Tempat Pengasingan Boven Digoel
Para tawanan di Digul sebenarnya tidak mengalami penyiksaan fisik. Namun, kondisi alam di Digul terbilang keras. Beberapa hal yang mempersulit kehidupan para tawanan meliputi iklim yang buruk, serangan nyamuk penjangkit malaria, keterasingan dari peradaban manusia, juga diserang demam yang tinggi hingga kencing hitam yang diderita oleh para tawanan ini dan juga rasa rindu kepada keluarga. Selain itu, masih ada ancaman serangan dari suku-suku liar yang menghuni kawasan itu. Maka dari itu, penjara di Boven Digul merupakan penjara alam yang dapat mematikan manusia, ibarat penjara tanpa bilik yang menggambarkan kondisi Boven Digoel pada saat itu yang sepi dan memberikan cekaman kebosanan bagi mereka para tawanan yang dibuang ke daerah ini.
Akibat stres yang berkepanjangan, sejumlah tawanan menderita gangguan jiwa. Bahkan, ada beberapa kasus bunuh diri di antara para tawanan tersebut. Lingkungan yang seperti itu telah memakan korban jiwa. Kondisi di penjara ini juga terbilang sangat mengerikan, karena antar tawanan dengan tawanan sering bertengkar, bermusuhan, hingga saling membunuh, sehingga terlihat seperti hukuman mati dalam jangka panjang. Di luar suku Irian yang masih primitif tersebut itulah yang membuat mereka para suku Irian tidak mempunyai rasa bersahabat dengan para tawanan, dan pada akhirnya para tawanan yang bermaksud untuk lari dari penjara yang dibuat oleh Belanda ini tidak akan berhasil melewati para suku lokal yang tidak bersahabat ini.
Taman Hutan Raya Bung Hatta
Kawasan ini sebelumnya merupakan lokasi Kebun Raya Setia Mulya yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Mohammad Hatta pada tahun 1955. Pada saat itu, pengelolaan kawasan ini merupakan tanggung jawab Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam atau yang sekarang dikenal dengan LIPI. Tahun 1961 pengelolaan kawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan pada tahun 1981 pengelolaan diserahkan kepada Universitas Andalas. Pada tanggal 12 Agustus 1986, Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah mengubah nama kawasan ini menjadi Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta melalui Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1986 dengan luas 240 hektare dan dikelola oleh Departemen Kehutanan. Untuk pengembangan masa depan, luas kawasan ini kemudian menjadi 70.000 hektare lebih. Pada tanggal 31 Januari 1991, pengelolaan kawasan ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dan kemudian membentuk Badan Pelaksana Pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta yang terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, Universitas Andalas, dan instansi terkait.