündnis 90/Die Grüne (kiri hijau), dan Die Linke (berhaluan kiri, merupakan gabungan dari partai komunis dan pecahan SPD). Jabatan presiden lebih banyak bersifat seremonial, meskipun ia dapat menyetujui atau tidak menyetujui beberapa hal penting.
Parlemen dikenal sebagai Bundestag, yang anggota-anggotanya dipilih. Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi dominan di dalam parlemen ini. Selain Bundestag terdapat pula Bundesrat, yang anggota-anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian. Bundesrat sering disamakan dengan senat, meskipun pada kenyataannya memiliki wewenang yang berbeda.
Demokrasi langsung
Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa negara yang di dalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatif. Di beberapa negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamendemenkan konstitusional dan menetapkan permasalahan publik politik secara langsung tanpa campur tangan representatif.
Demokrasi Pancasila
Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu:
Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
Politik
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah mengubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.
Ideokrasi
Sebuah ideokrasi dapat berupa negara yang totaliter yang mengandalkan kekuatan fisik ataupun berupa negara populis yang mengandalkan dukungan penganut ideologi sejati. Bentuk ideokrasi yang totaliter memiliki enam komposisi yaitu 1) ideologi, 2) sistem satu partai umumnya dengan satu pemimpin, 3) teror polisi, 4) monopoli komunikasi, 5) monopoli senjata, dan 6) ekonomi yang terencana dan terpusat. Selain itu, sebuah ideokrasi seperti sebuah negara Islam yang keras ataupun negara seperti Jerman Nazi akan mengekang penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan jika bertentangan dengan ideologi negara (walaupun kondisi yang serupa dapat juga ditemukan di negara-negara demokrasi). Piekalkiewicz dan Penn (2005) menyatakan bahwa setiap negara bersifat organik (ungkapan terorganisasi dari sebuah masyarakat yang di dalamnya semua individu merupakan anggota dependen seperti jari terhadap tangan) atau bersifat mekanis/pragmatis (konsep bahwa individu memiliki hak di depan negara dan setara dengan negara). Politikus Amerika Serikat yaitu Adlai Stevenson II mengatakan bahwa, "Sepanjang sejarah, pemerintah terus menendang warga. Pencapaian yang menakjubkan di zaman modern adalah bahwa warga yang sekarang menendang (pemerintah)".
Jakob Tobing
Ia adalah Ketua PAH I BP-MPR (1999 – 2004) dan Ketua Komisi A ST MPR tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 yang berhasil melakukan reformasi atas UUD 1945.Setelah reformasi, sekarang Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-3 dunia setelah India dan Amerika Serikat.
Liberalisme
Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan Hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah mempraktikkan dengan konsisten mengenai penghormatan pada hak-hak asasi manusia, karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat, bukanlah demokrasi melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas.
Partai politik
Pemerintah pada intinya merupakan pelaksana kehendak negara yang tidak lain merupakan manifestasi dari sistem politik. Pemerintah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan anggota masyarakat dalam suatu negara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. Hukum itu merupakan satu sistem yang tetap, logis dan tertutup, oleh karena itu hukum dibedakan dalam dua jenis yaitu hukum dari tuhan untuk manusia (the divine law) dan hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam diri hukum itu sendiri sebenarnya terdapat empat unsur yaitu perintah (command), sanksi (sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (sovereignty). Pandangan realisme hukum, menjelaskan bahwa hukum itu tidak selalu sebagai perintah dari penguasa negara, sebab hukum dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh berbagai hal. Hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial dalam kehidupan bersama dalam suatu negara. Hukum pada dasarnya tidak steril dari subsistem kemasyarakatannya. Politk sering kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politk yang lebih suprematif. Pertanyaan ini muncul disebabkan karena banyaknya peraturan hukum yang tumpul dalam memotong kesewenang-wenangan, hukum tak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai masalah yang seharusnya menjadi tugas hukum untuk menyelesaikannya. Bahkan dewasa ini banyak produk hukum lebih banyak diwarnai dengan kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan.
Demokrasi
Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hirarkis bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, dan seringkali secara demokratis.
