Kapan PKI di Indonesia berdiri ?
Pemberontakan PKI 1948
Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada 18 September 1948, PKI/FDR menuju ke arah timur dan menguasai Kota Madiun, Jawa Timur, dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia". Hari berikutnya, PKI/FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, dokter pro-kemerdekaan Moewardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Dukungan terhadap kepresidenan Soekarno bergantung pada koalisi "Nasakom" antara militer, kelompok agama, dan komunis. Perkembangan pengaruh dan kemilitanan PKI, serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut, menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok Muslim dan militer. Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1960-an. Upaya PKI untuk mempercepat reformasi tanah menggusarkan tuan-tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kyai.
Mohammad Hatta
Suasana panas waktu timbul Pemberontakan PKI Madiun dalam bulan September 1948, memuncak pada penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Bung Hatta bersama Bung Karno diangkut oleh tentara Belanda pada hari itu juga. Pada tahun yang sama, Bung Hatta bersama Bung Karno diasingkan ke Menumbing, Bangka. Beberapa waktu setelah pengasingan karena mengalami adanya sebuah perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) di Kaliurang, di mana Critchley datang mewakili Australia dan Cochran mewakili Amerika.
Pada Juli 1949, terjadi kemenangan Cochran dalam menyelesaikan perundingan Indonesia. Tahun ini, terjadilah sebuah perundingan penting, Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag sesudah berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949 kedaulatan NKRI kita miliki untuk selamanya. Ratu Juliana memberi tanda pengakuan Belanda atas kedaulatan negara Indonesia tanpa syarat kecuali Irian Barat yang akan dirundingkan lagi dalam waktu setahun setelah Pengakuan Kedaulatan kepada Bung Hatta yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta.
Partai Kebangsaan Indonesia
Partai Kebangsaan Indonesia atau PARKI tidak bisa dilepas dari nama Paguyuban Pasundan. Sejarahnya, setelah pendudukan Jepang berakhir, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 Nomor X tentang pembentukan partai-partai politik. Berdirinya partai-partai politik oleh Pemerintah Republik Indonesia dipandang sebagai partisipasi aktif dari kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta dapat memperkuat perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan.
Mohammad Hatta
Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat (Vietnam) untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok hari dimana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan PETA, Djiaw Kie Siong, di sebuah kota kecil Rengasdengklok (dekat Karawang, Jawa Barat).
Gerakan mahasiswa di Indonesia
Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni PMKRI, HMI,PMII,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan.
Partai Komunis Indonesia
Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan-pemogokan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas oleh kubu yang menentang PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu.
Sejarah Indonesia
Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Partai ini didirikan dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan pada bulan Desember 1998 sebagai partai pecahan Golkar. Menurut para pemimpin PKP, terutama Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, pemimpin PKP, Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi yang saat itu aktif. PKP juga berpendapat bahwa sikap Golkar terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam kesatuan Indonesia.
Pada pemilihan umum legislatif 1999, partai ini memenangkan 1.01% suara. Ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga anggota partai membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pimpinan partai tetap di tangan Edi Sudradjat. Pada pemilihan umum legislatif 2004, partai ini memenangkan 1.3% suara dan 1 dari 550 kursi. Pada pemilihan umum legislatif 2009, partai ini mendapatkan 0.9 persen suara, kurang dari ambang batas pemilihan 2.5 persen, yang berarti bahwa partai ini kehilangan seluruh kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat.
Demokrasi di Indonesia
Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September (G30S) atau yang sering juga disebut dengan G30S/PKI. Pemberontakan G30S terjadi pada antara 30 September dan juga 1 Oktober 1965, Soekarno lebih suka menyebutnya Gestok (Gerakan Satu Oktober) semenatara Soeharto lebih suka menyebutnya Gestapu (Gerakan September Tigapuluh). Peristiwa ini menelan korban kurang lebih tiga juta orang - menurut Sarwo Edhie Wibowo, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus genosida terbesar keempat di dunia setelah Jerman Nazi, Kamboja Demokratik, dan Rwanda. Namun, terlepas dari peristiwa kemanusiaan yang mengikutinya, G30S juga membawa satu angin perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.
Masjid Jogokariyan
Bersamaan dengan fenomena tersebut, muncullah gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang salah satunya menjadikan Kampung Jogokariyan sebagai basis pergerakannya. Gerakan PKI disambut dengan sangat antusias oleh para mantan abdi dalem yang kebanyakan adalah petani dan buruh yang kehidupan ekonomi-nya jauh dari dikatakan baik. Hingga pada tahun 1965, meletus gerakan G30S yang banyak menangkap serta memenjarakan warga-warga sipil yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Momentum tersebut adalah masa dimana Kampung Jogokariyan dikenal sebagai sarang Komunisme. Selain komunis, mereka juga dikenal sebagai penganut agama Islam abangan yang lebih banyak mempraktikan ajaran Islam kejawen. Hal itu merupakan pengaruh dari lingkungan keraton yang menjadi basis kehidupan mereka sebelum pindah ke Kampung Jogokariyan.
Partai Komunis Indonesia
Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari pengasingan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kemudian PKI bergerak di berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berpihak pada PKI .
Komunisme di Sumatera
Pada bulan Mei 1914, Hendricus Sneevliet (alias Maring) mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), yang menjadi Asosiasi Komunis Hindia (Perserikatan Komunisi di Hindia) Mei 1920 dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1924. Didukung oleh Komunis Internasional (Cominterm) di Moskow, PKI menjadi aktif di antara anggota serikat buruh dan masyarakat pedesaan di Sumatera. Pada tahun 1926 dan 1927, meskipun mendapat nasihat dari Tan Malaka sebagai agen Komintern dari Sumatera, namun pemimpin lokal menghasut pemberontakan pedesaan di Jawa Barat dan Sumatera. Pemberontakan pun pecah di Silungkang, Sawahlunto. 13.000 orang tertangkap, 4.500 orang dimasukkan ke penjara. Beberapa, seperti Tan Malaka, melarikan diri ke pengasingan. 1.300 komunis diasingkan secara bengis ke Tempat Pengasingan Boven Digoel di Papua Barat, dan sebanyak 823 orang diasingkan ke Tanah Merah. Namun semua peran PKI menghilang, tidak menjadi aktor penting di panggung politik sampai setelah kemerdekaan. Mungkin wabah yang paling menonjol adalah Pemberontakan Komunis di Sumatera 1927. Ketika Jepang menyerbu Sumatera pada tahun 1945, Partai Komunis di Sumatera Utara menahan diri untuk bergabung dalam perlawanan melawan Jepang.
Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia
Latar belakang didirikannya PPPKI ini adalah karena tokoh-tokoh pergerakan nasional beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak akan membawa hasil. Lalu Soekarno mempunyai ide untuk menggabungkan organisasi-organisasi tersebut supaya Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya.
