Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Kanselir Jerman
Dalam berbagai masa, peran Kanselir telah menjadi bervariasi. Dari 1871-1918, Kanselir hanya bertanggung jawab kepada Kaisar. Dengan berdirinya republik dan reformasi konstitusi pada tahun 1918, parlemen diberikan hak untuk memberhentikan "Reichskanzler". Menurut Konstitusi Weimar tahun 1919, Kanselir ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Parlemen "dan" Presiden. Ketika Nazi berkuasa pada tanggal 30 Januari 1933, Konstitusi Weimar secara "de facto" diabaikan. Setelah kematian Presiden Hindenburg pada tahun 1934, Adolf Hitler, kepala pemerintahan "dan" negara (karena tidak ada presiden baru terpilih) diktator Jerman Nazi dipanggil secara resmi "Führer und Reichskanzler" (secara harfiah berarti "Pemimpin dan Kanselir Alam").