Berapa lama Hồ Chí Minh menjabat menjadi presiden ?
Ho Chi Minh
Hồ Chí Minh (chữ nôm: 胡志明; ) adalah seorang tokoh revolusi dan negarawan Vietnam, yang kemudian menjadi Perdana Menteri (1954) dan Presiden Vietnam Utara (1954–1969). Selain itu, Ho Chi Minh merupakan salah satu politisi yang paling berpengaruh pada abad-20.
Jalur Ho Chi Minh
Jalur tersebut dinamai oleh orang-orang Amerika dari presiden Vietnam Utara Hồ Chí Minh. Walau jalur tersebut sebagian besar berada di Laos, kaum komunis menyebutnya Rute Suplai Strategis Trường Sơn ("Đường Trường Sơn"), yang mengambil sebutan dari nama Vietnam untuk pegunungan Deretan Annamite di tengah Vietnam. Menurut sejarah perang resmi buatan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, sistem jalur tersebut adalah "salah satu prestasi besar teknik militer abad ke-20."
Kota Hồ Chí Minh
Kota Ho Chi Minh (bahasa Vietnam: "Thành phố Hồ Chí Minh"), adalah kota terbesar di Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong. Dahulu namanya Prey Nokor (bahasa Khmer: ), dan saat itu kota ini merupakan pelabuhan utama Kamboja, yang kemudian ditaklukkan oleh bangsa Vietnam pada abad ke-16. Namanya kemudian berubah menjadi Saigon hingga berakhirnya perang Vietnam, dan dijadikan ibu kota koloni Perancis Cochinchina, dan ibu kota Vietnam Selatan dari 1954 hingga 1975. Pada 1975, Saigon digabungkan dengan provinsi Gia Định di sekitarnya dan diubah namanya menjadi Kota Ho Chi Minh (meskipun nama Saigon masih sering digunakan). Pusat kota ini terletak di tepi Sungai Saigon, 60 km dari Laut China Selatan.
Nguyễn Chánh Thi
Thi lahir pada tanggal 23 Februari 1923 di Huế, ibukota Dinasti Nguyễn saat itu. Pada saat itu, Vietnam merupakan jajahan dari Indochina Perancis dan ayahnya merupakan seorang pegawai bawahan di kerajaan yang dikendalikan Perancis dan bertugas di Angkatan Darat Perancis pada Perang Dunia I. Thi bergabung dengan Angkatan Darat Perancis pada usia 17; Beberapa bulan kemudian, Kekaisaran Jepang menginvasi Indochina selama Perang Dunia II, merebut kendali dari Prancis. Thi menjadi tahanan perang Jepang selama beberapa bulan dan dia melarikan diri di tengah serangan bom Sekutu pada penjara militer Jepang. Menurut catatan keluarga, Thi ditangkap dan dipenjara oleh Viet Minh komunis dari Ho Chi Minh selama tiga bulan pada akhir perang tahun 1945 saat mereka mendeklarasikan kemerdekaan selama Revolusi Agustus. Pada saat itu, terjadi kekosongan kekuasaan ketika Jepang kalah perang dan menarik diri keluar dari Vietnam. Perancis berusaha untuk menjajah kembali Indocina, sementara berbagai kelompok Vietnam memperjuangkan kemerdekaan Negara Vietnam. Pada tahun 1946, terjadi konflik antara Vietminh dan Perancis. Saat itu, Vietminh telah mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam. Sedangkan Perancis, mendirikan Negara Vietnam yang tergabung dalam Uni Perancis dan menempatkan mantan Kaisar Bảo Đại sebagai kepala negara. Thi bertugas di Tentara Nasional Vietnam.
Chau Sen Cocsal Chhum
Chau Sen Cocsal (; ), yang juga dikenal sebagai "Chhum" (), adalah seorang PNS dan politikus Kamboja yang menjabat sebagai Perdana Menteri Kamboja sementara pada 1962 dan Presiden Majelis Nasional sebanyak dua kali, pada 1962–63 dan 1966–68. Ia hidup selama , membuatnya menjadi Perdana Menteri Kamboja yang paling lama hidup dan pemimpin negara yang paling lama hidup di dunia. Chhum dianugerahi gelar kehormatan "Samdech" pada 1993 oleh Raja Norodom Sihanouk.
Ketua Majelis Nasional Vietnam
Ketua pertama dari Komite Pendirian Majelis Nasional adalah cendekiawan Nguyễn Văn Tố; ia bukanlah anggota Partai Komunis. Pada 3 Maret 1946, di bawah kepemimpinan Nguyễn Văn Tố, Majelis Nasional membentuk pemerintahan pertama Republik Demokratik Vietnam. Nguyễn Văn Tố digantikan pada 9 November 1946 oleh Bùi Bằng Đoàn, seorang penyair dan anggota non-Partai Komunis lainnya. Meskipun ia tak pernah menjadi anggota Partai Komunis, ia berkomitmen menjadi seorang revolusioner. Tôn Đức Thắng meneruskan Bùi Bằng Đoàn dalam jabatan ketua pada 1955, dan menjadi ketua pertama yang merupakan seorang anggota Partai Komunis. Trường Chinh menjadi ketua keempat dan paling lama menjabat dari Majelis Nasional dalam sejarah Vietnam, memegang jabatan dari 1960 sampai 1981, saat ia menjadi ketua Dewan Negara, sebuah jabatan yang baru didirikan. Nguyễn Hữu Thọ, yang berasal dari wilayah Selatan, menggantikan Trường pada 1981, sebagai ketua, namun ia tak menjadi anggota Politbiro. Nguyễn Hữu Thọ mundur dari jabatan ketua pada 1987, dan digantikan oleh Lê Quang Đạo, anggota non-Politbiro lainnya. Sama halnya dengan Nguyễn Hữu Thọ, masa jabatan Lê Quang Đạo berlangsung selama satu masa jabatan.
Daftar Wakil Presiden Indonesia
Jabatan wakil presiden di Indonesia pernah mengalami kekosongan yaitu sejak tahun 1949 sampai dengan 1967 semasa pemerintahan Soekarno. Setelah itu, kala Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, tahun 1967 sampai dengan 1968, termasuk ketika secara definitif menjabat sebagai presiden (1973), jabatan ini juga kosong. Jabatan wakil presiden baru terisi kembali pada waktu Hamengkubuwana IX mendampingi Soeharto pada tahun, mulai 24 Maret 1973. Tercatat, selama Soeharto memimpin Indonesia, ada enam wakil presiden yang mendampingi. Kekosongan pasca-Soeharto pernah terjadi ketika Bacharuddin Jusuf Habibie menggantikannya pada tahun 1998. Habibie dan Megawati Soekarnoputri merupakan dua wakil presiden yang akhirnya menjabat sebagai presiden. Sedangkan Muhammad Jusuf Kalla, satu-satunya wakil presiden yang mendampingi dua presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009 dan Joko Widodo pada periode 2014-2019. Berikut adalah Daftar Wakil Presiden Indonesia sejak 1945 sampai sekarang.
Ho Chi Minh
Pada tahun 1911, Ho pergi ke Saigon dan mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak kapal uap Perancis. Selama dua tahun, dia berkeliling ke berbagai kota di Eropa, Amerika, dan Afrika hingga akhirnya menetap sementara di London. Pada akhir tahun 1916, Ho kembali ke Perancis untuk menemui rekan-rekannya yang kelak berperan dalam gerakan kemerdekaan Vietnam. Pada tahun 1919, Ho menulis sebuah petisi yang menuntut diakhirinya ekploitasi koloni Perancis terhadap Vietnam. Petisi tersebut disampaikan dalam Versailles Peace Conference yang diselenggarakan di akhir Perang Dunia I. Walaupun petisi tersebut tidak diakui secara resmi, namun usaha Ho tersebut diketahui secara luas di Vietnam.
Sejarah Taiwan
Pada tahun 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Republik Tiongkok, yang dipimpin oleh Kuomintang (KMT), mengambil alih Taiwan. Pada tahun 1949, setelah kehilangan kekuasaan atas Tiongkok daratan dalam Perang Saudara Tiongkok, pemerintah Republik Tiongkok di bawah KMT mundur ke Pulau Taiwan dan Chiang Kai-shek mendeklarasikan keadaan darurat militer. KMT memerintah Taiwan (termasuk juga Kinmen, Wuchiu, dan Kepulauan Matsu di seberang Selat Taiwan) sebagai negara satu-partai selama empat puluh tahun, sampai reformasi demokrasi pada tahun 1980-an, yang menuntun kepada pemilihan presiden pertama yang pernah langsung pada tahun 1996. Selama periode pasca-perang, Taiwan mengalami industrialisasi yang pesat dan pertumbuhan ekonomi, dan dikenal sebagai salah satu dari "Empat Macan Asia".
Ketua Majelis Nasional Vietnam
Nông Đức Mạnh terpilih menjadi ketua pada 1992, dan menjabat sampai 2001. Nông merupakan ketua pertama yang datar dari latar belakang minoritas, suku Tay, dan ketua pertama sejak Trường yang merupakan anggota Politbiro. Nông mundur pada 2001, dan digantikan oleh Nguyễn Văn An, yang menjabat sebagai ketua dari 2001 sampai 2006. Pada 26 Juni 2006, Nguyễn Phú Trọng terpilih menjadi ketua dengan suara mayoritas 84.58% deputi Majelis Nasional. Nguyễn Phú Trọng mundur pada 2011 karena ia terpilih pada jabatan Sekretaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Vietnam, dan digantikan oleh Nguyễn Sinh Hùng. Nguyễn Sinh Hùng mundur pada 31 Maret 2016, dan digantikan oleh Nguyễn Thị Kim Ngân. Ia adalah wanita pertama yang memegang jabatan tersebut.
B. J. Habibie
Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil Presiden (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto. Ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.
