Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Pemilihan umum federal Jerman 2013
Saat pemilu, Jerman menerapkan sistem ambang batas parlemen atau dalam Bahasa Jerman dikenal dengan istilah "Fünf-Prozent-Hürde." Ambang batas parlemen merupakan sistem yang mengharuskan setiap partai politik untuk dapat meraih suara minimal 5 persen dari total suara keseluruhan untuk dapat duduk di kursi Bundestag. Itu artinya, jika perolehan suara suatu partai kurang dari 5 persen, maka partai tersebut tidak bisa mendapatkan kursi di parlemen. Adapun mengenai berapa jumlah kursi yang didapatkan tergantung dari jumlah suara yang didapatkan.