dari manakah asal kata Kabinet?
Kabinet (pemerintahan)
Menurut sejarahnya, kabinet bermula sebagai sub-kelompok yang lebih kecil dari Dewan Penasihat Monarki Inggris. Istilah ini berasal dari nama sebuah Kabinet (ruang) yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah. Frasa "cabinet counsel", berarti nasihat yang diberikan secara pribadi kepada raja/ratu Inggris, muncul pada akhir abad ke-16, dan, memberikan ejaan yang tidak baku pada masa kini, seringkali sulit untuk membedakan apakah "council" atau "counsel" yang digunakan. "Oxford English Dictionary" mengutip pernyataan Francis Bacon di dalam "Essays"-nya (1605) dengan penggunaan pertama "Cabinet council", di mana hal itu dijelaskan kebiasaan asing, yang tidak disetujuinya: "Untuk mana ketidakmudahan, diktrin Italia, dan praktik Perancis, di beberapa zaman raja-raja, "hath" memperkenalkan "cabinet counsel"; cara untuk memulihkan lebih buruk daripada penyakitnya itu sendiri. Charles I memulakan "Cabinet Council" (Dewan Kabinet) yang formal dari kekuasaannya pada 1625, sebagai Dewan Penasihat Pribadi, atau "private council" (dewan pribadi), terbukti tidaklah cukup pribadi, dan penggunaan pertama yang tercatat dari "cabinet" (kabinet) itu sendiri untuk suatu badan yang berasal dari tahun 1644, dan lagi-lagi bermusuhan dan berserikat dengan istilah yang menunjukkan praktik asing. Proses ini berulang baru-baru ini, karena para pemimpin merasa harus memiliki Kabinet Dapur.
Menteri luar negeri
Menteri luar negeri (biasa disingkat menlu) adalah posisi jabatan (portofolio) dalam pemerintah sebuah negara berdaulat yang berurusan dengan kebijakan luar negerinya. Jabatan ini dalam kabinet dapat disebut juga menteri untuk urusan luar/eksternal. Posisi ini dipandang sebagai posisi menteri yang paling senior di bawah kepala pemerintahan, baik itu presiden maupun perdana menteri. Dalam sebuah pemerintahan koalisi, jabatan ini sering diserahkan pada wakil perdana menteri.
Kabupaten Majalengka
Majalengka juga nama yang sama digunakan dengan nama Kabupaten yang terletak di Jawa Barat. Sebagai Kota Kabupaten sudah tentu daerah ini mempunyai sejarah serta asal-usulnya sendiri. Hampir setiap orang Majalengka Percaya bahwa Majalengka berasal dari bahasa Cirebon yaitu dari kata "Majae" dan "Langka", kata "Maja-e" artinya Buah Maja-nya, sedang kan kata "Langka" artinya Hilang atau tidak ada.
Paten
Kata paten, berasal dari bahasa inggris "patent", yang awalnya berasal dari kata "patere" yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah "letters patent", yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.
Orde Baru
Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama "Dwidarma Kabinet Ampera". Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut "Caturkarya Kabinet Ampera", yaitu:
Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu.
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, kabinet yang dipimpin presiden dan kabinet yang dipimpin parlemen. Dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada legislatif.
Gong Zu
Sebutan Gong Zu berasal dari Negeri Cina. Gong Zu digunakan untuk menyebut para pegawai pemerintahan sipil yang bekerja di departemen-departemen ("Zhou") dan badan-badan perdagangan ("Xian") pada masa Dinasti Qing. Istilah ini berasal dari sebutan "Zugong" ("Kakek yang Baik") yang digunakan selama Dinasti Ming untuk merujuk pada hal yang sama.
Dewan Menteri Kuba
Dewan Menteri (Spanyol: "Consejo de ministros"), yang juga disebut sebagai Kabinet Kuba, adalah badan administratif dan eksekutif berpangkat tertinggi di Republik Kuba, dan mengurusi pemerintahan nasional. Dewan tersebut terdiri dari Presiden, Wakil Presiden Pertama dan tujuh Wakil Presiden Dewan Negara, Sekretaris Komite Eksekutif, para kepala kementerian nasional, dan anggota lainnya yang didirikan menurut hukum.
Dewan
Kata tersebut bermula dari bahasa Persia, dan menurun ke bahasa Arab. Pengartian awalnya adalah "bundal (lembar tulis), kemudian "buku", khususnya "buku akun", dan kemudian "jabatan akun", "rumah adat", "kamar konsili". Pengartian "Divan" yang diartikan menjadi "kursi panjang" mengambil nama dari kursi-kursi yang ditemukan di sepanjang tembok dewan konsili Timur Tengah.
Alexander Andries Maramis
Maramis menjabat sebagai Menteri Keuangan beberapa kali lagi, secara berurutan dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I pada tanggal 3 Juli 1947, Kabinet Amir Sjarifuddin II pada tanggal 12 November 1947, dan Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda memulai Agresi Militer Belanda II pada saat pemerintahan Hatta. Soekarno, Hatta, dan pejabat pemerintahan lainnya yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Maramis pada saat itu sedang berada di New Delhi, India. Dia menerima kawat dari Hatta sebelum Hatta ditangkap dengan instruksi untuk membentuk pemerintahan darurat di pengasingan di India seandainya Sjafruddin Prawiranegara tidak dapat membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Prawiranegara mampu membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan Kabinet Darurat di mana Maramis diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 dan Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Musyawarah
Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu.Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.
Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono
Pada masa kemerdekaan awal, PPKI yang dilarang oleh Jepang dihidupkan kembali atas gagasan Kasimo dan berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia. Antara tahun 1947-1949 ia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Sjarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam kabinet peralihan atau Kabinet Soesanto Tirtoprodjo ia juga menjabat sebagai menteri. Kasimo pun juga pernah ikut menjadi anggota Delegasi Perundingan Republik Indonesia.
Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016
Kabinet Britania Raya adalah lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan dan memimpin departemen pemerintah. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari sebagian besar menteri pemerintahan. Setelah tanggal referendum diumumkan pada bulan Februari, 23 dari 30 menteri Kabinet mendukung bertahannya Britania Raya di UE. Iain Duncan Smith, pendukung Keluar, mundur pada tanggal 19 Maret dan digantikan oleh Stephen Crabb yang mendukung Bertahan. Crabb sebelumnya merupakan anggota kabinet (Menteri Luar Negeri Wales). Penggantinya, Alun Cairns, mendukung Bertahan sehingga jumlah anggota Kabinet yang pro-Bertahan mencapai 25 orang.
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Berikut ini adalah daftar kabinet pemerintahan Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga saat ini:
Provinsi
Kata "provinsi" berasal dari kata dalam bahasa Latin ""provincia"" (tunggal; "provinciae" untuk jamak), yang berarti daerah kekuasaan. Kemungkinan kata tersebut terdiri atas kata-kata ""pro"" (di depan atau atas nama) dan ""vincia"" (dihubungkan) atau ""vincere"" (menang atau mengendalikan). Sehingga, "provincia" adalah suatu wilayah teritorial yang dikendalikan oleh seorang pejabat Romawi atas nama pemerintahnya.
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 28 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.
Andrus Ansip
(sebelumnya sudah menduduki jabatan ini; penyair)
Konsensus umum di media Estonia tampaknya ialah bahwa kabinet yang baru, pada tingkat kompetensinya, tidak dengan sendirinya lebih baik daripada yang lama, kecuali dalam posisi-posisi kunci, yaitu Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan. Pemerintahan baru kadang-kadang disebut "koalisi komunis", mengacu kepada ketiga pemimpin koalisi yang berafiliasi dengan partai pada era Soviet atau, istilah lainnya ialah "koalisi bawang putih", karena kesepakatan antara para pemimpin partai ini dicapai di sebuah Restoran di Tallinn yang menghidangkan menu khusus dengan bawang putih.
Kabinet Presidensial
Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan.
Dewan Menteri Arab Saudi
Dewan Menteri Arab Saudi () atau Kabinet Arab Saudi adalah dewan tertinggi di dalam Pemerintahan Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sebagai Perdana Menteri, dan Muhammad bin Salman Alu Saud sebagai Wakil Perdana Menteri dan anggota-anggotanya yang telah ditunjuk oleh Raja untuk mengemban amanah sebagai pejabat negara.
Kabinet Pembangunan VII
|-
Kabinet Sjahrir III
Kabinet Sjahrir Ketiga atau Kabinet Sjahrir III adalah kabinet ketiga yang dibentuk oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tanggal 2 Oktober 1946 dan bertugas hingga tanggal 27 Juni 1947.
Kabinet Dwikora III
Kabinet Dwikora III atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Soekarno pada 27 Maret 1966 dan bertugas mulai 31 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966.
Basuki Rahmat
Pada tanggal 11 Maret 1966, Basuki menghadiri rapat kabinet yang pertama diadakan setelah Soekarno melakukan reshuffle kabinet di akhir bulan Februari di Istana Presiden. Pertemuan belum lama berlangsung ketika Soekarno tiba-tiba meninggalkan ruangan, setelah menerima catatan dari komandan pengawalnya. Ketika pertemuan itu selesai, Basuki dan Menteri Perindustrian, Mohammad Jusuf, pergi keluar dari Istana Presiden untuk bertemu dengan Amir Machmud, Komandan KODAM V / Jaya. Basuki kemudian diberitahu apa yang telah terjadi dan mendapat informasi bahwa Soekarno telah pergi ke Bogor naik helikopter karena tidak aman di Jakarta.
Kabinet Ukraina
Di Ukraina yang memerdekakan diri dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991, Kabinet Para Menteri merupakan organ eksekutif pemerintahan tertinggi.
Kementerian Indonesia
Jika dilihat berdasarkan komposisi etnis, Kementerian Indonesia didominasi oleh Suku Jawa, yang kemudian diikuti oleh Suku Minangkabau dan Suku Sunda. Dua suku bangsa yang berasal dari Indonesia Timur, yakni Minahasa dan Maluku, juga merupakan kelompok masyarakat yang banyak mengisi Kementerian Indonesia.
Sepanjang sejarahnya, kementerian menggunakan nomenklatur yang berubah-ubah. Pada sekitar tahun 1968-1998, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Pada tahun 1998 mulai digunakan istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator", sementara istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Sejak tanggal 19 Agustus 1945, urusan pertanian, perdagangan, dan perindustrian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Menteri Kemakmuran yang pertama adalah Ir. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu “Pendekatan Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian.
Kabinet
Kabinet bisa berarti:
Kabinet Gotong Royong
|-
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Adapun Sekretaris Kabinet saat ini dijabat oleh Pramono Anung.
Wakil menteri
Di Indonesia, istilah wakil menteri pertama kali digunakan pada Kabinet Presidensial, kabinet pemerintahan pertama Indonesia. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengangkat 2 orang sebagai wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri Harmani dan Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo. Setelah itu, wakil menteri hanya ada pada Kabinet Sjahrir I, Sjahrir III, dan Kerja III. Pada kabinet-kabinet lainnya, beberapa kali juga terdapat jabatan "menteri muda" yang dari beberapa sisi memiliki kemiripan dengan wakil menteri.
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Imam Nahrawi.Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945.
Kabinet Kok kedua
Kabinet Kok kedua, juga disebut Kabinet Ungu kedua adalah kabinet Belanda dari 3 Agustus 1998 sampai 22 Juli 2002. Kabinet tersebut dibentuk oleh partai-partai politik Partai Buruh (PvdA), Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) dan Demokrat 66 (D66) setelah pemilu 1998. Kabinet koalisi besar tersebut "(Ungu)" adalah sebuah pemerintahan mayoritas dalam Dewan Perwakilan dan merupakan sebuah kelanjutan dari kabient Kok I pada masa sebelumnya. Kabinet tersebut adalah kabinet terakhir dari dua kabinet Wim Kok, Pemimpin Partai Buruh sebagai Perdana Menteri, dengan Annemarie Jorritsma dari Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi dan Els Borst, mantan Pemimpin Demokrat 66 menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri.
Indonesia
Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, presiden saat ini yakni Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menunjuk sejumlah pemimpin partai politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut:
Dalam masa prolog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. di bawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:
Kabinet Pakistan
Kabinet Pakistan (, "Kabina-e-Pakistan") adalah sebuah badan resmi yang terdiri dari para pejabat pemerintahan senior yang dipilih dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Seluruh anggota kabinet dilantik menjadi menteri, dan duduk di kementerian mereka masing-masing yang terletak di Sekretariat Pakistan.
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Terbentuknya BKSN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Kementerian Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. Kemudian pada masa Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
Kabinet Ekuador
Kabinet Ekuador, nama resmi: Kabinet Revolusi Warga (), adalah cabang eksekutif dari pemerintah Ekuador. Kabinet diangkat oleh Presiden.
Kegubernuran
Governorat (Bahasa Inggris: "governorate") atau kegubernuran adalah suatu subdivisi negara. Untuk negara-negara Arab, istilah ini umumnya diterjemahkan dari bahasa Arab "muhafazah" (jamak: "muhafazat"), kecuali Tunisia yang diterjemahkan dari "wilayah". Istilah ini dapat juga merujuk pada Governorat dan "Governor-Generalships" pada Kekaisaran Rusia (Bahasa Rusia: губерния, "guberniya").
Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai Eksekutif dan Legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.
Soviet (dewan)
“Soviet” berasal dari kata bahasa Rusia yang artinya dewan, majelis, harmoni, konkorda, dan semuanya berasal dari istilah Proto-Slavik *vět-iti "untuk menginformasikan", yang berkaitan dengan kata Slanik "věst" ("berita"), "wise" ("bijak") dalam bahasa Inggris, akar dari kata "ad-vis-or" (yang datang ke bahasa Inggris melalui bahasa Perancis), atau "weten" (untuk mengetahui; "wetenschap" = sains) dari bahasa Belanda.
Tanggung jawab kolektif kabinet
Tanggung jawab kolektif kabinet adalah sebuah konvensi konstitusional dalam pemerintahan yang menggunakan Sistem Westminster di mana para anggota kabinet harus secara publik mendukung seluruh lapisan pemerintah yang dibuat dalam Kabinet. Dukungan tersebut meliputi pemberian suara untuk pemerintah dalam legislatur tersebut. Beberapa partai politik Komunis menerapkan sebuah konvensi yang mirip dengan sentralisme demokratik untuk komite pusat mereka.
Kabinet (pemerintahan)
Di banyak negara, termasuk yang menggunakan sistem Westminster, menteri-menteri kabinet ditunjuk dari sebagian anggota legislatur dan tetap bekerja di legislatur sambil bekerja pula di kabinet. Di negara-negara lain, khususnya negara dengan sistem presidensial, oposisi dimungkinkan: anggota kabinet tidak boleh merangkap sebagai legislator, dan legislator yang ditunjuk untuk menjadi anggota kabinet harus berhenti dari legislatur bila mereka berkenan diangkat menjadi menteri.
Kraton
Kata kraton pertama kali diusulkan oleh ahli geologi Jerman L. Kober pada tahun 1921 sebagai , mengacu pada platform benua stabil, dan orogen sebagai istilah untuk gunung atau sabuk orogenik. Kemudian penulis memperpendek istilah tersebut menjadi kraton.
Brankas
Kata Brankas adalah berasal dari Bahasa Belanda, kata "branden" artinya "membakar" dan "kast" artinya "lemari", jadi "lemari tahan kebakaran". Sedangkan dalam bahasa Indonesia "Lemari Besi", yaitu lemari yang terbuat dari besi.
Kabinet Kerja III
Kabinet Kerja III adalah kabinet Indonesia yang dibentuk pada tanggal 6 Maret 1962 sebagai hasil "reshuffle" kabinet sebelumnya oleh Presiden Sukarno. Kabinet ini terdiri dari perdana menteri, dua wakil menteri pertama, delapan wakil perdana menteri dan 36 menteri serta 13 anggota yang memimpin badan-badan pemerintah. Kabinet ini bertugas hingga tanggal 13 November 1963.
Mohammad Hatta
Kemudian, Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai Wakil Presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil Perjanjian Renville dengan berakibat jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada era Kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan.
Menteri
Di Indonesia, menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Menteri-menteri tergabung dalam kabinet. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, kecuali menteri koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan menteri-menteri yang berada di dalam lingkup tugasnya. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Pada beberapa kabinet terdahulu, ada menteri dengan nomenklatur "menteri muda" dan "menteri negara".
Kabinet Reformasi Pembangunan
|-
Kabinet Britania Raya
Dalam Politik Britania Raya, kabinet adalah sebuah badan formal yang membentuk pejabat pemerintah yang dipilih oleh Perdana Menteri. Kebanyakan anggota adalah menteri pemerintahan paling senior, kebanyakan kepala departemen pemerintah dengan gelar Sekretaris Negara. Anggota formal dari kabinet diambil secara eksklusif dari rumah Parlemen.
Surat Perintah Sebelas Maret
Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama ""kabinet 100 menteri"". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden' Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak ""pasukan liar"" atau ""pasukan tak dikenal"" yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.
Kabinet Malaysia
Kabinet Malaysia ialah sebuah badan eksekutif kerajaan Malaysia. Diketuai oleh Perdana Menteri, Kabinet merupakan sebuah majlis menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 43 Undang-undang Dasar Federasi Malaysia, anggota Kabinet hanya boleh dipilih dari Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Biasaannya, Yang di-Pertuan Agong mengangkat semua menteri atas nasihat Perdana Menteri. Namun, seorang Perdana Menteri sebaiknya diangkat terlebih dahulu dari Dewan Rakyat.
Perkawinan
Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin; kata itu berasal dari kata jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang berarti "dibawa", "dipikul", dan "diboyong"; kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno awin atau ahwin; selanjutnya kata itu berasal dari kata vini dalam Bahasa Sanskerta.
Kabinet Fehrenbach
Kabinet Fehrenbach (Jerman: "Kabinett Fehrenbach") adalah "Reichsregierung" terpilih secara demokratis keempat dari Reich Jerman. Kabinet tersebut mengambil nama dari "Reichskanzler" (kanselir) Konstantin Fehrenbach dan menjabat pada 25 Juni 1920 saat kabinet tersebut menggantikan kabinet Müller pertama.
Kuria Roma
"Kuria" pada abad pertengahan dan dalam pengertian Bahasa Latin belakangan ini, memiliki arti "Pemerintahan". Alhasil, Kuria Roma, yang bisa diterjemahkan sebagai Pemerintahan Roma seperti yang dirujuk dalam Undang-undang Parlemen Inggris tahun 1534 yang melarang pengajuan banding Inggris kepada Pemerintahan Roma, adalah Pemerintahan Sri Paus, dan membantu Sri Paus dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kuria Roma bisa secara bebas dibandingkan dengan kabinet-kabinet di dalam berbagai pemerintahan negara dengan bentuk pemerintah gaya Barat. Namun, hanya Seksi Kedua dari Sekretariat Negara, juga dikenal sebagai Seksi untuk Hubungan Luar Negeri, dan Kongregasi bagi Pendidikan Katolik, yang dapat secara langsung dibandingkan dengan kementerian tertentu dalam sebuah pemerintahan sipil.
Theodoor Herman de Meester
De Meester adalah putera Gerrit Abraham de Meester (1817-1864), anggota parlemen Belanda untuk konstituante Zwolle antara tahun 1862-1864. Mantan Wakil Presiden Dewan Hindia di Batavia (kini Jakarta) ini diangkat sebagai PM dan kabinetnya disahkan pada tanggal 17 Agustus 1905. Kabinetnya beranggotakan 5 tokoh liberal, 2 tokoh demokrat yang berpikiran bebas, dan 2 menteri nonpartai. Kabinet ini tak mencapai mayoritas di Eerste maupun Tweede Kamer, dan dijuluki "kabinet porselin". Pemerintahannya berakhir pada bulan Desember 1906, ketika anggaran pertahanan untuk tahun 1907 tak disetujui oleh senat. Pengunduran itu ditolak oleh Ratu Wilhelmina, namun pemerintahan jatuh pada bulan Desember 1907. Pemerintahan tetap demisioner hingga tanggal 12 Februari 1908.
Syarif Hamid II dari Pontianak
Pada tanggal 17 Desember 1949, Sultan Hamid II diangkat oleh Soekarno ke Kabinet RIS tetapi tanpa adanya portofolio. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dan termasuk 11 anggota berhaluan Republik dan lima anggota berhaluan Federal. Pemerintahan federal ini berumur pendek karena perbedaan pendapat dan kepentingan yang bertentangan antara golongan Unitaris dan Federalis serta berkembangnya dukungan rakyat untuk adanya negara kesatuan.
Kabinet (pemerintahan)
Di bawah sistem Westminster, para anggota kabinet bertanggung jawab kepada semua kebijakan pemerintah. Semua menteri, baik itu senior maupun junior di dalam kabinet, harus mendukung kebijakan pemerintah, tidak memandang kepentingan pribadi. Kendati, secara teoretis, semua keputusan kabinet diambil oleh kabinet secara kolektif, pada praktiknya ada banyak keputusan didelegasikan kepada berbagai sub-komisi di kabinet (di Indonesia: deputi kementerian), yang melapor kepada dewan menteri tentang segala temuan dan rekomendasi mereka. Karena rekomendasi ini telah disetujui oleh dewan menteri yang memegang portofolio, maka rekomendasi ini biasanya disetujui oleh semua anggota kabinet dengan sedikit pembahasan lanjutan.
Pemerintahan Sri Baginda (istilah)
Istilah tersebut dipakai dalam rangka mensignifikansikan bahwa pemerintahan kerajaan Persemakmuran atau, secara kurang umum, sebuah divisi yang masuk kedaulatan yang memerintah, dan bukannya kabinet atau perdana menteri, meskipun pemerintahan-pemerintahan individual (juga dikenal sebagai kementerian) dapat diidentifikasikan oleh rujukan kepada perdana menteri yang mengetuai kabinet pada masa itu; contohnya, "pemerintahan Attlee" atau "pemerintahan Manley".
Kabinet Susanto
Kabinet Susanto merupakan kabinet peralihan sewaktu pembentukan Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini hanya bertugas selama satu bulan dan dengan jumlah menteri yang cukup sedikit, karena sifatnya yang sementara. Setelah Abdul Halim terpilih menjadi Perdana Menteri, maka kabinet ini dibubarkan.
Istana
Kata "istana" diambil dari bahasa Sanskerta "sthāna". Kata lain untuk istana adalah "mahligai".
Perombakan kabinet
Perombakan kabinet (, oleh media di Indonesia sering disebut reshuffle saja) adalah suatu peristiwa di mana kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya. Biasanya perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Perombakan kadang diperlukan untuk mengganti menteri yang mengundurkan diri baik karena suatu skandal ataupun pensiun. Hal lain yang sering mendasari perombakan kabinet adalah untuk pemberian penghargaan atau hukuman bagi pendukung pimpinan pemerintahan, biasanya dari partai politik.
Estonia
Perdana menteri berhak mengangkat paling banyak tiga menteri, karena batasan jumlah menteri di dalam satu pemerintahan adalah 15. Pemerintah ini juga disebut sebagai kabinet. Kabinet memikul tanggung jawab kebijakan dalam dan luar negeri, yang ditentukan oleh parlemen; kabinet mengarahkan dan mengkoordinasi tugas lembaga-lembaga pemerintahan dan memikul segala pertanggung jawaban terhadap apapun yang wujud dalam kewenangan kekuasaan eksekutif. Pemerintah, dikepalai oleh Perdana Menteri, dengan demikian mewakili kepemimpinan politik negara ini dan membuat keputusan atas nama seluruh dewan eksekutif.
Kanselir Jerman (sejak 1949)
Kanselir Federal adalah satu-satunya anggota pemerintah federal yang dipilih oleh "Bundestag". Para menteri kabinet lainnya (disebut "Bundesminister", "Menteri Federal") dipilih oleh Kanselir Federal, meskipun mereka secara resmi ditunjuk oleh Presiden Federal dengan rekomendasi Kanselir Federal.
Kabinet (pemerintahan)
Di banyak pemerintahan, anggota kabinet diberi gelar menteri, dan masing-masing memegang portofolio yang berbeda-beda yang ditugaskan pemerintah (misalnya "Menteri Kesehatan," dan lain-lain). Di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat, Filipina, dan Britania Raya, gelar sekretaris juga digunakan untuk beberapa anggota kabinet (misalnya "Sekretaris Pendidikan," dan lain-lain). Jaksa Agung juga duduk di kabinet. Peran harian sebagian besar anggota kabinet adalah sebagai kepala satu ruas birokrasi nasional, sebagai kepala pegawai negeri kepada mana semua pegawai lainnya di departemen itu melapor.
Kabinet (pemerintahan)
Normalnya, legislatur atau ruas-ruas di dalamnya haruslah mengonfirmasi penunjukan anggota kabinet; ini adalah salah satu dari banyak penyetimbangan yang dibangun di dalam sistem presidensial. Legislator juga dapat mengenyahkan anggota kabinet melalui proses pemakzulan yang biasanya sulit.
Kabinet Kerja
Pada 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate").
Kamus
Kata kamus diserap dari bahasa Arab "qamus" (قاموس), dengan bentuk jamaknya "qawamis". Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani Ωκεανός ("okeanos") yang berarti 'samudra'. Sejarah kata itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini kamus merupakan khazanah yang memuat perbendaharaan kata suatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya.
Menteri
Dalam sistem pemerintahan parlementer, khususnya yang menggunakan sistem Westminster, seperti Britania Raya, Kanada, dan Australia, menteri dipilih dari badan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensiil seperti di Amerika Serikat, Meksiko, dan Indonesia, menteri diangkat oleh presiden, tidak harus selalu dari badan legislatif.
Kabinet Abe Ketiga
Kabinet Abe Ketiga dibentuk pada Desember 2014 oleh Perdana Menteri Shinzō Abe dan merupakan pemerintahan Jepang saat ini. Pemerintahan tersebut merupakan sebuah koalisi antara Partai Demokratik Liberal dan Komeito (yang mengubah namanya dari "Komeito Baru" pada masa jabatan 2012–2014) dan mengkontrol dewan tinggi dan dewan rendah Parlemen Jepang. Setelah pemberlakuan "Disolusi Abenomik" dan pemilihan umum 2014, Abe dipilih kembali oleh Parlemen dan memilih seluruh menteri dari kabinet sebelumnya kecuali Menteri Pertahanan Akinori Eto, yang terlibat dalam sebuah skandal keuangan. Abe menjelaskan bahwa ia mengindari pergolakan perubahan personil utama lainnya pada tiga hari setelah reshuffle kabinet September.
Kabinet Britania Raya
Dalam teori konstitusional tradisional, dalam Sistem Pemerintahan Britania, Kabinet adalah badan penentuk tindakan kunci resmi dari eksekutif. Interpretasi ini awalnya merupakan hasil kerja konstitusionalis abad ke-19 seperti Walter Bagehot.
Kabinet Sjahrir I
Kabinet Sjahrir Pertama dibentuk setelah Kabinet Presidensial dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 – 12 Maret 1946. Perbedaan utama dengan kabinet sebelumnya ialah bahwa pada kabinet ini, para menteri diangkat dari Partai Politik.
Kabinet Mesir
Kabinet Mesir () ialah sebuah badan eksekutif Republik Arab Mesir, yang terdiri dari Perdana Menteri dan menteri-menteri anggota kabinet. Pemerintah memiliki peran utama dalam perumusan agenda Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pemerintah mengusulkan undang-undang untuk parlemen, serta membahas amendemen selama pertemuan Parlemen. Dan dapat mengambil keuntungan dari beberapa prosedur untuk mempercepat pembahasan parlemen.
Sesuai dengan undang-undang, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seluruh menteri adalah:
Kementerian Agama Republik Indonesia
Ketika Kabinet Presidensial dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan Nopember, ketika kabinet Presidential digantikan oleh Kabinet Parlementer di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret membatalkan UUD 1950 dan kembali ke UUD 1945. Kabinet juga dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi Terpimpin. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelah dikeluarkannya dekret, dimana Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri serta DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Selama tahun-tahun terakhir presiden Sukarno, kabiner yang lebih besar, memuncak pada 111 menteri.
Kabinet Lebanon
Kabinet ini memiliki beberapa kewenangan, yaitu:Berikut ini adalah Kabinet ke-73, dan kabinet ke-4 pada Pemerintahan Presiden Michel Suleiman. Berdasarkan Surat Keputusan nomor 11216 tanggal 15 Februari 2014 tentang pengangkatan Tammam Salam sebagai Perdana Menteri, dan Surat Keputusan nomor 11217 tanggal 15 Februari 2014 tentang pembentukan kabinet. Surat Pernyataan Menteri dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2014 dan memperoleh kepercayaan dari DPR pada tanggal 20 Maret 2014 dengan 96 suara setuju, 4 suara memblokir, 1 abstain dan 27 tidak hadir.
Kabinet Peru
Kabinet Peru (disebut juga Kabinet Presiden Peru atau Dewan Menteri) terdiri atas menteri-menteri negara. Dewan Menteri dipimpin oleh Presiden Dewan Menteri yang dijabat oleh perdana menteri.
Mandala Agrabinta
Pengertian Agrabintapura terdiri atas tiga kata yaitu "Agra", "Binta" dan "pura". Kata Agra berasal dari Bahasa Sangsekerta yang berarti pucuk atau puncak, kata Binta merupakan penggalan dari kata "Bintaro" (Cerbera manghas) yaitu tumbuhan pantai atau paya berupa pohon dengan ketinggian dapat mencapai 12 m, Daunnya berbentuk bulat telur, berwarna hijau tua, yang tersusun berselingan. Bunganya harum dengan mahkota berdiameter 3-5cm berbentuk terompet dengan pangkal merah muda. Benang sari berjumlah lima dan posisi bakal buah tinggi. Buah berbentuk telur, panjang 5-10cm, dan berwarna merah cerah jika masak. Pohon bintaro dahulu banyak terdapat di wilayah Agrabinta untuk saat ini banyak terdapat dialiran sungai Cibintaro. Kata pura berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti Karaton atau Istana. Jadi pengertian Agrabintapura yaitu Keraton yang berada di atas cahaya dan dikelilingi oleh pohon bintaro yang indah serta rindang ( Keraton yang berkilau cahaya mentari).
Birokrasi di Indonesia
Ketika Suharto pertama kali membentuk Kabinet Pembangunan I dengan "Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968", dibentuk kementerian nomenklatur baru yaitu "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" bertugas antara lain melanjutkan "pembersihan" birokrasi dari unsur-unsur apa yang disebut dengan "berpolitik kepartaian" lalu berdasarkan "Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971" pada tanggal 29 Nopember 1971 didirikan "Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)" sebagai organisasi wadah tunggal bagi seluruh pegawai pemerintahan Indonesia dan dalam perkembangan selanjutnya "Tim PAAP" dan "Proyek 13" akhirnya dilebur kedalam "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" sedangkan "Sektor Aparatur Pemerintah" (Sektor P) tetap dan berfungsi meliputi penyusunan kebijaksanaan, perencanaan, pembuatan program, koordinasi, pengendalian, dan penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara dan "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" yang dipimpin oleh seorangan menteri merangkap menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban) dan dengan "Keppres Nomor 45/M Tahun 1983" "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" diubah kembali menjadi "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara" yang secara langsung menteri pada kementerian tersebut merangkap pula sebagai wakil Ketua Bappenas.
