Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Prusia
Pada Kongres Wina, yang akhirnya menghasilkan penataan ulang batas-batas negara Eropa setelah kekalahan Napoleon, Prusia mendapatkan bagian yang cukup besar di wilayah Barat Laut Jerman, termasuk daerah yang kaya akan batubara, Ruhr. Negara ini tumbuh dengan amat pesat dalam bidang ekonomi dan politik, menjadi inti dari Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1867, dan nantinya Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Kerajaan Prusia menjadi amatlah besar di Jerman yang baru terbentuk itu, hingga identitas Jerman tergantikan/tersamarkan oleh identitas Prusia. Garis kebangsawanan Prusia akhirnya berakhir pada tahun 1918. Pada masa Republik Weimar, Prusia kehilangan hampir seluruh kekuatan politik dan hukum mereka pada tahun 1932. Kalangan Elit Prusia lama memainkan peran yang pasif pada saat rezim Nazi berkuasa; Prusia dihilangkan dari Jerman secara resmi pada tahun 1940-an. Prusia Timur kehilangan seluruh populasi Jerman-nya setelah tahun 1945, dan diserap oleh Polandia dan Uni Soviet.