Bagaimanakah sistem pemerintahan Malaysia ?
Malaysia
Masyarakat Malaysia menempati tingkat kepentingan pada perluasan dan pengembangan kesehatan, 5% anggaran pembangunan sektor sosial pemerintah adalah untuk kesehatan masyarakat—penaikan lebih dari 47% dari periode sebelumnya. Ini berarti semua kenaikan lebih dari 2 miliar ringgit Malaysia (lebih dari 6,5 triliun rupiah). Dengan menaiknya harapan hidup dan bertambahnya penduduk, pemerintah berkehendak untuk memperbaiki banyak sektor, termasuk perbaikan rumah sakit yang ada, membangun dan melengkapi rumah sakit baru, pertambahan jumlah klinik umum, dan perbaikan pelatihan dan perluasan pelayanan jarak jauh (telehealth). Bertahun-tahun lalu pemerintah telah memperkuat usaha untuk memutakhirkan sistem dan menggaet lebih banyak investor asing.
Putrajaya
Putrajaya adalah pusat administrasi Malaysia yang menggantikan posisi Kuala Lumpur. Didirikan pada 19 Oktober 1995, namanya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra dan juga menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga (2 wilayah lainnya adalah Kuala Lumpur dan Labuan).
Sistem parlementer
Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.
Panji kerajaan Malaysia
Standar Kerajaan Malaysia adalah standar kerajaan yang digunakan oleh Raja Malaysia dan Istrinya
Rancangan Malaysia Kedua
Ketika memegang kekuasaan, Mageran menerapkan Kebijakan Ekonomi Baru yang bertujuan menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan "identifikasi ras pada fungsi ekonomi" melalui "ekonomi yang berkembang pesat"; Kebijakan Ekonomi Baru menargetkan Bumiputra memegang 30% ekonomi dalam 20 tahun ke depan. "Outline Perspective Plan" juga diterima, yang memiliki tujuan yang mirip dengan Kebijakan Ekonomi Baru. Baik NEP dan "Outline Perspective Plan" berakhir pada 1990, dan Rencana Malaysia Kedua disetujui oleh Parlemen untuk mencapai tujuan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.
Daftar kodepos di Malaysia
Kodepos yang digunakan di Malaysia merupakan sebuah kode 5 digit. Ditampilkan di bawah adalah 2 digit pertama yang ditujukan kepada setiap negara bagian dan daeraha administratif khusus. "Ibukota negara bagian ditunjukkan di dalam kurung".
Hak asasi manusia di Malaysia
Hak asasi manusia di Malaysia adalah bersifat kontroversial dengan adanya berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini. Kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing umumnya kritis terhadap pemerintah Malaysia dan Kepolisian diraja Malaysia. hukum penahanan yang bersifat preventif seperti Internal Security Act dan Darurat (Ketertiban Umum dan Pencegahan Kejahatan) Ordonansi 1969 memungkinkan adanya penahanan tanpa pengadilan atau proses merupakan sumber keprihatinan bagi organisasi hak asasi manusia seperti SUARAM.
Rancangan Malaysia Kedua
Meskipun Rancangan Malaysia Kedua telah memodernisasi negeri-negeri "swasembada beras" seperti Kedah dan Perlis (seperti mengganti kerbau dengan mesin membajak), tidak semua pengusaha kecil menerima manfaat teknologi ini. Di bidang perusahaan pertanian, orang-orang Melayu hanya memegang sekitar 0,3% dibandingkan 70,8% yang dimiliki oleh orang asing. Berbeda pula kondisinya di dalam sektor bukan perusahaan yang menyaksikan orang-orang Melayu mengontrol sekitar 47,1%. Akibat kekurangan modal, kebanyakan pengusaha-pengusaha Melayu masih terlibat di dalam "aktivitas berproduktivitas rendah" saat Rancangan Malaysia Kedua berakhir.
Pemilihan umum Malaysia 2008
Pemilu Malaysia 2008 merupakan pemilu yang ke-12 diadakan di Malaysia pada hari Sabtu, 8 Maret 2008 setelah Parlemen dibubarkan pada 13 Februari 2008, diikuti dengan hari penamaan calon pada 24 Februari 2008. Hasilnya, Barisan Nasional masih menang di tingkat Parlemen tetapi di tingkat DUN, Barisan Nasional kalah di Kelantan, Pulau Pinang, Kedah, Perak dan Selangor. Banyak calon UMNO yang dikalahkan oleh PAS. Sementara calon Gerakan, MIC dan PPP dikalahkan oleh DAP, PKR dan PAS. Gelombang oposisi baru ini merupakan awal dari fenomena politik di Asia seperti di Filipina, Thailand dan Indonesia.
Malaysia
Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif.
Transportasi di Malaysia
Malaysia memiliki enam bandar udara internasional. Maskapai penerbangan resmi Malaysia adalah Malaysia Airlines, menyediakan layanan udara internasional dan domestik bersama dua operator lainnya. Sebagian besar kota-kota besar yang dihubungkan dengan jalur udara. Sistem kereta api dikelola oleh negara, dan mencakup total 1798 km, di Semenanjung Malaysia saja. Moda transportasi yang populer dalam kota adalah "Light Rail Transit", yang mengurangi beban lalu lintas di sistem lain, dan dianggap aman, nyaman dan dapat diandalkan.
Yang di-Pertuan Agong
Sistem pergiliran kekuasaan terjadi sangat jarang di dunia. Beberapa kerajaan yang menggunakan sistem ini adalah: Uni Emirat Arab, Vatikan, Austria, dan Andorra. Dalam pelaksanaannya, sistem pergiliran kekuasaan ini secara de facto memilih seorang raja dari sembilan raja setelah lima tahun Yang di Pertuan Agong berkuasa. Kemudian, secara formal, kesembilan raja ini bertemu dalam sebuah majelis yang dinamakan Majelis Raja-Raja. Yang di Pertuan Agong dipilih berdasarkan lamanya ia memerintah di daerah kekuasaannya, dalam hal ini di negara bagian di Malaysia. Setelah semua raja sepakat, maka pelantikan terhadap Yang di Pertuan Agong yang baru segera dilaksanakan.
Rancangan Malaysia Kedua
Kebijakan pengembangan tanah dan relokasi dilakukan oleh pemerintah, namun gagal memberi memberi pengaruh positif terhadap masalah kemiskinan di pedesaan. Pemerintah hanya berhasil menempatkan kembali sejumlah 40.000 orang meskipun diperkirakan sejumlah 535.000 keluarga yang bekerja dalam sektor pertanian hidup di bawah tingkat kemiskinan. Akibat kelemahan program itu, orang yang mendapat manfaat dari rencana ini tidak selalu datang dari kaum yang benar-benar membutuhkannya. Beberapa pihak juga mengatakan bahwa proses relokasi dan pembangunan wilayah baru diberi penekanan lebih dibandingkan meningkatkan daya produksi ladang-ladang dan kebun-kebun yang ada. Hal ini seterusnya dirumitkan oleh Konstitusi Malaysia yang menempatkan kontrol atas urusan tanah ke pemerintah negeri sekaligus mengharuskan pemerintah federal berkonsultasi dengan setiap pemerintah negeri satu per satu. Keluarga bukan Melayu di pedesaan juga tidak menerima tunjangan ini karena Konstitusi Persekutuan menyediakan sebagian wilayah untuk orang-orang Melayu, dan pemerintah negeri tidak ingin menerima golongan non-Melayu yang miskin.
Kuala Lumpur
Putrajaya dinyatakan sebagai Wilayah Persekutuan dan pusat pemerintahan Malaysia pada tanggal 1 Februari 2001. Fungsi-fungsi eksekutif dan yudikatif dipindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Namun, Parlemen Malaysia dan kediaman resmi Yang di-Pertuan Agong masih berada di Kuala Lumpur.
Rancangan Malaysia Pertama
Rencana Malaysia Pertama (1966–1970) adalah rencana pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Malaysia. Rencana ini merupakan rencana ekonomi pertama yang melingkupi seluruh Malaysia. Tujuan rencana ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kondisi kehidupan, terutama yang berpendapatan rendah.
