Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Amawang Kanan, Kandangan, Hulu Sungai Selatan
Desa Amawang Kanan merupakan salah satu desa definitif (memiliki SK. Gubernur yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri), dari delapan belas (18) Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan status hukumnya adalah Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional yang berada dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa Amawang Kanan pada saat ini bernama Kisran yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, menjabat mulai dari tahun 2012-sekarang.