Apa yang disebut dengan pemerintahan republik ?
Otonomi khusus Papua
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Keputusan politik penyatuan Papua (semula disebut Irian Barat kemudian berganti menjadi Irian Jaya) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.
Politik Amerika Serikat
Pada dasawarsa 1790-an, sudut pandang baru dan berbeda tentang haluan kesejahteraan negara telah dikembangkan, dan mereka yang berseberangan dengan cara pandang ini berupaya meraih dukungan pergerakan mereka dengan melakukan penyelimutan secara bersama-sama. Para pengikut Alexander Hamilton, faksi Hamilton, mengambil nama "Federalis"; mereka menginginkan sebuah pemerintah pusat yang kuat yang akan mendukung kepentingan-kepentingan perdagangan dan industri. Para pengikut Thomas Jefferson, "Jeffersonian" dan kemudian "Anti-Federalis," mengambil nama "Partai Demokrat-Republik"; mereka lebih menghendaki sebuah republik agraris yang terdesentralisasi di mana pemerintah federal memiliki kekuasaan yang terbatas. Pada tahun 1828, kaum Federalis menghilang sebagai organisasi, digantikan oleh Partai Whig, hadir sebagai oposisi pada pemilihan umum pada masa Presiden Andrew Jackson. Masa kepresidenan Jackson memecah Partai Demokrat-Republik: pengikut Jackson menjadi Partai Demokrat dan mereka yang mengikuti kepemimpinan John Quincy Adams menjadi "Nasional Republik". Sistem dua partai yang masih terpelihara hingga sekarang dilahirkan pada masa itu. (Catatan: "The National Republicans"-nya John Quincy Adams tidak sama dengan Partai Republik saat ini.)
Republik Lanfang
Cara Pemilihan Ketua Kongsi Lan Fan saat itu menurut pemahaman zaman sekarang ini adalah sangat demokratis yaitu Ketua Kongsi dipilih melalui pemilihan umum oleh seluruh warga Kongsi. Karena cara pemilihan ini sehingga oleh sebagian orang yang menterjemahkan tulisan Yap Siong Yoen (anak tiri dari Kapitan Kongsi Lan Fang yang terakhir)dan tulisan J.J. Groot (sejarawan Belanda) mengenai Kongsi Lan Fang yang di interpretasikan terlalu jauh sehingga Kongsi Lan Fang diartikan adalah "Republik Lan Fang" padahal di dalam kedua-dua tulisan itu tidak ada kata Republik. Disamping itu kata Republik adalah untuk sebutan bagi suatu negara / wilayah yang merdeka sedangkan Kongsi Lan Fang saat walaupun mendapat status otonomi khusus namun tetap berada dibawah naungan Kesultanan Pontianak sehingga bukan merupakan suatu negara merdeka. Oleh karena itu apa yang disebut sebagai "Republik Lan Fang" itu tidak pernah ada, yang ada adalah Kongsi Lan Fang yang mendapat status otonomi khusus dari Sultan Pontianak.
Dinasti Flavia
Sejak runtuhnya Republik, otoritas Senat Romawi sebagian besar terkikis di bawah sistem kuasi-pemerintahan monarki yang didirikan oleh Augustus, yang dikenal sebagai Principatus. Principatus memperbolehkan adanya sebuah rezim diktator "de facto", sambil mempertahankan kerangka formal Republik. Kebanyakan Kaisar menegakkan fasad publik demokrasi, dan sebagai imbalannya Senate mengakui status Kaisar sebagai raja de facto secara implisit. Perang sipil tahun 69 telah memperjelas bahwa kekuatan nyata di Kekaisaran tergantung dengan kendali militer. Pada saat Vespasianus memproklamasikan kaisar di Roma, harapan memulihkan Republik telah lama hilang.
Penguasa monarki
Penguasa monarki () adalah seorang kepala negara yang jabatannya biasanya diwariskan dan memerintah seumur hidup atau hingga ia turun tahta. Sebuah negara yang dipimpin seorang penguasa monarki disebut monarki. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "monos archein", artinya "satu pemerintah". Saat ini gelar penguasa monarki di beberapa negara tidak memiliki arti politik karena negara itu telah berubah menjadi republik, namun tetap diwariskan.
Etika sosial Luther
Luther menarik perbedaan antara pemerintahan “spiritual” dan “duniawi” atas masyarakat. Pemerintahan “spiritual” dari Allah diberlakukan melalui Firman Allah dan tuntunan Roh Kudus. Sebaliknya, pemerintahan “duniawi” Allah diberlakukan melalui raja-raja, pangeran-pangeran, pemerintah, dan hakim-hakim dengan mempergunakan pedang dan hukum gereja. Semua itu tidak mempunyai kewenangan dalam hal ajaran. Dalam gagasan Luther mengenai pemerintahan “dunawi” memperlihatkan pemerintah yang sah mempunyai kewajiban untuk menindas usaha-usaha yang hendak melancarkan pemberontakan terhadapnya. Namun, dia menolak hal itu dengan mengatakan bahwa para pemerintah (raja) tidak boleh memerintahkan kepada orang-orang apa yang harus mereka percayai. Ada garis-garis pembatas antara gereja dan negara. Gereja tidak mempunyai kekuasaan atas negara. Meskipun demikian, pemerintah bertanggungjawab kepada Allah dan raja-raja yang mau melenyapkan gerakan kerohanian dengan kekerasan (pedang). Negara tidak dapat memaksakan keyakinan iman seseorang. Allah tidak mau dan tidak dapat menginzinkan siapa pun selain diri-Nya untuk memerintah jiwa-jiwa. Jika ada orang yang memerintah jiwa-jiwa berarti ia telah merebut hak-hak Allah dan apa yang dilakukannya adalah menggoda dan merusak jiwa-jiwa itu. Hal itu dikarenakan, seseorang tidak dibaptiskan atas nama raja-raja atau pembesar-pembesar, bukan atas nama sekumpulan orang banyak, tetapi atas nama Kristus dan Allah sendiri. Dengan kata lain, orang tidak perlu harus mengikuti apa yang dipercayai oleh pemerintah, sebab kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa bukan berasal dari Allah. Sama halnya dengan Rasul Paulus yang tidak menyuruh orang untuk menaatinya. Oleh karena itu, Luther mempertegas bahwa tugas tanggung jawab pemerintah adalah mempraktikkan keadilan, mengizinkan kebebasan setiap orang dalam melaksanakan kepercayaannya, membela negara dari semua musuh-musuhnya, dan memuliakan Tuhan. Luther mengajak semua orang Kristen untuk hidup dengan penuh iman melalui kedua kerajaan, yaitu: duniawi dan spiritual.
Lembaran negara
Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI (saat periode kolonial disebut "Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie" atau periode transisi disebut "Het Staatsblad van Indonesie" dengan penyebutan singkat "Staatsblad") merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, "Ordonantie" dan "Reglement" Pada periode kemerdekaan pernah dikenal sebagai "Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat" , akan tetapi, setelah Dekret Presiden, kembali disebut "Lembaran Negara Republik Indonesia" yang merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumuman, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam "Lembaran Negara Republik Indonesia" mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan "Republik Indonesia".
Sejarah demokrasi
Meskipun Roma digolongkan sebagai republik, bukannya demokrasi, sejarahnya telah membantu melestarikan konsep demokrasi selama berabad-abad. Orang Romawi mencetuskan konsep kajian karya-karya tulis klasik dan melestarikan banyak karya-karya tulis peninggalan Yunani Kuno. Selain itu, tata pemerintahan Romawi telah mengilhami banyak pemikir politik selama berabad-abad, dan demokrasi-demokrasi (perwakilan) modern yang ada saat ini lebih banyak meniru pola pemerintahan Romawi daripada pola pemerintahan Yunani.
Pemerintahan campuran
Konsep dari pemerintahan campuran dipelajari pada masa Renaisans dan Abad Pencerahan, oleh Machiavelli, Vico, Kant, Hobbes dan lain-lain. Konsep tersebut merupakan teori paling berpengaruh pada kalangan pendukung republikanisme. Berbagai sekolah menyebut negara-negara modern, seperti EU dan AS, sebagai negara yang memegang konstitusi campuran.
Pemerintahan Sementara Republik Korea
Pada tanggal 11 April 1919, konstitusi sementara diberlakukan, dan kedaulatan nasional disebut "Republik Korea" dan sistem politiknya disebut "Republik Demokratik". Dengan memperkenalkan sistem presidensial dan mendirikan tiga sistem pemisahan legislatif, administratif dan yudikatif yang terpisah, Pemerintahan Sementara mewarisi wilayah bekas Kekaisaran Korea dan menyatakan bahwa ia lebih menyukai bekas istana kekaisaran. KPG secara aktif mendukung dan mendukung gerakan kemerdekaan di bawah pemerintahan sementara, dan menerima dukungan ekonomi dan militer dari Kuomintang Tiongkok, Uni Soviet dan Republik Ketiga Perancis.
Republikanisme di Amerika Serikat
Republikanisme adalah filsafat politik paduan di Amerika Serikat. Ini telah menjadi bagian utama dari pemikiran sipil Amerika sejak pendiriannya. Ini menekankan "kebebasan" dan "hak individual tanpa pandang bulu" sebagai nilai-nilai utama, membuat kedaulatan rakyat secara keseluruhan, menolak monarki, aristokrasi dan kekuasaan politik warisan, sehingga para warga negara menjadi merdeka dalam penampilan mereka terhadap tugas-tugas sipil, dan menunjukkan korupsi. Republikanisme Amerika didirikan dan mula-mula diterapkan oleh Bapak-Bapak Pendiri pada abad ke-18. Bagi mereka, menurut satu tim sejarawan, "republikanisme lebih mewakili ketimbang sebagian besar bentuk pemerintahan. Ini adalah cara hidup, ideologi inti, komitmen kebebasan tanpa kompromi, dan penyangkalan bulat terhadap aristokrasi."
Pemerintahan Republik Tiongkok
Di Republik Rakyat Tiongkok, pemerintahan ROC saat ini disebut sebagai otoritas Taiwan.
Pemerintahan mayoritas
Pemerintahan mayoritas adalah pemerintahan yang dibentuk oleh sebuah partai pemerintahan yang memiliki mayoritas kursi di legislatif atau parlemen dalam sistem parlementer. Kebalikannya pemerintah minoritas, di mana partai terbesar di legislatif hanya memiliki sejumlah kursi.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Selain dua macam daerah berotonomi tersebut terdapat pula Daerah Swapraja. Daerah ini merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan daerah zaman Hindia Belanda dan Republik II (Pemerintahan Negara Federal RIS). Menurut perkembangan keadaan Daerah Swapraja dapat dialihkan statusnya menjadi Daerah Istimewa atau Daerah Swatantra.
Pemerintahan campuran
Pemerintahan campuran (atau konstitusi campuran) adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Gagasan tersebut dipopulerkan pada zaman klasik dalam rangka mendeskripsikan stabilitas, inovasi dan kesuksesan republik sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang dikembangkan di bawah konstitusi Romawi.
Kepala negara
Negara dengan sistem presidensiil biasanya berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat negara pada kementerian-kementerian pada negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan pemimpin dari perangkat pemerintahan yang direpresentasi pada bagian dari kementerian negara kepada kementerian-kementerian yang ada pada kabinet. Di sini, presiden mempunyai hak yang lebih luas sebagai kepala birokrasi/ aparatur negara, mewakili negara ke luar negeri dan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana diatur berdasarkan konstitusi negara dan perundang-undangan negara menjalankan kebijakan dalam negeri. Namun tentunya ada pengecualian bagi beberapa negara berbentuk monarki absolut seperti Arab Saudi, di mana raja biasanya merangkap sebagai kepala pemerintahan.
Jerman
Di awal Revolusi Jerman bulan November 1918, Jerman mendeklarasikan dirinya sebagai republik. Meski begitu, kekuatan komunis radikal kiri tetap berlanjut. Revolusi ini berakhir tanggal 11 Agustus 1919, ketika Konstitusi Weimar ditandatangani oleh Presiden Friedrich Ebert. Jerman pada era ini menikmati kehidupan budaya yang sangat liberal dengan kemakmuran ekonomi - disebut dengan Golden Twenties.
Akibat Depresi Besar tahun 1929 ditambah kondisi sulit akibat didikte oleh Perjanjian Versailles mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil dii awal 1930-an. Hal ini ditambah lagi dengan adanya tuduhan pada pemerintah Weimar bahwa mereka dianggap mengkhianati negara karena menandatangani Perjanjian Versailles.
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, kabinet yang dipimpin presiden dan kabinet yang dipimpin parlemen. Dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada legislatif.
Perwalian (pemerintahan)
Dalam monarki, wali kuasa biasanya memerintah karena salah satu alasan, tetapi juga dapat terpilih untuk memerintah selama masa peralihan ketika garis kerajaan telah mati. Ini terjadi dalam kasus di Kerajaan Finlandia dan Kerajaan Hungaria, di mana garis kerajaan dianggap punah setelah terjadinya Perang Dunia I. Di Islandia, wali kuasa mewakili Raja Denmark sebagai penguasa Islandia sampai negara menjadi republik pada tahun 1944. Dalam Persemakmuran Polandia-Lithuania (1569-1795), raja yang elektif, yang sering menyebabkan peralihan yang cukup panjang. Untuk sementara, itu adalah Primata Katolik Roma (Uskup Agung Gniezno) yang menjabat sebagai wali kuasa, diistilahkan sebagai "interrex" (Bahasa Latin: penguasa "antara raja" seperti di Roma kuno). Di republik kecil San Marino, dua Kapten Wali Kuasa, atau "Capitani Reggenti", yang dipilih semi-tahunan (mereka bertugas selama jangka waktu enam bulan) sebagai kepala negara dan pemerintahan gabungan.
Tata negara Republik Romawi
Tata negara Republik Romawi diatur oleh sekumpulan norma dan adat tak tertulis serta undang-undang tertulis. Tata negara ini mengatur pemerintahan Republik Romawi (509–27 SM). Tata negara Republik Romawi merupakan kelanjutan dari tata negara Kerajaan Romawi, berevolusi selama kurang lebih lima abad berlakunya sistem republik di Roma, dan berganti menjadi tata negara Kekaisaran Romawi ketika sistem republik berakhir pada tahun 27 SM.
Sistem parlementer
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensial, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Lembaga kepresidenan dalam periode ini hanya berumur sangat pendek. RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia menggantikan negara federasi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950) berdasarkan UU RIS No. 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat, menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari "Dewan Perjuangan" yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Kedaulatan tuhan
Kedaulatan tuhan adalah dimana kekuasaan tertinggi suatu negara , di pegang oleh raja, yang di klaim sebagai keturunan dewa atau raja. Oleh sebab itu, negara dan pemerintah negara harus mewakili Tuhan di dalam menjalankan hukum Tuhan di dunia. Negara yang menganut paham kedaulatah Tuhan disebut negara teokrasi. Contohnya adalah Belanda dan Swis pada masa pemerintahan pengikut Calvin.
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.
Republik Metz
Republik Metz adalah nama pemerintahan yang didirikan di kota Metz pada abad ke-13 saat kota tersebut membebaskan diri dari kekuasaan Uskup Metz. Kota ini lalu menjadi kota kekaisaran bebas yang secara perlahan melepaskan diri dari kekuasaan imperial feudal sebelum akhirnya menjadi protektorat Perancis pada tahun 1552. Kemudian pengambilalihan kota ini oleh Perancis diresmikan oleh Perjanjian Westfalen pada tahun 1648.
Jalur ABG
Peran birokrasi pada masa pemerintahan junta militer Orde Baru menjadi sangat vital, terutama untuk mengontrol aktivitas masyarakat sipil yang tidak memiliki struktur komando dalam militer. Birokrasi kemudian menjalankan perannya dalam pemerintahan Orde Baru sebagai pembangun jaringan dan struktur yang berfungsi sebagai penjamin terlaksananya kebijakan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Peran birokrasi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah berangkat dari teori Max Weber tentang birokrasi dan peran negara dalam mengendalikan masyarakat. Max Weber berkata:"Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah."Menurut Max Weber, birokrasi bisa menjalanan program pemerintah dengan efektif dan efisien karena memiliki karakteristik yang ideal, seperti pembagian kerja, jenjang hirarki, pengaturan perilaku pemegang jabatan birokratis, hubungan yang bersifat impersonalitas, memiliki kemampuan teknis, dan adanya jenjang karier, dengan struktur demikian, membuat birokrasi menjadi hal yang penting sebagai penggerak pembangunan dan pelaksana tugas kebijakan pemerintah dalam suatu negara dan dibutuhkan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, seringkali peran birokrasi menjadi berlebihan dan bahkan sering menjadi bagian dari pembuat kebijakan, bukan lagi sekedar pelaksana kebijakan, hal itu diakibatkan karena adanya penguasaan informasi dan teknis yang dimiliki oleh para birokrat, sehingga hampir seluruh kehidupan masyarakat dimasuki oleh proses-proses birokrasi yang terkadang justru menjadi menyulitkan.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Masa republik kelima adalah periode transisi ketatanegaraan akibat proses perubahan konstitusi UUD 1945 secara fundamental. Secara tepatnya periode ini berlangsung antara 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002. Periode ini muncul sebagai akibat dari gelombang "people power" yang dikenal dengan reformasi 1998. Oleh karena perubahan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan dilakukan secara bertahap maka pembahasan periode ini dilakukan menurut tahapan perubahan konstitusi .
Tata negara Republik Romawi
Selama berdirinya republik, tata negara ini berubah perlahan-lahan. Awalnya, kelas bangsawan yang disebut patricius cenderung mendominasi, namun konflik antara kelas patricius dan kelas rakyat biasa yang disebut plebs. Kelas plebs diberikan hak yang sama dengan bangsawan, jabatan tribunus dibuat untuk mengimbangi kekuasaan para patricius dan Dewan Plebs didirikan dan diberi kekuasaan legislatif.
Sistem pemerintahan
Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.
Partai Republik (Amerika Serikat)
Simbol resmi Partai Republik adalah gajah. Meski gajah telah sering dikaitkan dengan partai tersebut, sebuah kartun politik karya Thomas Nast, yang diterbitkan di "Harper's Weekly" pada 7 November 1874, dianggap penggunaan penting pertama simbol tersebut. Pada awal abad ke-20, simbol tradisional Partai Republik di negara-negara bagian barat tengah seperti Indiana dan Ohio adalah elang, berlawanan dengan ayam jantan yang digunakan Demokrat. Simbol ini masih tampil dalam kertas suara di Indiana.
Saat ini, Partai Republik memenangi suara mayoritas dalam Pemilihan Umum Amerika Serikat tahun 2016, baik di kursi parlemen hingga pemilihan presiden. Donald Trump merupakan Presiden Amerika Serikat ke-45 dari Partai Republik.
Republik Soviet
Republik Soviet merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh majelis atau dewan (, "sovet"). Majelis merupakan sebuah lembaga perwakilan yang memiliki wakil dari unsur-unsur masyarakat, seperti buruh, petani, dan tentara. Jenis pemerintahan seperti ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemerintahan berhaluan komunis, tetapi menjadi demikian seiring berjalannya waktu.
Republik Weimar
Republik Weimar () adalah nama yang diberikan oleh sejarawan untuk republik parlementer yang didirikan tahun 1919 di Jerman untuk menggantikan bentuk pemerintahan kekaisaran. Disebut Republik Weimar karena konstitusi Jerman pada masa pasca Perang Dunia I ditulis di kota Weimar. Nama resminya adalah "Deutsches Reich" (kadang-kadang diterjemahkan sebagai Kekaisaran Jerman, tetapi "Reich" juga bisa berarti alam atau tingkat pemerintahan federal), bagaimanapun, dan itu biasanya dikenal dalam bahasa Inggris hanya sebagai Jerman. Setelah Perang Dunia I, republik ini muncul dari Revolusi Jerman pada bulan November 1918. Pada tahun 1919, sebuah majelis nasional diselenggarakan di Weimar, di mana sebuah konstitusi baru bagi Reich Jerman ditulis, kemudian diadopsi pada tanggal 11 Agustus pada tahun yang sama. Jerman periode demokrasi liberal murtad pada awal 1930-an, menuju ke pendakian dari NSDAP dan Adolf Hitler pada tahun 1933. Meskipun konstitusi 1919 tidak pernah secara resmi dicabut, tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah Nazi pada bulan Februari dan Maret 1933, dikenal sebagai Gleichschaltung ("koordinasi") berarti bahwa pemerintah dapat mengatur bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi menjadi tidak relevan, dengan demikian, 1933 biasanya dilihat sebagai akhir Republik Weimar dan awal Reich Ketiga Hitler.
