Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada tahun 1948, Pemerintah Pusat mulai mengatur Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan UU No. 22/1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut diatur susunan dan kedudukan Daerah Istimewa baik dalam diktum maupun penjelasannya. Walaupun demikian, pemerintah pusat belum sempat mengeluarkan UU untuk membentuk pemerintahan daerah karena harus menghadapi Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang menghajar Ibukota Yogyakarta. Pemerintahan DIY-pun ikut menjadi lumpuh. Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa sebagai protes kepada Belanda. Pasca Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Yogyakarta dijadikan Daerah Militer Istimewa dengan Gubernur Militer Sri Paduka Paku Alam VIII. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1950.
Pasang Surut Dinasti Mataram
6. Kalau di Yogyakarta antara Kasultanan dan Paku Alaman dapat melenggang dalam satu paket kepemimpinan daerah istimewa persoalannya bukan karena kompak atau tidak kompak tetapi perkembangan masyarakat dan keraton dalam perjuangan menegakkan Republik Indonesia dalam rongrongan Belanda bukan isapan jempol belaka melainkan nyata. Kasultanan dan Paku Alaman bisa mencapai kata sepakat untuk memasuki tatanan dunia baru yaitu Republik Indonesia.Dua daerah swapraja; Kasultanan dan Paku Alaman bergabung kembali menjadi utuh dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gabungan wilayah Kasultanan yogyakarta dengan wilayah Kadipaten Paku Alaman ini disebut sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta