Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Hari Konstitusi (Korea Selatan)
Meski Korea sudah dibebaskan dari kekuasaan Jepang pada akhir Perang Dunia II, 15 Agustus 1945, Semenanjung Korea berada di tengah-tengah Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pemilihan umum untuk Dewan Nasional baru diadakan pada 10 Mei 1948 di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anggota dewan terpilih menyusun konstitusi, dan menetapkan sistem satu kamar dan sistem presidensial. Konstitusi ini disahkan secara formal dan diproklamasikan oleh Presiden Syngman Rhee pada 17 Juli 1948.