Republik Vermont
Republik Vermont adalah istilah yang mengacu kepada sebuah pemerintahan di Vermont yang berdiri dari tahun 1777 hingga 1791. Pada Januari 1777, perwakilan dari 28 kota di Vermont berhimpun dan menyatakan kemerdekaan dari jurisdiksi dan klaim wilayah koloni Quebec yang dikuasai oleh Britania Raya dan negara bagian New Hampshire dan New York. Mereka juga menghapuskan perbudakan orang dewasa di wilayah mereka. Banyak orang di Vermont yang turut serta dalam Revolusi Amerika, walaupun Kongres Kontinental tidak mengakui Vermont. Hal ini disebabkan oleh klaim kepemilikan oleh New York, dan pada saat itu Vermont dikenal dengan nama "New Hampshire Grants". Upaya Vermont untuk bergabung dengan Provinsi Quebec juga mengalami kegagalan. Pada tahun 1791, Vermont secara resmi bergabung dengan Amerika Serikat sebagai negara bagian keempatbelas.
Pemerintah daerah
Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (bila perlu) pemerintah federal. "Pemerintah daerah" hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Dalam masyarakat primitif, tingkat pemerintah daerah terendah adalah kepala desa atau kepala suku. Negara federal seperti Amerika Serikat memiliki dua tingkat pemerintah di atas tingkat daerah: pemerintah lima puluh negara bagian dan pemerintah nasional federal yang hubungannya dijembatani oleh konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah daerah di Amerika Serikat sudah ada sejak masa kolonial dan terus berubah-ubah sejak itu: tingkat tertinggi pemerintah daerah adalah tingkat county.
Istana kepresidenan
Istana kepresidenan adalah kediaman resmi presiden di beberapa negara. Namun, beberapa negara tidak menyebut kediaman resmi kepala negaranya sebagai "istana kepresidenan"; atau sang presiden tinggal di tempat lain dan hanya kantornya saja yang di istana tersebut. Beberapa istana kepresidenan dulunya merupakan kediaman resmi kerajaaan, di negara-negara yang dulunya merupakan kerajaan yang kemudian menjadi republik.
Presiden
Presiden (Latin: "prae"-sebelum dan "sedere"-menduduki) adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "Presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung, ataupun tak langsung.
Kecamatan
Apa itu "Urusan Pemerintahan Umum"?
Hubungan internasional
Tahun-tahun antara 1500 hingga 1789 menjadi masa kebangkitan negara-negara berdaulat yang merdeka, institusionalisasi diplomasi dan angkatan bersenjata. Revolusi Perancis turut menambahkan ide baru bahwa yang dapat ditetapkan sebagai berdaulat bukanlah pangeran atau oligarki, tetapi warga negara yang didefinisikan sebagai bangsa. Suatu negara yang bangsanya berdaulat dapat disebut sebuah negara-bangsa (berbeda dengan monarki atau negara keagamaan). Istilah republik mulai menjadi sinonimnya. Sebuah model alternatif negara-bangsa dikembangkan sebagai tanggapan atas konsep republik Perancis oleh bangsa Jerman dan lainnya, yang bukannya memberikan kedaulatan kepada warga negara, malah mempertahankan pangeran dan kerajaan, tetapi menetapkan kenegarabangsaan dalam hal etnolinguistik, sehingga menetapkan ide yang jarang terwujud bahwa semua orang yang mempertuturkan satu bahasa dimiliki oleh satu negara saja. Klaim yang sama terhadap kedaulatan dibuat untuk kedua bentuk negara-bangsa. Perlu diketahui bahwa di Eropa saat ini, beberapa negara mengikuti kedua definisi negara-bangsa: banyak yang melanjutkan sistem kerajaan berdaulat, dan sedikit sekali negara yang homogen etnisnya.
Pemerintah Indonesia
Namun demikian, sistem pemerintahan presidential yang dianut oleh UUD 1945 itu sendiri, sebelum reformasi, sebenarnya tidak bersifat murni. Salah satu prinsip penting dalam sistem presidential adalah bahwa tanggungjawab puncak kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden yang tidak tunduk dan bertanggungjawab kepada parlemen. Misalnya, dalam sistem presidential Amerika Serikat, Presiden hanya bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya melalui mekanisme pemilihan umum dan melalui kewajiban menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Presiden Indonesia menurut UUD 1945 sebelum reformasi, harus bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya menurut undang-undang dasar. Presiden menurut UUD 1945 sebelum
reformasi adalah mandataris MPR yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh MPR sebagaimana mestinya. Sifat pertanggungjawaban kepada MPR ini justru memperlihatkan adanya unsur parlementer dalam sistem pemerintahan presidential yang dianut. Karena dapat dikatakan bahwa sistem presidentil yang dianut bersifat tidak murni, bersifat campuran, atau ‘quasi-presidentil’.
Pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.
Republik Tiongkok
Republik Tiongkok atau Taiwan (Hanzi tradisional: 中華民國; Hanzi sederhana: 中华民国; Wade-Giles: Chung-hua Min-kuo, Tongyong Pinyin: JhongHuá MínGuó,Hokkien: Tiong Hoa Bin Kok, Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Mínguó, literal: Negara Rakyat Tionghoa) adalah sebuah negara di Asia Timur yang saat ini menguasai daerah kepulauan Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Kata "Taiwan" biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik Tiongkok secara keseluruhan, sementara istilah "Tiongkok" merujuk kepada Republik Rakyat Tiongkok, yang menguasai Tiongkok Daratan, Hong Kong dan Makau. Republik Tiongkok (Taiwan) berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok (China). Walaupun "Republik Tiongkok" adalah nama resmi negara ini, perkataan "Tiongkok" itu sendiri sekarang biasanya merujuk kepada Tiongkok Daratan yang pemerintahannya diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok setelah berakhirnya pemerintahan Republik Tiongkok (1912-1949) pada tahun 1949. Lihat Republik Tiongkok (1912-1949) dan Perang Saudara Tiongkok untuk keterangan lanjut.
Perancis
Republik Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Konstitusi Republik Kelima disetujui melalui referendum tanggal 28 September 1958. Sehingga memperkuat kewenangan eksekutif dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri memiliki dua pemimpin: Presiden Republik, yang merupakan Kepala Negara dan dipilih langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan selama 5 tahun (sebelumnya 7 tahun), dan Pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk presiden.
