Hamas
Pada bulan Juni 2008, sebagai bagian dari gencatan senjata yang ditengahi Mesir, Hamas menghentikan serangan roket ke Israel dan melakukan beberapa upaya untuk mencegah serangan oleh organisasi lain. Setelah masa tenang selama empat bulan, konflik meningkat ketika Israel melakukan aksi militer dengan tujuan untuk mencegah penculikan yang direncanakan oleh Hamas, menggunakan terowongan yang digali di bawah pagar keamanan perbatasan, dan menewaskan tujuh operator Hamas. Sebagai pembalasan, Hamas menyerang Israel dengan rentetan roket.] Pada akhir Desember 2008, saat Israel menyerang Gaza dan menarik pasukannya dari wilayah pada pertengahan Januari 2009. Setelah Perang Gaza, Hamas terus memerintah Jalur Gaza dan Israel mempertahankan blokade ekonomi. Pada tanggal 4 Mei 2011, Hamas dan Fatah mengumumkan perjanjian rekonsiliasi yang menyediakan untuk "pembentukan pemerintah Palestina sementara secara bersama" sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan pada 2012. Menurut laporan berita Israel yang mengutip pemimpin Fatah Mahmud Abbas, sebagai syarat bergabung dengan PLO, Khalid Mishaal setuju untuk menghentikan "perjuangan bersenjata" melawan Israel dan menerima Negara Palestina dalam perbatasan tahun 1967, di samping Israel.
Hubungan Indonesia dengan Palestina
Selama Konflik Gaza 2008-2009, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mempertahankan hak dan kedaulatannya. Dia mengatakan bahwa "Perang habis-habisan Israel terhadap Hamas yang tak seimbang dengan sejumlah besar korban jiwa adalah tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Kami mengundang semua pihak untuk membantu menghentikan serangan Israel dan kami akan terus mendukung perjuangan Palestina. Indonesia merasa perlu untuk Dewan Keamanan PBB untuk membuat pertemuan formal dan mengeluarkan resolusi untuk memaksa Israel menghentikan agresinya." Setelah bentrokan armada Gaza pada 31 Mei 2010, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk tindakan Israel. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga mengutuk tindakan tersebut dan mengatakan bahwa blokade Israel di Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional. Selama konflik Israel-Gaza 2014, Pemerintah Indonesia mengutuk agresi militer Israel yang sedang berlangsung di daerah Gaza Palestina, dengan mengatakan bahwa serangan semacam itu dapat merusak kondisi menuju terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel. "Langkah Israel harus ditentang. Sebuah agresi militer yang memperburuk penderitaan yang diderita warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat hingga saat ini karena pengepungan yang sebenarnya adalah sebuah 'hukuman kolektif' terhadap rakyat Palestina," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Joko Widodo mengutuk serangan Israel di Gaza pada tahun 2014.