Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa
Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, Markas Besarnya berada di London. Namun pada tanggal 24 Oktober 1949 batu pertama Markas Besar PBB diletakkan di New York. Untuk itu John D. Rockefeller II menghibahkan sekitar 7 hektare tanah di tepi timur Manhattan kepada PBB sebagai asetnya dan sebagai sebuah wilayah Teritorial Internasional. Pada 1951 gedung-gedung utama kompleks ini selesai yaitu Gedung Sidang Umum, gedung-gedung konferensi dan gedung Sekretariat yang tingginya 39 lantai ini. Lalu pada tahun 1961, dibangunlah perpustakaan Dag-Hammarskjöld dan antara tahun 1969-1976 dibangun Gedung UN-Plaza yang berfungsi sebagai hotel dan gedung kantor.
Imam Edy Mulyono
Sekretaris Jenderal (Sekjen PBB) Ban Ki-moon menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) Imam Edy Mulyono sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat (Force Commander United Nations Mission for the Referedum in Western Sahara). Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, dalam keterangan pers. Penunjukan tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai penyumbang pasukan utama pada berbagai misi perdamaian PBB. Penunjukan ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia. Mayjen TNI Imam Mulyono menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personil PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun (2013-2015). MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB (United Nations Peace Keeping Operations/UN PKOs) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 690 (1991), sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacin de Saguia el-Hamra y de Ro de Oro (Frente POLISARIO), pada tanggal 30 Agustus 1988. MINURSO dimandatkan untuk sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memverifikasi penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah Sahara Barat.