Tempat Pengasingan Boven Digoel
Keterkucilan Digul menjadi pertimbangan utama pemerintah kolonial ketika memilih lokasi ini sebagai permukiman bagi para tawanan pada tahun 1927. Di Digul terdapat dua permukiman, yaitu Tanah Merah dan Tanah Tinggi. Di Tanah Merah terdapat pusat administrasi dan militer serta tempat penahan utama. Tanah Tinggi merupakan lokasi penampungan bagi para tawanan yang dianggap tidak dapat diatur. Sewaktu rombongan pertama datang, Digoel sama sekali belum merupakan daerah permukiman. Rombongan pertama sebanyak 1.300 orang yang sebagian besar dari Banten, diberangkatkan pada Januari 1927. Kemudian rombongan pertama tawanan tiba di Digul pada Maret 1927. Pada akhir Maret 1927, menyusul ratusan orang lain dari Sumatera Barat. Mula-mula mereka ditempatkan di Tanah Merah. Dua tahun kemudian, melalui seleksi ketat, sebagian dipindahkan ke Tanah Tinggi. Sebagian besar adalah mereka yang terlibat atau dituduh terlibat dalam pemberontakan PKI 1926. Setelah itu, rombongan tahanan politik lainnya menyusul. Sekarang tempat ini sudah menjadi pemukiman penduduk papua, untuk menjangkau penjara ini yang tepatnya berada di kabupaten Boven Digul, orang bisa menggunakan penerbangan pesawat Twin Otter sekitar 90 menit dari Bandara Moppa, Merauke. Namun saat musim kemarau bisa pula ditempuh melalui jalan darat sepanjang 500 kilometer dari Kota Merauke ke Tanah Merah. Selain itu dengan kapal laut dari Marauke ke laut lepas kemudian menyusuri Sungai Digul.
Istana Presiden Indonesia
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda,khususnya pada tahun 1920-1930'an pusat pemerintahan yang berada di Batavia (Jakarta) dianggap tidak ideal khususnya dari segi pertahanan dan militer serta agar pemerintah Hindia Belanda dapat bertindak ""lebih independen"". Untuk itu dicari daerah yang dianggap cocok sebagai Ibukota pemerintahan selain Bogor. Pilihan tersebut jatuh ke kota Bandung ditambah letaknya yang strategis (dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 709 meter di atas permukaan laut). Sehingga pemerintah Hindia Belanda membangun pusat pusat militer, pos dan telekomunikasi di sana ditambah mulai maraknya pusat pusat perdagangan di sana. Untuk mempersiapkan kota Bandung sebagai ibukota, dibangunlah Gedung Sate, dan gedung lainnya seperti Gedung Merdeka. Namun karena dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda di Den Haag serta pecahnya Perang Dunia II, rencana itu dibatalkan.