Daftar ibu kota negara bagian dan wilayah di India
India adalah sebuah negara yang terletak di Asia selatan. Dengan lebih dari 1.3 miliar orang, India adalah demokrasi paling padat di dunia. Negara tersebut adalah sebuah republik konstitusional federal yang diperintah di bawah sistem parlementer yang terdiri dari 29 negara bagian dan 7 wilayah. Seluruh negara bagian, serta wilayah Puducherry dan Delhi, memiliki legislatur dan pemerintahan terpilih, yang sama-sama disusun pada model Westminster. Lima wilayah lainnya diperintah langsung oleh pusat melalui administrator terpilih. Pada 1956, di bawah Undang-Undang Reorganisasi Negara-Negara Bagian, negara-negara bagian direorganisasi atas dasar linguistik. Sejak itu, struktur mereka sebagian besar masih belum berubah. Setiap negara bagian atau wilayah kemudian terbagi dalam distrik administratif.
Ernesto Laclau
Dan dari ketiga hal itu, teori Laclau disebut dengan demokrasi plural di bidang politik dan ekonomi.
Demokrasi di Indonesia
Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu "pemerintahan rakyat". Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakayat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Namun, demokrasi yang diinginkan dan dikonsepsikan oleh Soekarno tidak ingin "meniru" demokrasi modern yang lahir dari Revolusi Perancis, karena menurut Soekarno, demokrasi yang dihasilkan oleh Revolusi Perancis, demokrasi yang hanya menguntungkan kaum borjuis dan menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Oleh karena itu, kemudian Soekarno mengkonsepsikan sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia.
Demokrasi iliberal
Demokrasi iliberal, kadang disebut demokrasi semu, demokrasi separuh, demokrasi berintensitas rendah, demokrasi kosong, atau rezim hibrida, adalah sistem pemerintahan yang tetap melaksanakan pemilu, tetapi mengekang kebebasan sipil sehingga warga tidak mengetahui aktivitas pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Demokrasi iliberal bukan 'masyarakat terbuka'. Ada banyak negara "yang tidak tergolong "bebas" maupun "tidak bebas", melainkan "mungkin bebas", antara pemerintahan demokratis dan nondemokratis." Ini disebabkan oleh konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintah, tetapi mengekang kebebasannya, atau disebabkan oleh tidak adanya kerangka kebebasan yang cukup dan sah secara konstitusional.
Demokrasi liberal
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.
Demokrasi di Indonesia
Demokrasi politik di Barat – seperti apa yang dikemukakan oleh William Ebenstein dan Edwin Fogelman – bertumpu kepada “pementingan individu" dalam kehidupan politik. Maksudnya, individu dengan segenap hak-hak dasarnya merupakan unit utama dalam kehidupan politik. Negara dan kelompok-kelompok lain diadakan semata-mata untuk melayani kepentingan individu-individu ini. Hatta berpendapat, semangat individualisme Barat dalam politik harus ditolak. Sebaliknya, Hatta menginginkan sebuah sistem demokrasi yang berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang mencerminkan tradisi kehidupan bangsa Indonesia secara turun menurun.
Partai politik
Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang yang lintas keilmuan (Udin Winataputra, 2001) atau bidang yang multidisipliner (Sapriya, 2007). Sebagai bidang yang multidimensional, pendidikan kewarganegaraan dapat memuat sejumlah fungsi antara lain; sebagai pendidikan politik, pendidikan hukum dan pendidikan nilai (Numan Somantri, 2001); pendidikan demokrasi (Udin Winataputra, 2001); pendidikan nilai, pendidikan demokrasi, pendidikan moral dan pendidikan Pancasila (Suwarma, 2006), pendidikan politik hukum kenegaraan berbangsa dan bernegara NKRI, sebagai pendidikan nilai moral Pancasila dan Konstitusi NKRI, pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) NKRI dan sebagai pendidikan kewargaan negara (civic education) NKRI (Kosasih Djahiri, 2007); dan sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan karakter bangsa, pendidikan nilai dan moral, pendidikan bela negara, pendidikan politik, dan pendidikan hukum (Sapriya, 2007). Fungsi yang berbeda-beda tersebut sejalan dengan karakteristik “warga negara yang baik” yang hendak diwujudkan.
Demokrasi
Ciri-ciri pemerintahan demokratis
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.
Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
Islamisme
Islamis moderat dan reformis menerima demokrasi dan bekerja dalam koridor proses demokrasi, seperti partai Gerakan Ennahda di Tunisia. Jamaat-e-Islami Pakistan pada dasarnya adalah partai sosial-politik dan partai pelopor yang memiliki pengaruh melalui kudeta militer pada masa lalu. Kelompok Islamis seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina berpartisipasi dalam proses politik secara demokratis tetapi juga melalui serangan bersenjata, untuk menghancurkan negara Israel. Organisasi Islam radikal seperti al-Qaeda dan Jihad Islam Mesir, serta kelompok seperti Taliban, sepenuhnya menolak demokrasi, dan sering menuduh Muslim pendukung demokrasi sebagai "kuffar" (lihat "takfirisme"), serta menyerukan kekerasan/serangan jihad dan melancarkan serangan terorisme berdasarkan alasan keagamaan.
International IDEA
Didirikan pada tahun 1995, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang beranggotakan negara-negara dari semua benua, yang memiliki mandat untuk menyebarluaskan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia. International IDEA bertujuan untuk membantu meningkatkan demokratisasi melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman berbagai permasalahan yang memengaruhi kemajuan demokrasi. IDEA mempertemukan pihak-pihak yang menganalisis dan memonitor perkembangan demokrasi sekaligus mereka yang berhubungan langsung dalam reformasi politik atau gerakan yang mendukung demokrasi, baik di dalam maupun luar negeri. IDEA bekerjasama dengan negara-negara yang baru mengenal demokrasi maupun negaranegara yang demokrasinya telah berkembang, membantu pengembangan dan penguatan kelembagaan dan budaya demokrasi. IDEA bekerja dalam kemitraan dengan berbagai instansi baik di tingkat internasional, regional maupun nasional.
IDEA memanfaatkan berbagai pengalaman yang bersifat komparatif, analisis dan dialog yang bersifat luas dan melibatkan para praktisi untuk mengidentifikasi contohcontoh praktik kebijakan yang baik, dan untuk mengembangkan perangkat dan pedoman yang dapat diterapkan dalam mendukung demokrasi. IDEA memiliki situs web yang terus dikembangkan agar masyarakat dapat mengakses berbagai materi tanpa mengeluarkan biaya, termasuk database dan publikasi yang dikeluarkan secara berkala. Situs kami juga membangun jaringan dengan para pakar, yang menyusun berbagai materi pelatihan dan menawarkan saran yang bersifat strategis dalam permasalahan yang berkaitan dengan program kerja kami. IDEA bekerjasama dengan para anggota komunitas internasional yang memberikan bantuan demokrasi, juga dengan stakeholder yang berada di Afrika Selatan, Asia dan Amerika Latin dan akhir-akhir ini di negara Arab dan Kaukasus Selatan.
Swiss
Sistem pemerintahannya sangat bagus, benar-benar mencerminkan dan menyerap keanekaragaman penduduknya. Sebagai negara federal, demokrasinya bersifat "langsung", tetapi diwakili oleh Majelis Federal. Parlemen ini memilih tujuh orang untuk menjadi "pemerintah". Ketujuhnya berstatus menteri, mengepalai departemen, dan salah satunya menjadi presiden selama satu tahun secara bergiliran.
Politik
Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.
Sejarah demokrasi
Di lingkungan Athena yang demokratis, banyak filsuf dari seluruh alam Yunani berhimpun guna mengembangkan teori-teori mereka. Sokrates (470-399 SM) adalah filsuf pertama yang mencetuskan pertanyaan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh muridnya, Plato (wafat 348/347 SM), tentang hubungan/posisi seorang individu dalam komunitas. Aristoteles (384–322 SM) melanjutkan kajian gurunya, Plato, dan menetapkan asas-asas filsafat politik. Filsafat politik, menurut Peter Hall, berkembang di Athena ""dalam suatu bentuk yang sangat paripurna sampai-sampai orang sukar sekali menambahkan apa-apa padanya selama lebih dari satu milenium"". Aristoteles secara sistematis menelaah berbagai macam tatanan pemerintahan dari berbagai negara kota Yunani dan menggolong-golongkannya menjadi tiga kategori berdasarkan seberapa banyak orang yang memerintah, yakni banyak orang (demokrasi/"politeia"), segelintir orang (oligarki/aristokrasi), dan satu orang (tirani, atau sekarang ini: autokrasi/monarki). Bagi Aristoteles, asas-asas yang melandasi demokrasi adalah sebagaimana yang tampak dalam karya tulisnya, "Politiká":
Sejarah demokrasi
Di Asia, negara Birma (atau Myanmar) sejak lama diperintah oleh junta militer; akan tetapi pada 2011, pemerintah mengubah sikapnya dengan mengizinkan hak-hak untuk melakukan pemungutan suara tertentu dan membebaskan pemimpin demokrasi, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah. Meskipun demikian, Birma belum juga mengizinkan Suu Kyi untuk ikut serta dalam pemilihan dan masih menanggung permasalahan-permasalahan besar di bidang hak asasi manusia serta belum mengizinkan hak-hak demokratis penuh. Pada bulan Desember 2005, Raja Bhutan ke-4, Jigme Singye Wangchuck, mengumumkan bahwa pemilihan umum pertama di negara itu akan diselenggarakan pada tahun 2008, dan bahwasanya ia akan turun takhta demi memberikan kesempatan kepada putra sulungnya untuk memerintah negara. Kini Bhutan sedang mengalami perubahan-perubahan lebih lanjut menuju terwujudnya suatu monarki konstitusional. Di Maladewa, aksi-aksi protes dan tekanan politik mendorong negara itu melakukan reformasi pemerintahan yang menjamin hak-hak demokrasi dan memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan pemilihan presiden pada 2008.
Pemerintahan dunia
Beberapa internasionalis mencari pembentukan pemerintahan dunia sebagai cara mendapatkan kebebasan dan sebuah peraturan hukum di seluruh dunia. Beberapa orang khawatir bahwa pemerintah dunia harus dapat menghormati keragaman negara atau manusia yang tercakup di dalamnya. Dan di sisi lain memandang ide ini sebagai sebuah kemungkinan mimpi buruk, dalam dunia yang kacau pemerintah berusaha menciptakan negara totalitarian yang tak berakhir tanpa ada kemungkinan untuk kabur atau revolusi. Istilah alternatif Politik mendunia satu budaya (global political monoculture) yang menekankan rasa takut yang telah digambarkan di atas oleh beberapa orang melalui perusahaan transnasional atau institusi finansial internasional, seperti IMF, WTO dan Bank Dunia. Dan satu lagi istilah yang mirip, demokrasi kosmopolitan mendunia yang menggambarkan pemerintahan dunia berdasarkan hormat kepada HAM, demokrasi dan peraturan hukum.
Sejarah demokrasi
Menurut keterangan yang terpahat pada prasasti batu di sebuah kuil, pemilihan dengan cara pemungutan suara pernah diselenggarakan di India Selatan dengan menggunakan sebuah metode yang disebut sistem Kudavolai. Kudavolai berarti lembaran daun yang dimasukkan secara rahasia ke dalam sebuah bejana gerabah yang disebut "kudam". Perincian pelaksanaannya terpahat pada dinding balai musyawarah desa. Balai yang dulunya digunakan sebagai tempat warga desa bermusyawarah ini sekarang telah menjadi bangunan kuil. Perincian pelaksanaan ini menunjukkan bahwa desa yang bersangkutan pernah memiliki sistem pemilihan dengan pemungutan suara secara rahasia dan sebuah konstitusi tertulis yang memuat tata cara pelaksanaannya.
Demokrasi
Selama Abad Pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-sistem tersebut meliputi:
Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia, dengan tradisi keagamaan yang kuat dan beragam - masing-masing keragaman historis dihargai, toleransi beragama, dan pluralisme sebagai fondasi yang kuat dari masyarakat kedua negara. "Council" yang dibentuk diharapkan dapat menjadi media "sharing experiences" dan "best practices" dalam menjalani kehidupan beragama, serta mempelajari nilai-nilai yang bermanfaat dari masing-masing negara.
Demokrasi industri
Meskipun demokrasi industri umumnya mengacu pada model organisasi dengan tempat kerja yang dijalankan secara langsung oleh pekerjanya sendiri di sektor swasta atau kepemilikan negara atas alat produksi, ada juga bentuk perwakilan demokrasi industri. Perwakilan industri demokrasi termasuk struktur pembuatan keputusan seperti pembentukan komite dan badan konsultasi untuk memfasilitasi komunikasi antara manajemen, serikat buruh, dan staf.
