Perpustakaan Parlemen Jepang
Seusai Perang Dunia II, Konstitusi Jepang menetapkan Parlemen Jepang sebagai satu-satunya lembaga pembuat hukum. Pada tahun 1947, pasal 130 Undang-Undang Parlemen ("Kokkaihō") tahun 1947 menetapkan pendirian perpustakaan parlemen sebagai lembaga riset di parlemen. Undang-undang tersebut diikuti Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang tahun 1947 yang menetapkan pembentukan Perpustakaan Parlemen Jepang dari penggabungan perpustakaan di Majelis Rendah dan Majelis Bangsawan. Perpustakaan yang dibentuk dinyatakan kurang memadai sebagai pusat riset. Oleh karena itu, konsultan perpustakaan diundang dari Amerika Serikat. Setelah pendapat mereka didengar di parlemen, Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang ditetapkan pada tahun 1948 yang sekaligus membatalkan undang-undang serupa tahun 1947. Dalam penyusunannya, undang-undang tahun 1948 sangat dipengaruhi oleh konsultan perpustakaan dari Amerika Serikat. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat dijadikan sebagai model sewaktu mendirikan Perpustakaan Parlemen Jepang. Sama halnya dengan Perpustakaan Kongres, Perpustakaan Parlemen Jepang didirikan sebagai perpustakaan parlemen sekaligus perpustakaan nasional.
Kepala perpustakaan yang pertama adalah ahli hukum Tokujirō Kanamori yang mantan Menteri Negara Konstitusi ketika Konstitusi Jepang ditulis. Setelah perpustakaan didirikan tanggal 25 Februari 1948, ahli estetika Masakazu Nakai, mantan Kepala Perpustakaan Kota Onomichi diangkat sebagai wakil kepala. Istana Akasaka dipilih sebagai gedung sementara sebelum perpustakaan dibuka secara resmi pada 5 Juni 1948.
Užupis
Salinan 39 artikel dari konstitusi Republik dan 3 motto - "Jangan Melawan", "Jangan Menang", "Jangan Menyerah" - dalam lima belas bahasa, dapat ditemukan ditempelkan ke dinding di jalan daerah Paupio. Beberapa artikel ini berstatus biasa saja di hadapan konstitusi; Misalnya, Pasal 5 yang hanya berbunyi "Pria memiliki hak atas individualitas.". Yang lainnya lebih istimewa; contoh khas dapat ditemukan dalam Pasal 1 ("Orang-orang memiliki hak untuk hidup dengan Sungai Vilnelė, sedangkan Sungai Vilnelė berhak mengalir melewati orang."), 12 ("Seekor anjing memiliki hak untuk menjadi anjing. ") dan 37 (" orang-orang memiliki hak untuk memiliki hak. "), yang masing-masing membuat pembagian yang tidak biasa dari hak. Ada sejumlah artikel dipasangkan, seperti Pasal 16 ("Orang-orang memiliki hak untuk bahagia.") Dan 17 ("Orang-orang memiliki hak untuk menjadi bahagia.") Yang menyatakan hak rakyat baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menurut keinginan mereka. Bendera Republik berisi telapak tangan dengan latar belakang putih. Di Setiap musim, lambang telapak tangan memiliki warna lain: musim dingin - biru, musim semi - hijau, musim panas - kuning, musim gugur - merah.