Skotlandia
Luas wilayah Skotlandia ditetapkan melalui Traktat York 1237 antara Skotlandia dengan Kerajaan Inggris, serta melalui Traktat Perth 1266 antara Skotlandia dan Norwegia. Wilayah Skotlandia lepas atau bertambah di kemudian hari, misalnya Pulau Man, yang jatuh ke tangan Inggris pada abad ke-14 dan saat ini menjadi Dependensi Kerajaan Britania Raya; kepulauan Orkney dan Shetland diakuisisi dari Norwegia pada 1472; dan Berwick-upon-Tweed jatuh ke tangan Inggris pada 1482.
Skotlandia
Parlemen Skotlandia adalah badan legislatif unikameral yang beranggotakan 129 anggota parlemen (MP), 73 di antaranya mewakili konstituensi masing-masing dan dipilih lewat sistem pemilihan suara terbanyak, sedangkan 56 selebihnya mewakili delapan daerah pemilihan berbeda yang dipilih dengan sistem anggota tambahan. Anggota parlemen Skotlandia menjabat selama empat tahun (kecuali pada periode 2011–2016). Ratu Britania Raya menunjuk salah satu anggota parlemen Skotlandia yang dicalonkan oleh Parlemen untuk menjadi Menteri Pertama. Sedangkan menteri lainnya ditunjuk oleh Menteri Pertama untuk membantu pelaksanaan kebijakannya. Bersama-sama, mereka membentuk Pemerintahan Skotlandia, yang berperan sebagai badan eksekutif.
Dalam pemilihan umum 2011, Partai Nasional Skotlandia (SNP) membentuk pemerintahan mayoritas setelah memenangkan 69 dari 129 kursi di Parlemen. Ini adalah pemerintahan mayoritas pertama sejak Parlemen Skotlandia modern dibentuk pada tahun 1999. Pemimpin SNP, Alex Salmond, ditunjuk sebagai Menteri Pertama. Partai Buruh Skotlandia merupakan partai oposisi utama, bersama dengan Partai Konservatif, Demokrat Liberal, dan Partai Hijau, yang juga memiliki perwakilan di parlemen. Margo MacDonald adalah satu-satunya anggota parlemen independen yang duduk di Parlemen Skotlandia. Pemilihan umum Parlemen Skotlandia berikutnya akan digelar pada 5 Mei 2016. Rancangan Undang-Undang Skotlandia, yang diajukan oleh Komisi Calman kepada Dewan Rakyat Britania, mengusulkan pelimpahan kekuasaan yang lebih besar kepada Skotlandia. Meskipun RUU tersebut masih harus disahkan sebagai undang-undang, Partai Nasional Skotlandia percaya bahwa RUU tersebut tidak akan melimpahkan kekuasaan yang cukup besar kepada Parlemen Skotlandia.