kapankah papua new guinea melepaskan diri dari Indonesia?
Papua
Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Indonesia di Pulau Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda ("Nederlands Nieuw-Guinea" atau "Dutch New Guinea"). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.
Michael Somare
Sir Michael Thomas Somare, GCL, GCMG, CH, CF, KStJ, MP (lahir 9 April 1936) adalah Perdana Menteri Papua Nugini periode 2002-2011. Sebelumnya, dia juga Perdana Menteri dari kemerdekaan pada 1975 sampai 1980 dan dari tahun 1982 sampai 1985. Pada periode pertama jabatannya, Somare menjadi anggota Partai Pangu. Kemudian, dia menjadi pemimpin Partai Aliansi Nasional. Ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri pada pemilu 2007. Keluarganya mengumumkan pengunduran dirinya karena sakit pada Juni 2011
Garuda Indonesia Penerbangan 865
Garuda Indonesia Penerbangan 865 adalah sebuah penerbangan berjadwal maskapai penerbangan nasional Indonesia, Garuda Indonesia, dari Fukuoka menuju Jakarta. Pada tanggal 13 Juni 1996, ketika hendak lepas landas, kipas turbin depan mesin nomor 3 (paling kanan) pecah dan terpisah dari poros mesin. Karenanya, kru berupaya membatalkan lepas landas, meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1 (kecepatan maksimal lepas landas). Ketika kru mencoba menghentikan pesawat, pesawat itu meluncur keluar ujung landasan, mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar, menewaskan 3 dari 275 penumpang seketika. Investigasi menyatakan kerusakan turbin mesin GE CF6 tersebut diakibatkan keausan akibat masa pakai (kelelahan logam), di mana pihak Garuda belum mengganti turbin tersebut. Turbin tersebut beroperasi selama 30913 jam terbang and 6182 siklus pendaratan. Padahal, pihak pabrikan, General Electric, menganjurkan penggantian turbin setelah 6000 siklus pendaratan. Pesawat tersebut dihapus dari armada Garuda setelahnya.
Transmigrasi
Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda tahun 1949 di bawah pemerintahan Soekarno, program transmigrasi dilanjutkan dan diperluas cakupannya sampai Papua. Pada puncaknya antara tahun 1979 dan 1984, 535.000 keluarga (hampir 2,5 juta jiwa) pindah tempat tinggal melalui program transmigrasi. Dampak demografisnya sangat besar di sejumlah daerah; misalnya, pada tahun 1981, 60% dari 3 juta penduduk provinsi Lampung adalah transmigran. Pada tahun 1980-an, program ini didanai oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia serta negara-negara Barat yang memuji kebijakan anti-komunis Soeharto. Akibat krisis energi 1979 dan peningkatan biaya transportasi, anggaran dan rencana transmigrasi dipotong.
Gulden Papua Barat
Gulden adalah mata uang Nugini Belanda hingga tahun 1963. Mata uang yang terpisah diberlakukan karena Irian Barat menjadi satu-satunya wilayah Hindia Belanda yang tetap dikuasai oleh Belanda sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Mata uang ini berhenti diterbitkan ketiga Nugini Belanda menjadi bagian dari provinsi Indonesia sebagai Papua Barat tahun 1963. Pada tahun itu, rupiah Irian Barat menggantikan gulden Papua Barat.
Pulau Papua
Nama Irian digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk mengacu terhadap pulau ini juga terhadap provinsi, sebagaimana "Provinsi Irian Jaya". Nama ini diusulkan pada tahun 1945 oleh Marcus Kaisiepo, saudara dari Gubernur yang akan datang Frans Kaisiepo. Nama ini diambil dari Bahasa Biak yang berarti "beruap", atau "semangat untuk bangkit". Nama ini juga digunakan dalam bahasa pribumi lain seperti Bahasa Serui, Bahasa Merauke dan Bahasa Waropen. Nama ini digunakan sampai tahun 2001 di mana pulau beserta provinsinya kembali dinamakan Papua. Nama "Irian" yang awalnya disukai oleh penduduk asli Papua, sekarang dianggap sebagai nama yang diberikan oleh Jakarta.
Kota Padang
Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui Pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada tanggal 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui surat keputusan Presiden RIS nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom. Wilayah kota diperluas, sementara status kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Wali kota Padang. Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara "de facto" menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara "de jure" pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015–2019, pemerintah pusat menetapkan Kota Padang, bersama Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk pengembangan wilayah metropolitan Palapa (Padang–Lubuk Alung–Pariaman).
Sejarah Papua Nugini
Meski hubungan dekat telah dipertahankan sejak kemerdekaan damai dan Australia tetap yang terbesar bilateral bantuan donor untuk Papua Nugini , hubungan dengan Australia baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda ketegangan . Sedangkan pada kunjungan kenegaraan pada Maret 2005, Perdana Menteri Somare diminta untuk menyerahkan pemeriksaan keamanan dan menghapus sepatunya setelah tiba di bandara Brisbane . Meskipun tuntutan dari pemerintah PNG bahwa Australia meminta maaf , kedua menolak . Selain itu , masalah muncul berkaitan dengan terbaru paket bantuan Australia untuk Indonesia . Senilai A $ 760.000.000 , program ini adalah untuk mengatasi kejahatan dan korupsi di PNG dengan mengirimkan 200 polisi Australia ke Port Moresby dan menginstal 40 pejabat Australia dalam birokrasi nasional. Namun, setelah detasemen pertama polisi tiba , pengadilan tinggi Papua Nugini memutuskan bahwa pengaturan tersebut tidak konstitusional , dan polisi kembali ke rumah . Sebuah pengaturan baru , dimana hanya 30 petugas akan berfungsi sebagai kekuatan pelatihan bagi pasukan lokal telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Australia sebagai " terbaik kedua " .
Agresi Militer Belanda I
Kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan Kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan NICA mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, NICA di bawah pimpinan van Mook atas perintah Kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara Kerajaan Belanda dan Hindia (Indonesia) di bawah naungan Kerajaan Belanda.
José Rolz-Bennett
Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa 1962-1969, Rolz Bennett berpartisipasi dalam upaya untuk kemerdekaan Nugini Barat, yang kemudian dikenal sebagai Papua. Dengan demikian, 1 Oktober 1962 dilantik sebagai Administrator Sementara dan masa jabatannya berakhir pada 16 November tahun yang sama.
Daerah Istimewa Surakarta
Seiring dengan dibukanya kembali semangat otonomi daerah dan dengan pemberian Otonomi Khusus pada Papua (2001), Papua Barat (2008), Aceh (2001 dan 2006), dan DKI Jakarta (1999 dan 2007) serta penegasan keistimewaan Aceh (1999 dan 2006) dan Yogyakarta (2012), muncul wacana untuk menghidupkan kembali Daerah Istimewa Surakarta sebagai bagian dari NKRI. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas UU Negara Bagian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950.
Hubungan Indonesia dengan Papua Nugini
Papua bagian barat (yang terdiri dari dua provinsi di Indonesia: Papua dan Papua Barat) dan Papua Nugini berbagi perbatasan (470 mi) 760 kilometer yang telah meningkatkan ketegangan dan isu-isu diplomatik yang sedang berlangsung selama beberapa dekade .
Tempat Pengasingan Boven Digoel
Pada saat Jepang meduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Boven Digoel dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Boven Digul. Bagian dari kamp itu tidak dibebaskan lebih awal dari pertengahan 1943, akan tetapi ketika dalam menghadapi pendudukan Jepang, pada akhirnya Belanda menutup kamp Digoel tersebut dan mengirim seluruh penduduk ataupun tawanan Boven Digoel ke Australia. Belanda berharap orang-orang Indonesia yang menjadi tawanannya dan kemudian dibawa ke Australia akan membantu Belanda. Akan tetapi keadaan malah berbalik, tahanan politik itu dapat mempengaruhi serikat buruh Australia untuk memboikot kapal-kapal Belanda yang mendarat di Benua Kanguru. Akhirnya setelah Sekutu berhasil memperoleh kemenangan dari pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda, tawanan itu dikembalikan ke tempat asalnya di Indonesia. Pada akhirnya sekutu menduduki Indonesia. Sehingga beralih tangan, dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Indonesia masih berada dalam kekuasaan negara lain. Hingga akhirnya Indonesia merdeka tahun 1945.
Puteri Indonesia Papua Barat
Puteri Indonesia Papua Barat adalah sebuah kontes kecantikan yang ada di provinsi Papua Barat, yang diadakan sejak tahun 2005 dengan nama provinsi Irian Jaya Barat, dan ditahun berikutnya berubah menjadi Papua Barat.
Setelah provinsi Papua Barat dimekarkan dari provinsi Papua, wilayah ini mengadakan kontes regional terpisah di mana pemenangnya akan mewakili Papua Barat pada kontes Puteri Indonesia, pemegang saat ini adalah Lita Ayudiah M dari Manokwari.
Sejarah Papua Nugini
Prasejarah Papua Nugini dapat ditelusuri kembali sekitar 60.000 Tahun yang lalu ketika orang pertama kali bermigrasi menuju benua Australia. Sejarah tertulis dimulai ketika navigator Eropa pertama kali melihat New Guinea di bagian awal abad ke-1.Dan juga melihat kota kecil di Indonesia,yaitu Kakas,Kakas Adalah Kota Yang Misterius Pada Waktu Itu,Kakas Terletak Di Manado,Sulawesi Utara.Dikatakan misterius karena adanya suatu kelompok yang bernama Wazeng.
De Kroonduif
Setelah Papua dimasukkan dalam teritori Indonesia, pada 1 Januari 1963, operasi De Kroonduif digantikan oleh Garuda Indonesia.
Papua Barat
Papua Barat (disingkat Pabar) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Provinsi Papua Barat, meski telah menjadi provinsi tersendiri, tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya. Provinsi ini juga mempunyai KPUD sendiri dan menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pada tanggal 5 April 2004.
Pah Wongso
Pada Maret 1942, Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda. Pah Wongso ditangkap di Bandung pada 8 Maret dan menjalani tiga tahun dalam serangkaian kamp konsentrasi di Asia Tenggara, yakni di Thailand, Singapura, dan Malaya. Ia kembali ke Nusantara yang telah merdeka dan dikenal sebagai Indonesia pada 1948, mendirikan pusat sosial "Tulung Menulung";, dan bekerja pada Bond Motors cabang Jakarta. Pada pertengahan 1950an, ia bertemu dengan Presiden Sukarno. Pada 1957, sebuah biografi Pah Wongso dijual. Ia dan istrinya Gouw Tan Nio (yang juga dikenal sebagai Leny Wijnhamer) mendapatkan anak kelima mereka pada 3 Februari 1955.
Sejarah Papua Nugini
Persemakmuran Australia diasumsikan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah bekas Jerman Nugini pada tahun 1920 . Ini diberikan di bawah mandat ini sampai invasi Jepang pada bulan Desember 1941 membawa penangguhan pemerintahan sipil Australia . Sebagian Wilayah New Guinea , termasuk pulau-pulau Bougainville dan New Britain , diduduki oleh pasukan Jepang sebelum direbut kembali oleh pasukan Australia dan Amerika selama bulan-bulan terakhir perang (lihat kampanye Nugini ) .
Organisasi Papua Merdeka
Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulau Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka. Filep Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.
Organisasi Papua Merdeka
Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Papua
Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, tetapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan.
Bong Kee Chok
Karena Bong menentang pembentukan Malaysia, ia ditangkap pada 22 Juni 1962. Setelah ia dibebaskan, Bing membentuk PKKU pada 19 September 1965 di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Setelah serangkaian pemberontakan dan Indonesia memutuskan untuk berhenti membantu Komunis, Bong memutuskan untuk menyerah dan menandatangani perjanjian gencatan senjata kepada Ketua Menteri Sarawak Abdul Rahman Ya'kub pada 20 Oktober 1973 yang mengakhiri pertemuran besar dalam Pemberontakan Komunis Sarawak.
Papua Barat
Sebelum Perang Dunia II, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Papua dan para penduduknya di bawah Provinsi Maluku dengan Ambon sebagai ibukota pemerintahan. Menyatunya Papua dengan wilayah lain di Nusantara dipertegas dengan peta Pemerintah Belanda tahun 1931 yang menunjukkan bahwa wilayah colonial Belanda membentang dari Sumatera di sebelah barat sampai Papua di sebelah Timur. Papua juga tidak pernah disebutkan terpisah dari Hindia Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah, Papua merupakan bagian dari bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara yang akhirnya membentuk Negara Indonesia.
