Partai Masyumi
Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, Mohammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi, bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya, oleh karena itu mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintahan koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet.
Ketua Majelis Nasional Vietnam
Ketua pertama dari Komite Pendirian Majelis Nasional adalah cendekiawan Nguyễn Văn Tố; ia bukanlah anggota Partai Komunis. Pada 3 Maret 1946, di bawah kepemimpinan Nguyễn Văn Tố, Majelis Nasional membentuk pemerintahan pertama Republik Demokratik Vietnam. Nguyễn Văn Tố digantikan pada 9 November 1946 oleh Bùi Bằng Đoàn, seorang penyair dan anggota non-Partai Komunis lainnya. Meskipun ia tak pernah menjadi anggota Partai Komunis, ia berkomitmen menjadi seorang revolusioner. Tôn Đức Thắng meneruskan Bùi Bằng Đoàn dalam jabatan ketua pada 1955, dan menjadi ketua pertama yang merupakan seorang anggota Partai Komunis. Trường Chinh menjadi ketua keempat dan paling lama menjabat dari Majelis Nasional dalam sejarah Vietnam, memegang jabatan dari 1960 sampai 1981, saat ia menjadi ketua Dewan Negara, sebuah jabatan yang baru didirikan. Nguyễn Hữu Thọ, yang berasal dari wilayah Selatan, menggantikan Trường pada 1981, sebagai ketua, namun ia tak menjadi anggota Politbiro. Nguyễn Hữu Thọ mundur dari jabatan ketua pada 1987, dan digantikan oleh Lê Quang Đạo, anggota non-Politbiro lainnya. Sama halnya dengan Nguyễn Hữu Thọ, masa jabatan Lê Quang Đạo berlangsung selama satu masa jabatan.