Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Bundesrat
Bundesrat bersama Bundestag bertugas dalam membuat undang-undang dan administrasi Negara Federal Jerman. Lebih dari setengah undang-undang Jerman memerlukan persetujuan Bundesrat. Undang-undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa persetujuan Bundesrat terutama undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya undang-undang keuangan atau kewenangan administrasi negara bagian tersebut. Begitu pula dengan perubahan undang-undang juga memerlukan persetujuan Bundesrat. Dalam memutuskan maupun mengubah undang-undang, Bundesrat dan Bundestag harus mencapai kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan, seringkali Bundesrat berbenturan bendapat dengan Bundestag. Seringkali 2/3 anggota Bundesrat menolak suara mayoritas di Bundestag. Jika terjadi hal demikian, maka Bundestag juga harus menangkisnya dengan 2/3 suara juga. Jika tidak, maka Komisi Perantara Jerman ("Vermittlungsausschuss") yang mengambil alih persidangan. Anggota Komisi Perantara Jerman terdiri dari beberapa anggota Bundesrat maupun Bundestag. Bundesrat juga berhak berpartisipasi mengangkat hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Jerman.