Israel
Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep Tanah Israel ("Eretz Yisrael"), sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno, yang juga merupakan pusat wilayah Kerajaan Yehuda kuno. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui dijadikannya Mandat Britania atas Palestina sebagai "negara orang Yahudi". Pada tahun 1947, PBB menyetujui Pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh Rencana Pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel terus menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. Sejak awal pembentukan Negara Israel, batas negara Israel beserta hak Israel untuk berdiri telah dipertentangkan oleh banyak pihak, terutama oleh negara Arab dan para pengungsi Palestina. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, namun usaha perdamaian antara Palestina dan Israel sampai sekarang belum berhasil.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Setelah Israel didirikan pada 1949, Amerika Serikat mengakui negara baru itu, tetapi mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan internasional untuk Yerusalem, dengan status finalnya diselesaikan lewat negosiasi. Amerika Serikat menolak deklarasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 1949, menolak rencana Yordania untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara tersebut yang diumumkan pada 1950, dan aneksasi Yerusalem Timur oleh Israel setelah Perang Enam Hari pada 1967. Posisi pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa masa depan Yerusalem mesti menjadi subjek dalam penyelesaian negosiasi. Pemerintahan berikutnya mempertahankan posisi bahwa masa depan Yerusalem tak menjadi subjek tindakan sepihak yang dapat merugikan negosiasi seperti pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv menuju Yerusalem.