Masahiko Amakasu
Sebagai seorang letnan yang bertanggung jawab atas detasemen polisi militer Kenpeitai selama kekacauan segera setelah gempa besar Kantō tahun 1923 pada tanggal 16 September 1923, detasemennya menangkap anarkis terkenal Sakae Ōsugi dan Noe Itō, bersama dengan keponakan Sakae yang berusia 6 tahun, Munekazu Tachibana. Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Insiden Amakasu, para tersangka dipukul sampai mati dan tubuh mereka dilemparkan ke dalam sumur. Pembunuhan kaum anarkis berprofil tinggi, bersama dengan seorang anak muda, memicu kejutan dan kemarahan di seluruh Jepang. Amakasu adalah mahkamah militer dan dijatuhi hukuman untuk melayani 10 tahun di Penjara Chiba.
Sidang Istimewa MPR
Setelah berlakunya UU 27 Tahun 2009 pasal 184 ayat 4 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pemakzulan baru sah jika disetujui tigaperempat anggota MPR, namun kemudian syarat tersebut dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.
Indonesia pernah mengalami beberapa kali Sidang Istimewa. Hasilnya bisa berupa kejatuhan Presiden yang sedang menjabat ataupun tidak. Ada pula Sidang Istimewa yang akhirnya memutuskan percepatan pemilu, yaitu yang terjadi pada tahun 1998.
Sidang Istimewa majelis pertama kali diadakan pada tahun 1967 setelah peristiwa Gerakan 30 September yang mengakibatkan Soekarno kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak mampu mengendalikan keamanan setelah pidato pertanggungjawabannya di depan MPRS, Nawaksara, dibacakan. MPRS pada masa itu meminta Soekarno untuk memperbaiki pidato pertanggungjawabannya di Sidang Umum MPRS, yang direspon Soekarno dengan pidato "Pelengkap Nawaksara". Namun pertanggungjawaban tersebut kembali ditolak dan akhirnya diputuskan bahwa pada 7 Maret 1967 akan dilakukan Sidang Istimewa MPRS.