Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Perjanjian Lisboa (2007)
Britania Raya dan Irlandia menarik diri dari keputusan mayoritas layak mengenai urusan kebijakan dan kehakiman. Keputusan ini akan dikaji kembali oleh Irlandia 3 tahun setelah pemberlakuan perjanjian ini. Kedua negara boleh memilih untuk melibatkan diri dalam keputusan mayoritas layak menurut kasus tertentu.