Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
Ranca Senggang, Sindangkerta, Bandung Barat
Alokasi Dana Desa
(ADD) merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah pusat yang penyalurannya
melalui Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, dan merupakan Dana Hak bagi
setiap Desa yang berada di bumi Nusantara ini, adapun besarannya bervariasi
disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakan
konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang
dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.