Prefektur (Jepang)
Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, "Tōkyō-fu" menjadi "Tōkyō-to", dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur "(dengan kata lain, otoritas "Metropolitan")". Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil "chiji", melainkan "chōkan" (~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti di era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.
Kepulauan Jepang
Sering terdengar kabar bahwa gempa bumi merupakan hal yang sering terjadi di Jepang. Memang benar, hal itu dapat dipahami bahwa negara Jepang sendiri terletak di kawasan cicin api (ring of fire) yang terdiri atas ratusan gunung api bawah laut yang masih aktif. Para ahli menyimpulkan bahwa Jepang merupakan salah satu ‘rumah’ bagi 10 gunung berapi aktif yang ada di dunia. Tak heran jika sewaktu-waktu gunung-gunung itu aktif dan menyebabkan gempa bumi ringan. Namun, gempa bumi yang merusak dan disertai dengan gelombang laut besar (tsunami) dapat terjadi sewaktu-waktu seperti tahun 2011 lalu yang memporak-porandakan pesisir pantai Wilayah Tōhoku dan berakibat pada bocornya PLTN di Prefektur Fukushima.