Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Sejarah Austria
Austria didominasi oleh Wangsa Habsburg dari tahun 1273 dan berstatus Kadipaten Utama. Kemudian, setelah kekalahan Napoleon dan diadakannya Kongres Wina pada tahun 1815, Austria menjadi wilayah utama Kekaisaran Austria. Negara ini mendominasi Konfederasi Jerman, tetapi pada tahun 1866 Austria dikalahkan oleh Prusia dalam Perang Austria-Prusia. Austria kemudian membentuk dwimonarki dengan Hongaria pada tahun 1867. Setelah kekalahan kekaisaran ini dalam Perang Dunia I pada tahun 1918, wilayah Austria yang tersisa adalah wilayah utamanya yang mayoritas penduduknya menuturkan bahasa Jerman. Mereka membentuk Republik Jerman-Austria dengan harapan agar mereka dapat bergabung dengan Republik Weimar. Namun, penyatuan ini dilarang oleh Traktat Versailles, sehingga berdirilah Republik Austria Pertama (1918-1933).