Apa yang dimaksud dengan monarki?
Monarkisme
Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. Seorang monarkis adalah orang yang mendukung bentuk pemerintahan ini tanpa memandang siapa yang akan menjadi penguasa monarki, sementara mereka yang mendukung penguasa monarki tertentu disebut royalis. Di sisi lain, mereka yang menentang bentuk pemerintahan monarki salah satunya adalah penganut ideologi republikanisme.
Gelar kebangsawanan Eropa
Walaupun begitu, beberapa monarki masih bertahan di masa modern, meskipun dengan memangkas banyak kekuasaan yang mereka miliki, sehingga lahirlah monarki konstitusional. Kecuali kepausan, semua monarki di Eropa yang tersisa di masa modern berbentuk monarki konstitusional, membatasi kewenangan penguasa monarki dan para bangsawan dalam sebuah hukum yang diatur parlemen. Hal ini juga berdampak dalam kekuasaan para bangsawan. Meskipun beberapa gelar dan tingkatan bangsawan masih tetap dipertahankan di sebagian negara, tetapi kebanyakan dari gelar-gelar tersebut kehilangan kewenangan nyatanya. Sebagian besar dari pemegang gelar tersebut sudah tidak memiliki wilayah kekuasaan, menjadikan gelar yang disandang hanya sebatas status kehormatan semata.
The English Constitution
Bagian yang diagungkan dalam konstitusi bersifat lebih rumit, tua, dan rawan. Sementara yang efisien lebih simpel dan modern. Rahasia dari bagian yang efisien adalah adalah kesatuan yang dekat dan fusi yang nyaris sempurna dari eksekutif dan legislatif di kabinet, dewan kontrol yang menguasai negara. Penggunaan jabatan ratu, dalam kapasitas yang diagungkan, tidak terhitung, yang membuka bagian buku yang berhubungan dengan monarki. Ia berfungsi sebagai tabir dan pemerkuat pemerintahan melalui kombinasi mistis dan keindahan. Ia dengan terkenal telah menyimpulkan bahwa fungsi monarki sebagai tempat berkonsultasi, memberikan dorongan, dan memberi peringatan.
Pangeran
Meskipun sama-sama keturunan penguasa monarki, tetapi para putri memiliki tugas yang berbeda. Biasanya putri tidak diberikan kekuasaan untuk memimpin sebagai adipati sebagaimana para pangeran, kecuali dalam beberapa monarki seperti di Majapahit. Di banyak kebudayaan, tugas utama putri biasanya terkait pernikahan mereka. Melalui pernikahan antar dinasti, diharapkan terjadi jalinan persahabatan antar kerajaan dan kekaisaran. Para permaisuri dari raja dan kaisar Eropa banyak yang merupakan putri dari negara lain. Katherine dari Aragon yang merupakan istri Henry VIII, Raja Inggris, adalah putri Spanyol. Marie Antoinette yang merupakan istri Louis XVI, Raja Prancis, awalnya adalah putri dari Kekaisaran Romawi Suci. Dalam beberapa kasus, pernikahan antar dinasti juga akan mengantarkan kepada penyatuan dua kerajaan pada masa mendatang. Hal ini memungkinkan bila sang putri adalah pewaris dari kerajaan tersebut. Hal ini terjadi pada pernikahan Putri Isabel, pewaris takhta Kastilia dan Leon, dengan Pangeran Fernando, putra mahkota Kerajaan Aragon, yang pada keberjalanannya akan menjadi penyatuan Spanyol.
Monarki di Eropa
Terdapat tiga belas (13) negara monarki di Eropa yang berdaulat pada saat ini: Kepangeranan Andorra, Kerajaan Belgia, Kerajaan Denmark, Kepangeranan Liechtenstein, Kadipaten Agung Luxembourg, Kepangeranan Monaco, Kerajaan Belanda, Kerajaan Norwegia, Kerajaan Spanyol, Kerajaan Swedia, Ordo Militer Berdaulat Malta, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara dan Negara Vatican City. Sepuluh diantaranya adalah negara dimana kepala negaranya (seorang penguasa monarki) mewarisi tahta, dan biasanya menjabat seumur hidup atau sampai mereka turun tahta. Dua negara lainnya: di Vatican City (sebuah monarki elektif, dibentuk sebagai sebuah teokrasi absolut), kepala negaranya, seorang Pemimpin (yang merupakan seorang Paus), dipilih pada konklaf kepausan, sementara di Andorra (secara teknis diarki semi-elektif), kepala negara bersamanya adalah Presiden Perancis terpilih dan Uskup Urgell, yang dipilih oleh Paus.
Garis suksesi takhta Kepangeranan Monako
Di bawah Konstitusi Monako, takhta didasarkan menurut asas kognatis anak sulung lelaki. Hanya orang-orang yang merupakan keturunan dari monarki yang berkuasa dan saudara-saudara monarki yang berkuasa beserta keturunannya, yang memiliki orang tua yang menikah berdasarkan persetujuan monarki, serta merupakan warga negara Monako. Seorang anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, secara permanen tidak diizinkan menduduki takhta maupun masuk dalam garis suksesi takhta. Hal ini dapat menjadi tidak berlaku jika dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan dan berakhir sebelum monarki yang berkuasa turun takhta.
Denmark
Denmark ialah monarki tertua di benua Eropa. Pada 1849, menjadi monarki konstitusional dengan pengadopsian konstitusi baru. Penguasanya secara resmi merupakan kepala negara, peran yang bersifat seremonial, sejak kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh raja atau ratu, dilaksanakan melalui kabinet menteri, dengan PM yang memberlakukan prinsip "primus inter pares"). Kekuasaan legislatif diberikan kepada monarki, dan parlemen Denmark, dikenal sebagai "Folketing", yang terdiri atas (tak lebih dari) 179 anggota. Kekuasaan yudisial ada di tangan pengadilan.
Penguasa monarki
Khalifah (bahasa Arab: خَليفة‎‎ "khalīfah") adalah gelar bagi penerus Nabi Muhammad dan pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Gelar ini pertama kali disandang oleh Abu Bakar pada tahun 632 M dan terakhir kali oleh Abdul Mejid II pada 3 Maret 1924 M. Wilayah kepemimpinan khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah (bahasa Arab: خِلافة‎‎ "khilāfah"). Pada awal penggunaannya, khalifah berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bagi negara Islam yang sangat luas. Namun pada masa pertengahan saat dinasti Abbasiyah menyandang gelar ini, khalifah lebih bermakna sebagai kepala negara dan pemerintahan tiap daerah diserahkan kepada para sultan. Setelah hancurnya Baghdad oleh serbuan Mongol pada tahun 1258 M, khalifah lebih bermakna simbol pemersatu umat Islam dan hanya memiliki kekuatan politik yang terbatas.
Republik
Dari segi mana yang lebih demokratik, memang tak ada perbedaan yang jelas antara republik dan monarki. Di negara monarki, sering Perdana Menteri mempunyai kuasa eksekutif lebih besar dibanding rajanya, yang berkuasa dari segi adat istiadat saja. Dan ada juga kasus di beberapa republik di mana Presidennya memerintah secara totaliter. Misalnya, negara di bawah pimpinan Bokassa di Republik Afrika Tengah. Walau begitu, biasanya republik sering disamakan dengan demokrasi. Amerika Serikat misalnya dianggap sebagai simbol demokrasi.
Kerajaan mutlak
Dalam zaman modern ini hanya terdapat enam monarki mutlak yaitu
Di Yordania dan Maroko, rajanya mempunyai banyak kuasa tetapi tidak boleh dianggap sebagai monarki yang mutlak. Manakala di Liechtenstein, hampir dua per tiga penduduknya yang berhak mengikuti pemilu telah memberikan hak veto kepada kepala negaranya Pangeran Hans-Adam II.
Monarki Norwegia
Monarki Norwegia adalah kepala negara monarki Norwegia, yang merupakan sebuah monarki herediter dan konstitusional dengan sistem parlementer. Monarki Norwegia bermulai pada pemerintahan Harald Fairhair dan sebelum kerajaan-kerajaan petty dipersatukan dalam bentuk Norwegia; negara tersebut sempat disatukan dengan Swedia dan Denmark selama waktu yang lama.
Royal Commission
Royal Commission adalah sebuah badan penyelidikan publik formal dalam beberapa monarki. Mereka ada di Britania Raya, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Arab Saudi. Royal Commission memiliki fungsi yang mirip dengan Commission of Enquiry (atau Inquiry) yang ditemukan di negara-negara lain seperti Irlandia, Afrika Selatan, dan Hong Kong.
Monarki Britania Raya
Jika hanya satu penguasa monarki yang menggunakan nama partikular, tidak ada ordinal yang digunakan; contohnya, Ratu Victoria tidak dikenal sebagai "Victoria I", dan ordinal tidak digunakan bagi para penguasa monarki Inggris yang memerintah sebelum Norman menaklukan Inggris. Pertanyaan apakah penomoran bagi para penguasa monarki Inggris berdasarkan pada para penguasa Inggris atau Skotlandia mencuat pada 1953 saat para nasionalis Skotlandia menentang Ratu menggunakan sebutan "Elizabeth II", atas dasar bahwa tak pernah ada "Elizabeth I" di Skotlandia. Dalam "MacCormick v Lord Advocate", sebuah Pengadilan Sesi Skotlandia melawan para penggugat, menyatakan bahwa gelar Ratu adalah sebuah materi hak istimewa dan pilihannya sendiri. Sekretaris Dalam Negeri berkata kepada Dewan Rakyat bahwa para penguasa monarki semenjak Acts of Union telah konsisten menggunakan ordinal Inggris dan Skotlandia, dimana ordinal Inggris terjadi empat kali. Perdana Menteri mengkonfirmasikan praktek tersebut, namun menyatakan bahwa "baik Ratu maupun para penasehatnya dapat menentukan para penerusnya". Para penguasa masa mendatang akan menerapkan kebijakan tersebut.
Monarki Britania Raya
Saat dibutuhkan, Penguasa Monarki bertugas untuk melantik seorang Perdana Menteri baru (yang menurut konvensi memilih dan menentukan setaip Menteri Mahkota lainnya, dan bahkan memegang dan mengendalikan pemerintahan). Menurut konvensi konstitusional tak tertulis, Penguasa Berdaulat harus melantik seseorang yang memimpin dukungan Dewan Rakyat, biasanya pemimpin partai atau koalisi yang mendapatkan mayoritas kursi dalam Dewan tersebut. Perdana Menteri mengambil jabatan dengan menghadiri penguasa Monarki secara pribadi, dan setelah "mencium tangan", pelantikan tersebut menjadi sah tanpa peresmian atau instrumen lainnya.
Dalam sebuah parlemen gantung dimana tak ada partai atau koalisi yang menjadi mayoritas, penguasa monarki memiliki derajat tinggi dalam memilih orang untuk memimpin sebagian besar dukungan, meskipun biasanya adalah pemimpin partai terbesar. Sejak 1945, hanya ada dua parlemen gantung. Yang pertama setelah pemilihan umum Februari 1974 saat Harold Wilson diangkat menjadi Perdana Menteri setelah Edward Heath mundur pasca kegagalannya membentuk koalisi. Meskipun Partai Buruh pimpinan Wilson tidak meraih suara mayoritas, mereka merupakan partai terbesar. Yang kedua setelah pemilihan umum Mei 2010, dimana Partai Konservatif (partai terbesar) dan Partai Liberal Demokrat (partai terbesar ketiga) sepakat untuk membentuk pemerintahan koalisi pertama sejak Perang Dunia II.
Revolusi Perancis
Sementara itu, keluarga kerajaan hidup nyaman di Versailles dan terkesan acuh tak acuh terhadap krisis yang semakin meningkat. Meskipun secara teori pemerintahan Raja Louis XVI berbentuk monarki absolut, namun dalam praktiknya ia sering ragu-ragu dan akan mundur jika menghadapi oposisi yang kuat. Louis XVI memang berusaha mengurangi pengeluaran pemerintah, namun lawannya di "parlement" berhasil menggagalkan upayanya untuk memberlakukan reformasi yang lebih luas. Penentang kebijakan Louis semakin banyak dan berupaya menjatuhkan kerajaan dengan berbagai cara, misalnya dengan membagikan pamflet yang melaporkan informasi palsu dan dilebih-lebihkan untuk mengkritik pemerintah dan aparatnya, yang semakin memperkuat opini publik dalam melawan monarki.
Sejarah demokrasi
Demokrasi adalah sebuah sistem politik, atau sebuah sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Demokrasi-demokrasi modern dicirikan oleh dua keunggulan yang membedakannya secara hakiki dari bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah ada sebelumnya, yakni mampu menjadi penengah di dalam lingkup masyarakatnya sendiri, dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik dari negara-negara berdaulat yang serupa. Pemerintahan demokratis lazimnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir warga negara), dan sistem pemerintahan monarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh satu orang penguasa tunggal).
Monarki Juli
Kerajaan Perancis (bahasa Perancis: "Royaume de France"), umumnya dikenal sebagai Monarki Juli (Bahasa Perancis: "Monarchie de Juillet"), adalah sebuah monarki konstitusional liberal di Perancis di bawah Louis Philippe I.
Kerajaan konstitusional
Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep "trias politica", atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh, ia disebut monarki mutlak atau monarki absolut.
Perwalian (pemerintahan)
Dalam monarki, wali kuasa biasanya memerintah karena salah satu alasan, tetapi juga dapat terpilih untuk memerintah selama masa peralihan ketika garis kerajaan telah mati. Ini terjadi dalam kasus di Kerajaan Finlandia dan Kerajaan Hungaria, di mana garis kerajaan dianggap punah setelah terjadinya Perang Dunia I. Di Islandia, wali kuasa mewakili Raja Denmark sebagai penguasa Islandia sampai negara menjadi republik pada tahun 1944. Dalam Persemakmuran Polandia-Lithuania (1569-1795), raja yang elektif, yang sering menyebabkan peralihan yang cukup panjang. Untuk sementara, itu adalah Primata Katolik Roma (Uskup Agung Gniezno) yang menjabat sebagai wali kuasa, diistilahkan sebagai "interrex" (Bahasa Latin: penguasa "antara raja" seperti di Roma kuno). Di republik kecil San Marino, dua Kapten Wali Kuasa, atau "Capitani Reggenti", yang dipilih semi-tahunan (mereka bertugas selama jangka waktu enam bulan) sebagai kepala negara dan pemerintahan gabungan.
Gelar kebangsawanan Eropa
"Highness" adalah sapaan resmi yang digunakan untuk merujuk kepada anggota dinasti yang sedang berkuasa (pangeran dan putri) atau kepala monarki yang tingkatannya berada di bawah raja. Keturunan atau kerabat kaisar biasanya menggunakan sapaan "Imperial Highness" sedangkan keturunan atau kerabat raja menggunakan sapaan "Royal Highness." Di Abad Pertengahan, sapaan ini juga digunakan untuk menyapa Raja Inggris dan digunakan secara bergantian dengan "majesty", sebelum akhirnya raja secara khusus hanya menggunakan "majesty". Dalam bahasa Indonesia, sapaan yang dapat disepadankan dengan "highness" adalah 'Paduka' atau 'Yang Mulia'.
Raja (gelar)
Ini adalah beberapa gelar asing yang dapat disepadankan dengan gelar raja dalam bahasa Indonesia.
Daftar ini adalah daftar penguasa monarki yang gelar resminya diterjemahkan sebagai "raja" dalam bahasa Indonesia. Penguasa monarki yang tingkatannya di bawah raja, seperti setingkat adipati, pangeran, dan amir, tidak dimasukkan. Penguasa monarki yang menyandang gelar kaisar juga tidak disertakan, karena pada dasarnya gelar kaisar berada di atas raja. Penyandang gelar sultan juga tidak dimasukkan dalam daftar, karena meskipun kerap disepadankan dengan raja, sultan memiliki pengertian sendiri yang tidak selalu sesuai dengan pengertian raja. Selain itu, gelar sultan juga sudah dikenal di berbagai belahan dunia, sehingga lazimnya dibiarkan apa adanya dan tidak diterjemahkan menjadi "raja" atau "kaisar" dalam berbagai bahasa di dunia. Selain itu, raja yang menjadi bawahan dari penguasa lain, seperti dalam kerajaan bagian di Malaysia, juga tidak diikutkan dalam daftar.
Raja (gelar)
Raja adalah gelar penguasa monarki yang paling dikenal dalam bahasa Indonesia. Gelar ini berasal dari India dan mulai digunakan seiring berkembangnya agama Hindu di Nusantara. Wilayah kekuasaan raja disebut kerajaan.
Monako
Monako adalah negara kedua terkecil di dunia (berdasarkan ukuran) di dunia; hanya Vatikan yang lebih kecil. Monako juga merupakan negara monarki kedua terkecil di dunia dan paling padat di dunia. Monako hanya memiliki satu munisipalitas. Tidak ada perbedaan geografis antara negara dan kota Monako, meskipun tanggung jawab pemerintah (tingkat negara) dan dari munisipalitas (tingkat kota) berbeda. Berdasarkan konstituti pada tahun 1911, Monako dibagi menjadi tiga munisipalitas:
Monarki Britania Raya
Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja membolehkan kekuasaan para pemangku raja pada saat penguasa monarki masih kecil atau yang tidak mampu melakukan tugasnya secara fisik dan mental. Saat pemangku raja dibutuhkan, orang terkualifikasi berikutnya dalam garis suksesi secara otomatis menjadi pemangku raja, meskipun mereka sendiri juga masih kecil atau tidak mampu melakukan tugasnya. Tujuan-tujuan khusus dibuat oleh Ratu Elizabeth II oleh Undang-Undang Pemangku Raja 1953, yang menyatakan bahwa Adipati Edinburgh (suami Ratu) dapat bertindak sebagai pemangku pada saat-saat yang dibutuhkan.
Republik mahkota
Republik mahkota adalah sebuah bentuk pemerintahan "yang berada di bawah konstitusi, penguasa monarki tak memiliki kekuasaan eksekutif". Kemudian, dalam sebuah "republik mahkota", meskipun seorang penguasa monarki masih mentubuhkan negaranya, seluruh otoritas eksekutif hukum dialihkan pada badan atau pejabat pemerintah lainnya. Istilah "republik mahkota" adalah sebuah istilah tak resmi yang digunakan untuk menyebut sistem pemerintahan monarki yang hampir berbeda dari republik parlementer.
Monarki Britania Raya
Mula-mula, setiap anggota Persemakmuran memiliki penguasa monarki yang sama dengan Britania Raya, namun saat Dominion India menjadi republik pada 1950, mereka tidak lagi berbagi penguasa monarki umum. Sebagai gantinya, penguasa monarki Inggris disebut sebagai "Kepala Persemakmuran" di seluruh negara anggota Persemakmuran, entah mereka kerajaan atau republik. Jabatan tersebut murni seremonial, dan tidak diwariskan oleh penguasa monarki Inggris sebagai hak namun ditentukan oleh orang-orang yang dipilih para kepala pemerintahan Persemakmuran. Negara-negara anggota Persemakmuran yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki dikenal sebagai kerajaan-kerajaan Persemakmuran.
Demokrasi
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.
Ratu (gelar)
Dalam konteksnya sebagai penguasa monarki, ratu adalah padanan dari gelar raja, dan merujuk pada wanita yang memimpin kerajaan. Sepanjang sejarah, jumlah ratu jauh lebih sedikit daripada raja. Hal ini karena banyak kebudayaan di masa lalu yang memandang bahwa kepemimpinan dan ranah masyarakat umum menjadi wilayah kaum pria.
Kekaisaran
Kekaisaran (disebut juga Kemaharajaan atau Imperium) adalah suatu kesatuan politik raya yang mencakup wilayah geografis yang luas, membawahi banyak negara, suku, dan bangsa, yang dipersatukan dan dipimpin oleh monarki (kaisar), atau oleh suatu bentuk pemerintahan oligarki.
Daftar penguasa monarki berdaulat saat ini
Penguasa-penguasa monarki dibedakan menurut gelar dan pangkat, yang dalam sebagian besar kasus didefinisikan oleh tradisi, dan dipandu di bawah konstitusi negara tersebut. Berbagai gelar diaplikasikan dalam bahasa Indonesia; contohnya, "raja" dan "ratu", "pangeran" dan "putri kerajaan", "kaisar" dan "permaisuri". Meskipun mereka akan dipanggil secara berbeda dalam bahasa-bahasa lokal mereka, nama-nama dan gelar-gelar dalam daftar di bawah ini memakai pengucapan Indonesia yang umum. Penomoran Romawi, digunakan untuk membedakan penguasa berkaitan dengan nama yang sama.
Monarki Britania Raya
Pada 1950, Sekretaris Pribadi Raja Sir Alan Lascelles, menulis menggunakan pseudonim pada surat kabar "The Times" tentang konvensi konstitusional: menurut Prinsip-Prinsip Lascelles, jika pemerintahan minoritas meminta untuk membubarkan Parlemen untuk seruan sebuah pemilihan awal untuk memperkuat posisinya, penguasa monarki akan menolak, dan akan melakukannya di bawah tiga kondisi. Saat Harold Wilson meminta pembubaran pada akhir 1974, Ratu meraih permintaannya saat Heath gagal membentuk koalisi. Pemilihan yang dihasilkan membuat Wilson meraih suara mayoritas kecil. Penguasa monarki secara teori dapat melengserkan Perdana Menteri, namun belakangan ini, masa jabatan Perdana Menteri baru berakhir saat ia kalah dalam pemilihan, wafat atau menundurkan diri. Penguasa monarki terakhir yang melengserkan seorang Perdana Menteri adalah William IV, yang melengserkan Lord Melbourne pada 1834. Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011 menghapuskan otoritas penguasa monarki untuk membubarkan Parlemen; UU tersebut secara khusus mempertahankan kekuasaan "prorogasi" penguasa monarki, namun, yang merupakan sebauh fitur reguler dari kalender parlementer.
Polibios
3. Monarki parlementer (parlemen berkuasa penuh, raja hanya sebagai simbol)Tirani merupakan perubahan sistem pemerintahan dimana raja yang sebelumnya merakyat tiba-tiba berkuasa semena-mena dan melakukan penyelewengan wewenang sehingga rakyat menjadi tertindas. Sistem ini sama dengan komunis, fasisme, totaliter, dan kediktatoran.Aristokrat (golongan bangsawan) mulai peduli terhadap rakyat yang tertindas oleh kebijakan penguasa yang semena-mena.Oligarki adalah perubahan sistem pemerintahan dimana kaum bangsawan juga ikut menindas rakyat bersama raja dan muncul sikap etnosentris dan feodalisme.Rakyat kemudian bangkit untuk melawan pemerintah yang bertindak semena-mena kemudian rakyat berkuasa atas pemerintahan dan negara serta kemerdekaan dari penindasan dan ketidakpedulian penguasa kepada rakyat. Contohnya seperti Revolusi PerancisKetika rakyat sudah berkuasa, pemerintahan menjadi kacau karena seluruh rakyat ingin menjadi pemimpin sehingga pemerintahan kembali ke sistem monarki.
Monarki herediter
Monarki herediter adalah kepemimpinan yang diklasifikasikan sebagai tahta turun–temurun. Monarki secara turun–menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun–temurun. Dan kehidupan dari monarki turun–temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun–menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki-laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri.
Pangeran pemangku raja
Pangeran pemangku raja adalah seorang pangeran yang memerintah sebuah monarki sebagai pemangku raja menggantikan penguasa monarki dikarenakan ketidakmampuan Penguasa (masih kecil atau sakit), atau sedang tidak ada (berada di luar wilayah kekuasaan, seperti pengasingan atau perjalanan jangka panjang, atau singkatnya tak ada petahana).
Meskipun masa jabatannya sendiri dapat memiliki arti generik dan merujuk kepada pangeran manapun yang memenuhi peran pemangku raja, sepanjang sejarah, istilah tersebut digunakan untuk mengartikan sejumlah kecil pangeran yang menjadi pemangku raja.
Penguasa monarki
Di benua Eropa, para raja menyandang berbagai macam gelar yang diturunkan dari akar bahasa yang berbeda-beda.
Gelar-gelar ini memiliki bentuk yang setara untuk wanita, yang bisa bermakna wanita yang menjadi pemimpin monarki atau istri dari pemimpin monarki pria.
Dalam sandi kerajaan yang digunakan sebagai monogram inisial dari penguasa monarki di Inggris, mereka menggunakan inisial dengan bahasa Latin, meskipun gelar itu tidak digunakan dalam keseharian. Inisial dari "Queen" Elizabeth II adalah EIIR yang bermakna "Elizabeth II Regina".Gelar untuk penguasa monarki di Eropa memiliki versi laki-laki dan perempuan. Gelar untuk wanita (seperti "queen" dan "empress" dalam bahasa Inggris) biasanya memiliki makna ganda, yaitu sebagai penguasa monarki wanita atau sebagai istri penguasa monarki pria. Dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan kebingungan karena persamaan gelar yang disandang. Tetapi pada masa belakangan, gelar-gelar tadi diberi imbuhan tidak resmi untuk membedakannya. Imbuhan "regnant" (menjadi "queen regnant" dan "empress regnant") menandakan bahwa wanita yang penyandang gelar tersebut adalah penguasa monarki dan imbuhan "consort" (menjadi "queen consort" dan "empress consort") menyatakan bahwa dia hanyalah istri dari penguasa monarki pria.
Daftar penguasa monarki berdaulat saat ini
Penguasa monarki adalah kepala monarki, suatu bentuk pemerintahan berupa negara atau pemerintahan yang diperintah oleh seseorang yang biasanya memerintah seumur hidup atau sampai turun takhta, dan biasanya mewarisi takhta karena garis keturunan.
Monarki mungkin bersifat otokrat (seperti kebanyakan dalam monarki absolut) atau mungkin hanya sebagai pemimpin seremonial, yang hanya memiliki kekuasaan terbatas atau tidak ada sama sekali, dengan otoritas aktual diberikan pada legislatif atau kabinet pemerintahan (seperti kebanyakan dalam monarki konstitusional). Dalam banyak kasus, penguasa monarki juga berhubungan dengan agama negara.
Penguasa monarki
Sultan adalah gelar bagi penguasa monarki yang memerintah monarki Islam. Gelar ini diturunkan dari bahasa Arab سلطان, "sulthaan" yang berarti "penguasa" dan "kekuatan". Monarki yang dipimpin oleh seorang sultan disebut kesultanan. Penggunaan gelar ini berkembang di Nusantara seiring semakin meningkatnya kekuatan politik kaum Muslim di Nusantara.
Sejarah demokrasi
Agaknya ciri khas utama dari "gana" adalah terdiri atas seorang kepala monarki yang lazimnya disebut raja, dan suatu majelis permusyawaratan. Majelis ini bersidang secara teratur untuk membahas semua keputusan besar negara. Sekurang-kurangnya di beberapa negara, sidang majelis ini boleh diikuti oleh semua warga laki-laki yang merdeka. Majelis ini juga memiliki kewenangan penuh di bidang keuangan, tadbir, dan kehakiman. Pejabat-pejabat lain, yang jarang disebut-sebut, mematuhi keputusan-keputusan majelis. Kepala monarki, yang dipilih oleh "gana", tampaknya selalu berasal dari kalangan bangsawan, yakni "Warna Kesatria". Kepala monarki merundingkan kegiatan-kegiatannya dengan majelis permusyawaratan; di beberapa negara, kepala monarki merundingkannya dengan suatu majelis yang beranggotakan bangsawan-bangsawan lain. Suku Licawi memiliki lembaga penyelenggara pemerintahan utama yang terdiri atas 7.077 raja, yakni para kepala keluarga terkemuka. Selain itu, sekitar masa hidup Sang Buddha Gautama, suku Sakya, Koliya, Mala, dan Licawi membuka kesempatan untuk ikut bersidang dalam majelis permusyawaratan bagi semua laki-laki, baik yang kaya maupun yang miskin.
Penguasa monarki
Pada keberjalanannya, banyak penguasa monarki yang menyandang lebih dari satu gelar dikarenakan berbagai alasan. Penguasa Turki Utsmani misalnya, menyandang beberapa gelar, di antaranya sultan, han, padishah, dan khalifah, yang kesemuanya memiliki makna masing-masing. Gelar "sultan" merupakan pernyataan diri sebagai penguasa atas monarki Muslim yang sah, "han" (pelafalan Turki untuk "khan") merupakan legitimasi diri sebagai pewaris atas moyangnya dari Asia Tengah, "padishah" () merupakan gelar untuk kaisar dalam bahasa Persia, dan khalifah menunjukkan dirinya adalah pemimpin bagi seluruh dunia Islam.
Kerajaan Kanada
Monarki Kanada adalah bagian inti dari struktur federal dan gaya Westminster parlementer dan demokrasi konstitusional Kanada. Monarki adalah badan eksekutif (Queen-in-Council), legislatur (Queen-in-Parliament), dan yudisier (Queen-on-the-Bench) dalam nyuridiksi federal dan setiap provinsial. Kedaulatan Kanada adalah personifikasi dari negara Kanada dan, sebagai bahan dari hukum konstitusional Kanada. Sejak 6 Februari 1952, penguasa monarki Kanada saat ini adalah Ratu Elizabeth II. Suksesi kerajaan ditentukan menurut hukum statuta dan umum, yang menyatakan bahwa tahta diwariskan oleh anak sulung non-Katolik dari sang penguasa yang masih hidup atau, dalam kasus penguasa tak memiliki anak, garis kolateral terdekat. Dengan demikian, putra Elizabeth, Pangeran Charles, adalah pewaris tahtanya.
Partai politik
Pada dasarnya monarki adalah sistem pemerintahan yang di lakukan oleh kerajaan. Tapi ada beberapa hal yang membedakan monarki di inggris dengan monarki di negara lain. Inggris menganut sistem monarki yang kekuasaannya tidak mutlak di pegang oleh ratu. Ada beberapa eleman lain yang terkait jika mengambil kebijakan.
Sejarah demokrasi
Para pengkaji berbeda pandangan mengenai bentuk pemerintahan ini, dan ketaksaan bukti-bukti yang juga masih berserakan itu membuka peluang bagi timbulnya perbedaan pandangan yang besar. Beberapa pengkaji menitikberatkan peran sentral dari majelis permusyawaratan, sehingga bersikeras bahwa bentuk pemerintahan tersebut adalah demokrasi; pengkaji-pengkaji lain memusatkan perhatiannya pada dominasi golongan-atas dalam kepemimpinan dan peluang besar yang dimiliki golongan tersebut untuk mengendalikan majelis permusyawaratan, sehingga menilai bentuk pemerintahan tersebut sebagai oligarki atau aristokrasi. Meskipun majelis permusyawaratan jelas memiliki kekuasaan yang besar, belum dapat dipastikan apakah keanggotaan dan keikutsertaan dalam sidang majelis tersebut sungguh-sungguh bersifat kerakyatan. Hambatan besar yang pertama adalah kurangnya bukti yang menjabarkan tentang kekuasaan rakyat di dalam majelis itu. Kenyataan ini tercermin dalam "Artasastra", sebuah kitab rujukan kuno bagi para kepala monarki tentang cara menyelenggarakan pemerintahan secara efisien. Salah satu bab dalam Artasastra membahas tentang cara berurusan dengan "sangga", yang mencakup petunjuk-petunjuk untuk memanipulasi para pemimpin dari kalangan bangsawan, namun tidak membahas cara-cara mempengaruhi khalayak ramai warga negara—suatu kekurangan yang mengejutkan jika memang benar bahwa lembaga-lembaga demokratis, bukannya keluarga-keluarga bangsawan, yang secara aktif mengendalikan pemerintahan-pemerintahan republik itu. Isu lainnya adalah kukuhnya sistem penggolongan masyarakat menjadi empat tingkatan Warna. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa warga dari masing-masing kasta—cukup kaku untuk melarang seseorang makan bersama orang-orang dari kasta lain—boleh jadi mempengaruhi peranan-peranan yang diharapkan untuk dimainkan oleh warga di dalam negara, di luar dari formalitas pranata-pranata tersebut. Salah satu asas demokrasi adalah gagasan mengenai pembagian kuasa pengambilan keputusan. Tidak adanya gagasan yang jelas perihal kesetaraan warga negara dalam batasan-batasan sistem kasta ini menjadikan banyak pengkaji menyatakan bahwa kodrat sejati dari "gana" dan "sangga" tidaklah sebanding dengan pranata-pranata demokratis yang sesungguhnya.
Ratu (gelar)
Meskipun demikian, tidak setiap monarki di masa lampau membatasi kepemimpinan wanita. Di Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi dapat mewarisi takhta menjadi maharani saat saudaranya mangkat tanpa memiliki keturunan.
Keluarga politik
Keluarga kerajaan atau dinasti dalam sistem monarki umumnya dianggap bukan "keluarga politik", namun keturunan akhir keluarga kerajaan turut terjun ke dunia politik di sebuah republik (contohnya keluarga Arslan di Lebanon). Kediktatoran keluarga adalah bentuk kediktatoran yang beroperasi layaknya monarki absolut, tetapi berkuasa di negara republik.
Teologi kerajaan
Selanjutnya kata benda 'malak' dalam Mikha 5: 1 dan Yesaya 14: 5, secara negatif mengacu pada pemerintahan monarki. Walaupun tidak ada konteks spesifik yang menunjukkan makna negatif terhadap kata "malak." Maka, dalam kebudayaan dunia pemerintahan saat itu kata "melek" diartikan sebagai pemerintahan sebagai seorang raja, menjadi raja, dan menyebabkan pemerintahan. Dalam kebudayaan Asia Timur kuno kata kerja "malak" berarti (raja) memberi nasihat, sedangkan bentuk kata kerja "malak" mengarah pada kerajaan Yahweh.
Republik parlementer
Biasanya, republik parlementer adalah negara-negara yang sebelumnya adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan posisi kepala negara adalah penguasa monarki.
