Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Monako
Berdasarkan konstitusi 1962, pangeran berbagi hak vetonya dengan Dewan Nasional. 24 anggota dewan nasional dipilih untuk masa jabatan lima tahun; 16 yang dipilih melalui sistem pemilihan mayoritas dan 8 oleh perwakilan proporsional. Semua undang-undang memerlukan persetujuan dari dewan nasional, yang saat ini didominasi oleh Uni Monako (UPM), yang berpusat-kanan yang memegang dua puluh satu kursi. Satu-satunya partai lain yang diwakili di dewan nasional adalah Reli dan Isu untuk Monako (REM), yang bersayap-kanan yang memegang hanya tiga kursi. Urusan kota Monako diarahkan oleh Dewan Komunal, yang terdiri dari empat belas anggota yang dipilih dan dipimpin oleh wali kota. Berbeda dengan Dewan Nasional, anggota dewan yang dipilih untuk masa empat tahun, adalah non-partisan secara ketat, bagaimanapun, oposisi di dalam dewan sering dibentuk.