Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Bendera Jepang
Pada tahun 1870, Proklamasi No. 57 dari Perdana Menteri memiliki dua ketentuan terkait bendera nasional. Ketentuan pertama mengenai siapa yang mengibarkan bendera tersebut dan bagaimana bendera tersebut dikibarkan, sementara ketentuan kedua mengenai bagaimana bendera tersebut dibuat. Ratio-nya adalah tujuh unit panjang dan sepuluh unit lebar (7:10). Lingkaran merah, yang melambangkan matahari, dikalkulasikan menjadi tiga-lima dari total ukuran panjang kerekan. Hukum tersebut menetapkan penempatan lingkaran tersebut pada bagian tengah, namun lingkaran tersebut biasanya ditempatkan satu-seratus (1/100) dari kerekan. Pada tanggal 3 Oktober pada tahun yang sama, regulasi mengenai desain dari bendera yang dijual dan bendera-bendera angkatan laut lainnya disahkan. Untuk bendera yang dijual, ratio-nya adalah dua unit panjang dan tiga unit lebar (2:3). Ukuran lingkaran tersebut tetap sama, namun lingkaran surya ditempatkan satu-dua puluh (1/20) dari kerekan.