Israel
Tel Aviv adalah kota terbesar kedua dan merupakan pusat keuangan dan teknologi di Israel. Selain itu, kedutaan besar negara lain ada di kota ini. Karena itu, secara umum ibu kota Israel yang lebih dikenal dunia adalah Tel Aviv. Namun Amerika Serikat melalui pernyataan Donald Trump berupaya mengembalikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kecaman di berbagai belahan dunia. Sidang darurat Majelis Umum PBB, Kamis 21 Desember 2017 mayoritas akhirnya menentang sikap Amerika dengan 128 suara, dengan 35 suara abstain, dan 9 lainnya mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel, antara lain Amerika Serikat, Israel, Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall. Ancaman Donald Trump untuk mencabut dana hibah kepada negara-negara yang menentang keputusan Amerika Serikat tidak diindahkan oleh banyak negara. Bahkan sebelumnya OKI sempat mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi darurat untuk menyatukan sikap mengenai ibu kota Yerusalem, yang berakibat kukuhnya keputusan negara-negara Islam di PBB dalam menghadapi klaim Amerika Serikat.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Pada Maret 2011, sebuah rancangan undang-undang baru bernama Undang-Undang Kedutaan Besar dan Pengakuan Yerusalem 2011 (H.R. 1006) diajukan di Kongres. RUU ini disponsori oleh 14 Anggota Kongres, termasuk Ketua Subkomite Eropa DPR Dan Burton (R), Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Ileana Ros-Lehtinen (R), dan Ketua Subkomite Timur Tengah DPR Steve Chabot (R). RUU ini akan menghapus hak penangguhan presiden sesuai UU 1995, memindahkan Kedutaan Besar A.S. di Tel Aviv ke Yerusalem, dan menegaskan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terpisahkan. Pada akhir 2011, RUU ini dinyatakan tidak lolos karena tidak disetujui Komite Urusan Luar Negeri DPR.