Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari . Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.
Jalur kereta api Kutoarjo–Purwosari
Setelah SS dan NIS dilebur dan dinasionalisasi menjadi Djawatan Kereta Api, timbul upaya pengambilalihan seluruh jalur KA menjadi milik Indonesia. Jalur Kutoarjo-Yogyakarta merupakan jalur bersejarah karena pernah dibom pada zaman Perang Kemerdekaan. Setelah perang usai, jalur dan stasiun kemudian direnovasi. Pada tanggal 3 Januari 1946 kereta api luar biasa (KLB) Presiden Soekarno melewati jalur ini dengan penuh risiko dalam rangka memindahkan ibukota ke Yogyakarta. Perjalanan ini berakhir dengan selamat hingga Stasiun Tugu dan disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX.