Masahiko Amakasu
Namun, Amakasu dibebaskan setelah hanya tiga tahun karena amnesti umum diberitakan dalam perayaan kenaikan Hirohito sebagai Kaisar Jepang. Setelah dibebaskan, Amakasu dikirim ke Perancis untuk belajar oleh Angkatan Darat Jepang mulai dari bulan Juli 1927. Sementara di Perancis, ia berkenalan dengan artis terkenal, Tsuguharu Foujita. Dia kembali ke Jepang pada tahun 1930, tetapi hampir segera pindah ke Mukden di Manchuria, di mana dia bekerja di bawah spymaster Jepang Kenji Doihara untuk mengelola peningkatan keterlibatan Tentara Jepang dalam produksi opium dan penyelundupan ke Tiongkok. Setelah Insiden Manchuria, ia pindah ke Harbin, di mana ia terlibat dalam upaya menyelundupkan mantan kaisar Qing Puyi dari konsesi asing di Tianjin ke Manchuria, di mana ia akan menjadi penguasa boneka negara baru Manchukuo. Ketika Puyi mendarat di Port Arthur pada bulan November 1931, Amakasu yang menyambutnya di dermaga dan mengantarnya ke kereta yang membawanya ke Hotel Yamato. Sementara di kereta, Amakasu membual ke Puyi tentang bagaimana dia telah membunuh Itō, Ōsugi dan Tachibana karena mereka adalah "musuh Kaisar", dan bahwa dia dengan senang hati akan membunuh Puyi sendiri jika dia harus membuktikan menjadi "musuh Kaisar". Di Manchukuo, Amakasu membantu membentuk pasukan polisi sipil di ibukota baru Changchun karena kota Changchun telah diganti namanya. Selama waktunya di Manchukuo, Amakasu terkenal karena kebrutalannya, dan sejarawan Amerika Louise Young menggambarkan Amakasu sebagai seorang "sadis" yang suka menyiksa dan membunuh orang. Pada tahun 1934, ketika penobatan Puyi sebagai Kaisar Manchukuo, Amkasu kembali memainkan peran sebagai pemikir Puyi dengan kedok sebagai direktur kru film yang merekam penobatan. Setelah Insiden Jembatan Marco Polo pada tahun 1937, yang menandai dimulainya perang dengan Tiongkok, Amakasu memainkan peran penting dalam operasi rahasia melawan Tiongkok.
Front Pembela Islam
Insiden Monas adalah sebutan media untuk peristiwa penyerangan yang dilakukan FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) di silang Monas pada tanggal 1 Juni 2008. Satu hari setelah peristiwa tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan Rapat Koordinasi Polkam yang membahas aksi kekerasan tersebut. Presiden dalam jumpa persnya mengatakan negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan, menambahkan bahwa aksi-aksi kekerasan telah mencoreng nama baik di dalam dan di luar negeri. Ketua Komando Laskar Islam, Munarman, mengoreksi pemberitaan media dan menyatakan bahwa penyerangan terhadap AKBB dilakukan oleh Komando Laskar Islam dan bukan FPI. Sehari sebelumnya Polisi menemui Rizieq di markas FPI, Petamburan Jakarta, namun tidak melakukan penangkapan, karena ketua FPI berjanji akan menyerahkan anggotanya yang bertanggung jawab pada insiden Monas, polisi sendiri sudah mengidentifikasi lima anggota FPI yang diduga terlibat dalam penyerangan di Lapangan Monas. Setelah tidak ada yang menyerahkan diri, pada 4 Juni 2008 sejumlah 1.500 anggota polisi dikerahkan ke Markas FPI di Jalan Petamburan III, Tanahabang, Jakarta Pusat dan menangkap 57 orang untuk diselidiki, di antara yang dijadikan tersangka yaitu ketua FPI, Rizieq. Ketua Laskar Islam Munarman telah ditetapkan sebagai DPO Polisi (Daftar Pencarian Orang) karena telah melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui. Pemerintah sendiri akan melakukan pengkajian terhadap keberadaan FPI berdasar UU No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan seperti yang dinyatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo Adi Sutjipto. Pembinaan terhadap ormas yang ada di masyarakat penting agar berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. Pembinaan dapat berupa teguran, peringatan, dan tindakan tegas yakni pembubaran. Hingga saat ini pemerintah sulit untuk membubarkan FPI secara resmi karena keberadaan FPI tidak berlandaskan hukum ungkap Menteri Kehakiman dan HAM Andi Mattalata.