Siapa yang memilih majlis lageslatif Kuwait?
Kuching
Sebagai ibukota Serawak, Kuching memainkan peran penting dalam kesejahteraan politik dan ekonomi bagi penduduk negara bagian ini karena menjadi pusat pemerintahan di mana hampir semua kantor pusat pemerintahan dan kementerian berada di sini. Bangunan legislatif Serawak terletak di pinggiran kota Kuching di Petra Jaya. Ada tiga anggota Parlemen (MP) mewakili tiga daerah pemilihan parlemen seperti: Petra Jaya (P.194), Kota Kuching (P.195) dan Stampin (P.196). Kota ini juga memilih 8 wakil untuk badan legislatif dari daerah majlis legislatif seperti Tupong, Samariang, Satok, Padungan, Pending, Batu Lintang, Kota Sentosa, dan Batu Kawah.
Kontroversi pengambilan sumpah Dewan Legislatif Hong Kong
Dalam pemilihan Dewan Legislatif 2016 yang diadakan pada4 September 2016, enam kandidat lokalis dengan agenda-agenda berbeda yang memperjuangkan "penentuan nasib sendiri" Hong Kong terpilih dengan 19 persen total suara, meskipun Komisi Urusan Elektoral berencana untuk mendiskualifikasi enam kandidat lokalis lainnya dari memasuki pemilihan tersebut dengan alasan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Hong Kong, termasuk pribumi Hong Kong Edward Leung yang maju dalam pemilihan Teritorial Timur Baru pada bulan Februari. Leung mengkampanyekan Sixtus Leung dari Youngspiration, 30, yang berdiri dalam konstituensi yang sama sebagai sebuah rencana "back up". Leung terpilih dengan 37,997 suara. Kolega partainya, Yau Wai-ching, 25, juga memenangkan kursi terakhir di Kowloon Barat dengan 20,643 suara, menjadikannya perempuan termuda yang terpilih pada legislatur.
Sejarah Kuwait
Pada abad ke-3 Yunani Kuno menjajah wilayah pesisir Kuwait di bawah pimpinan Alexander Agung, Yunani Kuno memberikan mnama untuk kawasan tanah utama Kuwait "Larissa" dan Pulau Failaka dinamakan "Ikaros". Menurut Strabo dan Arrian, Alexander Agung memberi nama Failaka "Ikaros" karena mirip dengan Pulau Aegean karena kesamaan bentuk dan besarnya.
Politik Kuwait
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen dan kemudian harus menyelenggarakan pemilu baru dalam waktu dua bulan. Mahkamah Konstitusi diyakini menjadi salah satu pengadilan paling independen di dunia Arab. Emir juga memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen dan harus menyelenggarakan pemilu baru dalam waktu dua bulan. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan dekret Emir mengenai pembubaran parlemen.
Muhammad Ayyub
Kuwait
Legislatif Filipina
Pada tanggal 30 juli 1907, pemilu pertama Majelis Filipina diadakan. Dua kelompok politik mendominasi pemilu ialah Partai Nacionalista dan Partai Progressif. Minoritas dan calon independen juga berkompetisi. Partai Nacionalista, yang berslogan "segera dan lengkapi kemerdekaan" itu dipimpin oleh presiden masa depan Filipina, Sergio Osmeña, mengantongi suara mayoritas–80kursi Majelis. Majelis adalah yang pertama sepenuhnya bercorak legislatif nasional.
Hukum Jones 1916, juga dikenal sebagai Pakta Otonomi Filipina mengubah konfigurasi legislatif. Komisi Filipina dihapuskan dan diganti oleh yang terpilih Senat Filipina terpilih. Majelis Filipina juga ditata kembali dan berganti nama menjadi Dewan Perwakilan rakyat. Anggota Legislatif baru Filipina diresmikan pada 16 oktober 1916.
Baron Waqa
Dalam pemilu Mei 2003, ia terpilih sebagai anggota parlemen Nauru yang mewakili daerah pilih Boe. Pada masa Presiden Ludwig Scotty, ia bertugas sebagai Menteri Dalam Negeri dan Pendidikan, tetapi ia memutuskan untuk berhenti setelah Scotty digantikan oleh René Harris. Meskipun begitu, ia tetap menjadi anggota parlemen.
Gianfranco Chiarini
Di Kuwait Chiarini mempunyai hubungan dekat dengan yang mulia Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Dimana ia membuat makan malam eksotis untuk keluarga. Dari sana ia mulai dikenal luas sebagai selebriti Juru Masak di TV, yang ditayangkan oleh stasiun televisi “Al Rai”. Chiarini membintangi lebih dari 50 acara memasak, dimana ia juga sekaligus mengutamakan dan memperkenalkan secara khusus Masakan kuliner Eropa yang sesungguhnya kepada para pemirsanya di Teluk Persia. Hingga saat ini, Kuwait masih termasuk negara teluk yang paling ia cintai.
Michel Aflaq
Partai Ba'ath menduduki 20 kursi, turun dari 22, dalam pemilihan 1961. Pada 1962, setelah empat tahun, Aflaq mengadakan Kongres Kelima di Homs. Al-Hawrani tidak diundang; sel-sel yang masih aktif dan mencela perintah Aflaq, dan kaum Ba'athis yang menjadi Nasseris pada masa RAB, tidak diundang pada kongres tersebut. Aflaq terpilih kembali menjadi Sekretaris Jenderal Komando Nasional, dan memerintahkan pendirian kembali organisasi Ba'ath regional Suriah. Pada kongres tersebut, Aflaq dan Komite Militer, melalui Muhammad Umran, mengadakan kontak untuk pertama kalinya; komite tersebut meminta ijin untuk mengadakan kudeta; Aflaq mendukung persekongkolan tersebut. Setelah kesuksesan Kudeta Irak Februari 1963, yang dipimpin oleh Cabang Wilayah Irak dari Partai Ba'ath, Komite Militer memutuskan untuk melakukan kudeta melawan kepresidenan Nazim al-Kudsi. Revolusi 8 Maret, sebuah kudeta militer yang diluncurkan pada 1963, meraih kesuksesan, dan gerakan Ba'athis didirikan di Suriah. Perintah pertama para pembuat rencananya adalah mendirikan Dewan Komando Revolusioner Nasional (DKRN), yang terdiri dari seluruh Ba'athis dan Nasseris, dan dikendalikan oleh personil militer ketimbang sipil dari awal permulaannya.
Dewan Menteri Kuba
Komite Eksekutif adalah sebuah badan kecil, yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden Dewan Negara, Sekretaris dan menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden.
Dewan Menteri bertugas mengimplementasikan perjanjian kebijakan yang diserahkan oleh Majelis Nasional Kekuasaan Rakyat. Majelis tersebut dirancang untuk kementerian-kementerian individual. Dewan tersevyt juga mengusulkan rencana-rencana untuk pengembangan ekonomi dan sosial, yang diurus oleh Majelis Nasional dua kali setahun.
Majelis Legislatif Karnataka ke-15
Majelis Legislatif Karnataka ke-15 dibentuk setelah pemilihan umum Majelis Legislatif Karnataka 2018. Jajak pendapat diadakan pada 12 Mei untuk 222 konstituensi dari majelis 224 anggota, dengan penghitungan suara dan hasil dideklarasikan pada 15 Mei. Masa jabatan majelis tersebut berlangsung selama lima tahun.
Abdur Rahman Farès
Abderrahmane Farès () () adalah Ketua Eksekutif Sementara Aljazair dari 3 Juli 1962-20 September 1962. Ia berprofesi sebagai pengacara. Setelah Perang Dunia II, dia terpilih untuk dewan kota dan dewan umum Aljazair. Dalam pemilihan Majelis Konstituante Perancis 1945, dia adalah calon keempat dari daftar Uni for Social Progress untuk konstituen non-warga Muslim Aljazair (yang memiliki total empat kursi). Daftar memenangi tiga dari empat kursi. Ketika Konstituante dipilih anggota Majelis Bachir Abdelouahab mengundurkan diri, menyusul harga kursi di Majelis pada 14 Maret 1946.
Majelis Nasional (Kuwait)
Majelis Nasional merupakan lembaga legislatif di Kuwait. Majelis Nasional mempunyai kewenangan untuk memecat menteri dari jabatannya. Anggota Majelis sering menggunakan hak konstitusionalnya untuk menginterpelasi anggota kabinet. Sidang interpelasi Majelis Nasional disiarkan di TV Kuwait. Anggota Majelis juga mempunyai hak interpelasi terhadap perdana menteri, dan dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, dan menyebabkan kabinet harus diganti.
