Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Bukit Suban, Air Hitam, Sarolangun
Sesuai perkembangan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sebutan desa sewaktu berdiri adalah KUPT (Unit ) yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan Kepala KUPT. Setelah diberlakukan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, maka pada tahun 1986 ditunjuklah seorang Penjabat Sementara Kepala Desa telah tercatat 5 orang pemimpin desa seperti disajikan pada Tabel 1.