Sulawesi Barat
Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca gerakan reformasi. Pembentukan Provinsi Baru di Indonesia seperti Terbentuknya Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Gorontalo menjadi semangat gerakan perjuangan pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui upaya massif rakyat Mandar dengan didukung oleh Anggota DPR RI melalui usulan Hak Inisiatif Anggota DPR RI tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Tanggal 5 Oktober 2004 Provinsi Sulawesi Barat Resmi terbentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004.
Kalimantan
Pada tanggal 13 Februari 1942 Sakaguchi Detachment menduduki kota Banjarmasin. Tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, dimana Borneo-Belanda termasuk salah satu provinsi dari Republik Indonesia. Tanggal 9 Nopember 1945 Rakyat Kalimantan (Banjarmasin) mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang legal dengan bergerilya di pedalaman dan berhasil menggagalkan rencana Belanda untuk mendirikan Negara Borneo. Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, NICA mendesak kaum Federal Kalimantan untuk segera mendirikan Negara Kalimantan menyusul Negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946, yang menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947; dengan Kepala Daerah, Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja seperti pada zaman Hindia Belanda yaitu Sambas, Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Tayan, Meliau, Sekadau, Sintang, Selimbau, Simpang, Sukadana dan Matan.
Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946, dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya Daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah, Sultan Aji Muhammad Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat Kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948.