Rumusan-rumusan Pancasila
“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.
Sanghyang Adi Buddha
Semenjak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, para pendiri bangsa telah menyetujui sebuah ideologi sebagai dasar negara untuk menyatukan semua etnis, agama, dan ras, yaitu Pancasila sebagai dasar untuk berbangsa dan bernegara. Salah satu sila dari Pancasila, yaitu sila pertama, adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Mayoritas orang salah mengartikannya sebagai pengakuan bangsa Indonesia atas keberadaan tuhan yang hanya satu ("eka"). Dari sudut etimologi bahasa Sanskerta, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mengacu pada keberadaan tuhan yang satu, melainkan pada nilai-nilai atau sifat-sifat luhur yang tinggi dan mutlak ada. Kesalahpengertian tersebut membuat adanya kalangan yang mempertanyakan apakah ajaran agama Buddha mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa.