Perpustakaan Parlemen Jepang
Seusai Perang Dunia II, Konstitusi Jepang menetapkan Parlemen Jepang sebagai satu-satunya lembaga pembuat hukum. Pada tahun 1947, pasal 130 Undang-Undang Parlemen ("Kokkaihō") tahun 1947 menetapkan pendirian perpustakaan parlemen sebagai lembaga riset di parlemen. Undang-undang tersebut diikuti Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang tahun 1947 yang menetapkan pembentukan Perpustakaan Parlemen Jepang dari penggabungan perpustakaan di Majelis Rendah dan Majelis Bangsawan. Perpustakaan yang dibentuk dinyatakan kurang memadai sebagai pusat riset. Oleh karena itu, konsultan perpustakaan diundang dari Amerika Serikat. Setelah pendapat mereka didengar di parlemen, Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang ditetapkan pada tahun 1948 yang sekaligus membatalkan undang-undang serupa tahun 1947. Dalam penyusunannya, undang-undang tahun 1948 sangat dipengaruhi oleh konsultan perpustakaan dari Amerika Serikat. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat dijadikan sebagai model sewaktu mendirikan Perpustakaan Parlemen Jepang. Sama halnya dengan Perpustakaan Kongres, Perpustakaan Parlemen Jepang didirikan sebagai perpustakaan parlemen sekaligus perpustakaan nasional.
Kepala perpustakaan yang pertama adalah ahli hukum Tokujirō Kanamori yang mantan Menteri Negara Konstitusi ketika Konstitusi Jepang ditulis. Setelah perpustakaan didirikan tanggal 25 Februari 1948, ahli estetika Masakazu Nakai, mantan Kepala Perpustakaan Kota Onomichi diangkat sebagai wakil kepala. Istana Akasaka dipilih sebagai gedung sementara sebelum perpustakaan dibuka secara resmi pada 5 Juni 1948.
Perang Boshin
Pihak kekaisaran tidak jadi mengusir orang asing dari Jepang, melainan beralih ke modernisasi negeri dan melakukan negosiasi ulang perjanjian tidak adil dengan kekuatan asing. Perubahan kebijakan terhadap orang asing terjadi pada awal Perang Boshin. Pada 8 April 1868, papan-papan pengumuman baru dipasang di Kyoto (dan kemudian di seluruh negeri) yang secara khusus melarang kekerasan terhadap orang asing. Semasa Perang Boshin, Kaisar Meiji secara pribadi menerima delegasi dari Europa, pertama di Kyoto, dan kemudian di Osaka dan Tokyo. Kaisar Meiji juga secara tidak diduga-duga di Tokyo menerima kunjungan Alfred, Duke dari Edinburgh.
Pada zaman Meiji, selain dengan Perancis, hubungan luar negeri Jepang dengan negara-negara asing mulai membaik. Misi militer kedua Perancis diundang ke Jepang pada tahun 1873, dan misi militer ketiga pada tahun 1884. Hubungan tingkat tinggi dengan Perancis pulih pada tahun 1886 ditandai dengan ikut sertanya insinyur angkatan laut Louis-Émile Bertin dalam membangun armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang.
Setelah bertahta, Kaisar Meiji mengeluarkan Sumpah Tertulis Lima Pasal yang isinya berupa seruan pembentukan dewan musyawarah, kesempatan untuk berusaha bagi rakyat, penghapusan semua kebijakan lama yang buruk, dan mencari ilmu hingga ke ujung dunia untuk memperkuat kekuasaan kaisar. Pembaruan selama reformasi Meiji berpuncak dengan dikeluarkannya Konstitusi Meiji pada tahun 1889. Walaupun sudah diberi kemudahan oleh istana, sebagian dari mantan samurai menganggap reformasi Meiji hanya merugikan kepentingan mereka, termasuk akibat dibentuknya tentara dari prajurit orang biasa, kehilangan prestise yang sudah turun-temurun, dan penghasilan. Ketidakpuasan mantan samurai berpuncak pada Pemberontakan Saga 1874 dan pemberontakan Chōshū tahun 1876. Mantan samurai Satsuma di bawah pimpinan Saigō Takamori memulai Pemberontakan Satsuma pada tahun 1877. Sebelumnya Saigō mundur dari pemerintahan akibat perbedaan pendapat. Pemberontakan Satsuma menuntut dikembalikannya kelas samurai dan pemerintahan yang lebih bermoral. Slogan mereka, . Pemberontakan Satsuma berakhir dengan kekalahan total pihak pemberontak dalam Pertempuran Shiroyama.