Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Mahkamah Agung Jepang
Berdasarkan konstitusi pasal 81 dikatakan bahwa " sebagai peradilan terakhir dengan kewenangan untuk memutuskan keabsahan hukum dari setiap hukum, aturan, regulasi, ataupun tindakan resmi".
Supreme Court juga bertanggung jawab dalam mengangkat hakim pada peradilan dibawahnya, memutuskan prosedur judisial, meninjau sistem judisial Jepang, termasuk segala suatu aktivitas dari jaksa penuntut umum dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap hakim dan perangkat hukum lainnya.
Untuk persidangan perkara konstitusional maka majelis yang berwenang adalah majelis besar yang terdiri dari 15 orang hakim.
Badan peradilan ini juga memiliki 2o panitera yang berfungsi sebagaimana fungsi panitera pada badan peradilan tinggi Amerika.