Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Paspor Jepang
Persyaratan visa untuk warga negara Jepang adalah pembatasan masuk administratif oleh otoritas negara lain yang ditempatkan pada warga Jepang. Mulai 10 Oktober 2018, warga Jepang memiliki visa bebas atau visa pada akses kedatangan ke 190 negara dan wilayah, peringkat paspor Jepang pertama di dunia dalam hal kebebasan perjalanan sesuai dengan Henley Passport Index. Selain itu, Indeks Paspor Arton Capital menyatakan bahwa peringkat paspor Jepang ketiga di dunia dalam hal kebebasan perjalanan, dengan skor bebas visa 163 (terikat dengan Austria, Belgia, Inggris, Kanada, Yunani, Irlandia, Portugis dan paspor Swiss), seperti 10 Oktober 2018.