Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis tidak sah di Jepang. Pasal 24 dari Konstitusi Jepang menyatakan bahwa "Perkawinan didasari hanya pada persetujuan kedua belah jenis kelamin dan akan dipertahankan melalui saling kerja sama dengan hak yang setara antara suami dan istri sebagai dasarnya." Pasal 24 dibuat untuk menciptakan kesetaraan antara kedua jenis kelamin dalam perkawinan, berbeda dengan situasi hukum sebelum perang di mana suami/ayah secara sah diartikan sebagai kepala rumah tangga dan perkawinan membutuhkan izin dari kepala keluarga laki-laki.