Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Watudambo, Kauditan, Minahasa Utara
Pada pemilihan Hukum Tua Tahun 1942, terpilih Barthes Oleysorot dan bertugas hingga tahun 1950. Demikian halnya pada pemilihan Hukum Tua tahun 1950, terpilih pada waktu itu adalah Intama Ngangi, namun sebelum masa baktinya berakhir terjadilah pergolakan Permesta di Sulawesi Utara pada awal 1957 dimana pada saat itu Desa Watudambo menjadi wilayah yang saling diperebutkan antara pasukan Permesta dan pasukan pemerintah pusat. Akibat situasi ini, maka warga desa Watudambo melakukan pengungsian, ada yang ke arah barat diseputaran Kauditan/Kema dan ke arah Timur mendekati Bitung. Di wilayah pengungsian ini, struktur pemerintahan dipengungsian terbentuk dan yang menjadi Penjabat Hukum Tua di Wilayah Timur adalah Robert Jules Ticoalu dan di Wilayah Barat adalah Wolter Paruntu.