Prefektur (Jepang)
Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, "Tōkyō-fu" menjadi "Tōkyō-to", dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur "(dengan kata lain, otoritas "Metropolitan")". Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil "chiji", melainkan "chōkan" (~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti di era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.
Periode Hakuhō
Dimulai dengan Reformasi Taika, pada periode ini terjadi pergeseran ke arah bentuk pemerintahan yang lebih terstruktur dan lebih birokratis, yang sebagian besar berdasarkan pada model-model Tiongkok. Ibu kota kekaisaran "permanen" pertama ditetapkan di Fujiwara-kyō pada tahun 694. Meskipun hanya dalam enam belas tahun kemudian ibu kota dipindahkan lagi, ini merupakan langkah penting dalam perkembangan negara Yamato, pusat kekuasaan yang relatif sementara dan berpindah-pindah sampai titik ini. Dekade periode Hakuhō juga terjadi banyak perkembangan besar lainnya dalam struktur politik dan kebudayaan, termasuk pengenalan penulisan dan perkembangan kaligrafi di Jepang. Aksara-aksara Tionghoa telah dijumpai dan digunakan di Jepang selama berabad-abad sebelumnya, tetapi pada abad ke-7, seperti yang dijelaskan oleh seorang sarjana, "menulis dan seni produksinya-atau kaligrafi-mengalami perbungaan yang tiba-tiba dan spektakuler".