Konstitusi Apostolik
Konstitusi Apostolik diterbutkan sebagai Bulla kepausan berdasarkan bentuk resmi dan bentuk publik mereka. Hal tertinggi berikutnya setelah Konstitusi Apostolik adalah surat Ensiklik.
Pastor Bonus
Beberapa perubahan yang dirancang di dalam konstitusi ini adalah penggabungan kembali Dewan Urusan Publik Gereja ke dalam Sekretarian Negara Vatikan sebagai Seksi Hubungan Luar Negeri (Seksi Kedua). Dewan Urusan Publik Gereja sebelumnya pernah menjadi bagian Sekretariat Negara, namun dijadikan departemen yang berdiri sendiri oleh Paus Paulus VI pada tahun 1967.
"Pastor Bonus" juga membuka keanggotaan di dalam departemen-departemen yang ada bagi para perangkat gereja, diakon, kaum rohaniwan/ti, dan kaum awam. Selama berabad-abad, hanya para kardinal yang berhak atas keanggotaan di dalam tubuh Tahta Suci, namun Paus Paulus VI memperbolehkan para uskup keuskupan untuk menjadi anggotanya menyusul panggilan atas aturan "kolegialitas", atau aturan gereja yang menempatkan beberapa orang dengan jumlah yang genap di dalam suatu badan agar menghindari adanya "raja" dalam badan tersebut dan menjamin lancarnya pelaksanaan tugas mereka, di Konsili Vatikan II. Konstitusi ini meneruskan proses keterbukaan pemerintahan pusat gereja dengan memperbolehkan wakil-wakil dari para umat untuk mendapatkan peran di dalam Kuria Romawi.