Sejarah dunia
Romawi Kuno merupakan suatu peradaban yang bermula di kawasan yang kini disebut Italia, pada abad ke-8 SM. Menurut catatan sejarah "Ab urbe condita libri" ("Catatan [Sejarah] Sejak Pendirian Kota [Roma]") oleh Titus Livius, peradaban Romawi berawal dari pendirian kota Roma oleh Romulus dan Remus—keturunan Aineias dari Troya—pada tahun 753 SM. Romulus mengangkat diri sebagai Raja Romawi pertama sejak Roma didirikan. Sebelum pendirian Roma, kawasan Italia didominasi oleh bangsa Etruria (di region Etruria). Akan tetapi, pengaruh Etruria terhadap perkembangan peradaban Romawi seringkali ditekan. Peradaban Romawi justru lebih dipengaruhi oleh peradaban Yunani, terutama melalui kegiatan perdagangan. Kerajaan Romawi memperluas daerah kekuasaannya melalui penaklukkan dan kolonisasi. Setelah diperintah oleh tujuh raja, Kerajaan Romawi jatuh ke dalam perpecahan. Tahun 509 SM, Kerajaan Romawi berubah menjadi Republik Romawi dengan sistem pemerintahan republik oligarki. Republik Romawi yang bertahan selama kurang lebih 500 tahun, melemah dan runtuh melalui beberapa perang saudara. Serangan bangsa biadab di wilayah perbatasan makin mempercepat perpecahan internal.
Kekaisaran Romawi
Menurut yuris Gaius, perbedaan utama dalam "hukum individu" Romawi adalah penggolongan manusia menjadi dua status, yakni merdeka "(liberi)" dan budak "(servi)". Status hukum warga merdeka dapat didefinisikan lebih lanjut melalui kewarganegaraan mereka. Pada awal kekaisaran, hanya pria tertentu yang berhak menerima status kewarganegaraan Romawi, yang memungkinkan mereka untuk memilih, mencalonkan diri untuk jabatan pemerintahan, dan menjadi imamat. Sebagian besar warga negara memiliki hak yang terbatas ("ius Latinum," "hak-hak Latin"), tetapi masih berhak memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak lainnya yang tidak bisa dinikmati oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Orang-orang merdeka yang tidak dianggap sebagai warga negara namun tinggal di wilayah Romawi menyandang status "peregrini", atau non-Romawi. Pada tahun 212 M, dengan diberlakukannya dekret "Constitutio Antoniniana", Kaisar Caracalla memberi status kewarganegaraan kepada seluruh penduduk merdeka di wilayah Kekaisaran. Egalitarianisme hukum ini membutuhkan revisi dari hukum yang telah ada untuk membedakan antara warga negara dan non-warga negara.