Badan Standardisasi Nasional
Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia.
STANAG
STANAG adalah singkatan dalam bahasa Inggris untuk Standardization Agreement (bahasa Indonesia : Perjanjian Standarisasi) yang memuat proses, prosedur, syarat-syarat dalam bidang militer umum dan prosedur teknis dan juga peralatan militer antar sesama anggota NATO. Setiap kebijakan STANAG diratifikasi dan diaplikasikan di negara anggota NATO masing-masing, tujuannya adalah untuk membuat suatu prosedur operasi dan administratif juga distribusi logistik yang sama, hal ini untuk mempermudah militer anggota NATO untuk menggunakan logistik dan dukungan yang sama pada saat operasi. STANAG juga memuat dasar-dasar teknis komunikasi dan informasi ("communication and information" (CIS)) untuk para anggotanya.