Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Try Sutrisno
Tahun 1984 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan semua organisasi apakah itu politik atau non-politik untuk mengadopsi ideologi nasional Pancasila sebagai prinsip tunggal ("Asas Tunggal"). Perbedaan pendapat di kalangan Islam mencapai puncaknya ketika para ulama mulai mengajarkan pertentangan penerapan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang mereka anggap sebagai kristenisasi pemerintah, program keluarga berencana pemerintah, dan dominasi perekonomian Indonesia oleh populasi Tionghoa-Indonesia.