Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Demokrasi di Jerman
Kebangkitan demokrasi di Jerman tidak memungkinkan dimulai oleh Jerman Timur, karena pada 7 Oktober 1949, Uni Soviet yang berkuasa di Jerman Timur secara resmi mendirikan sebuah negara komunis di wilayah itu yaitu Republik Demokratik Jerman (nama resmi dari Jerman Timur). Dalam menjalankan pemerintahannya, Jerman Timur banyak dipengaruhi oleh kelola pemerintahan di Uni Soviet, yaitu kediktatoran proletariat. Salah satunya yang diadopsi oleh Jerman Timur adalah dibentuknya unit polisi rahasia"Staatssicherheit" (mirip dengan NKVD di Uni Soviet). "Staatssicherheit" sebenarnya bukan anggota polisi berseragam dan bersenjata, mereka lebih mirip intelejen. Anggota "Staatssicherheit" direkrut dari warga negara biasa yang bertugas untuk pemerintah, hal ini menyebabkan kebebasan politik di Jerman Timur menjadi tertekan dan mempersulit tumbuhnya nilai-nilai demokrasi.