Dinasti Qing
Luas wilayah Dinasti Qing pada masa puncaknya pernah mencapai 12 juta kilometer persegi. Pada akhir abad ke-16, Ketsaran Rusia mengadakan ekspansi ke timur. Pada waktu tentara Dinasti Qing menyerbu masuk ke pedalaman, pasukan Ketsaran Rusia dengan menggunakan kesempatan itu menduduki Yaksa dan Nibuchu. Pemerintah Dinasti Qing berkali-kali menuntut agresor Ketsaran Rusia menarik diri dari wilayah Tiongkok. Tahun 1685 dan 1686, Kaisar Kangxi memerintahkan tentara Dinasti Qing dua kali menyerbu pasukan Ketsaran Rusia di Yaksa. Ketentaraan Rusia terpaksa menyetujui mengadakan perundingan untuk menyelesaikan masalah perbatasan sektor timur Tiongkok-Rusia. Tahun 1689, wakil-wakil Tiongkok dan Rusia mengadakan perundingan di Nichersink. Dan secara resmi menandatangani perjanjian perbatasan pertama, yaitu Perjanjian Nibuchu.
Pemberontakan Cao Qin
Selama Dinasti Ming (1368–1644), warga suku Mongol yang masuk ke dalam pasukan militer dulunya merupakan tahanan perang ataupun warga yang sukarela menjadi warga Ming dan menetap di Tiongkok. Sebagian warga yang lain mengungsi dari daerah asal di padang rumput utara karena bencana alam seperti kekeringan untuk mencari suaka di Tiongkok. Sebagian warga suku Mongol menjadi pejabat militer yang dihormati, diberi gelar bangsawan, dan pada kesempatan langka menjadi menteri di dalam birokrasi negara. Bangsawan suku Mongol bersosialisasi dengan bangsawan Tionghoa dari dua kota besar (Nanjing dan Beijing) sambil memasukkan anak-anak mereka ke dalam sekolah yang mengajarkan tulisan klasik Tionghoa. Namun, warga suku Mongol di Kekaisaran Ming sering dicurigai oleh pejabat Ming keturunan Tionghoa. Warga kelas bawah suku Mongol sering disalahkan oleh pejabat Tionghoa karena menjadi sumber kekerasan, kejahatan, serta menjadi pengemis dan bahkan pelacur. Pemerintah Dinasti Ming menggunakan kewenangan militer untuk merelokasi dan mengusir tentara keturunan Mongol beserta keluarga keluar dari Tiongkok sehingga mereka tidak akan bermukim di Tiongkok Utara (yang berbatasan dengan wilayah kekuasaan Mongol). Wu Tingyun berpendapat bahwa terdapat perubahan nyata pada kebijakan pemerintahan Ming setelah Krisis Tumu 1449 dalam menghadapi suku Mongol; dia menyatakan bahwa sebelumnya pemerintahan Ming aktif mendukung imigrasi Mongol, dan kemudian sangat dibatasi khusus yang telah menjadi warga Ming.