Sejarah Tiongkok
Setelah berbagai konsolidasi politik, tujuh negara terkemuka bertahan pada akhir abad ke-5 SM. Meskipun saat itu masih terdapat raja dari Dinasti Zhou sampai 256 SM, namun ia hanya seorang pemimpin nominal yang tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Pada masa itu, daerah tetangga dari negara-negara yang berperang juga ditaklukkan dan menjadi wilayah baru, antara lain Sichuan dan Liaoning; yang kemudian diatur di bawah sistem administrasi lokal baru berupa "commandery" dan "prefektur" (郡县/郡县). Negara Qin berhasil menyatukan ketujuh negara yang ada, serta melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Zhejiang, Fujian, Guangdong, dan Guangxi pada 214 SM. Periode saat negara-negara saling berperang hingga penyatuan seluruh Tiongkok oleh Dinasti Qin pada tahun 221 SM, dikenal dengan nama "Periode Negara Perang", yaitu penamaan yang diambil dari nama karya sejarah "Zhan Guo Ce" (Strategi Negara Berperang).
Protokol Boxer
Protokol Boxer adalah protokol yang ditandatangani pada 7 September 1901 antara Kekaisaran Qing dari China dengan Aliansi Delapan Negara - Austria-Hongaria, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat - ditambah Belgia, Spanyol, dan Belanda, setelah intervensi Tim Ekspedisi Kekuatan Delapan untuk menumpas pemberontakan Boxer. Perjanjian ini sering kali disebut sebagai Perjanjian Tidak Adil. Dengan adanya protokol ini, pemberontakan dapat dihentikan sebagai akibatnya Dinasti Qing dikenakan sanksi yang sangat besar, yaitu ganti rugi sebesar 450 juta tael perak. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kejatuhan Dinasti Qing.