Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Amerika Serikat
Naskah asli Konstitusi Amerika Serikat menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya dengan masing-masing negara bagian. Pasal Satu melindungi hak "writ agung" "habeas corpus", dan Pasal Tiga menjamin hak untuk memperoleh pengadilan berjuri dalam semua kasus kriminal. Amendemen Konstitusi memerlukan persetujuan setidaknya tiga perempat negara bagian. Konstitusi AS telah diamendemen sebanyak 27 kali; sepuluh amendemen pertama secara kolektif dikenal dengan Bill of Rights (Deklarasi Hak-Hak), dan Amendemen Keempatbelas melahirkan dasar-dasar utama hak-hak individu warga Amerika. Semua undang-undang dan prosedur pemerintah harus tunduk pada tinjauan yuridis. Setiap undang-undang yang melanggar Konstitusi tidak akan disahkan. Prinsip tinjauan yuridis ini memang tidak diatur secara eksplisit dalam Konstitusi, namun ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam "Marbury v. Madison" (1803).