Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Provinsi Prusia
Provinsi Prusia () adalah pembagian administratif utama Prusia dari tahun dari tahun 1815-1946. Sistem provinsi pertama kali diperkenalkan ke Prusia pada Reformasi Stein-Hardenberg pada tahun 1815, dan kebanyakan diorganisir dari kadipaten-kadipaten dan wilayah bersejarah. Provinsi-provinsi dibagi-bagi menjadi "Regierungsbezirk" kemudian dibagi lagi menjadi "Kreise" (Distrik) dan kemudian dibagi lagi menjadi level divisi terendah "Gemeinden" (kotapraja). Provinisi-provinsi dikonstitusikan sebagai pembagian administrasi tertinggi di Kerajaan Prusia dan Negara Bebas Prusia hingga 1933, saat Nazi Jerman mendirikan kekuasaan langsung "de facto di atas politik provinsi, dan secara resmi dibubarkan pada tahun 1946 setelah Perang Dunia II berakhir. Provinsi Prusia menjadi dasar banyak negara federal di Jerman dan negara Brandenburg, Saxony dan Schleswig-Holsteinsebagai penerus langsung provinsi-provinsi Prusia.