Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Regierungsbezirk
Regierungsbezirk merupakan sebuah pembagian daerah administratif yang dipakai di Jerman. Sebuah "Regierungsbezirk" merupakan subdivisi dari "Bundesländer" atau negara bagian Jerman, dan biasanya terdiri dari beberapa distrik ("Landkreise" atau "Stadtkreise"). Dengan ini sebuah "Regierungsbezirk" berada di antara negara bagian, dan distrik sehingga bisa disamakan dengan karesidenan di Indonesia. Sebuah "Regierungsbezirk" diperintah oleh seorang "Bezirksregierung" dan dipimpin oleh seorang "Regierungspräsident".