Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Sejarah Uni Eropa
Usulan perjanjian konstitusial ditandatangani oleh wakil-wakil berkuasa dari negara-negara anggota UE pada tanggal 28 Oktober 2004. Dokumen ini diratifikasi di sebagian besar negara-negara anggota, termasuk dua referendum positif. Meskipun demikian, referendum yang diadakan di Perancis dan Belanda gagal dan membatalkan perjanjian. Dewan Eropa setuju bahwa proposal konstitusional akan diabaikan, tapi sebagian besar perubahannya akan disimpan dalam perjanjian amandemen. Pada 13 Desember 2007 perjanjian itu ditandatangani yang berisi tidak ada pilihan bagi anggota-anggota yang lebih skeptis dan tidak ada unsur-unsur seperti negara. Perjanjian Lisbon akhirnya mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2009 yang menciptakan jabatan Presiden Dewan Eropa dan secara signifikan memperluas jabatan Perwakilan Tinggi. Setelah banyak perdebatan mengenai orang yang tepat menjadi Presiden, Dewan Eropa sepakat memilih Herman Van Rompuy dan Catherine Ashton menjadi Perwakilan Tinggi.