Kabupaten Bantul
Jumlah penduduk Bantul pada tahun 2014 adalah 1.015.465 jiwa, dengan kepadatan 2.012,93 jiwa/km2
Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Bantul adalah Kecamatan Banguntapan dengan jumlah penduduk 120.123 jiwa dengan kepadatan 4.218 jiwa/km2. Mayoritas mata pencaharian penduduk di bidang pertanian (25 %) , perdagangan (21 %), Industri (19 %) dan jasa (17 %) .
Kabupaten dilintasi oleh jalan nasional sebagai jalan arteri primer, di antaranya Jalan Pansela (Dalam Pembangunan) melewati kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek. Jalan nasional penghubung dengan Kota Yogyakarta melewati jalan Bantul segmen utara, Jalan Lingkar timur Kota Bantul, Jalan Bakulan, dan Jalan Parangtritis segmen selatan. Dan juga Jalan Nasional penghubung Kota Yogyakarta dan Jakarta di kawasan jalan wates segmen Sedayu serta sebagian segmen jalan nasional ring road yogyakarta. Untuk jalan provinsi di antaranya jalan srandakan, jalan bantul segmen selatan, jalan parangtritis segmen utara, jalan wonosari segmen banguntapan dan piyungan, jalan imogiri timur, jalan imogiri barat, dan jalan jogja outering road sedayu-pandak-bantul-imogiri-jetis-pleret-banguntapan. Sistem perkeretaapian di Bantul sudah dibangun sejak zaman kolonial belanda. Jalur kereta api di Bantul terdiri atas jalur yogyakarta - bandung di kecamatan sedayu dengan Stasiun Rewelu (hanya digunakan untuk depo BBM) serta jalur rel kereta mati yang direncanakan akan dihidupkan kembali antara yogyakarta - bantul - brosot dengan stasiun di madukismo, cepit, bantul kota, palbapang, dan srandakan dan juga jalur mati yogyakarta - kota gede - pleret - pundong.
Indonesia
Indonesia saat ini secara de facto terdiri dari 34 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda (Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua, dan DKI Jakarta). Provinsi dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan atau 81.626 daerah setingkat desa. Terdapat berbagai istilah lokal untuk suatu daerah di indonesia misal: kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur; sementara kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota dan wali kota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.