Jerman Timur
Untuk menjelaskan dampak internal pemerintahan Jerman Timur dari sudut pandang sejarah Jerman jangka panjang, sejarawan Gerhard A. Ritter (2002) berpendapat bawha Jerman Timur dibentuk oleh dua kekuatan dominan – Komunisme Soviet dan tradisi Jerman yang dipilah dengan pengalaman komunis Jerman selama dua perang dunia. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah komunis yang terlihat jelas adalah mengakhiri kapitalisme dan mentransformasikan industri dan pertanian, dan mengubah sistem pendidikan dan media massa. Di sisi lain, relatif tidak terdapat perubahan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan sejarah seperti sains, profesi insinyur, gereja Protestan, dan sebagian besar gaya hidup borjuis. Menurut Ritter, kebijakan sosial menjadi alat legitimasi penting dalam dekade terakhir.
Presiden Jerman
Jerman memiliki pemerintahan sistem parlementer di mana Kanselir adalah tokoh politik utama negara dan kepala eksekutif "de facto". Namun, Presiden memiliki peran, yang meskipun bukan posisi eksekutif, lebih dari sekadar seremonial. Presiden memiliki keleluasaan yang luas mengenai cara mereka menjalankan tugas resmi mereka. Presiden memberikan arahan terhadap politik umum dan perdebatan sosial dan memiliki beberapa "kekuasaan cadangan" dalam kasus ketidakstabilan politik (sebagaimana diatur oleh Pasal 81 dari Undang-Undang Dasar).