Kapan riau menjadi sebuah provinsi ?
Sejarah Riau
Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).
Daftar penghargaan yang diterima dan dimiliki Kepulauan Riau
Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Walau Kepulauan Riau merupakan provinsi termuda ke-3, namun Kepulauan Riau sudah menerima beberapa penghargaan. Penghargaan ini semakin menambah kemajuan Kepulauan Riau dalam rangka ikut membangun kemajuan Indonesia. Berikut merupakan penghargaan, apresiasi, kemenangan, atau keistimewaan yang diterima dan dimiliki oleh provinsi Kepulauan Riau.
Ismeth Abdullah
Setelah kesuksesannya dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif di Batam, Presiden Republik Indonesia mengangkat Ismeth Abdullah sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Riau yang merupakan provinsi baru yang ke-32 di Indonesia, terhitung sejak 1 Juli 2004. Pada tahun berikutnya, bulan Juni 2005, Ismeth Abdullah dipilih sebagai Gubernur Kepulauan Riau pertama berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Berkat pengalamannya dalam memimpin Batam Industrial Development Authority (BIDA), Ismeth Abdullah juga terpilih sebagai anggota Badan Penasehat BIDA pada tahun 2005 oleh Presiden Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian.
Kabupaten Rokan Hilir
Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolir-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Rupiah
Pada 8 April 1947, gubernur provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS). Sejak 2 November 1949, empat tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaannya yang baru. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapuskan pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Rupiah merupakan mata uang yang boleh ditukar dengan bebas tetapi diperdagangkan dengan penalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi.
Akademi Akuntansi Mahaputra Riau
Akademi Akuntansi Mahaputera Riau (disingkat AAM-Riau) adalah salah satu perguruan tinggi bidang akuntansi yang pertama di Riau yang didirikan pada tahun 1997 di Pekanbaru. AAM Riau adalah perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Dharma Bakti Putera Muslim Indonesia (YDBPMI) Saat ini AAM-Riau memiliki Program Studi Diploma III Akuntansi Komputer dan Diploma I Akuntansi Komputer.
Universitas Muhammadiyah Riau
Tepat pada tanggal 5 Juni 2008, cita-cita Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) akhirnya terwujud berdasarkan SK Mendiknas RI No. 94/D/O/2008 yang merupakan universitas Muhammadiyah ke-39 di Indonesia.
Riau
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Riau menjadi salah satu sasaran utama untuk diduduki. Bala tentara Jepang menduduki Rengat pada 31 Maret 1942. Seluruh Riau dengan cepat tunduk di bawah pemerintahan Jepang. Salah satu peninggalan masa pendudukan Jepang adalah jalur kereta api sepanjang 300 km yang menghubungkan Muaro Sijunjung dan Pekanbaru yang terbengkalai. Ratusan ribu rakyat Riau dipaksa bekerja oleh tentara Jepang untuk menyelesaikan proyek ini.
Bintan Utara, Bintan
Pada tanggal 4 Oktober 1999, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 yang menyetujui pemekaran 3 kabupaten baru dari Kabupaten Kepulauan Riau. Pertama, Kabupaten Karimun yang terdiri dari Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Kedua, Kabupaten Natuna yang terdiri dari Kecamatan Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Midai atau dulu dikenal dengan nama Kecamatan Pulau Tujuh. Terakhir, Kotamadya Batam (definitif) yang terdiri dari Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat, Kecamatan Batam Timur dan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Galang, yang meliputi Desa Rempang Cate, Desa Sembulang, Desa Sijantung, Desa Karas dan Desa Pulau Abang. Selain itu, wilayah pemerintah Kotamadya Batam juga mengambil sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, yang meliputi sebagian wilayah Desa Galang Baru, yaitu Pulau Air Raja dan Pulau Mencaras dan Desa Subang Mas.
Riau
Jumlah penduduk provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2010 sebesar 5.543.031 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 903.902 jiwa, sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebesar 176.371 jiwa.
Sejarah Riau
Demikianlah penderitaan, konfrontasi dan kemelut berlangsung terus dan suasana semakin panas di Riau. Menjelang meletusnya G 30 S/PKI kegiatan tokoh-tokoh PKI di Riau makin meningkat. Mereka dengan berani secara langsung menyerang lawan-lawan politiknya. Tokoh-tokoh PKI Riau Alihami Cs mempergunakan kesempatan dalam berbagai forum untuk menghantam lawan-lawannya dan menonjolkan diri sebagai pihak yang revolusioner. Begitu juga masyarakat Tionghoa yang berkewargaan negara RRT memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Malam tanggal 30 September 1965 mereka yang tergabung dalam Baperki bersama-sama dengan PKI Riau mengadakan konsolidasi dan Show of force dalam memperingati Hari Angkatan Perang Republik Indonesia, jadi sehari mendahului waktu peringatan yang sebenarnya. Tindakan selanjutnya; PKI beserta ormas-ormasnya memboikot sidang pleno lengkap Front Nasional Riau yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kaharuddin Nasution pada tanggal 30 September 1965. Ternyata kegiatan dan pergerakan PKI beserta ormas-ormasnya adalah untuk merebut pemerintahan yang syah. Kondisi ini akhirnya bisa diakhiri, perjuangan generasi muda Riau tidak sia-sia, rezim Orde Lama di Riau tamat sejarahnya dan Kolonel Arifin Achmad diangkat sebagai care taker Gubernur/KDH Riau pada tanggal 16 Nopember 1966. Mulai saat itu tertancaplah tonggak kemenangan Orde Baru di Riau.
