Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Death's Notice
Sebuah undang-undang pemeliharaan kemakmuran negara diberlakukan di sebuah negara fiktif distopia berdekatan dengan Jepang. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pada tahun pertama sekolah dasar, seluruh pelajar diwajibkan mendapat suntikan vaksin. Sebagian kecil dari suntikan tersebut disertai dengan nano kapsul yang dikendalikan jarak jauh akan membunuh penerima pada saat berusia 18-24 tahun. Pemerintah berpendapat bahwa ancaman kematian tiba-tiba tersebut akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran warga negara. Kemakmuran memang berhasil ditingkatkan harus dibayar mahal dengan nyawa penduduk. Warga negara yang tidak setuju dan memprotes undang-undang ini akan dianggap sebagai penjahat dengan "dekadensi pemikiran" dan harus menjalani hukuman rehabilitasi cuci otak di kamp konsentrasi.