Anwar Ibrahim
Sebagian mencatat bahwa ketika krisis ekonomi mengancam Malaysia pada tahun 1998, Anwar menolak rencana Mahathir untuk melakukan sistem kurs tetap dalam mata uangnya, ringgit agar tidak terimbas krisis, suatu langkah yang sama yang pernah ditawarkan Prof Steve Hanke kepada Presiden Indonesia, Soeharto untuk menerapkan kebijakan kurs tetap. Setelah perselisihan ini dan tuduhan tudahan terhadap Anwar Ibrahim yang berujung diberhentikannya Anwar Ibrahim dari jabatannya, pada pertengahan 1998, Mahathir menerapkan sistem kurs tetap. Posisi Anwar Ibrahim digantikan oleh Abdullah Badawi.
Malaysia
Konstitusi Malaysia secara teoretik menjamin kebebasan beragama. Tambahan lagi, semua non-Muslim yang menikahi Muslim harus meninggalkan agama mereka dan beralih kepada Islam. Sementara, kaum non-Muslim mengalami berbagai batasan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, seperti pembangunan sarana ibadah dan perayaan upacara keagamaan di beberapa negara bagian. Muslim dituntut mengikuti keputusan-keputusan Mahkamah Syariah ketika mereka berkenaan dengan agama mereka. Jurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi hanya bagi Muslim menyangkut Keyakinan dan Kewajiban sebagai Muslim, termasuk di antaranya pernikahan, warisan, kemurtadan, dan hubungan internal sesama umat. Tidak ada pelanggaran perdata atau pidana berada di bawah jurisdiksi Mahkamah Syariah, yang memiliki hierarki yang sama dengan Pengadilan Sipil Malaysia. Meskipun menjadi pengadilan tertinggi di negara itu, Pengadilan-Pengadilan Sipil (termasuk Pengadilan Persekutuan, pengadilan tertinggi di Malaysia) pada prinsipnya tidak dapat memberikan putusan lebih tinggi daripada yang dibuat oleh Mahkamah Syariah; dan biasanya mereka segan untuk memimpin kasus-kasus yang melibatkan Islam di dalam wilayah atau pertanyaan atau tantangan terhadap autoritas Mahkamah Syariah. Hal ini menyebabkan masalah-masalah yang cukup mengemuka, khususnya yang melibatkan kasus-kasus perdata di antara Muslim dan non-Muslim, di mana pengadilan sipil telah memerintahkan non-Muslim untuk mencari pertolongan dari Mahkamah Syariah.
Daftar negara bagian dan wilayah persekutuan di Malaysia
Sembilan negara bagian Malaysia memiliki penguasa tituler (dikenal sebagai Sultan, Raja atau "Yang di-Pertuan Besar") dan Ketua Menteri eksekutif atau "Menteri Besar". Penguasa Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu dikenal sebagai Sultan. Penguasa Negeri Sembilan memiliki jabatan Yang Dipertuan Besar. Perlis ialah satu-satunya negara bagian Malaysia di mana penguasanya bergelar Raja. Mantan koloni emas Inggris di Penang, Melaka, Sabah dan Sarawak memiliki gelar Gubernur (dikenal sebagai "Yang DiPertua Negeri") dan Ketua Menteri eksekutif.
Sarawak
Sarawak (; ) adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di Semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut, Kalimantan, bagian Indonesia dari Borneo di bagian selatan, dan berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya, Kuching, adalah pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Kota lainnya di Sarawak meliputi Miri, Sibu, dan Bintulu. Menurut sensus 2015 di Malaysia, populasi di negara bagian tersebut sejumlah 2.636.000 orang. Sarawak memiliki iklim khatulistiwa dengan hutan hujan tropis dan spesies hewan dan tumbuhan yang beragam. Negara bagian tersebut memiliki beberapa sistem gua penting di Taman Nasional Gunung Mulu. Sungai Rajang adalah sungai terpanjang di Malaysia; Bendungan Bakun, salah satu bendungan terbesar di Asia Tenggara, terletak di salah satu anak sungainya. Gunung Murud adalah titik tertinggi di Sarawak.
Mahathir Mohamad
Bersamaan dengan krisis politik dan yudisial, Mahathir mulai memburu oposisi dengan memanfaatkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri. Pengangkatan kepala-kepala sekolah yang tidak bisa berbahasa Mandarin di sekolah-sekolah Tionghoa memancing kemarahan etnis Tionghoa-Malaysia. Mitra koalisi UMNO, Malaysian Chinese Association dan Gerakan, bergabung dengan Partai Aksi Demokratis (DAP) sebagai bentuk protes atas pengangkatan tersebut. Sayap pemuda UMNO mengadakan unjuk rasa provokatif yang memancing penembakan oleh seorang pelaku bersenjata dari etnis Melayu. Hanya campur tangan Mahathir yang dapat mencegah UMNO mengadakan unjuk rasa yang lebih besar lagi. Mahathir kemudian mengeluarkan perintah yang disebut-sebut Wain sebagai "pembungkaman oposisi politik terbesar dalam sejarah Malaysia". Dalam Operasi Lalang, 119 orang ditangkap dan ditahan tanpa alasan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri. Mahathir berpendapat bahwa penahanan perlu dilakukan untuk mencegah berulangnya kerusuhan ras tahun 1969. Sebagian besar tahanan merupakan aktivis oposisi ternama, termasuk ketua DAP, Lim Kit Siang, dan sembilan anggota parlemen dari partainya. Tiga surat kabar yang bersimpati kepada oposisi ditutup.
Pengadilan Malaysia
Malaysia adalah sebuah federal tiga belas negara, dengan hampir semua kekuasaan kehakiman terletak pada sistem pengadilan federal.
Pendidikan di Malaysia
Sistem pendidikan tersebut terbagi dalam pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pasca-menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan tersedia dari sistem sekolah negeri multi-bahasa yang menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh warga Malaysia, atau sekolah swasta, atau melalui sekolah di rumah. Menurut hukum, pendidikan dasar adalah wajib. Seperti beberapa negara Asia-Pasifik macam Republik Korea, Singapura dan Jepang, tes-tes terstandarisasi adalah sebuah fitur umum. Saat ini, terdapat 37 universitas swasta, 20 kolese unviersitas swasta, tujuh kampus cabang universitas luar negeri dan 414 kolese swasta di Malaysia.
Rukun Negara
Keadilan didirikan atas kedaulatan hukum di mana setiap rakyat sama
tarafnya di hukum negara. Kebebasan dasar aman untuk semua
warga negara Malaysia. Hukum negara berbasis ke
Konstitusi. Oleh itu kedaulatannya harus diterima dan dipertahankan. Tanpa
hukum, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil.
Maka hukum negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang
bebas dan berwibawa.
Setiap negara memerlukan hukum untuk mengontrol dan mewujudkan
satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Keberadaan hukum
akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan
teratur tanpa kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan
merasa aman. Hak-hak semua rakyat dapat dilaksanakan dengan bebas
asalkan tidak melanggar hukum serta hal-hal sebagaimana
yang dijamin oleh Konstitusi Negara. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin
oleh Konstitusi itu tidaklah termasuk hak menggulingkan pemerintah apakah
dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Konstitusi.
Kerajaan konstitusional
Beberapa sistem monarki konstitusional mengikuti keturunan; manakala yang lain melalui sistem demokratis seperti di Malaysia di mana Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majelis Raja-Raja setiap lima tahun.
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sekitarnya merupakan kawasan yang paling pesat pembangunan ekonominya di Malaysia. Walaupun kantor pemerintahan pindah ke Putrajaya, kota ini tetap menjadi pusat ekonomi, keuangan, bisnis, asuransi, properti, media, dan kesenian negara. Badan-badan penting seperti Bank Negara Malaysia, Komisi Perusahaan Malaysia, dan Komisi Sekuritas Malaysia, serta kebanyakan kedutaan dan misi diplomatik, tetap berada di Kuala Lumpur.
Sistem Jalan Tol Malaysia
Bagian rute yang melalui Malaysia secara keseluruhan terdiri dari Jalur Federasi ; sedangkan rute yang melalui Malaysia terdiri dari jalan raya berikut:Semua jalan raya di Malaysia menerapkan dua sistem pembayaran tol yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Penilaian tol di sistem terbuka adalah tetap dan hanya melibatkan pembayaran diatur di plaza tol, sementara dalam sistem tertutup pula pembayaran dihitung menurut jarak perjalanan; pengguna mengambil tiket tol di plaza tol masuk dan membayar tol di plaza tol keluar.
