Rumusan-rumusan Pancasila
“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.
Daftar Perdana Menteri Indonesia
UUD 1945 Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dibangun di sekitar sistem presidensial. Dengan demikian, tidak ada ketentuan konstitusional untuk Perdana Menteri. Namun demikian, mulai tahun 1945 Perdana Menteri dipilih untuk memimpin kabinet. Posisi Perdana Menteri kemudian dijamin oleh Pasal 52 UUD Sementara 1950. Perdana Menteri, dipilih oleh Presiden, ditugaskan untuk menangani bisnis rutin pemerintah dan yang bertanggung jawab atas Kabinet, yang bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presiden.