Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Troika Eropa
Seiring diratifikasinya Perjanjian Lisbon tahun 2009, jabatan Sekretaris Jenderal Dewan dipisah dari Perwakilan Tinggi CFSP dan diberi mandat melanjutkan tugas Komisaris Eropa Bidang Hubungan Luar Negeri. Karena tersisa dua jabatan saja, status troika Uni Eropa masih belum jelas.