Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Dewan Perwakilan Rakyat Jepang
Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih dengan masa tugas empat tahun, menjabat lebih pendek dibanding dengan anggota Dewan Penasihat, yang dipilih untuk menjabat selama enam tahun. Dewan Perwakilan Rakyat dapat juga dibubarkan oleh perdana menteri atau melalui mosi tidak percaya, sedangkan Dewan Penasihat tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap lebih sensitif terhadap pendapat rakyat dan diberi nama "Dewan Perwakilan Rakyat". Istilah ini juga merupakan warisan dari Konstitusi Meiji 1889, ketika "Kizokuin" (nama majelis tinggi pada tahun 1889–1947) berfungsi sebagai majelis tinggi aristokratik dalam sebuah bentuk yang mirip dengan sistem Westminster pada masa itu.