Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Kementerian Urusan Luar Negeri (Jepang)
Kementerian tersebut didirikan oleh bab kedua dari artikel ketiga dalam UU Organisasi Pemerintah Nasional , dan UU Pendirian Kementerian Urusan Luar Negeri. Menurut hukum , kepalanya adalah seorang menteri kabinet, dan "misinya adalah untuk menunjang laba Jepang dan warga Sepang, sesampil itu serta dalam mengutamakan masyarakat internasional yang damai dan aman, dan, melalui ukuran aktif dan teguh, keduanya mengimplementasikan lingkungan internasional yang baik dan menjaga dan membangun hubungan luar negeri yang harmonik."