Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Hubungan Portugal dengan Timor Leste
Tahun 1987, Perdana Menteri Portugal Anibal Cavaco Silva menuduh Indonesia melakukan pelanggaran "hak asasi manusia paling dasar" di Timor Leste dan berencana menyabotase pemilihan umum di Timor Leste. Cavaco Silva kemudian menyatakan bahwa pemerintahannya mendukung pembentukan pemerintahan sendiri di Timor Leste.