Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.
Sjahrir (ekonom)
Tidak puas dengan proses reformasi setelah jatuhnya Soeharto, Syahrir dan rekan-rekannya yang memiliki ide yang sama di Perhimpunan Indonesia Baru mengumumkan berdirinya Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Partai ini mencoba menawarkan solusi alternatif pada era reformasi melalui partisipasi di pemilihan umum 2004. Sjahrir sendiri berkesempatan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun itu, namun tidak memperoleh jumlah suara yang cukup untuk maju ke tahap berikutnya. Meski demikian, mengetahui bahwa keahlian ekonomi Sjahrir dapat bermanfaat bagi pemerintah yang baru, Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjuk Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden. Tugas Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden termasuk menjadi duta khusus Presiden RI ke negara-negara lain, menjalankan misi kepresidenan.