Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Limo Kaum, Lima Kaum, Tanah Datar
Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar nomor 17 tahu 2001 tentang Sistem Pemerintahan Nagari yang telah diubah dengan Perda Kabupaten Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari maka sebanyak delapan Pemerintahan Kelurahan dan Desa yang ada dalam Kenagarian Limo Kaum digabung menjadi satu wilayah administrasi Pemerintahan Nagari sebagaimana sebelum diberlakukannya Undang Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan Delapan Jorong yaitu Jorong Dusun Tuo, Koto Gadih, Balai Batu, Tigo Tumpuak, Balai Labuah Ateh, Balai Labuah Bawah, Kubu Rajo dan Piliang