Penyatuan kembali Jerman
Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun ("Wirtschaftswunder"). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat (yang mana Tembok Berlin adalah bagian darinya) pada 1961 untuk mencegah pelarian massal ini.
Konfederasi Jerman Utara
Konfederasi Jerman Utara (dalam bahasa Jerman "Norddeutscher Bund") terbentuk pada tahun 1867, mengikuti runtuhnya Konfederasi Jerman. Dibentuk oleh 22 negara Jerman bagian utara, ia secara efektif merupakan pengelompokan transisional dan hanya ada sampai didirikannya Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Namun hal ini mengokohkan penguasaan Prusia atas Jerman bagian utara dan memancarkan kuasa yang sama melalui "Zollverein" (Uni Perbatasan) dan perjanjian perdamaian rahasia (disetujui dengan negara-negara selatan pada hari sebelum berlakunya Perdamaian Praha) di Jerman bagian selatan. Pantas diperhatikan, Konfederasi ini tidak mengikut sertakan Austria dan Bayern. Meski ia tidak ada lagi semenjak dibentuknya Kekaisaran Jerman pada tahun 1871, ia merupakan dasar pembangunan konstitusi Jerman tahun 1871. Konstitusi ini memberikan kekuasaan besar pada kanselir baru, Bismarck yang ditunjuk menjadi kepala Dewan Federal ("Bundesrat") Prusia. Hal ini membuat sang kanselir 'bertanggung jawab' namun tidak bisa disalahkan "Reichstag" (Parlemen Jerman). Berkat hal ini Bismarck bisa menjadi penghubung antara rakyat dan sang Kaisar. Namun konstitusi ini secara relatif bersifat konservatif. Sang kanselir tetap memiliki kekuasaan untuk mengatur anggaran militer setelah ada krisis konstitusional yang menelan Kaisar Wilhelm I pada 1862. Undang-undang juga melarang beberapa pegawai negeri untuk menjadi anggota "Reichstag",terutama mereka yang menjadi lawan utama Bismarck pada tahun 1860-an.