Munarman
Pada bulan April 2008 Munarman, sebagai Ketua dari An Nashr Institut, dan Joserizal Jurnalis, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mengadakan konferensi Pers yang berisi pernyataan permintaan agar pemerintah Indonesia tidak memperpanjang lagi kerjasamanya dengan Institut Riset Angkatan Laut AS "Naval Medical Research Institute, Unit No 2" (NAMRU-2) dan mendeportasi staff dan pegawainya yang telah merugikan Indonesia karena menikmati status bebas pajak, akomodasi gratis, dan memiliki kekebalan diplomatik, apalagi operasional Namru-2 terus berjalan walaupun kontraknya sudah habis. Pernyataan ini dikemukakan karena keberadaan NAMRU-2 di Indonesia selama lebih dari 30 tahun dilihat tidak transparan dalam memberikan informasi kepada pemerintah Indonesia dan tidak menguntungkan rakyat Indonesia. Pihak Kedutaan Besar AS sendiri dalam penjelasan resminya mengatakan bahwa NAMRU-2 adalah organisasi yang transparan yang hanya melakukan riset medis dan keilmuan yang berfokus pada penyakit-penyakit tropis. Riset-riset tentang penyakit-penyakit menular ini dilakukan untuk kepentingan Amerika Serikat dan Kementrian Kesehatan Indonesia, serta kepentingan komunitas internasional. Penelitiannya sendiri difoukuskan pada malaria, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, dan penyakit menular lainnya termasuk flu burung . Munarman sendiri pada wawancaranya di bulan yang sama dengan situs Hizbut Tahir Indonesia menyatakan dukungan terhadap Menteri Kesehatan Indonesia Siti Fadillah dan bukunya 'Saatnya Dunia Berubah' dimana ibu menteri menolak untuk mengirim sampel virus flu burung. Menurut Munarman pihak asing mendapatkan hal-hal yang lebih besar manfaatnya secara ekonomi, dengan menggunakan media menggambarkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, tidak bisa bekerja lalu pemerintah segera harus mengimpor obat anti flu burung. Saat obat anti flu burung sudah diimport isu lalu berhenti dengan sendirinya . Namru-2 berhenti beroperasi pada 16 Oktober 2009
NAMC YS-11
Di bawah pendudukan Sekutu, Jepang mendapat larangan terbang dari Komandan Tertinggi Kekuatan Sekutu. Jepang kembali menjadi negara merdeka setelah berlakunya Perjanjian San Francisco 1952. Sebagian larangan terbang dan membuat pesawat dihapus. Undang-Undang Dirgantara mulai berlaku pada Juli 1952. Atas ide Komandan Tertinggi Kekuatan Sekutu, maskapai penerbangan sipil Japan Airlines didirikan pada tahun 1951. Nippon Helicopter and Aeroplane (nantinya menjadi All Nippon Airways), dan Far East Airlines menyusul pada tahun 1952. Berikutnya, Nitto Aviation (nantinya menjadi Japan Air System), Fuji Airline, Toa Domestic Airlines, dan North Japan Airlines didirikan pada tahun 1953. Maskapai penerbangan Jepang pasca-Perang Dunia II mengandalkan pesawat Douglas DC-3, DC-4, dan Convair-440 produksi Amerika Serikat, serta de Havilland 114 Heron produksi Inggris. Sebelum Perang Dunia II, Jepang memiliki industri dirgantara yang sangat maju. Sebagian dari kalangan dirgantara masih ingin Jepang dapat menerbangkan kembali pesawat produksi dalam negeri.