Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda
Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika "soevereiniteitsoverdracht" (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan "politionele acties" (agresi militer) pada 1945-1949 adalah ilegal.
Pemimpin Jepara
Arus balik perang Asia Timur Raya mencapai puncaknya ketika Jepang bertekuk lutut pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 dan tiga hari kemudian tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan di Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno. Adapun Bupati Jepara sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut :
Tetap meneruskan jabatannya sebagai Bupati setelah diangkat Jepang tahun 1942. Berpihak pada Republik pada masa pemberontakan PKI Muso pada bulan September 1948.
Diangkat pemerintah Republik Indonesia tahun 1950 sebagai Bupati pertama setelah penyerahan kedaulatan. Masa pemerintahannya ditandai dengan perubahan bentuk Negara RIS menjadi RI bulan Agustus 1950 dengan sisten Parlemeter.
Diangkat tahun 1954, masa jabatannya ditandai dengan Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955.
Diangkat Bupati tahun 1957 menggantikan Raden Soetarjo. Mengalami masa peralihan kembali ke UUD 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan berasal dari kalangan politisi.
Diangkat pada tahun 1961. mengalami masa kemunduran ekonomi khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin dan Nasakom serta prolog pemberontakan G.30.S/PKI. Berasal dari kalangan Pamong Praja.
Menjabat sebagai YMT Bupati Kepala Daerah. Berasal dari kalangan politisi.
Diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Definitifyang pertama tahun 1967. Berasal dari Korps Kehakiman.
Menjabat sebagai Bupati pada tahun 1973. Berhasil memperoleh “Para Samya Purna Karya” sebagai penghargaan pemerintah RI kepada Kabupaten Jepara yang telah berhasil dalam pembangunan Pelita I tahun 1973. Berasal dari Korps Kehakiman.
Menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah tahun 1976, berhasil membangun RSU RA Kartini dan museum RA Kartini, berasal dari Korps Kejaksaan.
Diangakat sebagai Bupati Kepala daerah tahun 1981. Beerusaha menggalakkan ekspor non migas, memantapkan pembangunan sarana transportasi antar kecamatan dan desa potensial secara ekonomi. Berhasil dalam penuntasan Program Bebas Buta yang diproklamirkan tanggal 28 November 1988 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Berasal dari Korps Kejaksaan.
Menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah pada tahun 1991. Berhasil memperoleh “Duaja Samir” sebagai penghargaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Memacu mengembangkan pariwisata di Karimun Jawa yang telah ditetapkan sebgai “TamanNasional Laut”. Berasal dari Korps Pamong Praja.
Menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah tanggal 11 September 1996 s/d 9 Maret 199. Dia adalah Pejabat Pembantu Gubernur untuk wilayah Karisedenan Pati.
Diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah pada tanggal 10 Mei1997 s/d 16 Maret 2001. Menggalakkan ekspor non migas industri mebel Jepara mengalami masa keemasannya. Masa jabatannya ditandai dengan Era Orde Baru, berasal dari kalangan Pamong Praja.
Diangkat sebagai Bupati tanggal 18 Maret 2001 sampai Februari 2007. Mengalami masa peralihan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Memantapkan dan Meningkatkan ekspor non migas baik di sector pertanian dan perikanan, sector industri dan kerajinan dan lebih khusus lagi di bidang kepariwisataan, sedang giat dalam usaha penataan kota serta sarana prasarana masyarakat. Memacu mengembang tumbuhkan kepariwisataan baik sarana dan prasarana pengadaan transportasi laut, kapal cepat Jepara Karimunjawa. Mengembangkan sentra-sentra industri dan kerajinan rakyat serta pasar seni. Profil pejabat yang dekat dengan rakyatnya, berasal dari Korps Pamong Praja sedangkan Wakil Bupati dari kalangan Politisi.
Diangkat sebagai Bupati Februari 2007 sampai 2012. Pada 2011 Hendro Martojo membawa Jepara sebagai kabupaten pertama di Jawa Tengah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)dari BPK. Pada tahun 2011 Hendro tercatat mengantarkan Jepara memperoleh Adipura (ketujuh berturut-turut sejak 2005), Penghargaan Swasti Saba Wiwerda, Indonesia Green Region Award, serta Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji memperoleh penghargaan Desa Peduli Hutan.
10 April 2012 sampai sekarang. Kepemimpinan Ahmad Marzuqi, selain opini WTP Jepara juga mendapat Swasti Saba Wistara, Adipura, penghargaan Menteri Koperasi dan UMKM atas Keberpihakan Bupati terhadap Pemberdayaan UMKM, serta Desa Peduli Hutan untuk Desa Bucu, Kecamatan Kembang