Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari . Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.
Pasang Surut Dinasti Mataram
8. Untuk Yogyakarta meski status sebagai daerah Istimewa goal namun mengalami kegagalan dalam menerapkan sistem pemerintahan kerajaan di wilayah Yogyakarta. Semula Sultan Hamengkubuwono IX mengangkat dan menunjuk para pejabat di lingkungan kepatihan yang berasal dari para kerabat namun karena kontrol dari pusat sebagai kebijakan Presiden Soekarno yang karena alasan alasan ideologis, maksud Sultan menjadi gagal. Kegagalan ini berlanjut ketika iklim pergantian kekuasaan dan politik terjadi tahun 1965-1966.Dengan masih mempertahankan Sultan dan Sri paduka Paku Alam sebagai kepala daerah dan wakilnya, untuk jabatan yang lain seperti Wali kota dan Bupati juga posisi strategis banyak dijabat oleh kalangan militer.