Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Timor Belanda
Atas peranan diplomat VOC, Johannes Andreas Paravicini, 48 penguasa dari Solor, Rote, Sawu, Sumba, dan sebagian besar Timor bagian barat bersekutu dengan VOC pada tahun 1756. Hal tersebut menjadi awal kekuasaan Belanda di Timor Barat yang kini dikuasai Indonesia. Tokoh-tokoh yang menandatangani perjanjian tersebut antara lain Jacinto Correa (Hiacijinto Corea), Raja Wewiku-Wehali, dan Pangeran Besar Belu, yang juga menandatangani Perjanjian Paravicini yang mencurigakan atas nama 27 kerajaan yang dahulunya menjadi bawahannya di Timor Tengah. Beruntung bagi Portugis, Wehali tidak cukup kuat lagi untuk menarik semua penguasa lokal ke pihak VOC. Sehingga, 16 dari 27 bekas bawahan Wehali di timur tetap di bawah kekuasaan Portugal, sedangkan Wehali sendiri jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Portugal juga menguasai eksklave di barat laut. Setelah bangkrutnya VOC pada tahun 1799, Timor Barat berada di bawah kekuasaan Belanda langsung (Republik Batavia saat itu). Selama peperangan era Napoleon, Timor Belanda juga dikuasai oleh Britania Raya.