Jerman Timur
Untuk menjelaskan dampak internal pemerintahan Jerman Timur dari sudut pandang sejarah Jerman jangka panjang, sejarawan Gerhard A. Ritter (2002) berpendapat bawha Jerman Timur dibentuk oleh dua kekuatan dominan – Komunisme Soviet dan tradisi Jerman yang dipilah dengan pengalaman komunis Jerman selama dua perang dunia. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah komunis yang terlihat jelas adalah mengakhiri kapitalisme dan mentransformasikan industri dan pertanian, dan mengubah sistem pendidikan dan media massa. Di sisi lain, relatif tidak terdapat perubahan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan sejarah seperti sains, profesi insinyur, gereja Protestan, dan sebagian besar gaya hidup borjuis. Menurut Ritter, kebijakan sosial menjadi alat legitimasi penting dalam dekade terakhir.
Konfederasi Jerman Utara
Konfederasi Jerman Utara (dalam bahasa Jerman "Norddeutscher Bund") terbentuk pada tahun 1867, mengikuti runtuhnya Konfederasi Jerman. Dibentuk oleh 22 negara Jerman bagian utara, ia secara efektif merupakan pengelompokan transisional dan hanya ada sampai didirikannya Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Namun hal ini mengokohkan penguasaan Prusia atas Jerman bagian utara dan memancarkan kuasa yang sama melalui "Zollverein" (Uni Perbatasan) dan perjanjian perdamaian rahasia (disetujui dengan negara-negara selatan pada hari sebelum berlakunya Perdamaian Praha) di Jerman bagian selatan. Pantas diperhatikan, Konfederasi ini tidak mengikut sertakan Austria dan Bayern. Meski ia tidak ada lagi semenjak dibentuknya Kekaisaran Jerman pada tahun 1871, ia merupakan dasar pembangunan konstitusi Jerman tahun 1871. Konstitusi ini memberikan kekuasaan besar pada kanselir baru, Bismarck yang ditunjuk menjadi kepala Dewan Federal ("Bundesrat") Prusia. Hal ini membuat sang kanselir 'bertanggung jawab' namun tidak bisa disalahkan "Reichstag" (Parlemen Jerman). Berkat hal ini Bismarck bisa menjadi penghubung antara rakyat dan sang Kaisar. Namun konstitusi ini secara relatif bersifat konservatif. Sang kanselir tetap memiliki kekuasaan untuk mengatur anggaran militer setelah ada krisis konstitusional yang menelan Kaisar Wilhelm I pada 1862. Undang-undang juga melarang beberapa pegawai negeri untuk menjadi anggota "Reichstag",terutama mereka yang menjadi lawan utama Bismarck pada tahun 1860-an.