Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari . Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.
Kabupaten Adikarto
Kabupaten Adikarto dahulu adalah sebuah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951, mulai tanggal 15 Oktober 1951, Kabupaten Adikarto digabung dengan Kabupaten Kulonprogo, dengan pusat pemerintahan di Wates. Alasan penggabungan ini adalah karena kedua kabupaten tersebut terlampau kecil untuk menjalankan otonomi, serta dalam hal efisiensi pemerintahan.