Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Angkatan Darat Bela Diri Jepang
Pada tahun 2015, Parlemen Jepang meloloskan hukum yang memperbolehkan reinterpretasi Pasal 9. Pasukan Bela Diri berlatih dengan pasukan Amerika dalam unit serangan amfibi yang didesain untuk mengambil alih pulau terpencil.Direorganisasi dari Pasukan Kesiapan Pusat pada 27 Maret 2018. Dalam keadaan perang akan memimpin dua hingga lima pasukan.JGSDF saat ini memiliki 9 divisi aktif bertugas (1 lapis baja, 8 infanteri)JGSDF saat ini memiliki 6 brigade aktif dan satu brigade amfibi yang baru sebagian dibentuk