Israel
Pemilihan parlemen dijadwalkan setiap empat tahun sekali, namun koalisi pemerintahan yang tidak stabil ataupun adanya mosi tidak percaya oleh Knesset seringkali membubarkan pemerintahan yang ada lebih awal. "Rata-rata lamannya suatu pemerintahan Israel memerintah adalah sekitar 22 bulan. Proses perdamaian dengan Palestina, peranan agama dalam negara, dan skandal-skandal politik seringkali merupakan sebab retaknya koalisi dan mengakibatkan pemilu yang lebih cepat." Hukum-hukum dasar Israel (, "ḥŭḳḳēi ha-yyǝsōd") berfungsi sebagai konstitusi tak tertulis negara. Pada tahun 2003, Knesset mulai mengajukan draf konstitusi resmi yang didasarkan pada hukum-hukum dasar ini.
Sistem peradilan Israel memiliki tiga tingkat. Pada tingkat terendah adalah pengadilan kehakiman yang terletak di kebanyakan kota-kota Israel. Di atasnya adalah pengadilan distrik, yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama; Pengadilan distrik terletak di lima Distrik Israel. Tingkat teratas peradilan Israel adalah Mahkamah Agung yang terletak di Yerusalem. Mahkamah Agung Israel berperan baik sebagai pengadilan tingkat banding teratas maupun pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Agung Israel mengizinkan individu-individu, baik yang merupakan warga negara maupun yang bukan warga negara, untuk melakukan petisi terhadap keputusan pemerintah Israel. Israel bukanlah anggota Pengadilan Kriminal Internasional.
Israel
Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh Israel. Pada tahun itu pula, Presiden Mesir Anwar El Sadat melakukan kunjungan ke Israel dan mengucapkan pidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab. Dua tahun kemudian, Sadat dan Menachem Begin menandatangani Persetujuan Camp David dan Perjanjian Damai Israel-Mesir. Israel menarik mundur pasukannya dari semenanjung Sinai dan setuju untuk bernegosiasi membahas otonomi warga Palestina yang berada di luar "Garis Hijau", namun rencana tersebut tidak pernah diimplementasikan. Pemerintahan Begin mendukung warga Israel untuk bermukim di Tepi Barat, mengakibatkan konflik dengan warga Palestina di daerah tersebut.