Israel
Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui Rencana Pembagian PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 18) pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional – "corpus separatum" – yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.
Perang Saudara Somalia
Resolusi Dewan Keamanan PBB 733 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 746 menyebabkan dibentuknya Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia I (UNOSOM I), untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu memulihkan ketertiban di Somalia setelah pembubaran pemerintah pusatnya.
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 794 disahkan dengan suara bulat pada tanggal 3 Desember 1992, yang menyetujui sebuah koalisi pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Setelah membentuk Unified Task Force (UNITAF), aliansi tersebut bertugas memastikan keamanan sampai upaya kemanusiaan yang bertujuan untuk menstabilkan situasi dialihkan ke PBB. Saat pendaratan terjadi pada tahun 1993, koalisi pemelihara perdamaian PBB memulai Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia II (UNOSOM II) selama dua tahun, terutama di selatan. Mandat asli UNITAF adalah melakukan "semua tindakan yang dianggap perlu" untuk menjamin penyerahan bantuan kemanusiaan sesuai dengan Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.