Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Penyatuan Jerman
Episode pertama dalam kisah penyatuan Jerman oleh Bismarck disebabkan oleh Permasalahan Schleswig-Holstein. Pada 15 November 1863, Raja Christian IX dari Denmark diangkat menjadi Raja Denmark dan Adipati Schleswig dan Holstein. Pada 18 November 1863, ia menandatangani Konstitusi November Denmark dan menyatakan Kadipaten Schleswig sebagai bagian dari Denmark. Konfederasi Jerman menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran Protokol London 1852 yang menekankan keterpisahan status Kerajaan Denmark dari kadipaten-kadipaten merdeka Schleswig dan Holstein. Selain itu, penduduk Schleswig dan Holstein menghargai pemisahan ini. Konfederasi Jerman dapat memanfaatkan isu etnis di kadipaten-kadipaten tersebut sebagai seruan perang: sebagian besar penduduk Schleswig dan Holstein merupakan etnis Jerman dan berbahasa Jerman dalam kehidupan sehari-hari (walaupun Schleswig juga memiliki minoritas Denmark yang cukup besar). Upaya diplomatik untuk membatalkan Konstitusi November telah gagal, dan peperangan dimulai ketika tentara Prusia dan Austria menyeberang perbatasan dan memasuki Schleswig pada 1 Februari 1864. Awalnya, orang-orang Denmark berusaha mempertahankan negara mereka dengan menggunakan tembok tanah kuno yang disebut "Danevirke", namun tindakan ini tidak berhasil. Denmark tidak dapat mengalahkan tentara gabungan Prusia dan Austria, dan mereka tidak dapat meminta bantuan dari sekutu mereka di Skandinavia karena Denmark telah membatalkan hak aliansinya dengan melanggar Protokol London. Senapan Jarum, salah satu senapan "bolt-action" pertama yang digunakan dalam perang, membantu Prusia dalam perang ini dan Perang Austria-Prusia dua tahun kemudian. Senapan ini memungkinkan tentara Prusia menembak lima kali sembari berbaring, sementara senapan jenis sebelumnya hanya dapat menembak satu kali dan perlu diisi ulang saat berdiri. Perang Schleswig Kedua berhasil dimenangkan oleh tentara gabungan Prusia dan Austria, dan kedua negara memperoleh wilayah Schleswig dan Holstein berdasarkan Traktat Wina yang ditandatangani pada 30 Oktober 1864.
Episode kedua dalam upaya penyatuan oleh Bismarck berlangsung pada tahun 1866. Bersamaandengan Italia yang baru dibentuk, Bismarck menciptakan keadaan diplomatik yang membuat Austria menyatakan perang pada Prusia. Sebelum perang meletus, di Frankfurt kedua negara mengklaim sebagai perwakilan semua negara-negara Jerman di parlemen. Pada April 1866, perwakilan Prusia di Firenze menandatangani perjanjian rahasia dengan pemerintah Italia. Mereka berjanji untuk membantu satu sama lain dalam perang melawan Austria. Pada hari berikutnya, perwakilan Prusia di dewan Frankfurt mempresentasikan rencana yang menyerukan pembuatan konstitusi nasional, dewan nasional yang dipilih secara langsung, dan hak pilih universal. Kaum liberal Jerman meragukan rencana ini karena telah menyaksikan hubungan Bismarck yang ambigu dan sulit dengan "Landtag" Prusia (Parlemen Negara): Bismarck seringkali membujuk dan memandang buruk para anggota perwakilan. Mereka yang ragu menganggap rencana tersebut sebagai upaya untuk memperkuat Prusia dan bukan agenda reformasi yang progresif.