apakah seurakarta memiliki kerajaan?
Kasunanan Surakarta
Kasunanan Surakarta umumnya tidak dianggap sebagai pengganti Kesultanan Mataram, melainkan sebuah kerajaan tersendiri, walaupun rajanya masih keturunan raja Mataram. Setiap raja Kasunanan Surakarta yang bergelar Sunan (demikian pula raja Kasultanan Yogyakarta yang bergelar Sultan) selalu menanda-tangani kontrak politik dengan VOC atau Pemerintah Hindia Belanda.
Mandala Sindangkasih
Dalam sejarah kerajaan Sunda, seperti yang diungkapkan dalam Carita Parahyangan, tercapainya kemakmuran negara, keamanan masyarakat, kejayaan raja selalu dikaitkan dengan sikap raja yang sangat memperhatikan kehidupan beragama, menjalankan kehidupan yang didasarkan pada aturan agama, atau patokan hidup yang telah ditetapkan oleh para leluhur, termasuk rajanya sendiri, dan menjalin hubungan baik dengan para pemimpin agama, seperti pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana (1372-1475) dan Sri Baduga Maharaja (1482-1521).
Kota Surakarta
Selanjutnya, karena berkembang gerakan antimonarki di Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat DIS, pada tanggal 16 Juni 1946 pemerintah membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaran. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegaran menjadi rakyat biasa di masyarakat dan keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. Kemudian Surakarta ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen, yang memimpin Karesidenan Surakarta ("Residentie Soerakarta") dengan luas daerah 5.677 km². Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali. Tanggal 16 Juni 1946 diperingati sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta era modern.
Maharaja
Di Indonesia, monarki yang dipandang setingkat dengan kemaharajaan atau kekaisaran adalah Sriwijaya, Majapahit, dan Kutai (sebelum akhirnya Kutai berubah menjadi monarki Islam pada tahun 1565). Maharaja juga sebutan untuk penguasa kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan pada abad ke-14 sampai abad ke-15, misalnya sebutan untuk Maharaja Suryanata yang juga bergelar Maharaja di Candi. Gelar ini juga digunakan oleh penguasa Kerajaan Negara Daha, misalnya Maharaja Sukarama, kakek dari Sultan Suriansyah, penguasa pertama Kesultanan Banjar.
Sejarah Surakarta
Surakarta pada masa kolonial Belanda merupakan daerah "Vorstenlanden" atau swapraja, yaitu daerah yang berhak memerintah sendiri / tidak diatur oleh UU seperti daerah lain tetapi diatur dengan kontrak politik antara Gubernur Jenderal dan Sri Sunan. Ada dua macam kontrak politik, yaitu kontrak panjang tentang kesetaraan kekuasaan keraton dengan Belanda, dan pernyataan pendek tentang pengakuan atas kekuasaan Belanda. Kasunanan Surakarta diatur dalam kontrak panjang, sementara Mangkunegaran diatur dalam pernyataan pendek.
Kasunanan Surakarta
Kemudian pada tanggal 1 September 1945, Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran mengirimkan maklumat kepada Presiden Soekarno perihal pernyataan dari Susuhunan Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunegara VIII yang menyatakan bahwasanya Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, dimana hubungan antara Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung. Atas dasar semua itulah, maka Presiden Soekarno memberikan pengakuan resmi kepada Susuhunan Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunegara VIII dengan diberikannya piagam kedudukan resmi.
Swapraja
Sistem administrasi daerah Indonesia pada masa Hindia Belanda dikenal rumit dan mengakui bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang berbeda-beda. Daerah swapraja adalah salah satu bentuk yang diakui oleh pemerintah kolonial dan mencakup berbagai bentuk administrasi, seperti kesultanan, kerajaan, dan keadipatian. Status swapraja berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi berhak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya. Contoh daerah swapraja adalah Kesunanan Surakarta.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Keraton Yogyakarta atau dalam bahasa aslinya "Karaton Kasultanan Ngayogyakarta" merupakan tempat tinggal resmi para Sultan yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta. Karaton artinya tempat di mana "Ratu" (bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti Raja) bersemayam. Dalam kata lain Keraton/Karaton (bentuk singkat dari Ke-ratu-an/Ka-ratu-an) merupakan tempat kediaman resmi/Istana para Raja. Artinya yang sama juga ditunjukkan dengan kata "Kedaton". Kata Kedaton (bentuk singkat dari Ke-datu-an/Ka-datu-an) berasal dari kata "Datu" yang dalam bahasa Indonesia berarti Raja. Dalam pembelajaran tentang budaya Jawa, arti ini mempunyai arti filosofis yang sangat dalam.
Saur Sepuh: The Series
Enam kerajaan ini adalah kerajaan Madangkara, Niskala, Sanggam, Selimbar, Saptarema dan Salingkuh.
Kerajaan Salakanagara
Salakanagara, berdasarkan Naskah Wangsakerta - "Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara" (yang disusun sebuah panitia dengan ketuanya Pangeran Wangsakerta) diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Salakanagara diyakini sebagai leluhur Suku Sunda, hal dikarenakan wilayah peradaban Salakanagara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Dan yang memperkuat lagi adalah kesamaan kosakata antara Sunda dan Salakanagara. Disamping itu ditemukan bukti lain berupa Jam Sunda atau Jam Salakanagara, suatu cara penyebutan Waktu/Jam yang juga berbahasa Sunda.
Sunda Kelapa
Kerajaan Demak menganggap perjanjian persahabatan Sunda-Portugal tersebut sebagai sebuah provokasi dan suatu ancaman baginya. Lantas Demak menugaskan Fatahillah untuk mengusir Portugis sekaligus merebut kota ini. Maka pada tanggal 22 Juni 1527, pasukan gabungan Demak-Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah (Faletehan) merebut Sunda Kelapa. Tragedi tanggal 22 Juni inilah yang hingga kini selalu dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. Sejak saat itu nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Nama ini biasanya diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan, namun sejatinya artinya ialah "kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha" dari bahasa Sanskerta, "jayakṛta" (Dewanagari जयकृत).
Kartasura, Sukoharjo
Pada hari Rebo Pon, tanggal 27 Ruwah, tahun Alip 1603(J), bertepatan dengan tanggal 11 September 1680(M), Sunan Amangkurat II secara resmi menempati ibukota kerajaan yang baru. Sejak saat itu nama Wanakerta diganti dengan nama Kartasura Adiningrat. Dengan demikian sekarang ini (tahun 2010) Kartasura sudah berusia 330 tahun.
Kerajaan Bangkalaan
Kerajaan Kepangeranan Bangkalaan, setelah bergabung dengan Hindia Belanda disebut Landschap Bangkalaan adalah Landschap atau suatu wilayah pemerintahan sipil yang dikepalai seorang bumiputera bagian dari Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah kekuasaan Asisten Residen GH Dahmen yang berkedudukan di Samarinda. Pemerintah swapraja daerah tersebut dikuasakan kepada seorang kepala bumiputera yaitu Pangeran Muda Muhammad Arifbillah Aji Samarang. Daerah ini sebelumnya adalah kerajaan Suku Dayak Bangkalaan yang berdiri di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Sekarang wilayah kerajaan ini menjadi beberapa kecamatan di Kabupaten Kotabaru yaitu Kecamatan Kelumpang Utara, Kotabaru, Kelumpang Hulu, Kotabaru, dan Kelumpang Selatan, Kotabaru. Raja yang terkenal dari daerah ini adalah Pangeran Agung atau Raja Agung.
Kasunanan Surakarta
Pemerintahan Pakubuwana XI terjadi pada masa sulit, yaitu bertepatan dengan meletusnya Perang Dunia Kedua. Ia juga mengalami pergantian pemerintah penjajahan dari tangan Belanda kepada Jepang sejak tahun 1942. Pihak Jepang menyebut Surakarta dengan nama "Solo Koo".Ia digantikan Sri Susuhunan Pakubuwana XII.
Vorstenlanden
Daerah Vorstenlanden secara harafiah berarti "wilayah-wilayah kerajaan". Sebutan ini dalam konteks sejarah Nusantara dipakai untuk menyebut wilayah yang sekarang menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bekas-bekas wilayah Daerah Istimewa Surakarta. Kedua daerah ini merupakan wilayah kekuasaan empat kerajaan ("Catur Sagatra") yang menjadi penerus dinasti Mataram. Dua kerajaan ada di karesidenan Surakarta, yaitu Kasunanan Surakarta dan Praja mangkunegaran. dua kerajaan lainnya ada di karesidenan Ngayogyakarta, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta dan Praja pakualaman.
Keresidenan Surakarta
Pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, wilayah keresidenan ini menjadi "Daerah Istimewa Surakarta", dengan gubernur Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan wakil gubernur Sri Mangkunegoro VIII (bersamaan dengan berdirinya DI Yogyakarta). Status ini tidak berumur panjang karena terjadi revolusi sosial yang didalangi oleh Tan Malaka untuk menentang berkuasanya kekuatan aristokrasi dan feodalisme di wilayah ini, sehingga setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda Surakarta kehilangan otonominya dan wilayah ini menjadi Keresidenan Surakarta
Daerah istimewa
Daerah Istimewa Surakarta adalah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran yang diakui Negara Indonesia sebagai daerah yang memiliki sifat istimewa berdasarkan kedudukan kedua daerah tersebut sebagai "Kooti". Pengakuan ini didasarkan atas Piagam Penetapan Presiden RI tertanggal 19 Agustus 1945. Karena perselisihan kedua kerajaan yang ada, Kepala Daerah Istimewa dipegang oleh Komisaris Tinggi yang dijabat oleh Gubernur RP Suroso, yang kemudian Gubernur Suryo. Karena berbagai alasan, baik persaingan dua kerajaan, politik, keamanan, Pemerintah Pusat mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD/1946 pada 15 Juli 1946, yang pada pokoknya berisi mengenai bentuk dan susunan pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta, yang satu di antaranya menjadikan Daerah Istimewa Surakarta sebagai Karesidenan biasa dibawah Pemerintah Pusat. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Surakarta, yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri, serta Kota Surakarta, menjadi bagian Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk pada 1950.
Kota Surakarta
Surakarta dikenal sebagai salah satu inti kebudayaan Jawa karena secara tradisional merupakan salah satu pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa. Kemakmuran wilayah ini sejak abad ke-19 mendorong berkembangnya berbagai literatur berbahasa Jawa, tarian, seni boga, busana, arsitektur, dan bermacam-macam ekspresi budaya lainnya. Orang mengetahui adanya "persaingan" kultural antara Surakarta dan Yogyakarta, sehingga melahirkan apa yang dikenal sebagai "Gaya Surakarta" dan "Gaya Yogyakarta" di bidang busana, gerak tarian, seni tatah kulit (wayang), pengolahan batik, gamelan, dan sebagainya.
Kabupaten Majalengka
Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan abad ke-15, di wilayah Kabupaten Majalengka terbagi menjadi 3 kerajaan: (1) Kerajaan Talaga Manggung dipimpin oleh Sunan Corenda atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Parung (2) Kerajaan Rajagaluh dipimpin oleh Prabu Cakraningrat (3) Kerajaan Sindangkasih, dipimpin oleh seorang puteri bernama Nyi Rambut Kasih.
Keresidenan Surakarta
Perkembangan dalam administrasi pemerintahan menghapuskan tingkat karesidenan, dan kemudian Keresidenan Surakarta, sebagaimana karesidenan lainnya di Indonesia, menjadi Daerah Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Surakarta, hingga sekarang.
Indonesia
Pada masa kerajaan Sriwijaya, Dinasti Hindu-Buddha Sanjaya dan Syailendra dari kerajaan Sriwijaya juga mendirikan kerajaan-kerajaan perintis di pulau Jawa bagian tengah. Kerajaan-kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar, yang terdiri dari kerajaan Panjalu/Daha/Kediri (1045–1222), kerajaan Tumapel/Singosari (1222–1292), hingga kerajaan Majapahit (1293–1527). Kerajaan Majapahit selanjutnya berkembang menjadi kemaharajaan terbesar di Nusantara dengan wilayah kekuasaan yang luas meliputi Sumatera bagian tengah dan selatan, semenanjung Malaya, pesisir dan dataran rendah Kalimantan, ujung selatan dan timur Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga ujung barat Papua. Setelah Majapahit runtuh, kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang pesat di Indonesia.
Kota Surakarta
Bangunan ibadah bersejarah di Surakarta beragam, yang mencerminkan keberagaman kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Surakarta, mulai dari masjid terbesar dan paling sakral yang terletak di bagian barat Alun-alun Utara Keraton Kasunanan, Surakarta, yaitu Masjid Agung Surakarta yang dibangun sekitar tahun 1763 atas prakarsa dari Sunan Pakubuwana III, Masjid Al Wustho Mangkunegaran, Masjid Laweyan yang merupakan masjid tertua di Surakarta, Gereja St. Petrus di Jl. Slamet Riyadi, Gereja St. Antonius Purbayan, hingga Tempat Ibadah Tri Dharma Tien Kok Sie, Vihara Am Po Kian, dan Sahasra Adhi Pura.
Kerajaan Samaskuta
Kerajaan Samaskuta adalah sebuah kerajaan yang terdapat dipedalaman Sumatra pada abad 5 Masehi.
Kerajaan Samaskuta adalah sebuah kerajaan yang terdapat dipedalaman Sumatra, tepatnya di Danau Singkarak saat ini . Belum diketahui lebih banyak mengenai awal mula berdirinya kerajaan ini. Akan tetapi kerajaan ini diketahui telah ada sebelum terjadinya letusan Krakatau pada abad ke 5 . Selain itu di dalam Pararaton disebutkan nama raja yang memerintah di Kerajaan Samaskuta ini pada tahun 416 Masehi adalah Prabu Sangkala id=1121.
Keresidenan Surakarta
Pada 16 Juni 1946, dibentuk Keresidenan Surakarta dan terdiri dari daerah-daerah berikut:
Sejarah Surakarta
Perjanjian Salatiga 1757 memperluas wilayah kota ini, dengan diberikannya wilayah sebelah utara keraton kepada pihak Pangeran Sambernyawa (Mangkunagara I). Sejak saat itu, Sala merupakan kota dengan dua sistem administrasi, yang berlaku hingga 1945, pada masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
Keraton Surakarta Hadiningrat
"Sasana Sewaka" aslinya merupakan bangunan peninggalan pendapa Keraton Kartasura. Pada masa Susuhunan Pakubuwana XII tepatnya pada tahun 1985 tempat ini mengalami musibah kebakaran. Di bangunan ini pula Sri Sunan bertahta dalam upacara-upacara kebesaran kerajaan seperti garebeg dan ulang tahun raja. Di sebelah barat Sasana ini terdapat "Sasana Parasdya", sebuah peringgitan. Di sebelah barat "Sasana Parasdya" terdapat "nDalem Ageng Prabasuyasa". Tempat ini merupakan bangunan inti dan terpenting dari seluruh Keraton Surakarta Hadiningrat. Di tempat inilah disemayamkan pusaka-pusaka dan juga tahta Sri Sunan yang menjadi simbol kerajaan. Di lokasi ini pula Sri Sunan bersumpah ketika mulai bertahta sebelum upacara pemahkotaan dihadapan khalayak di "Siti Hinggil Lor".
Sejarah Surakarta
Sejak Gubernur Jenderal G.J. Van Heutz (1851-1924), setiap terjadi pergantian raja, maka diadakan pembaharuan kontrak. Kontrak terakhir untuk Kasunanan diatur dalam S 1939/614, sedangkan untuk Mangkunegaran diatur dalam S 1940/543.
Kasunanan Surakarta
Selanjutnya wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang, karena Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Praja Mangkunegaran. Sebagai penguasa, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara. Wilayah Surakarta berkurang lebih jauh lagi setelah usainya Perang Diponegoro pada tahun 1830, di mana daerah-daerah mancanegara diberikan kepada Belanda sebagai ganti rugi atas biaya peperangan.
Suruaso, Tanjung Emas, Tanah Datar
Suruaso adalah nagari yang terletak di dekat Batusangkar, ibu kota kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nagari ini dulunya kemungkinan menjadi ibu kota bagi kerajaan Malayapura yang didirikan oleh Adityawarman. Dalam kawasan nagari ini juga ditemukan saluran irigasi (selokan) yang diselesaikan pada zaman Adityawarman, dimana saluran irigasi ini melalui sebuah bukit yang dipahat (Bukit Bapahek), dan saluran irigasi ini terletak kira-kira 2 meter dari tepi Batang Selo, dan pada samping kiri dan kanan dari saluran irigasi ini ditemukan prasasti yang salah satunya dinamakan Prasasti Suruaso yang beraksara Melayu, dan prasasti yang satu lagi beraksara "Nagari" (Tamil).
Sejarah Surakarta
Pada Oktober 1945, terbentuk gerakan swapraja/anti-monarki/anti-feodal di Surakarta, yang salah satu pimpinannya adalah Tan Malaka, tokoh Persatuan Perjuangan. Tujuan gerakan ini adalah membubarkan DIS, dan menghapus Mangkunegaran dan Kasunanan. Pertumbuhan gerakan ini cepat dikarenakan ketidakpuasan rakyat Surakarta terhadap Kasunanan. Gerakan ini di kemudian hari dikenal sebagai Pemberontakan Tan Malaka. Motif lain adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai kedua monarki untuk dibagi-bagi ke petani ("landreform") oleh gerakan sosialis.
