Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari . Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.
Soedarisman Poerwokoesoemo
Setelah kemerdekaan Indonesia Soedarisman ikut mendirikan Komite Nasional Daerah Yogyakarta (Agustus 1945), ikut mendirikan "Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada" yang kemudian menjadi UGM (November 1945), Ketua DPRD "Haminte" Kota -sekarang pemerintah kota- Yogyakarta (1947), dan menjadi Walikota Yogyakarta mulai 22 Juli 1947. Pada 22 September 1966 ia ditarik oleh Sri Sultan HB IX sebagai Pegawai Utama Madya diperbantukan pada Sri Paduka Kepala Daerah DIY. Pada 1 April 1969 ia pensiun dan diangkat menjadi tenaga honorer sampai 1 Januari 1973.