Orde Baru
Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.
Jalur ABG
Di era Orde Baru, bila militer menjadi stbilisator dan birokrasi sebagai regulator dan penggerak, maka Golkar menjadi penjaga kans kekuasaan militer dalam pemilihan umum sebagai kendaraan politik yang sejajar dengan partai politik. Pertama klai Golkar ikut dalam pemilihan umum Orde Baru adalah pada pemillihan umum 1971, dan seterusnya sebanyak enam kali pemilihan umum yang hasilnya selalu menjadi pemenang dan terus menjadikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemenangan Golkar itu tak lepas dari peran dominasi militer dan pegawai negeri sipil (Korps Pegawai Negeri) atau kelompok birokrat yang kemudian dibentuk sebuah doktrin sindikalisme monoloyalitas hanya kepada Golongan Karya dan Presiden Soeharto, yaitu mewajibkan seluruh pegawai negeri untuk memilih Golkar saat pemilihan umum.