Partai Masyumi
Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, Mohammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi, bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya, oleh karena itu mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintahan koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet.
Partai Rakyat Nasional (Indonesia)
Pada tahun 1956 partai mengalami perpecahan, karena ada pembagian antara kepemimpinan Jawa (setia kepada Dr Gondokusomo) dan sekelompok pemimpin non-Jawa (dipimpin oleh Bebasa Daeng Lalo). Bebasa Daeng Lalo-faksi dihitung dengan dukungan dua menteri PRN dalam kabinet Burhanuddin Harahap, Frits Laoh dan Gunawan.