Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Austria Jerman
Pada tanggal 11 November 1918, Kaisar Karl I melepaskan haknya untuk ambil bagian dalam urusan Austria. Keesokan harinya, 12 November, Majelis Nasional resmi mendeklarasikan "Republik Austra-Jerman", dan menunjuk Karl Renner sebagai kanselir sementara. Konstitusi sementara segera disusun, yang menyatakan bahwa "Austria-Jerman adalah republik demokratis" (Pasal 1) dan "Austria-Jerman adalah bagian dari Republik Jerman" (Pasal 2). Pasal 2 mencerminkan pandangan deputi-deputi, yang merasa bahwa Austria akan kehilangan begitu banyak wilayah di setiap perjanjian damai, yang pada akhirnya membuat Austria tidak layak lagi menjadi negara merdeka, dan satu-satunya akhir tentu saja adalah persatuan dengan Jerman. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa Austria tidak pernah menjadi suatu bangsa dalam arti sebenarnya. Disaat negara Austria telah ada dalam suatu bentuk atau bentuk lainnya selama lebih dari 700 tahun, hanya Habsburg-lah yang menjadi pemersatu.