Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Birokrasi di Indonesia
Max Weber, seorang sosiolog Jerman menulis sebuah alasan yang menggambarkan bentuk birokrasi sebagai cara ideal mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi antara lain harus terdapat adanya "struktur hirarkis formal" pada setiap tingkat dan di bawah kontrol dan dikendalikan dalam sebuah hierarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan, "manajemen dengan aturan yang jelas" adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya, "organisasi dengan fungsional yang khusus" pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian, "mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang sedangkan dilaksanakan" dalam upaya agar tujuan agar organisasi ini dapat melayani kepentingan yang akan diberdayakan termasuk dalam misi untuk melayani organisasi itu sendiri harus melalui perhitungan pencapaian pada tujuan, "perlakuan secara impersonal" idenya agar memperlakukan semua pelaksana dan kepentingan diperlakukan secara sama sama dan tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan individu, "bekerja berdasarkan kualifikasi teknis" merupakan perlindungan bagi pelaksana agar dapat terhindar dari pemecatan sewenang-wenang dalam saat menjalankan tugasnya. Akan tetapi, menurut Cyril Northcote Parkinson seorang sejarawan angkatan laut Inggris yang menulis bahwa Weber kurang menyadari bahwa manajemen dan staf profesional akan cenderung tumbuh mengikuti pada tingkat yang tidak diprediksi oleh garis organisasi sedangkan David Osborne dan Ted Gaebler menyarankan bahwa birokrasi harus berubah menjadi birokrasi yang lebih memperhatikan partisipasi masyarakat, adanya kerja tim serta kontrol rekan sekerja (peer group) dan atasan bukan lagi merupakan dominasi atau kontrol. Berikut rangkuman dari teori-teori birokrasi.
Sistem Birokrasi I 
Rowing (Mendayung/bekerja sendiri) 
Service (Melayani)
Monopoly (Menguasai sendirian) 
Rule-driven (Digerakan oleh aturan) 
Budgeting inputs (Menunggu anggaran) 
Bureaucracy-driven (Dikendalikan birokrat) 
Spending (Pengeluaran) 
Curing (Penyembuhkan) 
Hierarchy (Berjenjang) 
Organization (Organisasi, lembaga) 
Sistem Birokrasi II 
Steering (Menyetir/mengarahkan)
Empowering (Memberdayakan)
Competition (Ada persaingan)
Mission-driven (Digerakkan oleh misi)
Funding outcomes (Menghasilkan dana)
Customer-driven (Dikendalikan pelanggan/pembayar pajak)
Earning (Penghasilan/tabungan)
Preventing (Pencegahan)
Teamwork /participation (Pelibatan/kerja kelompok)
Market (Pasar, keseimbangan orang banyak)