Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Tanjung Buka, Tanjung Palas Tengah, Bulungan
1. Keuangan :
a. Sisa Anggaran Tahun Lalu : Rp. 71.411.270,34
b. Penerimaan Anggaran Rutin : Rp.
c. Pengeluaran Anggaran Rutin : Rp. 162.404.450,28
d. Penerimaan Anggaran Pembangunan : Rp. 0,-
e. Pengeluaran Anggaran Pembangunan : Rp. 473.679.672,90
2. Sumber Pendapatan Asli Desa :
a. Tanah Kas Desa : Rp. 0,-
b. Pasar Desa : Rp. 0,-
c. Pungutan Desa : Rp. 600.000,-
d. Swadaya Masyarakat : Rp. 0,-
e. Hasil Gotong Royong : Rp. 1.200.000,-
f. Lain-lain : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. 1.800.000,-
3. Bantuan Pemerintah :
a. Pemerintah Pusat : Rp. 914.258.247,-
b. Pemerintah Provinsi : Rp. 0,-
c. Pemerintah Daerah / Kab. : Rp. 118.800,000,-
Jumlah : Rp. 1.033.058.000,-