Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Persatuan Muslim Indonesia
Dalam waktu dua tahun setelah kelahirannya Permi berkembang menjadi salah satu partai berpengaruh di Sumatera Barat, dan menyebar ke daerah-daerah lain seperti Tapanuli, Sumatera Timur, Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Pada bulan Desember 1932, Permi sudah memiliki 7.700 anggota, 4.700 pria dan 3.000 wanita. Kegiatannya berkisar dari pendidikan, kepanduan, penerbitan surat kabar, dan pamflet, serta mengadakan rapat-rapat umum.