Reformasi Protestan
Setelah runtuhnya lembaga-lembaga biara dan skolastisisme di Eropa pada akhir abad pertengahan, yang diperparah oleh Pembuangan ke Babel dari Kepausan Avignon, Skisma Besar, dan kegagalan pembaruan oleh Gerakan Konsiliar, pada abad ke-16 mulai matang perdebatan budaya yang besar mengenai pembaruan keagamaan dan kemudian juga nilai-nilai keagamaan yang dasariah. Para ahli sejarah pada umumnya mengasumsikan bahwa kegagalan untuk mereformasi (terlalu banyak kepentingan pribadi, kurangnya koordinasi di kalangan koalisi pembarua), akhirnya menyebabkan gejolak yang lebih besar atau bahkan revolusi, karena sistemnya akhirnya harus disesuaikan atau runtuh, dan kegagalan Gerakan Konsiliar melahirkan Reformasi Protestan di Eropa bagian barat. Gerakan-gerakan reformis yang frustrasi ini merentang dari nominalisme, ibadah modern, hingga humanisme yang terjadi berbarengan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, politik dan demografi yang ikut menyebabkan ketidakpuasan yang kian meningkat terhadap kekayaan dan kekuasaan kaum agamawan elit, membuat masyarakat semakin peka terhadap kehancuran finansial dan moral dari gereja Renaisans yang sekuler.
Prusia
Pada pertengahan abad ke-16, Magraviasi Brandenburg amatlah bergantung kepada kaum Negarawan, atau Penguasa (yaitu Adipati, Tuan tanah, Kesatrian dan Pemerintah Kota-Kota - tetapi tidak ada biarawan yang termasuk kaum ini, disebabkan oleh terjadinya Reformasi Protestan pada tahun 1538). Hutang-hutang dan aset-aset milik magraviasi-magraviasi tersebut, sekaligus juga pembiayaan-pembiayaan finansial mereka ada ditangan "Kreditwerk", sebuah institusi yang tidak berada di bawah wewenang sang Elektor, dan "Großer Ausschuß" ("Komite Agung") kaum Negarawan/Penguasa. Hal ini terjadi karena adanya konsesi yang dibuat oleh Elektor Joachim II pada tahun 1541 dengan imbalan yaitu pembiayaan dan upeti dari kaum Negarawan kepada dirinya; tetapi, "Kreditwerk" akhirnya bangkrut dan gulung tikar di antara tahun 1618 sampai tahun 1625. Lebih lagi, Magraviasi ini harus menyerahkan hak veto mereka kepada kaum Negarawan mengenai isu-isu yang "berkaitan dengan keadaan baik atau buruknya nasib negara", dalam semua urusan dan komitmen resmi kenegaraan, dan semua hal mengenai penggadaian tanah dan bangunan sang Elektor.