Perpustakaan Parlemen Jepang
Seusai Perang Dunia II, Konstitusi Jepang menetapkan Parlemen Jepang sebagai satu-satunya lembaga pembuat hukum. Pada tahun 1947, pasal 130 Undang-Undang Parlemen ("Kokkaihō") tahun 1947 menetapkan pendirian perpustakaan parlemen sebagai lembaga riset di parlemen. Undang-undang tersebut diikuti Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang tahun 1947 yang menetapkan pembentukan Perpustakaan Parlemen Jepang dari penggabungan perpustakaan di Majelis Rendah dan Majelis Bangsawan. Perpustakaan yang dibentuk dinyatakan kurang memadai sebagai pusat riset. Oleh karena itu, konsultan perpustakaan diundang dari Amerika Serikat. Setelah pendapat mereka didengar di parlemen, Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang ditetapkan pada tahun 1948 yang sekaligus membatalkan undang-undang serupa tahun 1947. Dalam penyusunannya, undang-undang tahun 1948 sangat dipengaruhi oleh konsultan perpustakaan dari Amerika Serikat. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat dijadikan sebagai model sewaktu mendirikan Perpustakaan Parlemen Jepang. Sama halnya dengan Perpustakaan Kongres, Perpustakaan Parlemen Jepang didirikan sebagai perpustakaan parlemen sekaligus perpustakaan nasional.
Kepala perpustakaan yang pertama adalah ahli hukum Tokujirō Kanamori yang mantan Menteri Negara Konstitusi ketika Konstitusi Jepang ditulis. Setelah perpustakaan didirikan tanggal 25 Februari 1948, ahli estetika Masakazu Nakai, mantan Kepala Perpustakaan Kota Onomichi diangkat sebagai wakil kepala. Istana Akasaka dipilih sebagai gedung sementara sebelum perpustakaan dibuka secara resmi pada 5 Juni 1948.
Bendera Jepang
Sekolah-sekolah telah menjadi pusat kontroversi mengenai lagu kebangsaan dan bendera nasional. Dewan Pendidikan Tokyo meminta penggunaan lagu kebangsaan dan bendera tersebut pada saat acara-acara dibawah yurisdiksi mereka. Perintah tersebut memerintahkan guru-guru sekolah untuk melakukan penghormatan terhadap kedua simbol tersebut atau berisiko kehilangan pekerjaan mereka. Sejumlah penentang menyatakan bahwa peraturan tersebut melanggar Konstitusi Jepang, namun Dewan telah berpendapat bahwa sejak sekolah-sekolah adalah badan-badan pemerintahan, karyawan mereka memiliki kewajiban untuk mengajarkan murid-murid mereka bagaimana menjadi warga Jepang yang baik. Sebagai tanda protes, sekolah-sekolah menolak untuk mengibarkan "Hinomaru" pada kelulusan sekolah dan sejumlah orangtua merobek bendera tersebut. Para guru gagal melakukan penentangan kepada Gubernur Tokyo Shintarō Ishihara dan para pimpinan senior yang menyuruh guru-guru untuk melakukan penghormatan terhadap "Hinomaru" dan "Kimigayo". Setelah penentangan sebelumnya, Persatuan Guru Jepang menerima penggunaan bendera dan lagu kebangsaan tersebut, namun Persatuan Seluruh Guru dan Staf Jepang yang berjumlah lebih kecil tetap menentang kedua simbol tersebut dan penggunaannya dalam sistem sekolah.