Kedokteran forensik
Ilmu kedokteran forensik, disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yuridprudensi medis, merupakan salah satu mata ajaran wajib dalam rangkaian pendidikan kedokteran di Indonesia, di mana peraturan perundangan mewajibkan setiap dokter baik dokter, dokter spesialis kedokteran forensik, spesialis klinik untuk membantu melaksanakan pemeriksaan kedokteran forensik bagi kepentingan peradilan bilamana diminta oleh polisi penyidik.
Forensik digital
Keberadaan bukti digital bergantung pada alat/perkakas ("tools") yang digunakan untuk mengekstraknya. Di AS, perkakas forensik diberlakukan , di mana hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tahapan dan perangkat lunak yang digunakan dapat diterima. Dalam sebuah makalah tahun 2003, Brian Carrier berpendapat bahwa pedoman "Daubert" mengharuskan kode alat-alat forensik dipublikasikan dan ditelaah oleh rekan sejawat. Dia menyimpulkan bahwa "peralatan sumber terbuka mungkin lebih jelas dan komprehensif dalam memenuhi persyaratan pedoman dibanding peralatan dengan sumber tertutup." Pada tahun 2011 Josh Brunty menyatakan bahwa validasi ilmiah pada teknologi dan perangkat lunak yang terkait dengan kegiatan pemeriksaan forensik digital sangat penting untuk setiap proses laboratorium. Dia berpendapat bahwa "ilmu forensik digital didasarkan pada prinsip-prinsip proses berulang dan bukti berkualitas sehingga mengetahui bagaimana merancang dan mempertahankan proses validasi yang baik adalah syarat utama bagi setiap pemeriksa forensik digital untuk mempertahankan metode mereka di pengadilan.