Timokrasi
Timokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan, di mana kondisi ideal tertinggi dan prinsip yang digunakan sebagai pengatur pemerintahan negara adalah rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan dan penghargaan. Secara etimologi, timokrasi berasal dari kata berbahasa Yunani yaitu dari kata "time" yang artinya penghargaan, kehormatan, martabat, pujaan dan kata "kratein" yang artinya memerintah atau mengatur. Dalam bahasa Inggris, timorkrasi juga disebut timocracy. Selain itu ada beberapa pengertian lain tentang timokrasi. Perta]], kekuasaan dan hak istimewa.< name="a"/> Kedua, munurut Plato, timokrasi kayaan yang dimiliki oleh seseorang.
Swiss
Swiss adalah sebuah republik federal.Sistem pemerintahan Swiss memang unik. Menjadi negara federal sejak 1848. Swiss menganut sistem demokrasi langsung, dan pemerintahannya terdiri oleh 7 anggota yang dipilih oleh Federal Assembly. Ketujuh orang itu sekaligus memimpin departemen utama. Status mereka bisa juga disebut menteri. Yang menarik, ketujuh orang pilihan itu secara bergantian menjadi presiden. Jabatan sebagai presidennya masing-masing selama satu tahun.
Partai Republik (Indonesia)
Partai Republik mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 dan harus menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Republik memiliki kepengurusan di 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota. Meski dinyatakan lolos verifikasi administrasi, Republik tidak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga tidak memenuhi syarat. Merasa bahwa keputusan KPU ini dianggap penuh rekayasa dan manipulasi, Partai Republik melakukan gugatan hukum hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk membuktikan manipulasi tersebut, dan kembali ditolak. Akhirnya, Partai Republik membawa kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dinyatakan bersalah atas dugaan manipulasi selama proses pelaksanaan verifikasi faktual. Meskipun KPU bersalah, namun keputusan DKPP tidak dapat membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU, sehingga Partai Republik tidak dapat mengikuti pemilu 2014.
Kabinet Halim
Kabinet Halim bertugas pada periode 21 Januari 1950 - 6 September 1950. Kabinet ini merupakan pemerintah Republik Indonesia (dengan Yogyakarta sebagai ibu kota) yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, Kabinet Republik Indonesia Serikat pimpinan Mohammad Hatta memerintah di ibu kota RIS, Jakarta. Pada masa yang hampir bersamaan pula, Assaat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sedangkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat.
Pemerintahan dalam negeri
Di Britania Raya, pemerintahan tersebut disebut sebagai pemerintahan sendiri, devolusi atau kemerdekaan dari negara-negara konstituennya—awalnya Irlandia, dan kemudian Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya yang berbentuk federasi negara-negara bagian, istilah tersebut merujuk kepada proses dan mekanisme pemerintahan sendiri yang dipegang oleh munisipalitas, kabupaten, atau unit pemerintahan lokal pada tingkat di bawah negara bagian federal (contohnya, negara bagian AS, dimana pada konteksnya lihat legislasi khusus). Istilah tersebut juga merujuk kepada sistem serupa dimana Greenland dan Kepulauan Faroe berasosiasi dengan Denmark.
Sejarah Indonesia (1945–1949)
Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.
Perancis
Republik Perancis atau Perancis (, ) (ejaan KBBI: Prancis) adalah sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Perancis Metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudera Atlantik. Orang Perancis sering menyebut Perancis Metropolitan sebagai "L'Hexagone" ("Heksagon") karena bentuk geometris teritorinya. Perancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensial. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.
Soekarno
Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.
Eksekutif
Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presiden, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.
Monarkisme
Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. Seorang monarkis adalah orang yang mendukung bentuk pemerintahan ini tanpa memandang siapa yang akan menjadi penguasa monarki, sementara mereka yang mendukung penguasa monarki tertentu disebut royalis. Di sisi lain, mereka yang menentang bentuk pemerintahan monarki salah satunya adalah penganut ideologi republikanisme.
Rezim
Rezim adalah serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dll) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat. Misalnya, Amerika Serikat mempunyai salah satu rezim tertua yang masih aktif di dunia, yang terbentuk sejak diratifikasinya Konstitusinya pada tahun 1780-an.
Pemerintahan bayangan (konspirasi)
Istilah pemerintahan bayangan (disebut juga kriptokrasi) di luar makna partai politik bisa mengacu pada sesuatu yang kadang disebut "pemerintahan rahasia" atau "pemerintahan tak terlihat". Ide ini didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan politik yang sejati dan aktual tidak dimiliki oleh perwakilan yang dipilih masyarakat (misalnya Kongres Amerika Serikat), melainkan orang-orang yang memegang kekuasaan di balik layar di luar institusi demokratis. Menurut kepercayaan ini, pemerintahan yang terpilih secara resmi sebenarnya hanya kaki tangan pemerintahan bayangan yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif yang sejati.
Sistem pemerintahan
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini (2009). Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum.
Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Dalam artikel ini tidak semua hal yang ada pada pemerintahan daerah dikemukakan. Dalam artikel ini hanya akan dibahas mengenai susunan daerah otonom dan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di bidang legislatif dan eksekutif serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah.
Federalisme
Federalisme adalah sebuah konsep politik di mana sekelompok anggota terikat bersama-sama melalui perjanjian (Latin: "foedus", perjanjian) dengan kepala perwakilan pemerintahan. Istilah "federalisme" juga digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan di mana kedaulatan secara konstitusional dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan unit politik konstituen (seperti negara bagian atau provinsi). Federalisme adalah sistem berdasarkan aturan demokratis dan lembaga-lembaga di mana kekuasaan untuk memerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/negara bagian, menciptakan apa yang sering disebut federasi.
Republik
Dari segi mana yang lebih demokratik, memang tak ada perbedaan yang jelas antara republik dan monarki. Di negara monarki, sering Perdana Menteri mempunyai kuasa eksekutif lebih besar dibanding rajanya, yang berkuasa dari segi adat istiadat saja. Dan ada juga kasus di beberapa republik di mana Presidennya memerintah secara totaliter. Misalnya, negara di bawah pimpinan Bokassa di Republik Afrika Tengah. Walau begitu, biasanya republik sering disamakan dengan demokrasi. Amerika Serikat misalnya dianggap sebagai simbol demokrasi.
Singapura
Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai "sebagian bebas" dalam "laporan Freedom in the World" dan "The Economist" menempatkan Singapura pada tingkat "rezim hibrida", ketiga dari empat peringkat dalam "Indeks Demokrasi".
Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama . Atau, dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia
Republik (Plato)
Republik (Yunani: , "Politeia") adalah sebuah karya filsafat dan teori politik yang berpengaruh karya filsuf Yunani, Plato, yang ditulis sekitar 360 SM. Buku ini ditulis dalam format dialog Socrates.
Stratokrasi
Stratokrasi (στρατός, "stratos", "militer" and κράτος, "kratos", "kekuasaan") adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh para pimpinan militer. Meskipun tampak serupa dengan model diktator militer junta yang mengkudeta posisi pemerintahan, stratokrasi lebih cenderung disebut sebagai sebuah sistem konstitusi yang memandang kekuatan pimpinan negara setara dengan pejabat militer sehingga posisi di pemerintahan banyak diisi oleh para tokoh dari bidang militer, baik di tingkat pusat ataupun di wilayah yang dibawahinya.
Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Lembaga Tinggi Negara
Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Sang Penguasa
Machiavelli membenarkan kekuasaan lewat kekerasan dan bukan lewat hukum. Karenanya, "Sang Penguasa" tampaknya membenarkan sejumlah tindakan yag dilakukan semata-mata untuk melestarikan kekuasaan.
Ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan membicarakan masalah republik, katanya, “Tentang Republik saya tidak akan berbicara sekarang, karena hal ini telah dibicarakan di tempat-tempat lain secara panjang lebar. Di sini saya secara khusus akan membicarakan kekuasaan, dan dengan mengisi kerangka di atas saya akan menjelaskan bagaimana Negara seperti itu harus diperintah dan dipertahankan."
Republik Irlandia
Irlandia adalah sebuah republik dengan sistem parlementer sebagai pemerintahannya. Presiden Terpilih dari Irlandia, yang menjabat sebagai kepala negara, untuk jangka waktu 7 tahun, dengan meninggalkan posisi lain sekali lagi. Posisi nominal Presiden sebagian besar, tetapi beberapa disiplin dan fungsi sesuai dengan konstitusi, dengan bantuan dari Dewan Negara, menggantikan penasihat. Menunjuk utama, Taoiseach, Presiden Komite setelah rekomendasi. Biasanya, pemimpin partai polaitíoch yang Taoiseach, atau pemimpin koalisi memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan nasional.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Sejak reformasi 1998, Indonesia menganut rezim Otonomi Daerah, yang merupakan sistem desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden, Wapres, Kementerian dan Lembaga) ke Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga kekhasan lokal masing-masing daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, tetapi bertanggungjawab langsung kepada rakyat daerah yang langsung memilihnya.
Pemerintah Provinsi Aceh
Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya ada tujuh kabinet dengan antara 18 dan 25 anggota.
Jalur ABG
Militer menjadi salah satu unsur utama di dalam pemerintahan Orde Baru Jenderal Soeharto. Peran militer itu selain sebagai stabilisator, juga sebagai fasilitator, sistem otoritarianisme melalui Dwifungsi ABRI. ABRI menerapkan doktrin Dwifungsi diseluruh tingkatan dalam pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Implementasi Dwifungsi ABRI itu dilakukan dengan cara memasukan personil militer yang aktif maupun yang telah purnawirawan ke dalam jabatan-jabatan publik, dari presiden, gubernur, walikota, bupati, camat, bahkan lurah. Tujuan dari memasukkan personil militer aktif kedalam struktur pemerintahan adalah untuk membangun struktur komando seperti halnya stuktur komando teritorial dalam militer, sehingga pemerintah dapat mengendalikan masyarakat. Alasan keamanan dan ketahanan, menjadi alasan pemerintah untuk menempatkan perwira militer yang diangkat menjadi pejabat publik.
Demokrasi liberal
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).
Republik Rakyat Tiongkok
Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Korea Selatan
Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional . Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
Liberalisme republik
Liberalisme republik adalah sebuah teori hubungan internasional yang mengklaim bahwa negara-negara demokrasi liberal lebih damai daripada negara lain. Hal ini bisa dijelaskan sebagai hasil dari kesamaan budaya politik dalam negeri, nilai moral bersama, kerja sama ekonomi, dan saling ketergantungan (interdependensi).
Dasar-Dasar Tata Negara Jerman
Republik sebagai bentuk negara dikukuhkan oleh UUD dalam penamaan Republik Federal Jerman. Ke luar hal ini tampak dalam kenyataan, bahwa Presiden Federal (Bundesprasident) adalah kepala negara yang ditentukan melalui pemilihan. Dasar bentuk negara demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar menyebutkan, bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat. Dalam hal ini Grundgesetz menganut sistem demokrasi tak langsung, yaitu demokrasi melalui perwakilan. Artinya : kekuasaan negara harus diakui dan disetujuai rakyat, tetapi penyelenggaraannya tidak langsung oleh keputusan-keputusan rakyat, selain dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan ini diserahkan kepada badan-badan tersendiri dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Rakyat sendiri menjalankan kekuasaan negara terutama dalam pemilihan parlemen yang diselenggarakan secara berkala. Berbeda dengan konstitusi berbagai negara bagian, Grundgesetz menentukan bentuk-bentuk demokrasi langsung seperti referendum dan plebisit hanya sebagai perkecualian. Penyelenggaraan plebisit hanya diharuskan dalam hal perubahan pembagian wilayah federal.
Republik (Plato)
Di dalam karya ini, Plato tampaknya menggunakan kata "politeia" secara lebih spesifik dalam pengertian bentuk pemerintahan, setidak-tidaknya menurut Liddell dan Scott dalam kamus mereka "Greek-English Lexicon". Makna "politeia" ini biasanya tidak digunakan untuk meruuk kepada judul karya ini.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Konstitusi Republik II mengatur hubungan antara Negara Federal dengan Negara Bagian dan menyerahkan pengaturan pemerintahan daerah pada masing-masing negara bagian. Hanya saja konstitusi memerintahkan bahwa daerah swapraja yang terdapat di dalam lingkungan negara bagian diatur dengan perjanjian politik (kontrak) antara negara bagian dengan daerah swapraja. Namun sampai konstitusi Republik II berakhir masa berlakunya belum ada UU Federal yang mengatur mengenai daerah Swapraja.
Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.Menurut ajaran Plato sistem terbagi menjadi lima yaitu Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi dan Tirani.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 disusun berdasarkan aturan Konstitusi Republik III pasal 131, 132, dan 133
. Namun dalam perjalanan waktu, peraturan tersebut mengalami perubahan pada 1959 dan 1960 karena menyesuaikan dengan sistem ketata negaraan Republik IV. Penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. Menurut peraturan itu pemerintahan daerah terdiri dari:
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Syafruddin Prawiranegara adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia ditunjuk dengan radiogram yang berisi mandat dari Presiden Soekarno yang saat itu memegang kekuasaan pemerintahan negara pada 18 Desember 1948. Oleh sebab Bukittinggi yang menjadi tempat kedudukannya juga diserang Belanda, radiogram itu tidak sampai pada waktunya. PDRI tidak berkedudukan di satu tempat melainkan selalu berpindah. Bermula dari perkebunan teh di Halaban, Sumatera Barat ia pergi ke Riau dan kembali lagi ke Sumatera Barat. Pada bulan Mei 1949, ia membentuk perwakilan PDRI di pulau Jawa. Ia berselisih paham dengan Soekarno karena mengirim utusan kepada Belanda dalam Perjanjian Roem-Royen. Setelah melalui berbagai proses berliku akhirnya Syafruddin bersedia mengembalikan mandat yang telah diberikan presiden kepada Hatta. Kedudukan Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai kepala negara dan/atau kepala pemerintahan ataupun setidaknya setingkat pejabat presiden, baik secara "de facto" maupun "de jure", masih diperdebatkan apakah sah atau tidak.
