Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Traktat Tiongkok-Portugal di Peking
Pada Juni 1886, komisi gabungan Tiongkok-Britania menyarankan bahwa tanggung jawab administratif untuk mengendalikan impor opium ke Tiongkok harus dialihkan dari Hoppo di Kanton (Guangzhou) ke Dinas Bea Cukai Maritim Kekaisaran Tiongkok. Meskipun Britania dan Tiongkok setuju dengan ini, namun tidak dapat sepenuhnya berhasil tanpa keterlibatan Portugal. Pada tahun 1887, Tiongkok mengirim misi diplomatik ke Lisboa, yang termasuk James Campbell, seorang anggota senior Britania dari dinas tersebut, mewakili inspektur dinas bea cukai Sir Robert Hart. Pada 26 Maret 1887, Campbell dan Menteri Luar Negeri Portugis Henrique de Barros Gomes menandatangani Protokol Lisabon empat poin:
Pasal 1.—Sebuah Traktat persahabatan dan perdagangan dengan klausa "most favoured nation" akan diputuskan dan ditandatangani di Peking.