Israel
Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep Tanah Israel ("Eretz Yisrael"), sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno, yang juga merupakan pusat wilayah Kerajaan Yehuda kuno. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui dijadikannya Mandat Britania atas Palestina sebagai "negara orang Yahudi". Pada tahun 1947, PBB menyetujui Pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh Rencana Pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel terus menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. Sejak awal pembentukan Negara Israel, batas negara Israel beserta hak Israel untuk berdiri telah dipertentangkan oleh banyak pihak, terutama oleh negara Arab dan para pengungsi Palestina. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, namun usaha perdamaian antara Palestina dan Israel sampai sekarang belum berhasil.
Resolusi ES-10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Foxnews berupaya memberitakan kekecewaan Israel dan Amerika Serikat atas resolusi ini. Media ini mengutip pernyataan deputi Perdana Menteri Israel, Tzipi Hotovely, bahwa "Kami punya pesan yang sangat sangat sederhana: Jerusalem adalah ibukota bangsa Yahudi selama 3.000 tahun dan ibukota Israel selama 70 tahun." Media ini juga memberitakan bahwa Netanyahu memuji sikap Donald Trump. Juga memberitakan langkah Guatemala yang juga akan membuka kedutaan besar untuk Israel di Yerusalem.. Sementara CNN memberitakan negara-negara yang akan tertekan akibat resolusi PBB ini. Afghanistan, Yordania, Pakistan, Kenya, Ethiopia, Suriah, Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Nigeria, dan Irak masuk dalam daftar penerima hibah terbanyak dari Amerika Serikat. Media ini mengutip kritikan pengamat terhadap Trump, Richard Gowan, bahwa "Menjadikan isu ini personal, seolah serangan langsung terhadap Presiden Trump, adalah strategi yang bodoh."