Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Konfederasi Jerman Utara
Konfederasi Jerman Utara (dalam bahasa Jerman "Norddeutscher Bund") terbentuk pada tahun 1867, mengikuti runtuhnya Konfederasi Jerman. Dibentuk oleh 22 negara Jerman bagian utara, ia secara efektif merupakan pengelompokan transisional dan hanya ada sampai didirikannya Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Namun hal ini mengokohkan penguasaan Prusia atas Jerman bagian utara dan memancarkan kuasa yang sama melalui "Zollverein" (Uni Perbatasan) dan perjanjian perdamaian rahasia (disetujui dengan negara-negara selatan pada hari sebelum berlakunya Perdamaian Praha) di Jerman bagian selatan. Pantas diperhatikan, Konfederasi ini tidak mengikut sertakan Austria dan Bayern. Meski ia tidak ada lagi semenjak dibentuknya Kekaisaran Jerman pada tahun 1871, ia merupakan dasar pembangunan konstitusi Jerman tahun 1871. Konstitusi ini memberikan kekuasaan besar pada kanselir baru, Bismarck yang ditunjuk menjadi kepala Dewan Federal ("Bundesrat") Prusia. Hal ini membuat sang kanselir 'bertanggung jawab' namun tidak bisa disalahkan "Reichstag" (Parlemen Jerman). Berkat hal ini Bismarck bisa menjadi penghubung antara rakyat dan sang Kaisar. Namun konstitusi ini secara relatif bersifat konservatif. Sang kanselir tetap memiliki kekuasaan untuk mengatur anggaran militer setelah ada krisis konstitusional yang menelan Kaisar Wilhelm I pada 1862. Undang-undang juga melarang beberapa pegawai negeri untuk menjadi anggota "Reichstag",terutama mereka yang menjadi lawan utama Bismarck pada tahun 1860-an.