Orde Baru
Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR dan PPP memperoleh 5,43 % dengan perolehan 27 kursi. Sedangkan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu saja yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.
Rudini
Rudini pernah menjabat sebagai Panglima Kodam XIII/Merdeka (1978), Panglima Kostrad (1981) dan Kepala Staf Angkatan Darat (1983-1986). Ia adalah seorang pejabat Orde Baru yang berkiprah dalam era Reformasi. Ia terbebas dari penghujatan yang menerpa pejabat-pejabat Orde Baru pada awal bergulirnya Reformasi dan bahkan dipercaya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) (1999-2001) yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu pada 7 Juni 1999. Ia kemudian memimpin 52 anggota KPU yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum dengan kontestan multipartai (48 partai politik dengan beragam asas dan kepentingan) pertama setelah 44 tahun. Rudini juga adalah anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).