Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Tiongkok (Republic of China, ROC) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan diangkat oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V, Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1949, akibat Perang Saudara Tiongkok, pemerintahan ROC pimpinan Kuomintang kehilangan kontrol efektif atas Tiongkok daratan dan berpindah ke pulau Taiwan, dan pemerintahan pimpinan Partai Komunis dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dideklarasikan pada 1 Oktober 1949, mengambil alih Tiongkok daratan. Pada 18 November 1949, PBB mengakui pembentukan Pemerintahan Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok; namun, Pemerintahan Republik Tiongkok masuk mewakili Tiongkok di PBB, meskipun yuridiksi ROC atas Taiwan dan sejumlah pulau kecil berukuran lebih kecil dibandingkan dengan yuridiksi RRT atas Tiongkok daratan. Kedua belah pihak menolak proporsal kompromi untuk mengijinkan kedua negara tersebut ikut dalam PBB, berdasarkan pada kebijakan Satu Tiongkok.
Perang Saudara Somalia
Resolusi Dewan Keamanan PBB 733 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 746 menyebabkan dibentuknya Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia I (UNOSOM I), untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu memulihkan ketertiban di Somalia setelah pembubaran pemerintah pusatnya.
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 794 disahkan dengan suara bulat pada tanggal 3 Desember 1992, yang menyetujui sebuah koalisi pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Setelah membentuk Unified Task Force (UNITAF), aliansi tersebut bertugas memastikan keamanan sampai upaya kemanusiaan yang bertujuan untuk menstabilkan situasi dialihkan ke PBB. Saat pendaratan terjadi pada tahun 1993, koalisi pemelihara perdamaian PBB memulai Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia II (UNOSOM II) selama dua tahun, terutama di selatan. Mandat asli UNITAF adalah melakukan "semua tindakan yang dianggap perlu" untuk menjamin penyerahan bantuan kemanusiaan sesuai dengan Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.