Suku Batak
Sebagian orang Karo, Angkola, dan Mandailing sempat tidak menyebut dirinya sebagai bagian dari suku Batak. Meski mayoritas masih mengakui dirinya bagian dari suku Batak, wacana identitas itu sempat muncul disebabkan karena pada umumnya kategori "Batak" dipandang primitif dan miskin oleh etnik lain masa Orde Baru. Selain itu, perbedaan agama juga menyebabkan sebagian orang Tapanuli tidak ingin disebut sebagai Batak. Di pesisir timur laut Sumatera, khususnya di Kota Medan, perpecahan ini sangat terasa. Terutama dalam hal pemilihan pemimpin politik dan perebutan sumber-sumber ekonomi. Sumber lainnya menyatakan kata Batak ini berasal dari rencana Gubernur Jenderal Raffles yang membuat etnik Kristen yang berada antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Islam Minangkabau, di wilayah Barus Pedalaman, yang dinamakan Batak. Generalisasi kata Batak terhadap etnik Mandailing (Angkola) dan Karo, umumnya tak dapat diterima oleh keturunan asli wilayah itu. Demikian juga di Angkola, yang terdapat banyak pengungsi muslim yang berasal dari wilayah sekitar Danau Toba dan Samosir, akibat pelaksanaan dari pembuatan afdeeling Bataklanden oleh pemerintah Hindia Belanda, yang melarang penduduk muslim bermukim di wilayah tersebut.
Suku Mandahiling
Dalam rangka [[devide et impera]], banyak sejarahwan asing yang dipengaruhi pemikiran Gubernur Jenderal Hindia Timur [[Thomas Stamford Raffless]] dalam rangka kristenisasi, menjadikan Mandailing menjadi sub etnis dari Batak. Secara administrasi, pemasukan Mandailing dalam sub etnis Batak dimulai pada masa pemerintahan Belanda pada awal abad ke-20 lalu, walau pun orang-orang Mandailing yang diwakili raja-raja Kuria menolak untuk disub etniskan dalam etnis Batak. Akibatnya muncul peristiwa yang dikenal sebagai [[Riwajat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Soengai Mati, Medan]] pada tahun 1925, hingga berlanjut ke pengadilan.