Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Kota Merdeka Lübeck
Dari tahun 1811 hingga 1813, kota ini dianeksasi oleh Kekaisaran Perancis Pertama. Setelah Napoleon dikalahkan, Kongres Wina pada tahun 1815 mengembalikan kedaulatan Lübeck, yang kemudian menjadi salah satu dari 39 negara anggota Konfederasi Jerman. Negara kota ini bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1867. Pada tahun 1871, Lübeck menjadi negara bagian otonom di Kekaisaran Jerman. Statusnya melemah pada masa Republik Weimar karena republik memiliki hak untuk menentukan pajak negara.