Kuching
Sensus Malaysia pada tahun 2010 melaporkan bahwa Kuching memiliki populasi 325,132. Populasi kota (Utara dan Selatan) terdiri dari Melayu (146.580), Tionghoa (120,860), Iban (28,691), Bidayuh (13.681), bukan warga Malaysia (7,216), Bumiputra lainnya (3,250), Melanau (2,078), India (1,626) dan lain-lain (1,140). Etnis Tionghoa terdiri dari Hokkien di daerah kota dan Hakka di pinggiran kota. Etnis Tionghoa lainnya terdiri dari Foochow (orang Fuzhou), Teochew, orang Hainan, orang Kanton, orang Henghua dan lain-lain. Sebagian besar orang Melayu dan Melanau beragama Islam, Tionghoa mempraktikkan baik Buddhisme, Taoisme atau Kristen sementara Iban dan Bidayuh mayoritasnya Kristen dengan beberapa dari mereka masih mempraktikkan Animisme. Sejumlah umat Hindu, Sikh dan sejumlah kecil sekularis juga wujud di sekitar kota.
Sebagian dari mereka yang bukan warga Malaysia berasal dari daerah-daerah Indonesia di Kalimantan karena kedekatan negara, mereka terdiri dari buruh migran. Sejak periode Inggris, populasi kecil dari Asia Selatan terutama etnis Pakistan telah wujud di sekitar kota dengan mayoritasnya menjalankan bisnis dalam menjual pakaian dan rempah-rempah. Migran lainnya termasuk juga orang-orang Bugis dari Hindia Belanda dan ras lain dari tetangga Belanda Kalimantan. Pernikahan antar-ras di antara mereka dari latar belakang etnis yang berbeda bukan hal yang luar biasa di Kuching, karena kota itu sendiri adalah rumah bagi 30 kelompok etnis yang berbeda.
Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95 tanggal 15 Agustus 1980 antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mulailah keberadaan umat Khonghucu dipinggirkan. Keputusan politik ini yang sesungguhnya batal demi hukum, karena sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, disamping itu bertentangan dengan UUD pasal 29 ayat 2 yang memberikan kebebasan beragama dan beribadat, justru dijadikan pegangan oleh aparat pemerintah sampai sekarang ini kendatipun telah dicabut per tanggal 05 Februari 2000. Surat edaran ini juga mengingkari realita bahwa warga negara Indonesia yang memeluk Agama Khonghucu ada di Indonesia. Karena berdasarkan sensus penduduk yang diadakan lembaga resmi pemerintah yaitu Biro Pusat Statistik Indonesia pada tahun 1984 penduduk Indonesia yang beragama Khonghucu mencapai 0,7% yang berarti lebih dari 1 juta jiwa.