Kabupaten Bantul
Jumlah penduduk Bantul pada tahun 2014 adalah 1.015.465 jiwa, dengan kepadatan 2.012,93 jiwa/km2
Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Bantul adalah Kecamatan Banguntapan dengan jumlah penduduk 120.123 jiwa dengan kepadatan 4.218 jiwa/km2. Mayoritas mata pencaharian penduduk di bidang pertanian (25 %) , perdagangan (21 %), Industri (19 %) dan jasa (17 %) .
Kabupaten dilintasi oleh jalan nasional sebagai jalan arteri primer, di antaranya Jalan Pansela (Dalam Pembangunan) melewati kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek. Jalan nasional penghubung dengan Kota Yogyakarta melewati jalan Bantul segmen utara, Jalan Lingkar timur Kota Bantul, Jalan Bakulan, dan Jalan Parangtritis segmen selatan. Dan juga Jalan Nasional penghubung Kota Yogyakarta dan Jakarta di kawasan jalan wates segmen Sedayu serta sebagian segmen jalan nasional ring road yogyakarta. Untuk jalan provinsi di antaranya jalan srandakan, jalan bantul segmen selatan, jalan parangtritis segmen utara, jalan wonosari segmen banguntapan dan piyungan, jalan imogiri timur, jalan imogiri barat, dan jalan jogja outering road sedayu-pandak-bantul-imogiri-jetis-pleret-banguntapan. Sistem perkeretaapian di Bantul sudah dibangun sejak zaman kolonial belanda. Jalur kereta api di Bantul terdiri atas jalur yogyakarta - bandung di kecamatan sedayu dengan Stasiun Rewelu (hanya digunakan untuk depo BBM) serta jalur rel kereta mati yang direncanakan akan dihidupkan kembali antara yogyakarta - bantul - brosot dengan stasiun di madukismo, cepit, bantul kota, palbapang, dan srandakan dan juga jalur mati yogyakarta - kota gede - pleret - pundong.
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Subtsansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal :
Pertama, Istimewa dalam hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa (sebagaimana diatur UUD 45, pasal 18 & Penjelasannya mengenai hak asal usul suatu daerah dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbestuurende-landschappen & volks-gemeenschappen serta bukti - bukti authentik/fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan Pendidikan Nasional & Kebudayaan Indonesia;
Kedua, Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah Kasultanan & Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945 & UU No.3/1950);
Ketiga, Istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan & Adipati yang bertahta (sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan Sultan & Adipati yang bertahta TETAP DALAM KEDUDUKANNYA dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan & Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya).
Polemik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini makin berlarut - larut disebabkan oleh : Pertama, manuver politik terkait konvensi pencalonan Presiden PEMILU 2004 & PEMILU 2009 (radar jogja,28/9/10) serta penolakan HB X menjadi gubernur yang tertuang dalam orasi budaya pada saat ulang tahun ke 61 pada tanggal 7 April 2007, setelah melakukan melakukan laku spiritual memohon petunjuk Tuhan memutuskan untuk tidak bersedia menjabat gubernur setelah periode kedua masa jabatannya berakhir 2008 (radar jogja, 29/9/10);