Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Amt
Amt adalah suatu bentuk pembagian administratif yang memerintah beberapa kotamadya atau yang setingkat. Bentuk Amt saat ini hanya digunakan di Jerman, namun sebelumnya pernah diterapkan juga di berbagai negara Eropa Utara lainnya. Luas wilayah dan tanggungjawabnya berbeda antar negara dan negara lain. Istilah ini sepadan dengan Karesidenan di Indonesia, satu tingkat di bawah Provinsi dan satu tingkat di atas Kabupaten atau Kotamadya.