Reformasi Protestan
Setelah runtuhnya lembaga-lembaga biara dan skolastisisme di Eropa pada akhir abad pertengahan, yang diperparah oleh Pembuangan ke Babel dari Kepausan Avignon, Skisma Besar, dan kegagalan pembaruan oleh Gerakan Konsiliar, pada abad ke-16 mulai matang perdebatan budaya yang besar mengenai pembaruan keagamaan dan kemudian juga nilai-nilai keagamaan yang dasariah. Para ahli sejarah pada umumnya mengasumsikan bahwa kegagalan untuk mereformasi (terlalu banyak kepentingan pribadi, kurangnya koordinasi di kalangan koalisi pembarua), akhirnya menyebabkan gejolak yang lebih besar atau bahkan revolusi, karena sistemnya akhirnya harus disesuaikan atau runtuh, dan kegagalan Gerakan Konsiliar melahirkan Reformasi Protestan di Eropa bagian barat. Gerakan-gerakan reformis yang frustrasi ini merentang dari nominalisme, ibadah modern, hingga humanisme yang terjadi berbarengan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, politik dan demografi yang ikut menyebabkan ketidakpuasan yang kian meningkat terhadap kekayaan dan kekuasaan kaum agamawan elit, membuat masyarakat semakin peka terhadap kehancuran finansial dan moral dari gereja Renaisans yang sekuler.
Gereja Norwegia
Norwegia secara bertahap dikristekan mulai pada akhir Abad Pertengahan Awal dan merupakan bagian dari Kekristenan Barat, mengakui otoritas paus sampai abad ke-16. Gereja menikmati suatu tingkat kedaulatan yang signifikan di Norwegia dan pada dasarnya berbagi kekuasaan dengan Raja Norwegia sebagai penguasa sekuler. Reformasi Lutheran di Denmark–Norwegia pada tahun 1536–1537 segera memutuskan hubungan dengan Tahta Suci/Paus, Paus Agung, dan Uskup Roma, 20 tahun setelah dimulainya Reformasi Protestan ketika Luther memakukan proposalnya di dalam 95 dalil Luther di pintu-pintu gereja Wittenberg menyerukan debat teologis mengenai dugaan pelanggaran dan kesalahan pada 31 Oktober 1517. Hal ini kemudian mengakibatkan pemisahan keuskupan Gereja Katolik di Norwegia dan seluruh Skandinavia dan pembentukan sebuah gereja negara yang terintegrasi erat dengan negara dan sepenuhnya tunduk pada otoritas kerajaan, dengan Raja sebagai Kepala Gereja di Bumi bukannya dipimpin oleh Paus/Uskup Roma.