Papua Nugini
Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan "plurality vote system", dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan "Limited Preferential Vote", sebuah versi dari "instant-runoff voting". Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.
Organisasi Papua Merdeka
Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963. Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah. OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri!"
Papua (wilayah Indonesia)
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara Indonesia. Indonesia pun menuntut semua wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayahnya. Akan tetapi, Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara terpisah karena adanya perbedaan etnis. Status Irian Barat tidak terselesaikan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan diputuskan untuk ditunda pembahasannya selama 1 tahun. Penyelesaian status Irian Barat menjadi berlarut-larut dan tidak selesai juga hingga tahun 1961, sampai terjadilah pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda pada Desember 1961 dan awal 1962 untuk memperebutkan wilayah ini. Melalui Perjanjian New York, akhirnya disetujui untuk menyerahkan sementara Irian Barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Irian Barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah referendum "act of free choice" pada tahun 1969, di mana rakyat Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Timor Belanda
Selama Perang Pasifik, Timor Belanda dan Portugis jatuh ke tangan Jepang, yang mengalahkan 600 prajurit garnisun Belanda dan sebuah kesatuan komando yang beranggotakan 1.400 prajurit Australia (lihat: Pertempuran Timor). Pada tanggal 14 Agustus 1945, pulau tersebut berhasil dibebaskan, dan 3 hari kemudian, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Belanda yang mencoba menjajah kembali harus berhadapan dengan perlawanan sengit dari pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1950, Timor Belanda menjadi Timor Indonesia. Nama Timor Barat digunakan pada tahun 1975, ketika Indonesia menduduki Timor Portugis.
Soeman Hasiboean
Meskipun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibuat pada 17 Agustus 1945, beritanya tidak mencapai Riau sampai bulan September. Pada bulan berikutnya, Soeman terpilih pada Komite Nasiona Indonesia untuk Pasir Pengaraian yang baru dibentuk, dan kemudian menjadi ketuanya. Pada masa jabatannya, ia menghadapi perselisihan antara bekas staf kolonial yang lebih menginginkan Belanda kembali dan orang-orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia; pasukan Belanda kembali ke Jawa, dan konflik fisik terjadi antara pasukan Sekutu dan pasukan republik Indonesia di Surabaya. Pada tahun berikutnya, Soeman terpilih pada Dewan Perwakilan Regional untuk Riau, yang berbasis di Pekanbaru.
Papua
Pada tahun 1545, pelaut asal spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinee. Dalam bahasa Inggris disebut New Guinea. Ia awalnya menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia lihat di belahan bumi Afrika bernama Guinea, maka diberi nama pulau ini Nueva Guinee/Pulau Guinea Baru.
Perjanjian New York
Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.
Pulau Bougainville
Pulau ini ini dinamakan Bougainville setelah navigator Perancis Louis Antoine de Bougainville pada tahun 1885 datang di bawah pemerintahan Jerman menemukan pulau ini sebagai bagian dari Nugini Jerman. Australia mendudukinya pada tahun 1914 dan, sebagai Liga Bangsa-Bangsa wajib listrik, dikelola sejak tahun 1918 sampai Jepang menyerbu pada tahun 1942 dan kemudian lagi dari tahun 1945 sampai kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975.
Papua (wilayah Indonesia)
Belanda baru kembali ke Irian tahun 1898. Irian dibagi antara Belanda, Jerman (bagian utara Irian timur) dan Inggris (bagian selatan Irian timur). Garis busur 141 diakui sebagai batas timur Irian barat.
Pada 1898 - 1949, Papua bagian barat dikenal sebagai "Nugini Belanda" ("Nederlands Nieuw-Guinea" atau "Dutch New Guinea") yang merupakan bagian dari Hindia Belanda.
Papua Nugini
Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerah pantai. Rupa bumi yang sedemikian telah membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Di beberapa daerah, pesawat terbang adalah satu-satunya modus transportasi. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1975. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk, sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan kurang dari US$ 1,25 per hari.
Transmigrasi
Australia dari dulu mengabaikan atau membungkam suara orang-orang Papua Barat yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia karena khawatir akan mengecewakan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara itu. Pada bulan Maret 2006, Indonesia menarik duta besarnya dari Australia karena Australia memberi visa pengungsi kepada 42 orang Papua Barat yang datang menggunakan kano kayu. Hubungan diplomatik baru normal kembali delapan bulan kemudian setelah Australia menandatangani perjanjian Lombok; isi perjanjian tersebut adalah gerakan kemerdekaan Papua Barat di Australia tidak akan digubris lagi. Australia masih terus membungkam aktivis Papua Barat setelah Perdana Menteri Tony Abbott berkata bahwa, "Australia tidak akan memberi tempat untuk melancarkan protes terhadap Indonesia". Australia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Papua Nugini agar orang Papua Barat yang mengungsi ke Australia bisa dipindahkan ke Papua Nugini.
Papua
Pulau Papua memiliki luas sekitar 421.981 km2, pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa – bangsa asing untuk menguasai pulau Papua.
Nugini Belanda
Nugini Belanda () mengacu pada wilayah Papua Barat yang sementara itu adalah wilayah luar negeri dari Kerajaan Belanda dari tahun 1949 hingga 1962. Hingga 1949 merupakan bagian dari Hindia Belanda. Itu dikenal sebagai Nugini Belanda. Isinya meliputi apa yang sekarang telah menjadi dua provinsi paling timur Indonesia, Papua dan Papua Barat (di bawah pemerintahan bersatu sebelum tahun 2003 dengan nama Irian Jaya).
Operasi Trikora
Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.
Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi. Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.
Nusa Tenggara Timur
Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, NTT sebagai bagian Nusantara yang dijajah Belanda, bebas dari cengkraman kolonial. Akan tetapi, karena keinginan Belanda untuk tetap berkuasa di Nusantara termasuk NTT, maka mereka melakukan berbagai upaya untuk tetap berada di bumi NTT. Keadaan tersebut, membangkitkan semangat “Nasionalisme – Kebebasan – Kemerdekaan NTT” pada dalam diri Rakyat NTT. Semangat yang tak pantang menyerah tersebut melahirkan Pemerintahan Negara Indonesia Timur dan Pemerintahan Otonom NTT. Bisa dikatakan, status NTT hampir sama dengan Yogyakarta pada waktu itu, yang menyatakan diri setia kepada Soekarno–Hatta. Perjuangan yang gigih Rakyat NTT tidak berhenti, dan juga tidak pernah terbit dalam pikiran untuk melepaskan diri dari RI, yang baru merdeka. Ada semangat kesatuan Indonesia pada jiwa dan darah A.H. Koroh, I.H. Doko, Th. Oematan, Pastor Gabriel Manek, Drs. A. Roti, Y.S. Amalo, agar NTT tidak berada dalam kekuasaan penjajah, tetapi menjadi bagian dari RI. Ketika Indonesia masih belum berdiri tegak, NTT menjadi bagian dari Provinsi Administratif dengan nama "Provinsi Sunda kecil". Nama "Sunda kecil" kemudian diganti dengan nama "Nusa Tenggara", berdasarkan peraturan pemerintah No. 21 tahun 1950. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1957 berlaku UU No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan dengan UU No. 64, tahun 1958, sehingga "Provinsi Nusa Tenggara" dibagi menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat 1, yaitu masing-masing Swatantra Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sejak 20 Desember 1958, pulau Flores, Sumba, Timor, dan pulau-pulau sekitarnya menjadi salah satu bagian dari provinsi.
Buchtar Tabuni
Kekuasaan Indonesia atas provinsi Papua masih diperdebatkan sejak 1963 ketika negara ini mengambil alih provinsi tersebut dari Belanda. Sebuah gerakan separatis dibentuk dan memerangi pemerintah Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Sepanjang periode tersebut, seperenam penduduk Papua meninggal akibat operasi militer. Warga Papua juga mempermasalahkan isu ekonomi. Mereka menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam daerah hanya menguntungkan ibu kota Jakarta.
Perang Kelapa
Perang Kelapa adalah bentrokan singkat antara tentara Papua Nugini dengan pemberontak di Espiritu Santo sesaat sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Vanuatu diumumkan pada tanggal 30 juli 1980.
Papua
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama "Papua" sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi "Irian Jaya Barat" (setahun kemudian menjadi "Papua Barat"). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.
Papua Nugini
Papua Nugini adalah bagian dari Zona Ekologi Australasia, yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Kabupaten Nduga
Pada tanggal 31 Desember 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Ibu Negara Iriana, mengunjungi Desa Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, untuk meninjau pembangunan jalan yang akan menghubungkan Nduga dan Wamena. Perjalanan Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan dari Wamena menuju Desa Kenyam, Kabupaten Nduga itu ditempuh selama 2 jam dengan berganti moda transportasi dari Hercules VVIP A 1314 dan Heli Super Puma TNI AU. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, selain dibangun jalan tembus menuju Wamena, di wilayah Nduga juga akan dibuka pelabuhan besar Mumugu. Dengan dibukanya pelabuhan besar ini, maka logistik dan material dari dan ke Mumugu ini dapat didistribusikan menggunakan jalur darat yang telah menembus semua kabupaten di Papua.
Teritori Papua dan Nugini
Teritori Papua dan Nugini adalah teritori yang didirikan dengan menyatukan Teritori Papua dengan Teritori Nugini pada tahun 1949. Teritori ini merupakan "United Nations Trust Territory" dan diperintah oleh Austraia. Pada tahun 1972, nama teritori ini diganti menjadi "Papua Nugini". Teritori Papua dan Nugini mulai memerintah sendiri pada tahun 1972, dan pada 16 September 1975 teritori ini memperoleh kemerdekaannya dan menjadi negara Papua Nugini.
Sejarah Papua
Pada 13 Juni 1545, Ortiz de Retez, yang memimpin San Juan, meninggalkan pelabuhan di Tidore, sebuah pulau di Hindia Timur dan berlayar hingga mencapai pantai utara Pulau Papua, di mana dia berpetualang sepanjang muara Sungai Mamberamo. Dia merebut kepemilikan daratan tersebut bagi Raja Spanyol, dalam proses yang memberi nama pulau tersebut dengan yang nama dikenal saat ini. Dia menyebutnya "Nueva Guinea" karena kemiripan penduduk lokal dengan orang-orang di pantai Guinea di Afrika Barat.
Benny Wenda
Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua meninggal. Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Nugini Belanda
Selama Revolusi Indonesia, Belanda melancarkan 'aksi polisi' untuk mengambil wilayah dari Republik Indonesia. Namun, cara yang keras dari Belanda telah menarik ketidaksetujuan antarnegara. Dikarenakan dukungan antarnegara berpindah ke Republik Indonesia, Belanda pada tahun 1949 berhasil untuk bernegosiasi dengan agenda pemisahan Nugini Belanda dari permukiman Indonesia yang lebih luas, dengan nasib wilayah yang disengketakan akan diputuskan oleh penutupan 1950. Namun, Belanda pada tahun-tahun berikutnya bisa berdebat dengan sukses di PBB bahwa penduduk asli Nugini Belanda mewakili kelompok etnis yang terpisah dari masyarakat Indonesia dan dengan demikian tidak boleh diserap ke dalam negara Indonesia.
Ang Kiem Soei
Ang Kiem Soei lahir di Fakfak, Papua yang waktu dia lahir tahun 1952 bernama "Nieuw-Guinea" dan masih jajahan Belanda. Pada tahun 1975 ia berpindah ke Belanda, dan tinggal di Utrecht. Ia bekerja sebagai perantara perdagangan kayu. Ang Kiem Soei sudah cerai dengan istrinya dan memiliki anak empat.
Daerah Otonom Bougainville
Solomon Utara merupakan provinsi di Papua Nugini yang memiliki ekonomi paling produktif dan salah satu provinsi yang memiliki pemerintahan dan sistem pendidikan yang paling efektif sebelum terjadi pemberontakan yang menuntut pemisahan diri dari Papua Nugini pada tahun 1989. Program-program pemulihan sejak 1991 ditujukan untuk memperbaiki kondisi Provinsi Solomon Utara kembali seperti sediakala. Pada tahun 1992 Solomon Utara menduduki peringkat kedua dalam ekspor kakao dan kelima dalam kopra. Sebelum mengalami peristiwa pemberontakan, provinsi ini menduduki peringkat pertama dalam ekspor kakao dan yang kedua dalam kopra. Tambang tembaga/emas yang besar di Panguna memiliki cadangan bijih yang cukup untuk dapat dibuka kembali pasca pemberontakan.
Xanana Gusmão
Sekitar 20 tahun perjuangan bersenjata di hutan dan pegunungan, Xanana lalu memimpin pasukan gerilya hingga ditangkap tentara Indonesia pada 20 November 1992. Ia harus menjalani pemenjaraan politik selama tujuh tahun hingga kemudian dibebaskan pada 7 September 1999 oleh pemerintah Indonesia setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru.
Organisasi Papua Merdeka
Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut. Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.
Papua Nugini
Hukum Umum Papua Nugini — mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh Konstitusi dan, kemudian, "undang-undang di bawahnya", untuk menyerap risalah "adat" komunitas tradisional, dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang bawahan ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan seringkali diabaikan. Statuta-statuta secara luas diterima dari jurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris. Advokasi di lembaga-lembaga peradilan mengikuti pola yang merugikan dari negara-negara lain yang menerapkan hukum umum.
Asia Raja
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, "Asia Raja" terus terbit. Harian ini lebih membahas pemerintahan baru yang dijalankan pribumi dan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Harian ini terus terbit sampai 7 September 1945, ketika mereka menulis judul besar ""Asia Raja" Minta Diri" yang serta merta mengakhiri masa terbitnya karena bergantinya pemerintahan.
Michael Somare
Somare selalu memiliki minat dan kebanggaan di latar belakang dan budaya. Meskipun inisiasi nya disela beberapa kali dengan kariernya, dia kembali ke desanya secara teratur dan selesai mereka, berpuncak pada pengangkatannya sebagai"Sana"atau pembawa damai, judul diwarisi dari ayah dan kakek dan diberikan kepadanya oleh pamannya Saub pada tahun 1973. Somare sering memilih untuk memakai kuasi-Melanesia, bukan barat gaun-sebuah lap-lap - di parlemen dan pada kesempatan yang sama, dan dalam foto-foto lama banyak adalah satu-satunya pemimpin politik berpakaian di lap lap-agak dibandingkan celana panjang. Pada saat Papua merdeka New Guinea pada tahun 1975 Somare menuntut martabat yang tepat untuk Papua Nugini pemimpin Baru ketika ia menganggap bahwa karunia Australia sebuah rumah resmi untuk Papua New Guinea perdana menteri tidak cukup besar untuk negarawan besar ia menganggap dirinya: Australia abashedly menyetujui tuntutan Somare dan memberikan kediaman resmi jauh lebih megah; perdana menteri dimaksudkan dan dibenci tinggal adalah bukan ditunjuk kediaman Komisaris Tinggi Australia.
Papua (wilayah Indonesia)
Penduduk asli Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam Indonesia sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia di mana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui dan dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tahun 1965, beberapa nasionalis Papua membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.
Yusak Pakage
Pada Januari 2005, Pakage dan Karma diadili atas tuduhan pengkhianatan di Pengadilan Distrik Jayapura. Jaksa menuduh Pakage "mengganggu kedaulatan Indonesia". Bulan Meinya, para pendukung kemerdekaan Papua terlibat rusuh dengan polisi di luar pengadilan, melempar botol dan batu kepada polisi yang menyerang balik dengan tongkat. Komandan polisi yang bertugas dalam operasi ini dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan diganti beberapa hari pasca insiden ini.
Perang Saudara Bougainville
Perang Saudara Bougainville, juga dikenal dengan nama Konflik Bougainville, adalah konflik bersenjata yang meletus dari tahun 1988 hingga 1998 antara Papua Nugini melawan Pasukan Revolusioner Bougainville yang memperjuangkan kemerdekaan Bougainville. Perang ini dianggap sebagai konflik terbesar di Oseania semenjak berakhirnya Perang Dunia II dan telah memakan korban jiwa sebanyak 15.000 hingga 20.000 warga Bougainville.
Papua
Berikutnya, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963 saat wilayah ini dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke dalam pangkuan Negara republik Indonesia. Pada tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport Mc Morran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia.
Papua
Seperti juga sebagian besar pulau-pulau di Pasifik Selatan lainnya, penduduk Papua berasal dari daratan Asia yang bermigrasi dengan menggunakan kapal laut. Migrasi itu dimulai sejak 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, dan mengakibatkan mereka berada di luar peradaban Indonesia yang modern, karena mereka tidak mungkin untuk melakukan pelayaran ke pulau-pulau lainnya yang lebih jauh.
Karangkancana, Karangkancana, Kuningan
Disusul datangnya penjajah Jepang yang memiliki tujuan sama yaitu ingin menduduki dan merebut negara Indonesia. Belanda pergi tetapi datang penjajah baru yang sama menjajah negeri ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jum`at Legi, bulan puasa, pukul 10.00, Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama rakyat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Kabar tersebut memang terlambat diterima oleh masyarakat pedesaan, karena larangan penguasa Jepang, untuk menyiarkan peristiwa penting tersebut. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 kabar tentang kemerdekaan Republik Indonesia ramai di dengar masyarakat Gunungjawa.
Sejarah Papua
Permukiman manusia diperkirakan telah mulai antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu. Perdagangan antara Pulau Papua dan pulau-pulau Indonesia yang berdekatan terdokumentasi sejak abad ketujuh, dan kekuasaan nusantara di Pulau Papua sampai dengan abad ke-13. Belanda mengklaim wilayah tersebut dan mulai pekerjaan misionaris pada abad kesembilan belas. Wilayah ini dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1960-an. Menyusul mulainya reformasi di seluruh Indonesia tahun 1998, Papua dan provinsi-provinsi di Indonesia lainnya mendapat otonomi daerah yang lebih besar. Pada 2001, status "Otonomi Khusus" diberikan kepada wilayah ini, walaupun sampai saat ini, pelaksanaannya bersifat parsial. Wilayah ini terbagi menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2003.
Hubungan luar negeri Indonesia
Indonesia memiliki perbatasan sepanjang dengan Papua Nugini melalui provinsi Papua dan Papua Barat. Perbatasan bersama ini telah memunculkan ketegangan dan masalah diplomatik selama beberapa dasawarsa.
