Lembaga Survei Indonesia
Latbel:
Lembaga Survei Indonesia (LSI) didirikan atas dasar pemikiran bahwa demokrasi Indonesia akan berfungsi efektif dan stabil jika responsif terhadap persepsi, harapan dan evaluasi publik. Monitoring opini publik secara berkala akan menjadi masukan bagi proses politik dan pembuatan kebijakan yang merupakan kebutuhan dasar sistem demokrasi. Survei yang dilakukan secara benar merupakan cara yang paling efisien, efektif dan akurat untuk memantau opini publik.
Di negara dengan demokrasi yang telah maju, selalu ditandai kehadiran lembaga survei atau polling yang kuat. Di AS misalnya ada GALLUP POLL, HARRIS POLL, ROPER atau CROSLEY POLL. Lembaga-lembaga survei ini berguna untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat, bagaimana mereka menilai kebijakan pemerintah, dan apa pendapat (opini) serta harapan mereka terhadap pejabat/politisi maupun institusi yang ada.
Survei opini publik membantu mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik, dan elit mengetahui keputusan-keputusan yang kurang populer tapi harus dibuat sehingga perlu dijelaskan kepada publik secara luas. Dengan demikian, pemerintahan demokrasi akan menjadi semakin legitimate, stabil, bertanggungjawab, dan efektif.
Dengan cara itu pula survei opini publik menjadi ‘barometer’ aspirasi masyarakat; dan pembuat kebijakan tak perlu menunggu Pemilu 5 tahun lagi atau referendum untuk mengetahui pendapat publik. Opini publik dan pergeseran perilaku sosial-politik bisa didapatkan dalam waktu yang singkat, akurat, dan efisien lewat survei opini publik yang benar. Karena itu survei opini publik bisa menjadi pilar demokrasi kelima setelah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan pers.
Sudirman Said
Sudirman bersama MTI mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah. Beberapa kasus yang pernah didorong untuk diselesaikan oleh Sudirman MTI antara lain:
Salah satu usaha yang dilakukan Sudirman untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan menciptakan dunia usaha yang sehat. Bersama beberapa pegiat anti rasuah, Sudirman membentuk IICG. Didirikan pada 2 Juni 2000 IICG lahir untuk memasyarakatkan konsep, praktik, dan manfaat Good Corporate Governance (GCG) kepada dunia usaha. IICG merupakan salah satu peran masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis, dan bermartabat. Organisasi independen ini juga mendorong dan membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep Tata Kelola (Corporate Governance). Sudirman mendirikan IICG bersama Erry Riyana, Kuntoro Mangkusubroto, Mar’ie Muhammad, dan beberapa tokoh lainnya.
Pada tahun 2001 saat menjabat menjadi Ketua MTI Sudirman mendorong agar menteri yang terpilih dapat melepaskan jabatannya di parpol dan keterlibatannya dalam dunia usaha. Menurut Sudirman jabatan di partai politik dan keterlibatan dalam bisnis sangat mempengaruhi kredibilitas menteri bersangkutan. Pernyataan ini diungkapkan Sudirman dalam perayaan ulang tahun ke 3 MTI yang berdekatan dengan pembentuka Kabinet Gotong Royong.
Sudirman bersama Todung Mulya Lubis (aktivis anti korupsi) dan Imam B Prasodjo (sosiolog) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan hasil audit terkait dugaan korupsi oleh KPU pada Pemilu 2004. Sudirman yang merupakan Ketua Badan Pelaksana MTI, bersama Todung dan Imam mendorong agar Ketua BPK dapat menemui Ketua KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewengan dana Pemilu.
Sudirman bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti selaku pendiri MTI mendorong agar dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak dikriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.