Konselor
Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling/penyuluhan. Berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1) dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB), Bimbingan Konseling (BK), atau Bimbingan Penyuluhan (BP). Mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Melalui proses sertifikasi, asosiasi ini memberikan lisensi bagi para konselor tertentu sebagai tanda bahwa yang bersangkutan berwenang menyelenggarakan konseling dan pelatihan bagi masyarakat umum secara resmi. Konselor bergerak terutama dalam konseling di bidang pendidikan, tetapi juga merambah pada bidang industri dan organisasi, penanganan korban bencana, dan konseling secara umum di masyarakat. Khusus bagi konselor pendidikan yang bertugas dan bertanggungjawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan (sering disebut Guru BP/BK atau Guru Pembimbing), ia tidak diwajibkan mempunyai sertifikat terlebih dulu.
Non-refoulement
Asas "non-refoulement" yang berasal dari bahasa Perancis "refouler" yang artinya mengembalikan atau mengirim balik tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 hasil Konvensi pada 1951 mengenai Status Pengungsi. Berdasarkan hasil konvensi internasional tersebut, seseorang dengan kapasitas sebagai pengungsi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Tindakan suatu negara menolak pengungsi atau bahkan memulangkan kembali mereka secara paksa merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional, serta merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen masyarakat internasional dalam memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah terkait pengungsi. Pengecualian asas "non-refoulement" hanya dapat diterapkan dalam penjabaran yang sempit, yakni apabila keberadaan pengungsi tersebut mengancam keamanan nasional dan menjadi gangguan terhadap ketertiban umum, atau apabila pengungsi tersebut telah mendapat putusan pengadilan atas kejahatan serius yang dilakukannya serta tidak ada kemungkinan untuk mengajukan banding sehingga untuk selanjutnya masih merupakan ancaman bagi masyarakat negara dimana ia mencari suaka. Namun penerapan pengecualian asas "non-refoulement" seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 konvensi tahun 1951 itu tidak dapat diberlakukan apabila aktivitas pemindahan pengungsi dilakukan dengan cara penganiayaan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Pelarangan penyiksaan dan perlakuan buruk juga terdapat dalam Pasal 7 Hukum Internasional tahun 1966 mengenai Hak Sipil dan Politik serta hukum hak asasi regional, dan Pasal 3 Konvensi PBB tahun 1984 mengenai Anti Penyiksaan, yang merupakan bentuk kelanjutan dan dukungan atas hasil Konvensi 1951 dan asas "non-refoulement".