Sriwijaya
Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari, namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya, selain itu kemungkinan kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya, namun kawasan yang menjadi ibukota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh datu setempat.
Ranavalona III
Sebelum diratifikasi, ratu dan perdana menteri sudah meminta klarifikasi tentang pasal di dalam perjanjian utama yang menyatakan bahwa "hubungan luar negeri" akan dikendalikan oleh seorang "residen" dari Prancis, dan juga pasal yang terkait dengan "pendirian" di Teluk Diego Suarez. Dua perunding utama Prancis, yaitu Menteri Patrimonio dan Laksamana Miot, memberikan penjelasan yang dilampirkan dalam perjanjian yang membuat para penguasa Madagaskar bersedia meratifikasi perjanjian tersebut karena dirasa sudah cukup untuk menjamin kedaulatan Madagaskar. Namun, perjanjian resminya diterbitkan di Paris tanpa adanya lampiran atau penyebutan keberadaan lampiran. Ketika lampiran tersebut kemudian diterbitkan di London, Prancis menganggap lampiran tersebut tidak sah. Prancis lalu menyatakan pendirian sebuah protektorat di Madagaskar meskipun pemerintah Madagaskar menolak hal tersebut.