Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari . Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.
Batalyon Zeni Tempur 16
Dengan pertimbangan situasi dan kondisi pada tahun 1960-an di Daerah Istimewa Aceh, perlu adanya penambahan suatu unit organisasi TNI - AD yang memiliki tugas mengamankan dan membangun Daerah Istimewa Aceh, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Dirziad Nomor Kpts – 430 / 12 / 1961 tanggal 7 Desember 1961 tentang pembentukan Denzipur 1 Dam I/IM. Setahun kemudian, setelah terbentuk maka dikeluarkan Surat Keputusan Pangdam 1 / IM Nomor Kpts / 149 / 6 / 1962 tanggal 7 Juni 1962 tentang Peresmian Denzipur 1 Dam I / IM pada tanggal 19 Juni 1962. Peresmian dilaksanakn di lapangan Gajah (Blang Padang), Banda Aceh Pengembangan Satuan Detsemen menjadi Batalyon dilaksanakan dengan dikeluarkannya Surat Peraturan Kasad Nomor Perkasad /216/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Pengembangan Denzipur 1/DA Menjadi Yonzipur 16/ DA di Jajaran Kodam Iskandar Muda. Pada tanggal 12 Mei 2008 Naskah likuidasi Denzipur 1/DA Dam IM dan peresmian Yonzipur 16/DA Dam IM ditandatangani oleh Pangdam IM Mayjen TNI Supiadin AS.