Kerusuhan Poso
Pertanyaan tentang jumlah korban sangat sensitif dan berunsur politis. Hal ini didorong oleh rasa keberatan yang dibuat lebih kuat oleh laporan berita yang tidak lengkap atau kabar miring tentang serangan dan desas-desus terbaru tentang pembantaian yang akan terjadi. Kurangnya pelaporan yang jelas oleh media atau investigasi oleh pemerintah, ditambah dengan medan yang luas dan durasi konflik yang panjang, menyulitkan untuk menentukan jumlah korban yang sebenarnya. Meski demikian, Human Rights Watch mencatat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban dalam kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan yang mencapai sekitar 2.000 korban jiwa, sebagian besar memperkirakan antara 500 hingga 1.000 korban. Versi pemerintah, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2001 —tepat sebelum penandatanganan Deklarasi Malino— dirinci menjadi 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak. Sebuah kelompok Muslim, Tim Evakuasi Pencari Fakta Korban Muslim Kerusuhan Poso ("Victims of the Poso Conflict Evacuation and Fact Finding Team"), mengklaim bahwa antara bulan Mei 2000 hingga Desember 2001, 840 mayat Muslim ditemukan, kebanyakan ditemukan di Sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Jumlah yang tidak diketahui juga dikatakan hilang. Kebanyakan korban jiwa diperkirakan sampai pada kerusuhan ketiga, pada bulan Mei dan Juni 2000.
Sejarah Poso
Keadaan pemerintahan yang dikendalikan oleh para Raja setempat berlangsung sampai bulan Juni 1942. Sebelumnya, pada tanggal 7 Maret 1942, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 yang berisi mengenai ketentuan ketatanegaraan yang tidak bertentangan dengan pemerintahan pendudukan militer Jepang. Berlakunya Undang-Undang ini, membuat petugas-petugas pemerintahan sipil Jepang yang berdatangan dari Makassar dan Manado, ditempatkan di kota Donggala, Palu, dan Poso.
Pada tanggal 21 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kendali pemerintahan di Sulawesi Tengah terhadap raja-raja setempat. Di Poso, kekuasaan diberikan kepada Raja Muda Wongko Lemba Talasa. Kemerdekaan negara yang masih sangat rapuh, diantisipasi oleh W.L. Talasa dengan membentuk barisan sukarela yang dipimpin Jacob Lamadjuda. Baru sekitar dua bulan mengendalikan pemerintahan, pasukan sekutu dengan menumpang kapal perang Australia tiba di Pelabuhan Poso pada tanggal 1 November 1945. Kapal ini membawa mantan Asisten Residen Poso Rijsdijk dengan dikawal satu regu pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kedatangan mereka menandai kembalinya kekuasaan Belanda, disertai dengan penyusunan pemerintahan daerah dengan struktur yang sama dengan masa Hindia Belanda. Jacob Lamadjuda dan pasukannya berniat untuk melawan, tetapi dilarang oleh Raja Tua Poso Talasa.