Apa yang dimaksud dengan pemerintahan monarki ?
Monarki
Monarki (atau Kerajaan) berasal dari bahasa Yunani "monos" (μονος) yang berarti satu, dan "archein" (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional.
Monarki Britania Raya
Sebelum undang-undang yang disahkan oleh Dewan-Dewan dapat menjadi hukum, pengesahan kerajaan (persetujuan penguasa monarki) disyaratkan. Dalam teorinya, pengesahan dapat diberikan (menjadikannya hukum undang-undang) atau ditolak (memakai hak veto terhadap undang-undang), namun sejak pengesahan 1707, pengesahan selalu diberikan.
Monarki Selandia Baru
Monarki Selandia Baru juga disebut sebagai "the Crown in Right of New Zealand" atau "the Queen in Right of New Zealand" adalah sistem pemerintahan konstitusional dimana penguasa monarki warisan menjadi penguasa berdaulat dan kepala negara Selandia Baru, membentuk demokrasi parlementer bergaya Westminster. Mahkota merupakan pendiri cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial pemerintah Selandia Baru.
Demokrasi
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.
Pemerintahan mayoritas
Pemerintahan mayoritas adalah pemerintahan yang dibentuk oleh sebuah partai pemerintahan yang memiliki mayoritas kursi di legislatif atau parlemen dalam sistem parlementer. Kebalikannya pemerintah minoritas, di mana partai terbesar di legislatif hanya memiliki sejumlah kursi.
Kerajaan konstitusional
Saat ini, monarki konstitusional lazimnya digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang memerintah negara dan bukan Raja. Namun, terdapat juga raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis. Misalnya, sewaktu Perang Dunia II, Kaisar Jepang bergabung dengan kerajaan tentara yang dipimpin seorang diktator.
Tommaso Campanella
Campanella menggarisbawahi tentang struktur dari sebuah pemerintahan yang ideal, yang berpusat pada sumber-sumber nilai keilahian, yang diwakilkan pada orang-orang tertentu seperti Paus. Pemerintahan ideal adalah sebuah dunia monarki dan membawahi pemerintah.
Wali penguasa
Sepanjang sejarah, ada beberapa sebab yang menyebabkan penguasa tidak dapat memegang kendali negara sebagaimana yang seharusnya, seperti usianya yang masih terlalu belia, tidak berada di tempat, atau memang tidak cakap. Dengan keadaan seperti ini, maka dibutuhkan pihak yang dapat memegang kendali negara demi terjaganya stabilitas nasional. Dalam konteks monarki, biasanya pihak yang paling berhak menjadi wali penguasa adalah kerabat dekat penguasa, seperti orangtua atau pasangan. Bila tidak ada kerabat dekat yang mampu mengambil peran tersebut, maka para menteri atau pejabat tinggi dapat memilih salah satu atau beberapa di antara mereka untuk membentuk dewan perwalian.
Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.Menurut ajaran Plato sistem terbagi menjadi lima yaitu Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi dan Tirani.
Republik
Banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarki. Namun itu semuanya sebenarnya bergantung kepada siapa yang memegang kuasa eksekutif. Pada hampir setengah negara-negara monarki, raja hanyalah sekadar lambang kedaulatan negara, dan perdana menteri lebih berkuasa dari raja. Monarki biasanya bertakhta seumur hidup dan kuasanya akan diberi kepada saudara atau anak, atau dipilih mengikut peraturan yang ditetapkan. Banyak negara monarki adalah demokratik.
Norwegia
Norwegia adalah negara monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
Monarki Britania Raya
Mula-mula, setiap anggota Persemakmuran memiliki penguasa monarki yang sama dengan Britania Raya, namun saat Dominion India menjadi republik pada 1950, mereka tidak lagi berbagi penguasa monarki umum. Sebagai gantinya, penguasa monarki Inggris disebut sebagai "Kepala Persemakmuran" di seluruh negara anggota Persemakmuran, entah mereka kerajaan atau republik. Jabatan tersebut murni seremonial, dan tidak diwariskan oleh penguasa monarki Inggris sebagai hak namun ditentukan oleh orang-orang yang dipilih para kepala pemerintahan Persemakmuran. Negara-negara anggota Persemakmuran yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki dikenal sebagai kerajaan-kerajaan Persemakmuran.
Kaisar
Di Indonesia, monarki yang dipandang setingkat dengan kekaisaran adalah Sriwijaya dan Majapahit. Dalam penggunaan sehari-hari, gelar kaisar identik dengan penguasa monarki di Asia Timur, khususnya penguasa Tiongkok sebelum masa republik.
Monarki Juli
Kerajaan Perancis (bahasa Perancis: "Royaume de France"), umumnya dikenal sebagai Monarki Juli (Bahasa Perancis: "Monarchie de Juillet"), adalah sebuah monarki konstitusional liberal di Perancis di bawah Louis Philippe I.
Monarki Britania Raya
Ini merupakan hak istimewa penguasa monarki untuk memanggil dan mengundurkan Parlemen. Setiap sesi parlementer dimulai dengan panggilan penguasa monarki. Sesi parlementer baru ditandai dengan Pernyataan Pembuka Parlemen, dimana penguasa berdaulat membacakan Pidato dari tahta di Ruang Dewan Bangsawan, menjelaskan agenda legislatif Pemerintah. Prorogasi biasanya diadakan sekitar setahun setelah sebuah sesi dimulai, dan secara resmi mengesahkan sesi tersebut. Pembubaran mengakhiri masa jabatan parlementer, dan disusul oleh pemilihan umum untuk seluruh kursi dalam Dewan Rakyat. Pemilihan umum biasanya diadakan lima tahun setelah pemilihan sebelumnya berdasarkan pada Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011, namun dapat dimajukan jika Perdana Menteri kurang diandalkan, atau jika dua pertiga anggota Dewan Rakyat memilih untuk mengadakan pemilihan awal.
Penguasa monarki
Gelar untuk penguasa monarki wanita (seperti ratu dan maharani) biasanya juga digunakan untuk istri penguasa monarki pria, menjadikannya memiliki makna ganda, sebagaimana gelar untuk wanita di Eropa. Penggunaan gelar permaisuri ini menjadi salah satu cara menghilangkan keambiguan gelar. Gelar penguasa monarki di Indonesia juga memiliki versi laki-laki dan perempuan.
Raja (gelar)
Raja adalah gelar penguasa monarki yang paling dikenal dalam bahasa Indonesia. Gelar ini berasal dari India dan mulai digunakan seiring berkembangnya agama Hindu di Nusantara. Wilayah kekuasaan raja disebut kerajaan.
Keluarga politik
Keluarga kerajaan atau dinasti dalam sistem monarki umumnya dianggap bukan "keluarga politik", namun keturunan akhir keluarga kerajaan turut terjun ke dunia politik di sebuah republik (contohnya keluarga Arslan di Lebanon). Kediktatoran keluarga adalah bentuk kediktatoran yang beroperasi layaknya monarki absolut, tetapi berkuasa di negara republik.
Monarki Britania Raya
Dalam Konstitusi Britania Raya tak tertulis, penguasa monarki (juga disebut sebagai Penguasa Berdaulat atau Yang Mulia (, disingkat H.M.)) adalah Kepala Negara. Sumpah kesetiaan dibuat kepada penguasa monarki dan para penerus sahnya. "Tuhan Lindungi Ratu" () atau "Tuhan Lindungi Raja" () adalah lagu kebangsaan Inggris, dan penguasa monarki muncul pada perangko-perangko, koin-koin dan uang-uang kertas.
Penguasa monarki
Berbeda dengan raja dan kaisar, gelar sultan tidak terikat dengan sebuah tingkatan tertentu (kecuali berada di bawah khalifah, baik secara hierarkis maupun simbolis. Digunakan tidaknya gelar sultan tidak merujuk pada perbedaan tingkatan monarki, tetapi lebih kepada perbedaan ideologi yang disandang.
