Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Protokol Lusaka
Pada akhir tahun 1993, Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola mendapatkan kendali lebih dari 70% Angola, namun keberhasilan militer pemerintahan pada tahun 1994 memaksa UNITA menuntut perdamaian. Dari bulan November, pemerintah telah mengambil kendali 60% negara. Pimpinan UNITA, Jonas Savimbi menyebut keadaan ini "krisis terparah" sejak pembentukannya. Savimbi yang secara pribadi enggan menandatangani perjanjian, meminta mantan SekJend. UNITA Jend. Eugenio Manuvakola untuk menggantikannya menandatangani perjanjian dan Presiden José Eduardo dos Santos menanggapi dengan meminta MenLu Venancio de Moura mewakili Movimento Popular de Libertação de Angola. Menurut Manuvakola, Savimbi menginginkannya bertindak sebagai kambing hitam