Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Jerman Timur
Pada awal 1980-an, Jerman Barat mengadopsi kebijakan "dua negara Jerman dalam satu bangsa Jerman". Walau mereka menghargai kemerdekaan Jerman Timur, mereka tetap mempertahankan pandangan bahwa RDJ merupakan pemerintahan "de facto" dalam satu bangsa Jerman yang diwakilkan oleh Jerman Barat. Contohnya, mereka tidak memandang warga Jerman Timur sebagai pendatang asing.