Israel
Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui Rencana Pembagian PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 18) pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional – "corpus separatum" – yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.
Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa-Bangsa
Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPA) adalah usulan organ tambahan untuk Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memungkinkan partisipasi anggota legislatif negara anggota dan pemilihan umum langsung anggota parlemen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh masyarakat dunia. Ide ini diangkat pada rapat pendirian Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920-an dan rapat menjelang akhir Perang Dunia II tahun 1945, namun terkubur sepanjang Perang Dingin. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan global dan kekuatan organisasi dunia yang mengaturnya, muncul berbagai usulan pembentukan majelis parlementer untuk mengatur aktivitas organisasi tersebut. Campaign for the Establishment of a United Nations Parliamentary Assembly dibentuk tahun 2007 untuk mengoordinasikan aktivitas pro-UNPA. Pada Juli 2013, kampanye ini didukung oleh lebih dari 800 anggota parlemen dari +100 negara di seluruh dunia dan disambut oleh lebih dari 5.000 orang.