apakah yang dimaksud dengan monarki?
Monarki
Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang Dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah Gubernur Agung Gereja Inggris. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.
Penguasa monarki
Gelar penguasa monarki memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan adat dan tradisi di setiap wilayah. Beberapa gelar untuk penguasa monarki memiliki versi laki-laki dan perempuan di suatu wilayah sebagaimana di Eropa, tetapi tidak membedakan jenis kelamin di tempat lain, seperti di Asia Timur. Indonesia mengadopsi banyak gelar untuk penguasa monarki dari berbagai kebudayaan dan tradisi, seperti dari India, Islam, atau bahkan Eropa, yang tiap gelarnya memiliki makna masing-masing.
Koloni
Koloni atau penjajah adalah tempat yang dikuasai oleh negara lain. Negara metropolitan adalah negara yang memiliki koloni. Negara yang memiliki banyak koloni sering disebut kekaisaran. Kolonis adalah orang yang tinggal di koloni.
Gelar kebangsawanan Eropa
Meskipun sering diidentikan dengan gelar untuk keturunan raja atau kaisar, "prince" sebenarnya juga merupakan gelar untuk kepala monarki yang tingkatannya di bawah raja. Hanya saja, bahasa Inggris menggunakan gelar yang sama untuk dua kedudukan yang berbeda tersebut, begitu juga dalam rumpun bahasa Roman yang lain. Hal ini berbeda dengan bahasa Belanda, Skandinavia, dan rumpun bahasa Slavia yang memiliki dua gelar berbeda untuk ini. Seperti dalam bahasa Jerman, pangeran yang menjadi pemimpin monarki disebut "fürst" (bentuk wanitanya "fürstin"), sedangkan pangeran yang merupakan keturunan penguasa monarki (kaisar, raja, atau "fürst") disebut "prinz" ("prinzessin" untuk wanita). Baik "fürst" maupun "prinz", keduanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "prince".
Pangeran pemangku raja
Pangeran pemangku raja adalah seorang pangeran yang memerintah sebuah monarki sebagai pemangku raja menggantikan penguasa monarki dikarenakan ketidakmampuan Penguasa (masih kecil atau sakit), atau sedang tidak ada (berada di luar wilayah kekuasaan, seperti pengasingan atau perjalanan jangka panjang, atau singkatnya tak ada petahana).
Meskipun masa jabatannya sendiri dapat memiliki arti generik dan merujuk kepada pangeran manapun yang memenuhi peran pemangku raja, sepanjang sejarah, istilah tersebut digunakan untuk mengartikan sejumlah kecil pangeran yang menjadi pemangku raja.
Monarki Britania Raya
Hak Istimewa Kerajaan meliputi kuasa untuk melantik dan melengserkan menteri-menteri, meregulasikan layanan sipil, mengeluarkan paspor, mendeklarasikan perang, membuat perdamaian, mengarahkan tindakan militer, dan menegosiasikan dan meratifikasikan traktat, aliansi dan perjanjian internasional. Namun, sebuah traktat tak dapat langsung dimasukkan pada hukum-hukum domestik Britania Raya; Undang-Undang Parlemen dibutuhkan dalam kasus semacam itu. Penguasa monarki merupakan kepala komandan Angkatan Bersenjata (Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Angkatan Darat Kerajaan Inggris, dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris), mengakreditasikan Komisioner-Komisioner Tinggi dan duta-duta besar Inggris, dan menerima diplomat-diplomat dari negara-negara asing.
Takhta
Takhta (ejaan tidak baku: Tahta) atau Singgasana adalah kursi duduk resmi bagi seorang penguasa untuk menjalankan fungsi seremonial maupun negara. Dalam pandangan abstrak, istilah tahta bisa merujuk kepada monarki maupun raja sendiri, dan juga digunakan dalam beberapa ungkapan seperti "kekuasaan di balik tahta".
Penguasa monarki
Raja adalah gelar penguasa monarki yang paling umum digunakan di Indonesia. Gelar ini diturunkan dari bahasa Sansekerta राजा "rājā-" dan mulai digunakan penguasa monarki di Indonesia seiring menguatnya pengaruh Hindu Budha dari India. Monarki yang berada di bawah pimpinannya disebut dengan kerajaan.
Monarki Saint Vincent and the Grenadines
Monarki berasal dari mahkota Britania dan Perancis, yang telah terlibat sepanjang abad untuk menjadi lembaga Vincentian khas yang diwakili oleh simbol-simbol unik. Monarki Vincentiansejak 27 Oktober 1979, Ratu Elizabeth IIsaat ini berbagi kesetaraan dengan lima belas negara lainnya pada Persekamuran Bangsa-Bangsa, yang semuanya independen dan setiap monarkinya berbeda secara hukum. Untuk Saint Vincent and the Grenadines, penguasa monarki secara resmi digelari "Ratu Vincent and the Grenadines", dan ia, permaisurinya, dan anggota Keluarga Kerajaan lainnya memegang berbagai fungsi pribadi dan publik di negara tersebut. Namun, Ratu merupakan satu-satunya anggota Keluarga Kerajaan dengan peran konstitusional. Dengan beberapa kekuasaan ia pegang sendiri, karena ia biasanya tinggal di Britania Raya, sebagain besar tugas konstitusional dan seremonial kerajaan di Saint Vincent and the Grenadines dipegang oleh perwakilan Ratu, Gubernur-Jenderal.
Penguasa monarki
Terdapat beberapa gelar yang dikenal di Indonesia yang disandang bagi penguasa monarki, seperti raja, kaisar, maharaja, paus, khalifah, dan sultan, walaupun beberapa di antaranya tidak pernah disandang secara resmi oleh pemimpin monarki di Indonesia. Beberapa gelar memiliki makna masing-masing.
Kerajaan Hongaria
Setelah penarikan pasukan pendudukan Rumania pada tahun 1920 negara masuk ke dalam konflik sipil, dengan Anti-komunisme dan Monarkisme Hongaria membersihkan bangsa komunis, fraksi kiri dan lainnya dengan siapa mereka merasa terancam.
Kemudian pada tahun 1920, sebuah koalisi kekuatan politik sayap kanan bersatu, dan memulihkan status Hongaria sebagai monarki konstitusional. Pemilihan raja baru ditunda karena pertikaian sipil, dan seorang pemangku takhta ditunjuk untuk mewakili monarki. Mantan laksamana A.L. Astria-Hongaria Miklós Horthy menjadi pemangku takhta tersebut. Perbatasan internasional baru memisahkan basis industri Hongaria dari sumber-sumber bahan baku dan bekas pasar untu produk pertanian dan industri. Hongaria kehilangan 84% dari sumber daya kayu, 43% dari tanah yang subur, dan 83% dari bijih besi. Selanjutnya, pasca-Trianon Hongaria memiliki 90% dari rekayasa dan percetakan industri Kerajaan, sementara hanya 11% dari Kayu dan 16% Besi dipertahankan. Sebagai tambahan, 61% Tanah garapan, 74% jalan umum, 65% kanal-kanal, 62% Transportasi rel, 64% jalan beton, 83% keluaran Besi kasar, 55% tanaman industri, 100% emas, perak, tembaga, merkuri dan garam tambang, dan 67% lembaga kredit dan perbankan pra-perang Kerajaan Hongaria yang berada di dalam wilayah tetangga Hongaria.
Charles Maurras
Kebencian Maurras terhadap demokrasi dan sistem pemerintahan republik Perancis kemudian membuatnya memberikan alternatif lain, yaitu mengembalikan monarkisme. Maurras ingin sekali mengembalikan Dinasti Bourbon Perancis yang dianggapnya sebagai rezim paling kuat di Perancis, karena berhasil membuat banyak negara takluk, seperti Spanyol dan Italia dibawah kuasa Perancis, oleh karena itu bagi Maurras hanya Dinasti Bourbon yang mampu memulihkan kebesaran Perancis.
Monarki Papua Nugini
Monarki Papua Nugini adalah sebuah sistem pemerintahan dimana seorang penguasa monarki warisan menjadi penguasa berdaulat dan kepala negara Papua Nugini. Penguasa monarki saat ini, sejak 16 September 1975, adalah Ratu Elizabeth II. Meskipun penguasa berdaulatnya berbagi kesetaraan dengan lima belas negara merdeka lainnya pada Kerajaan Persemakmuran, monarki di setiap negara tersebut terpisah dan memiliki hukum yang berbeda. Akibatnya, penguasa monarki saat ininya secara resmi digelari "Ratu Papua Nugini" dan, dalam kapasitas ini, ia, permaisurinya, dan anggota keluarga Kerajaan lainnya memegang fungsi pribadi dan publik secara domestik dan luar negeri sebagai perwakialn negara Papua Nugini. Namun, Ratu merupakan satu-satunya anggota Keluarga Kerajaan dengan peran konstitusional. Ratu biasanya tinggal di Britania Raya dan, meskipun beberapa kekuasaan ia pegang sendiri, sebagian besar tugas seremonial dan pemerintahan kerajaan di Papua Nugini diserahkan kepada perwakilan Ratu, gubernur-jenderal.
