Istanbul
Pemutaran film pertama di Turki bertempat di Istana Yıldız pada tahun 1986, setahun setelah teknologinya tampil perdana secara publik di Paris. Gedung-gedung bioskop bermunculan dengan cepat di Beyoğlu, dengan pemusatan terbanyak di sepanjang jalan yang sekarang dikenal sebagai Jalan İstiklal. Istanbul juga menjadi jantung industri film Turki yang baru lahir, kendati film-film Turki tidak dikembangkan dengan konsisten hingga tahun 1950-an. Sejak itu Istanbul menjadi lokasi terpopuler untuk pembuatan film komedi dan drama Turki. Industri film Turki mengintensifkan produksinya pada paruh kedua abad tersebut; dengan "Uzak" (2002) dan "My Father and My Son" (2005), yang keduanya difilmkan di Istanbul, film-film nasionalnya mulai memandang kesuksesan internasional yang substansial. Istanbul dan cakrawalanya yang atraktif juga dijadikan latar beberapa film asing, misalnya "Topkapi" (1964), "The World Is Not Enough" (1999), dan "Mission Istaanbul" (2008).
Perfilman Indonesia
Pada awal tahun 1934, Albert Balink, seorang wartawan Belanda yang tidak pernah terjun ke dunia film dan hanya mempelajari film lewat bacaan-bacaan, mengajak Wong Bersaudara untuk membuat film "Pareh" dan mendatangkan tokoh film dokumenter Belanda, Manus Franken, untuk membantu pembuatan film tersebut. Oleh karena latar belakang Franken yang sering membuat film dokumenter, maka banyak adegan dari film Pareh menampilkan keindahan alam Hindia Belanda. Film seperti ini rupanya tidak mempunyai daya tarik buat penonton film lokal karena dalam kesehariannya mereka sudah sering melihat gambar-gambar tersebut. Balink tidak menyerah dan kembali membuat perusahaan film "ANIF" (Gedung perusahaan film ANIF kini menjadi gedung PFN, terletak di kawasan Jatinegara) dengan dibantu oleh Wong bersaudara dan seorang wartawan pribumi yang bernama Saeroen. Akhirnya mereka memproduksi membuat film "Terang Boelan" (1934) yang berhasil menjadi film cerita lokal pertama yang mendapat sambutan yang luas dari kalangan penonton kelas bawah.
Pada masa ini, produksi film di Indonesia dijadikan sebagai alat propaganda politik Jepang. Pemutaran film di bioskop hanya dibatasi untuk penampilan film -film propaganda Jepang dan film-film Indonesia yang sudah ada sebelumnya, sehingga bisa dikatakan bahwa era ini bisa disebut sebagai era surutnya produksi film nasional.