Makedonia (kerajaan kuno)
Raja Makedonia adalah sosok otokrat di puncak pemerintahan dan masyarakat, dengan wewenang tak terbatas untuk mengatur urusan negara dan kebijakan publik, tetapi ia juga menjadi pemimpin suatu rezim yang sangat personal yang memiliki hubungan erat dengan "hetairoi"-nya. Kelompok ningrat tersebut merupakan yang terkuat kedua setelah raja dalam hal kekuasaan dan hak istimewa, dan mereka mengisi pemerintahan raja dan juga menjabat sebagai panglima dalam militer. Sistem yang memungkinkan mobilitas sosial yang lebih besar bagi anggota masyarakat sendiri baru muncul di negara-negara Helenistik yang menjadi penerus Kekaisaran Aleksander Agung, khususnya Mesir Ptolemaik; negara-negara tersebut menjadi lebih birokratis kemungkinan karena golongan ningrat lama telah menyusut akibat kampanye militer yang dikobarkan oleh Aleksander dan penerus-penerusnya, dan dunia baru yang ditaklukan oleh Aleksander juga terlalu luas untuk ditangani oleh golongan ningrat yang lama. Sementara itu, walaupun Makedonia diperintah oleh seorang raja dan kelompok ningrat militer, perbudakan bukanlah praktik yang menyebarluas seperti di negara-negara Yunani yang sezaman dengan Makedonia.
Monarki Saint Vincent and the Grenadines
Monarki berasal dari mahkota Britania dan Perancis, yang telah terlibat sepanjang abad untuk menjadi lembaga Vincentian khas yang diwakili oleh simbol-simbol unik. Monarki Vincentiansejak 27 Oktober 1979, Ratu Elizabeth IIsaat ini berbagi kesetaraan dengan lima belas negara lainnya pada Persekamuran Bangsa-Bangsa, yang semuanya independen dan setiap monarkinya berbeda secara hukum. Untuk Saint Vincent and the Grenadines, penguasa monarki secara resmi digelari "Ratu Vincent and the Grenadines", dan ia, permaisurinya, dan anggota Keluarga Kerajaan lainnya memegang berbagai fungsi pribadi dan publik di negara tersebut. Namun, Ratu merupakan satu-satunya anggota Keluarga Kerajaan dengan peran konstitusional. Dengan beberapa kekuasaan ia pegang sendiri, karena ia biasanya tinggal di Britania Raya, sebagain besar tugas konstitusional dan seremonial kerajaan di Saint Vincent and the Grenadines dipegang oleh perwakilan Ratu, Gubernur-Jenderal.
Monarki
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.
Kaisar
Baik raja maupun kaisar, keduanya merupakan penguasa monarki. Namun kedudukan kaisar (dan maharaja) dipandang lebih tinggi dari raja. Seorang kaisar biasanya memiliki kekuasaan yang mengungguli penguasa lain di sekitarnya, dan juga menguasai beberapa negara dan kerajaan bawahan.Salah satu contohnya adalah Turki Utsmani yang menguasai beberapa wilayah, termasuk berbagai kerajaan dan kadipaten di Eropa dan Asia.
Teori Siklus Ibn Khaldun
Ibn Khaldun berpendapat bentuk pemerintahan ada 3:
1. Pemerintahan yang natural (siyasah thabi’iyah), yaitu pemerintahan yang membawa masyarakatnya sesuai dengan tujuan nafsu. Artinya, seorang raja dalam memerintah kerajaan (mulk) lebih mengikuti kehendak dan hawa nafsunya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang akibatnya rakyat sukar mentaati akibat timbulnya terror, penindasan, dan anarki. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang menyerupai pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional.
2. Pemerintahan yang berdasarkan nalar (siyasah ‘aqliyah), yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah kemudharatan. Pemerintahan yang berasaskan Undang-undang yang dibuat oleh para cendekiawan dan orang pandai. Bentuk Pemerintahan seperti ini dipuji disatu sisi tetapi dicela disatu sisi. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang serupa dengan pemerintahan Republik, atau kerajaan insitusional yang dapat mewujudkan keadilan sampai batas tertentu.
3. Pemerintahan yang berlandaskan Agama (siyasah Diniyyah), yaitu pemerintahan yang membawa semua rakyatnya sesuai dengan tuntunan agama, baik yang bersifat keduniawian maupun keukhrawian. Menurut Ibn Khaldun model pemerintahan seperti inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran Agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat. Dan karena yang dipakai sebagai asas kebijaksanaan pemerintahan itu adalah ajaran Agama, khususnya Islam, maka kepala Negara disebut Khalifah dan Imam. Khalifah, oleh karena ia adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian Agama dan kesejahteraan duniawi rakyatnya. Imam, karena sebagai pemimpin dia ibarat Imam Salat yang harus diikuti oleh rakyatnya sebagai makmum (Muqaddimah: 191).
Dari pembagian pemerintahan di atas, tampak bahwa Ibn Khaldun menempuh jalur baru dibanding Al-Farabi dan Ibn Abi Rabi’ dalam pengklasifikasian pemerintahan. Ia tidak memandang pada sisi personalnya, juga pada jabatan Imam itu sendiri, melainkan pada makna fungsional keimamahan itu sendiri. Sehingga menurutnya substansi setiap pemerintahan adalah undang-undang yang menjelaskan karakter suatu sistem pemerintahan.
Kaisar
Kaisar adalah salah satu gelar penguasa monarki dalam bahasa Indonesia. Wilayah kekuasaan kaisar disebut kekaisaran atau imperium. Dalam bahasa Indonesia, gelar lain yang kedudukannya setara dengan kaisar adalah maharaja. Dalam penggunaannya, kaisar lebih bersifat umum, sedangkan maharaja lebih digunakan pada penguasa Hindu. Dalam tingkatan penguasa monarki, kaisar dan maharaja memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari raja.
Pemerintahan melalui dekret
Pemerintahan melalui dekret adalah sebuah gaya pemerintahan yang mengizinkan pembuatan undang-undang oleh seseorang atau suatu kelompok, dan biasanya oleh diktator, penguasa monarki absolut, atau pemimpin militer.
Monarki Britania Raya
Beberapa otoritas eksekutif pemerintah secara teoretikal dan nominal dipegang Penguasa Berdaulat dan dikenal sebagai hak istimewa kerajaan. Penguasa monarki bertindak selaras dengan konvensi dan preseden, yang hanya dapat memakai hak istimewa atas nasehat para menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen, seringkali melalui Perdana Menteri atau Dewan Penasehat. Dalam prakteknya, kekuasaan hak istimewa hanya dilakukan atas nasehat Perdana Menteri – Perdana Menteri, dan bukannya Penguasa Berdaulat, yang memiliki kontrol. Penguasa monarki memperhatikan Perdana Menteri setiap minggu. Tak ada catatan perhatian tersebut yang diambil dan prosesnya masih disembunyi-sembunyikan secara bulat. Penguasa monarki dapat mengeluarkan pandangannya, namun, sebagai pemimpin konstitusional, harus secara mutlak menerima keputusan-keputusan Perdana Menteri dan Kabinet (yang menyediakan mereka komando dukungan Dewan). Dalam pernyataan Bagehot: "Di bawah monarki konstitusional, Penguasa Berdaulat memiliki ... tiga hak – hak untuk berkonsultasi, hak untuk membujuk, hak untuk memperingatkan."
Absolutisme tercerahkan
Absolutisme tercerahkan, juga dikenali sebagai despotisme tercerahkan dan absolutisme baik, adalah sebentuk despotisme atau monarki mutlak yang diilhami oleh dan bersepakat dengan semua prinsip dan gagasan dari Abad Pencerahan, guna memperbesar kekuasaan pemimpin.. Para penguasa monarki yang tercerahkan mengamalkan prinsip rasionalitas. Meskipun mereka adalah seorang pemimpin non-demokratis atau otoriter, mereka menjalankan kekuasaan politik untuk keuntungan rakyat, melebihi kepentingan eksklusif sendiri atau para elit. Sebagian besar penguasa monarki yang tercerahkan turut memajukan pendidikan dan membolehkan toleransi, kebebasan berbicara, dan hak untuk memelihara harta pribadi. Konsep ini bermula pada periode Abad Pencerahan, yaitu pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19.
Brunei Darussalam
Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.
