Kerajaan Yehuda
Kerajaan Yehuda () hidup pada dua periode dalam sejarah Yahudi. Menurut Alkitab Ibrani, kerajaan muncul di Yehuda setelah wafatnya Saul, saat suku Yehuda mengangkat Daud, yang berasal dari Suku Yehuda, untuk memerintah wilayah tersebut. Setelah tujuh tahun Daud menjadi raja Kerajaan Israel serikat. Selama masa-masa ini, Yerusalem menjadi ibukota dari kerajaan serikat. () Namun, pada sekitar 930 SM, kerajaan serikat terpecah, dengan sepuluh dari dua belas suku Israel menolak cucu Daud Rehabeam sebagai raja mereka. Kerajaan Yehuda yang baru muncul sebagai salah satu pemerintahan, dan pemerintahan lainnya yang dikenal dengan Kerajaan Israel, atau Israel. Kerajaan Yehuda ini sering disebut sebagai Kerajaan Selatan, sedangkan Kerajaan Israel karena perpecahan tersebut disebut Kerajaan Utara. Yehuda bertahan hingga 586 SM, saat kerajaan tersebut diserbu oleh Kekaisaran Babilonia di bawah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Nebukadnezar. () Dengan pengasingan penduduk dan penghancuran Kuil dan Yerusalem, penghacuran kerajaan selesai sudah.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Dalam pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 1992, Bill Clinton berjanji bahwa pemerintahannya akan menyokong Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel dan mengkritik Presiden George H. W. Bush karena berulang kali menentang kedaulatan Israel atas persatuan Yerusalem. Namun, setelah menandatangani Kesepakatan Oslo pada 1993, pemerintah Clinton tak melanjutkan rencana mereka agar tak mengganggu negosiasi antara Israel dan Palestina. Pada 1995, Kongres mengesahkan Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem, yang menyatakan Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel. Undang-undang itu juga menyatakan bahwa kedutaan besar Amerika Serikat harus dipindahkan ke Yerusalem dalam jangka waktu lima tahun. Mendukung legislasi dipandang oleh beberapa pengamat sebagai pencerminan politik dalam negeri Amerika Serikat. Clinton menolak Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem dan menandatangani surat pernyataan pengabaian setiap enam bulan untuk menunda langkah tersebut.