Perang Dingin
Pendekatan "ortodoks" menyatakan bahwa Uni Soviet dan ekspansinya ke Eropa Timur lah yang memicu berkobarnya Perang Dingin. Kalangan "revisionis" menganggap bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas kerusakan perdamaian pasca-Perang Dunia II karena berupaya untuk mengkonfrontasi dan mengisolasi Uni Soviet sebelum akhir Perang Dunia II. Sedangkan "pasca-revisionis" memandang Perang Dingin sebagai peristiwa yang lebih bernuansa, dan berusaha untuk lebih menyeimbangkan mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam Perang Dingin. Kebanyakan historiografi mengenai Perang Dingin menggunakan dua atau keseluruhan pendekatan ini.
Hak menentukan nasib sendiri
Transformasi besar terjadi pada tahun 1950an ketika delegasi dari negara dunia ketiga yang telah independen menggunakan PBB sebagai arena politik untuk menegakkan perkara menentukan nasib sendiri untuk orang-orang yang masih berada di bawah pemerintahan kolonial. Perang dingin turut memberikan dampak pula dengan batas tertentu terhadap proses dekolonialisasi. Dengan berakhirnya perang dingin, semakin banyak negara yang menagih hak untuk menentukan nasib sendiri, yang berarti mereka menginginkan negara bangsa mereka sendiri, atau beberapa tingkat otonomi di dalam negara bangsa lainnya. Pergerakan tersebut mengimbangi keinginan negara induk koloni, namun tetap memerlukan hingga sepenuh dekade, atau selama keseluruhan periode negosiasi "UN Covenants on human rights" (perjanjian PBB mengenai hak asasi manusia) untuk dapat mewujudkannya. Selama dekade tersebut, negara-negara pascakolonial berusaha mencangkok “hak menentukan nasib sendiri” menjadi norma hak asasi manusia.