Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Bantarkalong, Warung Kiara, Sukabumi
Organisasi Pemerintah Desa mulai dari Kepala Desa,Sekretaris Desa,Kaur-kaursampai Kepala Dusun wajib menerima dengan sebutan lain tunjangan Aparat.
Sarana Ibadah tiap-tiap Masjid di wilayah Desa juga tak ketinggalan mendapatkan bagian.
Perbaikan Kantor Kepala Desa juga memerlukan biaya dalam pembenahannya
Organisasi Pemuda yang mengikuti kegiatan pertandingan olahraga dalam menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI.
Ikut serta menunjang biaya PHN di tingkat Kecamatan,semuanya masuk dalam daftar penerima dana perimbangan /Anggaran Dana Desa ( ADD ) disamping pengadaan sarana Pemerintahan Desa dan ATK.