Apa definisi dari hukum internasional ?
Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
Organisasi antarpemerintah
Organisasi antarpemerintah adalah aspek penting dari hukum internasional umum. IGO didirikan atas traktat yang berperan sebagai piagam yang membentuk kelompok. Traktat dibentuk ketika perwakilan (pemerintah) dari beberapa negara melalui proses ratifikasi, menyediakan IGo dengan status hukum internasional.
Hukum perang
HHI adalah wajib bagi negara yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang relevan dalam hukum tersebut. Ada juga sejumlah aturan perang tak tertulis yang merupakan kebiasaan, yang banyak di antaranya dieksplorasi dalam Pengadilan Perang Nuremberg. Dalam pengertian yang diperluas, aturan-aturan tak tertulis ini juga menetapkan sejumlah hak permisif serta sejumlah larangan perilaku bagi negara-negara yang berperang bila mereka berurusan dengan pasukan yang tidak reguler atau dengan pihak non-penandatangan. Pelanggaran hukum kemanusiaan internasional disebut kejahatan perang.
Hugo Grotius
Dikemukakan bahwa Hugo Grotius adalah bukan orang pertama yang merumuskan doktrin masyarakat internasional, tetapi ia adalah orang pertama yang mendefinisikan secara tegas gagasan tentang satu masyarakat dalam negara, yang diperintah bukan dengan kekuatan atau peperangan, tetapi dengan hukum yang sebenarnya dan kesepakatan bersama untuk menegakkan hukum tersebut. Seperti yang Hedley Bull nyatakan pada tahun 1990: "Gagasan tentang masyarakat internasional yang dikemukakan Grotius mendapat ekspresi konkret dalam Perdamaian Westfalen, dan Grotius dapat dianggap sebagai bapa intelektual dalam penyelesaian perdamaian umum yang pertama ini pada zaman modern."
Hukum internasional
Hukum Internaasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat Internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa.
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Monisme menyatakan bahwa sistem hukum nasional dan internasional membentuk satu kesatuan. Aturan hukum nasional dan internasional yang telah diterima oleh suatu negara sama-sama menentukan apakah suatu tindakan itu sesuai dengan hukum atau tidak. Di kebanyakan negara "monis", masih ada perbedaan antara hukum internasional (baik dalam bentuk perjanjian-perjanjian ataupun bentuk-bentuk yang lain, seperti kebiasaan hukum internasional atau jus cogens) dan nasional, sehingga mereka merupakan negara sebagian monis dan sebagian dualis. Di suatu negara yang murni menganut monisme, hukum internasional sama sekali tidak perlu diubah menjadi hukum nasional. Hukum tersebut secara otomatis berlaku di ranah hukum nasional, dan hukum internasional dapat langsung diterapkan oleh hakim di tingkatan nasional, dan dapat langsung digunakan sebagai landasan hukum dalam perkara oleh warga negara. Seorang hakim dapat menyatakan aturan nasional tidak sah jika bertentangan dengan aturan internasional karena di beberapa negara, hukum yang paling baru dikeluarkan memiliki prioritas. Di negara-negara seperti Jerman, perjanjian-perjanjian memiliki kekuatan hukum sama seperti undang-undang, dan dengan diberlakukannya asas "Lex posterior derogat legi priori" (""undang-undang baru menghapus yang sebelumnya""), maka perjanjian tersebut mengesampingkan undang-undang nasional dari masa sebelum ratifikasi. Sistem monisme yang paling murni menyatakan bahwa hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tidak berlaku lagi, bahkan jika hukum nasional tersebut dikeluarkan setelah hukum internasional atau jika hukum itu bersifat konstitusional.
Hubungan internasional
Teori masyarakat internasional, juga disebut Aliran Inggris, berfokus pada norma dan nilai bersama negara-negara dan bagaimana mereka mengatur hubungan internasional. Contoh-conton norma tersebut adalah diplomasi, ketertiban, dan hukum internasional. Tidak seperti neo-realisme, teori ini tidak positivis. Para teoriwan lebih memperhatikan intervensi kemanusiaan, dan terbagi antara solidaris, yang lebih mendukung intervensi, dan pluralis, yang mendukung ketertiban dan kedaulatan. Nicholas Wheeler adalah solidaris terkenal, sementara Hedley Bull dan Robert H. Jackson adalah pluralis terkenal.
Jus gentium
Ius gentium atau jus gentium (dalam Latin berarti "hukum bangsa-bangsa") adalah konsep hukum internasional dalam sistem hukum Romawi dan tradisi hukum Barat yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. "Ius gentium" bukanlah undang-undang tertulis, tetapi merupakan hukum adat yang diduga berlaku untuk semua "gentes" ("bangsa").
Hukum internasional umum
Ahli hukum Italia Sir Alberico Gentili merupakan orang pertama yang berkarya di bidang hukum internasional umum. Bidang ini berbeda dengan hukum internasional swasta yang mengacu pada penyelesaian konflik hukum. Dalam arti luas, hukum internasional "terdiri dari aturan dan prinsip penerapan umum terkait tata tertib negara dan organisasi antarpemerintah beserta hubungannya "inter se", serta sebagian hubungannya dnegan masyarakat, baik hubungan yang bersifat alamiah atau yuridis."
Mare Clausum
Mare clausum (dalam latin berarti "laut tertutup") adalah sebuah istilah yang digunakan dalam hukum internasional untuk menyebut daerah laut, samudera atau perairan yang dapat dilewati kapal air dibawah yurisdiksi negara berdaulat yang di mana tertutup atau tak dapat diakses negara lain. "Mare clausum" adalah kebalikan dari "mare liberum" (bahasa latin untuk "laut bebas"), yang berarti sebuah laut yang terbuka untuk dilewati kapal-kapal dari negara lain. Secara umum menerima asas laut internasional. Samudera, laut, dan perairan di luar yurisdiksi nasional yang terbuka untuk dilewati dan dan dianggap sebagai "lautan dalam" atau "mare liberum". Portugal dan Spanyol mempertahankan kebijakan "Mare clausum" selama zaman penjelajahan. Istilah ini kemudian segera ditentang oleh bangsa Eropa.
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Hukum internasional tidak mengatur apakah negara harus menganut monisme atau dualisme. Setiap negara memutuskan sesuai tradisi hukumnya sendiri. Hukum internasional hanya mensyaratkan bahwa aturan-aturannya harus tetap dihormati, dan negara-negara bebas memutuskan cara mereka menghormati aturan-aturan ini dan memberikannya kekuatan hukum di ranah nasional.
"Pengubahan norma-norma internasional ke dalam hukum domestik tidak diwajibkan dari sudut pandang hukum internasional ... kebutuhan pengubahan merupakan persoalan nasional, bukan hukum internasional ".
