Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Angka Jepang
Sepertimana angka Cina, terdapat set Kanji yang khusus untuk angka yang dipanggil daiji (大字), digunakan dalam dokumen undang-undang dan kewangan bagi menghalang individu yang tidak berkenaan menambah calitan (dalam karakter Jepang), daripada satu menjadi dua atau tiga. Nombor formal Jepang adalah sama dengan nombor formal Cina, tetapi memiliki variasi yang sedikit. Hari ini, hanya nombor formal untuk satu, dua, tiga dan sepuluh sahaja digunakan dalam dokumen undang-undang. Nombor-nombor formal ini dapat ditukar menjadi nilai yang lebih tinggi dengan menambah calitan (Bagi 1 dan 2, telah diterangkan di atas, sementara 3 boleh ditukar kepada 5 dan 10 hingga 1000). Dalam beberapa kes, digit 1 ditulis seperti 壱百壱拾 untuk 110, berbanding 百十 dalam penulisan biasa.