Perpustakaan Parlemen Jepang
Seusai Perang Dunia II, Konstitusi Jepang menetapkan Parlemen Jepang sebagai satu-satunya lembaga pembuat hukum. Pada tahun 1947, pasal 130 Undang-Undang Parlemen ("Kokkaihō") tahun 1947 menetapkan pendirian perpustakaan parlemen sebagai lembaga riset di parlemen. Undang-undang tersebut diikuti Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang tahun 1947 yang menetapkan pembentukan Perpustakaan Parlemen Jepang dari penggabungan perpustakaan di Majelis Rendah dan Majelis Bangsawan. Perpustakaan yang dibentuk dinyatakan kurang memadai sebagai pusat riset. Oleh karena itu, konsultan perpustakaan diundang dari Amerika Serikat. Setelah pendapat mereka didengar di parlemen, Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang ditetapkan pada tahun 1948 yang sekaligus membatalkan undang-undang serupa tahun 1947. Dalam penyusunannya, undang-undang tahun 1948 sangat dipengaruhi oleh konsultan perpustakaan dari Amerika Serikat. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat dijadikan sebagai model sewaktu mendirikan Perpustakaan Parlemen Jepang. Sama halnya dengan Perpustakaan Kongres, Perpustakaan Parlemen Jepang didirikan sebagai perpustakaan parlemen sekaligus perpustakaan nasional.
Kepala perpustakaan yang pertama adalah ahli hukum Tokujirō Kanamori yang mantan Menteri Negara Konstitusi ketika Konstitusi Jepang ditulis. Setelah perpustakaan didirikan tanggal 25 Februari 1948, ahli estetika Masakazu Nakai, mantan Kepala Perpustakaan Kota Onomichi diangkat sebagai wakil kepala. Istana Akasaka dipilih sebagai gedung sementara sebelum perpustakaan dibuka secara resmi pada 5 Juni 1948.
Majelis Nasional Pakistan
Dalam Konstitusi yang disahkan Majelis Nasional pada April 1973, dijelaskan mengenai negara Pakistan yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan federal parlementer, dengan Presiden sebagai Kepala Negara yang bersifat seremonial dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih. Berdasarkan Pasal 50 dari Konstitusi, lembaga legislatif merupakan Majlis-e-Shoora (Parlemen), yang terdiri dari Presiden, Majelis Nasional, dan Senat. Majelis Nasional membuat undang-undang federal. Dan melalui debat, mosi, jam bertanya, dan Komite Tetap, Majelis Nasional dapat mengawasi pemerintah. Hal ini memastikan bahwa kinerja pemerintah tetap berada dalam parameter yang ditetapkan dalam Konstitusi, dan tidak melanggar hak-hak dasar warga. Parlemen dapat mengevaluasi anggaran negara dan mengendalikan pengeluaran pemerintah. Senat, majelis tinggi dari Parlemen, beranggotakan perwakilan dari provinsi dengan jumlah yang sama sehingga dapat menyeimbangkan ketimpangan antarprovinsi di Majelis Nasional, yang jumlah anggota didasarkan pada jumlah penduduk di provinsi. Senat berperan untuk menjaga persatuan dan harmoni nasional dan bekerja sebagai faktor stabilisasi federasi. Senat beranggotakan 104 orang dengan masa jabatan enam tahun dengan pemilihan untuk senator diadakan setiap tiga tahun. Majelis Nasional terdiri dari 342 anggota. Konstitusi memberikan wewenang pada Presiden untuk membubarkan Majelis Nasional, tetapi Senat tidak dapat dibubarkan. Hanya Parlemen yang dapat mengubah Konstitusi, dengan dua pertiga suara mayoritas di masing-masing majelis.