Musso
Musso adalah salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Pada tahun 1925 beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926, meskipun ditentang oleh beberapa pemimpin PKI yang lain seperti Tan Malaka. Pada tahun 1926 Musso menuju Singapura dimana dia menerima perintah langsung dari Moskwa untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan kapitalis Belanda. Musso dan pemimpin PKI lainnya, Alimin, kemudian berkunjung ke Moskwa, bertemu dengan Stalin, dan menerima perintah untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawananan nasional. Akan tetapi pikiran Musso berkata lain. Pada bulan November 1926 terjadi beberapa pemberontakan PKI di beberapa kota termasuk Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Musso dan Alimin ditangkap. Setelah keluar dari penjara Musso pergi ke Moskwa, tetapi kembali ke Indonesia pada tahun 1935 untuk memaksakan "barisan populer" yang dipimpin oleh 7 anggota Kongres Komintern. Akan tetapi dia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Uni Soviet pada tahun 1936.
Sejarah Sumatera Barat
Di Padang basis PKI berasal dari saudagar besar pribumi. Salah satu pendiri PKI cabang Padang adalah Sutan Said Ali, yang sebelumnya menjadi pengurus Sarikat Usaha Padang. Di bawah kepemimpinannya mulai tahun 1923 PKI seksi padang meningkat anggotanya dari hanya 20 orang menjadi 200 orang pada akhir 1925.
Ahmad Yani
Sebagai Presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia (PKI) di awal 60-an. Yani yang sangat anti-komunis, menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan" kekuatan kelima" (selain keempat angkatan bersenjata dan polisi) dan Sukarno mencoba untuk memaksakannya "Nasakom" (Nasionalisme-Agama-Komunisme) doktrin di militer. Keduanya, Yani dan Nasution menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat.
Langit Makin Mendung
Pada awal 1960-an, Presiden Soekarno mendeklarasikan ideologi negara Nasakom yang berarti "Nasionalisme, Agama, dan Komunisme". Nasakom akan melengkapi kebijakan Pancasila yang sudah ada. Deklarasi ini dipandang sebagai bukti meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga menciptakan konflik antara PKI dan militer. Di tengah-tengah konfrontasi dengan Malaysia, Soekarno memecat Jenderal Nasution, Komandan Angkatan Darat, dan mengangkat Ahmad Yani, sementara PKI menyebarkan rumor bahwa dewan jenderal yang disponsori CIA berencana menjatuhkan pemerintahan sambil membawa-bawa bukti Dokumen Gilchrist. Akhirnya, kudeta yang diduga disponsori PKI berujung pada kematian enam jenderal dan berakhir dengan pembantaian para terduga komunis dan kejatuhan pemerintahan Soekarno.
Partai Komunis Indonesia
Pada tanggal 2 Oktober basis di Halim berhasil ditangkap oleh pihak tentara. Harian Rakyat mengambil isu pada sebuah artikel yang berisi untuk mendukung kudeta G30S, tetapi spekulasi kemudian bangkit mengenai apakah itu benar-benar mewakili pendapat dari PKI. Sebaliknya pernyataan resmi PKI pada saat itu adalah bahwa upaya G30S merupakan urusan internal di dalam angkatan bersenjata mereka. Pada tanggal 6 Oktober kabinet Sukarno mengadakan pertemuan pertama sejak 30 September. Menteri PKI hadir. Sebuah resolusi mengecam G30S disahkan. Njoto ditangkap langsung setelah pertemuan itu.
D.N. Aidit
Pada 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia, dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September 1965 terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya enam orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa G-30-S.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di seluruh Indonesia.
Partai Komunis Indonesia
Manifestasi besar diadakan di Jakarta dua hari kemudian, menuntut pelarangan PKI. Kantor utama milik PKI dibakar. Pada tanggal 13 Oktober organisasi Islam Ansor mengadakan aksi unjuk rasa anti-PKI di seluruh Jawa. Pada tanggal 18 Oktober sekitar seratus PKI dibunuh oleh pihak Ansor. Pemusnahan secara sistematis untuk partai telah dimulai.
Daftar anggota BPUPKI-PPKI
Dokuritu Zyunbi Coosakai atau yang sering dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Angkatan Darat XVI Jepang yang berkedudukan di Jakarta (selengkapnya baca artikel BPUPKI) ini beranggotakan 67 orang,terdiri dari 60 orang yang dianggap tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota Jepang dan keturunann Indonesia lainnya tanpa hak suara. Pada sidang yang kedua (10 Juli-17 Juli) Pemerintah Jepang menambah 6 orang anggota bangsa Indonesia.Dokuritu Zyunbi Iin Kai atau yang sering dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah sebuah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Angkatan Darat XVI Jepang yang berkedudukan di Jakarta (selengkapnya baca artikel PPKI) ini beranggotakan 21 orang bangsa Indonesia sebagai anggota biasa dan tanpa bangsa Jepang sebagai anggota luar biasa. Pada sidang 18 Agustus 1945 Sukarno sebagai ketua PPKI, dengan sepengetahuan dan persetujuan pemerintah [Militer Jepang (?)] (lihat keterangan di bawah), menambah 6 orang anggota bangsa Indonesia.
Partai Komunis Indonesia
Pada Januari 1964 PKI mulai menyita properti Inggris yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia.
Sejarah Radio Republik Indonesia
RRI Kediri yang sebenarnya juga dibiayai dari anggaran Kementerian Penerangan, baru dapat digabungkan ke dalam RRI Jawa Timur di Kediri, setelah pemberontakan PKI di Madiun tanggal 19 September 1948.
Partai Komunis Indonesia
Pada bulan Agustus 1959, terjadi upaya atas nama militer untuk mencegah penyelenggaraan kongres PKI. Namun kongres digelar sesuai jadwal, dan ditangani oleh Sukarno sendiri. Pada tahun 1960 Sukarno meluncurkan slogan Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, Komunisme. Dengan demikian peran PKI sebagai mitra junior dalam pemerintahan Sukarno resmi dilembagakan. PKI menyambut baik peluncuran konsep Nasakom, melihatnya dari segi front persatuan multikelas.
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Beberapa bulan kemudian, pada kongresnya yang pertama pada 29-31 Januari 1946, PKPI berganti nama menjadi Persatuan Pemuda Kristen Indonesia (PPKI). Dalam kongres itu juga dipilih Ketua Umum Pengurus Besar yaitu Pdt. S Brotosuwignyo dan Sekretaris Umum Pengurus Besar yaitu F. Tambunan. Pada 1947 PPKI ikut membentuk Front Nasional Indonesia bersama Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pemuda Demokrat, Pemuda Katolik dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dengan tujuan membendung dominasi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).
Gereja Kristen Indonesia
Pada mulanya, Gereja Kristen Indonesia terdiri dari tiga gereja yang terpisah, yaitu GKI Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1934, GKI Jawa Barat yang didirikan tanggal 24 Maret 1940, dan GKI Jawa Tengah yang didirikan tanggal 8 Agustus 1945. Awalnya, ketiga gereja ini dikenal dengan nama Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH) yaitu gereja berbahasa Hokian. Gereja THKTKH di Jawa Tengah dan Jawa Timur didirikan oleh Zending dari Belanda (Nederlandsche Zendings Vereeniging) sedangkan di Jawa Barat diawali oleh penemuan sebuah Alkitab berbahasa Melayu oleh Bapak Ang Boen Swie pada tahun 1858. Baru pada tanggal 27 Maret 1962, ketiga gereja itu berusaha meleburkan dirinya menjadi satu wadah Sinode Am GKI. Usaha tersebut terwujud dengan ditandai oleh pengikraran satu GKI pada 26 Agustus 1988.
