Muhammad Ali Jinnah
Meskipun beberapa pemimpin Kongres sangat mendukung pemerintahan pusat untuk sebuah negara India, beberapa politikus Muslim, termasuk Jinnah, menolak untuk menerima pemerintahan tersebut tanpa perlindungan kuat terhadap komunitas mereka. Muslim lainnya mendukung Konres, yang secara resmi memperjuangkan sebuah negara sekuler setelah kemerdekaan, meskipun sayap tradisionalis (yang meliputi para politikus seperti Madan Mohan Malaviya dan Vallabhbhai Patel) meyakini bahwa India saat sudah merdeka harusnya mengeluarkan hukum-hukum seperti melarang pembunuhan sapi dan menjadikan Hindi sebagai bahasa nasional. Kegagalan kepemimpinan Kongres membuat kaum komunalis Hindu mengkhawatirkan kaum Muslim yang mendukung Kongres. Selain itu, Kongres meraih dukungan Muslim sampai sekitar tahun 1937.
Mumbai
Pada akhir abad ke-20, kota tersebut disebut sebagai "Mumbai" atau "Mambai" dalam bahasa-bahasa resmi tingkat negara di India yang meliputi bahasa Marathi, Konkani, Gujarati, Kannada dan Sindhi, dan sebagai "Bambai" dalam bahasa Hindi. Pemerintah India secara resmi mengubah nama Inggris-nya menjadi "Mumbai" pada November 1995. Kebijakan tersebut datang dari usulan partai nasionalis Marathi Shiv Sena, yang memenangkan pemilihan negara bagian Maharashtra, dan mencerminkan pengubahan nama yang mirip di seluruh negara tersebut dan sebagian besar Maharashtra. Menurut majalah "Slate", "mereka berpendapat bahwa 'Bombay' merupakan sebuah versi Inggris yang dikorup dari 'Mumbai' dan sebuah warisan yang tidak diinginkan dari pemerintah kolonial Inggris." "Slate" juga berkata bahwa "Dorongan untuk mengganti nama Bombay adalah bagian dari sebuah gerakan yang lebih besar untuk memperkuat identitas Marathi di kawasan Maharashtra." Meskipun kota tersebut masih disebut sebagai Bombay oleh beberapa penduduknya dan oleh orang-orang India dari kawasan lainnya, penyebutan kota tersebut dengan sebuah nama selain "Mumbai" telah menjadi hal kontroversial, yang dihasilkan dalam perasaan emosional yang terkadang dari sebuah alam kekerasan politik.