Sejarah Republik Tiongkok
Sejarah Republik Tiongkok dimulai dari pergerakan Revolusi Xinhai pada tahun 1911, dan pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1912, Pemerintahan Sementara Nasionalis terbentuk di Nanjing, dan meneruskan tampuk kekuasaan dari Dinasti Qing; kekuasaannya dari tahun 1912-1949 meliputi sebagian besar wilayah Tiongkok (wilayah perbatasan seperti Mongolia Luar, Xinjiang, Tibet dengan kontrol agak lemah), dan mulai pada tahun 1945 menguasai Taiwan. Pembentukan Republik Tiongkok sebagai republik konstitusional mengakhiri 4.000 tahun pemerintahan kekaisaran. Dinasti Qing, (juga dikenal sebagai Dinasti Manchu), memerintah dari tahun 1644-1912. Republik telah mengalami banyak cobaan dan kesulitan besar setelah pendiriannya, termasuk yang didominasi oleh unsur-unsur yang berbeda seperti para jenderal panglima perang dan kekuatan asing.
Sejarah Asia
Jelang 1644, bangsa Manchu dari utara telah menaklukkan Tiongkok dan sekali lagi mendirikan sebuah wangsa asing di negeri itu, yakni wangsa Qing. Kaisar-kaisar Manchu, terutama Kangxi yang juga seorang cendekiawan Konfusianis, bersikap konservatif dalam banyak hal, seperti mempertahankan birokrasi berikut para cendekiawan di dalamnya, dan mempertahankan gagasan-gagasan mulia Konfusius yang dianut masyarakat Tionghoa. Sekalipun demikian, perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan upaya-upaya baru dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tertentu juga terjadi. Di antaranya adalah meningkatnya perniagaan dengan negara-negara Barat yang mendatangkan sejumlah besar perak bagi perekonomian Tiongkok sebagai ganti teh, porselen, dan tekstil sutra. Keadaan ini memungkinkan tumbuhnya sebuah golongan saudagar baru, para komprador. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki tanggul-tanggul, terusan-terusan, jalan-jalan, dan tatanan irigasi peninggalan wangsa-wangsa sebelumnya. Perbaikan-perbaikan ini, ditambahi penurunan pajak-pajak dan pengurangan kerja bakti untuk negara, dimaksudkan untuk mengambil hati rakyat jelata. Akan tetapi, wangsa Qing gagal mengendalikan golongan tuan tanah yang semakin marak dan mulai mengeksploitasi rakyat jelata serta menyalahgunakan kewenangan mereka.