Sejarah Republik Tiongkok
Sejarah Republik Tiongkok dimulai dari pergerakan Revolusi Xinhai pada tahun 1911, dan pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1912, Pemerintahan Sementara Nasionalis terbentuk di Nanjing, dan meneruskan tampuk kekuasaan dari Dinasti Qing; kekuasaannya dari tahun 1912-1949 meliputi sebagian besar wilayah Tiongkok (wilayah perbatasan seperti Mongolia Luar, Xinjiang, Tibet dengan kontrol agak lemah), dan mulai pada tahun 1945 menguasai Taiwan. Pembentukan Republik Tiongkok sebagai republik konstitusional mengakhiri 4.000 tahun pemerintahan kekaisaran. Dinasti Qing, (juga dikenal sebagai Dinasti Manchu), memerintah dari tahun 1644-1912. Republik telah mengalami banyak cobaan dan kesulitan besar setelah pendiriannya, termasuk yang didominasi oleh unsur-unsur yang berbeda seperti para jenderal panglima perang dan kekuatan asing.
Tionghoa
Ketika para penguasa Dinasti Qing mengadopsi model kekaisaran Dinasti Han, dan menganggap negara mereka sebagai "Tiongkok" ("中國", lit. Negara Pusat atau Negara Tengah), namun tokoh-tokoh nasionalis Tiongkok seperti Dr. Sun Yat-sen mendeskripsikan pemerintahan Manchu sebagai "penjajah asing" yang harus diusir keluar, dan merencanakan untuk membangun sebuah negara Tiongkok modern, yang didambakan seperti negara-negara modern lainnya pada saat itu. Setelah keruntuhan dinasti Qing, maka muncullah kontroversi seputar status wilayah yang didominasi oleh etnis minoritas, seperti Tibet dan Mongolia. Walaupun Kaisar Qing terakhir yang turun takhta telah menganugerahkan semua wilayah Qing kepada republik yang baru lahir, namun posisi bangsa Mongol dan Tibet ketika itu adalah hanya setia kepada penguasa monarki Qing, sehingga mereka tidak merasa setia kepada pemerintah republik yang baru menggantikan monarki Qing. Posisi kedua wilayah ini hingga saat ini ditolak oleh Republik Tiongkok maupun Republik Rakyat Tiongkok.
Pada masa awal Republik (1912–27) dan Nasionalis (1928–49), istilah "Zhonghua minzu" pertama kali disebut oleh Liang Qichao, yang pada mulanya hanya merujuk pada bangsa Han. Kemudian istilah tersebut diperluas untuk mencakup empat bangsa mayoritas lainnya: bangsa Man (Manchu), bangsa Menggu (Mongol), bangsa Hui (kelompok etnis beragama Islam di barat laut Tiongkok), dan bangsa Zang (Tibet), yang merupakan pembagian yang dilakukan oleh Dinasti Qing, di bawah konsep Lima Bangsa di Bawah Satu Negara (). Sun Yat-sen kemudian memperluas lagi konsep ini, dia menulis: