Pengungsi Korea Utara
Di Hanawon, pelatihan difokuskan pada tiga tujuan utama: mempermudah pemahaman sosial ekonomi serta meringankan beban psikologis para pengungsi; mengatasi halangan perbedaan budaya; dan memberikan pelatihan praktik untuk hidup di Korea Selatan. Para pengungsi ini diberi peringatan khusus untuk tidak berpergian keluar dikarenakan alasan keamanan mereka, terutama akan ancaman dari penculikan oleh agen Korea Utara. Seusai mengikuti program Hanawon, para pengungsi dapat memulai hidup baru mereka dengan mendirikan rumah lewat bantuan subsidi dari pemerintah. Pada awalnya mereka menerima uang ₩36 juta per individu untuk mencari atau mendirikan tempat tinggal dan bantuan ₩540.000 per bulan, namun sekarang telah dipotong menjadi ₩20 juta dan ₩320.000 per bulan.
Hak asasi manusia di Korea Utara
Rincian lengkap pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara masih belum jelas. Pemerintah Korea Utara menerapkan peraturan yang menyebabkan sangat sulit bagi warga asing untuk memasuki negara tersebut, dan secara ketat memantau setiap kegiatan yang mereka lakukan. Pekerja kemanusiaan di Korea Utara diawasi setiap kegiatannya dan dilarang memasuki wilayah-wilayah yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Sejak warga negara dilarang meninggalkan Korea Utara, masalah-masalah seperti pembelotan dan pengungsi gelap telah menjadi hal umum. Menurut kantor berita pemerintah Korean Central News Agency, Korea Utara tidak memiliki masalah pelanggaran hak asasi manusia karena sistem Juche yang diberlakukan di negara tersebut diputuskan oleh rakyat dan bertugas melayani mereka dengan setia.