Apakah Hindia Belanda sekarang disebut Indonesia?
Indonesia
Kata "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu "Indus" yang merujuk kepada sungai Indus di India dan "nesos" yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti wilayah "kepulauan India", atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia, ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut (India dan Indonesia). Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah "Indunesia" dan "Malayunesia" untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu". Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata "Indonesia" sebagai sinonim dari "Kepulauan India". Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata "Indonesia", tetapi istilah "Kepulauan Melayu" ("Maleische Archipel"); "Hindia Timur Belanda" ("Nederlandsch Oost Indië"), atau "Hindia" ("Indië"); "Timur" ("de Oost"); dan bahkan "Insulinde" (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel "Max Havelaar" (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).
Rudolf Bonnet
Rudolf Bonnet datang ke Hindia Belanda (sebutan untuk Republik Indonesia pada zaman kolonial Belanda) pada tahun 1928 bersama kedua orangtuanya untuk mengunjungi saudara laki-laki dan perempuannya. Dia tiba di Batavia, Hindia Belanda dia atas kapal S.S. 'Jan Pieterszoon Coen'. Dia sempat tinggal di kota Semarang, namun bujukan dan foto-foto yang ditunjukkan oleh Nieuwenkamp di Italia mendorong rasa ketertarikannya untuk pergi ke kepulauan di sebelah Timur Jawa.
Ki Hadjar Dewantara
Dalam pengasingan di Belanda, Soewardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, "Indische Vereeniging" (Perhimpunan Hindia). Tahun 1913 dia mendirikan "Indonesisch Pers-bureau", "kantor berita Indonesia". Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah "Indonesia", yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggeris George Windsor Earl dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan.
Hindia Belanda
Setelah Perang Dunia II, KNIL yang dibentuk kembali bergabung dengan pasukan Tentara Belanda untuk mengembalikan "hukum dan ketertiban" kolonial. Meskipun ada dua kampanye militer yang berhasil pada tahun 1947 dan 1948, upaya Belanda untuk membangun kembali koloni mereka gagal dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada bulan Desember 1949. KNIL dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1950, dan prajurit pribumi diberikan pilihan untuk didemobilisasi atau bergabung dengan militer Indonesia. Pada saat pembubaran, KNIL berjumlah 65.000 orang, dan 26.000 orang di antaranya dimasukkan ke dalam Angkatan Darat Indonesia yang baru dibentuk. Sisanya didemobilisasi atau dipindahkan ke Angkatan Darat Belanda. Perwira kunci di Tentara Nasional Indonesia yang merupakan mantan tentara KNIL meliputi: Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, Panglima ABRI Abdul Haris Nasution, dan Alexander Evert Kawilarang—pendiri pasukan khusus elit, Kopassus.
Dewan Hindia
Dewan Hindia (bahasa Belanda: "Raad van Indië") merupakan organisasi pusat bagi pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Asia antara tahun 1609-1942, di samping gubernur jenderal.
Jeda kekuasaan Perancis dan Britania di Hindia Belanda
Pada 1800, Perusahaan Hindia Timur Belanda ( (VOC)) dinyatakan bangkrut dan dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, aset-asetnya yang meliputi pelabuhan laut, gudang, benteng, permukiman, tanah, dan perkebunan di Hindia Timur dinasionalisasi sebagai koloni Belanda, Hindia Belanda. Berpusat di Batavia (kini Jakarta), Belanda menguasai sebagian besar Jawa (kecuali wilayah pedalaman negeri "Vorstenlanden Mataram" dan Banten), menaklukkan pesisir Sumatera Barat, menggulingkan bekas koloni Portugis di Malaka, Maluku, Sulawesi Selatan dan Utara, juga di Timor Barat. Di antara penguasaan Belanda ini, Jawa adalah yang paling penting, karena produksi tanaman keras dan perkebunan yang dikuasai Belanda berada di sana.
Sejarah nama Indonesia
Sebelum bahasa Indonesia ditahbiskan menjadi bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda, maka sejumlah linguis Eropa telah menggunakan istilah "bahasa Indonesia" alih-alih "bahasa Melayu" untuk menyebut bahasa yang dipertuturkan di Indonesia, terutama setelah terlihat percabangan pembakuan bahasa yang dipertuturkan di kedua wilayah tersebut pada awal abad ke-20. Pada tahun 1901, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, sedangkan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu (kelak menjadi bagian dari Malaysia) di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Ophuysen diawali dari penyusunan Kitab Logat Melayu (dimulai tahun 1896) van Ophuijsen, dibantu oleh Nawawi Soetan Ma’moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim.
Hindia Barat
Dari abad 17 sampai 19, Wilayah kolonial Eropa di Hindia Barat adalah Hindia Barat Perancis, Hindia Barat Inggris , Hindia Barat denmark, Antillen Belanda ( Hindia Barat belanda), dan Hindia Barat spanyol.
Swapraja
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, daerah-daerah di Indonesia memperoleh status daerah swapraja oleh pemerintahan antara Hindia Belanda melalui berbagai Lembaran Negara ("Staatsblad"). Pada masa Republik Indonesia Serikat, daerah-daerah swapraja menjadi bagian dari "negara" /negara bagian.
Sejarah Indonesia
Kongsi Dagang VOC dan dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda mendominasi Indonesia selama hampir 350 tahun (antara 1602 dan 1945), kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda (perpanjangan dari perang Napoleonik di Eropa) dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Pada masa penguaasaan VOC terhadap nusantara banyak penduduk di nusantara menderita akibat monopoli, peperangan dan pajak dari VOC, salah satu perusahaan terbuka yang terbesar dalam sejarah, Setelah VOC bangkrut pada 1799 dan aset-asetnya di nusantara diambil alih oleh kerajaan Belanda dalam bentuk pemerintahan kolonial, Belanda mulai mengembangkan Hindia Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah berlebihan karena banyak wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Papua baru ditaklukkan secara penuh oleh Belanda mendekati abad ke 20.
Staatsspoorwegen
Staatsspoorwegen (SS)—nama lengkapnya adalah Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch–Indië (SS en T)—adalah nama sebuah perusahaan kereta api di Hindia Belanda. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda. Perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan Belanda yang dibestemingkankan atau diserahterimakan, yakni menjadi Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), pendahulu PT Kereta Api Indonesia.
Nusantara
Pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan nama "Nusantara" untuk menyebut wilayah Hindia Belanda. Nama ini dipakai sebagai salah satu alternatif karena tidak memiliki unsur bahasa asing ("India"). Alasan ini dikemukakan karena Belanda, sebagai penjajah, lebih suka menggunakan istilah "Indie" ("Hindia"), yang menimbulkan banyak kerancuan dengan literatur berbahasa lain. Definisi ini jelas berbeda dari definisi pada abad ke-14. Pada tahap pengusulan ini, istilah itu "bersaing" dengan alternatif lainnya, seperti "Indonesië" (Indonesia) dan "Insulinde" (berarti "Hindia Kepulauan"). Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eduard Douwes Dekker.
Joannes Benedictus van Heutsz
Yohannes Benedictus van Heutsz adalah seorang penguasa pemerintah Hindia Belanda yang membawa Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Dia lahir pada tanggal 3 Februari 1851 di Coevorden, Belanda dan meninggal saat 10 Juli 1924 di Montreux, Swiss. Van Heutsz dikirim ke Aceh sebagai "subaltern" (bawahan) pada tahun 1873 dan memperoleh promosi dengan cepat. Kemudian ketika tahun 1887, dia memperoleh kenaikan pangkat menjadi kepala staf, dan selanjutnya tahun 1899, Van Heutsz diangkat sebagai gubernur militer dan sipil Aceh yang harus menghadapi perang Aceh (1898-1903). Dalam jangka waktu satu tahun, dia mengatur (rencana)untuk dapat menaklukan kerajaan Aceh. Setelah berakhirnya Perang Aceh, dia diangkat menjadi Gubernur Jenderal (mulai 1904 sampai 1909), menggantikan W. Rooseboom (1898-1904). Oleh karena prestasinya yang gemilang dan kemampuannya memahami serta mengatasi kerumitan di Hindia Belanda, dia dianugerahi jabatan tertinggi di Hindia Belanda, yaitu gubernur jenderal.
Agresi Militer Belanda I
Kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan Kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan NICA mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, NICA di bawah pimpinan van Mook atas perintah Kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara Kerajaan Belanda dan Hindia (Indonesia) di bawah naungan Kerajaan Belanda.
