Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Protokol Lusaka
Persetujuan itu menciptakan komisi gabungan yang terdiri atas pejabat dari pemerintah Angola, UNITA, dan PBB beserta pemerintah Portugal, AS, dan Rusia yang jadi pengamat untuk mengawasi implementasinya. Pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian akan dibahas dan ditinjau kembali oleh komisi itu.