Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Perjanjian Lisboa (2007)
"Perjanjian Pendirian Komunitas Eropa" (Perjanjian Roma), akan diubah namanya menjadi "Perjanjian Fungsi Uni Eropa". Perjanjian Reformasi akan mengamendemen Perjanjian Uni Eropa dan Perjanjian Fungsi Uni Eropa, serta mewujudkan rujukan undang-undang wajib pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa.