Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Prosedur legislasi Uni Eropa
Konstitusi utama UE yang berkaitan dengan proses legislatif telah mengalami beberapa kali revisi, ' pada tahun 1987 memperkenalkan prosedur kerja sama ('), Perjanjian Maastricht pada tahun 1992 memperkenalkan prosedur ' (I) kemudian Perjanjian Amsterdam pada tahun 1997 secara signifikan mengubah prosedur ini (' II). Selama periode ini Parlemen Eropa (') berevolusi dari sebuah majelis yang hampir tidak signifikan dan murni konsultatif menjadi pemain yang berpotensi kuat dalam proses legislatif. Dengan Perjanjian Lisboa yang mulai berlaku pada tahun 2009, Parlemen Eropa semakin mendapatkan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Para anggota parlemen terus-menerus meninjau dan memberikan suara pada hukum yang mempengaruhi warga UE. Setelah Perjanjian Lisboa, prosedur ' diubah menjadi prosedur legislatif biasa ('). Sebagian besar undang-undang diadopsi melaui prosedur ini, dengan mempertimbangkan kepentingan warga negara yang diwakili oleh Anggota Parlemen Eropa. Pasal 289 Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa (') memuat 2 jenis prosedur legislatif, yaitu:Setiap undang-undang Eropa didasarkan pada pasal khusus dalam perjanjian (traktat), disebut sebagai "dasar hukum" (') dari undang-undang. Dasar hukum Ini menentukan prosedur legislatif mana yang harus diikuti. Perjanjian menetapkan proses pengambilan keputusan, termasuk usulan Komisi, pembacaan (') oleh Dewan dan Parlemen, serta pendapat dari badan penasehat.