Prefektur (Jepang)
Di bawah seperangkat undang-undang tentang pemerintahan daerah 1888–1890 hingga 1920-an, setiap prefektur (kala itu baru ada 3 "-fu" dan 42 "-ken"; "Hokkai-dō" dan "Okinawa-ken" tunduk pada UU yang berbeda hingga abad ke-20) dibagi atas dan dan setiap distrik dibagi lagi atas dan . Hokkaido memiliki 14 subprefektur yang bertindak sebagai dan prefektur. Beberapa prefektur lain juga memiliki kantor cabang yang menjalankan fungsi administrasi prefektur di luar ibukota. Tokyo, ibu kota Jepang, adalah hasil penggabungan antara kota Tokyo dan prefektur Tokyo di masa lalu, yang hingga hari ini masih berstatus sebagai kota metropolitan sekaligus prefektur.
Pemindahan ibukota Republik Indonesia
Pasukan Jepang pun masih belum ditarik sepenuhnya, justru diminta mendukung operasi pengamanan ibukota tersebut. Belum lagi muncul beberapa konflik antar pemimpin perjuangan. Bahkan terjadi beberapa kali upaya penculikan dan pembunuhan atas Presiden Soekarno dan pejabat tinggi pemerintah RI lainnya, baik oleh pasukan NICA maupun laskar-laskar rakyat yang tidak sepenuhnya tunduk kepada pemerintahan baru. Pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirimkan surat melalui kurir yang mempersilakan apabila pemerintah RI bersedia memindahkan ibukota RI ke Yogyakarta atas jaminan mereka berdua. Tawaran ini pun segera disambut baik oleh Bung Karno dan kawan-kawan yang segera membahas persiapannya keesokan harinya dalam sidang kabinet tertutup.