Masahiko Amakasu
Namun, Amakasu dibebaskan setelah hanya tiga tahun karena amnesti umum diberitakan dalam perayaan kenaikan Hirohito sebagai Kaisar Jepang. Setelah dibebaskan, Amakasu dikirim ke Perancis untuk belajar oleh Angkatan Darat Jepang mulai dari bulan Juli 1927. Sementara di Perancis, ia berkenalan dengan artis terkenal, Tsuguharu Foujita. Dia kembali ke Jepang pada tahun 1930, tetapi hampir segera pindah ke Mukden di Manchuria, di mana dia bekerja di bawah spymaster Jepang Kenji Doihara untuk mengelola peningkatan keterlibatan Tentara Jepang dalam produksi opium dan penyelundupan ke Tiongkok. Setelah Insiden Manchuria, ia pindah ke Harbin, di mana ia terlibat dalam upaya menyelundupkan mantan kaisar Qing Puyi dari konsesi asing di Tianjin ke Manchuria, di mana ia akan menjadi penguasa boneka negara baru Manchukuo. Ketika Puyi mendarat di Port Arthur pada bulan November 1931, Amakasu yang menyambutnya di dermaga dan mengantarnya ke kereta yang membawanya ke Hotel Yamato. Sementara di kereta, Amakasu membual ke Puyi tentang bagaimana dia telah membunuh Itō, Ōsugi dan Tachibana karena mereka adalah "musuh Kaisar", dan bahwa dia dengan senang hati akan membunuh Puyi sendiri jika dia harus membuktikan menjadi "musuh Kaisar". Di Manchukuo, Amakasu membantu membentuk pasukan polisi sipil di ibukota baru Changchun karena kota Changchun telah diganti namanya. Selama waktunya di Manchukuo, Amakasu terkenal karena kebrutalannya, dan sejarawan Amerika Louise Young menggambarkan Amakasu sebagai seorang "sadis" yang suka menyiksa dan membunuh orang. Pada tahun 1934, ketika penobatan Puyi sebagai Kaisar Manchukuo, Amkasu kembali memainkan peran sebagai pemikir Puyi dengan kedok sebagai direktur kru film yang merekam penobatan. Setelah Insiden Jembatan Marco Polo pada tahun 1937, yang menandai dimulainya perang dengan Tiongkok, Amakasu memainkan peran penting dalam operasi rahasia melawan Tiongkok.
Kantaro Suzuki
Sebagai kepala pemerintahan yang dilantik oleh Kaisar Hirohito, yang juga menaruh harapan besar akan kebijakan mengakhiri perang Asia Timur Raya ("Dai Toa Senso") pada Perang Dunia II sekalipun tidak diungkapkan secara langsung, Kantaro Suzuki juga menjabat sebagai pimpinan enam besar dalam dewan peperangan yang juga mencakup Kementerian Peperangan (Jendral Korechika Anami), Kementerian Luar Negeri (Menlu Shinegori Togo), Kementrian Angkatan Laut (Admiral Yonai Mitsumasa), Panglima Angkatan Darat (Jendral Umezu) dan Panglima Angkatan Laut (Admiral Soemu Toyoda). Tugas besar yang diembannya pada saat dia sudah berusia lanjut dan menderita kurang pendengaran (sedikit tuli karena usianya) dalam menghadapi sikap keras kepala Angkatan Darat dan Kementrian Peperangan yang menginginkan perang tetap berjalan terus demi mempertahankan tanah airnya dalam suatu pertempuran yang menentukan ("tennozan") meskipun mengorbankan negara sekalipun secara kenyataan, Jepang saat itu praktis kalah perang dan Angkatan Lautnya bisa dikatakan sudah tidak memiliki armada sama sekali. Kekhawatiran akan timbulnya kudeta seperti halnya Insiden 26 Februari membuat sikapnya berubah-ubah dalam menghadapi tekanan dalam negeri dan Internasional. Karena sikapnya itulah, ketika menerima Proklamasi Potsdam dari pimpinan tiga besar sekutu (Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat), Kantaro Suzuki mengeluarkan kata yang bersifat ambigu, "mokusatsu" (yang berarti mengendapkan/mendiamkan dahulu namun juga memiliki arti barang yang tidak berharga) ketika jumpa pers dalam menyikapi Proklamasi itu. Ketika kata ""mokusatsu"" diterjemahkan oleh seorang Jerman yang ahli bahasa dihadapan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman dan staf, kata ""mokusatsu"" diterjemahkan sebagai barang yang tidak berharga, yang membuat Presiden Truman berkesimpulan bahwa Jepang tidak berniat menghentikan peperangan dan perlu dihentikan dengan menggunakan bom atom.