Cultuurstelsel
Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Suku Hatam
Sebagaimana yang telah dijabarkan di muka, sistem bercocok tanam yang mereka terapkan sangat tergolong tradisional. Mereka biasanya melakukan kegiatan pengolahan tanah, pemeliharaan tanah, pemeliharaan tanaman dan hasil yang dipanen dicabut seluruhnya bersmamasama dengan pohonnya, kemudian mereka akan membawanya pulang ke rumah atau ke pasar. Dalam perkembangannya, cara tradisional tersebut mulai berubah dan berkembang seiring dengan munculnya interaksi antara Suku Hatam dengan para pendatang. Terutama sejak tahun 1970-an, ketika marak program transmigrasi dari negara, sistem mengelola lahan yang lebih “modern” mulai mereka lakukan setelah melihat keterampilan para transmigran dalam mengolah tanahnya. Proses perubahan itu menjadi semakin nyata ketika pada tahun 1972, pemerintah membuat kebijakan transmigrasi lokal dimana Suku Hatam berkesempatan untuk hidup berdampingan dengan transmigran nasional untuk mengolah tanah.