Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Bendera Jepang
Ketika "Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional" disahkan, dimensi bendera tersebut sedikit berubah. Keseluruhan ratio bendera tersebut diubah menjadi dua unit panjang dengan tiga unit lebar (2:3). Lingkaran merah bergeser ke bagian tengah, namun ukuran lingkaran secara keseluruhan tetap sama. Latar belakang bendera tersebut berwarna biru dan lingkaran surya berwarna , namun nuansa warna tetap tidak didefinisikan pada hukum 1999. Satu-satunya petunjuk yang diberikan mengenai warna merah bahwa itu adalah "dalam" naungan.