Dirgantara Indonesia
PT Dirgantara Indonesia (DI) (nama bahasa Inggris: "Indonesian Aerospace Inc.") adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. DI didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan BJ Habibie sebagai Presiden Direktur. Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 11 Oktober 1985. Setelah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000.
Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan ("maintenance service") untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi sub-kontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamic, Fokker dan lain sebagainya. Dirgantara Indonesia pernah mempunyai karyawan sampai 16 ribu orang. Karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Dirgantara Indonesia melakukan rasionalisasi karyawannya hingga menjadi berjumlah sekitar 4000 orang.
NAMC YS-11
Proyek desain pesawat sipil produksi dalam negeri dimulai pada tahun 1956 setelah dibentuknya Divisi Persenjataan dan Pesawat di Kementerian Perdagangan dan Industri, dengan Shōichi Akazawa sebagai pimpinan. Proyek tersebut dimulai untuk mengantisipasi pencabutan sepenuhnya larangan operasi dan produksi pesawat terbang Jepang pada tahun 1957. Kementerian Perdagangan lalu mengadakan pertemuan terpisah dengan perusahaan pembuatan pesawat terbang yang ada di Jepang. Setelah persetujuan didapat dari mereka, Kementerian Perdagangan meminta Asosiasi Industri Pesawat Terbang Jepang untuk mengajukan usulan pesawat angkut ukuran sedang. Dari usulan proyek yang diajukan, Kementerian Perdagangan menjadikannya sebagai proyek berjangka 5 tahun. Anggaran untuk tahun 1957 diajukan sebesar ¥80.000.000, namun hingga negosiasi pertama hingga negosiasi ketiga selesai, anggaran tidak juga disetujui. Anggaran akhirnya disetujui setelah Menteri Perdagangan Mikio Mizuda berunding dengan Menteri Keuangan Hayato Ikeda. Sebagai tambahan juga didapat uang subsidi untuk riset teknik metalurgi sebesar 35 juta yen.