Soedirman
Jenderal Besar Raden Soedirman (EYD: Sudirman; ) adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Menjadi panglima besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia secara luas terus dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Soedirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priyayi. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Soedirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin; ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Soedirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah, di sekolah dasar Muhammadiyah; ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin Kelompok Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Soedirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Soedirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor.
Soedjiman
Mayjen TNI Soedjiman, mantan Dandim Jakarta Pusat, mantan Dankorma ABRI, mantan Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura dan mantan Gubernur Kalimantan Barat, 1978–1988. Soedjiman, saat menjadi Dandim Jakarta Pusat, merupakan tokoh penting di balik penangkapan Brigjen TNI Soepardjo, di Jakarta, 12 Januari 1967. Soepardjo ditangkap, karena diklaim berada di balik Gerakan 30 September (G30S) 1967 yang menyebabkan 7 jenderal TNI AD dibunuh. G30S 1965, menyebabkan terjadinya peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, terhitung 1 Juli 166. Soekarno diberhentikan menjadi Presiden, karena Pidanto Nawaksara ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), 22 Juni 1966.
Presiden RI melalui Kepres No. 98/M tanggal 30 Agustus 1977 memberhentikan Brigjen TNI Kadarusno dari jabatannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Dalam keputusan yang sama, Presiden mengangkat Brigjen TNI Soejiman sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalbar.