Ekonomi transportasi
Ekonomi transportasi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transportasi untuk kebutuhan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah perlu mengedepankan pentingnya transportasi sebagai urat nadi perekonomian.
Ekonomi transportasi meliputi prinsip-prinsip analisis dan penerapan konsep ekonomi teknik dalam penggunaaan/pengoperasian moda transportasi, optimalisasi lalu lintas serta investasi pada infrastruktur transportasi termasuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi parameter-parameter biaya dan manfaat, seperti biaya investasi, operasi dan pemeliharaan, nilai waktu, biaya operasi kendaraan, dan besaran ekonomi lainnya, memperhatikan aspek akuntansi yang perlu dilakukan dalam kajian infrastruktur transportasi, serta menerapkan beberapa metode kajian kelayakan investasi.
Ilmu regional
Ilmu Ekonomi Regional adalah bagian dari ilmu ekonomi, dimana secara spesifik membahas tentang pembatasan pembatasan wilayah ekonomi dari suatu Negara dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tersedia disetiap wilayah ekonomi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas tentang kegiatan individu, tetapi melainkan menganalisa suatu wilayah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan potensi yang beragam yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Pembatasan pembatasan pembasahan ekonomi regional selalu menekankan pada barang barang ekonomi.
Ferguson (1965), mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah :
Ada di antara tujuan ekonomi yang tidak mungkin dilakukan daerah (pemerintah daerah)
apabila daerah itu bekerja sendiri, yaitu menstabilkan tingkat harga kenapa ? Namun apabila daerah itu dapat memenuhitujuan pertama dan kedua hal tersebut akan membantu pemerintah pusat untuk memenuhi tujuan ketigakenapa ? Namun di sisi lain, daerah karena wilayahnya yang lebih sempit, dapat dibuat kebijakan yang lebih bersifat spasial sehingga ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh daerah secara lebih baik daripadaoleh pemerintah pusat. Hal-hal yang bisa diatur di daerah :