Badan Intelijen Pusat
Tahun 1949, Central Intelligence Agency Act (Hukum publik 81-110) mengizinkan CIA memakai prosedur fiskal dan administratif rahasia dan mengecualikan lembaganya dari sebagian besar batas pemakaian dana Federal. Peraturan ini juga tidak mewajibkan CIA mengungkap "organisasi, fungsi, pejabat, jabatan, gaji, atau jumlah karyawannya." CIA Act menciptakan program "PL-110" untuk menangani para pembelot dan "orang asing penting" lainnya yang berada di luar prodsedur imigrasi normal, serta memberikan kehidupan samaran dan bantuan ekonomi kepada mereka.
Badan Intelijen Negara
Pada tahun 1949 Menteri Pertahanan Sri Sultan HB IX tidak puas dengan Kinerja dan performa Intelijen saat itu berjalan sendiri-sendiri tidak terkordinasi dengan baik, maka Sri Sultan HB IX membentuk Dinas Chusus (DC), yang diharapkan mampu menghadapi tantangan ancaman negara dan bangsa kedepan, serta mampu menjaga NKRI. Program rekruitmen DC merupakan program Intellijen dari kader-kader Sipil Non Militer pertama di Indonesia yang dilatih oleh Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA), Para calon-calon Itellijen dikirim ke Pulau Saipan Filipina untuk mengikuti program pelatihan hingga beberapa angkatan yang kemudian pelatihannya diteruskan di Indonesia, para alumni ditempatkan di berbagai operasi Klandestein yang sangat tertutup dan mampu menembus jantung musuh seperti operasi (Trikora, Dwikora, G30. S PKI, dll). DC dikenal dengan nama samaran Ksatria Graha yang merupakan kader-kader Intelijen profesional terlatih, yang merupakan bagian penting yang tak dapat dilepaskan dari sejarah intellijen Indonesia.