Israel
Israel terletak di sebelah timur Laut Mediterania, berbatasan dengan Lebanon di sebelah utara, Suriah di sebelah timur laut, Yordania di sebelah timur, dan Mesir di sebelah barat daya. Wilayah kedaulatan Israel, tidak termasuk wilayah yang ditaklukkan semasa Perang Enam Hari tahun 1967 adalah sekitar 20.770 kilometer persegai dengan 2%-nya adalah air. Menurut hukum Israel, luas wilayah keseluruhan Israel, yang meliputi Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan adalah 22.072 kilometer persegi. Sedangkan luas wilayah keseluruhan yang dikontrol Israel, meliputi wilayah Palestina di Tepi Barat adalah 27.799 km.
Walaupun luasnya yang kecil, geografi Israel bermacam-macam, dari padang pasir Negev di bagian selatan sampai dengan barisan pegunungan Galilea dan Dataran Tinggi Golan di bagian utara. Sekitar 70% populasi Israel bertempat tinggal di bagian barat pesisir pantai Israel yang menghadap laut Mediterania. Di sebelah timur pegunungan tengah terdapat Lembah Yordan yang merupakan bagian dari Great Rift Valley sepanjang 6.500 km. Sungai Yordan mengalir di sepanjang Lemabh Yordan, dari Gunung Hermon melalui Lembah Hulah dan Laut Galilea menuju Laut Mati. Ke sebelah lebih selatannya terdapat Arabah dan berakhir dengan Teluk Eilat (Teluk Aqaba).
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem 1995 ("Jerusalem Embassy Act of 1995") adalah undang-undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres ke-104 pada tanggal 23 Oktober 1995. UU ini disahkan sebagai dasar hukum dimulainya proses dan alokasi dana pemindahan Kedutaan Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, selambat-lambatnya 31 Mei 1999. UU ini menahan 50 persen dana yang dialokasikan ke Kementerian Luar Negeri untuk pos "Pengadaan dan Pengelolaan Bangunan di Luar Negeri" pada tahun anggaran 1999 sampai Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem resmi dibuka. UU ini juga mengakui Yerusalem sebagai kota yang tidak terpisahkan dan ibu kota negara Israel. Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya, tetapi klaim ini tidak diakui secara internasional karena dialog status akhir konflik Israel–Palestina belum usai. RUU ini disetujui Senat (93–5), dan DPR (374–37).