Papua (wilayah Indonesia)
Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore diangkat pemerintah RI menjadi gubernur pertama Papua tahun 1956-1961 yang saat itu beribukota di Soasiu, pulau Tidore. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia sepenuhnya, dibentukalah provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi "Irian Jaya" oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi "Papua" sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama "Papua" sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi "Irian Jaya Barat" (sekarang "Papua Barat").
Papua Nugini
Paro utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu bagian Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania, sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaan 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.