Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Pemerintahan dalam negeri
Namun, pemerintahan dalam negeri tidak berbanding dengan federalisme. Sementara negara-negara bagian dalam sistem federal pemerintahan (contohnya Kanada, Republik Federal Jerman, Swiss, Brasil, Ethiopia dan Amerika Serikat) memiliki keberadaan konstitusional yang terawasi, sebuah sistem pemerintahan dalam negeri dibuat atas perintah legislasi dan dapat direformasi, atau bahkan dibubarkan oleh pencabutan atau amandemen dari legislasi hukum tersebut.