Partai Masyumi
Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, Mohammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi, bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya, oleh karena itu mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintahan koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet.
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
Pada tanggal 26 Oktober 1995, mantan anggota Partai Nasional Indonesia Supeni membentuk Serikat Nasional Indonesia (PNI). Dengan jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998, muncul kesempatan untuk menghidupkan kembali Partai Nasional Indonesia. Pada sebuah pertemuan pada tanggal 20 Mei 1998 diputuskan untuk mengubah nama Serikat Nasional Indonesia, dan pada tanggal 17 Juni 1998, Partai Nasional Indonesia (PNI) diumumkan. Kemudian dikenal sebagai PNI-Supeni untuk membedakannya dari versi PNI lainnya, yang semuanya mengklaim sebagai keturunan partai tua, kemudian partai ini memperebutkan pemilihan legislatif tahun 1999, memenangkan 0,36% suara, dan namun tidak memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.