Badan Standardisasi Nasional
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan :
STANAG
STANAG adalah singkatan dalam bahasa Inggris untuk Standardization Agreement (bahasa Indonesia : Perjanjian Standarisasi) yang memuat proses, prosedur, syarat-syarat dalam bidang militer umum dan prosedur teknis dan juga peralatan militer antar sesama anggota NATO. Setiap kebijakan STANAG diratifikasi dan diaplikasikan di negara anggota NATO masing-masing, tujuannya adalah untuk membuat suatu prosedur operasi dan administratif juga distribusi logistik yang sama, hal ini untuk mempermudah militer anggota NATO untuk menggunakan logistik dan dukungan yang sama pada saat operasi. STANAG juga memuat dasar-dasar teknis komunikasi dan informasi ("communication and information" (CIS)) untuk para anggotanya.