siapakah jaksa penuntut umum dalam kasus Kasus suap daging sapi impor 2013?
Artalyta Suryani
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hari ini kembali menyidangkan Arhalyta Suryani sebagai terdakwa dalam kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dengan agenda pembacaan duplik atau pembelaaan atas replik Jaksa Penuntut Umum Artalyta. Saat hadir di ruang persidangan pagi tadi Artalyta tampak lesu.
Dada Rosada
H. Dada Rosada, S.H, M.Si () adalah Wali kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan periode 2003-2013. Pada tahun 2008, bersama dengan Ayi Vivananda, SH., pasangannya sebagai calon Wakil Wali kota, Dada Rosada mencalonkan diri kembali sebagai Wali kota Bandung untuk yang kedua kali. Ia terpilih sebagai wali kota Bandung periode 2008-2013 setelah menang suara secara mutlak lebih dari 60%.Pada 1 Juli 2013, Dada resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dada ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap hakim Setyabudi Tedjocahyono. Tidak hanya Dada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi menyatakan Dada dan Edi merupakan otak dari penyuapan terhadap hakim Setyabudi
Pada 19 Agustus, Dada resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Rutan Cipinang terkait dugaan kasus korupsi Dana Bantuan Sosial Pemkot Bandung. Otomatis, wakil wali kota Bandung Ayi Vivananda menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali kota Bandung.
Haswandi
Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum (lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat, 2 April 1961, umur 55 tahun) adalah seorang hakim karier di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai hakim di peradilan umum, Haswandi mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Saat ini Haswandi menjabat sebagai Hakim Tinggi DKI Jakarta & Direktur Pembinaan Tenaga Teknis pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Jakarta Selatan.
Amien Rais
Bulan Juni 2017 nama Amien Rais disebut oleh jaksa KPK dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Siti Fadilah Supari. Dalam surat tuntutan jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening Amien Rais. Awalnya, pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PT Indofarma Global Medika dan Nuki Syahrun, selaku Ketua Soetrisno Bachir Foundation (SBF). Nuki merupakan adik ipar Soetrisno Bachir. Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap Partai Amanat Nasional (PAN). Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah. Tak lama kemudian, Soetrisno Bachir memberikan klarifikasi bahwa Amien Rais tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK, sehingga diduga menjadi alasan mengapa Amien Rais tidak pernah dipanggil KPK.
Abdul Hakim Ritonga
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, karier Abdul Hakim di Kejaksaan dimulai di Nusa Tenggara Timur pada 24 Maret 1980. Tahun berikutnya ia menjadi Kepala Sub Bagian Tata Persuratan di Kejaksaan Agung. Tahun 1987 ia lalu menjadi jaksa fungsional di Tanjung Perak, Jawa Timur. Setelah itu ia ditempatkan di berbagai jabatan lainnya, antara lain Kasi Penuntutan I, Kasi Penyidikan I, Kabag penyusunan Program Laporan & Panil, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun), dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pada 27 Desember 2006 ia diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Kasus korupsi e-KTP
Setelah menyelidiki kasus lebih lanjut, pada Selasa, 22 April 2014 KPK akhirnya menetapkan Sugiharto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi e-KTP. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek e-KTP di DPR untuk tahun anggaran 2011-2013, melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "juncto" Pasal 55 Ayat 1 ke-1 "juncto" Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Ia juga diperkaya dengan uang senilai 450.000 dollar AS dan Rp 460 juta. Untuk mengusut kasus ini lebih dalam KPK kemudian melanjutkan pemenuhan berkas-berkas dengan memeriksa berbagai saksi terkait kasus e-KTP di Kementerian Dalam Negeri pada 25 April 2014. Beberapa di antaranya adalah Drajat Wisnu Setyawan, Pringgo Hadi Tjahyono, Husni Fahmi, dan Suciati. Sugiharto pun tak luput dari pemeriksaan oleh KPK pada 14 Juli 2014 dan 18 Mei 2015. Pada waktu bersamaan KPK juga memeriksa para pegawai Kemendagri dan pihak swasta seperti Pamuji Dirgantara, karyawan Misuko Elektronik dan Andreas Karsono, karyawan PT Solid Arta Global sebagai saksi.
Kasus suap daging sapi impor
Sidang perdananya dilaksanakan pada waktu bersamaan dengan sidang perdana Ahmad Fathonah, yakni pada Senin, 24 Juni 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Walau bersamaan, keduanya dilaksanakan secara terpisah. Pada sidang perdana Luthfi tidak datang seorang diri melainkan bersama pengacaranya Zainuddin Paru. Dalam dakwaan ia disebut telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan dari hasil korupsi bersama Ahmad Fathanah. Jaksa juga menyatakan bahwa Luthfi diduga menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk menambahkan kuota impor daging sapi dan menerima mobil Land Cruiser dari Komisaris PT Radina Niaga, Elda Devianne Adiningrat. Atas tindakan tersebut Luthfi disangkakan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Basrief Arief
Nama Basrief Arief banyak disebut-sebut sejak tahun 2000 ketika ia menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Kejaksaan Agung, yang kemudian juga berkembang seiring jabatannya Jaksa Agung Muda Intelijen. Dalam jabatan tersebut, Basrief pernah menjadi Ketua Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi, atau lebih populer disebut Tim Pemburu Koruptor.
Proses Nürnberg
Ketua jaksa penuntut umum adalah Robert H. Jackson dari Amerika, Sir Hartley Shawcross dari Inggris, Letnan Jenderal R. A. Rudenko dari Uni Soviet , dan François de Menthon serta Auguste Champetier de Ribes dari Perancis.
Widjanarko Puspoyo
Widjanarko Puspoyo dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus korupsi impor sapi fiktif dari Australia dan dua dakwaan lain mengenai ekspor beras ke Afrika Selatan dan gratifikasi dari rekanan Bulog. Majelis mengharuskan Widjanarko membayar ganti rugi Rp. 78,388 miliar kepada negara. Sebelumnya Widjanarko ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sejak 20 Maret 2007.
Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi
Hendarman Supadji, Jaksa Agung memastikan bahwa persidangan kasus korupsi di daerah tetap akan dilakukan di pengadilan umum sebelum dibangunnya tujuh pengadilan korupsi di ibu kota provinsi yang mendapat tanggapan dari Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa UU Pengadilan Tipikor akan dapat menghambat proses peradilan korupsi disebabkan tidak semua perkara korupsi bisa di sidang di Jakarta
Kasus suap daging sapi impor
Sidang perdana dipimpin oleh Nawawi Ponolango dengan anggota berupa Aswijon, Sutio JA, I Made Hendra dan Joko Subagyo. Sidang rencananya diadakan pada pukul 09.00 WIB namun berhubung Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Avni Carolina, Siswanto Karjono, Rini Triningsih, Wawan Yunarwanto dan Guntur Feri Fahtar yang bertugas membacakan dakwaan datang terlambat, maka sidang pun molor 1 jam. Alhasil sidang baru bisa dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Bachtiar Chamsyah
Setelah tidak duduk di kabinet, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial (kini Kementerian Sosial). Penetapan statusnya sebagai tersangka dikeluarkan KPK sejak pertengahan Januari 2010. Dari hasil penyidikan, dia disangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 2 (1), pasal 3, dan pasal 11 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus suap daging sapi impor
Sidang perdana kemudian digelar pada Selasa, 11 Maret 2014 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia didakwa telah memberikan suap atau menjanjikan uang sebesar Rp 1,3 miliar dari seluruh yang dijanjikan, yakni 40 miliar kepada Luthfi Hasan Ishaaq melalui Ahmad Fathanah. Untuk memberikan dukungan, puluhan karyawan PT Indoguna Utama datang dengan mengenakan kemeja putih. Mereka berharap sidang berjalan dengan adil dan sebagaimana mestinya.
