Penyatuan kembali Jerman
Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun ("Wirtschaftswunder"). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat (yang mana Tembok Berlin adalah bagian darinya) pada 1961 untuk mencegah pelarian massal ini.
Penyatuan Jerman
Konstitusi Jerman Utara pada tahun 1866 menjadi Konstitusi Kekaisaran Jerman pada tahun 1871 (dengan beberapa penyesuaian makna). Dengan konstitusi baru ini, Jerman memperoleh beberapa karakteristik demokratik: salah satunya adalah keberadaan Reichstag yang - berlawanan dengan Parlemen Prusia - merupakan dewan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh laki-laki yang telah mencapai usia 25 tahun. Selain itu, pemilihan umum pada umumnya bebas dari kecurangan, sehingga menimbulkan rasa bangga akan parlemen nasional. Namun, pengesahan undang-undang memerlukan persetujuan dari "Bundesrat", dewan federal yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian, yang sangat dipengaruhi oleh Prusia. Akibatnya, Prusia memiliki pengaruh yang kuat di kedua badan, dan kekuatan eksekutif berada di tangan Raja Prusia sebagai "Kaiser", yang kemudian mengangkat kanselir federal. Kanselir bertanggang jawab hanya kepada kaisar. Secara resmi, kanselir berfungsi sebagai kabinet yang terdiri dari satu orang dan bertanggung jawab atas segala urusan negara; pada praktiknya, Sekretaris Negara (pejabat tinggi birokrasi yang mengatur keuangan, perang, urusan luar negeri, dll) bertindak sebagai menteri tidak resmi. Kecuali pada tahun 1872–1873 dan 1892–1894, kanselir kekaisaran juga menjabat sebagai perdana menteri di Prusia. Dewan Kekaisaran memiliki wewenang untuk menyetujui, mengamendemen, atau menolak rancangan undang-undang, tetapi tidak memiliki hak inisiatif undang-undang (wewenang ini ada di tangan kanselir). Negara-negara bagian tetap memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi angkatan bersenjata mereka berada di bawah kendali Prusia. Militer negara-negara yang lebih besar (seperti Bayern dan Sachsen) memiliki otonomi tertentu, tetapi kemudian direformasi agar dapat dikoordinasikan dengan asas militer Prusia. Selain itu, militer negara-negara tersebut berada di bawah kendali pemerintahan federal pada masa perang.