Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Tempuran, Bringin, Semarang
- KEPEMIMPINAN:
Sejak jaman penjajahan belanda pemerintah tidak pernah ikut mengatur cara pemilihan kepala desa dan perwakilan desa, tidak mengatur masa jabatan kepala desa dan perwakilan desa, tidak pernah mengatur tugas-tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, bahkan tidak pernah juga mengambil hak pengangkatan dan penghentian kepala desa. Semuanya dilaksanakan sesuai adat istiadat yang berlaku secara turun temurun. Baru pada tahun 1979 pada masa orde baru pemerintah mulai mengatur mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk membatasi masa jabatannya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sesuai (pasal 39). Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang yang membawahi Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Untuk Sekretaris Desa mempunyai tugas dan dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, sedangkan Perangkat Desa meliputi dari Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, Kepala Seksi (Kasi) Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi (Kasi) Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dusun (Kadus), Kepala Rumah Warga (KaRW), dan Kepala Rumah Tangga (KaRT) yang merupakan unsur tugas dalam penyelenggaran administrasi pemerintahan desa dan pelayanan, mengayomi, melindungi kepada masyarakat desa. Kepemimpinan Kelurahan Tempuran sekarang ini yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Slamet Widodo hasil dari pemenang melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Periode I tahun 2012 - 2018 dan Periode II tahun 2018 - 2024 yang dipilih langsung oleh penduduk desa setempat, yang merupakan Warga Asli Pribumi Desa yaitu Dusun Tepusan RT.002 / RW.004, Desa/Kelurahan Tempuran, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.