Kasus Pulau Palmas
Kasus Pulau Palmas (Scott, Hague Court Reports 2d 83 (1932), (Perm. Ct. Arb. 1928), 2 U.N. Rep. Intl. Arb. Awards 829) adalah sengketa wilayah Pulau Palmas (atau Miangas) antara Belanda dan Amerika Serikat yang diangkat ke tingkat Pengadilan Arbitrase Permanen. Pulau Palmas dinyatakan sebagai bagian dari Hindia Belanda dan sekarang menjadi wilayah Indonesia.
Arsitektur Hindia Baru
Arsitektur Hindia Baru () adalah gaya arsitektur modern yang diperkenalkan di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) antara akhir abad ke-19 sampai abad ke-20 sebelum Perang Dunia II. Arsitektur Hindia Baru pada dasarnya merupakan aristektur (barat) modern awal (contoh lainnya adalah Rasionalisme dan Art Deco) yang menggabungkan elemen arsitektur lokal, seperti pinggiran atap yang besar atau atap yang menjulang, agar sesuai dengan iklim tropis di Indonesia.
Hindia Belanda
Dipicu oleh propaganda perang Jepang "Cahaya Asia" dan Kebangkitan Nasional Indonesia, sebagian besar penduduk pribumi Hindia Belanda pertama-tama menyambut Jepang sebagai pahlawan pembebasan mereka dari pemerintah kolonial Belanda, tetapi sentimen ini dengan cepat berubah karena pendudukan Jepang ternyata jauh lebih opresif dan menghancurkan daripada pemerintah kolonial Belanda. Pendudukan Jepang selama Perang Dunia II mengakibatkan jatuhnya negara kolonial di Indonesia, karena Jepang menyingkirkan sebanyak mungkin struktur pemerintah Belanda, dan menggantinya dengan rezim mereka sendiri. Meskipun posisi teratas di pemerintahan dipegang oleh Jepang, pengasingan semua warga Belanda menandakan bahwa banyak posisi kepemimpinan dan administrasi yang diduduki oleh orang Indonesia. Berbeda dengan penindasan Belanda terhadap nasionalisme Indonesia, Jepang mengizinkan para pemimpin pribumi untuk menjalin hubungan di antara massa, dan mereka melatih dan mempersenjatai generasi yang lebih muda.
Hindia Belanda
Mayoritas orang Belanda yang dipulangkan ke Belanda setelah dan selama revolusi Indonesia adalah orang Indo (Eurasia) asli dari pulau-pulau di Hindia Belanda. Populasi Eurasia yang relatif besar ini telah berkembang selama 400 tahun dan diklasifikasikan oleh hukum kolonial sebagai komunitas hukum Eropa. Di Belanda mereka disebut sebagai orang Indo (kependekan dari Indo-Eropa). Dari 296.200 orang yang dikategorikan sebagai 'repatriat Belanda', hanya 92.200 orang Belanda yang lahir di Belanda.
Tata boga
Tata boga mulai berkembang sebagai disiplin ilmu di era Hindia Belanda. Di abad ke-19 M, para juru masak bertugas untuk menyiapkan makanan untuk para pejabat belanda dan pembesar lokal, dimana hidangan yang disajikan dinamakan boga hindia ("Indische Keuken"). Setelah kemerdekaan, tata boga menjadi salah-satu disiplin ilmu yang banyak ditawarkan oleh berbagai SMK dan sekolah pariwisata, dimana lulusan dari sekolah tersebut diarahkan untuk bekerja di industri pariwisata dan perhotelan. Tata boga juga sudah mulai diajarkan sebagai keterampilan non-kurikuler di beberapa Sekolah menengah atas di Indonesia.
Sejarah nama Indonesia
Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran "Multatuli", pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu "Insulinde", yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (dalam bahasa Latin ""insula"" berarti pulau). Nama "Insulinde" ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20.
Lembaga Alkitab Indonesia
Ketika pendudukan Inggris digantikan pendudukan Belanda pada tahun 1816, Lembaga Alkitab ini diganti namanya menjadi Lembaga Alkitab Hindia Belanda ("Nederlands Oost-Indisch Bijbelgenootschap") atau dikenal dengan sebutan Lembaga Alkitab Batavia ("Bataviaas Bijbelgenootschap").
Sejarah Belanda
Belanda bersikap netral pada Perang Dunia I, namun diserbu dan diduduki oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Nazi, termasuk sekian banyak antek-anteknya, mengumpulkan dan membunuh hampir semua orang Yahudi (yang paling terkenal di antaranya adalah Anne Frank). Manakala perlawanan rakyat Belanda semakin bertambah, Nazi menghambat pasokan pangan ke berbagai daerah, sehingga menimbulkan bencana kelaparan yang dahsyat sepanjang kurun waktu 1944–1945. Pada 1942, Hindia Belanda ditaklukkan oleh Jepang, namun orang-orang Belanda sudah lebih dahulu menghancurkan sumur-sumur minyak yang sangat dibutuhkan Jepang. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Suriname mendapatkan kemerdekaannya pada 1975. Pada tahun-tahun pascaperang, terjadi pemulihan ekonomi (terbantu oleh Rancangan Marshall dari Amerika Serikat), disusul dengan penerapan konsep negara berkesejahteraan pada kurun waktu yang damai dan makmur. Belanda membentuk persekutuan baru di bidang ekonomi dengan Belgia dan Luksemburg yang dinamakan Uni Beneluks. Ketiga negara ini menjadi anggota pendiri Uni Eropa dan NATO. Pada beberapa dasawarsa terakhir ini, perekonomian Belanda telah terjalin erat dengan perekonomian negara Jerman, dan kini sangat makmur.
De Indische Courant
De Indische Courant adalah nama beberapa surat kabar atau koran berbahasa Belanda yang diterbitkan di pulau Jawa, Hindia Belanda (sekarang Indonesia).
Brigade Indian
Brigade Indian (bahasa Belanda: "Indiaansche Brigade"), kemudian bernama Brigade Hindia (bahasa Belanda: "Indische Brigade"), merupakan kesatuan pasukan Belanda yang dibentuk untuk Pertempuran Waterloo. Tak seperti namanya yang dapat mengesankan asal susunannya, pasukan ini tidaklah terdiri dari suku Indian dari Amerika, maupun pasukan dari Hindia Timur maupun Barat.
Nugini Belanda
Sebaliknya, Republik Indonesia, sebagai negara penerus Hindia Belanda, mengatakan Belanda Nugini sebagai bagian dari batas teritorial alam. Sengketa Nugini merupakan salah satu hal penting dalam penurunan cepat hubungan antarnegara Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Sengketa ini meningkat menjadi konflik tingkat rendah pada tahun 1962 setelah Belanda pada tahun 1961 bergerak untuk mendirikan Pemerintah Papua otonom.
Sejarah nama Indonesia
Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The "Ethnology of the Indian Archipelago" ("Etnologi dari Kepulauan Hindia"). Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago ("Kepulauan Hindia") terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah orang India, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa.
Indonesische Persbureau
Selain menerbitkan buletin, IP bersamaperkumpulan mahasiswa Indonesia, Indiscbe Vereeniging (perhimpunan Hindia), pernah menyelenggarakan pertemuan perdebatan antara para mahasiswa Indonesia dan Belanda. IP juga mengadakan pameran buku dan penerbitan pers yang memuat masalah-masalah Indonesia, bahkan pertunjukan kesenian. Tiga tahun setelah Ki Hadjar Dewantara mulai mengelola kantor berita ini, Indische Veree-niging juga menerbitkan media perjuangannya, berupa majalah bulanan Hindia Poetera yang kelak berubah nama menjadi Indonesia Merdeka.
Orang Indo
Perang Dunia Kedua dan sesudahnya menjadi titik awal diaspora bagi kaum Indo, sehingga saat ini keturunan mereka banyak dijumpai di Belanda, Indonesia, Amerika Serikat (AS), Australia, Selandia Baru, Kanada, serta beberapa negara lain. Di Belanda, kaum Indo sekarang dianggap sebagai kelompok minoritas terbesar (total sekitar 500.000 orang). Mereka dikenal dengan beberapa istilah, seperti Indisch Nederlander atau Indisch saja. Secara budaya mereka berhubungan dekat dengan kelompok etnik Maluku di Belanda. Di AS mereka dikenal sebagai Dutch Indonesian atau Indonesian Dutch dan kebanyakan bermukim di California. Di Indonesia sendiri jumlah mereka sedikit dan kebanyakan keturunannya terintegrasi/melebur dengan berbagai kelompok etnis lain walaupun kebiasaan berbahasa Belanda masih dijalankan di dalam keluarga.
Hindia Belanda
Pendudukan Jepang pada Perang Dunia II melemahkan sebagian besar negara kolonial dan ekonomi Belanda. Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, kaum nasionalis Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan yang mereka perjuangkan selama Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi pada bulan-bulan berikutnya. Belanda secara formal mengakui kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949 dan menyerahkan seluruh wilayah bekas jajahannya, dengan pengecualian wilayah Papua (Nugini Belanda), yang diserahkan ke Indonesia 14 tahun kemudian pada tahun 1963 berdasarkan ketentuan Persetujuan New York di Markas Besar PBB.
Daftar karya tentang Perusahaan Hindia Timur Belanda
Dalam sejarah militer dan politik, VOC dan Perusahaan Hindia Barat Belanda (WIC/GWIC) dipandang sebagai perpanjangan tangan internasional Republik Belanda dan kekuasaan simbolis Imperium Belanda. Sejak berdiri, VOC merupakan perpaduan (kompleks) militer-politik-ekonomi, bukan perusahaan dagang atau perusahaan kapal semata. Aktivitas Perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap sejarah modern awal beberapa negara dan teritori di seluruh dunia seperti Republik Belanda (Provinsi Belanda Bersatu), Belanda Baru (Amerika Utara), Indonesia, Malaysia, India, Sri Lanka, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Mauritius, Taiwan, dan Jepang.
Sejarah nama Indonesia
Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang", sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia ("Indische Archipel", "Indian Archipelago", "l'Archipel Indien") atau Hindia Timur ("Oost Indie", "East Indies", "Indes Orientales"). Nama lain yang kelak juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" ("Maleische Archipel", "Malay Archipelago", "l'Archipel Malais"). Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur) untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini.
Hindia Belanda
Hindia Belanda dibagi menjadi tiga Gubernemen, yaitu Groote Oost, Gubernemen Borneo dan Gubernemen Sumatera, dan tiga Provinsi yang secara khusus hanya ada di Jawa. Provinsi dan Gubernemen dibagi lagi menjadi Karesidenan—untuk Karesidenan di bawah Provinsi langsung dibagi menjadi Regentschappen, sedangkan Karesidenan di bawah Gubernemen dibagi menjadi Afdeling terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi Regentschappen. Pada tahun 1942, pembagian administratif Hindia Belanda terdiri dari:
Hindia Belanda
VOC diberikan hak istimewa untuk berperang, membangun benteng, dan membuat perjanjian di seluruh Asia. Ibu kota didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), yang menjadi pusat jaringan perdagangan VOC di Asia. Untuk monopoli asli mereka seperti pala, paprika, cengkeh dan kayu manis, VOC dan kemudian pemerintah kolonial memperkenalkan tanaman asing untuk non-pribumi seperti kopi, teh, kakao, tembakau, karet, gula dan opium, dan menjaga kepentingan komersial mereka dengan mengambil alih wilayah sekitarnya. Penyelundupan, biaya perang, korupsi, dan kesalahan manajemen yang terus berlanjut menyebabkan kebangkrutan pada akhir abad ke-18. VOC secara resmi dibubarkan pada tahun 1800 dan barang-barangnya di kepulauan Indonesia (termasuk sebagian besar Jawa, sebagian Sumatera, sebagian besar Maluku, dan daerah pedalaman pelabuhan seperti Makassar, Manado, dan Kupang) dinasionalisasi di bawah Republik Belanda sebagai Hindia Belanda.
Indonesia pada Piala Dunia FIFA
Tim nasional sepak bola Indonesia hanya berpartisipasi sekali dalam Piala Dunia FIFA, yakni pada tahun di Perancis dengan nama Hindia Belanda, dan tercatat sebagai tim Asia pertama yang berlaga dalam Piala Dunia FIFA. Meskipun saat ini negara ini telah merdeka dari Belanda dan berubah nama menjadi Indonesia, FIFA memutuskan bahwa Indonesia adalah penerus dari tim Hindia Belanda. Hindia Belanda menghadapi Hongaria dalam pertandingan pertamanya, dan kalah 6-0. Sistem gugur yang digunakan pada saat itu menyebabkan pertandingan ini adalah pertandingan satu-satunya yang pernah dimainkan oleh tim Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memegang rekor Piala Dunia FIFA sebagai satu-satunya tim dengan pertandingan paling sedikit yang dimainkan (1 pertandingan), dan salah satu tim dengan jumlah gol paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia FIFA (0 gol).
Indische Vereeniging
Semula, gagasan nama "Indonesisch" (Indonesia) diperkenalkan sebagai pengganti "indisch" (Hindia) oleh Prof  (1917). Sejalan dengan itu, "inlander" (pribumi) diganti dengan "indonesiër" (orang Indonesia)(Lihat: Sejarah nama Indonesia).
Republik Maluku Selatan
Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Jajahan Belanda mencapai jumlah tersebut pada abad ke-19 dengan didirikannya Hindia Belanda. Perbatasan Indonesia saat ini terbentuk melalui ekspansi kolonial yang berakhir pada abad ke-20. Pasca-pendudukan oleh Kekaisaran Jepang tahun 1945, para pemimpin nasionalis di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak semua wilayah dan suku di Indonesia yang langsung bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan pribumi pertama yang terorganisasi muncul di Maluku Selatan dengan bantuan pemerintah dan militer Belanda. Kontra-revolusioner Maluku Selatan awalnya bergantung pasa perjanjian pascakolonial yang menjanjikan bentuk negara federal.
Pertahanan utama RMS di Pulau Ambon dipatahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, sedangkan perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintahan RMS dari pulau-pulau tersebut dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Tahun berikutnya, 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan "Republik Maluku Selatan".
Dewan Hindia
Setelah reformasi pemerintahan pada tahun 1836, nama Dewan Hindia berubah menjadi Dewan Hindia Belanda ("Raad van Nederlandsch-Indië").
Sejarah nama Indonesia
Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama "Indonesische Persbureau". Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") juga diperkenalkan sebagai pengganti "Indisch" ("Hindia") oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, "inlander" ("pribumi") diganti dengan "Indonesiër" ("orang Indonesia")..
Sejarah Nusantara (1602–1800)
Hindia Belanda pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: "Verenigde Oostindische Compagnie" atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.
Sejarah Indonesia
Pada abad ke-17 dan 18 Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: "Verenigde Oostindische Compagnie" atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.
Hindia Belanda
Pada tahun 1898, jumlah penduduk di Jawa telah mencapai angka 28 juta, sedangkan 7 juta jiwa lainnya menduduki pulau-pulau terluar Indonesia. Pada paruh pertama abad ke-20, imigrasi besar-besaran mulai dilakukan oleh orang Belanda dan Eropa lainnya menuju koloni, tempat mereka bekerja di sektor pemerintah atau swasta. Pada tahun 1930, ada lebih dari 240.000 orang dengan status hukum Eropa di koloni tersebut, sekitar 0.5% dari jumlah total populasi. Sekitar 75% dari orang-orang Eropa ini pada faktanya orang asli Eurasia yang dikenal dengan sebutan Indo-Eropa.
Sunda Kelapa
Pada masa pendudukan oleh bala tentara Dai Nippon yang mulai pada tahun 1942, Batavia diubah namanya menjadi Jakarta. Setelah bala tentara Dai Nippon keluar pada tahun 1945, nama ini tetap dipakai oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, nama Sunda Kelapa dipakai kembali. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.D.IV a.4/3/74 tanggal 6 Maret 1974, nama Sunda Kelapa dipakai lagi secara resmi sebagai nama pelabuhan. Pelabuhan ini juga biasa disebut Pasar Ikan karena di situ terdapat pasar ikan yang besar.
Noto Soeroto
Perhimpunan Hindia berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan makin menunjukkan rasa nasionalisme yang kian menguat. Dengan harian "Oedaya", Noto Soeroto lebih banyak bersikap konservatif dan pada tahun 1924 keluar dari perhimpunan itu. Pada tahun 1930, ia menjadi ketua Perserikatan Indonesia-Belanda (NIV), dan tak sampai setahun menjabatnya. Di awal tahun 1932, ia kembali ke Hindia Belanda tanpa keluarganya. Ia bekerja di asuransi dan juga sebagai sekretaris pribadi Mangkunagara VII (sahabat masa kecilnya Soerjo Soeparto yang telah naik tahta) di Soerakarta.
Kepulauan Virgin Belanda
Kepulauan Virgin Belanda adalah nama kolektif untuk menyatakan bahwa Perusahaan Hindia Barat Belanda telah di Kepulauan Virgin. Daerah ini dipimpin oleh seorang direktur yang kursinya tidak permanen. Alasan utama untuk memulai sebuah koloni di sini adalah bahwa kepulauan ini terletak secara strategis di antara koloni Belanda di selatan (Antillen Belanda dan Suriname) dan Nieuw Nederland. Perusahaan Hindia Barat Belanda dipengaruhi oleh persaingan dari Denmark, Inggris, dan Spanyol. Pada tahun 1680 kepulauan ini menjadi koloni Inggris.
Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij
Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (bahasa Belanda: Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda) adalah radio pemerintah Hindia Belanda yang setelah kemerdekaan Indonesia diubah namanya menjadi Radio Republik Indonesia (RRI).
Hubungan Brunei dengan Indonesia
Di era penjajahan Eropa, Indonesia jatuh ke tangan Belanda sebagai Hindia Belanda, sedangkan Brunei bersama Singapura dan Malaysia jatuh ke tangan Inggris.
Technische Hoogeschool te Bandoeng
Pada tanggal 8 Maret 1910 pemerintah kolonial menyetujui pendirian "Indische Universiteit Vereeniging" (IUV) – Perhimpunan Universitas Hindia Belanda yang dalam statutanya menyebutkan IUV bertujuan memajukan, mendirikan, dan mengurus sekolah-sekolah tinggi Hindia Belanda. Namun hingga tahun 1912 "Minister van Kolonien" (Menteri Urusan Daerah Jajahan) belum memikirkan rencana pendirian suatu universitas di Hindia Belanda. Seandainya ada masyarakat Hindia Belanda yang berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka lebih baik mereka dikirim ke universitas di Negeri Belanda, dengan bantuan dana dari pemerintah Hindia Belanda. Beberapa tokoh bumiputera yang melanjutkan kuliah di Negeri Belanda di antaranya adalah Mohammad Hatta – sarjana ekonomi lulusan "Nederland Handelshoogeschool" (kini menjadi Universitas Erasmus Rotterdam); Sam Ratulangi - sarjana dan Doktor matematika pertama Indonesia lulusan "Vrije Universiteit van Amsterdam"; Ir. Wreksodiningrat alias Notodiningrat (Dekan FT UGM 1947-1951) - insinyur sipil pertama Indonesia lulusan TH Delft – sekarang Universitas Teknik Delft pada tahun 1916.
Hindia Belanda
Menurut laporan PBB, empat juta orang meninggal di Indonesia sebagai akibat dari pendudukan Jepang. Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, pemimpin nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perang empat setengah tahun menyusul peristiwa ini ketika Belanda mencoba membangun kembali koloni mereka; Meskipun pasukan Belanda menduduki kembali sebagian besar wilayah Indonesia, perang gerilya terjadi, dan mayoritas orang Indonesia—serta opini internasional, lebih menyukai kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dengan pengecualian wilayah Nugini Belanda (Nugini Barat). Pemerintahan Soekarno mengklaim kendali Indonesia atas wilayah itu, dan dengan tekanan dari Amerika Serikat, Belanda menyetujui Perjanjian New York yang hasilnya meminta Belanda untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada pemerintahan Indonesia pada bulan Mei 1963.
Pemerintahan Sipil Hindia Belanda
Pada September 1945, utusan pertama NICA mendarat di Batavia (sekarang menjadi Jakarta). Karena pemerintah Republik Indonesia bersikeras menentang kehadiran staff NICA dan penggunaan nama Hindia Belanda dalam lembaga tersebut, maka pada Januari 1946, namanya diubah menjadi AMACAB (Allied Military Administration-Civil Affairs Branch). Setelah Inggris meninggalkan Indonesia dan pembubaran SEAC pada Juni 1946, namanya diganti lagi menjadi "Tijdelijke Bestuursdienst" ("Temporary Administrative Service").
School tot Opleiding van Indische Artsen
School tot Opleiding van Indische Artsen (bahasa Indonesia: Sekolah Pendidikan Dokter Hindia), atau yang juga dikenal dengan singkatannya STOVIA, adalah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Saat ini sekolah ini telah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Perbatasan Indonesia–Timor Leste
Beberapa kali perundingan antara pihak Portugis dan Belanda terjadi namun mengalami kegagalan dalam menetapkan tapal batas. Akhirnya Belanda dan Portugis membawa masalah pertikaian perbatasan ke pengadilan Arbitrasi di Paris. Dalam keputusannya, Belanda menang atas daerah-daerah yang masih dipersengketakan. Setelah Indonesia merdeka, wilayah yang diklaim sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun wilayah Timur masih dikuasai Portugis.
Hindia Belanda
Belanda, Inggris dan Amerika Serikat mencoba mempertahankan koloni ini dari pasukan Jepang ketika mereka bergerak ke selatan pada akhir 1941 untuk mencari minyak yang dikuasai Belanda. Pada tanggal 10 Januari 1942, selama Kampanye Hindia Belanda, pasukan Jepang menyerbu Hindia Belanda sebagai bagian dari Perang Pasifik. Perkebunan karet dan ladang minyak Hindia Belanda dianggap penting untuk kepentingan perang Jepang. Pasukan sekutu dengan cepat ditundukkan oleh Jepang dan pada tanggal 8 Maret 1942, Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) menyerah di Jawa.
Sejarah ekonomi Indonesia
Hindia belanda sendiri jatuh ke tangan pasukan Kekaisaran Jepang pada tahun 1942. Selama Perang Dunia II, perekonomian Hindia belanda (Indonesia) bisa dibilang tidak ada pergerakan atau sama sekali hancur, karena setiap sumber daya yang ada diarahkan terhadap upaya perang kekaisaran, pasukan Jepang menerapkan kebijakan bela diri ketat. Banyak kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan obat-obatan yang tidak terpenuhi yang mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan dan mewabahnya penyakit. Pada awal tahun 1945, pasukan Jepang mulai menunjukkan kekalahan dalam berbagai perang, yang berpuncak pada pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki.
Kota Jayapura
Karena Patroli perbatasan Jerman memberi nama 'Germanihoek' (pojok Germania/Jerman) kepada kompamennya, maka Kapten Sachse memberi nama "HOLLANDIA" untuk tempat mereka/Belanda. Hari itu, 7 Maret 1910, cuaca buruk tetapi suasana di antara penghuni eksplorasi detasemen sangat baik. Keempat brigade berkumpul dalam sikap upacara sekeliling tiap bendera dengan pakaian yang rapi dan bersih serta dengan kancing-kancing yang berkilat. Kapten/Sachse berpidato mula-mula dalam Bahasa Belanda, kemudian dalam bahasa Melayu dengan penuh semangat. Sesudah itu dia memberi Komando : " Dengan nama Ratu naikkan bendera! semoga dengan perlindunngan Tuhan tidak akan diturunkan sepanjang masa". Segera setelah bendera berkibar semua kelewang atau sangkur disentakkan dari sarungnya dan terdengar teriakan "Hura-hura-hura". Pagi itu lahirlah Hollandia, yang waktu itu tanpa rumah bersalin, dokter, dan bidan suster.
Dengan demikian hari jadi Kota Jayapura sejak tanggal 7 Maret 1910. Nama asli lokasi BAU O BWAI (bahasa Kayupulo), secara populer NUMBAI diganti HOLLANDIA oleh seorang Belanda-Kapten Sachse, tanpa persetujuan pemilik tanah lokasi itu.
Hindia Belanda
Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) dan Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda (ML-KNIL) didirikan pada tahun 1830 dan 1915 secara berturut-turut. Pasukan Angkatan Laut dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bermarkas di Surabaya, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari KNIL. KNIL adalah cabang terpisah dari Tentara Kerajaan Belanda, dipimpin oleh Gubernur Jenderal dan didanai oleh anggaran kolonial. KNIL tidak diizinkan merekrut orang Belanda yang sedang wajib militer dan memiliki sifat "Legiun Asing" dan memiliki kebiasaan merekrut bukan hanya orang Belanda, tetapi juga dari banyak negara Eropa lainnya (terutama tentara bayaran Jerman, Belgia, dan Swiss). Sementara sebagian besar perwira adalah orang Eropa, mayoritas prajurit adalah orang Indonesia asli, dan kontingen terbesar adalah orang Jawa dan Sunda.
