Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Orang Topas
Di Flores, orang Topas mendirikan negara yang bebas namun kuat, terutama terdiri dari persekutuan Larantuka, Wureh dan Konga. Kekuasaan Portugal hanya pada namanya saja. Tidak ada pejabat Portugis dan tidak ada pengumpulan pajak. Surat dari raja di Lisboa diabaikan. Orang Topas menjalankan kendali atas penduduk asli Flores dengan menjadikan mereka „sekutu“. Penaklukan suatu kelompok penduduk selalu mengikuti pola yang sama: raja yang paling dihormati masuk agama Katolik melalui tekanan militer. Ia harus bersumpah setia kepada Raja Portugal dan kemudian dianugerahi gelar Dom. Raja dapat memerintah rakyatnya secara otonom, namun pasukan bantuan harus diperlukan selama peperangan. Cara tersebut juga diterapkan oleh Portugis di daerah jajahannya yang lain. Sejak berkuasanya orang Topas, bahasa Portugis dinyatakan sebagai bahasa resmi untuk membedakan dari dengan penduduk pribumi. Sebagai bahasa perdagangan digunakanlah bahasa Melayu, yang juga dimengerti oleh penduduk pulau lain di sekitarnya.