Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Ketuwan, Kedungtuban, Blora
Desa dalam UU no 22 tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui oleh dalam sistem pemerintahan di bawah kabupaten.
Mayoritas penduduknya bercocok tanam dan sebagian kecil adalah nelayan, desa ini terletak tepat di bantaran sungai bengawan solo, sehingga bisa dipastikan masyarakatnya tidak kekurangan air,dan dapat di pergunakan untuk irigasi pertanian akan tetapi apabila sungai bengawan solo meluap desa ini sebagian menjadi langganan banjir setiap periodenya.