Kuwait SC
Kuwait Sporting Club () adalah klub sepak bola profesional Kuwait. Klub ini telah memenangkan Liga Primer Kuwait sepuluh kali, dengan yang terbaru pada tahun 2008. Kuwait SC juga memiliki 23 trofi atas namanya pada sejarah klub sepak bola Kuwait. Kuwait SC bermain di Al Kuwait Sports Club Stadium di Al Asimah, Keifan yang merupakan stadion terbesar ke-5 di Kuwait. Kuwait SC adalah klub Kuwait pertama yang pernah memenangkan gelar Asia, Piala AFC pada 2009 dan 2012. Last updated December 1st, 2010
Majelis Permusyawaratan Arab Saudi
Majlis al Shura yang pertama (Majelis Permusyawaratan) didirikan oleh Raja Abdulaziz pada tanggal 13 Januari 1926. Majelis ini diketuai oleh putranya, Pangeran Faisal. Namun, pelembagaan lengkap majelis diselesaikan pada tahun 1932.. Kemudian, majelis ini dikembangkan dengan dua puluh lima anggota pada awal pemerintahan Raja Saud. Namun, fungsinya dipindahkan ke Menteri Kabinet karena tekanan politik dari para anggota keluarga kerajaan. Di sisi lain, Majlis al Syura tidak secara resmi dibubarkan dan tetap efektif sampai Raja Fahd menghidupkannya kembali pada tahun 2000.
Majilis Bandaraya Kuching Selatan
Majelis ini dipimpin oleh seorang Datuk Bandar/Wali Kota yang dibantu oleh wakilnya dan 25 orang anggota Majelis. Anggota Majelis ini dilantik oleh pemerintah negara bagian untuk bekerja selama 2 tahun dan waktu pelayanan mereka akan diperbaharui selama pelayanan mereka masih dibutuhkan. Anggota Majelis ini terdiri dari komponen komponen partai politik Barisan Nasional di Sarawak yang bertanggung jawab mendesain kebijakan-kebijakan tersebut dengan sistematik dan efisien.
Saad Kameel Al-Fadhli
Saad Kameel Al-Fadhli (; ) adalah wasit sepak bola yang berasal dari Kuwait.
Majelis Tinggi Islam
Majelis Tinggi Islam (bahasa Arab: المجلس الإسلامي الاعلى , "al-Majlis al-Islami al-A'la") adalah badan tertinggi yang bertanggung jawab untuk urusan komunitas Muslim di wilayah Mandat Palestina ketika berada di bawah kontrol Inggris. Badan ini awalnya dibentuk dengan tujuan sebagai suatu badan penasehat yang terdiri dari umat Muslim dan Kristen Palestina, sehingga Komisaris Tinggi Inggris dapat memperoleh saran-saran mereka. Namun, para pemimpin Muslim berpendapat pentingnya diadakan sebuah dewan yang independen untuk mengawasi urusan keagamaan dalam komunitas mereka, terutama urusan wakaf dan pengadilan syariah. Inggris menyetujui usulan tersebut, dan membentuk Majelis ini yang bertugas mengatur tentang dana-dana wakaf, yatim-piatu, dan pengadilan syariah, serta bertanggung-jawab untuk menunjuk para pengajar dan imam.
Sejarah Negeri Sembilan
Majelis Undangan Negeri ini kemudiannya ditukar dengan nama Dewan Undangan Negeri. Seramai 24 orang anggota yang dipilih oleh rakyat termasuk Menteri Besarnya sekali. Dr.Mohd Said bin Muhammad, wakil rakyat Linggi, adalah Menteri Besar yang pertama, sedangkan anggota-anggota Exconya terdiri dari Idris bin Matsil, A.Samad bin Idris, Ariffin bin Ali, Lee Tee Siang, Lim Kee Siong, V. Letchumanan, Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-undang dan Pegawai Keuangan Negeri turut menganggotai Exco atas nama jawatan 'Ex-officio', pegawai-pegawai ini tidak ada hak memilih.
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Riwayat Syekh Nawaf di dunia politik Kuwait mencakup perannya sebagai Gubernur Hawalli pada 12 Februari 1962 hingga 1978. Ia ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri pada 19 Maret 1978 sampai ia ditugaskan pada jabatan Menteri Pertahanan pada 26 Januari 1988 dan 20 Juni 1992.
Kegubernuran Al-Ahmadi
Al-Ahmadi () adalah salah satu dari enam kegubernuran di Kuwait. Kegubernuran ini terletak di bagian selatan negara itu dan terkenal di Kuwait untuk yang hijau dan arsitektur Inggris. Al Ahmadi merupakan bagian penting dari perekonomian Kuwait sebagai beberapa kilang minyak Kuwait terletak di sini. Daerah pemukiman utama meliputi Abu Halifa, Riqqah dan Mangaf. Al Ahmadi adalah rumah dari klub olahraga beberapa kompleks di Kuwait. Markas besar Kuwait National Petroleum Company terletak di Al Ahmadi.
Ali Muhammad Ghedi
Beberapa anggota parlemen yang mayoritas dari klan Hawiye ingin mengikutsertakan tokohnya ke dalam pemerintahan melalui kabinet yang baru. Pemerintah dan kelompok agama berencana menggelar putaran kedua perundingan perdamaian yang ditengahi oleh Liga Arab.
Baha'i
Menurut "Kitáb-i-Aqdas", urusan masyarakat Bahá'í setempat dan nasional harus ditangani oleh badan-badan musyawarah yang sekarang dinamakan "Majelis Rohani", yang terdiri dari sembilan anggota yang dipilih secara demokratis. Pada tingkat internasional, "Kitáb-i-Aqdas" menetapkan sebuah lembaga yang dinamakan "Balai Keadilan Sedunia", yang dipilih oleh para anggota Majelis-majelis Rohani Nasional di seluruh dunia. Balai Keadilan Sedunia telah dipilih untuk pertama kalinya pada tahun 1963, dan sejak itu dipilih tiap lima tahun sekali. Selain berlaku sebagai pemimpin agama Bahá'í, Balai Keadilan Sedunia diberi fungsi khusus oleh Bahá'u'lláh untuk membuat hukum-hukum yang tidak ditetapkan dalam "Kitáb-i-Aqdas"; aspek ini dianggap penting karena memberi agama Bahá'í fleksibilitas untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan persatuannya.
Politik Kuwait
Majelis Nasional memiliki 50 anggota. Lima puluh deputi dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Anggota kabinet juga duduk di parlemen sebagai deputil. Konstitusi membatasi anggota kabinet hanya 16 orang, dan setidaknya salah satu anggota kabinet harus merupakan anggota parlemen terpilih. Menteri dalam Kabinet memiliki hak yang sama sebagai anggota Parlemen, dengan dua pengecualian: mereka tidak berpartisipasi dalam komisi, dan mereka tidak bisa memilih ketika ada mosi tidak percaya terhadap salah satu anggota kabinet.
Politik Kuwait
Perdana Menteri memilih kabinet (pemerintah). Penunjukkan pemerintahan baru memerlukan persetujuan dari Majelis Nasional. Perdana Menteri adalah anggota dari keluarga yang berkuasa dan ditunjuk oleh Emir.
Majelis Perwakilan Irak
Anggota parlemen Irak pertama dipilih setelah pembentukan monarki konstitusional pada tahun 1925. Konstitusi 1925 mengamanatkan dibentuknya parlemen bikameral dengan majelis rendah, Majelis Deputi ("Majelis an-Nuwwab") akan dipilih oleh seluruh laki-laki. Majelis tinggi, Senat ("Majlis al-'yan") akan ditunjuk oleh raja. Sepuluh pemilihan diselenggarakan antara tahun 1925 hingga kudeta tahun 1958.
