Bangsa Korea
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Pembagian Korea
Pada bulan Agustus 1945, tentara Uni Soviet membentuk "Penguasa Sipil Soviet" untuk memerintah negeri ini sampai rezim dalam negeri, yang ramah kepada Uni Soviet, dapat didirikan. Komite sementara didirikan di seluruh negara, meletakkan pihak Komunis di posisi kunci. Pada Maret 1946 reformasi tanah dilembagakan karena tanah yang pernah dikuasai Jepang dan para pemilik tanah yang berkolaborasi dibagi dan diserahkan kepada petani miskin. Kim Il-sung memprakarsai program reformasi tanah pada tahun 1946. Dengan mengorganisasi banyak warga sipil miskin dan pekerja pertanian di bawah komite rakyat, sebuah kampanye massa nasional menghancurkan kendali kaum penguasa lama tanah. Tuan tanah diizinkan hanya untuk mempertahankan tanah yang sama luasnya dengan tanah kaum sipil miskin yang pernah menyewa tanah mereka, sehingga pembagian tanah lebih merata. Reformasi tanah Korea Utara dicapai dengan cara yang tidak terlalu keras daripada yang terjadi di Cina atau Vietnam. Sumber-sumber resmi Amerika menyatakan, "Dari semua catatan, mantan tetua desa dihilangkan sebagai pemaksaan politik tanpa mengarah pada pertumpahan darah, tapi tindakan yang sangat hati-hati itu diambil untuk mencegah mereka kembali berkuasa." Kebijakan ini sangat menyenangkan di kalangan petani, tetapi menyebabkan banyak kolaborator dan mantan tuan tanah melarikan diri ke Korea Selatan di mana beberapa di antaranya memperoleh posisi di pemerintahan Korea Selatan yang baru. Menurut pemerintah militer Amerika Serikat, 400.000 warga Korea Utara pergi ke Korea Selatan sebagai pengungsi.