Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Demokrasi di Jerman
Hukum Dasar Bonn diawali dengan bersedianya Amerika Serikat, Perancis, Britania Raya untuk menyerahkan kembali kekuasaannya atas daerah pendudukan di Jerman Barat kepada penduduk asli atau pribumi Jerman pada 1949. Kemudian setelah itu, karena Berlin tidak kondusif lagi untuk dijadikan ibukota, selain karena sudah terpecah menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur, Berlin sendiri secara de jure masuk ke dalam wilayah pendudukan Uni Soviet di Jerman Timur, maka Kota Bonn yang terletak di tepi Sungai Rhein ditunjuk menjadi ibukota dari Jerman Barat sekaligus memulai untuk dilaksanakannya pasal-pasal dalam Hukum Dasar Bonn.