Kota Terlarang
Kota Terlarang (bahasa Inggris: "The Forbidden City"; bahasa Mandarin: 紫禁城; pinyin: "Zǐjìn Chéng" yang dapat diterjemahkan dengan "Kota Terlarang Ungu", sering disebut juga dengan "Istana Terlarang", terletak persis di tengah-tengah kota kuno Beijing, merupakan istana kerajaan selama periode Dinasti Ming dan Dinasti Qing. Dikenal sebagai "Museum Istana" (bahasa Mandarin:故宫博物院; pinyin:Gùgōng Bówùyùan), lokasi ini memiliki luas sekitar 720,000 meter persegi, 800 bangunan dan lebih dari 8.000 ruangan. Kota Terlarang, oleh UNESCO disebut merupakan koleksi terbesar struktur kayu kuno di dunia, dan terdaftar sebagai salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1987 sebagai "Istana Kerajaan Dinasti Ming dan Qing". Lokasi istana kerajaan berada di utara dari lapangan Tiananmen dan dapat diakses dari lapangan tersebut melalui Gerbang Tiananmen. Lokasi tersebut dikelilingi oleh suatu wilayah luas yang disebut Kota Kerajaan.
Pemberontakan Cao Qin
Selama Dinasti Ming (1368–1644), warga suku Mongol yang masuk ke dalam pasukan militer dulunya merupakan tahanan perang ataupun warga yang sukarela menjadi warga Ming dan menetap di Tiongkok. Sebagian warga yang lain mengungsi dari daerah asal di padang rumput utara karena bencana alam seperti kekeringan untuk mencari suaka di Tiongkok. Sebagian warga suku Mongol menjadi pejabat militer yang dihormati, diberi gelar bangsawan, dan pada kesempatan langka menjadi menteri di dalam birokrasi negara. Bangsawan suku Mongol bersosialisasi dengan bangsawan Tionghoa dari dua kota besar (Nanjing dan Beijing) sambil memasukkan anak-anak mereka ke dalam sekolah yang mengajarkan tulisan klasik Tionghoa. Namun, warga suku Mongol di Kekaisaran Ming sering dicurigai oleh pejabat Ming keturunan Tionghoa. Warga kelas bawah suku Mongol sering disalahkan oleh pejabat Tionghoa karena menjadi sumber kekerasan, kejahatan, serta menjadi pengemis dan bahkan pelacur. Pemerintah Dinasti Ming menggunakan kewenangan militer untuk merelokasi dan mengusir tentara keturunan Mongol beserta keluarga keluar dari Tiongkok sehingga mereka tidak akan bermukim di Tiongkok Utara (yang berbatasan dengan wilayah kekuasaan Mongol). Wu Tingyun berpendapat bahwa terdapat perubahan nyata pada kebijakan pemerintahan Ming setelah Krisis Tumu 1449 dalam menghadapi suku Mongol; dia menyatakan bahwa sebelumnya pemerintahan Ming aktif mendukung imigrasi Mongol, dan kemudian sangat dibatasi khusus yang telah menjadi warga Ming.