Badan Standardisasi Nasional
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan :
Dewan Riset Nasional
Gagasan awal pembentukan DRN bermula dari kebutuhan untuk mengarahkan kegiatan penelitian berbagai lembaga berdasarkan prioritas pembangunan. Untuk mewujudkan gagasan itu, pada tanggal 11 Mei 1978 berdasarkan keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi dibentuklah suatu Tim Perumus Program Utama Nasional Riset dan Teknologi (PEPUNAS RISTEK). Tim PEPUNAS RISTEK dimaksudkan sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan riset dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, di bidang riset dan teknologi. Tim yang terdiri atas berbagai pakar disiplin ilmu itu, Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi 27 Juli 1978 telah merumuskan Matriks Prioritas Nasional di Bidang Riset dan Teknologi, yang mengelompokkan segenap kegiatan dalam lima pokok prioritas sasaran riset dan teknologi, yaitu Kebutuhan Dasar Manusia Indonesia, Energi dan Sumber daya Alam, Industrialisasi, Pertahanan & Keamanan, serta Sosial Ekonomi dan Falsafah, dengan empat matra: darat, laut, udara, dan lingkungan.