Orde Baru
Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR dan PPP memperoleh 5,43 % dengan perolehan 27 kursi. Sedangkan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu saja yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.
Selandia Baru
Pada tahun 1907, atas permintaan Parlemen Selandia Baru, Raja Edward VII memproklamasikan Selandia Baru sebagai sebuah dominion di lingkungan Imperium Britania, yang mencerminkan statusnya sebagai satuan politik yang memerintah-secara-mandiri. Pada tahun 1947 negara ini mengadopsi Statuta Westminster, yang menegaskan bahwa Parlemen Britania tidak dapat lagi menyusun perundang-undangan untuk Selandia Baru tanpa persetujuan Selandia Baru. Selandia Baru terlibat dalam urusan-urusan dunia, berjuang bersama-sama pihak Imperium Britania di dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II dan ikut menderita sepanjang Depresi Besar. Depresi ini ikut menjadi penyebab bagi terpilihnya pemerintah buruh pertama dan didirikannya negara kesejahteraan yang menyeluruh, dan ekonomi proteksionis. Selandia Baru mengalami kesejahteraan yang membaik setelah Perang Dunia II dan Māori mulai meninggalkan kehidupan perdesaan tradisional mereka, dan berpindah ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah gerakan protes Māori merebak, yang mengkritisi Erosentrisme dan berjuang demi pengakuan yang lebih besar atas budaya Māori dan Perjanjian Waitangi. Pada tahun 1975, sebuah Tribunal Waitangi dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian Waitangi, dan tribunal ini dibolehkan untuk menyelidiki keluhan-keluhan sejarah pada tahun 1985. Pemerintah telah merundingkan berbagai ganti rugi, dan keberatan ini dengan banyak iwi, meskipun pendakuan Māori atas tepi pantai, dan dasar laut terbukti kontroversial pada dasawarsa 2000-an.