Partai Masyumi
Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, Mohammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi, bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya, oleh karena itu mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintahan koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet.
Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
Ketua umum PP PAFI tahun 1946, 1948, 1950, dijabat oleh Drs.Z. Abidin sampai dengan tahun 1960. Sampai dengan MUNAS ke-9 tahun 1980 ketua umum dijabat oleh Harsono Radjak Mangunsudarso. Pada MUNAS ke-9 tahun 1980 Harsono Radjak Mangunsudarso dikukuhkan lagi sebagai ketua umum dengan sekretaris jenderal yang dijabat oleh M. Rusdi. Pada MUNAS ke-10 tahun 1990 ketua umum PP PAFI dijabat oleh M. Rusdi dengan sekretaris Jenderal dijabat oleh Hakimi Malik, S.H.