Perpustakaan Parlemen Jepang
Seusai Perang Dunia II, Konstitusi Jepang menetapkan Parlemen Jepang sebagai satu-satunya lembaga pembuat hukum. Pada tahun 1947, pasal 130 Undang-Undang Parlemen ("Kokkaihō") tahun 1947 menetapkan pendirian perpustakaan parlemen sebagai lembaga riset di parlemen. Undang-undang tersebut diikuti Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang tahun 1947 yang menetapkan pembentukan Perpustakaan Parlemen Jepang dari penggabungan perpustakaan di Majelis Rendah dan Majelis Bangsawan. Perpustakaan yang dibentuk dinyatakan kurang memadai sebagai pusat riset. Oleh karena itu, konsultan perpustakaan diundang dari Amerika Serikat. Setelah pendapat mereka didengar di parlemen, Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang ditetapkan pada tahun 1948 yang sekaligus membatalkan undang-undang serupa tahun 1947. Dalam penyusunannya, undang-undang tahun 1948 sangat dipengaruhi oleh konsultan perpustakaan dari Amerika Serikat. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat dijadikan sebagai model sewaktu mendirikan Perpustakaan Parlemen Jepang. Sama halnya dengan Perpustakaan Kongres, Perpustakaan Parlemen Jepang didirikan sebagai perpustakaan parlemen sekaligus perpustakaan nasional.
Kepala perpustakaan yang pertama adalah ahli hukum Tokujirō Kanamori yang mantan Menteri Negara Konstitusi ketika Konstitusi Jepang ditulis. Setelah perpustakaan didirikan tanggal 25 Februari 1948, ahli estetika Masakazu Nakai, mantan Kepala Perpustakaan Kota Onomichi diangkat sebagai wakil kepala. Istana Akasaka dipilih sebagai gedung sementara sebelum perpustakaan dibuka secara resmi pada 5 Juni 1948.
Daftar negara bagian dan teritorial di Amerika Serikat
Negara-negara bagian adalah sub-subdivisi utama di Amerika Serikat, dan mmegang sejumlah kekuasaan dan hak di bawah Konstitusi Amerika Serikat, seperti mengurus perdagangan, menjalankan pemilihan, membuat pemerintahan lokal, dan meratifikasi amandemen konstitusional. Setiap negara bagian memiliki konstitusinya sendiri, berdasarkan pada prinsip-prinsip republikan, dan pemerintahan, yang terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudisial. Seluruh negara bagian dan para penduduk mereka diwakili dalam Kongres federal, sebuah legislatur bikameral yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Setiap negara bagian diwakili oleh dua Senator, sementara para Perwakilannya disebarkan di setiap negara bagian dalam rangka sensus dekenial teramandemen secara konstitusional. Selain itu, setiap negara bagian diperbolehkan untuk memilih sejumlah elektor untuk pemungutan suara dalam Kolese Elektoral (Electoral College), badan yang memilih Presiden Amerika Serikat, setara dengan jumlah Perwakilan dan Sentor dalam Kongres dari negara bagian tersebut. Bab IV, Pasal 3, Ayat 1 dari Konstitusi memberikan otoritas untuk pengajuan negara bagian baru kepada Kongres. Sejak pendirian Amerika Serikat pada 1776, jumlah negara bagian meningkat dari 13 negara bagian asli menjadi sebanyak 50 negara bagian pada saat ini, dan setiap negara bagian baru diajukan atas dasar penjejakan setara (equal footing) dengan negara-negara bagian yang sudah ada.