Berita negara
State Gazsette (Berita Negare)dinegara Asean yang dikerjakan oleh Govermement Printing Office (GPO) atau Percetakan Negara nya antara lain :
- Brunei Darussalam, dikenal dengan sebutan Jabatan Percetakan Kerajaan (JPK) yang telah didirikan sejak Tahun 1974.
- Malaysia, memiliki badan percetakan negara yang disebut dengan Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) yang merupakan percetakan terbesar di Malaysia didirikan sejak zaman pendudukan Inggris. PNMB mempunyai tugas untuk mencetak State Gazette, dukumen kependudukan, penerbitan pemerintah, dokumen sekurity negara dsb.
- Philipina, badan percetakan di negara ini, yaitu The National Printing Office (NPO) pada awalnya bernama Buraue of Printing yang kemudian diubah menjadi Government Printing Office dan pada Tahun 1901 diubah menjadi Buraue of Public Printing.
- Singapore National Printers Pte Ltd,
Yang didirikan sejak tahun 1867 dengan tugas pertama adalah untuk menyelenggarankan Gazettes dan publikasi penerbitan pemerintah lainnya.
- Inggris, ada Her Majesty’s Stationary Office.
- Sedangkan di Amerika Serikat, badan percetakannya dikenal dengan nama The US Government Printing Office (GPO),
- Canada, mempunyai Queen Printer yang berperan sebagai Gov Printrer.
Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara
Gagasan pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) ini diawali pada tanggal 27 November 1971, sewaktu 5 anggota dari "Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bertemu di Kuala Lumpur dan menanda tangani deklarasi atas "ASEAN Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)"'. (Asean sebagai kawasandamai, merdeka dan netral). Komponen utama dari ZOPFAN yang dituju oleh ASEAN adalah pembentukan SEANWFZ. Namun demikian sehubungan dengan suasana politik di kawasan yang kurang menguntungkan maka proposal resmi untuk pendirian kawasan bebas nuklir tersebut tertunda hingga pertengahan tahun 1980an. Setelah melakukan perundingan dan pembuatan naskah oleh suatu kelompok kerja ASEAN atas ZOPFAN, maka traktat SEANWFZ akhirnya ditanda tangani oleh kepala pemerintahan dari 10 negara anggota Asean di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995.