Penguasa monarki
Raja adalah gelar penguasa monarki yang paling umum digunakan di Indonesia. Gelar ini diturunkan dari bahasa Sansekerta राजा "rājā-" dan mulai digunakan penguasa monarki di Indonesia seiring menguatnya pengaruh Hindu Budha dari India. Monarki yang berada di bawah pimpinannya disebut dengan kerajaan.
Monarki Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts and Nevis adalah sebuah monarki konstitusional dimana seorang penguasa monarki menjadi kepala negaranya. Penguasa monarki saat ininya adalah Elizabeth II, yang juga merupakan Penguasa Berdaulat Kerajaan Persemakmuran lainnya. Peran konstitusional Ratu sebagian besar diserahkan kepada Gubernur-Jenderal Saint Kitts and Nevis. Suksesi kerajaannya diatur oleh Undang-Undang Pemukiman Inggris 1701, yang merupakan bagian dari hukum konstitusional.
Monarki Thailand
Monarki Thailand (yang penguasa monarkinya disebut sebagai Raja Thailand atau dulunya sebagai Raja Siam; , merujuk kepada monarki konstitusional dan penguasa monarki Kerajaan Thailand (awalnya Siam). Raja Thailand adalah kepala negara dan kepala Wangsa Chakri.
Wangsa Mataram
Para penguasa di empat monarki (kerajaan dan kadipaten) pecahan Mataram masih berkuasa turun-temurun setelah monarki-monarki tersebut bergabung dengan Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta merupakan monarki pertama yang bergabung dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 1 September 1945, disusul dengan monarki lain seperti Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Masing-masing monarki mendapat pengakuan sebagai sebuah daerah istimewa dari pemerintah pusat, namun pada perjalanannya, akibat kerusuhan politik yang menimpa Surakarta dan Mangkunegaran, pada 16 Juni 1946 Daerah Istimewa Surakarta dicabut statusnya oleh pemerintah demi stabilnya keamanan. Kedudukan Susuhunan Pakubuwana XII dan Adipati Mangkunegara VIII menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat, simbol kebudayaan dan pemersatu di tengah masyarakat Surakarta (penguasa monarki seremonial), dan proses suksesi tahta secara turun-temurun masih bertahan dan diakui hingga sekarang. Untuk Yogyakarta dan Pakualaman, kedudukan Sultan Hamengkubuwana IX dan Adipati Pakualam VIII tetap bertahan sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta hingga berlanjut ke keturunan-keturunannya sampai sekarang.
Daftar penguasa monarki berdaulat saat ini
Penguasa-penguasa monarki dibedakan menurut gelar dan pangkat, yang dalam sebagian besar kasus didefinisikan oleh tradisi, dan dipandu di bawah konstitusi negara tersebut. Berbagai gelar diaplikasikan dalam bahasa Indonesia; contohnya, "raja" dan "ratu", "pangeran" dan "putri kerajaan", "kaisar" dan "permaisuri". Meskipun mereka akan dipanggil secara berbeda dalam bahasa-bahasa lokal mereka, nama-nama dan gelar-gelar dalam daftar di bawah ini memakai pengucapan Indonesia yang umum. Penomoran Romawi, digunakan untuk membedakan penguasa berkaitan dengan nama yang sama.
Politik Britania Raya
Kerajaan britania raya adalah suatu negara yang bersatu yang dipimpin dengan sistem demokrasi parlementer dibawah undang-undang monarki, yang dipimpin oleh ratu Elizabeth II, saat ini pemimpin negara Inggris adalah perdana menteri Theresa May, yang memimpin pemerintahan eksekutif yang menjalankan pemerintahan Inggris, atas nama dan sepersetujuan monarki, namun pemerintahan ini tidak termasuk memerintah negara Scotland dan Wales juga Pemerintahan eksekutif Irlandia Utara. Kekuatan Legislatif di parlemen Inggris terbagi didalam dua kamar, The House of Commons (Majelis Rendah) dan The House of Lords (Majelis Tinggi), juga ada parlemen Scotlandia, Wales dan Perkumpulan Irlandia Utara. Pengadilan bebas dari eksekutif dan legislatif (pembuat undang-undang). Pengadilan tertinggi adalah Supreme Court of the United Kingdom (Mahkamah Tinggi Kerajaan Inggris).
Penguasa monarki
Sultan adalah gelar bagi penguasa monarki yang memerintah monarki Islam. Gelar ini diturunkan dari bahasa Arab سلطان, "sulthaan" yang berarti "penguasa" dan "kekuatan". Monarki yang dipimpin oleh seorang sultan disebut kesultanan. Penggunaan gelar ini berkembang di Nusantara seiring semakin meningkatnya kekuatan politik kaum Muslim di Nusantara.
Rukun Negara
Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Parlementer dan Raja
Konstitusional dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai
Kepala Negara. Sesuai dengan posisi yang di-Pertuan Agong sebagai Raja
menurut Konstitusi, sistem monarki juga diamalkan di setiap negeri, dan
Yang Di-Pertua Negeri/Gabenur untuk negeri-negeri yang tidak monarki. Seri Paduka
Dia, Raja-Raja dan Yang Dipertua Negeri adalah merupakan lambang
perpaduan rakyat.
Kesetiaan kepada Raja dan Negara berarti, bahwa setiap warga negara
harus berkonsentrasi penuh taat setia, jujur ​​dan ikhlas kepada Seri Paduka
Dia Yang di-Pertuan Agong. Di negara bagian pula, penduduk
berfokus taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka
tinggal tanpa mengurangi taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong.
Monarki Britania Raya
Jika hanya satu penguasa monarki yang menggunakan nama partikular, tidak ada ordinal yang digunakan; contohnya, Ratu Victoria tidak dikenal sebagai "Victoria I", dan ordinal tidak digunakan bagi para penguasa monarki Inggris yang memerintah sebelum Norman menaklukan Inggris. Pertanyaan apakah penomoran bagi para penguasa monarki Inggris berdasarkan pada para penguasa Inggris atau Skotlandia mencuat pada 1953 saat para nasionalis Skotlandia menentang Ratu menggunakan sebutan "Elizabeth II", atas dasar bahwa tak pernah ada "Elizabeth I" di Skotlandia. Dalam "MacCormick v Lord Advocate", sebuah Pengadilan Sesi Skotlandia melawan para penggugat, menyatakan bahwa gelar Ratu adalah sebuah materi hak istimewa dan pilihannya sendiri. Sekretaris Dalam Negeri berkata kepada Dewan Rakyat bahwa para penguasa monarki semenjak Acts of Union telah konsisten menggunakan ordinal Inggris dan Skotlandia, dimana ordinal Inggris terjadi empat kali. Perdana Menteri mengkonfirmasikan praktek tersebut, namun menyatakan bahwa "baik Ratu maupun para penasehatnya dapat menentukan para penerusnya". Para penguasa masa mendatang akan menerapkan kebijakan tersebut.
Daftar penguasa monarki konstituen saat ini
Berikut ini adalah daftar penguasa monarki konstituen yang memerintah saat ini, yang meliputi penguasa tradisional dan penguasa monarki konstitusional yang memerintah. Setiap penguasa monarki yang dicantumkan di bawah memerintah pada sebuah dominion yang diakui secara sah, namun dalam sebagian besar kasus memiliki kekuasaan pemerintahan berdaulat yang sedikit atau tidak ada sama sekali. Namun, gelar mereka diakui oleh negara.
Kerajaan Perancis (1791–92)
Setelah Penyerbuan Istana Tuileries pada 10 Agustus, Majelis Legislatif membekukan sistem monarki pada 11 Agustus. Majelis Konstituen Nasional yang baru dipilih membubarkan monarki pada 21 September 1792, sehingga mengakhiri masa kekuasaan Wangsa Bourbon di Perancis yang telah berlangsung selama 203 tahun.
Austria-Hongaria
3 unsur nyata yang dikuasai Austria-Hongaria:
Hongaria dan Austria menegakkan parlemen terpisah, masing-masing dengan perdana menterinya sendiri. Hubungan/koordinasi keduanya mulai pada pemerintahan di bawah monarki, memegang kekuatan absolut dalam teori namun terbatas dalam praktiknya. Pemerintahan umum monarki bertanggung jawab pada tentara, untuk AL, untuk kebijakan luar negeri, dan untuk persatuan cukai.
Monarki
Jabatan penguasa monarki dijabat secara turun temurun. Cangkupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang kecil misalnya desa adat (negeri) di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik, sampai sebuah pulau besar atau benua (kekaisaran). Kepala adat turun temurun pada desa adat di Maluku yang disebut negeri dipanggil dengan sebutan raja. Raja yang menguasai sebuah distrik di Timor disebut liurai. Sebuah kerajaan kecil (kerajaan distrik) tunduk kepada kerajaan yang lebih besar yang biasanya sebuah Kesultanan. Kerajaan kecil sebagai cabang dari sebuah kerajaan besar tidak berhak menyandang gelar Sultan (Yang Dipertuan Besar), tetapi hanya boleh menyandang gelar Pangeran, Pangeran Muda, Pangeran Adipati, atau Yang Dipertuan Muda walaupun dapat juga dipanggil dengan sebutan Raja. Sebagian wilayah kerajaan kecil (distrik) di Kalimantan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kolonial Belanda. Tidak semua bekas kerajaan dapat dipandang sebagai sebuah bekas negara (kerajaan). Kerajaan-kerajaan yang mempunyai perjanjian dengan pihak kolonial Belanda merupakan negara yang berdaulat di wilayahnya.
Garis suksesi takhta Kepangeranan Monako
Di bawah Konstitusi Monako, takhta didasarkan menurut asas kognatis anak sulung lelaki. Hanya orang-orang yang merupakan keturunan dari monarki yang berkuasa dan saudara-saudara monarki yang berkuasa beserta keturunannya, yang memiliki orang tua yang menikah berdasarkan persetujuan monarki, serta merupakan warga negara Monako. Seorang anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, secara permanen tidak diizinkan menduduki takhta maupun masuk dalam garis suksesi takhta. Hal ini dapat menjadi tidak berlaku jika dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan dan berakhir sebelum monarki yang berkuasa turun takhta.
Dwimonarki
Dwimonarki tidak sama dengan uni personal. Dalam sistem uni personal, terdapat dua atau lebih kerajaan yang dipimpin oleh penguasa yang sama, tetapi mereka tidak memiliki struktur pemerintahan bersama. Negara-negara yang tergabung dalam uni personal memiliki militer, kebijakan luar negeri, dan sistem pemungutan cukainya sendiri. Sementara itu, Austria-Hongaria bukan sekadar uni personal karena masing-masing negara memiliki kabinet yang mengatur kebijakan luar negeri, angkatan darat dan keuangan bersama.
Sejarah demokrasi
Para pengkaji berbeda pandangan mengenai bentuk pemerintahan ini, dan ketaksaan bukti-bukti yang juga masih berserakan itu membuka peluang bagi timbulnya perbedaan pandangan yang besar. Beberapa pengkaji menitikberatkan peran sentral dari majelis permusyawaratan, sehingga bersikeras bahwa bentuk pemerintahan tersebut adalah demokrasi; pengkaji-pengkaji lain memusatkan perhatiannya pada dominasi golongan-atas dalam kepemimpinan dan peluang besar yang dimiliki golongan tersebut untuk mengendalikan majelis permusyawaratan, sehingga menilai bentuk pemerintahan tersebut sebagai oligarki atau aristokrasi. Meskipun majelis permusyawaratan jelas memiliki kekuasaan yang besar, belum dapat dipastikan apakah keanggotaan dan keikutsertaan dalam sidang majelis tersebut sungguh-sungguh bersifat kerakyatan. Hambatan besar yang pertama adalah kurangnya bukti yang menjabarkan tentang kekuasaan rakyat di dalam majelis itu. Kenyataan ini tercermin dalam "Artasastra", sebuah kitab rujukan kuno bagi para kepala monarki tentang cara menyelenggarakan pemerintahan secara efisien. Salah satu bab dalam Artasastra membahas tentang cara berurusan dengan "sangga", yang mencakup petunjuk-petunjuk untuk memanipulasi para pemimpin dari kalangan bangsawan, namun tidak membahas cara-cara mempengaruhi khalayak ramai warga negara—suatu kekurangan yang mengejutkan jika memang benar bahwa lembaga-lembaga demokratis, bukannya keluarga-keluarga bangsawan, yang secara aktif mengendalikan pemerintahan-pemerintahan republik itu. Isu lainnya adalah kukuhnya sistem penggolongan masyarakat menjadi empat tingkatan Warna. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa warga dari masing-masing kasta—cukup kaku untuk melarang seseorang makan bersama orang-orang dari kasta lain—boleh jadi mempengaruhi peranan-peranan yang diharapkan untuk dimainkan oleh warga di dalam negara, di luar dari formalitas pranata-pranata tersebut. Salah satu asas demokrasi adalah gagasan mengenai pembagian kuasa pengambilan keputusan. Tidak adanya gagasan yang jelas perihal kesetaraan warga negara dalam batasan-batasan sistem kasta ini menjadikan banyak pengkaji menyatakan bahwa kodrat sejati dari "gana" dan "sangga" tidaklah sebanding dengan pranata-pranata demokratis yang sesungguhnya.
Revolusi Perancis
Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.
Penguasa monarki
Semenjak kejatuhan kekhalifahan pada tahun 1924, tidak ada pihak yang diakui oleh dunia Islam sebagai khalifah sampai saat ini, walaupun upaya mengembalikan kekhalifahan terus berlanjut oleh beberapa pihak. Dalam gelar resminya, Sultan Yogyakarta juga menyandang gelar khalifah, tetapi makna khalifah di sini lebih kepada "kepanjangan tangan khalifah di tanah Jawa", dan bukan dalam artian pemimpin bagi seluruh dunia Islam.
Anomie
Kata ini, "pemakaian kembali dengan ejaan Perancis 'anomy'", berasal dari bahasa Yunani ἀνομία "tanpa hukum", yaitu prefiks privatif alfa (a-"tanpa") dan "nomos" (hukum). Pengguna bahasa Yunani membedakan "nomos" (νόμος, hukum) dan "arché" (ἀρχή; aturan pemula, aksiom, prinsip). Misalnya, penguasa monarki adalah pemerintah tunggal tetapi ia masih merupakan subjek, tidak bebas dari, hukum yang ada, i.e. nomos. Pada demokrasi negara kota yang asli, adalah bagian arché karena berdasar pada kekuasaan, sistem kebiasaan, yang mungkin atau tidak mungkin menciptakan hukum, i.e. nomos. Maka dari itu, maksud awal anomie adalah mendefinisikan apa saja atau siapa saja yang bertentangan atau di luar hukum, atau kondisi yang mana hukum yang berlaku tidak diterapkan menghasilkan keadaan yang tidak sah atau tanpa hukum.
Keluarga kerajaan Inggris
Keluarga kerajaan Inggris terdiri dari penguasa monarki Britania Raya dan para kerabat dekatnya. Tidak ada pengesahan ketat atau definisi resmi tentang siapa yang merupakan atau yang bukan merupakan anggota keluarga kerajaan Inggris, dan selain Ratu Elizabeth II sendiri, daftar-daftar berbeda akan meliputi orang yang berbeda. Pada waktu ditanyakan, orang-orang yang menyandang gelar Her atau His Royal Highness (HRH), dan Her atau His Majesty (HM), biasanya dianggap sebagai anggota, termasuk orang-orang yang meraih gelar tersebut sebelum permulaan masa pemerintahan penguasa monarki saat ini. Menurut kriteria ini, dafttar keluarga kerajaan saat ini akan meliputi penguasa monarki, permaisuri monarki, janda-janda dari penguasa-penguasa monarki sebelumnya, anak-anak dan cucu garis laki-laki dari penguasa monarki dan penguasa-penguasa monarki sebelumnya, anak-anak putra sulung Pangeran Wales, dan istri-istri atau janda-janda dari para putra dan cucu garis laki-laki penguasa monarki dan penguasa-penguasa monarki pada masa sebelumnya.