Baik negara monis maupun dualis dapat mematuhi hukum internasional. Dapat disimpulkan bahwa negara monis menghadapi risiko pelanggaran hukum internasional yang lebih rendah, karena hakimnya dapat menerapkan hukum internasional secara langsung. Kelalaian atau keengganan dalam menerapkan hukum internasional ke dalam hukum nasional hanya dapat menimbulkan masalah di negara-negara dengan sistem dualisme. Suatu negara bebas memilih cara yang mereka inginkan dalam menghormati hukum internasional, tetapi mereka selalu bertanggung jawab jika mereka gagal menyesuaikan sistem hukum nasional mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional. Apakah itu dengan memberlakukan konstitusi yang menerapkan sistem monis, sehingga hukum internasional dapat diterapkan secara langsung dan tanpa transformasi, atau tidak; tetapi pada akhirnya mereka harus mengubah semua hukum internasional menjadi hukum nasional.
Negara-negara monis hanya bergantung pada hakim dan bukan pada anggota legislatif, tetapi hakim juga bisa membuat kesalahan. Jika seorang hakim di negara monis membuat kesalahan ketika menerapkan hukum internasional, maka negara tersebut melanggar hukum internasional sama seperti negara dualis yang tidak mengizinkan hakimnya menerapkan hukum internasional secara langsung dan gagal mengubah atau tidak melakukan pengubahan dengan benar dan efektif. Salah satu alasan untuk lebih memilih dualisme adalah ketakutan bahwa hakim nasional tidak mengenal hukum internasional, yang merupakan suatu bidang hukum yang sangat rumit, dan karenanya terdapat kemungkinan besar bahwa mereka akan membuat kesalahan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak, dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban, dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang besar, dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional.
Keamanan internasional
Keamanan internasional adalah usaha yang dijalankan oleh badan nasional dan internasional, seperti PBB, untuk memastikan keselamatan dan keamanan. Usaha ini termasuk aksi militer dan persetujuan diplomatik seperti "treaty" dan "convention". Kemanan nasional dan internasional saling berhubungan, karena bila keamanan nasional akan mudah menyebar menjadi masalah keamanan internasional.
Hukum internasional
Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah :
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cedera yang Dideritanya" dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut
Hukum di Indonesia
Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris "counselor at law" atau "legal consultant" adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat.
Pembunuhan di luar hukum
Dalam hukum kriminal internasional, pembunuhan di luar hukum dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan apabila tindakan tersebut merupakan "bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil", seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Statuta Roma (walaupun istilah "pembunuhan di luar hukum" tidak disebutkan secara gamblang).
Hukum internasional
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.
Hukum Inggris
Esensi hukum umum Inggris adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu ("stare decisis"). Keputusan pengadilan tertinggi di Inggris dan Wales bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sebagai contoh, tidak ada yang undang-undang parlementer yang menyatakan bahwa pembunuhan itu ilegal karena pembunuhan merupakan kejahatan dalam hukum umum - jadi walaupun dalam UU Parlemen Inggris tidak tertulis bahwa pembunuhan itu ilegal, pembunuhan tetap ilegal dengan mengacu kepada kebijakan konstitusional pengadilan dan kasus-kasus terdahulu berkaitan dengan pembunuhan. Hukum umum dapat diubah dan dicabut oleh Parlemen, contohnya perubahan hukuman bagi pembunuh. Zaman dahulu pembunuh dihukum mati, tetapi sekarang pembunuh mendapatkan kurungan seumur hidup.
Hukum di Indonesia
Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.
Prinsip-Prinsip Yogyakarta
Prinsip-prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender adalah seperangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), dan (secara sekilas) interseks. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, "International Service for Human Rights" dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 6-9 November di 2006. Dokumen penutup "berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli, bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan PBB itu sendiri". Prinsip-prinsip yang dinamai Yogyakarta, kota di mana konferensi diadakan. Prinsip-prinsip ini belum diadopsi oleh Serikat, dalam perjanjian, dan dengan demikian tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang mengikat secara hukum dari hukum hak asasi manusia internasional. Namun Prinsip dimaksudkan untuk melayani sebagai bantuan interpretatif terhadap perjanjian hak asasi manusia.
Varietas tanaman
Varietas tanaman adalah istilah hukum yang ditetapkan karena ketentuan Konvensi Serikat Internasional bagi Perlindungan Varietas Baru Tanaman ("Union internationale pour la protection des obtentions végétales, UPOV"). Dalam peristilahan hukum, varietas tanaman boleh disingkat sebagai "varietas", tetapi memiliki pengertian yang berbeda dari pengertian botaninya (lihat artikel Varietas).
Hukum siber
Hukum Siber (Cyber Law) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Techonology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu . Di internet hukum itu adalah cyber law, hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas cyber law bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce, e-learning; pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, e-signature; dan masih banyak lagi.
Hukum Singapura
Juga pada tahun 1878, penyediaan kemudian dikenal sebagai bagian 5 dari undang-undang Hukum Perdata diperkenalkan ke Straits Settlements hukum. ketentuan Yang menyatakan bahwa jika suatu pertanyaan atau masalah yang muncul secara lokal dengan hormat tertentu bernama kategori hukum atau sehubungan dengan mercantile hukum pada umumnya, hukum yang akan diberikan adalah sama seperti yang diberikan di Inggris pada periode yang sama, kecuali ketentuan lain yang telah dibuat oleh setiap hukum memiliki kekuatan lokal. Hal ini dirasakan penyediaan diperlukan karena Straits Settlements Mahkamah Agung memiliki kecenderungan untuk mengikuti English kasus hukum yang didasarkan pada keberadaan undang-undang yang tidak berlaku di Koloni. Ada juga sentimen umum bahwa hukum umum harus umum untuk seluruh Kekaisaran. Namun, cara di mana bagian 5 adalah worded menciptakan banyak kesulitan dalam menentukan apakah bahasa inggris tertentu undang-undang yang diterapkan secara lokal. Meskipun perubahan besar untuk penyediaan pada tahun 1979, masalah dengan itu yang tidak terselesaikan sampai itu akhirnya dicabut pada tahun 1993 ().
Hukum konstitusional
Hukum konstitusional adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Hukum kemanusiaan internasional
Hukum Den Haag, atau Hukum Perang yang utama, “menetapkan hak dan kewajiban pihak yang berperang menyangkut pelaksanaan operasi serta membatasi pilihan sarana mencelakai yang boleh dipakai.” Pada khususnya, Hukum Den Haag berkenaan dengan definisi kombatan, menetapkan aturan mengenai sarana dan cara berperang, dan menelaah perihal sasaran militer.
Hukum kemanusiaan internasional
Dalam hukum kemanusaan internasional, terdapat pemisahan antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Pemisahan ini telah banyak dikritik.
Hukum internasional
Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti occupatio servitut dan bona fides. Juga asas “pacta sunt servanda” merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.
Hukum internasional
Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.
Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional
Statuta Roma menentukan empat inti kejahatan internasional: genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan-kejahatan tersebut "tidak menjadi subyek untuk statuta pembatasan". Di bawah Statuta Roma, ICC hanya dapat menyelidiki dan mendakwa empat kejahatan internasional inti tersebut dalam keadaan dimana negara-negara "tak mampu" atau "tak mengkehendaki" untuk melakukannya pada diri mereka sendiri. Pengadilan tersebut memiliki yuridiksi atas kejahatan yang hanya jika mereka lakukan di teritorial sebuah partai negara atau jika tindakan tersebut dilakukan oleh sebuah partai negara; sebuah pengecualian untuk peraturan tersebut adalah bahwa ICC juga memiliki yuridiksi atas kejahatan-kejahatan tersebut jika yuridiksinya diotorisasikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Hukum lingkungan
Terdapat berbagai macam pengertian Hukum Lingkungan menurut pendapat para ahli hukum. Beberapa pengertian tersebut, antara lain:
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hukum lingkungan merupakan salah satu cabang dalam ilmu hukum yang luas cakupan atau jangkauannya dikarenakan banyaknya aspek hukum yang terkait dengan lingkungan itu sendiri.
Penemuan hukum
Indonesia dalam perspektif keluarga-keluarga hukum di dunia termasuk kedalam kelurga hukum civil law yang sering diperlawankan dengan keluarga hukum common law. Kedua sistem hukum ini merupakan dua sistem hukum utama yang banyak diterapkan di dunia, namun selain dua sistem hukum tersebut terdapat beberapa hukum lainnya yang diterapkan di dunia yakni sistem hukum Islam (Islamic Law) dan sistem hukum komunis (Communist Law). Indonesia menganut sistem hukum sipil, akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama kurun waktu 350 tahun melalui kebijakan "bewuste rechtspolitiek", yang kemudian pasca kemerdekaan tata hukum tersebut diresepsi menjadi tata hukum nasional Indonesia melalui Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II (Pra Amandemen) yang menyatakan : “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Oleh karenanya, keberadaan lembaga dan aturan-aturan yang ada merupakan lembaga dan aturan-aturan yang dibawa oleh Belanda yang merupakan negara yang menganut sistem civil law.
Salah satu karakteristik utama dari civil law ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum tersebut, kepada peristiwa-peristiwa konkret, maka difungsikanlah seorang hakim. Seorang hakim memiliki kedudukan pasif di dalam menerapkan aturan hukum tersebut, dia akan menerjemahkan suatu aturan hukum apabila telah terjadi sengketa diantara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat yang kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut ditetapkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa.
Isolasi internasional
Isolasi internasional adalah hukuman yang dijatuhkan masyarakat internasional atau sekumpulan negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada sebuah negara, pemerintahan, atau masyarakat. Istilah ini juga berarti keadaan yang dialami sebuah negara setelah ditinggalkan oleh masyarakat internasional atau sekumpulan negara.
Third World Approaches to International Law
Third World Approaches to International Law (TWAIL) adalah mazhab kritis dari teori hukum internasional dan gerakan intelektual dan politik. TWAIL adalah "penolakan dialektik besar-besaran terhadap hukum internasional” yang menganggap hukum internasional melanjutkan eksploitasi Dunia Ketiga melalui subordinasi ke negara-negara Barat. Para pakar TWAIL (disebut TWAIL-ers) berusaha mengubah aspek-aspek penindasan dalam hukum internasional dengan meninjau ulang dasar-dasar kolonial dalam hukum internasional.
Hukum
Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.
Intervensi kemanusiaan
Intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai pengerahan "kekuatan militer ke negara lain setelah pemimpin negara asal menyatakan bahwa aksi militer ini bertujuan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tujuan." Definisi ini mungkin terlalu sempit karena tidak mencakup bentuk-bentuk intervensi non-militer seperti bantuan kemanusiaan dan sanksi internasional. Dalam makna luas, intervensi kemanusiaan "mencakup cara-cara tanpa paksaan, khususnya intervensi tanpa militer, untuk mengakhiri penderitaan manusia bersakal besar di sebuah negara."
Tidak ada definisi intervensi kemanusiaan yang tetap dan resmi. Bidang analisisnya (seperti hukum, etika, atau politik) turut memengaruhi definisi yang dipilihnya. Perbedaan definisi ini mencakup pandangan bahwa intervensi kemanusiaan terbatas pada kasus yang tidak diberi izin oleh negara tujuan, kasus yang berupa tindakan hukuman saja, atau kasus yang mendapat lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, kesepakatan umum mengenai ciri-ciri intervensi kemanusiaan adalah:
Hukum ekonomi internasional
Hukum ekonomi internasional adalah bidang hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan perusahaan-perusahaan dalam tingkatan internasional. Menurut Institut Hukum Amerika, hukum ekonomi internasional "dalam artian terluasnya meliputi semua hukum internasional dan persetujuan internasional yang mengatur transaksi ekonomi yang melintasi batas negara atau yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, seperti pergerakan barang, dana, orang, barang tak berwujud, teknologi, kapal, atau pesawat". Di bawah hukum ekonomi internasional terdapat bidang-bidang berikut:
Negara berdaulat
Meskipun istilah "negara" dan "pemerintah" sering digunakan secara bergantian, hukum internasional membedakan antara negara nonfisik dan pemerintahnya; dan pada kenyataannya, konsep "pemerintah dalam pengasingan" didasarkan atas perbedaan itu. Negara adalah kesatuan yuridis nonfisik, dan bukan organisasi apapun. Namun, biasanya, hanya pemerintah suatu negara dapat mewajibkan atau mengikat negara, misalnya dengan perjanjian.
Komite Internasional Palang Merah
ICRC adalah satu-satunya institusi yang disebut secara eksplisit menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai otorita pengawas. Mandat hukum ICRC bersumber pada empat Konvensi Jenewa 1949, serta Statuta Gerakan. ICRC juga menjalankan tugas-tugas yang tidak secara khusus diamanatkan oleh hukum, seperti mengunjungi tahanan politik di luar konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam bencana alam.
