Musa Asy'arie
Persoalan ekonomi sebagai bagian dari kebudayaan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari prinsip trilogi kebudayaan dalam aspek ekonomi, yaitu teologi ekonomi, kosmologi ekonomi dan antropologi ekonomi. Dalam pandangan Islam, visi tauhid itu harus secara nyata terintegrasikan dalam wawasan ekonomi (FEI: 57). Dalam perspektif integralisme tauhid, ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip:
Tujuan ekonomi Islam secara "teologis" adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan dengan cara menggali potensi ekonomi yang ada dalam semua ciptaan Tuhan. Secara "kosmologis", kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam ruang kehidupan kosmik.. Ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan dalam keseimbangan kosmik yang terjaga. Secara "antropologis", kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam realitas kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya yang saling membutuhkan, bekerja sama dan saling bergantung (FEI: 155-156).
Konstitusionalisme
Dalam hal aktualisasi nilai-nili konstitusionalisme dalam sistem politik yang demokratis, maka konstitusi memberikan kejelasan dalam konsep Trias politica atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari John Locke. Keberadaan ketiga lembaga negara itu memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang saling tumpang tindih ataupun kekuaaan yang lebih kuat, karena itu ketiga lembaga itu kemudian melakukan "power sharing" ataupun "distribution of power," selain itu pula ketiga lembaga negara bertugas saling mengawasi. Seperti yang ditulis dalam buku "Introduction to Political Science" yang dituilis oleh Carlton Clymer Rodee: "memerintah berarti mengawasi, dan mengawasi dalam pengertian politik di dalam suatu negara memerlukan prinsip-prinsip tingkah laku yang lekat dengan prinsip-prinsip hukum, ukuran-ukuran, dan aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi, baik perdata maupun pidana."Artinya bahwa sudah jelas, konstitusi atau undang-undang memberikan acuan bagi penyelenggaraan negara agar pada pejabat ataupun aparatur negara tidak bisa berlaku sewenang-wenang karena mereka diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai prinsip dasarnya yang kuat dan kokoh. Dengan prinsip Trias politica, maka diantara tiga lembaga kekuasaan itu - eksekutif, legislatif, dan yudikatif - bersifat saling mengawasi (prinsip check and balances), tujuannya nanti adalah terciptanya sebuah tatanan pemerintahan yang baik (good governance) dimana nilai-nilai demokrasi yang menjadi indikatornya.