Komunisme
Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.
Undang-Undang Pemberantasan Komunisme 1950
UU tersebut menyebut komunis sebagai skema apapun yang bertujuan untuk mencapai perubahan--entah itu ekonomi, sosial, politik atau industrial--"dengan mempromosikan gangguan atau kekacauan" atau tindakan apapun yang menimbulkan "perasaan kebencian antara ras Eropa dan non-Eropa...yang berujung pada [kekacauan] lebih lanjut". Pemerintah akan menuntut orang manapun yang menjadi komunis jika menemukan bahwa tujuan orang tersebut adalah bersekutu dengan tujuan-tujuan tersebut.