Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Bina Desa
Kelahiran Bina Desa bermula dari suatu Lokakarya Pengembangan Sumber Daya Manusia Pedesaan di Asia (Development of Human Resources in Rural Asia Workshop – DHRRAW) yang berlangsung tahun 1974 di Swanganivas, Bangkok, Thailand. Sekitar 120 pemerhati pedesaan yang terdiri dari para ahli, pendamping atau organizer, dan simpatisan berkumpul untuk membahas berbagai tantangan dan hambatan dalam pengembangan pedesaan di Asia. Lokakarya tersebut berlangsung selama tiga minggu.
Pada lokakarya tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh beberapa orang yang mempunyai keprihatinan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan terutama para petani kecil. Mereka juga sudah sejak lama bekerja sebagai pendamping komunitas pedesaan.
Setelah kembali ke Indonesia, mereka mengadakan perteman lagi di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Pada tanggal 20 Juni 1975, mereka menyepakati untuk membentuk Development of Human Resources in Rural Areas (DHRRA Indonesia). Pada bulan Oktober 1976, DHRRA Indonesia berubah menjadi InDHRRA (Indonesian Secretariat for the Development of Human Resources in Rural Areas); yang lebih dikenal kemudian sebagai Sekretariat Bina Desa.
Selanjutnya, lembaga ini disahkan berbadan hukum yayasan berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid SH di Jakarta. Sekertariat Bina Desa terdaftar pada Departemen Sosial Republik Indonesia, dengan nomor 93.10201.342. Juga tercatat di Departemen Dalam Negeri, sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 8 Februari 1993.