Belanda
Dari eksploitasi VOC pada abad ke-17, sampai penjajahan pada abad ke-19, kepemilikan Imperium Belanda terus meluas, mencapai puncaknya dengan mendirikan hegemoni Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Hindia Belanda, yang kini dikenal sebagai Indonesia, adalah salah satu koloni Eropa paling berharga di dunia, dan yang paling penting bagi Belanda. Lebih dari 350 tahun warisan bersama telah meninggalkan bermacam-macam ciri kebudayaan bagi Belanda.
Pieter Frederik Dahler
Pieter Frederik "Frits" Dahler () merupakan salah satu politisi dan aktivis Indo (Eurasia) yang berusaha menjalin kerjasama antara komunitas Indo-Eropa dengan masyarakat pribumi Hindia Belanda (sekarang: Indonesia). Setelah Perang Dunia II, namanya diganti menjadi Amir Dachlan.
Pemerintahan Sipil Hindia Belanda
NICA adalah kepanjangan dari Nederlandsch Indië Civiele Administratie atau Netherlands-Indies Civiele Administration (disingkat NICA; lit. "Pemerintahan Sipil Hindia Belanda") yang merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada 3 April 1944 yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda selepas kapitulasi pasukan pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia) seusai Perang Dunia II (1939 - 1945).
Indonesia Timur
Pada masa penjajahan Belanda, kawasan Indonesia Timur dikenal sebagai "Groote Oost" atau Timur Raya antara tahun 1938 sampai 1946. Wilayah ini merupakan salah satu dari "gouvernement" Hindia Belanda, yang terdiri dari keresidenan berikut:
Dinas Informasi Pemerintah Hindia Belanda
Setelah berakhirnya perang dan menyerahnya Jepang, NIGIS mengalihkan perhatiannya untuk memaksakan kedaulatan Belanda atas Indonesia merdeka yang baru diproklamasikan selama Revolusi Nasional Indonesia. NIGIS dan instansi mitranya mengklaim bahwa Belanda mendukung kemerdekaan Indonesia, namun mengangkat tema tersebut di Australia bahwa Republik Indonesia adalah sebuah "Quisling pemerintahan yang disponsori Jepang".
Vereenigde Oostindische Compagnie di Nusantara
Perusahaan Hindia Timur Belanda di Indonesia (VOC) mulai hadir di kepulauan Indonesia dari tahun 1603, ketika pos perdagangan pertama didirikan, pada tahun 1800, ketika perusahaan ini bangkrut dan dibubarkan, dan harta bendanya dinasionalisasi sebagai Hindia Belanda.
Tjipto Mangoenkoesoemo
Kehadiran tiga pemimpin tersebut di Belanda ternyata telah membawa pengaruh yang cukup berarti terhadap organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda. Indische Vereeniging, pada mulanya adalah perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia, sebagai tempat saling memberi informasi tentang tanah airnya. Akan tetapi, kedatangan Cipto, Suwardi dan Douwes Dekker berdampak pada konsep-konsep baru dalam gerakan organisasi ini. Konsep “Hindia bebas dari Belanda dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah rakyatnya sendiri mulai dicanangkan oleh Indische Vereeniging. Pengaruh mereka semakin terasa dengan diterbitkannya jurnal Indische Vereeniging yaitu Hindia Poetra pada 1916.
Gereja Kristen Indonesia Bungur
Mula-mula, di Indonesia terjadi misi Kristenisasi yang dikerjakan oleh perkabaran Injil dari "Zending" Belanda, orang Tionghoa Perantauan dan orang Tionghoa Peranakan. Hubungan antara perkabaran injil dengan keberadaan orang Tionghoa itu bukan lagi menjadi hal yang asing bagi Indonesia. Pada waktu itu, telah berdiri beberapa jemaat Kristen Tionghoa di beberapa kota, seperti Indramayu, Cirebon, Bandung dan Jakarta.Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda juga mengakui keberadaan mereka dengan pemberian nama “"Evangelische Chineesche Gemeente"” yang pada tahun 1938 dikenal dengan nama Tionghoa sebagai “"Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Khu Hwee West Java"” atau THKTKH-KH West Java.
Hubungan Belanda dengan Indonesia
Pada 1602, Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC mulai beroperasi di Indonesia di mana ia memonopoli dagangan rempah-rempah. Meskipun sejarah Indonesia menampilkan rezim kolonial Eropa lainnya, itu adalah Belanda yang dipadatkan terus mereka pada negara. Setelah kebangkrutan Perusahaan pada 31 Desember 1799, negara Belanda menguasai kepulauan ini pada tahun 1826. Setelah ini negara Belanda juga berperang melawan dia pribumi dan kemudian ditegakkan periode kerja paksa dan perbudakan sampai tahun 1870 ketika, pada tahun 1901, mereka mengadopsi "Kebijakan Etis Belanda dan Kebangkitan Nasional," yang termasuk investasi yang agak meningkat dalam pendidikan adat dan reformasi politik yang sederhana. Hanya dalam abad ke-20, bagaimanapun, adalah pemerintahan Belanda ditingkatkan untuk apa yang akan menjadi Indonesia. Setelah penjajahan Jepang selama Perang Dunia II, Belanda mencoba untuk membangun kembali kekuasaan mereka, di tengah perjuangan bersenjata dan diplomatik pahit yang berakhir pada Desember 1949. Tekanan internasional kemudian memaksa Belanda untuk memerdekaan Indonesia yang diakui secara resmi.
Nusantara
Ketika akhirnya "Indonesia" ditetapkan sebagai nama kebangsaan bagi negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Di Indonesia, ia dipakai sebagai sinonim bagi "Indonesia", baik dalam pengertian antropo-geografik (beberapa iklan menggunakan makna ini) maupun politik (misalnya dalam konsep Wawasan Nusantara).
Semua untuk Hindia
"Semua untuk Hindia" merupakan kumpulan cerita pendek yang seluruh kisahnya terjadi saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Kisah-kisahnya merentang dari masa kedatangan Cornelis de Houtman pada 1596 hingga masa-masa awal Indonesia merdeka. Masing-masing diceritakan dari sudut pandang tokoh-tokoh utamanya yang beragam seperti wartawan perang, polisi, tentara, pastor, administratur perkebunan tembakau, dokter tentara, hingga seorang Nyai. Yang membuat kisah-kisah dalam buku ini menjadi menarik adalah hampir semua konflik yang terjadi pada tokoh-tokohnya terkait dengan peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah yang pernah terjadi pada masa kolonialisme. Seperti pada cerpen "Semua untuk Hindia" yang dijadikan judul buku ini. Di cerpen ini , pembaca akan disuguhi sebuah kisah tentang wartawan Belanda yang bersahabat dengan gadis kecil keluarga Puri Kesiman yang kelak menewaskan diri dalam Perang Puputan di Bali. Di cerpen ini dikisahkan bagaimana si Wartawan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tragis dan dahsyatnya Perang Puputan.
Daerah Luar
Daerah atau Jajahan Luar () adalah sebutan untuk wilayah Hindia Belanda di luar Jawa dan Madura. Daerah inti jajahan Belanda terdiri atas Jawa dan Maluku. Melalui politik pembiaran yang dicoba jalankan antara tahun 1830-1894, daerah luar tersebut dimasukkan ke dalam pemerintahan Belanda pada peralihan abad ke-19 ke abad ke-20, seringkali dengan jalan kekerasan. Setelah tahun 1916, penggunaan istilah "buitenbezittingen" mulai berkurang dan digantikan dengan istilah "buitengewesten".
Hindia Belanda
Sistem sekolah Belanda diperluas dan mengizinkan kaum muda Indonesia menempuh pendidikan, dan sekolah-sekolah paling bergengsi menerima anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia dari kelas atas. Tingkat kedua dari sekolah didasarkan pada etnis dengan sekolah terpisah untuk orang Indonesia, Arab, dan Tionghoa yang diajarkan di Belanda dengan menggunakan kurikulum Belanda. Orang Indonesia biasa dididik dengan bahasa Melayu dalam alfabet Romawi, dan sekolah "penghubung" yang mempersiapkan siswa-siswa Indonesia yang cerdas untuk masuk ke sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Sekolah-sekolah kejuruan dan program-program didirikan oleh pemerintah kolonial dalam rangka melatih penduduk pribumi Indonesia untuk peran khusus dalam ekonomi kolonial. Orang Tionghoa dan Arab, yang secara resmi disebut "timur asing", tidak bisa mendaftar di sekolah kejuruan atau sekolah dasar.
Daftar Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia
Indonesia telah menjadi Belanda koloni sejak 1800 sebagai bagian dari Hindia Belanda. Belanda diusir Maret 1942 oleh pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah menyerah Jepang pada tahun 1945, Sukarno mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda berusaha untuk membangun kembali koloni mereka selama perang berkepanjangan yang berlangsung selama empat setengah tahun. Akhirnya perjuangan itu tidak berhasil bagi Belanda, dan pada bulan Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia.
Organisasi Papua Merdeka
Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.
Nusantara
Setelah sempat terlupakan, pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama "Indonesia" (berarti Kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sebagai sinonim untuk kepulauan Indonesia. Pengertian ini sampai sekarang dipakai di Indonesia. Akibat perkembangan politik selanjutnya, istilah ini kemudian dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan bagi Kepulauan Melayu ("Malay Archipelago"), suatu istilah yang populer pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa Majapahit
Dalam konsep kenegaraan Jawa pada abad ke-13 hingga ke-15, raja adalah "Raja-Dewa": raja yang memerintah adalah juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit dapat dipakai sebagai teladan. Negara dibagi menjadi tiga bagian wilayah:
Belanda Hitam
Beberapa orang dari Afrika bisa pulang ke negara asalnya di Afrika Barat setelah selesai melakukan peperangan, tetapi sebagian besar juga menetap di Hindia Belanda setelah menikah dengan wanita setempat. Keturunan mereka dianggap sebagai masyarakat Indo-Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan Hindia Belanda sebagai negara Indonesia, kebanyakan dari mereka pindah ke Belanda.
Hindia Belanda
Sejak berdirinya VOC pada abad ke-17, perluasan wilayah Belanda telah menjadi masalah bisnis. Gubernur Jenderal Graaf van den Bosch (1830–1835) menegaskan profitabilitas sebagai fondasi kebijakan resmi, membatasi perhatiannya hanya untuk Pulau Jawa, Sumatera dan Bangka. Namun, sejak sekitar tahun 1840, ekspansi nasional Belanda membuat mereka mengobarkan serangkaian perang untuk memperbesar dan mengkonsolidasikan daerah jajahan mereka di pulau-pulau terluar. Motivasi mereka termasuk: perlindungan daerah yang sudah dimiliki; intervensi pejabat Belanda yang ambisius untuk kehormatan atau promosi jabatan; dan untuk membangun klaim Belanda di seluruh wilayah nusantara dalam rangka mencegah intervensi dari kekuatan Barat lainnya selama era upaya kolonialisme bangsa Eropa. Karena eksploitasi sumber daya Indonesia meluas di luar Jawa, sebagian besar pulau terluar berada di bawah kendali atau pengaruh langsung pemerintah Belanda.
Belanda menaklukkan wilayah Minangkabau di Sumatera dalam Perang Padri (1821–1938), dan Perang Jawa (1825–1930) juga mengakhiri perlawanan masyarakat Jawa yang signifikan. Perang Banjarmasin (1859–1863) di tenggara pulau Kalimantan berakhir dengan kekalahan Sultan. Setelah ekspedisi yang gagal untuk menaklukkan Bali pada tahun 1846 dan 1848, peperangan tahun 1849 membawa wilayah Bali bagian utara berada di bawah kendali Belanda. Ekspedisi militer yang paling berkepanjangan adalah Perang Aceh, di mana invasi Belanda pada tahun 1873 dihadapi dengan perlawanan gerilya kaum pribumi dan berakhir dengan menyerahnya Aceh pada tahun 1912. Gangguan terus terjadi di Pulau Jawa dan Sumatra selama sisa abad ke-19. Namun, Pulau Lombok berada di bawah kendali Belanda pada tahun 1894, dan perlawanan suku Batak di Sumatera Utara ditaklukan pada tahun 1895. Menjelang akhir abad ke-19, keseimbangan kekuatan militer bergeser ke arah negara Belanda dengan industri yang sedang berkembang melawan pribumi Indonesia dengan pra-industrinya, dan kesenjangan teknologi semakin melebar. Para pemimpin militer dan politikus Belanda percaya bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk membebaskan penduduk asli Indonesia dari para penguasa pribumi yang dianggap menindas, terbelakang, atau tidak menghormati hukum internasional.
Arsitektur Hindia Baru
Usaha menggabungkan arsitektur Belanda dengan arsitektur lokal Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-18. Perawatan bangunan bergaya Belanda abad ke-17 yang mahal di kawasan tropis memaksa Belanda untuk mengikuti arsitektur pribumi Indonesia. Usaha pertama diwujudkan lewat rumah-rumah desa Hindia Belanda abad ke-18 dan 19. Dalam dunia akademik, gaya ini dikenal dengan sebutan Gaya Indo-Eropa ("Indo-Europese") atau Gaya Hindia ("Indisch Stijl"), kadang disebut juga Gaya Hindia Lama ("Oud Indische Stijl") untuk membedakannya dengan gaya baru.
Hubungan Indonesia dengan Sri Lanka
Interaksi kedua negara tumbuh pada abad ke-17 dan abad ke-18 karena keduanya jatuh dalam kendali Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Sri Lanka menjadi wilayah VOC pada masa Sri Lanka Belanda dari tahun 1656 hingga tahun 1796. Pada abad ke-17, Indonesia di bawah kendali VOC serta menjadi tempat kantor pusat VOC, yang kemudian menjadi sebuah koloni Belanda di Hindia Belanda hingga Perang Dunia II. Selama abad ke-18, berbagai raja, pangeran, dan kesatria dari Mataram, Madura dan Sulawesi, yang melawan pemerintahan Belanda di kepulauan Indonesia diasingkan ke Sri Lanka. Keturunan orang-orang Indonesia yang diasingkan tersebut membuat komunitas Indonesia—Melayu di Sri Lanka yang dapat menyusuri garis keturunan mereka ke Jawa, Madura dan Sulawesi. Sebagai contoh, seorang kesatria yang bertarung untuk Kerajaan Kandy yang bernama Karaeng Sangunglo adalah bangsawan MAKASSAR.
Monumen Hindia
Pembangunan Monumen Hindia digagas pada tahun 1986 oleh Ivo Samkalden (wali kota Amsterdam yang pernah jadi pegawai negeri di Hindia Belanda) dan Harry Verheij (anggota Dewan Kota Amsterdam yang dahulu pejuang PD II). Monumen ini didesain oleh Jaroslawa Dankowa, seniwati Belanda kelahiran Bulgaria. Monumen ini diresmikan oleh Ratu Beatrix pada tanggal 15 Agustus 1988, tepat 43 tahun setelah menyerahnya Jepang.
Tim nasional sepak bola Hindia Belanda
Setelah Perang Dunia II dan dekolonisasi pada tahun 1947, timnas sepak bola Hindia Belanda secara resmi tidak ada lagi dan dilanjutkan oleh tim sepak bola Indonesia.
Den Haag
Kemudian setelah Hindia Belanda merdeka dan menjadi Indonesia, kurang lebih pada tahun 1950, banyak penduduk campuran Indonesia-Belanda yang kembali ke Belanda. Mereka banyak yang menetap di Den Haag dan membuat kota ini mendapatkan ciri khas "Indisch". Oleh karena itu kota ini juga sering disebut sebagai "weduwe van Indië" ("janda Hindia(-Belanda)).
Direktorat Jenderal Imigrasi
Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam peraturan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan Jepang, produk hukum keimigrasian Hindia Belanda masih digunakan. Eksistensi pentingnya peraturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada 17 Agustus 1945.
1938
Indonesia mengikuti Piala Dunia FIFA 1938 dengan nama Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan tiga provinsi atas "eilandgewest" yaitu Sumatera beribu kota di Medan, Borneo beribu kota di Banjarmasin, dan Timur Besar beribu kota di Makassar.
Belanda Hitam
Sepanjang sejarah Serikat Dagang Hindia Belanda (, atau VOC) dan Hindia Belanda, penguasaan Belanda terhadap wilayah-wilayah di kepulauan Hindia Belanda tidak begitu besar. Belanda hanya dapat menguasai semua wilayah yang ada di perbatasan Indonesia modern pada awal abad ke-20. Meskipun pulau Jawa dikuasai oleh Belanda selama hampir 350 tahun melalui VOC dan Kerajaan Belanda, masih banyak wilayah termasuk Aceh, Lombok, dan Kalimantan yang belum terjajah pada abad ke-19.