Proletariat
Berawal dari ISDV, lalu ke SI Semarang dan kemudian ke Partai Komunisme India atau Partai Komunis Indonesia (PKI), pandangan kaum komunis di Indonesia cukup beragam dalam menghadapi apa arti dari proletariat. Setidaknya hal ini terjadi karena akar yang kuat dan sulit untuk di patahkan dari adat dan agama Islam di setiap insan orang Indonesia yang beraliran komunis. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam PKI, antara lain Tan Malaka dan Semaoen di era awal PKI, Muso pada zaman Revolusi Indonesia, dan D.N. Aidit di era pasca perang kemerdekaan. Dari tokoh-tokoh tersebut, Tan Malaka memiliki pandangan yang berbeda tentang komunisme di Indonesia tentang bagaimana proletar bergerak. Tan Malaka memandang perlu adanya ikut serta kaum priyayi yang mempunyai streotip sama dengan kaum borjuis, sedang kaum fanatik Uni Soviet setuju kalau proletar harus bergerak sendiri karena priyayi atau borjuis akan mendukung pemerintah (dalam hal ini Kolonial Belanda). Namun tentang bagaimana mereka mendeskripsikan tentang kaum proletar adalah sama.
Aktivitas CIA di Indonesia
Selama beberapa dekade, CIA telah terlibat di berbagai upaya melawan kegiatan komunisme di Indonesia. Usaha kudeta pertama pada tahun 1958 gagal mengguncangkan pemerintahan Sukarno, tetapi setelah gelombang pembersihan komunisme pada tahun 1965, Jenderal Abdul Haris Nasution dan Maj. Suharto memimpin TNI melikuidaksi PKI dan pada akhirnya berhasil menyingkirkan Sukarno. Peran penting Suharto pada masa Gestapu menempatkannya di kursi kepresidenan pada tahun 1967.
Partai Komunis Indonesia
Pada Februari 1948 PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Front ini tidak bertahan lama, namun Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat itu milisi Pesindo berada di bawah kendali PKI.
Alimin
Ketika organisasi komunis pertama di Indonesia bernama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) lahir, Alimin bergabung di situ. Belakangan organisasi itu menjadi Partai Komunis Indonesia. Dia menjadi pimpinan wilayah Jakarta sejak 1918.
Partai Komunis Indonesia
Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. Sekretaris, bendahara, dan tiga dari lima anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah partai komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai pada kongres kedua Komunis Internasional 1921.
Terorisme negara
Pembunuhan atas anggota-anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), yang termasuk salah satu partai berkuasa, dari 1965 - 1969 diduga telah menghilangkan nyawa satu juta orang dan digambarkan sebagai "pogrom anti-komunis". Jumlah korban yang resmi sekurang-kurangnya adalah 500.000 orang.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Indonesia berada dalam kekacauan. Rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara yang kaya memamerkan kekayaan mereka. Presiden Soekarno (Umar Kayam) sedang sakit dan hampir mati. Sementara itu, konsep politiknya, Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) telah menyebabkan pertumbuhan besar anggota PKI. Partai yang mencoba melakukan kudeta pada tahun 1948 ini telah menyerang dan membunuh orang di seluruh negeri. Presiden yang telah melemah juga dimanipulasi oleh partai ini. PKI telah merekayasa cerita, berdasarkan Dokumen Gilchrist yang palsu, bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta bila Soekarno mati. Aidit (Syubah Asa), Syam, dan kepemimpinan Partai Komunis diam-diam berencana untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk kudeta mereka sendiri. Pangkat dan barisan anggota Partai ini menerima penjelasan dari pimpinan, dan dengan bantuan para prajurit dan perwira yang "berpikiran-maju" (sebagian besar dari Angkatan Udara), bekerja untuk mengumpulkan kekuatan Partai. Mereka berencana untuk menculik tujuh jenderal (yang dikatakan sebagai anggota Dewan Jenderal), merebut kota, dan mengamankan Soekarno. G30S yang baru diberi nama kemudian memulai pelatihan. Para anggota sayap kanan dalam Angkatan Darat yang tidak menyadari kudeta yang akan terjadi ini, hidup bahagia dengan keluarga mereka. Pada saat mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka sudah terlambat.
Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia
Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) didirikan dalam sebuah rapat di Bandung pada tanggal 17-18 Desember 1927.
Kesusastraan Indonesia Periode 1950-1965
Dari pertentangan antar lembaga kebudayaan, Lekra muncul menjadi organisasi kebudayaan yang paling dominan pada tahun 1960-an. Lekra bergerak dengan semboyan “seni untuk rakyat” dan “politik untuk panglima”. Lekra mewadahi para seniman-seniman yang kemudian disangkutkan bahwa Lekra ada di bawah naungan PKI. Maka dari itu pergerakan Lekra tidak lepas dari tumpangan ideologi komunis yang dimotori oleh PKI.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Dimulai pada tahun 1984 pemerintah Orde Baru menggunakan "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" sebagai kendaraan propaganda, menayangkan film ini setiap tanggal 30 September. Film ini disiarkan oleh jaringan TVRI milik negara, dan kemudian juga stasiun televisi swasta setelah mereka didirikan. Film ini juga ditayangkan di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintah; para siswa akan dibawa ke lapangan terbuka untuk melihat film ini dalam kelompok. Karena penggunaan ini, Sen dan Hill berpendapat bahwa "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" adalah film Indonesia yang paling-disiarkan dan paling banyak ditonton sepanjang masa. Sebuah survei tahun 2000 yang dilakukan oleh majalah "TEMPO" Indonesia menemukan bahwa 97 persen dari 1.101 siswa yang disurvei telah menyaksikan film ini; bahkan 87 persen dari mereka telah menyaksikan lebih dari sekali.
Sejarah Indonesia (1959–1965)
Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.
Komando Distrik Militer 0726
Latar belakang dibentuknya Kodim di daerah Sukoharjo adalah keinginan untuk memulihkan situasi keamanan setelah terjadinya peristiwa pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun dan Agresi militer belanda II Tahun 1947 - 1948. Adapun tokoh - tokoh yang terlibat sekaligus sebagai pemrakarsa dari pembentukan Satuan Kodim antara lain, (alm) Overste Mursito, (alm) Mayor Sunaryo dan (alm) Mayor Kasdu. Kronologi peristiwa itu terjadi diawali dari kondisi keamanan yang tidak stabil, yang bersamaan dengan pembenahan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo yang secara resmi lahir pada 15 Juni 1946, maka muncul koordinasi antara pemerintahan dengan militer dengan hasil membentuk PMKB (Pemerintah Militer Kabupaten) dengan Komandan Militer waktu itu (alm) Sunaryo yang akhirnya beliau gugur saat Peristiwa Batalyon 426 di Tanggalan-Pedan-Klaten. Situasi dan kondisi Satuan Kodim 0726/sukoharjo saat dibentuk dalam kondisi keamanan yang tidak stabil berkaitan dengan terjadinya peristiwa PKI di Madiun yang berakibat terbunuhnya beberapa pejabat waktu itu, supaya terwujud situasi yang aman dan pemerintahan dipegang sepenuhnya oleh sipil, untuk itu militer sebagai pendamping pemerintahan sipil, diupayakan memiliki kantor yang tetap dengan nama KDM (Komando Distrik Militer) untuk tingkat Kabupaten, sedangkan untuk tingkat kecamatan dibentuk Puterpra.
