Orde Baru
Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR dan PPP memperoleh 5,43 % dengan perolehan 27 kursi. Sedangkan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu saja yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.
Pemerintahan Wuhan
Pemerintahan nasionalis Wuhan (), juga dikenal sebagai Pemerintahan Wuhan, Rezim Wuhan, atau Pemerintahan Hankow, adalah sebuah pemerintahan nasionalis sayap kiri di Tiongkok, pertama dipimpin oleh Eugene Chen, dan kemudian oleh Wang Jingwei, yang berpusat di Wuhan dari 5 Desember 1926 hingga 21 September 1927. Setelah direbutnya Wuhan selama Ekspedisi Utara, pemerintah Kuomintang (KMT) yang ada, yang sebelumnya berpusat di Guangzhou, pindah ke sana pada Desember 1926. Pada April 1927, setelah panglima tertinggi Tentara Revolusioner Nasional (NRA) Chiang Kai-shek membersihkan komunis dan kaum kiri dalam "Pembantaian Shanghai", pemerintahan Wuhan memisahkan diri dari Chiang dalam apa yang dikenal sebagai "Perpecahan Nanjing-Wuhan" (). Chiang kemudian membentuk pemerintahannya sendiri di Nanjing. Selagi Chiang melanjutkan Ekspedisi Utara sendiri, meningkatnya ketegangan antara komunis dan KMT dalam pemerintahan Wuhan mengakibatkan pembersihan baru komunis dari pemerintahan itu, dan rekonsiliasi berikutnya dengan faksi Nanjing, setelah itu pemerintah pindah ke Nanjing.