Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
30 Juni 1998
Berangkat dari pemikiran bersama itulah maka, diadakan pertemuan antara para pemimpin redaksi dan anggota forum di ANTV, gedung Sentra Mulia Lt-18 Kuningan Jakarta. Disinilah gagasan pembentukan organisasi wartawan televisi itu dimatangkan, karena ternyata para pimpinan di bagian pemberitaan jauh-jauh hari juga memikirkan hal yang sama , terutama setelah lengsernya presiden Soeharto 22 Mei 1998 yakni perlunya organisasi wartawan televisi. Pimpinan Redaksi ANTV selaku tuan rumah pertemuan menyatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah organisasi yang memiliki kekuatan menegakkan etika jurnalistik, dan melindungi anggotanya, bukan sekadar forum komunikasi.
Pokja AD / ART : Ruslan Abdul Ghani (Ketua)
Pokja Kode Etik : Sumita Tobing (Ketua)
Pokja Persiapan Kongres : Herling Tumbel (Ketua)
Redaksi ANTV disepakati sebagai sekretariat panitia
Peraturan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi
Peraturan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia megacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No. 29 Tahun 2008. Peraturan tersebut terdiri atas 11 bab dan 43 pasal, diterbitkan pada tanggal 9 September 2008 dan ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Prof.Mohammad Nuh.
Penetapan Permen Kominfo No. 29 Tahun 2008 sebagai regulasi utama sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh anggapan yang memandang bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi masih belum bisa mengakomodasi ketentuan yang mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia. Beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dari proses sertifikasi alat dan perangkat komunikasi pada hakikatnya telah diatur dan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000, sebagai berikut: