Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Balai Kartini
Di lokasi yang sama dengan Gedung Balai kartini saat ini, sebelumnya terdapat gedung Kartika Eka Paksi, yang pada tahun 1972 digunakan sebagai Rumah Jabatan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), kantor Persit Kartika Chandra Kirana dan 1 ruang pesta perkawinan khusus KBT (keluarga besar tentara) TNI-AD. Tahun 1978, Gedung Kartika Eka Paksi mulai diizinkan penggunaannya oleh umum, dan dibentuklah badan pengelola dengan nama "Badan Pengelola Wisma Kartika Eka Paksi dan Balai Kartini", yang berkedudukan di bawah Yayasan Kartika Jaya. Yayasan ini, berdasarkan Kutipan Akte Pendirian No. 6 tanggal 25 Juli 1967 ditugasi untuk mendirikan gedung pertemuan untuk keperluan Persit Kartika Chandra Kirana, yang juga dapat dipergunakan untuk keperluan umum; memelihara, mengurus serta memanfaatkan (disewakan untuk pertunjukan amal) gedung pertemuan tersebut; dan, mengadakan pertunjukan dan sosial.