Partai Islam Se-Malaysia
Partai Islam Se-Malaysia (Bahasa Melayu: "Parti Islam Se-Malaysia", Jawi: ڤرتي اسلام سمليسيا, juga PAS) adalah sebuah partai politik dan gerakan Islam di Malaysia yang dipimpin oleh Presiden, Datuk Seri Tuan Guru Hj Abdul Hadi bin Awang. PAS merupakan salah sebuah oposan atau pembangkang bagi kerajaan Persekutuan dan merupakan kerajaan di negara bagian Selangor dan Kelantan di Malaysia. Partai ini didirikan untuk menjadikan Islam sebagai tuntunan hidup dan bertujuan menjadikan Malaysia sebagai negara Islam. PAS memperjuangkan kedaulatan Islam dan meletakkan Islam sebagai faksi pemerintahan.
Kuala Lumpur
Tugas pemerintahan kota menjadi tanggung jawab Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Wilayah Persekutuan Malaysia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan umum, pembuangan dan pengelolaan sampah dan limbah, perencanaan kota, perlindungan lingkungan, pengawasan konstruksi, pembangunan sosial dan ekonomi, dan pemeliharaan prasarana kota secara umum. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Datuk Bandar yang dilantik dengan masa jabatan tiga tahun oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Sistem pelantikan datuk bandar ini berlaku sejak pemilu pemerintah setempat ditunda pada tahun 1970.
Barisan Nasional
Barisan Nasional ("National Front") adalah sebuah koalisi politik oposisi di Malaysia dibentuk pada 1973 sebagai pelanjut "Parti Perikatan" ("Alliance"), partai ini telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan hingga 2018 dengan banyak sekali skandal-skandal seperti 1MDB yang harus melibatkan anggota barisan nasional
Militer Australia dalam konfrontasi Indonesia–Malaysia
Konfrontasi Indonesia-Malaysia berlangsung pada tahun 1962 sampai 1966 antara negara-negara Persemakmuran Inggris dan Indonesia. Indonesia, di bawah Presiden Soekarno, berusaha untuk mencegah pembentukan Federasi Malaysia pada 1963, sementara Persemakmuran Inggris berusaha untuk mengamankan negara baru itu. Perang berlangsung terbatas, terutama di pulau Kalimantan, meskipun beberapa kali serangan dilakukan oleh Indonesia lewat laut dan udara di Semenanjung Malaysia Sebagai bagian dari komitmen militer Australia untuk keamanan Malaysia, unit-unit angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara Australia ditempatkan di sana, dengan Cadangan Strategis Timur Jauh (FESR) terutama dalam Kelompok Brigade Infanteri Persemakmuran ke-28.
Sejarah Malaysia
Persekutuan yang baru diwujudkan di bawah nama Malaysia pada 16 September 1964 melalui penyatuan Persekutuan Malaya, Singapura, Borneo Utara (kemudian dinamakan Sabah) dan Sarawak. Kesultanan Brunei yang pada mulanya menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Malaysia mengurungkan diri akibat tentangan sebagian masyarakat Brunei.
Jawa-Malaysia
Beberapa jabatan penting didalam pemerintahan Malaysia harus dipegang oleh orang Melayu. Salah satu jabatan tertinggi yang hanya dapat diduduki oleh orang Melayu adalah Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Yang di-Pertuan Agong adalah gelar resmi bagi kepala negara di Negara Malaysia dan memiliki masa jabatan selama lima tahun.
Pasal 153 Konstitusi Malaysia
Pasal 153 Konstitusi Malaysia memberikan tanggung jawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk "melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri
(...) Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain". Pasal ini juga merincikan cara-cara untuk mewujudkan hal tersebut, seperti dengan menetapkan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri, beasiswa, dan pendidikan.
Malaysia
Pemerintah negara bagian dipimpin oleh "Menteri Besar" di negeri-negeri Malaya atau "Ketua Menteri" di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai majoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.
Malaysia
Sebelum perkenalan sistem matrikulasi, siswa-siswi yang hendak memasuki universitas publik harus menyelesaikan 18 bulan tambahan sekolah sekunder di "Form Six" (kelas 6) dan mengikuti "Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia", STPM; yang setara "British Advanced" atau tahap 'A'. Karena perkenalan program matrikulasi sebagai alternatif bagi STPM pada 1999, siswa-siswi yang menamatkan program 12 bulan di perkuliahan matrikulasi (kolej matrikulasi di dalam bahasa Malaysia) dapat mendaftar di universitas lokal. Tetapi, di dalam sistem matrikulasi, hanya 10% dari bangku yang tersedia bagi siswa-siswi non-Bumiputra dan sisanya untuk siswa-siswi Bumiputra.
Mahathir Mohamad
Pada 8 Januari 2018, Mahathir dinyatakan sebagai calon perdana menteri aliansi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu 9 Mei 2018, melawan mantan sekutunya, Najib Razak. Wan Azizah Wan Ismail, istri mantan musuh politiknya, Anwar Ibrahim, akan menjadi wakil perdana menteri. Apabila menang, Mahathir akan menjadi kepala negara atau pemerintahan tertua di dunia. Menurut hasil pemilu tanggal 10 Mei 2018, Pakatan Harapan mengklaim menang sehingga Mahathir diangkat lagi menjadi perdana menteri, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Malaysia. Pelantikannya dijadwalkan pada pukul 21:00 pada hari yang sama. Ia akan mengampuni Anwar supaya Anwar bisa menjadi penggantinya.
Kepolisian Kerajaan Malaysia
Polis Diraja Malaysia (Bahasa Indonesia: Kepolisian Kerajaan Malaysia) adalah organisasi kepolisian Malaysia. Markas besarnya (Mabes) terletak di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Organisasi ini dipimpin oleh Ketua Polis Negara (Bahasa Indonesia:Kepala Kepolisian Malaysia) yang sekarang ini disandang oleh Tan Sri Ismail Omar. Dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, PDRM dibantu oleh kelompok pendukung yang terdiri dari Polis Tambahan, Sukarelawan Polis, Polis Bantuan, Kadet Polis.
Sejarah Malaysia
Di Borneo (Kalimantan), Borneo Utara Britania yang dahulu berada di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu (sekarang Sabah) digabungkan menjadi Koloni Kerajaan Inggris, manakala Sarawak menjadi milik keluarga Brooke. Akibat penaklukan Jepang pada Perang Dunia II dan kebangkitan komunis, dukungan untuk kemerdekaan semakin kuat. Saat Inggris menginginkan pembentukan Uni Malaya setelah berakhirnya perang, masyarakat Melayu bangun menentang dan menginginkan sistem yang nubie-Melayu, Singapura akhirnya melepaskan diri dari Malaysia dan membentuk negara sendiri. dan meminta sistem kewarganegaraan tunggal (berbanding dwiwarganegara, yang mengizinkan kaum pendatang mendapat status warganegara Malaya dan negara asal mereka). Kemerdekaan untuk semenanjung diperoleh pada 1957
Ketuanan Melayu
Semasa 1970-an, ketika Kebijakan Ekonomi Baru sedang jaya-jayanya, "Dominasi Melayu" merupakan fakta kehidupan bernegara yang diterima oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Manakala pada periode 1957 sampai dengan 1969 "Dominasi Melayu" dibendung oleh "tawar-menawar antaretnis" dalam pemerintahan Partai Perikatan, sejak Insiden 13 Mei, banyak ahli politik yang memandang bahwa lingkungan politik telah berubah menjadi didominasi oleh "kontrol hegemoni" Melayu dan UMNO; pada tahun 1970, salah satu anggota kabinet mendeklarasikan bahwa hak khusus Melayu akan terus ada "ratusan tahun ke depan". Tunku mengamati pada tahun 1977 bahwa "tampaknya kaum non-Bumiputera memandang bahwa mereka telah menjadi warga negara kelas dua dalam negara ini." Kebijakan etnik pemerintah Malaysia terus didasarkan atas dua argumen dasar Mahathir, yaitu status "historis" kekuasaan Melayu atas Malaya dan "kebutuhan khusus" Melayu. Oleh karena diskusi publik mengenai isu-isu ini dikriminalisasikan, terdapat sedikit sekali literatur-literatur lokal yang membahas supremasi Melayu.
Monarki
Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.
Daftar negara bagian dan wilayah persekutuan di Malaysia
Secara administratif Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan.
Ketuanan Melayu
Ketentuan-ketentuan konstitusional yang dirujuk sebagai "Agenda Melayu", mendapatkan sedikit sentimen dari kaum non-Melayu, walaupun kebanyakan dari mereka mendapatkan kewarganegaraan dan secara teoretis sejajar dengan warga Melayu di bawah konstitusi. Hal ini dapat disebabkan oleh penerimaan kontrak sosial yang salah seorang sejarahwan menulis: "Pada tingkat elit, kaum non-Melayu mengakui bahwa kaum Melayu secara politik superior karena status penduduk asli mereka dan bahwa susunan pemerintahan Malaysia memiliki karakter Melayu ... Kaum Melayu dijamin menjadi mayoritas baik dalam parlemen negara bagian maupun parlemen federal ... Kaum Melayu mengontrol posisi yang tertinggi dalam pemerintahan dan ... mendominasi anggota kabinet federal." Seorang sejarahwan Melayu menulis bahwa "Sebagai gantinya, kaum Cina mendapatkan melebihi apa yang kaum Cina Asia Tenggara lainnya mimpikan — kewarganegaraan yang setara, partisipasi politik dan jabatan, kesempatan ekonomi yang tidak dihalang-halangi, dan toleransi kepada bahasa, agama, dan institusi kebudayaan mereka."
Malaysia
Pada 1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi Empat Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura) dan berkomitmen kepada transformasi dari ekonomi yang bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur. Dengan investasi Jepang, industri-industri berat mulai dibuka dan beberapa tahun kemudian, ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini. Malaysia secara konsisten menerima lebih dari 7% pertumbuhan PDB disertai dengan inflasi yang rendah pada 1980-an dan 1990-an. Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak tersebut.
Orang Bawean di Malaysia
Beberapa jabatan penting didalam pemerintahan Malaysia harus dipegang oleh orang Melayu. Salah satu jabatan tertinggi yang hanya dapat diduduki oleh orang Melayu adalah Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Yang di-Pertuan Agong adalah gelar resmi bagi kepala negara di Negara Malaysia dan memiliki masa jabatan selama lima tahun.
Pemilihan umum Malaysia 2018
Pemilihan umum ini menghasilkan kemenangan untuk Pakatan Harapan, koalisi oposisi utama dalam Parlemen Malaysia. Koalisi ini memenangkan mayoritas sederhana kursi di Dewan Rakyat, majelis rendah parlemen Malaysia, dengan 113 kursi, dengan tambahan dari Partai Warisan Sabah, yang telah memenangkan 8 kursi lainnya, dan dua kandidat independen, secara tidak resmi bergabung dengan Pakatan Harapan, menghasilkan total 123 kursi bagi koalisi oposisi di parlemen yang baru, cukup untuk membentuk pemerintahan.
Sistem Jalan Tol Malaysia
Sistem jalan raya Malaysia diakui sebagai antara sistem jalan raya terbaik di Asia setelah Jepang dan Cina. Sehubungan dengan itu, beberapa batang jalan raya utama di Malaysia telah terdaftar sebagai bagian dari rute Jaringan Jalan Asia. 2 rute Jalan Raya Asia yang melalui Malaysia adalah Jalur dan .
Ibu kota kerajaan (Malaysia)
Ibu kota kerajaan (bahasa Melayu: Bandar diraja) adalah kota kedua terpenting setelah ibu kota sebuah negara bagian di Malaysia yang diperintah oleh seorang Raja atau Sultan. Namun bagi negeri-negeri Kelantan dan Terengganu, ibu kota negara bagiannya adalah juga merupakan ibu kota kerajaan.
Pengadilan Tinggi Malaysia
Pengadilan Tinggi di Malaysia adalah pengadilan tertinggi ketiga dalam hierarki pengadilan, setelah Pengadilan Federal dan Dewan Banding. Artikel 121 Konstitusi Malaysia menyatakan bahwa terdapat dua Pengadilan Tinggi yuridiksi koordinat—Pengadilan Tinggi di Malaya dan Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak (sebelum 1994, Pengadilan Tinggi di Borneo). Sebelum 1969, Pengadilan Tinggi di Singapura juga merupakan bagian dari sistem pengadilan Malaysia (lihat Hukum Singapura).
Politik Malaysia
Malaysia mengamalkan sistem parlemen dua kamar: DPR dan Dewan Negara. Dewan Negara memiliki 70 orang yang terpilih selama 3 tahun. Pemilihan anggotanya bisa dibagi dua: 26 anggota dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai perwakilan 13 negara. 44 anggota lagi ditunjuk oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk dua anggota dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu anggota masing-masing dari Labuan dan Putrajaya.
Daftar Perdana Menteri Malaysia
Perdana Menteri Malaysia adalah kepala pemerintahan Malaysia. Perdana Menteri dipilih Yang di-Pertuan Agong, Raja Malaysia, dari antara anggota parlemen yang mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Biasanya pemimpin partai politik terkuat dalam parlemen ("Dewan Rakyat") yang dipilih menjadi perdana menteri. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Perdana Menteri semuanya berasal dari UMNO ("United Malays National Organisation": Organisasi Nasional Melayu Bersatu), partai terbesar dalam Barisan Nasional (dikenal sebagai "Parti Perikatan" hingga 1969).
Mahathir Mohamad
Naiknya standar hidup serta upaya Dr. Mahathir membangun gedung-gedung ikonik dan mempertahankan kepentingan Malaysia telah membangkitkan identitas, kebanggaan, dan kepercayaan diri bangsa yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menjadikan Malaysia negara yang diperhitungkan di peta dunia dan sebagian besar penduduknya puas... [Namun], ia tidak bisa mengelak dari berbagai persoalan yang berpeluang menjangkiti masyarakat Malaysia di masa depan, mulai dari Islamisasi sampai korupsi dan kesenjangan ekonomi. Meski ia mempersatukan Malaysia selama 22 tahun, sistem politik-administrasi melemah dan memburuk di bawah pemerintahan Mahathir.
Mahathir Mohamad
Di bidang ekonomi, Mahathir mewarisi Dasar Ekonomi Baru dari pendahulunya yang dirancang untuk memperbaiki posisi ekonomi bumiputera (suku Melayu dan pribumi Malaysia) melalui tindakan afirmatif di berbagai sektor seperti kepemilikan perusahaan dan penerimaaan mahasiswa baru. Mahathir juga secara aktif mendorong privatisasi BUMN sejak awal 1980-an. Alasannya, pemimpin negara lainnya seperti Margaret Thatcher menerapkan ekonomi liberal dan ia merasa perpaduan ekonomi liberal dan tindakan afirmatif bagi bumiputera dapat menciptakan kesempatan ekonomi bagi usaha-usaha bumiputera. Pemerintahannya memprivatisasi maskapai penerbangan, sarana umum, dan telekomunikasi. Sekitar 50 BUMN diprivatisasi setiap tahun pada pertengahan 1990-an. Meski privatisasi secara umum memperbaiki kondisi kerja karyawan Malaysia di berbagai sektor industri dan menaikkan pemasukan pemerintah, banyak privatisasi yang terjadi tanpa proses tender terbuka dan menguntungkan orang-orang Melayu pendukung UMNO. Salah satu proyek infrastruktur terkenal waktu itu adalah pembangunan Lebuhraya Utara–Selatan, jalan tol yang membentang dari perbatasan Thailand ke SIngapura; kontrak pembangunan jalan tol ini diberikan kepada sayap bisnis UMNO. Mahathir memimpin pendirian produsen mobil Proton, hasil usaha patungan antara pemerintah Malaysia dan Mitsubishi. Pada akhir 1980-an, dengan bantuan tarif protektif, Proton menjelma dari perusahaan merugi menjadi produsen mobil terbesar di Asia Tenggara.
Mahathir Mohamad
Hubungan kedua negara sama-sama tidak stabil. Usai pemecatan dan penahanan Anwar, Madeleine Albright menjenguk istri Anwar. Mahathir sendiri menjadikan Amerika Serikat sebagai alasan kebijakannya. Terkait penahanan politik tanpa persidangan di Malaysia, ia mengatakan, "Berbagai peristiwa di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pemerintah mereka memiliki kekuasaan khusus yang bisa dilaksanakan untuk melindungi publik demi kemaslahatan bersama."
