Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Bundesrat
Di Bundesrat, seringkali kepentingan negara bagian didahulukan dan mengesampingkan kepentingan partai. Setiap negara bagian mendahulukan kepentingannya masing-masing dan berkoalisi dengan negara bagian lain yang bertujuan sama untuk meraih kepentingannya tanpa peduli apapun partai mereka. Akibatnya, partai yang berkuasa di Bundesrat kurang berpengaruh. Seringkali kepentingan partai terabaikan. Bahkan keputusan yang diambil di Bundesrat belum tentu mendukung kebijakan Pemerintah Federal Jerman meskipun partai penguasa di Bundesrat merupakan partai yang menguasai pemerintah federal. Hal ini karena Bundesrat merupakan lembaga legislatif yang menyokong kepentingan negara bagian.