Kapan Indonesia bergabung dengan PBB?
Indonesia
Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G-20 dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD.
Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa
Hubungan diplomatik antara negara-negara Eropa dan Indonesia mulai kembali ke tahun 1949. Pada awalnya, hubungan Uni Eropa (Uni Eropa) -Indonesia difasilitasi melalui kerja sama Uni Eropa-Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sejak saat itu, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa mengalami perkembangan yang signifikan. Hubungan tersebut mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan, kerja sama ekonomi dan perdagangan, kerja sama sosial budaya dan lainnya.
Penyerahan kedaulatan atas Hong Kong
Ketika Republik Rakyat Tiongkok memperoleh kursi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hasil dari Resolusi Majelis Umum PBB 2758 pada tahun 1971, Tiongkok mulai bertindak diplomatis mengenai isu-isu kedaulatan atas Hong Kong dan Makau. Pada bulan Maret 1972, perwakilan Tiongkok di PBB, Huang Hua, menulis surat kepada Komite Dekolonisasi PBB untuk menyatakan posisi pemerintah Tiongkok :
Resolusi 13 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 13 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi pada 12 Desember 1946. Setelah mempelajari permohonan Siam (sekarang Thailand) untuk menjadi anggota PBB, Dewan menyarankan kepada Majelis Umum agar Siam diterima. Resolusi ini diadopsi dengan suara bulat.
Malaysia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejak pembentukan organisasi tersebut, Federasi Malaya mengekspresikan sebuah peminatan untuk bergabung dengan PBB, dan itu terjadi pada 17 September 1957. Setelah penggabungan Malaya, Singapura, Borneo Utara dan Sarawak pada 16 September 1963, negara tersebut kemudian berganti nama menjadi Malaysia. Namun, kurang dari dua tahun setelah bergabung, Singapura keluar dari federasi tersebut dan bergabung dengan PBB sebagai diri sendiri pada 21 September 1965.
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa
Pada tahun 2012, Indonesia dan Uni Eropa mulai membahas "scoping paper" untuk menentukan cakupan dan kedalaman komitmen yang akan dirundingkan. Seiring dengan pergantian pemerintahan, baik di Indonesia maupun di Uni Eropa, pembahasan "scoping paper" ini akhirnya dapat diselesaikan pada April 2016 saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Brussel, Belgia.
Resolusi 31 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 31 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanggal 25 Agustus 1947, menawarkan bantuan penyelesaian damai Revolusi Nasional Indonesia dengan membentuk panitia tiga anggota; satu ditunjuk Belanda, satu ditunjuk Indonesia, dan satu lagi ditunjuk oleh dua anggota komite yang sudah dipilih.
Tiongkok (istilah)
Mungkin kebingungan yang paling besar dalam penggunaan kata "Tiongkok" disebabkan karena pada saat ini ada dua entitas politik yang bernama sama, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Republik Tiongkok merupakan entitas yang pertama menggunakan nama Tiongkok, sejak 1912-1949, dan merupakan anggota PBB dari tahun 1945 hingga 1971. Berbeda dengan negara-negara lain dengan nama yang sama yang sama-sama berdaulat (mis. Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo, Dominika dan Republik Dominika, Korea Utara dan Selatan, Sudan dan Sudan Selatan, dan beberapa negara bernama Guinea), status kedaulatan Republik Tiongkok dipertentangkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (kedua entitas tersebut saling tidak mengakui), dan syarat negara lain dapat menjalin hubungan diplomatik dengan RRT adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (lihat Kebijakan Satu Tiongkok). Oleh sebab itu, sejak 1949 Republik Rakyat Tiongkok secara "de facto" menjadi pemerintah Tiongkok Daratan, sedangkan Republik Tiongkok hanya memerintah di provinsi Taiwan, yang hingga kini masih diklaim RRT, dan sejak 1971 RRT secara "de jure" diakui oleh dunia internasional dengan bergabung ke PBB. Bergabungnya RRT ke PBB juga berarti dikeluarkannya (atau tidak diakuinya lagi) kedaulatan Republik Tiongkok oleh PBB, karena hanya ada satu wakil "Tiongkok" di PBB, yang juga merupakan satu dari 5 anggota Dewan Keamanan PBB, oleh karena itu sejak 1971 istilah "Tiongkok" resmi menunjuk kepada RRT, baik secara "de facto" maupun "de jure".
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Indonesia resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V) tentang "penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa", kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus - 2 November, 1949).
Moekarto Notowidigdo
Sewaktu Indonesia diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Pemerintah Indonesia menunjuknya menjadi wakil pemerintah di PBB. Sepulangnya ke tanah air, ia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri untuk periode tahun 1952-1953. Ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat untuk periode tahun 1953-1960, India untuk periode tahun 1960-1964 dan Kanada untuk periode tahun 1964-1966.
India dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
India adalah salah satu anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Washington, D.C. pada 1 Januari 1942 dan juga ikut serta dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Francisco dari 25 April sampai 26 Juni 1945. Sebagai anggota pendiri PBB, India sangat mendukung keperluan dan prinsip PBB dan telah membuat kontribusi signifikan dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan Piagam, dan evolusi agensi-agensi dan program-program terspesialisasi PBB.
Hubungan Nigeria dengan Indonesia
Hubungan Nigeria dengan Indonesia adalah hubungan bilateral luar negeri antara Republik Indonesia dan Nigeria. Hubungan Nigeria dengan Indonesia diresmikan dengan pendirian hubungan diplomatik pada tahun 1965. Kedua negara tersebut adalah anggota dari Gerakan Non-Blok, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Kerjasama Islam (OIC) dan Kelompok D-8 Negara Berkembang.
Daftar negara yang terlibat dalam Perang Dunia II
Indonesia merupakan negara yang terbentuk dan memperoleh kemerdekaannya setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945, tepatnya pada tanggal 17 agustus 1945. Perang Dunia II ini menyebabkan munculnya partisipasi pemuda di Indonesia.
Republik Tiongkok
Meskipun Perang Dingin telah tamat, status politik Taiwan terus menjadi suatu isu hangat pada kedua belah selat Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok adalah salah satu pendiri utama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pernah menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Akan tetapi, pada tahun 1971, pemerintahan ini, yang hanya berkuasa di Taiwan saja, ditendang keluar dari PBB dan digantikan oleh RRT. Meskipun begitu, pemerintah republik kini tidak mau mengembalikan status anggota tetap yang terpaksa dilepaskan pada masa itu. Kini, ia hanya mau menjadi anggota PBB sebagai negara yang berbeda dari RRT. Ia telah mencoba masuk PBB dari masa ke masa akan tetapi gagal karena tuntutan Republik Rakyat Tiongkok atas Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok terimbas oleh citra buruk yang disebabkan oleh Kebijakan Satu Tiongkok yang dipromosikan oleh pemerintah RRT di Tiongkok daratan di samping tekanan ekonomi dan diplomatik negara itu. Kebanyakan negara dunia mengubah kebijakan diplomatiknya ke pemerintah RRT di Tiongkok daratan pada tahun 1970-an dan kini, Republik Tiongkok di Taiwan hanya diakui oleh 23 negara.
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah sebuah deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York pada hari Kamis, 13 September 2007, oleh mayoritas 144 negara yang mendukung, 4 suara menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat) dan 11 abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia, Samoa dan Ukraina).
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Baik Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) masuk ke PBB pada 18 September 1973. Melalui bersatunya negara federal Jerman Timur dengan Republik Federal Jerman dari 3 Oktober 1990, kawasan Republik Demokratik Jerman menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, sekarang pendeknya disebut sebagai "Jerman", Sehingga, Republik Federal Jerman masih menjadi anggota PBB sementara Republik Demokratik Jerman tidak lagi berdiri.
Konvensi Hak-Hak Anak
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatangan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, 193 negara terlah meratifikasinya, meliputi keseluruhan negara-negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia.
Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi
OPEC didirikan pada 14 September 1961 di Bagdad, Irak. Saat itu anggotanya hanya lima negara. Sejak tahun 1965 markasnya bertempat di Wina, Austria.Pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat untuk keluar dari OPEC pada akhir 2008 mengingat Indonesia kini telah menjadi importir minyak (sejak 2003) atau "net importer" dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Tetapi setelah dilakukan rapat, Indonesia hanya di suspen dari keanggotaan OPEC . Indonesia kembali menjadi anggota OPEC Secara Resmi pada tahun 2014 diikuti dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Yang baru.
Hubungan Indonesia dengan Kamboja
Selama pemerintahan Soekarno pada tahun 1960-an, Presiden Indonesia telah mengunjungi Kamboja dan sebaliknya Pangeran Norodom Sihanouk juga mengunjungi Indonesia.
Pada tahun 1992 Indonesia termasuk negara yang menyumbangkan tenaga pasukan untuk Otoritas Transisi PBB di Kamboja dan membantu Kamboja dalam usaha menjaga keamanan untuk mencapai perdamaian. Indonesia juga menyambut dan mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN pada tahun 1999. Hubungan antara Indonesia dan Kamboja telah tumbuh pesat sejak saat itu.
Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia
Pada tahun 2014, Presiden memulai pembicaraan dengan School of Government and Public Policy mengenai pendirian kampus dikawasan IPSC.Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kawasan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia IPSC (Indonesia Peace and Security Center) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 7 April 2014. Pada kesempatan tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menhan, Mendikbud, Panglima TNI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
Sebelumnya pada 2012, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon pernah berkunjung untuk melihat kawasan ini sekaligus menghadiri acara konferensi internasional di Jakarta. Selama di IPSC Sekjen PBB menyampaikan pidato dengan tema “UN Peacekeeping: Challenges and Opportunities for Indonesia, the Region and Beyond.” Sekjen PBB juga menyaksikan demo dari 8 (delapan) Satuan Tugas di IPSC, yakni: Satuan Tugas Kesehatan (Medical Evacuation), Satuan Tugas Kompi Zeni, Satuan Tugas POM (Pengaturan Lalu Lintas), Peninjauan Sarpras, Military Observers, Satuan Tugas Batalyon Mekanis (Patroli), Satuan Tugas Force Protection Company (Fix Guard) dan Cimic Smart Car (Mobil Pintar). Ban Ki Moon sangat mengapresiasi partisipasi Indonesia dalam pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden Yudhoyono sebagai satu-satunya kepala negara di dunia yang pernah bergabung dengan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB di Bosnia pada 1995. Ia menghadiahi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebuah helm pasukan pemeliharaan perdamaian sebagai penghargaan atas partisipasi kontingen garuda di berbagai belahan dunia.
Pada 8 Agustus 2014, Presiden SBY meresmikan tiga simbol perdamaian dunia di kawasan IPSC, yaitu Patung Penjaga Perdamaian (peacekeeper), Gong Perdamaian dan Menara Bendera setinggi 150 meter. Ketiga monumen tersebut merupakan karya anak bangsa dan merupakan simbol perjuangan Indonesia dan simbol perdamaian dunia.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada tahun berikutnya, dua referendum di Taiwan terhadap upaya pemerintah untuk meraih keikutsertaan di PBB tak membuahkan hasil karena kurangnya suara. Kejatuhan ROC menghasilkan sebuah kesepakatan yang baru, dengan para sekutunya mengajukan sebuah resolusi yang meminta agar "Republik Tiongkok (Taiwan)" diijinkan untuk memiliki "keterlibatan berarti" dalam badan terspesialisasi PBB. Lagi-lagi, masalah tersebut tidak dihiraukan pada agenda Majelis. Pada 2009, ROC memilih untuk tak mengirim masalah keterlibatannya di PBB untuk perdebatan di Majelis Umum untuk pertama kalinya sejak berkampanye pada 1993.
Sejarah Ukraina
Setelah Perang Dunia II, beberapa amendemen dari Konstitusi Soviet Ukraina disahkan, yang memperbolehkan Soviet Ukraina untuk bertindak sebagai negara berdaulat di hukum internasional dalam beberapa kasus, dan dalam batasan tertentu berada sebagai bagian dari Uni Soviet pada waktu yang bersamaan. Karena amendemen ini, Soviet Ukraina diperbolehkan menjadi salah satu dari pendiri dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama-sama dengan Uni Soviet dan Soviet Byelorusia. Hal ini adalah bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk memastikan keseimbangan di Majelis Umum, yang Uni Soviet berpendapat bahwa terjadi ketidakseimbangan dengan condong mendukung Blok Barat. Dalam kapasitasnya sebagai anggota PBB, Soviet Ukraina terpilih sebagai anggota dari Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa pada tahun 1948-1949 dan 1984-1985.
The Oblast Krimea diserahkan dari Soviet Rusia ke Soviet Ukraina pada tahun 1954.
Dominion Pakistan
Bagian 1 dari Undang-Undang Kemerdekaan India 1947 menyatakan bahwa dari "tanggal lima belas Agustus, sembilan belas empat puluh tujuh, dua dominion independen dibentuk di India, yang masing-masing dikenal sebagai "India" dan "Pakistan"." India diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara penerus bekas India Britania. Karena bekas negara tersebut merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, India melanjutkan penempatan kursinya disana dan tidak perlu mendafta sebagai anggota baru. Namun, Pakistan dianggap sebagai negara yang baru dibentuk dan perlu mendaftar untuk bergabung. Negara tersebut diangkat menjadi anggota PBB pada 30 September 1947, beberapa minggu setelah kemerdekaannya Penguasa monarki Inggris menjadi kepala negara dari dominion baru tersebut, dengan Pakistan bergabung seorang raja dengan kerajaan Persemakmuran lainnya, namun peran konstitusional penguasa monarki tersebut diserahkan kepada Gubernur-Jenderal Pakistan, dan sebagian besar kekuasaan nyata dipegang pemerintahan baru yang dikepalai oleh Jinnah.
Kebijakan perdagangan bebas Uni Eropa di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang dibentuk pada tahun 1980, dengan adanya asosiasi tersebut diskusi ekonomi dan politik antar bangsa selalu diadakan. Dialog bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia biasanya membahas masalah politik, ekonomi dan kerjasama pada Pertemuan Pejabat Senior (SOM) yang diadakan setahun sekali.
