Yerusalem
Pada tanggal 5 Desember 1949, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, memproklamirkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan sejak saat itu semua cabang pemerintahan Israel—legislatif, yudisial, dan eksekutif—berada di sana, kecuali Kementerian Pertahanan yang mana terletak di HaKirya di Tel Aviv. Pada saat proklamasi tersebut Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania, karenanya hanya Yerusalem Barat yang diproklamasikan sebagai ibu kota Israel.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Pada Maret 2011, sebuah rancangan undang-undang baru bernama Undang-Undang Kedutaan Besar dan Pengakuan Yerusalem 2011 (H.R. 1006) diajukan di Kongres. RUU ini disponsori oleh 14 Anggota Kongres, termasuk Ketua Subkomite Eropa DPR Dan Burton (R), Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Ileana Ros-Lehtinen (R), dan Ketua Subkomite Timur Tengah DPR Steve Chabot (R). RUU ini akan menghapus hak penangguhan presiden sesuai UU 1995, memindahkan Kedutaan Besar A.S. di Tel Aviv ke Yerusalem, dan menegaskan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terpisahkan. Pada akhir 2011, RUU ini dinyatakan tidak lolos karena tidak disetujui Komite Urusan Luar Negeri DPR.