Agama di Indonesia
Pemerintah telah berniat untuk mengurangi konflik atau ketegangan tersebut dengan pengusulan kerjasama antar agama. Kementerian Luar Negeri, bersama dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang dipegang oleh Sarjana Islam Internasional, memperkenalkan ajaran Islam moderat, yang mana dipercaya akan mengurangi ketegangan tersebut. Pada 6 Desember 2004, dibuka konferensi antar agama yang bertema “Dialog Kooperasi Antar Agama: Masyarakat Yang Membangun dan Keselarasan”. Negara-negara yang hadir di dalam konferensi itu ialah negara-negara anggota ASEAN, Australia, Timor Timur, Selandia Baru dan Papua Nugini, yang dimaksudkan untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama antar kelompok agama berbeda di dalam meminimalkan konflik antar agama di Indonesia. Pemerintah Australia, yang diwakili oleh menteri luar negerinya, Alexander Downer, sangat mendukung konferensi tersebut.
Perluasan Perbara
Lokasi geografis negara itu agak menghalangi masuknya PNG menjadi anggota ASEAN. Meski berada tidak lebih jauh dari Jakarta, kantor pusat ASEAN, dibandingkan dengan Myanmar utara, PNG secara geografis bukanlah bagian dari Asia Tenggara, ataupun daratan Asia. Ketika negara itu diberikan status pengamat psda 1976, diakui bahwa PNG memiliki wilayah politik dan ekonomi yang sama dengan anggota ASEAN, dan terhubung secara geografis, karena negara membentuk setengah dari pulau besar New Guinea, dengan provinsi Papua dan Papua Barat milik Indonesia yang membentuk paruhan lainnya. Sejak itu, Papua Nugini telah menanti dalam ketidakpastian selama 35-tahun yang panjang sambil mengharapkan izin untuk menjadi anggota penuh.