Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Hubungan Indonesia dengan Portugal
Pada tahun 1999, Indonesia dan Portugal kembali menjalin hubungan, setelah terjadinya peristiwa Invasi Indonesia ke Timor-Timur pada tahun 1975. Indonesia memiliki sebuah kedutaan di Lisbon dan Portugal juga memiliki sebuah kedutaan di Jakarta.