Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Konfederasi Jerman
Namun, terbukti bahwa kesepakatan ini semu semata, karena Prusia yang kuat secara militer merasa "tidak dianggap" dan mulai merongrong kekuasaan Austria. Pada tahun 1848 sempat terjadi Revolusi Jerman, namun berhasil diredam. Revolusi ini menginginkan kesetaraan kekuasaan pada berbagai unsur konfederasi. Walaupun gagal, gaung revolusi ini terus berlanjut, dan menyebabkan runtuhnya konfederasi ini pada tanggal 14 Juni 1866, dengan diumumkannya perintah perang oleh Prusia melawan Austria. Perang ini berlangsung singkat, dan Austria terpaksa menandatangani perjanjian damai di Praha pada tanggal 23 Agustus 1866. dan bangsa Jerman terbagi menjadi dua wilayah: Konfederasi Jerman Utara yang dimotori Kerajaan Prusia dan Kekaisaran Austria. Selanjutnya, Kekaisaran Austria berkoalisi dengan Hungaria, membentuk Kekaisaran Austria-Hungaria.