Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Jerman
Tensi antara Jerman Timur dan Jerman Barat mulai mereda di awal tahun 1970-an dengan kebijakan Kanselir Willy Brandt. Pada tahun 1989 Hungaria (anggota Blok Timur) membuka perbatasannya dengan Austria (anggota Blok Barat) yang berakibat mengalirnya ribuan pengungsi Jerman Timur ke Jerman Barat via Hungaria. Hal ini menyebabkan kekacauan di Jerman Timur dan gelombang demonstrasi pun mendapat dukungan. Krisis ini memaksa pemerintah Jerman Timur meletakkan kekuasaannya dan menyetujui penyatuan dengan Republik Federal Jerman, yang secara resmi ditandatangani tanggal 3 Oktober 1990 (sekarang menjadi Hari Persatuan Jerman, "Tag der Deutschen Einheit").