Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Koalisi Indonesia Hebat
Koalisi Indonesia Hebat memiliki 208 (37,14%) kursi di DPR RI, yang terdiri dari 109 (18,95%) kursi dari PDI-P, 36 (6,42%) kursi dari Partai NasDem, 47 (8,39%) kursi dari PKB dan 16 (2,9%) kursi dari Partai Hanura, sedangkan PKP Indonesia tidak mendapatkan satu kursipun di DPR karena ambang batas yang tidak mencukupi (syarat mendapatkan kursi DPR minimal suara nasional 3,5%). Koalisi tersebut sangat minoritas di DPR dan segala pimpinan di DPR maupun MPR semua dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Pasca-pemilihan presiden 2014, Koalisi Indonesia Hebat telah mendapatkan pendukung baru yakni Partai Persatuan Pembangunan di parlemen maupun pemerintahan pada Oktober 2014, Partai Amanat Nasional pada bulan September 2015 dan Partai Golkar pada bulan Januari 2016. Dengan bergabungnya PPP, PAN dan Partai Golkar, maka kekuatan Koalisi Indonesia Hebat berbalik menjadi mayoritas di DPR, yaitu 386 (68,93%) kursi, dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih yang memiliki 113 (20,17%) kursi dan Partai Demokrat yang memiliki 61 (10,89%) kursi. Sejak 17 November 2015, KIH resmi berganti nama menjadi Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3) yang bertujuan untuk mengakomodir parpol yang baru bergabung dalam koalisi. Perubahan tersebut diresmikan oleh Koordinator Koalisi Indonesia Hebat yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memberikan alasan perubahan nama tersebut. Menurutnya KIH dan KMP tersebut dibentuk saat pilpres yang mendukung salah satu calon presiden. Saat ini kedua istilah tersebut dianggap tak relevan.