Geografi Malaysia
Putrajaya ialah pusat pemerintahan yang baru kerajaan yang digunakan untuk mengelakkan kepadatan lalu lintas di ibukota Kuala Lumpur. Pejabat Perdana Menteri telah berpindah ke Putrajaya pada 1999 dan seluruh pejabat kerajaan pusat dijangka di Putrajaya pada 2005. Hanya beberapa pejabat kerajaan akan ditempatkan di Kuala Lumpur, selain Anggota Parlemen. Pusat kota lain termasuk Ipoh, George Town, Johor Bahru, Kuching, dan Kota Kinabalu.
Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia
Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (bahasa Inggris: "Ministry of International Trade and Industry") adalah sebuah kementerian di bawah pemerintah federal Malaysia. Kementerian ini diberi tanggungjawab mengawasi kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh Malaysia di tingkat internasional seperti impor dan ekspor, juga menyelaraskan kegiatan dan kebijakan perindustrian negara ini. Dengan kantor pusat di Kuala Lumpur, kementerian ini merupakan satu-satunya kementerian yang tidak berpindah ke pusat pemerintahan baru pemerintah federal, Putrajaya. Hal ini mengikuti keputusan pemerintah yang memelihara Kuala Lumpur sebagai pusat keuangan, ekonomi, dan perindustrian nasional.
Mahathir Mohamad
Mahathir berhati-hati selama dua tahun pertama memerintah. Ia mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai ketua UMNO, lalu perdana menteri setelah memenangi pemilu 1982. In 1983, Mahathir memulai perseteruan pertama dalam serangkaian perselisihan yang kelak terjadi antara pemerintah dan kerajaan Malaysia. Posisi Yang di-Pertuan Agong, kepala negara Malaysia, akan diserahkan ke Idris Shah II dari Perak atau Iskandar dari Johor yang cukup kontroversial. Mahathir sangat keberatan dengan kedua sultan tersebut. Keduanya adalah pemimpin aktivis, dan Iskandar sendiri beberapa tahun sebelumnya dijerat pasal pembunuhan. Mahathir mencoba lebih dulu membatasi kekuasaan pewaris takhta baru atas pemerintahannya. Ia mengusulkan amendemen Konstitusi Malaysia ke parlemen supaya Raja dianggap menyetujui RUU apapun yang belum disetujui oleh Parlemen dalam kurun 15 hari. Amendemen tersebut juga menyerahkan kekuasaan menyatakan keadaan darurat dari Raja ke Perdana Menteri. Raja saat itu, Ahmad Shah dari Pahang, menyetujui usulan tersebut, tetapi menolak setelah ia tahu bahwa usulan tersebut akan menganggap para sultan menyetujui RUU yang disahkan parlemen negara bagian. Atas dukungan para sultan, Raja menolak menyetujui amendemen konstitusi yang sudah disahkan parlemen. Ketika publik menyadari kebuntuan ini dan para sultan menolak bersepakat dengan pemerintah, Mahathir memimpin demonstrasi di jalanan. Pers berpihak dengan pemerintah, meski sebagian masyarakat Melayu, termasuk politikus UMNO konservatif, dan bahkan sebagian besar masyarakat Tionghoa mendukung sultan. Krisis mereda setelah lima bulan karena Mahathir dan para sultan saling bersepakat. Hak Raja untuk menyatakan keadaan darurat akan dipertahankan, tetapi apabila ia menolak menyetujui RUU, RUU tersebut akan dikembalikan ke Parlemen sehingga veto Raja tidak berlaku.
Politik Minangkabau
Di Malaysia, sistem politik dan adat yang menganut sistem Koto Piliang dikenal dengan adat "Temenggong". Sedangkan sistem politik dan adat yang menganut sistem Bodi Caniago disebut dengan adat "Perpatih". Sistem Perpatih hanya berlaku di Negeri Sembilan dan bagian utara Malaka saja, sedangkan kerajaan-kerajaan lainnya menganut sistem Temenggong. Di Indonesia, sistem politik Minangkabau yang mengedepankan demokrasi, persamaan hak, dan keadilan sosial itu dirangkum dalam dasar negara Pancasila.
Monarki Malaysia
Di Malaysia, negara-negara Malaya adalah sembilan negara bagian di Semenanjung Malaya yang memiliki penguasa. Penguasa tersebut disebut raja dan "Yang di-Pertuan Besar" di Perlis dan Negeri Sembilan dan "Sultan" di tempat lainnya.
Monarki
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.
Pengadilan Banding Malaysia
Mahkamah Rayuan adalah pengadilan tingkat banding dalam sistem kehakiman di Malaysia. Ini adalah tingkat pengadilan tertinggi setelah Mahkamah Federal. Pengadilan ini dibentuk tahun 1994 sebagai bagian dari reformasi terhadap sistem kehakiman untuk menciptakan pengadilan banding tingkat dua setelah Dewan Privi yang tunduk ke Britania Raya dibubarkan pada 1985. Pengadilan ini dipimpin oleh Presiden Mahkamah Rayuan, orang terpenting kedua di sistem kehakiman Malaysia setelah Hakim Agung Malaysia.
Ketuanan Melayu
Sebelum Kebijakan Ekonomi Baru, telah terdapat berbagai program-program aksi afirmatif yang dijalankan pemerintah Malaysia. Namun, kebanyakan hanyalah berfokus pada sektor pelayanan sipil. Penerimaan masuk perguruan-perguruan tinggi negara juga didasarkan pada kemampuan pelajar. Pemerintahan Tunki lebih memilih kebijakan "laissez-faire" dan meminimalisasi intervensi ekonomi. Walaupun beberapa badan pemerintah sebelumnya seperti Lembaga Kemajuan Kampung & Perusahaan ("Rural & Industrial Development Authority", RIDA) telah didirikan untuk membantu para wirausahawan Melayu, program-program badan ini dikritik karena memberikan bantuan berdasarkan pada koneksi politik. RIDA kemudian diganti namanya menjadi Majlis Amanah Rakyat (MARA) pada tahun 1965 sebagai simbol perkembangan kewirausahaan Melayu.
Malaysia
Ketika Malaya bergerak ke arah kemerdekaan, pemerintah mulai menerapkan perencanaan ekonomi lima tahunan, dimulai dengan Rencana Lima Tahun Malaya Pertama pada 1955. Ketika Malaysia didirikan, istilah perencanaan diganti dan dinomori, dimulai dengan Rencana Malaysia Pertama pada 1965.
Geografi Malaysia
Malaysia terletak di lintang utara bumi, yaitu bagian utara dari Garis Khatulistiwa. Ia terdiri dari dua area utama yang dipisahkan oleh Laut China Selatan (531.1 kilometer persegi). Kedua daerah membentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu pinggir laut yang miring, hutan lebat dan berbukit-bukit. Iklimnya adalah khatulistiwa tetapi hanya untuk setengah daerah di Malaysia, terutamanya di bagian utara Semenanjung Malaysia dan Sabah utara mengalami iklim muson tropis.
Malaysia
Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, "Dewan Rakyat" (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau "Dewan Negara" (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia). 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian. Voting tidak diwajibkan.
Sarawak
Negara bagian tersebut dikenal karena keberagaman suku bangsa, budaya, dan bahasa. Kepala negara bagiannya adalah Gubernur, yang sekarang dikenal sebagai Yang di-Pertua Negeri, sementara kepala pemerintahannya adalah Ketua Menteri. Sistem pemerintahannya mengikuti sistem parlementer Westminster dan memiliki sistem legislatur terawal di Malaysia. Negara bagian tersebut terbagi dalam distrik dan divisi administratif. Inggris dan Melayu adalah dua bahasa resmi di negara bagian tersebut; tidak ada agama resmi di sana. Museum Negara Bagian Sarawak adalah museum tertua di Borneo. Negara bagian tersebut dikenal karena alat musik tradisional-nya, sapeh. Festival Musik Hutan Hujan Sedunia adalah salah satu acara musik utama di Malaysia. Sarawak adalah satu-satunya negara bagian di Malaysia yang merayakan perayaan Gawai Dayak.
Malaysia
Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu.; sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.
Negara kesatuan
Sebagian besar negara yang menjalankan sistem Westminster adalah negara kesatuan kecuali India, Australia, Kanada, dan Malaysia, yang berbentuk federal. Negara-negara ini dapat dipandang sebagai campuran kedua-dua sistem itu, menggunakan sentralitas sistem kesatuan pada tingkatan federal, dan berbagi kekuasaan dengan negara bagian, provinsi, atau teritori yang dijumpai di dalam sistem federal.
Malaysiakini
Tidak seperti kebanyakan sumber-sumber berita di Malaysia, Malaysiakini tetap bebas dari peraturan pemerintah dan dengan demikian secara luas dianggap sebagai satu-satunya negara yang kredibel, suara independen. Malaysiakini telah mendapatkan pujian dan dukungan baik secara teratur meliputi subjek dan sudut pandang yang dianggap tabu oleh para penyiaran dan media cetak. Namun kenyataannya bahwa ia masih diizinkan beroperasi adalah sebagian disebabkan oleh toleransi pemerintah Malaysia mengenai sensor internet. Pemerintah Malaysia telah berjanji tidak akan ada kontrol dan sensor konten Internet sejalan dengan upaya untuk menciptakan Multimedia Super Corridor.
Malaysia
Tahun-tahun permulaan pembentukan atau kemerdekaan diganggu oleh konflik dengan Indonesia yang dicetuskan oleh Soekarno melalui Dwikora karena ketidak sesuaian dengan laporan Sekretaris Jenderal PBB menyangkut pelanggaran Manila Accord dalam pembentukan Malaysia, Dalam perjalanan federasi ini kemudiaan diikuti dengan keluarnya Singapura pada 1965 karena kembali adanya ketidak sesuaian dengan "Perjanjian Pembentukan Malaysia" dengan dipicu oleh politik diskriminasi, dan pertikaian antar-ras di dalam Insiden 13 Mei pada 1969. Filipina juga membuat pengakuan aktif terhadap Sabah dengan penyelesaian damai pada periode itu berdasarkan penyerahan sebagian wilayah Kesultanan Brunei, yakni bagian timur-utara kepada Kesultanan Sulu pada 1704. Pengakuan atas wilayah ini masih dilanjutkan hingga saat ini oleh pihak Filipina.
Setelah Insiden 13 Mei pada 1969, Kebijakan Ekonomi Baru yang kontroversial—upaya penaikan hasil bagi kue ekonomi bumiputra ("pribumi", yang menyertakan sebagian besar orang Melayu, tetapi tidak selalu penduduk asli) dibandingkan dengan kelompok suku lainnya—diluncurkan oleh Perdana Menteri Abdul Razak. Malaysia sejak saat itu memelihara kesetimbangan politik kesukuan yang lunak, dengan sistem pemerintahan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan yang pantas dari semua ras.
Rute negeri
Jalur negeri adalah sistem jalan untuk setiap negara di Malaysia yang dibiayai oleh negeri masing-masing melalui Departemen Pekerjaan Umum negeri masing-masing. Umumnya standar yang digunakan oleh jalan raya negara adalah sama seperti rute federal cuma bedanya adalah rute negeri dibiayai oleh negeri. Hanya Sarawak dan Wilayah Persekutuan saja yang tidak jalan raya negara.
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur adalah tempat berdirinya Parlemen Malaysia, yang terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kota ini diwakilkan di Dewan Rakyat oleh sebelas orang anggota parlemen, yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Setelah sekian lama cenderung dikuasai oleh Barisan Nasional, pada pemilihan umum 8 Maret 2008, partai oposisi menguasai kursi-kursi parlemen untuk Kuala Lumpur. Partai-partai tersebut adalah Partai Tindakan Demokratik (5 kursi), Partai Keadilan Rakyat (4 kursi), dan Partai Islam Se-Malaysia (1 kursi); hanya satu kursi Dewan Rakyat yang diduduki oleh BN.
Malaysia
Kuala Lumpur adalah ibukota resmi dan kota terbesar di Malaysia. Putrajaya di pihak lain, dipandang sebagai ibukota administratif pemerintahan persekutuan Malaysia. Meskipun banyak cabang eksekutif dan judikatif pemerintahan persekutuan telah pindah ke sana (untuk menghindari kemacetan yang tumbuh di Kuala Lumpur), tetapi Kuala Lumpur masih dipandang sebagai ibukota legislatif Malaysia karena di sanalah beradanya kompleks gedung Parlemen Malaysia. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.
Dewan Undangan Negeri
Majelis ini memiliki kekuasaan untuk memberlakukan hukum negara bagian sebagaimana diatur oleh Konstitusi Malaysia. Partai mayoritas di setiap majelis membentuk pemerintahan negara bagian, dan pemimpin partai mayoritas menjadi menteri besar (untuk negara-negara dengan penguasa turun-temurun) atau ketua menteri (untuk negara-negara tanpa penguasa turun-temurun) dari negara bagian tersebut.
Yang di-Pertuan Agong
Yang di-Pertuan Agong dengan kekuasaannya berhak memilih pemimpin sebuah negeri federal di Malaysia. Hal ini diatur kemudian dalam Konstitusi Malaysia.
Johor
Negara bagian Johor memiliki sistem jalan tol yang bagus. Jalan Tol Utara-Selatan menghubungkan banyak kota-kota utama di Johor dan juga dengan negara-negara bagian lainnya di sisi barat Semenanjung Malaysia. Selain itu, Jalan Layang Johor–Singapura yang dilengkapi dengan jalan raya duaan tiga lorong menghubungkan negara bagian Johor dengan negara Singapura. Jalur Kedua Malaysia-Singapura yang letaknya di kota Iskandar Puteri telah dibangun pada tahun 1997 untuk mengatasi kemacetan. Ini menghubungkan secara langsung dengan Lebuhraya Utara Selatan.
Pemilihan umum Malaysia 2013
Masa jabatan parlemen menurut Konstitusi Malaysia adalah lima tahun. Setelah itu, Parlemen Federal harus dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong atas saran Perdana Menteri sebagaimana yang tercantum di undang-undang pemilu nasional Malaysia. Pemilu di Malaysia menggunakan sistem "first-past-the-post" dan dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia.
Sarawak
Kepala negara bagian Sarawak adalah Yang di-Pertua Negeri (juga dikenal sebagai TYT atau Gubernur Negara Bagian), sebuah jabatan yang sebagian besar simbolik, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong (raja) Malaysia. Sejak 2014, jabatan tersebut dipegang oleh Abdul Taib Mahmud. TYT melantik ketua menteri sebagai kepala pemerintahan. Ketua menteri saat ininya adalah Abang Johari Openg (BN). Umumnya, pemimpin partai yang mendapatkan suara mayoritas Majelis Legislatif negara bagian tersebut dilantik sebagai ketua menteri. Para perwakilan terpiki dikenal sebagai anggota majelis negara bagian. Majelis negara bagian mengesahkan hukum-hukum pada subyek yang tidak berada di bawah yuridiksi Parlemen Malaysia seperti administrasi lahan, pekerjaan, kehutanan, imigrasi, perkapalan dagang dan perikanan. Pemerintah negara bagian diurus oleh ketua menteri dan menteri-menteri kabinet dan asisten-asisten menterinya.
Pemilihan umum Malaysia 2013
Koalisi penguasa Barisan Nasional (BN), yang didominasi United Malays National Organisation (UMNO) pimpinan Perdana Menteri Najib Razak, memenangkan mayoritas kursi di parlemen, meski Pakatan Rakyat (PR; dibentuk oleh tiga partai oposisi) memenangkan suara rakyat terbanyak. Hal ini dikarenakan kursi tidak dialokasikan secara proporsional kecuali di tingkat konstituensi, sesuai sistem "first-past-the-post". Tetap saja, PR berhasil menambah jumlah perwakilannya di Parlemen, sedangkan BN kehilangan beberapa kursi.
Pakatan Harapan
Pakatan Harapan atau Aliansi Harapan (disingkat: PH) adalah sebuah aliansi politik yang didirikan pada tahun 2015 sebagai sebuah koalisi partai-partai cenderung kiri dan tengah. Aliansi ini merupakan koalisi terbesar kedua di Parlemen Malaysia, setelah Barisan Nasional yang berkuasa. Presiden Pakatan Harapan, Wan Azizah Wan Ismail, telah menjadi Pemimpin Oposisi Malaysia sejak 18 Mei 2015. Di tingkat negara bagian, aliansi ini merupakan koalisi terbesar di 2 dari 13 majelis legislatif negara bagian Malaysia dan membentuk pemerintahan di negara bagian Selangor dan Pinang.
