Badan Intelijen Pusat
Tahun 1949, Central Intelligence Agency Act (Hukum publik 81-110) mengizinkan CIA memakai prosedur fiskal dan administratif rahasia dan mengecualikan lembaganya dari sebagian besar batas pemakaian dana Federal. Peraturan ini juga tidak mewajibkan CIA mengungkap "organisasi, fungsi, pejabat, jabatan, gaji, atau jumlah karyawannya." CIA Act menciptakan program "PL-110" untuk menangani para pembelot dan "orang asing penting" lainnya yang berada di luar prodsedur imigrasi normal, serta memberikan kehidupan samaran dan bantuan ekonomi kepada mereka.
Aktivitas CIA di Indonesia
Di dalam sebuah percakapan di Washington sekitar 1958, Militer attaché Indonesia untuk Amerika menyebutkan bahwa terdapat banyak tokoh dan pembesar di Indonesia yang siap untuk bangkit melawan Presiden Sukarno jika mereka diberi sedikit dukungan dan dorongan dari Amerika Serikat. Salah satu dari pembesar dan tokoh ini adalah seorang staff CIA yang kemudian melaporkan pembicaraan diatas ke Frank Wisner, Deputi Direktor Perencanaan (Deputy Director of Plans).