Penyatuan kembali Jerman
Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun ("Wirtschaftswunder"). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat (yang mana Tembok Berlin adalah bagian darinya) pada 1961 untuk mencegah pelarian massal ini.
Penyatuan Jerman
Revolusi 1848-1849 di Jerman menginginkan penyatuan Jerman di bawah satu konstitusi. Para pendukung revolusi menekan pemerintahan berbagai negara, terutama di Rheinland, untuk mendirikan dewan parlementer yang bertanggung jawab untuk membuat naskah konstitusi. Pada akhirnya, banyak pendukung revolusi sayap kiri yang mengharapkan agar konstitusi ini akan menetapkan hak suara untuk semua laki-laki, mendirikan parlemen nasional permanen, dan menyatukan Jerman, kemungkinan di bawah kepemimpinan raja Prusia. Hal ini tampak sebagai pilihan yang paling masuk akal karena Prusia adalah negara Jerman terkuat, dan juga yang terbesar. Sementara itu, secara umum, para pendukung revolusi berhaluan tengah-kanan menginginkan perluasan hak suara di negara mereka dan kemungkinan penyatuan dengan sistem yang longgar. Akibat tekanan dari mereka, diadakan berbagai pemilihan umum berdasarkan kualifikasi pemilihan yang berbeda, seperti hak pilih tiga kelas Prusia, yang memberikan lebih banyak kekuasaan perwakilan kepada beberapa kelompok - terutama yang kaya dan berkepemilikan.