Pendudukan Indonesia di Timor Timur
Setelah pemungutan suara tahun 1999 untuk memilih kemerdekaan, kelompok paramiliter yang bekerja dengan militer Indonesia melakukan gelombang kekerasan di mana sebagian besar infrastruktur di Timor Timur hancur. Pasukan Internasional yang dipimpin oleh Australia di Timor Timor bertugas untuk memulihkan ketertiban. Setelah kepergian pasukan Indonesia dari Timor Timur, Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur mengelola wilayah tersebut selama dua tahun, membentuk Unit Kejahatan Berat untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999. Karena pengadilan Indonesia mengeluarkan pernyataan yang terbatas atas keterlibatan Indonesia di Timor Timur, banyak pengamat meminta pengadilan internasional untuk Timor Timur.
Pikatan Kayu Cendana
Integrasi Timor Timur ke daam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menuai banyak kecaman dari dunia internasional. Indonesia dicap sebagai negara yang menduduki paksa dengan militer daerah bekas jajahan Portugal tersebut. Pada tahun 1992, menjelang Sidang Umum PBB, H. M. Johan Tjasmadi, Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) pada saat itu, mendapat permintaan dari pemerintah Indonesia untuk membuat sebuah film dokumenter pendek tentang Timor Timur. Pembuatan film ini bertujuan untuk memberi penerangan kepada dunia internasional tentang fakta lapangan di Timor Timur. Film itulah yang berjudul Pikatan Kayu Cendana atau "The Lure of Sandalwood".