Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Bendera Jepang
Sekolah-sekolah telah menjadi pusat kontroversi mengenai lagu kebangsaan dan bendera nasional. Dewan Pendidikan Tokyo meminta penggunaan lagu kebangsaan dan bendera tersebut pada saat acara-acara dibawah yurisdiksi mereka. Perintah tersebut memerintahkan guru-guru sekolah untuk melakukan penghormatan terhadap kedua simbol tersebut atau berisiko kehilangan pekerjaan mereka. Sejumlah penentang menyatakan bahwa peraturan tersebut melanggar Konstitusi Jepang, namun Dewan telah berpendapat bahwa sejak sekolah-sekolah adalah badan-badan pemerintahan, karyawan mereka memiliki kewajiban untuk mengajarkan murid-murid mereka bagaimana menjadi warga Jepang yang baik. Sebagai tanda protes, sekolah-sekolah menolak untuk mengibarkan "Hinomaru" pada kelulusan sekolah dan sejumlah orangtua merobek bendera tersebut. Para guru gagal melakukan penentangan kepada Gubernur Tokyo Shintarō Ishihara dan para pimpinan senior yang menyuruh guru-guru untuk melakukan penghormatan terhadap "Hinomaru" dan "Kimigayo". Setelah penentangan sebelumnya, Persatuan Guru Jepang menerima penggunaan bendera dan lagu kebangsaan tersebut, namun Persatuan Seluruh Guru dan Staf Jepang yang berjumlah lebih kecil tetap menentang kedua simbol tersebut dan penggunaannya dalam sistem sekolah.