Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Parade Nusantara
Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mayoritas anggota dan pengurusnya adalah masyarakat pedesaan dengan pilar penyangganya adalah aparatur pemerintahan yaitu para kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa, dan mantan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Elemen pemudanya terdiri dari Karang Taruna Desa dan elemen wanitanya adalah Ibu-Ibu penggerak PKK Desa. Organisasi ini diketuai oleh Sudir Santoso SH., MH.
Parade Nusantara memiliki agenda strategis yaitu pengesahan RUU Pembangunan Pedesaan. Organisasi ini menggelar konggres pertamanya di Solo tanggal 8 Juni 2009 dan dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.