Dinasti Qing
Setelah kekalahan Tiongkok dalam perang Tiongkok-Jepang (1894-1895) Kaisar Guangxu (memerintah 1875 - 1908) akhirnya memutuskan untuk melakukan pembaharuan / reformasi. Reformasi Seratus Hari tahun 1898 yang disokong oleh kaisar Guangxu banyak ditentang oleh kalangan konservatif. Dibawah pimpinan Ibu Suri Cixi (janda kaisar Xianfeng, ibu angkat kaisar Guangxu), mereka mengadakan kudeta yang mengakibatkan dilucutinya kekuasaan kaisar Guangxu. Yuan Shikai, panglima militer yang tadinya diminta bantuan militernya oleh Kaisar Guangxu, memilih untuk memihak Ibu Suri Cixi sehingga menimbulkan dendam yang dalam pada kaisar Guangxu terhadapnya. Mulai saat itu, Ibu Suri Cixi yang sudah berhenti menjadi wali kaisar Guangxu kembali berkuasa dan reformasi pun terhenti. Pada tahun 1901 Ibu Suri Cixi mendukung pemberontakan Boxer untuk mengusir bangsa barat dan menyatakan perang terhadap 8 negara asing. Gabungan delapan negara berhasil merebut Beijing sehingga Ibu Suri dan Kaisar dan keluarga kerajaan harus lari ke Xi'an. Walaupun gabungan delapan negara pada awalnya menghendaki Ibu Suri Cixi dihukum mati, berkat diplomasi dari Li Hongzhang (panglima tentara Beiyang, yang sepeninggalnya menyerahkan tentara Beiyang di bawah pimpinan Yuan Shikai) ia selamat walaupun Tiongkok harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Sekembalinya ke Beijing, Ibu Suri Cixi akhirnya setuju dengan reformasi, walaupun terlambat. Pihak kekaisaran Qing mengumumkan bahwa kekaisaran akan secara bertahap diubah menjadi monarki konstitusional, namun pihak nasionalis menganggap pemerintah Qing tidak mempunyai itikad baik untuk mengimplementasikannya.
Tibet (1912–1951)
Era sejarah Tibet dari tahun 1912 hingga 1951 setelah runtuhnya Dinasti Qing pada tahun 1912, dan berlangsung hingga penggabungan Tibet oleh Republik Rakyat Tiongkok. Rezim Ganden Phodrang Tibet merupakan Protektorat Qing hingga tahun 1912, ketika Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok menggantikan Dinasti Qing sebagai pemerintah Tiongkok, dan menandatangani sebuah traktat dengan pemerintah Qing yang mewarisi seluruh wilayah dari dinasti sebelumnya ke dalam republik baru, memberikan Tibet status sebagai "Protektorat" dengan tingkat otonomi tinggi seperti pada saat menjadi Protektorat di bawah dinasti tersebut. Pada saat yang sama, Tibet juga merupakan Protektorat Britania. Namun pada saat yang sama, beberapa perwakilan pemerintah Tibet menandatangani sebuah pakta antara Tibet dan Mongolia memproklamasikan pengakuan timbal balik dan kemerdekaan mereka dari Tiongkok, meskipun Pemerintah Republik Tiongkok tidak mengakui legitimasinya. Dengan tingkat otonomi yang tinggi dan "memproklamasikan kemerdekaan" oleh beberapa perwakilan pemerintah Tibet, periode Tibet ini sering digambarkan sebagai "kemerdekaan de facto", terutama oleh beberapa pendukung gerakan kemerdekaan Tibet, meskipun kebanyakan negara di dunia, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakui Tibet sebagai bagian dari Republik Tiongkok.