Perjanjian Lisboa (2007)
Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".
Perjanjian Lisboa (2007)
Pada awal 2007, Jerman menjadi Presiden Uni Eropa dan memulai langkah untuk mencapai suatu perjanjian baru yang menggantikan Konstitusi Eropa yang ditolak dua tahun dahulu. Deklarasi Berlin yang disetujui oleh setiap negara anggota pada bulan Maret menyatakan keinginan mereka merangkai suatu perjanjian baru sebelum pemilu Parlemen Eropa pada awal 2009.