Perang Soviet–Afganistan
Perdana Menteri Daoud melancarkan kudeta yang hampir tidak mengakibatkan pertumpahan darah dan mengambil alih kekuasaan pada tanggal 17 Juli 1973 dengan melayangkan tuduhan korupsi dan kegagalan memperbaiki ekonomi rakyat yang miskin terhadap pemerintahan Raja. Daoud mengakhiri sistem monarki, namun ambisinya dalam reformasi ekonomi dan sosial tidak berhasil. Perlawanan juga muncul dari faksi-faksi di Partai Demokrasi Rakyat Afganistan akibat penindasan yang dilakukan terhadap mereka oleh rezim Daoud. Selain itu, kematian misterius anggota Partai Demokrasi Rakyat Afganistan, Mir Akbar Khyber, juga membuat partai itu memanas. Kematian misterius Khyber juga memicu demonstrasi anti Daoud di Kabul dan mengakibatkan penangkapan atas beberapa pemimpin penting Partai Demokrasi Rakyat Afganistan.
Republik Demokratik Afganistan
Konstitusi 1987 meliberalisasi kehidupan politik di daerah yang berada di bawah kendali pemerintah. Partai politik dapat dibentuk selama mereka menentang kolonialisme, imperialisme, neo-kolonialisme, Zionisme, diskriminasi rasial, apartheid dan fasisme. Pemerintah juga mengumumkan kesediaannya untuk berbagi kekuasaan dan membentuk pemerintahan koalisi. Dewan Revolusi dihapuskan, sebuah lembaga legislatif baru, Majelis Nasional Afganistan dibentuk, yang anggotanya dipilih lewat pemilu yang demokratis. Parlemen bikameral ini terdiri dari Senat (Sena) dan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat (Wolesi Jirga). Presiden secara tidak langsung dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 7 tahun. Di pemilu pertama yang dilangsungkan pada 1988, PDRA memenangkan 46 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan memimpin pemerintahan dengan dukungan dari Front Nasional, yang memenangkan 45 kursi, dan dari berbagai partai sayap kiri yang baru didirikan, yang semuanya meraih total 24 kursi. Meskipun pemilu ini diboikot oleh mujahidin, pemerintah meninggalkan 50 kursi kosong dari 234 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, serta sejumlah kecil kursi kosong di Senat, dengan harapan gerilyawan akan mengakhiri konflik mereka dengan pemerintah serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, usaha ini tetap tidak berhasil, dan satu-satunya pihak oposisi bersenjata yang berdamai dengan pemerintah adalah Hizbullah, sebuah partai kecil Syiah.