Berita negara
State Gazsette (Berita Negare)dinegara Asean yang dikerjakan oleh Govermement Printing Office (GPO) atau Percetakan Negara nya antara lain :
- Brunei Darussalam, dikenal dengan sebutan Jabatan Percetakan Kerajaan (JPK) yang telah didirikan sejak Tahun 1974.
- Malaysia, memiliki badan percetakan negara yang disebut dengan Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) yang merupakan percetakan terbesar di Malaysia didirikan sejak zaman pendudukan Inggris. PNMB mempunyai tugas untuk mencetak State Gazette, dukumen kependudukan, penerbitan pemerintah, dokumen sekurity negara dsb.
- Philipina, badan percetakan di negara ini, yaitu The National Printing Office (NPO) pada awalnya bernama Buraue of Printing yang kemudian diubah menjadi Government Printing Office dan pada Tahun 1901 diubah menjadi Buraue of Public Printing.
- Singapore National Printers Pte Ltd,
Yang didirikan sejak tahun 1867 dengan tugas pertama adalah untuk menyelenggarankan Gazettes dan publikasi penerbitan pemerintah lainnya.
- Inggris, ada Her Majesty’s Stationary Office.
- Sedangkan di Amerika Serikat, badan percetakannya dikenal dengan nama The US Government Printing Office (GPO),
- Canada, mempunyai Queen Printer yang berperan sebagai Gov Printrer.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Meskipun semua proporsal gagal meminta agar ROC diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan PBB tanpa menspesifikasikan mekanisme sah apapun, pada 2007, ROC mewakilkan sebuah ajuan formal dengan nama "Taiwan" untuk keanggotaan penuh di PBB. Namun, pengajuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengutip Resolusi Majelis Umum 2758, tanpa dimajukan kepada Dewan Keamanan. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon menyatakan bahwa:
Menanggapi penolakan PBB atas pengajuannya, pemerintah ROC menyatakan bahwa Taiwan tak pernah dan tak akan pernah berada di bawah yuridiksi RRT, dan bahwa Resolusi Majelis Umum 2758 tak menyinggung masalah perwakilan Taiwan di PBB, sehingga itu tak dapat menghalangi keikutsertaan Taiwan di PBB sebagai negara berdaulat independen. Pemerintah ROC juga mengkritik Ban yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan mengembalikan pengajuan tersebut tanpa mengesahkannya ke Dewan Keamanan atau Majelis Umum, berseberangan dengan prosedur standar PBB (Peraturan Sementara Prosedur Dewan Keamanan, Bab X, Pasal 59). Di sisi lain, pemerintah RRT, yang telah menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan secara jelas menentang pengajuan otoritas Taiwan manapun untuk bergabung dengan PBB entah sebagai anggota maupun pengamat, memuji bahwa keputusan PBB "dibuat sejalan dengan Piagam PBB dan Resolusi 2758 dari Majelis Umum PBB, dan menunjukkan bahwa PBB dan seluruh negara anggotanya mengikuti kebijakan Satu Tiongkok". Sekelompok negara anggota PBB mengajukan sebuah resolusi yang memajukan seruan Majelis Umum PBB terhadap Dewan Keamanan untuk menerima pengajuan tersebut.