Sosialisme
Demokrasi sosial adalah ideologi politik yang "diturunkan dari tradisi sosialis dalam pemikiran politik. Banyak demokrat sosial merujuk dirinya sebagai sosialis atau sosialis demokratik, dan sebagian lainnya menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Lainnya beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ketiga istilah tersebut, dan memilih untuk mendeskripsikan kepercayaan politiknya hanya dengan menggunakan istilah ‘demokrasi sosial’. Terdapat dua varian utama, yang pertama bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik, dan varian yang kedua bertujuan untuk membangun negara kesejahteraan dalam kerangka sistem kapitalis. Varian pertama secara resmi bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik melalui metode reformis dan gradualis. Dalam varian kedua, Demokrasi sosial menjadi kebijakan pemerintah yang di antaranya adalah membangun negara kesejahteraan, skema perundingan bersama, dukungan terhadap pelayanan umum yang didanai publik, dan ekonomi berbasis kapitalis seperti ekonomi campuran. Varian dalam pengertian ini sering kali digunakan untuk merujuk model sosial dan kebijakan ekonomi yang ada di Eropa Barat dan Utara pada paruh akhir abad ke-20. Jerry Mander menjelaskannya sebagai ekonomi "hibrida", sebuah kolaborasi aktif visi kapitalis dan sosialis, dan meski sistem tersebut tidak sempurna, mereka cenderung menyediakan standar hidup yang tinggi. Banyak penelitian dan survey menyatakan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia dalam masyarakat demokrasi sosial dibandingkan dengan yang neoliberal.
Demokrat sosial mendukung varian pertama, menganjurkan transisi evolusioner ekonomi kapitalisme secara damai ke sosialisme melalui reformasi sosial secara progresif. Demokrat sosial menegaskan bahwa bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi perwakilan di bawah aturan hukum. Sistem ini mendorong perluasan penentuan kebijakan secara demokratis selain demokrasi politik, yaitu demokrasi ekonomi untuk menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lain atas hak kodeterminasi. Sistem ini juga mendukung ekonomi campuran yang menentang ekses kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan penindasan berbagai golongan, serta menolak pasar bebas secara total atau ekonomi terencana secara penuh. Kebijakan demokrasi sosial yang umum di antaranya termasuk dukungan terhadap hak sosial universal untuk memperoleh pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan pelayanan untuk manula. Demokrasi sosial berhubungan dengan gerakan buruh dan mendukung hak perundingan kolektif bagi pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafilisasi dengan Sosialis Internasional.
Demokrasi di Indonesia
Langkah awal Orde Baru dalam proses rekonstruksi sistem demokrasi di Indonesia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Orde Baru bertujuan untuk meluruskan kembali cita-cita demokrasi Indonesia yang melenceng menjadi kediktatoran dibawah kekuasaan Presiden Soekarno selama masa demokrasi terpimpin (Orde Lama). Salah satu yang dilakukan untuk menghapuskan kediktatoran Orde Lama adalah membatalkan Ketetapan MPRS No. III/1963 yang berisi tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan jabatan presiden kemudian direvisi kembali menjadi jabatan yang elektif (dipilih secara berkala) selama satu periodenya adalah lima tahun. Kemudian keluarnya Ketetapan MPRS No.XIX/1966 yang isinya adalah untuk menentukan tinjauan kembali terhadap produk-produk legislatif di masa Orde Lama, dan atas dasar Ketetapan MPRS itu, Undang-Undang No.19/1964 diganti dengan Undang-Undang No.14/1970 yang isisnya mengmabalikan independensi lembaga yudikatif. Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) juga dikembalikan hak dan fungsi kontrolnya terhadap lembaga eksekutif dan Ketua DPR-GR tidak lagi menjadi seorang menteri dibawah Presiden, tetapi memiliki kedudukan yang sejajar dengan Presiden, selain itu hak Presiden untuk mengintervensi Parlemen dicabut. Kebebasan pers dan seni juga dikembalikan, para tokoh partai-partai politik yang dahulu di masa demokrasi terpimpin ditangkap dan diasingkan dibebaskan, salah satunya Soetan Syahrir, tetapi Sjahrir lebih dahulu meninggal sebelum sempat kembali ke Indonesia.