Rusli Zainal
Rusli Zainal menjadi saksi pada persidangan kasus korupsi pada tanggal 7 Agustus 2012 mengenai kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional XVIII yang akan dilaksanakan di Riau pada tahun 2012. Dan Rusli Zainal telah dicekal ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2012 mengatakan bahwa KPK telah membidik Rusli Zainal dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Dalam kasus dugaan suap PON Riau ini, nama Rusli Zainal juga kerap disebut. Dalam surat dakwaan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, Eka Dharma Putra, Rusli Zainal selaku Gubernur Riau disebut sebagai pihak yang diduga ikut menyuap. Pada kasus ini Rusli Zainal diduga memberikan suap kepada anggota DPRD Riau sebesar 900 juta rupiah dari 1,8 miliar yang dijanjikan untuk anggota DPRD Riau. Masa pencegahan ke luar negeri Rusli Zainal oleh KPK yang dimulai sejak tanggal 6 April 2012 selama 6 bulan akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2012.
Ahmad Fathanah
Ahmad Fathanah atau dikenal juga sebagai Olong Achmad Fadli Luran () adalah seorang pengusaha yang menjadi tersangka dalam kasus suap kuota impor daging sapi tahun 2013 yang juga menyeret Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka. Saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi, ia mengaku sebagai calo proyek, namun Luthfi Hasan membantah Fathanah pernah memberi bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera. Ahmad Fathanah juga membantah uang Rp1 Miliar yang ditemukan saat penangkapan akan diberikan kepada Luthfi Hasan.
Setya Novanto
Pada kasus Akil Mochtar, Novanto pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga mantan politikus Partai Golkar. Nama Novanto sempat disebut dalam rekaman pembicaraan antara Akil Mochtar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin. Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini, Novanto membantah adanya permintaan uang dari Akil. Dia mengaku telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.
K. Parasaran
K. Parasaran () adalah seorang pengacara India. Ia merupakan Advokat Umum Tamil Nadu pada masa pemerintahan Presiden pada 1976 dan kemudian, Jaksa Agung India di bawah kepemimpinan Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi. Parasaran dianugerahi Padma Bhushan pada tahun 2003 dan Padma Vibhushan pada tahun 2011. Pada Juni 2012, ia meraih nominasi presidensial untuk Rajya Sabha, dewan tinggi parlemen India.
Kasus suap daging sapi impor
Kasus suap daging sapi impor adalah kasus suap di Indonesia yang terjadi pada awal 2013 terkait pengaturan kuota sapi impor menjadi 8000 ton. Tercatat uang sebesar 1,3 miliar digunakan untuk penyuapan yang akhirnya berujung pada hukuman penjara. Kasus ini melibatkan saksi yang berasal dari individu, pihak swasta dan pemerintah, mulai dari Elda Devianne Adiningrat, Thomas Sembiring, menteri pertanian Suswono bahkan hingga artis Ayu Azhari dan model Vitalia Shesya. Atas kasus tersebut KPK melakukan penyitaan sejumlah barang terkait kasus suap daging sapi impor.
Akil Mochtar
Dr. H. M. Akil Mochtar , S.H., M.H. () adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004, dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2004-2009, juga sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan) periode 2004-2006. Akil bergabung menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2008, dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada bulan April 2013 menggantikan Mahfud MD. Namun karena terbukti terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus penyuapan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Banten, dia diberhentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Oktober 2013.
Kasus suap daging sapi impor
Pada Rabu, 12 Juni 2013 sidang diadakan kembali untuk terdakwa Arya dan Juard dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang M Rum yang bertugas sebagai jaksa menuduh mereka telah mendukung melakukan korupsi, memberikan keterangan yang bertele-tele dan tidak mengakui kesalahannya. Atas tindakan tersebut, mereka dihukum dengan tuntutan 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara karena melanggar UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus korupsi pengadaan Al-Quran
Setelah melalui berbagai pemeriksaan, Ahmad Jauhari kemudian ditahan oleh KPK di Rumah Tahanan Salemba pada 25 Oktober 2013. Sidang pertama atas dirinya sebagai tersangka diadakan pada 6 Januari 2014. Saat itu ia didampingi Ahmad Rivai selaku kuasa hukumnya. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan ini ia disebut telah memperkaya Mashuri dengan uang sebesar Rp 50 juta dan 5.000 dollar AS serta memperkaya PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara milik keluarga Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia dengan uang senilai Rp 6,750 miliar, PT A3I sebesar Rp 5,823 miliar dan PT SPI sebesar Rp 21,23 miliar. Disinggung mengenai apakah ada keterlibatan wakil menteri agama, Nasarudin Umar, ia memilih tak berkomentar.
Artalyta Suryani
Artalyta Suryani alias Ayin adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam kasus penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Artalyta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara pada tanggal 29 Juli 2008 atas penyuapan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Urip Tri Gunawan senilai 660.000 dolar AS. Kasus ini mendapat banyak perhatian karena melibatkan pejabat-pejabat dari kantor Kejaksaan Agung, dan menyebabkan mundur atau dipecatnya pejabat-pejabat negara. Kasus ini juga melibatkan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan hasil penyadapan tersebut diputar di stasiun-stasiun televisi nasional Indonesia.dan seorang berinisial B.A.J Masih dalam misteri.sebagai nama dari beberapa rekening siluman artalyta..
Achmad Dimyati Natakusumah
Tindakan mengungkit kasus lama ini sontak mengundang protes dari banyak peserta rapat. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy, menyatakan bahwa kasus itu sudah P21 atau lengkap untuk penuntutan. Kejaksaan Tinggi Banten sudah pernah memeriksa Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah sebagai tersangka pada April 2009 lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Kasus per September 2016 didominasi kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu OTT Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman (kasus suap impor gula), berbagai penangkapan OTT Panitera, Pengacara, Hakim Tinggi, dan Pejabat Mahkamah Agung termasuk Sekretaris MA Rohadi terkait suap dagang perkara (termasuk salah satunya yaitu pengacara kondang O.C. Kaligis), kasus korupsi dana aspirasi dan suap proyek infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota Komisi V DPR (Damayanti Wisnu Putranti, dan sebagian besar anggota lainnya), kasus korupsi izin tambang Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, kasus bansos dan suap oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan petinggi partai Nasdem Patrice Rio Capella, dan kasus suap Raperda Reklamasi DKI Jakarta M Sanusi dari pengembang PT APL, dan berbagai kasus yang menjerat suap korporasi lainnya
Kasus suap daging sapi impor
Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan kasus suap daging sapi impor, per April 2013 KPK menetapkan Maria Elizabeth Liman sebagai tersangka. Beberapa bulan kemudian tepatnya pada 17 Desember 2013 KPK akhirnya melakukan penahanan. Maria akhirnya harus mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta selama 20 hari, kemudian diperpanjang lagi selama 40 hari ke depan terhitung dari 5 Januari hingga 14 Februari 2014. Terkait penahanan tersebut, Maria beranggapan bahwa ia tidak bersalah dan menyalahkan Elda Adiningrat dan Ahmad Fathanah atas apa yang telah mereka lakukan. Maria juga menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan atau menjanjikan apapun dan kepada siapapun tentang kuota daging sapi impor.
