Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Daftar Pusaka Nasional Jepang (puri)
Istilah "Pusaka Nasional" telah dipakai di Jepang untuk menandai properti-properti kebudayaan sejak tahun 1897.
Pengartian dan kriteria berubah sejak pembentukan istilah tersebut. Struktur-struktur istana tersebut mengikuti pengartian saat ininya, dan diangkat menjadi pusaka nasional saat Hukum Perlindungan Properti Kebudayaan diberlakukan pada 9 Juni 1951. Bahan-bahannya dipilih oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan pada "nilai artistik atau sejarah tinggi secara khusus" mereka. Daftar ini menghadirkan sembilan entri dari Pusaka Nasional dari lima istana yang dibangun pada akhir zaman Momoyama sampai awal zaman Edo; namun, jumlah struktur yang sebenarnya berjumlah lebih karena dalam beberapa kasus, struktur-struktur berganda dikombinasikan untuk membentuk sebuah entri tunggal. Struktur-struktur yang didaftarkan meliputi "donjon", menara pemantau dan galeri penghubung.