Kaisar Jepang
Sejak masa Kaisar Meiji, setiap kaisar memberikan satu nama pada masa pemerintahannya. Kaisar yang telah mangkat akan disebut secara anumerta sesuai nama era yang telah ditetapkan semasa pemerintahannya. Akan tetapi, pihak luar Jepang lebih sering menyebut Kaisar Jepang hanya dengan nama pribadinya saja, baik semasa kaisar masih hidup atau setelah mangkatnya. Sebagai contoh, masa pemerintahan Kaisar Hirohito disebut sebagai periode "Shōwa". Nama era ini kemudian digunakan sebagai nama anumerta Kaisar Hirohito setelah mangkatnya, sehingga orang-orang Jepang menyebutnya dengan sebutan "Kaisar Showa" (昭和天皇, "Shōwa-tennō"). Walaupun begitu, pihak luar Jepang lebih sering menyebut dengan nama pribadinya, yakni "Kaisar Hirohito," baik semasa hidup maupun setelah mangkatnya.
Konstitusi Meiji
Konstitusi Kekaisaran Jepang (大日本帝國憲法, umumnya dikenal sebagai Konstitusi Meiji) adalah undang-undang Kekaisaran Jepang dari tahun 1889 hingga tahun 1947. Diberlakukan sebagai bagian dari Restorasi Meiji, undang-undang dasar ini mengizinkan adanya sebuah monarki konstitusional yang berdasarkan model Prusia yang menempatkan Kaisar Jepang sebagai penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar, namun membagi hal ini dengan anggota parlemen yang dilantik. Berlakunya Restorasi Meiji yang mengembalikan kekuasaan politik langsung kepada kaisar untuk pertama kalinya setelah lebih dari seribu tahun, Jepang mengalami periode reformasi politik dan sosial serta proses westernisasi yang bertujuan untuk mengangkat derajat Jepang hingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Barat. Konsekuensi langsung dari Konstitusi ini adalah dibukanya pemerintah parlementer pertama di Asia.