Jerman Timur
Untuk menjelaskan dampak internal pemerintahan Jerman Timur dari sudut pandang sejarah Jerman jangka panjang, sejarawan Gerhard A. Ritter (2002) berpendapat bawha Jerman Timur dibentuk oleh dua kekuatan dominan – Komunisme Soviet dan tradisi Jerman yang dipilah dengan pengalaman komunis Jerman selama dua perang dunia. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah komunis yang terlihat jelas adalah mengakhiri kapitalisme dan mentransformasikan industri dan pertanian, dan mengubah sistem pendidikan dan media massa. Di sisi lain, relatif tidak terdapat perubahan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan sejarah seperti sains, profesi insinyur, gereja Protestan, dan sebagian besar gaya hidup borjuis. Menurut Ritter, kebijakan sosial menjadi alat legitimasi penting dalam dekade terakhir.
Konstitusi Republik Federal Jerman
Isi Grundgesetz sendiri banyak mencerminkan pengalaman para penyusunya pada masa pemerintahan totaliter di bawah rezim diktatorial Nazi. Terlihat dalam banyak pokok pikiran UUD ini upaya untuk menghindari kesalahan masa lalu yang ikut menyebabkan keruntuhan Republik Weimar yang demokratis. Para penyusun Geundgesetz pada tahun 1948 mencakup para Perdana Menteri negara bagian di ketiga zone Barat serta anggota Majelis Parlementer yang diutus oleh setiap parlemen negara bagian. Majelis yang dipimpin oleh Konrad Adenauer ini memutuskan Grundgestz yang diikrarkan pada tanggal 23 Mei 1949. dan Dalam Undang-Undang Dasar misalnya dinyatakan bahwa Jerman merupakan negara demokrasi. Artinya: Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik, misalnya asosiasi, LSM, serikat pekerja, atau partai politik. Partai politik memiliki program dan tujuan yang berbeda-beda. Partai terbesar adalah CDU (Serikat Demokrasi Kristen), SPD (Partai Demokrasi Sosial Jerman), Bündnis 90/Die Grünen (Aliansi 90/Partai Hijau), FDP (Partai Kebebasan Demokrasi), dan Die Linke (Partai Kiri). Piratenpartei (Partai Bajak Laut) merupakan partai yang relatif baru. Masih ada banyak partai kecil lainnya.