Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Bekas wilayah Jerman di sebelah Timur
Di Jerman Barat atau "Republik Federal Lama" (sebelum tahun 1990) status hukum daerah-daerah timur ini menjadi bagian besar daripada Pertanyaan Terbuka Jerman. "Ostpolitik" (“Politik Timur”) badan-badan konstitusional Jerman Barat (Pemerintahan Federal, Parlemen Federal dan Dewan Federal) sampai pertengahan tahun 1960 terutama terkonsentrasikan kepada sebuah revisi pengusiran dan pencaplokan wilayah. Mereka berdasarkan pada undang-undang Hukum Internasional dan juga beberapa perjanjian internasional (terutama Konferensi Perdamaian Den Haag dan Piagam Atlantik). "Neue Ostpolitik" (“Politik Timur Baru”) koalisi pemerintahan besar tahun 1966 dan kemudian diperkuat oleh koalisi liberal-sosialis mulai tahun 1969 secara bertahap berubah dan ikut memperhitungkan fakta-fakta di lapangan.