Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Kimigayo
Pada tahun 1999, pemerintah Jepang menyetujui undang-undang mengenai bendera nasional dan lagu kebangsaan, yang menetapkan "Kimigayo" sebagai lagu kebangsaan dan "Hinomaru" sebagai bendera nasional. Pemerintah menyatakan pada saat persetujuan undang-undang tersebut bahwa lirik lagu kebangsaan adalah harapan atas Jepang yang damai dengan kaisar sebagai lambang persatuannya. Sekolah-sekolah banyak terlibat konflik atas kewajiban pada lagu kebangsaan dan bendera tersebut. Sejak 23 Oktober 2003, 410 guru dan pekerja sekolah telah dihukum karena menolak untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan seperti yang diperintahkan oleh kepala sekolah. Hal ini telah menjadi kepala berita di berbagai suratkabar.