Zainul Arifin
Tugas utama Zainul melakukan konsolidasi atas badan-badan perjuangan yang melancarkan taktik gerilya di bawah komandan Jenderal Sudirman. Saat pemerintah melebur segenap pasukan bersenjata ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia, Zainul Arifin sempat dipercaya sebagai Sekertaris Pucuk Pimpinan TNI. Namun akhirnya, ketika banyak mantan anggota laskar Hizbullah yang dinyatakan tidak bisa diterima menjadi anggota TNI karena tidak berpendidikan "modern" dan hanya lulusan Madrasah, ia memilih mengundurkan diri dan berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik.
Hamzah Haz
Pada 1998, Hamzah Haz diangkat menjadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) oleh Presiden Habibie, namun ia mengundurkan diri setelah satu tahun menjabat akibat desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak menjabat menteri. Kemudian, pada 6 Oktober 1999, Hamzah Haz terpilih sebagai Wakil Ketua DPR-RI untuk periode 1999-2004. Baru beberapa minggu jadi Wakil Ketua DPR-RI, Presiden Abdurrahman Wahid memintanya menjadi menteri pada Kabinet Persatuan Nasional sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dia kembali menerima amanat tersebut, dan kembali pada 26 November 1999. Hamzah kembali mengundurkan diri dengan alasan yang sama dan ingin fokus ke partai. Aksi pengunduran itu juga merupakan aksi pengunduran diri pertama dalam kabinet Persatuan Nasional, setelah Hamzah hanya menjabat selama dua bulan. Puncak karier politik Hamzah Haz adalah ketika ia berhasil menjabat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Megawati Soekarnoputri yang saat itu naik jabatan menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR yang dipimpin Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat saat itu, Amien Rais.