Komponen cadangan
Komponen cadangan memiliki sedikit pengalaman dengan sistem senjata yang lebih baru. Komponen cadangan kadang-kadang dianggap kurang termotivasi dari tentara reguler. Sementara itu komponen cadangan dalam arti sipil yang menggabungkan karier militer dengan sipil, seperti di Inggris Teritorial Angkatan Darat, pengalaman waktu menuntut tidak dialami oleh pasukan reguler, dan yang memengaruhi ketersediaan dan durasi pelayanan. Melakukan latihan yang melibatkan komponen cadangan itu mahal, memerlukan kompensasi atas hilangnya upah, dan sulit untuk memanggil lalu demobilisasi , yang berarti bahwa sebuah warga negara yang telah dijadikan komponen cadangan mungkin enggan untuk bertempur sampai konflik diselesaikan. Hal ini terutama berlaku dalam kasus para pensiunan. Pada awal Perang Dunia I, keengganan dari berbagai antagonis untuk demobilisasi komponen cadangan saat dipanggil, karena sulitnya remobilisasi, telah diadakan sebagai salah satu penyebab mengapa tahap diplomatik meningkat begitu cepat untuk perang.
Pasal 9 Konstitusi Jepang
MacArthur kemudian memerintahkan pembentukan Polisi Cadangan Nasional ("Keisatsu yobitai", "National Police Reserve") berkekuatan 75.000 orang untuk menjaga ketertiban umum di Jepang dan menangkal setiap peluang serangan dari luar. Pembentukannya dilakukan di bawah pimpinan Kolonel Frank Kowalski dari Angkatan Darat Amerika Serikat (belakangan ia menjadi anggota Kongres AS) dengan menggunakan surplus peralatan Angkatan Darat. Untuk menghindari kemungkinan pelanggaran konstitusional, barang-barang militer diberi nama sipil: tank, misalnya, diberi nama "kendaraan khusus". Shigesaburo Suzuki, seorang pemimpin Partai Sosialis Jepang (JSP), mengajukan tuntutan di Mahkamah Agung Jepang untuk menyatakan pembentukan Polisi Cadangan Nasional sebagai tindakan yang inkonstitusional, namun kasusnya ditolak oleh majelis besar karena dianggap kurang relevan.