Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Jerman
Pada abad ke-16, ketika telah kehilangan banyak teritori bangsa non-Jerman, kekaisaran ini sempat disebut sebagai "Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman". Abad ini menyaksikan pula dimulainya Reformasi Protestan, yang dimulai oleh Martin Luther pada tahun 1517 di Wittenberg, sekarang terletak di Sachsen-Anhalt. Akibat dianutnya aliran baru kekristenan ini oleh berbagai raja anggota Kekaisaran terjadilah ketegangan internal dalam Kekaisaran, yang memuncak dengan terjadinya Perang Tiga Puluh Tahun (1618–1648). Rangkaian peperangan ini berakhir dengan disepakatinya Perdamaian Westfalia. Perang tersebut selanjutnya merombak tatanan politik Kekaisaran karena beberapa waktu kemudian menandai era persaingan di antara dua kekuatan politik, yaitu Wangsa Habsburg dari Kerajaan Austria yang menganut Katolik sebagai kekuatan tradisional dan Wangsa Hohenzollern cabang Utara penguasa Kerajaan Prusia yang menganut Kristen Protestan yang berangsur-angsur semakin menguat.
Perang Napoleon mengubah alur sejarah, dari orientasi feodalisme menjadi negara militeristik, dengan terbentuknya Konfederasi Jerman tahun 1815–1866. Karena peran negara yang represif, munculnya gerakan liberalisme di Eropa, serta Revolusi Februari 1848 di Perancis, sempat terjadi revolusi pada tahun 1848 yang dimotori oleh mahasiswa dan kaum buruh. Walaupun dapat diredam, revolusi ini menghasilkan parlemen pertama di Jerman, yaitu Parlemen Frankfurt, matangnya simbol-simbol kebangsaan (bendera dan bakal lagu kebangsaan), dan menjadi pendorong terbentuknya Kekaisaran Jerman tahun 1871–1918 seusai perang Perancis-Prusia (1870-1871). Sejak saat ini Jerman mengadopsi sistem parlementer dengan kanselir sebagai kepala pemerintahan. Kanselir pertama adalah Otto von Bismarck.
Perang Dunia I berakhir dengan runtuhnya Kekaisaran Jerman (dan juga Kekaisaran Austria-Hungaria, saingannya) sekaligus menandai era republik dengan berdirinya Republik Weimar tahun 1919. Jerman kehilangan wilayah Alsace-Lorraine (yang dicaploknya pada tahun 1871) dan sebagian wilayahnya di Polandia, terutama kota pelabuhan Danzig. Periode demokrasi ini berlangsung relatif singkat dan berakhir 1933.