Negeri Franka
Karel Agung berputra beberapa orang, namun hanya seorang saja yang bertahan hidup lebih lama darinya, yakni Ludwig Si Saleh. Ludwig menggantikan mendiang ayahnya sebagai kaisar atas seluruh wilayah kekuasaan orang Franka. Kedudukan Ludwig selaku penguasa tunggal hanyalah suatu kebetulan saja, bukannya diniatkan demikian, karena wangsa Karoling masih berpegang teguh pada adat bagi-bagi warisan. Oleh karena itu, ketika Ludwig mangkat pada 840, dan sesudah pecah perang saudara singkat di antara ketiga putranya, disepakatilah Perjanjian Verdun pada 843, yang membagi wilayah Kekaisaran Karoling menjadi tiga kerajaan sebagai berikut:Pembagian wilayah yang dihasilkan oleh Perjanjian Verdun direka ulang dalam Perjanjian Mersen pada 870 yang sangat merugikan Lotharingia. Pada 12 Desember 884, Karel Si Gemuk (putra Ludwig Si Jerman) mempersatukan kembali wilayah Kekaisaran Karoling, kecuali Burgundia. Pada penghujung 887, kemenakan Karel yang bernama Arnulf dari Kärnten memberontak dan menggelari dirinya Raja Orang Franka Timur. Karel turun takhta, dan tak lama kemudian mangkat pada 13 Januari 888.
Hukum Sali
Raja-raja wangsa Meroving membagi-bagi wilayah kekuasaannya secara merata kepada semua putra mereka yang masih hidup. Tindakan ini menjadi penyebab timbulnya berbagai sengketa dan bunuh-membunuh antarsaudara di kalangan kaum keturunan raja. Wangsa Karoling juga melakukan tindakan yang sama, namun wilayah kekuasaan mereka sudah bertaraf kekaisaran, sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan hanya dapat diwariskan kepada satu orang saja pada setiap masa pemerintahan. Primogenitur, yakni asas pengistimewaan terhadap keturunan yang lahir lebih dulu sebagai ahli waris atas seluruh harta si pewaris, pada akhirnya muncul di Perancis pada masa pemerintahan raja-raja wangsa Capet. Raja-raja wangsa Capet yang terdahulu hanya memiliki satu orang ahli waris, yaitu putra tertua, yang dinobatkan menjadi raja muda () selagi ayahnya masih hidup. Karena warisan tidak lagi dibagi-bagi secara merata, maka sebagai gantinya, putra-putra raja dari wangsa Capet selain putra tertua dianugerahi apanase, yakni daerah kekuasaan feodal di bawah suzeranitas raja. Hukum feodal memperbolehkan pewarisan pertuanan kepada anak perempuan jika tidak ada anak lelaki. Aturan ini juga diterapkan pada apanase-apanase terdahulu. Mengenai apakah hukum feodal ini juga diterapkan dalam pewarisan takhta Kerajaan Perancis, tak seorang pun yang tahu sampai dengan tahun 1316.