Muhammad Ali Jinnah
Meskipun beberapa pemimpin Kongres sangat mendukung pemerintahan pusat untuk sebuah negara India, beberapa politikus Muslim, termasuk Jinnah, menolak untuk menerima pemerintahan tersebut tanpa perlindungan kuat terhadap komunitas mereka. Muslim lainnya mendukung Konres, yang secara resmi memperjuangkan sebuah negara sekuler setelah kemerdekaan, meskipun sayap tradisionalis (yang meliputi para politikus seperti Madan Mohan Malaviya dan Vallabhbhai Patel) meyakini bahwa India saat sudah merdeka harusnya mengeluarkan hukum-hukum seperti melarang pembunuhan sapi dan menjadikan Hindi sebagai bahasa nasional. Kegagalan kepemimpinan Kongres membuat kaum komunalis Hindu mengkhawatirkan kaum Muslim yang mendukung Kongres. Selain itu, Kongres meraih dukungan Muslim sampai sekitar tahun 1937.
Referendum monarki Sikkim 1975
Setelah hasil referendum telah diumumkan, Kazi mengirim hasilnya ke Indira Gandhi dan memintanya untuk "menanggapi segera dan menerima keputusan". Indira Gandhi menanggapi dengan menyatakan bahwa pemerintah India akan memberlakukan amandemen konstitusi yang akan menjadikan Sikkim bagian dari India secara konstitusional. Parlemen India pada akhirnya menyetujui penggabungan ini pada 26 April 1975. Pada 15 Mei 1975, Presiden India Fakhruddin Ali Ahmed secara resmi meratifikasi amandemen konstitusi yang menjadikan Sikkim negara bagian ke-22 India dan membubarkan jabatan Chogyal.