Hidayatullah II dari Banjar
Dia diangkat langsung oleh Sultan Adam menjadi Sultan Banjar untuk meneruskan pemerintahan kesultanan Banjar menggantikan sang kakek (Sultan Adam). Hidayatullah menjadi satu-satunya pemimpin rakyat Banjar antara tahun 1859 sampai 1862 pasca Hindia Belanda memakzulkan abang tirinya Tamjidullah II sebagai Sultan Banjar versi Belanda pada 25 Juni 1859. Walaupun menurut surat wasiat Sultan Adam ia ditetapkan sebagai Sultan Banjar penggantinya kelak, tetapi masih banyak rintangan yang menghalanginya, oleh Belanda ia hanya mendapat posisi mangkubumi sejak 9 Oktober 1856. Langkahnya sebagai pengganti Sultan Adam menjadi lebih terbuka pada pada Februari 1859, Nyai Ratu Kamala Sari (permaisuri almarhum Sultan Adam) beserta puteri-puterinya, telah menyerahkan surat kepada Pangeran Hidayat, bahwa kesultanan Banjar diserahkan kepadanya, sesuai dengan surat wasiat Sultan Adam. Sebelumnya Nyai Ratu Komala Sari sempat mengusulkan satu-satunya puteranya yang masih hidup yaitu Pangeran Prabu Anom sebagai pengganti Sultan Adam. Selanjutnya Pangeran Hidayat mengadakan rapat-rapat untuk menyusun kekuatan dan pada bulan September 1859, Pangeran Hidayatullah II dinobatkan oleh para panglima sebagai Sultan Banjar dan sebagai mangkubumi adalah Pangeran Wira Kasuma, putera Pangeran Ratu Sultan Muda Abdur Rahman dengan Nyai Alimah.
Keraton Banjar
Penelitian mengenai rekonstruksi keraton Banjar sudah pernah dilakukan (Kasnowihardjo, dkk.2006; Muchamad, 2006a, 2006b), namun terbatas pada masa kerajaan Banjar saat berada di Kuin (1526–1612). Berdasar penelusuran sisa-sisa reruntuhan yang didominasi susunan batu bata, maka hasil studi rekonstruksi menunjukkan bahwa keraton pertama kerajaan Banjar tersebut sangat dipengaruhi kebudayaan kerajaan Negara Daha. Diyakini bentukan istana tersebut juga merupakan sebuah “bangunan” bekas peninggalan kerajaan Negara Daha. Sedangkan keraton kerajaan Banjar setelah masa tersebut (1612-1905), yaitu saat di daerah Batang Banyu, daerah Kayu Tangi, daerah Bumi Selamat, daerah Cempaka, dan terakhir di daerah Sei Mesa tidak pernah diketahui. Peristiwa perpindahan pusat pemerintahan kerajaan Banjar sendiri terjadi akibat pertikaian dengan bangsa Belanda yang dipicu oleh pertikaian dagang. Dan selama masa pertikaian tersebut, setidaknya keraton kerajaan berpindah sebanyak 5 kali. Akibat pertikaian ini, berakhir dengan dikeluarkannya pengumuman penghapusan kerajaan Banjar pada 11 Juni 1860, yang ditandatangani oleh Residen Surakarta F.N. Nieuwenhuijzen yang merangkap Komisaris Pemerintahan Belanda untuk afdeling Selatan dan Timur Kalimantan (Ideham, 2003). Penelitian terakhir yang telah dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan (Muchamad, 2009) difokuskan pada upaya mencari lokasi untuk rekonstruksi keraton kerajaan Banjar yang sesuai dari aspek kesejarahan dan pelestarian pusaka saujana budaya.