Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Demokrasi di Jerman
Sejak 1949, kebangkitan dan perkembangan Jerman Barat menjadi tolok ukur perkembangan demokrasi di Jerman. Selain dari Hukum Dasar Bonn, demokratisasi di Jerman Barat juga terindikasikan dari prestasi pemerintahan Sosial-Demokrat dibawah Kanselir Willy Brandt (1969 – 1974), prestasi itu adalah “pengakuan” Jerman Barat atas kedaulatan Jerman Timur, meskipun terlihat kontra-produktif dengan tujuan menyatukan kembali Jerman, “pengakuan” dari Jerman Barat terhadap Jerman Timur itu menjadi langkah awal untuk menormalisasi hubungan kedua Jerman, bahkan juga normalisasi hubungan dengan Uni Soviet.