Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Konstitusi Mesir 2014
Konstitusi 2014 mendirikan presiden dan parlemen. Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun dan dapat melayani 2 persyaratan. Parlemen dapat mendakwa presiden. Di bawah konstitusi, ada jaminan kesetaraan antara jenis kelamin dan kebebasan mutlak untuk keyakinan, tetapi Islam adalah agama negara. Pihak militer tetap memiliki kemampuan untuk menunjuk Menteri Pertahanan nasional selama 8 tahun ke depan. Di bawah konstitusi juga, partai politik tidak didasarkan pada "agama, ras, jenis kelamin atau geografi". Dokumen ini menjamin kebebasan yang mutlak dari ungkapan tunduk pada pengecualian yang luas.