Myanmar
Peradaban awal di Myanmar termasuk penduduk berbahasa Tibeto-Burma di Burma Utara dan Kerajaan Mon di Burma Selatan. Pada abad ke-9, orang Bamar memasuki lembah atas Sungai Irrawaddy, diikuti dengan didirikannya Kerajaan Pagan tahun 1050-an. Sejak saat itu, bahasa Burma, termasuk budaya dan Buddha Theravada perlahan-lahan menjadi dominan di negara ini. Kerajaan Pagan jatuh akibat invasi Mongol. Pada abad ke-16, setelah disatukan oleh Dinasti Taungoo, negara ini sesaat pernah menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Pada abad ke-19, Dinasti Konbaung menguasai daerah yang didalamnya termasuk wilayah Myanmar modern saat ini dan sesaat menguasai Manipur dan Assam. Inggris menguasai Myanmar setelah 3 Perang Anglo-Burma pada abad ke-19 dan negara ini kemudian menjadi koloni Inggris. Myanmar mendapatkan kemerdekaan tahun 1948, awalnya sebagai negara demokrasi, namun setelah kudeta tahun 1962, negara ini dikuasai militer.
Hukum kewarganegaraan Myanmar
Hukum kewarganegaraan Myanmar saat ini mengakui tiga kategori warga negara, yaitu warga negara, warga negara asosiasi, dan warga negara naturalisasi, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Konstitusi tahun 1947 menetapkan bahwa warga negara adalah orang-orang yang merupakan bagian dari "ras asli", memiliki kakek-nenek dari "ras asli", dan keturunan warga negara atau sudah tinggal di Burma Britania sebelum tahun 1942.
Menurut undang-undang ini, warga negara harus memperoleh Kartu Pendaftaran Nasional (), sementara mereka yang bukan warga negara diberi Kartu Pendaftaran Asing (). Warga negara dengan orang tua yang memiliki kartu pendaftaran asing tidak boleh memegang jabatan publik.