Kanselir Jerman
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Presiden Menteri
Dalam kasus tiga negara bagain kota: Berlin, Bremen, dan Hamburg, kepala pemerintahan negara bagian tidak disebut "Ministerpräsident" tapi memiliki gelar yang berbeda, yaitu. "Regierender Bürgermeister" (Wali kota yang memerintah di Berlin), "Bürgermeister und Präsident des Senats" (Wali kota dan Presiden Senat Bremen), dan "Erster Bürgermeister" (Wali kota Pertama) di Hamburg. Kantor mereka disebut "Senatskanzlei" (senat kekanseliran). Meskipun perbedaan ini dalam terminologi, namun kepala pemerintahan dari negara-negara bagian kota ini memiliki kekuatan dan posisi yang sama dengan Presiden Menteri dari negara-negara bagian lainnya di Jerman.