Pidato dari tahta
Pidato dari tahta (atau pidato tahta) adalah peristiwa dalam monarki tertentu dimana penguasa yang memerintah, atau perwakilannya, membacakan sebuah pidato kepada para anggota parlemen saat sebuah sesi dibuka, yang menjelaskan agenda pemerintah untuk sesi tersebut. Pidatonya disiapkan oleh para Menteri Mahkota dalam kabinet. Acara tersebut seringkali diadakan tahunan, meskipun di beberapa tempat bisa terjadi lebih atau kurang dari itu, tergantung kapal sesi parlemen baru dibuka. Beberapa republik mengadopsi praktik serupa dimana kepala negara, biasanya presiden, menyampaikan pidato kepada legislatur; contohnya, di Amerika Serikat, presiden membuat sebuah Pidato Negara Serikat tahunan dan di Filipina, presiden juga membuat sebuah Pidato Kenegaraan tahunan.
Monako
Monako adalah sebuah kepangeranan yang diatur dalam monarki konstitusional, dengan Pangeran Albert II sebagai kepala negara. Meskipun Pangeran Albert II adalah raja konstitutional, ia masih punya kekuatan politik yang sangat besar. Rumah Grimaldi telah memerintah Monako, dengan interupsi singkat, sejak 1297. Bahasa resminya adalah Perancis, tetapi Monégasque, Italia, dan Inggris banyak dituturkan dan dimengerti secara luas. Kedaulatan negara secara resmi diakui dalam Perjanjian Franco-Monegasque (1861), dengan Monako menjadi anggota voting penuh PBB pada tahun 1993, setelah banyak perdebatan politik. Meskipun kemerdekaan Monaco dan kebijakan luar negeri yang terpisah, pertahanan adalah tanggung jawab Perancis. Meskipun demikian, Monako tetap mempertahakan dua unit militer, berjumlah 263 orang, "Corps des Sapeurs-Pompiers", dan "Compagnie des Carabiniers du Prince".
Polibios
Teori ini menjelaskan tentang siklus sistem pemerintahan antara penguasa dengan rakyat.Monarki adalah suatu sistem pemerintahan dimana raja yang menobatkan dirinya menggunakan kekuasaan semata-mata untuk rakyat dan bukan untuk dirinya sendiri.
Wali penguasa
Dalam sistem monarki turun-temurun, biasanya penentuan pewaris sudah ditetapkan dalam hukum dan biasanya hal itu ditetapkan atas dasar urutan kelahiran, bukan kecakapan. Anak pertama penguasa biasanya memiliki hak paling besar atas takhta daripada saudara-saudaranya, meski dalam segi kecakapan, bisa jadi dia bukanlah orang yang cakap dalam memerintah. Keadaan demikian memungkinkan orang yang tidak cakap naik takhta, sehingga dibutuhkan seorang wali dalam menjalankan perannya. Ketidakcakapan ini juga lahir karena masalah penyakit, baik penyakit fisik maupun mental.
Monarki Britania Raya
Monarki dijadikan lembaga eksklusif Inggris, meskipun seringkali masih disebut sebagai "Britania" untuk alasan hukum dan sejarah dan untuk konveniesi. Penguasa monarki menjadi penguasa monarki terpisah di monarki Britania Raya, monarki Kanada, monarki Australia, dan lainnya. Negara-negara independen dalam Persemakmuran tersebut berbagi penguasa monarki yang sama dalam hubungan mirip uni personal.
Monarki Jamaika
Monarki Jamaika adalah sebuah sistem pemerintahan konstitusional dimana penguasa monarki warisan merupakan penguasa berdaulat Jamaika. Istilah "Crown in Right of Jamaica", "Her Majesty in Right of Jamaica", atau "The Queen in Right of Jamaica" juga digunakan untuk merujuk kepada keseluruhan pemerintahan eksekutif Jamaika. Meskipun Mahkota Jamaika menurun dari Mahkota Britania,monarki tersebut merupakan sebuah lembaga Jamaika yang terpisah, yang diwakili oleh lambang-lambang unik mereka sendiri.
Penguasa monarki
Pada keberjalanannya, banyak penguasa monarki yang menyandang lebih dari satu gelar dikarenakan berbagai alasan. Penguasa Turki Utsmani misalnya, menyandang beberapa gelar, di antaranya sultan, han, padishah, dan khalifah, yang kesemuanya memiliki makna masing-masing. Gelar "sultan" merupakan pernyataan diri sebagai penguasa atas monarki Muslim yang sah, "han" (pelafalan Turki untuk "khan") merupakan legitimasi diri sebagai pewaris atas moyangnya dari Asia Tengah, "padishah" () merupakan gelar untuk kaisar dalam bahasa Persia, dan khalifah menunjukkan dirinya adalah pemimpin bagi seluruh dunia Islam.
Penguasa monarki
Benua Eropa memiliki berbagai tingkatan kebangsawanan dan kepemimpinan monarki yang beberapa di antaranya masih bertahan hingga kini.
Pidato dari tahta
Pada masa lalu, saat penguasa monarki memegang kekuasaan pribadi dalam pemerintah, pidato dari tahta akan menjelaskan kebijakan dan pandangan penguasa monarki tersebut; pidato semacam itu biasanya disiapkan oleh para penasehat raja, namun raja menaungi pembuatan pidato setidaknya beberapa bagian dan memberikan pernyataan akhir sebagai isinya. Dalam monarki konstitusional saat ini, yang berdasarkan pada hukum atau konvensi, kepala negara (atau perwakilannya) membacakan Pidato Dari Tahta, namun disiapkan oleh menteri-menteri mahkota dalam kabinet. Pidato tersebut berisi prioritas-prioritas pemerintah dalam menghormati agenda legislatifnya, dimana kerjasama parlemen terjadi.
Pengesahan kerajaan
Pengesahan kerajaan () adalah metode dimana seorang penguasa monarki konstitusional di sebuah negara (mungkin melalui seorang pejabat terdelegasi) resmi mengesahkan sebuah undang-undang dari parlemen negara tersebut, yang menjadikannya sebuah hukum atau secara tertulis diangkat menjadi hukum. Dalam sebagian besar monarki kontemporer, tindakan tersebut dianggap lebih kecil ketimbang formalitas; bahkan dalam negara-negara yang masih mengijinkan penguasa mereka untuk memegang pengesahan kerajaan (seperti Britania Raya, Norwegia, dan Liechtenstein), penguasa monarki tidak pernah melakukannya dalam kondisi darurat atau atas nasehat pemerintah mereka. Meskipun kekuasaan untuk memegang kekuasaan kerajaan sempat sering terjadi dalam monarki-monarki Eropa, hal tersebut jarang terjadi dalam ranah politik demokratik modern yang berkembang sejak abad ke-18.
Penguasa monarki
Salah satu gelar paling tinggi yang pernah digunakan di kawasan Asia Timur adalah "huángdì" (aksara China: 皇帝) yang diterjemahkan dengan kaisar, mengungguli gelar lain seperti "wang" (aksara China: 王) atau raja. Gelar ini digunakan sejak sejak penyatuan Dinasti Qin pada tahun 221 SM oleh Kaisar Ying Zheng hingga dibubarkannya monarki pada tahun 12 Februari 1912 dengan Puyi sebagai kaisar terakhir. Gelar ini tidak memandang jenis kelamin, berbeda dengan gelar di Barat. Wu Zetian sebagai satu-satunya wanita yang menjadi Maharani sepanjang 4.000 tahun sejarah China juga menyandang gelar "huángdì" sebagaimana para pria saat naik tahta, bukannya "huanghou" (皇后) yang merupakan gelar untuk permaisuri kaisar.
Subyek Britania
Istilah 'subyek' lebih digunakan ketimbang 'warga negara' karena dalam sebuah monarki, penguasanya merupakan sumber otoritas yang memegang seluruh kekuasaan hukum dalam hukum sipil dan hukum militer. Orang-orang dari sebuah monarki pada masa-masa lampau dianggap sebagai subyek penguasa yang berada di bawah obligasi tertentu seperti memegang persekutuan, dan diberi perlindungan Mahkota.
Daftar penguasa monarki berdaulat saat ini
Penguasa monarki adalah kepala monarki, suatu bentuk pemerintahan berupa negara atau pemerintahan yang diperintah oleh seseorang yang biasanya memerintah seumur hidup atau sampai turun takhta, dan biasanya mewarisi takhta karena garis keturunan.
Monarki mungkin bersifat otokrat (seperti kebanyakan dalam monarki absolut) atau mungkin hanya sebagai pemimpin seremonial, yang hanya memiliki kekuasaan terbatas atau tidak ada sama sekali, dengan otoritas aktual diberikan pada legislatif atau kabinet pemerintahan (seperti kebanyakan dalam monarki konstitusional). Dalam banyak kasus, penguasa monarki juga berhubungan dengan agama negara.
