Prefektur (Jepang)
Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, "Tōkyō-fu" menjadi "Tōkyō-to", dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur "(dengan kata lain, otoritas "Metropolitan")". Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil "chiji", melainkan "chōkan" (~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti di era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.
Kaisar Kōtoku
Pada tahun 645, Kōtoku membangun kota baru yang dinamakan Naniwa dan memindahkan ibukota dari Provinsi Yamato ke kota baru ini. Ibukota baru ini memiliki pelabuhan laut dan sangat baik untuk kegiatan perdagangan manca negara. Pada masa pemerintahannya, Pangeran Naka no Ōe yang merupakan anak saudarinya ditetapkan sebagai putra mahkota. Pada tahun 653, Putra Mahkota meminta agar ibukota dikembalikan ke Provinsi Yamato, tetapi sang kaisar menolak. Naka no Ōe mengabaikan kebijakan kaisar. Bersama beberapa pejabat istana, termasuk Permaisuri Hashihito, mengikuti Putra Mahkota. Kōtoku sendiri tetap tinggal di ibukota baru. Namun setahun kemudian, Kōtoku mangkat karena sakit. Setelah mangkatnya, Takara kembali naik tahta sebagai Maharani Saimei, dan bukannya Naka no Ōe yang saat itu menjadi putra mahkota.