Cultuurstelsel
Dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport bertambah,mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.
Dinas Kehutanan Hindia Belanda
Penerapan Sistem Tanam Paksa ("Cultuurstelsel") pada tahun 1830-an telah mengakibatkan adanya pembukaan lahan dalam skala besar. Kayu yang ditebang dari hutan jati dan hutan liar digunakan untuk membuat gudang-gudang dan rumah-rumah, untuk meluaskan jaringan jalan, dan sebagian lain digunakan untuk membangun kapal dan sistem irigasi. Pada tahun 1850-an, pemerintah kolonial menyadari bahaya yang mengancam akibat penebangan hutan dan pembuangan modal. Penunjukan Inspektur Kehutanan merupakan upaya awal mereka untuk menghentikan ancaman itu. Jabatan tersebut, pada awalnya ada di bawah Direktorat Budidaya Tanaman ("Directie der Cultures"). Setelah pemerintahan negeri merombak sistemnya pada tahun 1866, jabatan tersebut dipindahkan ke Departemen Pemerintahan Dalam Negeri ("Departement van Binnenlands Bestuur"/BB) pada tahun 1870.