Kerja rodi
Kerja rodi (Bahasa Banjar: Erakan) adalah suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang berupa pengerahan tenaga rakyat membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintahan kolonial itu sendiri. Berbeda dengan kerja paksa yang menggunakan tenaga tawanan atau tahanan, kerja rodi cenderung mengunakan "Rakyat Bebas" dan kadang masih mendapatkan upah, walau sedikit.
Contoh pemerintahan kolonial yang menerapkan kerja rodi ialah pemerintahan VOC dan Hindia Belanda di Indonesia.
Kerja rodi ini oleh pemerintahan Kolonial Belanda diperhalus istilahnya menjadi "Kerja Wajib Negara" atau "Heerendiensten".
Tarekat religius Katolik
Semua ini ditujukan bagi ibadah dan pelayanan Ilahi di dalam lingkup komunitas mereka masing-masing. Hal ini dicapai melalui doa-doa, praktik penitensi, dan macam-macam aktivitas spiritual dan kegiatan mandiri lainnya. Di Indonesia mereka disebut sebagai kaum rubiah. Contoh kaum rubiah ini misalnya: kaum Trapis dan Kartusian (di Indonesia tidak ada), Karmelit dan Klara Miskin.
Institusi aktif ditujukan bagi pelayanan pastoral dan berbagai karya apostolik. Institusi campuran menggabungkan unsur kontemplatif dan aktivitas sosial. Meskipun pada umumnya institusi baik pria maupun wanita dapat digolongkan sebagai aktif, semuanya memiliki aspek-aspek kontemplatif.
Komunitas-komunitas klergi yang seluruh anggotanya pria, adalah mereka yang para anggotanya umumnya adalah para imam. Sedangkan institusi-institusi non-klergi maupun awam terdiri dari para bruder.
"Hidup Selibat dan Perannya dalam Gereja dan Dunia" adalah topik dari sidang Sinode Uskup yang ke sembilan yang berlangsung antara 2 sampai 29 Oktober 1994.
Beberapa dari institusi yang tercantum di bawah ini memiliki status khusus karena anggota-anggotanya, meskipun hidup seperti layaknya kaum religius, tidak menyatakan kaul religius. Contoh-contohnya antara lain: Bapa Maryknoll, Oratorian Santo Philip Neri, kaum Paulus dan Sulpisian. Mereka disebut komunitas kaum apostolik dan diatur dalam Kanon nomor 731 sampai 746 dalam Hukum Kanon Gereja.