Republik Rakyat Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok (, disingkat RRT, China atau Tiongkok; literal: Republik Rakyat Tionghoa) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribukota di Beijing Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,35 milyar jiwa) dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-4 terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.
Pemerintahan Republik Tiongkok
Pemerintahan Republik Tiongkok resmi berdiri pada 1912 di Nanking, dengan Sun Yat-sen sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok di bawah Konstitusi Sementara Republik Tiongkok. Pemerintahannya berpindah ke Beijing pada tahun yang sama dengan Yuan Shikai sebagai Presiden, dan masih berada di bawah para penerusnya sebagai pemerintahan Tiongkok yang disahkan internasional sampai tahun 1928. Dalam periode Republikan, terdapat serangkaian pemerintahan, yang terkadang bersaing satu sama lain. Pemerintahan Nasionalis, pimpinan Kuomintang (KMT), awalnya dibentuk sebagai pemerintahan militer saingan di bawah naungan Sun Yat-sen di Guangzhou pada 1917. Setelah Sun wafat pada 1925, Chiang Kai-shek memimpin Ekspedisi Utara (1926–1928) untuk menyatukan negara tersebut dan mendirikan ibukota di Nanjing. Pemerintahan tersebut meraih pengakuan diplomatik namun tak mengkontrol seluruh kawasan dinasti Qing. Pemerintahan satu partai dicanangkan berdasarkan pada Tiga Prinsip Rakyat buatan Sun, yang disediakan untuk masa peralihan "pengawasan", namun meraih lebih banyak partai politik, termasuk Partai Komunis Tiongkok dalam sebuah Front Bersatu pada masa Perang Tiongkok-Jepang Kedua (1937-1945). Konstitusi Pengawasan tahun 1931 dihantikan oleh Konstitusi Republik Tiongkok pada 1947.