Partai politik di Indonesia
Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali Partai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 - 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pada masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.
Islam pada masa Orde Baru
Pada 1973, terjadi kontroversi di Indonesia karena pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUU Perkawinan) yang dianggap bertentangan dengan Islam. Mohammad Hatta kemudian mengirimkan surat kepada Soeharto agar menerima tuntutan kaum Islam. Peristiwa lain yang terjadi pada periode ini adalah umat Islam menuntut kepada pemerintah agar membebaskan beberapa pemimpin Masyumi yang ditahan. Mereka juga menuntut pemerintah untuk memberikan izin agar dapat mendirikan Partai Masyumi. Akan tetapi, usaha mereka tak berhasil karena rezim Soeharto tak memberikan izin. Pemerintah beranggapan bahwa jika partai Islam diperbolehkan maka partai tersebut akan menimbulkan pertentangan dan mengganggu pembangunan nasional.