Masahiko Amakasu
Amakasu lahir di Prefektur Miyagi sebagai putra sulung seorang pria yang menjadi samurai dari Domain Yonezawa di bawah "bakufu". Sistem kasta di Jepang di mana masyarakat dibagi menjadi pedagang, pengrajin, petani dan samurai dihapuskan pada tahun 1871 sebagai salah satu reformasi era Meiji, tetapi lama setelah itu, perbedaan kasta bertahan dengan orang-orang dari kasta samurai yang tidak proporsional lebih diwakili di perwira korps Angkatan Laut Kekaisaran dan Angkatan Darat hingga tahun 1945. Amakasu dididik di sekolah-sekolah asrama militer di Prefektur Mie dan Nagoya, dan memasuki Akademi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada tahun 1912. Setelah lulus, ia melayani di infanteri dan kemudian polisi militer di berbagai jabatan di Jepang dan di Korea.
Sidang Istimewa MPR
Setelah berlakunya UU 27 Tahun 2009 pasal 184 ayat 4 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pemakzulan baru sah jika disetujui tigaperempat anggota MPR, namun kemudian syarat tersebut dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.
Indonesia pernah mengalami beberapa kali Sidang Istimewa. Hasilnya bisa berupa kejatuhan Presiden yang sedang menjabat ataupun tidak. Ada pula Sidang Istimewa yang akhirnya memutuskan percepatan pemilu, yaitu yang terjadi pada tahun 1998.
Sidang Istimewa majelis pertama kali diadakan pada tahun 1967 setelah peristiwa Gerakan 30 September yang mengakibatkan Soekarno kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak mampu mengendalikan keamanan setelah pidato pertanggungjawabannya di depan MPRS, Nawaksara, dibacakan. MPRS pada masa itu meminta Soekarno untuk memperbaiki pidato pertanggungjawabannya di Sidang Umum MPRS, yang direspon Soekarno dengan pidato "Pelengkap Nawaksara". Namun pertanggungjawaban tersebut kembali ditolak dan akhirnya diputuskan bahwa pada 7 Maret 1967 akan dilakukan Sidang Istimewa MPRS.