Nahdlatul 'Ulama
Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI) Agama Partai Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Zainut Tauhid Sa'adi
Zainut mengawali karier politiknya melalui Ikatan Pelajar Nahdlatul 'Ulama (IPNU) dan menjadi Ketua Umum PP IPNU selama dua periode pada tahun 1988-1996. Pada periode sebelumnya, Zainut bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, pemberdayaan perempuan dan sosial. Sebagai tokoh organisasi Islam, Zainut banyak dipercayai sebagai pengawas juga menjabat sebagai Anggota Lembaga Sensor Film periode 2009-2012, Wakil Sekretaris dari Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) periode 2010-2015, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat) juga sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah di AXA Mandiri. Dan saat ini Zainut diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat)