Inggris
London menjadi kawasan metropolitan terbesar dan terpadat di dunia pada era Victoria, serta juga menjadi kota perdagangan paling prestisius dalam Imperium Britania. Pergolakan politik di dalam negeri memunculkan gerakan-gerakan seperti Chartisme dan Suffragette menyebabkan dilakukannya reformasi legislatif dan pemberlakuan hak pilih universal. Pergesekan kekuasaan di Eropa tengah dan timur mengakibatkan meletusnya Perang Dunia I. Ratusan ribu tentara Inggris tewas karena berjuang untuk Britania Raya sebagai bagian dari Blok Sekutu. Dua dekade kemudian, dalam Perang Dunia II, Inggris sekali lagi menjadi bagian dari Blok Sekutu. Pada akhir Perang Phoney, Winston Churchill menjadi Perdana Menteri. Berkembangnya teknologi perang menyebabkan banyak kota yang hancur akibat serangan udara dalam peristiwa The Blitz. Setelah perang usai, Imperium Britania menerapkan kebijakan dekolonisasi terhadap negara-negara jajahannya. Perang juga menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi; automobil menjadi sarana utama transportasi dan mesin jet yang dikembangkan oleh Frank Whittle menyebabkan inovasi perjalanan udara menjadi lebih luas. Perusahaan-perusahaan nasional di Inggris dinasionalisasi, dan National Health Service (NHS) didirikan pada tahun 1948. NHS Inggris menyediakan layanan kesehatan yang didanai oleh pemerintah bagi semua warga Inggris secara gratis sesuai kebutuhan, namun tetap dibayar melalui pajak umum. Dalam bidang pemerintahan, reformasi pemerintahan daerah dilakukan pada pertengahan abad ke-20.
Perang Dunia II
Keberhasilan Jerman di Eropa menggugah Jerman untuk meningkatkan tekanannya terhadap pemerintah-pemerintah Eropa di Asia Tenggara. Pemerintah Belanda setuju menyediakan minyak untuk Jepang dari Hindia Timur Belanda, namun menolak menyerahkan kendali politik atas koloninya. Perancis Vichy, sebaliknya, menyetujui pendudukan Jepang di Indochina Perancis. Pada bulan Juli 1941, Amerika Serikat, Britania Raya, dan pemerintah Barat lainnya bereaksi terhadap pendudukan Indochina dengan membekukan aset-aset Jepang, sementara Amerika Serikat (yang menyediakan 80 persen minyak Jepang) merespon dengan menerapkan embargo minyak secara penuh. Ini berarti Jepang terpaksa memilih antara mengabaikan ambisinya di Asia dan perang melawan Tiongkok, atau merebut sumber daya alam yang diperlukan melalui kekuatan; militer Jepang tidak menganggap yang pertama sebagai pilihan, dan banyak pejabat menganggap embargo minyak sebagai pernyataan perang tidak langsung.