Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Demokrasi di Jerman
Namun, yang berbeda antara Jerman Barat dengan Amerika Serikat adalah bentuk pemerintahannya, yaitu kedudukan kanselir Jerman Barat lebih mirip Perdana Menteri Inggris daripada Presiden Amerika Serikat. Majelis Tinggi di Parlemen Jerman Barat atau Bundesrat memiliki hak veto mutlak atas pembuatan undang-undang dan kewenangan tertinggi untuk menunjuk seorang kanselir. Memposisikan parlemen sebagai lembaga tertinggi juga sekaligus mencegah terulangnya kedudukan presiden menjadi otoritas tertinggi seperti era Paul von Hindenburg. Presiden Republik Federal Jerman Barat lebih sebagai kepala negara saja, dipilih melalui Majelis Rendah atau Bundestag. Karena tidak memiliki mandat dari rakyat dan kewenangan konstitusinya sempit, maka posisi Presiden Republik Federal Jerman tidak strategis.