Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Kanselir Jerman
Meskipun Raja Prusia diproklamasikan dan dilantik sebagai Kaisar Jerman di Balai Cermin yang terletak di Istana Versailles pada tanggal 18 Januari 1871, Konfederasi Jerman Utara tidak berhenti untuk eksis sampai Konstitusi Jerman tahun 1871 berlaku tiga bulan kemudian, pada 16 April. Karenanya, Bismarck tetap menjadi Kanselir Konfederasi sampai tanggal tersebut. Selama bulan-bulan ini, Konfederasi Jerman Utara juga disebut sebagai Konfederasi Jerman, setelah negara-negarga Jerman Selatan (tidak termasuk Austria) telah bergabung dengan konfederasi.