Partai Fasis Nasional
Setelah melakukan perubahan drastis terhadap hukum pemilu (Hukum Acerbo), Partai Fasis Nasional memenangkan pemilu yang sangat kontroversial di bulan April 1924. Di awal tahun 1925, Mussolini melepaskan segala pretensi demokrasi dan menciptakan sebuah keditatoran total. Efektif sejak saat itu, PFN adalah satu-satunya partai yang diperbolehkan ada secara hukum di Italia. Status ini dimasukkan dalam undang-undang pada tahun 1928 dan Italia menjadi sebuah negara satu partai hingga akhir rezim fasis pada tahun 1943. Hukum-hukum yang baru dikritik kuat oleh pemimpin Partai Sosialis, Giacomo Matteotti, pada pidatonya di Parlemen. Beberapa hari kemudian, Matteotti diculik dan dibunuh oleh para Blackshirts.
Setelah mengambil kekuasaan, rezim fasis mulai menekankan ideologi fasis dan simbolismenya di seluruh negeri. Seseorang harus menjadi anggota PNF untuk mendapatkan pekerjaan atau meminta bantuan dari pemerintah. Simbol fasci dipajang di bangunan-bangunan umum; slogan-slogan dan simbolisme fasis ditunjukkan dalam seni, dan propaganda fasis mendirikan kultus individu di sekitar Mussolini, dengan cara memanggilnya ""Il Duce"", ""Sang Pemimpin"". Tugas-tugas Parlemen Italia digantikan oleh Majelis Fasci dan Korporasi, yang diisi sepenuhnya oleh anggota Partai Fasis. PFN menyiarkan imperialisme Italia di Afrika dan menghimbau pemisahan ras dan supremasi kulit putih orang Italia di koloni.
Partai Sosialis Indonesia
Ketika terjadi keretakan antara kelompok Syahrir dengan kelompok Amir Syarifuddin sesudah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin II; akibat perbedaan faham dengan tokoh-tokoh yang cenderung pro komunisme dalam pimpinan Partai Sosialis. Syahrir memilih untuk membentuk partai baru, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada tanggal 12 Februari 1948 di Yogyakarta dan memberikan dukungan kepada Kabinet Hatta I. Sedangkan kelompok Amir Syarifuddin mempertahankan Partai Sosialis yang kemudian menjadi oposisi bersama Sayap Kiri dan kelak dalam Pemberontakan PKI 1948, menggabungkan diri ke dalam Front Demokrasi Rakyat. Menurut dr. A. Halim (simpatisan PSI, namun bukan anggota partai), pendirian PSI pada 12 Februari 1948 terjadi dalam pertemuan di rumah Ibu Soebadio Sastrosatomo di Kliteran. Hadir dalam rapat itu kira-kira sepuluh orang, Soebadio Sastrosatomo, Soepeno, Djohan Sjahroezah, Sugondo Djojopuspito, Iskandar Tedjasukmana, dan lain-lain (termasuk dr. A. Halim). Dalam rapat, dengan suara bulat diputuskan untuk mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Sutan Sjahrir sebagai ketua yang terlepas dari Partai Sosialis. Dalam pendirian PSI di Kliteran, Sutan Sjahrir justru sedang berada di Bukittinggi pada waktu itu. Terjadi dilema oleh peserta rapat untuk menunggu kabar dari Sjahrir, namun atas pendapat dari dr. A. Halim yang mengatakan tidak perlu menunggu berita dari Sjahrir, tetapi namanya dimasukkan saja dalam nomor urut 1 yang tertera di bagian bawah kertas pengumuman hasil rapat dan dr. A. Halim mempunyai keyakinan bahwa Sjahrir pasti akan setuju. Dengan begitu berdirilah PSI di Kliteran, Yogyakarta dengan ketuanya berada di Bukittinggi pada waktu itu.