Sistem Jalan Tol Malaysia
Sistem jalan Tol Malaysia adalah jaringan jalan tol di Semenanjung Malaysia. Panjang keseluruhan jalan tol di Malaysia adalah 3,800 kilometer. Pembinaan jalan tol ini berdasarkan konsesi perusahaan swasta yang diawasi oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia.
Rukun Negara
Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Parlementer dan Raja
Konstitusional dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai
Kepala Negara. Sesuai dengan posisi yang di-Pertuan Agong sebagai Raja
menurut Konstitusi, sistem monarki juga diamalkan di setiap negeri, dan
Yang Di-Pertua Negeri/Gabenur untuk negeri-negeri yang tidak monarki. Seri Paduka
Dia, Raja-Raja dan Yang Dipertua Negeri adalah merupakan lambang
perpaduan rakyat.
Kesetiaan kepada Raja dan Negara berarti, bahwa setiap warga negara
harus berkonsentrasi penuh taat setia, jujur ​​dan ikhlas kepada Seri Paduka
Dia Yang di-Pertuan Agong. Di negara bagian pula, penduduk
berfokus taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka
tinggal tanpa mengurangi taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong.
Insiden 13 Mei
Dalam perebutan kekuasaan yang menyusul di lingkungan UMNO, Tunku Abdul Rahman digulingkan. Pemerintahan yang baru didominasi oleh kelompok "ultra-Melayu" yang dengan segera bertindak untuk menenangkan masyarakat Melayu dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang mengandung kebijakan-kebijakan yang melindungi kaum "bumiputra" (Melayu). Banyak undang-undang pers Malaysia yang keras yang berusaha untuk mengendalikan ketegangan rasial, juga berasal dari masa ini.
Politik Malaysia
DPR itu memiliki sebanyak 222 anggota, dan setiap anggota mewakili satu daerah pemilihan. Anggota dipilih atas dasar dukungan banyak pihak melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat menjabat selama 5 tahun, dan setelah itu pemilu yang baru akan diadakan.
Ketuanan Melayu
Ketegangan mulai muncul setelah Pemilihan Umum Malaysia tahun 1986, ketika UMNO berhasil mendapatkan mayoritas kursi Parlemen, mengizinkan UMNO membentuk pemerintahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain. Beberapa pemimpin UMNO dengan serius mendiskusikan kemungkinan pemerintahan tanpa koalisi ini. Salah satu pemimpin tersebut, Abdullah Ahmad, secara publik mendukung supremasi Melayu secara permanen dan menurunkan status kaum non-Melayu sebagai warga negara kelas dua. Seruan ini pada akhirnya tidak dihiraukan dan pemerintahan koalisi Barisan Nasional tetap berlanjut. Walau demikian, beberapa pejabat UMNO memperingati partai-partai non-Melayu untuk tidak "bermain api" dengan mempertanyakan isu-isu seperti hak khusus orang Melayu ("Hak Keistimewaan Orang Melayu"). Dalam Majelis Umum UMNO tahun itu, Mahathir menyatakan: "Kita tidak berharap mencuri hak-hak orang lain. Namun janganlah biarkan orang lain mencuri hak-hak kita." Ketika parlemen bersidang, DAP mulai menyerukan keberatannya mengenai pembagian warga Malaysia menjadi "warga negara kelas satu dan kelas dua". Sebagai balasannya, beberapa anggota parlemen UMNO mulai menyebut-nyebut kaum non-Melayu sebagai pendatang asing dalam parlemen. Ketika DAP mencoba untuk melakukan penelusuran distribusi ekonomi antar kaum untuk mengevaluasi progres Kebijakan Ekonomi Baru, peraturan parlemen ("Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat") diamendemen sehingganya melarang penelusuran tersebut.
Departemen Pekerjaan Umum Malaysia
Departemen Pekerjaan Umum Malaysia (JKR) adalah salah satu departemen pemerintah Malaysia yang bertanggung jawab membangun dan menjaga infrastruktur publik di Malaysia seperti sandi federal dan negara, bangunan pemerintah , listrik, air dan banyak lagi. Badan ini berada di bawah Departemen Pekerjaan Malaysia.
Malaysia Airlines
Setelah Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia tahun 1965. Hanya dalam kurun waktu 6 Tahun saja, Malaysia-Singapore Airlines yang dibentuk sebelum kedua Negara tersebut benar-benar terpisah, maskapai ini menjadi tempat perdebatan kedua Negara seusai negara kecil tersebut berpisah yang menyebabkan MSA harus dipisah, karena Malaysia menginginkan fokus rute dikembangkan ke arah domestik, sementara Singapura berfokus pada rute Internasional. Akhirnya, pada Tahun 1972 kedua pemerintah yang berkepentingan, secara resmi memisahkan operasi manajemen. Malaysia Airline System, Maskapai Pemerintah Malaysia hanya mendapatkan armada Pesawat Terbang Fokker F27, rute domestik dan internasional yang berasal dari Negara tersebut, MAS mulai beroperasi pada 1 Oktober 1972.
Pemerintah Langit
Pemerintah Langit adalah nama komunitas peduduk dengan kelompok dengan agama khusus yang didirikan oleh Ariffin Mohamad di Malaysia. Komunitas Penduduk tersebut berbasis di Besut, Terengganu, dan dirobohkan oleh pemerintah Malaysia pada bulan Agustus 2005 karena telah melanggar hukum dengan mengadakan aliran agama sesat Pada 2006, Ariffin Mohamed dikeluarkan kerakyatan Malaysia dan dibuang ke Narathiwat, Thailand, yang tidak jauh dari perbatasan Kelantan/ Malaysia. Delapan belas anggota Komunitas Pemerintah Langit tetap tinggal di Malaysia atas belas kasihan dari Kuasa Hukum Pengadilan Tinggi Syariah , sedangkan 40 anggota diberikan kelonggaran hukuman pidana pada saat menyangkal adanya pemerintah langit.
Distrik di Malaysia
Di Malaysia adanya pembagian administrasi yang bergelar distrik (jajahan di Kelantan, dan divisi di Sabah dan Sarawak). Distrik yang dikelola langsung oleh pemerintah federal adalah Wilayah Persekutuan, yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan.Tiada
Pengadilan Malaysia
Sistem pengadilan Malaysia berasal dari piagam tahun 1807 yang dikenal sebagai" Piagam Keadilan Pertama" yang memberikan Perusahaan Hindia Timur Inggris hak dari Pemerintah Kerajaan Inggris untuk mengadakan Pengadilan di pemukiman Penang.
Ketuanan Melayu
Seiring dengan persiapan Malaya untuk memiliki pemerintahan sendiri, Britania memulai "Sistem Keanggotaan" (seperti sistem kabinet). Seperti Komiter Hubungan antar Komunitas, keanggotaan pemerintahan berasal dari berbagai komunitas. Sistem ini dianggap sebagai titik awal model pembagian kekuasaan multirasial di Malaya dan Malaysia setelah kemerdekaan. Pada saat yang sama, Britania juga mulai meletakkan kerangka sistem pendidikan nasional yang akan menciptakan rasa "kebersamaan sebagai warga Malaya". Proposal "Barnes Report" yang diajukan oleh Britania mendapatkan penentangan yang kuat dari komunitas Cina karena "jenuh dengan nasionalisme Melayu" dan memperkuat ketuanan Melayu. Proposal lainnya, "Fenn-Wu Report", mendapatkan dukungan kaum Cina, namun tidak mendapat persetujuan kaum Melayu. Pada akhirnya rekomendasi "Barnes Report" akan sekolah nasional berbahasa Inggris diimplementasikan pada tahun 1952 di tengah-tengah protes kuat dari kaum Cina yang kecewa terhadap tidak adanya ketentuan mengenai sekolah berbahasa non-Melayu. Pada tahun 1956, sebuah komite yang dikepalai Tun Abdul Razak mengevaluasi sistem pendidikan ini. Propasal "Razak Report" merekomendasikan bahwa sekolah dasar berbahasa non-Melayu diizinkan untuk dibuka, namun haruslah memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah nasional. Sekolah menengah berbahasa non-Melayu tidak akan diizinkan dan hanya sekolah menengah nasional saja yang akan dibiayai pemerintah. Komunitas Cina dengan kuat menetang proposal "Razak Report" ini pula dan melancarkan kampanye melawannya. Walaupun demikian, rekomendasi "Razak Report" ini pada umumnya sangat sukses dan kebanyakan rekomendasinya masih digunakan sampai dengan sekarang.
