Siapa pendiri partai Golkar?
Aburizal Bakrie
Sebagai anggota partai Golkar, Bakrie pernah mencoba untuk menjadi calon presiden partai Golkar pada tahun 2004. Saat itu Bakrie harus bersaing dengan Wiranto, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Surya Paloh. Namun, konvensi tersebut dimenangkan oleh Wiranto setelah mendapatkan suara sebesar 315. Walaupun gagal, Bakrie kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar periode 2004-2009.
Djohari Kahar
Masih pada tahun yang sama, di bulan Oktober, Djohari Kahar bersama Lukman Harun, seorang tokoh Muhammadiyah, juga mendapatkan penghargaan dari Golkar atas perannya dalam perkembangan partai di Sumatera Barat.
Partai Golongan Karya
Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
Egy Massadiah
Sebagai seorang kader Partai Golkar, Egy memiliki pemikiran bahwa pada umumnya partai politik di Indonesia perlu 'hijrah'. Salah satu implementasi hijrah partai politik ini bagi Egy adalah memaknai dan memandang partai politik seperti perusahaan. Di era modern ini, perusahaan yang besar umumnya adalah mereka yang telah go public atau terbuka. Pemimpinnya pun harus terbuka terhadap masukan dan paham cara menjalankan roda perusahaan di era modern. Hijrah yang ia maksud adalah perlunya perubahan perilaku, karakter, bahasa dan cara berkomunikasi partai politik harus berubah. Pada implementasinya, partai politik di Indonesia perlu fokus pada beberapa aspek.
Pertama, partai perlu merangkul kader-kadernya dari kalangan muda dan memberi kesempatan mereka untuk memimpin partai. Kedua, partai perlu secara simultan memperbaiki strategi komunikasi dan kehumasannya. Ketiga, partai politik harus ramah dengan teknologi informasi. Terakhir, mereka perlu mengedepankan keberpihakan kepada industri kreatif.
Akil Mochtar
Muhammad Akil Mochtar lahir di Putussibau, Kalimantan Barat, pada tanggal 18 Oktober 1960. Setelah menyandang gelar Sarjana Hukum, Akil menjalani profesi sebagai seorang pengacara. Pada tahun 1998, Akil bergabung dengan Partai Golongan Karya dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004 mewakili daerah pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan perolehan 85 persen suara. Ia menjadi anggota DPR RI di Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Akil kemudian terpilih lagi sebagai anggota DPR untuk periode 2004-2009, sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan).
Soeharto
Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan ""electoral college"". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.
David Napitupulu
Di masa kecilnya, David ingin menjadi tentara. Niat itu urung karena ayahnya meninggal, ketika ia berusia 11 tahun. Sebagai anak tertua yang bersaudara delapan, ia waktu itu merasa harus membantu ibunya untuk kelangsungan hidup keluarga.Dalam perkembangan selanjutnya, David memilih menjadi orang Golkar, dan terakhir menjabat Wakil Sekjen DPP-nya. "Sejak 1967, saya melihat Golkar-lah yang menampung aspirasi yang dikembangkan IPKI pada waktu lahir," katanya.
Partai Golongan Karya
Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.
Syahrul Yasin Limpo
Syahrul Yasin Limpo adalah mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama kali dipilih secara langsung. Sebelum menjabat sebagai Gubernur, Syahrul Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Gowa selama dua periode, kemudian menjabat Wakil Gubernur selama satu periode mendampingi Amin Syam, sebelum akhirnya memenangkan pertarungan dengan Amin Syam dalam pilkada Sulsel pada tahun 2007 setelah keduanya sama-sama maju bertarung sebagai calon petahana.
Pada pilkada Sulawesi Selatan tahun 2007, Syahrul Yasin Limpo berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang (saat itu menjabat sebagai ketua DPRD Sulsel) yang merupakan salah satu pimpinan DPD Golkar Sulsel. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara rival terberat Syahrul yaitu Amin Syam yang juga ketua DPD Golkar Sulsel di usung oleh koalisi Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat, ditambah sejumlah partai kecil lainnya. Setelah menjalani persaingan yang ketat, Syahrul Yasin Limpo akhirnya memenangi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007 bersama pasangannya, Agus Arifin Nu'mang.
Setya Novanto
Pada saat kasus pencatutatan nama Freeport, Setya Novanto mengundurkan diri tepat saat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR akan memutuskan pelanggaran kode etik. Setya Novanto digantikan oleh Ade Komarudin (Ketua Fraksi Golkar DPR 2014-2019). Setya Novanto ditunjuk Aburizal Bakrie sebagai Ketua Fraksi Golkar pengganti Ade.
Partai Golongan Karya
Golkar mengklaim penurunan harga tiket pertandingan final Piala AFF 2010 berkat jasa Golkar.
Selain itu, pada deklarasi calon gubernur Sulawesi Tenggara dari Partai Golkar, Nurdin Halid—ketua umum PSSI sekaligus kader Partai Golkar—mengklaim 'sukses' Tim Nasional di kancah Piala AFF adalah karya Partai Golkar.
Roosdinal Salim
Roosdinal Salim, yang bernama lengkap Roosdinal Rhamdani Salim () adalah seorang politisi Indonesia. Ia merupakan tokoh muda dari Partai Golkar. Roosdinal mencalonkan diri menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II dari Partai Golkar dengan nomor urut 4. Ia adalah putra dari Emil Salim, seorang tokoh ekonom yang pernah menjabat menteri ekonomi dan lingkungan hidup pada masa Orde Baru.
Fadel Muhammad
Di bidang politik dan pemerintahan, Fadel saat ini adalah anggota DPR RI (2014-2019), Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2009-2011), Gubernur Gorontalo (2001-2009), Wakil Ketua Umum Partai Golkar (2009-2011), dan Bendahara Partai Golkar (1999-2004). Fadel dipercaya untuk menduduki jabatan Guru Besar terhitung sejak 1 Juni 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menetapkan sebagai Guru Besar Ilmu Kewirausahaan Sektor Publik. Fadel Muhammad konsisten dalam mewujudkan visi hidupnya. Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita, sebelas tahun yang lalu dalam sambutan peluncuran buku yang diangkat dari disertasi doktor dan pengalaman Fadel menjadi Gubernur, "Reinventing Local Government: Pengalaman dari" "Daerah"-mengatakan bahwa Fadel adalah sosok manusia paripurna dan tuntas dalam mengemban tugas.
Soedharmono
Pada tahun 1980, Sudharmono telah membuktikan kesetiaannya kepada Soeharto dan juga menunjukkan bahwa ia tidak memiliki suatu ambisi. Pada Munas Golkar III (1983), dengan dukungan Soeharto, Sudharmono terpilih sebagai Ketua Golkar.
Partai politik di Indonesia
Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Partai ini didirikan dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan pada bulan Desember 1998 sebagai partai pecahan Golkar. Menurut para pemimpin PKP, terutama Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, pemimpin PKP, Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi yang saat itu aktif. PKP juga berpendapat bahwa sikap Golkar terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam kesatuan Indonesia.
Pada pemilihan umum legislatif 1999, partai ini memenangkan 1.01% suara. Ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga anggota partai membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pimpinan partai tetap di tangan Edi Sudradjat. Pada pemilihan umum legislatif 2004, partai ini memenangkan 1.3% suara dan 1 dari 550 kursi. Pada pemilihan umum legislatif 2009, partai ini mendapatkan 0.9 persen suara, kurang dari ambang batas pemilihan 2.5 persen, yang berarti bahwa partai ini kehilangan seluruh kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat.
Setya Novanto
Saat terjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 yang terjadi karena kisruh internal Partai Golkar yang sudah terjadi selama 1,5 tahun, Setya Novanto mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Golkar. Ada 8 Calon total Caketum Golkar yang mengikuti Munaslub ini. Pada pemungutan suara tahap 1 yang dilakukan secara voting tertutup, Setya Novanto mengantungi suara sebesar 277 suara dan Ade Komarudin mendapat suara terbanyak kedua sebesar 173 suara.
Abdullah Said
Kendati Hidayatullah tidak berorientasi kepada politik, tetapi Ustadz Adullah Said tidak mau ketinggalan mengikuti perkembangan politik. Namun dalam pandangan dia, jika suatu saat tiba-tiba pemerintah (yang saat itu berada dibawah kekuasaan partai Golkar) mengubah undang-undang keormasan dan memberikan kesempatan untuk menambah jumlah partai politik, maka Hidayatullah lah yang paling siap berpartisipasi dengan mengandalkan cabang-cabang yang ada diseluruh Indonesia yang siap menyala jika Gunung tembak sebagai generator telah dihidupkan.
Udin Hianggio
Ketokohan Udin Hianggio mulai teruji saat dipercaya memegang jabatan DPD I Partai Golkar pasca reformasi. Ia dianggap tokoh yang layak untuk membangun citra partai yang remuk redam dihantam badai reformasi.
Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
Sejak berdirinya, tahun 1960, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) hanya berbentuk organisasi massa. Pada tahun 1964, MKGR turut membidani kelahiran Golkar. Tidak heran, sejak awal MKGR merupakan salah satu dari pilar-pilar Golkar. Kala itu, dalam komitmennya, MKGR melaksanakan fungsi-fungsi nonpolitik seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Namun pada perjalanan selanjutnya, menurut MKGR, apa yang dilakukan Golkar tidak lagi seirama dengan kehendak mayoritas rakyat. Maka, MKGR pun melepaskan diri dari Golkar dan berjuang sendiri dalam bentuk parpol.
Rambe Kamarul Zaman
Karena kemahirannya dalam organisasi, ia terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung ke dalam Partai Golkar. Di sana ia menduduki karier sebagai politisi yang secara bertahap dalam waktu yang singkat berhasil menududki berbagai jabatan dalam kepengurusan partai di pusat. Hingga dalam Partai Golkar, Rambe adalah salah seorang politisi senior dan sejak 1998 Rambe adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (1998-2004).
Partai Patriot
Lahirnya partai yang lolos verifikasi di 21 provinsi ini, tentunya akan memberi alternatif politik kepada anggota Pemuda Pancasila dalam menyalurkan aspirasi politik mereka. Maklum saja, selama ini para fungsionaris Pemuda Pancasila hanya mengenal Golkar sebagai satu-satunya alat perjuangan politik.
Soekarni
Tidak lama sebelum Jepang masuk, Sukarni tertangkap di Balikpapan dan kemudian dibawa ke Samarinda. Namun, setelah Jepang masuk, Sukarni berserta beberapa tokoh pergerakan lain seperti Adam Malik dan Wikana malah dibebaskan oleh Jepang. Awal-awal pendudukan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita Antara yang didirikan oleh Adam Malik (yang kemudian berubah jadi Domei). Pada masa Jepang ini, Sukarni juga bertemu dengan Tan Malaka. Tan Malaka-lah yang menjadi otak pembentukan partai Murba dan dia jugalah yang menyarankan kepada anggota Murba lainnya agar Sukarni yang menjadi Ketua Umum.
Asril Das
Selain giat berbisnis, Asril juga aktif di berbagai organisasi, baik yang bersifat sosial maupun profesional. Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang percetakan, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia, Ketua Umum Gabungan Toko Buku Indonesia Jawa Barat, dan Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Barat. Selain itu, ia juga merupakan donatur buku-buku pengetahuan umum bagi setiap Pustaka Nagari yang didirikan di Sumatera Barat.
Asril juga merupakan politisi Partai Golkar. Namun pada tahun 2010, dia mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Barat dari Partai Demokrat.
Donny Imam Priambodo
Pria yang bertangan dingin di bidang bisnis dan investasi serta mempunyai jaringan bisnis internasional ini pernah menjadi Wakil Ketua Hubungan Daerah Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Golkar tahun 2009/2009 yang lalu serta Wakil Komandan SAR Partai Golkar tahun 2004–2009. Di tahun 2013, DIP dipinang Partai NASDEM besutan Surya Paloh untuk memperkuat elektibilitas di Dapil Jawa Tengah III meliputi Kab. Grobogan, Rembang , Blora dan Pati.
Suhardiman
SOKSI kemudian menjadi salah satu ormas yang membidani kelahiran Partai Golkar dan Suhardiman menjadi anggota Dewan Pembina. Kendati secara formal dia tidak pernah menduduki posisi tertinggi di Golkar, ketokohan Suhardiman sangat diperhitungkan oleh para petinggi partai, dan mereka kerap minta restunya sebelum mengambil sebuah keputusan penting. Bahkan menjelang pemilihan presiden 2014 lalu, calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden, Jusuf Kalla, pun secara terpisah datang ke rumahnya untuk mendapatkan dukungan moral dari "sesepuh" Golkar tersebut.
