Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Staatsbank
Staatsbank der DDR selalu politis berada di bawah pemerintah RDJ, berdasarkan hukum yang dikeluarkan pada 19 Desember 1974 yang menetapkan Staatsbank sebagai organ Dewan Menteri dari Republik Demokratik Jerman dan secara formal Presiden Staatsbank menjadi anggota dari Dewan Menteri. Hal tersebut kontras dengan Bundesbank dari Jerman Barat yang bebas dari intervensi politik, meskipun secara umum selama era ini ada kontrol politik atas pemerintah pada Bank Sentral—meskipun biasanya tidak seketat seperti yang dipraktekkan di Jerman Timur dan negara Blok Timur lainnya, di mana kebijakan teknis dan operasi dari Bank Sentral benar-benar tunduk kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Partai Persatuan Sosialis Jerman.