Muhammad Ali Jinnah
Sampai akhir 1930an, sebagian besar Muslim di Kemaharajaaan Britania menolak, setelah kemerdekaan, untuk menjadi bagian dari sebuah negara persatuan yang meliputi seluruh India Britania, karena umat Hindu dan lainnya yang mengadvokasikan pemerintahan sendiri. Disamping itu, proposal-proposal nasionalis lainnya dibuat. Dalam pidato yang diberikan di Allahabad kepada sebuah sesi Liga pada 1930, Sir Muhammad Iqbal menyerukan sebuah negara untuk kaum Muslim di India. Choudhary Rahmat Ali menerbitkan sebuah pamflet pada 1933 yang mengadvokasikan negara "Pakistan" di Lembah Indus, dengan nama-nama lainnya yang diberikan kepada kawasan-kawasan mayoritas Muslim lainnya di India. Jinnah dan Iqbal berkoresponden pada 1936 dan 1937; pada tahun-tahun berikutnya, Jinnah menyebut Iqbal sebagai mentornya, dan menggunakan retorik dan pencitraan Iqbal dalam pidato-pidatonya.
Undang-Undang Pemerintah India 1919
Undang-Undang Pemerintah India 1919 (9 & 10 Geo. 5 c. 101) adalah sebuah Undang-Undang Parlemen Britania Raya. UU tersebut mengesahkan perluasan keterlibatan orang India dalam pemerintahan India. UU tersebut memberikan reformasi yang direkomendasikan dalam laporan Sekretaris Negara India, Edwin Montagu, dan Viceroy, Frederic Thesiger. UU tersebut berlaku sepanjang sepuluh tahun, dari 1919 sampai 1929. UU tersebut mewakili akhir despotisme benevolen dan dimulainya indung pemerintahan bertanggung jawab di India.