Prefektur (Jepang)
Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, "Tōkyō-fu" menjadi "Tōkyō-to", dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur "(dengan kata lain, otoritas "Metropolitan")". Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil "chiji", melainkan "chōkan" (~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti di era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.
Perubahan iklim di Jepang
Ibukota Jepang, Tokyo, bersiap menekan industri supaya membantu dalam pengurangan besar-besaran gas rumah kaca, serta memimpin negara lain untuk berjuang memenuhi kewajiban Protokol Kyoto. Gubernur Tokyo, Shintaro Ishihara, secara terbuka memutuskan untuk melakukannya sendiri dan menciptakan sistem tutup emisi pertama di Jepang. Kebijakannya mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 25 persen pada tahun 2020 dari level tahun 2000.