Demokrasi
Menurut Freedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral (naik dari 40 pada tahun 1972). Menurut World Forum on Democracy, jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk dunia.
Defisit demokrasi
Jika demokrasi hanya dimaknai sebagai kesuksesan menyelenggarakan pemilihan umum tanpa konflik, kita (Indonesia) sudah melaksanakannya. Tetapi permasalahannya ialah implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan negara sehari-hari.
Demokrasi yang sehat terjadi bila ada penegakan hukum yang bebas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Namun, makna ini nyatanya mengalami defisit karena hukum mengalami peradangan dan baru tegak dan tegas jika mendapat tekanan, dengan begitu hukum bekerja di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Terlebih setelah Reformasi, Indonesia dilihat menjadi salah satu negara dengan perkembangan demokrasi yang paling cepat. Pandangan ini terutama muncul setelah banyak orang yang melihat pemilihan-pemilihan umum berjamuran di mana-mana baik dari level kepala desa hingga Presiden. Selain itu, juga muncul perubahan-perubahan lain di struktur pemerintahan, seperti pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diharapkan dapat menghentikan berbagai praktik korupsi yang di berbagai institusi pemerintahan. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pernah memuji Indonesia sebagai role-model, khususnya bagi Myanmar dan negara-negara di Timur Tengah, karena telah mengalami transisi dari pemerintahan yang otoritarian menuju demokrasi yang tumbuh pesat dengan populasi yang mayoritas Muslim.