Perang Soviet–Afganistan
Perdana Menteri Daoud melancarkan kudeta yang hampir tidak mengakibatkan pertumpahan darah dan mengambil alih kekuasaan pada tanggal 17 Juli 1973 dengan melayangkan tuduhan korupsi dan kegagalan memperbaiki ekonomi rakyat yang miskin terhadap pemerintahan Raja. Daoud mengakhiri sistem monarki, namun ambisinya dalam reformasi ekonomi dan sosial tidak berhasil. Perlawanan juga muncul dari faksi-faksi di Partai Demokrasi Rakyat Afganistan akibat penindasan yang dilakukan terhadap mereka oleh rezim Daoud. Selain itu, kematian misterius anggota Partai Demokrasi Rakyat Afganistan, Mir Akbar Khyber, juga membuat partai itu memanas. Kematian misterius Khyber juga memicu demonstrasi anti Daoud di Kabul dan mengakibatkan penangkapan atas beberapa pemimpin penting Partai Demokrasi Rakyat Afganistan.
Republik Demokratik Afganistan
Di bawah Hafizullah Amin, sebuah komisi yang bekerja untuk membentuk konstitusi baru didirikan. Komisi ini beranggotakan 65 orang, dan mereka berasal dari semua lapisan masyarakat. Namun penyusunan konstitusi ini tidak selesai karena kematian Amin. Penggantinya, Babrak Karmal menjadikan "Prinsip-prinsip Dasar Republik Demokratik Afganistan" sebagai UU pada tahun 1980. Di peraturan yang mirip seperti konstitusi ini, unsur komunisme-sosialisme dihilangkan dan lebih menekankan aspek kemerdekaan, Islam dan demokrasi liberal. Agama harus dihormati, kecuali saat agama mengancam keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip Dasar, dalam banyak hal, mirip dengan konstitusi yang berlaku pada masa Mohammad Daoud Khan. Namun perubahan-perubahan tersebut tidak diiringi perubahan lain, seperti PDRA masih memonopoli kekuasaan, contohnya parlemennya, Dewan Revolusi (yang masih menjadi semacam tukang stempel kebijakan pemerintah) diketuai oleh sebuah Presidium yang banyak anggotanya berasal dari PDRA. Karmal menganggap rezimnya sendiri adalah "fase evolusioner baru dari Revolusi Saur yang hebat" . Namun dalam praktiknya Prinsip-prinsip Fundamental tidak diterapkan, dan pada akhirnya digantikan oleh konstitusi 1987 di bawah Mohammad Najibullah.