Prusia
Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.
Kerajaan Finlandia (1918)
Kerajaan Finlandia (bahasa Finlandia: "Suomen kuningaskunta"; bahasa Swedia: "Kungadömet Finland") adalah upaya singkat untuk mendirikan sebuah monarki di Finlandia setelah Deklarasi Kemerdekaan Finlandia dari Rusia. Upaya ini dilakukan setelah kemenangan kaum konservatif dalam Perang Saudara Finlandia melawan kaum komunis yang membuat kursi parlemen Finlandia dipenuh oleh orang-orang yang pro-monarki. Friedrich Karl dari Hesse kemudian dipilih sebagai Raja Finlandia pada 9 Oktober 1918. Namun, pada 9 November 1918, Kaisar Jerman Wilhelm II mengundurkan diri dan Jerman menjadi republik. Dua hari kemudian, pada 11 November 1918, gencatan senjata disepakati oleh pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I, dan secara resmi Jerman telah dikalahkan. Peringatan dari Barat meyakinkan pemerintahan Finlandia di bawah Perdana Menteri Lauri Ingman untuk meminta Pangeran Friedrich agar mengundurkan diri, meskipun ia sendiri secara resmi belum dimahkotai sebagai Raja Finlandia. Ia kemudian mengundurkan diri pada 14 Desember 1918. Partai-partai republikan memenangkan tiga per empat kursi parlemen dalam pemilu parlemen tahun 1919, dan Finlandia kemudian menerapkan konstitusi republikan.