Myanmar
Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar secara resmi dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional. Banyak kelompok oposisi dan negara tetap menggunakan nama "Burma" karena tidak mengakui legitimasi pemerintah militer yang berkuasa saat itu.
Hukum kewarganegaraan Myanmar
Hukum kewarganegaraan Myanmar saat ini mengakui tiga kategori warga negara, yaitu warga negara, warga negara asosiasi, dan warga negara naturalisasi, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Konstitusi tahun 1947 menetapkan bahwa warga negara adalah orang-orang yang merupakan bagian dari "ras asli", memiliki kakek-nenek dari "ras asli", dan keturunan warga negara atau sudah tinggal di Burma Britania sebelum tahun 1942.
Menurut undang-undang ini, warga negara harus memperoleh Kartu Pendaftaran Nasional (), sementara mereka yang bukan warga negara diberi Kartu Pendaftaran Asing (). Warga negara dengan orang tua yang memiliki kartu pendaftaran asing tidak boleh memegang jabatan publik.