Philippe IV dari Perancis
Philippe dikutuk oleh musuhnya, Paus Bonifasius VIII di dalam Gereja Katolik karena gaya hidupnya yang boros. Ketika ia mengenakan pajak atas pendeta Perancis pada satu setengah pendapatan tahunan mereka, ia menyebabkan kekacauan di dalam Gereja Katolik Roma dan Kepausan, yang mendorong Paus Bonifasius VIII mengeluarkan Bulla "Clericis Laicos" (1296), yang melarang pemindahan setiap properti gereja ke Mahkota Perancis. Hal ini mendorong pertempuran diplomatik terus menerus di antara gereja dan raja. Philippe menyelenggarakan perakitan uskup, bangsawan dan orang-orang elit dari Paris untuk menghukum Paus. Prekursor ini disebut Etats Généraux yang muncul untuk pertama kalinya selama pemerintahannya, suatu ukuran profesionalisme dan perintah agar menteri-menterinya diperkenalkan ke dalam pemerintahan. Majelis ini terdiri dari pendeta, bangsawan dan kaula, yang mendukung Philippe. Bonifasius membalasnya dengan Bulla "Unam Sanctam" (1302), sebuah deklarasi supremasi kepausan. Philippe menang setelah mengirim agennya William Nogaret untuk menahan Bonifasius di Anagni. Paus dapat lolos namun meninggal tak lama kemudian. Uskup Agung Perancis, Bertrand de Goth dilantik sebagai Paus Klemens V dan dengan demikian memulai yang disebut pembuangan Babel Kepausan (1309–77), selama kursi kepausan pindah ke Avignon, sebuah kota yang dikelilingi oleh wilayah Perancis dan menjadi sasaran kekuasaan Perancis.
Prancis Vichy
Sementara perilaku kriminal Vichy Perancis secara konsisten diakui, sudut pandang ini menyangkal tanggung jawab negara Perancis, menuduh bahwa tindakan yang dilakukan antara tahun 1940 dan 1944 adalah tindakan inkonstitusional tanpa legitimasi. Pendukung utama pandangan ini adalah Charles de Gaulle sendiri, yang bersikeras, seperti halnya sejarawan lain sesudahnya, pada kondisi yang tidak jelas dari pemungutan suara Juni 1940 yang memberikan kekuatan penuh kepada Pétain, yang ditolak oleh minoritas Vichy 80. Secara khusus, tindakan pemaksaan yang digunakan oleh Pierre Laval telah dikecam oleh para sejarahwan yang berpendapat bahwa pemungutan suara tidak, oleh karena itu, memiliki legalitas konstitusional (See subsection: "Kondisi Gencatan Senjata dan pemilihan suara kekuatan penuh 10 Juli 1940"). Pada tahun-tahun berikutnya, posisi de Gaulle diulangi oleh presiden Mitterrand. "Saya tidak akan meminta maaf atas nama Perancis. Republik tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tidak percaya Perancis bertanggung jawab," katanya pada September 1994.