Pengalihan, Keritang, Indragiri Hilir
dan pada tahun yang sama desa pengalihan kembali melakukan pemilihan umum kepala desa, ada dua calon saat itu, yakni RAF'UL ASTAR HAMZAH, BA. dan AGUS MUSRI (Petahana) diman saat itu dimenangkan oleh ASTAR HAMZAH, BA. dan memerintah sampai tahun 2006 kemudian pada bulan Juni 2007 dilakukan pemilihan umum secara langsung didesa Pengalihan, diikuti oleh 4 calon Kades. diantaranya 1.MUSLIM LAGUIK (Sekdes) 2. ABD. BASISR, S.Sos.I 3. ASTAR HAMZAH, BA. 4. ANWAR RAHMAN, dimana pada saat itu dimenangkan oleh MUSLIM LAGUIK dengan menang telak 1 putaran, dan memerintah sampai tahun 2014, PJS 2 kali kemudian dilanjutkan PJS oleh DELSON (Pegawai kantor camat) dan pada bulan Nopember 2015 diadakan pemilihan langsung, dimana diikuti oleh 5 calon kades, diantaranya USMAN,S.Ag., HERMAN ADI SAPUTRA, ANDY ILHAM, FIRDAUS dan MUSLIM LAGUIK dimana dimenangkan oleh USMAN, S.Ag. hingga saat tulisan ini disunting.
Daeng Sanusi Daeng Mariok
Keluarganya dari keturunan bangsawan Bugis di Sulawesi. Ayahnya Raja Ibrahim atau dikenal sebagai Daeng Mariok merupakan seorang putra raja yang dibuang di Kalimantan, Indonesia. Beliau lulusan Pengkajian Islam dan pernah belajar di Malaya Islamic College. Dia menyambung pendidikan di Universitas Al Azhar dan sekembali ke Malaysia beliau mengajar di Kelang Islamic College. Saat UKM didirikan dan Malaya Islamic College digabungkan menjadi Fakultas Pengkajian Islam, ia menjadi dosen di Universitas Kebangsaan Malaysia.
Ia menang bertanding di parlemen Rantau Panjang dari 1990 hingga 1999 karena selera politik orang Kelantan rela mengizinkan orang luar bertanding di tingkat parlemen. Tokoh luar yang menang dalam pemilu di Kelantan antara lain adalah Profesor Zulkifli Mohamad, Datuk Raja Abu Hanifah Abdul Ghani, Othman Abdullah, Haji Ahmad Perai, Abu Bakar Hamzah, Khalid Samad—Kuala Krai, Mohd Sabu—Nilam Puri, Wakil Presiden PAS Salahuddin Ayub— Kubang Kerian. Nasharuddin Mat Isa— Bachok, Dr. Hatta Ramli—Kuala Krai dan terbukti pemilih Kelantan telah berhasil mengenyahkan fanatisme kedaerahan dan kenegaraan. Di Terengganu pula, Dr. Burhanuddin bin Muhammad Nur al-Hilmi, Hassan Adli Mohd Arshad, dan Khadijah Sidek.
Kegubernuran Al-Asimah (Kuwait)
Al-Asimah (), juga disebut Al-Kuwayt adalah salah satu dari enam kegubernuran di Kuwait, dan terdiri dari distrik berikut ini:Al-Asimah berarti "ibu kota" dalam bahasa Arab. Al-Asimah adalah tempat bagi sebagian besar pusat keuangan dan bisnis Kuwait seperti Bursa Efek Kuwait.
Kesaksian Nayirah
Tanggal 25 September, "The Washington Post" melaporkan bahwa "rumah sakit di seluruh Kota Kuwait kehilangan inkubator."
Presiden Citizens for a Free Kuwait menulis kepada anggota DPR Gus Yatron bahwa ia "belakangan ini mengetahui bahwa pemimpin Irak memerintahkan agar inkubator rumah sakit [di Kuwait] untuk bayi prematur dipadamkan sehingga bayi-bayi tersebut meninggal akibat terpapar udara luar."
Tanggal 29 September, dalam sebuah pertemuan antara penguasa Kuwait Sheik Jabbar al-Ahmed al-Sabah dan Presiden George H. W. Bush, penguasa terasingkan ini memberitahu presiden bahwa militer Irak "memasuki rumah sakit, mengeluarkan bayi dari inkubator dan pasien dari mesin vital agar alat-alat tersebut bisa dikirim ke Irak." Dalam pernyataannya seusai pertemuan tersebut, Bush mengatakan, "agresi Irak merusak dan meluluhlantakkan negara yang sebelumnya aman sentosa, penduduknya diserang, ditahan, ditindas, dan bahkan dibunuh" dan "para pemimpin Irak mencoba melenyapkan sebuah negara berdaulat yang diakui secara internasional, anggota Liga Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari peta dunia."
Majelis Nasional (Kuwait)
Walaupun keberadaan partai politik tidak diakui secara hukum di Kuwait, sejumlah faksi politik ada di Majelis. Majelis ini terdiri dari berbagai faksi politik selain independen:
Sejarah Kuwait
Diberikan kekuasaan oleh Dewan Keamanan PBB, sebuah angkatan tentara campuran yang terdiri dari 34 buah negara, diketuai oleh Amerika Serikat, bertempur dalam Perang Teluk untuk membebaskan Kuwait. Setelah enam minggu pertempuran yang ganas pada awal 1991, angkatan tentara Irak terpaksa mundur dari Kuwait pada 26 Februari 1991. Selama pengunduran, Angkatan Darat Irak menggunakandengan cara pembakaran tanah melalui membakar kilang-kilang minyak Kuwait. Kebakaran itu mengambil melebihi sembilan bulan untuk mematikannya, dengan biaya perbaikan infrastruktur minyak melebihi ASD$5 milyar. Sebagian bangunan dan fasilitas infrakstruktur (termasuk Bandar Udara Internasional Kuwait) juga mengalami kerusakan yang parah selama pertempuran.
Politik Kuwait
Setidaknya satu anggota kabinet harus menjadi deputi yang memenangkan pemilihan umum Majelis Nasional. Enam anggota Kabinet tahun 1992 merupakan anggota Majelis Nasional, terbanyak dalam sejarah Kuwait. Kabinet saat ini mempunyai dua anggota yang terpilih sebagai anggota Majelis.
Majilis Bandaraya Kuching Selatan
Pada tahun 1956, Gubernur Sarawak sudah berupaya mengadakan pemungutan suara independen pada tanggal 4 November. Sejumlah 58 orang sudah menyediakan diri sebagai kandidat untuk 9 sal dan 27 kursi pada Majelis baru. Majelis baru yang dipilih mulai bertugas pada tanggal 1 Desember 1956. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari kalangan anggota Majelis yang memegang jabatan selama 1 tahun dan berkelayakan untuk dipilih ulang. Walau bagaimanapun, sistem pemungutan suara independen ini hanya permanen beberapa tahun saja.
Laila Khalid
Ia kemudian menjadi anggota Dewan Nasional Palestina dan aktif di Forum Sosial Dunia. Setelah bercerai dengan Dokter Fayez Rasyid dan tinggal bersama kedua anaknya (Badir dan Basyar) di Amman (Yordania). Ia juga mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kuwait.
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Setelah Revolusi Islam di Iran dan demonstrasi di antara warga Syiah di Kuwait pada tahun 1979, Jabir lebih membatasi pada kebebasan pers. Setelah mengikuti perkembangan Majelis Nasional untuk mengubah (1981) dan tidak mencapai kata sepakat atas hak-hak menanyakan kemampuan menteri sehingga majelis dibubarkan pada tahun 1986, Jabir tampil sebagai pemimpin yang menentukan.
Muhammad Ali Jinnah
Meskipun Jinnah awalnya menentang elektorat-elektorat terpisah untuk kaum Muslim, ia menggunakan kesempatan ini untuk meraih jabatan elektif pertamanya pada 1909, sebagai perwakilan Muslim Bombay di Dewan Legislatif Kekaisaran. Ia menjadi kandidat menonjol saat dua Muslim yang lebih senior dan lebih dikenal mencapai akhir masa jabatannya. Dewan tersebut, yang terdiri dari 60 anggota sebagai bagian dari reformasi yang dilakukan oleh Minto, merekomendasikan legislasi kepada Viceroy tersebut. Beberapa pejabat memberikan suara pada dewan tersebut; para anggota non-resmi, seperti Jinnah, tidak memberikan suara. Sepanjang karier hukumnya, Jinnah mempraktikan hukum probate (dengan beberapa klien dari kalangan bangsawan India), dan pada 1911 memperkenalkan Undang-Undang Validasi Wakaf demi mendapatkan kepercayaan Muslim pada peletakan penyuaraan hukum di bawah hukum India Britania. Dua tahun berikutnya, ukurannya ditetapkan, undang-undang pertama disponsori oleh kalangan non-pejabat untuk mengesahkan dewan tersebut dan dilaksanakan oleh Viceroy. Jinnah juga melantik sebuah komite yang membantu pendirian Akademi Militer India di Dehra Dun.
Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak
Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak () adalah sebuah legislatur negeri negara bagian Malaysia Sarawak. Majelis tersebut merupakan sebuah lembaga unikameral yang terdiri dari 71 anggota yang dipilih dari konstituensi anggota tunggal di seluruh negara bagian tersebut. Pemilihan tersebut diadakan tidak lebih dari lima tahun sekali
Yasser Arafat
Setelah krisis di Suez pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser mengizinkan Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk beroperasi di Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza, menyebabkan pengusiran seluruh pasukan gerilya "fedayeen" di sana, termasuk Arafat. Dia awalnya berusaha untuk memperolah visa menuju Kanada dan Arab Saudi, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 1957, Arafat mengirimkan permohonan untuk mendapat visa ke Kuwait (saat itu masih berstatus protektorat Inggris), dan dikabulkan karena latar belakangnya sebagai seorang insinyur teknik sipil. Di sana dia bersahabat dengan dua orang Palestina, Salah Khalaf ("Abu Iyad") dan Khalil al-Wazir ("Abu Jihad"). Keduanya merupakan anggota Ikhwanul Muslimin cabang Mesir. Arafat telah bertemu dengan Abu Iyad sebelumnya ketika masih kuliah, dan dengan Abu Jihad di Gaza. Keduanya kelak menjadi tangan kanan Arafat dalam dunia politik. Abu Iyad berangkat bersama Arafat ke Kuwait pada akhir 1960; Abu Jihad, seorang guru, telah tinggal di sana sejak 1959. Setelah tiba di Kuwait, Abu Iyad membantu Arafat untuk memperoleh pekerjaan sementara sebagai seorang guru sekolah.
Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi
Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi (), biasanya bernama Koalisi Nasional Suriah () adalah koalisi dari kelompok oposisi dalam Perang saudara Suriah yang didirikan di Doha, Qatar, pada bulan November 2012. Mantan imam Masjid Umayyah di Damaskus, Moaz al-Khatib, dianggap sebagai orang yang moderat, terpilih sebagai presiden koalisi. Riad Seif dan Suheir Atassi, keduanya aktivis demokrasi terkemuka dan yang terakhir seorang feminis sekuler, terpilih menjadi wakil presiden. Jabatan wakil presiden ketiga akan tetap kosong untuk tokoh Kurdi yang dipilih. Mustafa Sabbagh terpilih sebagai sekretaris jenderal koalisi. Koalisi memiliki sebuah dewan dengan sekitar 63 kursi, yang 22 diantaranya adalah anggota Dewan Nasional Suriah.
Kegubernuran Mubarak Al-Kabeer
Mubarak Al-Kabeer () adalah salah satu kegubernuran di Kuwait yang sebagian besar wilayahnya adalah untuk pemukiman. Kegubernuran ini dibentuk pada tahun 2000 ketika Kegubernuran Hawalli terbelah dua. Kegubernuran ini memiliki sekitar 180.000 penduduk.
Asrorun Ni’am Sholeh
Doktor bidang hukum Islam ini terpilih sebagai Ketua Komite Syariah WHFC (World Halal Food Council). Ia terpilih setelah mendapat dukungan dari kalangan muslim China. Acara pemilihan digelar di Melbourne, Australia pada 15-17 Mei 2015. Niam dalam pemilihan mengalahkan ‎calon incumbent, Dr Fahd Shalah al-Aridl, dari kementerian Kehakiman Saudi Arabia yang diusulkan oleh Halal International Association (HIA) Italia.
Niam diusulkan oleh delegasi China Islamic Assosiaton (CIA), melalui ketuanya, Profesor Thayyib Mukhtar Muto. Dalam pertemuan yang dihadiri 28 badan pangan halal dunia dari 20 negara itu diputuskan kepemimpinan komite syariah dipercayakan ke Asrorun Niam Sholeh, menggantikan incumbent. Pemilihan digelar voting.
Politik Kuwait
Warga yang telah mencapai usia 21 tahun dapat menggunakan hak suaranya. Calon anggota majelis harus memenuhi syarat untuk memilih dan setidaknya berusia 30 tahun. Konstitusi secara tegas mendukung partai politik, tetapi keberadaan parpol masih ilegal karena tidak ada hukum yang mendefinisikan dan mengatur mereka. Anggota parlemen cenderung menjabat sebagai anggota independen atau sebagai anggota partai politik dan faksi-faksi secara "de facto" yang didasarkan pada ideologi, sekte, kelas sosial atau klan.
Politik Kuwait
Konstitusi menyerukan pemilu baru diselenggarakan pada waktu maksimum empat tahun (atau lebih awal jika parlemen dibubarkan). Kuwait mempunyai hak pilih universal untuk warga Kuwait berusia 21 tahun atau lebih.
Rawhi Fattouh
Pada Maret 2004, Fatah menominasikannya sebagai kandidatnya untuk jabatan jurubicara Dewan Legislatif Palestina, dengan 34 delegasi Fatah yang setuju dan 10 yang menentang. Fattuh umumnya dianggap sebagai seorang moderat. Ia mendukung Ahmed Qureia, pendahulunya sebagai Jurubicara Dewan Legislatif Palestina dan mantan Perdana Menteri Otoritas Palestina, sebagai pengganti permanen Arafat. Qureia dianggap memainkan peran penting dalam negosiasi Perjanjian Oslo.
Politik Kuwait
Majelis Nasional adalah badan legislatif di Kuwait. Majelis Nasional memiliki kewenangan untuk memecat menteri dari jabatannya. Anggota parlemen sering menggunakan hak interpelasi terhadap anggota pemerintah. Sidang interpelasi Majelis Nasional ditayangkan di TV Kuwait. Anggota parlemen juga memiliki hak interpelasi terhadap perdana menteri, dan kemudian mengajukan mosi tidak percaya dengan pemerintah, dalam hal ini kabinet harus diganti.
Qatar
Emir kedelapan Qatar adalah Tamim bin Hamad Al Thani, ayahnya adalah Hamad bin Khalifa Al Thani yang menyerahkan kekuasaan padanya 25 Juni 2013. Kanselir tertinggi memiliki kekuasaan eksklusif untuk memilih dan mencopot perdana menteri dan menteri kabinet yang semuanya membentuk Dewan Menteri. Dewan Menteri adalah otoritas eksekutif tertinggi di negara ini. Dewan Menteri juga memulai legislasi. Hukum dan dekrit yang diusulkan Dewan Menteri akan dirujuk ke Dewan Penasihat (Majilis Al Shura) untuk didiskusikan kemudian diberikan ke Emir untuk diratifikasi. Majelis Konsultatif memiliki otoritas legislatif terbatas untuk menyusun dan menyetujui hukum, tapi Emir yang menentukan semuanya di akhir. Anggota dewan saat ini terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh Emir, karena tidak ada pemilihan legislatif sejak 1970. Pemilihan legislatif ditunda sampai paling tidak tahun 2019.
Politik Kuwait
Konstitusi Kuwait diresmikan pada tahun 1962. Kuwait termasuk negara terbebas di Timur Tengah dalam hal kebebasan individu dan hak-hak politik. Freedom House mengkategorikan Kuwait sebagai negara "Bebas Sebagian" dalam survei Kebebasan di Dunia. Kuwait adalah satu-satunya negara Teluk yang berada di peringkat "bebas sebagian".
Saeb Erekat
Saeb Muhammad Salih Erekat (juga Erakat; Arab: صائب عريقات‎ "Ṣāʼib ʻUrayqāt" atau "ʻRēqāt", ) adalah ketua panitia acara dan monitor PLO sampai 12 Februari 2011. Ia juga yang bernegosiasi Perjanjian Oslo dengan Israel dan tetap menjadi perunding utama PLO dari 1995 sampai Mei 2003, ketika ia mengundurkan diri dari Pemerintahan Palestina. Ia kemudian rekonsiliasi dengan partainya dan ditunjuk kembali pada September 2003. Ia sekarang menjadi bagian dari tim 'Israel-Fatah' yang bernegosiasi dengan Israel untuk mendirikan negara Palestina secara "de jure".
