Israel
Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui Rencana Pembagian PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 18) pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional – "corpus separatum" – yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.
Weaponisasi keuangan
Prinsip yang berlaku sebelum Perang Dunia I adalah keseimbangan kekuasaan militer harus dipertahankan bersama. Prinsip ini kemudian diganti untuk menciptakan sistem kerja sama internasional. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa tahun 1919 menjadi awal sistem baru ini. Sistem ini kemudian menjadi penggerak utama sanksi dan sangat memengaruhi cara sanksi diterapkan saat ini. Sistem ini dibuat atas kesepakatan negara-negara anggota LBB untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Sanksi terhadap Italia era Mussolini tahun 1945 merupakan salah satu sanksi pertama yang diterapkan LBB, tetapi menjadi tidak berguna karena kekuasaan militer Adolf Hitler terus bertambah. Usai Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih besar pada tahun 1945. Sanksi telah menjadi alat kebijakan luar negeri yang paling sering digunakan pada abad ke-21 dalam berbagai situasi, mulai dari sengketa kecil sampai konfrontasi besar.