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Indonesia memiliki perwakilan tetap untuk PBB di New York, sekaligus satu perwakilan tetap untuk PBB, WTO dan organisasi-organisasi internasional lainnya di Jenewa. Misi di New York dikepalai oleh seorang wakil tetap, sedangkan misi di Jenewa dikepalai oleh seorang duta besar. Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Lambertus Nicodemus Palar sebagai Wakil Tetap untuk PBB pertama dari Indonesia. Palar telah memainkan peran penting dalam upaya mencari dukungan dan pengakuan internasional tentang kedaulatan Indonesia pada masa sulit dengan Belanda pada tahun 1947, di mana saat itu Indonesia memiliki status Pengamat dalam Majelis Umum PBB. Berbicara di dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1950, Palar berterima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan untuk kemerdekaan Indonesia, dan berjanji bahwa negaranya akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara anggota dari PBB.
Resolusi 86 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 67 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanggal 26 September 1950, setelah mengetahui bahwa Republik Indonesia adalah negera pencinta damai dan memenuhi persyaratan Artikel 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan merekomendasikan agar Majelis Umum mengakui Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Inggris kita linggis, Amerika kita setrika
Inggris kita linggis, Amerika kita setrika adalah sebuah kutipan yang sering dikeluarkan oleh Presiden Indonesia pertama Sukarno. Pada awalnya, kutipan tersebut dikeluarkan oleh Sukarno saat menjadi kolaborator Jepang pada masa Perang Dunia II. Kutipan tersebut juga dikeluarkan saat Sukarno tidak terima Sabah dan Sarawak dicaplok Inggris dengan tambahan kalimat "Selandia Baru kita palu". Kemudian kutipan tersebut kembali dikeluarkan saat menarik keanggotaan Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 Januari 1965.
Australia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Australia adalah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945 dan aktif dalam organisasi tersebut sejak pembentukannya. PBB dipandang oleh pemerintah Australia sebagai sarana untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang berdampak langsung terhadap kepentingan Australia tetapi berada di luar kendali sepihak Australia.
Media Komunikasi Dalam Satgas Maritim Kontingen Garuda
Sebagai amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia memiliki kewajiban moral untuk turut menjaga ketertiban dunia, TNI telah sejak lama mengirimkan prajurit-prajurit terbaiknya dalam misi-misi pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat dari PBB. Tercatat beberapa negara telah menjadi tempat penugasan putra putri bangsa, diantaranya Kongo, Bosnia, Sudan, Haiti dan Libanon. Sejak pecahnya perang antara Hizbullah – Libanon dengan Israel, situasi perbatasan Israel dan Libanon menjadi memanas. Pembangunan di negeri yang sudah merdeka sekitar 70 tahun ini terhenti dengan perkembangan situasi yang tidak menentu. Tahun 2006, PBB memutuskan untuk memperkuat UNIFIL yang sesuai mandatnya untuk menjaga proses gencatan senjata antara pihak yang bertikai, membantu Angkatan Bersenjata Libanon dalam melaksanakan tugasnya, memperluas akses kemanusiaan bagi masyarakat Libanon serta memfasilitasi pengembalian pengungsi ke tempat asalnya masing-masing. Di antarapenguatan ini adalah dibentuknya satgas Maritim atau "Maritime Task Force" yang merupakan gugus tugas baru di bawah UNIFIL yang bertugas melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Libanon dengan fokus utama mencegah upaya-upaya penyelundupan senjata atau benda-benda lainnya dari dan menuju Libanon yang berpotensi merusak upaya perdamaian yang telah diperjuangkan selama ini. Indonesia turut bergabung dengan satgas maritim ini sejak 16 Maret 2009 dengan dikirimkannya KRI Diponegoro – 365 dalam Satgas MTF KONGA XXVIII/A UNIFIL. Hingga saat ini, sudah 6 satgas MTF yang berangkat ke Libanon secara bergantian dan yang kini bertugas di perairan Libanon adalah KRI Frans Kaisiepo – 368 di bawah Satgas MTF KONGA XXVIII/F UNIFIL.
Korea dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Rakyat Demokratik Korea (umumnya dikenal sebagai Korea Utara) dan Republik Korea (umumnya dikenal sebagai Korea Selatan) sama-sama masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1991. Pada 8 Agustus 1991, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 702, merekomendasikan kedua negara tersebut kepada Majelis Umum PBB untuk keanggotaan. Pada 17 September 1991, Majelis Umum menerima kedua negara tersebut di bawah Resolusi 46/1.
Jigme Dorji Wangchuck
Masuknya wilayah Tibet ke dalam Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1961 mendorong raja untuk memperkuat hubungan dengan negara lain, terutama India. Bhutan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1971. Pada saat yang sama, ia memberikan Dewan Nasional wewenang untuk menjatuhkannya atau penerus-penerusnya dengan jumlah suara minimal dua per tiga dari jumlah anggota dewan.
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada saat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke 26 sidang Majelis Umum PBB. Ia merupakan perwakilan Asia kedua yang pernah memimpin sidang tersebut setelah Dr. Carlos Pena Romulo dari Filipina.
Open Government Indonesia
Berawal dari semangat, Indonesia turut memprakarsai terbentuknya "Open Government Partnership "(OGP) dengan 7 negara lain yaitu: Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina. OGP diluncurkan pada bulan September 2011 oleh Presiden Barack Obama (AS) dan Presiden Dilma Rousseff (Brasil) di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, AS. Sejak diluncurkan, gerakan OGP telah berhasil menarik perhatian dan minat banyak negara, sehingga saat ini (per Januari 2014) telah berpartisipasi 63 negara dan akan terus bertambah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di teluk New Foundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April-Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, dan maka PBB mulai beroperasi. Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London).
Negara Federasi Mikronesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Negara Federasi Mikronesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 September 1991, lima hari setelah menyatakan kemerdekaannya dari Amerika Serikat. Sejak Desember 2011, dubes untuk PBB mereka adalah Jane J. Chigiyal. Meskipun berdaulat secara "de jure", N.F. Mikronesia menjalin Asosiasi Kerjasama Bebas dengan Amerika Serikat, yang memberikan "dukungan finansial substansial" kepada Mikronesia.
L. N. Palar
Palar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia dengan menjadi Wakil Indonesia di PBB pada tahun 1947. Posisi ini dijabatnya sampai tahun 1953. Pada masa jabatannya peristiwa-peristiwa penting terjadi seperti konflik antara Belanda dan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, dan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.
Hubungan luar negeri Indonesia
Tolak ukur kebijakan luar negeri kontemporer Indonesia adalah partisipasinya dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), karena Indonesia bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina merupakan anggota pendirinya pada tahun 1967. Sejak itu, Brunei, Vietnam, Laos, Burma, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN. Awalnya dibentuk untuk mempromosikan tujuan ekonomi, sosial, dan budaya bersama, ASEAN kemudian membentuk dimensi keamanan setelah Vietnam menyerbu Kamboja tahun 1979; aspek keamanan ASEAN meluas melalui pembentukan ASEAN Regional Forum tahun 1994 yang terdiri dari 22 negara, termasuk Amerika Serikat. Masalah dalam negeri Indonesia yang terus berlanjut telah mengalihkan perhatiannya dari berbagai urusan ASEAN, sehingga mengurangi pengaruhnya dalam organisasi tersebut.
