Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Bersih Desa
Bersih Desa merupakan slametan atau upacara adat Jawa untuk memberikan sesaji kepada danyang desa. Sesaji berasal dari kewajiban setiap keluarga untuk menyumbangkan makanan. Bersih desa dilakukan oleh masyarakat dusun untuk membersihkan desa dari roh-roh jahat yang mengganggu. Maka sesaji diberikan kepada danyang, karena danyang dipercaya sebagai penjaga sebuah desa. Dengan demikian, upacara bersih desa diadakan di makam danyang. Di desa yang mempunyai pengaruh muslim kuat, upacara bersih desa diadakan dilaksanakan di Masjid. Adapun isinya adalah doa-doa dalam Muslim. Sementara, di beberapa desa yang tidak memiliki makam danyang, upacara bersih desa diadakan di rumah kepala desa. Bersih desa juga dimaknai sebagai ungkapan syukur atas panen padi, maka upacaranya dilakukan setelah panen padi berakhir.