Muhammad Ali Jinnah
Meskipun beberapa pemimpin Kongres sangat mendukung pemerintahan pusat untuk sebuah negara India, beberapa politikus Muslim, termasuk Jinnah, menolak untuk menerima pemerintahan tersebut tanpa perlindungan kuat terhadap komunitas mereka. Muslim lainnya mendukung Konres, yang secara resmi memperjuangkan sebuah negara sekuler setelah kemerdekaan, meskipun sayap tradisionalis (yang meliputi para politikus seperti Madan Mohan Malaviya dan Vallabhbhai Patel) meyakini bahwa India saat sudah merdeka harusnya mengeluarkan hukum-hukum seperti melarang pembunuhan sapi dan menjadikan Hindi sebagai bahasa nasional. Kegagalan kepemimpinan Kongres membuat kaum komunalis Hindu mengkhawatirkan kaum Muslim yang mendukung Kongres. Selain itu, Kongres meraih dukungan Muslim sampai sekitar tahun 1937.
Undang-Undang Pemerintah India 1919
Undang-Undang Pemerintah India 1919 (9 & 10 Geo. 5 c. 101) adalah sebuah Undang-Undang Parlemen Britania Raya. UU tersebut mengesahkan perluasan keterlibatan orang India dalam pemerintahan India. UU tersebut memberikan reformasi yang direkomendasikan dalam laporan Sekretaris Negara India, Edwin Montagu, dan Viceroy, Frederic Thesiger. UU tersebut berlaku sepanjang sepuluh tahun, dari 1919 sampai 1929. UU tersebut mewakili akhir despotisme benevolen dan dimulainya indung pemerintahan bertanggung jawab di India.