Arsitektur dan peninggalan sejarah di Surakarta
Masjid Agung Kraton Surakarta (nama resmi bahasa Jawa: "Masjid Ageng Karaton Surakarta Hadiningrat") pada masa prakemerdekaan merupakan Masjid Agung Kerajaan (Surakarta Hadiningrat). Semua pegawai masjid tersebut merupakan abdi dalem keraton, dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsiranom (penghulu) dan Lurah Muadzin.
Kabupaten Sukoharjo
Pasca Perang Jawa (1825-1830), pemerintah Hindia Belanda makin memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan. Kondisi masyarakat Jawa yang semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. Di Kasunanan Surakarta dibentuk lembaga "Pradata Gedhe", yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya, "Pradata Gedhe" mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata "Kabupaten".
Kerajaan Indraprahasta
Indraprahasta didirikan 363 M dan Maharesi Sentanu berkuasa sampai tahun 398 M, dengan gelar Prabu Indaswara Sakalakretabuwana. Kekuasaanya berdampingan dengan Kerajaan Salakanagara yang dipimpin Prabu Darmawirya Dewawarman VIII.
Disebutkan pula Maharesi Sentanu ini kemudian menikah dengan putri Prabu Darmawirya Dewawarman VIII yang bernama Dewi Indari. Wilayah Indraprahasta kala itu kini meliputi Desa Sarwadadi Kecamatan Sumber (sebagai pusat pemerintahan), Cimandung di Desa Krandon Kecamatan Talun dan Desa Cirebon Girang.
Kala itu duplikasi tempat-tempat di India diaplikasikan untuk menamai Gunung Cireme sebagai Indrakila, sungai yang melintasi wilayahnya diberi nama Gangganadi, termasuk memperdalam sungai yang kemudian diberi nama Setu Gangga.
Dipati Ukur
Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh (1579/1580) akibat gerakan pasukan Banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Sumedang Larang, penerus Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedang Larang didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu Geusan Ulun (1580-1608), dengan ibukota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak di sebelah barat kota Sumedang sekarang. Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi bekas wilayah kerajaan Pajajaran, yaitu seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten, Jayakarta dan Cirebon.
Kasunanan Surakarta
Bangunan Keraton Kartasura yang sudah hancur dan dianggap "tercemar". Sunan Pakubuwana II lalu memerintahkan Tumenggung Honggowongso (bernama kecil Joko Sangrib atau Kentol Surawijaya, kelak diberi gelar Tumenggung Arungbinang I), bersama Tumenggung Mangkuyudha, serta komandan pasukan Belanda, J.A.B. van Hohendorff, untuk mencari lokasi ibu kota/keraton yang baru. Untuk itu dibangunlah keraton baru 20 km ke arah tenggara dari Kartasura, pada 1745, tepatnya di Desa Sala di tepi Bengawan Solo. Untuk pembangunan kraton ini, Pakubuwono II membeli tanah seharga selaksa keping emas yang diberikan kepada "akuwu" (lurah) Desa Sala yang dikenal sebagai Ki Gede Sala. Di tengah pembangunan Kraton, Ki Gede Sala meninggal dan dimakamkan di area kraton.
Kerajaan Dwaraka
Kerajaan Dwaraka adalah sebuah kerajaan yang didirikan wangsa Yadawa setelah melepaskan diri dari Kerajaan Surasena karena diserbu oleh raja Jarasanda dari Magadha. Kerajaan ini diperintah oleh Krishna Wasudewa selama zaman Dwapara Yuga. Wilayah Kerajaan Dwaraka meliputi Pulau Dwaraka, dan beberapa pulau tetangga seperti Antar Dwipa, dan sebagian wilayahnya berada di darat dan berbatasan dengan negeri tetangga yaitu Kerajaan Anarta. Wilayah tersebut terlihat seperti negara Yunani yaitu negeri dengan pulau-pulau kecil dan sebagian berupa wilayah daratan. Kerajaan Dwaraka kira-kira terletak di sebelah Barat Laut Gujarat. Ibukotanya bernama Dwarawati (dekat Dwarka, Gujarat).
Kota Surakarta
Kekuasaan politik kedua kerajaan ini dilikuidasi setelah berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama 10 bulan, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi, yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta.
Sejarah Surakarta
Berlakunya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan rajanya Pakubuwono III. Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan rajanya Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono (HB) I). Keraton dan kota Yogyakarta mulai dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu dibangun.
Batavia
Permukiman tersebut berkembang menjadi pelabuhan, yang kemudian juga dikunjungi oleh kapal-kapal dari mancanegara. Hingga kedatangan orang Portugis, Sunda Kalapa masih di bawah kekuasaan kerajaan Hindu lain, Pakuan Pajajaran. Sementara itu, Portugis telah berhasil menguasai Malaka, dan tahun 1522 Gubernur Portugis d'Albuquerque mengirim utusannya, Enrique Leme yang didampingi oleh Tomé Pires untuk menemui Raja Sangiang Surawisesa. Pada 21 Agustus 1522 ditandatangani perjanjian persahabatan antara Pajajaran dan Portugis. Diperkirakan, langkah ini diambil oleh sang raja Pakuan Pajajaran tersebut guna memperoleh bantuan dari Portugis dalam menghadapi ancaman Kesultanan Demak, yang telah menghancurkan beberapa kerajaan Hindu, termasuk Majapahit. Namun ternyata perjanjian ini sia-sia saja, karena ketika diserang oleh Kerajaan Islam Demak, Portugis tidak membantu mempertahankan Sunda Kalapa.
Kasunanan Kartasura
Maka pada tahun Jawa 1700 (bertepatan dengan 1774 Masehi) terjadi kegelisahan di antara raja-raja Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, dua kerajaan bersaudara yang saling berusaha menaklukkan pada masa itu. Untuk menangkal mitos tersebut, seorang menantu Hamengkubuwana I dari Yogyakarta mengarang sebuah naskah berjudul "Babad Kraton" pada tahun Jawa 1703 yang isinya menyebutkan bahwa Kartasura adalah kerajaan yang runtuh mewakili tahun 1700, sedangkan Yogyakarta adalah kerajaan yang berdiri tahun 1703. Padahal runtuhnya Kartasura dan berdirinya Yogyakarta yang sesungguhnya terpaut selisih sekitar 14 tahun.
Kasunanan Surakarta
Saat itu Perang Diponegoro baru saja berakhir. Masa pemerintahan Pakubuwana VII relatif damai apabila dibandingkan masa raja-raja sebelumya. Keadaan yang damai itu mendorong tumbuhnya kegiatan sastra secara besar-besaran di lingkungan keraton. Masa pemerintahan Pakubuwana VII dianggap sebagai puncak kejayaan sastra di Kasunanan Surakarta dengan pujangga besar Ranggawarsita sebagai pelopornya. Pemerintahannya berakhir saat wafatannya dan karena tidak memiliki putra mahkota maka Pakubuwana VII digantikan oleh kakaknya (lain ibu) bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana VIII yang naik takhta pada usia 69 tahun.
Daerah Istimewa Surakarta
Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran pada 18 atau 19 Agustus mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Sukarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada 1 September 1945, empat hari sebelum Yogyakarta, SISKS Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunagara VIII, secara terpisah mengeluarkan dekret resmi kerajaan. Lima hari kemudian, 6 September 1945, kedua monarki mendapat Piagam Penetapan dari Presiden Indonesia.
Kadipaten Dayeuhluhur
Pemerintahan Surakarta Tamat
Kasunanan Surakarta
Pemerintahan Pakubuwana VIII berjalan selama tiga tahun hingga akhir hayatnya. Pakubuwana VIII digantikan putra Pakubuwana VI sebagai raja Surakarta selanjutnya, yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana IX. Hubungan antara Pakubuwana IX dengan Ranggawarsita sendiri kurang harmonis karena fitnah pihak Belanda bahwa Mas Pajangswara (ayah Ranggawarsita yang menjabat sebagai juru tulis keraton) telah membocorkan rahasia persekutuan antara Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro. Akibatnya, Pakubuwana VI pun dibuang ke Ambon. Hal ini membuat Pakubuwana IX membenci keluarga Mas Pajangswara, padahal juru tulis tersebut ditemukan tewas mengenaskan karena disiksa dalam penjara oleh Belanda. Ranggawarsita sendiri berusaha memperbaiki hubungannya dengan raja melalui persembahan naskah "Serat Cemporet". Pemerintahan Pakubuwana IX berakhir saat kematiannya pada tanggal 16 Maret 1893. Ia digantikan putranya sebagai raja Surakarta selanjutnya, bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana X.