Thích Quảng Đức
Tentara Republik Vietnam pun merespon hal tersebut dengan menunjukkan solidaritasnya di belakang Diệm dengan tujuan untuk mengisolasi perwira yang membangkang. Pimpinan perwira tingkat ketiga oleh Jenderal Le Van Ty menyatakan tekadnya untuk melaksanakan semua misi yang dipercayakan kepada angkatan bersenjata untuk membela konstitusi dan Republik. Deklarasi tersebut menyembunyikan rencana untuk menjatuhkan Diệm. Beberapa penanda tangan secara pribadi ikut terlibat dalam penggulingan Diệm dan kematiannya pada bulan November. Sementara itu, jenderal Duong Van Minh dan Tran Van Don, penasihat militer presiden dan kepala angkatan bersenjata yang akan memimpin kudeta, sedang berada di luar negeri.
Eksistensi damai
Perdebatan mengenai interpretasi eksistensi damai merupakan salah satu aspek utama yang menyebabkan perpecahan Tiongkok-Soviet pada 1950-an dan 1960-an. Sepanjang tahun 1960-an dan awal 1970-an, Republik Rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan pendirinya, Mao Zedong, berpendapat bahwa sikap bermusuhan terhadap negara-negara kapitalis harus dipertahankan. Tiongkok pun awalnya menolak teori eksistensi damai dan mencapnya sebagai revisionisme Marxis.
Hu Hanmin
Kemudian pada tanggal 28 Februari 1931, Hu ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Chiang karena perselisihan mengenai konstitusi sementara yang baru. Tekanan pihak internal memaksa Chiang membebaskannya. Setelah itu, Hu menjadi pemimpin yang kuat di Cina Selatan, memegang tiga prinsip politik perlawanan : perlawanan terhadap invasi dan pembantaian Jepang, perlawanan terhadap komunis militeris, dan akhirnya perlawanan terhadap pemimpin yang memproklamirkan diri, Chiang Kai-shek. Faksi anti-Chiang di KMT berkumpul di Guangzhou untuk membentuk pemerintah yang bersaing. Mereka menuntut pengunduran diri Chiang dari jabatan ganda presiden dan perdana menteri. Perang sipil itu dihindarkan oleh invasi Jepang ke Manchuria. Hu terus memerintah Tiongkok selatan, jantung KMT, dengan bantuan Chen Jitang dan kelompok Guangxi Baru. Di sana ia berusaha menciptakan model pemerintah yang bebas dari korupsi dan kronisme untuk mendiskreditkan rezim Chiang di Nanjing.
Abdoel Moeis Hassan
Pada tahun pertama Soeharto resmi menjabat Presiden RI menggantikan Sukarno tahun 1968, Moeis Hassan diangkat sebagai anggota MPR mewakili PNI. Keanggotaannya di MPR Orde Baru seolah menegaskan bahwa selama menjadi Gubernur Kaltim ia memang tidak terlibat dalam kegiatan politik pro-PKI. Dalam hal ini, rezim Orde Baru sangat ketat dalam mengeliminasi orang-orang yang tertuduh PKI dengan hukuman pidana penjara atau eksekusi mati. Ia bekerja di Gedung Senayan itu selama dua tahun hingga 1970. Selanjutnya, ia ditempatkan sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia 1971–1976 untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun.
Daftar Presiden Vietnam
Jabatan presiden ini diciptakan ketika Republik Sosialis Vietnam dibentuk pada 1976. Sejak saat itu Vietnam telah memiliki enam orang presiden (tidak termasuk Nguyen Huu Tho, yang hanya menjadi Penjabat Presiden). Sejak 4 Juli 1981, istilah jabatan ini diubah dari Presiden menjadi Ketua Dewan Negara, namun kemudian dikembalikan menjadi Presiden lagi sejak 22 September 1992.
Norodom Sihanouk
Norodom Sihanouk (; ) adalah Raja Kamboja dari tahun 1941 sampai 1955 dan tahun 1993 sampai 2004. Dikenal masyarakat Kamboja dengan sebutan Samdech Euv (, bapak pangeran), Sihanouk menjadi raja pada 1941. Setelah Perang Dunia Kedua, ia berkampanye untuk kemerdekaan Kamboja dari penjajahan Perancis, yang dilakukan pada 1953. Pada 1955, Sihanouk turun tahta dan menyerahkan jabatan tersebut kepada ayahnya Norodom Suramarit, dan membentuk organisasi politik Sangkum. Sihanouk memimpin Sangkum menuju kemenangan dalam pemilihan umum 1955, dan menjadi Perdana Menteri Kamboja. Setelah ayahnya meninggal pada 1960, Sihanouk memperkenalkan sebuah amendemen konstitusi yang membuatnya menjadi Kepala Negara Kamboja, sebuah jabatan yang ia pegang sampai 1970. Mulai tahun 1955 sampai 1970, Sihanouk memerintah Kamboja di bawah pemerintahan satu partai dan menindak perbedaan pandangan politik antara Partai Demokrat dan Pracheachon. Meskipun ia secara resmi mengambil posisi netral dalam hubungan luar negeri, pada praktiknya ia lebih berteman dengan negara-negara komunis, terutama Tiongkok, ketimbang dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu anti-Komunisnya.
Trần Trọng Kim
Trần Trọng Kim (1883–1953) adalah seorang sarjana dan politisi Vietnam yang menjabat sebagai Perdana Menteri Kekaisaran Vietnam yang berumur pendek, sebuah negara boneka yang dibuat oleh Kekaisaran Jepang pada 1945. Ia menjabat setelah Jepang merebut kekuasaan Vietnam dari tentara kolonial Perancis pada masa Perang Dunia Kedua.
Ho Chi Minh
Nama aslinya adalah Nguyễn Sinh Cung, dan juga dikenal sebagai Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc (sebuah nama yang sering digunakan orang lainnya juga), Lý Thụy, Hồ Quang dan akrab dipanggil Bác Hồ (paman Hồ) di Vietnam. Kota Saigon yang dulunya merupakan ibukota Vietnam Selatan, diganti menjadi kota Ho Chi Minh untuk mengenang jasanya.
Gustav Husák
Pada tanggal 24 November 1989, seluruh Presidum dari Partai Komunis, termasuk Husák, mengundurkan diri. Partai ini resmi meninggalkan kekuasaan empat hari kemudian. Husák tetap sebagai presiden sampai dengan 10 Desember, ketika ia dipaksa untuk bersumpah dalam pemerintahan non-komunis pertama di negara itu dalam lebih dari 40 tahun. Dia mengundurkan diri hanya beberapa jam setelah memimpin akhir formal rezim ia sebagian besar telah dibuat. Dalam upaya putus asa untuk merehabilitasi citranya menjelang pemilu bebas pertama dalam 44 tahun, Partai Komunis mengusir dia pada bulan Februari 1990. Husák meninggal hampir lupa, pada 18 November 1991.
Daftar Presiden Republik Rakyat Tiongkok
Hua Guofeng dan Deng Xiaoping tidak masuk di daftar ini karena keduanya tidak pernah secara formal memegang jabatan Presiden maupun Perdana Menteri, walaupun pada kenyataannya merupakan pemimpin tertinggi RRT.Jabatan Ketua Umum dihapus secara resmi pada 1975 dan fungsi pemimpin negara dipindah secara resmi kepada ketua umum Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.
Daftar Presiden Vietnam
Presiden Vietnam (bahasa Vietnam: "Chủ tịch nước Việt Nam") adalah kepala negara Vietnam, meskipun fungsinya seringkali hanya bersifat seremonial. Presiden bertanggung jawab dalam menunjuk Perdana Menteri dan Kabinet dari antara anggota Dewan Nasional. Keputusannya didasarkan pada petunjuk-petunjuk dari Dewan sendiri. Presiden juga berfungsi sebagai panglima militer Vietnam, dan sebagai kepala Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Ia juga merupakan anggota terkemuka dari Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam.
Đinh Bộ Lĩnh
Pada tahun-tahun pertama masa pemerintahannya, Đinh Bộ Lĩnh sangat berhati-hati untuk menghindari pertentangan Han Selatan. Namun, pada tahun 968, ia mengambil langkah provokatif dengan mengadopsi gelar Kaisar (Hoàng Đế) dan dengan demikian menyatakan kemerdekaannya dari penguasa Tiongkok. Ia mendirikan Dinasti Đinh dan memanggil kerajaannya Dai Cồ Việt. Namun, pandangannya berubah ketika Dinasti Song yang kuat mencaplok Han Selatan pada tahun 971. Pada tahun 972, Đinh Bộ Lĩnh mengambil hati Song dengan mengirimkan misi upeti untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Kaisar Tiongkok. Kaisar Taizu dari Song kemudian mengakui penguasa Viet sebagai Giao Chỉ Quận Vương (Raja Giao Chi), sebuah gelar yang menyatakan hubungan teoritis vasal dalam penyerahan ke kekaisaran. Sadar akan kekuatan militer Song, dan ingin menjaga kemerdekaan negaranya, Đinh Bộ Lĩnh memperoleh perjanjian non-agresi dengan imbalan upeti yang dibayarkan ke istana Tiongkok setiap tiga tahun.
Vietnam Utara
Republik Demokratik Vietnam (RDV) (bahasa Vietnam: "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa"), biasa dikenal sebagai Vietnam Utara, adalah sebuah negara yang didirikan oleh Ho Chi Minh dan diakui oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet pada 1950. Setelah kekalahan Perancis dalam Pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1954, Perancis secara resmi mengakui kedulatan negara tersebut dan negara itu pun terpecah menjadi dua; satunya lagi Vietnam Selatan.
Ngô Đình Diệm
Pada 1945 ia dipenjarakan dan diasingkan ke Tiongkok setelah terjadinya konflik dengan kekuatan Komunis anti-Perancis yang semakin berkuasa di Vietnam. Setelah dilepaskan, ia menolak untuk bergabung dalam pemerintahan pasca-perang yang berumur pendek, di bawah pimpinan Hồ Chí Minh dan mengasingkan dirinya ke Amerika Serikat. Ia kembali ketika diangkat menjadi Perdana Menteri Vietnam Selatan oleh Kepala Negara (bekas kaisar) Bảo Đại pada 1954, setelah Perancis dikalahkan di Dien Bien Phu dan siap untuk menarik diri dari Indochina. Banyak orang Amerika dan Eropa yang menaruh sedikit harapan untuk masa depan Vietnam Selatan di bawah kepemimpinan Diem. Seorang pejabat Amerika Serikat menggambarkan bahwa pemerintahan Diệm dipersatukan dengan "pita Scotch, sedikit tali dan dempul." Pada saat yang sama, pemerintah AS berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat di Amerika Serikat tentang 'penderitaan' Vietnam Selatan' dan pemimpinnya 'yang mengalami tekanan' - Diệm.
