Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Berlin
Keempat blok sekutu berbagi tanggung jawab administratif terhadap Berlin. Pada tahun 1948, ketika ketiga sekutu Barat memperpanjang reformasi keuangan di ketiga sektor Berlin yang dikuasai mereka, Uni Soviet melancarkan blokade ke rute-rute akses dari dan ke Berlin Barat, yang sekelilingnya berada di dalam wilayah kontrol Soviet. Ketiga Sekutu Barat pun mengatasi blokade ini dengan menyuplai makanan dan kebutuhan lainnya ke Berlin Barat mulai 24 Juni 1948 sampai 11 Mei 1949. Tahun 1949, Republik Federal Jerman didirikan di kawasan yang dulunya menjadi zona Amerika, Inggris dan Perancis, ditambah ketiga zona negara ini di bagian barat Berlin. Sedangkan Republik Demokratik Jerman juga didirikan. Berlin Barat menerbitkan perangko mereka sendiri, perangko ini biasanya sama dengan perangko Jerman Barat namun dengan tambahan kata "Berlin". Pelayanan udara ke Berlin Barat hanya diberikan untuk maskapai Amerika, Inggris, dan Perancis.