Antasari Azhar
Antasari Azhar () adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diberhentikan secara tetap dari jabatannya pada tanggal 11 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah diberhentikan sementara pada tanggal 6 Mei 2009. Pada 11 Februari 2010 Antasari divonis hukuman penjara 18 tahun karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembujukan untuk membunuh Nasrudin Zulkarnaen,namun kasus ini menjadi kontroversi karena masyarakat Indonesia meyakini adanya kriminalisasi KPK, dimana Antasari sangat gigih berjuang untuk membersihkan Indonesia dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) melalui KPK.
Kasus suap daging sapi impor
Salah satu langkah KPK dalam mengatasi kasus ini adalah melakukan penyitaan barang-barang yang dimiliki oleh tersangka dan orang-orang yang berkaitan dengannya. Demi mempelancar jalannya penyitaan, KPK kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan yang ditandantangani oleh ketua KPK, Abraham Samad per 25 Maret 2013. Setelah sempat mengalami kesulitan, KPK akhirnya berhasil melakukan penyitaan tak hanya Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah saja, melainkan juga barang-barang milik Ayu Azhari, Vitalia Shesya dan Tri Kurnia Puspita. Ketiga nama terakhir tersebut tercatat pernah menerima barang dan uang dari Ahmad Fathanah. Berikut adalah daftar barang-barang yang berhasil disita oleh KPK dalam kurun waktu 20 Maret hingga 10 Mei 2013. Dalam melakukan penyitaan, Ayu Azhari mengembalikannya sendiri dan Tri Kurnia Puspita mengembalikan uang sebesar Rp 400 juta:
Kasus suap daging sapi impor 2013 tak terlepas dari peran pihak swasta, yakni PT Indoguna Utama. Ada tiga aktor yang 'bermain' dalam kasus ini demi terpenuhinya permintaan kuota daging sapi impor menjadi 8000 ton. Mereka adalah Arya Abdi Effendi selaku direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Maria Elizabeth Liman selaku direktur utama PT Indoguna Utama. Mereka pun harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat dengan menjalani berbagai sidang dan akhirnya harus menjalani vonis dari majelis hakim.