Berita negara
State Gazsette (Berita Negare)dinegara Asean yang dikerjakan oleh Govermement Printing Office (GPO) atau Percetakan Negara nya antara lain :
- Brunei Darussalam, dikenal dengan sebutan Jabatan Percetakan Kerajaan (JPK) yang telah didirikan sejak Tahun 1974.
- Malaysia, memiliki badan percetakan negara yang disebut dengan Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) yang merupakan percetakan terbesar di Malaysia didirikan sejak zaman pendudukan Inggris. PNMB mempunyai tugas untuk mencetak State Gazette, dukumen kependudukan, penerbitan pemerintah, dokumen sekurity negara dsb.
- Philipina, badan percetakan di negara ini, yaitu The National Printing Office (NPO) pada awalnya bernama Buraue of Printing yang kemudian diubah menjadi Government Printing Office dan pada Tahun 1901 diubah menjadi Buraue of Public Printing.
- Singapore National Printers Pte Ltd,
Yang didirikan sejak tahun 1867 dengan tugas pertama adalah untuk menyelenggarankan Gazettes dan publikasi penerbitan pemerintah lainnya.
- Inggris, ada Her Majesty’s Stationary Office.
- Sedangkan di Amerika Serikat, badan percetakannya dikenal dengan nama The US Government Printing Office (GPO),
- Canada, mempunyai Queen Printer yang berperan sebagai Gov Printrer.
Negara megadiversitas
Berdasarkan urutan alfabet, ke-17 negara tersebut adalah:Pada 18 Februari 2002, para menteri negara lingkungan hidup beserta delegasi dari Brasil, China, Kolombia, Kosta Rika, India, Indonesia, Kenya, Filipina, Meksiko, Peru, Afrika Selatan, dan Venezuela berkumpul di kota Cancun, Meksiko. Negara-negara ini mendeklarasikan berdirinya Kelompok Kesepahaman Negara-negara Megadiversitas sebagai suatu wadah mekanisme untuk konsultasi dan kerja sama, sehingga kepentingan dan prioritas yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas sumber daya keanekaragaman hayati dapat dipromosikan. Mereka juga menyerukan kepada negara-negara yang belum ikut serta agar segera meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Cartagena atas Keamanan Hayati, serta Protokol Kyoto untuk perubahan iklim.