Kekaisaran Korea Raya
Pada tahun 1897, Raja Gojong, akibat dari meningkatnya tekanan dari dalam dan luar negeri mengenai tuntutan Kemerdekaan Korea yang dipimpin opini publik, ia kembali ke Istana Gyeongun (sekarang Istana Deoksu). Di sana, ia memproklamasikan berdirinya Kekaisaran Korea (Kekaisaran Han Raya), dan menyatakan era baru dengan nama "Gwangmu" (Hangul: 광무, Hanja: 光武; artinya prajurit cahaya), secara efektif memutus hubungan bersejarah Joseon sebagai protektorat Kekaisaran Qing, yang telah berlaku sejak Invasi Manchu sebelum tahun 1636.
Raja Gojong mengubah gelarnya menjadi Kaisar Gwangmu, kepala negara Joseon pertama yang berdaulat penuh dan turun-temurun dari Kekaisaran Korea. Ini menandai akhir lengkap tatanan dunia lama dan sistem ketergantungan tradisional Joseon terhadap Qing. Bertahun-tahun sebelumnya, Joseon selalu bergantung pada Qing dan dikenakan kewajiban mengirim upeti kepada Kaisar Qing. Status baru Korea sebagai sebuah kekaisaran berarti "benar-benar merdeka dan mandiri dari pengaruh Qing".
Sejarah Asia
Jelang 1644, bangsa Manchu dari utara telah menaklukkan Tiongkok dan sekali lagi mendirikan sebuah wangsa asing di negeri itu, yakni wangsa Qing. Kaisar-kaisar Manchu, terutama Kangxi yang juga seorang cendekiawan Konfusianis, bersikap konservatif dalam banyak hal, seperti mempertahankan birokrasi berikut para cendekiawan di dalamnya, dan mempertahankan gagasan-gagasan mulia Konfusius yang dianut masyarakat Tionghoa. Sekalipun demikian, perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan upaya-upaya baru dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tertentu juga terjadi. Di antaranya adalah meningkatnya perniagaan dengan negara-negara Barat yang mendatangkan sejumlah besar perak bagi perekonomian Tiongkok sebagai ganti teh, porselen, dan tekstil sutra. Keadaan ini memungkinkan tumbuhnya sebuah golongan saudagar baru, para komprador. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki tanggul-tanggul, terusan-terusan, jalan-jalan, dan tatanan irigasi peninggalan wangsa-wangsa sebelumnya. Perbaikan-perbaikan ini, ditambahi penurunan pajak-pajak dan pengurangan kerja bakti untuk negara, dimaksudkan untuk mengambil hati rakyat jelata. Akan tetapi, wangsa Qing gagal mengendalikan golongan tuan tanah yang semakin marak dan mulai mengeksploitasi rakyat jelata serta menyalahgunakan kewenangan mereka.