Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Jerman
Setelah pemerintahan otoriter Jerman Nazi pimpinan Adolf Hitler tahun 1933–1945 yang membawa kehancuran bangsa ini dalam Perang Dunia II, muncullah Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) sebagai simbol Perang Dingin sejak 1949. Kekalahan dalam Perang Dunia II telah membuat Jerman kehilangan wilayah timur yang jatuh ke tangan Polandia dan Rusia. Terjadi pula aksi balas dendam di Polandia dan Cekoslowakia berupa pengusiran paksa orang-orang Jerman dari wilayah mereka ("Zwangsvertreibung"). Di Rusia, orang-orang keturunan Jerman banyak yang dibuang ke wilayah timur (Siberia).