Dwimonarki
Dwimonarki adalah suatu sistem ketika dua kerajaan yang terpisah dipimpin oleh penguasa monarki yang sama, mengikuti kebijakan luar negeri yang sama, tergabung dalam serikat pabean yang sama, dan memiliki angkatan perang bersama, tetapi masing-masing wilayah tetap memerintah sendiri. Istilah ini pada umumnya mengacu kepada Austria-Hongaria, sebuah dwimonarki yang berdiri dari tahun 1867 hingga 1918.
Revolusi Perancis
Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.
Pidato dari tahta
Pada masa lalu, saat penguasa monarki memegang kekuasaan pribadi dalam pemerintah, pidato dari tahta akan menjelaskan kebijakan dan pandangan penguasa monarki tersebut; pidato semacam itu biasanya disiapkan oleh para penasehat raja, namun raja menaungi pembuatan pidato setidaknya beberapa bagian dan memberikan pernyataan akhir sebagai isinya. Dalam monarki konstitusional saat ini, yang berdasarkan pada hukum atau konvensi, kepala negara (atau perwakilannya) membacakan Pidato Dari Tahta, namun disiapkan oleh menteri-menteri mahkota dalam kabinet. Pidato tersebut berisi prioritas-prioritas pemerintah dalam menghormati agenda legislatifnya, dimana kerjasama parlemen terjadi.
Monarki
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.
Penguasa monarki
Beberapa gelar yang berkaitan dengan monarki adalah permaisuri dan ibu suri. Permaisuri bukanlah gelar bagi penguasa monarki, tetapi gelar untuk istri dari pemimpin monarki pria, baik itu raja, kaisar, atau sultan. Gelar ini berasal dari bahasa Tamil பரமேஸ்வரி (paramēsvari), dari bahasa Sansekerta परमेश्वरी (parameśvarī). Sebagaimana permaisuri, ibu suri juga bukanlah gelar penguasa monarki, tetapi gelar bagi ibunda penguasa monarki. Gelar ini juga dapat digunakan untuk permaisuri yang telah menjanda. Pada masa belakangan, ibu suri juga kerap disebut dengan ibu ratu, mungkin berasal dari terjemahan harfiah dari kata "queen mother", gelar bagi ibu suri di Inggris Raya.
Monarki Britania Raya
Penguasa Monarki mengambil sedikit bagian langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan untuk memberikan kekuasaan berdaulat didelegasikan dari Penguasa Monarki, baik oleh statuta atau oleh konvensi, kepada para Menteri atau para pejabat Mahkota, atau badan-badan masyarakat lainnya, yang secara eksklusif dari pribadi Penguasa Monarki. Segala tindakan negara dilakukan atas nama Mahkota, seperti Pelantikan Mahkota, bahkan jika secara pribadi ditampilkan oleh Penguasa Monarki, seperti Pidato Penguasa Monarki dan Pernyataan Pembuka Parlemen, tergantung pada keputusan yang dibuat:
Kerajaan Perancis (1791–92)
Kerajaan Perancis adalah monarki konstitusional berusia pendek yang memerintah Perancis dari 3 September 1791 hingga 21 September 1792. Rezim ini merupakan rezim monarki konstitusional pertama di Perancis. Rezim ini didirikan setelah meletusnya Revolusi Perancis. Majelis Nasional didirikan dan menyatakan keinginan mereka untuk menerapkan konstitusi yang adil dan liberal di Perancis. Raja Louis XVI mencoba melarikan diri pada tahun 1791. Upaya pelarian diri yang disebut Pelarian ke Varennes ini pada akhirnya gagal dan menghancurkan opini publik mengenai monarki. Sesudahnya, Louis XVI dipaksa menerapkan Konstitusi 1791 oleh Majelis Nasional. Isi konstitusi ini revolusioner pada zamannya: konstitusi ini membubarkan kebangsawanan di Perancis dan menyatakan bahwa semua orang sejajar di mata hukum. Louis XVI diberi wewenang untuk memveto undang-undang yang tidak ia sepakati karena undang-undang masih harus disetujui oleh raja sebelum dapat diberlakukan.
Monarki Britania Raya
Sebelum undang-undang yang disahkan oleh Dewan-Dewan dapat menjadi hukum, pengesahan kerajaan (persetujuan penguasa monarki) disyaratkan. Dalam teorinya, pengesahan dapat diberikan (menjadikannya hukum undang-undang) atau ditolak (memakai hak veto terhadap undang-undang), namun sejak pengesahan 1707, pengesahan selalu diberikan.
Monarki Britania Raya
Pelengseran James, yang dikenal sebagai Revolusi Glorious, adalah salah satu peristiwa paling penting dalam evolusi panjang kekuasaan parlementer. Undang-Undang Hak Asasi 1689 memberikan supremasi parlementer, dan mendeklarasikan bahwa rakyat Inggris memegang hak-hak tertentu, yang meliputi bebas dari perpajakan yang dicanangkan tanpa persetujuan parlementer. UU Hak Asasi mewajibkan penguasa monarki haruslah orang Protestan, dan menyatakan bahwa, setelah William dan Mary, saudari Mary, Anne akan mewarisi Mahkota. Mary meninggal tanpa meninggalkan anak pada 1694, meninggalkan Wiliiam sebagai penguasa tunggal. Pada 1700, sebuah krisis politik berkembang, karena seluruh anak Anne meninggal, meninggalkannya sebagai satu-satunya orang yang berada dalam garis suksesi. Parlemen khawatir jika James II atau para pendukungnya, yang dikenal sebagai Jacobit, berupaya untuk mengklaim lagi tahta tersebut. Parlemen mengesahkan Undang-Undang Pemukiman 1701, yang menghindarkan James dan para kerabat Katolik-nya dari suksesi dan menjadikan para kerabat Protestan terdekat William, keluarga Sophia, Electress of Hanover, meneruskan garis tahta setelah saudari iparnya Anne. Setelah pengesahan UU tersebut, William III wafat, dan Mahkota jatuh ke tangan Anne.
Hak istimewa kerajaan
Biasanya dalam demokrasi liberal yang memegang monarki konstitusional serta negara kebangsaan, seperti Denmark, Jepang atau Swedia, hak istimewa kerajaan dijadikan sebagai fungsi seremonial dari "kekuasaan negara".
Polibios
Teori ini menjelaskan tentang siklus sistem pemerintahan antara penguasa dengan rakyat.Monarki adalah suatu sistem pemerintahan dimana raja yang menobatkan dirinya menggunakan kekuasaan semata-mata untuk rakyat dan bukan untuk dirinya sendiri.
Putra mahkota
Putera mahkota atau Puteri mahkota adalah calon pewaris tahta pada suatu monarki. Di Eropa, konvensi suksesi garis keturunan biasanya menyatakan bahwa anak tertua (seperti di Swedia, Belgia, Norwegia, Denmark, dan Belanda) atau anak laki-laki tertua (Britania Raya, Spanyol, Jerman,dll) dari monarki saat ini akan mendapatkan gelar ini. Dalam monarki lain, Arab sebagai contoh, aturan suksesi dapat berbeda dan kedudukan ini dapat diberikan karena jasa-jasa seseorang, atau karena orang tersebut tidak dipandang sebagai ancaman terhadap rezim monarki yang sedang berkuasa.
Monarki
Jabatan penguasa monarki dijabat secara turun temurun. Cangkupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang kecil misalnya desa adat (negeri) di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik, sampai sebuah pulau besar atau benua (kekaisaran). Kepala adat turun temurun pada desa adat di Maluku yang disebut negeri dipanggil dengan sebutan raja. Raja yang menguasai sebuah distrik di Timor disebut liurai. Sebuah kerajaan kecil (kerajaan distrik) tunduk kepada kerajaan yang lebih besar yang biasanya sebuah Kesultanan. Kerajaan kecil sebagai cabang dari sebuah kerajaan besar tidak berhak menyandang gelar Sultan (Yang Dipertuan Besar), tetapi hanya boleh menyandang gelar Pangeran, Pangeran Muda, Pangeran Adipati, atau Yang Dipertuan Muda walaupun dapat juga dipanggil dengan sebutan Raja. Sebagian wilayah kerajaan kecil (distrik) di Kalimantan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kolonial Belanda. Tidak semua bekas kerajaan dapat dipandang sebagai sebuah bekas negara (kerajaan). Kerajaan-kerajaan yang mempunyai perjanjian dengan pihak kolonial Belanda merupakan negara yang berdaulat di wilayahnya.