Hu Yaobang
Hu Yaobang (Hanzi: 胡耀邦; Wade-Giles: Hu Yao-pang, ) adalah seorang pemimpin Partai Komunis Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok. Ia adalah Ketua Umum Partai Komunis Tiongkok antara tahun 1981-1982 dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok antara kurun tahun 1980—1987.
Soeharto
Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum 2019 dengan masa jabatan 2019-2024. Presiden Joko Widodo kemudian telah mengumumkan secara resmi calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan umum 2019 yaitu Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin pada tanggal 9 Agustus 2018 di Jakarta.
Kota Hồ Chí Minh
Pada 1 Mei 1975, setelah jatuhnya Vietnam Selatan, pemerintah komunis yang kini berkuasa mengganti nama kota ini dengan menggunakan nama samaran pemimpin mereka Hồ Chí Minh. Nama yang resmi sekarang adalah "Thành Chí Minh", yang seringkali disingkat menjadi TPHCM. Dalam bahasa Indonesia, nama ini diterjemahkan menjadi Kota Ho Chi Minh, dan dalam bahasa Perancis diterjemahkan menjadi Hô Chi Minh Ville. Namun, nama lama Sài Gòn/Saigon masih banyak digunakan oleh orang Vietnam dan ditemukan dalam nama-nama perusahaan, judul-judul buku, dan kadang-kadang dalam papan keberangkatan di bandara.
Istana Gia Long
Istana Gia Long(), yang sekarang secara resmi disebut Museum Hồ Chí Minh City (bahasa Vietnam: "Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh") adalah sebuah tempat bersejarah dan museum di Hồ Chí Minh City (Saigon), Vietnam. Museum tersebut terletak di persimpangan jalan Lý Tự Trọng dan Nam Kỳ Khởi Nghĩa, pada lahan seluas 2 hektar, dekat Istana Kemerdekaan.
Thích Trí Quang
Kampanye Quang dipandang menyebarkan demonstrasi melawan pemerintahan Presiden Ngô Đình Diệm, termasuk pembakaran diri lima biksu Buddha yang berujung pada sebuah kudeta militer dimana di Diệm dan Nhu dilengserkan pada 1 November 1963 dan dibunuh keesokan harinya.
Referendum Negara Vietnam 1955
Di bawah Persetujuan Elysee dan undang-undang setelahnya yang membuat Negara Vietnam pada 1949, posisi Bảo Đại sebagai kepala negara tidak permanen dan tidak pasti. Kedaulatan dianggap ada hanya pada rakyatknya, dengan Bảo Đại hanya sebagai terusan. Hasilnya, referendum itu sendiri berada dalam koridor hukum. Diệm ketika itu tidak dipilih untuk posisinya, sehingga dia melihat referendum sebagai peluang untuk menampik lawan-lawannya, yang mengklaim bahwa dia tidak demokratis dan otokratis. Peristiwa ini juga memberikan Diệm peluang untuk meningkatkan martabatnya dengan mengalahkan Bảo Đại dalam kompetisi satu lawan satu. Sebelumnya hal ini disetujui bahwa Majelis Nasional akan dipilih terlebih dahulu, tetapi Diệm langsung melanjutkan pemungutan suara, yang berarti bahwa dia akan mendapatkan kekuasaan total jika dia menyingkirkan Bảo Đại sebelum lembaga legislatif dibentuk.
Hàm Nghi
Kaisar Hàm Nghi (Hán tự: 咸宜帝); (lahir Nguyễn Phúc Ưng Lịch, ) adalah Kaisar Kedelapan Vietnam dari Dinasti Nguyễn. Ia memerintah selama satu tahun (1884–85).
Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Di tengah Perpecahan Tiongkok-Soviet dan Perang Vietnam, Presiden Nixon Amerika mengadakan negosiasi dengan Komunis Ketua Mao, awalnya melalui sebuah perjalanan rahasia 1971 yang dilakukan oleh Henry Kissinger untuk mengunjungi Zhou Enlai. Pada tanggal 25 Oktober 1971, mosi Albania untuk mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya wakil Tiongkok yang sah diluluskan oleh Resolusi Majelis Umum 2758. Resolusi ini didukung oleh sebagian besar negara-negara komunis (termasuk Uni Soviet) dan negara-negara nonblok (seperti India), namun juga oleh beberapa sekutu Amerika seperti Britania Raya dan Perancis. Nixon kemudian secara pribadi mengunjungi Tiongkok tahun berikutnya, mengawali normalisasi hubungan Tiongkok-Amerika. Sejak saat itu, Republik Tiongkok telah memperlunak Kebijakan Satu Tiongkok-nya sendiri dan mencari pengakuan internasional. Langkah ini ditentang dan umumnya dihalangi oleh Republik Rakyat Tiongkok, memaksa Republik Tiongkok bergabung dengan organisasi-organisasi internasional di bawah nama lainya. Ini termasuk "Tionghoa Taipei" dalam Komite Olimpiade Internasional dan "Taiwan, Provinsi Tiongkok", di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tôn Đức Thắng
Tôn Đức Thắng () adalah presiden kedua dan terakhir Vietnam Utara dan presiden pertama Vietnam yang direunifikasi di bawah kepemimpinan Sekjen Lê Duẩn. Jabatan presiden bersifat seremonial dan Thắng tak pernah menjadi pembuat kebijakan utama atau bahkan anggota Politbiro, dewan pemerintahan Vietnam. Ia menjabat sebagai presiden, awalnya dari Vietnam Utara dari 2 September 1969, dan kemudian Vietnam yang diunifikasi, sampai kematiannya pada 1980.
Dai Viet
Sebelumnya, sejak kekuasaan Đinh Bộ Lĩnh (berkuasa dari 968-979), negara ini telah dipanggil secara resmi sebagai "Đại Cồ Việt" (大瞿越); cồ (𡚝) adalah sinonim dari 大 (đại). Istilah "Việt" merupakan kata kerabat dengan perkataan Bahasa Tionghoa "Yue", sebuah nama yang digunakan pada zaman dahulu kepada berbagai kelompok-kelompok non-Tionghoa yang tinggal di wilayah yang sekarang adalah Tiongkok bagian selatan dan Vietnam bagian utara. Pada tahun 1010, Lý Thánh Tông (pendiri Dinasti Lý) memindahkan ibu kota Đại Cồ Việt ke Thăng Long (Hanoi), dan membangun Benteng Kekaisaran Thăng Long (Imperial Citadel of Thăng Long) yang sekarang merupakan tempat Benteng Hanoi (Hanoi Citadel) berdiri.
Trần Đại Quang
Mahkamah Nasional memilih Quang sebagai presiden negara pada 2 April 2016 dengan 91 persen suara. Masa jabatannya berlangsung selama lima tahun.
Li Xiannian
Li Xiannian () adalah Presiden Republik Rakyat Tiongkok antara tahun 1983 dan 1988 dan kemudian "Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok" sampai kematiannya. Li adalah seorang tokoh politik yang berpengaruh di seluruh RRT, karena telah menjadi anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok dari tahun 1956. Ia mulai terkenal di Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1976, ketika Hua Guofeng menggantikan Mao Zedong sebagai "Ketua Partai Komunis Tiongkok". Pada puncak kariernya pada 1980-an, Li dianggap salah satu arsitek paling berpengaruh dari kebijakan ekonomi Tiongkok setelah Revolusi Kebudayaan, dan dianggap sebagai salah satu dari "Delapan Sesepuh Partai Komunis Tiongkok".
Indonesia
Masa Peralihan "Orde Reformasi" atau Era Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004, diselenggarakan Pemilihan Umum satu hari terbesar di dunia yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, yang menjabat selama dua periode (2004–2009 dan 2009–2014).
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Secara simbolik ""PPKI"" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke ""Kota Ho Chi Minh"" atau dalam bahasa Vietnam: "Thành phố Hồ Chí Minh" (dahulu bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong.
Tôn Thất Đính
Letnan Jenderal Tôn Thất Đính () adalah seorang perwira yang bertugas dalam Tentara Republik Vietnam (ARVN). Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam kudeta November 1963 yang berujung pada pembunuhan Ngô Đình Diệm, presiden Republik Vietnam (Vietnam Selatan) pertama.
Đặng Thị Ngọc Thịnh
Thịnh terpilih menjadi Wakil Presiden Vietnam pada 8 April 2016 setelah memenangkan 91.09% suara (450 suara) dalam Majelis Nasional. Ia adalah anggota Majelis Nasional XI dan XIII. Ia menjadi anggota Partai Komunis Vietnam pada 19 November 1979.
Hu Han-min
Hu Han-min (Hanzi: 胡漢民) adalah seorang politikus modern Tiongkok. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Guangdong setelah Republik China berdiri sesaat setelah Revolusi Xinhai tahun 1911. Merupakan salah satu petinggi Kuomintang sehingga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kuomintang dari penghujung tahun 1935 sampai pada kematiannya pada Mei 1936.
Mao Zedong
Mao Zedong (Hanzi: 毛澤東) (), adalah seorang tokoh filsuf dan pendiri negara Republik Rakyat Tiongkok. Ia memerintah sebagai Ketua Partai Komunis China dari berdirinya negara tersebut pada tahun 1949 sampai kematiannya pada tahun 1976. Teori Marxis-Leninis, strategi militer, dan kebijakan politiknya secara kolektif dikenal sebagai Marxisme-Leninisme-Maoisme atau Pemikiran Mao Zedong. Ia adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah modern Tiongkok.
Daftar Wakil Presiden Republik Tiongkok
Wakil Presiden Republik Tiongkok (Hanzi tradisional: 中華民國副總統; Hanzi sederhana: 中华民国副总统; Hanyu Pinyin: Zhōnghuámínguó Fùzǒngtǒng; Tongyong Pinyin: JhōngHuáMínGuó FùJǒngTǒng; Wade-Giles: Chung-Hua Min-Kuo Fu Tsung-T'ung) adalah jabatan eksekutif tertinggi kedua di Republik Tiongkok, suatu entitas politik sejak 1949 yang terdiri terutama dari Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu. Jabatan yang sekarang ini diciptakan pada 1948 di bawah Konstitusi Republik China 1947, namun tak lama kemudian, Kuomintang kehilangan Tiongkok daratan setelah dikalahkan oleh pihak komunis dalam Perang Saudara Tiongkok, yang memaksa pemerintah Repbulik China, bersama-sama dengan lembaga kepresidenannya, melarikan diri ke Taiwan.
Penangkapan dan pembunuhan Ngo Dinh Diem
Penangkapan dan pembunuhan Ngô Đình Diệm, presiden Vietnam Selatan, menandai puncak kudeta sukses yang didukung CIA pimpinan Jenderal Dương Văn Minh pada November 1963. Pada 2 November 1963, Diệm dan penasehat sekaligus adiknya Ngô Đình Nhu, ditangkap setelah Tentara Republik Vietnam (ARVN) sukses mengadakan pengepungan sepanjang malam berdarah di Istana Gia Long di Saigon. Kudeta tersebut adalah puncak dari sembilan tahun pemerintahan keluarga otokratik dan nepotistik di Vietnnam Selatan. Ketidaksepakatan dengan rezim Diệm yang telah muncul ke permukaan, dan meletusnya protes-protes Buddhis massal melawan diskriminasi keagamaan jangka panjang setelah penembakan pemerintah terhadap para pengunjuk rasa yang menuntut sebuah pencekalan terhadap pengibaran bendera Buddhis.
Republik Tiongkok
Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari partai pro-kemerdekaan Partai Progresif Demokrat (DPP) memenangi pemilu presiden dan menjadi Presiden pertama Republik Tiongkok yang bukan dari partai KMT. Dalam Pilpres yang berlangsung pada tahun 2004, setelah Insiden 319 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu. Chen dan wakil presiden Annete Lu tertembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen dilantik kembali sebagai Presiden Republik Tiongkok dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai pimpinan Chen, DPP, juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas partai KMT yang menginginkan penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan pada tahun 2005. Namun, DPP berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Tiongkok.
Negara Vietnam
Negara Vietnam didirikan pada tahun 1949 dan diakui secara internasional pada tahun 1950. Kekuatan utamanya terkonsentrasi di Indochina selatan, sementara Republik Demokratik Vietnam mendominasi utara. Mantan Kaisar Bảo Đại menjadi kepala negara ("Quoc Truong"). Ngo Dinh Diem diangkat sebagai perdana menteri pada tahun 1954. Diem menggulingkan Bao Đài tahun 1955 dan menjadi presiden Republik Vietnam .
Republik Tiongkok
Pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, hubungan dengan Tiongkok daratan mulai memanas karena mulai diwacanakannya kemerdekaan bagi Republik Tiongkok dengan nama Taiwan (Selama ini "sebagian" diplomat selalu "tertukar" dalam menggunakan nama Republik Tiongkok dengan Republik Rakyat Tiongkok). Selain itu, menggalang dukungan dari kalangan internasional, juga memantapkan dukungan dari negara-negara yang masih menjalin dukungan dengan Republik Tiongkok yang saat itu berjumlah 30 negara termasuk Afrika Selatan. Namun "tamparan" diplomatik diperoleh Taiwan ketika akhirnya Afrika Selatan akhirnya memindahkan hubungan diplomatiknya ke RRT pada tahun 1997.
Presiden selanjutnya dijabat oleh Chen Shui-bian dari kalangan partai oposisi DPP yang juga putra asli Taiwan. RRT khawatir Republik Tiongkok benar-benar akan mewujudkan kemerdekaannya. Referendum yang diadakan Chen masih menghasilkan keadaan "status quo". RRT memprovokasinya dengan mengadakan latihan militer dan pengadaan persenjataan baik impor maupun swadaya. Pemilihan umum 2004 menghasilkan kemenangan tipis Chen Shui-bian terhadap lawannya Lien Chan dari partai oposisi sekarang, KMT yang menjadikannya menjabat presiden kedua kalinya. Akan tetapi partai Chen, DPP kalah dalam perolehan suara di Parlemen oleh KMT. Lien Chan juga kalangan oposisi lainnya James Soong justru melakukan pendekatan diplomatik dengan RRT.
Dinasti Lê
Lê Lợi memulai pemberontakan melawan penguasa Dinasti Ming pada tahun 1418. Pemberontakan ini berlangsung selama 10 tahun di mana banyak terjadi pertumpahan darah dan banyak kekalahan. Namun, Tiongkok secara bertahap dikalahkan dan akhirnya Lê Lợi menang. Dia menyatakan dirinya sebagai Kaisar Vietnam yang baru, menamakan dirinya Lê Thái Tổ (Kaisar Pendiri), dan diakui oleh Kaisar Xuande baru di Tiongkok. Namun, setelah hanya lima tahun di atas takhta, Lê Lợi jatuh sakit dan meninggal.
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998
Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tangal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Pada April 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya (tanpa wakil presiden), setelah didampingi Try Soetrisno (1993-1997) dan Baharuddin Jusuf Habibie (Oktober 1997-Maret 1998). Namun, mereka tidak mengakui Soeharto dan melaksanakan pemilu kembali. Pada saat itu, hingga 1999, dan selama 29 tahun, Partai Golkar merupakan partai yang menguasai Indonesia selama hampir 30 tahun, melebihi rezim PNI yang menguasai Indonesia selama 25 tahun. Namun, terpilihnya Soeharto untuk terakhir kalinya ini ternyata mendapatkan kecaman dari mahasiswa karena krisis ekonomi yang membuat hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia mengalami kemiskinan.
Phạm Văn Đồng
Phạm Văn Đồng (; 1 Maret 1906 – 29 April 2000) adalah seorang rekan dari Hồ Chí Minh. Ia menjabat sebagai perdana menteri Vietnam Utara dari 1955 sampai 1976, dan perdana menteri seluruh Vietnam dari 1976 sampai ia pensiun pada 1987 di bawah pemerintahan Lê Duẩn dan Nguyễn Văn Linh.
Minh Mạng
Minh Mạng (25 Mei 1791 – 20 Januari 1841; nama lahir Nguyễn Phúc Đảm, juga dikenal sebagai Nguyễn Phúc Kiểu) adalah kaisar kedua dari dinasti Nguyễn di Vietnam, yang memerintah dari 14 Februari 1820 sampai kematiannya, pada 20 Januari 1841. Ia adalah putra keempat dari Kaisar Gia Long, yang putra sulungnya, Pangeran Mahkota Cảnh, meninggal pada 1801. Ia paling dikenal karena pertentangan terhadap keterlibatan Perancis di Vietnam dan pemikiran Konghucu-nya yang ortodoks.
Kota Hồ Chí Minh
Kota Ho Chi Minh terletak pada 10°45' LU, 106°40' BT (10.75, 106.667) di wilayah tenggara Vietnam, 1.760 km selatan dari Hanoi. Ketinggian rata-ratanya adalah 19 meter di atas permukaan laut. Kota ini berbatasan dengan Provinsi Tay Ninh dan Binh Duong di utara, Provinsi Dong Nai dan Ba Ria - Vung Tau di sebelah timur, Provinsi Long An di barat dan Laut Timur di selatan dengan pantai yang panjangnya 20 km. Luas kotanya 2.095 km² (0.63% dari daratan Vietnam), membentang hingga ke Cu Chi (20 km dari perbatasan Kamboja), dan di bagian bawah hingga ke Can Gio di pantai Laut Timur. Jarak dari titik paling utara (Komun Phu My Hung, Distrik Cu Chi) ke titik yang paling selatan (Komun Long Hoa, Distrik Can Gio) adalah 120 km, dan dari titik paling timur (Ward Long Binh, Distrik Sembilan) hingga ke titik paling barat (Komun Binh Chanh, Distrik Binh Chanh) adalah 46 km.
Việt Minh
Vietnam Selatan dan penyokong utamanya Amerika SErikat tidak pernah menandatangani perjanjian 1954 tetapi pernah setuju untuk menghormati syarat-syaratnya. Bagaimanapun, Vietnam Selatan dengan bantuan Amerika SErikat kemudiannya enggan mengadakan pilihan raya penyatuan atas sebab bahawa Hồ Chí Minh tidak boleh dipercayai kerana gabungan dia dengan Komunisme.
Li Keqiang
Li Keqiang yang juga memangku jabatan nomor dua dalam Partai Komunis Tiongkok mengambil alih dari Perdana Menteri Wen Jiabao. Li Keqiang dipilih untuk masa jabatan selama 5 tahun, namun sebagaimana halnya dengan Wen Jiabao, ia diperkirakan akan memangku tugas itu selama dua masa jabatan - yakni 10 tahun.
Sejarah Asia
Jelang Perang Dunia II, pecah perang saudara di Tiongkok antara Partai Komunis pimpinan Mao Zedong melawan Partai Nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek; kaum nasionalis tampak memimpin. Meskipun demikian, tatkala Jepang menginvasi pada 1937, kedua belah pihak terpaksa sepakat mengadakan gencatan senjata sementara dalam rangka mempertahankan Tiongkok. Kaum nasionalis mengalami banyak kekalahan dalam pertempuran yang mengakibatkan mereka kehilangan wilayah teritorial, dan oleh karena itu juga kehilangan rasa hormat dari rakyat Tiongkok. Berbeda dari kaum nasionalis, kaum komunis menggunakan taktik perang gerilya (di bawah pimpinan Lin Biao) yang terbukti efektif melawan metode-metode perang konvensional yang digunakan Jepang sehingga menempatkan Partai Komunis di posisi puncak menjelang 1945. Mereka juga mendapatkan popularitas dari upaya-upaya perbaikan yang sudah diterapkan di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, seperti distribusi ulang tanah, reformasi pendidikan, dan karya pemeliharaan kesehatan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Empat tahun berikutnya digunakan untuk memukul mundur kaum nasionalis ke pulau kecil di sebelah timur Tiongkok, yang dikenal dengan nama Taiwan (sebelumnya dikenal dengan nama Formosa), tempat mereka sekarang menetap. Di daratan Tiongkok, Partai Komunis mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, dengan Mao Zedong sebagai kepala negara.
Mao Zedong
Pada tahun 1911, Mao terlibat dalam Revolusi Xinhai yang merupakan revolusi melawan Dinasti Qing yang berakibat kepada runtuhnya kekaisaran Tiongkok yang sudah berkuasa lebih 2000 tahun sejak tahun 221 SM. Tahun 1912, Republik Tiongkok diproklamasikan oleh Sun Yat-sen dan Tiongkok dengan resmi masuk ke zaman republik. Mao lalu melanjutkan sekolahnya dan mempelajari banyak hal antara lain budaya barat. Pada tahun 1918 ia lulus dan lalu kuliah di Universitas Beijing. Di sana ia akan berjumpa dengan para pendiri PKT yang berhaluan Marxis.
Nguyễn Chánh Thi
Pada tahun 1954, Vietminh mengalahkan pasukan Uni Perancis pada Pertempuran Dien Bien Phu dan Perancis memutuskan untuk mengundurkan diri dari Vietnam. Berdasarkan Persetujuan Jenewa, Republik Demokratik Vietnam akan mengambil alih bagian utara negara tersebut, dan Negara Vietnam mengambil alih bagian selatan, sampai menunggu penyatuan kembali negara Vietnam secara nasional pada tahun 1956. Sementara itu, Negara Vietnam dalam kondisi tidak stabil. Muncul kepercayaan sekte-sekte seperti Cao Đài dan Hòa Hảo yang memiliki angkatan perang pribadi dan negara "de facto" di Delta Mekong, sementara Bình Xuyên mengorganisir sindikat kejahatan yang mengendalikan polisi nasional serta memiliki angkatan perang. Mereka juga mendominasi perdagangan obat terlarang, pelacuran, dan perjudian ilegal di ibukota Saigon. Pada bulan April dan Mei 1955, Thi berperang di unit udara Tentara Nasional Vietnam untuk Perdana Menteri Diệm dalam melawan Binh Xuyen dalam Pertempuran Saigon. Setelah itu Diệm memberikan ultimatum agar Binh Xuyen menyerah. Binh Xuyen tidak memperdulikan ultimatum tersebut yang menyebabkkan Tentara Nasional Vietnam menyerang dan membubarkan Binh Xuyen setelah mengalami pertemuran. Keahilannya dalam berperang memberikan kesan yang baik di mata Diem dan menyebabkan Thi dianggap seperti anaknya sendiri. Diệm mempromosikan Thi ke pangkat kolonel dan memberikannya tanggung jawab atas pasukan angkatan udara, yang beberapa tahun kemudian diperluas menjadi sebuah divisi. CIA tidak begitu senang. Salah satu laporan menggambarkan Thi sebagai sosok yang oportunis dan tidak memiliki keyakinan kuat. Seorang penasihat militer Amerika menilai Thi sebagai sosok yang keras, tidak bermoral, dan tak kenal takut, namun bodoh. Pada bulan Oktober 1955, Diệm memecat Bảo Đại dalam sebuah referendum palsu yang diawasi oleh saudaranya Ngô Đình Nhu dan mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Republik Vietnam yang baru. Tentara Nasional Vietnam berubah nama menjadi Tentara Republik Vietnam. Setelah Diệm membatalkan pemilihan reunifikasi, Perang Vietnam mulai terjadi.
Daftar Presiden Vietnam
Presiden dipilih oleh Dewan Nasional untuk masa jabatan selama lima tahun. Presiden selalu dipilih dari antara anggota Dewan sendiri.
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998
Tragedi Semanggi berlanjut pada tanggal 24 September 1999. Sama seperti Tragedi Trisakti, tragedi ini mampu menurunkan tahta kepresidenan Baharuddin Jusuf Habibie yang cuma bertahan 1 tahun. Ketika itu, pada awal September 1999, sasaran unjuk rasa yang mereka tuju adalah rumah dinas BJ Habibie, yang dituding mendapatkan harta kekayaannnya dari korupsi. Namun, pada 24 September 1999, Baharuddin Jusuf Habibie akhirnya dilengserkan dari jabatannya. Akhirnya, pada bulan Oktober 1999, MPR menunjuk Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Presiden RI 1999-2004, walaupun Kabinet Persatuan Indonesia Abdurrahman Wahid cuma bertahan 2 tahun.
Referendum Negara Vietnam 1955
Kekalahan Tentara Perancis di Điện Biên Phủ pada 1954, diikuti oleh Persetujuan Jenewa, mengarah kepada pembagian Vietnam. Negara Vietnam yang didukung Perancis dipimpin oleh Kaisar Bảo Đại, untuk sementara waktu menguasai bagian selatan dari garis paralel ke-17. Viet Minh Hồ Chí Minh menguasai bagian utara atas nama Republik Demokratik Vietnam, yang Hồ Chí Minh umumkan pada 1945. Persetujuan menyatakan bahwa pemilihan berskala nasional akan dilaksanakan pada 1956 untuk menyatukan negara di bawah pemerintahan umum. Pada Juli 1954, selama masa transisi, Bảo Đại menunjuk Diệm sebagai Perdana Menteri Negara Vietnam.
Kuomintang
Pada saat ini, berbeda dari Partai Pertama Rakyat, Kuomintang lebih mendukung reunifikasi dengan RRT daripada merdeka.Kepemimpinan Kuomintang berganti nama jabatan dari Perdana Menteri pada zaman Sun Yat-sen, Presiden pada zaman Chiang Kai-shek tahun 1938 dan akhirnya Ketua Partai pada zaman Chiang Ching-kuo. Untuk pertama kalinya, partai yang hampir berumur 100 tahun ini menyelenggarakan pemilihan langsung Ketua Partai pada tanggal 16 Juli 2005 dengan 2 kandidat Ma Ying-jeou dan Wang Jin-pyng. Ma kemudian memenangkan pemilihan ini dengan 70% suara pemilih dan akan memimpin KMT untuk masa jabatan 4 tahun. Ketua Partai dibatasi masa jabatannya maksimum 2 kali masa jabatan.
Josef Stalin
Pada Oktober 1949, Partai Komunis Tiongkok pimpinan Mao Zedong meraih kekuasaan di Tiongkok. Oleh sebab itu, pemerintahan Marxis sekarang mengendalikan sepertiga wilayah darat dunia. Secara pribadi, Stalin mengakui bahwa ia telah meremehkan kelompok Komunis Tiongkok dan kemampuan mereka untuk memenangkan Perang Saudara Tiongkok, dan sebelumnya ia berusaha mengajak mereka untuk berdamai dengan Chiang Kai-shek dan KMT. Pada Desember 1949, Mao mengunjungi Stalin. Awalnya Stalin menolak membatalkan Perjanjian Tiongkok-Soviet tahun 1945 yang sangat menguntungkan Soviet, tetapi pada Januari 1950 ia mau mengalah dan bersedia menandatangani perjanjian baru. Stalin merasa khawatir bahwa Mao akan mengikuti contoh Tito dengan mencoba membebaskan diri dari pengaruh Soviet, dan Stalin juga membiarkan Mao tahu bahwa jika ia membuat Stalin tidak senang, maka Stalin akan menarik bantuannya kepada Tiongkok; Tiongkok sendiri sangat membutuhkan bantuan setelah mengalami perang selama beberapa dasawarsa.
Joko Widodo
Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi () adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur. Sebelumnya, dia adalah Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 28 Juli 2005 sampai dengan 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dinasti Nguyen
Pada tahun 1948, Perancis membujuk Bảo Đại untuk kembali sebagai "Kepala Negara" () dari "Negara Vietnam" () yang didirikan di daerah-daerah di mana pihak Perancis sudah mengambil alihnya, sementara perang berdarah dengan Viet Minh yang dipimpin Ho Chi Minh berlanjut. Bảo Đại menghabiskan sebagian besar waktunya selama konflik yang menikmati kehidupan yang baik di rumah mewah di Đà Lat (di Dataran Tinggi Vietnam) atau di Paris, Perancis. Perang berakhir dengan kekalahan Perancis di Djien Bien Phu pada tahun 1954.
Nguyen Minh Triet
Nguyễn Minh Triết (lahir 8 Oktober 1942, distrik Bến Cát, Provinsi Bình Dương) adalah mantan Presiden Vietnam. Ia dipilih oleh Dewan Nasional Vietnam dengan 464 suara (94.12%) pada 27 Juni 2006. Sebelum terpilih sebagai presiden, ia adalah Ketua Partai Komunis Vietnam untuk Kota Hồ Chí Minh. Ia dikenal sebagai pembaru ekonomi dan pejabat yang keras dalam memberantas korupsi, termasuk terhadap para pemimpin Vietnam.
