Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Konfederasi Jerman Utara
Federasi ini dibentuk setelah Prusia mengalahkan Austria pada Perang Austria-Prusia pada tahun 1866. Otto von Bismarck membuat konstitusi ini yang mulai berlaku pada 1 Juli 1867, dengan Raja Prusia, Wilhelm I, sebagai kepalanya dan Bismarck sebagai kanselirnya. Negara-negara (bagian) diwakili di Dewan Federal ("Bundesrat") dengan 43 kursi (Prusia mendapatkan 17 kursi). Terutama yang patut disinggung di sini ialah bahwa Bismarck memperkenalkan hak pilih semesta kepada pria di Konfederasi ini untuk pemilihan umum "Reichstag". Keanggotaan Dewan Federal atau "Bundesrat" diperluas sebelum tahun 1871 dengan didirikannya Parlemen Zollverein pada 1867, sebuah usaha untuk mendekatkan persatuan dengan negara-negara selatan dengan memperbolehkan mereka mengirimkan wakil ke Dewan Federal.