Baha'i
Umat Bahá'í telah mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak permulaannya. Bahá'í International Community ("Masyarakat Internasional Bahá'í"), suatu badan yang berada di bawah arahan Balai Keadilan Sedunia, memiliki status "hak berkonsultasi" dengan organisasi-organisasi PBB yang berikut ini:Bahá'í International Community memiliki kantor di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa, juga perwakilan di komisi-komisi PBB regional serta kantor-kantor lainnya di Addis Ababa, Bangkok, Nairobi, Roma, Santiago dan Wina. Pada tahun-tahun terakhir ini suatu "Kantor Lingkungan Hidup" dan "Kantor untuk Kemajuan Kaum Perempuan" telah didirikan sebagai bagian dari Kantor PBB Bahá'í International Community itu. Agama Bahá'í juga telah bekerja bersama dalam mengembangkan program-program dengan berbagai instansi PBB lainnya. Dalam "Millennium Forum" dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000, seorang Bahá'í menjadi satu-satunya orang non-pemerintah yang diundang untuk memberikan pidato.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Tiongkok (Republic of China, ROC) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan diangkat oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V, Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1949, akibat Perang Saudara Tiongkok, pemerintahan ROC pimpinan Kuomintang kehilangan kontrol efektif atas Tiongkok daratan dan berpindah ke pulau Taiwan, dan pemerintahan pimpinan Partai Komunis dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dideklarasikan pada 1 Oktober 1949, mengambil alih Tiongkok daratan. Pada 18 November 1949, PBB mengakui pembentukan Pemerintahan Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok; namun, Pemerintahan Republik Tiongkok masuk mewakili Tiongkok di PBB, meskipun yuridiksi ROC atas Taiwan dan sejumlah pulau kecil berukuran lebih kecil dibandingkan dengan yuridiksi RRT atas Tiongkok daratan. Kedua belah pihak menolak proporsal kompromi untuk mengijinkan kedua negara tersebut ikut dalam PBB, berdasarkan pada kebijakan Satu Tiongkok.