Kota Pekanbaru
Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Riau sangat banyak. Namun berdasarkan aktivitasnya, nama-nama pelabuhan-pelabuhan Riau ini memiliki tujuan dan sasaran bagi peningkatan pelayanan angkutan banrang maupun penumpang. Apalagi, keberadaan pelabuhan-pelabuhan Riau tersebut berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, Riau berada di pintu gerbang internasional, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand sehingga mempengaruhi pertumbuhan di sektor industri dan pariwisata. Sejumlah pelabuhan-pelabuhan Riau ini, hingga kini terus berbenah diri. Karena menjadi ikon pertumbuhan di Riau dan Indonesia. Berikut nama-nama pelabuhan-pelabuhan laut dan sungai, yang terdapat di sejumlah kabupaten di RiauPelabuhan Pekanbaru yang terletak di tepi Sungai Siak dan berjarak 96 mil ke muara sungai, menjadi sarana transportasi untuk komoditi ekspor seperti kelapa sawit. Selain itu, pelabuhan ini juga menghubungkan Pekanbaru dengan kawasan di pesisi Provinsi Riau seperti Selatpanjang, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Sei Pakning dan lain sebagianya serta kota - kota di Kepulauan Riau, seperti Tanjungpinang dan Batam.
Riau TV
Pertama kali mengudara pada tanggal 20 Mei 2001 yang saat itu masih berada di frekuensi 32 UHF. Seiring waktu dan perkembangan, Riau TV mengubah frekuensi menjadi 46 UHF dengan kekuatan pemancar sebesar 10 KW dan wilayah siarannya adalah beberapa kabupaten atau sebagian dari Provinsi Riau. Riau TV mempunyai nomor izin prinsip siaran 394/KEP/M.KOMINFO/11/2010. Riau TV bermarkas di Jl. HR Subrantas Km 10.5 Panam, Pekanbaru. Jam siaran Riau TV dimulai dari pukul 06.00 sampai dengan 24.00 WIB.
Sejarah Riau
Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisir.
Ismeth Abdullah
Drs. H. Ismeth Abdullah () adalah Gubernur Kepulauan Riau pertama sejak didiriknnya Provinsi Kepulauan Riau, provinsi ke-32 di Indonesia.
Daftar hidangan Kepulauan Riau
Masakan Kepulauan Riau merupakan masakan, makanan, atau minuman yang merupakan buatan asli dan ciri khas dari provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Masakan Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh budaya suku Melayu, India, dan etnis Tionghoa. Beberapa makanan juga dipengaruhi budaya suku Jawa, Bali, Bugis, suku-suku di Sumatra, suku-suku di Kalimantan, bahkan budaya Eropa, khususnya Inggris dan Belanda. Berikut ini adalah masakan khas Kepulauan Riau.
Komando Resor Militer 033
Keberadaan Korem 033/Wira Pratama tentunya tidak terlepas dari sejarah perkembangan wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang telah dikukuhkan menjadi Provinsi setelah sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi baru yang dibentuk dan merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang wilayah daratnya hanya ± 5 % dari luas wilayah laut dan terdiri dari ribuan pulau. Letaknya yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa Negara Tetangga menjadikan wilayah ini sangat rawan ditinjau dari aspek pertahanan. Posisinya yang sangat strategis Provinsi Kepulauan Riau yang terletak pada 0° 40’ LS – 7° 19’ LU atau antara 103° 30’ – 110° 00’ BT. Dengan luas wilayah ± 252. 6969, 85 KM² terdiri dari 242.025,73 KM² (95,67%) Lautan dan 10.944,12 KM² (4,33%) daratan dengan bentuk pulau – pulau yang tersebar ± 2.408 pulau besar dan kecil, pulau yang berpenghuni 1 .170 pulau dan 1.238 pulau masih kosong (tidak berpenghuni), serta 1.350 pulau bernama dan 1. 058 pulau belum bernama. Dan jumlah penduduknya ± 1.273,011 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 3,27 % pertahun dan kepadatan penduduk rata-rata 120 jiwa / KM² mayoritas hidupnya tinggal di pusat-pusat kota. Hal semacam ini mengundang kerawanan tersendiri untuk dijadikan tempat penyusupan oleh pihak asing. Berada pada lintas perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan kemudian berada pada perbatasan dengan Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand, tentunya menempatkan wilayah ini berada pada sentra bisnis dan keuangan Asia Pasifik yaitu Singapura dan Malaysia sehingga provinsi Kepri sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, tidak saja menjanjikan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga signifikan bagi peningkatan devisa Negara.
Abdul Rahman Muazzam Syah dari Lingga
Pada tahun 1818, dengan dukungan kuat dari Yang Dipertuan Muda Johor-Riau, Raja Jaafar, Abdul Rahman Muazzam Syah dilantik sebagai Sultan dan Yang di Pertuan Besar Lingga bergelar Sultan Abdul Rahman I Muazzam Syah bin al-marhum Sultan Mahmud III Alam Syah. Ketika era pemerintahannya, Riau-Lingga telah menjadi pusat perkembangan dan penyiaran agama Islam. Pada 1 Syawal 1249 Hijriyah (1823 Masehi) Sultan Abdul Rahman telah mendirikan Masjid Raya di Pulau Penyengat di Kepulauan Riau yang masih ada hingga hari ini.
Riau
Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.
Universitas Riau Kepulauan
Pesatnya pertumbuhan STIE dan STT Perguruan Tinggi Batam, secara resmi pada tahun 2005 kedua sekolah tinggi ini berubah status menjadi Universitas dengan bertambahnya Fakultas dan Program Studi Baru.
Sejarah Riau
Hasil kerja dari pantia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya.Sewaktu pemerintah pusat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta ditingkatkan dengan konfrontasi fisik dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1963, maka yang paling dahulu menampung konsekwensi-konsekwensinya adalah daerah Riau. Daerah ini yang berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga tersebut dan orientasi ekonominya sejak berabad-abad tergantung dari Malaysia dan Singapura sekaligus menjadi kacau.
Sejarah provinsi di Indonesia
Bengkulu (1967-sekarang)Jambi (1957/8-sekarang)Kepulauan Bangka Belitung(2000-sekarang)Kepulauan Riau (2002-sekarang)Lampung (1964-sekarang)Riau (1957/8-sekarang)Sumatera (1947-1948)Sumatera (Administratif) (1945-1947)Sumatera Barat (1957/8-sekarang)Sumatera Selatan [I] (1948-1950)Sumatera Selatan [II] (1950/9-sekarang)
Sumatera Tengah [I] (1948-1950)Sumatera Tengah [II] (1950-1957/8)
Sumatera Utara [I] (1948-1949)Sumatera Utara [II] (1950-1956)Sumatera Utara [III] (1956-sekarang)Tapanuli-Sumatera Timur (1949-1950)Kalimantan (1953-1956)Kalimantan (Administratif) [I] (1945-1946)Kalimantan (Administratif) [II] (1950-1953)Kalimantan Barat (1956-sekarang)Kalimantan Selatan (1956-sekarang)Kalimantan Tengah (1957/8-sekarang)Kalimantan Timur (1956-sekarang)Kalimantan Utara (2012-sekarang)Banten (2000-sekarang)Daerah Istimewa Yogyakarta (1950-sekarang)
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1950-sekarang)
Kepulauan Riau
Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 95% merupakan lautan, dan hanya sekitar 5% daratan.
Kabupaten Bintan
"Afdelling Indragiri" yang berkedudukan di Rengat dan diperintah oleh seorang Asisten Residen (dibawah) perintah Residen. Dalam tahun 1940 Keresidenan ini dijadikan "Residente" Riau dengan dicantumkan Afdelling Bengkalis (Sumatera Timur) dan sebelum tahun 1945 – 1949 berdasarkan Besluit Gubernur General Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 No. 9 dibentuk daerah "Zelf Bestur" (daerah Riau).
Riau Pos
Riau Pos adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Riau, Indonesia. Surat kabar ini termasuk dalam grup Jawa Pos. Kantor pusatnya terletak di kota Pekanbaru. Koran ini pertama kali terbit tahun 1991.
Rida K. Liamsi
Pada tahun 1991, Rida K. Liamsi memimpin Riau Pos melalui pendekatan profesional di Pekanbaru. Sampai dengan tahun 2015, di bawah payung Grup Riau Pos, Rida K Liamsi memimpin 23 koran harian, 5 portal, 5 televisi, satu radio siar, dan satu provider jaringan maya; tersebar di Sumatera bagian tengah dan utara, dengan pusat kendali di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah
Statusnya dari dulu adalah internasional, namun dikarenakan Kepulauan Riau belum pisah dari Riau Daratan maka bandara ini jarang dipergunakan. Setelah tahun 2001 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi baru di Indonesia, maka terjadilah pembangunan yang pesat di kota Tanjung Pinang dan bandara ini diramaikan lagi oleh beberapa maskapai penerbangan yaitu Merpati pada tanggal 19 Desember 2007, Sriwijaya Air pada awal bulan Februari 2008 dan Riau Airlines pada pertengahan tahun 2005.
Sejarah Riau
Pada tahun–tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution terjadi ketegangan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau telah berjalan beberapa tahun yang berpangkal pada politik kepegawaian. Pemuka-pemuka daerah berpendapat bahwa Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan-kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai iktikad baik terhadap daerah Riau. Hal ini ditambah pula dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdul Rachman yang difitnah ikut dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia), fitnahan ini dilansir oleh PKI. Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun.
Sejarah provinsi di Indonesia
Berikut adalah daftar dan sejarah singkat provinsi di Indonesia atau daerah yang dipersamakan dengan provinsi yang pernah dibentuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari tahun 1945-sekarang (2014). Negara Indonesia dibagi dalam daerah-daerah provinsi atau daerah-daerah yang dipersamakan dengan provinsi. Daerah-daerah tersebut, baik yang bersifat otonom atau yang bersifat administrasi belaka, semuanya diatur menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-Undang atau yang disetarakan dengan undang-undang. Selain itu Negara Indonesia mengakui dan menghormati daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang pengaturannya berbeda dengan daerah pada umumnya. Dalam perjalanan masa selama lebih dari enam puluh tahun, Negara Indonesia telah membentuk lebih dari tiga puluh provinsi atau daerah yang dipersamakan dengan provinsi. Beberapa di antaranya masih ada hingga saat ini (2009), sisanya telah dimekarkan, bahkan sebagian telah diubah bentuknya atau dibubarkan.selesai.
Bintan Utara, Bintan
Keputusan DPRD Kabupaten Kepri Nomor 75/kpts/dprd/2003 menetapkan ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau di Desa Bintan Buyu yang diberi nama Bandar Seri Bentan dan diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2004 tentang penetapan lokasi Ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau.
Riau Airlines
Riau Airlines adalah maskapai penerbangan daerah yang berpusat di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Didirikan pada tahun 2002 dengan tujuan untuk membuka dan memajukan trasportasi udara di Riau.
Sejarah Riau
Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.
Riau
Kesultanan Siak Sri Inderapura didirikan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung pada tahun 1723. Siak segera saja menjadi sebuah kekuatan besar yang dominan di wilayah Riau: atas perintah Raja Kecil, Siak menaklukkan Rokan pada 1726 dan membangun pangkalan armada laut di Pulau Bintan. Namun keagresifan Raja Kecil ini segera ditandingi oleh orang-orang Bugis pimpinan Yang Dipertuan Muda dan Raja Sulaiman. Raja Kecil terpaksa melepaskan pengaruhnya untuk menyatukan kepulauan-kepulauan di lepas pantai timur Sumatera di bawah bendera Siak, meskipun antara tahun 1740 hingga 1745 ia bangkit kembali dan menaklukkan beberapa kawasan di Semenanjung Malaya.
Riau
Riau sempat menjadi salah satu daerah yang terpengaruh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada akhir 1950-an. Pemerintah pusat menggelar Operasi Tegas dibawah pimpinan Kaharuddin Nasution, yang kelak menjadi gubernur provinsi ini, dan berhasil menumpas sisa-sisa simpatisan PRRI.
Sejarah Riau
Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.
Riau
Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan. Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940-an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau.
Daftar kata serapan dari bahasa Korea dalam bahasa Indonesia
Riau - provinsi di Indonesia
Pulau Bintan
Pulau Bintan adalah pulau di provinsi Kepulauan Riau, di mana terdapat Kota Tanjungpinang, Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Di Pulau ini memiliki tiga Pemerintahan, Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terletak di Senggarang, Pemerintah Kabupaten Bintan terletak di Bandar Seri Bintan, serta Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak (Tanjungpinang). Pulau ini berdekatan dengan negara Singapura.
Bintan adalah pulau terbesar di Kepulauan Riau, yang terdiri dari hampir 3.000 pulau besar dan kecil, terbentang di sebrang Singapura dan Johor Baru, Malaysia. Pulau ini melebar dari Malaka ke Laut Cina Selatan. Tanjungpinang merupakan ibu kota provinsi ini, terletak di pantai barat selatan Bintan. Secara strategis terletak di semenanjung selatan Malaysia di mulut Selat Malaka, kepulauan Riau, dahulu pada abad pertama masehi, merupakan tempat favorit bagi kapal dagang India dan Cina.
Universitas Riau
Pada tahun yang sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memisahkan diri dan menjadi IKIP Jakarta Cabang Pekanbaru. Namun empat tahun kemudian (1968) kembali bergabung dengan Universitas Riau dan dilebur menjadi dua fakultas, masing-masing Fakultas Keguruan dan Fakultas Pendidikan, sehingga saat itu Universitas Riau memiliki enam fakultas.
Daftar kabupaten dan kota di Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi Kepulauan Riau terdiri ata 5 Kabupaten dan 2 kota. Berikut adalah daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di Kepulauan Riau
Riau
Invasi Belanda yang agresif ke pantai timur Sumatera tidak dapat dihadang oleh Siak. Belanda mempersempit wilayah kedaulatan Siak, dengan mendirikan Keresidenan Riau ("Residentie Riouw") di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Para sultan Siak tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka telah terikat perjanjian dengan Belanda. Kedudukan Siak semakin melemah dengan adanya tarik-ulur antara Belanda dan Inggris yang kala itu menguasai Selat Melaka, untuk mendapatkan wilayah-wilayah strategis di pantai timur Sumatera. Para sultan Siak saat itu terpaksa menyerah kepada kehendak Belanda dan menandatangani perjanjian pada Juli 1873 yang menyerahkan Bengkalis kepada Belanda, dan mulai saat itu, wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi kekuasaan Siak satu demi satu berpindah tangan kepada Belanda. Pada masa yang hampir bersamaan, Indragiri juga mulai dipengaruhi oleh Belanda, namun akhirnya baru benar-benar berada di bawah kekuasaan Batavia pada tahun 1938. Penguasaan Belanda atas Siak kelak menjadi awal pecahnya Perang Aceh.
Kepulauan Riau
Hampir diseluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian, dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. Disamping palawija, dan holtikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas serta cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di kabupaten Bintan dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan, dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di Kepulauan Riau terdapat di kawasan Tirta Madu.
Saleh Djasit
H. Saleh Djasit, S.H. () adalah politisi berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Riau. Ia diangkat sebagai gubernur menggantikan Soeripto, untuk masa jabatan 1998 hingga tahun 2003. Pada tahun 1986 hingga tahun 1996, ia pernah menjabat sebagai Bupati Kampar. Saleh Djasit merupakan tokoh yang sangat berjasa bagi perkembangan dunia pendidikan dan kebudayaan di Bumi Lancang Kuning, Riau.
Universitas Riau
sejak 1978 hingga 1980 UR dapat dikatakan sebagai masa peralihan dari sistem presidium kepada sistem rektor. Syahdan, ditunjuklah Drs. H.M.Farid Kasmy sebagai pejabat sementara Rektor UR. Baru tahun 1980 UR mempunyai rektor definitif. Saat ini rektor Universitas Riau adalah Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA
Kabupaten Bintan
Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi Kabupaten Bintan. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 23 Februari 2006.
Wan Thamrin Hasyim
Drs. H. Wan Thamrin Hasyim () adalah politisi berkebangsaan Indonesia yang berasal dari Riau. Ia sekarang menjabat sebagai Gubernur Riau yang menjabat sejak 10 Desember 2018. Sebelumnya, ia juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau yang dilantik pada 15 Februari 2018 mengingat adanya pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Riau yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
UU ini disusun berdasarkan Konstitusi Republik IV pasal 18 dan dikembangkan dengan mengadopsi beberapa ide dalam penjelasan konstitusi pasal 18 khususnya bagian II. UU ini cukup istimewa karena diberlakukan dalam masa Republik IV, Republik V, dan Republik VI. Dalam perjalanannya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 1999. Provinsi Aceh juga ditegaskan keistimewaannya dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan diberi otonomi khusus dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 serta perubahan nomenklatur menjadi Aceh. Selain itu Provinsi Irian Jaya juga diberi otonomi khusus dengan UU No. 21 Tahun 2001 serta perubahan nomenklatur menjadi Provinsi Papua. Selain pemberian penegasan dan pemberian status khusus, beberapa provinsi lainnya mengalami pemekaran menjadi provinsi baru. Provinsi Timor-Timur juga memperoleh kemerdekaan penuh pada 2002 dengan nama Timor Leste/Timor Lorosae dari Pemerintahan Transisi PBB. Kemerdekaan tersebut berdasarkan hasil referendum atas status koloni Portugis pada 1999 setelah sekitar 23 tahun bergabung dengan Indonesia.
Bangkinang (kota)
Bangkinang adalah ibu kota Kabupaten Kampar, Riau yang berjarak 60 km dari Pekanbaru (ibu kota provinsi Riau). Sebagai ibu kota kabupaten yang berdekatan dengan ibu kota provinsi dan menjadi daerah penghubung menuju Sumatera Barat. Mayoritas penduduk Bangkinang beragama Islam. Daerah ini awalnya merupakan bagian dari Sumatera Barat, namun setelah penjajahan Jepang, dengan pembagian distrik yang ditentukan oleh Jepang, maka Bangkinang dipindahkan ke dalam Provinsi Riau bersama Kabupaten Kuantan Singingi dan Rokan Hulu
Riau
Setelah situasi keamanan berangsur pulih, pemerintah pusat mulai mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota provinsi dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, yang secara geografis terletak di tengah-tengah. Pemerintah akhirnya menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi yang baru pada 20 Januari 1959 lewat Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25.
Riau
Kerajaan Siak adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang terbesar di Riau. Mencapai masa kejayaannya pada abad ke-16 sampai abad ke-20. Dalam silsilah, sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura dimulai pada tahun 1725 dengan 12 sultan yang pernah bertahta. Kini sebagai bukti sejarah atas kebesaran kerajaan Melayu Islam tersebut, dapat kita lihat peninggalan kerajaan berupa kompleks Istana Kerajaan Siak yang dibangun oleh Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1889 dengan nama Assirayatul Hasyimah, lengkap dengan peralatan kerajaan. Sekarang Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura dijadikan tempat penyimpanan benda-benda koleksi kerajaan antara lain : kursi singgasana kerajaan yang berbalut emas, duplikat mahkota Kerajaan, brankas Kerajaan, payung Kerajaan, tombak Kerajaan, komet sebagai barang langka dan menurut cerita hanya ada dua di dunia, serta barang-barang lain-lainnya. Di samping istana kerajaan terdapat pula istana peraduan.
Djamin Datuk Bagindo
Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali, UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang.
Daerah istimewa
Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Aceh menerima status istimewa pada 1959, tiga tahun setelah pembentukan kembali pada 1956, dan sepuluh tahun sejak pembentukan pertama 1949. Status istimewa diberikan kepada Aceh dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Namun pelaksanaan keistimewaan tidak berjalan dengan semestinya dan hanya sebagai formalitas belaka.
Papua
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama "Papua" sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi "Irian Jaya Barat" (setahun kemudian menjadi "Papua Barat"). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.
Riau
Hasil pertambangan provinsi Riau adalah Minyak bumi, Gas, dan Batu Bara.
Soeman Hasiboean
Meskipun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibuat pada 17 Agustus 1945, beritanya tidak mencapai Riau sampai bulan September. Pada bulan berikutnya, Soeman terpilih pada Komite Nasiona Indonesia untuk Pasir Pengaraian yang baru dibentuk, dan kemudian menjadi ketuanya. Pada masa jabatannya, ia menghadapi perselisihan antara bekas staf kolonial yang lebih menginginkan Belanda kembali dan orang-orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia; pasukan Belanda kembali ke Jawa, dan konflik fisik terjadi antara pasukan Sekutu dan pasukan republik Indonesia di Surabaya. Pada tahun berikutnya, Soeman terpilih pada Dewan Perwakilan Regional untuk Riau, yang berbasis di Pekanbaru.
Kabupaten Bintan
Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai "Districh Thoarden" untuk daerah yang besar dan "Onder Districh Thoarden" untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah Keresidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling, yaitu Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau – Lingga, Indragiri Hilir dan Kateman yang berkedudukan di Tanjungpinang dan sebagai penguasa tunggal dan penanggung jawab dalam Afdelling ini ditunjuk seorang Residen.
Kepolisian Daerah Riau
Kenaikan tipologi dari tipe B ke tipe A untuk Polda Riau ini, berdasarkan surat keputusan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dengan nomor Kep.1125/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Pol Syafruddin, meresmikan status Kepolisian Daerah (Polda) Riau menjadi Tipe A. Peresmian ini nantinya akan disusul dengan kenaikan pangkat Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara menjadi Irjen serta pejabat lainnya. Upacara pengukuhan ini dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, di Jl Pattimura, Pekanbaru.
Kota Pekanbaru
Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut "Haminte" atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru ("Pakanbaru") menjadi daerah otonom "kota kecil" dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).
Riau
Di pesisir, Belanda bergerak cepat menghapuskan kerajaan-kerajaan yang masih belum tunduk. Belanda menunjuk seorang residen di Tanjung Pinang untuk mengawasi daerah-daerah pesisir, dan Belanda berhasil memakzulkan Sultan Riau-Lingga, Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah pada Februari 1911.
Kepulauan Riau
Sistem transportasi yang terdapat di provinsi ini sangat beragam, sesuai dengan kondisi alam, dan jarak antar wilayahnya. Adapun jenis transportasi yang terdapat di provinsi ini adalah:Provinsi ini memiliki 5 bandara udara, yakni:Suku bangsa yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau adalah Melayu, Jawa, Batak, Orang Laut, Arab, India, Tionghoa, Minangkabau, Bugis, Banjar, Sunda, Palembang, Aceh, Jambi, Dayak, dan Flores.
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
Dengan terjadinya pemekaran Pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dari sebelumnya tergabung ke dalam wilayah Provinsi Riau, maka perlu dirasa untuk membentuk Kepolisian Daerah baru yang menaungi wilayah Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat keputusan Kapolri dengan nomor: SKEP/09/III/2005, per tanggal 3 Maret 2005 dibentuklah Polda Kepri dengan status persiapan, yang sebelumnya tergabung kedalam Polda Riau. Pada awal terbentuk, terdapat 6 satker kewilayahan, yakni:
Pada tanggal 21 Desember 2005, sesuai surat telegram Kapolri nomor ST/1078/XII/204, Kombes Pol Drs. Anton Bachrul Alam ditunjuk sebagai Kapolda Kepri. Pada tanggal 20 Juli 2006, status Polda Kepri ditingkatkan dari persiapan menjadi tipe B2. Selanjutnya pada tahun 2007 dikeluarkan surat keputusan Kapolri tentang penetapan tipe Ditpolair menjadi tipe B. Di awal berdirinya, Polda Kepri berkedudukan di kantor Otorita Batam dengan status pinjam pakai. Baru pada tanggal 22 Agustus 2008, secara resmi berdiri Mapolda Kepri yang diresmikan pengunaanya oleh Kapolda Kepri saat itu Brigjen Pol Drs. Sutarman. Mapolda Kepri beralamat di Jl. Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam.Lihat juga daftar pejabat utama Polda Kepri.
Universitas Riau Kepulauan
Universitas Riau Kepulauan atau disingkat UNRIKA merupakan Universitas swasta yang pertama kali beridiri di Kepulauan Riau. UNRIKA merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) Batam yang mulai berdiri sejak tahun 1993 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam (YPTB). Saat ini UNRIKA telah memiliki 5 Fakultas, 14 Program Studi S1 dan 1 Program Studi S2. UNRIKA memiliki Kampus Induk di Jl. Batu Aji Baru No. 99 Kota Batam dan Kampus II di Palm Spring Blok A1 No. 7-7A-8 Batam Centre.
Riau
Kesultanan Indragiri didirikan pada tahun 1298 oleh Raja Merlang I, yang uniknya tidak berkedudukan di Indragiri, melainkan di Melaka. Urusan pemerintahan diserahkan pada para pembesar tradisional. Baru pada masa kekuasaan Narasinga II sekitar tahun 1473, para raja Indragiri mulai menetap di pusat pemerintahannya di Kota Tua. Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat, yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu. Pada masa inilah Belanda mulai campur tangan dengan urusan internal Indragiri, termasuk dengan mengangkat seorang Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap.
