Rumusan-rumusan Pancasila
“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Pemerintah terikat dengan peraturan perundang-undangan dan wajib menepatinya. Bahkan sumpah jabatan saat dilantik, mulai dari Presiden sampai jajaran terbawah pun terdapat kata-kata "akan menepati undang undang". Hierarki perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:
UUD 1945 dapat diganti melalui Sidang Istimewa MPR, UU dibentuk oleh Pemerintah bersama DPR/DPD, dan dapat dibatalkan seluruhnya/sebagian dengan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Peraturan dibawah UU dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Peraturan Daerah juga dapat dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (untuk Perda Provinsi) dan oleh Gubernur (untuk Perda Kota dan Perda Kabupaten).