P.M. Sayeed
Sayeed terpilih sebagai anggota majelis rendah parlemen ("Lok Sabha") sembilan kali (1971, 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 dan 1999) dan terpilih sebagai wakil ketua majelis rendah dewan perwakilan rakyat pada tahun 1999. Pada pemilu tahun 2004, ia gagal mempertahankan posisinya, dikalahkan oleh Muthu Koya.
Ahmad Fathi Sorour
Ahmad Fathi Sorour () adalah politisi asal Mesir yang menjabat sebagai Ketua Majelis Rakyat Mesir sejak tahun 1990. Sampai tanggal 29 Januari 2011 ketika Hosni Mubarak menunjuk Omar Suleiman sebagai Wakil Presiden Mesir, ia adalah orang pertama yang berada dalam urutan suksesi untuk menjadi Presiden Mesir jika Mubarak meninggal atau menjadi tidak mampu menjalankan tugasnya.
Kepulauan Solomon Britania
Seusai perang, pemerintah kolonial Britania mendirikan jaringan dewan lokal, dan kemudian pada tahun 1960 didirikanlah Dewan Legislatif dan Dewan Eksekutif di kepulauan ini. Pejabat di kedua dewan tersebut diangkat oleh Komisioner Tinggi Pasifik Barat, tetapi secara perlahan semakin banyak posisi yang dapat dipilih langsung atau dipilih oleh dewan pemilihan umum yang dibentuk oleh dewan lokal. Pemilu nasional pertama diadakan pada tahun 1964 untuk kursi di Honiara, dan pada tahun 1967 diadakan pemilu pertama untuk hampir seluruh 15 kursi anggota perwakilan di Dewan Legislatif (kecuali satu kursi di daerah pilih Eastern Outer Islands yang menjadi wewenang dewan pemilihan umum). Protektorat ini sendiri tidak memiliki konstitusi hingga tahun 1960.
Krisis diplomatik Qatar 2017
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, dan Bahrain mengeluarkan daftar berisi 13 tuntutan kepada Qatar melalui Kuwait, yang bertindak sebagai mediator, bahwa Qatar harus setuju sepenuhnya dalam waktu 10 hari, yang berakhir pada tanggal 2 Juli 2017. Menurut laporan pada 23 Juni 2017, tuntutan tersebut meliputi:
Dewan Legislatif Hong Kong
Dewan Legislatif pertama kali dibentuk pada tahun 1843 di bawah Piagam Koloni Hong Kong sebagai dewan penasihat kepada Gubernur. Wewenang dan fungsi badan legislatif diperluas sepanjang sejarah. Dewasa ini fungsi utama dari Dewan Legislatif adalah menetapkan, mengamandemen atau mencabut undang-undang; memeriksa dan menyetujui anggaran, perpajakan dan belanja publik; dan mengajukan pertanyaan terhadap pekerjaan pemerintah. Selain itu, Dewan Legislatif juga diberikan wewenang untuk mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian hakim dari Pengadilan Tingkat Kasasi dan Hakim Kepala Pengadilan Tinggi, serta wewenang untuk memakzulkan Kepala Eksekutif Hong Kong.
Sejarah Kuwait
Kota ini adalah pemberhentian karavan dari Persia dan Mesopotamia yang akan menuju Semenanjung Arab. Penyair Al-Farazdaq dilahirkan di kota ini. Al-Farazdaq adalah seorang penyair puisi Arab klasik terbesar.
Hassan al-Hudaybi
Pada tanggal sepuluh Desember 1952, konstitusi Klasik Mesir mengumumkan revisi dan setelah berlalu dua hari ditetapkan seratus anggota untuk membuat konstitusi baru yang mana di antara mereka ada tiga orang yang berasal dari Ikhwanul Muslimin. Akhirnya majalah “El-dakwah” menerbitkan artikel yang mengajak untuk mendukung konstitusi berdasarkan Islam. Hasan Al-Hudaibi mengajak untuk dilakukan referendum; guna mengetahui apakah Mesir memilih syariat Islam atau undang-undang barat? Jika memilih berhukum pada Islam maka pemerintah harus komitmen melaksanakan pilihan tersebut, dan jika memilih undang-undang Barat –yang tidak mungkin keluar dari diri seorang muslim- maka kita harus mengaca diri, mengajarkan umat akan perintah Tuhannya dan apa yang seharusnya mereka lakukan”.
Daftar keuskupan di Kuwait
Daftar keuskupan di Kuwait adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Kuwait.
Krisis diplomatik Qatar 2017
Dua negara anggota Dewan Kerja sama Teluk, Kuwait dan Oman, tidak bergabung dengan sanksi yang dipelopori Saudi terhadap Qatar, di mana Kuwait berusaha melakukan mediasi perundingan antara Qatar dan Arab Saudi untuk meredakan ketegangan. Iran juga menyerukan dialog untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Sejarah Kuwait
Pada 224 M, Kuwait menjadi bagian dari Kakaisaran Sassanid. Saat menjadi bagian dalam wilayah kekaisaran Sassanid, Kuwait dikenal bernama "Meshan", dengan nama alternatif kerajaan Characene. Akkaz menjadi situs Partho-Sassanian; Agama Sassanid. Menara sunyi dibangun di sebelah utara Akkaz.
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Kemerdekaan Kuwait atau dalam bahasa Arabnya "Dawlat al Kuwayt" pada 19 Juni 1961 dari Britania Raya semakin mengokohkan kariernya. Pada tahun 1962, ia menjadi Menteri Keuangan dan Pewaris Nyata dari tahun 1966. Periode 1965-1978, ia sebagai Perdana Menteri Kuwait. Dia menggantikan sepupunya bernama Sabah al-Salim al-Sabah sebagai Emir Kuwait sejak Desember 1977.
Kuwait Airways
Kuwait Airways (, ) adalah maskapai penerbangan nasional dari Kuwait, dengan kantor pusat di kawasan Bandar Udara Internasional Kuwait, Kegubernuran Al-Farwaniyah. Maskapai penerbangan ini mengoperasikan layanan penerbangan internasional berjadwal ke kawasan Timur Tengah, Subbenua India, Eropa, Asia Tenggara dan Amerika Utara, dari basis utamanya di Bandar Udara Internasional Kuwait. Kuwait Airways adalah anggota dari Arab Air Carriers Organization.
Republik Kuwait
Republik Kuwait adalah negara berusia pendek yang dibentuk setelah invasi Kuwait oleh Irak pada masa awal Perang Teluk. Dewan Komando Revolusioner Irak menyatakan bahwa mereka mengirim pasukan ke Kuwait untuk membantu kudeta internal yang dilancarkan oleh para "pengobar revolusi Kuwait." Pemerintahan sementara Kuwait didirikan pada 4 Agustus oleh Irak di bawah kepemimpinan 9 perwira militer Kuwait (4 kolonel dan 5 mayor) yang dipimpin oleh Alaa Hussein Ali, yang kemudian diberi jabatan kepala negara ("Rais al-Wuzara"), panglima tertinggi, menteri pertahanan dan menteri dalam negeri.
Doda
Anggota Dewan Legislatif yang sekarang adalah Tn. Majid Wani dari Partai Kongres. Sementara Anggota Komite Legislatif adalah Tn. Khalid Najeeb Suharwardy dari Partai Konferensi Nasional.
Pelabuhan Klang
Datuk Zainal Md Deros (BN - UMNO) dipilih pada pemilihan 2004 sebagai wakil untuk Pelabuhan Klang (N46) kepada majelis negara bagian. Dia menggantikan Dato' Teh Chang Ying (BN - MCA) yang memenangkan kursi pada pemilihan 1999.
Daftar negara di Kontes Lagu Eurovision
Qatar diwajibkan untuk memiliki sebuah penyiaran yang setidaknya memiliki keanggotaan asosiasi dari EBU dalam rangka memiliki kesempatan untuk ikut serta, karena Qatar Radio hanya merupakan stasiun radio dan Qatar berada di luar Kawasan Penyiaran Eropa dan tak dapat mengajukan keanggotaan Dewan Eropa dengan Australia menjadi satu-satunya pengecualian setelah menjadi anggota asosiasi selama lebih dari 30 tahun. Penyiaran yang paling memungkinkan adalah Qatar Television (QTV) yang juga dimiliki dan dijalankan oleh Qatar General Broadcasting and Television Corporation (QGBTC). Jika Qatar Radio juga menerimanya, kemudian mereka akan diperbolehkan untuk menyiarkan kontes tersebut bersama dengan penyiaran televisinya.
