Kota Cirebon
Pada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda, tahun 1906 Cirebon disahkan menjadi "Gemeente Cheribon" dengan luas 1.100 ha dan berpenduduk 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370). Kemudian pada tahun 1942, Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 ha dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi "Kotapraja" dengan luas 3.300 ha, setelah ditetapkan menjadi "Kotamadya" tahun 1965 luas wilayahnya menjadi 3.600 ha.
Keresidenan Cirebon
Pada masa kemudian Belanda mulai menerapkan peraturan-peraturan di Cirebon seperti yang tertuang dalam "reglement op het beheer van Cheribonesche Landen" (peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon) yang dikeluarkan pada 2 Februari 1809 di masa gubernur jendral Herman Willem Daendels yang mengatur dengan jelas tentang struktur kewilayahan bahwa "Cheribonesche Landen" (wilayah Cirebon) dibagi dalam dua wilayah yaitu wilayah kesultanan Cirebon dan wilayah "Cheribonesche-Preanger Landen" (wilayah Priyangan-Cirebon) yang berisi Limbangan, Sukapura (Galunggung) dan Galuh, posisi para sultan-sultan (telah dicabut hak politiknya), patih, tentang pemberian iuran, tentang sistem kerja paksa dan kewajiban anak negeri, polisi, pembuatan jalan dan dinas pos.