Israel
Pemilihan parlemen dijadwalkan setiap empat tahun sekali, namun koalisi pemerintahan yang tidak stabil ataupun adanya mosi tidak percaya oleh Knesset seringkali membubarkan pemerintahan yang ada lebih awal. "Rata-rata lamannya suatu pemerintahan Israel memerintah adalah sekitar 22 bulan. Proses perdamaian dengan Palestina, peranan agama dalam negara, dan skandal-skandal politik seringkali merupakan sebab retaknya koalisi dan mengakibatkan pemilu yang lebih cepat." Hukum-hukum dasar Israel (, "ḥŭḳḳēi ha-yyǝsōd") berfungsi sebagai konstitusi tak tertulis negara. Pada tahun 2003, Knesset mulai mengajukan draf konstitusi resmi yang didasarkan pada hukum-hukum dasar ini.
Sistem peradilan Israel memiliki tiga tingkat. Pada tingkat terendah adalah pengadilan kehakiman yang terletak di kebanyakan kota-kota Israel. Di atasnya adalah pengadilan distrik, yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama; Pengadilan distrik terletak di lima Distrik Israel. Tingkat teratas peradilan Israel adalah Mahkamah Agung yang terletak di Yerusalem. Mahkamah Agung Israel berperan baik sebagai pengadilan tingkat banding teratas maupun pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Agung Israel mengizinkan individu-individu, baik yang merupakan warga negara maupun yang bukan warga negara, untuk melakukan petisi terhadap keputusan pemerintah Israel. Israel bukanlah anggota Pengadilan Kriminal Internasional.
Yerusalem
Saat ini status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam Konflik Israel dan Palestina. Selama Perang Arab-Israel 1948, Yerusalem Barat termasuk salah satu daerah yang direbut dan kemudian dianeksasi oleh Israel; sedangkan Yerusalem Timur, termasuk Kota Lama, direbut dan kemudian dianeksasi oleh Yordania. Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada Perang Enam Hari tahun 1967 dan setelah itu menganeksasinya ke dalam Yerusalem, bersama dengan tambahan wilayah di sekitarnya. Salah satu Hukum Dasar Israel, yaitu Hukum Yerusalem tahun 1980, menyebut Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terbagi dari negara tesebut. Semua bidang pemerintahan Israel berada di Yerusalem, termasuk Knesset (parlemen Israel), kediaman Perdana Menteri dan Presiden, juga Mahkamah Agung. Kendati masyarakat internasional menolak aneksasi tersebut dengan menyebutnya ilegal dan memperlakukan Yerusalem Timur sebagai teritori Palestina yang diduduki oleh Israel, Israel memiliki suatu klaim yang lebih kuat untuk kedaulatannya atas Yerusalem Barat. Masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan tidak ada kedutaan asing yang didirikan di kota ini. Di Yerusalem juga terdapat beberapa lembaga Israel non-pemerintah yang memiliki kepentingan nasional, misalnya Universitas Ibrani dan Museum Israel dengan Shrine of the Book di lapangannya.