Maharaja
Dalam konteksnya sebagai penguasa monarki, maharaja umumnya dipandang setara dengan kaisar dan lebih tinggi dari raja. Istilah "Maharaja" berasal dari gabungan dua bahasa Sansekerta "mahānt-" "agung" and "rājan" "penguasa, raja"). Pada awalnya, gelar ini digunakan untuk merujuk penguasa monarki yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan beberapa penguasa bawahan berada dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini, gelar lain yang setara kedudukannya dengan maharaja yang juga digunakan di anak benua India adalah "Samrāṭ", "Chhatrapati" (Dewanagari: छत्रपती, digunakan oleh penguasa Kemaharajaan Maratha), dan "Padshah" (Arab: پادشاه‎‎, digunakan oleh penguasa Kesultanan Mughal). Namun selama abad pertengahan, gelar ini juga digunakan oleh penguasa wilayah yang lebih kecil, menjadikan tingkatan "maharaja" turun dan setara dengan raja biasa atau adipati.
Hak istimewa kerajaan di Britania Raya
Kekuasaan hak istimewa dulunya dipegang oleh penguasa monarki yang bertindak atas inisiatifnya sendiri. Sejak abad ke-19, berdasarkan konvensi, nasehat perdana menteri atau kabinet—yang kemudian diserahkan kepada Parlemen untuk keputusan tersebut—akan diminta dalam rangka hak istimewa yang dilaksanakan. Penguasa monarki masih secara konstitusional berkuasa untuk memegang hak istimewa kerajaan meskipun bertentangan dengan nasehat perdana menteri atau kabinet, namun pada prakteknya halnya dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau saat preseden yang ada tidak dapat diterapkan pada puncak pertanyaan.
Pangeran
Pangeran adalah gelar bagi keturunan laki-laki (utamanya anak laki-laki) dari penguasa monarki (raja, sultan, kaisar). Gelar ini juga dapat merujuk kepada penguasa monarki yang tingkatannya berada di bawah raja dan sultan. Dalam bahasa Indonesia, gelar untuk wanita yang sejajar dengan pangeran adalah putri, dapat digunakan untuk keturunan perempuan penguasa monarki ataupun istri dari pangeran.
Monarki Britania Raya
Pada abad kedua puluh, Persemakmuran Bangsa-Bangsa terlepas dari Kekaisaran Inggris. Sebelum 1926, Mahkota Inggris memerintah atas Kekaisaran Britania secara kolektif; Dominion-Dominion dan Koloni-Koloni Mahkota menjadi subordinat dari Britania Raya. Deklarasi Balfour 1926 memberikan kemerdekaan penuh kepada Dominion-Dominion tersebut, yang secara efektif menciptakan sebuah sistem dimana seorang penguasa monarki tunggal beroperasi secara independen di setiap Dominion terpisah. Konsep tersebut disolidifikasikan oleh Statuta Westminster 1931, yang dijadikan "sebuah traktat bagi negara-negara Persemakmuran".
Kaisar
Pemimpin Jepang "tennō" (天皇) sekarang adalah satu-satunya penguasa monarki di dunia yang gelarnya dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kaisar (Inggris: "emperor"). Walaupun begitu, nyatanya sepanjang sejarah, kekuasaan "tennō" hanya melingkupi sekitaran Pulau Kyushu, Honshu, Hokkaido, dan Okinawa. Hal ini berbeda dengan kaisar pada umumnya yang wilayah kekuasaannya melingkupi suatu wilayah luas, menjadikannya kedudukannya dipandang di atas raja.
Margrethe II dari Denmark
Kerajaan Denmark adalah monarki konstitusional, yang berarti bahwa raja atau ratu tidak dapat melaksanakan tindakan politik secara independen. Meskipun Ratu menandatangani semua rencana undang-undang sebelum disahkan menjadi hukum, hal ini hanya berlaku bila semua RUU itu ditandatangani dan disetujui oleh seorang Menteri Kabinet. Sebagai Kepala Negara, Ratu berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan yang baru.
Setelah konsultasi dengan perwakilan dari partai-partai politik, pemimpin partai yang memegang jumlah kursi terbanyak di Parlemen Denmark diundang untuk membentuk pemerintahan yang baru. Setelah terbentuk, raja atau ratu secara resmi mengangkatnya. Selain itu, Sang Ratu adalah Kepala Pemerintahan yang sebenarnya dan oleh karenanya mengepalai Dewan Negara, di mana rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen ditandatangani hingga sah menjadi Undang-undang.
Maharaja
Maharaja adalah salah satu gelar yang dikenal di Indonesia, biasanya merujuk pada penguasa monarki yang tingkatannya setara dengan kaisar sekaligus berada di atas raja, meskipun pada keberjalanannya juga digunakan untuk kaum bangsawan dan pejabat tinggi. Gelar ini berasal dari bahasa Hindi dan Sanskerta kuno महाराज ("maharaja"). Dalam bahasa Hindi, akhiran 'a' tidak diucapkan, sehingga kata ini diucapkan sebagai "Maharaj". Istilah maharaja mulai digunakan di Nusantara seiring masuknya pengaruh agama Hindu.
Monarki Britania Raya
Penguasa monarki dan keluarga kandungnya memegang berbagai tugas resmi, seremonial, diplomatik dan perwakilan. Karena monarkinya bersifat konstitusional, penguasa monarki terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan seperti menganugerahi gelar kehormatan dan melantik Perdana Menteri. Menurut tradisi, penguasa monarki merupakan ketua komandan Angkatan Bersenjata Britania. Meskipun otoritas eksekutif mutlak resmi terhadap pemerintahan Britania Raya masih dipegang dan melalui prerogatif kerajaan penguasa monarki, kekuasaan tersebut hanya digunakan berdasarkan pada hukum-hukum yang dikeluarkan dalam Parlemen dan, dalam praktiknya, dilakukan saat konvensi dan preseden.
Royalis
Royalis (Bahasa Inggris: "royalist") adalah sebutan untuk individu pendukung suatu monarki. Secara spesifik, royalis dapat merujuk kepada beberapa hal:
Norwegia
Norwegia adalah negara monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
Kaisar
Di Indonesia, monarki yang dipandang setingkat dengan kekaisaran adalah Sriwijaya dan Majapahit. Dalam penggunaan sehari-hari, gelar kaisar identik dengan penguasa monarki di Asia Timur, khususnya penguasa Tiongkok sebelum masa republik.
Majelis Raja-Raja
Majelis Raja-Raja atau Durbar, ("Bahasa Melayu:" Majlis Raja-Raja; "Aksara Jawi:" مجليس راج٢) di Malaysia adalah sebuah majelis yang terdiri dari sembilan raja negara Melayu, dan gubernur atau "Yang di-Pertua Negeri" dari empat negara lainnya. Majelis tersebut secara resmi didirikan oleh Artikel 38 Konstitusi Malaysia, dan merupakan satu-satunya lembaga semacam itu di dunia, menurut Perpustakaan Nasional Malaysia. Tanggung jawab utamanya adalah memilih "Yang di-Pertuan Agong" dan deputinya, "Timbalan Yang di-Pertuan Agong", yang diadakan setiap lima tahun atau saat jabatan tersebut lowong (karena meninggal, mengundurkan diri, atau dilengserkan dari jabatan). Meskipun posisinya dalam proses monarki terpilih terbilang unik, Majelis Raja-Raja juga memainkan peran dalam mengamandemenkan Konstitusi Malaysia dan beberapa kebijakan lainnya
Kepala pemerintahan
Kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya adalah perdana menteri yang ditunjuk. Dalam sistem presidensiil atau monarki, kepala pemerintahan sering kali merangkap sebagai kepala negara dan bergelar presiden atau raja. Artikel ini akan terfokus pada kasus di mana kepala pemerintahan terpisah dari kepala negara.
Majesty
Majesty adalah sebuah kata bahasa Inggris yang berasal dari kata Latin "maiestas", yang artinya "agung", dan digunakan sebagai sebutan dari beberapa penguasa monarki, biasanya raja atau kaisar. Saat digunakan, sebutan tersebut diikuti oleh kata "[Royal] Highness". Kata tersebut memiliki padanan dalam beberapa bahasa lainnya, khususnya rumpun bahasa Indo-Eropa di Eropa.
Daftar penguasa monarki
Berikut ini adalah daftar-daftar penguasa monarki (raja, sultan, kaisar, pangeran) di seluruh dunia:
Penguasa monarki
Benua Eropa memiliki berbagai tingkatan kebangsawanan dan kepemimpinan monarki yang beberapa di antaranya masih bertahan hingga kini.
