Hidayatullah II dari Banjar
Dia diangkat langsung oleh Sultan Adam menjadi Sultan Banjar untuk meneruskan pemerintahan kesultanan Banjar menggantikan sang kakek (Sultan Adam). Hidayatullah menjadi satu-satunya pemimpin rakyat Banjar antara tahun 1859 sampai 1862 pasca Hindia Belanda memakzulkan abang tirinya Tamjidullah II sebagai Sultan Banjar versi Belanda pada 25 Juni 1859. Walaupun menurut surat wasiat Sultan Adam ia ditetapkan sebagai Sultan Banjar penggantinya kelak, tetapi masih banyak rintangan yang menghalanginya, oleh Belanda ia hanya mendapat posisi mangkubumi sejak 9 Oktober 1856. Langkahnya sebagai pengganti Sultan Adam menjadi lebih terbuka pada pada Februari 1859, Nyai Ratu Kamala Sari (permaisuri almarhum Sultan Adam) beserta puteri-puterinya, telah menyerahkan surat kepada Pangeran Hidayat, bahwa kesultanan Banjar diserahkan kepadanya, sesuai dengan surat wasiat Sultan Adam. Sebelumnya Nyai Ratu Komala Sari sempat mengusulkan satu-satunya puteranya yang masih hidup yaitu Pangeran Prabu Anom sebagai pengganti Sultan Adam. Selanjutnya Pangeran Hidayat mengadakan rapat-rapat untuk menyusun kekuatan dan pada bulan September 1859, Pangeran Hidayatullah II dinobatkan oleh para panglima sebagai Sultan Banjar dan sebagai mangkubumi adalah Pangeran Wira Kasuma, putera Pangeran Ratu Sultan Muda Abdur Rahman dengan Nyai Alimah.
Keraton Banjar
Pada tahun 1612 keraton Keraton Kuin di Banjarmasih mendapat serangan dari VOC-Belanda, tempat tinggal Sultan hancur, sehingga pusat pemerintahan Kesultanan Banjar dipindahkan oleh Sultan Mustain Billah Raja Banjar IV ke arah hulu sungai Martapura, tepatnya di Pemakuan, sambil menyiapkan keraton baru di Amuntai, namun saat pembangunan keraton Amuntai sudah digarap tetapi belum rampung, keraton Amuntai dibatalkan didiami karena Sultan Mustain Billah (Marhum Panembahan) mendapat mimpi bahwa Pangeran Suryanata (leluhur raja-raja Banjar) melarangnya menjadikan kota Amuntai sebagai ibukota kembali karena negeri lawas itu sudah rusak (Hikayat Banjar).
Sekitar 10 (sepuluh) tahun di Pemakuan, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Muara Tambangan/Batang Banyu pada sekitar tahun 1632.