Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Jerman Timur
Awalnya, Jerman Timur mengklaim memerintah keseluruhan Jerman, klaim tersebut didukung oleh negara Blok Timur. Klaim tersebut menyatakan bahwa Jerman Barat adalah negara boneka ilegal yang dibuat NATO. Namun, sejak 1960-an, Jerman Timur mulai mengakui dirinya sebagai negara yang terpisah dari Jerman Barat. Hal ini diformalkan pada tahun 1974, ketika klausul reunifikasi dihilangkan dari konstitusi Jerman Timur yang telah diamendemen. Berbeda dengan Jerman Timur, Jerman Barat mempertahankan klaim bahwa ia adalah pemerintahan Jerman yang legal. Dari tahun 1949 sampai awal 1970-an, Jerman Barat memandang bahwa Jerman Timur adalah negara yang dibuat secara ilegal. Mereka berpendapat bahwa RDJ adalah negara boneka Soviet, dan sering disebut sebagai "Zona pendudukan Soviet". Sikap ini juga dimilik oleh sekutu Jerman Barat sampai tahun 1973. Jerman Timur diakui terutama oleh negara komunis dan blok Arab, bersama dengan beberapa simpatisan. Berdasarkan Doktrin Hallstein (1955), Jerman Barat juga tidak mengakui negara yang mengakui Jerman Timur – kecuali Uni Soviet.