Orde Baru
Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.
Rudini
Rudini pernah menjabat sebagai Panglima Kodam XIII/Merdeka (1978), Panglima Kostrad (1981) dan Kepala Staf Angkatan Darat (1983-1986). Ia adalah seorang pejabat Orde Baru yang berkiprah dalam era Reformasi. Ia terbebas dari penghujatan yang menerpa pejabat-pejabat Orde Baru pada awal bergulirnya Reformasi dan bahkan dipercaya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) (1999-2001) yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu pada 7 Juni 1999. Ia kemudian memimpin 52 anggota KPU yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum dengan kontestan multipartai (48 partai politik dengan beragam asas dan kepentingan) pertama setelah 44 tahun. Rudini juga adalah anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).