Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
Bendera Jepang
Menurut pemungutan suara yang dilakukan oleh media pada umumnya, kebanyakan orang Jepang telah menganggap bendera Jepang sebagai bendera nasional bahkan sebelum adanya "Hukum Tentang Nasional dan Lagu Kebangsaan" pada tahun 1999. Meskipun begitu, kontroversi terkait penggunaan bendera dalam acara-acara sekolah atau media masih ada. Contohnya, surat kabar liberal seperti "Asahi Shimbun" dan "Mainichi Shimbun" sering memilih artikel yang mengkritik bendera Jepang yang merefleksikan spektrum politik untuk pembaca mereka. Untuk orang Jepang yang lainnya, bendera tersebut mengingatkan kembali pada masa di mana demokrasi ditekan ketika Jepang adalah sebuah kekaisaran.