Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009
Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009. Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.
Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi, yang ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Partai ini didirikan dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan pada bulan Desember 1998 sebagai partai pecahan Golkar. Menurut para pemimpin PKP, terutama Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, pemimpin PKP, Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi yang saat itu aktif. PKP juga berpendapat bahwa sikap Golkar terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam kesatuan Indonesia.
Pada pemilihan umum legislatif 1999, partai ini memenangkan 1.01% suara. Ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga anggota partai membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pimpinan partai tetap di tangan Edi Sudradjat. Pada pemilihan umum legislatif 2004, partai ini memenangkan 1.3% suara dan 1 dari 550 kursi. Pada pemilihan umum legislatif 2009, partai ini mendapatkan 0.9 persen suara, kurang dari ambang batas pemilihan 2.5 persen, yang berarti bahwa partai ini kehilangan seluruh kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat.