Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Republikflucht
Pengungsi dari Sektor Soviet Berlin, Zona Soviet, Jerman Timur bisa mengajukan permohonan untuk dapat diterima sebagai Vertriebene (orang usiran) dari sub-grup dari "Pengungsi Zona Soviet "(Sowjetzonenflüchtlinge) di bawah Hukum Suaka Federal (BVFG § 3), dan dengan demikian menerima dukungan dari pemerintah Jerman Barat. Mereka harus melarikan diri sebelum 1 Juli 1990 dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari keadaan darurat yang dibuat oleh kondisi politik yang dipaksakan oleh rezim yang ada, terutama bahaya bagi kesehatan seseorang, kehidupan, kebebasan pribadi, atau kebebasan hati nurani (BVFG § 3). Hukum tidak berlaku untuk mantan pendukung sistem politik Jerman Timur yang memiliki pengaruh cukup besar, pelaku melawan legalitas dan kemanusiaan selama pemerintahan Nazi atau sesudahnya dalam Berlin Timur atau Jerman Timur, dan akhirnya tidak bagi mereka yang telah berjuang melawan demokrasi di Jerman Barat atau Berlin Barat (BVFG § 3 (2)).