Cultuurstelsel
Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Tanam paksa kopi
Tanam paksa kopi adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau sejak tahun 1847. Kebijakan tanam paksa kopi ini terdapat dalam surat keputusan Gubernur "Sumatra’s Westkust" Michealis (q.v) tertanggal 1 November 1847. Isi dari surat keputusan tersebut mengatakan setiap keluarga yang memiliki tanah dan iklim yang cocok untuk tanaman kopi, diwajibkan menanam kopi sebanyak 150 batang. Semua hasil panen kopi dijual ke gudang-gudang kopi yang telah disediakan di kota-kota penghasil kopi. Pada tahun-tahun pertama sistem tanam paksa kopi ini dijalankan, pemerintah hanya membeli kopi yang terbaik. Upah yang diterima penduduk dari kebijakan yang ditentukan pemerintah harganya jauh lebih murah dari harga penjualan kedapa saudagar asing yang berada di Padang. Perbedaan harga yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda mencapai tiga kali lipat lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh saudagar asing.