Rumusan-rumusan Pancasila
“… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.
Ideologi politik
Dalam posisi seperti itu, Pancasila sebagai mana disampaikan oleh Prof. Notonagoro, merupakan buah ruangan
yang dalam, hasil dari penyelidikan yang
teratur dan pemikiran yang mendalam yang
luas. Tentang pemikiran sila pertama “
ketuhanan yang maha esa “ misalnya,
kandungan filosofisnya sangat dominan.
Ada pun Rakyat Indonesia cara
berkehidupanya masi bergantung dengan
alam dan juga masi mengenal dengan
adanya kepercayaan – kepercayaan tentang
roh – roh atau pun sejenisnya terutama
rakyat Indonesia pada jaman dahulu kalah
masih mengenal alam gaib yang dinama
kan animisme dan dinamisme.
Ada indikasi kuat bahwa
sebagian orang Indonesia kurang menyukai
subtansi Pancasila dan memilih pandangan
hidup lain, yaitu individualisme dan
riberalisme.
Agaknya menarik apa yang di kemukaan
oleg Saydiman Surjohadiprodjo mamtan
gubernur lehannas ini menyatakan bahwa
factor yang paling menyudukan dan bahkan
yang mencelakakan Pancasila adalah bahwa
sejak diterima sebagai dasar Negara, belum pernah ada usaha serius dan konsisten dari
pihak pemimpin Negara untuk menjadikan
nilai – nilai Pancasila tersebut sebagai
kenyataan dalam kehidupan bangsa.
Dengan demokrasi terpimpin itu
Soekarno melakukan kebijakan – kebijakan
politik yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip Pancasila. Soekarno telah
memainkan perannya melalui batas
kelayakan. Sebagai dirokrat, ia telah
sepenuhnya mengidentifikasikan diri dengan partai, untuk selanjutnya mencampur
adukan kepentingan pribadi dengan
kepentingan organisasi Negara. Sebagai
mana terungkapkan Robet Michels : “
seorang revolusi oner berhak nmenindas,
menipu, memeras dan juga perlu
memusnahkan siapa saja yang tidak tanpa
syarat menyutujui metode dan tujuannya.
Karena ia hanya perlu memandang mereka
tak lebih dari chair aconspiration. Satu – satunya tujuan haruslah untuk memastikan kemenangan gagasan –gagasannya yang
pada hakikatnya bersifat pribadi, tanpa
rasa hormat terhadap oaring.
Mungkin ungkapan Michels tidak
seluruhnya benar tetapi dalam tragedy
soekarno, hal ini menjadi gambaran.
Demikian juga dengan melihat realitas
politik selama pemerintahan Orde Baru,
kecenderungan rezim penguasa menjadikan
kekuasaannya semakin nyata. Namun
kehendak para anggota MPR menyadari
bahwa terpuruknya bangsa Indonesia bukan
karena Pancasila, tetapi lantaran pihak
yang berkuasa tak pernah secara
bersungguh – sungguh menusahakan agar
Pancasila bener – bener menjadi kenyataan
dalam kehidupan bangsa.
Yang langsung kita rasakan
adalah akibat dari kebebasan individu tanpa batas. Kita juga melihat bahwa pengaturan
ekonomi atas dasar liberalisme akan jauh
menguntungkan pihak yang sudah kuat dan
kaya ketimbang yang masi harus memulai
dan masih miskin keadaannya. Tapi peran
pemerintah itu harus mengutamakan
penigkatan kesejahtrahan umum dan bukan
memperkuat pihak yang kaya saja, seperti
terjadi di area Orde Baru.
Dengan demikian, Pancasila
masih tetap cocok untuk menjadi dasar
Negara dan pandangan hudup bangsa
Indonesia sepanjang Pancasila dilakukan
dan diwujudkan, bukan hanya dipajang
sebagai dekorasi yang indah. Pancasila
adalah paham yang terbuka, maka bangsa
Indonesia harus bersedia mengambil segi –
segi positif dari paham – paham yang lain,
termasuk individualisme dan liberalisme,
guna memperkaya dan memperkuat nilai
Pancasila.
Bila Pancasila dilaksanakan
secara serius dan konstan, kehidupan
bangsa Indonesia akan selalu
memperhatikan kemanusiaan dan hak asasi
manusia. Selain itu, akan ada keadilan
sosial dan berlakunya kekuasaan hukum,
serta – yang paling positif – adanya
persatuan Indonesia dan ketuahanan yang
maha esa.