Pemuda Rakyat
Pemuda Rakyat adalah sayap pemuda dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Organisasi ini mula-mula dibentuk dengan nama Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pertama kali organisasi ini diciptakan atas inisiatif Menteri Pertahanan saat itu, yaitu Amir Sjarifuddin, sebagai sayap pemuda dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kongres yang diadakan pada 10 November-11 November 1945, mempersatukan tujuh organisasi setempat. Keanggotaannya dengan cepat berkembang menjadi sekitar 25.000 orang. Organisasi ini ikut serta dalam perjuangan bersenjata untuk merebut kemerdekaan dalam revolusi nasional Indonesia. Satuan-satuan Pesindo terlibat dalam pertempuran melawan pasukan-pasukan Britania.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Likuidasi dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (dan organisasi terkaitnya) telah menghilangkan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. PKI juga merupakan salah satu Partai Komunis terbesar di Komintern, dengan sekitar 3 juta anggota. Seiring dengan upaya berikutnya oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan dari Soekarno dengan membersihkan para loyalis Soekarno dari parlemen, pemerintahan sipil di Indonesia secara efektif telah berakhir. Faham anti-komunisme kemudian menjadi ciri khas rezim Orde Baru Soeharto dalam 32 tahun selanjutnya.
Haji Misbach
Kekecewaannya terhadap lembaga-lembaga Islam yang tidak tegas membela kaum dhuafa, membuat dia memilih ikut Perserikatan Kommunist di Indie (PKI) ketika CSI (Central Sarekat Islam) pecah melahirkan PKI/SI Merah, bahkan mendirikan PKI afdeling Surakarta. Dia pun muncul sebagai pimpinan PKI di Surakarta, yang kemudian mengubah surat kabar Islam Bergerak menjadi Ra’jat Bergerak dan penyatuan secara de fakto organ PKI Yogyakarta berbahasa Melayu, Doenia Baroe, ke dalam Ra’jat Bergerak pada September 1923. Berjuang melawan kapitalisme, tak membuat dia tidak menegakkan Islam. Baginya, perlawanan terhadap kapitalis dan pengikutnya sama dengan berjuang melawan setan.
Front Demokrasi Rakyat
Front Demokrasi Rakyat (ejaan republik: Front Demokrasi Rakjat) disingkat FDR adalah sebuah front persatuan partai-partai dan organisasi sayap kiri yang pernah ada dalam waktu singkat di Indonesia, didirikan pada bulan Februari 1948. Yang termasuk di dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI dan Pesindo. Pemimpin FDR adalah Amir Sjarifuddin.
Soekarno
Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya —berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat— menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Soekarno
Situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah enam jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S pada 1965. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. Kemudian massa dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik.
Persatuan Wartawan Indonesia
Berdirinya organisasi PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia melalui media dan tulisan. Setelah berdirinya PWI, organisasi serupa juga didirikan. Organisasi tersebut adalah Serikat Penerbit Suratkabar atau SPS pada 8 Juni 1946. Serikat Penerbit Suratkabar mengganti namanya menjadi Serikat Perusahaan Pers pada 2011, bertepatan dengan hari jadi SPS yang ke-65. Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idiil dan komersialnya, mengingat saat itu pers penjajah dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya. Karena jarak waktu pendiriannya yang berdekatan dan memiliki latar belakang sejarah yang serupa, PWI dan SPS diibaratkan sebagai "kembar siam" dalam dunia jurnalistik.
Albertus Soegijapranata
Dengan Perang Dingin yang semakin meningkat, terjadi perslisihan besar antara Gereja di Indonesia dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Soegijapranata beranggapan bahwa PKI mendapatkan lebih banyak pendukung dari kalangan miskin karena menawarkan hak buruh melalui serikat pekerjanya. Untuk melawan ini, ia bekerja sama dengan orang Katolik lain untuk mendirikan kelompok pekerja yang dibuka untuk orang Katolik dan non-Katolik. Dengan memberdayakan buruh, Soegijapranata berharap agar PKI akan kehilangan kekuatannya. Salah satu kelompok yang didirikan ialah Buruh Pancasila, yang dibentuk pada tanggal 19 Juni 1954; organsisasi tersebut juga merupakan salah satu cara Soegijapranata untuk mempromosikan falsafat Pancasila. Tahun berikutnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang mengakui bakti Soegijapranata untuk orang miskin, menentukan agar Soegijapranata menjadi pemimpin program bakti sosial di seluruh Nusantara. Pada tanggal 2 November 1955 Soegijapranata dan beberapa uskup lain mengeluarkan sebuah surat pastoral yang mencela paham komunisme, Marxisme, dan materialisme; mereka juga minta agar pemerintah memperlakukan setiap warga negara dengan adil dan bijaksana.
Partai Komunis Indonesia
Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI. Sebagai akibat logis dari peristiwa pengkhianatan G-30-S/PKI, mutlak diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang telah diambil sebelumnya dalam kehidupan kenegaraan. MPRS yang pembentukannya didasarkan pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan G-30-S/PKI, Penetapan Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi.
Pancasila
Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Beberapa cabang PKI melancarkan perlawanan dan pembunuhan balasan, tetapi sebagian besar sama sekali tidak mampu melawan. Tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap "PKI" diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri. Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis.
Pemberontakan PKI 1948
Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut Peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama "Front Demokrasi Rakyat" (FDR).
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan nama IPKI adalah salah satu partai politik di Indonesia.
Pelajar Islam Indonesia
Tindak lanjut keputusan Kongres itu, pada hari Ahad tanggal 4 Mei 1947 digelar pertemuan di Kantor GPII, Jalan Margamulyo No. 8 Yogyakarta. Dalam pertemuan itu hadir Yoesdi Ghozali, Anton Timur Djaelani, Amin Syahri, Ibrahim Zarkasyi, dan wakil-wakil organisasi pelajar Islam lokal yang telah ada. Pertemuan yang dipimpin oleh Yoesdi Ghozali itu diputuskan berdirinya organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) tepat pada pukul 10.00 WIB tanggal 4 Mei 1947.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menggelar sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tujuan dibentuk BKR adalah untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho yang dibubarkan pemerintah Jepang.
Partai Kebangsaan Indonesia Wanita
Dalam kongres Paguyuban Pasundan tanggal 29-31 Januari 1949 di Bandung, diputuskan untuk mengubah nama Paguyuban Pasundan menjadi Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) dengan maksud untuk memperluas perjuangan di bidang politik. Partai tersebut kemudian mengikuti pemilihan umum pertama Republik Indonesia pada tahun 1955. Namun suara yang didapat dalam pemilu tersebut sangat minim. Kekalahan tersebut menimbulkan perpecahan di tubuh PARKI. Akhirnya melalui referendum dalam kongres luar biasa PARKI tanggal 29 November 1959, partai tersebut memutuskan untuk mengubah namanya kembali menjadi Paguyuban Pasundan.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Pada tanggal 30 September 1965, enam perwira paling senior TNI tewas dalam sebuah aksi yang disebut "Gerakan 30 September", sebuah kelompok dari dalam TNI sendiri. Aksi ini kemudian dicap oleh pemerintahan Soeharto sebagai "percobaan kudeta". Dalam beberapa jam, Mayor Jenderal Soeharto memobilisasi pasukan di bawah komandonya dan menguasai Jakarta. Golongan anti-komunis, yang awalnya mengikuti perintah TNI, melanjutkan pembersihan berdarah dari komunis di seluruh negeri, diperkirakan menewaskan setengah juta orang, dan menghancurkan PKI, yang secara resmi telah dipersalahkan atas krisis tersebut oleh Soeharto.
Soekarno
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Komunisme
Pasca tersebut, PKI menyusun kekuatannya kembali. Didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Ketegangan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah di mana tingkat ketegangan banyak terjadi antara tuan tanah dan para buruh tani.
Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan intelijen di tubuh Kepolisian didirikan, paska terbentuknya Djawatan Kepolisian Negara (DKN) pada 19 Agustus 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) serta penetapan RS.Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Nasional (KKN), yang berada di bawah kendali Departemen Dalam Negeri. Lahirnya Maklumat X tanggal 3 November 1945 yang membebaskan masyarakat untuk membentuk organisasi dan partai politik, menjadi titik awal keberadaan Badan Intelejen Kepolisian berdiri. Ini disebabkan karena lonjakan aspirasi dan kepentingan masyarakat diasumsikan akan membangun situasi yang tidak kondusif bagi penegakan keamanan dalam negeri sebagai akibat begitu banyaknya partai-partai politik baru maupun organisasi-organisasi masyarakat yang berdiri. Sehingga pada awal tahun 1946, dibentuklah kekuatan intelijen yang mampu mencegah dan mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat tersebut. Fungsi dan peranan lembaga intelejen Kepolisian ini diberi nama Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM), pimpinan R.Moch.Oemargatab. Tugas pokok dari PAM ini memang lebih spesifik pada pengawasan aktivitas masyarakat dibandingkan Badan Istimewa (BI) pimpinan Zulkifli Lubis yang lebih mengarah kepada dinamika politik dan pengembangan kontra intelijen terhadap Belanda dan Sekutunya.
Murba
Tan Malaka tidak berhasil membesarkan Partai Murba, karena ia ditembak mati di Kediri tiga bulan setelah mendirikan partai itu. Pilihan hari pembentukan partai itu, 7 November 1948 — bertepatan dengan hari revolusi Rusia. Murba muncul setelah Partai Komunis Indonesia tersingkir pasca-Peristiwa Madiun, September 1948. Karena itu Murba dicitrakan sebagai partai komunis baru atau semacam pengganti PKI.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Konflik yang pernah pecah pada tahun 1963 antara partai Muslim Nahdlatul Ulama (NU) dan PKI berubah menjadi pembantaian pada minggu kedua Oktober. Kelompok Muslim Muhammadiyah menyatakan pada awal November 1965 bahwa pembasmian "Gestapu/PKI" merupakan suatu Perang Suci. Pandangan tersebut didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya di Jawa dan Sumatera. Bagi banyak pemuda, membunuh orang komunis merupakan suatu tugas keagamaan. Di tempat-tempat adanya pusat komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelompok-kelompok Muslim menganggap bahwa mereka adalah korban serangan komunis supaya mereka memperoleh pembenaran atas pembantaian yang mereka lakukan. Mereka biasanya mengungkit-ungkit Peristiwa Madiun pada tahun 1948. Para pelajar Katolik di daerah Yogyakarta meninggalkan asrama mereka pada malam hari untuk ikut membunuh orang-orang komunis yang tertangkap.
Partai Sosialis Indonesia
Ketika terjadi keretakan antara kelompok Syahrir dengan kelompok Amir Syarifuddin sesudah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin II; akibat perbedaan faham dengan tokoh-tokoh yang cenderung pro komunisme dalam pimpinan Partai Sosialis. Syahrir memilih untuk membentuk partai baru, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada tanggal 12 Februari 1948 di Yogyakarta dan memberikan dukungan kepada Kabinet Hatta I. Sedangkan kelompok Amir Syarifuddin mempertahankan Partai Sosialis yang kemudian menjadi oposisi bersama Sayap Kiri dan kelak dalam Pemberontakan PKI 1948, menggabungkan diri ke dalam Front Demokrasi Rakyat. Menurut dr. A. Halim (simpatisan PSI, namun bukan anggota partai), pendirian PSI pada 12 Februari 1948 terjadi dalam pertemuan di rumah Ibu Soebadio Sastrosatomo di Kliteran. Hadir dalam rapat itu kira-kira sepuluh orang, Soebadio Sastrosatomo, Soepeno, Djohan Sjahroezah, Sugondo Djojopuspito, Iskandar Tedjasukmana, dan lain-lain (termasuk dr. A. Halim). Dalam rapat, dengan suara bulat diputuskan untuk mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Sutan Sjahrir sebagai ketua yang terlepas dari Partai Sosialis. Dalam pendirian PSI di Kliteran, Sutan Sjahrir justru sedang berada di Bukittinggi pada waktu itu. Terjadi dilema oleh peserta rapat untuk menunggu kabar dari Sjahrir, namun atas pendapat dari dr. A. Halim yang mengatakan tidak perlu menunggu berita dari Sjahrir, tetapi namanya dimasukkan saja dalam nomor urut 1 yang tertera di bagian bawah kertas pengumuman hasil rapat dan dr. A. Halim mempunyai keyakinan bahwa Sjahrir pasti akan setuju. Dengan begitu berdirilah PSI di Kliteran, Yogyakarta dengan ketuanya berada di Bukittinggi pada waktu itu.
Partai Sosialis Indonesia
Cikal bakal PSI adalah Partai Sosialis Indonesia (PARSI) yang didirikan dan diketuai oleh Amir Syarifuddin di Yogyakarta pada 12 November 1945 dan Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan oleh Sutan Syahrir pada 19 November 1945 yang kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis. Penggabungan atau fusi partai ini terjadi pada 16-17 Desember 1945, dengan mengadakan kongres fusi di Cirebon. Kongres fusi pada 17 Desember 1945, dihadiri sekitar 57 anggota pimpinan dari kedua partai menyepakati penggabungan partai. “"Berdasarkan front rakyat, antikapitalisme, dan antiimperialisme, sekali lagi di Cirebon, Parsi dan Paras bergabung menjadi satu, Partai Sosialis. Sjahrir kini menjadi ketua partai yang baru, sedangkan Amir Sjarifuddin menjadi wakil ketua",” tulis Mrazek. Partai Sosialis ini populer di kalangan intelektual muda, sebagian besar pelajar dan mahasiswa serta anggota gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh kedua pria tersebut selama pendudukan Jepang di Indonesia.
T. Jusuf Muda Dalam
Setelah Perang Dunia II, pada November 1946 hingga Februari 1947 Jusuf Muda Dalam kembali ke Indonesia melakukan liputan jurnalisme tentang revolusi Indonesia untuk harian De Waaheid. Pada Maret 1947 kembali lagi ke Indonesia dan bekerja pada Kementerian Pertahanan di Yogyakarta dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika meletus pemberontakan PKI Madiun 1948, Jusuf Muda Dalam ditahan di Wirogunan karena dituduh terlibat dalam pemberontakan tapi berhasil lolos dari penjara ketika terjadi penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta. Dalam organisasi PKI, ia pernah menjadi Ketua Seksi Ekonomi PKI cabang Yogyakarta dan pada 1949 menjadi wakil PKI di DPR.
Partai Komunis Indonesia
Sampai tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan masuk daftar hitam dari banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja di pemerintahan, sebagaimana kebijakan rezim Soeharto yang telah dijalankan sejak pembersihan PKI tahun 1965. Selama masa presiden Abdurrahman Wahid, ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1999, dan mengusulkan menghilangkan pembatasan diskusi terbuka atas ideologi komunis. Dalam berdebat untuk penghapusan larangan itu, Wahid mengutip dari UUD 1945 Indonesia, yang tidak melarang atau bahkan secara khusus menyebutkan komunisme. Usulan Wahid itu ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat Indonesia, khususnya kelompok Islam konservatif. Dalam sebuah protes pada April 2000, sebuah kelompok yang disebut Front Islam Indonesia berjumlah sepuluh ribu orang datang ke Jakarta terkait usulan Wahid. Tentara tidak segera menolak proposal tersebut, namun menjanjikan "studi komprehensif dan teliti" terhadap ide tersebut.
Partai Komunis Indonesia
Pada tanggal 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah dua belas tahun di Uni Soviet. Politibiro PKI direkonstruksi, termasuk D.N. Aidit, M.H. Lukman dan Njoto. Pada 5 September 1948 dia memberikan pidato anjuran agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Dan anjuran itu berujung pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Dimulai pada akhir Oktober 1965, dan dipanas-panasi oleh kebencian masyarakat yang terpendam, TNI dan sekutu sipilnya ( terutama kelompok "vigilante" Muslim) mulai membunuhi orang-orang yang ada hubungan dengan PKI maupun "onderbouw"-nya, baik yang hanya diduga maupun yang memang betul. Pembunuhan dimulai di ibukota, Jakarta, menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan kemudian Bali. Meskipun pembunuhan terjadi di seluruh Indonesia, yang terburuk berada di kubu PKI Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatra utara. Pembantaian mencapai puncaknya selama sisa tahun 1965, sebelum mereda pada bulan-bulan awal tahun 1966. Perkiraan jumlah korban tewas dari berbagai kekerasan ini berkisar dari lebih dari 100.000 sampai 3 juta, namun kebanyakan sejarawan menerima figur sekitar 500.000. Banyak orang lain juga dipenjara dan selama sepuluh tahun ke depan, orang-orang masih ditangkap dan dipenjarakan sebagai tersangka. Diperkirakan bahwa sebanyak 1,5 juta orang dipenjarakan atas dasar dugaan pendukung komunisme pada satu saat pada masa tersebut. Sebagai hasil dari pembersihan tersebut, salah satu dari tiga pilar pendukung Soekarno, Partai Komunis Indonesia, telah secara efektif dihilangkan oleh dua lainnya, yaitu militer dan politik Islam.
Komunisme
Konflik antara SI Semarang (SI Merah) dengan SI pusat di Yogyakarta (SI Putih) mendorong diselenggarakannya kongres. Atas usulan Haji Agus Salim, yang disahkan oleh pusat SI, baik SI Merah maupun SI Putih menyepakati bahwa personel SI Merah keluar dari SI. Mantan personel SI Merah kemudian bersama ISDV berganti nama menjadi PKI.
Partai Demokrasi Indonesia
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang pernah menjadi kontestan Pemilu. PDI didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, merupakan fusi (penggabungan) dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Digambarkan sebagai ""dalang"" besar, Soekarno mendapatkan kekuasaan dari usahanya menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan dan semakin bermusuhan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1965, PKI telah menembus semua tingkat pemerintahan, mendapatkan pengaruh besar dan juga mengurangi kekuasaan TNI. Tentara telah terbagi, antara sayap kiri yang pro-PKI, dan sayap kanan yang didekati oleh negara-negara Barat.
Partai Komunis Indonesia
Beberapa kader PKI telah mengungsi di sebuah wilayah terpencil di selatan Blitar, Jawa Timur menyusul tindakan kekerasan terhadap partai. Di antara para pemimpin yang hadir di Blitar adalah anggota Politbiro Rewang, teoretikus partai Oloan Hutapea, dan pemimpin Jawa Timur Ruslan Widjajasastra. Blitar merupakan daerah tertinggal dengan PKI yang memiliki dukungan kuat di kalangan kaum tani. Pihak militer tidak menyadari bahwa PKI telah mampu mengkonsolidasikan dirinya di sana. Para pemimpin PKI ini bergabung dengan Letkol Pratomo, mantan komandan Distrik Militer Pandeglang di Jawa Barat, yang membantu memberikan pelatihan militer untuk Komunis lokal di Blitar. Namun pada Maret 1968 kekerasan meletus di Blitar, petani lokal menyerang para pemimpin dan kader Nahdatul Ulama, sebagai balasan atas Nahdatul Ulama yang telah memainkan peran dalam penganiayaan antikomunis. Sekitar 60 kader NU tewas. Namun ilmuwan politik Australia Harold Crouch berpendapat bahwa itu tidak mungkin bahwa pembunuhan kader NU di Blitar telah dilakukan atas perintah dari para pemimpin PKI di Blitar. Militer menyadari daerah kantong PKI di Blitar tersebut dan menghancurkannya pada pertengahan tahun 1968.
Sayuti Melik
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Ir. Soekarno, menggantikan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibubarkan cepat.
Anggota awalnya adalah 21 orang. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang termasuk didalamnya Sayuti Melik.
Partai politik di Indonesia
Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari 1999. PKPI pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999. PKPI bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan, dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dikoordinasikan oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala.
Sejarah Pertahanan Indonesia
Situasi kritis yang sedang dihadapi pemerintah dan bangsa Indonesia dibidang politik, ekonomi dan militer semakin memuncak dengan dilancarkannya pemberontakan yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI}/Muso di Madiun pada bulan September 1948. Pemberontakkan yang didalangi oleh PKI/Muso tersebut sangatlah keji, pada masa bangsa dan pemerintah Indonesia sedang menghadapi ancaman Belanda dalam suatu perjuangan hidup dan mati.
Tubagus Alipan
Berdasarkan keputusan konferensi PKI di Prambanan pada 25 Desember 1925, telah diputuskan untuk seluruh cabang PKI mempersiapkan sebuah pemberontakan melawan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Menurut Ruth McVey dalam "Kemunculan Komunisme Indonesia", untuk mendukung rencana itu dibentuklah organisasi rahasia DO atau "Dictatoriale Organisastie" di bawah kepemimpinan Winanta, ketua PKI Batavia. Tugas DO merekrut tentara dan polisi untuk jadi tentara merah, mengumpulkan dana dan perbekalan. Di Banten, Alipan terpilih menjadi anggota komite DO bersama tokoh-tokoh Banten lainnya seperti Haji Achmad Chatib (Kelak Chatib jadi pemimpin pemberontakan yang utama dan memainkan peran sentral dalam revolusi sosial di Banten pada pengujung 1945). Organisasi rahasia tersebut pada akhirnya berhasil merangkul kelompok jawara dan ulama.
