Djawoto
Karier Djawoto sebagai wartawan terus menanjak. Pada tahun 1950-an ia terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Ia dipilih kembali untuk jabatan tersebut pada kongres PWI di Makassar, 26 Mei 1961. Sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI, Djawoto bersama H. Agus Salim menyusun untuk pertama kalinya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI.
Standar perusahaan pers di Indonesia
Standar perusahaan pers di Indonesia berpedoman pada dua surat edaran yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan 2014 oleh Dewan Pers.
Dalam standar peraturan pers tahun 2008 terdapat 17 butir aturan yang harus dipatuhi setiap perusahaan pers. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa sebuah perusahaan pers harus berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT dan memiliki lisensi dari departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang. Sebelum didirikan, sebuah perusahaan pers harus memiliki modal yang cukup untuk melakukan produksi selama 6 bulan atau sedikitnya modal sebesar lima puluh juta rupiah. Adapun penambahan modal asing tidak boleh melebihi 20% dari seluruh modal yang dimiliki perusahaan. Dalam standar perusahaan pers disebutkan pula bahwa perusahaan media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers, sedangkan media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun tentang perusahaan pers, apabila selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers, akan dinyatakan bukan sebagai perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.