Imperium Britania
Partai Buruh yang pro-dekolonisasi berhasil memenangkan Pemilihan Umum Inggris 1945. Clement Attlee, pemimpin Partai Buruh yang terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris segera bertindak cepat untuk menyelesaikan isu penting negara yaitu kemerdekaan India. Dua organisasi pergerakan kemerdekaan India; Kongres Nasional India dan Liga Muslim India telah mengampanyekan kemerdekaan India berdekade-dekade lamanya, namun tidak menemui kesepakatan soal bagaimana pelaksanaannya. Kongres menginginkan India yang bersatu namun Liga menginginkan negara yang terpisah bagi penduduk Muslim karena takut akan adanya dominasi oleh mayoritas Hindu. Meningkatnya kerusuhan sipil dan pemberontakan dari Angkatan Laut India pada tahun 1946 membuat Attlee menjanjikan kemerdekaan bagi India paling lambat tahun 1948. Namun situasi yang makin mendesak dan ancaman akan adanya perang sipil membuat Louis Mountbatten; Maharaja India yang baru dilantik (sekaligus yang terakhir) memproklamirkan kemerdekaan India lebih awal pada tanggal 15 Agustus 1947. Perbatasan yang dibuat oleh Inggris untuk membagi India ke dalam kawasan untuk penduduk Hindu dan Islam tidak menghiraukan nasib berpuluh-puluh juta minoritas di India dan Pakistan. Akibatnya, jutaan Muslim kemudian menyeberang dari India ke Pakistan dan Hindu ke arah sebaliknya, dan bentrokan yang terjadi antar dua komunitas tersebut menyebabkan lebih dari dua ratus ribu nyawa melayang. Srilanka dan Myanmar, yang merupakan bagian dari Kemaharajaan Britania, memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. India, Pakistan dan Srilanka selanjutnya bergabung menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran, namun Myanmar memilih untuk tidak bergabung.
Nepal
Sebagai hasil dari pergerakan demokrasi tahun 2006, Raja Gyanendra setuju untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat. Pada tanggal 24 April 2006, Majelis Representasi Rakyat yang dibubarkan kembali didirikan. Dengan otoritas kedaulatan yang baru didapat, Majelis itu kemudian melakukan "voting" dan menentukan bahwa kekuasaan raja harus dipersempit dan Nepal dinyatakan sebagai negara sekuler, mengakhiri status resmi Nepal sebagai Kerajaan Hindu, pada 18 Mei 2006. Pada 28 Desember 2007, parlemen merilis undang-undang yang mengamandemen Pasal 159 konstitusi, mengganti kata-kata "Hukum mengenai Raja" menjadi "Hukum mengenai Kepala Negara", mendeklarasikan Nepal sebagai sebuah republik federal, dan dengan demikian membatalkan monarki. Undang-undang ini memiliki kekuasaan hukum sejak 28 Mei 2008.