Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Penyatuan Jerman
Sistem lingkup pengaruh ini bergantung pada perpecahan Jerman dan Italia. Akibatnya, Jerman yang bersatu memicu permasalahan baru. Pada saat itu belum ada definisi yang dapat memastikan siapa itu orang Jerman dan seberapa luas wilayahnya. Selain itu, masih belum pasti siapa yang dapat memimpin dan mempertahankan "Jerman". Berbagai kelompok mengusulkan solusi yang berbeda. Dalam solusi "Kleindeutschland" ("Jerman Kecil"), negara-negara Jerman akan disatukan di bawah kepemimpinan Hohenzollern Prusia, sementara usulan "Grossdeutschland" ("Jerman Raya") menginginkan agar negara-negara Jerman bersatu di bawah kepemimpinan Habsburg Austria. Kontroversi ini, yang merupakan fase akhir perdebatan dualisme Jerman yang mendominasi politik negara-negara Jerman dan diplomasi Austria-Prusia semenjak pendirian Kerajaan Prusia pada tahun 1701, akan semakin memanas dalam dua puluh tahun berikutnya.