Sulawesi Barat
Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca gerakan reformasi. Pembentukan Provinsi Baru di Indonesia seperti Terbentuknya Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Gorontalo menjadi semangat gerakan perjuangan pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui upaya massif rakyat Mandar dengan didukung oleh Anggota DPR RI melalui usulan Hak Inisiatif Anggota DPR RI tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Tanggal 5 Oktober 2004 Provinsi Sulawesi Barat Resmi terbentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Sesuai dengan konstitusi Federal yang menyerahkan pengaturan pemerintahan daerah pada masing-masing negara bagian, maka Pemerintahan daerah di Negara Bagian Republik Indonesia (Yogyakarta) tetap diatur dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. Sedangkan Negara Bagian Negara Indonesia Timur diatur dengan Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 yang mulai berlaku pada 15 Juni 1950. Dalam UU ini NIT dibagi dalam tiga tingkatan daerah otonomi.
Di wilayah NIT sebelum negara bagian itu melebur menjadi Negara Kesatuan sempat ada tiga belas Daerah yang terbentuk. Ketiga belas daerah itu adalah: (1) Sulawesi Selatan; (2) Minahasa; (3) Kepulauan Sangihe dan Talaud; (4) Sulawesi Utara; (5) Sulawesi Tengah; (6) Bali; (7) Lombok; (8) Sumbawa; (9) Flores; (10) Sumba; (11) Timor dan kepulaunnya; (12) Maluku Selatan; dan (13) Maluku Utara. Daerah Bagian dan Daerah Anak Bagian berdasarkan UU tersebut belum sempat terbentuk sampai NIT melebur menjadi Negara Kesatuan.