Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Gereja Kristen Sulawesi Tengah
Wilayah pelayanan yang terbentang luas itu, berdasarkan data terakhir sebelum Sidang Sinode Instimewa 2014, terdiri dari 395 jemaat definitif dan 18 kelompok kebaktian. Untuk mengatur pelayanan di semua aras, baik sinode, klasis maupun jemaat, jemaat-jemaat GKST dilayani oleh 547 orang pendeta yang berstatus sebagai pegawai organik.
Dalam perjalanan sejarahnya, wilayah pelayanan GKST beberapa kali mengalami konflik horizontal. Pertama, pada tahun 1957 terjadi pemberontakan PRRI/Permesta di Sulawesi Utara yang menjalar sampai ke wilayah Sulawesi Tengah. Di pihak lain, kelompok Pemuda yang menyebut dirinya Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) melawan pemberontakan itu dan kemudian menyingkir ke hutan pada 5 Desember 1957. Kekacauan ini ditandai dengan banyaknya tahanan dari pihak GPST dan jatuhnya korban pada saat perayaan Natal tahun 1957. Beberapa kali Kantor Sinode harus dipindahkan ke beberapa tempat karena ternyata Tentena dinyatakan tertutup dan terkepung pada medio tahun 1958. Pemberontakan itu kemudian dapat diredakan oleh pemerintah Indonesia dan Tentena dinyatakan bebas pada bulan Juni 1958.