Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Museum Pos
Tiga tahun selanjutnya, museum diresmikan Menparpostel pada tanggal 27 September 1983, ketika Hari Bhakti Postel ke-30. Sampai pada masa itu, museum sudah memiliki koleksi benda-benda dan peralatan yang ada hubungannya dengan proses sejarah pos dari masa ke masa, selama lima masa pemerintahan yaitu dari masa Kompeni dan Bataafsche Republiek (1707-1803), masa pemerintahan Daendels (1808-1811), masa pemerintahan Inggris (1811-1816), masa pemerintahan Hindia Belanda (1866-1942), masa Jepang (1942-1945) dan masa Kemerdekaan.
Melewati museum itu bisa diketahui bahwa selama masa kemerdekaan, Pos Indonesia sekurang-kurangnya sudah lima kali ganti nama dan ganti lambang. awalnya Jawatan PTT (1945-1961), lalu jadi PN Postel (1962-1965), PN Pos dan Giro (1965-1978), Perum Pos dan Giro (1978-1995,) dan pada tahun 1995 jadi PT Pos Indonesia (Persero).