Jerman Timur
Untuk menjelaskan dampak internal pemerintahan Jerman Timur dari sudut pandang sejarah Jerman jangka panjang, sejarawan Gerhard A. Ritter (2002) berpendapat bawha Jerman Timur dibentuk oleh dua kekuatan dominan – Komunisme Soviet dan tradisi Jerman yang dipilah dengan pengalaman komunis Jerman selama dua perang dunia. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah komunis yang terlihat jelas adalah mengakhiri kapitalisme dan mentransformasikan industri dan pertanian, dan mengubah sistem pendidikan dan media massa. Di sisi lain, relatif tidak terdapat perubahan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan sejarah seperti sains, profesi insinyur, gereja Protestan, dan sebagian besar gaya hidup borjuis. Menurut Ritter, kebijakan sosial menjadi alat legitimasi penting dalam dekade terakhir.
Bekas wilayah Jerman di sebelah Timur
Di Jerman Barat atau "Republik Federal Lama" (sebelum tahun 1990) status hukum daerah-daerah timur ini menjadi bagian besar daripada Pertanyaan Terbuka Jerman. "Ostpolitik" (“Politik Timur”) badan-badan konstitusional Jerman Barat (Pemerintahan Federal, Parlemen Federal dan Dewan Federal) sampai pertengahan tahun 1960 terutama terkonsentrasikan kepada sebuah revisi pengusiran dan pencaplokan wilayah. Mereka berdasarkan pada undang-undang Hukum Internasional dan juga beberapa perjanjian internasional (terutama Konferensi Perdamaian Den Haag dan Piagam Atlantik). "Neue Ostpolitik" (“Politik Timur Baru”) koalisi pemerintahan besar tahun 1966 dan kemudian diperkuat oleh koalisi liberal-sosialis mulai tahun 1969 secara bertahap berubah dan ikut memperhitungkan fakta-fakta di lapangan.