Rusli Zainal
H.M. Rusli Zainal, S.E., M.P. () adalah Gubernur Riau ke-11. Ia diangkat sebagai gubernur menggantikan Saleh Djasit, sebelum menjabat sebagai gubernur, Rusli Zainal pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir periode 1999-2003. Rusli Zainal sendiri menjabat sebagai Gubernur Riau selama 2 periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013.
Sejarah Riau
Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II ;Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.
Riau
Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 33.20% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Suku bangsa lainnya yaitu Jawa (29.20%), Batak (12.55%), Minangkabau (12.29%), Banjar (4.13%), Bugis (1.94%), Tionghoa (1.85%), Suku Sunda 1.41%, Nias 1.29% dan Suku Lainnya 2.14%. Ada juga masyarakat asli Riau bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak.
Sejarah Riau
Dengan dilantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.
Melayu Riau
Bahasa Melayu Riau adalah bagian dari rumpun Bahasa Melayu. Bahasa Riau sendiri memiliki dua dialek, yakni dialek Melayu Riau Daratan yang digunakan di Pulau Sumatera, dan dialek yang mereka gunakan di Kepulauan Riau dan di daerah pesisir pantai. Sastra Melayu Riau terekam dengan baik dalam pantun, syair, gurindam, hikayat, karmina, seloka, puisi-puisi tradisional, peribahasa lokal, mantra-mantra, dan kisah-kisah roman, serta bentuk-bentuk ekspresi lainnya yang mereka gunakan untuk mengungkapkan perasaan mereka.
Sejarah Riau
Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Wali kota Pekanbaru, jabatan Wali kota dipegang oleh Tengku Bay.
Riau
Dilihat dari komposisi penduduk provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk provinsi ini sangat beragam, di antaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Kepulauan Riau
Asal usul nama Riau juga menuai polemik di antara budayawan Riau dan Kepulauan Riau. Kedua kubu ini menilai bahwa nama Riau berasal dari provinsinya masing-masing dengan versi sejarah yang berbeda.
Djohermansyah Djohan
Ia ditugaskan untuk mengisi kekosongan kekuasaan karena pada 21 November 2013 masa jabatan Rusli Zainal sebagai Gubernur non-aktif Riau dan H.R. Mambang Mit sebagai Wakil Gubernur Riau telah berakhir. Djohermansyah Djohan akan mengisi jabatan kosong tersebut sampai dilantiknya gubernur terpilih hasil Pemilukada Riau 2013.
Riau
Provinsi Riau memiliki berbagai wisata religi, budaya maupun sejarah. Beberapa wisata religi, budaya, dan sejarah yang terkenal dari daerah Riau di antaranya :
Lambang Riau
Rangkaian mata rantai berjumlah 45 memiliki makna tahun kemerdekaan RI. Padi dan kapas sebagai simbol kesejahteraan rakyat. Gelombang laut berjumlah 5 melambangkan Pancasila sebagai dasar negara RI. Perahu lancang kuning menggambarkan semangat rakyat Riau dalam mencari hasil laut yang melimpah. Keris berhulu kepala burung serindit memiliki makna kepahlawanan rakyat Riau berdasarkan kebenaran dan kebijaksanaan.
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau ("Rantau nan Tigo Jurai"). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.
Batalyon Infanteri 134/Raider
Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/Tuah Sakti atau Yonif Raider Khusus 136/Tuah sakti merupakan satuan Batalyon Raider yang berada di bawah komando Korem 033/Wira Pratama, Kodam I/Bukit Barisan. Diresmikan sejak 20 Desember 2004 setelah Kepulauan Riau menjadi provinsi. Batalyon ini berfungsi sebagai batalyon teritorial di wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan. Sebelumnya Yonif ini bernama Batalyon Infanteri 134/Tuah Sakti.
Peusangan, Bireuen
Melalui Konfrensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur. Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak tunduk pada RIS tetapi tetap tunduk pada Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.Dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/ Missi / 1957, lahirlah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan sendirinya Kabupaten Aceh Utara masuk dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang Undang Nomor I tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1959. Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi dalam 3 (tiga) Kewedanaan yaitu, Kewedanaan Bireuen terdiri atas 7 kecamatan, Kewedanan Lhokseumawe terdiri atas 8 Kecamatan, dan Kewedanaan Lhoksukon terdiri atas 8 kecamatan
Daftar tokoh Riau
Riau adalah sebuah provinsi di pulau Sumatera. Penduduk provinsi Riau sangat heterogen. Penduduk aslinya di wilayah timur adalah etnis Melayu sedangkan penduduk asli di bagian barat provinsi ini adalah masyarakat Kampar, Kuantan Singingi dan Rokan Hulu yang beretnis rumpun Minangkabau. Sedangkan etnis pendatang, diantaranya yang signifikan adalah Minangkabau, Jawa, Batak, Bugis, Banjar, Tionghoa, dan lain lain. Daftar ini berisi nama tokoh-tokoh yang lahir atau pun berkiprah di provinsi Riau yang berasal dari semua etnis yang ada di Riau. Daftar ini belumlah lengkap, para pembaca dipersilakan ikut mengembangkannya dengan baik.
