Sejarah Pertahanan Indonesia
Gerakan teror Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Jawa Barat, dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang menolak pembubaran Negara Pasundan, walaupun menggunakan APRA sebagai mitos untuk memengaruhi opini masyarakat Jawa Barat, namun karena tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat, maka gebrakan operasi militernya hanya berlangsung beberapa hari dan pada akhirnya dengan mudah dapat ditumpas oleh aparat keamanan Negara Indonesia.
Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana segerombolan orang bersenjata di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan pasukan khusus (Korps Speciaale Troepen), masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.
Latar belakang
Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia" (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan tentara KNIL dan yang desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.
Michel Aflaq
Partai Ba'ath menduduki 20 kursi, turun dari 22, dalam pemilihan 1961. Pada 1962, setelah empat tahun, Aflaq mengadakan Kongres Kelima di Homs. Al-Hawrani tidak diundang; sel-sel yang masih aktif dan mencela perintah Aflaq, dan kaum Ba'athis yang menjadi Nasseris pada masa RAB, tidak diundang pada kongres tersebut. Aflaq terpilih kembali menjadi Sekretaris Jenderal Komando Nasional, dan memerintahkan pendirian kembali organisasi Ba'ath regional Suriah. Pada kongres tersebut, Aflaq dan Komite Militer, melalui Muhammad Umran, mengadakan kontak untuk pertama kalinya; komite tersebut meminta ijin untuk mengadakan kudeta; Aflaq mendukung persekongkolan tersebut. Setelah kesuksesan Kudeta Irak Februari 1963, yang dipimpin oleh Cabang Wilayah Irak dari Partai Ba'ath, Komite Militer memutuskan untuk melakukan kudeta melawan kepresidenan Nazim al-Kudsi. Revolusi 8 Maret, sebuah kudeta militer yang diluncurkan pada 1963, meraih kesuksesan, dan gerakan Ba'athis didirikan di Suriah. Perintah pertama para pembuat rencananya adalah mendirikan Dewan Komando Revolusioner Nasional (DKRN), yang terdiri dari seluruh Ba'athis dan Nasseris, dan dikendalikan oleh personil militer ketimbang sipil dari awal permulaannya.