Myanmar
Burma (juga dikenal sebagai Myanmar) adalah dominan dari tradisi Theravada, dipraktikkan oleh 89.8% dari populasi negara ini adalah negara Buddhis yang paling religius dalam hal proporsi biarawan dalam populasi dan proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk agama. Penganut yang paling mungkin ditemukan di antara etnis Bamar dominan (atau Burma), Shan, Rakhine (Arakan), Senin, Karen, dan Cina yang terintegrasi dengan baik ke masyarakat Burma. Para bhikkhu, yang dikenal sebagai Sangha, adalah anggota dihormati dari masyarakat Burma. Di antara banyak kelompok etnis di Myanmar, termasuk Bamar dan Shan, Theravada Buddhisme dipraktikkan dalam hubungannya dengan ibadah nat, yang melibatkan placation roh yang dapat bersyafaat dalam urusan duniawi. Berkenaan dengan "keselamatan" dalam arti Buddha, ada tiga jalur utama di Burma Buddhisme: jasa pembuatan, vipassana (wawasan meditasi), dan jalan weizza (bentuk esoterik agama Buddha yang melibatkan okultisme). Agama Kristen sekitar 6.2%, umumnya dianut di daerah Chin, Kayah, dan Kachin.
Di wilayah Kachin dan kayin pendataan penduduk belum akurat. 46.600 warga di Kachin dan 69.753 warga di Kayin, belum sepenuhnya teridentifikasi berdasarkan keyakinan mereka atau tidak didata satu persatu. Sedangkan di Rakhine sendiri, terdapat sekitar 1.090.000 warga yang tidak mengikuti sensus pada tahun 2014. Akan tetapi hampir secara keseluruhan adalah pemeluk agama Islam. Dengan digabungkannya jumlah tersebut, maka persentase agama di Myanmar pada sensus 2014 adalah: Buddha 87.9%, Kristen 6.2%, Islam 4.3, Animisme 0.8%, Hindu 0.5%, Lainnya 0.2% dan Tak Beragama 0.1%.
Myanmar
Sistem hukum Burma terutama menggunakan hukum umum dan hukum tradisional.pada 1885 Inggris menyatakan Burma sebagai koloni mereka dan melaksanakan hak hukum umum. Mulai saat ini, negara kita sedang berolahraga sebagai hukum undang-undang. Juga Myanmar, tradisi mereka dipraktikkan sebagai Hukum Myanmar Tradisional. Kemudian dua jenis praktik hukum sebagai hukum positif dengan menulis, revisi, menyelesaikan dan berkembang pada saat ini. Selain itu, pemerintah SPDC membuat UU banyak dan hukum bahwa mereka bertujuan untuk membatasi orang. Setelah itu, pemerintah SPDC mengatakan "Myanmar adalah Bangsa kedaulatan independen dan kekuasaan Kedaulatan Uni berasal dari warga negara dan menegakkan di seluruh negeri" tetapi mereka mengendalikan kekuasaan dan membatasi citizens.Generally, sistem hukum harus memisahkan, periksa dan menyeimbangkan tiga jenis kekuasaan seperti legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Pada bagian Konstitusi 2008 Birma 11 (a), tiga cabang kekuasaan kedaulatan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif terpisah, sejauh mungkin, dan melakukan kontrol timbal balik, memeriksa dan menyeimbangkan.