Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Parlemen Frankfurt
Setelah debat yang panjang dan kontroversial, Dewan Nasional Frankfurt berhasil menghasilkan Konstitusi Frankfurt ("Paulskirchenverfassung" atau "Konstitusi Paulskirche", dengan nama resmi "Verfassung des Deutschen Reiches", atau "Konstitusi Kekaisaran Jerman"), yang memproklamirkan Kekaisaran Jerman berdasarkan asas demokrasi parlementer. Konstitusi ini memenuhi permintaan kaum liberal dan nasionalis dan memberi hak-hak dasar. Parlemen ini juga mengusulkan pendirian monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang kaisar. Raja Prusia Friedrich Wilhelm IV menolak menerima tawaran gelar Kaisar Jerman karena menurutnya konstitusi tersebut melanggar hak-hak pangeran-pangeran di negara-negara bagian Jerman. Namun, pada abad ke-20, Konstitusi Frankfurt menjadi model bagi Konstitusi Weimar pada tahun 1919 dan Hukum Dasar Republik Federal Jerman pada tahun 1949.