Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Bendera Jepang
Pada tanggal 2 Mei 1947, Jenderal Douglas MacArthur melakukan pembatasan atas pengibaran "Hinomaru" di lapangan Gedung Parlemen Nasional, Istana Kekaisaran, tempat tinggal Perdana Menteri dan gedung Dewan Tertinggi dengan ratifikasi Konstitusi Jepang yang baru. Pembatasan tersebut diringankan pada tahun 1948, ketika orang-orang diizinkan untuk mengibarkan bendera tersebut pada hari libur nasional. Pada bulan Januari 1949, pembatasan dihapuskan dan setiap orang dapat mengibarkan "Hinomaru" setiap saat tanpa meminta izin. Akibatnya, sekolah-sekolah dan rumah-rumah bersemangat untuk mengibarkan "Hinomaru" sampai awal 1950-an.