Kaisar Jepang
Dilihat dari sejarahnya, peran Kaisar Jepang berganti-ganti antara peran simbolis seremonial dan peran seorang penguasa kekaisaran sebenarnya. Sejak berdirinya keshogunan pada tahun 1192, Kaisar Jepang sudah jarang sekali mengambil peran sebagai panglima tertinggi dalam medan pertempuran, tidak seperti kekaisaran di Barat. Kaisar Jepang telah hampir selalu dikendalikan oleh kekuatan politik eksternal, hingga berbagai tingkatan. Faktanya, dari tahun 1192 sampai 1867, shogun, atau bupati "shikken" di Kamakura (1203–1333), merupakan penguasa "de facto" Jepang, meskipun status jabatan mereka ditunjuk oleh Kaisar. Setelah Restorasi Meiji pada tahun 1867, Kaisar adalah perwujudan dari semua kekuasaan yang berdaulat di dunia, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Meiji tahun 1889. Status Kaisar Jepang saat ini hanya sebatas simbol negara sejak Konstitusi tahun 1947, tanpa memiliki kewenangan politik.
Pemerintahan Selatan (Jepang)
Pada tahun 1392, Kaisar Go-Kameyama Pemerintahan Selatan dikalahkan dan turun tahta demi cicit Kōgon, Kaisar Go-Komatsu, yang mengakhiri perpecahan. Tetapi Pemerintahan Utara berada di bawah kekuasaan shōgun Ashikaga dan tidak memiliki kemandirian yang nyata. Sebagian karena ini, sejak abad ke-19, para Kaisar di Pemerintahan Kekaisaran Selatan telah dianggap sebagai Kaisar Jepang yang sah. Selain itu, Pemerintahan Selatan mengendalikan regalia kekaisaran Jepang. Anggota Pemerintahan Utara secara resmi disebut munafik.