Norodom Sihanouk
Setelah ia melepas jabatannya sebagai kepala negara pada 1970, Sihanouk menulis beberapa lagu-lagu bergaya revolusioner yang memuji para pemimpin negara Kamunis, yang meliputi "Hommage Khmer au Maréchal Kim Il Sung" dan "Merci, Piste Ho Chi Minh". Lagu-lagu tersebut ditujukan untuk menunjukan kekagumannya terhadap para pemimpin Komunis tersebut, yang telah mendukung GRUNK antara 1970 dan 1975. Dari masa muda, Sihanouk belajar memainkan beberapa alat musik yang meliputi klarinet, saksofon, piano, dan akordion. Pada 1960an, Sihanouk memimpin sebuah grup musik yang dibuat oleh para kerabatnya, yang menampilkan lagu-lagu Perancis dan komposisi-komposisi pribadi miliknya sendiri untuk para diplomat di istana kerajaan. Dalam turnya ke seluruh provinsi Kamboja, Sihanouk diiringi oleh orkestra militer kerajaan dan para penyanyi pop Kamboja. Kemudian, saat Sihanouk tinggal di pengasingan pada 1980an, ia mengadakan konser untuk menghibur para diplomat saat ia mengunjungi Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City. Setelah ia diangkat kembali menjadi raja pada 1993, Sihanouk tetap mengadakan konser yang diselenggarakan di istana kerajaan pada acara khusus.
Pemerintahan Republik Tiongkok
Pemerintahan Republik Tiongkok resmi berdiri pada 1912 di Nanking, dengan Sun Yat-sen sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok di bawah Konstitusi Sementara Republik Tiongkok. Pemerintahannya berpindah ke Beijing pada tahun yang sama dengan Yuan Shikai sebagai Presiden, dan masih berada di bawah para penerusnya sebagai pemerintahan Tiongkok yang disahkan internasional sampai tahun 1928. Dalam periode Republikan, terdapat serangkaian pemerintahan, yang terkadang bersaing satu sama lain. Pemerintahan Nasionalis, pimpinan Kuomintang (KMT), awalnya dibentuk sebagai pemerintahan militer saingan di bawah naungan Sun Yat-sen di Guangzhou pada 1917. Setelah Sun wafat pada 1925, Chiang Kai-shek memimpin Ekspedisi Utara (1926–1928) untuk menyatukan negara tersebut dan mendirikan ibukota di Nanjing. Pemerintahan tersebut meraih pengakuan diplomatik namun tak mengkontrol seluruh kawasan dinasti Qing. Pemerintahan satu partai dicanangkan berdasarkan pada Tiga Prinsip Rakyat buatan Sun, yang disediakan untuk masa peralihan "pengawasan", namun meraih lebih banyak partai politik, termasuk Partai Komunis Tiongkok dalam sebuah Front Bersatu pada masa Perang Tiongkok-Jepang Kedua (1937-1945). Konstitusi Pengawasan tahun 1931 dihantikan oleh Konstitusi Republik Tiongkok pada 1947.
Chea Sim
Chea Sim (; ) adalah seorang politikus Kamboja. Ia menjadi Presiden Partai Rakyat Kamboja dari 1991 sampai 2015, Presiden Majelis Nasional Kamboja dari 1981 sampai 1998 (Wakil Presiden dari Juni sampai Oktober 1993) dan Presiden Senat dari 1999 sampai 2015. Gelar resminya adalah "Samdach Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim, Protean Protsaphea ney Preah Reacheanachak Kampuchea" (Khmer: សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សីុម, ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា).
Wanita di Vietnam
Hak asasi wanita makin meningkat dalam Vietnam kontemporer, dan wanita makin memegang jabatan kepemimpinan. Pada saat ini, Đặng Thị Ngọc Thịnh adalah Wakil Presiden Vietnam, sebuah jabatan yang ia pegang sejak April 2016. Selain itu, Nguyễn Thị Kim Ngân terpilih menjadi Ketua Majelis Nasional Vietnam pada Maret 2016, pertama kalinya seorang wanita memegang jabatan tersebut. Namun, masih ada pengaruh peran gender dan pengaruh kebudayaan di Vietnam pada masa sekarang, yang dibatasi baik di dalam rumah maupun di luar rumah dalam lingkungan sosioekonomi.
Republik Tiongkok
Semasa era Perang Dingin, Republik Tiongkok ditampakkan Barat sebagai "Tiongkok Liberal" dan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok telah dilihat sebagai "Tiongkok Merah" atau "Tiongkok Komunis". Pemerintahan Republik Tiongkok diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok Daratan dan Taiwan yang sah oleh PBB dan kebanyakan negara Barat hingga tahun 1970-an. Negara Timur juga berpendapat yang sama.
Republik Tiongkok terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam "Undang-undang Darurat selama Pemberontakan Komunis" (動員戡亂時期臨時條款) dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 ke tahun 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu Presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono
Jenderal (HOR.) TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono GCB AC () adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.Ia adalah Presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.
Ho Chi Minh
Pada tahun 1921, Ho bersama dengan kelompok pendatang dari Algeria, Senegal, India Selatan, dan Asia yang terbuang di Paris membentuk surat kabar mingguan yang disebut "Le Paria" (Orang Buangan). Kelompok ini disatukan oleh semangat nasionalisme dan perlawanan yang sama menentang komunisme. Sejak tahun 1923, Ho Chi Minh pergi mengunjungi Rusia dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin Soviet, seperti Nikolai Bukharin, Leon Trotsky, dan Joseph Stalin. Di Rusia, Ho dilatih sebagai agen Komintern (Komunis Internasional) dan juga mempelajari pemikiran Marxisme-Leninisme, serta teknik revolusioner di "Communist University of the Toilers of the East" (sering dikenal sebagai Sekolah Stalin). Komintern adalah suatu gerakan sosialis internasional yang memiliki agen di berbagai negara untuk menyebarkan revolusi, sosialisme, dan mengelola cabang organisasi komunis di luar negeri.
Nguyen Tan Dung
Nguyễn Tấn Dũng (lahir 17 November 1949 di provinsi Ca Mau) adalah Perdana Menteri Vietnam dari tahun 2006 sampai 2016. Ia dikonfirmasi oleh Majelis Nasional pada tanggal 27Juni 2006, yang telah dicalonkan oleh pendahulunya, Phan Văn Khải, yang mengundurkan diri seminggu sebelumnya. Sebelum terpilih sebagai perdana menteri, Dũng menjabat Wakil Perdana Menteri I pada 29 September 1997 hingga 27 Juni 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai gubernur bank sentral. Dia juga memiliki latar belakang militer dan terlibat pertempuran dengan Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Ia menjadi anggota Partai Komunis Vietnam pada 10 Juni 1967 dan terpilih sebagai anggota Politbiro Partai pada Kongres Nasioanl Partai ke-8, ke-9, dan ke-10. Sejak kongres partai pada bulan Januari 2011, Dung memposisikan peringkat ketiga dalam urutan Partai Komunis Vietnam, setelah Presiden Negara Truong Tan Sang dan Menteri Pertahanan Phung Quang Thanh. [3] Setelah kongres partai ke-12, ia tidak mampu mempertahankan jabatannya di partai dan juga menetapkan untuk mundur dari posisi pemerintahannya Mei 2016.
Hosni Mubarak
Mubarak ditunjuk sebagai wakil presiden pada tahun 1975 setelah pangkatnya naik di jajaran Angkatan Udara Mesir. Kemudian, ia menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Anwar Sadat yang terbunuh pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok radikal. Ia merupakan Presiden Mesir keempat untuk masa jabatan lebih dari 15 tahun sejak menjabat pada tahun 1981. Sebagai Presiden Mesir, ia dianggap sebagai pemimpin yang paling berkuasa di wilayahnya. Ia mengundurkan diri pada 11 Februari 2011 menyusul demonstrasi besar-besaran selama 18 hari pada tahun 2011. Pada tanggal 2 Juni 2012, ia divonis pengadilan dengan hukuman penjara seumur hidup.
Dương Văn Minh
Dương Văn Minh (16 Februari 1916-6 Agustus 2001), lebih dikenal luas sebagai "Minh Besar", memimpin tentara Vietnam Selatan di bawah Perdana Menteri Ngo Dinh Diem. Pada tahun 1963, ia menjadi pemimpin Vietnam Selatan setelah sebuah kudeta di mana Diem dibunuh. Kepemimpinan Duong hanya berlangsung selama dua bulan, namun dalam waktu tak lama, ia kembali memimpin Vietnam Selatan sebelum menyerahkan bangsa itu kepada kekuatan Komunis.
Antikomunisme
Thích Huyền Quang adalah biksu terkemuka Vietnam dan pembangkang anti-komunis. Pada tahun 1977, Huyền Quang menulis surat kepada Perdana Menteri Pham Van Đồng yang merinci jumlah penindasan oleh rezim komunis. Terkait ini, ia dan lima biksu senior lainnya ditangkap dan ditahan. Pada tahun 1982, Huyền Quang ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam tahanan rumah permanen untuk menentang kebijakan pemerintah setelah secara terbuka mencela pembentukan Kuil Budha Vietnam yang dikendalikan negara. Thích Quảng DJO adalah seorang biarawan Buddha Vietnam dan pembangkang anti-komunis. Pada bulan Januari 2008, majalah berbasis di Eropa "A Different View" memilih Ven. Thích Quảng DJO sebagai salah satu dari 15 Juara Demokrasi Dunia.
Sejarah Tiongkok
Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamirkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Lapangan Tiananmen, setelah hampir pastinya kemenangan Partai Komunis Tiongkok dari Kuomintang pada Perang Saudara Tiongkok. Periode sejarah RRT secara umum dibagi menjadi empat periode: transformasi sosialis (1949-1976) di bawah Mao Zedong, reformasi ekonomi (1976-1989) di bawah Deng Xiaoping, pertumbuhan ekonomi (1989-2002) di bawah Jiang Zemin, dan terakhir adalah periode di bawah generasi pemerintahan keempat, antara 2002 hingga saat ini.
Abdurrahman Wahid
Dr.(H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur () adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua "Tanfidziyah" (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hua Guofeng
Sebagai seorang pejabat daerah di Hunan antara 1949 dan 1971, ia menjadi kepala pimpinan partai di provinsi selama tahap terakhir dari Revolusi Kebudayaan. Hua diangkat ke kancah nasional pada awal tahun 1976, dan dikenal karena kesetiaannya kepada Mao. Setelah meninggalnya Zhou Enlai pada bulan Januari 1976, Hua menggantikan Zhou sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok dan menjabat dari tahun 1976 hingga 1980. Setelah meninggalnya Mao Zedong, Hua menjadi Ketua Partai Komunis Tiongkok (1976-1981) dan Ketua Komisi Militer Pusat (1976-1981). Hua adalah satu-satunya orang yang menjabat ketiga jabatan itu dalam waktu bersamaan.
