Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali
Kelas penguasa Bali tampak terfragmentasi, terkoyak secara internal oleh intrik di dalam dadia, dan bersekutu lemah antar kerajaan. Integrasi politik yang buruk ini diperparah oleh independensi politik desa-desa yang berada di bawah kekuasaan raja di kerajaan. Negara bagian Bali terdiri dari institusi-institusi lintas desa. Desa-desa tidak independen, layaknya "republik desa" mandiri namun disilangkan oleh keanggotaan di tiga institusi politik berbasis lokal yang mengatur kehidupan lokal: dusun ("banjar"), masyarakat irigasi ("subak"), dan kongregasi pura ("pemaksan"). Desa-desa juga dipotong oleh kewajiban pajak kepada penguasa yang berbeda.