Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Ranca Senggang, Sindangkerta, Bandung Barat
Alokasi Dana Desa
tersebut merupakan Sumber Pendapatan Desa dan ada juga sumber pendapatan desa
lainnya, di antaranya :
Pendapatan Asli Desa; terdiri dari "hasil usaha"
desa, "hasil kekayaan" desa, "hasil swadaya dan partisipasi", "hasil
gotong royong" dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
"Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten "minimal 10% untuk
Desa dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Desa.
"Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah "yang diterima oleh
Kabupaten untuk desa minimal 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara
proporsional.
"Bantuan Keuangan "dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
"Hibah dan Sumbangan "dari" "'pihak
ketiga"' "yang tidak mengikat.