Gatot Mangkoepradja
Keterlibatan Gatot Mangkoepradja dalam pergerakan nasional diawali ketika ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia (PI). Ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927, Gatot Mangkoepradja segera menggabungkan diri dengan organisasi yang dipimpin oleh Ir. Soekarno itu. Akibat menjunjung tinggi konsep revolusi Indonesia, maka pada tanggal 24 Desember 1929 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Gatot Mangkoepradja dan para pemimpin PNI lainnya. Penangkapan terhadap Gatot Mangkoepradja baru dapat dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta. Gatot ditangkap bersama-sama dengan Ir. Soekarno. Mereka kemudian dibawa ke Bandung dan dijebloskan ke Penjara Banceuy.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Kabinet 100 Menteri dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno. Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap, bahkan beberapa dibunuh pada saat penangkapan, sisanya dihukum mati melalui proses persidangan pura-pura untuk konsumsi HAM Internasional. Petinggi angkatan bersenjata menyelenggarakan demonstrasi di Jakarta. Pada tanggal 8 Oktober, markas PKI Jakarta dibakar. Kelompok pemuda anti-komunis dibentuk, contohnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI). Di Jakarta dan Jawa Barat, lebih dari 10.000 aktivis dan petinggi PKI ditangkap, salah satunya Pramoedya Ananta Toer.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pembantaian dimulai pada Januari 1966 seiring dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang digerakkan oleh Angkatan Darat melalui Jendral Syarif Thayeb dan memuncak selama kuartal kedua tahun 1966 sebelum akhirnya mereda pada awal tahun 1967 (menjelang pelantikan Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden). Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta, yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, lalu Bali. Ribuan "vigilante" (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara angkatan darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara.
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Sejak ditandatanganinya pernyataan bersama itu usaha untuk mewujudkan kesatuan organisasi Pemuda Kristen pun semakin nyata. Pada bulan April 1962, MPKO menyelenggarakan Kongresnya yang ke VI di Jakarta mengambil keputusan-keputusan penting antara lain pembubaran MPKO. Dan sehari setelah Kongres VI MPKO itu diadakan Musyawarah Pemuda Kristen Seluruh Indonesia yang disponsori oleh Komisi Pemuda DGI. Musyawarah itu berlangsung dari tanggal 18-23 April 1962 di Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam musyawarah tersebut nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia yang telah dicetuskan dalam konsultasi pimpinan organisasi Pemuda Kristen Indonesia tanggal 24 Maret 1961 disahkan sebagai nama organisasi kesatuan Pemuda Kristen. Di dalam Anggaran Dasarnya termaktub kalimat bahwa GAMKI sebagai kelanjutan Persatuan Pemuda Kristen Indonesia (PPKI) yang didirikan pada tanggal 4 November 1945 di Yogyakarta di tengah-tengah bergolaknya Revolusi Kemerdekaan Indonesia.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Penangkapan dan penahanan berlanjut sampai sepuluh tahun setelah pembantaian. Pada 1977, laporan Amnesty International menyatakan "sekitar satu juta" kader PKI dan orang-orang yang dituduh terlibat dalam PKI ditahan. Antara 1981 dan 1990, pemerintah Indonesia memperkirakan antara 1.6 sampai 1.8 juta mantan tahanan ada di masyarakat. Ada kemungkinan bahwa pada pertengahan tahun 1970-an, 100.000 masih ditahan tanpa adanya proses peradilan. Diperkirakan sebanyak 1.5 juta orang ditahan pada satu waktu atau lainnya. Orang-orang PKI yang tidak dibantai atau ditahan berusaha bersembunyi sedangkan yang lainnya mencoba menyembunyikan masa lalu mereka. Mereka yang ditahan termasuk pula politisi, artis dan penulis misalnya Pramoedya Ananta Toer , serta petani dan tentara. Banyak yang tidak mampu bertahan pada periode pertama masa penahanan dan akhirnya meninggal akibat kekurangan gizi dan penganiayaan. Ketika orang-orang mulai mengungkapkan nama-nama orang komunis bawah tanah, kadang kala di bawah siksaan, jumlah orang yang ditahan semakin meninggi pada 1966–68. Mereka yang dibebaskan seringkali masih harus menjalani tahanan rumah dan secara rutin mesti melapor ke militer. Mereka juga sering dilarang menjadi pegawai pemerintah, termasuk juga anak-anak mereka.
Jawa
Nasionalisme Indonesia mulai tumbuh di Jawa pada awal abad ke-20 (lihat Kebangkitan Nasional Indonesia), dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan setelah Perang Dunia II juga berpusat di Jawa. Kudeta G 30 S PKI yang gagal dan kekerasan anti-komunis selanjutnya pada tahun 1965-66 sebagian besar terjadi di pulau ini. Jawa saat ini mendominasi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, yang berpotensi menjadi sumber kecemburuan sosial. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan besar yang menimpa etnis Tionghoa-Indonesia, yang merupakan salah satu dari berbagai kerusuhan berdarah yang terjadi tidak berapa lama sebelum runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Film "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" dibuat berdasarkan pada versi peristiwa kudeta yang diakui oleh pemerintah Orde Baru Soeharto, di mana kudeta Gerakan 30 September didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada awal 1960-an, PKI dan partai-partai sayap kiri lainnya mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, memberi mereka kekuatan politik yang besar. Pada tahun 1965 PKI telah mempunyai jutaan anggota, jumlah semakin besar ini dipengaruhi oleh adanya hiperinflasi dan kemiskinan yang meluas. TNI Angkatan Darat, bagaimanapun, telah saling tidak sejalan dengan PKI, sebuah situasi yang berbalas dengan PKI.
Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965 sekelompok personel Tentara Nasional Indonesia yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September" menangkap dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat yang diduga anggota gerakan anti-revolusioner "Dewan Jenderal", termasuk Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani; target lain, Abdul Haris Nasution, lolos. Tubuh mereka, bersama dengan target lain yang ditangkap oleh G30S, dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Paginya, angkatan bersenjata menduduki Lapangan Merdeka di Jakarta Pusat. Dari Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) di sana, Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Resimen Pengawal Presiden mengumumkan bahwa gerakan itu telah mengamankan beberapa tempat penting di kota dalam upaya untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal. Mereka juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno berada di bawah kekuasaan mereka. Inti kepemimpinan gerakan ini, kemudian juga termasuk Presiden Soekarno, tinggal di pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma.
Partai Demokrasi Indonesia
Dalam tubuh PDI, massa terbesar adalah berasal dari PNI, partai yang didirikan oleh Soekarno dengan basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. IPKI adalah partai yang sangat anti-PKI pada zaman Orde Lama dalam hal ini posisinya adalah berseberangan dengan Partai Murba yang dibubarkan oleh Keputusan Presiden pada tanggal 21 September 1965. PDI mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Pada awal berdirinya, pada tahun 1973, PDI dipimpin oleh Mohammad Isnaeni.
