Pada hari apa PBB didirikan?
Perang Dingin
Konferensi Sekutu pada tahun 1945 di San Francisco menghasilkan keputusan mengenai pendirian organisasi PBB multi-nasional untuk memelihara perdamaian dunia, namun kapasitas penegakannya oleh Dewan Keamanan secara efektif dilumpuhkan oleh kemampuan anggotanya untuk menggunakan hak veto. Oleh sebab itu, PBB pada dasarnya diubah menjadi sebuah forum aktif untuk bertukar retorika polemik, dan Soviet dianggap secara eksklusif sebagai tribun propaganda.
Bumi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi antarpemerintah di seluruh dunia yang bertujuan untuk menjadi penengah dalam persengketaan antarnegara, sehingga terhindar dari konflik bersenjata. PBB terutama sekali berfungsi sebagai forum bagi diplomasi internasional dan hukum internasional. Ketika konsensus keanggotaan memperbolehkan, maka akan disepakati mekanisme untuk melakukan intervensi militer.
Manusia pertama yang mengorbit Bumi adalah Yuri Gagarin pada tanggal 12 April 1961. Secara keseluruhan, hingga 30 Juli 2010, sekitar 487 orang telah mengunjungi luar angkasa dan mencapai orbit Bumi, dan dua belas di antaranya telah menginjakkan kaki di permukaan Bulan. Keberadaan manusia di luar angkasa hanya terdapat di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Awak stasiun, saat ini berjumlah enam orang, akan diganti setiap enam bulan sekali. Perjalanan terjauh yang dilakukan oleh manusia dari Bumi adalah sejauh 400.171 km, yang ditempuh dalam misi Apollo 13 pada tahun 1970.
Jepang dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Jepang terlibat aktif di PBB sebagai prinsip dasar kebijakan luar negerinya. Saat Jepang bergabung dengan PBB pada 1956, negara tersebut sangat antusias dan didukung oleh masyarakat, karena organisasi internasional tersebut dipandang dapat membantu mewujudkan tatanan dunia yang damai. Keanggotaannya disambut oleh beberapa orang Jepang yang memandang PBB sebagai penuntun kebijakan netralitas tanpa senjata untuk negara mereka, selain persetujuan keamanan yang telah disepakati dengan AS pada tahun 1951. Selain itu, dukungan untuk PBB berguna untuk menutupi atau mengurangi kebergantungan penuh Jepang kepada Amerika Serikat dalam hal keamanan. Pemerintah memandang PBB sebagai tempat yang ideal untuk kebijakan luar negerinya yang terbuka ke segala arah dan meminimalisasi risiko.
 - Japan.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Yaman (juga disebut Yaman Utara) masuk ke PBB pada 30 September 1947; Yaman Selatan masuk ke PBB pada 14 Desember 1967, dengan mengubah namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman pada 30 November 1970, dan kemudian disebut sebagai Demokratik Yaman. Pada 22 Mei 1990, dua negara tersebut digabung untuk membentuk Republik Yaman, yang masih menjadi anggota tunggal dengan nama Yaman.
Jerman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kedua Jerman diangkat menjadi anggota penuh PBB pada 18 September 1973. Dua negara tersebut kemudian bergabung pada 3 Oktober 1990, mengakhiri era Perang Dingin. Saat ini, Jerman menjadi kontributor terbesar ketiga dalam hal penyumbang PBB, setelah Amerika Serikat dan Jepang dan 190 juta dolar AS, atau sekitar 8% dari biaya PBB untuk biaya dwitahunan 2010-11.
Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNICEF didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1946 dengan nama United Nations International Children's Emergency Fund atau Badan Internasional PBB tentang Dana Darurat untuk Anak-Anak, untuk memberikan bantuan makanan dan kesehatan darurat di negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia II. Dokter Ludwik Rajchman dari Polandia secara umum dianggap sebagai pendiri UNICEF dan mengepalai lembaga ini sejak tahun 1946. Berdasarkan saran dari dr. Rajchman, Maurice Pate dari Amerika Serikat ditunjuk sebagai direktur eksekutif yang pertama, dan bertugas sejak tahun 1947 hingga saat meninggalnya pada tahun 1965. Pada tahun 1953, mandat UNICEF diperluas untuk menangani kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Pada tahun itu pula UNICEF ditetapkan sebagai bagian tetap dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak itu, kata "international" dan "emergency" dihapus dari nama organisasi, sehingga cukup dikenal sebagai United Nations Children's Fund atau disingkat "UNICEF".
Hak asasi manusia
PUHAM diterima di Majelis Umum PBB tanpa ada negara yang menentang, walaupun enam negara komunis (Republik Sosialis Soviet Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Uni Soviet, dan Yugoslavia), Arab Saudi, dan Afrika Selatan menyatakan abstain. Namun, deklarasi ini bukanlah sebuah perjanjian internasional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa ketiadaan kekuatan hukum adalah hal yang mendorong 48 negara anggota PBB pada masa itu untuk menerima deklarasi ini. Walaupun begitu, seperti yang diamati oleh ahli hukum internasional asal Jerman, Christian Tomuschat, "Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, telah lahir sebuah dokumen yang menetapkan hak asasi setiap manusia, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau kondisi lainnya. Bab baru dalam sejarah manusia telah dimulai pada hari itu." Tahun 1948—1949 juga merupakan momen yang penting bagi upaya untuk memajukan hak asasi manusia karena Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sudah dapat ditandatangani oleh negara-negara dunia pada tanggal 11 Desember 1948, dan begitu pula dengan Konvensi-Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan hukum perang pada tahun berikutnya.
Hari Dukungan untuk Korban Penyiksaan Internasional
Hari itu dipilih oleh Majelis Umum PBB karena dua alasan. Pertama, pada tanggal 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani - instrumen internasional pertama yang mewajibkan anggota PBB untuk menghormati dan memajukan hak asasi manusia. Kedua, tanggal 26 Juni 1987 adalah ketika Konvensi PBB Menentang Penyiksaan diberlakukan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di teluk New Foundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April-Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, dan maka PBB mulai beroperasi. Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London).
Indonesia
Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G-20 dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD.
Selandia Baru dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejak dibentuk, Selandia Baru aktif ikut serta dalam organisasi tersebut. Selandia Baru memandang PBB sebagai alat keamanan kolektif, terutama di kawasan Pasifik Selatan, terutama karena Selandia Baru adalah sebuah negara yang relatif kecil dan memiliki kontrol yang sangat kecil atas sebagian besar negara atau peristiwa signifikan. PBB juga dipandang sebagai cara dari penjagaan diri Selandia Baru, pada masa, sesuatu hal melanda negara tersebut. Pemerintah-pemerintah suksesor Selandia Baru juga merasa bahwa PBB adalah sebuah persekutuan "politik dan militer" penting yang menjadi bagian integral dari "Keamanan Kolektif" Selandia Baru.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 15 Maret 1943 Majelis Umum PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi hak manusia baru, meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat. Dewan Hak Manusia beranggotakan 47 negara ini akan menggantikan Komisi Hak Manusia yang beranggotakan 53 negara yang sekarang. Badan hak manusia yang baru ini disetujui oleh 170 anggota dari dari 190 anggota. Empat negara menentang pembentukan Dewan, yaitu Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau, dan Israel) dan tiga negara "abstain", yaitu Belarus, Iran, dan Venezuela. Keempat negara yang menentang menyatakan bahwa Dewan baru ini sedikit lebih banyak memliki kekuasaan dan tidak memiliki penjagaan yang cukup untuk mencegah negara yang melecehkan HAM mengambil kontrol dari Dewan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ("Declaration of the United Nations)". PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya.
Daftar misi penjaga perdamaian PBB
Berikut ini adalah daftar misi penjaga perdamaian yang pernah dan sedang dilakukan oleh PBB sejak didirikan tahun 1945.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946. Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Penggunaannya sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dalam prinsipnya, hanya negara-negara berdaulat yang bisa menjadi anggota PBB, dan sekarang seluruh anggota PBB adalah negara berdaulat. Meskipun lima anggota tidak berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, semuanya kemudian meraih kemerdekaan penuh antara 1946 dan 1991. Karena sebuah negara hanya dapat diterima keanggotaannya di PBB atas persetujuan Dewan Keamanan dan Majelis Umum, sejumlah negara yang dianggap berdaulat menurut Konvensi Montevideo tidak menjadi anggota PBB. Ini karena PBB tak menganggap mereka memenuhi kedaulatan, terutama karena kurangnya pengakuan internasional atau karena penentangan dari salah satu anggota tetap.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mesir dan Suriah sama-sama masuk ke PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945. Setelah sebuah plebisit pada 21 Februari 1958, Republik Arab Bersatu didirikan oleh Republik Arab Bersatu didirikan oleh sebuah penyatuan Mesir dan Suriah dan berlanjut sebagai sebuah anggota tunggal. Pada 13 Oktober 1961, Suriah meneruskan statusnya sebagai negara independen dan meneruskan keanggotaan terpisahnya di PBB. Mesir masih menjadi anggota PBB di bawah nama Republik Arab Bersatu, sampai kembali memakai nama aslinya pada 2 September 1971. Suriah mengubah namanya menjadi Republik Arab Suriah pada 14 September 1971.
Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional
"Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional", 29 Mei adalah "hari untuk membayar penghargaan semua pria dan wanita yang telah melayani dan terus melayani dalam operasi penjaga perdamaian PBB untuk tingkat profesionalisme, dedikasi, dan keberanian mereka yang tinggi dan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian."
Filipina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Filipina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berafiliasi sejak pembentukan organisasi tersebut. Filipina adalah salah satu penandatangan Deklrasi PBB tahun 1942, dimana Piagam PBB tahun 1945 berdasar. Filipina juga menjadi salah satu dari 51 negara anggota asli, dan salah satu dari hanya empat negara Asia, yang menandatangani piagam tersebut, yang menandai permulaan operasi PBB.
Italia
Italia adalah anggota pendiri Komunitas Eropa, kini Uni Eropa (EU), dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Italia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1955, dan Italia juga adalah anggota, dan pendukung kuat sejumlah organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), GATT/Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Majelis Eropa, dan Inisiatif Eropa Tengah. Italia memegang kepemimpinan bergilir di beberapa organisasi internasional, di antaranya Konferensi untuk Keamanan, dan Kerja sama di Eropa (CSCE), pendahulu OSCE, pada tahun 1994; G8; dan Uni Eropa pada tahun 2009, dan dari Juli sampai Desember 2003.
Hari Lingkungan Hidup
Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972 untuk menandai pembukaan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia yang berlangsung antara tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cedera yang Dideritanya" dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut
Model United Nations
Model pertama PBB yang diselenggarakan di St. Lawrence University dari 11-13 februari, tahun 1949. Hal ini diprakarsai oleh Dr. Harry depot kereta bersejarah, Kepala Sejarah dan Departemen Pemerintah, dengan bantuan dari departemen rekan Otto L. George. Dr. depot kereta bersejarah adalah penasihat teknis di Amerika Serikat delegasi 1945 Konferensi San Francisco (di mana Piagam PBB ditulis) dan PBB, Organisasi Konferensi di London di 1945-46 (di mana PBB didirikan). 1949 St. Lawrence University konferensi PBB Model termasuk delegasi dari konferensi regional dan perguruan tinggi, termasuk Adelphi, Alfred, Champlain, Clarkson, McGill, Middlebury, Potsdam, St. Michael, dan Vermont. konferensi dilanjutkan tahunan selama bertahun-tahun di St. Lawrence dan baru-baru ini telah dihidupkan kembali di kampus. Model Lain konferensi PBB dikembangkan nanti di Berkeley, Harvard National Model United Nations Harvard Model United Nations (HMUN), dan National Model United Nations (NMUN NY) serta banyak perguruan tinggi dan universitas lain.
Liga Bangsa-Bangsa
LBB tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung kepada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusi-resolusinya dipatuhi. Meskipun awalnya menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya, LBB akhirnya gagal mencegah berbagai serangan yang dilakukan Kekuatan Poros pada tahun 1930-an. Munculnya Perang Dunia II kembali memperjelas keadaan bahwa LBB telah gagal dalam tugasnya mencegah pecahnya perang. Setelah Perang Dunia II, pada 18 April 1945, LBB resmi dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hari Hak Asasi Manusia
Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia, pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan.
Resolusi 6 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 6 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 17 Mei 1946, berisi tanggal peninjauan pendaftaran anggota baru PBB oleh Dewan Keamanan. Resolusi ini diamendemen pada 24 Juli karena pembukaan bagian kedua dari rapat pertama Majelis Umum ditunda. Tanggal di resolusi versi aslinya dimundurkan sesuai jeda antara tanggal yang direncanakan dan tanggal pelaksanaannya.
