Majapahit
Pola kesatuan politik khas sejarah Asia Tenggara purba seperti ini kemudian diidentifikasi oleh sejarahwan modern sebagai "mandala", yaitu kesatuan yang politik ditentukan oleh pusat atau inti kekuasaannya daripada perbatasannya, dan dapat tersusun atas beberapa unit politik bawahan tanpa integrasi administratif lebih lanjut. Daerah-daerah bawahan yang termasuk dalam lingkup mandala Majapahit, yaitu wilayah Mancanegara dan Nusantara, umumnya memiliki pemimpin asli penguasa daerah tersebut yang menikmati kebebasan internal cukup luas. Wilayah-wilayah bawahan ini meskipun sedikit-banyak dipengaruhi Majapahit, tetap menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa terintegrasi lebih lanjut oleh kekuasaan pusat di ibu kota Majapahit. Pola kekuasaan mandala ini juga ditemukan dalam kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Sriwijaya dan Angkor, serta mandala-mandala tetangga Majapahit yang sezaman; Ayutthaya dan Champa.
Patih Udara
Masa pemerintahan Patih Udara sebagai penerus kekuasaan Dyah Ranawijaya belum dapat dipastikan secara tepat. Ranawijaya masih mengeluarkan Prasasti Jiwu I bertarikh 1486, yang menceritakan pengukuhan anugerah raja kepada pendukungnya dalam perang saudara melawan Bhre Kertabhumi. Berita dari Dinasti Ming tahun 1499 juga menyebutkan masih adanya hubungan diplomatik antara Cina dan Jawa (Majapahit). Namun, wali kota Malaka Portugis Rui de Brito pada tahun 1514 dan penulis Portugal Duarte Barbosa pada tahun 1518 hanya menyebutkan adanya seorang "raja kafir" yang masih berkuasa di pedalaman Jawa tanpa menyebutkan nama. Sedangkan laporan Antonio Pigafetta tahun 1522 mengesankan tidak ada lagi Majapahit, serta Pati Unus lah sebagai penguasa atas bekas wilayah kerajaan tersebut antara tahun 1518-1521. Maka diperkirakan Udara berkuasa atas sisa-sisa pemerintahan Majapahit pada masa antara 1499-1518.