Baha'i
Umat Bahá'í telah mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak permulaannya. Bahá'í International Community ("Masyarakat Internasional Bahá'í"), suatu badan yang berada di bawah arahan Balai Keadilan Sedunia, memiliki status "hak berkonsultasi" dengan organisasi-organisasi PBB yang berikut ini:Bahá'í International Community memiliki kantor di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa, juga perwakilan di komisi-komisi PBB regional serta kantor-kantor lainnya di Addis Ababa, Bangkok, Nairobi, Roma, Santiago dan Wina. Pada tahun-tahun terakhir ini suatu "Kantor Lingkungan Hidup" dan "Kantor untuk Kemajuan Kaum Perempuan" telah didirikan sebagai bagian dari Kantor PBB Bahá'í International Community itu. Agama Bahá'í juga telah bekerja bersama dalam mengembangkan program-program dengan berbagai instansi PBB lainnya. Dalam "Millennium Forum" dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000, seorang Bahá'í menjadi satu-satunya orang non-pemerintah yang diundang untuk memberikan pidato.
Resolusi ES-10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Usai gagalnya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembatalan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota negara oleh negara manapun tiga hari sebelumnya karena diveto A.S., Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan bahwa Majelis Umum akan mengadakan pemungutan suara untuk draf resolusi penarikan deklarasi Amerika Serikat. Ia menggunakan Resolusi 377 (disebut juga resolusi "Bersatu untuk Perdamaian") untuk membatalkan veto. Resolusi ini menyatakan bahwa Majelis Umum dapat menyelenggarakan Sidang Istimewa Darurat untuk membahas suatu persoalan "dengan tujuan memberi saran bersama yang layak kepada negara-negara anggota" apabila Dewan Keamanan tidak mampu bertindak.