Ferry Mursyidan Baldan
Drs. Ferry Mursyidan Baldan () adalah Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya ia adalah anggota Komisi II DPR RI untuk periode 2004-2009 sekaligus Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu.Ferry terlahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putera pasangan Baldan Nyak Oepin Arif asal Aceh dan Syarifah Fatimah (alm) berasal dari Suku Batak Kluet di Prov. Aceh. Kedua orang tuanya yang berasal dari Aceh namun lama bermukim di Bandung Jawa Barat, karena bekerja sebagai karyawan Telkom di Kantor Pusat Telkom di Bandung. Ia memiliki tiga saudara, masing-masing Syafril Ardan Baldan, Zulkautsar Baldan, Mahdan Ridjal Baldan.
Negara Islam Irak dan Syam
Dalam majalah digital "Dabiq", NIIS secara eksplisit mengesahkan perbudakan perempuan Yazidi dengan dasar agama. Menurut "The Wall Street Journal", NIIS mengacu pada kepercayaan kiamat dan mencari "pembenaran [dari] sebuah hadits tafsiran mereka yang menyebut kebangkitan perbudakan sebagai awal dari akhir dunia". NIIS merujuk pada hadits dan Quran saat mengklaim hak memperbudak dan memerkosa tahanan wanita non-Muslim. Menurut "Dabiq", "memperbudak keluarga kuffar dan menjadikan perempuan di dalamnya sebagai selir adalah bagian resmi dari syariah; bila seseorang membantah atau memperoloknya, ia dianggap membantah atau memperolok ayat-ayat Quran dan perkataan Nabi ... dan lantas murtad dari Islam." Perempuan Yazidi yang diculik dibagi-bagikan ke para pejuang yang menculiknya; seperlima dari jumlah yang didapat diambil sebagai pajak. NIIS dihujani kritik dari para cendekiawan Muslim dan tokoh lainnya di negara-negara Islam karena memanfaatkan ayat Quran untuk mengambil keputusan sendiri alih-alih mempertimbangkan seisi Quran dan hadits. Menurut Mona Siddiqui, "tafsir [NIIS] mungkin saja beralasan jihad dan 'berjuang di jalan Allah', tetapi tafsir tersebut setara dengan menghancurkan semua dan siapapun yang tidak sepakat dengan mereka"; ia menyebut NIIS mencerminkan "campuran mematikan antara kekerasan dan kekuasaan seks" dan "pandangan keperkasaan yang sangat melenceng". "Dabiq" menyebut "perbudakan besar-besaran" non-Muslim ini terjadi "mungkin untuk pertama kalinya sejak hukum syariah ditinggalkan".