Sejarah demokrasi
Demokrasi adalah sebuah sistem politik, atau sebuah sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Demokrasi-demokrasi modern dicirikan oleh dua keunggulan yang membedakannya secara hakiki dari bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah ada sebelumnya, yakni mampu menjadi penengah di dalam lingkup masyarakatnya sendiri, dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik dari negara-negara berdaulat yang serupa. Pemerintahan demokratis lazimnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir warga negara), dan sistem pemerintahan monarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh satu orang penguasa tunggal).
Tata negara Republik Romawi
Akhir zaman republik ditandai dengan meningkatnya pemusatan kekuasaan di tangan gubernur-gubernur yang memerintah provinsi diluar ibukota Roma, dan penggunaan kekuatan militer untuk memaksakan perubahan politik (contohnya masa kediktatoran Sulla). Selain itu Majelis dapat disuap atau diancam untuk memberikan kekuasaan yang besar bagi pemimpin militer tertentu. Perkembangan ini menyebabkan pemusatan kekuasaan ke hanya sejumlah kecil tokoh. Pemusatan ini, beserta jatuhnya kepercayaan terhadap institusi republik, memicu terjadinya perang saudara dan berakhir dengan jatuhnya sistem republik dan dimulainya sistem kekaisaran.
Sejarah demokrasi
Para pengkaji berbeda pandangan mengenai bentuk pemerintahan ini, dan ketaksaan bukti-bukti yang juga masih berserakan itu membuka peluang bagi timbulnya perbedaan pandangan yang besar. Beberapa pengkaji menitikberatkan peran sentral dari majelis permusyawaratan, sehingga bersikeras bahwa bentuk pemerintahan tersebut adalah demokrasi; pengkaji-pengkaji lain memusatkan perhatiannya pada dominasi golongan-atas dalam kepemimpinan dan peluang besar yang dimiliki golongan tersebut untuk mengendalikan majelis permusyawaratan, sehingga menilai bentuk pemerintahan tersebut sebagai oligarki atau aristokrasi. Meskipun majelis permusyawaratan jelas memiliki kekuasaan yang besar, belum dapat dipastikan apakah keanggotaan dan keikutsertaan dalam sidang majelis tersebut sungguh-sungguh bersifat kerakyatan. Hambatan besar yang pertama adalah kurangnya bukti yang menjabarkan tentang kekuasaan rakyat di dalam majelis itu. Kenyataan ini tercermin dalam "Artasastra", sebuah kitab rujukan kuno bagi para kepala monarki tentang cara menyelenggarakan pemerintahan secara efisien. Salah satu bab dalam Artasastra membahas tentang cara berurusan dengan "sangga", yang mencakup petunjuk-petunjuk untuk memanipulasi para pemimpin dari kalangan bangsawan, namun tidak membahas cara-cara mempengaruhi khalayak ramai warga negara—suatu kekurangan yang mengejutkan jika memang benar bahwa lembaga-lembaga demokratis, bukannya keluarga-keluarga bangsawan, yang secara aktif mengendalikan pemerintahan-pemerintahan republik itu. Isu lainnya adalah kukuhnya sistem penggolongan masyarakat menjadi empat tingkatan Warna. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa warga dari masing-masing kasta—cukup kaku untuk melarang seseorang makan bersama orang-orang dari kasta lain—boleh jadi mempengaruhi peranan-peranan yang diharapkan untuk dimainkan oleh warga di dalam negara, di luar dari formalitas pranata-pranata tersebut. Salah satu asas demokrasi adalah gagasan mengenai pembagian kuasa pengambilan keputusan. Tidak adanya gagasan yang jelas perihal kesetaraan warga negara dalam batasan-batasan sistem kasta ini menjadikan banyak pengkaji menyatakan bahwa kodrat sejati dari "gana" dan "sangga" tidaklah sebanding dengan pranata-pranata demokratis yang sesungguhnya.
Republikflucht
"Republikflucht" ("desersi dari republik") dan "Republikflüchtling(e)" ("desertir dari republik") adalah istilah yang digunakan oleh pihak berwenang di Republik Demokratik Jerman (RDJ – Jerman Timur) untuk menggambarkan proses dan menyebut orang yang meninggalkan RDJ untuk hidup di Jerman Barat atau negara barat lainnya (negara yang tidak termasuk dalam Pakta Warsawa)(emigrasi dan pembelotan dari Blok Timur).
Polibios
3. Monarki parlementer (parlemen berkuasa penuh, raja hanya sebagai simbol)Tirani merupakan perubahan sistem pemerintahan dimana raja yang sebelumnya merakyat tiba-tiba berkuasa semena-mena dan melakukan penyelewengan wewenang sehingga rakyat menjadi tertindas. Sistem ini sama dengan komunis, fasisme, totaliter, dan kediktatoran.Aristokrat (golongan bangsawan) mulai peduli terhadap rakyat yang tertindas oleh kebijakan penguasa yang semena-mena.Oligarki adalah perubahan sistem pemerintahan dimana kaum bangsawan juga ikut menindas rakyat bersama raja dan muncul sikap etnosentris dan feodalisme.Rakyat kemudian bangkit untuk melawan pemerintah yang bertindak semena-mena kemudian rakyat berkuasa atas pemerintahan dan negara serta kemerdekaan dari penindasan dan ketidakpedulian penguasa kepada rakyat. Contohnya seperti Revolusi PerancisKetika rakyat sudah berkuasa, pemerintahan menjadi kacau karena seluruh rakyat ingin menjadi pemimpin sehingga pemerintahan kembali ke sistem monarki.
Republik
Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari antaranya adalah, atau mempunyai akarnya dari anti-monarkisme. Untuk kebanyakan partai "republikan" hanyalah sebuah nama dan partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka, mempunyai sedikit keserupaan selain dari nama mereka.
Kepala pemerintahan
Kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya adalah perdana menteri yang ditunjuk. Dalam sistem presidensiil atau monarki, kepala pemerintahan sering kali merangkap sebagai kepala negara dan bergelar presiden atau raja. Artikel ini akan terfokus pada kasus di mana kepala pemerintahan terpisah dari kepala negara.
Aristokrasi
Aristokrasi (Yunani ἀριστοκρατία "aristokratía", dari ἄριστος "aristos" "excellent," dan κράτος kratos "kekuatan") adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil, yang mendapat keistimewaan, atau kelas yang berkuasa. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani aristokratia, yang berarti "aturan yang terbaik". Pada saat asal kata di Yunani Kuno, hal itu dipahami sebagai pemerintahan terbaik oleh warga yang memenuhi syarat dan sering kontras baik dengan bentuk monarki, aturan satu individu. Di kemudian waktu, aristokrasi biasanya dilihat sebagai pemerintahan oleh kelompok istimewa, individu yang terbaik, kelas bangsawan, dan kontras dengan demokrasi.
