Reformasi Protestan
Setelah runtuhnya lembaga-lembaga biara dan skolastisisme di Eropa pada akhir abad pertengahan, yang diperparah oleh Pembuangan ke Babel dari Kepausan Avignon, Skisma Besar, dan kegagalan pembaruan oleh Gerakan Konsiliar, pada abad ke-16 mulai matang perdebatan budaya yang besar mengenai pembaruan keagamaan dan kemudian juga nilai-nilai keagamaan yang dasariah. Para ahli sejarah pada umumnya mengasumsikan bahwa kegagalan untuk mereformasi (terlalu banyak kepentingan pribadi, kurangnya koordinasi di kalangan koalisi pembarua), akhirnya menyebabkan gejolak yang lebih besar atau bahkan revolusi, karena sistemnya akhirnya harus disesuaikan atau runtuh, dan kegagalan Gerakan Konsiliar melahirkan Reformasi Protestan di Eropa bagian barat. Gerakan-gerakan reformis yang frustrasi ini merentang dari nominalisme, ibadah modern, hingga humanisme yang terjadi berbarengan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, politik dan demografi yang ikut menyebabkan ketidakpuasan yang kian meningkat terhadap kekayaan dan kekuasaan kaum agamawan elit, membuat masyarakat semakin peka terhadap kehancuran finansial dan moral dari gereja Renaisans yang sekuler.
Perang Tiga Puluh Tahun
Di Bohemia, Ferdinand II memberlakukan pembatasan signifikan kepada pemeluk Protestan. Pemeluk Kalvinisme dan Lutheranisme di Praha mulai melihat pemerintahan di luar Bohemia, untuk mendapatkan dukungan potensial dari para pangeran Protestan. Kemudian para pemimpin Protestan mengadakan pertemuan dengan Ferdinand II, Kaisar Romawi Suci dan Raja Bohemia, dalam pertemuan tersebut–yang juga dihadiri oleh pemilik tanah di Bohemia–dengan mengutip hak-hak yang telah disepakati bersama Rudolf II dalam "Letter of Majesty" pada tahun 1609. Kemudian Ferdinand II memerintahkan untuk segera membubarkan majelis tersebut. Peristiwa ini berlanjut dengan Pelemparan di Praha pada tahun 1618, di mana bangsawan Protestan membentuk pemerintahan sementara di Bohemia.