Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Pemilihan umum Jepang 2017
PM Abe memutuskan untuk meminta pembubaran dewan dan mengadakan pemilu dadakan di tengah meningkatnya ancaman misil-misil Korea Utara dan terpecah belahnya partai oposisi terbesar di Jepang saat itu, Partai Demokrat. Pada hari yang sama dengan pengumuman pemilu dadakan ini, Gubernur Tokyo Yuriko Koike baru saja membentuk partai konservatif baru bernama Partai Harapan yang saat itu dianggap berpotensial mencegah Abe mempertahankan mayoritasnya di dewan. Tidak lama kemudian, Partai Demokrat dibubarkan dan anggota-anggotanya yang berhaluan konservatif berpindah ke Partai Harapan. Namun, Koike menolak anggota-anggota Demokrat yang lebih liberal untuk bergabung di Harapan. Anggota-anggota tersebut kemudian membentuk Partai Demokratik Konstitusional (PDK).