Muhammad Ali Jinnah
Meskipun beberapa pemimpin Kongres sangat mendukung pemerintahan pusat untuk sebuah negara India, beberapa politikus Muslim, termasuk Jinnah, menolak untuk menerima pemerintahan tersebut tanpa perlindungan kuat terhadap komunitas mereka. Muslim lainnya mendukung Konres, yang secara resmi memperjuangkan sebuah negara sekuler setelah kemerdekaan, meskipun sayap tradisionalis (yang meliputi para politikus seperti Madan Mohan Malaviya dan Vallabhbhai Patel) meyakini bahwa India saat sudah merdeka harusnya mengeluarkan hukum-hukum seperti melarang pembunuhan sapi dan menjadikan Hindi sebagai bahasa nasional. Kegagalan kepemimpinan Kongres membuat kaum komunalis Hindu mengkhawatirkan kaum Muslim yang mendukung Kongres. Selain itu, Kongres meraih dukungan Muslim sampai sekitar tahun 1937.
Dominion Pakistan
Bagian 1 dari Undang-Undang Kemerdekaan India 1947 menyatakan bahwa dari "tanggal lima belas Agustus, sembilan belas empat puluh tujuh, dua dominion independen dibentuk di India, yang masing-masing dikenal sebagai "India" dan "Pakistan"." India diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara penerus bekas India Britania. Karena bekas negara tersebut merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, India melanjutkan penempatan kursinya disana dan tidak perlu mendafta sebagai anggota baru. Namun, Pakistan dianggap sebagai negara yang baru dibentuk dan perlu mendaftar untuk bergabung. Negara tersebut diangkat menjadi anggota PBB pada 30 September 1947, beberapa minggu setelah kemerdekaannya Penguasa monarki Inggris menjadi kepala negara dari dominion baru tersebut, dengan Pakistan bergabung seorang raja dengan kerajaan Persemakmuran lainnya, namun peran konstitusional penguasa monarki tersebut diserahkan kepada Gubernur-Jenderal Pakistan, dan sebagian besar kekuasaan nyata dipegang pemerintahan baru yang dikepalai oleh Jinnah.