Institut Seni Indonesia Surakarta
Pada tahun 1988, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0446/O/1988 tertanggal 12 September 1988, status Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Surakarta ditingkatkan dan berubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta. Menteri yang menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah Prof. Dr. Fuad Hasan. Pada tanggal 11 September 2006 Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta ditingkatkan statusnya pula, dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo dan berubah namanya menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Peningkatan status tersebut dikukuhkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tertanggal 20 Juli 2006.
Kota Surakarta
Eksistensi kota ini dimulai di saat Sunan Pakubuwana II, raja Kesultanan Mataram, memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke Desa Sala, sebuah desa yang tidak jauh dari tepi Bengawan Solo, karena istana Kartasura hancur akibat serbuan pemberontak. Sunan Pakubuwana II membeli tanah dari lurah Desa Sala, yaitu Kyai Sala, sebesar 10.000 ringgit (gulden Belanda) untuk membangun istana Mataram yang baru. Secara resmi, istana Mataram yang baru dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan mulai di tempati tanggal 17 Februari 1745. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Surakarta. Perjanjian Giyanti yang ditanda-tangani oleh Sunan Pakubuwana III, Belanda, dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755 membagi wilayah Mataram menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang, karena Perjanjian Salatiga yang diadakan pada 17 Maret 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Praja Mangkunegaran. Sebagai penguasa Mangkunegaran, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara I.