Primat (uskup)
Dalam Gereja Barat, primat adalah seorang uskup agung (atau dalam beberapa kejadian, adalah uskup sufragan ataupun uskup yang sudah tidak memimpin sebuah keuskupan) yang memimpin sebuah takhta (disebut sebagai primas) yang memiliki kehormatan pertama di atas uskup lain di dalam provinsinya atau di dalam beberapa provinsi (atau bagian dari provinsi); seperti sebuah Gereja ‘kebangsaan’ dalam arti politik atau budaya masa lalu. Keistimewaan yang dimiliki seorang primat antara lain hak untuk memanggil dan memimpin konsili satu bangsa atau negara, memahkotai raja atau ratu, mendengarkan pengaduan dari metropolitan atau pengadilan keuskupan, dan menempati posisi paling terhormat. Kehormatan ini tidak memberi tambahan kekuasaan atas keuskupan agung atau keuskupan lain dalam wilayahnya. Tambahan kekuasaan yang dimaksud, dimiliki oleh uskup metropolitan atas keuskupan sufragan dalam provinsinya.
Sinode
Jika "sinode" dan "konsili" biasanya mengacu pada suatu pertemuan tidak tetap, maka istilah "Sinode Para Uskup" digunakan sebagai sebutan bagi suatu badan tetap yang dibentuk pada 1965 sebagai badan penasihat Sri Paus. Sinode para uskup menyelenggarakan sidang-sidang yang menghimpun uskup-uskup dan pemimpin-pemimpin tarekat yang dipilih oleh konferensi-konferensi waligereja atau serikat-serikat pemimpin tarekat, atau yang ditunjuk oleh Sri Paus, guna memberi suara atas proposal-proposal ("propositiones") yang akan diajukan untuk dipertimbangkan oleh Sri Paus, dan yang pada praktiknya digunakan oleh Sri Paus sebagai dasar pembuatan "imbauan apostolik pascasinode" Sri Paus mengenai tema-tema yang dibahas. Meskipun boleh menyuarakan kehendak bersama, sinode para uskup tidak mengeluarkan keputusan, kecuali jika diberi wewenang untuk itu oleh Sri Paus dalam kasus-kasus tertentu, dan sekalipun telah diberi wewenang untuk itu, keputusan sinode para uskup masih harus meminta pengesahan dari Sri Paus. Sri Paus berkedudukan sebagai ketua sidang atau pihak yang berwenang menunjuk ketua sidang, pihak yang berwenang menentukan agenda sidang, serta pihak yang berwenang membuka, menunda, dan mengakhiri sidang.