Kota Surakarta
Salah satu sensus paling awal yang dilakukan di wilayah Karesidenan Surakarta ("Residentie Soerakarta") pada tahun 1885 mencatat terdapat 1.053.985 penduduk, termasuk 2.694 orang Eropa dan 7.543 orang Tionghoa. Wilayah seluas 5.677 km² tersebut memiliki kepadatan 186 penduduk/km². Ibukota karesidenan tersebut sendiri pada tahun 1880 memiliki 124.041 penduduk.
Kota Surakarta
Kota Surakarta terletak di antara 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Di masing-masing batas kota terdapat Gapura Kasunanan yang didirikan sekitar tahun 1931–1932 pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwana X di Kasunanan Surakarta. Gapura Kasunanan didirikan sebagai pembatas sekaligus pintu gerbang masuk ibu kota kerajaan (Kota Surakarta) dengan wilayah sekitar. Gapura Kasunanan tidak hanya didirikan di jalan penghubung, namun juga didirikan di pinggir sungai Bengawan Solo yang pada waktu itu menjadi dermaga dan tempat penyeberangan (di Mojo/Silir).
Wangsa Sailendra
Sementara itu, sejarawan seperti Poerbatjaraka dan Boechari percaya bahwa hanya ada satu wangsa yaitu Sailendra, dan tidak pernah disebutkan Sanjayavamça dalam prasasti apapun. Sanjaya dan keturunannya dianggap masih masuk dalam wangsa Sailendra. Secara tradisional, selama ini kurun kekuasaan Sailendra dianggap berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, dan hanya terbatas di Jawa Tengah, tepatnya di Dataran Kedu, dari masa kekuasaan Panangkaran hingga Samaratungga. Hal ini sesuai dengan penafsiran Slamet Muljana yang menganggap Panangkaran sebagai Raja Sailendra pertama yang naik takhta. Akan tetapi penafsiran paling mutakhir berdasarkan temuan Prasasti Sojomerto serta kelanjutan Sailendra di Sriwijaya mengusulkan; bahwa masa kekuasaan wangsa Sailendra berlangsung jauh lebih lama. Dari pertengahan abad ke-7 (perkiraan dituliskannya Prasasti Sojomerto), hingga awal abad ke-11 masehi (jatuhnya wangsa Sailendra di Sriwijaya akibat serangan Cholamandala dari India). Dalam kurun waktu tertentu, wangsa Sailendra berkuasa baik di Jawa Tengah maupun di Sumatra. Persekutuan dan hubungan pernikahan keluarga kerajaan antara Sriwijaya dan Sailendra memungkinkan bergabungnya dua keluarga kerajaan, dengan wangsa Sailendra akhirnya berkuasa baik di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah sekaligus di Sriwijaya, Sumatera.
Adipati
Di dalam Hikayat Banjar terdapat istilah Dipati dan Pangeran Dipati, misalnya Dipati Sukadana sebutan untuk penguasa kerajaan Sukadana, Dipati Sambas sebutan untuk penguasa kerajaan Sambas, Dipati Martapura sebutan untuk penguasa kerajaan Martapura, Dipati Ngganding seorang adipati Kotawaringin, Pangeran Dipati Anta-Kasuma, Pangeran Dipati Tuha, Pangeran Dipati Anom dan lain-lain.
Kerajaan Panjalu Ciamis
Kerajaan-kerajaan lain yang menjadi bagian dari Kemaharajaan Sunda adalah: Cirebon Larang, Cirebon Girang, Sindangbarang, Sukapura, Kidanglamatan, Galuh, Astuna Tajeknasing, Sumedang Larang, Ujung Muhara, Ajong Kidul, Kamuning Gading, Pancakaki, Tanjung Singguru, Nusa Kalapa, Banten Girang dan Ujung Kulon (Hageman,1967:209). Selain itu Sunda juga memiliki daerah-daerah pelabuhan yang dikepalai oleh seorang Syahbandar yaitu Bantam (Banten), Pontang (Puntang), Chegujde (Cigede), Tanggerang, Kalapa (Sunda Kalapa), dan Chimanuk (Cimanuk) (Armando Cortesao, 1944:196).
Kerajaan Medang
Ketika Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra berkuasa, gelar "Ratu" dihapusnya dan diganti dengan gelar "Sri Maharaja". Kasus yang sama terjadi pada Kerajaan Sriwijaya di mana raja-rajanya semula bergelar "Dapunta Hyang", dan setelah dikuasai Wangsa Sailendra juga berubah menjadi "Sri Maharaja".
Kota Surakarta
Ketika Indonesia masih menganut Ejaan van Ophuysen, nama kota ini dieja Soerakarta. Dalam aksara Jawa modern, ditulis atau . Nama "Surakarta" diberikan sebagai nama "wisuda" bagi pusat pemerintahan baru Mataram. Namun, sejumlah catatan lama menyebut, bentuk antara "Salakarta".
Keresidenan Surakarta
Terutama setelah runtuhnya Orde Baru dan terbentuk provinsi Banten serta dicanangkannya Otonomi Daerah, banyak terdengar suara-suara yang sebenarnya masih berbentuk wacana saja untuk pembentukan kembali "Provinsi Surakarta". Apakah ini harus berbentuk provinsi 'biasa' atau Daerah Istimewa seperti di Yogyakarta dengan seorang Raja sebagai gubernur, tidaklah jelas.
Pasang Surut Dinasti Mataram
1. Di Surakarta Kasunanan dan Mangkunegaran masing masing berdiri sebagai daerah istimewa karena hal ini mengacu pada fakta sejarah keduanya yang pada zaman pendudukan Jepang pemerintahan mengakui masing masing sebagai daerah istimewa yang dikenal dengan sebutan koochi dan kepala daerah istimewa disebut sebagai koo.Dari zaman Jepang ini kemudian dikenal adanya Surakarta Koochi dengan pembesar daerah istimewa nya adalah Surakarta koo yaitu Sunan, sedang yang satunya lagi adalah Mangkunegaran koochi dengan pembesar daerah istimewa nya adalah Mangkunegara koo.Pada bulan Juli 1946 Sunan Pakubuwono XII menyerahkan pemerintahan keistimewaan kepada pemerintah negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta. Penyerahan Pakubuwono XII ini tidak diikuti oleh pihak Mangkunegaran. Pihak Kasunanan gagal menjalankan pemerintahan keistimewaan karena tidak mampu membendung kekuatan desakan anti swapraja yang dimotori oleh para kerabat Sunan sendiri. Mangkunegaran sebaliknya masih bertahan dan berupaya untuk tetap mengibarkan keistimewaannya dengan kebijakan Mangkunegara VIII
Sejarah Surakarta
Tanggal 17 Oktober 1945, wazir (penasihat raja) Susuhunan, KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerakan Swapraja. Hal ini diikuti oleh pencopotan bupati-bupati di wilayah Surakarta yang merupakan kerabat Mangkunegara dan Susuhunan. Bulan Maret 1946, wazir yang baru, KRMT Yudonagoro, juga diculik dan dibunuh gerakan Swapraja. Pada bulan April 1946, sembilan pejabat Kepatihan juga mengalami hal yang sama.
Daerah Istimewa Surakarta
Pemerintahan Kerajaan Surakarta merupakan pemerintahan yang meneruskan pemerintahan monarki sebelum kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Kerajaan Surakarta dipimpin oleh Patih untuk dan atas nama Susuhunan Paku Buwono. Pemerintahan Praja Mangkunegaran merupakan pemerintahan yang meneruskan pemerintahan monarki sebelum kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Praja Mangkunegaran dipimpin oleh Patih untuk dan atas nama Adipati Mangku Negoro. Dengan adanya pemerintahan yang bermacam-macam di atas, terjadi tumpang tindih kekuasaan dan persaingan untuk memperebutkan legitimasi masyarakat dan Pemerintah Pusat.
Suku Banjar
/Halaman 162/ … Kemudian menurut kisah yang lain lagi, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan di Sumatera (swarnadwipa), pada patangatus-rwalikur-ikang-çakakāla (422 S ~ 500 M), di bumi Sumatera terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Pali (rājya pali) yang terletak di Sumatera-(swarnabhumi)-bagian-utara dan tengah-bagian-utara. Kedua adalah Kerajaan Melayu, yang disebut juga Sriboja (rājya malayu sinebut juga çriboja), berada di Sumatera-bagian-selatan dan tengah-bagian-selatan.
Jawa
Beberapa kerajaan warisan islam di jawa masih dapat kita temukan di beberapa kota misalnya Surakarta terdapat dua kerajaan yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran, di Yogyakarta ada dua kerajaan yaitu Kasultanan dan Pakualaman, dan di Cirebon ada tiga kerajaan yaitu Kasepuhan, Kacirebonan dan Kasepuhan.
Kabupaten Tasikmalaya
Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan Agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalem Sukakerta atau Dalem Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam.
Agama Buddha di Indonesia
Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan maritim yang berada di Sumatera, namun kekuasaannya mencapai Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja dan lainnya. Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, "sri" adalah "bercahaya" dan "vijaya" adalah "kemenangan". Kerajaan Sriwijaya mula-mula berdiri sekitar tahun 600 dan bertahan hingga tahun 1377.
Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang sempat terlupakan, yang kemudian dikenalkan kembali oleh sarjana Perancis, bernama George Cœdès pada tahun 1920-an. George Cœdès memperkenalkan kembali sriwijaya berdasarkan penemuannya dari prasasti dan berita dari Tiongkok. Penemuan George Coedes kemudian dimuat dalam koran berbahasa Belanda dan Indonesia. Dan sejak saat itu kerajaan sriwijaya mulai dikenal kembali oleh masyarakat.
Hilangnya kabar mengenai keberadaan Sriwijaya diakibatkan oleh sedikitnya jumlah peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan sriwijaya sebelum runtuh. Beberapa penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, yaitu:
Serangan ini berhasil menawan raja Sriwijaya dan kemudian Dinasti Chola menjadi berkuasa atas kerajaan Sriwijaya. Akibat dari serangan ini, kedudukan kerajaan Sriwijaya di nusantara mulai melemah.
Setelah melemahnya kekuasaan Dinasti Chola, kemudian muncul kerajaan Dharmasraya yang mengambil alih Semenanjung Malaya dan juga menekan keberadaan kerajaan Sriwijaya.
Alasan lain yang menyebabkan runtuhnya Sriwijaya yaitu perang dengan kerajaan lain seperti Singosari, Majapahit serta Dharmasraya. Selain sebagai penyebab runtuhnya Sriwijaya, perang ini juga menyebabkan banyak peninggalan sriwijya yang rusak atau hilang, sehingga keberadaan Kerajaan Sriwijaya terlupakan selama beberapa abad.
Pakubuwana IX
Pakubuwana IX memiliki dua permaisuri yakni GKR. Pakubuwana serta GKR. Maduretna, serta dikaruniai 57 putra-putri. Semasa kepemimpinan Pakubuwana IX, keadaan Kasunanan Surakarta mengalami kemajuan yang pesat. Bangunan fisik Keraton Surakarta banyak yang direnovasi, seperti Siti Hinggil, Panggung Sangga Buwana, dan lain-lain, sehingga ia juga terkenal dengan sebutan Sinuhun Bangun Kedhaton. Sebagai seorang raja, Pakubuwana IX juga aktif menulis karya sastra, di antaranya Serat Wulang Putri, Serat Jayeng Sastra, Serat Menak Cina, Serat Wirayatna, dan beberapa karya sastra lainnya.
Kasunanan Surakarta
Kasunanan Surakarta Hadiningrat (; "Nagari Surakarta Hadiningrat") adalah sebuah kerajaan di Jawa Tengah yang berdiri tahun 1755 sebagai hasil dari perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Perjanjian antara VOC dengan pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, menyepakati bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua wilayah kekuasaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta.
Sejarah Surakarta
Surakarta pada masa pendudukan Jepang merupakan daerah "Kochi" atau daerah istimewa. Sri Sunan disebut sebagai "Surakarta Koo" dan Mangkunegara disebut sebagai "Mangkunegoro Koo". Pemerintahan Surakarta disebut sebagai "Kooti Sumotyookan". Ketika Jepang mengalami banyak kekalahan dalam Perang Dunia II, maka Jepang mendorong pembentukan badan-badan yang merancang kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Surakarta sebagai daerah "kochi" diikutkan dalam keanggotaan BPUPKI dalam merancang UUD 1945. Anggota BPUPKI dari Surakarta adalah Wongsonegoro, Wuryaningrat, Sosrodiningrat, dan Radjiman Widyodiningrat.
Kadipaten Dayeuhluhur
Karena tahun 1742 terjadi pemberontakan Cina yang menghancurkan Keraton Kartasura, Pakubuwono II tahun 1745 memindahkan Keraton Kartasura ke Surakarta. Selanjutnya terjadi pemberontakan RM.Sudjadi (P.Mangkubumi) dikenal dengan Perang Jawa. Pakubuwono II menandatangani Perjanjian Penyerahan Kerajaan (Act of Cession) pada tanggal 11 Desember 1749 tentang penyerahan kedaulatan kepada Kompeni dan perlindungan semua putera Susuhunan. Pada tanggal 15 Desember 1749, Putera Mahkota yang baru berusia 16 tahun dinobatkan menjadi Susuhunan Pakubuwono III. Beliau menyadari jika pengangkatannya bukan karena keturunan, tetapi karena Kompeni menunjuknya. Sejak itu secara de jure Surakarta menjadi vassal Kompeni. Dengan demikian daerah termasuk Kabupaten Dayeuhluhur seluruhnya secara de jure di bawah kekuasaan Kompeni, akan tetapi karena Kompeni memerintah secara tidak langsung melalui Kerajaan Mataram, maka secara de facto perubahan kekuasaan itu tidak terasa.
Pakubuwana X
Masa pemerintahan Pakubuwana X ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang stabil. Pada masa pemerintahannya yang cukup panjang, Kasunanan Surakarta mengalami transisi, dari kerajaan tradisional menuju era modern, sejalan dengan perubahan politik di Hindia Belanda.
Keraton Surakarta Hadiningrat
Kesultanan Mataram yang kacau akibat pemberontakan Trunajaya tahun 1677 ibukotanya oleh Susuhunan Amangkurat II dipindahkan di Kartasura. Pada masa Susuhunan Pakubuwana II memegang tampuk pemerintahan, Mataram mendapat serbuan dari pemberontakan orang-orang Tionghoa yang mendapat dukungan dari orang-orang Jawa anti VOC tahun 1742, dan Mataram yang berpusat di Kartasura saat itu mengalami keruntuhannya. Kota Kartasura berhasil direbut kembali berkat bantuan Adipati Cakraningrat IV, penguasa Madura Barat yang merupakan sekutu VOC, namun keadaannya sudah rusak parah. Susuhunan Pakubuwana II yang menyingkir ke Ponorogo, kemudian memutuskan untuk membangun istana baru di Desa Sala sebagai ibukota Mataram yang baru.
Keraton Surakarta Hadiningrat
"Kori Sri Manganti" menjadi pintu untuk memasuki kompleks "Kedaton" dari utara. Pintu gerbang yang dibangun oleh Susuhunan Pakubuwana IV pada tahun 1792 ini disebut juga dengan "Kori Ageng". Bangunan ini memiliki kaitan erat dengan "Pangung Sangga Buwana" secara filosofis. Pintu yang memiliki gaya "Semar Tinandu" ini digunakan untuk menunggu tamu - tamu resmi kerajaan. Bagian kanan dan kiri pintu ini memiliki cermin dan sebuah ragam hias diatas pintu. Halaman "Kedaton" dialasi dengan pasir hitam dari pantai selatan dan ditumbuhi oleh berbagai pohon langka antara lain 76 batang pohon Sawo Kecik ("Manilkara kauki"; Famili "Sapotaceae"). Selain itu halaman ini juga dihiasi dengan patung-patung bergaya eropa. Kompleks ini memiliki bangunan utama diantaranya adalah "Sasana Sewaka", "Bangsal Maligi", "nDalem Ageng Prabasuyasa", "Sasana Handrawina", dan "Panggung Sangga Buwana".
Masjid Agung Kraton Surakarta
Masjid Agung Kraton Surakarta (nama resmi bahasa Jawa: "Masjid Ageng Karaton Surakarta Hadiningrat", Hanacaraka: ) pada masa pra-kemerdekaan adalah masjid agung milik kerajaan (Surakarta Hadiningrat) dan berfungsi selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat syiar Islam bagi warga kerajaan.
