Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.
Zulkifli Hasan
Sifat menjunjung persatuan tampak dari bagaimana Zulkifli Hasan melaksanakan tugas pertamanya, yaitu menyelenggarakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tugas tersebut tidak lah mudah mengingat tegangnya situasi politik nasional pasca Pilpres yang memecah aktor politik dan konstituen atau simpatisan mereka ke dalam dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia bertekad mempersatukan koalisi-koalisi di dalam pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama yaitu kemajuan bangsa. Ia pun mengupayakan kehadiran semua pihak, baik pada tataran anggota fraksi dan DPD hingga pihak-pihak yang secara langsung berhelat di Pilpres. Pada akhirnya, ia berhasil mengajak semua pihak untuk mendukung jalannya pelantikan secara baik dan damai.