Komunisme
Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.
Marxisme–Leninisme
Tujuan dari Marxisme–Leninisme adalah pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner "profesional", yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas. Negara sosialis, yang menurut Marxisme–Leninisme merupakan "kediktatoran proletariat", terutama atau secara eksklusif diatur oleh partai pelopor revolusioner melalui proses sentralisme demokrasi, yang digambarkan Lenin sebagai "keragaman dalam diskusi, kesatuan dalam aksi". Melalui kebijakan ini, partai komunis (atau yang setara) adalah lembaga politik tertinggi dalam kekuatan negara dan organisasi utama kemasyarakatan. Marxisme–Leninisme melihat adanya persaingan antara pihak, sebagai langkah yang tidak efektif dari demokrasi sejati dan agak menegaskan bahwa, dalam sebuah masyarakat sosialis, pluralisme hanya mengukur perpecahan dan disfungsi dalam masyarakat.