Sejarah demokrasi
Demokrasi dalam bentuk purba pada umumnya dikait-kaitkan dengan ikhtiar-ikhtiar bangsa Yunani dan Romawi kuno, bangsa-bangsa yang dianggap sebagai para pendiri peradaban Dunia Barat, oleh para cendekiawan abad ke-18 yang mencoba memanfaatkan eksperimen-eksperimen demokrasi perdana ini menjadi suatu pola dasar yang baru bagi organisasi politik pascamonarki. Taraf keberhasilan para revivalis demokrasi abad ke-18 ini dalam mengubah cita-cita demokrasi bangsa Yunani dan Romawi kuno menjadi pranata politik yang paling banyak diterapkan di dunia selama 300 tahun selanjutnya memang sukar untuk dinafikan, meskipun alasan-alasan moral yang kerap mereka gunakan untuk membenarkan upaya tersebut mungkin saja masih dapat diperdebatkan. Meskipun demikian, titik peralihan kritis dalam sejarah, yang dikatalisasi oleh kebangkitan kembali cita-cita dan pranata-pranata demokratis, secara hakiki mentransformasi abad-abad selanjutnya dan telah mendominasi bentang dunia internasional semenjak runtuhnya kekaisaran-kekaisaran yang tersisa seusai Perang Dunia kedua.
Demokrasi kosmopolitan
Demokrasi kosmopolitan adalah teori politik yang mendalami penerapan norma dan nilai demokrasi di berbagai tingkat, mulai dari tingkat global sampai lokal. Teori ini menjelaskan makna pemerintahan global dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Para pendukung demokrasi kosmopolitan di dunia akademik meliputi David Held, Daniele Archibugi, Richard Falk, dan Mary Kaldor. Menurut model demokrasi kosmopolitan, keputusan dibuat oleh warga yang terkena dampak keputusan tersebut sehingga menghindari adanya hierarki pemerintahan tunggal. Sesuai sifat isu yang dipermasalahka, praktik demokrasi harus dirancang ulang agar memenuhi keinginan para pemangku kepentingan. Ini bisa diwujudkan melalui keterlibatan langsung atau perwakilan terpilih. Model yang didukung oleh kaum demokrat kosmopolitan adalah desentralisasi, artinya pemerintahan global tanpa pemerintahan dunia, tidak seperti model pemerintahan global yang diusung pemikir federalisme dunia klasik seperti Albert Einstein.
Parlemen
Sejak zaman kuno, ketika masyarakat adalah suku, ada dewan atau kepala desa yang keputusannya dinilai oleh tetua desa. Ini disebut tribalisme. Beberapa ahli berpendapat bahwa di Mesopotamia kuno ada pemerintahan demokratis primitif di mana raja-raja dinilai oleh dewan. Hal yang sama telah dikatakan tentang India kuno, di mana beberapa bentuk majelis deliberatif ada, dan oleh karena itu ada beberapa bentuk demokrasi. Namun, klaim ini tidak diterima oleh sebagian besar ulama, yang melihat bentuk-bentuk pemerintahan ini sebagai oligarki.
Demokrasi
Akan tetapi, sebagian besar Eropa Timur, termasuk Jerman dudukan Soviet masuk dalam blok-Soviet yang non-demokratis. Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi demokratis. India tampil sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai sekarang.
Demokrasi di Indonesia
Jika Romawi kuno menjadi suatu bentuk kediktatorannya yang pertama di dunia, Yunani kuno memperkenalkan sebuah sistem yang berarti, “diperintah oleh rakyat”, inilah pikiran-pikiran awal tentang demokrasi, yang terus berkembang hingga saat ini. Warga memerintah dirinya sendiri melalui wakil-wakilnya yang dipilih sesuai konstitusi, bebas, dan teratur memungkinkan terjadinya perubahan.
Demokrasi virtual
Demokratisasi bukan sekadar masalah ada tidaknya informasi dan ada tidaknya harapan masyarakat untuk berubah. Namun demokratisasi ini menyangkut aspek yang multidimensional. Informasi memang factor yang berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya yang menetukan semua keputusan. Masih terdapat faktor lain yang tidak kalah pentingnya, seperti faktor addanya kekuatan lain yang menghendaki perubahan, faktor keberanian khalayak untuk menghadapi risiko yang timbul, faktor ketahanan nilai-nilai budaya yang ingin dipertahankan oleh khalayak itu sendiri, hingga kesediaan penguasa untuk “bersusah-susah”, mau dikritik, mau di kontrol, bahkan diganti oleh kekuatan demokrasi (rakyat). Dalam hal demokratisasi pada Internet berkaitan dengan kebebasan dalam memanfaatkan teknologi internet dalam kehidupan keseharian mayarakat luas. Namun, demokratisasi Internet ini tetap masih berpihak pada orang-orang yang memiliki uang untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlakukan untuk mengakses Internet dan juga untuk membayar koneksi Internetnya. Baran Stanley J. 2008. Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media dan Budaya, Erlangga
Sejarah demokrasi
Demokrasi-demokrasi semacam ini umumnya diidentifikasi sebagai tribalisme, atau "demokrasi primitif". Dalam lingkup pemahaman ini, "demokrasi primitif" lazimnya mengejawantah dalam paguyuban-paguyuban atau desa-desa kecil bilamana ada pembahasan-pembahasan dalam bentuk tatap muka secara langsung dalam suatu majelis permusyawaratan desa atau bilamana ada pemimpin yang didukung oleh para tetua desa atau bentuk-bentuk pemerintahan kooperatif lainnya. Kenyataan ini menjadi lebih rumit pada skala yang lebih besar, misalnya bilamana desa atau kota yang bersangkutan ditelaah secara lebih luas sebagai paguyuban-paguyuban politik. Semua bentuk pemerintahan lain – termasuk monarki, tirani, aristokrasi, dan oligarki – telah berkembang di pusat-pusat permukiman yang lebih bersifat perkotaan, seringkali di pusat-pusat permukiman perkotaan dengan populasi-populasi yang terkonsentrasi.
Walhi Jabar
Demokrasi : Seluruh rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan apa pun yang akan berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat.
Keadilan antar Generasi : Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat
Keadilan gender : Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial.
Penghormatan Terhadap Mahluk Hidup: Semua mahluk hidup baik manusia maupun non manusia memiliki hak dihormati dan dihargai.
Persamaan Hak Masyarakat Adat : Masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara berhak menentukan nasibnya sendiri untuk berkembang sesuai kebudayaannya.
Solidaritas sosial :Semua orang memilik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama
Anti Kekerasan : Negara dilarang melakukan kekerasan fisik dan non fisik kepada seluruh rakyat.
Keterbukaan : Seluruh rakyat berhak atas semua informasi berkenaan dengan kebijakan dan program yang akan mempengaruhi kehidupannya.
Keswadayaan :Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaaan politik dan ekonomi masyarakat.
Profesionalisme : Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematik dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.
Demokrasi
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
Demokrasi langsung
Demokrasi langsung berkembang di negara kecil seperti Yunani Kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang komplek dan negara yang besar. Demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat di wilayah Switzerland.
Sejarah demokrasi
Demokrasi Athena, sepanjang dua abad riwayatnya, pernah dua kali memutuskan melalui pemungutan suara untuk menentang konstitusi demokratisnya sendiri (kedua-duanya terjadi semasa krisis pada akhir Perang Poloponesos 431–404 SM). Pemungutan suara kali pertama pembentukan rezim Empat Ratus Pemimpin (pada 411 SM), dan pemungutan suara kali kedua menghasilkan pembentukan rezim boneka Sparta, yakni kepemimpinan Tiga Puluh Tiran (pada 404 SM). Kedua pemungutan suara ini berlangsung di bawah manipulasi dan tekanan, namun demokrasi akhirnya dipulihkan kurang dari setahun setelah penyelenggaraan pemungutan suara, baik kali pertama maupun kali kedua. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan seiring pemulihan demokrasi selepas tumbangnya rezim Tiga Puluh Tiran merenggut sebagian besar wewenang pembuatan hukum dari majelis rakyat, dan membebankan wewenang ini kepada para juri yang dipilih secara acak yang disebut para ""nomotetai"". Athena memulihkan konstitusi demokratisnya seperti sediakala setelah Yunani berhasil dipersatukan oleh Raja Makedonia, Filipos II (memerintah 359-336 BCE), dan di kemudian hari oleh Aleksander Agung (memerintah 336–323 SM), namun pamor demokrasi Athena tak tampak menonjol di bawah bayang-bayang kejayaan kekaisaran-kekaisaran Yunani Makedonia itu. Demokrasi Athena akhirnya dibatasi ruang lingkupnya menjadi sistem pemerintahan daerah Athena sendiri sesudah Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada 146 SM.