Ferry Mursyidan Baldan
Drs. Ferry Mursyidan Baldan () adalah Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya ia adalah anggota Komisi II DPR RI untuk periode 2004-2009 sekaligus Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu.Ferry terlahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putera pasangan Baldan Nyak Oepin Arif asal Aceh dan Syarifah Fatimah (alm) berasal dari Suku Batak Kluet di Prov. Aceh. Kedua orang tuanya yang berasal dari Aceh namun lama bermukim di Bandung Jawa Barat, karena bekerja sebagai karyawan Telkom di Kantor Pusat Telkom di Bandung. Ia memiliki tiga saudara, masing-masing Syafril Ardan Baldan, Zulkautsar Baldan, Mahdan Ridjal Baldan.
Muhammad bin Tughjul Ikhsyid
Sebagai komandan dan penguasa di Mesir, al-Ikhshid adalah seorang penyabar dan berhati-hati. Ia meraih tujuannya melalui diplomasi dan menjalin hubungan dengan orang-orang berkuasa dalam rezim Baghdad seperti halnya melalui pasukan, dan bahkan ia menghindari konfrontasi militer langsung antara dua pihak yang memberikan al-Ikhshid waktu untuk mempertimbangkan situasi di Mesir sebelum bertindak. Meskipun telah melangkahi Ibnu Tulun, ia berambisi lebih sederhana dan lebih berpraktik obyektif, seperti halnya sebagian bukti dalam kebijakannya terhadap Suriah dan wilayah Kekhalifahan lainnya. Dulunya, di wilayah Suriah dan sebagian Palestina, sebuah kebijakan luar negeri dikeluarkan oleh beberapa penguasa Mesir, untuk memajukan rute invasi terhadap negara tersebut. Ibnu Tujul sebelum dan Saladin setelah al-Ikhshid merupakan dua contoh khas penguasa Mesir yang menjalani sebagian besar masa pemerintahan mereka dengan mempertahankan kekuasaan atas Suriah, dan menggunakan Mesir sebagai sumber pendapatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Al-Ikhshid berbeda dari mereka; Bacharach menyebutnya sebagai orang yang "berhati-hati, realis konservatif". Tujuannya terbatas namun jelas: perhatian utamanya adalah Mesir dan pendirian keluarganya sebagai dinasti warisan terhadap kawasan tersebut, sementara Suriah masih menjadi perhatian sekunder. Tak seperti penguasa militer lainnya pada masanya, ia tidak berniat memasuki persaingan untuk kekuasaan Baghdad dan pemerintah kekhalifahan melalui jabatan berkuasa "amir al-umara"; selain itu, saat Khalifah al-Mustakfi (r. 944–946) menawarkannya jabatan tersebut, ia menolaknya.