Gerakan antiglobalisasi
Kaum militan anti-globalisasi khawatir akan berfungsinya lemaga-lembaga demokratis sebagaimana mestinya, ketika para pemimpin dari banyak negara-negara demokratis (Spanyol, Italia, Polandia) bertindak melawan keinginan mayoritas rakyat mereka dengan mendukung peperangan. Noam Chomsky memaparkan bahwa para pemimpin ini "menghina demokrasi". Para pengkritik argumentasi seperti ini cenderung menunjuk bahwa ini adalah kritik yang lazim dalam demokrasi perwakilan — suatu pemerintahan yang terpilih tidak akan selalu bertindak searah dengan pendukung publik terbesar — dan karena itu, posisi para pemimpin itu tidak berarti tidak konsisten, karena memang negara-negara ini menganut sistem demokrasi parlementer.
Konstitusi Republik Tiongkok
Konstitusi Republik Tiongkok () adalah undang-undang dasar dari Republik Tiongkok, yang sejak tahun 1949 hanya menguasai "wilayah bebas Republik Tiongkok", yang pada dasarnya adalah Pulau Taiwan dan beberapa pulau luar berukuran kecil, satu-satunya wilayah yang tidak jatuh ke pihak Tiongkok Komunis di Perang Saudara Tiongkok. Konstitusi ini disetujui oleh Majelis Konstituante Nasional pada tanggal 25 Desember 1946, dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 1947, pada saat Republik Tiongkok masih memiliki kekuasaan nominal atas Tiongkok Daratan, yang untuknya konsitutsi ini diterapkan. Hal ini membuat Tiongkok (dengan kira-kira 450 juta penduduk pada saat itu) sebagai negara "demokrasi kertas" yang paling banyak penduduknya di dunia. Revisi terakhir konstitusi ini dilakukan pada tahun 2005.