Perpustakaan Parlemen Jepang
Seusai Perang Dunia II, Konstitusi Jepang menetapkan Parlemen Jepang sebagai satu-satunya lembaga pembuat hukum. Pada tahun 1947, pasal 130 Undang-Undang Parlemen ("Kokkaihō") tahun 1947 menetapkan pendirian perpustakaan parlemen sebagai lembaga riset di parlemen. Undang-undang tersebut diikuti Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang tahun 1947 yang menetapkan pembentukan Perpustakaan Parlemen Jepang dari penggabungan perpustakaan di Majelis Rendah dan Majelis Bangsawan. Perpustakaan yang dibentuk dinyatakan kurang memadai sebagai pusat riset. Oleh karena itu, konsultan perpustakaan diundang dari Amerika Serikat. Setelah pendapat mereka didengar di parlemen, Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang ditetapkan pada tahun 1948 yang sekaligus membatalkan undang-undang serupa tahun 1947. Dalam penyusunannya, undang-undang tahun 1948 sangat dipengaruhi oleh konsultan perpustakaan dari Amerika Serikat. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat dijadikan sebagai model sewaktu mendirikan Perpustakaan Parlemen Jepang. Sama halnya dengan Perpustakaan Kongres, Perpustakaan Parlemen Jepang didirikan sebagai perpustakaan parlemen sekaligus perpustakaan nasional.
Kepala perpustakaan yang pertama adalah ahli hukum Tokujirō Kanamori yang mantan Menteri Negara Konstitusi ketika Konstitusi Jepang ditulis. Setelah perpustakaan didirikan tanggal 25 Februari 1948, ahli estetika Masakazu Nakai, mantan Kepala Perpustakaan Kota Onomichi diangkat sebagai wakil kepala. Istana Akasaka dipilih sebagai gedung sementara sebelum perpustakaan dibuka secara resmi pada 5 Juni 1948.
Kebebasan beragama di Indonesia
Pasal 28 B (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Dalam pelaksanaannya, pernikahan diatur dengan UU No. 1 tentang Perkawinan (UPP). Pasal 2 UPP menimbulkan polemik karena tidak mengakui adanya pernikahan di luar hukum masing-masing agama Permohonan uji materi pasal 2 UPP ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (2015) dengan alasan bahwa Negara Indonesia "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga "tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan". Pemerintah Indonesia saat itu mendukung penolakan karena khawatir akan munculnya "kerawanan dan gejolak sosial di tengah masyarakat" yang menolak pernikahan beda agama. Pemerintah memandang bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama dan hak konstitusional tiap individu tidak bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya tetapi ada batasan-batasan untuk menghormati hak konstitusional orang lain, sesuai dengan Pasal 28 J (22) UUD 1945. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan bahwa tidak diakuinya pernikahan beda agama merupakan ketentuan dari ajaran agama itu sendiri. Sementara itu, lima orang mahasiswa dan alumnus FH UI (2014) menganggap UU Perkawinan mengandung unsur “pemaksaan” dan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.