Aktivisme
Aktivisme atau kepegiatan terdiri dari upaya yang dimaksudkan untuk mengemukakan masalah perubahan yang terkait dengan masyarakat, kuasa pemerintahan, tatanan masyarakat, atau lingkungan. Kepegiatan dapat berupa penulisan surat kepada persuratkabaran atau politikus, kampanye kuasa pemerintahan. Lagipula, kepegiatan tentang tatanan masyarakat dapat berupa pemulauan (boikot) atau semena-mena menggurui usaha dagang, unjuk rasa, pawai jalanan ("street marches"), mogok kerja dan mogok makan ("hunger strikes").
Pegawai negeri
Setelah adanya Reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma kepemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil memiliki hak memilih dalam Pemilu, sedangkan anggota TNI maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu.
Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik jo PP Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa inti pokok materi dalam PP tersebut adalah: