Pemilihan umum di Indonesia
Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.
Partai Republik (Indonesia)
Partai Republik mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 dan harus menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Republik memiliki kepengurusan di 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota. Meski dinyatakan lolos verifikasi administrasi, Republik tidak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga tidak memenuhi syarat. Merasa bahwa keputusan KPU ini dianggap penuh rekayasa dan manipulasi, Partai Republik melakukan gugatan hukum hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk membuktikan manipulasi tersebut, dan kembali ditolak. Akhirnya, Partai Republik membawa kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dinyatakan bersalah atas dugaan manipulasi selama proses pelaksanaan verifikasi faktual. Meskipun KPU bersalah, namun keputusan DKPP tidak dapat membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU, sehingga Partai Republik tidak dapat mengikuti pemilu 2014.