Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Try Sutrisno
Tahun 1984 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan semua organisasi apakah itu politik atau non-politik untuk mengadopsi ideologi nasional Pancasila sebagai prinsip tunggal ("Asas Tunggal"). Perbedaan pendapat di kalangan Islam mencapai puncaknya ketika para ulama mulai mengajarkan pertentangan penerapan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang mereka anggap sebagai kristenisasi pemerintah, program keluarga berencana pemerintah, dan dominasi perekonomian Indonesia oleh populasi Tionghoa-Indonesia.