Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Kanselir Jerman (sejak 1949)
Konstitusi 1949 Jerman Barat, Undang-Undang Dasar ("Grundgesetz"), menobatkan Kanselir Federal ("Bundeskanzler") dengan otoritas eksekutif pusat. Sejak pemilu 1961, dua partai besar (CDU/CSU dan SPD) menyebut calon terkemuka untuk pemilihan federal sebagai "kandidat kanselir" ("Kanzlerkandidat"), meskipun ini bukan istilah resmi dan setiap pihak dapat mencalonkan "Kanzlerkandidat" (bahkan jika tidak ada kesempatan sama sekali untuk memimpin atau bahkan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari Kanselir Federal dan kabinet menterinya, yang disebut "Bundesminister" (Menteri Federal).