Myanmar
Burma (juga dikenal sebagai Myanmar) adalah dominan dari tradisi Theravada, dipraktikkan oleh 89.8% dari populasi negara ini adalah negara Buddhis yang paling religius dalam hal proporsi biarawan dalam populasi dan proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk agama. Penganut yang paling mungkin ditemukan di antara etnis Bamar dominan (atau Burma), Shan, Rakhine (Arakan), Senin, Karen, dan Cina yang terintegrasi dengan baik ke masyarakat Burma. Para bhikkhu, yang dikenal sebagai Sangha, adalah anggota dihormati dari masyarakat Burma. Di antara banyak kelompok etnis di Myanmar, termasuk Bamar dan Shan, Theravada Buddhisme dipraktikkan dalam hubungannya dengan ibadah nat, yang melibatkan placation roh yang dapat bersyafaat dalam urusan duniawi. Berkenaan dengan "keselamatan" dalam arti Buddha, ada tiga jalur utama di Burma Buddhisme: jasa pembuatan, vipassana (wawasan meditasi), dan jalan weizza (bentuk esoterik agama Buddha yang melibatkan okultisme). Agama Kristen sekitar 6.2%, umumnya dianut di daerah Chin, Kayah, dan Kachin.
Di wilayah Kachin dan kayin pendataan penduduk belum akurat. 46.600 warga di Kachin dan 69.753 warga di Kayin, belum sepenuhnya teridentifikasi berdasarkan keyakinan mereka atau tidak didata satu persatu. Sedangkan di Rakhine sendiri, terdapat sekitar 1.090.000 warga yang tidak mengikuti sensus pada tahun 2014. Akan tetapi hampir secara keseluruhan adalah pemeluk agama Islam. Dengan digabungkannya jumlah tersebut, maka persentase agama di Myanmar pada sensus 2014 adalah: Buddha 87.9%, Kristen 6.2%, Islam 4.3, Animisme 0.8%, Hindu 0.5%, Lainnya 0.2% dan Tak Beragama 0.1%.
Sejarah Myanmar
Pemerintah militer memaklumkan perubahan nama negara dari "Birma" menjadi "Myanmar" pada 1989. Pemerintah militer juga melanjutkan reformasi ekonomi yang dirintis oleh rezim lama, dan mengimbau dibentuknya sebuah Dewan Konstituante untuk merevisi Konstitusi 1974. Kebijakan ini menghasilkan pemilihan umum multipartai pada bulan Mei 1990 yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), mengalahkan Partai Persatuan Nasional (PPN, pengganti BSPP) dan sekitar selusin partai kecil.
Militer kembali menetapkan status tahanan rumah bagi Aung San Suu Kyi pada bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2002, ketika larangan baginya untuk bepergian ke luar kota Rangoon juga dicabut. Pembicaraan-pembicaraan seputar rekonsiliasi dilakukan dengan pemerintah, namun semuanya menemui jalan buntu dan Suu Kyi sekali lagi ditahan pada bulan Mei May 2003 setelah iring-iringan kendaraan yang mengikutinya dilaporkan diserbu oleh massa pro militer. Pemerintah juga melaksanakan penangkapan besar-besaran atas para pemimpin LND dan menutup sebagian besar dari kantor-kantornya. Situasi di Myanmar masih diwarnai ketegangan sampai hari ini.