Penguasa monarki
Pada keberjalanannya, banyak penguasa monarki yang menyandang lebih dari satu gelar dikarenakan berbagai alasan. Penguasa Turki Utsmani misalnya, menyandang beberapa gelar, di antaranya sultan, han, padishah, dan khalifah, yang kesemuanya memiliki makna masing-masing. Gelar "sultan" merupakan pernyataan diri sebagai penguasa atas monarki Muslim yang sah, "han" (pelafalan Turki untuk "khan") merupakan legitimasi diri sebagai pewaris atas moyangnya dari Asia Tengah, "padishah" () merupakan gelar untuk kaisar dalam bahasa Persia, dan khalifah menunjukkan dirinya adalah pemimpin bagi seluruh dunia Islam.
Paroki
Paroki berasal dari bahasa Yunani "parokein" artinya musafir, pengembara. Paroki (Bahasa Inggris: "parish") pada umumnya mengesankan suatu tipe pembagian administratif. Istilah ini digunakan pada beberapa gereja Kristen, terutama Gereja Katolik Roma, Komuni Anglikan, dan Gereja Ortodoks. Pemerintahan sipil pada beberapa negara seperti Inggris, Irlandia, dan Estonia, juga menggunakan istilah ini, yang lebih dikenal dengan "paroki sipil".
Paroki adalah komunitas kaum beriman yang dibentuk secara tetap dengan batas-batas kewilayahan tertentu dalam Keuskupan (Gereja Partikular). Sebagaimana Gereja terutama adalah himpunan umat beriman, bukan gedung, maka pengertian paroki pun pertama-tama adalah himpunan orang, bukan sekadar wilayah, walaupun sifat kewilayahan sebagai aspek yang tetap juga inheren padanya (Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, kanon 515 art. 1). Uskuplah yang berwenang mendirikan, membubarkan atau mengubah Paroki (Kitab Hukum Kanonik kanon 515 art 2). Pada umumnya Paroki bersifat teritorial, bukan personal, bukan kategorial, di dalam prinsip organisasinya.
Karena Paroki lebih merupakan himpunan umat, maka pertama-tama dalam Hukum Kanon Gereja Katolik reksa pastoral umatlah yang diperhatikan. Dan reksa pastoral itu dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri, di bawah otoritas Uskup (Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, kanon 515 art. 1). Namun bila dituntut oleh keadaan, reksa pastoral paroki dapat dipercayakan kepada beberapa imam dalam kebersamaan, asal salah seorang menjadi moderator, memimpin kegiatan secara terpadu dan mempertanggung-jawabkannya kepada Uskup (Kitab Hukum Kanonik, kanon 517 art 1)
Penguasa monarki
Gelar lain yang setara dengan kaisar adalah maharaja yang diturunkan dari bahasa Sansekerta महाराज "maharaja". Gelar yang setara untuk wanita dari maharaja adalah maharani.
Monarki
Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.
Pemerintah Australia
Persemakmuran Australia adalah sebuah monarki konstitusional federal dengan dasar demokrasi parlementer. Persemakmuran Australia dibentuk tahun 1901 sebagai hasil dari perjanjian di antara enam koloni Britania yang memiliki pemerintahan sendiri, dan kemudian menjadi enam negara bagian. Sebutan perjanjian ini tercantum dalam Konstitusi Australia, yang tergambar pada Konvensi Konstitusional dan diratifikasi oleh penduduk koloni melalui berbagai referendum. Struktur pemerintah Australia dapat dilihat dari dua konsep berbeda, yaitu federalisme dan pemisahan kekuasaan menjadi cabang pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan berasal dari struktur konstitusi yang memecahkan cabang-cabang pemerintahan menjadi bidang-bidang terpisah.
Pemerintah Jepang
Pemerintahan Jepang adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang Kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Seperti di negara-negara lainnya, Pemerintahan dipecah menjadi tiga cabang: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
Daftar penguasa monarki berdaulat saat ini
Dalam pembelajaran politik dan sosio-budaya, penguasa-penguasa monarki biasanya dikaitkan dengan penguasa warisan; sebagian besar penguasa monarki lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga kerajaan, baik dalam konteks sejarah dan kontemporer. Suksesi didefinisikan menggunakan berbagai rumusan yang berbeda, seperti proksimitas darah, primogenitur, dan senioritas agnatik. Namun, beberapa penguasa monarki tidaklah warisan, dan sebagai gantinya penguasa tersebut ditentukan melalui proses elektif; contoh modernnya adalah tahta Malaysia. Sistem tersebut bertentangan dengan sebagai konsep monarki modern, namun umumnya dianggap semacam itu karena mereka mempertahankan karakteristik asosiatif tertentu. Beberapa sistem menggunakan kombinasi unsur-unsur warisan dan elektif, dimana pemilihan atau nominasi penerus terbatas pada para anggota garis darah kerajaan.
Pemerintah Britania Raya
Di bawah konstitusi Inggris tak tertulis, otoritas eksekutif sejajar dengan penguasa monarki, meskipun otoritas tersebut hanya bertindak atas nasehat perdana menteri dan kabinet. Para anggota Kabinet menasehati penguasa monarki sebagai anggota Dewan Penasehat. Mereka juga memegang kekuasaan langsung sebagai para pemimpin Departemen Pemerintahan.
Permaisuri
Permaisuri adalah gelar bagi istri dari penguasa monarki pria (raja, maharaja, sultan, atau kaisar). Dalam monarki yang menganut sistem poligami, permaisuri merujuk pada istri utama dari penguasa monarki pria. Meskipun demikian, tidak setiap istri seorang penguasa monarki langsung mendapat gelar permaisuri secara otomatis. Hal ini lantaran perbedaan hukum dan adat yang berlaku di tiap daerah.
Monarki Britania Raya
Peran penguasa berdaulat sebagai penguasa monarki konstitusional kebanyakan terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan, seperti memberikan penghargaan. Peran tersebut telah diakui sejak abad ke-19. Pada 1867, penulis konstitusional Walter Bagehot mengidentifikasikan monarki tersebut sebagai "bagian terdignifikasi" ketimbang "bagian efisien" dari pemerintah.
Daftar penguasa monarki dengan masa jabatan terpendek
Seorang penguasa monarki adalah orang yang mengepalai sebuah negara monarki, biasanya memerintah seumur hidup, atau sampai abdikasi atau penggulingan. Masa pemerintahan beberapa penguasa monarki berjangka pendek. Beberapa penguasa monarki meraih tahta mula-mula sebagai hasil dari urutan suksesi, sementara penguasa monarki lainnya mengklaim tahta sebagai hasil beberapa konflik.
Penguasa monarki
Di benua Eropa, para raja menyandang berbagai macam gelar yang diturunkan dari akar bahasa yang berbeda-beda.
Gelar-gelar ini memiliki bentuk yang setara untuk wanita, yang bisa bermakna wanita yang menjadi pemimpin monarki atau istri dari pemimpin monarki pria.
Dalam sandi kerajaan yang digunakan sebagai monogram inisial dari penguasa monarki di Inggris, mereka menggunakan inisial dengan bahasa Latin, meskipun gelar itu tidak digunakan dalam keseharian. Inisial dari "Queen" Elizabeth II adalah EIIR yang bermakna "Elizabeth II Regina".Gelar untuk penguasa monarki di Eropa memiliki versi laki-laki dan perempuan. Gelar untuk wanita (seperti "queen" dan "empress" dalam bahasa Inggris) biasanya memiliki makna ganda, yaitu sebagai penguasa monarki wanita atau sebagai istri penguasa monarki pria. Dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan kebingungan karena persamaan gelar yang disandang. Tetapi pada masa belakangan, gelar-gelar tadi diberi imbuhan tidak resmi untuk membedakannya. Imbuhan "regnant" (menjadi "queen regnant" dan "empress regnant") menandakan bahwa wanita yang penyandang gelar tersebut adalah penguasa monarki dan imbuhan "consort" (menjadi "queen consort" dan "empress consort") menyatakan bahwa dia hanyalah istri dari penguasa monarki pria.
Monarki herediter
Monarki herediter adalah kepemimpinan yang diklasifikasikan sebagai tahta turun–temurun. Monarki secara turun–menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun–temurun. Dan kehidupan dari monarki turun–temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun–menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki-laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri.
Otokrasi
Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani "autokratôr" yang secara harfiah berarti "berkuasa sendiri" atau "penguasa tunggal". Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat).
Subyek Britania
Istilah 'subyek' lebih digunakan ketimbang 'warga negara' karena dalam sebuah monarki, penguasanya merupakan sumber otoritas yang memegang seluruh kekuasaan hukum dalam hukum sipil dan hukum militer. Orang-orang dari sebuah monarki pada masa-masa lampau dianggap sebagai subyek penguasa yang berada di bawah obligasi tertentu seperti memegang persekutuan, dan diberi perlindungan Mahkota.
Otokrasi Tsaris
Otokrasi Tsaris (, transkr. "tsarskoye samoderzhaviye") merujuk kepada sebuah bentuk otokrasi (kemudian monarki absolut) yang ditujukan kepada Kadipaten Agung Moskwa, yang kemudian menjadi Ketsaran Rusia dan Kekaisaran Rusia. Dalam bentuk pemerintahan tersebut, seluruh kekuasaan dan kekayaan dikendalikan (dan didistribusikan) oleh tsar. Mereka lebih memiliki kekuasaan ketimbang penguasa monarki, yang biasanya diatur oleh hukum dan setara dengan otoritas legislatif; mereka bahkan lebih otoriter terhadap masalah-masalah keagamaan dibandingkan penguasa-penguasa monarki Barat. Di Rusia, bentuk pemerintahan tersebut bermula pada masa pemerintahan Ivan III (1440−1505), dan ditiadakan setelah Revolusi Rusia 1917.
Gelar kebangsawanan Eropa
Di Eropa pada abad pertengahan dan sebelumnya, sebuah kekaisaran atau kerajaan biasanya tidak memiliki pemerintahan terpusat. Beberapa daerah dan wilayah dalam sebuah monarki besar (kekaisaran atau kerajaan) biasanya dikelola dan dipimpin oleh bangsawan yang memiliki kekuasaan otonomi, mirip dengan sistem republik federal yang memberikan kewenangan pada tiap pemimpin daerah untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan yang terlalu banyak dari pusat. Para bangsawan tersebut memiliki peringkat yang berbeda-beda, yang juga berdampak pada besarnya jumlah kekuasaan yang mereka pegang. Peringkat dan gelar tersebut biasanya dianugerahkan oleh kaisar atau raja yang menjadi pemimpin para bangsawan tersebut, yang pada banyak kasus kemudian gelar tersebut dapat diwariskan kepada keturunan mereka.
Polibios
3. Monarki parlementer (parlemen berkuasa penuh, raja hanya sebagai simbol)Tirani merupakan perubahan sistem pemerintahan dimana raja yang sebelumnya merakyat tiba-tiba berkuasa semena-mena dan melakukan penyelewengan wewenang sehingga rakyat menjadi tertindas. Sistem ini sama dengan komunis, fasisme, totaliter, dan kediktatoran.Aristokrat (golongan bangsawan) mulai peduli terhadap rakyat yang tertindas oleh kebijakan penguasa yang semena-mena.Oligarki adalah perubahan sistem pemerintahan dimana kaum bangsawan juga ikut menindas rakyat bersama raja dan muncul sikap etnosentris dan feodalisme.Rakyat kemudian bangkit untuk melawan pemerintah yang bertindak semena-mena kemudian rakyat berkuasa atas pemerintahan dan negara serta kemerdekaan dari penindasan dan ketidakpedulian penguasa kepada rakyat. Contohnya seperti Revolusi PerancisKetika rakyat sudah berkuasa, pemerintahan menjadi kacau karena seluruh rakyat ingin menjadi pemimpin sehingga pemerintahan kembali ke sistem monarki.
Daerah Istimewa Surakarta
Pemerintahan Kerajaan Surakarta merupakan pemerintahan yang meneruskan pemerintahan monarki sebelum kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Kerajaan Surakarta dipimpin oleh Patih untuk dan atas nama Susuhunan Paku Buwono. Pemerintahan Praja Mangkunegaran merupakan pemerintahan yang meneruskan pemerintahan monarki sebelum kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Praja Mangkunegaran dipimpin oleh Patih untuk dan atas nama Adipati Mangku Negoro. Dengan adanya pemerintahan yang bermacam-macam di atas, terjadi tumpang tindih kekuasaan dan persaingan untuk memperebutkan legitimasi masyarakat dan Pemerintah Pusat.
Republik
Dari segi mana yang lebih demokratik, memang tak ada perbedaan yang jelas antara republik dan monarki. Di negara monarki, sering Perdana Menteri mempunyai kuasa eksekutif lebih besar dibanding rajanya, yang berkuasa dari segi adat istiadat saja. Dan ada juga kasus di beberapa republik di mana Presidennya memerintah secara totaliter. Misalnya, negara di bawah pimpinan Bokassa di Republik Afrika Tengah. Walau begitu, biasanya republik sering disamakan dengan demokrasi. Amerika Serikat misalnya dianggap sebagai simbol demokrasi.
Monako
Monako adalah negara kedua terkecil di dunia (berdasarkan ukuran) di dunia; hanya Vatikan yang lebih kecil. Monako juga merupakan negara monarki kedua terkecil di dunia dan paling padat di dunia. Monako hanya memiliki satu munisipalitas. Tidak ada perbedaan geografis antara negara dan kota Monako, meskipun tanggung jawab pemerintah (tingkat negara) dan dari munisipalitas (tingkat kota) berbeda. Berdasarkan konstituti pada tahun 1911, Monako dibagi menjadi tiga munisipalitas:
Kerajaan Australia
Monarki Australia adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana seorang penguasa monarki warisan menjadi penguasa berdaulat. Australia merupakan sebuah monarki konstitusional, yang sebagian besar berdasarkan pada sistem Westminster pemerintah parlementer, sementara fitur-fitur terinkorporasinya masuk dalam Konstitusi Australia.
Monarki Barbados
Monarki Barbados adalah inti demokrasi parlementer gaya Westminster, yang mendirikan cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial dari pemerintah. Penguasa monarki Barbados saat ini, sejak 6 Februari 1952, adalah Ratu Elizabeth II. Sebagai penguasa berdaulat, ia merupakan badan pribadi dari Mahkota Barbados. Meskipun penguasa berdaulat tersebut berbagi kesetaraan dengan 15 negara independen lainnya pada Persemakmuran Bangsa-Bangsa, monarki di setiap negara tersebut terpisah dan secara hukum berbeda. Akibatnya, penguasa monarki saat ini secara resmi bergelar "Ratu Barbados" dan, dalam kapasitas ini, ia, suaminya, dan anggota Keluarga Kerajaan lainnya memegang fungsi pribadi dan publik secara domestik dan luar negeri sebagai perwakilan negara Barbados. Namun, Ratu adalah satu-satunya anggota Keluarga Kerajaan dengan peran konstitusional. Ratu biasanya tinggal di Britania Raya dan, meskipun beberapa kekuasaan ia pegang sendiri, sebagian besar tugas seremonial dan pemerintahan kerajaan diserahkan kepada perwakilan ratu, gubernur-jenderal.
Dwimonarki
Dwimonarki adalah suatu sistem ketika dua kerajaan yang terpisah dipimpin oleh penguasa monarki yang sama, mengikuti kebijakan luar negeri yang sama, tergabung dalam serikat pabean yang sama, dan memiliki angkatan perang bersama, tetapi masing-masing wilayah tetap memerintah sendiri. Istilah ini pada umumnya mengacu kepada Austria-Hongaria, sebuah dwimonarki yang berdiri dari tahun 1867 hingga 1918.
Polibios
Teori ini menjelaskan tentang siklus sistem pemerintahan antara penguasa dengan rakyat.Monarki adalah suatu sistem pemerintahan dimana raja yang menobatkan dirinya menggunakan kekuasaan semata-mata untuk rakyat dan bukan untuk dirinya sendiri.
Margrethe II dari Denmark
Kerajaan Denmark adalah monarki konstitusional, yang berarti bahwa raja atau ratu tidak dapat melaksanakan tindakan politik secara independen. Meskipun Ratu menandatangani semua rencana undang-undang sebelum disahkan menjadi hukum, hal ini hanya berlaku bila semua RUU itu ditandatangani dan disetujui oleh seorang Menteri Kabinet. Sebagai Kepala Negara, Ratu berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan yang baru.
Setelah konsultasi dengan perwakilan dari partai-partai politik, pemimpin partai yang memegang jumlah kursi terbanyak di Parlemen Denmark diundang untuk membentuk pemerintahan yang baru. Setelah terbentuk, raja atau ratu secara resmi mengangkatnya. Selain itu, Sang Ratu adalah Kepala Pemerintahan yang sebenarnya dan oleh karenanya mengepalai Dewan Negara, di mana rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen ditandatangani hingga sah menjadi Undang-undang.
Raja (gelar)
Ini adalah beberapa gelar asing yang dapat disepadankan dengan gelar raja dalam bahasa Indonesia.
Daftar ini adalah daftar penguasa monarki yang gelar resminya diterjemahkan sebagai "raja" dalam bahasa Indonesia. Penguasa monarki yang tingkatannya di bawah raja, seperti setingkat adipati, pangeran, dan amir, tidak dimasukkan. Penguasa monarki yang menyandang gelar kaisar juga tidak disertakan, karena pada dasarnya gelar kaisar berada di atas raja. Penyandang gelar sultan juga tidak dimasukkan dalam daftar, karena meskipun kerap disepadankan dengan raja, sultan memiliki pengertian sendiri yang tidak selalu sesuai dengan pengertian raja. Selain itu, gelar sultan juga sudah dikenal di berbagai belahan dunia, sehingga lazimnya dibiarkan apa adanya dan tidak diterjemahkan menjadi "raja" atau "kaisar" dalam berbagai bahasa di dunia. Selain itu, raja yang menjadi bawahan dari penguasa lain, seperti dalam kerajaan bagian di Malaysia, juga tidak diikutkan dalam daftar.
Penguasa monarki
Banyak dari masyarakat yang menyamakan penggunaan gelar raja dan kaisar, baik dalam percakapan maupun dalam penerjemahan gelar asing. Meskipun kaisar dan maharaja memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari raja. Kaisar adalah pemimpin dari sebuah monarki yang besar, berbeda dengan raja yang memimpin monarki yang kekuasaannya lebih kecil pengaruh dan wilayahnya. Dalam beberapa kasus, beberapa raja dapat menjadi bawahan kaisar, baik secara langsung maupun sebagai wilayah protektorat, sebagaimana yang terjadi antara Kerajaan Joseon dan Kekaisaran China. Di kawasan Nusantara, monarki yang sering dianggap sampai tingkatan kekaisaran adalah Majapahit.
Ratu (gelar)
Dalam konteksnya sebagai penguasa monarki, ratu adalah padanan dari gelar raja, dan merujuk pada wanita yang memimpin kerajaan. Sepanjang sejarah, jumlah ratu jauh lebih sedikit daripada raja. Hal ini karena banyak kebudayaan di masa lalu yang memandang bahwa kepemimpinan dan ranah masyarakat umum menjadi wilayah kaum pria.
Denmark
Denmark ialah monarki tertua di benua Eropa. Pada 1849, menjadi monarki konstitusional dengan pengadopsian konstitusi baru. Penguasanya secara resmi merupakan kepala negara, peran yang bersifat seremonial, sejak kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh raja atau ratu, dilaksanakan melalui kabinet menteri, dengan PM yang memberlakukan prinsip "primus inter pares"). Kekuasaan legislatif diberikan kepada monarki, dan parlemen Denmark, dikenal sebagai "Folketing", yang terdiri atas (tak lebih dari) 179 anggota. Kekuasaan yudisial ada di tangan pengadilan.
Despotisme
Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme; atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.
Hak istimewa kerajaan
Hak istimewa kerajaan adalah sebuah badan dari otoritas adat istiadat, hak dan imunitas, yang diakui dalam hukum umum dan, terkadang, dalam yuridiksi hukum sipil yang ditujukan kepada monarki, terutama kepada penguasanya sendiri. Hal ini diartikan saat beberapa kekuasaan pemerintah eksekutif, yang dipegang oleh seorang penguasa monarki dengan penghormatan kepada proses pemerintahan kenegaraan, dilakukan.
Penguasa monarki
Gelar yang setara dari raja untuk wanita adalah ratu. Ratu dapat disandang oleh seorang wanita yang memimpin kerajaan, ataupun istri dari raja. Pada mulanya, gelar ini digunakan sebagai penguasa monarki di Indonesia. Namun seiring masuknya pengaruh Hindu dan Budha di Indonesia, gelar ini terdesak penggunaannya oleh raja, dan ratu menjadi gelar yang khusus diperuntukkan untuk wanita. Walaupun begitu, peggunaan gelar ratu tak sepenuhnya bergeser menjadi feminim. Keraton, istilah yang sering merujuk pada istana di Jawa, berasal dari kata "ke-ratu-an" yang bermakna tempat tinggal ratu. Beberapa cerita dan hikayat juga masih mempertahankan kedudukan ratu sebagai gelar yang dipegang oleh pria, seperti cerita berjudul "Petruk dadi Ratu" (Petruk menjadi Ratu), padahal Petruk sendiri adalah tokoh berjenis kelamin pria.
Sejarah demokrasi
Agaknya ciri khas utama dari "gana" adalah terdiri atas seorang kepala monarki yang lazimnya disebut raja, dan suatu majelis permusyawaratan. Majelis ini bersidang secara teratur untuk membahas semua keputusan besar negara. Sekurang-kurangnya di beberapa negara, sidang majelis ini boleh diikuti oleh semua warga laki-laki yang merdeka. Majelis ini juga memiliki kewenangan penuh di bidang keuangan, tadbir, dan kehakiman. Pejabat-pejabat lain, yang jarang disebut-sebut, mematuhi keputusan-keputusan majelis. Kepala monarki, yang dipilih oleh "gana", tampaknya selalu berasal dari kalangan bangsawan, yakni "Warna Kesatria". Kepala monarki merundingkan kegiatan-kegiatannya dengan majelis permusyawaratan; di beberapa negara, kepala monarki merundingkannya dengan suatu majelis yang beranggotakan bangsawan-bangsawan lain. Suku Licawi memiliki lembaga penyelenggara pemerintahan utama yang terdiri atas 7.077 raja, yakni para kepala keluarga terkemuka. Selain itu, sekitar masa hidup Sang Buddha Gautama, suku Sakya, Koliya, Mala, dan Licawi membuka kesempatan untuk ikut bersidang dalam majelis permusyawaratan bagi semua laki-laki, baik yang kaya maupun yang miskin.
Penguasaan tanah
Dalam sistem hukum umum, penguasaan tanah adalah rezim sah dimana tanah dimilik oleh seorang individual, yang dikatakan "memegang" tanah tersebut. Penguasa monarki berdaulat, yang dikenal sebagai Sang Mahkota, memegang lahan dalam haknya sendiri. Seluruh pemilik swasta adalah pemegang atau anak pemegangnya sendiri. "Penguasaan" menandakan hubungan antara pemegang dan penguasa, bukan hubungan antara pemegang dan tanah.
Republik parlementer
Biasanya, republik parlementer adalah negara-negara yang sebelumnya adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan posisi kepala negara adalah penguasa monarki.
Teologi kerajaan
Selanjutnya kata benda 'malak' dalam Mikha 5: 1 dan Yesaya 14: 5, secara negatif mengacu pada pemerintahan monarki. Walaupun tidak ada konteks spesifik yang menunjukkan makna negatif terhadap kata "malak." Maka, dalam kebudayaan dunia pemerintahan saat itu kata "melek" diartikan sebagai pemerintahan sebagai seorang raja, menjadi raja, dan menyebabkan pemerintahan. Dalam kebudayaan Asia Timur kuno kata kerja "malak" berarti (raja) memberi nasihat, sedangkan bentuk kata kerja "malak" mengarah pada kerajaan Yahweh.
