Kota Depok
Berawal pada akhir abad ke 17 seorang saudagar Belanda, eks VOC, bernama Cornelis Chastelein (1657–1714) membeli tanah di Depok seluas 12,44 km persegi (hanya 6,2% dari luas kota Depok saat ini yang luasnya 200,29 km persegi) atau kurang dari 4 kali luas kampus UI Depok. Pusat titik KM 0 pada Depok jaman dahulu adalah Tugu Depok yang berlokasi di halaman rumah sakit Harapan Depok. Dengan harga 700 ringgit, dan status tanah itu adalah tanah partikelir atau terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda. Cornelis Chastelein menjadi tuan tanah, yang kemudian menjadikan Depok memiliki pemerintahan sendiri, lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. Daerah otonomi Chastelein ini dikenal dengan sebutan Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok. Pada zaman kemerdekaan Depok ini menjadi sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor.
Jatijajar, Tapos, Depok
kelurahan ini berbatasan dengan Jalan Raya Bogor KM 34-36 di barat, serta Kelurahan Cilangkap di selatan dan Sukatani di utara. ciri khas kelurahan ini, sebagaimana tempat lain di Kota Depok adalah memiliki danau-danau kecil atau situ, yang berjumlah enam buah. warga setempat memanfaatkannya sebagai pemancingan. sebagian besar pendatang adalah suku jawa, dan yang lain campuran berbagai etnik di Indonesia. adanya perumahan membuat kelurahan ini menjadi hunian ideal yang nyaman dan sejuk, karena memang masih banyak lahan terbuka hijau. sebuah kontroversi yang mengemuka adalah ketika Nurmahmudi Ismail, Wali kota Depok, hendak membangun terminal besar di tempat yang dulunya sawah dan kebun yang rindang. keberatan diajukan karena akan menimbulkan dampak sosial seperti ketidaksiapan warga, gegar budaya, dan dampak sosial lainnya dengan dibangunnya Terminal Jatijajar. namun, alasan utamanya adalah habisnya lahan terbuka hijau di sana.