Papua Barat
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Kina Papua Nugini
Kina (kode ISO 4217: "PGK") adalah mata uang Papua Nugini. Mata uang tersebut terbagi dalam 100 "toea". Kina diperkenalkan pada 19 April 1975, menggantikan dolar Australia. Nama "kina" datang dari bahasa Kuanua dari kawasan suku Tolai, yang merujuk kepada kerang mutiaran yang banyak dipakai untuk perdagangan di kawasan Pantai dan Dataran Tinggi di negara tersebut.
Papua
Secara resmi, pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Nieuw Guinea dalam konferensi di Malino-Ujung Pandang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian.
Organisasi Papua Merdeka
Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.
Krisis pengungsi Papua Barat
Pada awal tahun 2006, sebuah kehebohan meletus di Papua, Indonesia sehingga pemerintah Australia memutuskan untuk memberikan visa perlindungan sementara kepada 42 pengungsi Papua Barat. Kontroversi itu menyebabkan tensi diplomatis seperti juga "perang kartun", dengan surat kabar di Indonesia dan Australia memperdagangkan hit atas keputusan bahwa Indonesia resmi memiliki kedaulatan di Papua Barat.
Sejarah Papua Nugini
Pemilu tahun 1972 menghasilkan pembentukan kementerian yang dipimpin oleh Kepala Menteri Michael Somare , yang berjanji untuk memimpin negeri ini menuju pemerintahan sendiri dan kemudian menuju kemerdekaan. Papua Nugini menjadi pemerintahan sendiri pada tanggal 1 Desember 1973 dan mencapai kemerdekaan pada tanggal 16 September 1975. Negara ini bergabung Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB ) pada tanggal 10 Oktober 1975 oleh cara Resolusi Dewan Keamanan 375 dan Resolusi Majelis Umum 3368 . 1977 pemilihan umum nasional dikonfirmasi Michael Somare sebagai Perdana Menteri di kepala koalisi yang dipimpin oleh Partai Pangu . Namun , pemerintahannya kehilangan mosi percaya pada tahun 1980 dan digantikan oleh kabinet baru yang dipimpin oleh Sir Julius Chan sebagai perdana menteri . Pemilu 1982 meningkat pluralitas Pangu , dan parlemen kembali memilih Somare sebagai perdana menteri . Pada November 1985 , pemerintah Somare kehilangan suara lain, dan mayoritas parlemen terpilih Paias Wingti , di kepala koalisi lima partai , sebagai perdana menteri . Sebuah koalisi yang dipimpin oleh Wingti , menang dalam pemilihan umum sangat dekat pada bulan Juli 1987 . Pada bulan Juli 1988, sebuah mosi tidak percaya menggulingkan Wingti dan dibawa ke kekuasaan Rabbie Namaliu , yang beberapa minggu sebelumnya telah menggantikan Somare sebagai pemimpin Partai Pangu .
Republik Papua Barat
Republik Papua Barat adalah negara separatis yang diusulkan yang akan memberikan kekuasaan kepada rakyat Papua bagian barat (provinsi Papua dan Papua Barat). Republik Papua Barat dideklarasikan setelah mundurnya Belanda tahun 1963, tetapi aneksasi oleh Indonesia menghambat pembentukan pemerintahan. Pada tanggal 1 Juli 1971, setelah referendum, separatis Organisasi Papua Merdeka mencoba memproklamirkan Republik Papua Barat, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 14 Desember 1984, Republik Melanesia Raya diproklamirkan, tetapi pemimpin republik tersebut ditangkap oleh Indonesia.
Papua
Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG di Papua memanjang sekitar 760 kilometer dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Inggris pada pada tanggal 16 Mei 1895.
Papua Nugini
Papua Nugini merupakan salah satu negara paling heterogen di dunia. Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua Nugini, sebagian besar di antaranya dikenal sebagai Orang Papua, yang nenek moyangnya tiba di Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak suku-suku Papua di pedalaman yang terpencil masih jarang berhubungan dengan dunia luar. Yang lainnya termasuk sebagai bangsa Austronesia, nenek moyang mereka telah tiba di kawasan itu kurang dari empat ribu tahun yang lalu. Ada juga beberapa orang dari bagian lain dunia yang kini menetap di Papua Nugini, termasuk Cina , Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Pada ambang kemerdekaan Papua pada tahun 1975, ada 40.000 ekspatriat (terutama Australia dan Cina) di Papua Nugini.
Papua Nugini
Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan "de facto", muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).
Papua Nugini
Australia dan Pulau Papua adalah bagian dari adibenua kuno Gondwana, yang mulai terpisah-pisah menjadi benua-benua yang lebih kecil pada zaman kapur, 65-130 juta tahun lalu. Australia pada akhirnya terpisah dari Antartika pada kira-kira 45 juta tahun lalu. Semua daratan Australasia adalah tempat bagi flora Antartika, yang diturunkan dari flora Gondwana selatan, termasuk tumbuhan runjung podocarpaceae dan pinus "araucaria", dan nothofagus berdaun lebar. Familia tumbuhan ini masih lestari di Papua Nugini.
Pulau Papua
Apabila dilihat secara kasat mata pulau Papua terlihat membentuk seperti burung, di mana bagian kepala merupakan Provinsi Papua barat, badan merupakan Provinsi Papua, dan ekor merupakan Papua Nugini. Tektonik Papua dipengaruhi oleh pergerakan 2 lempeng besar yaitu lempeng Pasifik ke arah barat dan lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara. Tumbukan tersebut membentuk suatu tatanan struktur kompleks terhadap papua yag sebagian besar dilandasi kerak benua Indo-Australia. Pertemuan lempeng ini juga menghasilkan zona subduksi oblique yang merupakan zona pertemuan busur vulkanik (pasifik) dan kontinen (IndoAustralia). Pulau Papua memiliki tektonical setting yang sangat komplek, di mana hasilnya membawa material dari mantel dan terakumulasi di Pulau Papua,sehingga Papua memiliki SDA yang menarik. Karena akibat dari tektonical setting berupa patahan dan lipatan tersebut, sehingga menghasilkan material-material yang berada dari dalam mantel terekspos sehingga menghasilkan banyak sumber daya alam berupa bahan tambang seperti emas, tembaga, dll.
Papua Nugini
Paro utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu bagian Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania, sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaan 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.
Konflik Papua
Melalui program transmigrasi, yang sejak 1969 termasuk migrasi ke Papua, sekitar setengah dari 2,4 juta penduduk Papua Indonesia lahir di Jawa, meskipun perkawinan meningkat dan keturunan transmigran berdatangan yang tetap melihat diri mereka sebagai "Papua" kelompok etnis orang tua mereka.
Papua (wilayah Indonesia)
Dalam bukunya "Neiuw Guinea", WC. Klein juga menjelaskan fakta awal mula pengaruh kerajaan Bacan di tanah Papua. Di sana dia menulis: In 1569 Papoese hoof den bezoeken Batjan. Ee aanterijken worden vermeld. ( pada tahun 1569 pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan di mana dari kunjungan terebut terbentuklah kerajaan-kerajaan). Menurut sejarah lisan orang Biak, dulu ada hubungan dan pernikahan antara para kepala suku mereka dan para sultan Tidore. Suku Biak merupakan suku Melanesia terbanyak yang menyebar di pantai utara Papua, karena itu bahasa Biak juga terbanyak digunakan dan dianggap sebagai bahasa persatuan Papua. Akibat hubungan daerah-daerah pesisir Papua dengan Sultan-Sultan Maluku maka terdapat beberapa kerajaan lokal (pertuanan) di pulau ini, yang menunjukkan masuknya sistem feodalisme yang merupakan bukan budaya asli etnik Papua. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya :
Goliath Tabuni
Jenderal. Goliath Tabuni Panglima Tinggi TPNPB, melawan militer Indonesia hingga menewaskan puluhan TNI Polri di Puncakjaya Papua, dan juga membunuh ratusan penduduk papua yang tidak mendukung gerakan separatisme Operasi Papua Merdeka.
Sejarah Papua Nugini
Sebuah pemberontakan separatis sembilan tahun di pulau Bougainville mengklaim sekitar 20.000 jiwa . Pemberontakan dimulai pada awal tahun 1989, permusuhan aktif berakhir dengan gencatan senjata pada bulan Oktober 1997 dan gencatan senjata permanen ditandatangani pada bulan April 1998 . Sebuah perjanjian damai antara Pemerintah dan mantan kombatan ditandatangani pada bulan Agustus 2001 . Sebuah pasukan perdamaian - monitoring regional dan misi pengamat PBB memonitor para pemimpin pemerintah dan provinsi yang telah membentuk pemerintahan sementara dan bekerja menuju penyerahan lengkap senjata , pemilihan pemerintah provinsi dan referendum akhirnya kemerdekaan .
Indonesia
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah. Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta, adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1976–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.
"Lihat pula: Peta Asia dan Jumlah pulau di Indonesia"
Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU – 11°08'LS dan dari 95°'BT – 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.
Hubungan Indonesia dengan Palestina
Sejak awal, Indonesia bersikap sangat bermusuhan terhadap Israel dan menolak menjalin hubungan dengan Israel. Presiden Indonesia Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993. Dengan jatuhnya Orde Baru, Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Israel namun ia dilengserkan dari jabatannya pada bulan Agustus 2001 dan tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Israel.
Hubungan Filipina dengan Timor Leste
Filipina menjalin hubungan yang kuat dengan negara yang baru merdeka tersebut dengan mengirimkan pasukan penjagaan perdamaian ke negara tersebut sejak 1999 dalam perjuangannya untuk kemerdekaan dari Indonesia.
Organisasi Papua Merdeka
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971 pada Bab V bagian Pertahanan dan Keamanan. Sejak 2012 melalui reformasih TPN, Jenderal. Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Papua (wilayah Indonesia)
Papua (: ID-PP, sebelumnya Irian Barat atau Irian Jaya) atau Nugini Barat merupakan wilayah Republik Indonesia yang terletak pada bagian barat dari Pulau Papua. Wilayah ini terbagi ke dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat.
Perjanjian New York
Perjanjian New York dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan.
Gempa bumi Papua 1976
Indonesia berdiri di atas Cincin Api Pasifik, bagian dari Pasifik yang berada di patahan lempeng tektonik. Pergerakan dari masing-masing lempeng mengakibatkan pergerakan volkano dan aktivitas seismik. Papua juga berada di wilayah rawan longsor.
Sejarah Papua Nugini
New Guinea pada dasarnya usaha bisnis . Ribuan pekerja lokal dipekerjakan sebagai tenaga kerja murah di perkebunan kakao dan kopra . Pada tahun 1899 , pemerintah Jerman mengambil alih koloni dari perusahaan New Guinea Berlin . Pendidikan berada di tangan para misionaris . Pada tahun 1914 ketika Perang Dunia Pertama pecah Australia merebut koloni Jerman . Perkebunan diberikan kepada veteran perang Australia dan pada tahun 1921 Liga Bangsa-Bangsa memberi Australia perwalian atas New Guinea. Perkebunan dan pertambangan emas menghasilkan tingkat kemakmuran.
Frans Albert Joku
Sejak tahun 1967 yang saat itu masih berusia 17 tahun, ikut keluraga ke Papua New Guinea (PNG) karena situasi keamanan tidak kondusif dan selama itu pula tinggal disana hingga akhirnya memilih untuk kembali ke Papua.
Kepresidenan Joko Widodo
Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.
Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.
Hubungan luar negeri Indonesia
Premier Li Peng menerima undangan Indonesia tanggal 6 Agustus 1990. Dalam diskusinya dengan Presiden Soeharto, kedua pihak mengekspresikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara atas dasar Pancasila dan Dasasila Bandung. Tanggal 8 Agustus, Menlu Cina dan Indonesia atas nama pemerintah negaranya masing-masing menandatangani nota kesepahaman mengenai kelanjutan hubungan diplomatik. Kedua pihak menyatakan secara resmi melanjutkan hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia pada hari itu.Timor Leste (resminya Republik Demokratik Timor-Leste) dan Indonesia berbagi pulau Timor. Indonesia menyerbu bekas koloni Portugal ini pada tahun 1975 dan menganeksasinya tahun 1976, sehingga menjadikannya sebagai provinsi ke-27 dengan nama Timor Timur sampai diadakannya referendum dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timor Leste memilih merdeka. Setelah pemerintahan sementara PBB, Timor Leste merdeka penuh pada tahun 2002.
Papua (wilayah Indonesia)
Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore diangkat pemerintah RI menjadi gubernur pertama Papua tahun 1956-1961 yang saat itu beribukota di Soasiu, pulau Tidore. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia sepenuhnya, dibentukalah provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi "Irian Jaya" oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi "Papua" sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama "Papua" sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi "Irian Jaya Barat" (sekarang "Papua Barat").
Pengambilan sandera di Gua Ouvéa
Pengambilan sandera di Gua Ouvéa adalah suatu peristiwa yang berlangsung pada tanggal 22 April 1988 hingga 5 Mei 1988 ketika anggota kelompok Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan-Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis membunuh 4 anggota gendarmerie dan menyandera 27 anggota gendarmerie, seorang jaksa penuntut, dan tujuh anggota satuan militer GIGN Perancis di Pulau Ouvéa, Kaledonia Baru. Mereka meminta agar dapat berbicara dengan pemerintah Perancis sehubungan dengan kemerdekaan Kaledonia Baru dari Perancis.
Sejarah Papua Nugini
Pada tahun 1883, koloni Queensland mencoba mencaplok bagian selatan timur New Guinea, tetapi pemerintah Inggris tidak menyetujui. Namun ketika Jerman mulai permukiman di utara protektorat Inggris diproklamasikan pada tahun 1884 atas pantai selatan New Guinea dan pulau-pulau yang berdekatan. Protektorat, disebut British Nugini, dianeksasi langsung pada tanggal 4 September 1888. Kepemilikan ditempatkan di bawah otoritas Commonwealth of Australia pada tahun 1902. Setelah pengesahan UU Papua, 1905, British Nugini menjadi Wilayah Papua, dan administrasi Australia resmi dimulai pada tahun 1906, meskipun Papua tetap de jure milik Inggris sampai kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975.
Perbatasan Indonesia–Papua Nugini
Perbatasan Indonesia–Papua Nugini meliputi perbatasan darat dan maritim yang memisahkan Indonesia dan Papua Nugini sekaligus pulau Papua itu sendiri. Di perbatasan tersebut, Tentara Nasional Indonesia melakukan penjagaan dan mengajar masyarakat sekitar. Baik mata uang Rupiah maupun Kina sama-sama digunakan. Di perbatasan itu pula, sosis sebesar singkong dan lobster dijual.
Herman Wainggai
Herman Wainggai adalah seorang pemimpin Papua Barat yang tinggal dalam pengasingan di Amerika Serikat dan dicekal untuk tinggal di kampung halaman tercintanya, Jayapura, ibukota Papua Barat. Ia adalah bekas tahanan politik yang ditangkap pemerintah Indonesia. Mr. Wainggai kabur ke Australia, dimana ia tinggal beberapa waktu sebelum berpindah ke Amerika Serikat dimana ia menetap saat ini. Ia dikenal oleh beberapa orang di Australia dan dunia sebagai pria yang kabur menggunakan sebuah kano ke Australia pada 2006.
Papua Nugini
Orang Barat hanya sedikit mengetahui pulau ini hingga abad ke-19, meskipun para saudagar dari Asia Tenggara telah mengunjungi Pulau Papua sejak 5.000 tahun lalu untuk mengoleksi bulu dan rambut Cendrawasih, dan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis telah menemukannya pada abad ke-16 (tahun 1526 dan 1527 oleh Jorge de Menezes). Nama negara ini yang memberi kesan ganda dihasilkan dari sejarah administratifnya yang kompleks sebelum kemerdekaan. Kata "papua" diturunkan dari "pepuah" kata dari bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan "New Guinea" ("Nueva Guinea") adalah nama yang digulirkan oleh penjelajah dari Imperium Spanyol, Yñigo Ortiz de Retez, yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir Guinea, Afrika.
I Nyoman Nuarta
Nyoman Nuarta (lahir di Tabanan, Bali, 14 November 1951)adalah pematung Indonesia dan salah satu pelopor Gerakan Seni Rupa Baru (1976). Dia paling dikenal lewat mahakaryanya seperti Patung Garuda Wisnu Kencana (Badung, Bali), Monumen Jalesveva Jayamahe (Surabaya), serta Monumen Proklamasi Indonesia (Jakarta). Nyoman Nuarta mendapatkan gelar sarjana seni rupa-nya dari Institut Teknologi Bandung dan hingga kini menetap di Bandung.
Papua
Dunia internasional mengakui secara sah bahwa Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969.
Perjanjian Nouméa
Perjanjian Nouméa pada tahun 1998 merupakan perjanjian yang berisi janji pemerintah Republik Perancis untuk memberikan kekuasaan politik kepada Kaledonia Baru dan penduduk aslinya, suku Kanak, hingga wilayah tersebut dapat memutuskan pada tahun 2018 apakah tetap ingin menjadi wilayah seberang laut Perancis atau menjadi negara merdeka. Perancis akan tetap mengendalikan sektor militer, kebijakan luar negeri, imigrasi, kepolisian, dan mata uang di Kaledonia Baru hingga tahun tersebut tiba.
Poncke Princen
Indonesia lewat proklamasi sudah memerdekakan diri pada 17 Agustus 1945, tetapi perang antara penjajah dan negara bekas jajahan masih terus menerus berkecamuk. Tanggal 26 September 1948, serdadu Poncke yang muak menyaksikan sikap dan berbagai kebrutalan yang dilakukan bangsanya, meninggalkan KNIL di Jakarta menyeberangi garis demarkasi dan bergabung dengan pihak lawan yakni Tentara Nasional Indonesia. Ketika tentara negerinya menyerang Yogyakarta tahun 1949 dia telah bergabung dengan divisi Siliwangi dengan nomor pokok prajurit 251121085, kompi staf brigade infanteri 2, Grup Purwakarta. Malah ikut longmarch ke Jawa Barat dan terus aktif dalam perang gerilya. Isterinya, seorang peranakan republiken sunda dibunuh tentara Belanda dalam sebuah penyergapan dan pertempuran sengit. Tidak cuma isterinya, anaknya yang dalam kandungan ikut tewas. Poncke mendapat anugerah Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno pada tahun 1949. Pada tahun 1948 pula dia, walaupun seorang Belanda, secara langsung menerima penghargaan Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno.