Lembaga Survei Indonesia
Latbel:
Lembaga Survei Indonesia (LSI) didirikan atas dasar pemikiran bahwa demokrasi Indonesia akan berfungsi efektif dan stabil jika responsif terhadap persepsi, harapan dan evaluasi publik. Monitoring opini publik secara berkala akan menjadi masukan bagi proses politik dan pembuatan kebijakan yang merupakan kebutuhan dasar sistem demokrasi. Survei yang dilakukan secara benar merupakan cara yang paling efisien, efektif dan akurat untuk memantau opini publik.
Di negara dengan demokrasi yang telah maju, selalu ditandai kehadiran lembaga survei atau polling yang kuat. Di AS misalnya ada GALLUP POLL, HARRIS POLL, ROPER atau CROSLEY POLL. Lembaga-lembaga survei ini berguna untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat, bagaimana mereka menilai kebijakan pemerintah, dan apa pendapat (opini) serta harapan mereka terhadap pejabat/politisi maupun institusi yang ada.
Survei opini publik membantu mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik, dan elit mengetahui keputusan-keputusan yang kurang populer tapi harus dibuat sehingga perlu dijelaskan kepada publik secara luas. Dengan demikian, pemerintahan demokrasi akan menjadi semakin legitimate, stabil, bertanggungjawab, dan efektif.
Dengan cara itu pula survei opini publik menjadi ‘barometer’ aspirasi masyarakat; dan pembuat kebijakan tak perlu menunggu Pemilu 5 tahun lagi atau referendum untuk mengetahui pendapat publik. Opini publik dan pergeseran perilaku sosial-politik bisa didapatkan dalam waktu yang singkat, akurat, dan efisien lewat survei opini publik yang benar. Karena itu survei opini publik bisa menjadi pilar demokrasi kelima setelah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan pers.
Jim Geovedi
Tahun 2001, Geovedi mendirikan C2PRO Consulting, perusahaan konsultan TI umum untuk lembaga pemerintahan. Ia juga mendirikan dan mengoperasikan perusahaan konsultan keamanan TI Bellua Asia Pacific pada tahun 2004, kemudian berubah nama menjadi Xynexis International. Ia lalu mendirikan perusahaan jasa keamanan Noosc Global pada tahun yang sama. Ketika sistem telekomunikasi nirkabel baru masuk Indonesia tahun 2003, Geovedi sudah diminta menjadi pembicara di Kuala Lumpur tentang bahaya sistem tersebut. Pada tahun 2004, ia diminta Komisi Pemilihan Umum untuk mencari tahu pelaku penjebol pusat data penghitungan suara pemilu dan berhasil.