Thiệu Trị
Nguyễn Phúc Miên Tông (6 Juni 1807 – 4 November 1847) adalah kaisar ketiga dari Dinasti Nguyễn Vietnam yang menggunakan nama pemerintahan Thiệu Trị. Ia adalah putra sulung dari Kaisar Minh Mạng, dan memerintah dari 14 Februari 1841 sampai kematiannya pada 4 November 1847.
Dinasti Nguyen
Dinasti Nguyễn (Vietnam: "Nha Nguyễn", Han-nom: 家阮, "Nguyễn Trieu") adalah dinasti penguasa Vietnam yang terakhir. Pemerintahan mereka berlangsung selama 143 tahun, dan dimulai pada tahun 1802 ketika Kaisar Gia Long naik tahta setelah mengalahkan Dinasti Tay Sơn dan berakhir pada tahun 1945 ketika Bảo Đài turun tahta dan kekuasaan dipindahkan ke Negara Vietnam. Selama masa pemerintahan Kaisar Gia Long, bangsa ini resmi dikenal sebagai "Việt Nam" (越南) tetapi pada pemerintahan Kaisar Minh Mang, bangsa ini berganti nama menjadi "Đài Nam"(大南, harfiah "Selatan yang Besar"). Pemerintahan mereka ditandai dengan meningkatnya pengaruh kolonialisme Perancis, akibatnya Vietnam dibagi menjadi tiga yaitu Cochinchina menjadi koloni Perancis sementara Annam dan Tonkin menjadi protektorat yang independen dalam nama saja.
Tonkin (protektorat Perancis)
Pemerintahan kolonial Perancis secara resmi berakhir pada 9 Maret 1945, pada masa pendudukan Jepang (1941-1945). Meskipun pemerintahan Perancis diizinkan berjalan selama pendudukan Jepang sebagai pemerintahan boneka, Jepang sempat mengambil kontrol penuh dari Vietnam pada bulan Maret 1945 di bawah Kekaisaran Vietnam. Bencana kelaparan 1945 terjadi di Tonkin selama periode pendudukan penuh ini. Pada akhir perang, Vietnam Utara (termasuk Tonkin) berada di bawah pengaruh China, sedangkan wilayah selatan sempat diduduki oleh Inggris, membantu mengulur waktu bagi pasukan Perancis mengambil alih Vietnam kembali. Harry Truman pada Konferensi Potsdam, menyatakan niat untuk menyerahkan wilayah ini kembali pada Perancis, berkebalikan dengan Franklin D. Roosevelt's yang menolak kolonialisme secara terang-terangan dan berkomitmen untuk mendukung Viet Minh. Namun, setelah Jepang mundur dari Vietnam, Ho Chi Minh memproklamasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam di Lapangan Ba Đình. Hanoi kemudian diduduki kembali oleh Perancis dan konflik antara Viet Minh dan Perancis berlanjut hingga ke Perang Indochina Pertama.
Kepresidenan Sementara Soeharto
Kepresidenan Sementara Suharto berlangsung menyusul Transisi ke Orde Baru. Ketika itu Jenderal Suharto menjadi Presiden meskipun secara sementara. Masa ini berlangsung sejak 12 Maret 1967 sampai 27 Maret 1968 ketika Suharto kemudian secara resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Presiden seumur hidup
Kebanyakan pemimpin yang menjadi presiden seumur hidup tidak berhasil menjabat hingga akhir hayatnya, termasuk presiden pertama Indonesia Soekarno. Kebanyakan telah dijatuhkan sebelum kematian mereka. Namun, pemimpin seperti Rafael Carrera, François Duvalier, Saparmurat Niyazov, José Gaspar Rodríguez de Francia dan Josip Broz Tito, dan Kim Il-Sung dapat berkuasa hingga mereka meninggal dunia.
Referendum Negara Vietnam 1955
Didukung oleh keberhasilannya, dan ditambah meningkatnya rasa benci dia kepada Perancis dan Bảo Đại setelah kegiatan mereka mencegahnya dari pencopotan Bình Xuyên, Diệm semakin percaya diri sebagaimana dia berkeliling mengkonsolidasikan kekuasan yang dia pegang. Pada 15 Mei, Diệm menghilangkan posisi Pasukan Pengawal Bảo Đại; pasukannya yang berjumlah 5.000 itu dimasukkan ke Resimen Infantri 11 dan 42 VNA. Diệm mencopoti Bảo Đại dari tanah warisannya yang luas. Pada 15 Juni, Diệm membuat Dewan Keluarga Kerajaan di Huế menyatakan bahwa Bảo Đại akan dilucuti dari kekuasaannya, dan bahwa Diệm akan dijadikan presiden. Keluarga Bảo Đại mengutuknya atas turun tahtanya dari kepala negara, dan atas hubungannya dengan Perancis dan Bình Xuyên. Sejarawan berspekulasi bahwa keluarga kerajaan setuju untuk menyerahkan Bảo Đại sehingga Diệm tidak merebut harta mereka.
Perang Vietnam
Pada akhir (Perang Dunia II), pergerakan (Viet Minh) di bawah pimpinan (Ho Chí Minh) berhasil membebaskan Vietnam dari tangan penjajah, tetapi keberhasilan itu hanya untuk masa yang singkat saja. Pihak Jepang menangkap pemerintah Perancis dan memberikan Vietnam satu bentuk “kemerdekaan” sebagai sebagian dari rancangan Jepang untuk "membebaskan" bumi Asia dari penjajahan barat. Banyak bangunan diserahkan kepada kelompok-kelompok nasionalis.
-perang vietnam merupakan perang terlama amerika serikat di asia tenggara.
-pihak Amerika Serikat selalu menang dalam berbagai pertempuran di medan perang namun kenyataannya Amerika Serikat harus meninggalkan vientam.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam
Dari 2 September 1969 sampai kematiannya pada 10 Juli 1986, Lê menjadi pemimpin Vietnam yang tak dipersengketakan. Ia meninggal dua bulan sebelum Kongres Partai Nasional berikutnya, dan digantikan oleh Trường, mantan sekretaris jenderal yang menjabat sebagai politikus paling berkuasa kedua di Vietnam sejak kematian Hô. Trường dicabut dari jabatannya di Kongres Partai Nasional ke-6, dan digantikan oleh Nguyễn Văn Linh. Pers Barat menyebut Linh "Gorbachev-nya Vietnam" karena kebijakan-kebijakan reformis-nya. Linh mengundurkan diri karena kesehatannya memburuk pada 1991, dan Đỗ Mười dilantik menjadi sekretaris jenderal oleh Kongres Partai Nasional ke-7. Mười memerintah sampai 1997, ketika ia dilengserkan oleh sayap reformasi partai tersebut. Lê Khả Phiêu menjadi pengganti Mười, dan ia terpilih sebagai kandidat kompromis. Phiêu melepas jabatannya pada 2001, sebelum Kongres Partai Nasional ke-10, ketika Komite Pusat menjatuhkan sebuah keputusan Politburo; mayoritas anggota Komite Pusat menyetujui jabatan sekretaris jenderal Phiêu dicabut. Nông Đức Mạnh digantikan Phiêu, dan Manh dianggap menjadi pemodernisasi. Manh juga merupakan sekretaris jenderal pertama dengan sebuah gelar perguruan tinggi. Manh pensiun pada 2011, dan Nguyễn Phú Trọng menggantikannya, namun Trọng tak menggantikan Manh sebagai pemimpin dominan Vietnam.
Pemerintahan Nasionalis
Pemerintahan Nasionalis , secara resmi Pemerintahan Nasional Republik Tiongkok () adalah pemerintah Republik Tiongkok antara tahun 1925-1948 yang dipimpin oleh partai Kuomintang. Nama pemerintahan ini berasal dari terjemahan "Kuomintang" yang berarti Partai Nasionalis. Pemerintahan ini berkuasa sampai Pemerintahan Republik Tiongkok dibentuk di bawah Konstitusi Republik Tiongkok yang baru diundangkan.
Setelah pecahnya Revolusi Xinhai pada tanggal 10 Oktober 1911, pemimpin revolusi Sun Yat-sen terpilih menjadi Presiden Sementara dan mendirikan Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok. Untuk memelihara persatuan nasional, Sun menyerahkan kursi kepresidenan kepada orang yang memiliki kekuatan militer, Yuan Shikai, yang membentuk Pemerintahan Beiyang. Setelah usaha gagal untuk menjadikan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok, Yuan meninggal tahun 1916, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang mengakibatkan Tiongkok dibagi menjadi beberapa kelompok panglima perang dan pemerintah saingan. Mereka secara semu dipersatukan pada tahun 1928 oleh pemerintahan yang berbasis di Nanjing pimpinan Generalissimo Chiang Kai-shek, yang setelah Ekspedisi Utara memerintah dengan sistem negara satu-partai di bawah Kuomintang, dan kemudian memperoleh pengakuan internasional sebagai representatif pemerintah Tiongkok yang sah .
Nguyễn Cao Kỳ
Nguyễn Cao Kỳ (; 8 September 1930 – 23 Juli 2011) menjabat sebagai pemimpin Angkatan Udara Vietnam pada 1960an, sebelum memimpin negara tersebut sebagai perdana menteri Vietnam Selatan dalam sebuah junta militer dari 1965 sampai 67. Kemudian, sampai masa pensiunnya dari dunia politik pada 1971, ia menjabat sebagai wakil presiden
Ho Chi Minh
Pada 1925, Ho pergi ke Canton, Cina dan bekerja sebagai penerjemah bagi Mikhail Borodin, sesama agen Komintern, yang ingin menggerakkan revolusi sosialis di Cina. Ho dan Borodin membantu Chiang Kai-shek agar dapat menjadi penerus Sun Yat Sen. Semasa di Cina, Ho mengajak pengungsi Vietnam mendirikan Pekumpulan Pemuda Revolusioner Vietnam ("Thanh Nien Cach Menh Dong Chi Ho") atau sering disebut "Thanh Nien". Pada tahun 1927, Ho kembali ke Rusia selama beberapa tahun, namun beberapa kali kembali ke Cina untuk merekrut anggota "Thanh Nien".
Dinasti Lê
Pendiri dinasti Lê adalah pahlawan-Kaisar Vietnam, Lê Lợi (memerintah 1428-1433). Lê Lợi adalah putra seorang pemimpin desa di Provinsi Thanh Hóa, provinsi paling selatan di Vietnam saat itu. Ketika ia lahir, Vietnam merdeka dan berada di bawah kekuasaan Dinasti Trần. Namun, Kaisar Trần melemah selama beberapa dekade dan tetangga kuat di utara, Tiongkok sekarang bersatu dan di bawah pemerintahan pendiri energik Dinasti Ming, Kaisar Hongwu. Seperti biasa dalam sejarah Vietnam, suksesi yang disengketakan adalah alasan bagi Tiongkok untuk menegaskan kembali kendali atas Vietnam (Lihat Dinasti Hồ. untuk perincian lebih lanjut). Orang Tionghoa, sekarang di bawah Kaisar Yongle menaklukkan dan memerintah Vietnam mulai tahun 1407. Mereka segera mencoba mengubahnya menjadi provinsi lain Kekaisaran Ming. Banyak, jika tidak semua bea cukai dan hukum Vietnam dinyatakan tidak valid. Ciri khas kehidupan Vietnam yang secara alami muncul selama hampir 500 tahun kemerdekaan dari Tiongkok ditekan. Semua perlawanan terhadap upaya ini diperlakukan sebagai pemberontakan dan ditangani sesuai dengan metode Kekaisaran Tiongkok yang normal (desa-desa dibakar, orang-orang disiksa dan dieksekusi).
Dinasti Nguyen
Pada tahun 1941-1945, ada sebuah gerakan perlawanan komunis yang disebut Viet Minh yang dikembangkan di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh. Pada tahun 1944-1945 terjadi kelaparan di Vietnam utara di mana lebih dari satu juta orang mati kelaparan. Pada bulan Maret 1945, menyadari kemenangan sekutu tak terelakkan, Jepang menggulingkan pemerintah Perancis di Vietnam, memenjarakan PNS dan menyatakan Vietnam "independen" di bawah "perlindungan" Jepang dengan Bảo Đại sebagai kaisar.
Vietnam
Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang dan pekerja. Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (Council National Defense and Security). Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira.
Kota Hồ Chí Minh
Pada 1976, setelah dibentuknya Republik Sosialis Vietnam yang bersatu di bawah komunis, kota Saigon (termasuk Cholon), Provinsi Gia Ðịnh dan 2 Distrik suburban dari dua Provinsi lain di dekatnya digabungkan sehingga menjadi Kota Hồ Chí Minh untuk menghormati almarhum pemimpin komunis Hồ Chí Minh. Nama lamanya "Saigon" masih digunakan secara luas oleh banyak orang Vietnam, khususnya dalam konteks yang tidak resmi. Biasanya, istilah "Saigon" hanya merujuk pada distrik-distrik urban Kota Hồ Chí Minh. Istilah "Saigon" juga dapat ditemukan di nama-nama toko di seluruh negara, bahkan juga di Hanoi. Dalam istilah-istilah seperti "Fesyen Saigon" atau "Gaya Saigon" kata "Saigon" digunakan untuk merujuk pada keanggunan dan modernitas.
Kini, pusat kotanya masih dihiasi dengan jalan-jalan raya yang luas dan elegan dan gedung-gedung bersejarah kolonial Perancis. Struktur-struktur yang paling menonjol di pusat kota adalah Gedung Reunifikasi ("Dinh Thống Nhất"), Balai Kota ("Uy ban Nhan dan"), Teater Munisipal ("Nha hat Thanh pho"), Kantor Pos ("Buu dien Thanh Pho"), Museum Revolusioner ("Bao tang Cach mang"), Kantor Bank Negara ("Ngan hang Nha nuoc"), Pengadilan Rakyat ("Toa an Nhan dan") dan Katedral Notre Dame ("Nhà thờ Đức Bà").
René Préval
Ia terpilih dengan 88% suara sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun pada 1996. Setelah pelantikannya pada 1996, Préval menjadi kepala negara kedua yang dipilih secara demokratis di dalam sejarah negara itu selama dua ratus tahun. Pada 2001, ia menjadi presiden Haiti pertama yang meninggalkan jabatannya secara alamiah karena masa jabatannya telah berakhir.
Ba Cụt
Ketika Konferensi Jenewa pada Juli 1954 memaksa Perang Indochina Pertama, Vietnam Utara diberikan kepada Việt Minh-nya Hồ Chí Minh, dan bagian selatan diberikan kepada Negara Vietnam. Untuk menyatukan kembali negara itu, pemilihan nasional dijadwalkan tahun 1956, menyusul penarikan diri Perancis dari Indochina. Pembagian Vietnam membuat marah Ba Cụt dan dia bersumpah untuk tidak mencukur rambutnya hingga negaranya bersatu kembali. Dengan pengalaman bertempur melawan Việt Minh sejak 1947, kritik mendasar Ba Cụt kepada pemerintahan Negara Vietnam di bawah Perdana Menteri Ngô Đình Diệm berasal dari keyakinannya bahwa Diệm terlalu pasif dalam penolakannya atas pembagian negara itu, dan separuh negara tidak seharusnya jatuh ke tangan komunis.
Kaisar Xuantong
Saat Partai Komunis Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong berkuasa pada tahun 1949, Puyi dipulangkan ke Tiongkok setelah dilakukan negosiasi antara pihak Uni Soviet dan Tiongkok. Kecuali pada masa meletusnya Perang Korea, saat ia dipindahkan ke Harbin, Puyi menghabiskan sepuluh tahun hidupnya dengan mendekam di Pusat Manajemen Penjahat Perang Fushun di provinsi Liaoning sampai ia dinyatakan berhasil direformasi dan bebas. Puyi tiba di Beijing pada tahun 1959 dengan izin khusus dari Presiden Mao Zedong dan tinggal selama enam bulan berikutnya di sebuah pemukiman sederhana dengan adik perempuannya, sebelum dipindahkan ke sebuah hotel yang dibiayai pemerintah. Ia menyuarakan dukungannya kepada pihak Komunis dan ditugaskan bekerja di Kebun Botani Beijing. Pada usia 56 tahun, ia menikahi Li Shuxian, seorang perawat rumah sakit, pada 30 April 1962, dalam sebuah upacara yang diselenggarakan di Aula Perjamuan Konferensi Konsultatif. Dari tahun 1964 hingga kematiannya, ia bekerja sebagai seorang editor untuk departemen literasi Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, dengan gaji bulanan sekitar 100 yuan.
Nguyen Tan Dung
Dalam sidang pada 6 April 2016, Majelis Nasional memutuskan memecat dirinya. Dengan 430 berbanding 462 suara, legislator bersepakat memberhentikan Dung tiga bulan sebelum akhir masa jabatannya. Sebagai gantinya, parlemen menunjuk wakilnya, Nguyễn Xuân Phúc sebagai perdana menteri sehari kemudian (7 April 2016). Pada Januari 2016, Partai Komunis Vietnam menggelar Kongres Nasional. Dalam forum tertinggi partai itu, Dung kalah oleh Nguyen Phu Trong yang terpilih kembali sebagai sekretaris jenderal hingga tahun 2021.
Tahun Baru Imlek
Hari Raya khusus etnis Tionghoa yang terdiri dari 4 (empat) hari raya sebagaimana yang dijelaskan di atas hanya berlaku dari periode 18 Juni 1946 sampai dengan 1 Januari 1953. Hari Raya khusus etnis Tionghoa tersebut dihapuskan seluruhnya secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953 tentang "Hari-Hari Libur" tertanggal 1 Januari 1953, yang ditanda-tangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Mohammad Athar, populer sebagai Bung Hatta dengan masa jabatan sebagai Wakil Presiden dari tanggal 18 Agustus 1945 - 1 Desember 1956). Catatan: Walaupun menggunakan judul surat "Keputusan Presiden Republik Indonesia", namun keputusan ini tidak ditanda-tangani oleh Presiden Republik Indonesia. Besar Kemungkinan Presiden Soekarno tidak mengetahui isi surat Keputusan Presiden yang diterbitkan oleh Wakil Presiden. Pasal 1 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953 tersebut hanya menetapkan Hari Raya Umum (Catatan: Terdiri dari 2 hari raya), Hari Raya Islam (Catatan: Terdiri dari 6 hari raya ditambah 1 hari untuk Id’l Fitri hari kedua) dan Hari Raya Kristen (Catatan: Terdiri dari 5 hari raya) serta 1 (satu) Hari Raya Buruh (yang dirayakan setiap tanggal 1 Mei), sebagai hari libur nasional. Dengan demikian mulai 1 Januari 1953, hari libur umum yang berlaku berjumlah seluruhnya 14 hari libur. Sesuai dengan isi paragraph Penjelasan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953, paragraph ke-4 menyatakan sebagai berikut: "Hari-hari libur fakultatif ditiadakan. Pada hari-hari Santa Maria (15 Agustus), Natal Kedua (26 Desember), permulaan Ramadhan, Peringatan Angkatan Perang (5 Oktober), Pahlawan (10 November) dan Tahun Baru Imlek, bagi yang berkepentingan diberi kebebasan untuk menjalankan peribadatannya dengan lebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan". Paragraph ke-4 tersebut dengan tegas meniadakan adanya hari libur yang bersifat fakultatif. Bagi Pegawai etnis Tionghoa yang berkepentingan untuk merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek diberi kebebasan untuk menjalankan peribadatannya dengan syarat harus lebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.