Penyatuan kembali Jerman
Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun ("Wirtschaftswunder"). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat (yang mana Tembok Berlin adalah bagian darinya) pada 1961 untuk mencegah pelarian massal ini.
Bundesrat
Bundesrat bersama Bundestag bertugas dalam membuat undang-undang dan administrasi Negara Federal Jerman. Lebih dari setengah undang-undang Jerman memerlukan persetujuan Bundesrat. Undang-undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa persetujuan Bundesrat terutama undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya undang-undang keuangan atau kewenangan administrasi negara bagian tersebut. Begitu pula dengan perubahan undang-undang juga memerlukan persetujuan Bundesrat. Dalam memutuskan maupun mengubah undang-undang, Bundesrat dan Bundestag harus mencapai kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan, seringkali Bundesrat berbenturan bendapat dengan Bundestag. Seringkali 2/3 anggota Bundesrat menolak suara mayoritas di Bundestag. Jika terjadi hal demikian, maka Bundestag juga harus menangkisnya dengan 2/3 suara juga. Jika tidak, maka Komisi Perantara Jerman ("Vermittlungsausschuss") yang mengambil alih persidangan. Anggota Komisi Perantara Jerman terdiri dari beberapa anggota Bundesrat maupun Bundestag. Bundesrat juga berhak berpartisipasi mengangkat hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Jerman.