Sriwijaya
Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari, namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya, selain itu kemungkinan kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya, namun kawasan yang menjadi ibukota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh datu setempat.
Rainilaiarivony
Rainilaiarivony sadar bahwa pemodernan diperlukan untuk memperkuat negara demi menghalau serangan dari negara Barat, sehingga ia berusaha keras untuk mewujudkan hal ini. Pada tahun 1877, ia melarang praktik perbudakan terhadap orang-orang Makoa. Rainilaiarivony mengembangkan sistem pendidikan, mencanangkan wajib belajar pada tahun 1881, dan mengangkat inspektur-inspektur sekolah pada tahun berikutnya untuk menjaga mutu pendidikan. Apotek pertama di Madagaskar didirikan oleh misionaris LMS pada tahun 1862, dan rumah sakit pertama diresmikan di Antananarivo tiga tahun kemudian, diikuti dengan peluncuran sistem medis negara yang dijalankan oleh dokter pegawai negeri pada tahun 1875. Pada masa pemerintahannya, Rainilaiarivony juga memberlakukan sejumlah undang-undang yang berusaha menciptakan tatanan sosial yang lebih manusiawi. Jumlah kejahatan yang dapat diganjar hukuman mati dikurangi dari delapan belas menjadi tiga belas, dan ia mengakhiri tradisi hukuman kolektif terhadap keluarga atas kejahatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga tersebut. Besaran denda ditetapkan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu, dan satu-satunya hukuman fisik yang boleh diganjar adalah kurungan penjara. Struktur hukum dirombak ulang, sehingga hal-hal yang berada di luar wewenang pengadilan masyarakat tradisional di tingkatan desa "fokonolona" (yang dijalankan oleh hakim setempat dan kepala desa) akan dirujuk ke tiga pengadilan tinggi yang didirikan di ibu kota pada tahun 1876, meskipun wewenang kehakiman tertinggi tetap berada di tangan Rainilaiarivony. Undang-Undang 305 Hukum juga ditetapkan pada tahun yang sama dan menjadi dasar sistem hukum Madagaskar pada akhir abad ke-19 dan sebagian besar masa kolonial. Selain itu, untuk memperkuat "rule of law", Perdana Menteri membentuk polisi pedesaan, memodernkan sistem pengadilan, dan menghapuskan hak-hak istimewa yang terlalu menguntungkan golongan bangsawan.