Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Alawy Muhammad
Kiprah Kiai Alawy dalam dunia politik karena tokoh kharismatik ini berkeyakinan bahwa terjun di dunia politik merupakan keharusan, dan politik merupakan media dakwah. Meski baginya, politik merupakan keharusan dan umat Islam harus masuk dalam wadah partai politik yang berideologi Islam, namun kiai ini justru menolak jika negara berasaskan Islam atau membentuk negara Islam. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menurutnya, merupakan harga mati dan sudah berdasarkan kesepakatan semua perwakilan umat agama yang berbeda keyakinan. Saat Wakil Presiden M Jusuf Kalla berkunjung ke kediamannya di Sampang dan hendak mencalonkan lagi sebagai Calon Presiden RI pada Pemilu 2009 yang berpasangan dengan Wiranto, KH Alawi bahkan berpesan agar Pancasila tetap dipertahankan.