Kasus korupsi Indosat Mega Media
Setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan proses hukum lainnya, akhirnya pada tanggal 14 Januari 2013, mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi frekuensi radio.
Muda Mahendrawan
Pada Juni 2013, Forum Pemerhati Kabupaten Kubu Raya (FPK2R) melakukan aksi damai dan meminta KPK mengusut keterlibatan Bupati Kubu Raya Muda Hendrawan, dalam beberapa dugaan kasus korupsi. Kasusnya adalah kasus koperasi pegawai negeri, kasus pengalihan hutan lindung, kasus penerimaan PNS 2010, dan kasus pengadaan seragam sekolah se-Kabupaten Kubu Raya.
Annas Maamun
Pada 26 September 2014, Komisi Pemilihan Umum melalui ketuanya, Abraham Samad menetapkan Annas sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan pada 25 September malam. Menurut Abraham, Annas diduga menerima uang dari pengusaha terkait dengan izin alih fungsi hutan tanaman industri di Riau. Selain Annas, KPK menetapkan pengusaha sawit berinisial GM sebagai tersangka. GM diduga sebagai pihak pemberi uang kepada Annas. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta sebagai barang bukti. Annas Maamun akan segera ditahan di rumah tahanan Guntur, berbeda dengan tersangka GM yang sedianya akan ditahan di rumah tahanan KPK. Terkait dengan hal ini, Mendagri Gamawan Fauzi akan segera menunjuk Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menjadi pelaksana tugas Gubernur Riau setelah disahkannya undang-undang pemerintah daerah.
Ahmad Fauzan Saleh
Dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dalam kasus korupsi dana bansos yang telah menyeret mantan pejabat dan pegawai dilingkungan Pemprop Kalsel, oleh para majelis hakim yang memimpin sidang dinyatakan tidak bersalah dan harus segera dibebaskan.Karena dari awal persdiangan sampai akhir, apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Fauzan Saleh tidak terbukti,” ungkap Bun Yani di Banjarmasin (19/01/2015)
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Kontroversi Antasari Azhar saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2000-2007) yang gagal mengeksekusi Tommy Soeharto tidak menghalangi pengangkatannya menjadi Ketua KPK setelah berhasil mengungguli calon lainnya yaitu Chandra M. Hamzah dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi III DPR. Kiprahnya sebagai Ketua KPK antara lain menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Kemudian juga penangkapan Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan Hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Antasari juga berjasa menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke penjara atas kasus korupsi aliran dana BI. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Mei 2009 memberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK.
Kasus suap daging sapi impor
Menindaklanjuti sidang-sidang yang telah dijalankan oleh Maria, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta lalu mengadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan Majelis Hakim pada Selasa, 13 Mei 2014. Dalam sidang tersebut Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Maria berupa hukuman penjara selama 2 tahun 3 bulan penjara plus denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dibanding vonis yang diterima oleh Luthfi Hasan Ishaaq karena Maria dinilai memberikan sumbangsih terhadap masalah kelangkaan daging sapi nasional. Setelah sidang selesai, Maria kemudian disambut oleh puluhan karyawan PT Indoguna Utama.
Kasus suap daging sapi impor
Di tengah-tengah jalannya proses persidangan, Sefti Sanustika menyatakan keinginannya untuk disediakannya bilik asmara di Rumah Tahanan KPK, Jakarta untuk memenuhi rasa kangennya terhadap suaminya, Fathanah. Hal tersebut ia sampaikan di Gedung KPK pada Kamis, 11 Juli 2013 saat menjenguk Fathanah. Keinginan itu ternyata disepakati oleh Fathanah. Ia juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh istrinya. Juru bicara KPK menjelaskan bahwa KPK memang tidak menyediakan ruangan untuk hubungan suami-istri. Namun jika memang diinginkan, juru bicara KPK kemudian menyarankan kepada Sefti untuk mengajukan surat permintaan terkait bilik asmara kepada KPK.
Jeff Sessions
Jefferson Beauregard Sessions III () adalah seorang politikus dan pengacara Amerika Serikat yang merupakan Jaksa Agung Amerika Serikat saat ini. Sessions menjabat sebagai Senator junior Amerika Serikat dari Alabama pada tahun 1997 sampai 2017, dan merupakan anggota Partai Republik. Dari tahun 1981 sampai 1993, dia menjabat sebagai Jaksa A.S. untuk Distrik Selatan Alabama. Sessions dinominasikan pada tahun 1986 untuk menjadi hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Alabama, namun pencalonannya tersebut gagal. Sessions terpilih menjadi Jaksa Agung Alabama pada tahun 1994, dan terpilih menjadi anggota Senat A.S. pada tahun 1996, terpilih kembali pada tahun 2002, 2008, dan 2014. Selama duduk di Kongres, Sessions dianggap sebagai salah satu anggota Senat A.S. yang paling konservatif.
Kasus Antasari Azhar
Terdakwa Antasari Azhar dalam dupliknya juga tetap bersikeras bahwa dakwaan sebagai dasar tuntutan jaksa penuntut umum terhadap dirinya, penuh imajinasi. Terutama hal yang berkaitan dengan saksi Rani Juliani.
Kasus suap daging sapi impor
Pemeriksaan kedua atas menteri pertanian saat itu, Suswono dilakukan lagi pada Kamis, 14 Maret 2013 di Gedung KPK. Berlangsung selama 9 jam, saat itu Suswono menjadi saksi untuk Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam pemeriksaan tersebut KPK kembali mempertegas soal seperti apa dan bagaimana pertemuan yang dilakukan olehnya dan Luthfi di Medan beberapa waktu lalu.
Kasus suap daging sapi impor
Berikutnya sidang berlanjut pada 19 Juni 2013 dengan agenda pembacaan pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang itu Juard menjelaskan bahwa kasus suap daging sapi impor tak terlepas dari bujukan Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia, Elda Devianne Adiningrat alias Bunda terkait penambahan kuota daging sapi impor di Kementerian Pertanian kepada Maria Elizabeth Liman. Selain itu Juard juga menyebutkan nama Hatta Rajasa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang dianggap terlibat untuk meningkatkan jumlah kuota.
Andhi Nirwanto
Andhi Nirwanto menamatkan pendidikan sarjananya pada tahun 1979. Setelah lulus dan bekerja menjadi jaksa, Ia kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan lulus tahun 1998. Andhi Nirwanto memulai karier di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1981. Saat itu Ia menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri. Beberapa jabatan yang pernah Ia selama menjadi duduki selama menjadi jaksa antara lain Kasi Intel Kejaksaan Negeri Palangkaraya (1989), Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak (1991), Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (1995), Kepala Kejaksaan Negeri Maros (1997), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (2000), Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (2001), Kepala Bagian Kepangkatan Kejaksaan Agung (2003), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (2004), Wakil Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (2006), Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2008), Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (2010), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (2011), dan Wakil Jaksa Agung (2013). Selain menempati jabatan struktrual Andhi juga tercatat sebagai pengurus organisasi di lingkungan kejaksaan. Andhi adalah Ketua I Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) 2009 - 2012 dan Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) 2012 - sekarang.
Sudjiono Timan
Sudjiono Timan () adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Dari tahun 1995 hingga 1997 ia menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Mahkamah Agung pada tahun 2013 lalu membebaskan Timan dari segala tuduhan terkait dugaan korupsi BPUI. Putusan tersebut juga menganulir putusan kasasi yang memvonis Timan 15 tahun dan denda Rp 50 juta.
Muhammad Nazaruddin
Muhammad Nazaruddin () merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Demokrat dengan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV. Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Nazaruddin ditengarai meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap tersebut, hingga akhirnya ia tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia. Nazaruddin didakwa MA 7 tahun penjara. Tahun 2016, Nazaruddin juga didakwa mengenai gratifikasi dan pencucian uang melalui berbagai perusahaan miliknya dan divonis 6 tahun. Akumulasi hukumannya yaitu 13 tahun sampai tahun 2025.
Kasus Freeport Indonesia 2015
Di luar jalur pelanggaran etika oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, Kejaksaan Agung secara paralel menyelidiki kasus ini dengan tuduhan pemufakatan jahat. Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut PT Freeport sempat dipanggil oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum). Setya Novanto juga sudah memberikan keterangan sebanyak tiga kali. Rekaman tersebut juga disita oleh Jampidum. Akan tetapi saksi kunci yaitu Riza Chalid tidak muncul meskipun sudah dipanggil berkali-kali. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Riza Chalid berada di luar negeri sejak kasus mencuat. Jaksa Agung pun menyatakan bahwa kasus ini diendapkan.
Korupsi Bibit &amp; Chandra
Setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan Peninjauan Kembali (PK) jaksa atas Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit dan Chandra tidak dapat diterima. Alasan MA, tidak terpenuhinya syarat formil dalam Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan jaksa setelah itu, lalu timbul wancana untuk penghentian pekara tersebut dengan menerbitkan deponering yang kemudian menimbulkan pro dan kontral antara lain dari advokat senior Adnan Buyung Nasution bahwa "Tidak usah lagi deponering. Malah memalukan. Merusak nama negara hukum kita," dan "Bibit-Chandra jangan ragu menghadapi proses persidangan. Di sidang kan kita bisa buktikan ini. Kalau memang tidak ada bukti," serta "deponering lebih tepat dikeluarkan dulu, ketika Bibit dan Chandra mendapat dukungan satu juta masyarakat, kalau presiden tanya saya, saya bilang jangan keluarkan deponering,"" demikian kata Buyung. akan tetapi, pada akhirnya Kejaksaan Agung, pada hari Senin (25/10/2010) mengumumkan telah mengambil sikap untuk melakukan deponering (menghentikan perkara demi kepentingan umum) kasus dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. sesuai dengan keinginan presiden dan Mahkamah Agung namun kemudian dibantah oleh Jaksa Agung Basrief Arief dan dikatakan bahwa keputusan deponering belum berlaku secara formal sebelum dimintakan pertimbangan lembaga negara lainnya.
Laura Codruța Kövesi
Kövesi telah dideskripsikan oleh "The Guardian" pada tahun 2015 sebagai jaksa penuntut umum yang "memimpin pergerakan anti-korupsi yang tidak seperti di negara-negara lain di Eropa Timur, atau mungkin bahkan di dunia". Saat ia menjabat sebagai kepala DNA, rakyat menjadi semakin percaya dengan institusi tersebut, dengan hasil survei tahun 2015 menunjukkan bahwa 60% orang Rumania mempercayai DNA (dibandingkan dengan Gereja Ortodoks Rumania yang dipercayai 61% dan parlemen yang hanya dipercayai 11%). Pada Februari 2016, Kövesi diangkat kembali sebagai Jaksa Penuntut Umum DNA oleh Kementerian Kehakiman berkat prestasi yang dicapai di bawah kepemimpinannya.
Hambit Bintih
Drs. Hambit Bintih, M.M. () adalah Bupati Gunung Mas yang menjabat pada periode 2008-2013 dan terpilih kembali untuk kedua kalinya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Gunung Mas yang diselenggarakan pada 4 September 2013. Terpilihnya Hambit sebagai Bupati Gunung Mas untuk periode kedua diikuti oleh penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap Pemilukada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi (MK). Nama Hambit menjadi pemberitaan lantaran akan dilantik menjadi Bupati Gunung Mas oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, meski statusnya sudah menjadi tersangka. Sebelum menjadi bupati, ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya. Ia juga sempat menjadi Wakil Bupati Gunung Mas.
Eddie Widiono
Ir. Eddie Widiono S., M.Sc, M.M (). Eddie Widiono adalah profesional Indonesia yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) dua periode selama 2001 - 2008. Eddie Widiono merupakan alumnus Teknik Elektro ITB. Namun Eddie Widiono pada tahun 2011 dinyatakan korupsi oleh pengadilan. Hakim menyatakan Eddie bersalah dalam kasus korupsi proyek outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2007. Kasus ini terjadi saat Eddie menjabat sebagai Direktur Utama PLN periode 2001 - 2008. Sehingga Eddie harus mendekam di penjara selama 5 tahun. Sosok Eddie dikenal kontroversial dan tahun 2012 namanya kembali melambung saat menjadi saksi kunci kasus korupsi Emir Moeis.
Widyopramono
Prof. Dr. R. Widyopramono, S.H., M.M., M.Hum. ( adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan sejak 30 Oktober 2015 hingga 15 November 2017. Sebelumnya ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sejak periode 21 November 2013 hingga 30 Oktober 2015.
Kasus suap daging sapi impor
Sebagai bentuk keberatan, Maria kemudian mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang berjudul "Saya pengusaha, bukan penyuap.". Sidang dengan agenda pledoi sendiri diadakan pada Selasa, 29 April 2014. Dalam sidang tersebut Maria menyatakan bahwa ia hanya korban dari makelar seperti Elda dan Fathanah dan tidak pernah ada maksud untuk menyuap Luthfi sebesar Rp 1,3 miliar agar permintaannya akan penambahan kuota daging sapi impor terpenuhi. Ia juga menjelaskan bahwa uang senilai Rp 1 miliar yang diberikan kepada Fathanah adalah sumbangan kemanusiaan untuk Papua dan Nusa Tenggara Barat sementara uang Rp 300 juta adalah upah jasa untuk Elda. Dalam kesempatan tersebut ia juga menyalahkan Juard Effendi karena ia yang menangani masalah penambahan kuota.
Sri Hartini
Namun pada tanggal 30 Desember 2016, Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa hari kemudian, Kementerian Dalam Negeri menunjuk wakil bupati Sri Mulyani sebagai Pelaksana Tugas Bupati dan akhirnya sebagai Bupati Klaten yang baru.
Bambang Yunianto
Bambang Yunianto, SH (lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 1978; umur 40 tahun) adalah Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mulai menjabat pada tanggal 19 Februari 2018. Sebelumnya, Bambang Yunianto, SH menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan sejak tanggal 13 Agustus 2013. Bambang Yunianto, SH juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Cilegon pada tahun 2012 dan Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2014. Di samping menjalankan tugasnya sebagai jaksa, Bambang Yunianto, SH juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Panwas Pilkada di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2005 dan 2006.
Jaksa penuntut umum
Ketika jaksa agung memiliki menteri yang bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum (seperti halnya, misalnya, Jaksa Agung Amerika Serikat atau Jaksa Agung Australia, dan masing-masing jaksa umum dari masing-masing negara), portofolio menteri tersebut sebagian besar setara dengan Menteri Kehakiman di beberapa negara lain.
Pietro Grasso
Pada tanggal 11 Oktober 2005, dia ditunjuk sebagai jaksa anti - Mafia Sisilia, menggantikan Pier Luigi Vigna, yang meninggalkan jabatan pada bulan Agustus 2005 setelah mencapai usia pensiun, sementara Grasso masih menjadi kepala jaksa penuntut di Palermo.
Penunjukannya merupakan pusat kontroversi di bidang peradilan dan politik, karena kemungkinan besar hal ini berdasarkan penunjukan Jaksa Penuntut di Pengadilan Palermo Gian Carlo Caselli. Namun, Kabinet Berlusconi III, dalam persekutuan Senator Luigi Bobbio (Aliansi Nasional), memperkenalkan sebuah amandemen terhadap sistem peradialan delegasi reformasi ( disebut "Reform Castelli"). Menurut kata-kata amandemen tersebut, Caselli tidak bisa lagi ditunjuk sebagai jaksa anti-Mafia nasional karena telah melampaui batas usia. Mahkamah Konstitusi, setelah pengangkatan Grasso sebagai jaksa anti-mafia nasional baru, menyatakan bahwa keputusan hakim tersebut telah memutuskan Gian Carlo Caselli dari kompetisi tersebut.
Novel Baswedan
Karier Novel Baswedan di KPK terbilang bersinar. Beliaulah yang berhasil membawa pulang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari pelariannya di Kolombia. Mengungkap kasus wisma atlet yang turut menyeret anggota DPR Angelina Sondakh. Novel juga sukses menjebloskan Nunun Nurbaeti ke dalam penjara terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004 lalu. Selain itu, pria lulusan SMA Negeri 2 Semarang ini juga turut membongkar kasus jual beli perkara Pemilukada dengan keterlibatan mantan Ketua MK Akil Mochtar.
Nurdin Halid
Pada 13 Agustus 2007, Ia kembali divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional. Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak; Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI saat itu), Ketua KONI, dan bahkan FIFA menekan Nurdin untuk mundur. FIFA bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum. Akan tetapi Nurdin bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI, dan tetap menjalankan kepemimpinan PSSI dari balik jeruji penjara. Agar tidak melanggar statuta PSSI, statuta mengenai ketua umum yang sebelumnya berbunyi "harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal" () diubah dengan menghapuskan kata "pernah" () sehingga artinya menjadi "harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal" (). Setelah masa tahanannya selesai, Nurdin kembali menjabat sebagai ketua PSSI.
Irfan Fachruddin
Irfan Fachruddin terpilih menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI pada tanggal 23 Januari 2013 dengan mengantongi 48 suara. Sebelumnya dia bertugas sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Tata Usaha Negara (TUN), Jakarta. Putra seorang pejuang kemerdekaan dan ulama terkemuka di Sumatera Barat, H. Fachruddin HS. Datuak Majo Indo ini dikenal sebagai hakim yang idealis dan bersahaja.
Andhi Nirwanto
Andhi Nirwanto () adalah Wakil Jaksa Agung pada Kejaksaan Republik Indonesia. Saat ini Andhi Nirwanto adalah jaksa yang mempunyai pangkat Jaksa Utama dengan golongan IV/e. Andhi diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung oleh Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 November 2013 dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 133/M Tahun 2013 mengenai Pengisian Jabatan Eselon I di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Andhi diangkat sebagai Wakil Jaksa Agung mengantikan Darmono yang telah pensiun. Sebelum menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, jabatan struktural Andhi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).. Andhi sempat menjadi Pelaksana tugas Jaksa Agung sejak 21 Oktober hingga 20 Nobember 2014, karena Jabatan sebelumnya yang diisi Basrief Arief kosong dan belum ada penggantinya, hingga akhirnya diganti oleh Muhammad Prasetyo.
Albertina Ho
Albertina Ho memulai karier hakim ketika ia diterima saat mendaftar CPNS Calon hakim setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM. Setelah lulus pendidikan calon hakim, Albertina bertugas di Pengadilan Negeri Yogyakarta (tahun 1986-1990). Setelah itu kariernya banyak dilalui di lingkungan Pengadilan Negeri di Jawa Tengah hingga akhirnya pada tahun 2005 Ia ditugaskan di Mahkamah Agung sebagai sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Setelah 3 tahun berkarier di Mahkamah Agung Albertina ditugaskan menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di pengadilan inilah Ia banyak menangani kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat umum diantaranya kasus pegawai pajak Gayus Tambunan dan Anand Khrisna. Pada bulan September 2011 Albertina Ho di promosikan menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Sungai liat dan akhirnya menjadi ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat. Pada Februari 2014 Albertina di promosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang.
Kasus suap daging sapi impor
Pada pukul 20.20 WIB, KPK langsung menangkap Fathanah beserta mahasiswi berinisial M yang saat itu tengah berada di basement. Selain itu KPK juga menyita uang sebesar Rp 1 miliar berupa pecahan Rp 100.000 yang dibungkus dalam kantong plastik yang ada di jok belakang beserta dua buah buku tabungan Bank Mandiri dan sebuah tas berwarna hitam. Tanpa pikir panjang KPK kemudian membawa kedua orang tersebut ke gedung KPK. Tak lama berselang setelah penangkapan Fathanah dan mahasiswi berinisial M, KPK melakukan penangkapan terhadap Juard dan Abdi Arya di daerah Cakung, Jakarta Timur untuk kemudian dibawa ke gedung KPK. Penangkapan tersebut terjadi pada pukul 22.30 WIB. Tak hanya itu saja, KPK juga melakukan pengamanan terhadap sopir PT Indoguna Utama dan sopir Ahmad Fathanah. Dalam hal ini KPK menduga bahwa PT Indoguna Utama akan menyuap Luthfi Hasan Ishaaq berhubungan dengan rekomendasi impor daging sapi di Kementerian Pertanian
Luthfi Hasan Ishaaq
Luthfi Hasan Ishaaq, MA () adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2009 - 2014. Saat ini dia juga menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS periode 2009 - 2014. Luthfi Hasan Ishaaq dijemput dan ditahan KPK pada tanggal 30 Januari 2013 dengan sangkaan menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian.
