Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Kebebasan media di Uni Eropa
Di Uni Eropa, negara-negara anggota telah berkomitmen untuk menghormati Piagam Hak Asasi Uni Eropa (Hak-hak di bawah Pasal 11 Piagam Uni Eropa sesuai dengan yang diberikan oleh ECHR berdasarkan Pasal 10), yang mulai berlaku dengan Perjanjian Lisbon pada tahun 2009 sebagai Pasal 6(1) TEU. Namun, jauh sebelum berlakunya perjanjian, Mahkamah Hukum Uni Eropa (CJEU) mengakui hak-hak asasi Uni Eropa sebagai prinsip umum hukum Uni Eropa dan menganggapnya sebagai bagian dari kerangka hukum yang mendasari yurisprudensi.