Konstitusi Apostolik
Berdasarkan sifat dasarnya, konstitusi apostolik diperuntukkan kepada publik. Konstitusi umum menggunakan nama "Konstitusi Apostolik", dan menampung masalah-masalah resmi gereja, seperti penyebar-luasan undang-undang atau ajaran-ajaran pasti gereja. Bentuk-bentuk "Konstitusi Dogmatis" dan "Konstitusi Pastoral" adalah nama-nama yang kadang-kadang digunakan untuk memperjelas tujuan dikeluarkannya dokumen tersebut.
Konstitusi Estonia
Karena ketidakstabilan pemerintahan yang kronis (18 pemerintahan dipimpin oleh 10 Ketua Negara), dilakukan upaya-upaya untuk mengubah Konstitusi. Dalam sebuah referendum yang diadakan pada tahun 1932, para pemilih menolak dua usulan konsep Konstitusi baru, tapi konsep ketiga yang diusulkan oleh Liga Veteran Perang Kemerdekaan Estonia atau Gerakan Vaps yang merakyat disahkan dalam referendum tahun 1933 dan mulai berlaku sejak 24 Januari 1934. Konstitusi kedua ini memberikan kekuatan yang luas kepada kepala negara, masih disebut Ketua Negara, dan mengurangi ukuran dan kekuatan Riigikogu. Ketua Negara memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan berdasarkan kekuatan hukum. Untuk mencegah Gerakan Vaps masuk dalam kekuasaan di bawah Konstitusi baru ini, Konstantin Päts, yang menjabat sebagai "Perdana Menteri dalam Tugas Ketua Negara" yang menunda pemilihan umum, merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada 12 Maret 1934. Ia kemudian menangguhkan Konstitusi itu dan memulai persiapan Konstitusi ketiga.