Undang-undang Pornografi
Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "porne" (pelacur) dan "graphos" (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti "tulisan atau gambar tentang pelacur". Definisi pornoaksi pada draft ini adalah "upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi".
Pandangan agama tentang pornografi
Al-Qur'an 24:31 menyatakan: "Katakanlah kepada golongan beriman perempuan: 'Hendaklah mereka membatasi pandangan serta mengkhususkan kemaluan mereka,
serta jangan memamerkan pesonanya, kecuali yang biasa tampak pada dirinya serta hendaklah mereka mengenakan kain kudung menutupi dadanya, serta janganlah bersolek kecuali kepada suami mereka ... ."
Oleh karena itu dikemukakan oleh para cendekiawan Islam bahwa orang hanya dapat melihat dengan nafsu ketelanjangan atau tubuh seseorang yang adalah pasangannya, dan apabila seorang Muslim melihat seseorang atau sesuatu yang merangsangnya, termasuk pornografi, maka ia perlu menghindari untuk melihatnya. Dengan demikian pornografi dinyatakan haram dalam Islam.