Demonstrasi Bersih 5
Demonstrasi Bersih 5 (juga dikenal dengan slogannya : Satukan energi kita – Malaysia Baru) adalah protes demokratis damai di Malaysia yang didukung oleh Koalisi untuk Pemilihan Umum yang Bersih dan Adil (Bersih) dan berlangsung pada tanggal 19 November 2016. Demonstrasi ini diadakan untuk menyerukan sebuah sistem pemilihan umum yang baru dan bersih di Malaysia. Sebuah konvoi Bersih juga diluncurkan dan bermaksud untuk menargetkan seluruh bagian dari Malaysia untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah demokrasi terkini secara nasional.
Mahathir Mohamad
Dalam dasawarsa kedua masa pemerintahannya, Mahathir kembali berselisih dengan kerajaan Malaysia. Pada tahun 1992, putra Sultan Iskandar, pemain hoki, dilarang mengikuti kejuaraan selama lima tahun karena menyerang lawan. Iskandar kemudian menarik semua tim hoki Johor dari kejuaraan nasional. Ketika keputusannya dikritik oleh seorang pelatih setempat, Iskandar memintanya datang ke istana dan memukulnya. Parlemen federal dengan suara bulat memprotes kelakuan Iskandar. Mahathir memanfaatkan kesempatan ini untuk menghapus kekebalan konstitusional sultan dari gugatan pidana dan perdata. Pers pun mendukung Mahathir dan mulai menerbitkan berbagai keburukan anggota keluarga kerajaan Malaysia. Setelah pers mengungkapkan kekayaan kerajaan yang sangat mewah, Mahathir memutuskan memotong pasokan keuangan kerajaan. Karena pers dan pemerintah bersatu melawan kerajaan, para sultan tunduk pada tuntutan pemerintah. Hak kerajaan untuk menolak menyetujui undang-undang dibatasi oleh amendemen konstitusi tahun 1994. Dengan lenyapnya status dan kekuasaan kerajaan Malaysia, Wain menulis bahwa pada pertengahan 1990-an Mahathir telah menjelma menjadi "raja Malaysia tanpa mahkota".
Malaysia
Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti di bawah kepemimpinan perdana menteri keempat, Dr. Mahathir Mohamad. Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri (terutama bidang komputer dan elektronika rumahan). Pada periode ini juga, bentang darat Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka mega-projek. Projek paling terkemuka adalah Menara Kembar Petronas (sempat menjadi gedung tertinggi di dunia), Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Lebuhraya Utara-Selatan, Sirkuit Internasional Sepang, Koridor Raya Multimedia (MSC), bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakun, dan Putrajaya, pusat pemerintahan persekutuan baru.
Lareh Bodi Caniago
Di Malaysia, sistem adat ini dikenal dengan Adat Perpatih. Adat Perpatih merupakan salah satu bentuk sistem demokrasi Melayu. Seperti dalam penentuan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Dimana tidak berlaku sistem waris turun-temurun dari bapak ke anak, tetapi melalui pemilihan berdasarkan Undang Luak yang empat, yaitu "Undang Rembau", "Undang Sungai Ujung", "Undang Johol", dan "Undang Jelebu". Empat undang ini akan bermusyawarah untuk melantik salah seorang keturunan dari raja Pagaruyung untuk menjadi Yang Dipertuan Besar. Undang Luak juga dilantik oleh datuk-datuk lembaga di luak (daerah) masing-masing. Dato Lembaga ini pula adalah pemimpin-pemimpin yang dilantik secara muafakat oleh pemimpin-pemimpin keluarga yang digelar "Bapak". Darisini terlihat, bahwa secara keseluruhan pemimpin dipilih oleh rakyat biasa.
Ketuanan Melayu
Kerusuhan ini menyebabkan perubahan drastis pada pendekatan pemerintah terhadap isu-isu rasial dengan memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang mengutamakan etnis Melayu. Kebijakan Kebudayaan Nasional yang menekankan pada asimilasi warga non-Melayu ke dalam kelompok etnis Melayu juga diperkenalkan pada tahun 1970. Namun semasa 1990-an Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad menolak pendekatan ini dengan konsep Bangsa Malaysianya yang menekankan warga Malaysia, bukan etnis Melayu, sebagai identitas negara Malaysia. Semasa tahun 2000-an, para politikus kembali menekankan konsep ketuanan Melayu, dan secara publik mengkritik menteri-menteri pemerintahan yang mempertanyakan konsep kontrak sosial.
Malaysia
Secara administratif, Malaysia memiliki 13 negara bagian (11 di Malaysia Barat dan 2 di Malaysia Timur) dan 3 wilayah persekutuan (semua tiga wilayah persekutuan digabungkan menjadi satu dalam bendera Malaysia) yang dilambangkan sebagai empat belas jalur dan sudut bintang di Bendera Malaysia yang dinamakan "Jalur Gemilang":
Transportasi di Malaysia
Transportasi di Malaysia mulai berkembang selama pemerintahan kolonial Inggris, dan jaringan transportasi di negara itu kini beragam dan berkembang. Jaringan jalan Malaysia sangat luas, meliputi 63.445 km, termasuk 1.630 km jalan tol. Jalan raya utama negara ini membentang lebih dari 800 km, mencapai perbatasan Thailand dan Singapura. Jaringan jalan di Semenanjung Malaysia adalah berkualitas tinggi, sementara sistem jalan di Malaysia Timur tidak seperti yang berkembang dengan baik. Modus utama transportasi di Semenanjung Malaysia termasuk bus, kereta api, mobil dan hingga ke perbatasan, dan juga pesawat terbang.
Yang di-Pertuan Agong
Yang di-Pertuan Agong bertugas sebagai pemimpin kerajaaan konstitusional di bawah Konstitusi Malaysia. Sebagai Kepala Negara Federal, kekuasaan sang raja dibatasi oleh Undang-undang Parlemen Federal. Kekuasaan Eksekutif ada dipundak Yang di-Pertuan Agong. Kekuasaan Yang di-Pertuan Agong dibagi dua:Kekuasaan mutlak Yang di-Pertuan Agong berlaku dalam pemilihan Perdana Menteri, pembekuan parlemen, dan pertemuan Majelis Raja-Raja. Dibawah Sistem Westminster, Yang di-Pertuan Agong diminta untuk memilih salah seorang Perdana Menteri untuk mewakili suara Dewan Rakyat (Parlemen) ke Raja. Sang Perdana Menteri bisa turun dari jabatannya disebabkan Mosi tidak percaya oleh Dewan Rakyat. Ketika hal ini terjadi, Yang di-Pertuan Agong akan memilih Perdana Menteri yang baru. Secara konvensi, seorang Perdana Menteri adalah ketua partai dari partai yang berkuasa di Dewan Rakyat, yaitu Barisan Nasional yang telah berkuasa sejak kemerdekaan tahun 1957
Dewan Rakyat Malaysia
Dewan Rakyat adalah nama majelis rendah di parlemen Malaysia. Mempunyai 222 anggota, dan setiap anggota mewakili satu kawasan pemilu. Mereka dipilih atas dasar dukungan banyak orang melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat memegang jabatan maksimal selama lima tahun, dan dalam tempo lima tahun tersebut pemilu yang baru akan diadakan untuk memilih anggota Dewan Rakyat untuk masa jabatan lima tahun seterusnya.
1Malaysia
Aspek utama adalah sikap saling menghormati dan bersikap menerima satu sama lain. Masyarakat majemuk di Malaysia perlu disatukan dalam 1 Malaysia.
Geografi Malaysia
Geografi Malaysia berkaitan dengan iklim tropis Malaysia, sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Ada dua bagian yang membagi dari negara ini yaitu Semenanjung Malaysia di barat dan Malaysia Timur di timur.