Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.
Rudini
Rudini pernah menjabat sebagai Panglima Kodam XIII/Merdeka (1978), Panglima Kostrad (1981) dan Kepala Staf Angkatan Darat (1983-1986). Ia adalah seorang pejabat Orde Baru yang berkiprah dalam era Reformasi. Ia terbebas dari penghujatan yang menerpa pejabat-pejabat Orde Baru pada awal bergulirnya Reformasi dan bahkan dipercaya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) (1999-2001) yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu pada 7 Juni 1999. Ia kemudian memimpin 52 anggota KPU yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum dengan kontestan multipartai (48 partai politik dengan beragam asas dan kepentingan) pertama setelah 44 tahun. Rudini juga adalah anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).