Israel
Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep Tanah Israel ("Eretz Yisrael"), sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno, yang juga merupakan pusat wilayah Kerajaan Yehuda kuno. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui dijadikannya Mandat Britania atas Palestina sebagai "negara orang Yahudi". Pada tahun 1947, PBB menyetujui Pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh Rencana Pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel terus menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. Sejak awal pembentukan Negara Israel, batas negara Israel beserta hak Israel untuk berdiri telah dipertentangkan oleh banyak pihak, terutama oleh negara Arab dan para pengungsi Palestina. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, namun usaha perdamaian antara Palestina dan Israel sampai sekarang belum berhasil.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Pada 6 Desember 2017, Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara formal dan menyatakan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dalam pernyataannya Donald Trump tidak menyebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina di masa depan, tetapi dia mengatakan bahwa pengakuan Amerika Serikat tersebut tidak dapat memecahkan masalah sengketa atas perbatasan Yerusalem. Presiden Trump secara eksplisit menyatakan dukungannya untuk mempertahankan status quo tempat-tempat suci di Kota Lama Yerusalem. Setelah pengumuman ini diumumkan, Trump menandatangani surat pernyataan pengabaian yang menunda pemindahan selama sekurang-kurangnya enam bulan setelah penandatanganan surat.