Vladimir Lenin
Pada November 1917, Lenin mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Rakyat Rusia, yang menyatakan bahwa kelompok etnis non-Rusia yang tinggal di wilayah republik memiliki hak untuk mendirikan negara mereka sendiri. Akibatnya, beberapa negara mengumandangkan kemerdekaannya: Finlandia dan Lituania pada Desember 1917, Latvia dan Ukraina pada Januari 1918, Estonia pada Februari 1918, Transkaukasia pada April 1918, dan Polandia pada November 1918. Tak lama sesudahnya, kaum Bolshevik secara aktif mendukung partai-partai komunis di negara-negara tersebut. Sementara itu, selama Kongres Soviet Seluruh Rusia Kelima yang digelar pada Juli 1918, ditetapkan sebuah konstitusi yang menyatakan bahwa Republik Rusia akan direformasi menjadi Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia. Dalam rangka memodernisasi negara tersebut, pemerintah juga secara resmi menghentikan penggunaan kalender Julius dan mulai memberlakukan kalender Gregorius.
Kekaisaran Rusia
Sinode Maha Kudus (dibentuk pada 1721) adalah bagian terpenting dari pemerintahan Gereja Ortodoks di Rusia. Lembaga ini dipimpin oleh prokurator yang menjadi wakil kaisar, dan terdiri dari tiga uskup metropolit dari Moskwa, Sankt-Peterburg, dan Kiev, Uskup Agung Georgia, dan beberapa uskup lain.
Pada 1914, Rusia terbagi menjadi 81 provinsi ("guberniya"), 20 "oblast", dan 1 "okrug". Negara bawahan dan satelit Rusia termasuk Keamiran Bukhara, Kekhanan Khiva, dan (setelah 1914) Tuva. 11 provinsi, 17 "oblast", dan 1 "okrug" berada di Rusia Asia. 8 provinsi di Finlandia dan 10 provinsi di Polandia. Rusia Eropa memiliki 59 provinsi dan 1 "oblast". Oblast ini langsung berada di bawah kewenangan Menteri Perang, sedangkan sisanya dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Selain itu juga terdapat gubernur-jenderal, yang memimpin beberapa provinsi seperti di Finlandia, Warsawa, Moskwa, yang biasanya dipersenjatai tentara dalam kewenangan terbatas.