Hiperinflasi Indonesia 1963-1965
Pada tahun 1960an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi, sementara ekspor menurun. Pendapatan devisa dari sektor perkebunan jatuh dari 442 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1958 ke 330 juta dollar AS pada tahun 1966. Puncak inflasi berada di atas 100% (year-on-year) pada tahun 1962-1965 karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah (seperti pembangunan Monas). Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan (terutama pada tahun 1962-1963). Sementara itu, bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti mengalir setelah Sukarno menolak bantuan dari AS dan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena masuknya Malaysia sebagai negara anggota PBB (Indonesia menentang pendirian Malaysia pada tahun 1963). Sebaliknya, Sukarno menjalin hubungan lebih erat dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara.
Sutan Syahrir
Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Eelco van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.
Sejarah Indonesia
Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah negara berdaulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memiliki perwakilan setara dalam Majelis Umum PBB. PBB adalah organisasi antar-pemerintahan terbesar di dunia, di atas Organisasi Kerja Sama Islam.
Kriteria untuk pemasukan anggota baru ke PBB tercantum dalam Piagam II, Artikel 4 dari Piagam PBB:Sebuah rekomendasi untuk pemasukan dari Dewan Keamanan mensyaratkan suara afirmatif dari setidaknya sembilan dari lima belas anggota dewan tersebut, dengan tak ada lima anggota tetap yang memakai hak veto. Rekomendasi Dewan Keamanan harus kemudian disepakati dalam Majelis Umum oleh dua per tiga suara mayoritas.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, , disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota ("non-member states") dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Tiongkok (Republic of China, ROC) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan diangkat oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V, Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1949, akibat Perang Saudara Tiongkok, pemerintahan ROC pimpinan Kuomintang kehilangan kontrol efektif atas Tiongkok daratan dan berpindah ke pulau Taiwan, dan pemerintahan pimpinan Partai Komunis dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dideklarasikan pada 1 Oktober 1949, mengambil alih Tiongkok daratan. Pada 18 November 1949, PBB mengakui pembentukan Pemerintahan Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok; namun, Pemerintahan Republik Tiongkok masuk mewakili Tiongkok di PBB, meskipun yuridiksi ROC atas Taiwan dan sejumlah pulau kecil berukuran lebih kecil dibandingkan dengan yuridiksi RRT atas Tiongkok daratan. Kedua belah pihak menolak proporsal kompromi untuk mengijinkan kedua negara tersebut ikut dalam PBB, berdasarkan pada kebijakan Satu Tiongkok.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Pada tanggal 11 Agustus, sebuah perjanjian damai ditandatangani, secara resmi mengakhiri "Konfrontasi" Indonesia-Malaysia. Indonesia mengumumkan akan bergabung kembali dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perjanjian ini termasuk pembebasan tahanan politik Soekarno dan pembayaran kompensasi kepada pemerintah Inggris dan Amerika Serikat atas kerusakan yang terjadi pada bangunan diplomatik mereka selama demonstrasi di era Soekarno.
Globalisasi
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah perjanjian blok dagang Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang mendukung produsen lokal di semua negara ASEAN. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapura. Ketika perjanjian AFTA ditandatangani, ASEAN masih beranggotakan enam negara, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung tahun 1995, Laos dan Myanmar tahun 1997 dan Kamboja tahun 1999.
Indonesia pada Piala Dunia FIFA
Pada tahun , untuk pertama kalinya negara ini ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA dengan menyandang nama Indonesia. Tim Indonesia berhasil mengalahkan Tiongkok di putaran pertama, namun kemudian didiskualifikasi setelah menolak bertanding dengan Israel. Setelah tahun 1958, tim Indonesia mengalami hiatus panjang dari Piala Dunia FIFA karena situasi politik yang tidak mendukung, baik di dalam ataupun di luar negeri. Indonesia akhirnya kembali berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia pada tahun .
Sejarah perminyakan di Indonesia
Tahun 1962 Indonesia resmi bergabung dgn OPEC ("Organisation of Petroleum Exporting Countries", organisasi negara-negara pengekspor minyak). Sebagai tindak lanjut pengambilalihan Irian Barat melalui perjanjian New York 1963, pemerintah melalui PN Permina membeli seluruh saham NNGPM pada tahun 1964. Pada tahun yg sama, SPCO diserahkan kepada PN Permina.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Association of Southeast Asia Nations atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara pendiri yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand kemudian pada tanggal 8 Januari 1984 masuk Brunei Darussalam, pada tanggal 28 Juli 1995 diikuti oleh Vietnam , pada tanggal 23 Juli 1997 ikut masuk Laos dan Myanmar dan terakhir pada tanggal 30 April 1999 Kamboja menjadi anggota dan saat sekarang "ASEAN" beranggotakan sepuluh negara di Asia tenggara.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau yang dalam Bahasa Inggris disebut "Office for the Coordination of Humanitarian Affairs" (OCHA) adalah sebuah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada Desember 1991 oleh Resolusi Majelis Umum No. 46/182. Resolusi ini dibuat untuk memperkuat respon PBB dalam membantu menangani keadaan darurat dan bencana alam yang kompleks, dengan mendirikan Departemen Urusan Kemanusiaan PBB, dan mengganti Kantor Koordinator Bencana PBB, yang telah dibentuk pada tahun 1972. Pada tahun 1998, Departemen Urusan Kemanusiaan PBB digabung dengan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB dan didesain untuk menjadi "focal point" PBB dalam berbagai urusan bencana utama. Mandat dari kantor ini juga diperluas untuk mencakupi koordinasi respon kemanusiaan, pembentukan kebijakan dan advokasi kemanusiaan. Kantor ini merupakan pengamat dalam Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Filipina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Filipina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berafiliasi sejak pembentukan organisasi tersebut. Filipina adalah salah satu penandatangan Deklrasi PBB tahun 1942, dimana Piagam PBB tahun 1945 berdasar. Filipina juga menjadi salah satu dari 51 negara anggota asli, dan salah satu dari hanya empat negara Asia, yang menandatangani piagam tersebut, yang menandai permulaan operasi PBB.
Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa
Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa, atau "United Nations University" (UNU) adalah lengan akademik Perserikatan Bangsa Bangsa yang didirikan pada tahun 1973, yang melayani tujuan dan prinsip dari Piagam PBB. Universitas PBB melakukan berbagai penelitian tentang berbagai masalah global yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi perhatian dari PBB maupun negara-negara anggotanya. Meskipun memiliki status universitas, Universitas PBB tidak sepenuhnya berjalan sebagai sebuah institusi pendidikan yang komprehensif. Universitas PBB berfungsi sebagai "think tank" untuk sistem PBB, serta menjadi jembatan antara PBB dan para akademisi internasional dan pembuat kebijakan.
Hindia Belanda
Pendudukan Jepang pada Perang Dunia II melemahkan sebagian besar negara kolonial dan ekonomi Belanda. Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, kaum nasionalis Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan yang mereka perjuangkan selama Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi pada bulan-bulan berikutnya. Belanda secara formal mengakui kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949 dan menyerahkan seluruh wilayah bekas jajahannya, dengan pengecualian wilayah Papua (Nugini Belanda), yang diserahkan ke Indonesia 14 tahun kemudian pada tahun 1963 berdasarkan ketentuan Persetujuan New York di Markas Besar PBB.
Kepresidenan Joko Widodo
Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.