= Agamawan =
Papua
Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Indonesia di Pulau Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda ("Nederlands Nieuw-Guinea" atau "Dutch New Guinea"). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.
Kepulauan Riau
Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.
Kabupaten Bintan
Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Deprt/1950 menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut, masing-masing, Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur sekarang), Bintan Utara dan Batam.
Kabupaten Natuna
Sejarah Kabupaten Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau, karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna merupakan bahagian dan Wilayah Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan dilantiknya Bupati Natuna Drs. H. Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam Negeri ad interm Jenderal TNI Faisal Tanjung di Jakarta.
Sejarah Riau
Untuk merealisir ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 4 Oktober 1999. Pembentukan Kabupaten Karimun ini sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
Kabupaten Natuna
Kewedanaan Pulau Tujuh yang membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur beserta kewedanaan laiannya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965. Berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.
Musabaqah Tilawatil Quran Nasional XXV
4.Gambar perahu berwarna orange melambangkan Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan, di mana lebih dari 96% wilayahnya adalah lautan. Sehingga perahu dijadikan sebagai alat transportasi utama di Kepulauan Riau.
Kepulauan Riau (kepulauan)
Kepulauan Riau adalah nama kepulauan yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kepulauan ini terletak di selatan Singapura, dan dulunya menjadi wilayah inti Kesultanan Johor yang sempat berpusat di Pulau Penyengat.
Wan Abubakar
Wan Abubakar () adalah Gubernur Riau dari 31 Juli 2008 hingga 21 November 2008. Sebelum menjadi gubernur Riau Wan Abubakar merupakan wakil gubernur Riau. Wan Abubakar menjadi gubernur karena gubernur sebelumnya mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada.
Kabupaten Natuna
Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.
Kepulauan Riau
Setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau bergabung dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk provinsi Riau. Dahulunya, Kepulauan Riau juga menggunakan mata uang tersendiri bernama Uang Kepulauan Riau (KR). Namun secara perlahan, penggunaan mata uang ini dihentikan dan digantikan dengan mata uang Rupiah.
Sejarah Riau
Di samping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagansiapiapi, dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.
Papua (wilayah Indonesia)
Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore diangkat pemerintah RI menjadi gubernur pertama Papua tahun 1956-1961 yang saat itu beribukota di Soasiu, pulau Tidore. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia sepenuhnya, dibentukalah provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi "Irian Jaya" oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi "Papua" sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama "Papua" sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi "Irian Jaya Barat" (sekarang "Papua Barat").
Daftar kecamatan dan kelurahan di Riau
Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di provinsi Riau, Indonesia. Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten, 2 kotamadya, 166 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.980.805 jiwa dengan total luas wilayah 87.023,66 km².
Kepulauan Riau
Kepulauan Riau (disingkat Kepri) adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan; Negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia.
Lambang Kepulauan Riau
Mata Rantai berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan kebersamaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang ke- 32 di Negara Republik Indonesia.
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.
Riau
Bahasa pengantar masyarakat provinsi Riau pada umumnya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu umumnya digunakan di daerah-daerah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan di sekitar pulau-pulau. Bahasa Minang secara luas juga digunakan oleh penduduk di provinsi ini, terutama oleh para oleh penduduk asli di daerah Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu yang berbudaya serumpun Minang serta para pendatang asal Sumatera Barat. Selain itu Bahasa Hokkien juga masih banyak digunakan di kalangan masyarakat Tionghoa, terutama yang bermukim di Pekanbaru, Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagansiapiapi. Dalam skala yang cukup besar juga didapati penutur Bahasa Jawa yang digunakan oleh keturunan para pendatang asal Jawa yang telah bermukim di Riau sejak masa penjajahan dahulu, serta oleh para transmigran dari Pulau Jawa pada masa setelah kemerdekaan. Di samping itu juga banyak penutur Bahasa Batak di kalangan pendatang dari Provinsi Sumatera Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau (DPRD Kepri) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau. Pada Pemilu 2014, DPRD Kepulauan Riau menempatkan 45 anggotanya, yang tersebar di beberapa fraksi, dengan perolehan mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Riau
Pada tahun 1999, Saleh Djasit terpilih menjadi putra daerah asli Riau kedua (selain Arifin Achmad) dan pertama dipilih oleh DPRD Provinsi sebagai gubernur. Pada tahun 2003, mantan Bupati Indragiri Hilir, Rusli Zainal, terpilih menjadi gubernur, dan terpilih kembali lewat pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 2008. Mulai tanggal 19 Februari 2014, Provinsi Riau secara resmi dipimpin oleh gubernur, Annas Maamun. Baru memimpin 7 Bulan, Annas Maamun dilengserkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menangkap Tangan Annas Maamun dalam kasus Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kuansing. Saat Ini Provinsi Riau di pimpin oleh Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rachman).
Kabupaten Bintan
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Daerah Tingkat I Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/194 dan Instruksi No.16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No.UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No.UP/256/5/1965 menetapkan bahwa, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1966 semua daerah Administratif Kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.
Imam Munandar
Mayjen (Purn) H. Imam Munandar () adalah Gubernur Riau periode 1980–1988. Ia diangkat sebagai gubernur menggantikan Subrantas Siswanto. Imam Munandar wafat ketika melaksanakan jabatan sebagai Gubernur Riau.