Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Lembah Sari, Batu Layar, Lombok Barat
Pengelolaan Keuangan desa mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : Sumber pendapatan Desa, sistem Pengelolaan Desa, dan Penggunaan keuangan desa. Pengeloaan keuangan Desa Lembahsari dijabarkan dalam Peraturan Desa Lembahsari Nomor 03 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.