Institut Seni Indonesia Surakarta
Pada tahun 1988, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0446/O/1988 tertanggal 12 September 1988, status Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Surakarta ditingkatkan dan berubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta. Menteri yang menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah Prof. Dr. Fuad Hasan. Pada tanggal 11 September 2006 Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta ditingkatkan statusnya pula, dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo dan berubah namanya menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Peningkatan status tersebut dikukuhkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tertanggal 20 Juli 2006.
Pasang Surut Dinasti Mataram
7. Dengan dasar perbedaan di Surakarta dan Yogyakarta selanjutnya dalam bulan Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946 yang namanya "Daerah istimewa Surakarta" sebagai bagian dari Republik Indonesia itu memang pernah ada. Daerah Istimewa ini dipimpin dan diperintah bersama.
Pada Oktober 1945, berdiri gerakan Swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta yang bertujuan untuk membubarkan Mangkunegaran dan Kasunanan.Motifasi dari gerakan anti monarki di Surakarta ternyata menyimpan tujuan lain dari sekadar pembubaran dua monarki di kota Bengawan itu. Dua monarki hendak dibubarkan karena gerakan anti monarki bertujuan untuk merampas tanah tanah Mangkunegaran dan Kasunanan untuk dibagi bagikan kepada rakyat.
Pada tanggal 16 Juni 1946 Daerah Istimewa Surakarta diganti menjadi daerah Karesidenan. Pergantian ini dilakukan karena status Daerah Istimewa dengan gerakan anti monarki menimbulkan kerusuhan, pencullikan serta pembunuhan. Daerah Surakarta menjadi daerah dalam keadaan bahaya.Status ke dua keraton selanjutnya menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.