Rudi Rubiandini
Pada tanggal 13 Agustus 2013, Rudi Rubiandini ditangkap KPK terkait kasus suap yang menimpanya.
Basrief Arief
Basrief Arief () adalah Jaksa Agung yang mulai menjabat pada tanggal 26 November 2010 hingga 20 Oktober 2014, dengan Darmono dan Andhi Nirwanto sebagai Wakil Jaksa Agung.
Kasus suap daging sapi impor
Sidang kembali dilanjutkan pada Senin, 1 Juli 2013. Kali ini agenda yang dilakukan adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Awalnya sidang direncanakan berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Namun lantaran jaksa sedang ada acara, maka sidang pun diundur menjadi pukul 13.00 WIB. Dalam sidang penasehat hukum Luthfi, M Assegaf meminta majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi yang telah diajukan. Menurut Zainuddin Paru, penasehat hukum lainnya, Luthfi bukanlah penyelenggara negara, sekalipun ia adalah anggota DPR, karena Luthfi tidak memiliki wewenang terhadap kebijakan atau rekomendasi penambahan kuota daging sapi impor. Penasehat hukum tersebut juga mengatakan bahwa dakwaan sidang tidak jelas. Maka sudah seharusnya Luthfi dibebaskan dari tuntutan hukum. Usai sidang Luthfi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas penyakit wasir stadium tiga yang dideritanya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, Andrian Jimmy Lumanow, ditangkap aparat Timtas Tipikor di Restoran Semanggi pada Selasa 3 Januari 2006 karena memeras karyawan Jamsostek Walter Sigalinging, yang menjadi saksi pada persidangan dugaan korupsi Jamsostek dengan terdakwa mantan Dirut Jamsostek Ahmad Djunaidi dan mantan Direktur Investasi Jamsostek Andi Rahman Alamsyah. Andrian ditangkap dengan barang bukti uang senilai Rp 200 juta bersama saksi Walter.
Andrian adalah panitera dari majelis hakim yang tengah menangani perkara dugaan korupsi Jamsostek di PN Jakarta Selatan yaitu Herman Allositandi, Sri Mulyani dan M Syarifuddin.
Jaksa penuntut umum
Jaksa agung dalam yurisdiksi hukum umum, dan wilayah hukum dengan sistem hukum yang sebagian berasal dari tradisi hukum umum, memiliki asal umum yang sama.
Masud Yunus
Wali Kota Mojokerto, Jatim, Masud Yunus ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pembahasan perubahan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2017.
"Dalam pengembangan penyidikan, penyidik KPK menemukan dua alat bukti atas dugaan turut serta cukup untuk menetapkan tersangka terhadap Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kemarin di Jakarta.
KPK juga sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: Sprin.Dik-114/01/11/2017 tertanggal 17 November 2017. Masud Yunus diduga bersama-sama Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.
Kasus suap daging sapi impor
Sidang belum selesai. Pada Senin, 4 November 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali mengadakan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Mulanya sidang direncanakan diadakan pada pukul 14.00 WIB namun karena menunggu kelengkapan seluruh anggota majelis, maka sidang pun diundur menjadi pukul 16.40 WIB. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim melimpahkan hukuman kepada Ahmad Fathanah berupa kurungan penjara selama 14 tahun serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan atas kasus gratifikasi. Keputusan tersebut dibuat setelah adanya kesepakatan dari lima anggota majelis hakim.
Kasus korupsi Indosat Mega Media
5 Januari 2013
James Comey
Comey adalah Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York dari bulan Januari 2002 sampai Desember 2003, dan kemudian menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat dari Desember 2003 sampai Agustus 2005. Comey ditunjuk Patrick Fitzgerald untuk menjadi Penasihat Khusus untuk memimpin juri penyelidikan ke urusan Plame setelah Jaksa Agung John Ashcroft menyatakan dirinya tidak bisa terlibat dalam kasus ini.
Haswandi
Hakim Haswandi mulai dikenal publik saat menjadi anggota majelis yang menangani kasus dugaan pemotongan dana pengamanan pilkada Jabar dengan tersangka mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Haswandi duduk sebagai anggota majelis bersama hakim Artha Theresia dan Charis Mardiyanto sebagai ketua majelis. Dalam persidangan haswandi cukup kritis dalam menggali informasi dan fakta dari para saksi termasuk enam mantan Kapolres pada saat Susno Duadji menjadi Kapolda Jabar. Haswandi tidak ikut menjatuhkan vonis terhadap Susno karena sebelum persidangan selesai Ia dipromosikan menjadi wakil Ketua PN Batam.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada masa kampanye pemilihan Presiden 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memuji kinerja Suryadharma sebagai Menteri Agama. Prabowo menilai, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya sudah sangat baik.
Harini Wiyoso
Harini R. Wiyoso (ER: Harini R. Wijoso; lahir tahun 1938?) adalah seorang pengacara Indonesia yang namanya mencuat dalam kasus penyuapan Probosutedjo terhadap Ketua Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagir Manan, dan beberapa hakim lainnya.
Syahrul Mamma
Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Syahrul Mamma, S.H., M.H. () adalah seorang purnawirawan Polri yang sejak 29 Maret 2016 mengemban amanat sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakabareskrim Polri pengganti Irjen Pol. Johny Mangasi Samosir dan Wakapolda Sulsel. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1983 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Ia resmi pensiun dari kepolisian pada tahun 2016 sebelum ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.
Roy Suryo
Pada 21 Oktober 2009, Roy Suryo sebagai saksi ahli Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan memberatkan Prita Mulyasari dalam kasus pencemaran nama baik melawan RS Omni Internasional Alam Sutera. Roy Suryo memberi penjelasan bahwa salinan email Prita dapat menjadi barang bukti dan bahwa Prita memiliki niat menyebarkan email tersebut karena menggunakan menu 'To', bukan 'Cc'. Kesaksian Roy Suryo ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama yang meragukan kepakaran Roy Suryo untuk membuat pernyataan dalam sidang pengadilan.
Eddy Tansil
Pada tanggal 29 Oktober 2007, Tempo Interaktif memberitakan bahwa Tim Pemburu Koruptor (TPK) - sebuah tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, dan Polri, telah menyatakan bahwa mereka akan segera memburu Eddy Tansil. Keputusan ini terutama didasari adanya bukti dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bahwa buronan tersebut melakukan transfer uang ke Indonesia satu tahun sebelumnya.
Eva Kusuma Sundari
Pada Pileg 2009, Eva kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan kepolisian. Pada periode ini Eva memperjuangkan penambahan anggaran Kejaksaan Agung khusus untuk kegiatan "trafficking" (perdagangan manusia).
Dahlan Iskan
Dahlan Iskan kemudian mengajukan gugatan praperadilan kasus ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu, 5 Agustus 2015, akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara ini. Hakim tunggal Lendriyati Janis mengatakan penetapan tersangka Dahlan dalam kasus dugaan korupsi gardu induk oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak sah.
Kasus korupsi e-KTP
Pada 22 Juli 2017 telah terjadi pertemuan antara Setya Novanto dengan Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung dalam sidang terbuka disertasi politisi Partai Golkar Adies Kadir di Surabaya, Jawa Timur. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Komisi Yudisial (KY) pada 21 Agustus 2017. Mereka curiga bahwa Setya Novanto telah melakukan upaya kepada Mahkamah Agung agar ia bisa terbebas dari hukum, terutama lewat sidang praperadilan. Laporan GMPG ditanggapi dengan positif oleh Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari namun dibantah oleh Setya Novanto dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengklarifikasi bahwa keberadaan Hatta Ali di Surabaya adalah murni sebagai penguji disertasi Adies Kadier dan tidak ada kaitannya dengan kasus e-KTP. Menanggapi pelaporan Doli, Golkar kemudian memecatnya sebagai politisi di Partai Golkar.
Ratu Atut Chosiyah
Berdasarkan Konferensi pers yang diadakan di Gedung KPK Kuningan, ketua KPK Abraham Samad mengumumkan bahwa Ratu Atut terlibat dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak dan ditetapkan sebagai tersangka. Atut dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 nomor 1 KUHP. Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dulu yaitu adiknya Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Setelah diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada 20 Desember, Atut langsung dijebloskan ke penjara. Atut akan ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta. Walau begitu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Atut tetap sebagai gubernur sampai Ia ditetapkan sebagai terdakwa. Sedangkan sebagian tugas Atut diserahkan kepada wakilnya, Rano Karno
Ali Sutan Harahap
Ali Sutan Harahap Lahir di Sibuhuan, tersangkut kasus Korupsi masa jabatan 2008-2013. Pada Pilkada 2013 ia terpilih lagi menjadi Bupati Padang Lawas dan dimpingi oleh Wakilnya Drg.Ahmad Zarnawi Pasaribu C.Ht.MM M.Si Periode 2013 - 2018
Bambang Waluyo
Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. () adalah Jaksa Agung Muda Pembinaan sejak 2013 hingga 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI sejak periode 2012 hingga 2013.
Hendarman Supandji
Hendarman Supandji () adalah Jaksa Agung Indonesia sejak 9 Mei 2007 hingga 24 September 2010. Ia menggantikan Abdul Rahman Saleh dan digantikan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono (sebagai pelaksana tugas). Sebelum diberhentikan, sejak tanggal 22 September 2010 keabsahan jabatan Hendarman diperdebatkan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap masa jabatan jaksa agung dalam UU No. 16 Tahun 2004. Ia adalah kakak kandung dari Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017, Hendardji Soepandji dan Gubernur Lemhanas periode 2010 - 2015, Budi Susilo Soepandji.
Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2010 yang mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap masa jabatan jaksa agung dalam UU No. 16 Tahun 2004, keabsahan jabatan Hendarman menjadi diperdebatkan. Menurut Ketua MK Mahfud MD, berdasarkan keputusan tersebut, sejak 22 September 2010 pukul 14.35 WIB, Hendarman tidak lagi menjadi Jaksa Agung yang sah. Sementara pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, tetap berkeyakinan bahwa jabatan Hendarman sah karena tidak ada bagian dalam keputusan MK yang menyatakan apa yang dikemukakan oleh Mahfud tersebut.
Gatot Pujo Nugroho
Pada 27 Juli 2015, KPK menetapkan Gatot dan istri mudanya, Evy Susanti, sebagai tersangka kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan.
Marí Alkatiri
Pada 20 Juli 2006, Kejaksaan Agung Timor Leste memeriksanya di kantor kejaksaan di Kaikoli (Dili). Alkatiri diperiksa dengan didampingi lima pengacara, yaitu Arnaldo Matos dan Antonio Barreiros dari Portugal, José Luís Guterres dan Arlindo Sanches dari Timor Leste, dan seorang asisten Otto Cornelis Kaligis dari Indonesia. Pemeriksaan berlangsung selama dua jam dan tertutup bagi pers. Selama pemeriksaan, gedung kejaksaan dijaga ketat oleh 20 tentara Australia dan enam tank. Jaksa penuntut umum Luis Mota yang memeriksa Alkatiri dikabarkan mengajukan tiga pertanyaan. Namun, kejaksaan tak menjelaskan apa saja pertanyaan itu.
Mir Hazar Khan Khoso
Hakim (R) Mir Hazar Khan Khoso (Urdu, ) () adalah pelaksana jabatan Perdana Menteri Pakistan dari 25 Maret 2013 sampai 5 Juni 2013. Seorang yuris, Khoso merupakan pensiunan hakim yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Hakim Pengadilan Syariah Federal dan menjabat sebagai perdana menteri sementaa menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada Mei 2013. Setelah Nawaz Sharif mundur dari jabatan perdana menteri, Khoso kembali menjabat dalam jabatan tersebut.
Kasus suap daging sapi impor
Hukuman yang harus ditanggung oleh Fathanah kemudian jadi bertambah berat setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan keputusan baru pada 26 Maret 2014. Keputusan tersebut adalah menambah hukuman menjadi pidana penjara selama 16 tahun dan wajib denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara pada 26 Maret 2014. Hal itu dilakukan untuk menimbulkan efek jera sekaligus sebagai timbal balik karena Fathanah telah merugikan masyarakat dengan melambungnya harga daging sapi. Adapun anggota majelis hakim yang terlibat dalam keputusan tersebut adalah Elang Prakoso Wibowo, Roki Panjaitan, As'adi Al Ma'ruf dan Sudiro.
Marwan Effendy
Prof. Dr Marwan Effendy SH, MH () adalah seorang yang pernah menjadi jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau biasa disebut Jamwas di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Marwan Effendy merupakan jaksa yang dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada saat kredibilitas bagian Pidana Khusus Kejaksaan Agung sedang terpuruk akibat kasus dugaan suap jaksa Urip Tri Gunawan. Marwan Effendy juga merupakan dosen Universitas Trisakti Jakarta yang mengajar mahasiswa pascasarjana (S2) bidang hukum. Pada tanggal 4 Oktober 2012, Marwan dikukuhkan sebagai guru besar (profesor) tidak tetap pada Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.
Abdul Hakim Ritonga
Ketika menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, namanya disebut-sebut dalam rekaman audio kontroversial terkait dugaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Oktober-November 2009. Ia lalu mengajukan pengunduran dirinya pada 5 November 2009.
