Apa defini dari sistem demokrasi ?
Demokrasi Kesukuan
Demokrasi Kesukuan adalah sebuah sistem atau bentuk pemerintahan setempat yang diselenggarakan di dalam batas-batas: wilayah ulayat, jangkauan hukum adat, dan sistem kepemimpinan serta pola kepemimpinan suku dan segala perangkat kesukuannya (tribal properties). Demokrasi Kesukuan juga dapat disebut sebagai demokrasi yang asli dan alamiah alamiah.
Dasar-Dasar Tata Negara Jerman
Grundgesetz memilik konsep demokrasi yang berani melawan. Sikap ini berasal dari pengalaman pada saat Republik Weimar, yang diruntuhkan oleh partai-partai radikal dan memusuhi konstitusi. Dasar pemikiran demokrasi berlawanan adalah bahwa kebebasan semua kekuatan dalam percaturan politik menemui batasnya, bila ada usaha meniadakan demokrasi itu sendiri melalui prosedur demokrastis. Itulah alasan mengapa Grundgesetz memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusional Federal untuk melarang partai politik yang bertujuan menghambat atau meniadakan tata negara demokratis.
Otoritarianisme birokratis
Otoritarianisme birokratis sering dipandang sebagai sebuah jenis rezim, namun definisi standar untuk istilah tersebut tidak hanya terbatas pada apa yang secara konvensional merupakan karakteristik rezim- kekuasaan militer, represi, demobilisasi, dan orientasi birokrasi- tetapi juga pada komposisi koalisi dan arah kebijakan publik yang diambil. Oleh sebab itu, label otoritarianisme birokratis lebih luas dari sebatas jenis rezim, yaitu merupakan sebuah bentuk negara atau sistem politik. Negara otoriter birokratik bertujuan membuat keputusan yang sederhana, efektif, dan efisien, dengan menggunakan pendekatan 'teknokratik-birokratik', sehingga tidak memungkinkan adanya proses tawar-menawar yang lama. Negara otoriter birokratik didukung pula oleh unsur-unsur pendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal.
Konstitusi
Konstitusi () atau Undang-undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.
Sistem pemerintahan
Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.
Daftar istilah politik
sistem politik
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
Defisit demokrasi
Defisit demokrasi adalah suatu situasi dimana kurangnya akuntabilitas dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang demokratis. Sedangkan menurut Leeds defisit demokrasi bermakna bahwa institusi-institusi, terutama pemerintah gagal memenuhi prinsip-prinsip umum demokrasi. Prinsip umum ini mencakup partisipasi, kompetisi untuk mendapat kekuasaan, pemilihan umum, akuntabilitas dan lain sebagainya. Terdapat beberapa ruang perbedaan pendapat dalam membangun tolak ukur nilai demokratik karena tidak ada konsep seragam mengenai demokrasi tetapi pada intinya dapat didefinisikan sebagai pemerintah yang berada di bawah tekanan struktural yang responsif terhadap keinginan masyarakat.
Pertama kali ungkapan defisit demokrasi dikutip oleh Pemuda Eropa Federalis ("Young European Federalist") dalam Manifesto JEF pada tahun 1977 di Berlin, yang disusun oleh Richard Corbett. Ungkapan ini juga digunakan oleh David Marquand pada tahun 1979, mengacu pada Masyarakat Ekonomi Eropa ("European Economic Community") yang kemudian menjadi Uni Eropa (European Union).
Rezim
Secara teoretis, istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan tertentu yang dirujuknya, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagai sebuah istilah yang netral. Namun istilah ini sering digunakan dalam budaya populer dengan pengertian negatif atau menghina, sebagai rujukan kepada pemerintah yang dianggap menindas, tidak demokratis atau tidak sah, sehingga dalam konteks ini, kata tersebut mengandung makna penolakan moral ataupun oposisi politik. Misalnya, kita barangkali tidak akan mendengar kata "sebuah rezim demokratis".
Demokrasi di Indonesia
Demokrasi modern yang saat ini kita kenal adalah sebuah bentuk dari adaptasi nilai-nilai demokrasi yang dahulu ada di zaman Yunani kuno, namun dalam dunia modern, demokrasi secara langsung a’la Yunani kuno dianggap tidak relevan lagi, karena selain jumlah penduduk yang semakin banyak, ideologi dan sistem pemerintahan modern juga telah banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan demokrasi. Jadi dalam dunia modern, demokrasi langsung seperti di Yunani kuno menjadi tidak mungkin dan sangat sulit untuk diterapkan kembali.
Demokrasi di Indonesia
Soekarno kemudian membuat suatu rumusan, agar demokrasi menjadi lebih seimbang, artinya demokrasi yang Soekarno inginkan bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu menurut Soekarno adalah demokrasi yang menghendaki adanya pemberian hak-hak ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta suatu kemerataan. Kemerataan yang dimaksudkan oleh Soekarno itu bukan kemerataan ekonomi dalam sistem komunisme yang menghilangkan hak milik pribadi, tetapi suatu kemerataan dimana semua hak kepemilikan pribadi - Soekarno menyeburnya sebagai "privaatbezit -" seluruh rakyat dijamin oleh negara, dalam hal ini parlemen yang merupakan hasil dari demokrasi politik berperan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak kepemilikan pribadi semua orang melalui suatu pembuatan peraturan atau hukum yang adil bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, baik dari kelas borjuis ataupun proletar - termasuk juga kelas masyarakat yang memiliki harta benda sedikit atau yang disebut Soekarno sebagai marhaen.
Demokrasi di Indonesia
Munculnya dualisme makna demokrasi pasca Perang Dunia II itu kemudian memunculkan banyak macam kediktatoran yang kemudian mengklaim demokrasi versi mereka, seperti Stalin dengan “demokrasi sentralistik”, Kim Il Sung mentasbihkan negerinya sebagai ""Democratic People’s Republic of Korea"" alias Korea Utara, Ulbricht yang melabeli Jerman Timur dengan Republik Demokratik Jerman, hingga sampai di Indonesia sendiri kemudian kita mengenal, ada Soekarno dengan “demokrasi terpimpin” dan Soeharto dengan “demokrasi Pancasila”.
Semi-demokrasi
Semi-demokrasi atau Semi-autokrasi adalah istilah yang digunakan kepada sebuah negara yang dalam waktu bersamaan memiliki ciri demokrasi dan otoriter.
Budaya Minangkabau
Produk budaya Minangkabau yang juga menonjol ialah sikap demokratis pada masyarakatnya. Sikap demokratis pada masyarakat Minang disebabkan karena sistem pemerintahan Minangkabau terdiri dari banyak nagari yang otonom, dimana pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada musyawarah mufakat. Hal ini terdapat dalam pernyataan adat yang mengatakan bahwa "bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat". Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid pernah mengafirmasi adanya demokrasi Minang dalam budaya politik Indonesia. Sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan" ditengarai berasal dari semangat demokrasi Minangkabau, yang mana rakyat/masyarakatnya hidup di tengah-tengah permusyawaratan yang terwakilkan.
Parlemen
Athena kuno adalah tempat lahir demokrasi. Majelis Athena (ἐκκλησία, ekklesia) adalah lembaga yang paling penting, dan setiap warga negara dapat mengambil bagian dalam diskusi. Namun, demokrasi Athena tidak representatif, tetapi lebih langsung, dan karena itu ekklesia berbeda dari sistem parlementer.
Demokrasi industri
Meskipun demokrasi industri umumnya mengacu pada model organisasi dengan tempat kerja yang dijalankan secara langsung oleh pekerjanya sendiri di sektor swasta atau kepemilikan negara atas alat produksi, ada juga bentuk perwakilan demokrasi industri. Perwakilan industri demokrasi termasuk struktur pembuatan keputusan seperti pembentukan komite dan badan konsultasi untuk memfasilitasi komunikasi antara manajemen, serikat buruh, dan staf.
Demokrasi di Indonesia
Menurut Miriam Budiardjo, ciri-ciri dari era demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden yang menguat, berkembangnya pengaruh komunisme, dan masuknya militer sebagai unsur sosial-politik. Dekrit Presiden 5 Juli pada dasarnya membuka peluang bagi stabilitas politik nasional, karena dapat mempertahankan kedudukan pemerintah setidaknya selama lima tahun, namun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu berubah saat dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ketetapan MPR itu sekaligus melangkahi batasan kedudukan seorang presiden dan menjadikan Soekarno sebagai seorang diktator. Hal ini menjadi salah satu bentuk penyelewengan konstitusi dan demokrasi di era demokrasi terpimpin.
Konstitusionalisme
Dalam hal aktualisasi nilai-nili konstitusionalisme dalam sistem politik yang demokratis, maka konstitusi memberikan kejelasan dalam konsep Trias politica atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari John Locke. Keberadaan ketiga lembaga negara itu memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang saling tumpang tindih ataupun kekuaaan yang lebih kuat, karena itu ketiga lembaga itu kemudian melakukan "power sharing" ataupun "distribution of power," selain itu pula ketiga lembaga negara bertugas saling mengawasi. Seperti yang ditulis dalam buku "Introduction to Political Science" yang dituilis oleh Carlton Clymer Rodee: "memerintah berarti mengawasi, dan mengawasi dalam pengertian politik di dalam suatu negara memerlukan prinsip-prinsip tingkah laku yang lekat dengan prinsip-prinsip hukum, ukuran-ukuran, dan aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi, baik perdata maupun pidana."Artinya bahwa sudah jelas, konstitusi atau undang-undang memberikan acuan bagi penyelenggaraan negara agar pada pejabat ataupun aparatur negara tidak bisa berlaku sewenang-wenang karena mereka diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai prinsip dasarnya yang kuat dan kokoh. Dengan prinsip Trias politica, maka diantara tiga lembaga kekuasaan itu - eksekutif, legislatif, dan yudikatif - bersifat saling mengawasi (prinsip check and balances), tujuannya nanti adalah terciptanya sebuah tatanan pemerintahan yang baik (good governance) dimana nilai-nilai demokrasi yang menjadi indikatornya.
Kabupaten Tanah Datar
Balai adat melambangkan tempat mufakat, tempat melahirkan filsafat alam pikiran khas masyarakat Tanah Datar yang dikenal dengan sistem demokrasi menurut alur dan patut, sebagai lambang konsekuensi dalam melaksanakan demokrasi.
Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Yunani kuno saat itu adalah suatu bentuk demokrasi langsung yang artinya bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pembuatan konstitusi dan hukum perundang-undangan sekaligus juga memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan oleh sistem pemerintahan. Jadi saat itu, demokrasi benar-benar dijalankan secara harfiah dalam pengertian sekaligus implementasi yang benar-benar “kekuasaan rakyat” bukan keterwakilan seperti di demokrasi modern hari ini.
Du contrat social
Penulis mendaku bahwa besar wilayah yang diperintah seringkali menentukan sifat pemerintahan. Menurut Rousseau, semakin besar suatu wilayah, semakin besar kekuatan yang harus dimiliki pemerintah untuk mengatur penduduk. Baginya pemerintah monarki memunyai kekuatan terbesar karena hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk dirinya sendiri, sementara itu menurut Rousseau demokrasilah yang terlemah. Secara umum, semakin besar birokrasi, semakin besar kekuatan yang diperlukan untuk mendisiplinkan pemerintahan. Biasanya hubungan ini mengharuskan negara menjadi aristokrasi atau monarki. Penting untuk dicatat bahwa saat Rousseau berbicara tentang aristokrasi atau monarki, bukan berarti bahwa sistem-sistem tersebut bukanlah demokrasi seperti sekarang - aristokrat atau penguasa monarki dapat dipilih, seperti kabinet atau presiden sekarang; sementara itu, ketika Rousseau memakai kata demokrasi, ia merujuk ke demokrasi langsung daripada demokrasi representatif seperti negara-negara demokratik sekarang. Di antara ini semua, Rousseau berargumen bahwa, seperti Jenewa yang merupakan tempat kelahirannya, negara-kota kecil merupakan bentuk negara yang paling baik dalam menumbuhkan kebebasan. Untuk negara yang cukup besar sehingga memerlukan perantara antara rakyat dan pemerintah, aristokrasi terpilih mungkin lebih baik, dan di negara yang sangat besar penguasa monarki yang penuh kebajikan yang cocok; namun penguasa monarki agar sah harus menjadi bawahan "regnum legis".
Sejarah demokrasi
Demokrasi-demokrasi semacam ini umumnya diidentifikasi sebagai tribalisme, atau "demokrasi primitif". Dalam lingkup pemahaman ini, "demokrasi primitif" lazimnya mengejawantah dalam paguyuban-paguyuban atau desa-desa kecil bilamana ada pembahasan-pembahasan dalam bentuk tatap muka secara langsung dalam suatu majelis permusyawaratan desa atau bilamana ada pemimpin yang didukung oleh para tetua desa atau bentuk-bentuk pemerintahan kooperatif lainnya. Kenyataan ini menjadi lebih rumit pada skala yang lebih besar, misalnya bilamana desa atau kota yang bersangkutan ditelaah secara lebih luas sebagai paguyuban-paguyuban politik. Semua bentuk pemerintahan lain – termasuk monarki, tirani, aristokrasi, dan oligarki – telah berkembang di pusat-pusat permukiman yang lebih bersifat perkotaan, seringkali di pusat-pusat permukiman perkotaan dengan populasi-populasi yang terkonsentrasi.
Sistem dua partai
Sistem dua partai adalah sebuah sistem dimana dua partai politik utama mendominasi politik pada sebuah pemerintahan. Salah satu dari dua partai tersebut biasanya memegang suara mayoritas dalam legislatur dan biasanya disebut sebagai "partai pemerintah" atau "mayoritas" sementara yang lainnya adalah "partai oposisi" atau "minoritas". Di seluruh dunia, istilah tersebut memiliki esensi yang berbeda. Contohnya, di Amerika Serikat, Jamaika, dan Malta, esensi "sistem dua partai" mendeskripsikan sebuah aransemen dimana seluruh atas hampir seluruh pejabat yang terpilih berasal dari salah satu dari dua partai utama, dan partai-partai ketiga jarang memenangkan kursi manapun dalam legislatur. Dalam aransemen semacam itu, sistem dua partai merupakan hasil dari berbagai faktor seperti pemenang mengambil seluruh peran pemilihan.
Demokrasi di Indonesia
Masih dalam buku "Dibawah Bendera Revolusi," Soekarno kemudian menjabarkan lebih jauh tentang konsep sosio-demokrasinya itu, yaitu dengan mengkonsepsikan nilai-nilai demokrasi politik dan juga demokrasi ekonomi. Demokrasi politik menurut Soekarno adalah demokrasi yang berlaku di Eropa pasca-Revolusi Perancis, yaitu demokrasi yang didalamnya adalah suatu sistem demokrasi keterwakilan dalam sebuah lembaga parlemen, - Soekarno menyebutnya "parlementaire democratie" dan "politieke democratie -" Soekarno melihat bahwa nilai-nilai demokrasi itu memang diterapkan saat pemilihan anggota parlemen, namun bagi Soekarno demokrasi politik Eropa itu hanya berhenti sampai di parlemen saja, sementera dalam bidang ekonomi tidak ada nilai-nilai demokrasinya, yang menyebabkan banyaknya kemiskinan - dan untuk permasalahan ekonomi itu Soekarno menyalahkan demokrasi politik yang justru mendukung berkembangnya kapitalisme.
Demokrasi di Indonesia
Sebenarnya fase transisi ini adalah fase yang paling singkat, namun paling menentukan, karena ketidakberhasilan suatu negara dalam proses demokratisasi-nya tergantung pada proses transisi demokrasi. Menurut Richard Gunther, transisi itu adalah:""Begins with the breakdown of the former authoritarian regime and ends with the establishment of a relatively stable configuration of political institutions within a democratic regime""yang artinya adalah:"Dimulai dengan hancurnya bekas rezim otoriter dan diakhiri dengan pembentukan konfigurasi institusi politik yang relatif stabil dalam sebuah rezim demokratis"Proses transisi demokrasi atau proses demokratisasi di Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B. J. Habibie pada 21 Mei 1998. Disebut "transisi" karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau transisi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi, transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya, yang maknanya adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem diktator dan sedang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis.
Demokrasi internet
E-demokrasi adalah kemajuan yang berarti teknologi untuk republik, yaitu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan strategi dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam beberapa kasus, kata tersebut digunakan untuk merujuk kepada kegiatan politik apapun yang melibatkan Internet. Sebagai kemajuan untuk republik, e-demokrasi bertujuan agar partisipasi warga yang lebih luas dan lebih aktif di Internet, komunikasi seluler, dan teknologi lainnya dalam demokrasi perwakilan saat ini, serta melalui bentuk yang lebih partisipatif atau keterlibatan langsung warga negara dalam mengatasi polemik publik. Dengan demikian, e-demokrasi memiliki potensi untuk mengatasi cara tradisional antara jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam proses demokrasi dan keseluruhan kebijakan secara efisien. Secara tradisional, ukuran kelompok besar dicapai dengan suara-suara sederhana, sedangkan kedalaman ekspresi kehendak terbatas pada partai-partai yang telah ditetapkan, sedangkan kedalaman ekspresi kehendak dicapai dengan membatasi jumlah peserta melalui demokrasi perwakilan.
Demokrasi di Indonesia
Negara Blok Barat menafsirkan demokrasi sebagai kebebasan individual, kebebasan pers, kebebasan berbicara, hak untuk beroposisi, hak untuk berserikat, hak untuk mencari uang dan menentukan pekerjaan, sampai hak untuk pergi atau tinggal diluar negeri. Sementara Negara Blok Timur menafsirkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, artinya adalah bukan berarti rakyat dapat memimpin diri mereka sendiri, namun negara harus bekerja untuk kepentingan kolektivitas, untuk menghindari tirani mayoritas.
Kekuasaan sipil atas militer
Definisi: Seorang penulis Samuel P. Huntington dalam tulisannya "The Soldier and the State", menyimpulkan kekuasaan sipil yang ideal adalah pemberian kekuasaan secukupnya pada profesional militer yang kompeten pada kebijakan akhir yang ditentukan oleh penguasa sipil.
Kepentingan:Kekuasaan sipil sering kali dilihat sebagai sebuah syarat yang dibutuhkan untuk terbentuknya sebuah demokrasi liberal yang stabil ; Penggunaan istilah ini pada analiasa akademik umumnya berhubungan dengan negara barat yang diperintah oleh pejabat yang terpilih secara demokratis, Pada kenyataannya subordinasi militer dibawah kekuasaan sipil tidak hanya terjadi pada masyarakat tersebut. Contohnya terdapat pada kalimat Mao Zedong, yang menyebutkan "Prinsip kita adalah partai memerintah senjata, dan senjata jangan pernah diizinkan memerintah partai", mencerminkan keunggulan partai komunis sebagai pembuat keputusan dalam teori Marxisme-Leninisme dan Maoisme.
Demokrasi di Indonesia
Puncak dari ide-ide dan konsepsi demokrasi yang diimpikan Soekarno itu adalah pada 21 Februari 1957 yang dikenal dengan nama Konsepsi Presiden. Konsepsi Soekarno itu dikemukakan dihadapan para menteri kabinet pemerintahan, pemimpin partai politik, dan perwira angkatan bersenjata. Isi daripada konsepsi itu antara lain:
Bila disimpulkan, Konsepsi Presiden yang dikemukakan oleh Soekarno intinya adalah; 1) mengganti sistem pemeritnahan dari parlementer ke presidensial, 2) berusaha merangkul semua kekuatan politik yang ada, terutama empat partai pemenang pemilu 1955, PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dan juga merangkul pihak militer dalam pembentukan Dewan Nasional.
Demokrasi
Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.
Demokrasi
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.
Federalisme
Federalisme adalah sebuah konsep politik di mana sekelompok anggota terikat bersama-sama melalui perjanjian (Latin: "foedus", perjanjian) dengan kepala perwakilan pemerintahan. Istilah "federalisme" juga digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan di mana kedaulatan secara konstitusional dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan unit politik konstituen (seperti negara bagian atau provinsi). Federalisme adalah sistem berdasarkan aturan demokratis dan lembaga-lembaga di mana kekuasaan untuk memerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/negara bagian, menciptakan apa yang sering disebut federasi.
Demokrasi
Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hirarkis bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, dan seringkali secara demokratis.
Konser Demokrasi
Konser Demokrasi () atau Liga Demokrasi adalah organisasi internasional alternatif yang digagas oleh Ivo Daalder dan James Lindsay dalam opini editorial di Washington Post pada bulan Mei 2004. Konsep ini lebih luas daripada organisasi militer sehingga dipilihlah kata "konser", bukan "aliansi". Dalam artikel sambungannya di "The American Interest", mereka menyebutkan bahwa sekitar 60 negara layak menjadi anggota organisasi ini. John Ikenberry dan Anne-Marie Slaughter juga pernah mengusulkan pembentukan “"Concert of Democracies"” dalam laporan akhir Princeton Project berjudul "National Security, Forging a World Under Liberty and Law: U.S. National Security in the 21st Century" pada September 2006. Konsep ini mendapat dukungan dari mantan calon presiden Amerika Serikat John McCain.
Demokrasi virtual
Dunia virtual hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat dibantu dengan adanya suatu jaringan yang medukung komunikasi dalam dunia virtual tersebut. Jaringan atau network didefinisikan sebagai “social structures created by communication among individuals and groups” (struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok). Ketika orang berkomunikasi dengan orang lain maka terciptalah hubungan (link) yang merupakan garis-garis komunikasi dalam organisasi. Sebagian dari hubungan itu merupakan “jaringan formal” (formal network) yang dibentuk oleh aturan-aturan organisasi, seperti struktur organisasi sebagaimana dikemukakan Weber sebelumnya.Max Weber adalah pemikir yang memberikan perhatian sengat besar pada bagaimana manusia bertindak secara rasional untuk mencapai tujuannya. Weber berupaya menjelaskan proses sosial dimana menurutnya terdapat suatu hubungan antara motivasi individu dengan hasil-hasil sosial. Morissan. 2013. Teori Komunikasi Massa: Individu Hingga Massa, Kencana
Namun jaringan formal pada dasarnya mencakup hanya sebagian dari struktur yang terdapat pada organisasi. Selain jaringan formal terdapat pula “jaringan informal” (emergent network) yang merupakan saluran komuikasi nonformal yang terbentuk melalui kontak atau interaksi yang terjadi di antara setiap individu setiap harinya.
