Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Pemilihan umum federal Jerman 2017
Sistem pemilu Indonesia berbeda dengan sistem pemilu di Jerman. Jika di Indonesia, setiap warga dapat memilih pemimpin tertingginya (presiden) secara langsung, Jerman tidaklah demikian. Hal itu karena sistem politik di Jerman menganut sistem tidak langsung. Warga Jerman yang memiliki hak pilih tidak dapat memilih kanselir, melainkan pemilihan dilakukan melalui Bundestag atau lembaga perwakilan.