Yoweri Museveni
Pada 1970, Museveni bergabung dengan dinas intelijen militer Presiden Milton Obote. Ketika Mayjen Idi Amin merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta militer pada Januari 1971, Museveni melarikan diri ke Tanzania dengan para pengungsi lainnya, termasuk presiden yang tergulingkan. Basis kekuasaan Amin dan Obote sangat berbeda, hingga menyebabkan perbedaan etnis dan regional yang signifikan dan bahkan menimbulkan konflik. Obote berasal dari kelompok etnis Lango dari utara tengah, sementara Amin adalah seorang Kakwa dari sudut barat laut negara itu. Pemerintah kolonial Britania telah mengatur politik internal koloni itu sehingga Lango dan Acholi mendominasi militer nasional, sementara orang-orang dari bagian barat negara itu aktif dalam bisnis. Situasi ini bertahan hingga kudeta itu terjadi, ketika Amin mengisi posisi-posisi puncak di pemerintahan dengan orang-orang Kakwa dan Lugbara dan dengan kejam menindas sekutu-sekutu Lango dan Acholi mereka.
Djoko Suyanto
Tahun 2006 saat pengajuannya sebagai Panglima TNI, selain menjadi kejutan karena merupakan pertama dari Angkatan Udara, sempat tidak diterima oleh Fraksi PDIP. Hal itu disebabkan sebelumnya, Presiden Megawati Soekarnoputri diakhir periode Kepresidenannya mengajukan Jenderal Ryamizard Ryacudu (KSAD), akan tetapi Presiden SBY menarik surat pengajuannya dan mengajukan nama baru yaitu Djoko Suyanto. Tahapan di DPR itu adalah uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI. Saat itu, bukan saja nyali dan ketangguhan Djoko diuji, tetapi juga kredibilitas visi dan misinya. Para anggota Komisi I membombardir Djoko dengan berbagai pertanyaan hingga 13 jam. Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengomentari ‘ujian’ yang dijalani Djoko ini sebagai ujian fit and proper test terlama di dunia. “Jadi layak masuk “Guiness Book,” ujarnya berkelakar. Setelah lulus proses "fit & proper test", Djoko dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden pada 13 Februari 2006. Dua pekerjaan rumah bagi Djoko Suyanto adalah perihal kesejahteraan prajurit seiring dengan banyaknya tuntutan agar TNI melepaskan semua bisnis-nya kepada pemerintah dan persoalan pro dan kontra hak pilih TNI pada pemilihan umum tahun 2009.