Lembaga Survei Indonesia
Prinsip Kerja:
LSI bekerja atas dasar prinsip-prinsip akademik dan analisis statistik yang relevan, serta bersandar pada kode etik survei opini publik: International Association of Public Opinion Research (IAPOR).
Dewan pembina, ahli/peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara rutin dan intensif mengontrol dan mengevaluasi metodelogi dan hasil survei yang dilakukan secara detail, sesuai dengan prinsip-prinsip akademis dan ilmiah.
Fokus:
Perilaku pemilih dalam pemilihan umum nasional (anggota legislatif dan presiden) maupun daerah (Pilkada).
Evaluasi publik atas kinerja lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun yudikatif pada tingkat nasional maupun daerah (DT I dan DT II).
Evaluasi atas kinerja Parpol, kelompok-kelompok kepentingan, Ormas atau civil society.
Preferensi publik atas kebijakan-kebijakan publik nasional maupun daerah
Evaluasi publik atas hubungan antar negara dan masalah-masalah internasional.
Ombudsman Republik Indonesia
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid segera mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1999 tentang tim pengkajian pembentukan lembaga Ombudsman. Menurut konsideran keputusan tersebut, latar belakang pemikiran perlunya dibentuk lembaga Ombudsman Indonesia adalah untuk lebih meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu lembaga yang independen yang dikenal dengan nama Ombudsman.