Pada masa muda, Suhardiman sangat aktif menyumbangkan pemikiran dalam karya tulis, seminar, maupun opini sejumlah media. Pemikiran-pemikirannya kemudian dihimpun dalam buku yang berjudul "Pendidikan Politik Satu Abad" yang disunting oleh para kadernya (Valentino Barus, dan kawan-kawan). Buku tersebut mengetengahkan pembentukan kekuatan bangsa sebagai tujuan dari pembangunan politik, yang oleh Suhardiman disebut sebagai Trisula Politik, yakni: power, hukum, dan demokrasi. Untuk tujuan itu dia mendorong adanya upaya modernisasi, rasionalisasi, dan dinamisasi yang diterapkan dalam berbagai kelembagaan politik, pendidikan politik, dan pimpinan politik sebagai prasarana dalam pembangunan politik. Prasarana kelembagaan ini tidak dapat diartikan secara sempit hanya sebagai sosok fisik organisatoris, melainkan harus diartikan secara luas menyangkut sosok sosio-kulturalnya.
Partai Golongan Karya
Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.
Endang Sukandar
Karier politik Sukandar bersama Golkar mulai bersinar di Sumedang dengan menduduki beberapa jabatan strategis seperti Kabag Penerangan Pendidikan, Sekretaris, Ketua 2002–2004 hingga Ketua Penasehat 2004 – 2008. Namun, usai melepas masa jabatan terakhir pada 2008 tersebut, Sukandar juga memutuskan untuk hengkang dari partai yang telah membesarkan namanya dan memilih bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan pada awal Januari 2009.
Partai Golongan Karya
Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.
Aceng Fikri
Pada September 2011, Wakilnya Diky Candra menyatakan telah menyampaikan pengunduran diri karena ketidakharmonisan hubungan dengannya. Sebelum Pilkada, Diky dan Aceng berjanji untuk tidak membawa politik dalam jabatan pemerintahan mereka, dan Diky menilai Aceng Fikri telah mengkhianatinya dengan masuk ke Partai Golkar dan menjabat sebagai wakil ketua DPD Jabar dari partai tersebut.
Soedharmono
Sebagai Ketua, Sudharmono banyak melakukan inspeksi keliling cabang Golkar di daerah. Sudharmono juga menggerakan anggota Golkar untuk mendapatkan lebih banyak pemilih Golkar, hasilnya suara Golkar meningkat dari 64% menjadi 72% pada Pemilu 1987.
Jalur ABG
Pada awal berdirinya, Golongan Karya atau Golkar sebenarnya bukan sebuah partai politik, tetapi sebagai sebuah organisasi gabungan yang teridir dari berbagai golongan fungsional yang terdapat dalam Dewan Nasional. Masuknya Golkar kedalam pemilihan umum adalah ketika dibentuk sebuah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada Oktober 1964 yang didalamnya terdiri dari berbagai macam kelompok profesi yang berbeda-beda, seperti buruh, pegawai negeri, guru, termasuk militer. Meskipun pada saat itu militer tidak ikut politik praktis, ide pembentukan Golkar itu sendiri sebenarnya lahir untuk menampung aspirasi politik dari pihak militer yang tak bisa ikut politik praktis secara langsung, sehingga melalui Golkar-lah militer menopang kepentingan politiknya, sekaligus untuk menandingi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi saingan utama militer pada saat itu.
John Ibo
Drs. John Ibo, MM adalah seorang politikus Indonesia. Ia adalah Ketua Partai Golkar di Papua, Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) saat ini (terpilih kembali pada 22 Oktober 2004). Ibo dicalonkan bersama Paskalis Kosay sebagai pasangan gubernur-wakil gubernur Papua untuk periode 2006-2010 oleh Golkar dalam pemilihan umum gubernur Papua, menggantikan JP Solossa yang meninggal dunia pada 20 Desember 2005.
Ahmed Zaki Iskandar
Partai Golkar jadi tambatan hati Ahmed Zaki Iskandar. Pria kelahiran Tangerang, 14 Desember 1973 diusung partai berlambang pohon beringin tersebut hingga terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014 untuk Komisi I yang mengurus soal Pertahanan, Luar Negeri, Informasi.
Partai Golongan Karya
Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.
Tommy Soeharto
Tahun 2009, Tommy maju sebagai calon ketua partai Golkar dalam musyawarah nasional partai di Riau. Anggota tim kampanyenya, Saurip Kadi, mengatakan bahwa Tommy berjanji akan memberi Rp50 miliar (setara dengan $5 juta) kepada setiap DPD II Golkar apabila terpilih. Namun, Aburizal Bakrie menjanjikan Rp1 triliun dan akhirnya terpilih sebagai ketua.
Erik Satrya Wardhana
Erik aktif menjadi salah seorang pengurus Partai Golkar pada tahun 1993 sampai dengan 1998. Pada tahun 1997 ia sempat menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tetapi tidak terlalu lama karena adanya reformasi saat itu. Selain berkiprah dalam dunia politik Erik juga pernah bekerja sebagai pegawai Bank Bukopin yang menjabat sebagai Bank Officer. Dan merupakan seorang peneliti, yang pernah meneliti dan mempelajari mengenai kasus Timor-Timur sebelum masuk dalam lembaga IDI (Institue of Democracy for Indonesia).
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada saat itu, partai Golkar belum resmi memutuskan sikap politiknya apakah akan mengusung capres atau bergabung dengan koalisi. Melalui proses negosiasi yang panjang dan berliku, pada akhirnya Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Hatta dengan meminta jatah "Menteri Senior" daripada mendukung rekan separtainya yang maju sebagai Cawapres. Jusuf Kalla dianggap sebagai sosok yang fenomenal karena karena ia tidak di dukung secara resmi oleh partai yang membesarkannya (partai Golkar), akan tetapi Jusuf Kalla mampu memecah kekuatan Golkar dengan mendapat dukungan dari kader dan simpatisan Golkar di akar rumput.
Abdullah Said
Dia menginginkan para pemuda masuk barisan partai oposisi karena jika ditangkap masih bisa bertahan hidup dipenjara, sedangkan kaum tua disuruh masuk golkar agar mendapat jaminan. Dia menginginkan Hidayatullah menguasai kursi pada tiga partai saat itu (Golkar, PPP, dan PDI), sehingga keputusan yang dikeluarkan didominasi oleh Hidayatullah. Abdullah Said meninggal dunia di Jakarta pada 4 Maret 1998 setelah beberapa waktu menjalani pengobatan atas penyakit yang dideritanya.
Daftar Ketua Umum Partai Golkar
Ketua Umum Partai Golkar merupakan jabatan tertinggi dalam struktur kepengurusan Partai Golongan Karya, khususnya di tingkat Dewan Pimpinan Pusat.
