Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Partai Bela Negara
PBN berasaskan Pancasila dan berdasar hukum UUD 45.
Dalam Orasi Politik Ketua Umum DPP PBN selaku Deklarator menyatakan bahwa PBN lahir bertujuan untuk meneruskan cita cita perjoangan para pejoang Pendiri NKRI tercinta guna mempercepat terwujudnya Tujuan Nasional menuju masyarakat adil makmur, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Meraoke, dengan bersatu padu tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras maupun golongan sehingga Pemerintahan Negara Kesatuian Republik Indonesia sekarang maupun yang akan datang dihormati dan disegani dalam tata pergaulan dunia modern.