Partai Masyumi
Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, Mohammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi, bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya, oleh karena itu mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintahan koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet.
Partai Berkarya
Tommy adalah ketua Dewan Pembina Partai dan Majelis Tinggi Partai. Ketua Umum partai dijabat oleh Neneng A. Tuty, mantan promotor tinju yang juga memimpin Partai Nasrep dan kelompok nasionalis sayap kanan Laskar Merah Putih. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edi Purdijatno, adalah Ketua Dewan Pertimbangan di partai ini. Mantan Komandan Jenderal Kopassus dan mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Muchdi Purwoprandjono, menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Mantan Komandan Polisi Militer TNI dan mantan kepala bidang intelijen Kejaksaan Agung, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Syamsu Djalal, menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat.