Tempat Pengasingan Boven Digoel
Pada saat Jepang meduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Boven Digoel dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Boven Digul. Bagian dari kamp itu tidak dibebaskan lebih awal dari pertengahan 1943, akan tetapi ketika dalam menghadapi pendudukan Jepang, pada akhirnya Belanda menutup kamp Digoel tersebut dan mengirim seluruh penduduk ataupun tawanan Boven Digoel ke Australia. Belanda berharap orang-orang Indonesia yang menjadi tawanannya dan kemudian dibawa ke Australia akan membantu Belanda. Akan tetapi keadaan malah berbalik, tahanan politik itu dapat mempengaruhi serikat buruh Australia untuk memboikot kapal-kapal Belanda yang mendarat di Benua Kanguru. Akhirnya setelah Sekutu berhasil memperoleh kemenangan dari pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda, tawanan itu dikembalikan ke tempat asalnya di Indonesia. Pada akhirnya sekutu menduduki Indonesia. Sehingga beralih tangan, dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Indonesia masih berada dalam kekuasaan negara lain. Hingga akhirnya Indonesia merdeka tahun 1945.
Taman Hutan Raya Bung Hatta
Kawasan ini sebelumnya merupakan lokasi Kebun Raya Setia Mulya yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Mohammad Hatta pada tahun 1955. Pada saat itu, pengelolaan kawasan ini merupakan tanggung jawab Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam atau yang sekarang dikenal dengan LIPI. Tahun 1961 pengelolaan kawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan pada tahun 1981 pengelolaan diserahkan kepada Universitas Andalas. Pada tanggal 12 Agustus 1986, Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah mengubah nama kawasan ini menjadi Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta melalui Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1986 dengan luas 240 hektare dan dikelola oleh Departemen Kehutanan. Untuk pengembangan masa depan, luas kawasan ini kemudian menjadi 70.000 hektare lebih. Pada tanggal 31 Januari 1991, pengelolaan kawasan ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dan kemudian membentuk Badan Pelaksana Pengelolaan Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta yang terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, Universitas Andalas, dan instansi terkait.