Bangladesh
Bangladesh memiliki kebijakan luar negeri yang moderat dan bergantung pada diplomasi multinasional. Pada tahun 1974, negara ini bergabung dengan Persemakmuran dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan telah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1978–1979 dan 2000–2001. Pada tahun 1980-an, Bangladesh memainkan peran penting dalam pendirian "South Asian Association for Regional Cooperation" (SAARC) untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia Selatan lainnya.
Hukum penistaan agama
Bangladesh melarang penistaan agama melalui sebuah pasal dalam KUHP-nya yang melarang "melukai sentimen beragama" serta perundangan dan kebijakan lain yang menyerang kebebasan berbicara.
Pada April 2013, Perdana Menteri Sheikh Hasina menolak tuntutan hukum baru dari kelompok-kelompok Islamis radikal, khususnya Hefajat-e Islam, yang menuntut hukuman mati untuk orang-orang yang terlibat penistaan agama. Ia menggambarkan Bangladesh sebagai "demokrasi sekuler, tempat setiap agama berhak dipraktikkan secara bebas dan adil", dan bahwa "apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melukai sentimen penganut agama apapun atau tokoh-tokohnya, ada hukum khusus yang mengatur soal itu".