Partai Nasional Skotlandia (Scottish National Party, SNP) telah berkampanye untuk sebuah tempat di Eurovision untuk Skotlandia namun ditolak beberapa kali karena Skotlandia terwakili sebagai bagian dari perwakilan Inggris dan diwakili oleh BBC. Pada 11 Februari 2008, EBU menyatakan bahwa sebuah penyiaran Skotlandia harus mengajukan keanggotaan EBU, namun di bawah aturan saat ini tak memperbolehkan memasuki Kontes Lagu Eurovision karena BBC saat ini memiliki hak khusus untuk mewakili seluruh Britania Raya.
Kesaksian Nayirah
The notion that any of the witnesses brought to the caucus through the Kuwaiti Embassy would not be credible did not cross my mind. I have no basis for assuming that her story is not true, but the point goes beyond that. If one hypothesizes that the woman's story is fictitious from A to Z, that in no way diminishes the avalanche of human rights violations.
Dalam surat redaksi "The New York Times" tanggal 27 Januari 1992 berjudul "Kuwaiti Gave Consistent Account of Atrocities", Tom Lantos menjawab tuduhan MacArthur. Ia menulis, "Artikel Tn. MacArthur yang penuh tipuan hanya memuaskan orang-orang sinis yang hendak menulis ulang sejarah perang Teluk Persia ... Nada artikelnya yang sinis menuduh Nayirah berada di luar Kuwait ketika invasi Irak terjadi dan seluruh insiden keji ini adalah persekongkolan konsultan humas Amerika Serikat." Lantos menulis, "fakta bahwa Nayirah adalah putri Duta Besar Kuwait justru menjadikan dirinya saksi yang kredibel" dan "hubungan Nayirah dengan duta besar dan pemerintah menguatkan kredibilitasnya." Ia menambahkan, "kesaksiannya konsisten dengan informasi yang kami terima dari saksi lain, ratusan cerita kekejaman dari Kuwait disebarkan oleh media ke seluruh dunia, dan cocok dengan laporan organisasi HAM independen seperti Amnesty International yang bersaksi di sidang kami dan menerbitkan laporan kesaksian yang sama seperti Nayirah." Lantos menyimpulkan, "karena ada banyak sekali kasus pelanggaran HAM oleh Irak yang sudah terbukti, mengarang insiden kekejaman itu rasanya tidak perlu dan buang-buang waktu."
Parlemen Lebanon
Parlemen Lebanon (Bahasa Arab: مجلس النواب "Majlis an-Nuwwab", Bahasa Perancis: "Assemblée Nationale") adalah badan legislatif Lebanon. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh para pemilih dewasa yang memiliki hak pilih, yang terbagi adil antara kaum Muslim dan Kristen Lebanon. Fungsi utamanya adalah memilih Presiden, mengesahkan pemerintah, serta menyetujui perundangan serta anggaran.
Kesaksian Nayirah
Pada 6 Januari 1992, "The New York Times" menerbitkan opini editorial yang ditulis oleh John MacArthur berjudul "Remember Nayirah, Witness for Kuwait?" MacArthur menemukan bahwa Nayirah adalah putri Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat, Saud Nasir al-Sabah. MacArthur menulis, "cerita inkubator ini benar-benar mengacaukan diskursus di Amerika Serikat tentang perlu tidaknya masyarakat mendukung aksi militer" dan bertanya apakah "hubungan istimewa mereka [Anggota DPR Lantos dan Porter] dengan Hill and Knowlton patut diselidiki Kongres untuk mendalami apakah tindakan mereka tergolong konflik kepentingan atau, amit-amit, mereka sudah tahu identitas sejati Nayirah pada bulan Oktober 1990." Atas artikel opininya, MacArthur dianugerahi Monthly Journalism Award oleh "The Washington Monthly" pada bulan April 1992 dan Mencken Award pada tahun 1993.
Alaa Hussein Ali
Alaa Hussein Ali (1949–) adalah kepala pemerintahan boneka di Kuwait pada awal invasi Irak terhadap Kuwait (1991) dari 4 Agustus 1990 hingga 8 Agustus 1990. Dibesarkan di Kuwait, ia belajar di Baghdad dan menjadi anggota Partai Baath. Dia memiliki dua kewarganegaraan dan dua istri – satu warganegara Kuwait dan yang lainnya warganegara Irak. Saat memegang posisi Letnan di Angkatan Bersenjata Kuwait dan memimpin invasi, Presiden Irak mengangkat Alaa Hussein menjadi Kolonel dan ditempatkan sebagai Kepala dari 9 anggota pemerintahan boneka selama invasi. Seminggu setelah itu, dia harus mendeklarasikan penyatuan Kuwait dengan Irak dan dia menjadi Wakil Perdana Menteri Irak. Sebagian besar dari 21.000 pasukan Kuwait sebenarnya tidak ingin berperang melawan Irak, bekas sekutu mereka. Berdasarkan grup oposisi Irak, Alaa menjauhkan diri dari pembimbing politiknya Saddam Hussein setelah tahun 1994. Pada tahun 1993, Ali dijatuhi hukuman gantung karena penghianatan oleh pemerintah Kuwait. Pada tahun 1998 dia memutuskan untuk menghilang. Dengan menggunakan nama palsu bersama keluarganya dia pergi ke Norwegia melalui Turki. Namun, pada pada Januari 2000 Ali kembali ke Kuwait mengajukan banding atas hukuman tersebut. Bagaimanapun juga, pengadilan memutuskan Ali bersalah atas pengkhianatan pada 3 Mei 2000.
Qatar
Qatar dapat dianggap sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut yang dipimpin oleh keluarga Al Thani. Dinasti Al Thani telah memimpin Qatar sejak 1825. Tahun 2003, Qatar mengadopsi konstitusi yang memilih langsung 30 dari 45 anggota Dewan Legislatif. Konstitusi ini disetujui mutlak dalam referendum dengan angka 98%.
Émile Lahoud
Lahoud bertugas di bawah Jenderal Michel Aoun pada tahun-tahun akhir dari Perang Saudara Lebanon (1975-1990). Setelah diberlakukannya gencatan senjata yang ditengahi oleh Liga Arab, Lahoud menyebrang ke Beirut barat yang dikuasai oleh Suriah. Seorang perwira militer Maronit dibutuhkan untuk mengambil alih posisi komandan AD untuk Beirut Barat. Lahoud ditawari posisi tersebut berdasarkan pemerintahan Lebanon yang disetujui oleh Perjanjian Taif 1989. Menurut satu sumber, Lahoud memiliki hubungan dengan pejabat AD Suriah yang sangat berpengaruh, Ali Hammoud, yang merekomendasikan dirinya untuk tugas tersebut yang diterimanya dengan cepat. Dia bertugas dalam banyak pos di militer, termasuk panglima AD dari 1989 sampai 1998, dan kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada 1998, setelah konstitusi diubah untuk memungkinkan panglima AD mencalonkan diri hanya setelah tiga tahun menjabat posisi tersebut.
Yasser Arafat
Pada 20 Januari 1996, Arafat terpilih sebagai Presiden Otoritas Nasional, dengan meraih suara mayoritas 88,2% (kandidat lainnya adalah pengorganisir acara amal Samiha Khalil). Namun, karena Hamas, DFLP, dan pergerakan oposisi lainnya memilih untuk memboikot pemilihan ini, pilihan kandidat presiden menjadi terbatas. Kemenangan mutlak Arafat ini memastikan pula dominasi Fatah di Dewan Legislatif, di mana mereka menguasai 51 dari 88 kursi. Setelah Arafat terpilih, dia mulai kerap dipanggil "Ra'is', (secara harfiah berarti "presiden" dalam bahasa Arab), meskipun dia sendiri menyebut dirinya sebagai "jenderal". Pada 1997, Dewan Legislatif menuduh cabang eksekutif PNA telah melakukan salah urus keuangan negara, sehingga menyebabkan pengunduran diri empat anggota kabinet Arafat, meski dia sendiri menolak mengundurkan diri dari posisinya.