Ideokrasi
Ideokrasi (gabungan dari kata "ideologi" dengan kata "kekuasaan" dalam bahasa Yunani Kuno: "kratos") adalah pemerintahan suatu daerah berdasarkan sebuah ideologi tertentu. Pemerintahan ideokrasi merupakan pemerintahan yang didasarkan pada sebuah ideologi tunggal. Negara ideokrasi berbeda dengan negara otoriter seperti Turki dan Rusia—yang pemerintahannya berada di bawah kekuasaan pusat yang kuat dengan kebebasan politik yang terbatas—dan berbeda pula dengan sebuah negara demokrasi. Pemerintahan ideokrasi dapat memiliki sifat seperti pemerintahan totaliter jika warga dipaksa untuk menganut sebuah ideologi, atau seperti pemerintahan populis jika warganya secara sukarela menganut sebuah ideologi tertentu. Penggunaan pertama istilah "totalitarianisme" salah satunya berasal dari tulisan penulis Austria yaitu Franz Borkenau pada tahun 1938 yang membahas mengenai kediktatoran di Uni Soviet dan Jerman. Ekonom dan sosiolog Britania Raya yaitu Sidney dan Beatrice Webb menggunakan istilah "ideocracy" pada tahun 1936 yang kemudian disebutkan kembali oleh filsuf Rusia yaitu Nicholas Berdyaev pada tahun 1947.
Malaysia
Pemerintah negara bagian dipimpin oleh "Menteri Besar" di negeri-negeri Malaya atau "Ketua Menteri" di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai majoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.
Niccolò Machiavelli
Bagaimanapun bagusnya penataan dan kepatuhan hukum dalam rezim yang demikian, menurut pandangan Machiavelli tidak sesuai dengan vivere libero. Sepanjang terdapat kehendak publik untuk mendapatkan kebebasannya, raja yang tidak dapat memenuhinya harus meneliti apa yang dapat membuat mereka menjadi bebas. Dia menyimpulkan bahwa beberapa individu menginginkan kebebasan hanya untuk dapat memerintah yang lain. Sebaliknya, sebagian besar mayoritas rakyat mengalami kebingungan antara kebebasan dan keamanan, membayangkan bahwa keduanya adalah identik. Namun ada juga yang menginginkan kebebasan untuk tujuan hidup dengan aman (vivere sicuro). Machiavelli kemudian menyatakan bahwa rakyat hidup dengan aman (vivere sicuro) tanpa alasan lain dibanding dengan rajanya yang terikat hukum guna memberikan keamanan bagi seluruh rakyat. Karakter kepatuhan terhadap hukum dari rezim Perancis adalah untuk memastikan keamanan, namun keamanan tersebut jika diperlukan tidak boleh dicampurkan dengan kebebasan. Inilah batasan dari aturan dari monarki, bahkan untuk kerajaan yang paling baik, tidak akan dapat menjamin rakyatnya dapat diperintah dengan tenang dan tertib.ini merupakan hal yang sangat membanggakan.
Republik federal
Republik federal adalah sebuah federasi dari beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan republik. Federasi adalah pemerintah pusat. Negara-negara dalam federasi juga menggunakan sistem federasi. Penggunaan istilah republik tidak sesuai tetapi, minimal, itu berarti negara atau negara federasi yang tidak memiliki seorang penguasa monarki.
Monarki Britania Raya
Penguasa Monarki mengambil sedikit bagian langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan untuk memberikan kekuasaan berdaulat didelegasikan dari Penguasa Monarki, baik oleh statuta atau oleh konvensi, kepada para Menteri atau para pejabat Mahkota, atau badan-badan masyarakat lainnya, yang secara eksklusif dari pribadi Penguasa Monarki. Segala tindakan negara dilakukan atas nama Mahkota, seperti Pelantikan Mahkota, bahkan jika secara pribadi ditampilkan oleh Penguasa Monarki, seperti Pidato Penguasa Monarki dan Pernyataan Pembuka Parlemen, tergantung pada keputusan yang dibuat:
Kepala pemerintahan
Kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya adalah perdana menteri yang ditunjuk. Dalam sistem presidensiil atau monarki, kepala pemerintahan sering kali merangkap sebagai kepala negara dan bergelar presiden atau raja. Artikel ini akan terfokus pada kasus di mana kepala pemerintahan terpisah dari kepala negara.
Pemerintahan campuran
Pemerintahan campuran (atau konstitusi campuran) adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Gagasan tersebut dipopulerkan pada zaman klasik dalam rangka mendeskripsikan stabilitas, inovasi dan kesuksesan republik sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang dikembangkan di bawah konstitusi Romawi.
Daftar penguasa monarki
Berikut ini adalah daftar-daftar penguasa monarki (raja, sultan, kaisar, pangeran) di seluruh dunia:
Monarki Britania Raya
Britania Raya dan lima belas monarki Persemakmuran lainnya yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki mereka disebut Wilayah Persemakmuran. Istilah "Monarki Inggris" dan "penguasa monarki Inggris" masih digunakan untuk merujuk kepada lembaga dan individual bersama tersebut; namun, setiap negara memiliki kedaulatan dan merdeka dari yang lainnya, dan penguasa monarki memiliki gelar dan sebutan untuk setiap kerajaan.
Kerajaan Swedia
Swedia pada saat ini adalah sebuah demokrasi perwakilan dalam sistem parlementer yang berdasarkan pada kedaulatan populer, sesuai yang tercantum dalam Instrumen Pemerintahan saat ini (salah satu dari empat Hukum Kerajaan Fundamental yang dibuat untuk merancang konstitusi). Penguasa monarki dan para anggota Keluarga Kerajaan memegang berbagai tugas resmi, tak resmi dan perwakilan lainnya di Swedia dan luar negeri.
Gorontalo
Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan Linula, yang sesungguhnya menurutkan asas demokrasi. Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas tiga bagian dalam suasana kerjasama yang disebut "Buatula Totolu", yaitu :Olongia Lo Lipu (Maha Raja Kerajaan) adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat dipecat atau di mazulkan juga oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dlm kerajaan berada dalam tangan Bantayo Poboide sebagai penjelmaan dari pd kekuasaan rakyat.
salah satu jogugu pada tahun 1870 sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan, terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu "Patila" (Mangku Bumi) selanjutnya disebut Jogugu. Wulea Lo Lipu (Marsaoleh) setingkat dengan camat. Disamping Olongia dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan seharihari terdapat suatu Badan Musyawarah Rakyat (Bantayo Poboide) yang diketuai oleh seorang Bate. Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan berbagai persoalan negeri, sehingga tugas Bantayo Poboide dapat diperinci sebagai berikut :Bantayo Poboide dalam menetapkan sesuatu, menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di Daerah Gorontalo yang berlandaskan kekuasaan rakyat atau demokrasi.
Monarki Britania Raya
Penguasa monarki adalah "tulang punggung kehormatan", sumber dari seluruh penghormatan dan dignitas di Britania Raya. Mahkota membuat seluruh gelar kehormatan, melantik para anggota ordo-ordo kekesatriaan, memberikan gelar kestria dan menganugerahi penghargaan lainnya. Meskipun gelar-gelar kehormatan dan kebanyakan penghargaan lainnya diberikan atas nasehat Perdana Menteri, beberapa penghargaan merupakan hadiah pribadi penguasa berdaulat, dan tidak diberikan atas nasehat kementerian. Penguasa monarki sendiri melantiki para anggota Order of the Garter, Order of the Thistle, Royal Victorian Order dan Order of Merit.
Republik parlementer
Republik parlementer atau republik konstitusional parlementer adalah suatu jenis republik yang menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini eksekutif (pemerintah) memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab pada legislatif (parlemen). Ada beberapa variasi republik parlementer. Sebagian besar memiliki perbedaan yang paling jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan memegang kekuasaan yang nyata, lebih seperti monarki konstitusional. Variasi lainnya adalah menyatukan pean kepala negara dan kepala pemerintahan, serupa dengan sistem presidensial, tetapi dengan ketergantungan pada kekuasaan parlemen.
Putra mahkota
Putera mahkota atau Puteri mahkota adalah calon pewaris tahta pada suatu monarki. Di Eropa, konvensi suksesi garis keturunan biasanya menyatakan bahwa anak tertua (seperti di Swedia, Belgia, Norwegia, Denmark, dan Belanda) atau anak laki-laki tertua (Britania Raya, Spanyol, Jerman,dll) dari monarki saat ini akan mendapatkan gelar ini. Dalam monarki lain, Arab sebagai contoh, aturan suksesi dapat berbeda dan kedudukan ini dapat diberikan karena jasa-jasa seseorang, atau karena orang tersebut tidak dipandang sebagai ancaman terhadap rezim monarki yang sedang berkuasa.