Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Ibnu Parna
Pada awal 1946 Ibnu Parna disertakan dalam subkomite Persatuan Perdjuangan mewakili Pesindo. Namun, pada tanggal 6 Maret 1946, pimpinan Pesindo memutuskan untuk menarik posisi Ibnu Parna sebagai perwakilan Pesindo di subkomite PP. Parna muncul sebagai pemimpin "Angkatan Komunis Muda" (Disingkat "Acoma"), sebuah gerakan pemuda yang terkait dengan Gerakan Revolusioner Rakyat Tan Malaka. Acoma, didirikan pada bulan Juni tahun 1946, kemudian berkembang menjadi Partai Acoma.