Muhammad Ali Jinnah
Sampai akhir 1930an, sebagian besar Muslim di Kemaharajaaan Britania menolak, setelah kemerdekaan, untuk menjadi bagian dari sebuah negara persatuan yang meliputi seluruh India Britania, karena umat Hindu dan lainnya yang mengadvokasikan pemerintahan sendiri. Disamping itu, proposal-proposal nasionalis lainnya dibuat. Dalam pidato yang diberikan di Allahabad kepada sebuah sesi Liga pada 1930, Sir Muhammad Iqbal menyerukan sebuah negara untuk kaum Muslim di India. Choudhary Rahmat Ali menerbitkan sebuah pamflet pada 1933 yang mengadvokasikan negara "Pakistan" di Lembah Indus, dengan nama-nama lainnya yang diberikan kepada kawasan-kawasan mayoritas Muslim lainnya di India. Jinnah dan Iqbal berkoresponden pada 1936 dan 1937; pada tahun-tahun berikutnya, Jinnah menyebut Iqbal sebagai mentornya, dan menggunakan retorik dan pencitraan Iqbal dalam pidato-pidatonya.
Kepulauan Andaman dan Nikobar
Kekuasaan diserahkan dari Angkatan Laut Jepang kepada pemerintahan dalam pengasingan India di Singapura, Arzi Hukumate Azad Hind. Jendral Loganathan dari Angkatan Bersenjata Nasional India menjadi gubernur kepulauan Andaman dan Nikobar selama pendudukan singkatnya dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 22 Februari 1944, ia bersama dengan empat orang dari Angkatan Bersenjata Nasional India, yaitu perwira Mansoor Ali Alvi, Sub. Lt. Md. Iqbal, Lt. Suba Singh dan stenografer Srinivasan tiba di bandar udara Lambaline di Port Blair. Pada tanggal 21 Maret 1944, markas utama pemerintahan sipil didirikan di dekat Gurudwara di Aberdeen Bazaar. Pada tanggal 2 Oktober 1944, kolonel Loganathan menyerahkan kekuasaan kepada Mayor Alvi dan meninggalkan Port Blair. Setelah itu, ia tidak pernah kembali lagi.
India (1947) dan Burma (1948) merdeka, sehingga Britania mengumumkan keinginan mereka untuk menetapkan kembali kembali seluruh orang Anglo-India dan Anglo-Burma di kepulauan untuk membentuk negaranya sendiri, walaupun hal ini tidak pernah terwujud. Kepulauan ini menjadi bagian dari teritori India pada tahun 1950.