Cultuurstelsel
Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Dinas Kehutanan Hindia Belanda
Penerapan Sistem Tanam Paksa ("Cultuurstelsel") pada tahun 1830-an telah mengakibatkan adanya pembukaan lahan dalam skala besar. Kayu yang ditebang dari hutan jati dan hutan liar digunakan untuk membuat gudang-gudang dan rumah-rumah, untuk meluaskan jaringan jalan, dan sebagian lain digunakan untuk membangun kapal dan sistem irigasi. Pada tahun 1850-an, pemerintah kolonial menyadari bahaya yang mengancam akibat penebangan hutan dan pembuangan modal. Penunjukan Inspektur Kehutanan merupakan upaya awal mereka untuk menghentikan ancaman itu. Jabatan tersebut, pada awalnya ada di bawah Direktorat Budidaya Tanaman ("Directie der Cultures"). Setelah pemerintahan negeri merombak sistemnya pada tahun 1866, jabatan tersebut dipindahkan ke Departemen Pemerintahan Dalam Negeri ("Departement van Binnenlands Bestuur"/BB) pada tahun 1870.