Organisasi Kesehatan Dunia
WHO adalah salah satu badan-badan asli milik PBB, konstitusinya pertama kali muncul pada Hari Kesehatan Dunia yang pertama (7 April 1948) ketika diratifikasi ( Ratifikasi ) oleh anggota ke-26 PBB. Jawarharlal Nehru, seorang pejuang kebebasan utama dari India, telah menyuarakan pendapatnya untuk memulai WHO. Aktivitas WHO, juga sisa kegiatan Organisasi Kesehatan LBB (Liga Bangsa-bangsa), diatur oleh sebuah Komisi Interim seperti ditentukan dalam sebuah Konferensi Kesehatan Internasional pada musim panas 1946. Pergantian dilakukan melalui suatu Resolusi Majelis Umum PBB. Pelayanan epidemiologi "Office International d'Hygiène Publique" Prancis dimasukkan dalam Komisi Interim WHO pada 1 Januari 1947.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman, dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan, dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB).
Organisasi ini dilihat sebagai organisasi yang melakukan tugas pokok PBB selain perwujudan perdamaian dunia dan keamanan dunia
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada saat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke 26 sidang Majelis Umum PBB. Ia merupakan perwakilan Asia kedua yang pernah memimpin sidang tersebut setelah Dr. Carlos Pena Romulo dari Filipina.
Perang Dunia II
Perang Dunia II mengubah haluan politik dan struktur sosial dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan untuk memperkuat kerja sama internasional dan mencegah konflik-konflik yang akan datang. Para kekuatan besar yang merupakan pemenang perang—Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Britania Raya, dan Perancis—menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Uni Soviet dan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan super yang saling bersaing dan mendirikan panggung Perang Dunia yang kelak bertahan selama 46 tahun selanjutnya. Sementara itu, pengaruh kekuatan-kekuatan besar Eropa mulai melemah, dan dekolonisasi Asia dan Afrika dimulai. Kebanyakan negara yang industrinya terkena dampak buruk mulai menjalani pemulihan ekonomi. Integrasi politik, khususnya di Eropa, muncul sebagai upaya untuk menstabilkan hubungan pascaperang.
Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia
Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 17 Oktober di seluruh dunia. Peringatan ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992, namun peringatan event ini pertama kali dilakukan di Paris, Prancis pada tahun 1987 ketika 100.000 orang berkumpul di Human Rights and Liberties Plaza di Trocadéro untuk menghormati korban kelaparan, kemiskinan, kekerasan, dan ancaman. Panggilan untuk event ini dibuat oleh Joseph Wresinski, pendiri pergerakan internasional bergengsi ATD Fourth World.
Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan.
UNCTAD beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss. UNCTAD mempunyai 400 petugas dan anggaran sebesar $500 juta setahun.
Dekade Keanekaragaman Hayati PBB
Dekade Keanekaragaman Hayati PBB adalah salah satu jangka waktu satu dekade yang diperingati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada rentang 2011-2020. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meluncurkan inisiatif ini pada tanggal 17 Desember 2011, agar manusia dapat hidup lebih harmonis dengan alam, serta untuk melestarikan dan secara benar menangani kekayaan untuk kemakmuran generasi sekarang dan mendatang.
Sejarah Indonesia
Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara, dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
Perang Saudara Somalia
Resolusi Dewan Keamanan PBB 733 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 746 menyebabkan dibentuknya Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia I (UNOSOM I), untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu memulihkan ketertiban di Somalia setelah pembubaran pemerintah pusatnya.
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 794 disahkan dengan suara bulat pada tanggal 3 Desember 1992, yang menyetujui sebuah koalisi pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Setelah membentuk Unified Task Force (UNITAF), aliansi tersebut bertugas memastikan keamanan sampai upaya kemanusiaan yang bertujuan untuk menstabilkan situasi dialihkan ke PBB. Saat pendaratan terjadi pada tahun 1993, koalisi pemelihara perdamaian PBB memulai Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia II (UNOSOM II) selama dua tahun, terutama di selatan. Mandat asli UNITAF adalah melakukan "semua tindakan yang dianggap perlu" untuk menjamin penyerahan bantuan kemanusiaan sesuai dengan Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus, dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
Hari Peringatan Holokaus Internasional
Kita harus memperingati, dan memastikan bahwa generasi baru tahu akan sejarah ini. Kita harus mengajarkan pendidikan mengenai Holokaus kepada dunia saat ini. Dan kita harus melakukan yang
terbaik agar semua orang menikmati perlindungan dan hak asasi manusia, karena untuk itulah PBB didirikan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB saat ini terdiri dari lima organ utama, yaitu: Majelis Umum (dewan musyawarah utama); Dewan Keamanan (dewan yang membuat beberapa resolusi mengikat mengenai perdamaian, dan keamanan); Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) (dewan yang mendorong kerjasama dan pembangunan ekonomi sosial internasional); Sekretariat (yang berfungsi menyediakan studi, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan PBB); dan Mahkamah Internasional (badan yudisial utama). Adapun sebuah organ utama PBB yang telah dinonaktifkan adalah Dewan Perwalian ("Trusteeship Council") Perserikatan Bangsa-Bangsa (tidak aktif semenjak tahun 1994 setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa)
Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa-Bangsa
Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPA) adalah usulan organ tambahan untuk Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memungkinkan partisipasi anggota legislatif negara anggota dan pemilihan umum langsung anggota parlemen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh masyarakat dunia. Ide ini diangkat pada rapat pendirian Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920-an dan rapat menjelang akhir Perang Dunia II tahun 1945, namun terkubur sepanjang Perang Dingin. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan global dan kekuatan organisasi dunia yang mengaturnya, muncul berbagai usulan pembentukan majelis parlementer untuk mengatur aktivitas organisasi tersebut. Campaign for the Establishment of a United Nations Parliamentary Assembly dibentuk tahun 2007 untuk mengoordinasikan aktivitas pro-UNPA. Pada Juli 2013, kampanye ini didukung oleh lebih dari 800 anggota parlemen dari +100 negara di seluruh dunia dan disambut oleh lebih dari 5.000 orang.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer, dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995, dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian, dimulai pada tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian, dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
Hari Perempuan Internasional
Pada tahun 1977, Hari Perempuan Internasional diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia.
Korea dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Rakyat Demokratik Korea (umumnya dikenal sebagai Korea Utara) dan Republik Korea (umumnya dikenal sebagai Korea Selatan) sama-sama masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1991. Pada 8 Agustus 1991, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 702, merekomendasikan kedua negara tersebut kepada Majelis Umum PBB untuk keanggotaan. Pada 17 September 1991, Majelis Umum menerima kedua negara tersebut di bawah Resolusi 46/1.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000.
Republik Tiongkok
Meskipun Perang Dingin telah tamat, status politik Taiwan terus menjadi suatu isu hangat pada kedua belah selat Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok adalah salah satu pendiri utama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pernah menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Akan tetapi, pada tahun 1971, pemerintahan ini, yang hanya berkuasa di Taiwan saja, ditendang keluar dari PBB dan digantikan oleh RRT. Meskipun begitu, pemerintah republik kini tidak mau mengembalikan status anggota tetap yang terpaksa dilepaskan pada masa itu. Kini, ia hanya mau menjadi anggota PBB sebagai negara yang berbeda dari RRT. Ia telah mencoba masuk PBB dari masa ke masa akan tetapi gagal karena tuntutan Republik Rakyat Tiongkok atas Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok terimbas oleh citra buruk yang disebabkan oleh Kebijakan Satu Tiongkok yang dipromosikan oleh pemerintah RRT di Tiongkok daratan di samping tekanan ekonomi dan diplomatik negara itu. Kebanyakan negara dunia mengubah kebijakan diplomatiknya ke pemerintah RRT di Tiongkok daratan pada tahun 1970-an dan kini, Republik Tiongkok di Taiwan hanya diakui oleh 23 negara.
Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai salah satu Sekutu yang menang dalam Perang Dunia II (secara lokal dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua), Republik Tiongkok (RT) bergabung dengan PBB pada pembentukannya pada tahun 1945. Dimulainya kembali Perang Saudara Tiongkok kemudian menyebabkan pembentukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1949. Hampir semua Tiongkok daratan segera di bawah penguasaan dan RT melarikan diri ke Pulau Taiwan. Kebijakan Satu Tiongkok yang didukung oleh kedua pemerintah menghalangi perwakilan ganda, namun di tengah Perang Dingin dan Perang Korea, Amerika Serikat dan sekutunya menentang penggantian dari RT di PBB, meskipun mereka dibujuk untuk menekan pemerintah RT agar menerima pengakuan internasional kemerdekaan Mongolia pada tahun 1961. Britania Raya, Perancis, dan sekutu Amerika lainnya secara terpisah mengalihkan pengakuan mereka terhadap Tiongkok kepada RRT dan Albania mengajukan pemungutan suara tahunan untuk menggantikan RT dengan RRT, namun hal-hal ini dikalahkan sejak-setelah Resolusi Majelis Umum 1668 - suatu perubahan dalam pengakuan memerlukan dua per tiga suara.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejak pembentukan PBB, hanya satu negara anggota (selain negara-negara yang dibubarkan atau yang digabung dengan negara anggota lainnya) telah secara unilateral menarik dari PBB. Saat konfrontasi Indonesia–Malaysia, dan dalam menanggapi pemilihan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dalam sebuah surat tertanggal 20 Januari 1965, Indonesia memberitahukan Sekjen PBB bahwa ia telah memutuskan "pada tahap ini dan di bawah keadaan saat ini" untuk menarik diri dari PBB. Namun, setelah pelengseran Presiden Sukarno, dalam sebuah telegram tertanggal 19 September 1966, Indonesia menyatakan kepada Sekjen terhadap keputusannya "untuk mengembalikan kerjasama publik dengan PBB dan melanjutkan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatannya yang dimulai dengan sesi kedua puluh satu Majelis Umum". Pada 28 September 1966, Majelis Umum PBB menerima keputusan Pemerintah Indonesia dan Presiden Majelis Umum PBB mengundang para perwakilan negara tersebut untuk menduduki kursi mereka di Majelis tersebut.
Perang Dunia II
Demi mempertahankan perdamaian, Sekutu mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang resmi berdiri tanggal 24 Oktober 1945, dan mengadopsi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 sebagai standar umum bagi semua negara anggotanya. Kekuatan-kekuatan besar yang menjadi pemenang perang—Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Britania Raya, dan Perancis—menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kelima anggota tetap ini masih ada sampai sekarang, meski terjadi perubahan dua kursi, antara Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok tahun 1971, dan antara Uni Soviet dan negara penggantinya, Federasi Rusia, setelah pembubaran Uni Soviet. Aliansi antara Sekutu Barat dan Uni Soviet mulai memburuk, bahkan sejak sebelum perang berakhir.
Pasukan Sementara PBB di Lebanon
UNIFIL adalah akronim dari United Nations Interim Force in Lebanon artinya: "Pasukan Sementara PBB di Lebanon" adalah organisasi yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 19 Maret 1978, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 425 dan No. 426., untuk memastikan gerak mundurnya Israel dari Lebanon, mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional, dan membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritas efektifnya di area tersebut. Pasukan pertama UNIFIL diturunkan di area pada tanggal 23 Maret 1978; pasukan ini merupakan pasukan yang dipindah dari operasi perdamaian PBB lainnya di area tersebut (bernama United Nations Emergency Force dan United Nations Disengagement Observer Force Zone).
Daya nuklir
Di acara Konferensi Pertama Jenewa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955, para insiyur dan peneliti bertemu untuk menyelidiki lebih lanjut teknologi nuklir ini. Tahun 1957 EURATOM diluncurkan di Komunitas Ekonomi Eropa (nantinya dikenal sebagai Uni Eropa). Pada tahun yang sama, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) didirikan.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebuah institusi Uni Eropa, Komisi Eropa, meraih status pengamat di Majelis Umum PBB melalui Resolusi 3208 pada 1974. Traktat Lisbon pada 2009 membuat para delegasinya diakreditasikan langsung ke UE. Lembaga tersebut meraih hak penuh dalam Majelis Umum, meraih hak veto dan memajukan kandidat, melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/65/276 pada 10 Mei 2011. Lembaga tersebut adalah satu-satunya pihak non-anggota pada lebih dari 50 konvensi multilateral, dan telah ikut serta sebagai anggota penuh pada setiap jalan kecuali memberikan suara dalam sejumlah konferensi PBB.
Israel
Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir Mandat Britania, Agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai "Israel". Sehari kemudian, gabungan lima negara Arab – Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak –menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948. Maroko, Sudan, Yemen dan Arab Saudi juga membantu mengirimkan pasukan. Setelah satu tahun pertempuran, genjatan senjata dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai "Garis Hijau" ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sedangkan Mesir mengontrol Jalur Gaza. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949. Selama konflik ini, sekitar 711.000 orang Arab Palestina (80% populasi Arab) mengungsi keluar Palestina.
Model United Nations
Model UN dimulai sebagai serangkaian mahasiswa-Model led Liga bangsa-Bangsa simulasi. Hal ini diyakini bahwa Model pertama Liga bangsa-Bangsa konferensi yang diadakan pada tahun 1920-an, sebelum transisi ke Model PBB setelah pembentukan Liga penerus organisasi, Perserikatan bangsa-Bangsa, pada tahun 1945. Saat ini, beberapa Model Perserikatan bangsa-Bangsa konferensi meliputi simulasi dari Liga bangsa-Bangsa di antara mereka komite persembahan.
