Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Lambang Negara dan Kekaisaran Jepang
Di bawah konstitusi Meiji, tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan cap kekaisaran kecuali Kaisar Jepang, oleh karena itu setiap anggota keluarga Kekaisaran menggunakan versi segel yang sedikit berbeda. Kuil-kuil Shinto yang terkait dengan keluarga Kekaisaran juga menggunakan versi-versi segel yang telah sedikit diubah sebagai cap mereka, dan beberapa kuil-kuil lainnya yang tidak terkait namun juga diizinkan menggunakan bunga seruni sebagai bagian dari cap mereka juga melakukan hal yang sama.