Prefektur (Jepang)
Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, "Tōkyō-fu" menjadi "Tōkyō-to", dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur "(dengan kata lain, otoritas "Metropolitan")". Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil "chiji", melainkan "chōkan" (~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti di era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.
Ibu kota Jepang
Di zaman kuno, ibu kota dan istana kaisar sering sekali dipindah-pindah dan dibangun di tempat yang baru. Menurut perkiraan, hal ini dilakukan akibat usia bangunan yang umumnya relatif singkat. Walaupun perencanaan pembangunannya mengambil model tata kota di Tiongkok, rakyat menolak untuk pindah ke lokasi permukiman di ibu kota Fujiwara-kyō, Heijō-kyō, dan Heian-kyō seperti direncanakan sebelumnya. Alasannya, kawasan yang ditetapkan sebagai permukiman adalah tanah dengan kelembaban tinggi akibat permukaan air tanah yang tinggi, dan daerah-daerah yang mudah banjir di pinggir sungai. Akibatnya, rumah yang masih dibuat dengan konstruksi "hottatebashira" mudah menjadi rusak.