Jadi pada kenyataannya dunia virtual dinyatakan sebagai saluran proses jaringan komunikasi formal dan bisa juga informal. Dengan lahirnya dunia virtual di tengah-tengah kita memabntu proses komunikasi formal sebagai contoh kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para kandidat preseiden pemilu 2004 lalu, contoh lainnya juga saat dunia virtual dimanfaatkan sebagai saluran untuk proses pembelajaran bagi khalayak luas. Kemudian contoh dimana dunia virtual sebagai jaringan komunikasi informal terlihat dalam contoh para Blogger yang mempostingkan ceritanya, berbagi pengalamannya ke khalayak luas melalui media virtual yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, selain itu juga sosial media yang marak ada sekarang merupakan salah satu buah dari lahirnya dunia virtual yang masuk kedalam dunia virtual merupakan saluran proses jaringan komunikasi dalam bentuk informal.
Diktatur
Diktatur adalah suatu bentuk pemerintahan otokratis yang dipimpin oleh seorang diktator. Kata ini mempunyai dua kemungkinan arti:Pada abad ke-20 diktatur telah menjadi tiang utama dari rezim-rezim satu partai, rezim militer, dan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter lainnya.
Demokrasi di Indonesia
Presiden Habibie yang dilantik menggantikan Presiden Soeharto kemudian menjadi "El Pilota del Cambio "(dalam Bahasa Indonesia yang artinya "Sang Pilot Perubahan - sebuah julukan bagi Raja Juan Carlos yang memimpin reformasi politik di Spanyol pasca-Francisco Franco) memikul tanggungjawab besar untuk memulai langkah-langkah demokratisasi dan meletakan fondasi-fondasi utama bagi sistem demokrasi di Indonesia, seperti mempersiapkan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis dan membuat peraturan-peraturan, termasuk juga membebaskan para tahanan politik Orde Baru. Di era transisi demokrasi ini terbentuk beberapa undang-undang baru, misalkan seperti Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan juga Undang-Undang tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara juga mengalami perubahan.
Defisit demokrasi
Jika demokrasi hanya dimaknai sebagai kesuksesan menyelenggarakan pemilihan umum tanpa konflik, kita (Indonesia) sudah melaksanakannya. Tetapi permasalahannya ialah implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan negara sehari-hari.
Demokrasi yang sehat terjadi bila ada penegakan hukum yang bebas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Namun, makna ini nyatanya mengalami defisit karena hukum mengalami peradangan dan baru tegak dan tegas jika mendapat tekanan, dengan begitu hukum bekerja di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Terlebih setelah Reformasi, Indonesia dilihat menjadi salah satu negara dengan perkembangan demokrasi yang paling cepat. Pandangan ini terutama muncul setelah banyak orang yang melihat pemilihan-pemilihan umum berjamuran di mana-mana baik dari level kepala desa hingga Presiden. Selain itu, juga muncul perubahan-perubahan lain di struktur pemerintahan, seperti pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diharapkan dapat menghentikan berbagai praktik korupsi yang di berbagai institusi pemerintahan. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pernah memuji Indonesia sebagai role-model, khususnya bagi Myanmar dan negara-negara di Timur Tengah, karena telah mengalami transisi dari pemerintahan yang otoritarian menuju demokrasi yang tumbuh pesat dengan populasi yang mayoritas Muslim.
Penutupan pemerintahan di Amerika Serikat
Penutupan seperti yang dialami Amerika Serikat nyaris mustahil terjadi di negara demokrasi lainnya. Di bawah sistem parlementer yang dianut kebanyakan negara Eropa, cabang eksekutif dan legislatif tidak dipisah. Parlemen menentukan semua pejabat eksekutif yang biasanya disebut "menteri". Di negara demokrasi non-parlementer, cabang eksekutif yang kuat umumnya memiliki kewenangan untuk mempertahankan operasi pemerintahan meskipun anggarannya tidak disetujui. Ini pernah terjadi di Amerika Serikat sampai tahun 1980, ketika pemerintahan Jimmy Carter menafsirkan Antideficiency Act 1884 sebagai pembatasan kekuasaan lembaga federal seandainya tidak ada persetujuan Kongres.
Otokrasi
Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani "autokratôr" yang secara harfiah berarti "berkuasa sendiri" atau "penguasa tunggal". Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat).
Demokrasi di Jerman
Pasukan Sekutu Barat yang menduduki Jerman Barat setelah memenangkan Perang Dunia II mengawali usaha-usaha terciptanya lembaga demokratis yang baru sama sekali, jadi meskipun Jerman punya pengalaman demokrasi pada masa Republik Weimar, tetapi pasukan pendudukan Sekutu tidak ingin mengulangi kesalahan demokrasi Weimar, akhirnya sebagian besar proses demokratisasi di Jerman Barat meniru sistem demokrasi di Amerika Serikat. Salah satu lembaga demokratis yang dibangun oleh Jerman Barat adalah Mahkamah Konstitusi Jerman.
Seperti halnya fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi pada umunya di seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi di Jerman Barat berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusi warga negara. Dengan kekuasaan untuk meninjau hasil keputusan dan menggagalkan setiap undang-undang atau peraturan yang menunjang otoritarianisme yang dihasilkan parlemen ataupun pemerintah, Mahkamah Konstitusi Jerman Barat telah memulai satu langkah lanjutan bagi Jerman di kemudian hari sebagai negara yang demokratis sampai saat ini.
Demokrasi di Jerman
Berdirinya Republik Weimar sekaligus menegaskan konstitusi demokratis pertama bagi Jerman yang mulai berlaku pada 1919. Dalam konstitusi demokratis Republik Weimar itu, masyarakat Jerman mulai dikenalkan dengan proses-proses politik yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi, seperti memberikan hak pilih universal dengan mengikut sertakan perempuan dalam badan pemilihan umum untuk pertama kalinya dan sistem pemilihan yang proporsional dalam perwakilan, sejak saat itu mendadak seluruh warga Jerman ikut serta dalam proses politik.
Demokrasi
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
Demokrasi
Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat, berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. Namun banyak pengecualian yang terjadi. Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya berbentuk Republik, meski demokrasinya tidak menonjol. Bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya, dan negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan, berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara langsung.
Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.Menurut ajaran Plato sistem terbagi menjadi lima yaitu Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi dan Tirani.
Demokrasi di Indonesia
Jauh sebelum demokrasi terpimpin terbentuk, Soekarno sebenarnya telah mengemukakan keinginannya untuk mengubah sistem demokrasi di Indonesia pada 27 Januari 1957 di Bandung. Gagasan Soekarno itu yang diawali dengan mengungkapkan keinginannya untuk kembali bisa mencampuri urusan pemerintahan meskipun Konstituante belum selesai membentuk undang-undang dasar yang baru. Kelanjutan dari pendapatnya itu, kemudian Soekarno mengumpulkan para pemimpin partai politik untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai Dewan Nasional.
Demokrasi di Indonesia
Langkah awal Orde Baru dalam proses rekonstruksi sistem demokrasi di Indonesia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Orde Baru bertujuan untuk meluruskan kembali cita-cita demokrasi Indonesia yang melenceng menjadi kediktatoran dibawah kekuasaan Presiden Soekarno selama masa demokrasi terpimpin (Orde Lama). Salah satu yang dilakukan untuk menghapuskan kediktatoran Orde Lama adalah membatalkan Ketetapan MPRS No. III/1963 yang berisi tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan jabatan presiden kemudian direvisi kembali menjadi jabatan yang elektif (dipilih secara berkala) selama satu periodenya adalah lima tahun. Kemudian keluarnya Ketetapan MPRS No.XIX/1966 yang isinya adalah untuk menentukan tinjauan kembali terhadap produk-produk legislatif di masa Orde Lama, dan atas dasar Ketetapan MPRS itu, Undang-Undang No.19/1964 diganti dengan Undang-Undang No.14/1970 yang isisnya mengmabalikan independensi lembaga yudikatif. Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) juga dikembalikan hak dan fungsi kontrolnya terhadap lembaga eksekutif dan Ketua DPR-GR tidak lagi menjadi seorang menteri dibawah Presiden, tetapi memiliki kedudukan yang sejajar dengan Presiden, selain itu hak Presiden untuk mengintervensi Parlemen dicabut. Kebebasan pers dan seni juga dikembalikan, para tokoh partai-partai politik yang dahulu di masa demokrasi terpimpin ditangkap dan diasingkan dibebaskan, salah satunya Soetan Syahrir, tetapi Sjahrir lebih dahulu meninggal sebelum sempat kembali ke Indonesia.
