Kaisar Jepang
Dilihat dari sejarahnya, peran Kaisar Jepang berganti-ganti antara peran simbolis seremonial dan peran seorang penguasa kekaisaran sebenarnya. Sejak berdirinya keshogunan pada tahun 1192, Kaisar Jepang sudah jarang sekali mengambil peran sebagai panglima tertinggi dalam medan pertempuran, tidak seperti kekaisaran di Barat. Kaisar Jepang telah hampir selalu dikendalikan oleh kekuatan politik eksternal, hingga berbagai tingkatan. Faktanya, dari tahun 1192 sampai 1867, shogun, atau bupati "shikken" di Kamakura (1203–1333), merupakan penguasa "de facto" Jepang, meskipun status jabatan mereka ditunjuk oleh Kaisar. Setelah Restorasi Meiji pada tahun 1867, Kaisar adalah perwujudan dari semua kekuasaan yang berdaulat di dunia, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Meiji tahun 1889. Status Kaisar Jepang saat ini hanya sebatas simbol negara sejak Konstitusi tahun 1947, tanpa memiliki kewenangan politik.
Kaisarina Kōgyoku
Kejadian ini membuat sang kaisarina merasa sangat tertekan. Masyarakat Jepang di Zaman Asuka sangat sensitif terhadap masalah "penodaan", baik secara spiritual maupun pribadi. Kematian, terlebih pembunuhan bengis yang terjadi tepat di dekat kaisar dipandang sebagai tindakan penodaan yang mungkin terburuk. Menanggapi peristiwa ini, Kōgyoku menyatakan turun tahta. Meskipun awalnya Kōgyoku hendak menyerahkan kedudukan kaisar kepada putranya, Naka-no-Ōe, tetapi Nakatomi no Kamatari, orang yang turut serta membantu Pangeran Naka-no-Ōe dalam Peristiwa Isshin, menasihati agar tahta sebaiknya diserahkan kepada kakak tiri dari Naka-no-Ōe (anak tiri Kōgyoku), Pangeran Furuhito-no-Ōe, atau kepada pamannya (sekaligus saudara Kōgyoku), Pangeran Karu. Furuhito-no-Ōe menolak gagasan itu dan kemudian menggundul kepalanya untuk menjadi biksu Buddha. Pada akhirnya, tahta diserahkan kepada Pangeran Karu. Dia naik tahta sebagai Kaisar Kōtoku dan memerintah pada 645-654.