Pewaris takhta Kerajaan Britania Raya
Britania Raya adalah salah satu dari 16 wilayah Persemakmuran. Masing-masing negara memiliki orang yang sama sebagai penguasa monarki dan urutan suksesi takhta kerajaan yang sama. Pada tahun 2011, para perdana menteri dari wilayah Persemakmuran setuju untuk mengadopsi hasil persetujuan tersebut untuk mengubah aturan tentang garis suksesi Takhta Kerajaan sehingga anak yang tertua akan menambahkan orang yang lahir setelah tanggal persetujuan dilaksanakan, persyaratan tentang harus berjenis kelamin laki-laki dan larangan menikah dengan orang yang beragama Katolik Roma akan dicabut, tetapi penguasa monarki dharuskan untuk berada dalam komuni penuh dengan Gereja Inggris.Setelah undang-undang tersebut diberlakukan sesuai konstitusi masing-masing negara di wilayah Persemakmuran, undang-undang tersebut resmi berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.
Penguasa monarki
Gelar lain yang setara dengan kaisar adalah maharaja yang diturunkan dari bahasa Sansekerta महाराज "maharaja". Gelar yang setara untuk wanita dari maharaja adalah maharani.
Monarki Britania Raya
Britania Raya dan lima belas monarki Persemakmuran lainnya yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki mereka disebut Wilayah Persemakmuran. Istilah "Monarki Inggris" dan "penguasa monarki Inggris" masih digunakan untuk merujuk kepada lembaga dan individual bersama tersebut; namun, setiap negara memiliki kedaulatan dan merdeka dari yang lainnya, dan penguasa monarki memiliki gelar dan sebutan untuk setiap kerajaan.
Absolutisme tercerahkan
Absolutisme tercerahkan, juga dikenali sebagai despotisme tercerahkan dan absolutisme baik, adalah sebentuk despotisme atau monarki mutlak yang diilhami oleh dan bersepakat dengan semua prinsip dan gagasan dari Abad Pencerahan, guna memperbesar kekuasaan pemimpin.. Para penguasa monarki yang tercerahkan mengamalkan prinsip rasionalitas. Meskipun mereka adalah seorang pemimpin non-demokratis atau otoriter, mereka menjalankan kekuasaan politik untuk keuntungan rakyat, melebihi kepentingan eksklusif sendiri atau para elit. Sebagian besar penguasa monarki yang tercerahkan turut memajukan pendidikan dan membolehkan toleransi, kebebasan berbicara, dan hak untuk memelihara harta pribadi. Konsep ini bermula pada periode Abad Pencerahan, yaitu pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19.
Keluarga kerajaan Inggris
Keluarga kerajaan Inggris terdiri dari penguasa monarki Britania Raya dan para kerabat dekatnya. Tidak ada pengesahan ketat atau definisi resmi tentang siapa yang merupakan atau yang bukan merupakan anggota keluarga kerajaan Inggris, dan selain Ratu Elizabeth II sendiri, daftar-daftar berbeda akan meliputi orang yang berbeda. Pada waktu ditanyakan, orang-orang yang menyandang gelar Her atau His Royal Highness (HRH), dan Her atau His Majesty (HM), biasanya dianggap sebagai anggota, termasuk orang-orang yang meraih gelar tersebut sebelum permulaan masa pemerintahan penguasa monarki saat ini. Menurut kriteria ini, dafttar keluarga kerajaan saat ini akan meliputi penguasa monarki, permaisuri monarki, janda-janda dari penguasa-penguasa monarki sebelumnya, anak-anak dan cucu garis laki-laki dari penguasa monarki dan penguasa-penguasa monarki sebelumnya, anak-anak putra sulung Pangeran Wales, dan istri-istri atau janda-janda dari para putra dan cucu garis laki-laki penguasa monarki dan penguasa-penguasa monarki pada masa sebelumnya.
Kerajaan mutlak
Kerajaan mutlak atau monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Berbeda dengan sistem monarki konstitusional, perdana menteri dalam kerajaan monarki mutlak hanya memainkan peranan simbolis.
Monarki Saint Vincent and the Grenadines
Monarki berasal dari mahkota Britania dan Perancis, yang telah terlibat sepanjang abad untuk menjadi lembaga Vincentian khas yang diwakili oleh simbol-simbol unik. Monarki Vincentiansejak 27 Oktober 1979, Ratu Elizabeth IIsaat ini berbagi kesetaraan dengan lima belas negara lainnya pada Persekamuran Bangsa-Bangsa, yang semuanya independen dan setiap monarkinya berbeda secara hukum. Untuk Saint Vincent and the Grenadines, penguasa monarki secara resmi digelari "Ratu Vincent and the Grenadines", dan ia, permaisurinya, dan anggota Keluarga Kerajaan lainnya memegang berbagai fungsi pribadi dan publik di negara tersebut. Namun, Ratu merupakan satu-satunya anggota Keluarga Kerajaan dengan peran konstitusional. Dengan beberapa kekuasaan ia pegang sendiri, karena ia biasanya tinggal di Britania Raya, sebagain besar tugas konstitusional dan seremonial kerajaan di Saint Vincent and the Grenadines dipegang oleh perwakilan Ratu, Gubernur-Jenderal.
Gelar kebangsawanan Eropa
Meskipun sering diidentikan dengan gelar untuk keturunan raja atau kaisar, "prince" sebenarnya juga merupakan gelar untuk kepala monarki yang tingkatannya di bawah raja. Hanya saja, bahasa Inggris menggunakan gelar yang sama untuk dua kedudukan yang berbeda tersebut, begitu juga dalam rumpun bahasa Roman yang lain. Hal ini berbeda dengan bahasa Belanda, Skandinavia, dan rumpun bahasa Slavia yang memiliki dua gelar berbeda untuk ini. Seperti dalam bahasa Jerman, pangeran yang menjadi pemimpin monarki disebut "fürst" (bentuk wanitanya "fürstin"), sedangkan pangeran yang merupakan keturunan penguasa monarki (kaisar, raja, atau "fürst") disebut "prinz" ("prinzessin" untuk wanita). Baik "fürst" maupun "prinz", keduanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "prince".
Prerogatif
Secara umum, istilah ini berarti "hak istimewa", yang dimiliki oleh banyak Kerajaan atau Monarki di Eropa yang masih ada sampai sekarang. Dalam arti yang lebih sempit dan tepat, hak-hak prerogatif kerajaan ini dimiliki oleh seorang raja yang terpisah dari hak-hak perwakilan daerah atau rakyat, dimana mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Termasuk di sini adalah hak-hak untuk mengadakan, membuka dan menutup atau menunda pertemuan Parlemen maupun penentuan lamanya masa kerja mereka. Menurut sebagian besar pakar undang-undang, suatu raja ("Monarch") dapat membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat sebelum berakhirnya masa legislasi maupun menentukan pembentukan Parlemen yang baru.
James Charles Stuart
Pada tahun 1597–98, James menulis "The True Law of Free Monarchies" dan "Basilikon Doron" ("Hadiah Kerajaan"), di mana dia berpendapat sebuah basis teologis untuk monarki. Dalam "Hukum Sejati", ia menetapkan Hak ilahi raja-raja, menjelaskan bahwa raja adalah makhluk yang lebih tinggi daripada manusia lain karena alasan Alkitab, meskipun "bangku tertinggi adalah yang paling licik untuk duduk di atas". Dokumen ini mengusulkan sebuah teori monarki absolutis, di mana seorang raja dapat menerapkan hukum baru oleh Hak istimewa kerajaan tetapi juga harus memperhatikan tradisi dan kepada Tuhan, yang akan "membangkitkan cambuk seperti itu menyenangkannya, untuk menghukum raja yang jahat".
Monarki Saint Vincent and the Grenadines
Monarki Saint Vincent and the Grenadines adalah sebuah sistem pemerintahan konstitusional dimana penguasa monarki warisan adalah penguasa berdaulat Saint Vincent and the Grenadines, membentuk inti demokrasi parlementer bergaya Westminster di negara tersebut, Mahkota merupakan pendiri cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial dari pemerintah Vincentian.
Kepala negara
Negara dengan sistem presidensiil biasanya berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat negara pada kementerian-kementerian pada negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan pemimpin dari perangkat pemerintahan yang direpresentasi pada bagian dari kementerian negara kepada kementerian-kementerian yang ada pada kabinet. Di sini, presiden mempunyai hak yang lebih luas sebagai kepala birokrasi/ aparatur negara, mewakili negara ke luar negeri dan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana diatur berdasarkan konstitusi negara dan perundang-undangan negara menjalankan kebijakan dalam negeri. Namun tentunya ada pengecualian bagi beberapa negara berbentuk monarki absolut seperti Arab Saudi, di mana raja biasanya merangkap sebagai kepala pemerintahan.