Asmara Nababan
Ada beragam paham demokrasi di dunia. Walaupun demikian, ada dua ciri utama dari semua jenis demokrasi, yaitu bahwa mereka mempunyai baik unsur-unsur universal maupun elemen-elemen lokal yang tak terhindarkan harus turut diperhitungkan pada saat suatu sistem demokrasi beroperasi.)
Politik
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah mengubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.
Musa Asy'arie
Demokrasi bukanlah sesuatu yang begitu saja turun dari langit dan selesai. Demokrasi bukan cetakan sekali jadi, tetapi merupakan proses panjang yang melelahkan dan meminta pengorbanan tidak kecil. Belajar demokrasi di tengah kemiskinan rakyat, dapat menjadi anarkhi dan membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jika perbedaan dan pertikaian pendapat tidak menemukan titik temu, maka terjadilah konflik berkepanjangan yang mengambil bentuk kekerasan, sehingga tidak ada bedanya lagi antara demokrasi dengan kekacauan dan anarkhisme.
Konstitusi Korea Selatan
Konstitusi menyatakan Korea Selatan adalah sebuah "republik demokratis" (diambil dari Pasal 1 Piagam Konstitusional Pemerintah Sementara Republik Korea 1919), wilayahnya terdiri dari "Semenanjung Korea dan pulau-pulau di sekitarnya," dan bahwa "Republik Korea akan mencari cara dalam hal unifikasi dan akan merumuskan dan melaksanakan sebuah kebijakan unifikasi damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi." Terdapat perselisihan mengenai arti dari "kebebasan dan demokrasi" dalam bahasa Korea, tetapi terjemahan langsung dari kata dalam bahasa Korea yang terdapat dalam Konstitusi (자유민주적 기본질서) adalah demokrasi liberal.
Parlemen
Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Istilah bahasa Inggris berasal dari Anglo-Norman dan berasal dari abad ke-14, berasal dari Parlemen Perancis abad ke-11, dari parler, yang berarti "untuk berbicara". Makna ini berkembang dari waktu ke waktu, awalnya mengacu pada setiap diskusi, percakapan, atau negosiasi melalui berbagai jenis kelompok deliberatif atau yudisial, sering kali dipanggil oleh seorang raja. Pada abad ke-15, di Inggris, itu secara khusus berarti badan legislatif.
Demokrasi di Indonesia
Bila demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila selalu menemui tantangan politik, salah satunya kemunculan rezim diktator. Maka di era reformasi ini, sektor ekonomi yang menjadi tantangan bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, sekaligus menentukan kemanakah arah demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, apakah seperti yang akan dicita-citakan oleh para "founding fathers" Bangsa Indonesia atau mungkin kearah lainnya?
Totalitarian
Sebagai lawan dari sistem demokrasi, sistem totalitarian adalah bentuk pemerintahan dari suatu negara yang bukan hanya selalu berusaha menguasai segala aspek ekonomi dan politik masyarakat, tetapi juga selalu berusaha menentukan nilai-nilai 'baik' dan 'buruk' dari prilaku, kepercayaan dan paham dari masyarakat. Sebagai akibatnya, tak ada lagi batas pemisah antara hak dan kewajiban oleh negara dan oleh masyarakat.
Demokrasi
Demokrasi Athena tidak hanya bersifat "langsung" dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga "sangat langsung" dalam artian rakyat, melalui majelis, boule, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern (bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut "hak"), penduduk Athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah orang lain.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Meritokrasi
Berasal dari kata "merit" atau manfaat, meritokrasi sebenarnya menunjuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan yang dapat dipakai untuk menentukan suatu jabatan tertentu. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin
Sejarah demokrasi
Dalam kajiannya tentang Mesopotamia pra-Babilonia, pengkaji terkenal, Thorkild Jacobsen, menggunakan wiracarita, mitos, dan catatan-catatan sejarah Sumeria untuk mengidentifikasi apa yang ia sebut sebagai "demokrasi primitif". Jacobsen memaknainya sebagai suatu pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan sekumpulan besar warga negara laki-laki yang merdeka, sekalipun "berbagai fungsi pemerintahan sampai dengan saat itu masih kurang terspesialisasi, dan struktur kekuasaan masih renggang". Di Sumer, raja-raja perdana seperti Gilgames tidak memiliki kekuasaan otokratis sebagaimana yang disandang oleh para penguasa Mesopotamia di kemudian hari. Malah negara-negara kota besar dikendalikan oleh majelis-majelis permusyawaratan yang beranggotakan para tetua dan "para pemuda" (mungkin kaum lelaki merdeka yang bersenjata) yang memiliki wewenang politik paripurna, dan wajib dimintai pendapatnya dalam semua perkara besar semisal perang.
Demokrasi
Di sisi lain, lembaga pemerintahan yang demokratis diasumsikan amat responsif pada keinginan publik. Pemerintahan demokratis berupaya memetakan pilihan publik ke dalam kebijakan positif bagi warga negaranya. Richard Rose dan lainnya telah mengkaji hubungan antara voting dan pilihan kebijakan dalam negara demokrasi perwakilan yang ternyata tidak begitu jelas seperti yang digembar-gemborkan. Bahkan, publik dapat saja memilih tujuan-tujuan yang inkonsisten. Atau, publik punya harapan yang kurang realistik yang memaksa pemimpin (baik di kalangan legislatif ataupun birokrasi) membuat keputusan hanya untuk diri mereka seorang. Potret Indonesia
Sistem
Sistem berasal dari bahasa Latin ("systēma") dan bahasa Yunani ("sustēma") adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.
Demokrasi di Indonesia
Sistem demokrasi terpimpin yang justru dijadikan landasan untuk berdirinya sebuah pemerintahan diktator oleh Soekarno setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata tidak bertahan lama. Dibawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno, yang berdasarkan pada konsep Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) dengan tujuan menyatukan seluruh elemen kekuatan sosial-politik di Indonesia ternyata tidak berhasil, karena kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis dan membredel kelompok-kelompok kanan, justru menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat rezim Orde Lama itu akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rezim baru yang disebut sebagai Orde Baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.
Dasar-Dasar Tata Negara Jerman
Republik sebagai bentuk negara dikukuhkan oleh UUD dalam penamaan Republik Federal Jerman. Ke luar hal ini tampak dalam kenyataan, bahwa Presiden Federal (Bundesprasident) adalah kepala negara yang ditentukan melalui pemilihan. Dasar bentuk negara demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar menyebutkan, bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat. Dalam hal ini Grundgesetz menganut sistem demokrasi tak langsung, yaitu demokrasi melalui perwakilan. Artinya : kekuasaan negara harus diakui dan disetujuai rakyat, tetapi penyelenggaraannya tidak langsung oleh keputusan-keputusan rakyat, selain dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan ini diserahkan kepada badan-badan tersendiri dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Rakyat sendiri menjalankan kekuasaan negara terutama dalam pemilihan parlemen yang diselenggarakan secara berkala. Berbeda dengan konstitusi berbagai negara bagian, Grundgesetz menentukan bentuk-bentuk demokrasi langsung seperti referendum dan plebisit hanya sebagai perkecualian. Penyelenggaraan plebisit hanya diharuskan dalam hal perubahan pembagian wilayah federal.
Sejarah demokrasi
Konsep-konsep (dan nama) demokrasi dan konstitusi sebagai suatu bentuk pemerintahan bermula di Athena kuno sekitar 508 SM. Di Yunani kuno, tempat berdirinya banyak negara kota dengan berbagai macam bentuk pemerintahan, demokrasi ditanding dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir orang terkemuka (aristokrasi), oleh satu orang (monarki), oleh para tiran (tirani), dan lain sebagainya.
Sistem satu kamar
Dukungan terhadap sistem satu kamar ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila majelis tingginya demokratis, hal itu semata-mata mencerminkan majelis rendah yang juga demokratis, dan karenanya hanya merupakan duplikasi saja. Teori yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa fungsi kamar kedua, misalnya meninjau atau merevisi undang-undang, dapat dilakukan oleh komisi-komisi parlementer, sementara upaya menjaga konstitusi selanjutnya dapat dilakukan melalui Konstitusi yang tertulis.
Komunisme
Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.
Demokrasi perwakilan
Demokrasi perwakilan adalah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak, kebalikan dari demokrasi langsung. Contoh dua negara yang menggunakan demokrasi perwakilan adalah Britania Raya (monarki konstitusional) dan Jerman (republik federal).
Masyarakat madani
Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dawam menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.
Masyarakat Madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.
Kedaulatan Parlemen
Kedaulatan parlemen (juga disebut supremasi parlemen atau supremasi legislatif) adalah sebuah konsep dalam hukum konstitusi dari beberapa parlemen negara-negara demokrasi. Hal ini menyatakan bahwa badan legislatif memiliki kedaulatan mutlak, dan adalah yang tertinggi atas semua lembaga pemerintah lainnya, termasuk eksekutif atau yudikatif. Hal ini juga menyatakan bahwa badan legislatif dapat mengubah atau mencabut semua undang-undang sebelumnya, dan karena itu tidak terikat oleh hukum tertulis (dalam beberapa kasus, bahkan konstitusi) atau preseden.
Singapura
Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai "sebagian bebas" dalam "laporan Freedom in the World" dan "The Economist" menempatkan Singapura pada tingkat "rezim hibrida", ketiga dari empat peringkat dalam "Indeks Demokrasi".
Demokrasi di Indonesia
Konsep utama dari proses konsolidasi demokrasi menurut Andreas Schedler adalah manakala ada suatu negara yang menghadapi stabilitas rezim, itu artinya bahwa konsolidasi ditentukan oleh seberapa stabilnya rezim, dalam hal ini adalah bagaimana konsolidasi demorkrasi menjadi berhasil bila stabilitas rezim yang demokratis itu juga dapat terjaga. Menurut Guillermo O'Donnell, bila konsolidasi rezim itu sudah tercapai, maka sudah kemungkinan besar stabilitas rezim juga akan dapat berkelangsungan.
Demokrasi di Indonesia
Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, terutama saat perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menawarkan konsepsi dasar negara bagi Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila – meskipun Soekarno sendiri menolak disebut sebagai penemu Pancasila, oleh karen itu Soekarno lebih suka disebut sebagai “penggali Pancasila”. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 itu, Soekarno berkata mengenai konsespsi demokrasi yang Soekarno tawarkan adalah sebagai berikut:"Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak aka nada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi; prinsipnya "San Min Chu" ialah "Mintsu", "Min Chuan", "Min Sheng" (yang artinya): "Nationalism", "Democracy", "Socialism". Maka prinsip kita harus (berdasarkan apa?): Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup member sandang – pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, Saudara-Saudara? Jangan Saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah "parlementaire demokratie". Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?"}}Pada sila ini secara eksplisit Soekarno menginingkan sebuah sistem politik demokrasi yang tidak hanya politiknya saja yang mengalami demokratisasi, tetapi juga ekonominya, dengan cara menjadikan “kerakyatan” sebagai fondasi utamanya dan dijalankan dengan prinsip-prinsip “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Seokarno tidak ingin Indonesia menjadi negara demokrasi liberal seperti di Barat, yang masyarakatnya kapitalistik, Soekarno ingin Indonesia menjadi negara demokrasi yang masyarakatnya sosialistik, artinya bahwa demokrasi bukan hanya pada kebebasan dalam politik, seperti bebas berbicara, bebas memilih, dan bebas berserikat dalam organisasi apapun, tetapi juga demokrasi yang mampu mengalokasikan seluruh sumber daya ekonomi kepada seluruh rakyat atau sederhadanya kekuasaan rakyat atas ekonomi dan perlawanan terhadap kemiskinan.
Demokrasi
“Demokrasi faktanya hanyalah siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu”Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena."
Demokrasi di Indonesia
Setelah proses transisi demokrasi berhasil, maka selanjutnya adalah konsolidasi atau pemantapan sistem demokrasi. Menurut Kacung Marijan, konsolidasi demokrasi menjadi penting karena seringkali beberapa negara yang berusaha melakukan proses demokratisasi justru gagal ditengah jalan karena proses transisinya yang tidak selesai atau gagal dalam proses konsolidasi sebuah sistem yang demokratis, sehingga negara itu kembali kepada sistem otoriter dan diperintah kembali oleh seorang diktator.
Demokrasi Pancasila
Pancasila adalah hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya.
Sistem politik
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Marsillam Simanjuntak
Dalam kuliah umum "Sistem Politik Indonesia setelah Reformasi", 12 Agustus 2014, Serambi Salihara. Marsillam menyoroti posisi partai pendukung pemerintahan yang menjadi minoritas di parlemen dalam sistem politik Indonesia : "Sebenarnya", s"ecara konstitusional tidak diatur mengenai cara pengambilan keputusan di DPR. Tidak dikatakan melalui pemungutan suara. Tidak dikatakan dengan suara terbanyak. Sistem suara terbanyak bukan menjadi keharusan di dalam konstitusi kita. Apa yang ada di dalam konstitusi kita? Dalam batang tubuh dalam pasal-pasal, tidak ada satu kata pun. Tetapi dalam pembukaan, itu tersirat dalam "Pancasila". "Pancasila "mengatakan, mengacu kepada: 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Apa artinya? Kerakyatan adalah demokrasi. Jadi, demokrasi menurut Pancasila, bukan demokrasi voting. Bukan demokrasi suara terbanyak. Tapi, permusyawaratan. Perwakilan. Demokrasi representatif, tetapi bermusyawarah. Dan mereka percaya ada hikmat kebijaksanaan di situ."
Demokrasi
Ciri-ciri pemerintahan demokratis
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.
Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
Sejarah demokrasi
Demokrasi Athena, sepanjang dua abad riwayatnya, pernah dua kali memutuskan melalui pemungutan suara untuk menentang konstitusi demokratisnya sendiri (kedua-duanya terjadi semasa krisis pada akhir Perang Poloponesos 431–404 SM). Pemungutan suara kali pertama pembentukan rezim Empat Ratus Pemimpin (pada 411 SM), dan pemungutan suara kali kedua menghasilkan pembentukan rezim boneka Sparta, yakni kepemimpinan Tiga Puluh Tiran (pada 404 SM). Kedua pemungutan suara ini berlangsung di bawah manipulasi dan tekanan, namun demokrasi akhirnya dipulihkan kurang dari setahun setelah penyelenggaraan pemungutan suara, baik kali pertama maupun kali kedua. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan seiring pemulihan demokrasi selepas tumbangnya rezim Tiga Puluh Tiran merenggut sebagian besar wewenang pembuatan hukum dari majelis rakyat, dan membebankan wewenang ini kepada para juri yang dipilih secara acak yang disebut para ""nomotetai"". Athena memulihkan konstitusi demokratisnya seperti sediakala setelah Yunani berhasil dipersatukan oleh Raja Makedonia, Filipos II (memerintah 359-336 BCE), dan di kemudian hari oleh Aleksander Agung (memerintah 336–323 SM), namun pamor demokrasi Athena tak tampak menonjol di bawah bayang-bayang kejayaan kekaisaran-kekaisaran Yunani Makedonia itu. Demokrasi Athena akhirnya dibatasi ruang lingkupnya menjadi sistem pemerintahan daerah Athena sendiri sesudah Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada 146 SM.
