Majapahit
Pola kesatuan politik khas sejarah Asia Tenggara purba seperti ini kemudian diidentifikasi oleh sejarahwan modern sebagai "mandala", yaitu kesatuan yang politik ditentukan oleh pusat atau inti kekuasaannya daripada perbatasannya, dan dapat tersusun atas beberapa unit politik bawahan tanpa integrasi administratif lebih lanjut. Daerah-daerah bawahan yang termasuk dalam lingkup mandala Majapahit, yaitu wilayah Mancanegara dan Nusantara, umumnya memiliki pemimpin asli penguasa daerah tersebut yang menikmati kebebasan internal cukup luas. Wilayah-wilayah bawahan ini meskipun sedikit-banyak dipengaruhi Majapahit, tetap menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa terintegrasi lebih lanjut oleh kekuasaan pusat di ibu kota Majapahit. Pola kekuasaan mandala ini juga ditemukan dalam kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Sriwijaya dan Angkor, serta mandala-mandala tetangga Majapahit yang sezaman; Ayutthaya dan Champa.
Kerajaan Badung
Pada tahun 1343, Majapahit berkuasa di Bali dan berpusat di Samprangan dengan penguasanya, Dalem Sri AJi Kresna Kepakisan, yang memiliki putra mahkota bernama I Dewa Anom Pemayun, yang dikemudian hari karena suatu peristiwa rare bangeran akhirnya oleh Dalem diubah namanya menjadi Sira Arya Benculuk Tegeh Kori. Menurut cerita rakyat, Sira Arya Benculuk Tegeh Kori melakukan perjalanan panjang menuju Pura Ulun Danau Batur dan memohon kepada Ida Betari Ulun Danu Batur untuk diberikan "panugrahan" agar kelak menjadi seorang yang berwibawa dan dihargai oleh rakyatnya. Doa Sira Arya Benculuk Tegeh Kori dikabulkan oleh Ida Betari Batur, dan meminta Sira Arya Benculuk Tegeh Kori agar pergi ke barat daya ("Gumi Badeng") tepatnya di Tonjaya, sebuah wilayah yang ditempati oleh Ki Bendesa bersama para saudaranya Ki Pasek Kabayan, Ki Ngukuhin, dan Ki Tangkas. Atas prakarsa Ki Bendesa dan saudara-saudaranya, diputuskan melalui musyawarah bahwa Sira Arya Benculuk Tegeh Kori diangkat menjadi penguasa di daerah tersebut.