Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Penyatuan Jerman
Penangkapan kaisar Perancis yang memalukan dan penawanan seluruh angkatan bersenjata Perancis mengacaukan pemerintahan Perancis; musuh-musuh Napoleon menjatuhkan pemerintahannya dan memproklamirkan Republik Perancis Ketiga. Komando Tinggi Jerman memperkirakan tawaran perdamaian dari Perancis, namun republik baru menolak menyerah. Angkatan bersenjata Prusia mengepung Paris hingga pertengahan Januari, dan kota tersebut "dibombardir secara tidak efektif"". Pada 18 Januari 1871, pangeran-pangeran Jerman dan komandan militer senior memproklamirkan Wilhelm sebagai "Kaisar Jerman" di Balai Cermin Istana Versailles. Berdasarkan Traktat Frankfurt yang ditandatangan sesudahnya, Perancis menyerahkan wilayah berbahasa Jermannya (Alsace dan wilayah Lorraine yang berbahasa Jerman); membayar ganti rugi (berdasarkan populasi) yang disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Prusia pada tahun 1807; dan menerima pemerintahan Jerman atas Paris dan sebagian besar Perancis utara, dan "tentara Jerman akan mundur bertahap setiap kali pembayaran ganti rugi dicicil".
Kemenangan Prusia atas Perancis merupakan pencapaian penting dalam upaya untuk menyatukan Jerman. Pada awal tahun 1860-an, Austria dan Prusia sama-sama mengklaim sebagai perwakilan negara-negara Jerman; keduanya meyakini bahwa mereka dapat mendukung dan melindungi kepentingan Jerman. Dalam menanggapi Permasalahan Schleswig-Holstein, keduanya terbukti dapat melakukannya dengan baik. Setelah kemenangan atas Austria pada tahun 1866, Prusia mulai menekankan otoritasnya sebagai perwakilan negara-negara Jerman dan pelindung kepentingan Jerman, sementara Austria mulai mengalihkan perhatiannya pada wilayahnya di Balkan. Kemenangan atas Perancis pada tahun 1871 memperluas hegemoni Prusia atas negara-negara Jerman di tingkatan internasional. Dengan proklamasi Wilhelm sebagai "Kaiser", Prusia menjadi pemimpin kekaisaran baru. Negara-negara Jerman di selatan secara resmi tergabung dalam negara Jerman yang bersatu berdasarkan Traktat Versailles 1871 (ditandatangani 26 Februari 1871; nantinya diratifikasi dalam Traktat Frankfurt pada 10 Mei 1871), yang secara resmi mengakhiri perang. Meskipun Bismarck telah memimpin transformasi Jerman dari konfederasi yang longgar menjadi negara-bangsa federal, ia tidak melakukannya sendiri. Penyatuan didasarkan pada tradisi kolaborasi hukum di bawah Kekaisaran Romawi Suci dan kolaborasi ekonomi melalui "Zollverein." Kesulitan "Vormärz", dampak aktivitas liberal pada tahun 1848, reorganisasi militer von Roon, dan strategi von Moltke turut berperan dalam penyatuan politik.