Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Undang-Undang Dawes
Undang-undang ini dinamai dari pembuatnya, Senator Henry Laurens Dawes dari Massachusetts. Tujuan Undang-Undang Dawes adalah untuk mendorong proses asimilasi budaya penduduk asli Amerika. Kepemilikan tanah oleh individu seperti orang-orang Eropa-Amerika dianggap sebagai langkah penting karena akan memecah ikatan kesukuan. Dalam undang-undang ini juga terdapat "kelebihan" tanah setelah pembagian yang dapat dijual kepada orang-orang Amerika yang bukan penduduk asli.