Partai Masyumi
Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, Mohammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi, bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya, oleh karena itu mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintahan koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet.
Muhammad Nurdin Nasution
Pada tahun 1945-1946 M. Nurdin Nasution bergabung dengan Pasukan Barisan Pemuda Indonesia dipimpin Langlang Buana, dan M. Nurdin Nasution dipercaya sebagai salah satu kepala pasukan. Pada 1946-1947 M. Nurdin Nasution bergabung dengan Laskar Hizbullah dipimpin Bachtiar Yunus dan menjadi Komandan Yon Hizbullah Wilayah Perjuangan Medan Area. Tahun 1947 seluruh Lasykar Rakyat dan badan perjuangan di seluruh Indonesia dihapuskan dan bergabung ke dalam TNI, yang di pusat dipimpin Jenderal Sudirman. M. Nurdin Nasution ikut bergabung dan ditetapkan sebagai Komandan Kompi-II BN-K Brigade B Sektor I, dengan pangkat Letnan Satu (Lettu) dibawah pimpinan Mayor Bejo dengan wilayah perjuangan Medan Area sampai Asahan dan Labuhan Batu. Dari tahun 1948-1949 menjadi Komandan Komando Militer Pertempuran Daerah Terpencil di bawah pimpinan Kapten Manaf di Asahan dan Labuhanbatu.