Vladimir Lenin
Pada akhir tahun 1918, Partai Buruh Inggris menyerukan pendirian sebuah konferensi partai-partai sosialis internasional yang disebut Buruh dan Sosialis Internasional. Lenin menganggapnya sebagai kebangkitan Internasional Kedua yang tidak ia sukai, dan ia memutuskan untuk mengadakan konferensi sosialis internasional tandingan. Ia menggelar konferensi tersebut dengan bantuan Zinoviev, Trotsky, Christian Rakovsky, dan Angelica Balabanoff. Pada Maret 1919, Kongres Pertama Komunis Internasional ("Komintern") dibuka di Moskwa. Meskipun terdapat nama "internasional", cakupan konferensi ini sangat terbatas; dari 34 delegasi yang berkumpul, 30 dari antaranya adalah perwakilan dari negara-negara bekas Kekaisaran Rusia, dan sebagian besar delegasi internasional tidak diakui secara resmi oleh partai-partai sosialis di negara-negara mereka sendiri. Selain itu, kaum Bolshevik mendominasi kongres tersebut, dan Lenin kemudian menyusun sejumlah regulasi yang menyatakan bahwa hanya partai-partai sosialis yang mendukung pandangan Bolshevik yang diizinkan untuk bergabung dengan Komintern. Selama konferensi pertama, Lenin berbicara di hadapan para delegasi dan menolak jalan menuju sosialisme lewat parlemen; ia juga mengulangi seruannya untuk melengserkan pemerintahan-pemerintahan borjuis Eropa. Secara keseluruhan, walaupun yang diangkat menjadi Presiden Komintern adalah Zinoviev, Lenin tetap memiliki pengaruh yang sangat kuat di konferensi tersebut.
Pemilihan umum legislatif Korea Selatan 2016
Tenggat waktu 31 desember 2015 ditetapkan untuk pemekaran untuk mengambil tempat. Meskipun demikian, pada akhir 2015 Majelis Nasional tidak disetujui pemilu yang baru peta. Melihat situasi darurat, Kpu dipaksa untuk memungkinkan kandidat untuk kampanye tanpa menetapkan peta dari konstituen. krisis itu akhirnya dapat diselesaikan pada bulan februari 2016 dengan kesepakatan antara dua partai besar yang memungkinkan pemilu yang baru peta yang akan disahkan oleh Majelis Nasional. Baru mengatur ketentuan menaikkan jumlah kabupaten 246 253, sedangkan penurunan jumlah daftar-terpilih kursi dari 54 ke 47.
Pasca 2013 korea Selatan sabotase plot, lain yang kontroversial putusan Pengadilan Konstitusi ditegakkan pembubaran Partai Progresif Bersatu karena partai dugaan ideologis afinitas untuk Korea Utara. Pembubaran UPP meninggalkan Partai Keadilan sebagai satu-satunya sayap kiri demokrat partai sosialis di Majelis Nasional. The korea Konfederasi Serikat buruh, yang paling berpengaruh demokratis serikat buruh organisasi di Korea yang awalnya mendukung UPP, sekarang didukung Partai Keadilan. Partai Keadilan kandidat dan anggota Majelis yang dianggap memiliki kesamaan pandangan politik sebagai sayap kiri anggota oposisi utama Minjoo Partai, dan banyak suara dari Partai Keadilan bergeser ke Minjoo Partai.