Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.
Nama-nama Tiongkok
Pada tahun 1948 dimasa pemerintahan Presiden Soekarno selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami debat panjang menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Adanya pemberontakan PKI di Madiun disinyalir mendapat dukungan dari Partai Komunis di RRT, beberapa orang etnis Tionghoa atau Tionghoapun mendukungnya. Akibatnya pada masa itu secara umum etnis Tionghoa atau Tionghoa dicurigai secara politik. Warisan politik tersebut terus diturunkan tanpa ada yang berani menentang hingga berakhirnya Orde Baru pada 1998. Sejak saat itu banyak dialog-dialog diadakan untuk mencari solusi nama yang netral