Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Sanghyang Adi Buddha
Semenjak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, para pendiri bangsa telah menyetujui sebuah ideologi sebagai dasar negara untuk menyatukan semua etnis, agama, dan ras, yaitu Pancasila sebagai dasar untuk berbangsa dan bernegara. Salah satu sila dari Pancasila, yaitu sila pertama, adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Mayoritas orang salah mengartikannya sebagai pengakuan bangsa Indonesia atas keberadaan tuhan yang hanya satu ("eka"). Dari sudut etimologi bahasa Sanskerta, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mengacu pada keberadaan tuhan yang satu, melainkan pada nilai-nilai atau sifat-sifat luhur yang tinggi dan mutlak ada. Kesalahpengertian tersebut membuat adanya kalangan yang mempertanyakan apakah ajaran agama Buddha mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa.