Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada tahun 1948, Pemerintah Pusat mulai mengatur Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan UU No. 22/1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut diatur susunan dan kedudukan Daerah Istimewa baik dalam diktum maupun penjelasannya. Walaupun demikian, pemerintah pusat belum sempat mengeluarkan UU untuk membentuk pemerintahan daerah karena harus menghadapi Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang menghajar Ibukota Yogyakarta. Pemerintahan DIY-pun ikut menjadi lumpuh. Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa sebagai protes kepada Belanda. Pasca Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Yogyakarta dijadikan Daerah Militer Istimewa dengan Gubernur Militer Sri Paduka Paku Alam VIII. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1950.
Pasang Surut Dinasti Mataram
7. Dengan dasar perbedaan di Surakarta dan Yogyakarta selanjutnya dalam bulan Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946 yang namanya "Daerah istimewa Surakarta" sebagai bagian dari Republik Indonesia itu memang pernah ada. Daerah Istimewa ini dipimpin dan diperintah bersama.
Pada Oktober 1945, berdiri gerakan Swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta yang bertujuan untuk membubarkan Mangkunegaran dan Kasunanan.Motifasi dari gerakan anti monarki di Surakarta ternyata menyimpan tujuan lain dari sekadar pembubaran dua monarki di kota Bengawan itu. Dua monarki hendak dibubarkan karena gerakan anti monarki bertujuan untuk merampas tanah tanah Mangkunegaran dan Kasunanan untuk dibagi bagikan kepada rakyat.
Pada tanggal 16 Juni 1946 Daerah Istimewa Surakarta diganti menjadi daerah Karesidenan. Pergantian ini dilakukan karena status Daerah Istimewa dengan gerakan anti monarki menimbulkan kerusuhan, pencullikan serta pembunuhan. Daerah Surakarta menjadi daerah dalam keadaan bahaya.Status ke dua keraton selanjutnya menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.