Prefektur (Jepang)
Di bawah seperangkat undang-undang tentang pemerintahan daerah 1888–1890 hingga 1920-an, setiap prefektur (kala itu baru ada 3 "-fu" dan 42 "-ken"; "Hokkai-dō" dan "Okinawa-ken" tunduk pada UU yang berbeda hingga abad ke-20) dibagi atas dan dan setiap distrik dibagi lagi atas dan . Hokkaido memiliki 14 subprefektur yang bertindak sebagai dan prefektur. Beberapa prefektur lain juga memiliki kantor cabang yang menjalankan fungsi administrasi prefektur di luar ibukota. Tokyo, ibu kota Jepang, adalah hasil penggabungan antara kota Tokyo dan prefektur Tokyo di masa lalu, yang hingga hari ini masih berstatus sebagai kota metropolitan sekaligus prefektur.
Jepang
Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.