Uskup Agung
Dalam Kekristenan, uskup agung adalah seorang uskup yang memperoleh pengangkatan. Dalam Gereja Katolik dan Gereja-Gereja lain, uskup agung mengepalai sebuah keuskupan utama yang disebut keuskupan agung, atau disebut provinsi gerejawi dalam komuni Anglikan. Uskup agung setara dengan uskup dari segi kerohaniannya akan tetapi uskup agung lebih tinggi prestise atau derajatnya. Uskup agung bukanlah suatu tahbisan tersendiri, melainkan adalah jabatan koordinator. Dengan demikian, seseorang yang sudah ditahbiskan sebagai uskup, tidak ditahbiskan lagi apabila diangkat menjadi uskup agung; akan tetapi jika seseorang yang sama sekali bukan uskup diangkat menjadi uskup agung, maka dia harus ditahbiskan sebagai uskup.
Konkordat Worms
Perubahan kepausan terdiri dari tiga pokok program yang meliputi: "pertama," uskup Roma atau Paus adalah kepala kekristenan dan memegang kuasa tertinggi atas gereja dan semua uskup. Uskup Roma adalah uskup seluruh gereja, yang berarti juga bahwa Paus sebagai kepala kekristenan mempunyai kuasa atas negara. Selain itu, Paus tidak dapat dihukum oleh siapapun di dunia ini, dan ia berada di atas undang-undang duniawi, serta berkuasa penuh. Hal ini berawal ketika uskup Roma mulai menuntut kuasa tertinggi atas sejumlah gereja di Kekaisaran Romawi Barat. Saat itu, ditekankan pula bahwa Paus lebih tinggi dari kaisar, sebab keselamatan lebih utama dari kesejahteraan jasmani. Berdasarkan pemahaman ini Paus pada Abad Pertengahan memiliki peran sebagai penguasa tertinggi dalam masyarakat Kristen ("corpus Christianum") termasuk kuasa atas "Negara Kristen". "Kedua," pemilihan Paus harus bebas dari pengaruh kaisar. Oleh sebab itu, Paus dipilih oleh para Kardinal, yang pada permulaan terdiri dari tujuh uskup gereja di sekitar Roma, dan rohaniwan-rohaniwan lain yang diangkat sebagai Kardinal. Hal ini merupakan bentuk otonomi Gereja terhadap para pemimpin sekuler, di mana pemimpin sekuler (raja atau pangeran) tidak dapat mengangkat seorang uskup, dan uskup hanya dipilih oleh para klerus di daerahnya dan diterima oleh umat setempat. "Ketiga," pembebasan gereja dari "nikolaitisme" atau perkawinan imam-imam dan pemberhentian peraturan simoni, dan kewajiban selibat bagi para klerus. Hal ini juga diterapkan pada pejabat gereja yang diangkat oleh negara, seperti halnya yang terjadi di Jerman, yang disebut dengan istilah penobatan kalangan awam. Perjuangan reformasi ini berlangsung selama paruh kedua abad ke-11 yang dimulai oleh Paus Leo IX (1049), dan ditetapkan oleh Kardinal dari Hildebrand atau Paus Gregorius VII ketika menjabat sebagai Paus (1073-1085). Dia menegakkan otoritas kepausan pada tatanan baru dengan mendeklarasikan bahwa tak seorang pun di dunia ini yang memiliki hak hukum atas otoritas kepausan. Namun sebaliknya, paus memiliki kuasa untuk memberhentikan siapa saja bahkan kaisar sekalipun.