Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Jabatan Kanselir Jerman
Ketika Konfederasi Jerman Utara menjadi Kekaisaran Jerman pada tahun 1871, Bundeskanzleramt berganti nama menjadi "Reichskanzleramt". Lembaga ini awalnya memiliki pusat di Istana Radziwiłł (juga dikenal sebagai "Reichskanzlerpalais"), awalnya dibangun oleh Pangeran Antoni Radziwiłł di Wilhelmstraße No. 77 di Berlin. Beriring berjalannya waktu, semakin banyak kantor imperial yang dimekarkan dari Reichskanzleramt, misalnya "Reichsjustizamt" (Kantor untuk Keadilan Nasional) pada tahun 1877. Apa yang tersisa dari Reichskanzleramt menjadi "Reichsamt des Innern" (kantor rumah) pada tahun 1879.