Demokrasi di Indonesia
Dalam pandangan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan, itu artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya, "Indonesia Menggugat" dan "Dibawah Bendera Revolusi", yang secara eksplisit terinspirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di pelbagai belahan dunia, dari perjuangan seorang Muhammad, Yesus Kristus, William de Oranje, Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal Attaturk, dan tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Globalisasi demokratis
Globalisasi demokratis adalah gerakan sosial yang mendukung sistem demokrasi global institusional yang memberi hak berpendapat kepada penduduk dunia di organisasi dunia. Globalisasi demokratis melampaui negara bangsa, oligopoli perusahaan, LSM ideologis, kultus, dan mafia. Salah satu pendukungnya adalah pemikir politik asal Britania Raya David Held. Dalam satu dasawarsa terakhir, ia menerbitkan beberapa buku terkait penyebaran demokrasi dari negara bangsa yang geografis sampai sistem pemerintahan global yang mencakup seluruh dunia.
Sistem noken
Sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan. Mahkamah Konstitusi (MK) pun mengakui dan mengesahkan dengan alasan Sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka (LUBET), sesuai dengan Keputusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, ""Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang"" .
Sistem partai dominan
Sebagian besar negara dengan sistem partai dominan merupakan negara semi-demokrasi dengan kencenderungan untuk membatasi kebebasan berbicara dan memanipulasi media untuk menguntungkan partai penguasa.
Birokrasi di Indonesia
Birokrasi (bahasa Inggris:"bureaucracy" ~ bu·reauc·ra·cy ~ bjʊəˈrɒkrəs) (bahasa Perancis: "bureaucratie") mempunyai arti "bureau + cratie" atau sistem struktur manajemen pemerintahan negara atau administrasi besar atau organisasi sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang kompleks yang ditandai dengan otoritas hirarkis di antara banyak kantor dengan prosedur yang tetap
Jürgen Habermas
Bagi Habermas, ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik merupakan syarat penting dalam demokrasi. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik bukan hanya sekadar fisik, maksudnya sebuah institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Ruang publik itu harus mudah diakses semua orang. Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk melawan mesin-mesin pasar/kapitalis dan mesin-mesin politik.
Demokrasi
Kata ini berasal dari bahasa Yunani ("") "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari δῆμος ("dêmos") "rakyat" dan κράτος ("kratos") "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία ("aristocratie") "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi ("democracy") sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke IV SM sampai dengan abad ke VI SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung ("direct democracy)", artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.
Demokrasi Baru
Pengertian Marxisme klasik mengenai tahapan-tahapan perkembangan ekonomis dan historis modus-modus produksi, yang dengannya revolusi sosialis dapat dijalankan, adalah bahwa revolusi sosialis hanya akan terjadi setelah terjadinya revolusi borjuis-demokratis kapitalistik. Bersesuaian dengan ini, revolusi borjuis-demokratis akan menjadikan kelas proletariat industrial sebagai kelas yang dominan dalam masyarakat; setelah itu, kelas dominan ini akan meruntuhkan kapitalisme dan mulai membangun sosialisme. Mao tidak setuju dengan ini dan menyatakan bahwa revolusi borjuis-demokratis dan revolusi sosialis dapat digabung menjadi satu tahapan, ketimbang dua tahapan yang berbeda. Tahapan ini kemudian disebutnya sebagai Demokrasi Baru.
Sejarah demokrasi
Para pengkaji berbeda pandangan mengenai bentuk pemerintahan ini, dan ketaksaan bukti-bukti yang juga masih berserakan itu membuka peluang bagi timbulnya perbedaan pandangan yang besar. Beberapa pengkaji menitikberatkan peran sentral dari majelis permusyawaratan, sehingga bersikeras bahwa bentuk pemerintahan tersebut adalah demokrasi; pengkaji-pengkaji lain memusatkan perhatiannya pada dominasi golongan-atas dalam kepemimpinan dan peluang besar yang dimiliki golongan tersebut untuk mengendalikan majelis permusyawaratan, sehingga menilai bentuk pemerintahan tersebut sebagai oligarki atau aristokrasi. Meskipun majelis permusyawaratan jelas memiliki kekuasaan yang besar, belum dapat dipastikan apakah keanggotaan dan keikutsertaan dalam sidang majelis tersebut sungguh-sungguh bersifat kerakyatan. Hambatan besar yang pertama adalah kurangnya bukti yang menjabarkan tentang kekuasaan rakyat di dalam majelis itu. Kenyataan ini tercermin dalam "Artasastra", sebuah kitab rujukan kuno bagi para kepala monarki tentang cara menyelenggarakan pemerintahan secara efisien. Salah satu bab dalam Artasastra membahas tentang cara berurusan dengan "sangga", yang mencakup petunjuk-petunjuk untuk memanipulasi para pemimpin dari kalangan bangsawan, namun tidak membahas cara-cara mempengaruhi khalayak ramai warga negara—suatu kekurangan yang mengejutkan jika memang benar bahwa lembaga-lembaga demokratis, bukannya keluarga-keluarga bangsawan, yang secara aktif mengendalikan pemerintahan-pemerintahan republik itu. Isu lainnya adalah kukuhnya sistem penggolongan masyarakat menjadi empat tingkatan Warna. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa warga dari masing-masing kasta—cukup kaku untuk melarang seseorang makan bersama orang-orang dari kasta lain—boleh jadi mempengaruhi peranan-peranan yang diharapkan untuk dimainkan oleh warga di dalam negara, di luar dari formalitas pranata-pranata tersebut. Salah satu asas demokrasi adalah gagasan mengenai pembagian kuasa pengambilan keputusan. Tidak adanya gagasan yang jelas perihal kesetaraan warga negara dalam batasan-batasan sistem kasta ini menjadikan banyak pengkaji menyatakan bahwa kodrat sejati dari "gana" dan "sangga" tidaklah sebanding dengan pranata-pranata demokratis yang sesungguhnya.
Demokrasi di Indonesia
Kelahiran demokrasi sebagai sebuah paham ideologi sekaligus sebagai sebuah sistem politik memang tidak boleh dinafikkan bahwa demokrasi lahir memang dari Dunia Barat, lebih tepatnya Yunani kuno yang saat itu berbentuk sebuah Negara-Kota Athena (sekarang Ibukota Yunani modern). Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “demos” yang artinya rakyat dan “kratos” yang artinya kekuasaan, jadi demokrasi secara terminology berarti pemerintahan yang menghendaki kekuasaan oleh rakyat.
Demokrasi di Indonesia
Perkembangan lainnya adalah yang paling sering menjadi contoh dari wajah demokrasi dunia adalah demokrasi Amerika Serikat. Selama Abad 19, Amerika Serikat telah berusaha untuk membangun suatu sistem dimana hak dan kewajiban rakyat sama pentingnya untuk diperjuangan dalam negara, dimana demokrasi di Amerika Serikat juga mengadopsi pemikiran-pemikiran liberalisme yang digagas oleh John Locke dan Montesquieu. Amerika Serikat mengalami demokratisasi secara penuh adalah di masa Presiden Andrew Jackson (1767-1845) yang secara penuh telah membangun demokrasi Amerika Serikat menjadi demokrasi keterwakilan dari seluruh wilayah Amerika Serikat, menjadikan demokrasi Amerika Serikat sebagai demokrasi keterwakilan yang mapan sampai saat ini.
