Kim Dae-Jung
Kebijakan tentang keterlibatan dengan Korea Utara telah disebut Kebijakan Sinar Matahari. Dia pindah untuk memulai détente dengan rezim komunis di Korea Utara, yang memuncak dalam pertemuan puncak bersejarah pada tahun 2000 di Pyongyang dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong -il. Ini mulai sekarang berumur satu dekade proses frustasi, tetapi melanjutkan, kontak langsung dengan Pyongyang. Dia dianugerahi Nobel Perdamaian untuk upaya ini. Namun, peristiwa bersejarah itu dinodai secara signifikan dengan pengungkapan bahwa setidaknya beberapa ratus juta dolar telah dibayarkan kepada Pyongyang. Kepala Staf Nya, Park Ji-Won, dijatuhi hukuman dua belas tahun penjara pada tahun 2003, antara biaya lainnya, perannya dalam pembayaran Hyundai ke Korea Utara untuk KTT Utara-Selatan. Juga untuk membujuk Korea Utara untuk menghadiri KTT, beberapa "tahanan jangka panjang belum bertobat" disimpan oleh Korea Selatan dibebaskan dan kembali ke Korea Utara. Pengaruh Kebijakan Sinar Matahari ditanyai oleh surat kabar AS" The Village Voice", yang mengutip transfer uang dan coverup kekejaman di Utara.
Hubungan Jepang dengan Korea Utara
Hubungan Jepang–Korea Utara saat ini belum memiliki hubungan diplomatik yang resmi, tetapi sudah ada pertemuan diplomatik antara kedua negara untuk membahas masalah warga Jepang yang diculik dan program nuklir Korea Utara. Hubungan antara kedua negara sangat tegang dan saling bermusuhan. Menurut jajak pendapat yang diadakan BBC World Service pada tahun 2014, 91% warga Jepang memandang Korea Utara secara negatif, dengan hanya 1% memandang positif; dan merupakan negara dengan pandangan terhadap Korea Utara paling negatif di dunia.
Pada awal era berdirinya Korea Utara, hubungan antara dua negara saling bermusuhan. Pada tahun 1949-1950, Korea Utara dengan keras menentang negosiasi ekonomi dan politik antara Jepang dan pemerintahan Syngman Rhee. Namun kemudian, Korea Utara berusaha untuk mengambil keuntungan dari konflik yang meletus antara Jepang dan Korea Selatan atas Garis Syngman Rhee. Sebagai respons dari prakarsa Perdana Menteri Jepang Ichirō Hatoyama yang berusaha untuk memulihkan hubungan dengan Uni Soviet dan negara komunis lainnya, pada Februari 1955 Menteri Luar Negeri Korea Utara Nam Il mengeluarkan pernyataan untuk menyerukan kerjasama ekonomi dan budaya dengan Jepang. Dari tahun 1955 sampai 1964, hubungan ekonomi Jepang-Korea Utara mengalami pertumbuhan secara bertahap, karena alasan Pyongyang berusaha untuk mencegah hubungan Jepang-Korea Selatan membaik, dan alasan lainya karena Korea Utara mencoba untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Uni Soviet.