Perang Diponegoro
Untuk menghadapi Perang Diponegoro, Belanda terpaksa menarik pasukan yang dipakai perang di Sumatera Barat untuk menghadapi Pangeran Diponegoro yang bergerilya dengan gigih. Sebuah gencatan senjata disepakati pada tahun 1825, dan sebagian besar pasukan dari Sumatera Barat dialihkan ke Jawa. Namun, setelah Perang Diponegoro berakhir (1830), kertas perjanjian gencatan senjata itu disobek, dan terjadilah Perang Padri babak kedua. Pada tahun 1837 pemimpin Perang Paderi, Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap. Berakhirlah Perang Padri.
Kuwaru, Kuwarasan, Kebumen
Pada tahun 1830-an,
tepatnya pada masa Perang
Diponegoro, Seorang Bupati
Nayaka dari Keraton
Ngayogyakarta Hadiningrat,
Kanjeng Raden Adipati Purwo-
diningrat / Mayor
Tumenggung Sindunegoro
ditugaskan sebagai Bupati
Roma (Sekarang wilayah
Gombong dan bekas kantor
Kabupaten Roma sekarang
menjadi Pasar Wanakriya),
tugas beliau adalah
mengadakan pemulihan
daerah pasca terjadinya
perang. Beliau membawa
serta keluarganya, salah
satunya yaitu istri beliau yang
bernama Nyai Adjeng
Tjempaka (baca: Nyai Ajeng
Cempoko) dan beberapa
orang putranya. Salah
seorang putranya yaitu Raden
Kramaleksana (dibaca: Raden
Kromoleksono) mendapatkan
tanah perdikan di sebelah
selatan Gombong, kemudian
melakukan badad alas dan
mendirikan sebuah
Kademangan (Setingkat
Kecamatan) yang nantinya
bernama Kuwaru dan Raden
Kramaleksana menjadi
Demang pertama yang
memimpin Kademangan dan
bergelar Raden Demang
Kramaleksana.
Raden Demang
Kramaleksana merupakan
salah satu pendukung
Pangeran Diponegoro dan
memimpin pasukan
pembrotakan terhadap
Belanda di wilayah Roma,
beliau juga melawan
kesewenang- wenangan
Belanda terhadap rakyat di
wilayahnya, karena itulah
beliau pernah ditahan
Belanda dan dibuang ke
Banjarmasin, Kalimantan
Selatan.