Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Kekaisaran Jerman (1848/1849)
Tatanan konstitusional pertama Kekaisaran Jerman adalah "Hukum Kekaisaran terkait penetapan Kekuatan Pusat sementara untuk Jerman" pada 28 Juni 1848. Melalui tatanan ini, Parlemen Frankfurt mendirikan kantor "Reichsverweser" (Wali Kekaisaran, monark sementara) dan menteri-menteri kekaisaran. Tatanan konstitusional kedua yang disebut Konstitusi Frankfurt pada 28 Maret 1849 diterima oleh 28 negara Jerman tetapi ditolak oleh negara-negara Jerman yang besar. Prusia dan negara-negara Jerman lainnya kemudian memaksakan pembubaran Parlemen Frankfurt.