Dirgantara Indonesia
PT Dirgantara Indonesia (DI) (nama bahasa Inggris: "Indonesian Aerospace Inc.") adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. DI didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan BJ Habibie sebagai Presiden Direktur. Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 11 Oktober 1985. Setelah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000.
Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan ("maintenance service") untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi sub-kontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamic, Fokker dan lain sebagainya. Dirgantara Indonesia pernah mempunyai karyawan sampai 16 ribu orang. Karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Dirgantara Indonesia melakukan rasionalisasi karyawannya hingga menjadi berjumlah sekitar 4000 orang.
All Nippon Airways
ANA membeli 6 buah pesawat berbadan lebar Lockheed L-1011 sebagai pesawat berbadan lebar pertama milik ANA pada bulan November 1971. Pembelian L-1011 oleh ANA merupakan hasil perjuangan keras Lockheed untuk menjual L-1011 yang melibatkan negosiasi antara Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dengan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, serta Perdana Menteri Inggris Edward Heath (melobi untuk produsen mesin Rolls-Royce). PM Tanaka juga menekan pejabat pemerintah Jepang untuk mengizinkan ANA menerbangi rute-rute Asia sebagai bagian dari paket pembelian pesawat. Pesawat L-1011 milik ANA memulai menerbangi rute Tokyo-Okinawa pada tahun 1974. ANA mulanya sudah memesan McDonnell Douglas DC-10, namun membatalkan pesanan pada kesempatan terakhir untuk beralih ke Lockheed. Di kemudian hari terungkap Perdana Menteri Kakuei Tanaka telah menerima suap secara tidak langsung dari Lockheed. Skandal Lockheed menyebabkan Perdana Menteri Tanaka ditangkap bersama dengan beberapa manajer ANA dan Marubeni yang mengageni penjualan Lockheed.