Kekaisaran Korea Raya
Pada tahun 1897, Raja Gojong, akibat dari meningkatnya tekanan dari dalam dan luar negeri mengenai tuntutan Kemerdekaan Korea yang dipimpin opini publik, ia kembali ke Istana Gyeongun (sekarang Istana Deoksu). Di sana, ia memproklamasikan berdirinya Kekaisaran Korea (Kekaisaran Han Raya), dan menyatakan era baru dengan nama "Gwangmu" (Hangul: 광무, Hanja: 光武; artinya prajurit cahaya), secara efektif memutus hubungan bersejarah Joseon sebagai protektorat Kekaisaran Qing, yang telah berlaku sejak Invasi Manchu sebelum tahun 1636.
Raja Gojong mengubah gelarnya menjadi Kaisar Gwangmu, kepala negara Joseon pertama yang berdaulat penuh dan turun-temurun dari Kekaisaran Korea. Ini menandai akhir lengkap tatanan dunia lama dan sistem ketergantungan tradisional Joseon terhadap Qing. Bertahun-tahun sebelumnya, Joseon selalu bergantung pada Qing dan dikenakan kewajiban mengirim upeti kepada Kaisar Qing. Status baru Korea sebagai sebuah kekaisaran berarti "benar-benar merdeka dan mandiri dari pengaruh Qing".
Tibet (1912–1951)
Era sejarah Tibet dari tahun 1912 hingga 1951 setelah runtuhnya Dinasti Qing pada tahun 1912, dan berlangsung hingga penggabungan Tibet oleh Republik Rakyat Tiongkok. Rezim Ganden Phodrang Tibet merupakan Protektorat Qing hingga tahun 1912, ketika Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok menggantikan Dinasti Qing sebagai pemerintah Tiongkok, dan menandatangani sebuah traktat dengan pemerintah Qing yang mewarisi seluruh wilayah dari dinasti sebelumnya ke dalam republik baru, memberikan Tibet status sebagai "Protektorat" dengan tingkat otonomi tinggi seperti pada saat menjadi Protektorat di bawah dinasti tersebut. Pada saat yang sama, Tibet juga merupakan Protektorat Britania. Namun pada saat yang sama, beberapa perwakilan pemerintah Tibet menandatangani sebuah pakta antara Tibet dan Mongolia memproklamasikan pengakuan timbal balik dan kemerdekaan mereka dari Tiongkok, meskipun Pemerintah Republik Tiongkok tidak mengakui legitimasinya. Dengan tingkat otonomi yang tinggi dan "memproklamasikan kemerdekaan" oleh beberapa perwakilan pemerintah Tibet, periode Tibet ini sering digambarkan sebagai "kemerdekaan de facto", terutama oleh beberapa pendukung gerakan kemerdekaan Tibet, meskipun kebanyakan negara di dunia, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakui Tibet sebagai bagian dari Republik Tiongkok.