Universitas Sriwijaya
Universitas Sriwijaya memiliki dua buah kampus utama, yaitu di Kota Indralaya (Kabupaten Ogan Ilir) dan di kawasan Bukit Besar (Kota Palembang). Kampus Bukit Besar Palembang luasnya 32,5 hektare, dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan program S0 (D3), D4, S2 dan S3, serta beberapa program ekstensi S1 untuk Kelas Palembang.
Kampus Utama Indralaya dengan luas 712 hektare terletak 38 kilometer ke arah selatan kota Palembang, merupakan Pusat Kegiatan Pendidikan untuk jenjang Sarjana (S1). Di kampus Indralaya juga terdapat Kantor Pusat Administrasi (KPA), Perpustakaan Pusat, Lembaga Bahasa, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Pusat Komputer, Pusat Kegiatan Mahasiswa, Pusat Kesehatan Komunitas, Klinik Kesehatan, dan Stasiun Pemadam Kebakaran Universitas. meski belum tergarap secara penuh dan maksimal, Kampus Indralaya dinobatkan sebagai kampus dengan luas pengembahan lahan terluas di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.
Negara Sumatera Selatan
Dalam peraturan tata Negara Sumatera Selatan, wilayah yang termasuk dalam NSS adalah wilayah dalam keputusan pemerintah tanggal 30 Agustus 1948 nomor 4 (staadsblad nomor 204) yaitu wilayah Sumatera Selatan. Ibu kota negara adalah Palembang, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Menurut Kahin, meskipun Sumatera Selatan mempunyai status negara bagian selama delapan bulan keadaan wilayahnya hanya meliputi Karesidenan Palembang, kira-kira seperempat wilayah Sumatera Selatan (Kahin, 1995: 485). Sementara itu Abdul Malik selaku Wali Negara mengatakan ada beberapa daerah yang akan dimasukan secara sukarela ke dalam wilayah NSS, wilayah itu adalah daerah-daerah di Palembang, Bengkulu dan Jambi. Walaupun wilayah ini tidak sepenuhnya meliputi daerah-daerah di Sumatera Selatan tetapi hal ini cukup mewakili daerah Sumatera Selatan. Penduduk daerah-daerah ini secara budaya terikat dengan Sumatera Selatan dan melalui ungkapan secara bebas dan demokratis menyatakan harapan untuk bergabung dengan NSS. Dengan demikian semua orang yang berada di wilayah negara memiliki hak dan perlindungan yang sama.