Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Yuan Shikai
pada tahun 1905, berdasarkan masehat Yuan, Janda Kaisar Cixi mengeluarkan dekret yang berisi tentang perintah untuk mengakhiri sistem ujian Konfusius pada tahun 1906 dan memerintahkan Kementerian Pendidikan untuk mengimplemetasikan sistem pendidikan yang berdasar pada kurikulum yang berjalan berdasarkan amanat pemerintah. Sistem ini diadopsi dari apa yang dilakukan Jepang pada Masa Meiji. Pada 27 Agustus 1908, Pengadilan Qing mengumumkan “Asas-Asas untukKonstitusi”, di mana disana Yuan membantu dalam membuat drafnya. Dokumen ini dikenal sebagai pemerintah konstitusional dengan monarki yang kuat, dirancang berdasarkan apa yang dilakukan oleh Meiji di Jepang dan Otto van Bismarck di Jerman dengan konstitusi yang dikeluarkan pada 1916 dan sebuah pembentukan parlemen pada tahun 1917.