Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Bina Desa
Dalam rangka memperjuangkan misi dan visinya, maka Bina Desa menetapkan program dan kegiatannya sebagai berikut :
Pendidikan musyawarah sebagai suatu pendidikan populer bertujuan membangkitkan kesadaran kritis komunitas marginal. Pendidikan musyawarah bersifat dialogis, partisipatif, dan mengasah kemampuan komunitas membuat keputusan kolektif. Ruang lingkup pendidikan musyawarah adalah pendidikan bagi komunitas atau kelompok, bagi pendamping, dan bagi fasilitator. Pendidikan musyawarah juga memberikan pengetahuan motivasi, keterampilan atau keahlian, dan keahlian pengembangan organisasi.
Pendampingan komunitas berfokus pada penguatan organisasi pedesaan khususnya organisasi tani lokal sebagai unsur penggerak advokasi reforma agraria; dan pengembangan Ekonomi Rakyat, terutama usaha pertanian dan usaha rumah tangga, guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang mencakup asistensi dan konsultansi pengembangan usaha kecil.
Advokasi bertujuan meningkatkan posisi tawar komunitas pedesaan atas kasus-kasus yang mereka hadapi. Advokasi yang dilakukan terutama berkaitan dengan kasus-kasus pertanahan, sektor pertanian, dan industri rumah tangga. Fokus utama advokasi diarahkan pada advokasi kebijakan reforma agraria dan ekonomi rakyat, sekaligus sebagai suatu upaya melakukan pengorganisasian, pembentukan pendapat umum dan mempengaruhi kebijakan publik.
Guna memperkuat upaya pemberdayaan komunitas pedesaan, perlu dikembangkan jaringan dan aliansi strategis, baik antara kelompok-kelompok masyarakat, maupun antara pendamping dan organisasi masyarakat sipil. Jaringan dan aliansi strategis ini mempunyai tiga tingkat, yakni tingkat lokal, nasional, dan internasional. Hal ini bertujuan menggalang kekuatan untuk aksi, lobi, dan negosiasi.
Ketergantungan petani pada input luar (high dependency on internal input) berupa pupuk, pestisida kimia, dan bibit yang tinggi, mengakibatkan biaya produksi sangat mahal. Masalah yang dihadapi masyarakat desa, di samping tingkat pendapatan petani yang sangat rendah, adalah kemerosotan humus tanah dan bahaya pestisida bagi kesehatan komunitas desa serta hancurnya lingkungan. Maka, penggunaan bibit lokal, pupuk dan pestisida alami, pengendalian hama terpadu, dan input-input lainnya diharapkan selain mampu mengurangi biaya-biaya produksi juga meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus melestarikan lingkungan sebagaimana prinsip utama pertanian berkelanjutan : menjaga keseimbangan keragaman hayati, meningkatkan nilai ekonomi pertanian, mempromosikan keadilan sosial, dan memastikan pengembangan manusia yang menyeluruh. Melalui Pertanian Berkelanjutan, perempuan yang disingkirkan oleh teknologi pertanian dapat kembali berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, produksi, konsumsi dan distribusi pangan.
Guna meningkarkan sinergi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, Bina Desa menindaklanjuti dengan pengkajian, penerbitan, dan penyebarluasan gagasan dan informasi tentang pedesaan. Bahan-bahan tersebut diolah menjadi buku, selebaran, poster, kartu pos, dan modul-modul pendidikan. Semua ini ditujukan untuk penguatan rakyat, terutama rakyat di pedesaan.