Monarki Britania Raya
Saat dibutuhkan, Penguasa Monarki bertugas untuk melantik seorang Perdana Menteri baru (yang menurut konvensi memilih dan menentukan setaip Menteri Mahkota lainnya, dan bahkan memegang dan mengendalikan pemerintahan). Menurut konvensi konstitusional tak tertulis, Penguasa Berdaulat harus melantik seseorang yang memimpin dukungan Dewan Rakyat, biasanya pemimpin partai atau koalisi yang mendapatkan mayoritas kursi dalam Dewan tersebut. Perdana Menteri mengambil jabatan dengan menghadiri penguasa Monarki secara pribadi, dan setelah "mencium tangan", pelantikan tersebut menjadi sah tanpa peresmian atau instrumen lainnya.
Dalam sebuah parlemen gantung dimana tak ada partai atau koalisi yang menjadi mayoritas, penguasa monarki memiliki derajat tinggi dalam memilih orang untuk memimpin sebagian besar dukungan, meskipun biasanya adalah pemimpin partai terbesar. Sejak 1945, hanya ada dua parlemen gantung. Yang pertama setelah pemilihan umum Februari 1974 saat Harold Wilson diangkat menjadi Perdana Menteri setelah Edward Heath mundur pasca kegagalannya membentuk koalisi. Meskipun Partai Buruh pimpinan Wilson tidak meraih suara mayoritas, mereka merupakan partai terbesar. Yang kedua setelah pemilihan umum Mei 2010, dimana Partai Konservatif (partai terbesar) dan Partai Liberal Demokrat (partai terbesar ketiga) sepakat untuk membentuk pemerintahan koalisi pertama sejak Perang Dunia II.
Penguasa monarki
Semenjak kejatuhan kekhalifahan pada tahun 1924, tidak ada pihak yang diakui oleh dunia Islam sebagai khalifah sampai saat ini, walaupun upaya mengembalikan kekhalifahan terus berlanjut oleh beberapa pihak. Dalam gelar resminya, Sultan Yogyakarta juga menyandang gelar khalifah, tetapi makna khalifah di sini lebih kepada "kepanjangan tangan khalifah di tanah Jawa", dan bukan dalam artian pemimpin bagi seluruh dunia Islam.
Denmark
Denmark ialah monarki tertua di benua Eropa. Pada 1849, menjadi monarki konstitusional dengan pengadopsian konstitusi baru. Penguasanya secara resmi merupakan kepala negara, peran yang bersifat seremonial, sejak kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh raja atau ratu, dilaksanakan melalui kabinet menteri, dengan PM yang memberlakukan prinsip "primus inter pares"). Kekuasaan legislatif diberikan kepada monarki, dan parlemen Denmark, dikenal sebagai "Folketing", yang terdiri atas (tak lebih dari) 179 anggota. Kekuasaan yudisial ada di tangan pengadilan.
Monarki Britania Raya
Pada abad kedua puluh, Persemakmuran Bangsa-Bangsa terlepas dari Kekaisaran Inggris. Sebelum 1926, Mahkota Inggris memerintah atas Kekaisaran Britania secara kolektif; Dominion-Dominion dan Koloni-Koloni Mahkota menjadi subordinat dari Britania Raya. Deklarasi Balfour 1926 memberikan kemerdekaan penuh kepada Dominion-Dominion tersebut, yang secara efektif menciptakan sebuah sistem dimana seorang penguasa monarki tunggal beroperasi secara independen di setiap Dominion terpisah. Konsep tersebut disolidifikasikan oleh Statuta Westminster 1931, yang dijadikan "sebuah traktat bagi negara-negara Persemakmuran".
Majelis Raja-Raja
Majelis Raja-Raja atau Durbar, ("Bahasa Melayu:" Majlis Raja-Raja; "Aksara Jawi:" مجليس راج٢) di Malaysia adalah sebuah majelis yang terdiri dari sembilan raja negara Melayu, dan gubernur atau "Yang di-Pertua Negeri" dari empat negara lainnya. Majelis tersebut secara resmi didirikan oleh Artikel 38 Konstitusi Malaysia, dan merupakan satu-satunya lembaga semacam itu di dunia, menurut Perpustakaan Nasional Malaysia. Tanggung jawab utamanya adalah memilih "Yang di-Pertuan Agong" dan deputinya, "Timbalan Yang di-Pertuan Agong", yang diadakan setiap lima tahun atau saat jabatan tersebut lowong (karena meninggal, mengundurkan diri, atau dilengserkan dari jabatan). Meskipun posisinya dalam proses monarki terpilih terbilang unik, Majelis Raja-Raja juga memainkan peran dalam mengamandemenkan Konstitusi Malaysia dan beberapa kebijakan lainnya
Penguasa monarki
Khalifah (bahasa Arab: خَليفة‎‎ "khalīfah") adalah gelar bagi penerus Nabi Muhammad dan pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Gelar ini pertama kali disandang oleh Abu Bakar pada tahun 632 M dan terakhir kali oleh Abdul Mejid II pada 3 Maret 1924 M. Wilayah kepemimpinan khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah (bahasa Arab: خِلافة‎‎ "khilāfah"). Pada awal penggunaannya, khalifah berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bagi negara Islam yang sangat luas. Namun pada masa pertengahan saat dinasti Abbasiyah menyandang gelar ini, khalifah lebih bermakna sebagai kepala negara dan pemerintahan tiap daerah diserahkan kepada para sultan. Setelah hancurnya Baghdad oleh serbuan Mongol pada tahun 1258 M, khalifah lebih bermakna simbol pemersatu umat Islam dan hanya memiliki kekuatan politik yang terbatas.
Gelar kebangsawanan Eropa
Di Eropa pada abad pertengahan dan sebelumnya, sebuah kekaisaran atau kerajaan biasanya tidak memiliki pemerintahan terpusat. Beberapa daerah dan wilayah dalam sebuah monarki besar (kekaisaran atau kerajaan) biasanya dikelola dan dipimpin oleh bangsawan yang memiliki kekuasaan otonomi, mirip dengan sistem republik federal yang memberikan kewenangan pada tiap pemimpin daerah untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan yang terlalu banyak dari pusat. Para bangsawan tersebut memiliki peringkat yang berbeda-beda, yang juga berdampak pada besarnya jumlah kekuasaan yang mereka pegang. Peringkat dan gelar tersebut biasanya dianugerahkan oleh kaisar atau raja yang menjadi pemimpin para bangsawan tersebut, yang pada banyak kasus kemudian gelar tersebut dapat diwariskan kepada keturunan mereka.
Penguasa monarki
Gelar untuk penguasa monarki wanita (seperti ratu dan maharani) biasanya juga digunakan untuk istri penguasa monarki pria, menjadikannya memiliki makna ganda, sebagaimana gelar untuk wanita di Eropa. Penggunaan gelar permaisuri ini menjadi salah satu cara menghilangkan keambiguan gelar. Gelar penguasa monarki di Indonesia juga memiliki versi laki-laki dan perempuan.
Monarki Barbados
Monarki Barbados adalah inti demokrasi parlementer gaya Westminster, yang mendirikan cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial dari pemerintah. Penguasa monarki Barbados saat ini, sejak 6 Februari 1952, adalah Ratu Elizabeth II. Sebagai penguasa berdaulat, ia merupakan badan pribadi dari Mahkota Barbados. Meskipun penguasa berdaulat tersebut berbagi kesetaraan dengan 15 negara independen lainnya pada Persemakmuran Bangsa-Bangsa, monarki di setiap negara tersebut terpisah dan secara hukum berbeda. Akibatnya, penguasa monarki saat ini secara resmi bergelar "Ratu Barbados" dan, dalam kapasitas ini, ia, suaminya, dan anggota Keluarga Kerajaan lainnya memegang fungsi pribadi dan publik secara domestik dan luar negeri sebagai perwakilan negara Barbados. Namun, Ratu adalah satu-satunya anggota Keluarga Kerajaan dengan peran konstitusional. Ratu biasanya tinggal di Britania Raya dan, meskipun beberapa kekuasaan ia pegang sendiri, sebagian besar tugas seremonial dan pemerintahan kerajaan diserahkan kepada perwakilan ratu, gubernur-jenderal.
Tsarina
Tsarina (Bahasa Rusia dan Bahasa Bulgaria: цари́ца, tsaritsa, diucapkan pula czarina, atau czaritsa) adalah bentuk wanita dari gelar tsar dan dapat bermakna Maharani (kaisar wanita), ratu, permaisuri kaisar, atau permaisuri raja, tergantung konteksnya. Walaupun secara teori gelar ini dapat digunakan untuk merujuk wanita yang memimpin ketsaran (Maharani atau ratu), tetapi nyatanya tidak ada seorang penguasa monarki wanita yang menyandang gelar ini secara resmi. Sepanjang sejarah, para wanita yang resmi menyandang gelar ini hanyalah berkedudukan sebagai istri tsar (permaisuri).
Kaisar
Kaisar adalah salah satu gelar penguasa monarki dalam bahasa Indonesia. Wilayah kekuasaan kaisar disebut kekaisaran atau imperium. Dalam bahasa Indonesia, gelar lain yang kedudukannya setara dengan kaisar adalah maharaja. Dalam penggunaannya, kaisar lebih bersifat umum, sedangkan maharaja lebih digunakan pada penguasa Hindu. Dalam tingkatan penguasa monarki, kaisar dan maharaja memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari raja.
Monarki Britania Raya
Setelah kematian seorang penguasa berdaulat, pewarisnya secara otomatis menggantikannya (dengan frase "Raja telah mati, panjang umur raja!"/""The king is dead, long live the king!""), dan pelantikan penguasa berdaulat baru secara terbuka diproklamasikan oleh Dewan Aksesi yang bertemu di Istana St James. Setelah pengangkatan, seorang penguasa berdaulat baru diminta oleh hukum untuk membuat dan menuliskan beberapa sumpah Deklarasi Aksesi mula-mula diminta oleh Undang-Undang Hak Asasi, dan sebuah sumpah yang akan mereka "utamakan dan tujukan" kepada Gereja Skotlandia diminta oleh Undang-Undang Uni. Penguasa monarki biasanya dimahkotai di Biara Westminster, biasanya oleh Uskup Agung Canterbury. Koronasi tak menandakan bahwa penguasa berdaulat tersebut berkuasa; upacara tersebut biasanya dilakukan beberapa bulan setelah pengangkatan untuk memberikan waktu persiapan dan masa berkabung.
Raja (gelar)
Ini adalah beberapa gelar asing yang dapat disepadankan dengan gelar raja dalam bahasa Indonesia.
Daftar ini adalah daftar penguasa monarki yang gelar resminya diterjemahkan sebagai "raja" dalam bahasa Indonesia. Penguasa monarki yang tingkatannya di bawah raja, seperti setingkat adipati, pangeran, dan amir, tidak dimasukkan. Penguasa monarki yang menyandang gelar kaisar juga tidak disertakan, karena pada dasarnya gelar kaisar berada di atas raja. Penyandang gelar sultan juga tidak dimasukkan dalam daftar, karena meskipun kerap disepadankan dengan raja, sultan memiliki pengertian sendiri yang tidak selalu sesuai dengan pengertian raja. Selain itu, gelar sultan juga sudah dikenal di berbagai belahan dunia, sehingga lazimnya dibiarkan apa adanya dan tidak diterjemahkan menjadi "raja" atau "kaisar" dalam berbagai bahasa di dunia. Selain itu, raja yang menjadi bawahan dari penguasa lain, seperti dalam kerajaan bagian di Malaysia, juga tidak diikutkan dalam daftar.
Revolusi Perancis
Sementara itu, keluarga kerajaan hidup nyaman di Versailles dan terkesan acuh tak acuh terhadap krisis yang semakin meningkat. Meskipun secara teori pemerintahan Raja Louis XVI berbentuk monarki absolut, namun dalam praktiknya ia sering ragu-ragu dan akan mundur jika menghadapi oposisi yang kuat. Louis XVI memang berusaha mengurangi pengeluaran pemerintah, namun lawannya di "parlement" berhasil menggagalkan upayanya untuk memberlakukan reformasi yang lebih luas. Penentang kebijakan Louis semakin banyak dan berupaya menjatuhkan kerajaan dengan berbagai cara, misalnya dengan membagikan pamflet yang melaporkan informasi palsu dan dilebih-lebihkan untuk mengkritik pemerintah dan aparatnya, yang semakin memperkuat opini publik dalam melawan monarki.
Monarki Britania Raya
Britania Raya dan lima belas monarki Persemakmuran lainnya yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki mereka disebut Wilayah Persemakmuran. Istilah "Monarki Inggris" dan "penguasa monarki Inggris" masih digunakan untuk merujuk kepada lembaga dan individual bersama tersebut; namun, setiap negara memiliki kedaulatan dan merdeka dari yang lainnya, dan penguasa monarki memiliki gelar dan sebutan untuk setiap kerajaan.
Despotisme
Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme; atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.
Monarki di Eropa
Terdapat tiga belas (13) negara monarki di Eropa yang berdaulat pada saat ini: Kepangeranan Andorra, Kerajaan Belgia, Kerajaan Denmark, Kepangeranan Liechtenstein, Kadipaten Agung Luxembourg, Kepangeranan Monaco, Kerajaan Belanda, Kerajaan Norwegia, Kerajaan Spanyol, Kerajaan Swedia, Ordo Militer Berdaulat Malta, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara dan Negara Vatican City. Sepuluh diantaranya adalah negara dimana kepala negaranya (seorang penguasa monarki) mewarisi tahta, dan biasanya menjabat seumur hidup atau sampai mereka turun tahta. Dua negara lainnya: di Vatican City (sebuah monarki elektif, dibentuk sebagai sebuah teokrasi absolut), kepala negaranya, seorang Pemimpin (yang merupakan seorang Paus), dipilih pada konklaf kepausan, sementara di Andorra (secara teknis diarki semi-elektif), kepala negara bersamanya adalah Presiden Perancis terpilih dan Uskup Urgell, yang dipilih oleh Paus.
Monarki Britania Raya
Penguasa berdaulat dianggap menjadi "tulang punggung keadilan"; meskipun penguasa berdaulat tak secara pribadi memerintah dalam kasus-kasus yudisial, fungsi-fungsi yudisial ditampilkan atas namanya. Selain itu, penerapan dilakukan atas perantara penguasa monarki, dan para anggota pemerintahan mendapatkan otoritas mereka dari Mahkota. Hukum umum menyatakan bahwa penguasa berdaulat "tidak dapat salah"; penguasa monarki tidak dapat diadili atas dakwaan-dakwaan kejahatan. Undang-Undang Pemprosesan Mahkota 1947 mengijinkan penegakan sipil terhadap Mahkota dalam kapasitas publiknya (yang merupakan penegakan melawan pemerintahan), namun bukan penegakan melawan penguasa monarki secara pribadi. Penguasa Berdaulat memegang "hak kasih istimewa", yang digunakan untuk melindungi para terdakwa atau meringankan hukuman.
Monarki Britania Raya
Jika hanya satu penguasa monarki yang menggunakan nama partikular, tidak ada ordinal yang digunakan; contohnya, Ratu Victoria tidak dikenal sebagai "Victoria I", dan ordinal tidak digunakan bagi para penguasa monarki Inggris yang memerintah sebelum Norman menaklukan Inggris. Pertanyaan apakah penomoran bagi para penguasa monarki Inggris berdasarkan pada para penguasa Inggris atau Skotlandia mencuat pada 1953 saat para nasionalis Skotlandia menentang Ratu menggunakan sebutan "Elizabeth II", atas dasar bahwa tak pernah ada "Elizabeth I" di Skotlandia. Dalam "MacCormick v Lord Advocate", sebuah Pengadilan Sesi Skotlandia melawan para penggugat, menyatakan bahwa gelar Ratu adalah sebuah materi hak istimewa dan pilihannya sendiri. Sekretaris Dalam Negeri berkata kepada Dewan Rakyat bahwa para penguasa monarki semenjak Acts of Union telah konsisten menggunakan ordinal Inggris dan Skotlandia, dimana ordinal Inggris terjadi empat kali. Perdana Menteri mengkonfirmasikan praktek tersebut, namun menyatakan bahwa "baik Ratu maupun para penasehatnya dapat menentukan para penerusnya". Para penguasa masa mendatang akan menerapkan kebijakan tersebut.
Penguasa monarki
Beberapa gelar yang berkaitan dengan monarki adalah permaisuri dan ibu suri. Permaisuri bukanlah gelar bagi penguasa monarki, tetapi gelar untuk istri dari pemimpin monarki pria, baik itu raja, kaisar, atau sultan. Gelar ini berasal dari bahasa Tamil பரமேஸ்வரி (paramēsvari), dari bahasa Sansekerta परमेश्वरी (parameśvarī). Sebagaimana permaisuri, ibu suri juga bukanlah gelar penguasa monarki, tetapi gelar bagi ibunda penguasa monarki. Gelar ini juga dapat digunakan untuk permaisuri yang telah menjanda. Pada masa belakangan, ibu suri juga kerap disebut dengan ibu ratu, mungkin berasal dari terjemahan harfiah dari kata "queen mother", gelar bagi ibu suri di Inggris Raya.
Garis suksesi takhta Kepangeranan Monako
Di bawah Konstitusi Monako, takhta didasarkan menurut asas kognatis anak sulung lelaki. Hanya orang-orang yang merupakan keturunan dari monarki yang berkuasa dan saudara-saudara monarki yang berkuasa beserta keturunannya, yang memiliki orang tua yang menikah berdasarkan persetujuan monarki, serta merupakan warga negara Monako. Seorang anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, secara permanen tidak diizinkan menduduki takhta maupun masuk dalam garis suksesi takhta. Hal ini dapat menjadi tidak berlaku jika dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan dan berakhir sebelum monarki yang berkuasa turun takhta.
Republik
Dari segi mana yang lebih demokratik, memang tak ada perbedaan yang jelas antara republik dan monarki. Di negara monarki, sering Perdana Menteri mempunyai kuasa eksekutif lebih besar dibanding rajanya, yang berkuasa dari segi adat istiadat saja. Dan ada juga kasus di beberapa republik di mana Presidennya memerintah secara totaliter. Misalnya, negara di bawah pimpinan Bokassa di Republik Afrika Tengah. Walau begitu, biasanya republik sering disamakan dengan demokrasi. Amerika Serikat misalnya dianggap sebagai simbol demokrasi.
Monarki Liechtenstein
Pangeran Liechtenstein memiliki kekuasaan yang luas, mencakup pengangkatan hakim, pemecatan menteri atau pejabat pemerintah, hak veto, dan menyelenggarakan referendum. Referendum konstitusional Liechtenstein tahun 2003 adalah proposal yang diajukan oleh yang berkuasa Pangeran Hans-Adam II untuk merevisi bagian-bagian dari Konstitusi Liechtenstein. Di satu sisi memperluas kekuasaan monarki dengan kewenangan untuk memveto undang-undang, sementara di sisi lain untuk mengamankan opsi warga negara untuk menghapuskan monarki dengan suara sewaktu-waktu tanpa tunduk pada hak veto kepangeranan. Secara bersamaan mengakui hak paroki-paroki untuk menjadikan kerajaan terpisah.
Demokrasi
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.
Kerajaan Australia
Monarki Australia adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana seorang penguasa monarki warisan menjadi penguasa berdaulat. Australia merupakan sebuah monarki konstitusional, yang sebagian besar berdasarkan pada sistem Westminster pemerintah parlementer, sementara fitur-fitur terinkorporasinya masuk dalam Konstitusi Australia.
Kerajaan konstitusional
Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep "trias politica", atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh, ia disebut monarki mutlak atau monarki absolut.
Pangeran
Gelar pangeran juga dapat merujuk pada penguasa monarki yang tingkatannya berada di bawah raja dan sultan, seperti pada Praja Mangkunegara. Kedudukannya yang berupa kadipaten berada di bawah Kasunanan dan Kesultanan, sehingga pemimpinan Mangkunegara tidak berhak menyandang gelar sultan, sunan, atau raja, melainkan Pangeran Adipati Arya. Di Eropa, monarki yang dipimpin oleh pangeran adalah Monako, Liechtenstein, dan Andorra. Meskipun ketiganya adalah negara berdaulat, tetapi sesuai tingkatan kebangsawanan Eropa, kedudukan mereka berada di bawah "king" (raja).
Maharani
Maharani adalah gelar istana yang merupakan bentuk wanita dari gelar maharaja dan digunakan untuk merujuk kepada maharaja perempuan. Dikarenakan gelar kaisar tidak memiliki bentuk wanita yang resmi dalam bahasa Indonesia, maharani kerap digunakan untuk merujuk kepada kaisar perempuan. Selain untuk merujuk kepada wanita yang menjadi kepala monarki, maharani juga dapat digunakan untuk merujuk kepada permaisuri maharaja atau permaisuri kaisar.
Kerajaan Spanyol
Monarki tersebut terdiri dari penguasa monarki yang memerintah, keluarganya, dan organisasi rumah tangga kerajaan yang mendukung dan memfasilitasi penguasa monarki dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kerajaannya. Monarki Spanyol diwakili oleh Raja Felipe VI, istrinya Queen Letizia, dan putri-putrinya Leonor, Putri Asturias, dan Infanta Sofia.
Penguasa monarki
Beberapa penguasa monarki di Eropa juga memiliki gelar rangkap. Dalam Kekaisaran Romawi Suci, sebuah kekaisaran yang terdiri dari kumpulan kerajaan dan kadipaten, sang kaisar, selain menjadi pemimpin seluruh kekaisaran, juga menjadi raja atau adipati di salah satu wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Pada masa kolonial, penguasa monarki di beberapa negara seperti Inggris Raya, memiliki gelar rangkap sebagai raja ("king") atau ratu ("queen") sekaligus kaisar ("emperor") atau Maharani ("empress"), menandakan bahwa sang penguasa menjadi raja-ratu di sebuah wilayah dan menjadi kaisar-Maharani di wilayah lain. Saat Inggris Raya menjadikan India sebagai salah satu wilayah kekuasaannya, Victoria sebagai Ratu Inggris Raya ("Queen of the United Kingdom") saat itu juga dinyatakan sebagai Maharani India ("Empress of India").
Pangeran
Pangeran adalah gelar bagi keturunan laki-laki (utamanya anak laki-laki) dari penguasa monarki (raja, sultan, kaisar). Gelar ini juga dapat merujuk kepada penguasa monarki yang tingkatannya berada di bawah raja dan sultan. Dalam bahasa Indonesia, gelar untuk wanita yang sejajar dengan pangeran adalah putri, dapat digunakan untuk keturunan perempuan penguasa monarki ataupun istri dari pangeran.
Monarki Britania Raya
Ini merupakan hak istimewa penguasa monarki untuk memanggil dan mengundurkan Parlemen. Setiap sesi parlementer dimulai dengan panggilan penguasa monarki. Sesi parlementer baru ditandai dengan Pernyataan Pembuka Parlemen, dimana penguasa berdaulat membacakan Pidato dari tahta di Ruang Dewan Bangsawan, menjelaskan agenda legislatif Pemerintah. Prorogasi biasanya diadakan sekitar setahun setelah sebuah sesi dimulai, dan secara resmi mengesahkan sesi tersebut. Pembubaran mengakhiri masa jabatan parlementer, dan disusul oleh pemilihan umum untuk seluruh kursi dalam Dewan Rakyat. Pemilihan umum biasanya diadakan lima tahun setelah pemilihan sebelumnya berdasarkan pada Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011, namun dapat dimajukan jika Perdana Menteri kurang diandalkan, atau jika dua pertiga anggota Dewan Rakyat memilih untuk mengadakan pemilihan awal.
Absolutisme tercerahkan
Absolutisme tercerahkan, juga dikenali sebagai despotisme tercerahkan dan absolutisme baik, adalah sebentuk despotisme atau monarki mutlak yang diilhami oleh dan bersepakat dengan semua prinsip dan gagasan dari Abad Pencerahan, guna memperbesar kekuasaan pemimpin.. Para penguasa monarki yang tercerahkan mengamalkan prinsip rasionalitas. Meskipun mereka adalah seorang pemimpin non-demokratis atau otoriter, mereka menjalankan kekuasaan politik untuk keuntungan rakyat, melebihi kepentingan eksklusif sendiri atau para elit. Sebagian besar penguasa monarki yang tercerahkan turut memajukan pendidikan dan membolehkan toleransi, kebebasan berbicara, dan hak untuk memelihara harta pribadi. Konsep ini bermula pada periode Abad Pencerahan, yaitu pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19.
Ratu (gelar)
Dalam konteksnya sebagai penguasa monarki, ratu adalah padanan dari gelar raja, dan merujuk pada wanita yang memimpin kerajaan. Sepanjang sejarah, jumlah ratu jauh lebih sedikit daripada raja. Hal ini karena banyak kebudayaan di masa lalu yang memandang bahwa kepemimpinan dan ranah masyarakat umum menjadi wilayah kaum pria.
Revolusi Perancis
Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.
Royal Commission
Royal Commission adalah sebuah badan penyelidikan publik formal dalam beberapa monarki. Mereka ada di Britania Raya, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Arab Saudi. Royal Commission memiliki fungsi yang mirip dengan Commission of Enquiry (atau Inquiry) yang ditemukan di negara-negara lain seperti Irlandia, Afrika Selatan, dan Hong Kong.
Hak istimewa kerajaan di Britania Raya
Kekuasaan hak istimewa dulunya dipegang oleh penguasa monarki yang bertindak atas inisiatifnya sendiri. Sejak abad ke-19, berdasarkan konvensi, nasehat perdana menteri atau kabinet—yang kemudian diserahkan kepada Parlemen untuk keputusan tersebut—akan diminta dalam rangka hak istimewa yang dilaksanakan. Penguasa monarki masih secara konstitusional berkuasa untuk memegang hak istimewa kerajaan meskipun bertentangan dengan nasehat perdana menteri atau kabinet, namun pada prakteknya halnya dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau saat preseden yang ada tidak dapat diterapkan pada puncak pertanyaan.
Kerajaan Swedia
Swedia pada saat ini adalah sebuah demokrasi perwakilan dalam sistem parlementer yang berdasarkan pada kedaulatan populer, sesuai yang tercantum dalam Instrumen Pemerintahan saat ini (salah satu dari empat Hukum Kerajaan Fundamental yang dibuat untuk merancang konstitusi). Penguasa monarki dan para anggota Keluarga Kerajaan memegang berbagai tugas resmi, tak resmi dan perwakilan lainnya di Swedia dan luar negeri.
Monarki
Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.
Gelar kebangsawanan Eropa
"Majesty" adalah kata dalam bahasa Inggris yang diturunkan dari bahasa Latin "maiestas" yang bermakna "agung" dan biasanya digunakan sebagai sapaan ("style") kepada kepala monarki, biasanya yang setingkat dengan "king" (raja) dan "emperor" (kaisar) beserta pasangannya. Saat digunakan sebagai menyebut orang ketiga penyebutannya adalah "His/Her Majesty" (tergantung jenis kelamin) dan saat digunakan untuk menyapa orang kedua penyebutannya "Your Majesty". Kata ini mulai digunakan untuk menyapa Raja Inggris pada masa Raja Henry VIII. Terkadang sapaan ini juga dibubuhi kata lain dalam penggunaannya, seperti "Your Imperial Majesty" untuk merujuk kaisar beserta permaisurinya atau maharani (kaisar wanita). Contoh lain adalah "Catholic Majesty" untuk menyapa Raja Spanyol dan permaisurinya atau Ratu Spanyol.
Permaisuri
Sebagaimana di kebudayaan Melayu, monarki di Asia Timur juga memiliki kedudukan yang dapat disejajarkan dengan permaisuri. Dikarenakan kaisar lebih tinggi kedudukannya dari raja, permaisuri kaisar juga berkedudukan lebih tinggi dari permaisuri raja. Gelar untuk permaisuri raja ditulis dengan dua huruf Tiongkok 王妃 dan dibaca "ōhi" di Jepang dan "wangbi" di Korea, sedangkan gelar untuk permaisuri kaisar ditulis dengan huruf 皇后 dan dibaca "huánghòu" dalam bahasa Tionghoa, "hwanghu" dalam bahasa Korea, dan "kōgō" dalam bahasa Jepang. Permaisuri tidak hanya bertindak sebagai istri utama raja atau kaisar, tetapi juga sebagai Ibu Negara (國母, "Guómǔ").
Monarki Britania Raya
Penguasa Monarki mengambil sedikit bagian langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan untuk memberikan kekuasaan berdaulat didelegasikan dari Penguasa Monarki, baik oleh statuta atau oleh konvensi, kepada para Menteri atau para pejabat Mahkota, atau badan-badan masyarakat lainnya, yang secara eksklusif dari pribadi Penguasa Monarki. Segala tindakan negara dilakukan atas nama Mahkota, seperti Pelantikan Mahkota, bahkan jika secara pribadi ditampilkan oleh Penguasa Monarki, seperti Pidato Penguasa Monarki dan Pernyataan Pembuka Parlemen, tergantung pada keputusan yang dibuat:
Daftar penguasa monarki berdaulat saat ini
Penguasa-penguasa monarki dibedakan menurut gelar dan pangkat, yang dalam sebagian besar kasus didefinisikan oleh tradisi, dan dipandu di bawah konstitusi negara tersebut. Berbagai gelar diaplikasikan dalam bahasa Indonesia; contohnya, "raja" dan "ratu", "pangeran" dan "putri kerajaan", "kaisar" dan "permaisuri". Meskipun mereka akan dipanggil secara berbeda dalam bahasa-bahasa lokal mereka, nama-nama dan gelar-gelar dalam daftar di bawah ini memakai pengucapan Indonesia yang umum. Penomoran Romawi, digunakan untuk membedakan penguasa berkaitan dengan nama yang sama.
Perwalian (pemerintahan)
Dalam monarki, wali kuasa biasanya memerintah karena salah satu alasan, tetapi juga dapat terpilih untuk memerintah selama masa peralihan ketika garis kerajaan telah mati. Ini terjadi dalam kasus di Kerajaan Finlandia dan Kerajaan Hungaria, di mana garis kerajaan dianggap punah setelah terjadinya Perang Dunia I. Di Islandia, wali kuasa mewakili Raja Denmark sebagai penguasa Islandia sampai negara menjadi republik pada tahun 1944. Dalam Persemakmuran Polandia-Lithuania (1569-1795), raja yang elektif, yang sering menyebabkan peralihan yang cukup panjang. Untuk sementara, itu adalah Primata Katolik Roma (Uskup Agung Gniezno) yang menjabat sebagai wali kuasa, diistilahkan sebagai "interrex" (Bahasa Latin: penguasa "antara raja" seperti di Roma kuno). Di republik kecil San Marino, dua Kapten Wali Kuasa, atau "Capitani Reggenti", yang dipilih semi-tahunan (mereka bertugas selama jangka waktu enam bulan) sebagai kepala negara dan pemerintahan gabungan.
Republik
Banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarki. Namun itu semuanya sebenarnya bergantung kepada siapa yang memegang kuasa eksekutif. Pada hampir setengah negara-negara monarki, raja hanyalah sekadar lambang kedaulatan negara, dan perdana menteri lebih berkuasa dari raja. Monarki biasanya bertakhta seumur hidup dan kuasanya akan diberi kepada saudara atau anak, atau dipilih mengikut peraturan yang ditetapkan. Banyak negara monarki adalah demokratik.
Imperium
Imperium () mengacu pada sekelompok negara dan kelompok etnik yang menempati wilayah geografis sangat luas, yang dipimpin atau dikuasai oleh satu kekuatan politik. Kekuatan politik penguasa ini biasanya suatu monarki meskipun dapat juga berupa suatu oligarki. Imperium yang dipimpin oleh seorang kaisar (, IPA /ˈkaisar/ , , ) disebut sebagai kekaisaran. Sedangkan beberapa imperium dalam sejarah ada yang tidak dipimpin oleh seorang kaisar, melainkan raja atau ratu, seperti Imperium Britania.
The English Constitution
Bagian yang diagungkan dalam konstitusi bersifat lebih rumit, tua, dan rawan. Sementara yang efisien lebih simpel dan modern. Rahasia dari bagian yang efisien adalah adalah kesatuan yang dekat dan fusi yang nyaris sempurna dari eksekutif dan legislatif di kabinet, dewan kontrol yang menguasai negara. Penggunaan jabatan ratu, dalam kapasitas yang diagungkan, tidak terhitung, yang membuka bagian buku yang berhubungan dengan monarki. Ia berfungsi sebagai tabir dan pemerkuat pemerintahan melalui kombinasi mistis dan keindahan. Ia dengan terkenal telah menyimpulkan bahwa fungsi monarki sebagai tempat berkonsultasi, memberikan dorongan, dan memberi peringatan.
Gelar kebangsawanan Eropa
Walaupun begitu, beberapa monarki masih bertahan di masa modern, meskipun dengan memangkas banyak kekuasaan yang mereka miliki, sehingga lahirlah monarki konstitusional. Kecuali kepausan, semua monarki di Eropa yang tersisa di masa modern berbentuk monarki konstitusional, membatasi kewenangan penguasa monarki dan para bangsawan dalam sebuah hukum yang diatur parlemen. Hal ini juga berdampak dalam kekuasaan para bangsawan. Meskipun beberapa gelar dan tingkatan bangsawan masih tetap dipertahankan di sebagian negara, tetapi kebanyakan dari gelar-gelar tersebut kehilangan kewenangan nyatanya. Sebagian besar dari pemegang gelar tersebut sudah tidak memiliki wilayah kekuasaan, menjadikan gelar yang disandang hanya sebatas status kehormatan semata.
Monarki Britania Raya
Pelengseran James, yang dikenal sebagai Revolusi Glorious, adalah salah satu peristiwa paling penting dalam evolusi panjang kekuasaan parlementer. Undang-Undang Hak Asasi 1689 memberikan supremasi parlementer, dan mendeklarasikan bahwa rakyat Inggris memegang hak-hak tertentu, yang meliputi bebas dari perpajakan yang dicanangkan tanpa persetujuan parlementer. UU Hak Asasi mewajibkan penguasa monarki haruslah orang Protestan, dan menyatakan bahwa, setelah William dan Mary, saudari Mary, Anne akan mewarisi Mahkota. Mary meninggal tanpa meninggalkan anak pada 1694, meninggalkan Wiliiam sebagai penguasa tunggal. Pada 1700, sebuah krisis politik berkembang, karena seluruh anak Anne meninggal, meninggalkannya sebagai satu-satunya orang yang berada dalam garis suksesi. Parlemen khawatir jika James II atau para pendukungnya, yang dikenal sebagai Jacobit, berupaya untuk mengklaim lagi tahta tersebut. Parlemen mengesahkan Undang-Undang Pemukiman 1701, yang menghindarkan James dan para kerabat Katolik-nya dari suksesi dan menjadikan para kerabat Protestan terdekat William, keluarga Sophia, Electress of Hanover, meneruskan garis tahta setelah saudari iparnya Anne. Setelah pengesahan UU tersebut, William III wafat, dan Mahkota jatuh ke tangan Anne.
