Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Jerman Timur
Jerman Timur mengadakan pemilihan umum terakhirnya di bulan Maret 1990. Pemenang pemilu adalah koalisi yang dipimpin oleh Persatuan Demokrat Kristen Jerman cabang Jerman Timur, yang mengadvokasikan reunifikasi segera. Pembicaraan 2+4 diadakan dengan melibatkan dua negara Jerman dan Blok Sekutu yang berujung pada kesepakatan mengenai kondisi untuk reunifikasi Jerman. Dengan dua pertiga suara di "Volkskammer" pada 23 Agustus 1990, RDJ mendeklarasikan penggabungannya dengan Jerman Barat. Lima negara bagian Jerman Timur asli yang telah dihapuskan oleh pemerintah Jerman Timur dibuat kembali. Pada 3 Oktober 1990, lima negara bagian tersebut secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman, sementara Berlin Timur dan Barat bersatu sebagai negara-kota ketiga (sama seperti Bremen dan Hamburg). Pada 1 Juli, penyatuan mata uang mendahului penyatuan politik: "Ostmark" dihapuskan, mata uang Jerman Barat "Deutsche Mark" menjadi mata uang yang umum digunakan.