Kesultanan Utsmaniyah
Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia Timur dan Barat selama lebih dari enam abad. Kesultanan ini bubar pasca Perang Dunia I, tepatnya pada 1 November 1922. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru.
Sekularisme di Turki
Pembentukan struktur (Putusan lembaga Kesultanan Utsmaniyah) dari Kesultanan Utsmaniyah (abad ke-13) adalah sebuah negara Islam di mana kepala Utsmaniyah negara adalah Sultan. Sistem sosial ini diselenggarakan di sekitar "Millet". Struktur "millet" memungkinkan gelar besar dalam agama, budaya dan etnis kontinuitas untuk non-populasi Muslim di seluruh subdivisi dari Kesultanan Utsmaniyah dan pada saat yang sama diizinkan masuknya mereka ke dalam sistem administrasi, ekonomi dan sistem politik Utsmaniyah. Gubernur yang ditunjuk mengumpulkan pajak dan memberikan keamanan, sementara masalah agama atau budaya setempat diserahkan kepada masing-masing wilayah untuk memutuskan. Di sisi lain, sultan adalah Muslim dan undang-undang yang mengikat mereka didasarkan pada Syariah, badan hukum Islam , serta berbagai kebiasaan budaya. Sultan, yang dimulai pada tahun 1517, juga seorang Khalifah, pemimpin dari seluruh ummat Muslim di dunia. Pada pergantian abad ke-19 elit penguasa Utsmaniyah mengakui kebutuhan untuk merestrukturisasi sistem legislatif, militer dan peradilan untuk mengatasi saingan politik baru mereka di Eropa. Ketika sistem "millet" mulai kehilangan efisiensinya karena munculnya nasionalisme di dalam perbatasannya, Kesultanan Utsmaniyah mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengatur wilayahnya yang terdiri dari beragam populasi.