Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Bangsa Austria
Sebelumnya, orang Austria dianggap dan menganggap diri sebagai bagian dari kelompok etnis Jerman. Austria menjadi negara anggota Kekaisaran Romawi Suci dan Konfederasi Jerman hingga meletusnya Perang Austria-Prusia pada tahun 1866. Kekalahan Austria dalam perang tersebut membuat Austria dikeluarkan dari konfederasi. Akibatnya, saat Kekaisaran Jerman didirikan pada tahun 1871, Austria tidak termasuk di dalamnya. Kemudian, pada tahun 1867, Kekaisaran Austria berubah menjadi Kekaisaran Austria-Hongaria. Setelah jatuhnya Austria-Hongaria pada tahun 1918 akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I, Austria harus merelakan wilayah-wilayah non-Jermannya dan kemudian mendirikan Republik Jerman-Austria ("Republik Deutschösterreich") dalam upaya untuk bersatu dengan Jerman. Namun, hal ini dilarang oleh Traktat Saint-Germain-en-Laye (1919), sehingga Republik Austria Pertama didirikan pada tahun 1919. Jerman Nazi lalu mencaplok Austria selama peristiwa "Anschluss" pada tahun 1938.