Sejarah demokrasi
Secara keseluruhan, demokrasi Athena tidak saja bersifat "langsung" dalam arti bahwa keputusan-keputusan diambil oleh sidang majelis rakyat, tetapi juga bersifat "sangat langsung" dalam arti bahwa rakyat melalui sidang majelis, boule, dan mahkamah peradilan mengendalikan seluruh proses politik, dan sebagian besar dari rakyat turut terlibat dalam urusan-urusan umum. Dan bahkan sekalipun hak-hak perseorangan (kemungkinan besar) tidak dijamin oleh konstitusi Athena menurut pemahaman modern, warga Athena tetap mengenyam kemerdekaan, bukan merdeka dalam arti leluasa untuk menentang pemerintah, melainkan merdeka karena hidup di sebuah negara kota yang tidak tunduk pada kuasa asing, dan merdeka karena tidak tunduk di bawah kuasa warga lain.
Partai politik
Negara Inggris dikenal sebagai induk parlementaria (the mother of parliaments) dan pelopor dari sistem parlementer. Inggrislah yang pertama kali menciptakan suatu parlemen workable. Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan negara (welfare state). Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis (konvensi). Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah tertulis, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum dan konvensi. Dan berdasarkan Konstitusinya, Inggris menganut sistem dwipartai, yaitu terdapat 2 partai yang saling bersaing dan memerintah.
Lembaga Survei Indonesia
Latbel:
Lembaga Survei Indonesia (LSI) didirikan atas dasar pemikiran bahwa demokrasi Indonesia akan berfungsi efektif dan stabil jika responsif terhadap persepsi, harapan dan evaluasi publik. Monitoring opini publik secara berkala akan menjadi masukan bagi proses politik dan pembuatan kebijakan yang merupakan kebutuhan dasar sistem demokrasi. Survei yang dilakukan secara benar merupakan cara yang paling efisien, efektif dan akurat untuk memantau opini publik.
Di negara dengan demokrasi yang telah maju, selalu ditandai kehadiran lembaga survei atau polling yang kuat. Di AS misalnya ada GALLUP POLL, HARRIS POLL, ROPER atau CROSLEY POLL. Lembaga-lembaga survei ini berguna untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat, bagaimana mereka menilai kebijakan pemerintah, dan apa pendapat (opini) serta harapan mereka terhadap pejabat/politisi maupun institusi yang ada.
Survei opini publik membantu mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik, dan elit mengetahui keputusan-keputusan yang kurang populer tapi harus dibuat sehingga perlu dijelaskan kepada publik secara luas. Dengan demikian, pemerintahan demokrasi akan menjadi semakin legitimate, stabil, bertanggungjawab, dan efektif.
Dengan cara itu pula survei opini publik menjadi ‘barometer’ aspirasi masyarakat; dan pembuat kebijakan tak perlu menunggu Pemilu 5 tahun lagi atau referendum untuk mengetahui pendapat publik. Opini publik dan pergeseran perilaku sosial-politik bisa didapatkan dalam waktu yang singkat, akurat, dan efisien lewat survei opini publik yang benar. Karena itu survei opini publik bisa menjadi pilar demokrasi kelima setelah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan pers.
Konstitusionalisme
Menurut Richard S. Kay, konstitusionalisme adalah:“Pelaksanaan aturan-aturan hukum (rule of law) dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu.” – Richard S. KayJadi, menurut Richard S. Kay, konsep rule of law dan rechtsstaat merupakan inti dari konstitusionalisme yang nantinya akan melahirkan demokrasi konstitusional.
Andrew Heywood melihat konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah:
“Konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh sistem perundang-undangan.” – Andrew Heywood
Dalam arti sempit itu, dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusi.
Sementara, pengertian konstitusionalisme dalam arti luas menurut Andrew Heywood adalah:“Konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan (checks) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah.” – Andrew HeywoodJadi, dalam pengertian luasnya, konstitusionalisme adalah bagian penting dari demokrasi konstitusional.
Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers Kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soetan Sjahrir. Selain itu juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat Kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca Reformasi 1998 hingga saat ini.
Demokrasi di Indonesia
Meskipun mendapat tekanan dari partai-partai sayap kanan, Soekarno tetap menjalankan konsepsinya dengan mengandalkan kekuatan partai-partai sayap kiri, yaitu PKI dan PNI. Pada 14 Maret 1957, keluar undang-undang tentang keadaan darurat dan juga dibentuk sebuah kabinet transisi dibawah kepemimpinan Ir. Juanda. Puncaknya adalah saat Soekarno kemudian mencetuskan konsepsinya itu dalam bentuk Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengawali era demokrasi terpimpin di Indonesia. Isi daripada Dekrit Presiden itu antara lain:
Meskipun Konsepsi Presiden itu bertujuan untuk menyatukan semua kekuatan politik yang ada dan menciptakan stabilitas politik nasional, tetapi pada praktiknya, Presiden Soekarno kemudian berusaha menciptakan sebuh sistem kediktatoran yang diatasnamakan demokrasi terpimpin. Pada periode ini pula kepemimpinan Dwitunggal bubar, Mohammad Hatta memilih untuk berada diluar pemerintahan dan menjadi tokoh yang mengkritik Soekarno dengan tulisan-tulisan dan menganggap Soekarno telah berubah menjadi seorang diktator sejak 1956.
Sistem satu kamar
Sistem satu kamar adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Banyak negara yang menggunakan sistem satu kamar seringkali adalah negara kesatuan yang kecil dan homogen dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu.
Demokrasi Pancasila
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.
Demokrasi sosial
Demokrasi Sosial adalah sebuah paham politik yang sering disebut sebagai kiri atau kiri moderat yang muncul pada akhir abad ke-19 berasal dari gerakan sosialisme . Demokrasi Sosial adalah ideologi politik yang secara resmi bertujuan untuk membentuk sosialisme demokratis melalui metode reformis dan gradualis. Demokrasi Sosial juga didefinisikan sebagai rezim pemerintahan yang memasukan skema negara kesejahteraan universal dan perundingan bersama dalam kerangka kerja ekonomi kapitalis. Demokrasi Sosial dalam istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada model sosial dan kebijakan ekonomi penting di negara barat dan Eropa Utara pada paruh akhir abad ke-20.
Teokrasi
Kata "teokrasi" berasal dari bahasa Yunani θεοκρατία ("theokratia"). θεος ("theos") artinya “tuhan” dan κρατειν ("kratein") “memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh wakil tuhan”. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip Ilahi.
Sejarah demokrasi
Menurut keterangan yang terpahat pada prasasti batu di sebuah kuil, pemilihan dengan cara pemungutan suara pernah diselenggarakan di India Selatan dengan menggunakan sebuah metode yang disebut sistem Kudavolai. Kudavolai berarti lembaran daun yang dimasukkan secara rahasia ke dalam sebuah bejana gerabah yang disebut "kudam". Perincian pelaksanaannya terpahat pada dinding balai musyawarah desa. Balai yang dulunya digunakan sebagai tempat warga desa bermusyawarah ini sekarang telah menjadi bangunan kuil. Perincian pelaksanaan ini menunjukkan bahwa desa yang bersangkutan pernah memiliki sistem pemilihan dengan pemungutan suara secara rahasia dan sebuah konstitusi tertulis yang memuat tata cara pelaksanaannya.
Demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.
Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: