Kerusuhan Poso
Pertanyaan tentang jumlah korban sangat sensitif dan berunsur politis. Hal ini didorong oleh rasa keberatan yang dibuat lebih kuat oleh laporan berita yang tidak lengkap atau kabar miring tentang serangan dan desas-desus terbaru tentang pembantaian yang akan terjadi. Kurangnya pelaporan yang jelas oleh media atau investigasi oleh pemerintah, ditambah dengan medan yang luas dan durasi konflik yang panjang, menyulitkan untuk menentukan jumlah korban yang sebenarnya. Meski demikian, Human Rights Watch mencatat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban dalam kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan yang mencapai sekitar 2.000 korban jiwa, sebagian besar memperkirakan antara 500 hingga 1.000 korban. Versi pemerintah, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2001 —tepat sebelum penandatanganan Deklarasi Malino— dirinci menjadi 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak. Sebuah kelompok Muslim, Tim Evakuasi Pencari Fakta Korban Muslim Kerusuhan Poso ("Victims of the Poso Conflict Evacuation and Fact Finding Team"), mengklaim bahwa antara bulan Mei 2000 hingga Desember 2001, 840 mayat Muslim ditemukan, kebanyakan ditemukan di Sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Jumlah yang tidak diketahui juga dikatakan hilang. Kebanyakan korban jiwa diperkirakan sampai pada kerusuhan ketiga, pada bulan Mei dan Juni 2000.
Poso (kota)
Kota ini dilanda konflik komunal menjelang akhir tahun 1998, dan berlangsung sampai setidaknya tahun 2001. Kerusuhan terjadi dan menyebar ke hampir seluruh wilayah di Kabupaten Poso, menyebabkan sekitar 100 ribu jiwa mengungsi ke daerah lain. Pemerintah bertindak dengan menggelar deklarasi damai untuk kedua belah pihak, dan kerusuhan mulai menyurut—meskipun tidak sepenuhnya. Baru pada awal tahun 2007, operasi kepolisian berhasil menangkap mereka yang dianggap terlibat dalam serangkaian aksi teror di Poso. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan peningkatan kualitas ekonomi dan infrastuktur kota dalam berbagai sektor.