Dirgantara Indonesia
PT Dirgantara Indonesia (DI) (nama bahasa Inggris: "Indonesian Aerospace Inc.") adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. DI didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan BJ Habibie sebagai Presiden Direktur. Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 11 Oktober 1985. Setelah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000.
Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan ("maintenance service") untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi sub-kontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamic, Fokker dan lain sebagainya. Dirgantara Indonesia pernah mempunyai karyawan sampai 16 ribu orang. Karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Dirgantara Indonesia melakukan rasionalisasi karyawannya hingga menjadi berjumlah sekitar 4000 orang.
Garuda Indonesia
Setelah penerbangan KNILM bubar pada bulan Maret 1942 bersamaan dengan Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, Belanda kembali mendirikan maskapai lagi yang bernama KLM Interinsulair Bedrijf pada tanggal 1 Agustus 1947 atau setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Belanda kembali ke Hindia Belanda. Tujuan Belanda mendirikan KLM Interinsulair Bedrijf ini adalah untuk kembali melayani daerah jajahannya dengan menggunakan pesawat Dakota sebanyak 20 unit yang merupakan bekas pakai dari KLM. Namun, tak lama kemudian pada tanggal 28 Desember 1949 sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, KLM IIB diserahkan kepada pihak Indonesia lalu diganti namanya menjadi Garuda Indonesian Airways (GIA) (Sehingga hari tersebut dijadikan sebagai hari jadi de facto Garuda Indonesia), di mana satu Dakota beregistrasi PK-DPD yang membawa Presiden Soekarno terbang dari Jogjakarta (ibukota perjuangan) menuju Jakarta (ibukota negara). Garuda Indonesia mendapatkan konsesi monopoli penerbangan dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 dari KLM. Garuda Indonesia pada awalnya adalah hasil "joint venture" antara pemerintah Indonesia dengan KLM dengan kalkulasi pemerintah Indonesia memiliki 51% saham. Selama 10 tahun pertama, perusahaan ini dikelola oleh KLM. Tetapi karena paksaan nasionalis, KLM menjual sebagian dari sahamnya pada tahun 1954 ke Pemerintah Indonesia dan pada waktu yang bersamaan, maskapai ini memiliki 46 pesawat, termasuk 14 pesawat DeHavilland Heron yang dibeli Garuda antara 1953-1954. Tahun 1955, Garuda Indonesia meresmikan pelayanan penerbangan haji menuju Jeddah dengan rute Jakarta - Bangkok - Kolkata - Karachi - Sarjah - Jeddah menggunakan pesawat Convair CV-340.