Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Ito Hirobumi
Pada tanggal 30 April 1888, Ito mengundurkan diri sebagai perdana menteri, tetapi menuju baru Privy Council untuk mempertahankan kekuatan di balik layar. Pada tahun 1889, ia juga menjadi yang pertama" Genro". The Konstitusi Meiji diresmikan pada Februari 1889. Dia menambahkan untuk itu referensi untuk" Kokutai" atau "pemerintahan nasional" sebagai pembenaran otoritas kaisar melalui keturunan ilahi dan garis tak terputus kaisar, dan hubungan yang unik antara subjek dan berdaulat. Ini berasal dari penolakannya terhadap beberapa gagasan Eropa sebagai tidak layak untuk Jepang, karena mereka berasal dari praktik ketatanegaraan Eropa dan Kristen.