Kerajaan Swedia
Monarki Swedia, yang dipimpin oleh kepala negara monarki Swedia, merupakan sebuah monarki warisan dan konstitusional dengan sistem parlementer. Kerajaan Swedia () telah menjadi monarki sejak zaman dahulu kali. Awalnya sebuah monarki terpilih, monarki tersebut menjadi monarki warisan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Gustav Vasa, meskipun seluruh penguasa monarki sebelumnya berasal dari keluarga dalam jumlah kecil dan terbatas yang dianggap sebagai dinasti-dinasti kerajaan Swedia.
Tukang stempel (politik)
Lain halnya di dalam suatu negara dengan sistem monarki, di mana biasanya pihak monarki hanya merupakan tukang stempel bagi pihak pemerintah yang terpilih dan berkuasa. Walaupun monarki mempunyai hak untuk mengajukan mosi kepada pihak pemerintah.
Aristokrasi
Aristokrasi (Yunani ἀριστοκρατία "aristokratía", dari ἄριστος "aristos" "excellent," dan κράτος kratos "kekuatan") adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil, yang mendapat keistimewaan, atau kelas yang berkuasa. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani aristokratia, yang berarti "aturan yang terbaik". Pada saat asal kata di Yunani Kuno, hal itu dipahami sebagai pemerintahan terbaik oleh warga yang memenuhi syarat dan sering kontras baik dengan bentuk monarki, aturan satu individu. Di kemudian waktu, aristokrasi biasanya dilihat sebagai pemerintahan oleh kelompok istimewa, individu yang terbaik, kelas bangsawan, dan kontras dengan demokrasi.
Viceroy
Viceroy () adalah pejabat kerajaan yang menjalankan negara atau provinsi dan sebagai perwakilan dari penguasa monarki. "Vice-" dalam bahasa Latin berarti "di tempat" dan "roi" dalam bahasa Perancis berarti raja.
Tsar
Tsar (bahasa Bulgaria цар, bahasa Rusia царь, ; kadang juga dieja Czar atau Tzar), adalah gelar penguasa monarki dalam rumpun bahasa Slavia yang dapat merujuk pada raja atau kaisar, tergantung konteks yang digunakan. Bentuk wanita dari gelar ini adalah Tsarina atau Tsaritsa (Sirilik: царица) yang dapat digunakan untuk merujuk pada tsar wanita atau permaisuri dari tsar. Wilayah kekuasaan tsar disebut ketsaran, atau juga dapat disebut kerajaan bila tsar bermakna raja, atau kekaisaran bila tsar bermakna kaisar.
Tsarina
Tsarina (Bahasa Rusia dan Bahasa Bulgaria: цари́ца, tsaritsa, diucapkan pula czarina, atau czaritsa) adalah bentuk wanita dari gelar tsar dan dapat bermakna Maharani (kaisar wanita), ratu, permaisuri kaisar, atau permaisuri raja, tergantung konteksnya. Walaupun secara teori gelar ini dapat digunakan untuk merujuk wanita yang memimpin ketsaran (Maharani atau ratu), tetapi nyatanya tidak ada seorang penguasa monarki wanita yang menyandang gelar ini secara resmi. Sepanjang sejarah, para wanita yang resmi menyandang gelar ini hanyalah berkedudukan sebagai istri tsar (permaisuri).
Bapak Bangsa
Bapak Bangsa adalah sebuah gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap menyetiri pasukan di balik pendirian negaranya. Pater Patriae (jamak Patres Patriae), yang juga disebut sebagai "Parens Patriae", adalah sebuah gelar kehormatan Romawi yang artinya "Bapak Tanah Air", yang diberikan oleh Senat kepada para pahlawan, dan kemudian kepada para kaisar. Di negara-negara monarki, penguasa monarki seringkali disebut "bapak/ibu bangsa" atau sebagai seorang patriarkh yang memandu keluarganya. Konsep tersebut dicantumkan dalam Hak Ilahi di beberapa negara monarki, sementara di negara lainnya, sebutan tersebut dicantumkan dalam hukum konstitusional seperti halnya Spanyol, dimana penguasa monarki dianggap sebagai personifikasi dan pertubuhan, simbol persatuan dan permanensi negara tersebut. Di Thailand, penguasa monarki diberi pengakuan yang sama, dan mendemonstrasikan loyalitas dengan penindakan masalah kejahatan.
Monarki Britania Raya
Dalam Konstitusi Britania Raya tak tertulis, penguasa monarki (juga disebut sebagai Penguasa Berdaulat atau Yang Mulia (, disingkat H.M.)) adalah Kepala Negara. Sumpah kesetiaan dibuat kepada penguasa monarki dan para penerus sahnya. "Tuhan Lindungi Ratu" () atau "Tuhan Lindungi Raja" () adalah lagu kebangsaan Inggris, dan penguasa monarki muncul pada perangko-perangko, koin-koin dan uang-uang kertas.
Pemujaan kekaisaran
Pemujaan kekaisaran adalah sebuah bentuk agama negara dimana seorang kaisar atau dinasti dari para kaisar (atau para penguasa dengan gelar lainnya) disembah sebagai dewa hidup atau setengah dewa. "Pemujaan" disini dipakai untuk mengartikan "penyembahan", bukan dalam pengartian pejoratif modern. Pemujaan tersebut adalah salah satu pemujaan pribadi dalam kasus figur Euhemerus yang baru diangkat atau salah satu identitas nasional (seperti Firaun Mesir atau Kekaisaran Jepang) atau identitas supranasional dalam kasus negara multi-etnis (seperti Era Kekaisaran Tiongkok, Kekaisaran Romawi). Raja ilahi adalah seorang penguasa yang memegang signifikansi keagamaan khusus menurut subyeknya, dan menjabat sebagai kepala negara sekaligus deitas atau kepala figur relijius. Sistem pemerintahan tersebut memadukan teokrasi dengan monarki absolut.
Wangsa Mataram
Para penguasa di empat monarki (kerajaan dan kadipaten) pecahan Mataram masih berkuasa turun-temurun setelah monarki-monarki tersebut bergabung dengan Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta merupakan monarki pertama yang bergabung dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 1 September 1945, disusul dengan monarki lain seperti Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Masing-masing monarki mendapat pengakuan sebagai sebuah daerah istimewa dari pemerintah pusat, namun pada perjalanannya, akibat kerusuhan politik yang menimpa Surakarta dan Mangkunegaran, pada 16 Juni 1946 Daerah Istimewa Surakarta dicabut statusnya oleh pemerintah demi stabilnya keamanan. Kedudukan Susuhunan Pakubuwana XII dan Adipati Mangkunegara VIII menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat, simbol kebudayaan dan pemersatu di tengah masyarakat Surakarta (penguasa monarki seremonial), dan proses suksesi tahta secara turun-temurun masih bertahan dan diakui hingga sekarang. Untuk Yogyakarta dan Pakualaman, kedudukan Sultan Hamengkubuwana IX dan Adipati Pakualam VIII tetap bertahan sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta hingga berlanjut ke keturunan-keturunannya sampai sekarang.
Pemerintahan campuran
Pemerintahan campuran (atau konstitusi campuran) adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Gagasan tersebut dipopulerkan pada zaman klasik dalam rangka mendeskripsikan stabilitas, inovasi dan kesuksesan republik sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang dikembangkan di bawah konstitusi Romawi.
Penguasa monarki
Salah satu gelar paling tinggi yang pernah digunakan di kawasan Asia Timur adalah "huángdì" (aksara China: 皇帝) yang diterjemahkan dengan kaisar, mengungguli gelar lain seperti "wang" (aksara China: 王) atau raja. Gelar ini digunakan sejak sejak penyatuan Dinasti Qin pada tahun 221 SM oleh Kaisar Ying Zheng hingga dibubarkannya monarki pada tahun 12 Februari 1912 dengan Puyi sebagai kaisar terakhir. Gelar ini tidak memandang jenis kelamin, berbeda dengan gelar di Barat. Wu Zetian sebagai satu-satunya wanita yang menjadi Maharani sepanjang 4.000 tahun sejarah China juga menyandang gelar "huángdì" sebagaimana para pria saat naik tahta, bukannya "huanghou" (皇后) yang merupakan gelar untuk permaisuri kaisar.
Raja (gelar)
Dalam penggunaannya, masyarakat Indonesia sangat sering menggunakan gelar raja untuk merujuk pada penguasa monarki secara umum, entah itu kaisar ataupun sultan. Gelar ini juga sering dipertukarkan penggunaannya dengan kaisar, meskipun pada kenyataannya, gelar kaisar dan maharaja memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari raja.
Monarki
Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.