Ikhwanul Muslimin
Secara misterius, pendiri Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna meninggal dunia karena dibunuh pada 12 Februari 1949. Kemudian, tahun 1950, pemerintah Mesir merehabilitasi organisasi Ikhwanul Muslimin. Pada saat itu, parlemen Mesir dipimpin oleh Mustafa an-Nuhas Pasha. Parlemen Mesir menganggap bahwa pembekuan Ikhwanul Muslimin tidak sah dan inkonstitusional. Ikhwanul Muslimin pada tahun 1950 dipimpin oleh Hasan al-Hudhaibi. Kemudian, tanggal 23 Juli 1952, Mesir dibawah pimpinan Muhammad Najib bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin dalam rencana menggulingkan kekuasaan monarki Raja Faruk pada Revolusi Juli. Tapi, Ikhwanul Muslimin menolak rencana ini, dikarenakan tujuan Revolusi Juli adalah untuk membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer sepenuhnya, dan tidak berpihak pada rakyat. Karena hal ini, Jamal Abdul Nasir menganggap gerakan Ikhwanul Muslimin menolak mandat revolusi. Sejak saat ini, Ikhwanul Muslimin kembali dibenci oleh pemerintah.
Empat Belas Poin Jinnah
Empat Belas Poin Jinnah dicetuskan oleh Muhammad Ali Jinnah dan dituliskan oleh C Rajagopalchari sebagai rencana reformasi konstitusional untuk melindungi hak politik kaum Muslim dalam pemerintahan sendiri India. Berbanding dengan Laporan Nehru (1928), Empat Belas Poin Jinnah telah memisahkan politik antara Muslim dan Hindu di India. Tujuan Jinnah adalah untuk memberikan hak lebih kepada Muslim. Sehingga, ia memberikan 14 poinnya. Poin-poin tersebut meliputi seluruh kepentingan Muslim pada masa panas dan hal ini Jinnah katakan sebagai "pembagian cara" dan bahwa ia tak ingin dan tak akan memiliki hubungan apapun dengan Kongres Nasional India di masa mendatang. Para pemimpin Liga memotivasi Jinnah untuk membangkitkan Liga Muslim dan memberikannya pengarahan. Akibatnya, poin-poin tersebut menjadi tuntutan Muslim dan sangat mempengaruhi pemikiran Muslim sepanjang dua dekade berikutnya sampai pendirian Pakistan pada 1947.