Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Perjanjian Lisboa (2007)
Beberapa ciri utama Perjanjian Eropa ialah sebuah Piagam Hak Asasi Uni Eropa, kantor Kebijakan Luar Negeri yang disatukan, perluasan bidang tugas Parlemen Eropa, proses pengambilan suara yang lebih berdasarkan mayoritas, adanya sebuah jabatan Presiden Dewan Eropa serta entitas undang-undang yang satu.