Banten
Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis, dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta, dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.
Krisis Selat Sunda
Pada 26 Agustus, kapal induk HMS "Victorious" berlayar dari Singapura bersama dua kapal perusak yang mengawal, HMS "Caesar" dan HMS "Cavendish", menuju Perth, Australia Barat. Tujuan sebenarnya perjalanan ini masih diperdebatkan, tetapi ada kemungkinan bahwa kelompok kapal induk tersebut lewat sebagai unjuk kekuatan kepada Indonesia mengikuti pendaratan Pontian dan 'kunjungan muhibah' rutin resmi di mana kapal itu konon menuju sekutu Inggris. Satuan tugas itu ternyata mendapati sangat sedikit respons Indonesia saat melewati wilayah perairan mereka, kapal induk melaporkan hanya satu Tupolev Tu-16 melakukan "flyover" ketika kapal-kapal perang ini melalui Selat Sunda pada hari berikutnya. Kepemilikan selat itu sendiri kompleks, Indonesia mengklaimnya meskipun Inggris menegaskannya sebagai perairan internasional sehingga kapal perang mereka bisa lewat setiap waktu. Mengikuti standar prosedur Inggris dalam situasi seperti ini, Atase Militer Inggris di Jakarta telah menelepon Direktur Intelijen Angkatan Laut Indonesia dan menyampaikan bahwa skuadron mereka akan melewati wilayah Indonesia tanpa meminta izin, sebelumnya Inggris telah melalui selat tersebut sama halnya pada Oktober 1963. Kebijakan ini, dibuat oleh Departemen Luar Negeri, memiliki tujuan ganda memberitahukan orang-orang Indonesia atas aksi yang mungkin provokatif tanpa kesadaran mengenai apa yang mereka pikir sebagai klaim berlebihan di perairan internasional. Tanggal kembali ke Singapura tidak diatur dengan pasti pada saat berlayar, tetapi diperkirakan sekitar pertengahan September.