Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (disingkat GPIB) adalah persekutuan orang percaya Kristen Protestan di Indonesia dimana Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar dan kepalanya. GPIB merupakan bagian dari Gereja Protestan di Indonesia (GPI) yang pada zaman Hindia Belanda bernama De Protestantse Kerk In Westelijk Indonesie. Pelembagaan dan pembentukan GPIB sebagai gereja mandiri keempat di lingkungan GPI, sebagaimana telah disetujui dan diputuskan melalui Surat Keputusan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia No. 2, tanggal 1 Desember 1948.
Dokumen Keesaan Gereja
Pemahaman gereja-gereja mengenai Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia dalam Sidang Raya DGI I mendorong DGI untuk melakukan studi dan penyelidikan bersama mengenai Pengakuan Iman, Tata Gereja, Katekisasi, dan Liturgi yang digunakan oleh gereja-gereja anggotanya. Studi dan penyelidikan ini memuncak pada Sidang Raya DGI VI pada tahun 1967 di Ujung Pandang, yang diperkenalkan dalam konsep Tata Sinode Oikumene Gereja di Indonesia (SINOGI) dan Pemahaman Iman Bersama. Pada Sidang Raya DGI VII pada tahun 1971 di Pematang Siantar, konsep SINOGI dan Pemahaman Iman Bersama diterima sebagian karena gereja-gereja di Indonesia pada saat itu dinilai belum siap. Inilah tahap awal perubahan ...nama dan pemahaman diri Oleh karena itu dibutuhkan Usaha-usaha mewujudkan keesaan secara kongkrit pada sidang-sidang berikutnya dan Pada Sidang Raya DGI IX yang pada tahun 1980 di Tomohon, usaha-usaha kongkrit mewujudkan keesaan semakin berkembang. Situasi ini mendorong muncul pembicaraan mengenai "SIMBOL-SIMBOL KEESAAN" yang merupakan kristalisasi dari Lima Dokumen Keesaan Gereja. "SIMBOL-SIMBOL KEESAAN" meliputi empat dokumen, yaitu: 
Kemudian dalam Sidang Raya DGI/PGI X pada tahun 1984 di Ambon, dokumen-dokumen ini dirumuskan kembali dan disahkan dengan nama Lima Dokumen Keesaaan Gereja (LDKG). Pada sidang ini juga, wadah keesaan gereja berganti nama dari DGI menjadi PGI..
Pergumulan teologis gereja-gereja di Indonesia Karena itu, dokumen ini juga merupakan hasil pergumulan teologis gereja-gereja di Indonesia sejak berdirinya DGI pada tahun 1950.