Musa Asy'arie
Persoalan ekonomi sebagai bagian dari kebudayaan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari prinsip trilogi kebudayaan dalam aspek ekonomi, yaitu teologi ekonomi, kosmologi ekonomi dan antropologi ekonomi. Dalam pandangan Islam, visi tauhid itu harus secara nyata terintegrasikan dalam wawasan ekonomi (FEI: 57). Dalam perspektif integralisme tauhid, ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip:
Tujuan ekonomi Islam secara "teologis" adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan dengan cara menggali potensi ekonomi yang ada dalam semua ciptaan Tuhan. Secara "kosmologis", kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam ruang kehidupan kosmik.. Ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan dalam keseimbangan kosmik yang terjaga. Secara "antropologis", kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam realitas kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya yang saling membutuhkan, bekerja sama dan saling bergantung (FEI: 155-156).
Buruh
Struktur yang dijelaskan di atas adalah neoliberalisme, paham ini kemudiaan dimanifestasikan kedalam beberapa bentuk kebijakan utama. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudiaan dijelaskan dalam Washington Consensus. “Awalnya, ada 10 kata kunci dalam konsensus ini; (1) disiplin fiskal, dengan menjaga defisit serendah-rendahnya, karena defisit yang tinggi akan mengakibatkan inflasi dan pelarian modal; (2) prioritas-prioritas belanja pemerintah, dengan mengurangi atau menghilangkan subsidi dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya; (3) reformasi perpajakan; (4) liberalisasi keuangan; (5) nilai tukar mata uang negara-negara sedang berkembang harus mengadopsi nilai tukar yang kompetitif agar memacu ekspor; (6) liberalisasi perdagangan, dengan meminimumkan hambatan-hambatan tarif dan perizinan; (7) penanaman modal asing harus dibuat seliberal mungkin karena dapat membawa masuk keuntungan modal dan keahlian dari luar negeri; (8) privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah; (9) deregulasi sektor ekonomi, karena pengaturan pemerintah yang kuat dan berlebihan dapat menciptakan korupsi dan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki akses rendah kepada pejabat-pejabat pemerintah di level lebih tinggi; (10) penghargaan terhadap hak milik harus ditegakkan, karena hukum yang lemah dan sistem peradilan yang jelek dapat mengurangi insentif untuk akumulasi modal (dikutip oleh M.Naim, 2000).”