Hutan suaka alam
Pertanian berpindah yang dilakukan oleh petani di Kalimantan dan Nusa Tenggara pada awalnya hanya menyentuh hutan sekunder, yaitu hutan yang tumbuh kembali setelah ditinggalkan petani sebelumnya. Hutan sekunder cenderung lebih mudah dibuka karena vegetasinya tidak lebat. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah petani, maka hutan lindung dan suaka alam menjadi tujuan dari petani yang mempraktikan sistem budi daya tersebut. Hingga akhir tahun 1990an, 39.7% luas lahan pertanian berpindah berada dalam kawasan hutan lindung dan suaka alam.
Pemanfaatan hutan
Tujuan utama pemanfaatan hutan ialah untuk memberdayakan masyarakat atau mensejahterakan masyarakat. Bagi para pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan pungutan sebagai peganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang telah mereka dapatkan. Tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah Republik Indonesia. Dalam setiap pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan. Jangka waktu pemanfaatan hutan pada hutan lindung menurut undang-undang paling lama sepuluh tahun. Menurut undang-undang dalam pemanfaatan hutan lindung yang diberikan perizinan paling luas hanya 50 hektar.