Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Konstitusi Frankfurt
Konstitusi Frankfurt (, FRV) atau Konstitusi Gereja St. Paulus ("Paulskirchenverfassung"), yang bernama resmi Konstitusi Kekaisaran Jerman ("Verfassung des Deutschen Reiches") dari 28 Maret 1849, adalah sebuah upaya gagal untuk membuat sebuah negara Jerman yang bersatu di negara-negara penerus Kekaisaran Romawi Suci yang diorganisir dalam Konfederasi Jerman. Diadopsi dan diproklamasikan oleh Parlemen Frankfurt setelah Revolusi 1848, konstitusi tersebut berisi sebuah piagam dari hak-hak fundamental dan pemerintahan demokratik dalam bentuk monarki konstitusional. Raja Frederick William IV dari Prusia dirancang menjadi kepala negara sebagai "Kaisar Bangsa Jerman" ("Kaiser der Deutschen")