Prefektur (Jepang)
Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, "Tōkyō-fu" menjadi "Tōkyō-to", dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur "(dengan kata lain, otoritas "Metropolitan")". Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil "chiji", melainkan "chōkan" (~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti di era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.
Tokyo
Edo menjadi ibukota "de facto" di Jepang meskipun kaisar tinggal di Kyoto, ibu kota kerajaan. Setelah sekitar 263 tahun, pemerintah shogun digulingkan di bawah bendera pemulihan pemerintahan kaisar. Pada tahun 1869, ketika Kaisar Meiji pindah ke Edo di usia 17 tahun, Tokyo sudah menjadi pusat politik dan kebudayaan negara, kemudian dijadikan ibu kota kerajaan "de facto" oleh istana sementara bekas Istana Edo menjadi Istana Kerajaan. Kota Tokyo didirikan lalu tetap menjadi ibu kota negara sehingga status kotanya dicabut pada tahun 1943 untuk digabungkan dengan "Wilayah Metropolitan" Tokyo.