Gerakan antiglobalisasi
Kaum militan anti-globalisasi khawatir akan berfungsinya lemaga-lembaga demokratis sebagaimana mestinya, ketika para pemimpin dari banyak negara-negara demokratis (Spanyol, Italia, Polandia) bertindak melawan keinginan mayoritas rakyat mereka dengan mendukung peperangan. Noam Chomsky memaparkan bahwa para pemimpin ini "menghina demokrasi". Para pengkritik argumentasi seperti ini cenderung menunjuk bahwa ini adalah kritik yang lazim dalam demokrasi perwakilan — suatu pemerintahan yang terpilih tidak akan selalu bertindak searah dengan pendukung publik terbesar — dan karena itu, posisi para pemimpin itu tidak berarti tidak konsisten, karena memang negara-negara ini menganut sistem demokrasi parlementer.
Rwanda
Parlemen Rwanda terdiri dari dua kamar. Parlemen membuat undang-undang dan diamanatkan oleh konstitusi untuk mengawasi kegiatan Presiden dan Kabinet. Majelis rendah adalah Dewan Perwakilan, yang terdiri dari 80 anggota yang menjabat selama lima tahun. Dua puluh empat dari jabatan tersebut disiapkan khusus untuk perempuan, yang dipilih melalui majelis pejabat pemerintahan daerah gabungan; tiga kursi lain disiapkan untuk anak muda dan orang cacat; 53 kursi sisanya dipilih melalui hak pilih universal di bawah sistem perwakilan proporsional. Setelah pemilihan umum tahun 2008, terdapat 45 perwakilan perempuan, sehingga menjadikan Rwanda satu-satunya negara yang mayoritas anggota parlemennya perempuan. Majelis tinggi adalah Senat, yang terdiri dari 26 kursi. Anggotanya dipilih oleh berbagai lembaga. Minimal tiga puluh persen senator haruslah perempuan. Senator menjabat selama delapan tahun.
Sistem hukum Rwanda banyak didasarkan dari sistem hukum sipil Jerman serta Belgia dan hukum adat. Yudikatif independen dari eksekutif, walaupun Presiden dan Senat terlibat dalam penunjukkan hakim Mahkamah Agung. Human Rights Watch telah memuji pemerintah Rwanda karena kemajuan dalam penegakan keadilan seperti penghapusan hukuman mati namun juag anggota pemerintahan dituduh melakukan campur tangan terhadap yudikatif, seperti penunjukan hakim yang didasari motif politik, penyalahgunaan wewenang jaksa, dan tekanan terhadap hakim agar membuat keputusan tertentu. Menurut konstitusi terdapat dua jenis pengadilan: biasa dan khusus. Pengadilan biasa meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan pengadilan daerah, sementara pengadilan khusus meliputi pengadilan militer dan pengadilan tradisional "Gacaca", yang didirikan kembali untuk mempercepat pengadilan tersangka pelaku genosida.