Komune di Perancis
Perancis menjadi negara dengan jumlah komune terbanyak di Eropa. Sebagai contoh, Jerman yang disatukan (penduduknya sepertiga lebih banyak dari Perancis) hanya memiliki 12.291 komune ("Gemeinden", pada 30 Sept. 2007, berkurang dari 46.300 komune tahun 1900 hingga penyatuan Jerman tahun 1990), dan Italia (jumlah penduduknya mendekati Perancis) dengan 8.101 komune ("comuni", menurut sensus Italia 2001). Di Eropa, hanya Swiss yang memiliki kepadatan komune seperti Perancis, dan bahkan terdapat pergerakan penggabungan besar yang dimulai sejak sepuluh tahun terakhir. Untuk lebih jelas mengenai jumlah komune di Perancis, terdapat dua perbandingan: 1- Uni Eropa (15 anggota, sebelum Mei 2004) terdiri atas 75.000 komune, dan Perancis Metropolitan sendiri dengan 35.568 komune, yang berarti 47.5% komune di Uni Eropa berada di Perancis Metropolitan (16% penduduk Uni Eropa dari 15 anggota berada di Perancis). 2- Amerika Serikat, dengan teritori 14 kali lebih besar dari Republik Perancis, dan lima kali lebih banyak penduduknya, memiliki 35.937 kotamadya tergabung dan kotapraja menurut Sensus Pemerintah 2002, lebih sedikit dari 36.782 komune milik Republik Perancis.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada pemilihan umum 2015, Partai Konservatif menang dengan suara mayoritas, dan tak lama kemudian Akta Referendum Uni Eropa 2015, yang telah dirancang dan dibahas selama dua tahun, diajukan ke Parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Cameron sendiri lebih memilih untuk tetap tergabung di Uni Eropa, dan dalam suratnya yang ditujukan kepada Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa, tertanggal 10 November 2015, menegaskan empat kepentingan Britania Raya dalam menegosiasikan kembali keanggotaannya di Uni Eropa, empat kepentingan tersebut adalah: perlindungan pasar tunggal untuk negara-negara diluar "Eurozone", pengurangan "pita merah", membebaskan Britania Raya dari ""ever-closer union"" dan memperkuat parlemen nasional, dan terakhir membatasi akses imigran dari Uni Eropa. Jajak pendapat pada tahun 2015 menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung agar Britania Raya tetap di Uni Eropa, namun dukungan tersebut dapat menghilang apabila David Cameron tidak berhasil menegosiasikan kembali kebijakan perlindungan pasar tunggal untuk negara-negara diluar "Eurozone" dan juga pembatasan/pengurangan 'manfaat' dan 'tunjangan' bagi warga negara Uni Eropa (imigran) di Britania Raya.