Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Kementerian Orang Terusir, Pengungsi dan Korban Perang Federal
Sebelum pembentukan "Republik Federal Jerman" di wilayah dari tiga zona sekutu barat (Amerika, Inggris dan Prancis), pemerintahan-pemerintahan negara bagian individual bertugas untuk mengurusi orang-orang terusir. Awalnya, Jawatan Orang Terusir () dibentuk untuk tugas kebijakan sosial dari mengkoordinasikan integrasi orang-orang terusir dan pengungsi, mengurusi korban-korban perang dan memberikan ganti rugi dan bantuan awal. Saat kementerian baru dibentuk pada September 1949 setelah pemilu parlementer, jawatan tersebut mengambil alih tugas tersebut.