Kabupaten Sumenep
Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, provinsi Jawa Timur. Sebelum tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumenep diperintah oleh Adipati ( "Rato atau Raja dalam konteks masyarakat lokal Madura" ) di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Adipati pertama di Sumenep adalah Arya Wiraraja, dia memerintah pada tahun 1269 diangkat oleh Prabu Kertanegara Raja Singhasari. Pemerintahan kerajaan di Sumenep berakhir secara resmi pada tahun 1883 dengan diangkatnya Pangeran Pakunataningrat bergelar Kanjeng Pangeran Ario Mangkudiningrat sebagai Bupati Sumenep akibat dampak dihapuskannya sistem keswaprajaan di Sumenep oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu pula, wilayah kabupaten Sumenep di bawah pemerintahan langsung "Nederland Indische Regening", sehingga Sumenep lebih dikenal dengan sebutan "regent". Namun Perlu diketahui, dari tahun 1883 - 1929 para Bupati yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda tetap dari keturunan bangsawan dalem Keraton Sumenep.
Ciasem, Subang
Pasca runtuhnya kerajaan pajajaran, wilayah subang seperti halnya wilayah lain di P. Jawa, menjadi rebutan berbagai kekuatan. Tercatat Kesultanan Banten, Mataram, Sumedang larang, VOC, Inggris dan Kerajaan Belanda berupaya menanamkan pengaruh di daerah yang cocok untuk di jadikan kawasan perkebunan serta strategis untuk menjangkau Batavia.
Pada saat konflik Mataram-VOC, wilayah kabupaten subang, terutama bagian Utara, dijadikan jalur logistik bagi pasukan Sultan Agung yang akan menyerang Batavia. Sebelumnya sekitar tahun 1624 Sultan Agung mengutus Surenggono (Aria Wirasaba) dari Mojo Agung Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dari mataram melalui Banyumas untuk tujuan membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Dari Banyumas perjalanan dilanjutkan melalui jalur utara, jalur yang mereka lewati adalah Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, Ciasem, dan Karawang. Di Ciasem ditinggalkan sekitar 400 prajurit, Saat itulah terjadi percampuran budaya antara Jawa dengan Sunda ,karena banyak tentara Sultan Agung yang urung kembali ke Mataram dan Menikah dengan wanita setempat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka kemudian banyak membuka lahan sawah .
pada tahun 1771, saat berada di bawah kerajaan Sumedanglarang, di subang tepatnya di pagaden, Pamanukan,
dan Ciasem tercatat seorang bupati yang memerintah secara turun temurun. Saat pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816) konsensi penguasaan lahan wilayah subang diberikan kepada swasta Eropa. Tahun 1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan Pamanoekan en Tjiasemlanden
(P & T Lands). Penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuasaan sudah beralih ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda . Lahan yang dikuasai itu mencapai 212.900 Ha, dengan hak eigendom. Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini, pemerintah belanda membentuk Distrik - distrik (serupa kecamatan) yang membawahi onder distrik.