Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Austria Jerman
Pada tanggal 10 September 1919, Renner menandatangani Perjanjian Saint Germain, dan disahkan oleh majelis nasional pada 21 Oktober. Menurut ketentuan perjanjian tersebut, negara ini harus mengubah namanya dari "Austria-Jerman" menjadi "Austria". Dalam perjanjian ini, negara ini juga kehilangan Sudetenland dan Bohemia Jerman ke tangan Cekoslowakia, Tirol Selatan ke tangan Italia, dan Carinthia Selatan dan Styria ke tangan Yugoslavia. Pasal 88 di perjanjian ini, kadang-kadang disebut "upaya pra-"Anschluss"", menyatakan bahwa "kemerdekaan Austria adalah mutlak jika dibandingkan dengan persetujuan Dewan Liga Bangsa-Bangsa" yang berarti menghalangi setiap upaya Austria untuk bersatu dengan Jerman. Demikian juga dengan Perjanjian Versailles, mendikte syarat perdamaian untuk Jerman salah satunya adalah melarang persatuan antara Austria dan Jerman. Dengan perubahan-perubahan ini dan penyelesaian perbatasan Austria, era Republik Pertama Austria dimulai.