Undang-Undang Sultan Adam
Sultan Adam menggunakan istilah "undang-undang" karena sudah lama dikenal masyarakat dalam bahasa Banjar. Pengertian "hukum" di dalamnya mengacu kepada pengertian hukum agama Islam. Istilah "perkara" untuk menyebut pengertian pasal. Materi undang-undang ini dikelompokkan : 
I. Masalah-masalah agama dan peribadatan, mencakup :
II. Masalah Hukum Tata Pemerintahan, mencakup :
III. Hukum Perkawinan, mencakup :
IV. Hukum Acara Peradilan, mencakup :
V. Hukum Tanah, mencakup :
VI. Peraturan Peralihan, mencakup :
Hukum di Indonesia
Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya.
Konvensi Jenewa
Negara yang menjadi peserta Konvensi-konvensi Jenewa harus memberlakukan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang menghukum setiap kejahatan tersebut. Negara-negara juga berkewajiban mencari orang yang diduga telah melakukan kejahatan tersebut, atau yang diduga telah memerintahkan dilakukannya kejahatan tersebut, serta mengadili orang tersebut, apapun kebangsaan orang tersebut dan di mana pun kejahatan tersebut dilakukan.
Prinsip yurisdiksi universal ini juga berlaku bagi penegakan hukum atas pelanggaran berat. Untuk tujuan itulah maka Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda ("International Criminal Tribunal for Rwanda") dan Mahkamah Pidana Internasional untuk eks-Yugoslavia ("International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia") dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penuntutan atas berbagai pelanggaran yang diduga telah terjadi.
Protokol
Dalam hukum internasional dan hubungan internasional, sebuah protokol adalah sebuah perjanjian atau persetujuan internasional yang menambah perjanjian atau persetujuan internasional sebelumnya.
Pada awal abad 21 kata "protokol" juga banyak digunakan ke bidang komputer dan komunikasi; lihat protokol (komputer) dan telekomunikasi.
Idealisme (hubungan internasional)
Liberalisme mengandung versi keras dari idealisme Wilson setelah Perang Dunia I. Karena tahu idealisme gagal mencegah isolasionisme baru setelah Perang Dunia I dan ketidakmampuan idealisme menangani keseimbangan kekuasaan di Eropa untuk mencegah perang baru, para pemikir liberal merancang beberapa lembaga internasional berdasarkan aturan hukum dan interaksi yang tertata. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan NATO atau rezim-rezim internasional seperti sistem Bretton Woods dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sudah dirancang untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan sekaligus mengatur kerja sama antarnegara.
Non-refoulement
Asas "non-refoulement" dibangun atas dasar ketidakberpihakan dan anti-diskriminasi. Beberapa ahli hukum internasional menerima asas "non-refoulement" sebagai prinsip yang dapat dikategorikan ke dalam "ius cogens" yang berarti asas tersebut termasuk salah satu norma dasar di dalam hukum internasional. Norma dasar hukum internasional menurut Konvensi Wina 1969 ialah suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa diubah oleh norma dasar hukum internasional baru yang sama sifatnya. "Ius cogens" atau "jus cogens" dari bahasa Latin yang berarti hukum yang memaksa, atau disebut juga dengan "peremptory norm". Asas "non-refoulement" sebagai "peremptory norm" atau "jus cogens" memberikan implikasi bahwa asas tersebut harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Hak dan prinsip fundamental ini diadakan untuk kepentingan semua orang tanpa memandang apakah suatu negara sudah menjadi pihak yang menandatangani Konvensi 1951 atau belum. Sehingga dalam perkembangannya, asas "non-refoulement" berubah menjadi prinsip yang tidak yang bisa direservasi dan berlaku di negara-negara lain di seluruh dunia. Oleh sebab itu, asas "non-refoulement" tetap diterapkan di suatu negara tempat pengungsi mencari suaka, meskipun negara tersebut bukan negara penandatangan konvensi.
Kejahatan kemanusiaan
Pada tahun 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal internasional yang dalam bahasa Inggris disebut International Criminal Court (ICC) dan Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang.
Hukum di Perancis
Hukum di Perancis dapat dibagi menjadi dua kategori: hukum pribadi ("droit privé") dan hukum umum ("droit public"). Hukum pribadi mencakup hukum sipil ("droit civil") dan hukum kriminal ("droit pénal"), sedangkan hukum umum mencakup hukum administrasi ("droit administratif") dan hukum konstitusi ("droit constitutionnel"). Hukum sipil adalah hukum yang mengatur kewajiban, tort, kontrak, dan sebagainya. Hukum kriminal mengatur hal-hal seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Hukum administratif mengatur hubungan antara negara dan warganegara atau organisasi.
Undang-Undang (Indonesia)
Hukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum sering istilah generik untuk semua kegiatan, di mana pun mereka berada dalam hirarki standar (konstitusi, hukum atau pengertian formal peraturan ketat ...)
Teori hukum internasional
Teori hukum internasional terdiri dari beragam pendekatan teori dan metodologi untuk menjelaskan dan menganalisis isi, pembentukan, dan keefektifan hukum dan lembaga internasional umum serta memberi saran perbaikan. Sejumlah pendekatan berfokus pada kepatuhan: mengapa negara mematuhi norma internasional meski tidak ada penguasa koersif yang menjamin kepatuhan. Pendekatan lainnya berfokus pada pembentukan aturan internasional: mengapa negara dengan sukarela mengadopsi norma hukum internasional yang membatasi kebebasan bertindaknya meski tidak ada badan legislatif global. Perspektif lain berorientasi pada kebijakan; perspektif ini menjelaskan kerangka kerja teori dan instrumen untuk mengkritik aturan yang ada dan memberi saran perbaikan. Sebagian pendekatan yang ada didasarkan pada teori hukum domestik, sejumlah pendekatan bersifat interdisipliner, dan pendekatan lainnya dikembangkan secara khususuntuk menganalisis hukum internasional.
Institusionalisme (hubungan internasional)
"Rezim" adalah "lembaga" atau "aturan" yang menentukan proses pembuatan peraturan. Di panggung internasional, "lembaga" sering disamakan dengan "rezim". Menurut Krasner, rezim adalah serangkaian "prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan [tersirat atau tersurat] yang menyatukan harapan para pelaku dalam satu bidang tertentu".
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Dari sudut pandang hak asasi manusia, monisme memiliki beberapa keuntungan. Sebagai contoh, suatu negara yang menerima perjanjian hak asasi manusiamisalnya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tetapi beberapa undang-undang nasionalnya membatasi kebebasan pers, maka seorang warga negara yang dituntut oleh negara tersebut apabila melanggar hukum nasional, dapat memohonkan perjanjian hak asasi manusia di ruang sidang nasional dan dapat meminta hakim menerapkan perjanjian tersebut dan memutuskan bahwa hukum nasional tidak sah. Ia tidak harus menunggu proses pengubahan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Bagaimanapun, pemerintahannya dapat lalai atau bahkan tidak mau memasukkan hukum internasional.
"Jadi ketika seseorang di Belanda merasa hak asasi manusianya dilanggar, dia dapat pergi ke hakim Belanda dan hakim tersebut harus menerapkan hukum Konvensi. Ia harus menerapkan hukum internasional, meski hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum Belanda".
Konsep dualisme menekankan perbedaan antara hukum nasional dan internasional, dan mewajibkan pengubahan hukum internasional menjadi hukum nasional. Tanpa pengubahan, hukum internasional tidak diakui sebagai hukum. Hukum internasional harus menjadi hukum nasional, atau bukan hukum sama sekali. Jika suatu negara menerima sebuah perjanjian, tetapi tidak menyesuaikan hukum nasionalnya supaya sesuai dengan perjanjian tersebut; atau tidak menciptakan undang-undang nasional yang secara eksplisit memasukkan perjanjian tersebut, maka hal tersebut melanggar hukum internasional. Namun, seseorang tidak dapat mengklaim bahwa perjanjian tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional. Warga negara tidak dapat bergantung padanya dan hakim tidak dapat menerapkannya. Hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tetap berlaku. Menurut konsep dualisme, hakim nasional tidak pernah menerapkan hukum internasional, dan baru dapat melakukannya jika hukum internasional tersebut telah diubah menjadi hukum nasional.
"Hukum internasional tidak memberikan hak yang diakui oleh pengadilan nasional. Hukum ini hanya berlaku, sejauh aturan-aturan hukum internasional diakui termasuk ke dalam aturan hukum nasional; dan sejauh aturan-aturan tersebut diizinkan di pengadilan nasional untuk memberikan hak dan kewajiban".
Supremasi hukum internasional merupakan suatu aturan dalam sistem dualisme, seperti halnya pada sistem monis. Sir Hersch Lauterpacht menunjukkan itikad pengadilan untuk mencegah penghindaran kewajiban-kewajiban internasional, dengan penegasan berulang-ulang tentang:
Penyelesaian sengketa investor-negara
Penyelesaian sengketa investor-negara (; ISDS) adalah instrumen hukum internasional umum yang memberikan investor hak penyelesaian sengketa terhadap pemerintah asing. Syarat ISDS terkandung dalam berbagai perjanjian investasi bilateral, perjanjian perdagangan seperti North American Free Trade Agreement (Bab 11) dan perjanjian investasi internasional seperti Energy Charter Treaty. Bila sebuah investor dari sebuah negara ("Negara Asal") menanamkan modal di negara lain ("Negara Tujuan"), keduanya menyepakati ISDS, dan Negara Tujuan melanggar hak yang diberikan kepada investor sesuai hukum internasional umum, investor tersebut boleh mempersoalkan hal tersebut ke pengadilan arbitrase.
Ekspedisi hukuman
Stowell (1921) memberikan definisi sebagai berikut:
Ketika penguasa teritorial terlalu lemah atau tidak mau menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional, sebuah negara yang dianiaya mungkin merasa perlu untuk menyerang wilayah tersebut dan untuk menghukum orang-orang yang melanggar hak-haknya dan mengancam keamanannya.
Negara berdaulat
Praktik negara yang berkaitan dengan pengakuan dari negara-negara biasanya jatuh di suatu tempat antara pendekatan deklarator dan konstitutif. Hukum Internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara-negara lain. Pengakuan ini sering dipotong ketika negara baru dipandang sebagai tidak sah atau telah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tidak diakuinya oleh hampr seluruh masyarakat internasional dunia terhadap Rhodesia dan Siprus Utara adalah contoh yang baik dari ini, mantan Rhodesia hanya telah diakui oleh Afrika Selatan, dan Siprus Utara hanya diakui oleh Turki. Dalam kasus Rhodesia, pengakuan itu banyak dipotong ketika minoritas kulit putih merebut kekuasaan dan berusaha untuk membentuk negara di sepanjang garis Apartheid Afrika Selatan, sebuah gerakan yang menjelaskan Dewan Keamanan PBB sebagai penciptaan "rezim minoritas rasis tak sah". Dalam kasus Siprus Utara, pengakuan itu dipotong dari negara yang dibuat di Siprus Utara. Hukum Internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan dan pengakuan suatu negara adalah masalah politik. Sebagai hasilnya, Siprus Turki memperoleh "status pengamat" dalam KECEPATAN, dan wakil-wakil mereka yang terpilih di Majelis Siprus Utara; dan Siprus Utara menjadi pengamat anggota OKI dan OKSE.
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Istilah monisme dan dualisme digunakan dalam menggambarkan dua teori berbeda tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kebanyakan negara menganut sistem sebagian monis dan sebagian dualis dalam praktik penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pada perkara "Van Gend en Loos", Mahkamah Eropa menyatakan bahwa hukum Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara Uni Eropa, tetapi juga hak bagi individu, di mana Komunitas merupakan 'tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi, tanpa perlu menerapkan undang-undang, dan pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut. Sementara pada perkara "Costa v ENEL", Mahkamah Eropa juga menekankan bahwa bila terjadi konflik antara hukum negara anggota dengan hukum Uni Eropa, maka hukum Uni Eropa lebih unggul. Sehingga, negara anggota harus menghapuskan hukum nasional yang tidak sesuai dengan hukum Uni Eropa.
Pajak ganda
Pajak ganda (internasional) diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak dan atas objek pajak yang sama, serta dalam periode yang identik. Dapat pula diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak yang berlainan atas objek pajak yang sama.
Jenis pajak ganda menurut pengertian yang pertama merupakan pajak ganda internasional yuridis ("juridical international double taxation"), sementara jenis pajak ganda menurut pengertian yang kedua merupakan pajak ganda internasional ekonomis ("economic international double taxation").
Institut de droit international
Lembaga ini didirikan oleh 72 kolega, 60 anggota dan 13 anggota kehormatan pada tahun 1873. Para pendirinya adalah Pasquale Stanislao Mancini (Italia), Emile de Laveleye (Belgia), Tobias Michael Carel Asser (Belanda), James Lorimer (Britania Raya), Wladimir Besobrassof (Kekaisaran Rusia), Gustave Moynier (Swiss), Jean Gaspar Bluntschli (Kekaisaran Jerman), Augusto Pierantoni (Kerajaan Italia), Charles Calvo (Argentina), Gustave Rolin-Jaequemyns (Belgia), dan David Dudley Field (Amerika Serikat). Anggotanya, yang diundang oleh organisasi itu, adalah orang-orang yang menunjukkan karya ilmiah di bidang hukum internasional dan dibatasi pada mereka yang dianggap relatif bebas dari tekanan politik. Tujuan organisasi ini adalah mengumpulkan anggota yang mewakili semua negara di dunia. Anggota-anggotanya juga termasuk hakim di Pengadilan Kriminal Internasional.
Hukum perang
Usaha besar dalam kedua konferensi tersebut ialah untuk membentuk sebuah pengadilan internasional yang mengikat yang melakukan arbitrase wajib untuk menyelesaikan sengketa internasional, sebuah pengadilan yang waktu itu dianggap perlu untuk menggantikan institusi perang. Namun, usaha ini tidak mencapai sukses dalam konferensi 1899 maupun 1907. Konferensi Pertama secara umum sukses dan berfokus pada usaha perlucutan senjata. Konferensi Kedua gagal menciptakan pengadilan internasional yang mengikat yang melakukan arbitrase wajib, tetapi berhasil memperbesar mekanisme arbitrase sukarela. Konferensi ini menetapkan sejumlah konvensi yang mengatur penagihan utang, aturan perang, dan hak serta kewajiban negara netral. Selain merundingkan perlucutan senjata dan arbitrase wajib, kedua konferensi tersebut juga merundingkan hukum perang dan kejahatan perang. Dalam Perang Dunia I, banyak dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam Konvensi-konvensi Den Haag dilanggar, terutama oleh Jerman.
Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya. HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Institut de droit international
Organisasi ini bertemu tiap 2 tahun sekali untuk studi hukum internasional seperti yang kini ada. Lembaga ini tidak berkomentar pada kasus khusus. Karena rekomendasinya mencakup hukum internasional dalam banyak bentuk, termasuk HAM dan resolusi perdamaian atas konflik yang terjadi, organisasi ini dianugerahi Penghargaan Perdamaian Nobel pada tahun 1904.
Hukum internasional
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.
Hukum di Indonesia
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.
Mahkamah Internasional
Mahkamah terdiri dari lima belas hakim, yang dikenal sebagai ”anggota” mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar kebangsaan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem hukum yang terpenting didunia diwakili oleh mahkamah. Tidak ada dua hakim yang menjadi warga negara dari negara yang sama. Hakim-hakim memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak dapat menduduki jabatan lain selama masa jabatan mereka. Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu kelebihan dari hakim-hakim yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan quorumnya. Apabla terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan.
Hukum internasional
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu :
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:
Masyarakat internasional
Masyarakat internasional adalah istilah hubungan internasional yang mengacu pada kumpulan manusia dan pemerintahan di dunia. Istilah ini biasanya dipakai untuk menyebut adanya kesamaan pandangan terhadap berbagai masalah seperti hak asasi manusia. Aktivis, politikus, dan komentator sering memakai istilah ini untuk menuntut adanya tindakan perubahan, misalnya tindakan melawan penindasan politik di sebuah negara.
Kebiasaan internasional
Kebiasaan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum yang berasal dari tindakan negara-negara yang konsisten yang muncul dari keyaknian bahwa tindakan mereka itu diwajibkan oleh hukum. Maka dari itu, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan keberadaan suatu kebiasaan internasional:
Hukum dagang
Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.
Ekstradisi
Konsensus dalam hukum internasional adalah suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka kriminal kepada negara asing, karena suatu prinsip negara berdaulat bahwa setiap negara memiliki otoritas hukum atas orang yang berada dalam batas negaranya. Karena ketiadaan kewajiban internasional tersebut dan keinginan untuk mengadili kriminal dari negara lain telah membentuk suatu jaringan persetujuan atau perjanjian ekstradisi; kebanyakan negara di dunia telah menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral dengan negara lainnya.
Kejahatan kemanusiaan
Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah "Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil".
Hukum konstitusional
Tidak semua negara bangsa memiliki konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki "jus commune", atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional.
Hukum lingkungan
Hukum Lingkungan - atau "Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam" - merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan hukum yang terkait dengan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu """" dalam Bahasa Inggris, """" dalam Bahasa Belanda, """" dalam Bahasa Prancis, """" dalam Bahasa Jerman, ""Hukum Alam Seputar"" dalam Bahasa Malaysia, ""Batas nan Kapaligiran"" dalam Bahasa Tagalog, """" dalam Bahasa Thailand, ""Qomum al-Biah"" dalam Bahasa Arab.
Hukum internasional
Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.
Kebiasaan internasional
Kepentingan kedua unsur ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons". Terkait dengan aspek "opinio juris" yang merupakan unsur subjektif, Mahkamah Internasional menyatakan dalam perkara "North Sea Continental Shelf" bahwa kebiasaan tersebut harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bukti keyakinan bahwa kebiasaan tersebut diwajibkan oleh hukum, sehingga negara yang melakukan kebiasaan tersebut harus merasa bahwa tindakan mereka sejalan dengan kewajiban hukum. Mahkamah Internasional menekankan perlunya pembuktian rasa untuk memenuhi kewajiban hukum dan bukan "tindakan yang didorong oleh pertimbangan kesopanan, kemudahan atau tradisi". Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam perkara "Nicaragua v. United States of America".
Laut
Dalam hukum internasional, para perompak dianggap sebagai "hostis humani generis" atau "musuh kemanusiaan". Tindakan pembajakan di laut dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan dunia, dan tindakan tersebut juga seringkali dilakukan di laut lepas yang berada di luar kendali negara berdaulat, sehingga tindakan perompakan pun masuk ke dalam cakupan yurisdiksi universal. Maka dari itu, semua negara dapat mengambil tindakan untuk membasmi mereka, dan para pelaku perompakan dapat diseret ke meja hijau di pengadilan negara manapun. Berdasarkan Pasal 101 UNCLOS, tindakan pembajakan di laut dapat didefinisikan sebagai "setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal (...) swasta, dan ditujukan di laut lepas, terhadap kapal (...) lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal (...) demikian, [atau] terhadap suatu kapal (...), orang, atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun", sehingga tindakan pembajakan di laut tidak sama dengan peperangan di laut yang berlangsung di antara pihak-pihak yang diakui sebagai subjek hukum internasional.
Sanksi internasional
Sanksi internasional adalah tindakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lainnya atas alasan politik, baik secara unilateral atau multilateral.