Birokrasi di Indonesia
Pemerintahan kolonial dikontrol secara terpusat di Batavia (sekarang Jakarta) melakukan administrasi secara keseluruhan dan bertindak atas nama (dengan jabatan setingkat menteri koloni) yang umum dikenal sebagai gubernur jenderal yang dibantu oleh dewan Hindia Belanda (raad van Nederlands-Indië), sekretariat umum (algemene secretarie), departemen administrasi umum (departementen van algemeen bestuur) dan pemerintahan daerah (het binnenlands bestuur) dengan birokrasi Eropa yang ruang lingkup kerja terbatas bagi bangsa Eropa sedangkan bagi bumiputera selalu berada di bawah pengarahan langsung dari pemerintahan lokal Inlandsche Bestuur (pangreh praja) yang mencakup bagian besar dari dahulu yang disebut dengan wilayah "Hindia Belanda", "pemerintahan sendiri" seperti raja, pangeran dengan melalui kesepakatan politik dengan pemerintah kolonial namun ada pula daerah yang dikuasai secara langsung dimana pemerintahan kolonial ikut membentuk birokrasi yang berdampingan dengan birokrasi pemerintahan lokal seperti yang terlihat pada administratif pemerintahan di pulau Jawa dan Madura sekitar tahun 1829 bersamaan dengan mulai dikenalkan konsep birokrasi Eropa terutama dalam sangkutan dengan komoditas ekspor. kebijakan "cultuurstelsel" berangsur-angsur berubah dengan demikian sektor swasta mulai bermunculan antara lain perkebunan dan perindustrian dengan kedatangan pekerja penduduk Eropa di bidang perkebunan, perdagangan komersial dan industri bersamaan dengan itu budaya politik saat itu mulai ikut .
Huria Kristen Indonesia
Bangsa Belanda yang sudah + 226 menjajah Indonesia, senantiasa berusaha memajukan usaha dagangnya (VOC). Dalam waktu yang bersamaan, mereka melihat bahwa penduduk di Indonesia masih lebih banyak yang belum beragama, selain agama suku. Keadaan ini mereka beritakan kepada gereja-gereja di Belanda. Atas dasar berita ini, Gereja Belanda melalui Badan Zending NZG (Nederlandsch Zendeling Genootschap) mulai mengutus penginjil ke Indonesia. Mereka memulai penginjilan itu memulai pekerjaan itu dari Batavia (Jakarta sekarang) ke daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh militer Belanda karena dianggap lebih aman.
Bahasa Belanda di Indonesia
Bahasa Melayu menjadi semakin penting, dan merupakan lingua franca di beberapa jajahan tetangga seperti Malaka, Singapura dan Brunei. Sejak abad ke-20 bahasa Belanda semakin menyebar di Indonesia dan banyak digunakan untuk percakapan sehari-hari. Pada 1942, ketika menduduki Hindia Belanda, Jepang melarang penduduk Indonesia menggunakan bahasa Belanda dan hanya memperbolehkan bahasa Asia, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Jepang.
Konflik Papua
Pada bulan Desember 1949, di akhir Revolusi Nasional Indonesia, Belanda sepakat untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas Hindia Belanda, dengan pengecualian dari Papua bagian barat, dimana Belanda terus mengakui sebagai Nugini Belanda. Pemerintah Indonesia nasionalis berpendapat bahwa itu adalah negara penerus dari Hindia Belanda dan menginginkan untuk mengakhiri kehadiran kolonial Belanda di Nusantara. Belanda berpendapat bahwa orang Papua dengan etnis yang berbeda dan bahwa Belanda akan terus mengelola wilayah itu sampai mereka mampu menentukan nasib sendiri. Dari tahun 1950 di Belanda dan negara-negara Barat sepakat bahwa Papua harus diberikan sebuah kemerdekaan sebagai negara, namun karena pertimbangan global, terutama kekhawatiran pemerintahan Kennedy untuk menjaga Indonesia berada pihak mereka dalam situasi Perang Dingin, Amerika Serikat menekan Belanda untuk mengorbankan kemerdekaan Papua dan menyerahkan untuk digabung bersama Indonesia.
Bala Keselamatan Indonesia
Pelayanan Bala Keselamatan di Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda mulai ditetapkan oleh pada tanggal 11 Agustus 1894 oleh Komandan Teritorial Belanda saat itu yaitu Kolonel Elwin Oliphant. Staf Kapten Jacob Gerrit Brouwer dan Ensign Adolf Theodorus van Emmerik merintis pekerjaan Bala Keselamatan di Hindia Belanda. Tanggal 11 Oktober 1894, kedua orang perintis tersebut 'diselamatjalankan' dalam sebuah kebaktian yang dipimpin oleh Kolonel Oliphant di Amsterdam. Tanggal 24 November 1894 mereka menjejakkan kaki di Pelabuhan Batavia yang dulu bernama Tandjoeng Priok setelah menggunakan kapal bernama "Soerabaja" yang berangkat dari Marseille, Perancis.
Sejarah Indonesia
Setelah VOC ("Vereenigde Oostindische Compagnie") jatuh bangkrut dan dibubarkan pada akhir abad ke-18, tepatnya adalah pada tahun 1 Januari 1800 dan setelah Belanda kalah Perang Eropa dan dikuasai Perancis, maka Hindia Belanda jatuh ke tangan Perancis, walaupun secara pemerintahan masih di bawah negara kesatuan Republik Belanda (hingga 1806), kemudian dilanjutkan Kerajaan Hollandia (hingga 1810). Sejak saat itu dimulailah perang perebutan kekuasaan antara Perancis (Belanda) dan Britania Raya, yang ditandai dengan peralihan kekuasaan beberapa wilayah Hindia Belanda dan perjanjian, antara lain Persetujuan Amiens hingga Kapitulasi Tuntang.
Hukum di Indonesia
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda ("Nederlandsch-Indie"). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
Sunda Kelapa
Kekuasaan Demak di Jayakarta tidak berlangsung lama. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai menjelajahi dunia dan mencari jalan ke timur. Mereka menugaskan Cornelis de Houtman untuk berlayar ke daerah yang sekarang disebut Indonesia. Eskspedisinya walaupun biayanya tinggi dianggap berhasil dan "Vereenigde Oostindische Compagnie" (VOC) didirikan. Dalam mencari rempah-rempah di Asia Tenggara, mereka memerlukan basis pula. Maka dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1619, Jayakarta direbut Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen yang sekaligus memusnahkannya. Di atas puing-puing Jayakarta didirikan sebuah kota baru. J.P. Coen pada awalnya ingin menamai kota ini Nieuw Hoorn (Hoorn Baru), sesuai kota asalnya Hoorn di Belanda, tetapi akhirnya dipilih nama Batavia. Nama ini adalah nama sebuah suku Keltik yang pernah tinggal di wilayah negeri Belanda dewasa ini pada zaman Romawi.
Pariwisata di Indonesia
Setelah masuknya Bangsa Belanda ke Indonesia pada awal abad ke-19, daerah Hindia Belanda mulai berkembang menjadi daya tarik bagi para pendatang yang berasal dari Belanda. Gubernur jenderal pada saat itu memutuskan pembentukan biro wisata yang disebut "Vereeeging Toeristen Verkeer" yang gedung kantornya juga digunakan untuk maskapai penerbangan "Koninklijke Nederlansch Indische Luchtfahrt Maatschapijj" (kini disebut dengan KLM). Hotel-hotel mulai bermunculan seperti Hotel des Indes di Batavia, Hotel Oranje di Surabaya dan Hotel De Boer di Medan.
Tahun 1913, "Vereeneging Touristen Verkeer" membuat buku panduan mengenai objek wisata di Indonesia. Sejak saat itu, Bali mulai dikenal oleh wisatawan mancanegara dan jumlah kedatangan wisman meningkat hingga lebih dari 100% pada tahun 1927. Pada 1 Juli 1947, pemerintah Indonesia berusaha menghidupkan sektor pariwisata Indonesia dengan membentuk badan yang dinamakan HONET ("Hotel National & Tourism") yang diketuai oleh R. Tjitpo Ruslan. Badan ini segera mengambil alih hotel-hotel yang terdapat di daerah sekitar Jawa dan seluruhnya dinamai Hotel Merdeka. Setelah Konferensi Meja Bundar, badan ini berganti nama menjadi NV HORNET. Tahun 1952 sesuai dengan keputusan presiden RI, dibentuk Panitia InterDepartemental Urusan Turisme yang bertugas menjajaki kemungkinan terbukanya kembali Indonesia sebagai tujuan wisata.
Pada masa Orde Baru, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bertumbuh secara perlahan. Pemerintah pernah mengadakan program untuk meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia yang disebut dengan Tahun Kunjungan Indonesia. Program ini meningkatkan kunjungan turis internasional hingga 400.000 orang. Selain itu pada tahun 1992, pemerintah mencanangkan Dekade Kunjungan Indonesia, yaitu tema tahunan pariwisata sampai dengan tahun 2000.
Kepulauan Sunda
Sunda Eilanden atau Kepulauan Sunda ini yang selanjutnya dinamakan Nederlands-Oost-Indië atau Hindia Belanda pada masa kolonial.
Kampanye Sulawesi Selatan
Antara 1816 sampai 1905, Belanda memperkuat kendalinya atas negara Sulawesi Selatan. Pada tahun 1911, Belanda telah mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam Hindia Belanda. Kekuasaan Belanda diserobot oleh invasi Jepang ke Hindia Belanda pada Perang Dunia II. Waktu itu, Sulawesi dan sebagian besar Indonesia timur berada di bawah pemerintahan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berusaha meredam gerakan republik dan nasionalis setempat, berbeda dengan pemerintahan Angkatan Darat di Jawa dan Sumatera. Setelah penyerahan diri Jepang bulan Agustus 1945, gerakan nasionalis di Sulawesi membangun hubungan dengan pemerintahan republik Soekarno di Jawa.
Antillen Belanda
Antillen Belanda (bahasa Belanda: , Papiamentu: "Antia Hulandes"), sebelumnya bernama Hindia Barat Belanda, dahulu merupakan suatu negara otonom dalam Kerajaan Belanda yang terletak di Kepulauan Karibia, terdiri dari dua kepulauan di Antillen Kecil: Aruba, Curaçao, dan Bonaire, di Kepulauan Leeward dekat pesisir Venezuela; serta Sint Eustatius, Saba, dan Sint Maarten, di Kepulauan Leeward sebelah tenggara Kepulauan Virgin. Aruba memisahkan diri pada 1986 menjadi sebuah negara terpisah di dalam Kerajaan Belanda, dan sisa Antillen Belanda yang lain dibubarkan pada 10 Oktober 2010, menjadi dua negara konstituen baru, Curaçao dan Sint Maarten, dan kepulauan lainnya bergabung dengan Belanda sebagai munisipalitas istimewa.
Hindia
Hindia atau Hindia Timur (atau India Timur) adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut kepulauan di Asia Tenggara, terutama kepulauan Melayu. Hindia juga digunakan untuk menyebut daratan di Asia Selatan dan Tenggara, terdiri dari India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Maladewa, Thailand, Kamboja, Laos, Brunei, Singapura, Filipina, Timor Leste, Malaysia dan Indonesia.
Sentimen anti-Belanda
Dalam waktu yang jelas tidak sebentar, salah satu jajahan Belanda di Asia Tenggara yakni Indonesia (masih bernama Hindia Belanda) sejak tahun 1800 hingga masa pendudukan Jepang di Indonesia saat Perang Dunia Kedua. Sesudah Jepang mengalami kekalahan, rasa ketidaksenangan atas kehadiran Belanda terus menyebar dengan luas di kalangan pribumi tatkala Belanda lagi-lagi berupaya kembali memertegas kendalinya atas Indonesia, hal-hal apapun yang berkaitan dengan Belanda harus ditindaklanjuti dengan perlawanan. Dampaknya yang datang kemudian yakni ketika memuncaknya Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 demi kemerdekaan Indonesia.
Hubungan Indonesia dengan Perancis
Hubungan tidak langsung antara Perancis dan Indonesia dimulai pada awal abad ke-19 pada masa kolonial Hindia Belanda. Selama Perang Napoleon negeri Belanda jatuh di bawah Kekaisaran Perancis, dengan demikian maka tanah jajahan mereka di Hindia Timur juga secara tak langsung jatuh ke tangan Perancis. Selama periode yang singkat antara 1806-1811, Indonesia atau Nusantara sempat berada di bawah kekuasaan Perancis. Selama pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811), Prancis menerapkan pengaruh politiknya di Hindia Timur melalui perantara Republik Belanda. Daendels adalah seorang Belanda pengagum Perancis, dan selama pemerintahannya di Jawa ia membangun istana megah dikenal sebagai " Het White Huis " (Gedung Putih) atau " Het Groote Huis " (Gedung Besar), hari ini gedung ini difungsikan sebagai Kantor Kementerian Keuangan Indonesia, yang menunjukkan pengaruh arsitektur Gaya Imperium Perancis. Ia juga mengganti nama "Buffelsveld" (lapangan banteng) menjadi "Champs de Mars" (kini Medan Merdeka). Pertempuran memperebutkan Jawa terjadi antara Inggris melawan gabungan Republik Belanda dan Perancis disebut Perang Inggris-Belanda yang pecah pada tahun 1811.
Holokaus di Indonesia
Pada 1921, saat Belanda masih berkuasa atas Hindia Belanda (sekarang Indonesia), terdapat sedikitnya 2000 orang Yahudi atau keturunan Yahudi yang bermukim di Pulau Jawa. Orang-orang Yahudi atau keturunan Yahudi yang ada di Jawa itu sudah bermukim di Nusantara sejak awal penjajahan Belanda pada abad 17, kebanyakan dari orang-orang Yahudi atau keturunan Yahudi yang ada di Jawa itu berprofesi sebagai pedagang. Namun, orang-orang Yahudi yang ada di Nusantara pada saat itu lebih memilih untuk tidak menunjukkan secara eksplisit identitas Yahudinya, orang-orang Yahudi itu kemudian lebih memilih untuk menunjukkan identitas kewarganegaraannya, dan kebanyakan berasal dari Belanda, Jerman, Austria, Rumania, dan Irak. Semua orang Yahudi ataupun keturunan Yahudi yang ada di Nusantara pada saat itu kemudian berasimilasi dengan warga koloni lainnya, terutama Belanda.
Pribumi-Nusantara
Istilah "Pribumi" sendiri muncul di era kolonial Hindia Belanda setelah diterjemahkan dari Inlander (bahasa Belanda untuk "Pribumi"), istilah ini pertama kali dicetuskan dalam undang-undang kolonial Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menyamakan beragam kelompok penduduk asli di Nusantara kala itu, terutama untuk tujuan diskriminasi sosial. Selama masa kolonial, Belanda menanamkan sebuah rezim segregasi (pemisahan) rasial tiga tingkat; ras kelas pertama adalah ""Europeanen"" ("Eropa" kulit putih); ras kelas kedua adalah ""Vreemde Oosterlingen"" ("Timur Asing") yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun non-Eropa lain; dan ras kelas ketiga adalah ""Inlander"", yang kemudian diterjemahkan menjadi "Pribumi". Sistem ini sangat mirip dengan sistem politik di Afrika Selatan di bawah apartheid, yang melarang lingkungan antar-ras (""wet van wijkenstelsel"") dan interaksi antar-ras yang dibatasi oleh hukum ""passenstelsel"". Pada akhir abad ke-19 Pribumi-Nusantara seringkali disebut dengan istilah Indonesiërs ("Orang Indonesia").
Gulden Hindia Belanda
Gulden Hindia Belanda () adalah mata uang yang digunakan Indonesia pada masa penjajahan Belanda.
Persengketaan Irian Barat
Persengketaan Irian Barat (1950–1962), juga dikenal sebagai Persengketaan Nugini Barat, adalah sebuah konflik diplomatik dan politik antara Belanda dan Indonesia terhadap wilayah Nugini Belanda. Ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 setelah Revolusi Nasional Indonesia, pemerintah Indonesian mengklaim bahwa setengah Nugini yang dikuasai oleh Belanda pada dasarnya berada pada wilayah Hindia Belanda dan bahwa Republik Indonesia yang saat itu baru berdiri berhak mendapatkan bekas koloni Belanda tersebut.
Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda
Menlu Belanda Bernard Bot menyampaikan hal itu dalam upacara peringatan berakhirnya pendudukan Jepang di Hindia Belanda, hari Senin 15 Agustus 2005 di kompleks Monumen Hindia, Den Haag. Pernyataan Bot itu juga disaksikan Ratu Beatrix, yang hadir meletakkan karangan bunga.