Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Bendera Jepang
Sebelum pemungutan suara, mereka menyatakan untuk memisahkan rancangan undang-undang tersebut di Parlemen. Profesor Universitas Waseda Norihiro Kato menyatakan bahwa "Kimigayo" adalah sebuah isu terpisah yang lebih kompleks ketimbang bendera "Hinomaru". Upaya untuk menjadikan hanya "Hinomaru" sebagai bendera nasional oleh PDJ dan partai lainnya dari hasil pemungutan suara ditolak oleh Parlemen. Dewan Perwakilan mengesahkan hasil tersebut pada tanggal 22 Juli 1999, dengan 403 dari 86 suara. Undang-undang diserahkan ke Majelis Tinggi pada tanggal 28 Juli and disahkan pada tanggal 9 Agustus. Keputusan ini kemudian dijadikan undang-undang pada tanggal 13 Agustus.