Rise of Nations: Thrones and Patriots
Di Era Klasik, pemain dapat memilih pemerintahan antara Republik atau Kelaliman ("Despotism"). Maju ke Era Mesiu, pemain dapat memilih pemerintahan kembali apakah Monarki atau Demokrasi. Terakhir di Era Industri, muncul 2 opsi bentuk pemerintahan baru lagi yang dapat dipilih yaitu Sosialisme dan Kapitalisme. Jenis pemerintahan yang baru tidak menghilangkan kemampuan khusus dari jenis pemerintahan yang lama.
Negara komunis
Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme (Marxisme, Leninisme, atau Maoisme). Negara-negara komunis yang masih ada hingga kini adalah :
Beberapa negara komunis yang pernah ada adalah:
Negara komunis juga ada yang diberi beberapa gelar , seperti republik rakyat , republik demokratik ,negara sosialis ,dll.
Pemerintah Indonesia
Dalam suasana praktik sistem parlementer itulah pada awal tahun 1946, Penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh Soepomo dan diumumkan melalui Berita Repoeblik pada bulan Februari 1946 memuat uraian tentang kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan yang kemudian disalah-pahami seakan dua jabatan yang dapat dibedakan satu sama lain sampai sekarang. Karena itu, sampai sekarang masih banyak sarjana yang beranggapan bahwa jabatan Sekretaris Negara adalah jabatan sekretaris Presiden sebagai kepala negara, sedangkan Sekretaris Kabinet adalah sekretaris Presiden sebagai kepala pemerintahan. Akibatnya muncul tafsir yang salah kaprah bahwa seakan-akan semua rancangan keputusan Presiden sebagai kepala negara harus dipersiapkan oleh Sekretariat Negara sedangkan rancangan keputusan Presiden sebagai kepala pemerintahan dipersiapkan oleh Sekretariat Kabinet. Padahal, dalam sistem pemerintahan presidential yang bersifat murni, yang ada adalah sistem ‘single executive’, di mana fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan terintegrasi, tidak dapat dipisah-pisahkan dan bahkan tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain. Dalam sistem presidential murni, keduanya menyatu dalam kedudukan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya tidak perlu dibedakan, dan apalagi dipisah-pisahkan.
Republik Tiongkok
Pemerintah Republik Tiongkok kini telah mengukuhkan kedudukannya di Taiwan dan menjadi identik dengan Taiwan. Oleh sebab ini, ia tidak lagi menuntut hak pemerintahan di Tiongkok Daratan dan Mongolia. Dewan Undangan Nasional (yang tidak ada lagi) juga telah meluluskan perubahan konstitusi untuk memberikan penduduk Taiwan, Pescadores, Quemoy, dan Matsu satu-satunya hak memerintah Republik melalui pemilu, melantik presiden dan keseluruhan anggota legislatif serta bersama dalam pemilu mengesahkan amendemen konstitusi Republik Tiongkok. Ini menandakan bahwa pemerintah Republik mengakui bahwa hak pemerintahannya terbatas pada kawasan taklukannya saja. Reformasi yang dimulai oleh Republik di Taiwan pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an telah mengubah Taiwan dari satu kediktatoran satu partai ke suatu negara demokrasi.
Republik Tiongkok
Sekarang, Republik Tiongkok terus diakui oleh 25 negara yang kebanyakan adalah negara kecil di Amerika Selatan dan Afrika serta pemerintah Vatikan (Paus) di Roma. Republik Rakyat Tiongkok mengadakan suatu kebijakan untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui Republik Tiongkok dan memaksa mereka mengeluarkan pernyataan mendukung tuntutan mereka terhadap Taiwan. Akan tetapi realitasnya adalah kebanyakan negara masih menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok walaupun secara tidak resmi. Pemerintah RRT membolehkan pernyataan ini dengan pemahaman bahwa ia merupakan suatu yang perlu tetapi sementara. Di negara-negara yang tidak mengakui Republik Tiongkok secara resmi, seringkali terdapat perwakilan Republik Tiongkok yang menggunakan nama "Kantor Perwakilan Perdagangan dan Kebudayaan Taipei" atau "Kantor Perwakilan Taipei" sebagai singkatan. Kantor ini memberi layanan membuat visa dan lain-lain perihal yang biasanya dikaitkan dengan Kantor Kedutaan. Negara-negara ini juga mempunyai perwakilan di Republik Tiongkok di bawah nama aneh seperti "Institut Amerika di Taiwan" yang merupakan kantor perwakilan de facto Amerika Serikat di Republik Tiongkok.
Pemerintahan melalui dekret
Pemerintahan melalui dekret adalah sebuah gaya pemerintahan yang mengizinkan pembuatan undang-undang oleh seseorang atau suatu kelompok, dan biasanya oleh diktator, penguasa monarki absolut, atau pemimpin militer.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Masa republik keempat adalah periode diberlakukannya kembali UUD 1945. Secara tepatnya periode ini berlangsung antara 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999. Dengan diberlakukannya kembali konstitusi ini maka semua kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan praktis sama dengan periode republik I. Untuk melihat secara detailnya dipersilakan melihat kembali masa republik I.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Pemerintah merupakan Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, Pemerintah Daerah beserta seluruh jajarannya. Halaman ini akan membahas mengenai cara kerja pemerintahan di Indonesia.
Republikanisme di Swedia
Sebagian besar argumen yang dikemukakan untuk mendukung pendirian negara republik di Swedia adalah penolakan Aasistem pemerintahan Laqaaaaqtqgberbasis [[monarki]tqa] dan qqaqqatidak selalu karena sikap raja yang memerintah. Usaha qtuntuk mendirikan negara republik menjadi [[Platform politik|platform partai]] dari [[Partai Sosial Demokrat Swedia|Partai Sosial Demokrat]], [[Vänsterpartiet]], dan [[Partai Hijau (Swedia)|Partai Hijau]]. Selain partai, terdapat pula berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung republikanisme seperti [[Asosiasi Republikan Swedia]].
Pemerintahan terbuka
Pemerintahan terbuka adalah suatu doktrin pemerintahan yang menyatakan bahwa kegiatan pemerintah dan pengelolaan negara harus terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik. Dalam makna luas, konsep ini menentang legitimasi ekstensif kerahasiaan negara dan kelahirannya ini dapat dilacak mulai Abad Pencerahan di Eropa dan lahirnya demokrasi. Teori tata kelola sumber terbuka adalah salah satu dari perkembangan terbaru dari konsep ini yang menganjurkan penerapan filsafat gerakan perangkat lunak bebas pada prinsip demokrasi untuk memberdayakan warga yang berminat agar dapat terlibat lebih langsung dalam proses legislatif.