Mahkamah Tetap Internasional
Pendirian Mahkamah Tetap pada awalnya disambut dengan baik oleh negara-negara dan sarjana-sarjana hukum; banyak kasus internasional yang ditangani oleh lembaga ini. Dalam beberapa hal, Mahkamah Tetap dituduh memperlebar kewenangannya secara sewenang-wenang: secara garis besar, ia hanya diperbolehkan untuk bertindak dalam urusan hukum internasional, namun terlibat pula dalam urusan hukum kota dalam "Kasus-Kasus Pinjaman". Seiring dengan situasi internasional yang memanas pada dekade 1930an, Mahkamah Tetap kehilangan wibawa dan tidak lagi sering digunakan. Lewat sebuah resolusi Liga pada tanggal 18 April 1946, Liga Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Tetap Internasional dibubarkan dan digantikan oleh Mahkamah Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Partai politik
Apabila kata politik di kaitkan dengan hukum, maka lahirlah istilah politik hukum. Dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata politiek mengandung arti beleid, yang dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan atau policy. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kebijakan hukum sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaran negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dari pengertian ini ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional yaitu pertama masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak, kedua penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut, ketiga materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, keempat proses pembentukan hukum, kelima tujuan politik hukum nasional.
Krisis internasional
Krisis internasional adalah istilah populer yang tidak memiliki definisi tunggal. Bagi sebagian pihak, krisis internasional terdiri dari "urutan interaksi antara pemerintah dua negara atau lebih dalam konflik yang parah, tidak sampai pecah perang, yang memunculkan anggapan bahwa perang besar bisa saja terjadi".
Hukum internasional
Zaman dahulu kala sudah terdapat ketentuan yang mengatur, hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa:
Negara pariah
Definisi pertama dijelaskan oleh Ian Bellany. Menurutnya, negara pariah adalah "negara yang tidak memiliki kekuasaan lunak apapun."
The Penguin Dictionary of International Relations mendefinisikan negara pariah sebagai "negara/aktor internasional yang mengalami isolasi diplomatik dan pengucilan moral secara global atas dasar sistem politik, ideologi, pemerintahan, atau tindakannya." Definisi ini tidak menjelaskan sistem politik, ideologi, pemerintahan, atau tindakan yang membuat sebuah negara disebut negara pariah.
Hukum di Indonesia
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Institut de droit international
Institut de droit international (Lembaga Hukum Internasional) adalah sebuah organisasi internasional yang bertekun pada studi dan pengembangan hukum internasional.
Hukum siber
Definisi cyber law yang diterima semua pihak adalah milik Pavan Dugal dalam bukunya Cyberlaw The Indian Perspective (2002). Di situ Dugal mendefinisikan ""Cyberlaw is a generic term, which refers to all the legal and regulatory aspects of Internet and the World Wide Wide. Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspects or issues concerning any activity of netizens and others, in Cyberspace comes within the amit of Cyberlaw"" . Disini Dugal mengatakan bahwa Hukum Siber adalah istilah umum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan Internet dan juga World Wide Web. Hal apapun yang berkaitan atau timbul dari aspek legal atau hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas para pengguna Internet aktif dan juga yang lainnya di dunia siber, dikendalikan oleh Hukum Siber.
Erga omnes
Dalam hukum internasional, istilah ini mengacu kepada kewajiban negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Maka dari itu, setiap negara dapat mengambil langkah hukum apabila kewajiban "erga omnes" telah dilanggar. Konsep ini telah diakui oleh Mahkamah Internasional di dalam perkara "Barcelona Traction" yang menyatakan bahwa kewajiban ini perlu dipisahkan dengan kewajiban antara satu negara dengan negara lain seperti dalam bidang perlindungan diplomatik.
Hukum siber
Dalam ruang siber pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Menurut Darrel Menthe, dalam hukum internasional, dikenal tiga jenis yuridikasi, yaitu:
Hukum kemanusiaan internasional
HHI adalah wajib bagi negara yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang relevan dalam hukum tersebut. Ada juga sejumlah aturan perang tak tertulis yang merupakan kebiasaan, yang banyak di antaranya dieksplorasi dalam Pengadilan Perang Nuremberg. Dalam pengertian yang diperluas, aturan-aturan tak tertulis ini juga menetapkan sejumlah hak permisif serta sejumlah larangan perilaku bagi negara-negara yang berperang bila mereka berurusan dengan pasukan yang tidak reguler atau dengan pihak non-penandatangan. Pelanggaran hukum kemanusiaan internasional disebut kejahatan perang.
Negara status quo
Negara status quo adalah istilah teori peralihan kekuasaan dalam ilmu hubungan internasional. Istilah ini digunakan untuk menyebut negara-negara yang memandang bahwa sistem internasional, hukum internasional, dan ekonomi pasar bebas adalah bagian integral dari spektrum internasional yang harus dipertahankan.
Hak asasi manusia
Setiap negara memiliki aturannya sendiri sehubungan dengan tata cara untuk memasukkan perjanjian HAM internasional ke dalam hukum nasional. Secara umum, terdapat dua macam cara, yaitu "penerimaan langsung" dan "penerimaan khusus" atau "individual". Penerimaan langsung berarti bahwa pasal-pasal di dalam perjanjian yang telah diratifikasi dapat langsung digunakan di pengadilan nasional. Contoh negara-negara yang menggunakan pendekatan ini adalah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, Britania Raya dan negara-negara yang pernah menjadi jajahannya memiliki sistem penerimaan khusus, yang berarti bahwa isi dari suatu perjanjian HAM harus dituangkan ke dalam undang-undang nasional terlebih dahulu sebelum dapat dipakai di pengadilan nasional. Sebagai ilustrasi, Britania Raya telah menetapkan "Human Rights Act 1998" pada tahun 2000, sehingga rakyat Britania dapat membawa perkara mengenai pelanggaran Konvensi HAM Eropa ke pengadilan nasional. Terkait dengan posisi perjanjian HAM internasional di dalam hierarki hukum nasional, setiap negara juga memiliki sistemnya sendiri. Negara seperti Belanda memberikan kedudukan tertinggi kepada perjanjian internasional, dan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dasar tetap dianggap sah jika perjanjian tersebut disetujui oleh dua per tiga suara di Eerste Kamer dan Tweede Kamer Di sisi lain, terdapat negara seperti Prancis yang Jepang yang menyatakan bahwa perjanjian internasional kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang dasar, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan hukum biasa. Sementara itu, di Amerika Serikat, perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama dengan hukum federal, sehingga hukum federal yang ditetapkan sesudahnya dapat mengesampingkan perjanjian yang telah diratifikasi sesuai dengan asas "lex posterior derogat legi priori".
Hukum ruang angkasa
Hukum ruang angkasa adalah sebuah wilayah dari hukum yang mengatur aktifitas pemerintahan negara dan hukum internasional di luar angkasa.
