Philippe IV dari Perancis
Philippe dikutuk oleh musuhnya, Paus Bonifasius VIII di dalam Gereja Katolik karena gaya hidupnya yang boros. Ketika ia mengenakan pajak atas pendeta Perancis pada satu setengah pendapatan tahunan mereka, ia menyebabkan kekacauan di dalam Gereja Katolik Roma dan Kepausan, yang mendorong Paus Bonifasius VIII mengeluarkan Bulla "Clericis Laicos" (1296), yang melarang pemindahan setiap properti gereja ke Mahkota Perancis. Hal ini mendorong pertempuran diplomatik terus menerus di antara gereja dan raja. Philippe menyelenggarakan perakitan uskup, bangsawan dan orang-orang elit dari Paris untuk menghukum Paus. Prekursor ini disebut Etats Généraux yang muncul untuk pertama kalinya selama pemerintahannya, suatu ukuran profesionalisme dan perintah agar menteri-menterinya diperkenalkan ke dalam pemerintahan. Majelis ini terdiri dari pendeta, bangsawan dan kaula, yang mendukung Philippe. Bonifasius membalasnya dengan Bulla "Unam Sanctam" (1302), sebuah deklarasi supremasi kepausan. Philippe menang setelah mengirim agennya William Nogaret untuk menahan Bonifasius di Anagni. Paus dapat lolos namun meninggal tak lama kemudian. Uskup Agung Perancis, Bertrand de Goth dilantik sebagai Paus Klemens V dan dengan demikian memulai yang disebut pembuangan Babel Kepausan (1309–77), selama kursi kepausan pindah ke Avignon, sebuah kota yang dikelilingi oleh wilayah Perancis dan menjadi sasaran kekuasaan Perancis.
Undang-Undang Konstitusional Perancis 1940
Undang-Undang Konstitusional tahun 1940, merupakan undang-undang yang dipilih pada tanggal 10 Juli 1940 oleh Majelis Nasional, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan selama Republik Ketiga Perancis. Undang-undang tersebut menetapkan rezim Perancis Vichy. Undang-undang ini ditetapkan dengan 569 suara setuju, 80 menolak, dan 20 abstain. 80 anggota parlemen yang menentangnya dikenal sebagai Vichy 80. Undang-undang tersebut memberikan seluruh wewenang pemerintahan kepada Philippe Pétain, dan juga memberinya wewenang untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menulis konstitusi baru. Pétain menafsirkan ini sebagai penangguhan secara "de facto" terhadap Undang-Undang Konstitusional Perancis 1875 yang membentuk Republik Ketiga, meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menangguhkannya, tetapi hanya memberinya wewenang untuk menulis konstitusi baru. Keesokan harinya, berdasarkan UU No 2, Pétain menetapkan kekuasaannya dan mencabut semua undang-undang Republik Ketiga yang tidak sesuai dengannya.