Sosialisme
Demokrasi sosial adalah ideologi politik yang "diturunkan dari tradisi sosialis dalam pemikiran politik. Banyak demokrat sosial merujuk dirinya sebagai sosialis atau sosialis demokratik, dan sebagian lainnya menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Lainnya beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ketiga istilah tersebut, dan memilih untuk mendeskripsikan kepercayaan politiknya hanya dengan menggunakan istilah ‘demokrasi sosial’. Terdapat dua varian utama, yang pertama bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik, dan varian yang kedua bertujuan untuk membangun negara kesejahteraan dalam kerangka sistem kapitalis. Varian pertama secara resmi bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik melalui metode reformis dan gradualis. Dalam varian kedua, Demokrasi sosial menjadi kebijakan pemerintah yang di antaranya adalah membangun negara kesejahteraan, skema perundingan bersama, dukungan terhadap pelayanan umum yang didanai publik, dan ekonomi berbasis kapitalis seperti ekonomi campuran. Varian dalam pengertian ini sering kali digunakan untuk merujuk model sosial dan kebijakan ekonomi yang ada di Eropa Barat dan Utara pada paruh akhir abad ke-20. Jerry Mander menjelaskannya sebagai ekonomi "hibrida", sebuah kolaborasi aktif visi kapitalis dan sosialis, dan meski sistem tersebut tidak sempurna, mereka cenderung menyediakan standar hidup yang tinggi. Banyak penelitian dan survey menyatakan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia dalam masyarakat demokrasi sosial dibandingkan dengan yang neoliberal.
Demokrat sosial mendukung varian pertama, menganjurkan transisi evolusioner ekonomi kapitalisme secara damai ke sosialisme melalui reformasi sosial secara progresif. Demokrat sosial menegaskan bahwa bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi perwakilan di bawah aturan hukum. Sistem ini mendorong perluasan penentuan kebijakan secara demokratis selain demokrasi politik, yaitu demokrasi ekonomi untuk menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lain atas hak kodeterminasi. Sistem ini juga mendukung ekonomi campuran yang menentang ekses kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan penindasan berbagai golongan, serta menolak pasar bebas secara total atau ekonomi terencana secara penuh. Kebijakan demokrasi sosial yang umum di antaranya termasuk dukungan terhadap hak sosial universal untuk memperoleh pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan pelayanan untuk manula. Demokrasi sosial berhubungan dengan gerakan buruh dan mendukung hak perundingan kolektif bagi pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafilisasi dengan Sosialis Internasional.
Pemerintah Indonesia
Sejak sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa Indonesia mengidealkan sistem pemerintahan presidensil. Hal itu tercermin dalam perumusan UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar dipegang oleh seorang Presiden dengan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo Pasal 7 UUD 1945). Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945, tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggungjawab hanya kepada Presiden (Pasal 17 ayat 1 dan 2 UUD 1945). Dalam sistem pemerintahan yang diidealkan, tidak dikenal adanya ide mengenai jabatan Perdana Menteri atau pun Menteri Utama dalam pemerintahan Indonesia merdeka berdasarkan undang-undang dasar yang dirancang oleh BPUPKI (Badan Usaha Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) dan kemudian disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.