Misi Bantuan Perserikatan-Bangsa di Afghanistan
Misi Bantuan Perserikatan-Bangsa di Afghanistan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA) adalah sebuah misi politik PBB yang didirikan atas permintaan Pemerintah Pakistan untuk membantunya dan rakyat Afghanistan dalam menghimpun perdamaian dan pengembangan. UNAMA didirikan pada 28 Maret 2002 oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1401. Mandat aslinya mendukung Perjanjian Bonn (Desember 2001). Ditinjau setiap tahun, mandat ini telah dihimpun sepanjang waktu untuk merefleksikan kebutuhan-kebutuhan dari negara tersebut dan berlaku untuk tahun lainnya pada 17 Maret 2017, dengan Resolusi 2344 (2017).
Malala Yousafzai
Pada tanggal 12 Juli 2013, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke 16, Malala berpidato di depan Forum Majelis Kaum Muda di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pidatonya memuat tiga isu penting, yaitu hak perempuan, perlawanan terhadap terorisme dan kebodohan. PBB juga mendeklarasikan hari tersebut sebagai hari Malala.
Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejarah mengenai departemen ini dimulai pada tahun 1948 dengan didirikannya UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) dan UN Truce Supervision Organization (UNTSO). Dari keberadaan awalnya, operasi pemelihara perdamaian PBB ini beroperasi dengan prinsip-prinsip yang jelas dan diimplementasikan untuk gencatan senjata: pasukan pemelihara perdamaian tidak berpihak pada pihak bertikai, maupun ikut campur dalam urusan politik.
Indonesia Back to Nature
Dampak positip dan output pada Sidang Umum PBB tersebut, PBB menerima tawaran dari pemerintah Swedia untuk menyelengarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference On The Human Environment) di Stockholm-Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972 yang diikuti 113 negara dan beberapa puluhan peninjau serta output hasil dari Konferensi tersebut melahirkan suatu resolusi khusus menetapkan secara resmi setiap tgl 5 Juli adalah sebagai Hari Jadi Lingkungan Hidup Sedunia” berdasarkan dengan Resolusi Sidang Umum PBB No.2997 (27) pada tanggal 15 Desember 1972 (Danusaputro, 1980 : 210-216).
Tahun 2000, J. Mario Belougi, seorang pekerja sosial di pedalaman Indonesia mencetuskan gagasan "Indonesia Back to Nature", sebuah uaya pelestarian lingkungan (hutan) bertajuk "Dari Alam, Oleh Alam dan Untuk Alam", yang pelaksanaanya tidak membebani pemerintah dalam hal pendanaan akan tetapi didukung oleh perusahaan swasta dan organisasi nirlaba, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan pola pelaksanaan dilakukan secara bertahap.
Deklarasi Moskwa
Di Deklarasi bersama "Empat-Bangsa, Deklarasi", pemerintah Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet, dan Nasionalis Cina, sesuai dengan Deklarasi oleh PBB pada bulan Januari 1942, dan deklarasi selanjutnya untuk melanjutkan pertempuran terhadap blok poros yang mereka masing-masing perang sampai mereka menyerah dengan penyerahan tanpa syarat. Mereka juga menyadari perlunya membentuk organisasi internasional (PBB), yang didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua negara yang cinta damai, dan keanggotaan yang terbuka untuk semua negara-negara, untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
UNITAR
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) didirikan pada tahun 1965 sebagai resolusi dari pertemuan Pimpinan PBB dengan tujuan "untuk pelatihan personil, terutama para anggota dari negara berkembang, untuk penugasan administratif dan operasional dengan Perserikatan Bangsa-bangsa atau agensi tertentu yang berhubungan, baik di tingkat markas besar maupun operasi lapangan, dan juga pelayanan nasional” serta "penelitian dan seminar kajian tentang operasi di PBB dan agen-agen yang berhubungan dengannya”.
L. N. Palar
Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB pada tanggal 28 September 1950. Pada saat berpidato di muka Sidang Umum PBB sebagai Perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Palar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di India. Pada tahun 1955, Palar diminta kembali ke Indonesia dan ikutserta dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika di mana kebanyakan dari negara tersebut baru merdeka. Setelah pelaksanaan konferensi, Palar memulai kembali tugas diplomatisnya melalui jabatan Duta Besar Indonesia untuk Jerman Timur dan Uni Soviet. Dari tahun 1957 sampai 1962, dia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan setelah itu kembali menjadi Duta Besar di PBB sampai tahun 1965. Karena konflik antara Indonesia dan Malaysia dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan Keamanan PBB, Sukarno mencabut keanggotaan Indonesia di PBB. Palar kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pada saat kepemimpinan Suharto pada tahun 1966, Indonesia kembali meminta masuk keanggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral PBB oleh Palar.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Uni Republik Sosialis Soviet (Union of Soviet Socialist Republics, USSR) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan dirancang menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V, Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah pembubaran USSR, dalam sebuah surat tertanggal 24 Desember 1991, Boris Yeltsin, Presiden Federasi Rusia, memberitahukan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa keanggotaan USSR dalam Dewan Keamanan dan seluruh badan PBB lainnya dilanjutkan oleh Federasi Rusia dengan dukungan 11 negara anggota Persemakmuran Negara-negara Independen.
Hari Pangan Sedunia
Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, tanggal ketika Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada tahun 1945.
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 7 Januari tahun 1965, sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB, dan mendirikan CONEFO, didukung Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Korea, dan Republik Demokratik Vietnam. Namun, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB atas keputusannya "untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan Perserikatan Bangsa Bangsa, dan untuk melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB". Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia tersebut dan mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.
Baha'i
Umat Bahá'í telah mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak permulaannya. Bahá'í International Community ("Masyarakat Internasional Bahá'í"), suatu badan yang berada di bawah arahan Balai Keadilan Sedunia, memiliki status "hak berkonsultasi" dengan organisasi-organisasi PBB yang berikut ini:Bahá'í International Community memiliki kantor di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa, juga perwakilan di komisi-komisi PBB regional serta kantor-kantor lainnya di Addis Ababa, Bangkok, Nairobi, Roma, Santiago dan Wina. Pada tahun-tahun terakhir ini suatu "Kantor Lingkungan Hidup" dan "Kantor untuk Kemajuan Kaum Perempuan" telah didirikan sebagai bagian dari Kantor PBB Bahá'í International Community itu. Agama Bahá'í juga telah bekerja bersama dalam mengembangkan program-program dengan berbagai instansi PBB lainnya. Dalam "Millennium Forum" dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000, seorang Bahá'í menjadi satu-satunya orang non-pemerintah yang diundang untuk memberikan pidato.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan pada abad ke-21. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. ", karena struktur restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan, dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya.
Hari Bumi
Hari Bumi adalah hari pengamatan tentang bumi yang dicanangkan setiap tahun pada tanggal 22 April dan diperingati secara internasional.
Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesedaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali manusia ini yaitu bumi. Dicanangkan oleh Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson pada tahun 1970 seorang pengajar lingkungan hidup. Tanggal ini bertepatan pada musim semi di Northern Hemisphere (belahan Bumi utara) dan musim gugur di belahan Bumi selatan. PBB sendiri merayakan hari Bumi pada 20 Maret sebuah tradisi yang dicanangkan aktivis perdamaian John McConnell pada tahun 1969, adalah hari di mana matahari tepat di atas khatulistiwa yang sering disebut Ekuinoks Maret.
Hari Tanpa Kekerasan Internasional
Pada tanggal 15 Juni 2007 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Resolusi yang dibuat Majelis Umum PBB tersebut meminta semua negara anggota PBB untuk memperingati 2 Oktober dengan "cara yang tepat dan menyebarkan pesan tanpa kekerasan, termasuk melalui kepedulian masyarakat dan pendidikan."
Pertemuan Puncak Dunia 2005
Pertemuan Puncak Dunia 2005, 14–16 September 2005, adalah sebuah pertemuan puncak susulan dari Pertemuan Puncak Milenium 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menghasilkan Deklarasi Milenium Tujuan Pembangunan Milenium. Para perwakilan (termasuk beberapa pemimpin) dari 191 negara-negara anggota PBB saat itu bertemu di New York City dalam "kesempatan sekali dalam satu generasi untuk membuat keputusan yang berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi manusia, dan reformasi PBB."
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mahkamah Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional, dan mengatur Pengadilan.
Tujuannya Mahkamah Internasional adalah untuk mengadili dan memutus sengketa antara negara (international) dengan berpedoman dari perjanjian internasional, adat kebiasaan internasional, asas hukum yang berlaku bagi bangsa yang beradab, yurisprudensi dan pendapat-pendapat ahli hukum. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal, dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus.
Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia
Badan ini didirikan oleh Resolusi 827 dari Dewan Keamanan PBB, yang diluncurkan pada tanggal 25 Mei 1993. Badan ini memiliki yurisdiksi mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan di wilayah mantan negara Yugoslavia semenjak 1991: pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran undang-undang perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Badan ini hanya bisa mengadili orang secara pribadi dan bukan organisasi atau pemerintahan. Hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup. Beberapa negara telah menanda-tangani perjanjian dengan PBB mengenai pelaksanaan hukuman ini. Vonis terakhir dijatuhkan pada 15 Maret 2004. Badan ini memiliki tujuan untuk mengakhiri semua sidang pada akhir 2008 dan semua kasus banding pada 2010.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri, dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan, dan peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.
Liga Bangsa-Bangsa
Karena ketidakberhasilannya dalam melaksanakan tugasnya, LBB diganti menjadi PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco, AS.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 1970an, peralihan terjadi dalam lingkar diplomatik internasional dan RRT meraih kendali bagian atas dalam hubungan diplomatik internasional dan keputusan pengakuan. Pada 25 Oktober 1971, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendebatkan pemasukan RRT ke PBB sebanyak 21 kali, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 diadopsi, yang mengakui bahwa "para perwakilan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan," dan memutuskan "untuk merestorasi seluruh haknya kepada Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui para perwakilan Pemerintahannya sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk PBB, dan mengeluarkan para perwakilan Chiang Kai-shek dari tempat yang mereka duduki secara tak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam seluruh organisasi yang berkaitan dengannya." Ini secara efektif mengalihkan kursi Tiongkok di PBB, termasuk kursi tetapnya di Dewan Keamanan, dari ROC ke RRT, dan mengeluarkan ROC dari PBB.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Cekoslowakia bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dengan namanya dibuat menjadi Republik Federatif Ceko dan Slowakia pada 20 April 1990. Setelah Pembubaran Cekoslowakia, dalam sebuah surat tertanggal 10 Desember 1992, Perwakilan Tetap-nya memberitahukan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Republik Federatif Ceko dan Slowakia tidak lagi berdiri pada 31 Desember 1992 dan bahwa Republik Ceko dan Slowakia, sebagai negara penerus, akan mengajukan keanggotaan di PBB. Kedua negara saling berebut status negara penerus tunggal. Kedua negara tersebut masuk ke PBB pada 19 Januari 1993.
Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa
Universitas PBB dipimpin oleh seorang rektor, yang merupakan pejabat kepala akademis dan administratif yang juga diangkat sebagai Wakil Sekretaris-Jenderal PBB. Universitas PBB bermarkas di Tokyo, Jepang dengan wakil rektorat berada di Bonn, Jerman serta kantor-kantor penghubung di Markas Besar PBB di New York dan di Markas Besar UNESCO di Paris. Rektor Universitas PBB saat ini adalah Prof. Dr. Konrad Osterwalder. Salah satu rektor Universitas PBB sebelumnya adalam warga negara Indonesia, Soedjatmoko, yang ditunjuk sebagai rektor Universitas PBB pada 10 April 1980.
Hak menentukan nasib sendiri
Periode ke-dua konsep menentukan nasib sendiri ditandai dengan berdirinya "United Nation" – UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa – PBB) pada tahun 1945. Menentukan nasib sendiri kelompok etnis, seperti yang didefinisikan dalam Konferensi Perdamaian Paris, yang muncul dari Perang Dunia II ini relatif lebih lemah daripada akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I sebelumnya. Penerapan menentukan nasib sendiri yang dilakukan secara sistematik justru berakibat pada bencana yang terjadi secara tidak parallel. Para penganut nazisme dan fasisme telah menggunakan konsep menentukan nasib sendiri untuk menghilangkan kelompok minoritas dan merasionalkan pembunuhan. Semakin meluasnya pandangan mengenai menentukan nasib sendiri muncul setelah beberapa dekade akibat sejumlah alasan tertentu, antara lain:
Pada tahun 1945, blok sekutu mengakui adanya dua kelemahan utama dalam konsep menentukan nasib sendiri dari yang diformulasikan setelah Perang Dunia I. Kelemahan pertama ialah norma etnis yang melekat pada konsep menentukan nasib sendiri, dan definisi orang-orang, yang dapat digunakan untuk mendukung praktik-praktik yang tidak boleh dilakukan. Kelemahan kedua ialah kurang terformulasikan dengan jelasnya konsep menentukan nasib sendiri setelah Perang Dunia I, sehingga menyebabkan digunakannya konsep tersebut sebagai instrumentalisasi berbahaya dan menciptakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya secara internasional. Di musim semi tahun 1945, blok sekutu menghadapi tanggung jawab melakukan rekonstruksi pascaperang. Di antara tugas mereka ialah mengutuk dan memberikan penghukuman atas kejahatan sistematik terhadap populasi domestik yang dilakukan atas nama prinsip yang diakui secara internasional, menentukan nasib sendiri. Di dalam konteks yang tengah dihadapi oleh blok sekutu pada saat itu, satu hal yang jelas bagi mereka ialah peninjauan dan formulasi ulang yang harus dilakukan terhadap prinsip menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu, prinsip tersebut kemudian diformalkan dalam hukum internasional melalui inklusinya di dalam piagam PBB.
Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tradisional dirayakan di seluruh dunia dengan berbagai pertemuan, diskusi, dan eksibisi mengenai pencapaian dan tujuan dari PBB. Pada tahun 1971, Majelis Umum merekomendasikan negara-negara anggota untuk menjadikan hari ini sebagai hari libur.
Konvensi Hak-Hak Anak
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatangan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, 193 negara terlah meratifikasinya, meliputi keseluruhan negara-negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya, dan birokrasi yang tidak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.
Weaponisasi keuangan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan keuangan sebagai alat untuk mencapai perubahan politik sejak 1966. Weaponisasi keuangan termaktub dalam Pasal 41 Bab VII Piagam PBB. PBB telah menetapkan 26 sanksi sejak berdiri, 13 di antaranya masih berlaku. Setiap sanksi diatur oleh sebuah dewan pengawas. Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Irak, Iran, Korea Utara, dan Somalia adalah negara-negara yang terdampak oleh sanksi ini. Sanksi PBB bertujuan menyelesaikan konflik secara politis, non-proliferasi nuklir, dan kontra-terorisme. Sanksi-sanksi ini mencakup pemutusan hubungan ekonomi dan komunikasi antarnegara. Keuangan juga dimanfaatkan sebagai insentif untuk mendorong perubahan, contohnya perlindungan spesies terancam punah seperti dugong. Insentif-insentif ini mencakup bantuan dana untuk keperluan khusus di sebuah negara.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah negara berdaulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memiliki perwakilan setara dalam Majelis Umum PBB. PBB adalah organisasi antar-pemerintahan terbesar di dunia, di atas Organisasi Kerja Sama Islam.
Kriteria untuk pemasukan anggota baru ke PBB tercantum dalam Piagam II, Artikel 4 dari Piagam PBB:Sebuah rekomendasi untuk pemasukan dari Dewan Keamanan mensyaratkan suara afirmatif dari setidaknya sembilan dari lima belas anggota dewan tersebut, dengan tak ada lima anggota tetap yang memakai hak veto. Rekomendasi Dewan Keamanan harus kemudian disepakati dalam Majelis Umum oleh dua per tiga suara mayoritas.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB.
Hak asasi manusia
Pada tahun 1946, Komisi Hak Asasi Manusia PBB dibentuk dengan tugas untuk merumuskan Piagam Hak-Hak Internasional yang berlaku di seluruh dunia tanpa mengecualikan siapapun. Komisi ini kemudian memutuskan agar piagam semacam ini terdiri dari tiga bagian, yaitu sebuah deklarasi, sebuah konvensi yang berisi kewajiban-kewajiban hukum, serta bagian yang berisi tentang sistem pengawasan dan pengendalian. Tugas untuk merumuskan piagam ini diberikan kepada sebuah komite yang terdiri dari delapan anggota asal Australia, Chile, Tiongkok, Prancis, Lebanon, Britania, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, dan komite ini dikepalai oleh Eleanor Roosevelt, istri mendiang Franklin Roosevelt. Maka dirumuskanlah Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) yang dibuat berdasarkan rancangan dari ahli hukum Kanada John Peters Humphrey serta berdasarkan sebuah rancangan dari Britania Raya. Pada tanggal 10 Desember 1948, PUHAM diproklamasikan oleh 48 negara anggota PBB di Majelis Umum.
Organisasi Kesehatan Dunia
Organisasi Kesehatan Dunia (, sering disingkat WHO) adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Direktur Jendral sekarang adalah Margaret Chan (menjabat mulai 8 November 2006). WHO mewarisi banyak mandat dan persediaan dari organisasi sebelumnya, Organisasi Kesehatan, yang merupakan agensi dari LBB.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara anggota PBB, majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London, dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya—Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat—dan mayoritas penanda tangan lainnya.
Sejarah dunia
Setelah Perang Dunia II berakhir tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan harapan menyelesaikan perselisihan antarbangsa dan mencegah peperangan pada masa depan. Perang tersebut menyisakan dua negara dengan kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang membimbing perkara internasional. Keduanya saling mencurigai dan takut akan persebaran global dari model politik dan ekonomi salah satu negara tersebut. Hal itu memicu terjadinya Perang Dingin—perselisihan tanpa pertumpahan darah antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan sekutu masing-masing. Dengan pengembangan senjata nuklir dan perlombaan senjata, umat manusia berada dalam risiko terjadinya perang nuklir yang dipicu kedua negara adikuasa tersebut. Perang semacam itu dianggap sulit dijalankan, sehingga pendanaan dipakai dalam perang lewat pihak ketiga, dengan pengeluaran yang cocok untuk negara Dunia Ketiga tanpa senjata nuklir. Perang Dingin berakhir hingga tahun 1990-an, ketika sistem komunis Uni Soviet mulai runtuh, tak mampu bersaing secara ekonomi dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat. Negara-negara Uni Soviet di Eropa Tengah menuntut kedaulatan bangsa mereka sehingga pada tahun 1991, Uni Soviet pecah menjadi sejumlah negara. Sejak saat itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adikuasa di dunia.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemerintah Republik Federal Yugoslavia, yang didirikan pada 28 April 1992 oleh sisa-sisa republik Yugoslav Montenegro dan Serbia, mengklaim dirinya sendiri sebagai negara penerus sah dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia; namun, pada 30 Mei 1992, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 757 diadopsi, yang memberikan sanksi internasional terhadap Republik Federal Yugoslavia karena perannya dalam Peperangan Yugoslavia, dan menyatakan bahwa "klaim dari Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) secara otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum tak dapat diterima," dan pada 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, dimana resolusi tersebut menyatakan bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tak bisa secara otomatis meneruskan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan sehingga memutuskan agar "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tak dapat ikut serta dalam pengerjaan Majelis Umum". Republik Federal Yugoslavia menolak penerimaan resolusi tersebut selama beberapa tahun, namun setelah pelengseran Presiden Slobodan Milošević dari jabatannya, negara tersebut mengajukan keanggotaan, dan masuk ke PBB pada 1 November 2000. Pada 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro, setelah adopsi dan penerapan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia.
Luxembourg dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebuah delegasi dari Luxembourg yang dikepalai oleh Joseph Bech, Menteri Urusan Luar Negeri, menghadiri Konferensi San Francisco dan menandatangani Piagam PBB pada 26 Juni 1945, menjadikannya negara anggota pendiri terkecil dari PBB. Pada 1975, Perdana Menteri dan Menteri Urusan Luar Negeri, Gaston Thorn, memimpin sesi ke-30 Majelis Umum.
Malaysia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejak pembentukan organisasi tersebut, Federasi Malaya mengekspresikan sebuah peminatan untuk bergabung dengan PBB, dan itu terjadi pada 17 September 1957. Setelah penggabungan Malaya, Singapura, Borneo Utara dan Sarawak pada 16 September 1963, negara tersebut kemudian berganti nama menjadi Malaysia. Namun, kurang dari dua tahun setelah bergabung, Singapura keluar dari federasi tersebut dan bergabung dengan PBB sebagai diri sendiri pada 21 September 1965.
Sejarah Ukraina
Setelah Perang Dunia II, beberapa amendemen dari Konstitusi Soviet Ukraina disahkan, yang memperbolehkan Soviet Ukraina untuk bertindak sebagai negara berdaulat di hukum internasional dalam beberapa kasus, dan dalam batasan tertentu berada sebagai bagian dari Uni Soviet pada waktu yang bersamaan. Karena amendemen ini, Soviet Ukraina diperbolehkan menjadi salah satu dari pendiri dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama-sama dengan Uni Soviet dan Soviet Byelorusia. Hal ini adalah bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk memastikan keseimbangan di Majelis Umum, yang Uni Soviet berpendapat bahwa terjadi ketidakseimbangan dengan condong mendukung Blok Barat. Dalam kapasitasnya sebagai anggota PBB, Soviet Ukraina terpilih sebagai anggota dari Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa pada tahun 1948-1949 dan 1984-1985.
The Oblast Krimea diserahkan dari Soviet Rusia ke Soviet Ukraina pada tahun 1954.
Israel, Palestina, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Masalah-masalah yang berkaitan dengan Negara Israel, Otoritas Palestina dan aspek-aspek lainnya dari konflik Arab–Israel beberapa kali dibawa pada debat, resolusi dan pengutipan tahunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak pendiriannya pada 1948, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Januari 2010, telah memakai 79 resolusi yang secara langsung berkaitan dengan konflik Arab–Israel.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga, dan mengambil banyak waktu, tenaga, dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu. Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida, dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional - kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dalam Bahasa Inggris disebut "United Nations Development Group" (UNDG) adalah sebuah konsorsium sebagai hasil dari agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1997, untuk meningkatkan efektivitas berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PBB di tingkat negara.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Asas PBB adalah sebagai berikut :
1) PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota.
Ø Masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama.
2) Semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan ikhlas sebagaimana tercantum dalam piagam PBB.
Ø Tiap-tiap anggota dengan sepenuh hati harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Piagam
3) Semua anggota akan menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai.
Ø Semua anggota harus menyelesaikan setiap persengketaan internasional mereka dengan jalan damai sehingga tidak membehayakan perdamaian,keamanan dan keadilan.
4) Dalam melaksanakan hubungan internasional setiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negar-negara lain.
Ø Dalam perhubungan internasional semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap suatu daerah atau kemerdekaan politik suatu negara yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB.
5) Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang diambilnya berdasarkan ketentuan piagam PBB.
Ø Semua anggota akan memberi bantuan apa saja yang diperlukan dan dijalankan oleh PBB sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Piagam, serta tidak akan memberi bantuan kepada negara manapun, jika PBB sedang menjalankan tindakan terhadap negara itu.
6) PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan oleh PBB.
Ø PBB menjamin bahwa negara-negara yang bukan anggota juga akan bertindak selaras dengan dasar-dasar/asas-asas ini, sekedar perlu untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.
7) PBB tidak akan campur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggota.
Ø PBB tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam hal yang pokoknya termasuk urusan rumah tangga dari suatu negara, atau akan memaksakan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut piagam ini, tetapi asas ini tidak berarti akan membatalkan sesuatu tindakan untuk menjalankan peraturan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Piagam PBB.
Australia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Australia adalah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945 dan aktif dalam organisasi tersebut sejak pembentukannya. PBB dipandang oleh pemerintah Australia sebagai sarana untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang berdampak langsung terhadap kepentingan Australia tetapi berada di luar kendali sepihak Australia.
Sejarah Ukraina
Setelah invasi Polandia oleh Nazi Jerman dan Uni Soviet, Soviet Ukraina mendapat wilayah tambahan di sebelah barat. Ukraina diduduki oleh Nazi Jerman dari 1941 sampai 1944. Selama Perang Dunia II, Tentara Pemberontak Ukraina berjuang untuk pembebasan Ukraina melawan baik Jerman maupun Uni Soviet. Pada tahun 1945, Soviet Ukraina menjadi salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah kematian Stalin, Ukraina bangkit selama Partai Komunis dari Uni Soviet dipimpin oleh Nikita Khrushchev. Namun tetap saja terjadi represi terhadap penyair, sejarawan dan intelektual lainnya, seperti di wilayah Uni Soviet yang lain. Pada tahun 1954, Ukraina mendapatkan wilayah Krimea.
Hari Peringatan Pekerja
28 April diakui oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Konfederasi Serikat Perdagangan Internasional (ITUC) sebagai Hari Peringatan Pekerja Internasional. Pada tahun 1996 ICFTU memperingati 'hari peringatan Pekerja dan mulai mengatur 'tema' tahunan. Untuk tahun 2006 tema ICFTU adalah " Kesatuan tempat kerja:tempat kerja yang lebih aman ", dengan fokus pada larangan global asbes dan meningkatnya kesadaran HIV/AIDS. Selama tahun 2001 ILO, bagian dari PBB, mengakui Hari Peringatan Pekerja dan mendeklarasikan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia dan pada tahun 2002 ILO mengumumkan bahwa 28 April harus menjadi hari resmi dalam sistem PBB.