Baha'i
Umat Bahá'í telah mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak permulaannya. Bahá'í International Community ("Masyarakat Internasional Bahá'í"), suatu badan yang berada di bawah arahan Balai Keadilan Sedunia, memiliki status "hak berkonsultasi" dengan organisasi-organisasi PBB yang berikut ini:Bahá'í International Community memiliki kantor di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa, juga perwakilan di komisi-komisi PBB regional serta kantor-kantor lainnya di Addis Ababa, Bangkok, Nairobi, Roma, Santiago dan Wina. Pada tahun-tahun terakhir ini suatu "Kantor Lingkungan Hidup" dan "Kantor untuk Kemajuan Kaum Perempuan" telah didirikan sebagai bagian dari Kantor PBB Bahá'í International Community itu. Agama Bahá'í juga telah bekerja bersama dalam mengembangkan program-program dengan berbagai instansi PBB lainnya. Dalam "Millennium Forum" dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000, seorang Bahá'í menjadi satu-satunya orang non-pemerintah yang diundang untuk memberikan pidato.
Imam Edy Mulyono
Sekretaris Jenderal (Sekjen PBB) Ban Ki-moon menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) Imam Edy Mulyono sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat (Force Commander United Nations Mission for the Referedum in Western Sahara). Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, dalam keterangan pers. Penunjukan tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai penyumbang pasukan utama pada berbagai misi perdamaian PBB. Penunjukan ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia. Mayjen TNI Imam Mulyono menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personil PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun (2013-2015). MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB (United Nations Peace Keeping Operations/UN PKOs) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 690 (1991), sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacin de Saguia el-Hamra y de Ro de Oro (Frente POLISARIO), pada tanggal 30 Agustus 1988. MINURSO dimandatkan untuk sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memverifikasi penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah Sahara Barat.