Gerakan antiglobalisasi
Kaum militan anti-globalisasi khawatir akan berfungsinya lemaga-lembaga demokratis sebagaimana mestinya, ketika para pemimpin dari banyak negara-negara demokratis (Spanyol, Italia, Polandia) bertindak melawan keinginan mayoritas rakyat mereka dengan mendukung peperangan. Noam Chomsky memaparkan bahwa para pemimpin ini "menghina demokrasi". Para pengkritik argumentasi seperti ini cenderung menunjuk bahwa ini adalah kritik yang lazim dalam demokrasi perwakilan — suatu pemerintahan yang terpilih tidak akan selalu bertindak searah dengan pendukung publik terbesar — dan karena itu, posisi para pemimpin itu tidak berarti tidak konsisten, karena memang negara-negara ini menganut sistem demokrasi parlementer.
Demokrasi di Indonesia
Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September (G30S) atau yang sering juga disebut dengan G30S/PKI. Pemberontakan G30S terjadi pada antara 30 September dan juga 1 Oktober 1965, Soekarno lebih suka menyebutnya Gestok (Gerakan Satu Oktober) semenatara Soeharto lebih suka menyebutnya Gestapu (Gerakan September Tigapuluh). Peristiwa ini menelan korban kurang lebih tiga juta orang - menurut Sarwo Edhie Wibowo, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus genosida terbesar keempat di dunia setelah Jerman Nazi, Kamboja Demokratik, dan Rwanda. Namun, terlepas dari peristiwa kemanusiaan yang mengikutinya, G30S juga membawa satu angin perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.