Kereta Api Indonesia
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (disingkat KAI atau PT KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
BEI didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara berdasarkan "Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan". Sedangkan untuk akta pendirian BEI, telah tercatat dalam "Akta Pendirian No. 49 tanggal 25 Juni 1999" yang dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui "Surat Keputusan No.C-13130.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Juli 1999", serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, kemudian diumumkan dalam "Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999". Untuk anggaran dasar BEI, telah diubah berdasarkan "Akta No. 45 tanggal 21 Mei 2003" yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan "Surat Keputusan No.C-11539.HT.01.04. TH.2003 tanggal 23 Mei 2003 mengenai perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan". Terakhir, Anggaran Dasar BEI telah diubah untuk disesuaikan dengan "Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", berdasarkan "Akta No.2 tanggal 1 Agustus 2008", yang dibuat di hadapan Sutjipto SH., di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat "No. AHU-73679.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008", serta telah diumumkan dalam "Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2009". BEI sejak semula memang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi yang akan didirikan berdasarkan undang-undang tersendiri. Beroperasinya BEI dengan status hukum Bank Umum tidak lain dimaksudkan hanya untuk mempercepat terlaksananya fungsi tersebut sebelum diajukannya dan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjadi Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seiring dengan proses pengajuan dan pengesahan RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam batas-batas keberadaannya BEI pun mulai menjalankan fungsi-fungsi sebuah lembaga pembiayaan ekspor layaknya ECA atau Eximbank.