Abad Pertengahan
Penobatan Karel Agung menjadi kaisar pada hari Natal tahun 800 dianggap sebagai titik balik dalam sejarah Abad Pertengahan. Penobatan ini menandai kebangkitan kembali Kekaisaran Romawi Barat, karena kaisar yang baru ini memerintah atas sebagian besar wilayah yang dahulu kala dikuasai oleh para Kaisar Romawi Barat. Penobatan ini juga menjadi awal perubahan sifat hubungan antara Karel Agung dan Kekaisaran Bizantin, karena dengan menyandang gelar kaisar, raja-raja wangsa Karoling menyatakan dirinya setara dengan para penguasa Bizantium. Kekaisaran Karoling yang baru berdiri ini memiliki sejumlah perbedaan baik dengan Kekaisaran Romawi lama maupun dengan Kekaisaran Bizantin kala itu. Wilayah kekuasaan orang Franka bercorak pedesaan dan hanya memiliki beberapa kota kecil. Sebagian besar warganya adalah para petani yang menetap di lahan-lahan kecil. Kegiatan niaga hanya berskala kecil, dan sebagian besar dilakukan dengan kepulauan Inggris dan Skandinavia, jauh berbeda dari jaringan niaga Kekaisaran Romawi lama yang berpusat di Laut Tengah. Administrasi pemerintahan Kekaisaran Karoling diselenggarakan oleh suatu majelis keliling yang senantiasa berpindah-pindah mengikuti perjalanan jelajah kaisar, serta kurang lebih 300 pegawai kekaisaran yang disebut bupati (, , ), yang menadbir pemerintahan kabupaten (, , ), yakni satuan wilayah pemerintahan di Kekaisaran Karoling. Rohaniwan dan uskup-uskup setempat diberdayakan menjadi pamong praja maupun pegawai kekaisaran yang disebut para "missi dominici". Para "missi dominici" bekerja sebagai penilik keliling dan petugas penanggulangan masalah.
Pommern Swedia
Swedia yang telah menempatkan pasukan di Stralsund semenjak tahun 1628 mengendalikan Kadipaten Pommern secara keseluruhan setelah ditandatanganinya Traktat Stettin pada tahun 1630. Berdasarkan Perdamaian Westphalia pada tahun 1648 dan Traktat Stettin pada tahun 1653, Swedia memperoleh wilayah Vorpommern beserta pulau Rügen, Usedom, dan Wolin, dan sedikit wilayah Hinterpommern. Perjanjian-perjanjian tersebut dinegosiasikan saat ratu Swedia Kristina masih di bawah umur dan Kekaisaran Swedia diperintah oleh para aristokrat. Akibatnya, Pommern tidak dianeksasi oleh Swedia, yang bila dilakukan akan menghapuskan perhambaan ("serfdom") karena hukum petani Pommern pada tahun 1616 memberlakukan hal tersebut. Wilayah Pommern yang diperoleh Swedia malah tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, sehingga memberikan status "Reichsfürsten" (pangeran kekaisaran) kepada penguasa Swedia dan memberikan tanggung jawab atas wilayah pedesaan dan penduduknya kepada para bangsawan. Walaupun kekuasaan para bangsawan Pommern Swedia berkurang saat raja Swedia pada akhir abad ke-17 memperoleh kembali kekuatan politik, isi Perdamaian Westphalia melarang pemberlakuan hukum Swedia di Pommern, dan hukum Swedia baru diterapkan di Pommern ketika Kekaisaran Romawi Suci dibubarkan pada tahun 1806.