Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Jerman Timur
Republik Demokratik Jerman didirikan di wilayah yang secara historis disebut "Mitteldeutschland" (Jerman Tengah). Wilayah Jerman terdahulu di timur Sungai Oder dan Neisse, terutama Provinsi Prusia yaitu Pommern, Prusia Timur, Prusia Barat, Dataran Tinggi Silesia, Dataran Rendah Silesia, timur Neumark, Brandenburg, dan bagian kecil Sachsen terpisah dari Jerman. Sebagai ganti rugi kepada Polandia atas pendudukan Uni Soviet di provinsi timur Polandia, Sekutu menetapkan perbatasan barat Polandia setelah perang hingga Perbatasan Oder-Neisse pada Konferensi Yalta (1945). Hasilnya, sebagian besar wilayah tengah Jerman menjadi "Sowjetische Besatzungszone" (SBZ, Zona Pendudukan Soviet). Seluruh wilayah di timur perbatasan Oder–Neisse menjadi milik Polandia, dengan pengecualian utara Prusia Timur menjadi milik Uni Soviet.