Institut Seni Indonesia Surakarta
Pada tahun 1988, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0446/O/1988 tertanggal 12 September 1988, status Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Surakarta ditingkatkan dan berubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta. Menteri yang menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah Prof. Dr. Fuad Hasan. Pada tanggal 11 September 2006 Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta ditingkatkan statusnya pula, dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo dan berubah namanya menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Peningkatan status tersebut dikukuhkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tertanggal 20 Juli 2006.
Keraton Surakarta Hadiningrat
Semula Keraton Surakarta merupakan Lembaga Istana ("Imperial House") yang mengurusi Sri Sunan dan keluarga kerajaan disamping menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta. Setelah tahun 1946 peran Keraton Surakarta tidak lebih hanya sebagai Pemangku Adat Jawa khususnya garis/gaya Surakarta. Begitu pula Sri Sunan tidak lagi berperan dalam urusan kenegaraan sebagai seorang raja dalam artian politik melainkan sebagai Baginda Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat, simbol dan pemimpin informal kebudayaan. Fungsi keraton pun berubah menjadi pelindung dan penjaga identitas budaya Jawa khususnya gaya Surakarta. Walaupun dengan fungsi yang terbatas pada sektor informal namun Keraton Surakarta tetap memiliki kharisma tersendiri di lingkungan masyarakat Jawa khususnya di bekas wilayah Kasunanan Surakarta (Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo). Selain itu Keraton Surakarta juga memberikan gelar kebangsawanan kehormatan ("honoriscausa") pada mereka yang mempunyai perhatian kepada budaya Jawa khususnya budaya Jawa gaya Surakarta maupun perhatian dan sumbangsih mereka terhadap eksistensi Keraton Surakarta, disamping mereka yang berhak karena hubungan darah maupun karena posisi mereka sebagai pegawai ("abdi dalem") keraton.