Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Karangkates, Sumberpucung, Malang
Saat ini Pemerintah Desa Karangkates di pimpin oleh Bpk. H Tri Wahyudi, beliau adalah Kepala Desa ke 2 dan sudah berjalan 4 tahun beliau menduduki kursi Karangkates-1. Bpk H Tri Wahyudi atau biasa orang memanggil dengan sebutan “Pak Gayong”, selama menjabat banyak sekali perubahan di desa karangkates, Pada tahun 2014 lalu, dengan di sahkan Undang-undang no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa beliau merombak total susunan Perangkat Desa, Penerapan Undang-undang Desa tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi beliau, setelah melalui proses penjaringan yang ketat, menghasilkan komposisi perangkat desa yang rata2 masih muda, hingga kini Pemerintah Desa Karangkates terus berbenah diri, Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat diharapkan bisa terus berkembang, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, apalagi dengan bantuan anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat, percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian serta pemberdayaan masyarakat di desa karangkates bisa di rasakan oleh warga, Program Kerja Pemerintah Desa bisa terealisasi.