Meutya Viada Hafid
Ketika organisasi massa yang didirikan Surya Paloh, yakni Nasional Demokrat, berganti baju menjadi partai politik pada 25 Juli 2011, Meutya yang dekat dengan Surya Paloh (atasannya ketika berkarya di Metro TV) termasuk di antara kader Golkar yang mundur dari Nasdem.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar memilih mundur dari Nasional Demokrat. Pengunduran diri kader Golkar itu diumumkan pada Kamis, 11 Agustus 2011 yang merupakan tenggat bagi kader Golkar untuk memilih bertahan di partai berlambang beringin tersebut, atau pindah ke Nasdem.
Selain Meutya, kader Golkar lain yang sempat bergabung di Nasdem adalah Jeffrie Geovani dan Ferry Mursyidan Baldan. Pada hari itu, Meutya Hafid menyatakan di akun Twitternya dengan tegas mengatakan, "sangatlah tak mungkin jika saya menjadi anggota parpol lain."
Jalur ABG
Di era Orde Baru, bila militer menjadi stbilisator dan birokrasi sebagai regulator dan penggerak, maka Golkar menjadi penjaga kans kekuasaan militer dalam pemilihan umum sebagai kendaraan politik yang sejajar dengan partai politik. Pertama klai Golkar ikut dalam pemilihan umum Orde Baru adalah pada pemillihan umum 1971, dan seterusnya sebanyak enam kali pemilihan umum yang hasilnya selalu menjadi pemenang dan terus menjadikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemenangan Golkar itu tak lepas dari peran dominasi militer dan pegawai negeri sipil (Korps Pegawai Negeri) atau kelompok birokrat yang kemudian dibentuk sebuah doktrin sindikalisme monoloyalitas hanya kepada Golongan Karya dan Presiden Soeharto, yaitu mewajibkan seluruh pegawai negeri untuk memilih Golkar saat pemilihan umum.
Habel Melkias Suwae
Habel Melkias Suwae berpasangan dengan Yop Kogoya maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Papua dalam Pemilukada Papua tahun 2012. Mereka didukung oleh tiga parpol, yaitu Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Yop Kogoya merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PDS Papua. Mereka mendaftar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 ke Panitia Khusus Pemilihan Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Pansus Pilgub DPRP).
Sebelumnya, dalam penentuan calon gubernur (cagub) Partai Golkar untuk Pemilukada Papua 2011 yang gagal dilaksanakan, Habel bersaing ketat dengan Klemen Tinal (pasa saat itu menjabat sebagai Bupati Mimika). Habel direstui oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, namun tidak mendapatkan rekomendasi dari DPD-DPD di Papua yang lebih mendukung Klemen Tinal.
Nursholeh
Nursholeh lahir di Tegal, Jawa Tengah, 22 Agustus 1957. Menyelesaikan pendidikan dasar sampai sarjana di tanah kelahirannya. Kemudian dia melanjutkan pendidikan magister manajemen pendidikan di Jakarta. Nursholeh merupakan kader Partai Golkar yang diajukan sebagai calon wakil wali kota Tegal, mendampingi Siti Masitha Soeparno dalam Pemilukada Kota Tegal tahun 2013. Dalam perhitungan akhir, pasangan ini akhirnya memenangi kompetisi dengan mengungguli perolehan suara di atas wali kota petahana Ikmal Jaya yang berpasangan dengan Eddy Suripno. Sebelum menjabat di lingkungan pemerintah, Nursholeh merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dari Fraksi Partai Golkar. Dia juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tegal dari 2009 sampai dengan 2015. Selain berkecimpung di dunia politik, Nursholeh menekuni profesi antara lain sebagai konsultan perencana, surveyor, dan direktur perusahaan.
Gde Sumarjaya Linggih
Sukses di bidang bisnis, Gde Sumarjaya yang akrab dipanggil Demer, mulai mencoba terjun di bidang politik yakni bergabung menjadi kader di Partai Golkar. Sebelumnya, Gde sempat aktif berorganisasi yang kemudian membawanya sebagai anggota DPR-RI komisi VI yang menangani Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, BUMN, dan Standarisasi Nasional.
Fadel Muhammad
Ketika mahasiswa, dia berhasil menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional (1975). Lulus sebagai insinyur, ia menjalankan profesi keinsinyurannya dengan mendirikan PT Bukaka, dari bengkel kecil reparasi alat berat menjadi perusahan "engineering" yang terpandang. Saat menjadi Gubernur, Fadel mampu membawa Gorontalo-yang sebelumnya merupakan halaman belakang Sulawesi-menjadi provinsi inovasi, dan meletakkan dasar pembangunan yang bertumpu pada ekonomi jagung. Fadel adalah satu-satunya yang mendapat Piagam Ketahanan Pangan Abadi. Di bidang politik, Fadel berperan ketika Golkar menghadapi masa sulit pasca reformasi. Dia adalah sedikit tokoh Golkar yang dijuluki "Golkar Putih". Sebagai legislator, waktu menjadi pimpinan Komisi XI, melalui perannya sebagai "policy entrepreneur" berhasil mendorong Bank Indonesia (BI) untuk memberikan subsidi Kredit Usaha Rakat (KUR) dari bunga kredit 22% menjadi 12% dan sekarang bunga KUR tinggal 7,5%. Kesibukannya yang cukup tinggi tidak menyurutkan Fadel untuk membagi ilmu kewirausahaan. Sejak tahun 1998, Fadel memberikan kuliah tamu di berbagai universitas, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti sampai tahun 2000. Kemudian, ia berlabuh di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya hingga sekarang dan menjadi guru besar satu-satunya di Indonesia dalam bidang kewirausahaan sektor publik.
Setya Novanto
Tepat saat akan memulai pemungutan suara tahap 2 yang hanya diikuti 2 caketum pemeroleh suara minimal 30%, Akom menyatakan tidak akan melanjutkan pemilihan dan mendukung Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Munaslub akhirnya mengesahkan Setya Novanto secara resmi sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar 2016-2019. Idrus Marham kembali ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Sementara posisi Bendahara Umum dijabat oleh Robert Kardinal. Nurdin Halid yang menjabat sebagai Ketua Steering Committee Munaslub ditunjuk sebagai Ketua Harian Partai Golkar. Penunjukan ketiganya dilakukan dalam rapat di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (17/5/2016). Setya Novanto pun akan mengundurkan diri dari Ketua Fraksi DPR.
Partai Golongan Karya
Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.
Partai Uni Demokrasi Indonesia
Partai ini lahir jauh sebelum era reformasi diembuskan, yaitu di saat pemerintah melarang berdirinya partai-partai selain tiga partai besar saat itu, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Bahkan, pemikiran untuk mendirikan partai sebenarnya sudah ada sejak 1993, diilhami kenyataan bahwa partai yang ada tidak aspiratif. PUDI juga menempatkan diri sebagai partai oposisi yang merupakan bagian utama dari kehidupan demokrasi.
Suhardiman
Prof. Dr. Suhardiman, S.E. () adalah tokoh politik yang telah melewati 5 masa kepemimpinan Indonesia: zaman Hindia Belanda, zaman Jepang, presiden Sukarno, presiden Soeharto, dan masa reformasi. Suhardiman kerap disebut sebagai dukun politik karena intuisinya sangat kuat dalam memprediksi peristiwa politik terutama dalam konteks suksesi kepemimpinan dan merupakan satu-satunya pendiri partai Partai Golkar yang masih hidup. Dia turut mewarnai perjalanan politik Indonesia bersama dengan SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), yang awalnya dia dirikan untuk membendung penyebaran paham komunisme oleh PKI. Dalam perjalanannya, SOKSI menjadi salah satu ormas yang melahirkan Partai Golkar dan menjadi tempat pengkaderan para pemimpin bangsa. Komentar dan pendapat Prof. Dr. Suhardiman kerap diminta sejumlah media terutama mengenai suksesi kepemimpinan di negeri ini karena intuisi politiknya sangat kuat dalam memprediksi calon-calon pemimpin masa depan.
Setya Novanto
Pada kasus Akil Mochtar, Novanto pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga mantan politikus Partai Golkar. Nama Novanto sempat disebut dalam rekaman pembicaraan antara Akil Mochtar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin. Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini, Novanto membantah adanya permintaan uang dari Akil. Dia mengaku telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.
Oktober 2009
8 - Aburizal Bakrie, pengusaha yang juga menjabat Menko Kesra, terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang diadakan di Pekanbaru, Riau.
8 - Nobel Kesusastraan 2009 diberikan kepada Herta Müller.
7 - Nobel Kimia 2009 diberikan kepada Venkatraman Ramakrishnan, Ada E. Yonath, dan Thomas A. Steitz atas kerja mereka mengenai struktur dan fungsi ribosom.
6 - Nobel Fisika 2009 diberikan kepada Charles K. Kao, Willard S. Boyle, dan George E. Smith atas pengembangan teknologi fotografi digital dan jaringan global serat optik.
5 - Nobel Fisiologi 2009 diberikan kepada Carol W. Greider, Elizabeth Blackburn, dan Jack W. Szostak atas penemuan dan rekayasa enzim telomerase, penjaga bagian ujung dari kromosom (telomer).
5 - Pembalap Formula 1 dari tim Red Bull Racing, Sebastian Vettel, menjuarai GP Jepang 2009 dari posisi "pole".
Susilo Bambang Yudhoyono
Dengan kongres nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2004, Yudhoyono dan Kalla awalnya didukung Agung Laksono pembicara menjadi ketua Golkar. Ketika Agung dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono dan Kalla memberikan dukungan mereka pada Surya Paloh. Akhirnya, ketika Paloh itu dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono memberi lampu hijau bagi Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Golkar kepemimpinan. Pada tanggal 19 Desember 2004, Kalla terpilih sebagai ketua baru Golkar.
Wiranto
Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah H. Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan Tuty Alawiyah AS, Yus Usman Sumanegara, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wapangab Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul Razi, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Marsda TNI (Purn) Budhi Santoso, Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel Koto, dan mantan Menkeu Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber, pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa.
Pada 17 Januari 2007, ia bertemu dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan (Jakarta). Pertemuan itu menjadi langkah awal dalam menyosong Pemilu Presiden 2009. Ia menyatakan kesiapannya berhadapan kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mencalonkan kembali.
Kasus korupsi e-KTP
Pada 22 Juli 2017 telah terjadi pertemuan antara Setya Novanto dengan Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung dalam sidang terbuka disertasi politisi Partai Golkar Adies Kadir di Surabaya, Jawa Timur. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Komisi Yudisial (KY) pada 21 Agustus 2017. Mereka curiga bahwa Setya Novanto telah melakukan upaya kepada Mahkamah Agung agar ia bisa terbebas dari hukum, terutama lewat sidang praperadilan. Laporan GMPG ditanggapi dengan positif oleh Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari namun dibantah oleh Setya Novanto dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengklarifikasi bahwa keberadaan Hatta Ali di Surabaya adalah murni sebagai penguji disertasi Adies Kadier dan tidak ada kaitannya dengan kasus e-KTP. Menanggapi pelaporan Doli, Golkar kemudian memecatnya sebagai politisi di Partai Golkar.
Deddy Mizwar
Setelah menyelesaikan satu periode masa jabatannya, Deddy kemudian maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Pada pencalonan ini, Deddy Mizwar berpasangan dengan Dedi Mulyadi dari Partai Golongan Karya (Golkar). Duet Deddy-Dedi diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar. Total kursi koalisi parpol ini berjumlah 29, atau sudah mencukupi persyaratan calon sebanyak 20 kursi. Dari hasil hitung cepat dan hitung resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Pasangan Deddy-Dedi menempati urutan ke-3 dengan presentase 25.7% suara.
Pemilihan umum di Indonesia
Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.
Nasional Demokrat (Indonesia)
Sebelum mendirikan Nasional Demokrat, Surya Paloh maju dalam perebutan calon ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar). Namun pada perebutan itu, Surya kalah dari Aburizal Bakrie yang akhirnya memenangi dan menjabat sebagai Ketum Golkar periode 2009-2014. Kekalahan ini menyebabkan banyak pihak menduga Nasdem didirikan Surya akibat kekecewaan kekalahannya di Golkar. Dan karena itu, Nasdem adalah cikal bakal sebuah partai politik (parpol) untuk kendaraan politik Surya dalam Pemilu 2014. Terlebih pengurus Nasdem yang terlibat sebagian besar berasal dari kalangan politisi.
Satya Widya Yudha
Pada periode 2014-2019 ini, SWY pernah didaulat menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI hingga Februari 2016, sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar bidang Industri & Pembangunan (Inbang). Pada Januari 2017, Fraksi Partai Golkar menugaskannya kembali menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Dalam kiprahnya di parlemen, Satya pun menjadi Penggagas sekaligus menjadi Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI (Green Economy Caucus).
Tenda besar
Selain itu, Golkar juga sering disebut sebagai partai tenda besar karena beberapa kadernya memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Hal ini terlihat dari beberapa politisi Golkar yang memiliki latar belakang berbeda antara lain Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Siswono Yudo Husodo, Agung Laksono.
Partai Merdeka
Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan, dan Partai Merdeka.
Soeharto
Pada 22 Maret 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia.
Pada 16 Maret 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan IV yang terdiri atas 21 menteri, tiga menteri koordinator, delapan menteri muda, dan tiga pejabat setingkat menteri. Pada 1 Januari 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi anggota Golkar.
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.
Agung Laksono
H.R. Agung Laksono () adalah seorang politisi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 2009—2014. Dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar pada tahun 2004 dan 2009, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar pada tahun 2014 di Jakarta, ia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Aburizal Bakrie.
Gandung Pardiman
H. Gandung Pardiman, SE. MM () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. Gandung Pardiman ditempatkan di Komisi IX DPR RI yang menangani Kementerian Kesehatan Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Asuransi Kesehatan Indonesia dan Jamsostek. Gandung Pardiman merupakan Ketua DPD Golkar Yogyakarta periode 2009-2015. Ia merupakan pemegang gelar strata dua dari Universitas Mitra Indonesia.
Johnny Sitohang Adinegoro
Ia adalah putera dari Jonathan Ompu Tording Sitohang (Pj. Bupati Dairi tahun 1949). Ia memulai karier politiknya sejak tahun 1978 sebagai Pengurus Komisaris Desa Golkar di Desa Lae Hole, Parbuluan. Ia lalu menjadi Komisariat Golkar Parbuluan hingga menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Dairi tahun 1998 hingga sekarang.
Partai Golongan Karya
Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:
Aburizal Bakrie
Ir. H. Aburizal Bakrie, yang juga akrab dipanggil Bakrie, Ical, atau ARB (), adalah pengusaha Indonesia yang pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama, namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.
Partai Golongan Karya
Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.
Gus Yaqut
Yaqut Cholil Quomas atau lebih dikenal sebagai Gus Yaqut lahir di Rembang, 4 Januari 1975 merupakan putra dari K.H Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan saudara dari Yahya Staquf, tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Gus Yaqut adalah tokoh muda Rembang. Lulus dari SDN Kutoharjo (1981 – 1987), Gus Yaqut lantas melanjutkan pendidikannya ke SMPN II Rembang (1987 – 1990) lalu meneruskan pendidikannya ke SMAN II Rembang (1990 – 1993) dan menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia jurusan sosiologi.
H. Yaqut Cholil Qoumas, (lahir di Rembang, Jawa tengah, 4 Januari 1975) adalah Ketua Umum GP Ansor periode 2015-2020 yang merupakan organisasi sayap kepemudaan dari Nahdlatul Ulama.
Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi terjun ke dunia politik dimulai ketika ia terpilih menjadi Anggota DPRD Purwakarta pada Periode 1999-2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Akan tetapi pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta Periode 2003-2008 berpasangan dengan Lily Hambali Hasan. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta Periode 2008-2013 berpasangan dengan Dudung B. Supardi, dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada periode selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta Periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Pada 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2016 - 2020 menggantikan Irianto MS Syafiuddin atau biasa yang dikenal dengan nama Yance.
Rusli Zainal
Setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rusli Zainal langsung dinonaktifkan oleh partai Golkar. Selain itu partai Golkar tidak akan membantu Rusli Zainal dan tidak akan membela dan menyediakan penasehat hukum bagi Rusli Zainal. Elit partai Golkar juga mengkhawatirkan turunnya popularitas partai Golkar akibat ditetapkanya Rusli Zainal sebagai tersangka.
Pada 14 Juni 2013, Rusli Zainal akhirnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa penahanan 20 hari pertama. Penahanan dirinya terkait dengan tiga perkara tindak pidana korupsi.. Terkait dengan penahanan Rusli, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, tugas gubernur dijalankan oleh wakil gubernur sampai Rusli Zainal resmi dinonaktifkan.
Tommy Soeharto
Bulan Mei 2016, Tommy mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai ketua partai Golkar, tetapi ia membatalkannya dan tidak mendaftarkan diri. Pada bulan itu juga, Tommy diangkat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Golkar.
Akbar Tanjung
Pada 1973, ia turut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau disingkat KNPI. Pada 1978, ia turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), yang kemudian menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat AMPI (1978-1980). Pada 1983-1988, ia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Pada 1988-1993, ia menjadi anggota Dewan Pembina DPP Golkar. Pada 1993-1998, ia menjabat Sekretaris Dewan Pembina Golkar. Ia menjabat Ketua Umum Partai Golkar pada periode 1998-2004.
Partai Golongan Karya
Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tetapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.
Darul Siska
Darul Siska () adalah seorang politisi Indonesia. Ia adalah anggota Partai Golkar dan menjadi anggota DPR RI pada periode masa bakti tahun 1997–2009. Darul Siska juga aktif di berbagai organisasi, diantaranya di DPP KNPI hingga 1989, Sekretaris ICMI Pusat pada tahun 1995,dan terakhir menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar pada tahun 2011.
Tommy Soeharto
Pada 11 Maret 1988, Tommy (saat itu berusia 25 tahun) dan kakak-kakaknya untuk pertama kali menghadiri upacara pelantikan bapaknya sebagai presiden dalam masa jabatan kelima. Kehadiran mereka menimbulkan spekulasi bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk menduduki jabatan politik. Tommy, Tutut, dan Bambang kemudian bergabung dengan Golkar, partai politik terbesar dalam rezim Suharto. Pada tahun 1992, mereka diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Usai mundurnya Suharto bulan Mei 1998, Golkar mengumumkan pada bulan Juli bahwa partainya menarik Tommy, Tutut, dan Bambang (dan istri Bambang, Halimah) dari MPR. Tahun 2008, pejabat-pejabat Golkar mengatakan bahwa mereka mengizinkan anak-anak Suharto bergabung kembali dengan partai asalkan tidak terlibat masalah hukum.
Aceng Fikri
Terkait kontroversi sang bupati pada Desember 2012, partai Golkar menyatakan bahwa Aceng sudah dipecat dari kepengurusan Golkar, walaupun informasi ini masih simpang siur. Menurut Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat, Irianto MS. Syarifudin, Aceng dipecat sejak kasus pemukulan terhadap ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Banjarwangi, Garut pada saat Musdalub di Garut, 24 Februari 2012, lalu. Lantaran itu, Aceng yang dipercaya mengawal Musdalub Golkar Garut akhirnya dipecat DPD Golkar Jabar.
Rambe Kamarul Zaman
Ia kembali terpilih pada periode 2009-2013. Dalam periode ini ia terpilih menjadi ketua DPP Partai Golkar Bidang Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan. Ia mengusulkan konsep revitalisasi ormas yang harus dimulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Menurutnya, ormas yang didirikan atau mendirikan Partai Golkar harus bisa bergerak bersama-sama dan memiliki eksistensi sampai tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat desa. Untuk itu, ia bertekad untuk menyukseskan program catur sukses dengan melaksanakan konsolidasi organisasi, kaderisasi, dan regenerasi, demokrasi, dan pembangunan untuk kesejahteraan. Sebagai ketua DPP Partai Golkar Bidang Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan, ia juga memiliki inisiatif untuk menjadi yang pertama dalam memberikan pendidikan politik bagi kadernya dengan melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberikan pendidikan tentang pilar bangsa untuk organisasi-organisasi sayap. Alasannya untuk bekerja sama dengan MPR tersebut adalah karena ia menilai bahwa MPR telah membawa tugas berat dalam menyosialisasikan kembali pemahaman terhadap pilar kebangsaan yang mulai luntur dari masyarakat Indonesia. Rambe Kamarulzaman merupakan mantan Ketua Tim Kerja II Sosialisasi Putusan MPR tahun 2005-2009.
Ridwan Bae
Ridwan Bae terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Tenggara setelah memperoleh 91,747 suara. Ridwan adalah politisi senior Golkar di Sulawesi Tenggara. Ridwan adalah mantan Bupati Muna (2000-2010) dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kerusuhan Banjarmasin
Usai salat Jumat, terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar Kalsel. Kabar itu segera tersiar dan massa berdatangan tanpa bisa dibendung. Mereka akhirnya bentrok dengan Satgas Golkar, yang rata-rata berasal dari organisasi Pemuda Pancasila dan FKPPI. Karena massa terlalu banyak, Satgas Golkar terpaksa mencari jalan selamat. Tapi akibatnya, ada enam mobil peserta kampanye Golkar yang dibakar.
Azwar Chesputra
H. Azwar Chesputra, SE. () adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia duduk di kursi DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Riau dengan mengantongi 37.126 suara dalam Pemilu Legislatif 2004. Azwar adalah salah seorang di antara tiga orang politisi dari Partai Golkar yang mendapatkan kursi di parlemen, sementara dua orang lainnya adalah Saleh Djasit dan Musfihin Dahlan.
Partai Golongan Karya
Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.
SMA Negeri 1 Karangdowo
Hari Jum’at tanggal 19 Oktober 1984 di pendopo Kantor Kecamatan Karangdowo diadakan pertemuan kader Golkar, untuk memperingati HUT Golkar yang ke-20. Acara ini dihadiri sekitar 60 orang. Setelah selesai pertemuan, Bapak Camat Sumarno, B.A. memberikan informasi yang ditujukan kepada anggota Komcat Golkar dan beberapa Kades untuk membahas tentang pendidikan di Kecamatan Karangdowo. Lalu beberapa orang berkumpul secara khusus untuk membahas SMA di Karangdowo, mereka yang berkumpul, diantaranya:Tentang keberadaan SMA di Karangdowo sangatlah diperlukan, maka segera ditanggapi oleh peserta rapat, lebih-lebih Ratno Subroto, B.A. mempunyai hubungan baik dengan Drs. Winarno Amiseno (Staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ). Kemudian dia mengharapkan dapat menyembadani untuk memperoleh Unit Gedung Baru SMA Negeri untuk Kecamatan Karangdowo. Atas kehendak dia kemudian dibentuk :
Ismael Hasan
Ismael Hassan SH adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Golongan Karya (Golkar) pada masa Orde Baru dan merupakan salah seorang ketua di partai tersebut. Ismael pernah menjadi anggota DPR/MPR RI pada dasawarsa 90-an mewakili masyarakat dari daerah pemilihan Sumatera Barat, dan sekaligus menjadi Ketua Komisi IX DPR-RI. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA-RI), serta ketua dan penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Partai Golongan Karya
September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).
Ali Moertopo
Pada tahun 1968, Ali menggagas peleburan partai-partai politik, yang saat itu sangat banyak jumlahnya, menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. Hal ini kemudian terwujud pada tahun 1973 sewaktu semua partai melebur menjadi tiga partai: Golkar, PPP (penggabungan partai-partai berbasis Islam), dan PDI (penggabungan partai-partai berbasis nasionalis).
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Aburizal Bakrie yang memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Hatta melihat Jusuf Kalla sebagai ancaman akan ketidak kompakan dan krisis solidaritas di internal partai Golkar. Konflik muncul bermula saat ia memecat 3 kader golkar yang tidak mendukung Prabowo-Hatta, mereka adalah anggota DPR dari Partai Golkar, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. Pemecatan terhadap 3 kader muda Golkar itu merupakan awal benih perpecahan di internal partai beringin yang berakumulasi menjadi rencana pemecatan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar. Banyak internal kader Golkar yang menilai pemecatan terhadap 3 kader golkar tersebut tidak sesuai dengan AD/ART dan prosedur partai.
Egy Massadiah
Pemikiran ini menjadi bahan kritikannya pada partainya sendiri. Baginya, Golkar pernah menjadi cerminan hijrah politik ketika mendengungkan slogan ‘Golkar Bersih’ di awal era kepemimpinan Airlangga Hartarto. Namun pada realisasinya, Egy melihat banyak hal yang tidak sesuai dengan semangat hijrah partai tersebut. Beberapa hal yang ia kritisi antara lain mayoritas pimpinan diisi oleh kader dari kalangan tua, penempatan kader pada posisi yang tidak sesuai kompetensinya, dan penamaan nomenklatur jabatan yang makna dan artinya sulit dipahami.
Masnah Busro
Masnah Busro mengawali karier politiknya pada 2005 melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Di kepengurusan PAN, Masnah semula dipercaya menjadi Bendahara PAN Kecamatan Kumpeh periode 2005-2007. Kemudian jabatannya naik menjadi Ketua PAN Kecamatan Kumpeh periode 2007-2011. Lepas dari PAN, Masnah berlabuh bersama Partai Golkar. Bahkan wanita kelahiran 1977 ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Partai Golkar Provinsi Jambi periode 2015-2020.
Sofyan Edi Jarwoko
Di dunia politik, Bung Edi memang bukan orang baru. Dia masuk di Partai Golkar sejak 1998. Kariernya di partai berlambang pohon beringin itupun dilalui mulai dari bawah. Bahkan melalui partainya juga, Bung Edi berhasil menjadi anggota DPRD Kota Malang selama dua periode, yaitu periode 2004-2009 dan tahun 2009-2014.
Abdurrahman Wahid
Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga partai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.
Ade Komarudin
Pada pemilu tahun 1999, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk kedua kalinya. Karier politiknya semakin menanjak setelah menjadi anggota DPR RI. Pada tahun 1999, Ade Komarudin ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar. Pada tahun 2003, ia kembali diberi jabatan sebagai Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar. Pada tahun 2009, Ade Komarudin ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar mendampingi Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi. Tahun 2014, Ade Komarudin ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.
Aburizal Bakrie
Akibat elektabilitas Bakrie yang rendah, muncul pergolakan di internal Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sendiri menyatakan bahwa evaluasi dapat terjadi dan semua tergantung perolehan saat pemilihan umum legislatif. Bahkan muncul isu bahwa bila Golkar tidak mendapatkan cukup suara dalam pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014, kelompok yang tidak puas dengan Bakrie berencana menjatuhkan Bakrie.
Setelah pemilihan umum legislatif 2014, Bakrie sempat menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto, calon presiden dari partai Gerindra. Mereka menjajaki kemungkinan koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Bakrie sendiri telah memberi sinyal bahwa ia siap menjadi cawapres Prabowo. Namun, perbincangan tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2014, Bakrie mengumumkan di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta, bahwa partai Golkar siap mendukung pencalonan Joko Widodo. Namun, keadaan kembali berubah setelah Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan bahwa Golkar dan Demokrat akan membentuk poros baru dengan mencalonkan pasangan Bakrie-Pramono Edhie Wibowo. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 2014, Golkar memutuskan akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Sebagai gantinya, Prabowo menjanjikan jabatan "Menteri Utama" kepada Bakrie, yang kemudian dikritik karena dianggap bertentangan dengan sistem presidensial.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Muhammad Jusuf Kalla yang notabene adalah kader senior dari partai Golkar dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo terbukti mempengaruhi solidaritas di internal "Partai Beringin" ini. Jusuf Kalla yang mempunyai segudang pengalaman di pemerintahan mulai dari jabatan menteri hingga Wakil Presiden, mempunyai pengaruh besar terhadap simpatisan dan kader Golkar di tingkat provinsi dan daerah. Walaupun elit Golkar menyatakan dukungan resmi dan terbuka terhadap kubu Prabowo-Hatta, kenyataan berkata lain karena kader Golkar di daerah banyak yang memilih Jokowi-JK sebagai pilihan Presiden. Kuatnya sosok Jusuf Kalla karena ia sangat dihormati dan disegani di intenal partai Golkar.
Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono
Mr. Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono () adalah salah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan salah seorang pendiri Partai Katolik Indonesia. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai beberapa Menteri setelah Indonesia merdeka. Ia jugalah yang memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamrih. Berpolitik selalu memakai "beginsel" atau prinsip yang harus dipegang teguh. Seperti yang disampaikan oleh pemimpin umum harian Kompas, Jakob Oetama, ia adalah salah satu tokoh yang menjunjung tinggi moto "salus populi supremalex", yang berarti kepentingan rakyat, hukum tertinggi, yang merupakan cermin etika berpolitik yang nyaris klasik dari tangan dirinya.
Ahmadi Noor Supit
Ahmadi Noor Supit lahir di Kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 1 September 1957. Ayahnya, Muhammad Saleh Supit berdarah Minahasa dan ibunya, Maduarah berdarah Banjar asal Kandangan, Kalimantan Selatan. Ia memulai kariernya pada saat ia menjadi anggota DPD Partai Golkar daerah Kalimantan Selatan.
Karier politik Ahmadi terbilang cukup cemerlang. Setelah menjadi anggota DPD Kalimantan Selatan, pada tahun 1998 ia menjadi Wakil Ketua Partai Golkar di daerah yang sama sampai tahun 2003. Ia terpilih kembali sebagai Wakil Ketua pada periode 2003 sampai 2005.
KOSGORO
KOSGORO adalah singkatan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong yang berdiri pada tanggal 10 November 1957. Kosgoro merupakan salah satu KINO (Kelompok Induk Organisasi), disamping SOKSI dan MKGR, yang melahirkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964. Kino-kino tersebut pada tahun 1970 mengeluarkan keputusan bersama untuk ikut menjadi peserta pemilihan umum melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo yang menjadi tanda gambar GOLKAR sejak Pemilu tersebut tetap dipertahankan hingga sekarang.
Aburizal Bakrie
Di bawah pimpinan Aburizal Bakrie, partai Golkar menghasilkan cetak biru yang disebut "Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan", yang dimaksudkan sebagai aksi partai menuju tahun 2045. Visi ini memprioritaskan reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur, usaha mikro kecil menengah, dan koperasi. Keseluruhan prioritas ini dilaksanakan dan diintegrasikan melalui "Catur Sukses Pembangunan Nasional", yaitu pertumbuhan, pemerintahan, stabilitas, dan nasionalisme baru. Sementara itu, pokok-pokok strategi yang dikembangkan dalam visi ini meliputi pembangunan Indonesia dari desa, penguatan peran negara, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan pendapatan di antara masyarakat, pemerataan pembangunan antar daerah dan antar wilayah, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan komunitas dalam kerangka program pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan yang berbasis "ekonomi biru" dan "ekonomi hijau", penegakkan hukum dan hak asasi manusia, pengembangan industri berbasis IPTEK dan inovasi berdaya saing tinggi, dan revitalisasi pertanian pangan dan niaga.
Chairun Nisa
Kendati ia mengajar di Pulau Kalimantan karena mengikuti suaminya yang merupakan penduduk Palangkaraya, ia menyelesaikan semua studinya di Yogyakarta dan Jakarta. Semasa kuliah, ia sangat aktif dalam keorganisasian. Ia membulatkan tekad untuk bergabung dengan Golkar ketika lulus kuliah dan hal itu benar-benar ia realisasikan. Menurutnya, ada satu hal yang membuat partai berlambang beringin itu berbeda dengan partai lain yaitu karena pluralisme yang dianut penghargaan terhadap kemajemukan sehingga jauh dari kesan eksklusif.
Fadel Muhammad
Fadel sebelumnya adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia juga Dewan Pimpinan Daerah Ketua DPD I Golkar di Gorontalo,Wakil Ketua Umum DPP Golkar. Setelah bercerai dengan istri pertamanya, ia menikah dengan Hj.Hana Hasanah binti Thahir Shahab.