Kaum Quaker
Undang-Undang dasar koloni Penn memberikan kebebasan berhati nurani bagi semua. Maka, sewaktu kekerasan dianggap perlu demi tegaknya hukum dan ketertiban, sikap antiperang kaum Quaker menimbulkan masalah—yang kian meruncing. Pada mulanya, Penn menyepelekan masalah ini dengan mengangkat wakil-wakil non-Quaker yang ia katakan akan “berlaku keras terhadapa tetangga-tetangga kita bila perlu”. Pada tahun 1689, kemungkinan pecahnya perang dengan Perancis semakin merongrong prinsip-prinsip Quaker.
Hak asasi manusia
Abad ke-19 juga dikenal dengan munculnya dorongan untuk menghapuskan perbudakan, dan gerakan abolisionisme sendiri sudah diprakarsai di Inggris pada tahun 1787 dengan didirikannya Society for the Abolition of Slave Trade oleh kaum Quaker. Pada tahun 1833, Imperium Britania membebaskan semua budaknya, dan Prancis juga mengambil langkah yang sama pada tahun 1848. Amerika Serikat sendiri baru berhasil menghapuskan perbudakan pada tahun 1865 seusai perang saudara melawan konfederasi negara-negara bagian selatan yang mendukung perbudakan, sementara Rusia menghapuskan sistem perhambaan tani pada tahun 1861. Namun, muncul keraguan bahwa abolisionisme benar-benar dilancarkan atas dasar moral, apalagi "hak asasi manusia". Diduga Inggris mengambil tindakan tersebut demi kepentingan ekonomi, karena kelanjutan perdagangan budak dianggap akan menguntungkan jajahan negara-negara saingan Inggris. Selain itu, Inggris juga dinilai ingin menjalankan "misi pemberadaban" yang akan membuatnya seolah memiliki moral yang lebih baik daripada negara-negara Eropa lainnya. Setelah itu, pada zaman Imperialisme Baru, penolakan terhadap perbudakan sering dijadikan dalih oleh negara-negara Eropa untuk melakukan "campur tangan kemanusiaan".