Vladimir Lenin
Pada November 1917, Lenin mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Rakyat Rusia, yang menyatakan bahwa kelompok etnis non-Rusia yang tinggal di wilayah republik memiliki hak untuk mendirikan negara mereka sendiri. Akibatnya, beberapa negara mengumandangkan kemerdekaannya: Finlandia dan Lituania pada Desember 1917, Latvia dan Ukraina pada Januari 1918, Estonia pada Februari 1918, Transkaukasia pada April 1918, dan Polandia pada November 1918. Tak lama sesudahnya, kaum Bolshevik secara aktif mendukung partai-partai komunis di negara-negara tersebut. Sementara itu, selama Kongres Soviet Seluruh Rusia Kelima yang digelar pada Juli 1918, ditetapkan sebuah konstitusi yang menyatakan bahwa Republik Rusia akan direformasi menjadi Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia. Dalam rangka memodernisasi negara tersebut, pemerintah juga secara resmi menghentikan penggunaan kalender Julius dan mulai memberlakukan kalender Gregorius.
Reformasi Pyotr
Sebelum Pyotr berkuasa, sistem pembagian administratif Rusia relatif kuno dibandingkan dengan kerajaan di Eropa Barat. Awalnya kekaisaran dibagi menjadi uyezd yang sebagian besar terdiri dari kota dan wilayah sekitarnya. Sistem membuat pembagian penduduk tidak merata dan sangat sukar untuk dikelola. Pada tahun 1708, Pyotr menghapuskan sistem pembagian administratif ini dan diganti menjadi delapan kegubernuran ("guberniya"): Moskwa, Ingermanland, Kiev, Smolensk, Archangelgorod, Kazan, Azov, dan Siberia. Dekret lainnya yang dikeluarkan pada tahun 1713 memutuskan untuk mendirikan "Landrat" (dari bahasa Jerman "dewan nasional") di masing-masing kegubernuran yang dikelola oleh antara delapan dan dua belas pegawai negeri sipil untuk membantu gubernur yang ditunjuk oleh Tsar.