Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Daftar korban tewas di Tembok Berlin
Setelah Perang Dunia II, Berlin terbagi dalam empat bagian yang dikuasai oleh Sekutu: Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya dan Perancis. Perbatasan-perbatasan sektor meliputi kota yang secara umum dapat digunakan secara bebas untuk kebijakan Republik Demokratik Jerman, bahkan setelah perbatasan antara Republik Federal Jerman dan RDJ secara berkelanjutan ditutup, dimulai pada tahun 1952. Perbatasan luar dari Berlin Barat, yang juga merupakan perbatasan antara Berlin Barat dan RDJ, juga ditutup pada tahun 1952. Pada malam 12 sampai 13 Agustus 1961, Tentara Rakyat Nasional, Kepolisian Perbatasan Jerman, Volkspolizei dan Kelompok Penyerang Kelas Buruh menutup semua perlintasan antara sektor Soviet dan tiga sektor Barat; pembangunan fasilitas perlindungan perbatasan pun dimulai.