Kota Depok
Berawal pada akhir abad ke 17 seorang saudagar Belanda, eks VOC, bernama Cornelis Chastelein (1657–1714) membeli tanah di Depok seluas 12,44 km persegi (hanya 6,2% dari luas kota Depok saat ini yang luasnya 200,29 km persegi) atau kurang dari 4 kali luas kampus UI Depok. Pusat titik KM 0 pada Depok jaman dahulu adalah Tugu Depok yang berlokasi di halaman rumah sakit Harapan Depok. Dengan harga 700 ringgit, dan status tanah itu adalah tanah partikelir atau terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda. Cornelis Chastelein menjadi tuan tanah, yang kemudian menjadikan Depok memiliki pemerintahan sendiri, lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. Daerah otonomi Chastelein ini dikenal dengan sebutan Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok. Pada zaman kemerdekaan Depok ini menjadi sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor.
Pemilihan umum Wali Kota Depok 2015
Hasil pemilihan umum legislatif 2014 di Kota Depok terdapat 10 Partai Politik yang mempunyai kursi di parlemen yakni :Berikut adalah calon yang telah mendaftarkan diri di KPU Kota Depok yang akan memperebutkan 1.4 juta suara pemilih warga Kota Depok:Konflik internal terjadi di dalam partai PDIP yang membawa nama Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi. Sekretaris PDIP cabang Depok menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merestui nama Dimas Oky Nugroho, sehingga kemungkinan tanda tangannya yang ada pada berkas pendaftaran adalah palsu. Masyarakat dan simpatisan PDIP mendemo KPUD. Mereka menginginkan ketua KPUD diadili karena meloloskan berkas palsu tersebut dan dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, meminta pilkada ditunda dan menganulir pasangan Dimas-Babai. KPU kemudian mengklarifikasi ke DPC PDIP Depok dan ditemukan bahwa tanda tangan pada berkas tersebut adalah asli dan menyatakan pasangan Dimas-Babai sah. Meski telah dinyatakan sah, kasus ini masih berlanjut dengan pernyataan sekretaris PDIP sendiri yang menyatakan masih ada kemungkinan bahwa tandatangannya dipalsukan.