Penyatuan kembali Jerman
Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun ("Wirtschaftswunder"). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat (yang mana Tembok Berlin adalah bagian darinya) pada 1961 untuk mencegah pelarian massal ini.
Presiden Jerman
Jerman memiliki pemerintahan sistem parlementer di mana Kanselir adalah tokoh politik utama negara dan kepala eksekutif "de facto". Namun, Presiden memiliki peran, yang meskipun bukan posisi eksekutif, lebih dari sekadar seremonial. Presiden memiliki keleluasaan yang luas mengenai cara mereka menjalankan tugas resmi mereka. Presiden memberikan arahan terhadap politik umum dan perdebatan sosial dan memiliki beberapa "kekuasaan cadangan" dalam kasus ketidakstabilan politik (sebagaimana diatur oleh Pasal 81 dari Undang-Undang Dasar).