Kosovo
Kosovo (bahasa Albania: "Kosova" atau "Kosovë", bahasa Serbia: "Косово" - latin: Kosovo, bahasa Turki: "Kosova") adalah sebuah negara republik yang secara "de facto" merdeka, terletak di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosovo adalah sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, namun pada 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Deklarasi ini ditentang oleh Serbia, namun didukung oleh negara-negara Barat. Ibukota Kosovo berada di Priština. Kemerdekaan Kosovo telah diakui secara resmi oleh berbagai negara, di antaranya Albania, Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, dan Turki. Negara yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan Serbia.
Pemerintah Indonesia sendiri bersikap hati-hati dalam mengakui kemerdekaan Kosovo walaupun ada desakan dari beberapa kalangan agar Indonesia segera mengakui kemerdekaan Kosovo.
Kosovo menjadi tempat pertentangan wilayah yang masih berlangsung antara pemerintah Serbia dan penduduknya yang mayoritas merupakan etnis Albania. Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo menjadi provinsi dari Serbia dengan status Daerah Otonomi Khusus. Namun sejak Perang Kosovo telah di bawah pengawasan PBB sebagai sebuah protektorat.
Usulan pemisahan Republika Srpska
Perjanjian Dayton yang ditandatangani pada akhir tahun 1995 telah mengakhiri Perang Bosnia dan mendirikan republik federal Bosnia dan Herzegovina yang terdiri dari dua negara bagian, yaitu Federasi Bosnia dan Herzegovina yang dihuni oleh orang Bosnia dan Kroasia serta Republika Srpska yang mayoritas penduduknya adalah orang Serbia. Pada tahun-tahun pertama setelah perang, orang Serbia Bosnia dianggap "anti-Dayton", tetapi semenjak tahun 2000 mereka menjadi pendukung perjanjian Dayton dan keberlanjutan Republika Srpska. Di Bosnia sendiri ada yang menganggap Republika Srpska sebagai entitas yang tidak sah dan ingin agar entitas tersebut dibubarkan. Di Republika Srpska sendiri telah muncul pernyataan mengenai kemungkinan pengadaan referendum kemerdekaan. Referendum kemerdekaan Montenegro 2006 dan deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008 telah mengangkat isu pemisahan Republika Srpska dari Bosnia dan kemungkinan penyatuan dengan Serbia. Pada tahun 2015, pemerintahan Republika Srpska dari partai SNSD menyatakan bahwa mereka akan mengadakan referendum kemerdekaan pada tahun 2018 jika otonomi Republika Srpska tidak dipertahankan setelah terjadinya krisis terkait dengan urusan kehakiman dan polisi.