Kabupaten Aceh Barat Daya
Kabupaten yang sering disingkat dengan singkatan "ABDYA" ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Barat Daya sebagai hasil pemekaran bukanlah merupakan akibat dari reformasi pada tahun 1998. Meskipun perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an.
Candung, Agam
Selanjutnya dengan Ketetapan Bupati/Ketua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Agam melalui Surat Keputusan Nomor 038/2-2/1950 tanggal 22 Juni 1950, kedua wilayah di atas disatukan kembali menjadi Ampek AngkekCanduang yang Pemerintahannya dipimpinan oleh seorang Assisten Wedana. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pada tahun 1975 istilah Assisten Wedana diganti dengan Camat selaku Kepala Wilayah.
Setelah beberapa tahun berjalan, maka pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 337/GSB/1984, di mana untuk Kecamatan Ampek Angkek Canduang dibentuk Perwakilan Kecamatan Ampek Angkek Canduang yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Kecamatan (Camat Pembantu) yang berkedudukan di Lasi dengan membawahi 3 Nagari dan 18 Desa. Dengan demikian maka Kecamatan Induk Kecamatan Kecamatan Ampek Angkek Canduang membawahi 7 Nagari dengan 33 Desa yang tetap dipimpin oleh Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Biaro.
Sistem dan kondisi Pemerintah Kecamatan Ampek Angkek Canduang dengan Nagari tersebut tidak lagi mengalami perumbahan, kecuali terjadi 4 kali perubahan pada tingkat Desa atas dasar kebijakan Pemerintah Pusat dengan Program Penataan Desa, di mana jumlah desa yang ada di Kecamatan Ampek Angkek Canduang dan Kecamatan Perwakilan Ampek Angkek Canduangsebanyak 51 desa menjadi sebagai berikut :
Akhirnya seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyikapi peluang otonomi tersebut untuk kembali ke sistem Pemerintahan Nagari. Untuk itu dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 09 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari yang sekaligus juga disikapi oleh Pemerintah Darah Kabupaten Agam dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari yang secara langsung ataupun tidak langsung mengubah sistem pemerintahan dan jumlah desa menjadi Jorong, namun tidak mengubah batas, jumlah dan nama Nagari.
Tidak cuma itu, untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang merata serta pertimbangan lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam langsung melakukan pemekaran Perwakilan Kecamatan Ampek Angkek Canduang menjadi Kecamatan Definitif melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pemekaran Kecamatan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2002 maka diresmikanlah Kecamatan Canduang definitive oleh Bupati Agam dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
Kecamatan Candung saat ini terbagi atas 3 Nagari.
Pelayanan kesehatan di kecamatan Baso telah memadai, yang mana di kecamatan Candung telah terdapat 1 puskesmas, 6 puskesmas pembantu dan 1 puskesmas keliling.