Rusia
Sebagai satu dari lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB, Rusia memainkan peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Negara ini berpartisipasi dalam Kuartet Timur Tengah dan Pembicaraan Enam Pihak dengan Korea Utara. Rusia merupakan negara anggota G8, Dewan Eropa, OSCE, dan APEC. Rusia juga menjadi pemeran utama di organisasi regional seperti CIS, EurAsEC, CSTO, dan SCO.
Rusia menjadi negara anggota ke-39 dari Dewan Eropa pada tahun 1996. Tahun 1998, Rusia meratifikasi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Dasar hukum untuk hubungan Uni Eropa dengan Rusia adalah Perjanjian Kooperatif dan Kerjasama tahun 1997. Semenjak berakhirnya Uni Soviet, Rusia mengembangkan hubungan yang lebih bersahabat dengan Amerika Serikat dan NATO. Dewan NATO-Rusia didirikan tahun 2002 sehingga Amerika Serikat, Rusia, dan 27 negara NATO lainnya dapat bekerjasama di masa datang.
Rusia menjalin hubungan yang kuat dan positf dengan negara BRIC lainnya. India adalah konsumen militer Rusia terbesar dan kedua negara berbagi hubungan pertahanan dan strategis ekstensif. Dalam beberapa tahun belakangan, negara ini juga menjalin hubungan bilateral yang kuat dengan Tiongkok dengan menandatangani Traktat Persahabatan dan membangun Jalur pipa minyak Trans-Siberia dan jalur pipa gas dari Siberia ke Tiongkok.
Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Rusia meneruskan kursi Uni Soviet, termasuk keanggotaan permanen pada Dewan Keamanan di Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah pembubaran Uni Soviet pada 1991. Suksesi tersebut didukung boleh para bekas anggota USSR dan tidak perlu mengajukan keanggotaan PBB lagi; Rusia melingkupi hampir setengah ekonomi Uni Soviet dan sebagian besar luas lahannya; selain itu, sejarah Uni Soviet dimulai di Rusia. Jika terdapat penerus dari kursi Soviet pada Dewan Keamanan di antara bekas republik-republik Soviet, faktor-faktor tersebut membuat Rusia tampak seperti pilihan logis. Selain itu, karena kekakuan perkataan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kurangnya tujuan sukses, legalitas teknikal dari suksesi tersebut dipertanyakan oleh beberapa pakar hukum internasional.