Kabupaten Bantul
Jumlah penduduk Bantul pada tahun 2014 adalah 1.015.465 jiwa, dengan kepadatan 2.012,93 jiwa/km2
Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Bantul adalah Kecamatan Banguntapan dengan jumlah penduduk 120.123 jiwa dengan kepadatan 4.218 jiwa/km2. Mayoritas mata pencaharian penduduk di bidang pertanian (25 %) , perdagangan (21 %), Industri (19 %) dan jasa (17 %) .
Kabupaten dilintasi oleh jalan nasional sebagai jalan arteri primer, di antaranya Jalan Pansela (Dalam Pembangunan) melewati kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek. Jalan nasional penghubung dengan Kota Yogyakarta melewati jalan Bantul segmen utara, Jalan Lingkar timur Kota Bantul, Jalan Bakulan, dan Jalan Parangtritis segmen selatan. Dan juga Jalan Nasional penghubung Kota Yogyakarta dan Jakarta di kawasan jalan wates segmen Sedayu serta sebagian segmen jalan nasional ring road yogyakarta. Untuk jalan provinsi di antaranya jalan srandakan, jalan bantul segmen selatan, jalan parangtritis segmen utara, jalan wonosari segmen banguntapan dan piyungan, jalan imogiri timur, jalan imogiri barat, dan jalan jogja outering road sedayu-pandak-bantul-imogiri-jetis-pleret-banguntapan. Sistem perkeretaapian di Bantul sudah dibangun sejak zaman kolonial belanda. Jalur kereta api di Bantul terdiri atas jalur yogyakarta - bandung di kecamatan sedayu dengan Stasiun Rewelu (hanya digunakan untuk depo BBM) serta jalur rel kereta mati yang direncanakan akan dihidupkan kembali antara yogyakarta - bantul - brosot dengan stasiun di madukismo, cepit, bantul kota, palbapang, dan srandakan dan juga jalur mati yogyakarta - kota gede - pleret - pundong.
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah, dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.