Institut Seni Indonesia Surakarta
Pada tahun 1988, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0446/O/1988 tertanggal 12 September 1988, status Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Surakarta ditingkatkan dan berubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta. Menteri yang menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah Prof. Dr. Fuad Hasan. Pada tanggal 11 September 2006 Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta ditingkatkan statusnya pula, dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo dan berubah namanya menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Peningkatan status tersebut dikukuhkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tertanggal 20 Juli 2006.
Kasunanan Surakarta
Selanjutnya wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang, karena Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Praja Mangkunegaran. Sebagai penguasa, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara. Wilayah Surakarta berkurang lebih jauh lagi setelah usainya Perang Diponegoro pada tahun 1830, di mana daerah-daerah mancanegara diberikan kepada Belanda sebagai ganti rugi atas biaya peperangan.