Keraton Surakarta Hadiningrat
Selain itu ada legenda mengenai usia Nagari Surakarta Hadiningrat. Ketika istana selesai dibangun muncul sebuah ramalan bahwa Kasunanan Surakarta hanya akan berjaya selama dua ratus tahun. Setelah dua ratus tahun maka kekuasaan Sri Sunan hanya akan selebar mekarnya sebuah payung ("kari sak megare payung"). Legenda inipun seakan mendapat pengesahan dengan kenyataan yang terjadi. Apabila dihitung dari pembangunan dan penempatan istana secara resmi pada 1745, maka dua ratus tahun kemudian tepatnya pada tahun 1945 negara Indonesia merdeka dan kekuasaan Kasunanan benar-benar merosot. Setahun kemudian pada 1946, Kasunanan Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta dibekukan oleh pemerintah Indonesia karena terjadi kekacauan politik saat itu dan pada akhirnya kekuasaan Sri Sunan benar-benar habis dan hanya tinggal atas tanah adat serta kerabat dekatnya saja.
Kasunanan Surakarta
Belanda yang tidak merelakan kemerdekaan Indonesia berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan. Pada bulan Januari 1946 ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta karena Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Kemudian, pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, di mana salah seorang pimpinannya adalah Tan Malaka, pimpinan Partai Murba. Barisan Banteng berhasil menguasai Surakarta sedangkan pemerintah Indonesia tidak menumpasnya karena pembelaan Jendral Sudirman. Bahkan, Jendral Sudirman juga berhasil mendesak pemerintah sehingga mencabut status Daerah Istimewa Surakarta. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai Mangkunegara dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan "landreform" oleh golongan sosialis.
Kerajaan Siguntur
Kerajaan Siguntur adalah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 pasca runtuhnya Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini bertahan selama beberapa masa hingga kemudian dikuasai oleh Kerajaan Pagaruyung, tetapi sampai sekarang ahli waris istana kerajaan masih ada dan tetap bergelar Sutan. Ahli waris yang memegang jabatan raja Siguntur hingga saat ini adalah Sutan Hendri.
Kadipaten Dayeuhluhur
Dengan demikian sejak tanggal 22 Juni 1830 kekuasaan Kerajaan Surakarta tamat di daerah mancanegara termasuk Dayeuhluhur, Jaman Jawa diganti Jaman (penjajahan) Belanda. Adapun wilayah Dayaluhur saat itu , batas barat Karesidenan Cirebon, timur Tayem, utara Tagal dan selatan Sungai Cikawung, ibukota Majenang. Tanah Dayaluhur merupakan sebagian daerah cikal bakal ex Kawedanan Majenang dan Sidareja.
Kerajaan Kuru
Dalam sastra dan wiracarita India Kuno, Kerajaan Kuru merupakan kerajaan yang diperintah oleh Wangsa Kuru, keturunan Sang Kuru. Tidak diketahui dengan pasti kapan kerajaan ini berdiri, dan hingga sekarang dikenal sebagai legenda dalam wiracarita India, seperti misalnya "Mahabharata". Kerajaan Kuru yang lain berada di utara Himalaya, dan disebut Uttara Kuru. Menurut sastra Hindu, Kerajaan Kuru terbentang di antara sungai Saraswati dan sungai Gangga. Salah satu kitab yang dijadikan sumber keberadaan kerajaan Kuru adalah "Mahabharata", dan tokoh utama yang diceritakan dalam kitab tersebut merupakan keturunan Kuru. Menurut "Mahabharata", pada masa pemerintahan Raja Dretarastra, Kerajaan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kurujangala dan Kuru asli.
Kerajaan-kerajaan di Tanah Sunda
Kerajaan-kerajaan di Tanah Sunda merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Tatar Pasundan (wilayah bagian barat pulau Jawa, sebagian besar wilayahnya masuk provinsi Jawa Barat dan Banten) pada masa lalu sebelum berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945. Kerajaan-kerajaan di Tanah Sunda terdiri dari:Menurut naskah “Pustaka Rayja-rayja I Bhumi Nusantara”, kerajaan di pulau Jawa adalah Salakanagara (artinya: negara perak). Salakanagara didirikan pada tahun 52 Saka (130/131 Masehi). Lokasi kerajaan tersebut dipercaya berada di Teluk Lada, kota Pandeglang, kota yang terkenal dengan hasil logamnya (Pandeglang dalam bahasa Sunda merupakan singkatan dari kata-kata panday dan geulang yang artinya pembuat gelang). Dr. Edi S. Ekajati, sejarawan Sunda, memperkirakan bahwa letak ibukota kerajaan tersebut adalah yang menjadi kota Merak sekarang (merak dalam bahasa Sunda artinya "membuat perak"). Sebagain lagi memperkirakan bahwa kerajaan tersebut terletak di sekitar Gunung Salak, berdasarkan pengucapan kata "Salaka" dan kata "Salak" yang hampir sama.
Cakraningrat II
Ketika usianya telah lanjut, Cakraningrat II turut berpihak kepada Pakubuwana I dalam suksesi kekuasaannya melawan Amangkurat III dan sekutunya Untung Suropati. Pasukan gabungan Kartasura, Madura, Surabaya, dan VOC berhasil menang pada tahun 1706. Untung Suropati terbunuh, Amangkurat III diasingkan ke Srilangka hingga wafatnya, dan Cakraningrat II juga meninggal tak lama kemudian. Ia jatuh sakit dan meninggal di Kamal, Bangkalan, sehingga mendapat gelar anumerta Panembahan Siding Kamal ('Panembahan wafat di Kamal') oleh masyarakat.
Setelah Cakraningrat II wafat, pemerintahannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Cakraningrat III.
Keraton Sumenep
Istilah penyebutan Karaton apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan di Jawa saat itu, merasa kurang tepat karena karaton Sumenep memeliki strata tingkatan yang lebih kecil dari bangunan keraton yang ada di Jogjakarta dan Surakarta. Karaton Sumenep sebenarnya adalah bangunan kediaman keadipatian yang pola penataan bangunannya lebih sederhana daripada keraton-keraton besar seperti Jogjakarta dan Surakarta. Namun perlu dimaklumi bahwa penggunaan penyebutan istilah karaton sudah berlangsung sejak dulu kala oleh masyarakat Madura, karena kondisi geografis Sumenep yang berada di daerah mancanegara (wilayah pesisir wetan) yang jauh dari Kerajaan Mataram. Begitu juga penyebutan Penguasa Kadipaten yang lebih familiar dikalangan masyarakatnya dengan sebutan "Rato/Raja"
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan sebuah Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Kesultanan yang disebut dengan nama "Kitab Angger-angger" yang disusun bersama oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 1817. KUH ini terdiri dari lima/enam buku (volume) yaitu "Angger Aru-biru, Angger Sadasa, Angger Gunung, Angger Nawala Pradata Dalem, Angger Pradata Akhir" (khusus Yogyakarta), dan "Angger Ageng". Seiring dengan berdirinya "Landraad" Yogyakarta maka KUH pun diganti dengan KUH Belanda seperti "Burgerlijk Wetboek" dan "Wetboek van Strafrecht".
Kerajaan Khmer
Selama masa pembentukannya, Kerajaan Khmer memiliki hubungan kebudayaan, politik dan perdagangan yang intensif dengan Jawa, dan kemudian dengan Kerajaan Sriwijaya yang terdapat di sebelah selatan batas wilayah Khmer. Peninggalan terbesarnya adalah Angkor, yang merupakan ibukota ketika kerajaan mencapai puncak kekuasaannya. Angkor memperlihatkan betapa besar kekuatan dan kekayaan Kerajaan Khmer, serta memperlihatkan pula adanya beragam kepercayaan yang memperoleh dukungan kerajaan. Agama-agama resmi kerajaan adalah Hindu dan Buddha Mahayana, yang bertahan sampai ketika Buddha Theravada menggantikannya setelah diperkenalkan dari Sri Lanka pada abad ke-13.
Keraton Surakarta Hadiningrat
Walaupun Kasunanan Surakarta tersebut secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia sejak tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kerajaan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata utama di Kota Surakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kasunanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan contoh arsitektur istana Jawa tradisional yang terbaik.
Pakubuwana XIII
Sri Susuhunan Pakubuwana XIII (Bahasa Jawa: "Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwono XIII", Hanacaraka: ꦱꦩ꧀ꦥꦼꦪꦤ꧀ꦢꦊꦩ꧀​ꦆꦁꦏꦁ​ꦱꦶꦤꦸꦲꦸꦤ꧀​ꦏꦔꦁ​ꦱꦸꦱꦸꦲꦸꦤꦤ꧀​ꦥꦏꦸꦧꦸꦮꦺꦴꦤꦺꦴ XIII) , adalah raja Kasunanan Surakarta yang bertahta sejak tahun 2004. Gelar "Pakubuwana XIII" awalnya diklaim oleh dua pihak, setelah meninggalnya Susuhunan Pakubuwana XII tanpa putra mahkota yang jelas karena ia tidak memiliki ratu yang formal (permaisuri), maka dua putra Pakubuwana XII dari ibu yang berbeda saling mengakui tahta ayahnya. Putra yang tertua, KGPH. Hangabehi, oleh keluarga didaulat sebagai penguasa keraton (istana) dan KGPH. Tejowulan menyatakan keluar dari keraton; dua-duanya mengklaim pemangku tahta yang sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar Pakubuwana XIII.
Sembah
Sembah adalah iktikad yang ditetapkan dan gestur yang lazim di "keraton" atau kerajaan Jawa di Yogyakarta dan Surakarta, di mana sangat penting untuk menyapa seorang raja (Sultan atau Sunan), pangeran dan bangsawan Jawa dengan gerakan ini. Sembah diwajibkan di kalangan "ningrat" dan "priyayi", di mana ketinggian mengangkat genggaman tangan sesuai dengan tinggi status sosial dari seseorang yang bersangkutan. Semakin tinggi "sembahan" diangkat, semakin rendah tubuh dibungkukkan, semakin tinggi status sosial seseorang yang dihormati dengan gerakan ini.
IAIN Surakarta
Dua fakultas : Syari'ah dan Ushuluddin yang telah dipindahkan ke Surakarta itu berkembang bagus karena calon mahasiswa yang cukup unggul sebab mereka berasal dari lulusan MAPK di seluruh Indonesia dan perhatian dari pihak Departemen Agama Pusat sangat besar. Kedua faktor ini menjadi motivator besar dalam mengembangkan kedua fakultas itu. Namun pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal, 1 Juli 1997 situasi nasional berubah secara mencolok, yakni seluruh fakultas IAIN, khususnya yang berada di luar kampus induknya diubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) tidak terkecuali dua fakultas yang baru beberapa tahun pindah ke Surakarta, sehingga keduanya digabungkan menjadi satu dengan nama STAIN Surakarta. Surakarta sengaja diabadikan menjadi nama bagi STAIN ini, adalah sebagai kenangan terhadap nama eks karesidenan Surakarta tempo dulu, yang pernah berdiri pada Minggu Wage, 16 Juni 1946 dan berakhir pada Selasa Pon, 4 juli 1950 (Pembentukan Karesidenan Surakarta ini hanya berlangsung selama 1479 hari atau selama 4 tahun 0 bulan 19 hari), serta sekaligus memberikan kesan bahwa STAIN ini adalah milik seluruh warga yang berada di eks karesidenan itu meskipun letak lokasinya berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Kerajaan Kuru
Kerajaan Kurujanggala, yang merupakan pecahan dari kerajaan Kuru asli, diperintah oleh Yudistira, saudara tertua dari para Pandawa, keturunan Pandu. Kerajaan ini diserahkan kepada para Pandawa karena adanya perselisihan di antara para putera Pandu (Pandawa) dengan para putera Dretarastra (Korawa). Perselisihan pecah sehingga kerajaan Kuru dibagi menjadi dua. Letak Kurujanggala di antara sungai Gangga dan sungai Yamuna. Ibukota kerajaan ini adalah Indraprastha, yang pada masa sekarang merupakan sebuah kota kecil bernama Indraprast, di sebelah selatan New Delhi. Di peta India pada masa kini, wilayah kerajaan tersebut kira-kira mencakup seluas negara bagian Haryana.
Kasunanan Kartasura
VOC bekerja sama dengan Cakraningrat IV dari Madura dan berhasil merebut kembali Kartasura. Pada akhir tahun 1743 Pakubuwana II kembali ke Kartasura namun kondisi kota tersebut sudah hancur. Ia pun memutuskan membangun istana baru di desa Sala bernama Surakarta, yang ditempatinya sejak tahun 1745.
Sejarah Indonesia
Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya di Sumatra pada abad ke 7 hingga 14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke 13 sd 16, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang sering kali menjadi vazal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkawinan & perdagangan (seperti di Maluku). Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropa Barat mengalami masa Renaissance di abad ke 16 .
Kota Surakarta
Diadakan setiap tanggal 2 Ruwah untuk memperingati hari ulang tahun penobatan Sri Susuhunan Surakarta. Dalam acara ini sang raja duduk di atas "dampar" (singgasana) di Pendapa Agung Sasana Sewaka dengan dihadap oleh para abdi dalem dan bangsawan sambil menyaksikan tari sakral, Tari Bedhaya Ketawang, yang ditarikan oleh sembilan remaja putri yang belum menikah. Para penari terdiri dari para "wayahdalem", "sentanadalem", dan kerabat raja lainnya atau dapat juga penari umum yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
Keresidenan Surakarta
Dalam usaha untuk mengintegrasikan pembangunan wilayah eks-Keresidenan Surakarta, ketujuh kabupaten/kota di wilayah ini membentuk suatu "bounded zone" yang disebut Subosukawonosraten (merupakan akronim dari nama-nama kabupaten/kota anggotanya).
Samaratungga
Sementara itu, sejarawan seperti Poerbatjaraka dan Boechari percaya bahwa hanya ada satu wangsa yaitu Syailendra, dan tidak pernah disebutkan Sanjayavamça dalam prasasti apapun. Sanjaya dan keturunannya dianggap masih masuk dalam wangsa Syailendra. Secara tradisional, selama ini kurun kekuasaan Syailendra dianggap berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, dan hanya terbatas di Jawa Tengah, tepatnya di Dataran Kedu, dari masa kekuasaan Panangkaran hingga Samaratungga. Hal ini sesuai dengan penafsiran Slamet Muljana yang menganggap Panangkaran sebagai Raja Syailendra pertama yang naik takhta. Akan tetapi penafsiran paling mutakhir berdasarkan temuan Prasasti Sojomerto serta kelanjutan Syailendra di Sriwijaya mengusulkan; bahwa masa kekuasaan wangsa Syailendra berlangsung jauh lebih lama. Dari pertengahan abad ke-7 (perkiraan dituliskannya Prasasti Sojomerto), hingga awal abad ke-11 masehi (jatuhnya wangsa Syailendra di Sriwijaya akibat serangan Cholamandala dari India). Dalam kurun waktu tertentu, wangsa Syailendra berkuasa baik di Jawa Tengah maupun di Sumatra. Persekutuan dan hubungan pernikahan keluarga kerajaan antara Sriwijaya dan Syailendra memungkinkan bergabungnya dua keluarga kerajaan, dengan wangsa Syailendra akhirnya berkuasa baik di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah sekaligus di Sriwijaya, Sumatera.
Girsang
Pengakuan kerajaan Girsang di Silimakuta tidak terlepas dari sejarah historis suku Simalungun.
Suku Simalungun dalam sejarah historis memiliki 3 fase kerajaan yangg pernah berkuasa dan memerintah di Simalungun. Berturut-turut fase itu adalah
1. Fase kerajaan yang dua (harajaon na dua) yakni Kerajaan Nagur (marga Damanik) dan Batanghio (Marga Saragih).
2. Fase Kerajaan berempat (harajaon na opat) yakni Kerajaan Siantar (marga Damanik), Panai (marga Purba Dasuha), Silau (marga Purba Tambak) dan Tanoh Jawa (marga Sinaga).
3. Fase 7 kerajaan (harajaon na pitu) yakni: kerajaan Siantar (Marga Damanik), Panai (marga Purba Dasuha), Silau (marga Purba Tambak), Tanoh Jawa (marga Sinaga), Raya (marga Saragih Garingging), Purba (marga Purba Pakpak) dan Silimakuta (marga Girsang).
Kota Surakarta
Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta. Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta adalah:
Kabupaten Kuningan
Dalam carita Parahyangan disebutkan bahwa ada suatu pemukiman yang mempunyai kekuatan politik penuh seperti halnya sebuah negara, bernama Kuningan. Kerajaan Kuningan tersebut berdiri setelah "Seuweukarma" dinobatkan sebagai Raja yang kemudian bergelar "Rahiyang Tangkuku" atau "Sang Kuku" yang bersemayam di "Arile" atau "Saunggalah". "Seuweukarma" menganut ajaran "Dangiang Kuning" dan berpegang kepada "Sanghiyang Dharma" (Ajaran Kitab Suci) serta "Sanghiyang Riksa" (sepuluh pedoman hidup). Ekspansi kekuasaan Kuningan pada zaman kekuasaan "Seuweukarma" menyeberang sampai ke negeri Melayu. Pada saat itu masyarakat Kuningan merasa hidup aman dan tentram di bawah pimpinan "Seuweukarma" yang bertahta sampai berusia lama.
