Sosialisme
Demokrasi sosial adalah ideologi politik yang "diturunkan dari tradisi sosialis dalam pemikiran politik. Banyak demokrat sosial merujuk dirinya sebagai sosialis atau sosialis demokratik, dan sebagian lainnya menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Lainnya beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ketiga istilah tersebut, dan memilih untuk mendeskripsikan kepercayaan politiknya hanya dengan menggunakan istilah ‘demokrasi sosial’. Terdapat dua varian utama, yang pertama bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik, dan varian yang kedua bertujuan untuk membangun negara kesejahteraan dalam kerangka sistem kapitalis. Varian pertama secara resmi bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik melalui metode reformis dan gradualis. Dalam varian kedua, Demokrasi sosial menjadi kebijakan pemerintah yang di antaranya adalah membangun negara kesejahteraan, skema perundingan bersama, dukungan terhadap pelayanan umum yang didanai publik, dan ekonomi berbasis kapitalis seperti ekonomi campuran. Varian dalam pengertian ini sering kali digunakan untuk merujuk model sosial dan kebijakan ekonomi yang ada di Eropa Barat dan Utara pada paruh akhir abad ke-20. Jerry Mander menjelaskannya sebagai ekonomi "hibrida", sebuah kolaborasi aktif visi kapitalis dan sosialis, dan meski sistem tersebut tidak sempurna, mereka cenderung menyediakan standar hidup yang tinggi. Banyak penelitian dan survey menyatakan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia dalam masyarakat demokrasi sosial dibandingkan dengan yang neoliberal.
Demokrat sosial mendukung varian pertama, menganjurkan transisi evolusioner ekonomi kapitalisme secara damai ke sosialisme melalui reformasi sosial secara progresif. Demokrat sosial menegaskan bahwa bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi perwakilan di bawah aturan hukum. Sistem ini mendorong perluasan penentuan kebijakan secara demokratis selain demokrasi politik, yaitu demokrasi ekonomi untuk menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lain atas hak kodeterminasi. Sistem ini juga mendukung ekonomi campuran yang menentang ekses kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan penindasan berbagai golongan, serta menolak pasar bebas secara total atau ekonomi terencana secara penuh. Kebijakan demokrasi sosial yang umum di antaranya termasuk dukungan terhadap hak sosial universal untuk memperoleh pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan pelayanan untuk manula. Demokrasi sosial berhubungan dengan gerakan buruh dan mendukung hak perundingan kolektif bagi pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafilisasi dengan Sosialis Internasional.
Partai politik
Sampai sekarang Amerika masih memiliki sistem dua partai (two-party system), yakni :
Sejak tahun 1852, kedua partai ini menguasai dan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat dan sejak tahun 1856 kedua partai ini juga mengendalikan kongres Amerika Serikat. Kedua partai ini tentunya memiliki pendukungan masing-masing. Seperti partai republik yang cederung di dukung oleh kalangan kulit putih dan demokrat cenderung di dukung oleh kalangan kulit hitam. Partai Demokrat memposisikan dirinya sebagai “sayap kiri” yang berasaskan prinsip liberalisme, sedangkan dari kubu Republik memposisikan dirinya sebagai “sayap kanan” yang bersifat konservatis. Tentunya partai itu sendiri tentunya memiliki peranan dan fungsi tertentu dalam sistem politik Amerika Serikat. Partai tentunya berfungsi untuk merekrut kandidat baik untuk lokal, negara bagian dan national offices. Partai juga berfungsi untuk melatih dan membantu para kandidat dalam berbagai macam kampanye, partai mendapatkan dan menggunakan dana kampanye. Selain itu partai juga membantu menarik pemilih untuk memilih kandidat melalui organisasi sukarelawan rakyat, bank telpon, dll. Partai juga memudahkan atau menyederhanakan pemilu (Melusky 2000, 98). Fungsi lainnya yakni sebagai suatu grup mereka berusaha untuk berpartisipasi dan mempengaruhi jalannya pemerintahan, dengan kandidat anggota terpilih yang mempunyai posisi di pemerintahan. Partai politik ini juga berfungsi untuk membentuk dan mempengaruhi opini public, tujuannya agar public mendukung serta memberikan vote pada partai tersebut. Di bidang legislative partai juga mempunyai fungsi yakni sebagai partai mayoritas atau minoritas, anggota memberikan vote berdasarkan kepentingan partai. Partai juga turut mempengaruhi keputusan hukum, hal ini berkaitan dengan posisi, apabila hakim tersebut adalah seorang democrat, maka ia akan berpikiran dengan cara democrat, sebaliknya apabila hakim tersebut seorang republic, maka ia akan berpikiran dengan cara republik.