Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Pemerintah terikat dengan peraturan perundang-undangan dan wajib menepatinya. Bahkan sumpah jabatan saat dilantik, mulai dari Presiden sampai jajaran terbawah pun terdapat kata-kata "akan menepati undang undang". Hierarki perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:
UUD 1945 dapat diganti melalui Sidang Istimewa MPR, UU dibentuk oleh Pemerintah bersama DPR/DPD, dan dapat dibatalkan seluruhnya/sebagian dengan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Peraturan dibawah UU dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Peraturan Daerah juga dapat dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (untuk Perda Provinsi) dan oleh Gubernur (untuk Perda Kota dan Perda Kabupaten).