Reformasi Protestan
Setelah runtuhnya lembaga-lembaga biara dan skolastisisme di Eropa pada akhir abad pertengahan, yang diperparah oleh Pembuangan ke Babel dari Kepausan Avignon, Skisma Besar, dan kegagalan pembaruan oleh Gerakan Konsiliar, pada abad ke-16 mulai matang perdebatan budaya yang besar mengenai pembaruan keagamaan dan kemudian juga nilai-nilai keagamaan yang dasariah. Para ahli sejarah pada umumnya mengasumsikan bahwa kegagalan untuk mereformasi (terlalu banyak kepentingan pribadi, kurangnya koordinasi di kalangan koalisi pembarua), akhirnya menyebabkan gejolak yang lebih besar atau bahkan revolusi, karena sistemnya akhirnya harus disesuaikan atau runtuh, dan kegagalan Gerakan Konsiliar melahirkan Reformasi Protestan di Eropa bagian barat. Gerakan-gerakan reformis yang frustrasi ini merentang dari nominalisme, ibadah modern, hingga humanisme yang terjadi berbarengan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, politik dan demografi yang ikut menyebabkan ketidakpuasan yang kian meningkat terhadap kekayaan dan kekuasaan kaum agamawan elit, membuat masyarakat semakin peka terhadap kehancuran finansial dan moral dari gereja Renaisans yang sekuler.
Gereja Protestan Persekutuan
Pada tanggal 23-24 September 1976 diadakan sidang Sinode kedua, yang menghasilkan keputusan bahwa sebutan Pimpinan Umum diganti menjadi “Bishop”. Dewan pusat dibagi untuk membawahi Seksi-seksi. Diadakan pemilihan Bishop dan Sekretaris Jenderal, serta penetapan hukum siasat gereja. Selanjutnya, pada tanggal 10-11 Nopember 1978 diadakan sidang Sinode ketiga, untuk memilih Bishop dan Sekretaris Jenderal. Penetapan pelaksanaan sidang Sinode diadakan sekali dalam 4 tahun. Dan dalam sidang Sinode ketiga ini ditetapkanlah perubahan nama “Gereja Punguan Partangiangan” menjadi “Gereja Protestan Persekutuan” (GPP). GPP bertekad memberikan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok tanah air dan turut serta mengentaskan kemiskinan.