Palu arit
Di Indonesia, penggunaan simbol palu arit telah dinyatakan terlarang bersama dengan paham komunisme sendiri sejak 1966, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang No. 27 tahun 1999 dan Ketetapan MPRS (TAP MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966 tahun 1966, yang secara resmi menyatakan pelarangan terhadap paham komunisme dan Marxisme-Leninisme, serta pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah pecahnya Peristiwa 30 September.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pembantaian di Indonesia 1965–1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September (G30S/PKI) di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru: Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno, dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto.
Partai Kebangsaan Indonesia
Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) adalah partai politik yang pernah ada di Indonesia dan berpartisipasi sebagai peserta Pemilu 1955.
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik berideologi Konservatisme di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi).
Partai Nasional Indonesia
Partai Nasional Indonesia atau dikenal juga PNI adalah partai politik tertua di Indonesia. Partai ini didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama "Perserikatan Nasional Indonesia" dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, dan Mr. Sunaryo.
PKI dan Perwakilan
PKI dan Perwakilan adalah majalah triwulan yang diterbitkan di Jakarta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1956-1964. Majalah ini awalnya bernama PKI dan DPR dan mulai diterbitkan pada Juni 1956. Namanya berubah menjadi "PKI dan Perwakilan" setelah pemilu dewan perwakilan daerah tahun 1957. Majalah ini memberikan informasi tentang aktivitas Partai Komunis Indonesia di DPR dan DPRD.
Gerakan 30 September
Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Komunisme di Sumatera
Di provinsi paling utara dari Sumatra, Aceh, PKI agak lemah dalam masa kejayaan partai. Ada sekitar 2.000-3.000 komunis di Aceh selama awal 1960-an. Keanggotaan Partai sebagian besar dibuat oleh buruh migran Jawa, seperti pekerja perkebunan dan kereta api. Pembentukan PKI di Aceh disambut dengan perlawanan keras dari ulama setempat. Terutama PKI menentang memberikan status provinsi Aceh, posisi yang membuat partai terisolasi dalam politik Aceh. Ketika pemberontakan bersenjata, pencarian pendirian negara Islam di Aceh pecah pada tahun 1951, banyak anggota PKI meninggalkan Aceh.
Fadjar Harapan
Fadjar Harapan adalah sebuah organisasi perintis Indonesia yang berumur pendek, terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Fadjar Harapan didirikan pada tahun 1959, meskipun yang sudah ada adalah gerakan Pramuka yang ada diprakarsai oleh Partai Komunis. Namun, organisasi ini secara resmi tidak terhubung ke partai politik (sesuai dengan konstitusi organisasi) dan terbuka untuk semua anak-anak antara usia enam dan tiga belas. Inisiatif untuk mendirikan organisasi baru diambil oleh pemimpin partai Aidit. Kader Partai Komunis dan Pemuda Rakyat (sayap pemuda Partai Komunis) diberi tugas untuk mempelajari bagaimana gerakan pelopor berfungsi di negara lain, tetapi Fadjar Harapan beradaptasi dengan kondisi Indonesia.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Periode 18 Agustus 1945 – 15 Agustus 1950 adalah periode berlakunya konstitusi yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kelak kemudian disebut sebagai UUD 1945. Periode ini dibagi lagi menjadi dua masa yaitu, pertama, antara 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 saat negara Indonesia berdiri sendiri, dan kedua antara 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 saat negara Indonesia bergabung sebagai negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat.
Tionghoa
Tahun 1945 di dalam teks penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah Tionghoa. Tahun 1948 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami keadaan genting menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Meletusnya pemberontakan PKI di Madiun disinyalir mendapat dukungan dari Partai Komunis Tiongkok, beberapa orang Tionghoa-Indonesia pun mendukungnya, meskipun dalam jumlah yang kecil. Karena adanya benturan politik antara kaum nasionalis dan komunis, akibatnya secara umum orang Tionghoa-Indonesia dijadikan kambing hitam dan dikait-kaitkan dengan kegiatan komunisme. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno, digantikan rezim Orde Baru .
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pimpinan MPKO diwakili Pdt. Lee Sian Hui dan PPKI diwakili Alexander Wenas pada tanggal 13 Juli 1956 mengikuti Sidang Lengkap III DGI di Jakarta. Setelah melalui perjalanan yang panjang pergumulan antara DGI, PPKI dan MPKO maka pada 24 Maret 1961 diadakan konsultasi organisasi-organisasi Pemuda Kristen di DGI dengan menghasilkan suatu kesepakatn dan penegasan terhadap kesatuan "keesaan segenap Pemuda Kristen Indonesia dalam wujud satu organisasi". Penandatangan pernyataan tersebut antara lain Mr. J.C.T. Simorangkir (PPKI), Soebagyo Pr (PPKI), Sarwoko (PPKI), Gouw Kiem An (MPKO), J Pangemanan (MPKO), Soetarno, STh. (GMKI), J.E. Tulung mewakili Komisi Pemuda DGI dan lain-lain.
Monumen Pahlawan Revolusi
Usaha terhadap Pemerintah RI dan mengganti dasar negara Pancasila telah dua kali dijalankan, yang pertama pada tahun 1948, dikenal sebagai pemberontakan PKI Muso di Madiun dan yang kedua ialah pemberontakan G 30 S PKI dalam bulan September 1965.
Selain itu tempat ini juga terdapat Foto ke 7 Pahlawan Revolusi, yang ukuran foto tersebut sudah diperbesar dari aslinya.
Partai Fasis Indonesia
Partai Fasis Indonesia lahir pada 1933 di Bandung, Jawa Barat oleh seorang mantan anggota Partai Nasional Indonesia Lama (PNI Lama) atau PNI bentukan Soekarno, yaitu Dr. Notonindito. Dr. Notonindito adalah seorang priyayi Jawa yang sempat menjadi salah satu pengurus PNI cabang Pekalongan, dia sempat mengenyam pendidikan di Barat dan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran radikal, salah satunya adalah nasionalisme, terutama nasionalisme yang memiliki kecenderungan fasisme, terutama saat Partai Nazi memenangkan Pemilu di Jerman.
Revolusi Nasional Indonesia
Pada 18 September 1948 Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun, oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat pembangkangan atas kepemimpinan Soekarno Hatta, yang dianggap budak Jepang dan Amerika. Pertempuran antara TNI dan PKI ini, tetap dimenangkan pihak TNI dalam beberapa minggu, dan pemimpinnya, Muso, terbunuh. RM Suryo, Gubernur Jawa Timur pada masa itu, beberapa petugas kepolisian, dan pemimpin relijius gugur di tangan pemberontak. Kemenangan ini menghilangkan gangguan konsentrasi atas perjuangan revolusi nasional dan memperkuat simpati Amerika yang awalnya hanya berupa perasaan senasib dalam bentuk anti kolonialisme, menjadi dukungan diplomatik. Di dunia internasional, pihak Republik Indonesia mengukuhkan sikap anti komunis dan menjadi calon sekutu potensial di awal era
perang dingin antara Amerika Serikat dan blok Soviet.