Israel
Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui Rencana Pembagian PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 18) pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional – "corpus separatum" – yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.
Republik Tiongkok
Meskipun Perang Dingin telah tamat, status politik Taiwan terus menjadi suatu isu hangat pada kedua belah selat Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok adalah salah satu pendiri utama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pernah menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Akan tetapi, pada tahun 1971, pemerintahan ini, yang hanya berkuasa di Taiwan saja, ditendang keluar dari PBB dan digantikan oleh RRT. Meskipun begitu, pemerintah republik kini tidak mau mengembalikan status anggota tetap yang terpaksa dilepaskan pada masa itu. Kini, ia hanya mau menjadi anggota PBB sebagai negara yang berbeda dari RRT. Ia telah mencoba masuk PBB dari masa ke masa akan tetapi gagal karena tuntutan Republik Rakyat Tiongkok atas Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok terimbas oleh citra buruk yang disebabkan oleh Kebijakan Satu Tiongkok yang dipromosikan oleh pemerintah RRT di Tiongkok daratan di samping tekanan ekonomi dan diplomatik negara itu. Kebanyakan negara dunia mengubah kebijakan diplomatiknya ke pemerintah RRT di Tiongkok daratan pada tahun 1970-an dan kini, Republik Tiongkok di Taiwan hanya diakui oleh 23 negara.