Loretta Lynch
Loretta Elizabeth Lynch (lahir 21 Mei 1959) adalah saat Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York. Dia telah melayani masa jabatannya saat ini sebagai Jaksa AS sejak tahun 2010, setelah sebelumnya menjabat 1999-2001. Sebagai Jaksa AS untuk Distrik Timur New York, Lynch mengawasi penuntutan federal di New York City Staten Island dan Long Island. Pada 7 November 2014, Presiden Barack Obama menyatakan dirinya sebagai calon untuk berhasil Jaksa Agung AS Eric Holder sebagai Jaksa Agung berikutnya dari Amerika Serikat.
Kasus korupsi e-KTP
Sebulan setelah pembatalan status tersangka oleh Hakim Cepi, tepatnya pada 31 Oktober 2017 KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto. Setya Novanto disangkakan pada Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 "juncto" Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan ini dibuat oleh KPK setelah melakukan penyelidikan lebih dalam dengan mengumpulkan berbagai bukti dan minta keterangan dari para saksi. Pada 13 dan 18 Oktober 2017 KPK pernah meminta Novanto untuk dimintai keterangan, namun ia absen dengan alasan tugas kedinasan. Sebagai tindak lanjut, KPK lalu mengantarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke kediamannya di Kebayoran Baru per 3 November 2017.
Luthfi Hasan Ishaaq
Setelah pengumuman sebagai tersangka bersama Ahmad Fathanah dalam kasus suap daging impor oleh KPK, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri sebagai Presiden PKS pada tanggal 31 Januari 2013 di depan pintu gerbang KPK. Selanjutnya ia digantikan oleh Anis Matta.
Kasus korupsi e-KTP
Pada 22 September 2017 Cepi Iskandar, hakim tunggal yang bertugas di sidang praperadilan menolak eksepsi yang diajukan oleh KPK dan menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut. Sebelumnya pihak Novanto mempermasalahkan soal status penyelidik dan penyidik KPK. Namun KPK menilai jika pihak Novanto keberatan, seharusnya mereka mengajukannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan praperadilan. KPK pun menerima dan menghargai keputusan hakim. Pada sidang yang digelar pada 27 September 2017 KPK meminta untuk memutar rekaman terkait keterlibatan Novanti di sidang. Namun hakim Cepi malah menolaknya.
Noor Rachmad
Dr. Noor Rachmad, S.H., M.H. () adalah seorang jaksa di lingkungan Kejaksaan R.I. yang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) sejak Nopember 2015. Selain menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Noor Rachmad terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) pada Desember 2015. Noor Rachmad mengenyam pendidikan S1 Ilmu Hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 1979.
Nurdin Halid
Pada tanggal 16 Juli 2004, dia ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam distribusi minyak goreng. Hampir setahun kemudian pada tanggal 16 Juni 2005, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Putusan ini lalu dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007 yang memvonis Nurdin dua tahun penjara. Ia kemudian dituntut dalam kasus yang gula impor pada September 2005, namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum. Selain kasus ini, ia juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara dua tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Tanggal 17 Agustus 2006 ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi dari pemerintah bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Junimart Girsang
Nama Junimart juga terkenal sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada akhir tahun 2015 saat sedang menangani Skandal Politik di Kasus PT Freeport Indonesia 2015 atau "Papa Minta Saham" oleh Mantan Ketua DPR Setya Novanto
Prabowo Subianto
Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Djodi dan Ja'far Hafsah. Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto digantikan oleh DR. Oesman Sapta Odang dan pergantian ini telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-14 . AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011. Terhadap Keputusan Keabsahan Kepengurusan HKTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum DR. Oesman Sapta tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo Subianto melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terakhir mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013 yang menolak gugatan Prabowo tersebut.
Ratu Atut Chosiyah
Pada 17 Desember 2013, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam pengadaan alat kesehatan di Banten. Ia resmi dinonaktifkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Mei 2014 terkait kasus suap pilkada di MK.
Natalia Poklonskaya
Ia ditunjuk sebagai Jaksa Agung Republik Otonom Krimea pada tanggal 11 Maret 2014. Oleh Sergei Aksyonov, ia ditunjuk sebagai Jaksa Agung setelah jaksa sebelumnya memilih untuk loyal dengan pemerintahan Kiev. Jabatan ini juga sempat ditolak oleh empat orang lain sebelum akhirnya diterima Poklonskaya. Ia sebelumnya pernah mengkritik unjuk rasa oposisi di Ukraina dan menyebut pergantian pemerintahan di Kiev sebagai "kudeta anti-konsitusional". Menanggapi hal ini, pemerintah Ukraina membuka kasus kriminal terhadap Poklonskaya dan mencabut jabatan pegawai negerinya sebagai "penasihat kehakiman".
Andhi Nirwanto
Ketika dicalonkan menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan M. Amari pada tahun 2011, beredar kabar bahwa Andhi Nirwanto pernah ditangkap polisi dan dijadikan tersangka terkait tuduhan pemalsuan Berita Acara Pemeriksaa (BAP). Andhi diduga terlibat kasus pemalsuan Berita Acara Pemeriksaa saksi Kikie Aryanto dalam kasus pembunuhan bos judi Nyo Beng Seng pada tahun 1997. Saat kasus itu terjadi Kikie seharusnya menjadi saksi untuk terdakwa Eng San yang diduga sebagai otak pembunuhan Nyo Beng Seng namun menghilang. Akhirnya Kikie ditetapkan sebagai buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian. Pada kasus pemalsuan BAP tersebut Andhi diberitakan pernah ditangkap dan ditahan selama 22 hari oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Pihak kejaksaan melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rachmad membantah berita tersebut. Ia mengatakan bahwa Andhi NIrwanto bersih dari segala kasus hukum. Terkait dengan isu mengenai Andhi pernah ditangkap polisi pada tahun 1997 Noor menjelaskan bahwa Andhi hanya menjadi saksi dan hanya diperiksa selama setengah hari.
Artalyta Suryani
Sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa Artalyta Suryani kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Agenda siang ini masih mendengar keterangan saksi yaitu staf pegawai Kejaksaan Agung bernama Paino dan rekan Artalyta Suryani yang bernama Romulus Pranata.
Kasus korupsi pengadaan Al-Quran
Tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Al-Quran tidak hanya Dzulkarnaen dan Dendy Prasetya saja, melainkan juga berasal dari orang dalam, yakni pejabat Kementerian Agama itu sendiri. Pada 9 Januari 2013 KPK menetapkan tersangka baru, yakni Ahmad Jauhari yang saat itu menjabat sebagai Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama. Penetapan Jauhari sebagai tersangka dilakukan berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kasus korupsi Indosat Mega Media
Mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto, diperiksa oleh Kejagung sebagai tersangka.
Kasus suap daging sapi impor
Pada sore hari setelah melakukan transaksi di kantor PT Indoguna Utama, Ahmad Fathanah lalu beranjak dengan membawa uang tersebut ke Hotel Le Meridien yang terletak di Jakarta Pusat. Di sana KPK menemui bahwa Ahmad Fathanah sempat bertemu dengan seorang mahasiswi 19 tahun berinisial M. Namun KPK tak tahu secara pasti terhadap apa yang mereka berdua lakukan saat itu.