Daftar penerima Nobel Perdamaian
Komite Nobel Norwegia setiap tahun memberikan Penghargaan Nobel Perdamaian (Norwegia dan ) "untuk orang-orang memberikan upaya terbesar atau terbaik bagi persaudaraan antar bangsa, bagi penghapusan atau pengurangan angkatan bersenjata, dan bagi pelaksanaan atau promosi kongres perdamaian." Penghargaan tersebut merupakan salah satu dari lima Penghargaan Nobel yang didirikan atas kehendak Alfred Nobel (yang meninggal pada 1896) pada 1895, yang diberikan untuk jasa-jasa menakjubkan dalam bidang kimia, fisika, sastra, perdamaian, dan fisiologi atau kedokteran. Sesuai dengan kehendak Nobel, penghargaan tersebut diurus oleh Komite Nobel Norwegia dan dianugerahi oleh sebuah komite yang terdiri dari lima orang yang dipilih oleh Parlemen Norwegia. Penghargaan Nobel Perdamaian pertama dianugerahkan pada 1901 kepada Frédéric Passy dan Henry Dunant; penghargaan tersebut paling terkini diberikan kepada Kuartet Dialog Nasional Tunisia pada 2015. Setiap penerima meraih sebuah medali, sebuah diploma, dan penghargaan berupa uang yang nilainya beragam sepanjang tahun. Pada 1901, Passy dan Dunant berbagi Penghargaan yang seharga 150,782 kronor Swedia, yang setara dengan 7,731,004 kronor pada 2008. Penghargaan Perdamaian tersebut dipersembahkan secara tahunan di Oslo, dengan kehadiran Raja Norwegia, pada 10 Desember, hari peringatan kematian Nobel, dan merupakan satu-satunya Penghargaan Nobel yang tidak dipersembahkan di Stockholm. Tidak seperti penghargaan lainnya, Penghargaan Perdamaian tersebut terkadang diberikan kepada sebuah organisasi (seperti Komite Palang Merah Internasional, penerima penghargaan tersebut sebanyak tiga kali) selain kepada seorang individual.
Hubungan Norwegia dengan Uni Eropa
Norwegia memiliki hak untuk ikut serta dalam persiapan pembentukan peraturan dan akta hukum EEA melalui berbagai komite yang dibentuk oleh UE. Namun, Norwegia tidak memiliki hak suara dalam pengesahan aturan dan hukum baru tersebut. Sebagai gantinya, Norwegia tetap memiliki hak veto atas implementasi dari aturan dan hukum baru tersebut, ditunjukkan dalam kasus penolakan direksi UE mengenai layanan pos pada tahun 2011. Parlemen Norwegia pada umumnya mengadopsi seluruh aturan dan akta hukum UE tanpa penolakan. Menurut laporan pemerintah, Norwegia di bawah Persetujuan EEA telah mengadopsi kurang lebih 75 persen dari seluruh akta hukum UE dalam hukum nasionalnya. Laporan dari sumber lain menyebutkan bahwa Norwegia hanya mengadopsi sekitar 9 persen hingga 28 persen dari seluruh akta hukum UE.