Papua (wilayah Indonesia)
Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore diangkat pemerintah RI menjadi gubernur pertama Papua tahun 1956-1961 yang saat itu beribukota di Soasiu, pulau Tidore. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia sepenuhnya, dibentukalah provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi "Irian Jaya" oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi "Papua" sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama "Papua" sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi "Irian Jaya Barat" (sekarang "Papua Barat").
Hai Tanahku Papua
Setelah pemilihan parlemen daerah Belanda yang diawasi, Dewan Nugini (), sebuah kelompok dibentuk pada tanggal 19 Oktober 1961 untuk memilih anggota komite nasional. Komite tersebut merancang Manifesto untuk Kemerdekaan dan Pemerintahan Mandiri, bendera nasional (Bendera Bintang Kejora), cap negara, memilih "Hai Tanahku Papua" sebagai lagu kebangsaan, dan meminta masyarakat untuk dikenal sebagai orang Papua. Dewan Nugini dengan suara bulat memilih usulan ini pada tanggal 30 Oktober 1961, dan pada tanggal 31 Oktober 1961, mereka menyerahkan bendera Bintang Kejora dan Manifesto kepada Gubernur Platteel. Belanda mengakui bendera dan lagu ini pada tanggal 18 November 1961 (Lembaran Negara Nugini Belanda Nomor 68 dan 69), dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961. Lagu kebangsaan ini tidak digunakan lagi setelah pendudukan militer di Papua Barat oleh militer Indonesia pada tahun 1963.