Sejarah Tiongkok
Setelah berbagai konsolidasi politik, tujuh negara terkemuka bertahan pada akhir abad ke-5 SM. Meskipun saat itu masih terdapat raja dari Dinasti Zhou sampai 256 SM, namun ia hanya seorang pemimpin nominal yang tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Pada masa itu, daerah tetangga dari negara-negara yang berperang juga ditaklukkan dan menjadi wilayah baru, antara lain Sichuan dan Liaoning; yang kemudian diatur di bawah sistem administrasi lokal baru berupa "commandery" dan "prefektur" (郡县/郡县). Negara Qin berhasil menyatukan ketujuh negara yang ada, serta melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Zhejiang, Fujian, Guangdong, dan Guangxi pada 214 SM. Periode saat negara-negara saling berperang hingga penyatuan seluruh Tiongkok oleh Dinasti Qin pada tahun 221 SM, dikenal dengan nama "Periode Negara Perang", yaitu penamaan yang diambil dari nama karya sejarah "Zhan Guo Ce" (Strategi Negara Berperang).
Tibet (1912–1951)
Tibet telah berada di bawah kekuasaan administratif Dinasti Qing sejak tahun 1720. Setelah Revolusi Xinhai tahun 1911-1912, milisi Tibet melancarkan suatu serangan mendadak terhadap garnisun Qing yang ditempatkan di Tibet setelah kerusuhan Xinhai Lhasa. Setelah jatuhnya Dinasti Qing pada tahun 1912, para pejabat Qing di Lhasa kemudian dipaksa untuk menandatangani "Perjanjian Tiga Poin" untuk penyerahan dan pengusiran pasukan Qing di Tibet bagian tengah. Pada awal tahun 1912, Pemerintah Republik Tiongkok menggantikan Dinasti Qing sebagai pemerintah Tiongkok dan republik baru tersebut menegaskan kedaulatannya atas keseluruhan wilayah dinasti sebelumnya, yang mencakup 22 provinsi Tiongkok, Tibet ,dan Mongolia.