Sejarah Tiongkok
Setelah berbagai konsolidasi politik, tujuh negara terkemuka bertahan pada akhir abad ke-5 SM. Meskipun saat itu masih terdapat raja dari Dinasti Zhou sampai 256 SM, namun ia hanya seorang pemimpin nominal yang tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Pada masa itu, daerah tetangga dari negara-negara yang berperang juga ditaklukkan dan menjadi wilayah baru, antara lain Sichuan dan Liaoning; yang kemudian diatur di bawah sistem administrasi lokal baru berupa "commandery" dan "prefektur" (郡县/郡县). Negara Qin berhasil menyatukan ketujuh negara yang ada, serta melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Zhejiang, Fujian, Guangdong, dan Guangxi pada 214 SM. Periode saat negara-negara saling berperang hingga penyatuan seluruh Tiongkok oleh Dinasti Qin pada tahun 221 SM, dikenal dengan nama "Periode Negara Perang", yaitu penamaan yang diambil dari nama karya sejarah "Zhan Guo Ce" (Strategi Negara Berperang).
Pemberontakan Cao Qin
Tiga pekan setelah penyerangan Cao Qin yang gagal, pemimpin Kekaisaran Mongol Bolai, yang telah melakukan penyerbuan ke Tiongkok utara, mengirim seorang duta ke Tiongkok untuk meminta hubungan formal dan mengabdi sebagai bagian dari Dinasti Ming. Kabar mengenai pemberontakan sampai kepada pemerintahan Joseon dari Korea pada 9 September, saat pemerintah Korea menangani laporan terkait meningkatnya tingkat pembunuhan dan kekerasan dengan menyatakan bahwa puluhan ribu orang yang telah meninggal dan diikuti dengan hujan selama tiga hari setelah pemberontakan menyebabkan banjir hingga ke dalam Kota Terlarang dengan campuran darah dan hujan. Pemberontakan serupa tidak terjadi kembali di ibu kota Ming hingga jatuhnya Beijing ke tangan pasukan Li Zicheng pada 1644, yang menandakan akhir Dinasti Ming sekaligus memulai masa kekuasaan Manchu. Sebelum suku Manchu memulai Dinasti Qing, pemerintah Tiongkok tetap memberikan perhatian besar kepada suku Mongol yang mengabdi kepada Dinasti Ming, dan masih menggunakan skema relokasi. Akan tetapi, pemberontakan Cao menandakan kejadian terakhir saat suku Mongol berperan penting dalam urusan pemerintahan; meski banyak pejabat keturunan Mongol yang mempertahankan gelar kebangsawanannya melalui garis keturunan, pengaruh kebangsawanan dalam struktur komandan militer berkurang saat orang-orang dari kelas lebih bawah menggantikan kedudukan mereka secara perlahan.