Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Konstitusi Polandia
Banyak pasal terkait sebagai perbaikan terhadap pemerintahan sebelumnya yang menyimpang. Sebagai tanggapan terhadap sistem pertanian kolektif, Pasal 23 mengatur tentang usaha tani keluarga sebagai dasar ekonomi pertanian. Pasal 74 mewajibkan para pejabat negara untuk merumuskan peraturan-peraturan yang mendukung keseimbangan dan ramah lingkungan. Pasal 39 dan 40 melarang pemaksaan praktik uji coba kesehatan, penyiksaan dan hukuman badaniah, sedangkan Pasal 50 dan 59 mengakui kepemilikan pribadi atas lahan dan rumah, hak untuk membentuk serikat dagang dan melakukan mogok kerja.