Kerajaan Yehuda
Kerajaan Yehuda () hidup pada dua periode dalam sejarah Yahudi. Menurut Alkitab Ibrani, kerajaan muncul di Yehuda setelah wafatnya Saul, saat suku Yehuda mengangkat Daud, yang berasal dari Suku Yehuda, untuk memerintah wilayah tersebut. Setelah tujuh tahun Daud menjadi raja Kerajaan Israel serikat. Selama masa-masa ini, Yerusalem menjadi ibukota dari kerajaan serikat. () Namun, pada sekitar 930 SM, kerajaan serikat terpecah, dengan sepuluh dari dua belas suku Israel menolak cucu Daud Rehabeam sebagai raja mereka. Kerajaan Yehuda yang baru muncul sebagai salah satu pemerintahan, dan pemerintahan lainnya yang dikenal dengan Kerajaan Israel, atau Israel. Kerajaan Yehuda ini sering disebut sebagai Kerajaan Selatan, sedangkan Kerajaan Israel karena perpecahan tersebut disebut Kerajaan Utara. Yehuda bertahan hingga 586 SM, saat kerajaan tersebut diserbu oleh Kekaisaran Babilonia di bawah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Nebukadnezar. () Dengan pengasingan penduduk dan penghancuran Kuil dan Yerusalem, penghacuran kerajaan selesai sudah.
Yerusalem
Status kota ini, terutama tempat-tempat sucinya, masih menjadi suatu masalah utama dalam konflik Israel–Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui rencana-rencana pembangunan di Kawasan Muslim di Kota Lama dalam rangka memperluas keberadaan Yahudi di Yerusalem Timur, sementara beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa kaum Yahudi tidak memiliki keterkaitan sejarah dengan Yerusalem, dan menyatakan bahwa Tembok Barat yang berusia 2500 tahun tersebut dibangun sebagai bagian dari sebuah masjid. Kaum Palestina memandang Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina, dan batas-batas kota ini telah menjadi subjek pembicaraan bilateral. Suatu tim ahli yang dihimpun oleh Ehud Barak (kelak menjadi Perdana Menteri Israel) pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa kota ini harus dibagi, karena Israel telah gagal meraih tujuan-tujuan nasionalnya di sana. Namun pada tahun 2014 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa "Yerusalem tidak akan pernah terbagi". Suatu jajak pendapat yang diselenggarakan pada tahun Juni 2013 mendapati bahwa 74% orang Yahudi Israel menolak gagasan mengenai suatu ibu kota Palestina di bagian manapun dari Yerusalem, kendati 72% masyarakat memandangnya sebagai sebuah kota yang terbagi. Suatu jajak pendapat pada tahun 2011, yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion dan American Pechter Middle East Polls for the Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa 39% penduduk Arab di Yerusalem Timur lebih memilih kewarganegaraan Israel daripada 31% lainnya yang lebih memilih kewarganegaraan Palestina. Menurut jajak pendapat tersebut, 40% penduduk Palestina lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan permukiman mereka jika mereka ditempatkan di bawah pemerintahan Palestina.