Pengakuan diplomatik
Pengakuan diplomatik dalam hukum internasional adalah sebuah tindakan politik unilateral dengan konsekuensi hukum domestik dan internasional, dimana sebuah negara mengakui tindakan atau status dari negara atau pemerintahan lainnya dalam kekuasaan dari sebuah negara (juga disebut negara yang diakui). Pengakuan dapat bersifat "de facto" atai "de jure". Pengakuan dapat menjadi sebuah deklarasi yang berdampak pada pemerintahan yang diakui, atau sebuah tindakan pengakuan seperti memasukkan sebuah traktat dengan negara lainnya. Sebuah persetujuan oleh sebuah negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap keanggotaan dari negara lainnya adalah sebuah pengakuan implisit dari negara tersebut dengan memberikan suara kepada negara tersebut, sebagai negara-negara yang menjadi anggota PBB.
Hukum Suluh
Hukum Suluh adalah sebuah istilah di dalam hukum Islam untuk menyelesaikan suatu pertentangan atau perselisihan. Kata “suluh” dalam bahasa Arab berarti “memutuskan pertentangan”. Mengadakan perdamaian adalah suatu hal yang diperintahkan di dalam agama Islam. Suluh akan menjadi sah bila disertai dengan adanya sebuah ikrar, yakni pernyataan orang yang didakwa atas barang yang didakwakan kepadanya. Misal : "Saya mengaku bahwa harta ini adalah milik si Fulan".
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Jika hukum internasional tidak dapat diterapkan langsung, seperti halnya dalam sistem dualisme, maka hukum tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, dan hukum nasional yang ada
yang bertentangan dengan hukum internasional
harus "diubah terlebih dahulu"; baik dengan penyesuaian atau dihapuskan supaya sesuai dengan hukum internasional. Dari sudut pandang hak asasi manusia, jika perjanjian hak asasi manusia diterima hanya karena alasan politik, dan negara-negara tidak berniat mengubahnya menjadi hukum nasional atau mengambil pandangan monisme atas hukum internasional, maka perjanjian tersebut tidak akan diberlakukan oleh negara yang bersangkutan.
Hukum
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."
Definisi terorisme
Sebagaimana The Arab Convention on the Suppression of Terrorism 1998 dan Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999, menurut Konvensi ini, perjuangan bersenjata melawan penduduk, agresi, kolonialisme dan hegemoni asing dengan tujuan kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri sesuai dengan prinsip hukum internasional tidak dianggap sebagai kejahatan Terorisme .
Yurisdiksi universal
Akibat banyaknya kasus yang masuk, Belgia menetapkan prasyarat bahwa tertuduh harus memiliki kewarganegaraan Belgia atau paling tidak berada di wilayah Belgia. Berdasarkan hukum ini, dikeluarkan surat perintah penangkapan pada tahun 2000 terhadap Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, dan perkara ini dibawa ke Mahkamah Internasional karena dianggap telah melanggar kekebalan sang menteri. Mahkamah Internasional memutuskan pada tanggal 14 Februari 2002 bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan isu yurisdiksi universal dan memusatkan perhatian pada isu kekebalan pejabat negara. Namun, isu yurisdiksi universal kembali diangkat dalam pendapat terpisah dan berbeda, seperti Presiden Hakim Guillaume yang menyimpulkan bahwa yurisdiksi universal hanya berlaku untuk kasus pembajakan di laut, sementara pendapat berbeda Hakim Oda mengakui pembajakan, terorisme, dan genosida sebagai kejahatan yang berada di bawah naungan yurisdiksi universal.
Mahkamah Agung
Terdapat beberapa pengadilan internasional yang merupakan pengadilan tertinggi bagi masing-masing organisasi, yakni: Organisasi Negara Karibia Timur (OECS), Uni Eropa (UE), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan beberapa negara-negara yang tergabung dalam Commonwealth of Nations. Namun, anggota dari organisasi-organisasi tersebut kadang-kadang memiliki pengadilan tinggi mereka sendiri dengan yurisdiksi yang terbatas, contohnya Mahkamah Eropa yang hanya bisa menafsirkan hukum yang berlaku bagi Uni Eropa dan menjamin penerapan yang seimbang bagi semua negara anggotanya, kasus dalam negeri masing-masing anggota tidak dapat diajukan banding.
Satuan internasional
Satuan internasional (Inggris: "international unit" disingkat IU atau Perancis: "unité internationale" disingkat UI) dalam farmakologi adalah satuan pengukuran untuk jumlah zat berdasarkan aktivitas biologis (atau efek biologis) yang terukur. Satuan ini umum digunakan untuk menyatakan jumlah zat dalam vitamin, hormon, obat, vaksin, produk darah dan zat biologis aktif sejenis lainnya. Walaupun namanya "satuan internasional", satuan ini tidak merupakan bagian dari sistem satuan internasional yang digunakan dalam fisika dan kimia.
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasional merupakan bagian dari aturan internasional yang dirancang untuk melarangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional juda dapat dikatakan sebagai hukum pidana nasional yang memiliki aspek internasional. Hukum pidana internasional pada hakikatnya diberlakukan pada hukum antar bangsa tanpa mengkesampingkan prinsip-prinsip internasional.
Tuntutan internasional perihal kejahatan perang menutut antar bangsa memberlakukan hukum yang mengatur seperangkat aturan tentang larangan-larangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional diberlakukan karena adanya banyak kejahatan perang yang dikejam oleh negara internasional salah satunya kejahatan genosida pada tahun 1981 terhadap pimpinan Jerman dan Turki yang melakukan pembersihan etnis minoritas Armenia, pembantaian Suku Kurdi di Turki, pembantaian oleh nazi Jerman. Melihat banyaknya pelanggaran-pelanggar berat tersebut membuat antar negara membentuk hukum internasional. Hukum internasional semakin sempurna setelah ditandatanganinya statuta Roma untuk membentuk mahkamah pidana internasional yaitu sebuah pengadilan terhadap tindak kejahatan paling berat seperti agresi genosida yaitu kejatahatan terhadap kemanusiaan serta berbagai bentuk kejahatan perang lainnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
Hukum
Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama "Wetboek van Straafrecht (WvS)". KUHP merupakan "lex generalis" bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP "(lex specialis)"
Pasquale Fiore
Prestasi yang diraihnya juga meliputi buku-buku karyanya yang sudah banyak diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Spanyol. Salah satu karya monumentalnya adalah "Tarattato di diritto internazionale publicco" atau diartikan Uraian tentang Hukum Publik Internasional yang diterbitkan tahun 1865. Selain itu, Fiero juga membuat sebuah buku yang di dalamnya berisi tentang pembagian hukum internasional ke dalam kategori-kategori baru yang berjudul "Traité de droit pénal international et de l’extradition" pada tahun 1880.