Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Suaka di Jerman
Namun demikian, berkenaan dengan isu penerimaan pengungsi yang terjadi di Jerman, anggota parlemen Jerman meloloskan serangkaian peraturan berkenaan dengan deportasi, pemonitoran, dan akses terhadap data pribadi para pencari suaka, yang menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak. Pihak otoritas Jerman diperbolehkan memulangkan para pencari suaka yang ditolak permohonan suaka mereka dengan lebih cepat dan teratur di bawah hukum suaka yang baru. Perintah deportasi juga dapat berlaku, bahkan tanpa adanya jaminan bahwa pihak yang bersangkutan akan dipulangkan dalam kurun waktu tiga bulan, dan sekalipun negara asal mereka tidak menyediakan bagi para pencari suaka dokumen yang diperlukan atau semacam kertas paspor yang berguna untuk proses imigrasi. Undang-undang tersebut yakni di antara peraturan kunci baru pemerintah Jerman. Isi perundangan baru lainnya yaitu mengizinkan "Germany's Federal Office for Migration and Refugees"-BAMF (kantor federal Jerman untuk migrasi dan pengungsi) untuk mengakses perangkat elektronik pribadi para pencari suaka agar dapat melakukan verifikasi terhadap mereka yang tidak mempunyai dokumen identitas resmi. Kelompok pembela hak, organisasi kesejahteraan, serta partai oposisi mengutuk undang-undang suaka yang demikian ketat, sebagai penyerangan terhadap hak fundamental bagi orang-orang yang mencari perlindungan. Menanggapi hal tersebut, menteri dalam negeri Jerman memberikan pembelaan bahwa undang-undang suaka yang baru itu dibuat untuk membantu dan mengintegrasi pihak-pihak yang membutuhkan perlindungan; kesulitan serta pemulangan bagi pihak-pihak yang tidak memerlukan perlindungan, khususnya sesiapa yang dengan ketidakjujurannya membuat diri mereka bersalah menurut peraturan yang ditetapkan.