Presiden Menteri
Kata jerman "Ministerpräsident" berarti presiden para menteri. Sebutan presiden menteri lebih sering digunakan dalam bahasa Indonesia; sering politikus memegang gelar yang benar-benar sesuai dengan "presiden menteri" yang disebut dalam bahasa Indonesia sebagai atau menteri pertama (biasanya di tingkat subnasional) atau perdana menteri (biasanya di tingkat nasional).
Kabinet Kerja (disambiguasi)
Kabinet Kerja adalah nama beberapa Kabinet yang pernah ada di Indonesia, yang terbaru adalah Kabinet Kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada era Presiden dan Perdana Menteri Soekarno, nama Kabinet ini digunakan untuk empat kabinet pertama pada periode Demokrasi Terpimpin yang mengalami perombakan tiga kali, masing-masing adalah:
Republik Sosialis Cekoslowakia
Kembali ke tahun 1948, setelah memenangkan pemilu 1946 Perdana Menteri Klement Gottwald berhasil membentuk kabinet Front Nasional, yang melibatkan juga tokoh-tokoh dari 5 partai non-komunis. Tetapi kabinet koalisi tersebut tidak berjalan lama. Melalui berbagai intrik yang dilakukan oleh orang-orang partai KSC (Partai Komunis Cekoslowakia), terutama melalui menteri-menteri komunis yang ada di dalam kabinet, 12 orang menteri non-komunis akhirnya mengundurkan diri dari kabinet, yang menyebabkan Kepala Negara Edvard Beneš mengambil keputusan untuk membubarkan kabinet.
Sartono (politikus)
Jabatan Wakil Ketua DPA dipegang oleh Sartono berkelanjutan hingga tahun 1966. Selain menduduki jabatan tersebut, Sartono juga menjabat menteri "ex offico" dalam berbagai kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Bahkan, dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, kedudukan Sartono menjadi Menteri Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri, di mana ia membawahi Menteri-Menteri : Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Dalam Negeri. Kabinet yang terkenal dengan julukan Kabinet Seratus Menteri ini hanya berumur kurang dari satu bulan. Sebagai gantinya, dibentuk Kabinet Dwikora III, di mana Jenderal Soeharto menjabat Ketua Presidium Kabinet. Kabinet ini dilantik pada 27 Maret 1966, sekitar dua minggu sejak terbitnya Surat Perintah 11 Maret. Dalam kabinet yang berakhir masa kerjanya pada 25 Juli 1966 tersebut, Wakil Ketua DPA Sartono berkedudukan sebagai Menteri, di bawah koordinasi Wakil Perdana Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah K.H. Idham Chalid.
Presiden Menteri
Istilah menteri presiden (Belanda: "minister-president", Perancis: "ministre-président", dan Jerman: "Ministerpräsident") juga digunakan di Belgia untuk menggambarkan kepala pemerintah wilayah atau komunitas bahasa Belgia, tetapi bukan kepala pemerintah federal Belgia karena kepala pemerintahannya disebut sebagai perdana menteri (Belanda: "eerste menteri", Perancis: "premier ministre", dan Jerman: "Premierminister").
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
= Referensi =
Demokrasi di Indonesia
Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Soetan Sjahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir I. Langkah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensil ke parlementer dianggap sebagai suatu langkah politik ideologi Sjahrir yang menganut sosial-demokrat dan mendukung sistem demokrasi Barat yang parlemennya kuat.
Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran
Menteri Utama Negara Yang Mulia untuk Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran (), biasanya disebut Menteri Luar Negeri (), adalah sebuah jabatan senior dalam Pemerintahan Britania Raya dan kepala Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran. Menlu adalah anggota Kabinet, dan jabatan tersebut dianggap salah satu Jabatan Negara Besar. Jabatan tersebut dianggap merupakan posisi yang sama dengan Menteri Luar Negeri di negara-negara lain.
Pemerintah Indonesia
Dalam suasana praktik sistem parlementer itulah pada awal tahun 1946, Penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh Soepomo dan diumumkan melalui Berita Repoeblik pada bulan Februari 1946 memuat uraian tentang kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan yang kemudian disalah-pahami seakan dua jabatan yang dapat dibedakan satu sama lain sampai sekarang. Karena itu, sampai sekarang masih banyak sarjana yang beranggapan bahwa jabatan Sekretaris Negara adalah jabatan sekretaris Presiden sebagai kepala negara, sedangkan Sekretaris Kabinet adalah sekretaris Presiden sebagai kepala pemerintahan. Akibatnya muncul tafsir yang salah kaprah bahwa seakan-akan semua rancangan keputusan Presiden sebagai kepala negara harus dipersiapkan oleh Sekretariat Negara sedangkan rancangan keputusan Presiden sebagai kepala pemerintahan dipersiapkan oleh Sekretariat Kabinet. Padahal, dalam sistem pemerintahan presidential yang bersifat murni, yang ada adalah sistem ‘single executive’, di mana fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan terintegrasi, tidak dapat dipisah-pisahkan dan bahkan tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain. Dalam sistem presidential murni, keduanya menyatu dalam kedudukan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya tidak perlu dibedakan, dan apalagi dipisah-pisahkan.
Pamflet
Kata pamflet dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris, yakni "pamphlet". "Pamphlet" tanpa sampul sampai di Inggris Tengah pada tahun 1387 dengan sebutan awal "pamphilet" atau "panflet", yang diambil dari sebuah puisi lama berjudul "Pamphilus: seu de Amore" ("Pamphilus: Concerning Love") yang ditulis dalam Bahasa Latin. Nama "Pamphilus" sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “teman semuanya”. Puisi ini sangat terkenal di masanya dengan penyebaran yang sangat luas.
Konotasi modern dari kata pamflet terkait dengan isu komtemporer yang dibuat sebagai argumen kebencian mengarahkan pada terjadinya Perang Sipil Inggris; artian ini muncul pada tahun 1642.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi, antara lain :Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015, Sekretariat Kabinet terdiri dari:
Arsip
Kata "arsip" merupakan kata serapan dari bahasa Belanda "archief" yang pada gilirannya diserap dari bahasa Perancis "archives" dan diucapkan sebagai /ʔɑr'ʃiv/. Pengucapan dan cara penulisan dalam bahasa Indonesia ini tampaknya berasal dari pelafalan bahasa Perancis ini. Pada awalnya kata ini berasal dari bahasa Yunani αρχεία "arkheia", bentuk jamak dari αρχείον "arkheion", "balai kota".
Kabinet (pemerintahan)
Ukuran kabinet berbeda-beda, kendati sebagian di antaranya berisi sepuluh sampai dua puluh menteri. Banyak penelitian menemukan korelasi balikan di antara tingkatan pembangunan negara itu dan ukuran kabinetnya: rata-rata, negara yang lebih maju, ukuran kabinetnya lebih kecil.
Kabinet (pemerintahan)
Sistem kabinet Westminster adalah dasar dari kabinet-kabinet yang ada di jurisdiksi federal atau negara bagian (mungkin juga provinsi) di Kanada, Australia, Selandia Baru, India, negara-negara persemakmuran lainnya yang model parlemennya didasarkan pada parlemen Britania Raya.
Mebel
Mebel atau furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. "Mebel" berasal dari kata movable, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata furniture berasal dari bahasa Prancis "fourniture" (1520–30 Masehi). Fourniture mempunyai asal kata fournir yang artinya "furnish" atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan furniture punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya.
Menteri
Menteri (bahasa Inggris: "minister") adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh seorang raja/ratu, gubernur jenderal, presiden, atau perdana menteri.
Kementerian
Kementerian biasanya berada dalam suatu kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, presiden, atau kanselir. Suatu pemerintahan biasanya memiliki banyak kementerian, masing-masing menangani urusan pemerintahan tertentu. Kementerian sangat bervariasi antar negara, beberapa yang umum antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.
Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja
Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Kerja (OASE Kabinet Kerja) adalah organisasi yang dibentuk Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla pada tanggal 27 Oktober 2014 dan beranggotakan para pendamping Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019, dengan tujuan untuk mendukung dan berperan dalam menyukseskan program Kabinet Kerja yang sesuai dengan kapasitas sebagai pendamping, sekaligus sebagai wadah jejaring komunikasi dan koordinasi para pendamping Menteri Kabinet Kerja untuk secara bersama-sama menyelenggarakan aktivitas sosial yang berdampak bagi masyarakat luas.
Presiden Menteri
"Ministerpräsident" adalah kepala negara dan pemerintah dari negara-negara bagian Jerman. Jika diindonesiakan, jabatan ini sama dengan gubernur dan lebih dekat ke premier dari negara-negara bagian Australia atau provinsi-provinsi Kanada. Di Amerika Serikat gubernur negara bagian merupakan kepala eksekutif di bawah sistem presidensial, sedangkan "Ministerpräsident" Jerman serta perdana menteri negara-negara bagian Australia ataupun provinsi-provinsi Kanada adalah kepala pemerintahan di bawah sistem parlementer. Bentuk femininny adalah "Ministerpräsidentin "dan digunakan untuk merujuk kepada Presiden Menteri perempuan.
Kabinet Sirimavo Bandaranaike kedua
Kabinet Sirimavo Bandaranaike kedua adalah pemerintahan pusat Ceylon yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sirimavo Bandaranaike antara 1970 dan 1977. Kabinet tersebut dibentuk pada Mei 1970 setelah pemilihan parlemen dan kabinet tersebut berakhir pada Juli 1977 setelah kemenangan oposisi dalam pemilihan parlemen. Kabinet Sirimavo Bandaranaike kedua membuat Ceylon memutuskan hubungan kolonial terakhir dengan Britania ketika negara tersebut menjadi sebuah republik parlementer pada Mei 1972. Negara tersebut juga berganti nama menjadi Sri Lanka.
Kabinet (pemerintahan)
Di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, kabinet di bawah sistem presidensial pemerintah adalah bagian dari cabang eksekutif. Secara teori, sekurang-kurangnya, mereka lebih pada menjalankan kebijakan daripada membuatnya. Selain mengadministrasi ruas cabang eksekutifnya masing-masing, seorang anggota kabinet bertanggung jawab untuk menasihati kepala pemerintahan di wilayah di lingkungan kerjanya. Mereka ditunjuk oleh dan bekerja atas dasar kehendak kepala pemerintahan; mereka adalah secara mutlak sub-ordinat eksekutif dan dapat diganti kapanpun. Normalnya, karena mereka ditunjuk oleh eksekutif, mereka adalah anggota partai politik yang sama, tetapi eksekutif bebas memilih siapa saja, bahkan dari anggota partai politik oposisi, menurut konfirmasi Kongres.