Kerajaan Galuh
Pemerintah kolonial saat itu sedang menjalankan Tanam Paksa. Sebetulnya di tatar Priangan sejak tahun 1677 sudah dilaksanakan juga apa yang disebut "Preangerstelsel" atau sistem Priangan yang berkaitan dengan komoditi kopi. Sampai sekarang terabadikan dalam lagu yang berurai air mata yang bunyinya ""Dengkleung dengdek, buah kopi raranggeuyan. Ingkeun saderek, ulah rek dihareureuyan"", gambaran seorang wanita yang sedih berkepanjangan karena ditinggal pujaan hati bekerja dalam tanam paksa. Dari "Preangerstelsel", di tempat lain dimekarkan menjadi "Culturstelsel". Jelas di Kabupaten Galuh ini bukan cuma komoditi kopi yang dipaksa harus ditanam olah rakyat, tetapi juga nila. Proyek nila ini menimbulkan insiden Van Pabst yang menyebabkan Bupati Ibanagara dicopot dari jabatannya.
Tanam paksa kopi
Tanam paksa kopi adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau sejak tahun 1847. Kebijakan tanam paksa kopi ini terdapat dalam surat keputusan Gubernur "Sumatra’s Westkust" Michealis (q.v) tertanggal 1 November 1847. Isi dari surat keputusan tersebut mengatakan setiap keluarga yang memiliki tanah dan iklim yang cocok untuk tanaman kopi, diwajibkan menanam kopi sebanyak 150 batang. Semua hasil panen kopi dijual ke gudang-gudang kopi yang telah disediakan di kota-kota penghasil kopi. Pada tahun-tahun pertama sistem tanam paksa kopi ini dijalankan, pemerintah hanya membeli kopi yang terbaik. Upah yang diterima penduduk dari kebijakan yang ditentukan pemerintah harganya jauh lebih murah dari harga penjualan kedapa saudagar asing yang berada di Padang. Perbedaan harga yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda mencapai tiga kali lipat lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh saudagar asing.