Gerakan antiglobalisasi
Kaum militan anti-globalisasi khawatir akan berfungsinya lemaga-lembaga demokratis sebagaimana mestinya, ketika para pemimpin dari banyak negara-negara demokratis (Spanyol, Italia, Polandia) bertindak melawan keinginan mayoritas rakyat mereka dengan mendukung peperangan. Noam Chomsky memaparkan bahwa para pemimpin ini "menghina demokrasi". Para pengkritik argumentasi seperti ini cenderung menunjuk bahwa ini adalah kritik yang lazim dalam demokrasi perwakilan — suatu pemerintahan yang terpilih tidak akan selalu bertindak searah dengan pendukung publik terbesar — dan karena itu, posisi para pemimpin itu tidak berarti tidak konsisten, karena memang negara-negara ini menganut sistem demokrasi parlementer.
Hubungan Tahta Suci dengan Uni Eropa
Tahta Suci merupakan negara dengan sistem teokrasi yang tidak memiliki sistem pasar bebas dan demokrasi sebagai salah satu syarat proses keanggotaan Uni Eropa "(Enlargement of EU)" yang terangkum dalam Kriteria Kopenhagen di Traktat Uni Eropa atau Perjanjian Maastricht pasal 49 yang diadopsi pada tahun 1993 dimana ekonomi Tahta Suci lebih bersifat non komersial yang sebagian besar didapatkan dari sumbangan lembaga, keuskupan, individu serta investasi, misi diplomatik pendapatan real estate, penjualan koin, perangko, souvenir dan lain-lain. Seiring terbukanya Tahta Suci dengan berbagai negara dan sejumlah institusi termasuk Uni Eropa memunculkan adanya ketimpangan identitas Tahta Suci sebagai negara Katholik yang harus berbaur dengan masyarakat plural dimana para petinggi Tahta Suci harus menghadapi budaya sekulerisme.