Hisab dan rukyat
Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya ijtimak (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) melakukan kegiatan rukyat (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan Sidang Itsbat, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Prinsip Imkanur-Rukyat digunakan antara lain oleh Persis
Abbas
Biarawan, menurut aturan, adalah umat awam, demikian pula halnya dengan abbas. Untuk menerima sakramen-sakramen, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan, abbas dan para biarawannya diperintahkan untuk pergi ke gereja terdekat. Aturan ini terbukti tidak memuaskan bilamana sebuah biara berlokasi di gurun atau di tempat yang jauh dari kota, sehingga perlu ada beberapa biarawan yang ditahbiskan. Inovasi ini tidak begitu saja dengan mudah diterima, kehormatan gerejawi dianggap tidak sejalan dengan kehidupan rohani yang lebih tinggi, namun sebelum abad ke-5 berakhir, setidaknya di Timur, sepertinya para abbas hampir seluruhnya telah ditahbiskan menjadi diakon, jika bukan menjadi imam. Perubahan ini lebih lambat menyebar di Barat, di mana jabatan abbas umumnya di tempati oleh umat awam sampai akhir abad ke-7. Meskipun berstatus awam, kepemimpinan gerejawi yang dijalankan oleh para abbas dibuktikan oleh kehadiran dan pemberian suara mereka dalam konsili-konsili gerejawi. Konsili Konstantinopel I, pada 448 Masehi, dihadiri 23 arkimandrit atau abbas, dan 30 uskup.