Orde Baru
Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR dan PPP memperoleh 5,43 % dengan perolehan 27 kursi. Sedangkan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu saja yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.
2019GantiPresiden
Sebuah survei yang diselenggarakan oleh "Viva" lewat akun Twitter resminya memenangkan #2019GantiPresiden, berbanding 3:1 dengan #Jokowi2Periode. Survei yang diselenggarakan oleh Media Survei Nasional menyebutkan bahwa 46,37% responden menginginkan Joko Widodo digantikan oleh tokoh lain pada 2019, sementara 45,22% responden menginginkan Joko kembali memimpin hingga 2024; 8,41% responden lainnya memilih tidak menjawab. Survei yang sama juga memaparkan 66,7% responden menolak pemasangan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Survei yang dikeluarkan oleh KedaiKopi menyebutkan 64,9% responden menginginkan presiden baru, sedangkan responden yang menginginkan Joko memimpin lagi hanya 35,1%. Mengenai keterpilihan, survei yang sama dari Media Survei Nasional menyatakan keterpilihan Joko naik menjadi 36,2%, diikuti Prabowo Subianto turun menjadi 20,4%, dan Gatot Nurmantyo sebesar 7%; walau demikian menurut pengamat politik dari Indo Barometer Mohammad Qodari, keterpilihan Joko haruslah 60% untuk memastikan Joko kembali memimpin Indonesia. Qodari membandingkan keadaan ini dengan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga berjaya mengalahkan Megawati Soekarnoputri dan memimpin selama 2 periode. Survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia menyebutkan popularitas gerakan ini sudah meningkat menjadi 60,50% pada Juli dibanding 50,80% pada Mei. Penerimaan gerakan ini juga meningkat menjadi 54,40% pada Juli dibanding 49,80% pada Mei. Survei ini melibatkan 1.200 responden.