Jembatan Selat Sunda
Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah salah satu proyek besar pembangunan jembatan yang melintasi Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Proyek ini dicetuskan pada tahun 1960 dan sekarang akan merupakan bagian dari proyek Asian Highway Network (Trans Asia Highway dan Trans Asia Railway) . Dana proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) direncanakan berasal dari pembiayaan konsorsium diperkirakan menelan biaya sekitar 10 miliar dolar AS atau 100 triliun rupiah yang akan dipimpin oleh perusahaan "PT Bangungraha Sejahtera Mulia {BSM)". Menurut rencana panjang JSS ini mencapai panjang keseluruhan 31 kilometer dengan lebar 60 meter, masing-masing sisi mempunyai 3 lajur untuk kendaraan roda empat dan lajur ganda untuk kereta api akan mempunyai ketinggian maksimum 70 meter dari permukaan air. JSS telah diluncurkan dalam soft launching pada tahun 2007 dan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2010 dan diperkirakan dapat mulai dioperasikan pada tahun 2020.
Krisis Selat Sunda
Pada 26 Agustus, kapal induk HMS "Victorious" berlayar dari Singapura bersama dua kapal perusak yang mengawal, HMS "Caesar" dan HMS "Cavendish", menuju Perth, Australia Barat. Tujuan sebenarnya perjalanan ini masih diperdebatkan, tetapi ada kemungkinan bahwa kelompok kapal induk tersebut lewat sebagai unjuk kekuatan kepada Indonesia mengikuti pendaratan Pontian dan 'kunjungan muhibah' rutin resmi di mana kapal itu konon menuju sekutu Inggris. Satuan tugas itu ternyata mendapati sangat sedikit respons Indonesia saat melewati wilayah perairan mereka, kapal induk melaporkan hanya satu Tupolev Tu-16 melakukan "flyover" ketika kapal-kapal perang ini melalui Selat Sunda pada hari berikutnya. Kepemilikan selat itu sendiri kompleks, Indonesia mengklaimnya meskipun Inggris menegaskannya sebagai perairan internasional sehingga kapal perang mereka bisa lewat setiap waktu. Mengikuti standar prosedur Inggris dalam situasi seperti ini, Atase Militer Inggris di Jakarta telah menelepon Direktur Intelijen Angkatan Laut Indonesia dan menyampaikan bahwa skuadron mereka akan melewati wilayah Indonesia tanpa meminta izin, sebelumnya Inggris telah melalui selat tersebut sama halnya pada Oktober 1963. Kebijakan ini, dibuat oleh Departemen Luar Negeri, memiliki tujuan ganda memberitahukan orang-orang Indonesia atas aksi yang mungkin provokatif tanpa kesadaran mengenai apa yang mereka pikir sebagai klaim berlebihan di perairan internasional. Tanggal kembali ke Singapura tidak diatur dengan pasti pada saat berlayar, tetapi diperkirakan sekitar pertengahan September.