Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Konvensi Federal (Konfederasi Jerman)
Konfederasi Jerman dan Majelis Federal-nya dibentuk sebagai hasil dari Kongres Wina pada 1815 setelah kekalahan Napoleon. Tugas aslinya adalah membuat sebuah struktur konstitusional baru untuk Jerman setelah pembubaran Kekaisaran Romawi Suci delapan tahun sebelumnya. Para pangeran negara-negara Jerman menginginkan kedaulatan mereka, sehingga Konfederasi Jerman dibuat sebagai konfederasi rendah dari negara-negara monarki merdeka, namun juga meliputi empat kota bebas. Undang-undang yang membentukanya adalah "Undang-Undang Federal Jerman" pada 8 Juni 1815 (Bahasa Jerman: "Deutsche Bundesakte"), yang merupakan bagian dari traktat Kongres Wina.