Politik Kuwait
Setelah terpilih, banyak deputi membentuk blok voting di Majelis Nasional. Undang-undang kuwait tidak mengenal partai politik. Namun, banyak kelompok politik berfungsi sebagai partai politik dalam pemilihan umum, dan ada blok-blok di parlemen. Partai politik "de facto" utama antara lain: Aliansi Demokratik Nasional, Blok Aksi Populer, Hadas (Ikhwanul Muslimin Kuwait), Aliansi Islam Nasional, dan Aliansi Keadilan dan Perdamaian.
Maha Al-Ghunaim
Maha Al-Ghunaim adalah seorang perempuan Arab Kuwait yang memiliki spesialisasi dalam perbankan dan keuangan. Pada tahun 1998, ia mendirikan "Global Investmet House", salah satu perusahaan terkemuka di Dunia Arab. Ia terkenal karena membawa perusahaannya go international dan masuk ke London Stick Exchange pada tahun 2008 yang menjadikannya perusahaan Kuwait pertama yang terdaftar di Exchange. Perusahaan ini juga terdaftar pada bursa Kuwait, Dubai dan Bahrain.
Parlemen Gibraltar
Dewan Majelis, didirikan berdasarkan konstitusi 1969, adalah sebuah badan unikameral yang terdiri dari 15 anggota yang dipilih oleh elektorat Gibraltar, plus dua anggota yang ditunjuk termasuk Jaksa Umum. Istilah "Dewan Majelis" sering dipakai untuk badan legislatif teritori Britania yang kurang berdaulat penuh. Sebutan ini diganti menjadi "Parlemen Gibraltar" berdasarkan konstitusi 2006 yang merefleksikan peningkatan kedaulatannya. Ke-17 anggota Parlemen yang baru dipilih oleh elektorat.
Sejarah Kuwait
Karena kemenangan Kekhalifahan Rasyidin pada tahun 636 M, wilayah pesisir Kuwait dikenal sebagai "Kadhima" atau "Kāzimah" pada masa awal Islam. Arab Pertengahan memiliki banyak sumber rujukan yang merujuk kepada pesisir Kuwait. Fungsi kota pada saat itu adalah untuk pelabuhan perdagangan dan tempat peristirahatan para jamaah haji dari Irak ke Hejaz. Kota ini diawasi dan dijaga oleh kerajaan Al-Hirah di Irak Pada masa awal sejarah Islam, pesisir Kuwait dikenal sebagai wilayah yang subur.
Komando Nasional Partai Ba'ath
Komando Nasional Partai Ba'ath Sosialis Arab adalah badan pemerintahan partai antar sesi Kongres Nasional, dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal. Pada setiap Kongres Nasional, Komando Nasional dibentuk oleh Dewan Konsultatif Nasional (Arab: "al-majlis al-istishari al-quami"). Dewan Konsultatif Nasional merupakan sebuah forum yang dibuat dari para perwakilan dari cabang-cabang regional partai tersebut. Namun, jumlah anggota Dewan Konsultatif Nasional ditentukan oleh ukuran cabang regional. Kongres Nasional memilih Komando Nasional, Tribunal Nasional, badan disiplin partai, dan Sekretaris Jenderal, pemimpin partai. Para delegasi kongres tersebut menentukan kebijakan dan prosedur partai.
Kegubernuran Kuwait
Kegubernuran Kuwait () adaah governorat ke-19 Irak yang didirikan setelah invasi Kuwait oleh Irak pada tahun 1990. Kegubernuran ini didahului oleh negara boneka Republik Kuwait yang juga didirikan oleh Irak. Kegubernuran Kuwait terdiri dari sebagian besar wilayah Kuwait yang diduduki oleh Irak, kecuali wilayah utara yang menjadi Distrik Saddamiyat al-Mitla'.
Kesaksian Nayirah
Cerita Nayirah awalnya didukung oleh laporan Amnesty International dan kesaksian para pengungsi. Setelah Kuwait dibebaskan, wartawan diizinkan masuk negara tersebut. ABC menemukan bahwa "pasien, termasuk bayi prematur, meninggal dunia karena banyak perawat dan dokter Kuwait ... menyelamatkan diri," tetapi tentara Irak "bisa dipastikan tidak mencuri inkubator rumah sakit ataupun membiarkan ratusan bayi Kuwait meninggal." Amnesty International langsung melakukan koreksi dan direktur eksekutifnya, John Healey, menuduh pemerintahan Bush "memanfaatkan celah untuk memanipulasi gerakan hak asasi manusia internasional".
Pemilihan umum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011
Setelah 9 putaran pemungutan suara inkonklusif, Ketua Majelis Nassir Abdulaziz al-Nasser merencanakan pemungutan suara ulang putaran selanjutnya pada 24 Oktober, setelah pemilihan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial. Tetapi, Azerbaijan mengusulkan pemungutan suara ulang untuk satu jam ke depan; usul tersebut disetujui setelah Rusia mendukung usulan tersebut, meskipun Perancis menolak usulan tersebut berdasarkan kurangnya layanan terjemahan.
Politik Kuwait
Majelis Nasional merupakan lembaga legislatif utama di Kuwait. Emir dapat memveto undang-undang, tetapi Majelis Nasional dapat membatalkan vetonya dengan dua pertiga suara dari seluruh anggota. Majelis Nasional (sesuai pasal 4 dari Konstitusi) memiliki hak konstitusional untuk menyetujui dan tidak menyetujui penunjukkan yang dilakukan Emir. Majelis Nasional memakzulkan Saad al-Sabah dari jabatannya pada tahun 2006 karena ketidakmampuan untuk memerintah karena sakit. Majelis Nasional Kuwait adalah parlemen yang paling independen di dunia Arab, dan termasuk parleman paling kuat di Timur Tengah.
Kesaksian Nayirah
Tanggal 17 September, Edward Gnehm Jr., duta besar terpilih Amerika Serikat untuk Kuwait, mengatakan kepada wartawan bahwa pejabat kementerian kesehatan Kuwait berkata 22 bayi meninggal ketika tentara Irak mencuri inkubatornya.
"Los Angeles Times" melaporkan, "pengungsi melaporkan bahwa inkubator bayi prematur disita oleh tentara Irak dan bayi-bayinya menumpuk di lantai dan dibiarkan meninggal." "San Jose Mercury News" juga melaporkan hal yang sama dan menambahkan bahwa diplomat-diplomat Barat berkomentar "ini sesuatu yang bisa dianggap genosida, dan apabila masyarakat juga memandangnya sebagai genosida, ini bisa dijadikan alasan kuat untuk melakukan intervensi militer."
Politik Kuwait
Kewenangan Emir ditentukan oleh Konstitusi 1961. Kewenangan ini termasuk menunjuk perdana menteri, yang akan memilih kabinet (pemerintah). Putra mahkota harus disetujui oleh anggota Majelis Nasional dengan suara mutlak. Jika mahkota baru gagal untuk memperoleh persetujuan dari Majelis Nasional, Emir mengajukan tiga anggota keluarga yang memenuhi syarat untuk Majelis Nasional, dan Majelis Nasional memilih salah satu di antaranya untuk menjadi putra mahkota. Setelah kematian Emir, putra mahkota menggantikan Emir.
Kongres Nasional Umum
Kongres Nasional Umum (, "", Berber: ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ, "Agraw Aghelnaw Amatu") merupakan otoritas legislatif di Libya. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum pada 7 Juli 2012, dan dari tanggal 8 Agustus menggantikan Dewan Transisi Nasional yang telah memerintah negara itu sejak akhir perang saudara Libya.
Sejarah Kuwait
Pada tahun 4000 SM hingga 2000 SM, pesisir Kuwait merupakan rumah bagi sipilisasi Dilmun. Penguasaan Dilmun terhadap Kuwait termasuk sebuah kota Kuwait Shuwaikh Port (dahulunya Pulau Akkaz), Pulau Umm an Namil dan Pulau Failaka. Pada puncak tahun 2000 SM, Kekaisaran Dilmun mengawasi jalur perdagangan Mesopotamia ke India dan sipilisasi Lembah Indus.
Uni Emirat Arab
Majelis Tertinggi memuat pemerintah-pemerintah dari tujuh negara bagian. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Tertinggi setiap lima tahun. Majelis Tertinggi juga melantik barisan kabinet sementara Majelis Federasi Kebangsaan yang mempunyai anggota sebanyak 40 orang dari ketujuh negara bagian meneliti dan membincangkan undang-undang yang dicadangkan. Terdapat satu sistem mahkamah persekutuan; semua negara bagian kecuali Dubai dan Ras al-Khaimah telah menyertai sistem persekutuan ini; semua negeri mempunyai undang-undang sekuler dan Islam untuk kasus-kasus sipil, kejahatan, dan mahkamah tinggi.
