Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Sartono (politikus)
RIS tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR RIS, Senat dan BPKNP secara bersamaan resmi mengakhiri tugasnya karena RIS akan kembali lagi menjadi Negara Kesatuan RI. Namun, terhitung keesokan harinya, seluruh ketua, wakil ketua, dan para angota ketiga dewan perwakilan tersebut diangkat kembali menjadi anggota DPR Negara Kesatuan RI dan lazim disebut sebagai DPR Sementara mengingat para anggotanya belum dipilih melalui pemilihan umum. Sartono dan semua anggota DPRS lainnya mengangkat sumpah jabatan pada tanggal 16 Agustus 1950 malam di Gedung DPR. Jumlah seluruh anggota DPR yang dilantik sebanyak 235 orang dengan perincian sebagai berikut: Masyumi 43, PNI 42, PIR 22, PKI 17, PSI 15, PRN 13, Persatuan Progressif 10, Demokrat 9, Partai Katolik 9, NU 8, Parindra 7, Partai Buruh 6, Parkindo 5, Partai Murba 4, PSII 4, sedangkan sisanya adalah partai-partai kecil dan golongan tak berpartai. Sidang DPRS pertama berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1950 dengan agenda pemilihan pimpinan DPR yang baru. Berdasarkan hasil pleno tersebut, terpilih Sartono sebagai Ketua DPR, sedangkan urutan yang bertindak sebagai wakil ketua adalah Mr. Tambunan, Arudji Kartawinata dan Mr. M Tadjuddin Noor.