Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Prefektur (Jepang)
Di bawah seperangkat undang-undang tentang pemerintahan daerah 1888–1890 hingga 1920-an, setiap prefektur (kala itu baru ada 3 "-fu" dan 42 "-ken"; "Hokkai-dō" dan "Okinawa-ken" tunduk pada UU yang berbeda hingga abad ke-20) dibagi atas dan dan setiap distrik dibagi lagi atas dan . Hokkaido memiliki 14 subprefektur yang bertindak sebagai dan prefektur. Beberapa prefektur lain juga memiliki kantor cabang yang menjalankan fungsi administrasi prefektur di luar ibukota. Tokyo, ibu kota Jepang, adalah hasil penggabungan antara kota Tokyo dan prefektur Tokyo di masa lalu, yang hingga hari ini masih berstatus sebagai kota metropolitan sekaligus prefektur.