Revolusi Perancis
Faktor lainnya yang dianggap sebagai penyebab Revolusi Perancis adalah kebencian terhadap pemerintah, yang muncul seiring dengan berkembangnya cita-cita Pencerahan. Ini termasuk kebencian terhadap absolutisme kerajaan; kebencian oleh masyarakat petani, buruh, dan kaum borjuis terhadap hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan; kebencian terhadap Gereja Katolik atas pengaruhnya dalam kebijakan publik dan di lembaga-lembaga negara; keinginan untuk memperjuangkan kebebasan beragama; kebencian para pendeta perdesaan miskin terhadap uskup aristokrat; keinginan untuk mewujudkan kesetaraan sosial, politik, ekonomi, serta (khususnya saat Revolusi berlangsung) republikanisme; kebencian terhadap Ratu Marie Antoinette, yang dituduh sebagai seorang pemboros dan mata-mata Austria; serta kemarahan terhadap Raja karena memecat bendahara keuangan Jacques Necker, salah satu orang yang dianggap sebagai wakil rakyat di kerajaan.
Integrasi Eropa
Setelah Perang Dunia II, iklim politik Eropa mendukung integrasi negara-negara Eropa yang demokratis, yang dipandang sebagai upaya untuk menghindari nasionalisme ekstrem yang telah memicu peperangan di Eropa sebelumnya. Langkah pertama dimulai pada tahun 1947 dengan digulirkannya Rencana Marshall oleh Amerika Serikat. Amerika tidak ingin Eropa menjadi komunis dan mencoba melawannya dengan memperbaiki ekonomi Eropa. Maka didirikanlah Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada tahun 1948. Setelah Kongres Den Haag pada tahun 1948, Dewan Eropa didirikan pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Paul-Henri Spaak. Pada tahun 1951, Komunitas Batubara dan Baja Eropa (yang merupakan cikal bakal Uni Eropa) didirikan oleh Perancis, Jerman Barat, Belgia, Luksemburg, Belanda, dan Italia. Industri batubara dan baja disasar karena kedua komoditas tersebut sangat diperlukan dalam peperangan, sehingga integrasi dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan negara-negara anggota saling berperang. Organisasi ini merupakan organisasi supranasional yang memiliki mahkamah yang dapat menegakkan aturan traktat (kini menjadi Mahkamah Eropa).