Estonia
Estonia adalah anggota Liga Bangsa-Bangsa sejak tanggal 22 September 1921, dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tanggal 17 September 1991, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara sejak tanggal 29 Maret 2004, juga menjadi anggota Uni Eropa sejak tanggal 1 Mei 2004. Estonia juga menandatangani Protokol Kyoto. Estonia adalah anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE). Sebagai salah satu negara anggota OSCE yang ikut serta, komitmen internasional Estonia adalah subjek untuk memantau di bawah amanat Komisi Keamanan dan Kerjasama Amerika Serikat di Eropa.
Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia
Pembangunan IPSC ini digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Februari tahun 2010 sejalan dengan rencana pembangunan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fungsinya, untuk mewujudkan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) tahun 2010 hingga tahun 2014.
Indonesia sejak 1957 mengirimkan Pasukan Perdamaian (Kontingen Garuda) dalam berbagai misi perdamaian. Di era masa SBY sebagai Presiden, Indonesia menjadi negara peringkat ke-20 dunia (2010) dan ke-17 dunia (2014) yang terbanyak mengirimkan Pasukan Perdamaian dengan jumlah 1.815 personel, dan SBY menargetkan total 4.000 Indonesian peacekeeper di Pasukan pemelihara perdamaian PBB. SBY yang juga merupakan purnawirawan TNI yang dahulu pernah dikirim ke misi perdamaian PBB menginginkan adanya pasukan TNI yang siap siaga berangkat dalam misi perdamaian kapanpun diminta, dan juga siap baik secara fisik, mental dan pengetahuan. Untuk itulah dibangunlah kawasan ini, yang diharapkan menjadi tempat perencanaan kebutuhan operasi, administrasi, dan logistik, dalam rangka pelaksanaan latihan bagi personel dan satuan TNI yang disiapkan untuk operasi pemeliharaan perdamaian.
Joko Widodo
Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006. Indonesia menjadi anggota dalam periode 2006-2007, 2007-2010 dan 2011-2014. Indonesia sekali menjadi Wakil Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2009-2010, diwakili oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Bhutan
Setelah Pasukan Pembebasan Rakyat RRT memasuki Tibet pada 1951, Bhutan menyekat perbatasan utaranya dan mengembangkan hubungan bilateral dengan India. Untuk mengurangi risiko gangguan RRT, Bhutan memulai program modernisasi yang didukung sepenuhnya oleh India. Pada 1953, Raja Jigme Dorji Wangchuck mendirikan badan pembuat UU di negeri itu– Majelis Nasional beranggotakan 130 orang– untuk meningkatkan bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Pada 1965, ia mendirikan Dewan Penasihat Kerajaan, dan pada 1968 ia membentuk kabinet. Pada 1971, Bhutan memasuki PBB, setelah memegang kedudukan pengamat selama 3 tahun. Pada Juli 1972, Jigme Singye Wangchuck naik tahta pada usia 16 setelah kematian ayahandanya Dorji Wangchuck.
Sejarah Indonesia (1945–1949)
Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.
Pemekaran daerah di Indonesia
Hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, dimana terdiri dari 15 negara bagian plus 1 Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia.
Brasil dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Brazil adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ikut dalam seluruh agensi terspesialisasinya. Brazil adalah salah satu dari dua puluh kontributor papan atas untuk operasi-operasi penjagaan perdamaian PBB , dan telah ikut dalam upaya-upaya penjagaan perdamaian di Timur Tengah, bekas Kongo Belgia, Siprus, Mozambik, Angola dan yang paling terkini Timor Leste dan Haiti. Brazil telah giat terpilih menjadi anggota non-permanen untuk Dewan Keamanan sejak sesi pertamanya pada 1946 dan sekarang menjadi negara anggota PBB paling terpilih di DKPBB, dengan pemilihan sukses terkini pada tahun 2009, untuk menjabat selama dua tahun yang dimulai pada tahun 2010.
Muhammad Thoha Ma'ruf
Salah satu gagasan penting yang dicetuskannya dengan sukses adalah kembalinya Indonesia ke pangkuan PBB pada tahun 1966. Dari sinilah kemudian Thaha Ma'ruf dipercaya untuk menjalani berbagai kunjungan kenegaraan ke berbagai wilayah di luar negeri. Termasuk untuk menghadiri Kongres Perdamaian di Moskow tahun 1962 dan mempersiapkan pendirian Konsulat RI. di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1968.
L. N. Palar
Pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia, Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada saat itu dia hanya mendapat gelar "peninjau" di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Setelah Agresi Militer II yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB , Perjanjian Roem Royen disetujui yang kemudian diikuti dengan Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.
Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia
Pada bulan Mei 1950, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh L.N. Palar berkunjung ke Moskow untuk melakukan perundingan, hasil dari perundingan tersebut disampaikan pada Sidang Kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno, 16 Mei 1950, yaitu kesepakatan untuk saling membuka Kedutaan Besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19
Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-66, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dari Fatah meminta bergabung sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, inisiatif Palestine 194 tidak pernah dijadikan subjek pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya 8 dari 15 anggota yang mendukung upaya ini, kurang satu suara lagi, termasuk suara setuju dari anggota permanen yang tercantum dalam Artikel 27 Piagam PBB. Pada tanggal 31 Oktober 2011, Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menerima Palestina sebagai negara anggotanya. Keputusan ini berlaku tanggal 23 November 2011 ketika Palestina meratifikasi konstitusi UNESCO.
Hak menentukan nasib sendiri
Periode ke-dua konsep menentukan nasib sendiri ditandai dengan berdirinya "United Nation" – UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa – PBB) pada tahun 1945. Menentukan nasib sendiri kelompok etnis, seperti yang didefinisikan dalam Konferensi Perdamaian Paris, yang muncul dari Perang Dunia II ini relatif lebih lemah daripada akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I sebelumnya. Penerapan menentukan nasib sendiri yang dilakukan secara sistematik justru berakibat pada bencana yang terjadi secara tidak parallel. Para penganut nazisme dan fasisme telah menggunakan konsep menentukan nasib sendiri untuk menghilangkan kelompok minoritas dan merasionalkan pembunuhan. Semakin meluasnya pandangan mengenai menentukan nasib sendiri muncul setelah beberapa dekade akibat sejumlah alasan tertentu, antara lain:
Pada tahun 1945, blok sekutu mengakui adanya dua kelemahan utama dalam konsep menentukan nasib sendiri dari yang diformulasikan setelah Perang Dunia I. Kelemahan pertama ialah norma etnis yang melekat pada konsep menentukan nasib sendiri, dan definisi orang-orang, yang dapat digunakan untuk mendukung praktik-praktik yang tidak boleh dilakukan. Kelemahan kedua ialah kurang terformulasikan dengan jelasnya konsep menentukan nasib sendiri setelah Perang Dunia I, sehingga menyebabkan digunakannya konsep tersebut sebagai instrumentalisasi berbahaya dan menciptakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya secara internasional. Di musim semi tahun 1945, blok sekutu menghadapi tanggung jawab melakukan rekonstruksi pascaperang. Di antara tugas mereka ialah mengutuk dan memberikan penghukuman atas kejahatan sistematik terhadap populasi domestik yang dilakukan atas nama prinsip yang diakui secara internasional, menentukan nasib sendiri. Di dalam konteks yang tengah dihadapi oleh blok sekutu pada saat itu, satu hal yang jelas bagi mereka ialah peninjauan dan formulasi ulang yang harus dilakukan terhadap prinsip menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu, prinsip tersebut kemudian diformalkan dalam hukum internasional melalui inklusinya di dalam piagam PBB.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 1970an, peralihan terjadi dalam lingkar diplomatik internasional dan RRT meraih kendali bagian atas dalam hubungan diplomatik internasional dan keputusan pengakuan. Pada 25 Oktober 1971, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendebatkan pemasukan RRT ke PBB sebanyak 21 kali, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 diadopsi, yang mengakui bahwa "para perwakilan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan," dan memutuskan "untuk merestorasi seluruh haknya kepada Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui para perwakilan Pemerintahannya sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk PBB, dan mengeluarkan para perwakilan Chiang Kai-shek dari tempat yang mereka duduki secara tak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam seluruh organisasi yang berkaitan dengannya." Ini secara efektif mengalihkan kursi Tiongkok di PBB, termasuk kursi tetapnya di Dewan Keamanan, dari ROC ke RRT, dan mengeluarkan ROC dari PBB.
Hubungan luar negeri Bhutan
Bhutan sebagai salah satu negara kecil di di kawasan Asia Selatan telah mengaplikasikan politik "self-imposed isolation" pada awal tahun 1960an. Sikap politis tersebut, dikarenakan posisi Bhutan yang diapit oleh Republik Rakyat Cina di bagian utara dan Republik India di selatan. Pada awalnya Bhutan hanya menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Tibet dan British India. Bhutan memiliki sikap pendirian yang hati-hati dan dalam perjalanannya secara bertahap bergabung dengan masyarakat dan organisasi internasional. Sejak awal, politik internasional Bhutan telah ditandai oleh hubungan yang dekat dengan India. Hal tersebut disebabkan oleh perjanjian antara Bhutan dan India pada tahun 1949. Hubungan diplomatik secara formal antara Bhutan dan India dilakukan pada tahun 1978. Namun, sebelum tahun 1978 hubungan kedua negara tersebut sudah terjalin, dan terbukti ketika Bhutan menjalani kebijakan "five-year plans" yang mana kebijakan tersebut berupa pembangunan infrakstruktur yang dibiayai oleh India.
Negara kecil seperti Bhutan memiliki karakteristik politik luar negeri yang "insecure." Bhutan ditetapkan menjadi anggota dalam sejumlah organisasi internasional. Pada tahun 1971, Bhutan bergabung dengan PBB dan PBB membuka kantor Program Pembangunan di Thimphu pada tahun 1979. Bhutan sekarang menjadi anggota lebih dari 150 organisasi internasional. Tetapi, hal tersebut tidak mengurangi rasa "insecure" dari negara sekecil Bhutan. India memiliki sikap berpihak terhadap Bhutan, dengan menempatkan tentara nya di wilayah perbatasan dengan China atas nama pertahanan negara Bhutan. Sikap dan posisi India dalam hal kebijkan pertahanan negara Bhutan tida terlalu disetujui oleh masyarakat di Bhutan bahwa perlindungan ketat India terlalu membuat masyarakat Bhutan prihatin dengan posisi negara mereka.
Orde Baru
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.
Organisasi Internasional untuk Migrasi
Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada 1999 ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui Hubungan yang sangat bermanfaat antara Pemerintah dan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi. Hingga tahun 2013, status keanggotaan Indonesia masih tercatat sebagai negara pengamat IOM.
Resolusi ES-10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Indonesia sedari awal menentang keras upaya Amerika Serikat menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dubes Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa, "Pengakuan sepihak Amerika Serikat pada 6 Desember 2017 bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan akan pindahkannya Kedubes AS ke Yerusalem bertentangan dengan resolusi PBB dan hukum internasional serta harus segera ditolak seluruh negara di dunia yang cinta damai." Pernyataan tersebut disampaikan di depan 192 negara anggota PBB lainnya dalam Sidang Khusus Darurat Majelis Umum PBB mengenai "The Illegal Israel Actions in the Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian People" yang diselenggarakan pada 21 Desember 2017.
Noa Landau dari "Haaretz" menulis sambil mengutip pejabat diplomatik anonim bahwa Israel kecewa dengan negara-negara seperti India yang telha meningkatkan hubungan bilateral belakangan ini. "Israel sangat kecewa dengan negara-negara yang belakangan ini meningkatkan hubungan bilateralnya, khususnya negara-negara yang juga memiliki pandangan konservatif dengan pemerintahan Netanyahu. Misalnya, India – Perdana Menterinya, Narendra Modi, mengunjungi Israel pada bulan Juli, kunjungan yang berkesan karena banyak foto dirinya bersama Netanyahu berpelukan dan melambaikan tangan – mendukung resolusi ini dan bertolak belakang dengan posisi Israel dan Amerika Serikat."
Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa
United Nations Environment Programme (UNEP) berperan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam dan menggalakkan "sustainable development" di dunia. Organisasi ini didirikan setelah United Nations Conference on the Human Environment pada Juni 1972 dan bermarkas di Nairobi, Kenya. UNEP juga memiliki enam kantor regional. Misi UNEP adalah “melengkapi kepemimpinan dan mendorong hubungankerjasama dalam kepedulian terhadap lingkungan melalui pembentukan inspirasi, pemberian informasi yang memungkinkan rakyat dan bangsa untuk memperbaiki kualitas hidup mereka tanpa membahayakan generasi penerus bangsa”.
UNEP terdiri dari beberapa divisi, termasuk Divisi Teknologi, Industri danEkonomi (DTIE).
Resolusi 41 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 41 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanggal 28 Februari 1948, memuji kedua pihak yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia karena menandatangani gencatan senjata dan mematuhi Resolusi 27 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengulangi tawaran mediasi sesuai Resolusi 31 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan meminta Committee of Good Offices untuk terus memberitahu mereka perihal kemajuan perpolitikan Indonesia.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kepulauan Cook dan Niue, yang merupakan negara asosiasi Selandia Baru, bukanlah anggota PBB, namun merupakan anggota badan-badan terspesialisasi PBB seperti WHO and UNESCO, dan mereka memiliki "kapasitas pembuatan traktat penuh" mereka yang diakui oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa masing-masing pada tahun 1992 dan 1994. Sejak itu, mereka menjadi pihak pada sejumlah traktat internasional yang Sekretariat PBB adakan seperti depositer seperti untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dan mereka diperlakukan sebagai negara non-anggota. Baik Kepulauan Cook maupun Niue telah mengekspresikan keputusan untuk menjadi negara anggota PBB, namun Selandia Baru menyatakan bahwa mereka tak memenuhi persyaratannya tanpa mengubah hubungan konstitusional mereka, terutama hak mereka atas kewarganegaraan Selandia Baru.
Partai Komunis Indonesia
Pada bulan Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Semenanjung Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Sebagian satuan tempur PKI aktif di wilayah perbatasan Kalimantan.
Tentara Nasional Indonesia
Militer Indonesia melanjutkan keterlibatan dan kontribusinya misi penjaga perdamaian PBB melalui Kontingen Garuda. Setelah tahun 1999, pasukan Indonesia dikirim ke Afrika sebagai bagian dari Misi PBB di Republik Demokratik Kongo. TNI juga telah menjadi bagian dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon, UNAMID, UNSMIS, MINUSTAH, UNISFA, UNMISS, UNMIL.
Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia - Uni Eropa ("Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement - IEU CEPA") merupakan perjanjian ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam hal perdagangan bebas. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memfasilitasi dan membuka akses pasar yang baru, meningkatkan perdagangan di antara Uni Eropa dan Indonesia serta menambah investasi. Kesepakatan untuk merundingkan perjanjian ini didasarkan pada hasil kajian bersama yang dilakukan pada 2010. Pada 4 Mei 2011, hasil kajian bersama yang berjudul "Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement" disampaikan kepada pihak Indonesia dan pihak Uni Eropa. Kajian ini dibuat oleh tim yang terdiri atas berbagai latar belakang seperti dari kalangan pemerintahan, akademisi dan kelompok bisnis dari kedua pihak. Pada 2012, Indonesia dan Uni Eropa melakukan pembahasan "scoping paper" untuk menentukan cakupan dan kedalaman komitmen yang nantinya dirundingkan. Karena adanya transisi pemerintah, pembahasan "scoping paper" sampai mengalami vakum dan baru dapat diselesaikan pada April 2016 ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Brussels, Belgia. Akhirnya, negoisasi antara Indonesia dan Uni Eropa pertama kali diluncurkan pada 18 Juli 2016 dan putaran pertama atau "kick-off meeting" dilaksanakan di Brussels pada 20-21 September 2016. Kemudian, putaran kedua dilaksanakan pada 24-27 Januari 2017 di Bali. Putaran ketiga kembali dilaksanakan di Brussels pada 11-15 September 2017. Sedangkan putaran keempat dilaksanakan pada 19-23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah. Putaran kelima dilaksanakan pada 9-13 Juli 2018 di Brussels, Belgia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan pada abad ke-21. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. ", karena struktur restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan, dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya.
Republik Tiongkok
Pada masa pemerintahan Chen Shui-bian, juga diupayakan penggalangan internasional agar Republik Tiongkok menjadi anggota PBB dengan alasan kekuatan ekonomi dan keberadaannya secara "de facto" yang juga diakui 29 negara di antaranya Kosta Rika. Namun kebanyakan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok umumnya adalah negara negara kecil atau negara dunia ketiga yang tidak memiliki "potensi" strategis dikalangan dunia internasional. Salah satu upayanya adalah program "melirik ke selatan" (Indonesia) dengan kunjungan tidak resmi wakil presiden Annete Lu ke Bali dan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi setingkat menteri di Indonesia serta mengadakan konsesi konsesi terutama di bidang ekonomi di Indonesia yang masih terjerat krisis sejak krisis 1997. Akibat kunjungan ini, Indonesia menerima protes keras diplomatik oleh RRT karena Indonesia dianggap "main mata" dengan "provinsi pembangkang" itu .
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Pada tahun 1945 sampai tahun 1950, Kementerian Luar Negeri merupakan tahun awal kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan dalam penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan karakter atau watak politik luar negeri Indonesia.Kemudian dilanjutkan pada tahun 1960 hingga tahun 1988 berhasil melakukan intergrasi Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi, Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai "negara kepulauan" dalam memperjuangkan hukum laut dalam United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS), meningkatkan Kerjasama ASEAN, mencari Pengakuan internasional thd Timtim akan tetapi berakhir dengan referendum, Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, Ketua APEC dan Group of 15,keanggotaan Indonesia dalam Peace Building Commission (PBC) dan meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi dengan negara The Group of Twenty (G-20)
Sejarah Indonesia
Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.
Italia
Italia adalah anggota pendiri Komunitas Eropa, kini Uni Eropa (EU), dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Italia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1955, dan Italia juga adalah anggota, dan pendukung kuat sejumlah organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), GATT/Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Majelis Eropa, dan Inisiatif Eropa Tengah. Italia memegang kepemimpinan bergilir di beberapa organisasi internasional, di antaranya Konferensi untuk Keamanan, dan Kerja sama di Eropa (CSCE), pendahulu OSCE, pada tahun 1994; G8; dan Uni Eropa pada tahun 2009, dan dari Juli sampai Desember 2003.
Filipina
Filipina merupakan anggota aktif dari PBB sejak penerimaannya pada 24 Oktober 1945. Filipina juga merupakan negara pendiri ASEAN, dan merupakan pemain aktif dalam APEC, Uni Latin, dan anggota dari Grup 24. Filipina juga merupakan sekutu Amerika Serikat, tetapi juga merupakan anggota dari Gerakan Non-Blok.
Indonesia Back to Nature
Dampak positip dan output pada Sidang Umum PBB tersebut, PBB menerima tawaran dari pemerintah Swedia untuk menyelengarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference On The Human Environment) di Stockholm-Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972 yang diikuti 113 negara dan beberapa puluhan peninjau serta output hasil dari Konferensi tersebut melahirkan suatu resolusi khusus menetapkan secara resmi setiap tgl 5 Juli adalah sebagai Hari Jadi Lingkungan Hidup Sedunia” berdasarkan dengan Resolusi Sidang Umum PBB No.2997 (27) pada tanggal 15 Desember 1972 (Danusaputro, 1980 : 210-216).
Tahun 2000, J. Mario Belougi, seorang pekerja sosial di pedalaman Indonesia mencetuskan gagasan "Indonesia Back to Nature", sebuah uaya pelestarian lingkungan (hutan) bertajuk "Dari Alam, Oleh Alam dan Untuk Alam", yang pelaksanaanya tidak membebani pemerintah dalam hal pendanaan akan tetapi didukung oleh perusahaan swasta dan organisasi nirlaba, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan pola pelaksanaan dilakukan secara bertahap.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemerintah Republik Federal Yugoslavia, yang didirikan pada 28 April 1992 oleh sisa-sisa republik Yugoslav Montenegro dan Serbia, mengklaim dirinya sendiri sebagai negara penerus sah dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia; namun, pada 30 Mei 1992, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 757 diadopsi, yang memberikan sanksi internasional terhadap Republik Federal Yugoslavia karena perannya dalam Peperangan Yugoslavia, dan menyatakan bahwa "klaim dari Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) secara otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum tak dapat diterima," dan pada 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, dimana resolusi tersebut menyatakan bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tak bisa secara otomatis meneruskan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan sehingga memutuskan agar "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tak dapat ikut serta dalam pengerjaan Majelis Umum". Republik Federal Yugoslavia menolak penerimaan resolusi tersebut selama beberapa tahun, namun setelah pelengseran Presiden Slobodan Milošević dari jabatannya, negara tersebut mengajukan keanggotaan, dan masuk ke PBB pada 1 November 2000. Pada 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro, setelah adopsi dan penerapan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia.
Perancis dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Perancis adalah seorang anggota carter dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan salah satu lima anggota permanen dari Dewan Keamanan PBB. Negara tersebut aslinya bergabung dengan PBB sebagai Pemerintahan Sementara Republik Perancis (PSRP) sebelum digantikan oleh Republik Perancis Keempat pada 1946, namun setelah serangkaian krisis, Republik Perancis Keempat runtuh. Sebuah referendum konstitusional diadakan pada 28 September 1958; 82.6% menyepakati konstitusi untuk Republik Perancis Kelima.
Republik Perancis Kelima menggantikan kursi bekas Republik Keempat, termasuk keanggotaan permanennya pada Dewan Keamanan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Model United Nations
Model United Nations pertama kali datang ke Cina pada tahun 1995, ketika elit China Foreign Affairs University diadakan pertama di negara itu collegiate Model Perserikatan bangsa-Bangsa konferensi. Tiba di Cina sekolah tinggi pada tahun 2005, Model PBB berkembang pesat. Peking University (PKU) siswa, setelah menghadiri Harvard's HMUN, yang diselenggarakan pertama Model nasional konferensi PBB untuk siswa sma di Cina. PKU konferensi awalnya didukung oleh UNA-amerika SERIKAT, namun dukungan itu dibatasi pada tahun 2010 karena Resesi Besar.
Hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab
Hubungan Indonesia - Uni Emirat Arab mengacu pada relasi bilateral antara Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Hubungan diplomatik antar kedua negara sangat penting adanya, mengingat kedua negara memiliki solidaritas sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
Sejak hubungan diplomatik dicanangkan pada tahun 1976, Indonesia telah memiliki kedutaan besar di Abu Dhabi, sementara UEA telah memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara merupakan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Non-Blok, dan Organisasi Kerjasama Islam (OIC)
Sutan Syahrir
Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri (Kabinet Sjahrir III), Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir.
Agresi Militer Belanda I
Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. PBB langsung merespons dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama “Indonesia”, bukan “Netherlands Indies” atau “Hindia Belanda” dalam setiap keputusan resminya.
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 7 Januari tahun 1965, sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB, dan mendirikan CONEFO, didukung Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Korea, dan Republik Demokratik Vietnam. Namun, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB atas keputusannya "untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan Perserikatan Bangsa Bangsa, dan untuk melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB". Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia tersebut dan mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali.
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Indonesia pertama kali dipilih untuk periode 1974-1975. Indonesia kemudian dipilih kembali untuk kedua kalinya pada periode 1995-1996 lalu untuk ketiga kali pada periode 2007-2008 dan keempat kalinya pada periode 2019-2020 . Dalam masa jabatannya yang ketiga, Indonesia dipilih oleh 158 suara dari 192 negara anggota yang melakukan pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada saat itu. Pada masa jabatan keempat, Indonesia mendapat 144 suara dari 190 negara yang hadir. Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia bersaing dengan Maladewa yang mendapatkan 46 suara, tidak ada yang abstain.
Singapura dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Singapura resmi menjadi anggota ke-117 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah kemerdekaannya pada 21 September 1965. Dari 2001 sampai 2002, Singapura memegang sebuah kursi rotasional pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah ikut dalam misi-misi penjagaan keamanan/pengamatan PBB di Kuwait, Angola, Kenya, Kamboja dan Timor Leste.
Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat, (bahasa Belanda:"Verenigde Staten van Indonesië" bahasa Inggris:"Republic of the United States of Indonesia") disingkat RIS, adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, "Bijeenkomst voor Federaal Overleg" (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh "United Nations Commission for Indonesia" (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat) dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebanyak 51 anggota asli (atau anggota pendiri) bergabung pada tahun tersebut; 50 diantaranya menandatangani Piagam tersebut di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Francisco pada 26 Juni 1945, sementara Polandia, yang tidak terwakili di konferensi tersebut, menandatanganinya pada 15 Oktober 1945.
Hubungan luar negeri Indonesia
Premier Li Peng menerima undangan Indonesia tanggal 6 Agustus 1990. Dalam diskusinya dengan Presiden Soeharto, kedua pihak mengekspresikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara atas dasar Pancasila dan Dasasila Bandung. Tanggal 8 Agustus, Menlu Cina dan Indonesia atas nama pemerintah negaranya masing-masing menandatangani nota kesepahaman mengenai kelanjutan hubungan diplomatik. Kedua pihak menyatakan secara resmi melanjutkan hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia pada hari itu.Timor Leste (resminya Republik Demokratik Timor-Leste) dan Indonesia berbagi pulau Timor. Indonesia menyerbu bekas koloni Portugal ini pada tahun 1975 dan menganeksasinya tahun 1976, sehingga menjadikannya sebagai provinsi ke-27 dengan nama Timor Timur sampai diadakannya referendum dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timor Leste memilih merdeka. Setelah pemerintahan sementara PBB, Timor Leste merdeka penuh pada tahun 2002.
Hubungan Indonesia dengan Suriah
Sepanjang Revolusi Nasional Indonesia, Suriah termasuk negara paling awal, yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, perwakilan Suriah di PBB, Faris Al-Khouri, telah mendorong agenda "pertanyaan Indonesia" yang akan didiskusikan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memicu dorongan internasional demi menghentikan "Aksi Polisionil" Belanda dan pada akhirnya berujung ke Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Suriah adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Hubungan diplomatik telah terbangun secara tepat dan cepat pada tahun 1949.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota badan HAM baru PBB mendapatkan dukungan 165 negara dari 191 negara anggota PBB. Dalam pengundian, Indonesia dan India hanya mendapat masa jabatan satu tahun. Sementara Malaysia, Jordania, dan Arab Saudi mendapat masa jabatan tiga tahun.
Kukang
Usulan kukang untuk naik menjadi appendix I ini dibawa oleh Kamboja dalam sidang CITES yang berlangsung tanggal 3 – 15 Juni 2007 di Hague, Belanda yang dihadiri lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah merativikasi konvensi CITES ini sejak tahun 1978.
Usulan Kamboja untuk menaikan appendix kukang tersebut kemudian mendapat dukungan dari negara-negara Uni Eropa, India, Indonesia, Jepang, Laos, Thailand dan USA. ProFauna Indonesia yang juga menghadiri sidang CITES tersebut juga turut mendukung usulan Kamboja tersebut. Selain ProFauna, organisasi lain yang juga mendukung penaikan appendix I kukang tersebut adalah Species Survival Network (SSN), dan Asian Conservation Alliance Task Force. status IUCN: Rentan (Vulnerable) A2cd ver 3.1 /Tahun 2008.
Weaponisasi keuangan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan keuangan sebagai alat untuk mencapai perubahan politik sejak 1966. Weaponisasi keuangan termaktub dalam Pasal 41 Bab VII Piagam PBB. PBB telah menetapkan 26 sanksi sejak berdiri, 13 di antaranya masih berlaku. Setiap sanksi diatur oleh sebuah dewan pengawas. Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Irak, Iran, Korea Utara, dan Somalia adalah negara-negara yang terdampak oleh sanksi ini. Sanksi PBB bertujuan menyelesaikan konflik secara politis, non-proliferasi nuklir, dan kontra-terorisme. Sanksi-sanksi ini mencakup pemutusan hubungan ekonomi dan komunikasi antarnegara. Keuangan juga dimanfaatkan sebagai insentif untuk mendorong perubahan, contohnya perlindungan spesies terancam punah seperti dugong. Insentif-insentif ini mencakup bantuan dana untuk keperluan khusus di sebuah negara.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada Mei 2009, Departemen Kesehatan Republik Tiongkok diundang oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghadiri Majelis Kesehatan Dunia ke-62 sebagai pengamat dengan nama "Taipei Tiongkok". Ini adalah keikutsertaan pertama ROC dalam sebuah acara yanga dakan oleh sebuah agensi terafiliasi PBB sejak 1971, sebagai hasil dari Hubungan Lintas Selat sejak Ma Ying-jeou menjadi Presiden Republik Tiongkok setahun sebelumnya.