Majelis Permusyawaratan Arab Saudi
Majelis Permusyawaratan Arab Saudi juga dikenal sebagai Majlis as-Syura atau "Dewan Syura" adalah badan penasehat resmi Arab Saudi yang merupakan monarki absolut. Majelis Permusyawaratan memiliki kekuasaan terbatas dalam pemerintahan, termasuk kekuasaan untuk mengusulkan undang-undang kepada Raja dan kabinet, tetapi tidak dapat meluluskan atau menegakkan hukum yang merupakan kekuasaan yang disediakan untuk Raja. Majelis ini memiliki 150 anggota, semuanya ditunjuk oleh Raja. Majelis Permusyawaratan dipimpin oleh seorang Ketua. Ketua saat ini adalah Abdullah bin Muhammad Al ash-Sheikh sejalan dengan tradisi yang terus berjalan jabatan ini dari dalam keluarga. Majelis yang berbasis di Istana Al Yamamah, Riyadh.
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Selama invasi Irak, dia mengungsi ke Arab Saudi dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan. Setelah Irak mundur pada Maret 1991, Jabir kembali ke Kuwait. Selama pengasingannya, ia memperoleh dukungan pemimpin oposisi untuk kembali pada perjanjiannya mengembalikan Majelis Nasional. Ini dilakukan pada tahun 1992.
Malaysia
Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, "Dewan Rakyat" (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau "Dewan Negara" (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia). 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian. Voting tidak diwajibkan.
Krisis diplomatik Qatar 2017
Mediator Kuwait di Riyadh diajukan daftar tuntutan Saudi ke Qatar. Tuntutan tersebut termasuk memutuskan semua hubungan dengan Iran dan mengusir anggota residen Hamas dan Ikhwanul Muslimin, mengekang kebebasan al-Jazeera, 
menghentikan "campur tangan" urusan luar negeri dan menghentikan pendanaan atau dukungan untuk organisasi-organisasi teroris.
Politik Kuwait
Konstitusi Kuwait diratifikasi pada tahun 1962 dan memiliki beberapa unsur dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Konstitusi memandatkan bahwa Kuwait harus memiliki lembaga legislatif yang dipilih (Majelis Nasional). Emir adalah kepala negara, dan kewenangannya dijelaskan dalam konstitusi.
Daftar emir Kuwait
Dinasti Sabah berkuasa sejak 1752 melalui Bani Khalid dan penerusnya.
Kuba
Kekuasaan legislatif secara nominal berada di tangan Dewan Nasional Kekuasaan Rakyat. Namun, kecuali untuk dua sesi dalam setahun, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh 31 orang anggota dari Dewan Negara yang dipilih oleh Majelis Nasional dari anggota-anggotanya.
Zayid bin Sultan al-Nahyan
Pada tahun 1971 Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan bersama Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum menandatangani persetujuan untuk membentuk sebuah Feberasi antara Abu Dhabi dan Dubai. Segera setelah itu terbentuklah Uni Emirat Arab yang merupakan federasi dari tujuh wilayah ke-Emir-an, dan Sheikh Zayed Sebagai Presiden pertama-nya. Tak sampai disitu saja, bersama dengan Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabbah, Emir Kuwait, Sheikh Zayed meletakkan landasan bagi terbentuknya Dewan Kerjasama Negara Teluk ("Gulf Countries Cooperation Council – GCC Council") pada tanggal 25 Mei 1981.
Jazeera Airways
Jazeera Airways K.S.C (Arabic: طيران الجزيرة‎
‎) adalah sebuah maskapai penerbangan Kuwait yang memiliki kantor pusat di Bandar Udara Internasional Kuwait di Kegubernuran Al Farwaniyah, Kuwait. Maskapai ini mengoperasikan layanan penerbangan berjadwal di Timur Tengah. basis utamanya adalah Bandar Udara Internasional Kuwait. Maskapai ini telh tumbuh sejak pendiriannya menjadi maskapai penerbangan nasional kedua terbesar di Kuwait dan ikut serta dalam mempopulerkan maskapai penerbangan bertarif rendah di Timur Tengah. Jazeera Airways adalah salah satu operator terbesar di Bandara Kuwait, menangani sekitar seperempat pergerakan pesawat di bulan Juli 2009.
Menurut laporan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwat pada bilan Juli 2009, Jazeera Airways memiliki pergerakan pesawat terbesar pada bulan tersebut dengan 1834 lepas landas dan mendarat, melewati maskapai penerbangan terbesar kedua dalam hal pergerakan pesawat sebesar 4%.
Majelis Tinggi Islam
Hasan Tahboub menjabat sebagai kepala Majelis ini untuk periode 1993-1998, sekaligus sebagai Menteri Wakaf dan Urusan Agama dari Otoritas Palestina periode 1994-1998. Tahun 2006, Na'if Rajoub ditunjuk sebagai menteri Palestina yang bertanggung-jawab untuk urusan wakaf.
Muhammad Najib ar-Ruba'i
Sementara Qasim menjadi perdana menteri dan memegang sebagian besar kekuasaan, Ruba'i terpilih kepala negara dengan jabatan "Ketua Dewan Kedaulatan". Dewan Kedaulatan memiliki perwakilan dari masing-masing tiga sekte agama utama. Ruba'i mewakili masyarakat Sunni.
Yasser Arafat
Sesuai ideologinya, Arafat kerap menolak bantuan yang diberikan oleh negara-negara Arab lain, untuk menjaga independensi Fatah dari campur tangan mereka. Walau bagaimanapun, Arafat tidak ingin mengabaikan mereka, dan berusaha untuk mendapatkan dukungan dengan menghindari persekutuan dengan faksi-faksi berideologi beda. Meskipun begitu, Arafat bekerja keras di Kuwait, untuk mendirikan basis finansial Fatah pada masa depan dengan mengumpulkan sumbangan dari orang-orang kaya Palestina yang bekerja di sana dan di negara-negara Teluk lainnya, seperti Qatar (di mana dia bertemu Mahmoud Abbas pada 1961). Pengusaha dan karyawan-karyawan perusahaan minyak ini menyumbang dengan tulus untuk Fatah, dan Arafat meneruskan usahanya mengumpulkan dana ke negara lain seperti Libya dan Suriah.
Khalifah bin Zayid al-Nahyan
Pada tanggal 1 Desember 2005, Presiden mengumumkan bahwa separuh dari anggota Dewan Nasional Federal, tubuh terdekat negara harus parlemen, akan secara tidak langsung terpilih. Namun, setengah dari anggota dewan masih perlu diangkat oleh para pemimpin emirat. 40-anggota FNC melayani dalam kapasitas sebagai penasihat. Pemilihan yang ditetapkan untuk mengambil tempat pada bulan Desember 2006.
Majelis Perwakilan Irak
Pembicaraan Aliansi Irak Bersatu dan partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi dimulai segera setelah pemilu. Majelis mengadakan rapat pertama pada 16 Maret 2005. Setelah negosiasi berminggu-minggu antara partai politik utama, pada 4 April 2005, Arab Sunni Hajim al-Hassani terpilih sebagai ketua parlemen; seorang Syiah Hussain Shahristani dan Kurdi Aref Taifour terpilih sebagai wakil. Majelis memilih Jalal Talabani sebagai ketua Dewan Kepresidenan pada 6 April dan menyetujui penunjukkan Ibrahim al-Jaafari dan kabinetnya pada tanggal 28 April.
Majelis Permusyawaratan Arab Saudi
Majelis Permusyawaratan diizinkan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan meneruskannya kepada Raja, tetapi hanya Raja memiliki kekuasaan untuk meluluskannya atau menerapkannya. Majelis, bagaimanapun, memiliki kekuatan untuk menafsirkan undang-undang, serta memeriksa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dengan kementerian dan lembaga negara. Majelis ini juga dapat menyarankan kepada Raja dalam hal kebijakan dimana ia tunduk kepada itu, bersama dengan perjanjian internasional dan rencana ekonomi. Majelis juga berwenang untuk meninjau anggaran tahunan negara itu, dan memanggil para menteri untuk dimintai keterangan.