Yerusalem
Pada tanggal 5 Desember 1949, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, memproklamirkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan sejak saat itu semua cabang pemerintahan Israel—legislatif, yudisial, dan eksekutif—berada di sana, kecuali Kementerian Pertahanan yang mana terletak di HaKirya di Tel Aviv. Pada saat proklamasi tersebut Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania, karenanya hanya Yerusalem Barat yang diproklamasikan sebagai ibu kota Israel.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Keputusan Trump ini mendapat penolakan dari banyak pemimpin dunia. Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan darurat pada 7 Desember dan 14 dari 15 anggota menyatakan mengecam keputusan Trump. Ke-14 anggota itu mengatakan keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan pelanggaran terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, tetapi Dewan Keamanan tak dapat menerbitkan keputusan tanpa sokongan dari Amerika Serikat. Utusan dari Amerika Serikat Nikki Haley menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "salah satu organisasi terkemuka di dunia yang memusuhi Israel" Britania Raya, Prancis, Swedia, Italia dan Jepang termasuk di antara negara-negara yang mengkritik keputusan Trump saat pertemuan darurat ini. Sesaat sebelum pengumuman keputusan Trump, pada November 2017, 151 negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih untuk menolak hubungan Israel dengan Yerusalem, sementara enam negara lainnya memilih untuk mendukung hubungan Israel dan sembilan negara lainnya menyatakan abstain.