Muhammad Ali Jinnah
Sampai akhir 1930an, sebagian besar Muslim di Kemaharajaaan Britania menolak, setelah kemerdekaan, untuk menjadi bagian dari sebuah negara persatuan yang meliputi seluruh India Britania, karena umat Hindu dan lainnya yang mengadvokasikan pemerintahan sendiri. Disamping itu, proposal-proposal nasionalis lainnya dibuat. Dalam pidato yang diberikan di Allahabad kepada sebuah sesi Liga pada 1930, Sir Muhammad Iqbal menyerukan sebuah negara untuk kaum Muslim di India. Choudhary Rahmat Ali menerbitkan sebuah pamflet pada 1933 yang mengadvokasikan negara "Pakistan" di Lembah Indus, dengan nama-nama lainnya yang diberikan kepada kawasan-kawasan mayoritas Muslim lainnya di India. Jinnah dan Iqbal berkoresponden pada 1936 dan 1937; pada tahun-tahun berikutnya, Jinnah menyebut Iqbal sebagai mentornya, dan menggunakan retorik dan pencitraan Iqbal dalam pidato-pidatonya.
Dominion Pakistan
Bagian 1 dari Undang-Undang Kemerdekaan India 1947 menyatakan bahwa dari "tanggal lima belas Agustus, sembilan belas empat puluh tujuh, dua dominion independen dibentuk di India, yang masing-masing dikenal sebagai "India" dan "Pakistan"." India diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara penerus bekas India Britania. Karena bekas negara tersebut merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, India melanjutkan penempatan kursinya disana dan tidak perlu mendafta sebagai anggota baru. Namun, Pakistan dianggap sebagai negara yang baru dibentuk dan perlu mendaftar untuk bergabung. Negara tersebut diangkat menjadi anggota PBB pada 30 September 1947, beberapa minggu setelah kemerdekaannya Penguasa monarki Inggris menjadi kepala negara dari dominion baru tersebut, dengan Pakistan bergabung seorang raja dengan kerajaan Persemakmuran lainnya, namun peran konstitusional penguasa monarki tersebut diserahkan kepada Gubernur-Jenderal Pakistan, dan sebagian besar kekuasaan nyata dipegang pemerintahan baru yang dikepalai oleh Jinnah.