Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Presiden Jerman
Jerman memiliki pemerintahan sistem parlementer di mana Kanselir adalah tokoh politik utama negara dan kepala eksekutif "de facto". Namun, Presiden memiliki peran, yang meskipun bukan posisi eksekutif, lebih dari sekadar seremonial. Presiden memiliki keleluasaan yang luas mengenai cara mereka menjalankan tugas resmi mereka. Presiden memberikan arahan terhadap politik umum dan perdebatan sosial dan memiliki beberapa "kekuasaan cadangan" dalam kasus ketidakstabilan politik (sebagaimana diatur oleh Pasal 81 dari Undang-Undang Dasar).