Berdasarkan sumber carita Parahyangan juga, bahwa sebelum Sanjaya menguasai Kerajaan Galuh, dia harus mengalahkan dulu "Sang Wulan" - "Sang Tumanggal" - dan "Sang Pandawa" tiga tokoh penguasa di Kuningan (= "Triumvirat"), yaitu tiga tokoh pemegang kendali pemerintahan di Kuningan sebagaimana konsep "Tritangtu" dalam konsep pemerintahan tradisional suku Sunda Buhun. "Sang Wulan", Tumanggal, dan Pandawa ini menjalankan pemerintahan menurut adat tradisi waktu itu, yang bertindak sebagai "Sang Rama", "Sang Resi", dan "Sang Ratu". "Sang Rama" bertindak selaku pemegang kepala adat, "Sang Resi" selaku pemegang kepala agama, dan "Sang Ratu" kepala pemerintahan. Makanya Kerajaan Kuningan waktu dikendalikan tokoh ‘Triumvirat’ ini berada dalam suasana yang gemah ripah lohjinawi, tata tentrem kerta raharja, karena masing-masing dijalankan oleh orang yang ahli di bidangnya. Tata aturan hukum/masalah adat selalu dijalankan adan ditaati, masalah kepercayaan / agama begitu juga pemerintahannya. Semuanya sejalan beriringan selangkah dan seirama.
Daerah Istimewa Surakarta
Dengan memperhatikan kondisi pergolakan di Surakarta dan tidak berjalannya pemerintahan lokal secara efektif, maka Pemerintah Pusat membekukan pemerintahan Daerah Istimewa dan menggantinya dengan pemerintahan Karesidenan yang berda langsung di bawah Pemerintah Pusat. Dengan demikian, sejak tanggal 15 Juli 1946, Daerah Istimewa Surakarta secara resmi dibekukan sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk selanjutnya pemerintahan dijalankan oleh Pemerintahan Karesidenan Surakarta.
Kasunanan Surakarta
Berlakunya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan rajanya Pakubuwana III. Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan rajanya Sultan Hamengkubuwana I. Keraton dan kota Yogyakarta mulai dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu dibangun. Perjanjian Salatiga 1757 memperkecil wilayah Kasunanan, dengan diberikannya wilayah sebelah utara keraton kepada pihak Pangeran Sambernyawa (Mangkunagara I).
Pakubuwana XII
Barisan Banteng berhasil menguasai Surakarta sedangkan pemerintah Indonesia tidak menumpasnya karena pembelaan Jenderal Sudirman. Bahkan, Jenderal Sudirman juga berhasil mendesak pemerintah sehingga mencabut status daerah istimewa yang disandang Surakarta. Sejak tanggal 1 Juni 1946 Kasunanan Surakarta hanya berstatus karesidenan yang menjadi bagian wilayah provinsi Jawa Tengah. Pemerintahan dipegang oleh kaum sipil, sedangkan kedudukan Pakubuwana XII hanya sebagai simbol saja.
Kasunanan Surakarta
Nama "Surakarta" diberikan sebagai nama "wisuda" bagi pusat pemerintahan baru ini. Pembangunan keraton ini menurut catatan menggunakan bahan kayu jati dari kawasan "Alas Kethu", hutan di dekat Wonogiri dan kayunya dihanyutkan melalui Bengawan Solo. Secara resmi, keraton mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745 (atau Rabu Pahing 14 Sura 1670 Penanggalan Jawa, Wuku Landep, Windu Sancaya).
Kerajaan Saurashtra
Kerajaan Saurashtra merupakan salah satu dari kelompok kerajaan Wangsa Yadawa di India Tengah dan Barat. Kerajaan lain yang termasuk dalam kelompok tersebut meliputi: Kerajaan Chedi, Kerajaan Dasarna, Kerajaan Surasena atau Kerajaan Wraja, Kerajaan Karusha, Kerajaan Kunti, Kerajaan Awanti, Kerajaan Malawa, Kerajaan Gurjara, Kerajaan Anarta, Kerajaan Dwaraka, Kerajaan Heheya, dan Kerajaan Widarbha.
Mandala Cupunagara Subang
Di kerajaan ini mengalir sungai Cupu, karena itu wilayah (desa) ini dinamai Cupunagara. Seperti biasa, keberadaan Mandala di tatar Sunda diikuti dengan nama tempat. Dengan demikian, Mandala Cupunagara adalah Mandala (kawasan perdikan), tempat suci Agama Jati Sunda yang berada di wilayah Cupunagara. Mandala ini tidak diketahui persis kapan bermetamorfosis menjadi kerajaan Cupunagara. Mungkin saja secara resmi "deklarasi" Mandala menjadi Kerajaan tidak pernah di "proklamasi"kan. Karena Mandala bisa juga didefinisikan sebagai Kerajaan. Pun demikian Kerajaan juga bisa disebut Mandala. Kerajaan Majapahit juga bisa disebut sebagai Mandala.
Keraton Surakarta Hadiningrat
"Sekaten" merupakan sebuah upacara kerajaan yang dilaksanakan selama tujuh hari untuk memperingati kelahahiran Nabi Muhammad. Konon asal usul upacara ini sejak Kesultanan Demak. Upacara ini sebenarnya merupakan sebuah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad. Menurut cerita rakyat kata "sekaten" berasal dari istilah "credo" dalam agama Islam, "Syahadatain". "Sekaten" dimulai dengan keluarnya dua perangkat "Gamelan Sekati", "Kyai Gunturmadu" dan "Kyai Guntursari", dari keraton untuk ditempatkan di depan Masjid Agung Surakarta. Selama enam hari, mulai hari keenam sampai kesebelas bulan "Mulud" dalam kalender Jawa, kedua perangkat gamelan tersebut dimainkan/dibunyikan (Bahasa Jawa: "ditabuh") menandai perayaan "sekaten". Akhirnya pada hari ketujuh upacara ditutup dengan keluarnya "Gunungan Mulud". Saat ini selain upacara tradisi seperti itu juga diselenggarakan suatu pasar malam yang dimulai sebulan sebelum penyelenggaraan upacara "sekaten" yang sesungguhnya.
Keraton Surakarta Hadiningrat
Semula Keraton Surakarta merupakan Lembaga Istana ("Imperial House") yang mengurusi Sri Sunan dan keluarga kerajaan disamping menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta. Setelah tahun 1946 peran Keraton Surakarta tidak lebih hanya sebagai Pemangku Adat Jawa khususnya garis/gaya Surakarta. Begitu pula Sri Sunan tidak lagi berperan dalam urusan kenegaraan sebagai seorang raja dalam artian politik melainkan sebagai Baginda Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat, simbol dan pemimpin informal kebudayaan. Fungsi keraton pun berubah menjadi pelindung dan penjaga identitas budaya Jawa khususnya gaya Surakarta. Walaupun dengan fungsi yang terbatas pada sektor informal namun Keraton Surakarta tetap memiliki kharisma tersendiri di lingkungan masyarakat Jawa khususnya di bekas wilayah Kasunanan Surakarta (Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo). Selain itu Keraton Surakarta juga memberikan gelar kebangsawanan kehormatan ("honoriscausa") pada mereka yang mempunyai perhatian kepada budaya Jawa khususnya budaya Jawa gaya Surakarta maupun perhatian dan sumbangsih mereka terhadap eksistensi Keraton Surakarta, disamping mereka yang berhak karena hubungan darah maupun karena posisi mereka sebagai pegawai ("abdi dalem") keraton.
SMA Negeri 1 Surakarta
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta ("Hanacaraka": ) adalah Sekolah Menengah Atas yang terdapat di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah yang sering dijuluki Smansa Solo ini adalah sekolah unggulan di Kebakkramat.
Sejarah Indonesia
Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque menyerang Kerajaan Malaka. Usaha perlawanan kolonial Portugis di Malaka yang terjadi pada tahun 1513 mengalami kegagalan karena kekuatan dan persenjataan Portugis lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Fatahillah/Falatehan dapat menguasai Banten,Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fatahillah/Falatehan dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan besar, yang kemudian menjadi Jakarta.
Kota Surakarta
Eksistensi kota ini dimulai di saat Sunan Pakubuwana II, raja Kesultanan Mataram, memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke Desa Sala, sebuah desa yang tidak jauh dari tepi Bengawan Solo, karena istana Kartasura hancur akibat serbuan pemberontak. Sunan Pakubuwana II membeli tanah dari lurah Desa Sala, yaitu Kyai Sala, sebesar 10.000 ringgit (gulden Belanda) untuk membangun istana Mataram yang baru. Secara resmi, istana Mataram yang baru dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan mulai di tempati tanggal 17 Februari 1745. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Surakarta. Perjanjian Giyanti yang ditanda-tangani oleh Sunan Pakubuwana III, Belanda, dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755 membagi wilayah Mataram menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang, karena Perjanjian Salatiga yang diadakan pada 17 Maret 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Praja Mangkunegaran. Sebagai penguasa Mangkunegaran, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara I.