Kaisar Jepang
Dilihat dari sejarahnya, peran Kaisar Jepang berganti-ganti antara peran simbolis seremonial dan peran seorang penguasa kekaisaran sebenarnya. Sejak berdirinya keshogunan pada tahun 1192, Kaisar Jepang sudah jarang sekali mengambil peran sebagai panglima tertinggi dalam medan pertempuran, tidak seperti kekaisaran di Barat. Kaisar Jepang telah hampir selalu dikendalikan oleh kekuatan politik eksternal, hingga berbagai tingkatan. Faktanya, dari tahun 1192 sampai 1867, shogun, atau bupati "shikken" di Kamakura (1203–1333), merupakan penguasa "de facto" Jepang, meskipun status jabatan mereka ditunjuk oleh Kaisar. Setelah Restorasi Meiji pada tahun 1867, Kaisar adalah perwujudan dari semua kekuasaan yang berdaulat di dunia, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Meiji tahun 1889. Status Kaisar Jepang saat ini hanya sebatas simbol negara sejak Konstitusi tahun 1947, tanpa memiliki kewenangan politik.
Kantaro Suzuki
Sekalipun demikian, Kantaro Suzuki berusaha keras agar Jepang menghentikan peperangan dan menerima Proklamasi Potsdam. Salah satu upayanya yang juga dilakukan adalah menanti jasa baik Uni Soviet yang masih terikat perjanjian pakta netralitas Soviet-Jepang dengan perjanjian antara Vyaceslav Molotov-Matsuoka yang berakhir April 1946. Ketika upayanya menggunakan jasa baik Soviet gagal dengan keluarnya pernyataan perang dari Soviet pada tanggal 9 Agustus 1945, beberapa saat setelah bom atom dijatukan di Nagasaki, Kantaro Suzuki dan dewan enam besar memutuskan meminta Kaisar Hirohito agar memberikan keputusannya setelah rapat 6 besar gagal mencapai kesepakatan untuk menghentikan peperangan. Dalam peristiwa yang dikenal sehagai ""Japan Longest Day"" (Hari terpanjang di Jepang), Kaisar akhirnya memerintahkan penghentian peperangan. Setelah itu, Kantaro Suzuki dan kabinetnya mengumumkan secara resmi pernyataan penghentian peperangan melalui radio dan telegram, dengan suatu permintaan agar Kaisar tetap dipertahankan dari tahtanya, sekalipun dalam ancaman bayang bayang pemberontakan militer loyalis Angkatan Darat di bawah pimpinan Mayor Kenji Hatanaka, staf dari Kementrian Peperangan yang sempat menguasai Istana Kaisar dan berupaya menekan Kaisar agar tetap berada ""di jalan kesatria"" dengan membatalkan keputusan untuk menghentikan peperangan. Pemberontakan itu gagal setelah diketahui bahwa pucuk pimpinan militer menyatakan taat kepada keputusan Kaisar.