Muhammad Ali Jinnah
Sampai akhir 1930an, sebagian besar Muslim di Kemaharajaaan Britania menolak, setelah kemerdekaan, untuk menjadi bagian dari sebuah negara persatuan yang meliputi seluruh India Britania, karena umat Hindu dan lainnya yang mengadvokasikan pemerintahan sendiri. Disamping itu, proposal-proposal nasionalis lainnya dibuat. Dalam pidato yang diberikan di Allahabad kepada sebuah sesi Liga pada 1930, Sir Muhammad Iqbal menyerukan sebuah negara untuk kaum Muslim di India. Choudhary Rahmat Ali menerbitkan sebuah pamflet pada 1933 yang mengadvokasikan negara "Pakistan" di Lembah Indus, dengan nama-nama lainnya yang diberikan kepada kawasan-kawasan mayoritas Muslim lainnya di India. Jinnah dan Iqbal berkoresponden pada 1936 dan 1937; pada tahun-tahun berikutnya, Jinnah menyebut Iqbal sebagai mentornya, dan menggunakan retorik dan pencitraan Iqbal dalam pidato-pidatonya.
Sejarah demokrasi
India menjadi negara republik demokratis pada 1950 setelah mendapatkan kemerdekaan dari Britania Raya pada 1947. Setelah menyelenggarakan pemilihan umum nasional pertamanya pada 1952, India mencapai status sebagai negara demokrasi liberal terbesar di dunia dengan hak suara universal. Status ini masih dipegang India sampai sekarang. Sejumlah besar wilayah jajahan Britania dan Perancis merdeka pada 1965, dan sekurang-kurangnya pada awal kemerdekaannya bersifat demokratis; negara-negara bekas jajahan Imperium Britania seringkali mengadopsi sistem parlementer Westminster. Proses dekolonisasi menimbulkan banyak pergolakan politik di Afrika dan berbagai negara di Asia. Beberapa negara di antaranya mengalami perubahan-perubahan mendadak menuju maupun meninggalkan bentuk pemerintahan demokratis atau bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.