Malaysia
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
Ketuanan Melayu
Sebelum Kebijakan Ekonomi Baru, telah terdapat berbagai program-program aksi afirmatif yang dijalankan pemerintah Malaysia. Namun, kebanyakan hanyalah berfokus pada sektor pelayanan sipil. Penerimaan masuk perguruan-perguruan tinggi negara juga didasarkan pada kemampuan pelajar. Pemerintahan Tunki lebih memilih kebijakan "laissez-faire" dan meminimalisasi intervensi ekonomi. Walaupun beberapa badan pemerintah sebelumnya seperti Lembaga Kemajuan Kampung & Perusahaan ("Rural & Industrial Development Authority", RIDA) telah didirikan untuk membantu para wirausahawan Melayu, program-program badan ini dikritik karena memberikan bantuan berdasarkan pada koneksi politik. RIDA kemudian diganti namanya menjadi Majlis Amanah Rakyat (MARA) pada tahun 1965 sebagai simbol perkembangan kewirausahaan Melayu.