Wangsa Mataram
Para penguasa di empat monarki (kerajaan dan kadipaten) pecahan Mataram masih berkuasa turun-temurun setelah monarki-monarki tersebut bergabung dengan Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta merupakan monarki pertama yang bergabung dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 1 September 1945, disusul dengan monarki lain seperti Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Masing-masing monarki mendapat pengakuan sebagai sebuah daerah istimewa dari pemerintah pusat, namun pada perjalanannya, akibat kerusuhan politik yang menimpa Surakarta dan Mangkunegaran, pada 16 Juni 1946 Daerah Istimewa Surakarta dicabut statusnya oleh pemerintah demi stabilnya keamanan. Kedudukan Susuhunan Pakubuwana XII dan Adipati Mangkunegara VIII menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat, simbol kebudayaan dan pemersatu di tengah masyarakat Surakarta (penguasa monarki seremonial), dan proses suksesi tahta secara turun-temurun masih bertahan dan diakui hingga sekarang. Untuk Yogyakarta dan Pakualaman, kedudukan Sultan Hamengkubuwana IX dan Adipati Pakualam VIII tetap bertahan sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta hingga berlanjut ke keturunan-keturunannya sampai sekarang.
Monarki Saint Vincent and the Grenadines
Monarki Saint Vincent and the Grenadines adalah sebuah sistem pemerintahan konstitusional dimana penguasa monarki warisan adalah penguasa berdaulat Saint Vincent and the Grenadines, membentuk inti demokrasi parlementer bergaya Westminster di negara tersebut, Mahkota merupakan pendiri cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial dari pemerintah Vincentian.
Monarki Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts and Nevis adalah sebuah monarki konstitusional dimana seorang penguasa monarki menjadi kepala negaranya. Penguasa monarki saat ininya adalah Elizabeth II, yang juga merupakan Penguasa Berdaulat Kerajaan Persemakmuran lainnya. Peran konstitusional Ratu sebagian besar diserahkan kepada Gubernur-Jenderal Saint Kitts and Nevis. Suksesi kerajaannya diatur oleh Undang-Undang Pemukiman Inggris 1701, yang merupakan bagian dari hukum konstitusional.
Monarki Liechtenstein
Pangeran Penguasa Liechtenstein ("Fürst von Liechtenstein") adalah penguasa monarki dan kepala negara dari Liechtenstein. Keluarga kepangeranan Liechtenstein, berasal dari Kastil Liechtenstein di Austria Hilir, yang dimiliki oleh keluarga tersebut dari setidaknya tahun 1140 hingga abad ketiga belas, dan dari tahun 1807 seterusnya. Nama keluarga tersebut dijadikan nama kerajaan berdaulat yang dikuasai oleh keluarga tersebut pada tahun 1719. Monarki ini adalah satu-satunya monarki Eropa yang masih mempraktikkan aturan primogenitur secara ketat, yang berarti hanya putra sulung yang dapat mewarisi tahta.
Tanah mahkota
Tanah mahkota () adalah wilayah yang dimiliki oleh penguasa monarki.
Maklumat
Maklumat adalah pengumuman dari suatu hukum, yang sering dikaitkan dengan monarkisme. Hanya Paus dan berbagai pemimpin negara mikro yang hingga saat ini masih mengeluarkan maklumat.
James Charles Stuart
Pada tahun 1597–98, James menulis "The True Law of Free Monarchies" dan "Basilikon Doron" ("Hadiah Kerajaan"), di mana dia berpendapat sebuah basis teologis untuk monarki. Dalam "Hukum Sejati", ia menetapkan Hak ilahi raja-raja, menjelaskan bahwa raja adalah makhluk yang lebih tinggi daripada manusia lain karena alasan Alkitab, meskipun "bangku tertinggi adalah yang paling licik untuk duduk di atas". Dokumen ini mengusulkan sebuah teori monarki absolutis, di mana seorang raja dapat menerapkan hukum baru oleh Hak istimewa kerajaan tetapi juga harus memperhatikan tradisi dan kepada Tuhan, yang akan "membangkitkan cambuk seperti itu menyenangkannya, untuk menghukum raja yang jahat".
Kaisar Tiongkok
Berbeda dengan sistem monarki di Jepang yang memandang kaisar sebagai sosok suci keturunan dewa, kaisar dan monarki dalam adat Tiongkok didasarkan atas kepercayaan Mandat Langit (天命, "Tiānmìng"). Secara teori, langit memberikan mandat kepada kaisar berdasar kemampuan mereka untuk memerintah dengan baik dan adil, menjadikan kaisar dipandang sebagai Putra Langit (天子, "Tiānzǐ"). Bila kaisar dan dinastinya dipandang sudah melenceng dan tidak mampu memegang kendali pemerintahan dengan cara-cara yang dibenarkan, maka orang lain dapat melakukan pemberontakan, membubarkan dinasti penguasa, dan membentuk dinasti yang baru. Hal ini dipercaya bahwa langit telah mencabut mandatnya pada dinasti lama dan memberikannya kepada pihak lain yang pantas menyandangnya. Dengan prinsip ini, maka dimungkinkan bahwa dinasti penguasa yang baru dibentuk oleh mereka yang bukan berasal dari kalangan bangsawan.
Monarki Britania Raya
Setelah seseorang naik tahta, ia berkuasa sampai mati. Satu-satunya abdikasi sukarela, yang dilakukan oleh Edward VIII, telah diatur oleh sebuah Undang-Undang Parlemen Khusus, Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936/"His Majesty's Declaration of Abdication Act 1936". Penguasa monarki terakhir yang tidak secara sukarela dilengserkan dari kekuasaannya adalah James VII dan II, yang kabur ke pengasingan pada tahun 1688 saat Revolusi Glorious.
Monarki Britania Raya
Penguasa monarki dan keluarga kandungnya memegang berbagai tugas resmi, seremonial, diplomatik dan perwakilan. Karena monarkinya bersifat konstitusional, penguasa monarki terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan seperti menganugerahi gelar kehormatan dan melantik Perdana Menteri. Menurut tradisi, penguasa monarki merupakan ketua komandan Angkatan Bersenjata Britania. Meskipun otoritas eksekutif mutlak resmi terhadap pemerintahan Britania Raya masih dipegang dan melalui prerogatif kerajaan penguasa monarki, kekuasaan tersebut hanya digunakan berdasarkan pada hukum-hukum yang dikeluarkan dalam Parlemen dan, dalam praktiknya, dilakukan saat konvensi dan preseden.
Pemerintahan campuran
Pemerintahan campuran (atau konstitusi campuran) adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Gagasan tersebut dipopulerkan pada zaman klasik dalam rangka mendeskripsikan stabilitas, inovasi dan kesuksesan republik sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang dikembangkan di bawah konstitusi Romawi.
Gelar kebangsawanan Eropa
Sekitar abad kedelapan belas, kekuasaan para penguasa monarki dan para bangsawan mendapat penentangan hebat dari masyarakat lantaran masalah kesenjangan sosial. Salah satu bentuk penentangan sistem kebangsawanan yang paling terkenal dalam sejarah Eropa adalah Revolusi Prancis. Terilhami dari gagasan liberal dan radikal, semangat revolusi ini menyebar ke berbagai bagian Eropa dan dunia dan mengubah arah gerak sejarah modern, menurunkan jumlah monarki mutlak di dunia secara dramatis dan menggantinya dengan republik dan demokrasi liberal.
Monarki
Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.
Pemahkotaan
Pemahkotaan atau penobatan adalah sebuah upacara yang menandai penahbisan resmi dari seorang penguasa monarki dengan kekuasaan agung, biasanya melibatkan ritual pemasangan mahkota di atas kepala penguasa monarki dan persembahan benda-benda kebesaran kerajaan lainnya. Upacara juga bisa dilakukan untuk permaisuri sang raja, baik bersamaan dengan sang raja atau dalam acara terpisah.
Kerajaan Romawi
Dalam pemerintahan monarki, Senat hanya memiliki sedikit kekuasaan dan kewenangan karena sebagian besar kekuasaan dipegang oleh raja, selain itu raja dapat menjalankan semua kewenangannya tanpa persetujuan Senat. Fungsi utama Senat adalah melayani raja sebagai penasihat dan koordinator legislatif. Setelah undang-undang yang diusulkan oleh raja melewati Comitia Curiata, Senat bisa menolaknya atau menyetujuinya sebagai hukum. Raja bisa meminta pertimbangan pada Senat mengenai masalah tertentu namun pada akhirnya rajalah yang memutuskan. Raja memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat Senat kecuali selama interregnum, di mana Senat bisa mengadakan rapatnya sendiri.
Kerajaan Perancis (1791–92)
Kerajaan Perancis adalah monarki konstitusional berusia pendek yang memerintah Perancis dari 3 September 1791 hingga 21 September 1792. Rezim ini merupakan rezim monarki konstitusional pertama di Perancis. Rezim ini didirikan setelah meletusnya Revolusi Perancis. Majelis Nasional didirikan dan menyatakan keinginan mereka untuk menerapkan konstitusi yang adil dan liberal di Perancis. Raja Louis XVI mencoba melarikan diri pada tahun 1791. Upaya pelarian diri yang disebut Pelarian ke Varennes ini pada akhirnya gagal dan menghancurkan opini publik mengenai monarki. Sesudahnya, Louis XVI dipaksa menerapkan Konstitusi 1791 oleh Majelis Nasional. Isi konstitusi ini revolusioner pada zamannya: konstitusi ini membubarkan kebangsawanan di Perancis dan menyatakan bahwa semua orang sejajar di mata hukum. Louis XVI diberi wewenang untuk memveto undang-undang yang tidak ia sepakati karena undang-undang masih harus disetujui oleh raja sebelum dapat diberlakukan.
Adipati agung
Gelar ini masih digunakan oleh beberapa monarki merdeka maupun bekas monarki merdeka di Eropa, khususnya:Istilah "adipati agung" yang digunakan sebagai gelar kepala monarki sebuah negara merdeka merupakan istilah yang relatif baru diciptakan (pertama kali digunakan di kawasan barat Eropa pada 1569 sebagai gelar kepala negara Toskana) sebagai sebutan bagi seorang kepala monarki atau adipati yang sangat berkuasa dan memiliki peranan penting di bidang politik, militer, dan/atau ekonomi, namun wilayah kekuasaannya tidak cukup besar untuk menjadi sebuah kerajaan. Istilah ini diciptakan karena gelar adipati lambat laun telah kehilangan muruahnya setelah dianugerahkan kepada para penguasa swapraja-swapraja feodal yang relatif kecil, bukannya dipertahankan sebagaimana aslinya sebagai gelar istimewa bagi para penguasa daerah-daerah kesukuan yang luas atau bahkan bagi para penguasa wilayah-wilayah kebangsaan.
Monako
Monako adalah negara kedua terkecil di dunia (berdasarkan ukuran) di dunia; hanya Vatikan yang lebih kecil. Monako juga merupakan negara monarki kedua terkecil di dunia dan paling padat di dunia. Monako hanya memiliki satu munisipalitas. Tidak ada perbedaan geografis antara negara dan kota Monako, meskipun tanggung jawab pemerintah (tingkat negara) dan dari munisipalitas (tingkat kota) berbeda. Berdasarkan konstituti pada tahun 1911, Monako dibagi menjadi tiga munisipalitas:
Raja (gelar)
Raja adalah gelar penguasa monarki yang paling dikenal dalam bahasa Indonesia. Gelar ini berasal dari India dan mulai digunakan seiring berkembangnya agama Hindu di Nusantara. Wilayah kekuasaan raja disebut kerajaan.
Maharaja
Dalam konteksnya sebagai penguasa monarki, maharaja umumnya dipandang setara dengan kaisar dan lebih tinggi dari raja. Istilah "Maharaja" berasal dari gabungan dua bahasa Sansekerta "mahānt-" "agung" and "rājan" "penguasa, raja"). Pada awalnya, gelar ini digunakan untuk merujuk penguasa monarki yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan beberapa penguasa bawahan berada dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini, gelar lain yang setara kedudukannya dengan maharaja yang juga digunakan di anak benua India adalah "Samrāṭ", "Chhatrapati" (Dewanagari: छत्रपती, digunakan oleh penguasa Kemaharajaan Maratha), dan "Padshah" (Arab: پادشاه‎‎, digunakan oleh penguasa Kesultanan Mughal). Namun selama abad pertengahan, gelar ini juga digunakan oleh penguasa wilayah yang lebih kecil, menjadikan tingkatan "maharaja" turun dan setara dengan raja biasa atau adipati.
Pangeran
Meskipun sama-sama keturunan penguasa monarki, tetapi para putri memiliki tugas yang berbeda. Biasanya putri tidak diberikan kekuasaan untuk memimpin sebagai adipati sebagaimana para pangeran, kecuali dalam beberapa monarki seperti di Majapahit. Di banyak kebudayaan, tugas utama putri biasanya terkait pernikahan mereka. Melalui pernikahan antar dinasti, diharapkan terjadi jalinan persahabatan antar kerajaan dan kekaisaran. Para permaisuri dari raja dan kaisar Eropa banyak yang merupakan putri dari negara lain. Katherine dari Aragon yang merupakan istri Henry VIII, Raja Inggris, adalah putri Spanyol. Marie Antoinette yang merupakan istri Louis XVI, Raja Prancis, awalnya adalah putri dari Kekaisaran Romawi Suci. Dalam beberapa kasus, pernikahan antar dinasti juga akan mengantarkan kepada penyatuan dua kerajaan pada masa mendatang. Hal ini memungkinkan bila sang putri adalah pewaris dari kerajaan tersebut. Hal ini terjadi pada pernikahan Putri Isabel, pewaris takhta Kastilia dan Leon, dengan Pangeran Fernando, putra mahkota Kerajaan Aragon, yang pada keberjalanannya akan menjadi penyatuan Spanyol.
Politik Liechtenstein
Liechtenstein adalah sebuah pemerintahan kepangeranan yang berada di bawah monarki konstitusional. Ini membentuk konstitusi campuran dimana kekuasaan politik dibagi oleh penguasa monarki dan parlemen yang dipilih secara demokratis. Terdapat sistem dua partai (meskipun juga terdapat dua partai kecil) dan sebuah bentuk dari demokrasi perwakilan dimana perdana menteri dan kepala pemerintahan bertanggung jawab untuk parlemen. Namun, Pangeran Liechtenstein merupakan kepala negara dan memegang kekuasaan politik yang menonjol.
Penguasa monarki
Gelar yang setara dari raja untuk wanita adalah ratu. Ratu dapat disandang oleh seorang wanita yang memimpin kerajaan, ataupun istri dari raja. Pada mulanya, gelar ini digunakan sebagai penguasa monarki di Indonesia. Namun seiring masuknya pengaruh Hindu dan Budha di Indonesia, gelar ini terdesak penggunaannya oleh raja, dan ratu menjadi gelar yang khusus diperuntukkan untuk wanita. Walaupun begitu, peggunaan gelar ratu tak sepenuhnya bergeser menjadi feminim. Keraton, istilah yang sering merujuk pada istana di Jawa, berasal dari kata "ke-ratu-an" yang bermakna tempat tinggal ratu. Beberapa cerita dan hikayat juga masih mempertahankan kedudukan ratu sebagai gelar yang dipegang oleh pria, seperti cerita berjudul "Petruk dadi Ratu" (Petruk menjadi Ratu), padahal Petruk sendiri adalah tokoh berjenis kelamin pria.
Prerogatif
Secara umum, istilah ini berarti "hak istimewa", yang dimiliki oleh banyak Kerajaan atau Monarki di Eropa yang masih ada sampai sekarang. Dalam arti yang lebih sempit dan tepat, hak-hak prerogatif kerajaan ini dimiliki oleh seorang raja yang terpisah dari hak-hak perwakilan daerah atau rakyat, dimana mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Termasuk di sini adalah hak-hak untuk mengadakan, membuka dan menutup atau menunda pertemuan Parlemen maupun penentuan lamanya masa kerja mereka. Menurut sebagian besar pakar undang-undang, suatu raja ("Monarch") dapat membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat sebelum berakhirnya masa legislasi maupun menentukan pembentukan Parlemen yang baru.
Permaisuri
Di Indonesia, monarki setingkat kerajaan yang masih memiliki wilayah kekuasaan adalah Kesultanan Yogyakarta, sedangkan yang lain hanya berperan sebatas lambang kebudayaan semata.
Politik Britania Raya
Kerajaan britania raya adalah suatu negara yang bersatu yang dipimpin dengan sistem demokrasi parlementer dibawah undang-undang monarki, yang dipimpin oleh ratu Elizabeth II, saat ini pemimpin negara Inggris adalah perdana menteri Theresa May, yang memimpin pemerintahan eksekutif yang menjalankan pemerintahan Inggris, atas nama dan sepersetujuan monarki, namun pemerintahan ini tidak termasuk memerintah negara Scotland dan Wales juga Pemerintahan eksekutif Irlandia Utara. Kekuatan Legislatif di parlemen Inggris terbagi didalam dua kamar, The House of Commons (Majelis Rendah) dan The House of Lords (Majelis Tinggi), juga ada parlemen Scotlandia, Wales dan Perkumpulan Irlandia Utara. Pengadilan bebas dari eksekutif dan legislatif (pembuat undang-undang). Pengadilan tertinggi adalah Supreme Court of the United Kingdom (Mahkamah Tinggi Kerajaan Inggris).