Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Douglas MacArthur
MacArthur selaku Panglima Tertinggi Blok Sekutu ("Supreme Commander for the Allied Powers", disingkat SCAP) di Jepang bersama dengan staf-stafnya membantu negeri matahari terbit tersebut membangun kembali negaranya, menghapuskan militerisme dan ultranasionalisme, memperkuat kebebasan sipil dan politik, mendirikan pemerintahan yang demokratis, serta merintis jalan baru yang kelak akan menjadikan Jepang sebagai salah satu kekuatan industri terbesar di dunia. Jepang saat itu masih dikendalikan oleh AS, sehingga MacArthur menjadi penguasa "de facto" Jepang dari tahun 1945 hingga 1948. Pada tahun 1946, staf MacArthur merumuskan sebuah konstitusi baru yang melucuti wewenang militer Kaisar. Konstitusi tersebut (yang mulai berlaku pada 3 Mei 1947) mendirikan sebuah pemerintahan dengan sistem parlementer, dan berdasarkan sistem tersebut, Kaisar hanya dapat bertindak berdasarkan nasihat para menterinya. Di dalam konstitusi tersebut terdapat Pasal 9 yang mencabut hak negara untuk menyatakan perang dan melarang keberadaan angkatan darat, laut, dan udara. Konstitusi tersebut juga memberdayakan perempuan, menjamin hak asasi manusia, melarang diskriminasi ras, memperkuat wewenang Parlemen dan Kabinet, serta mendesentralisasi polisi dan pemerintahan daerah.