Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Demokrasi Pancasila
Wewenang MPR, yaitu:
Setelah amandemen, bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjadi, "“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”"