Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia "Perancang Undang-Undang Dasar", yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :