Perang Diponegoro
Untuk menghadapi Perang Diponegoro, Belanda terpaksa menarik pasukan yang dipakai perang di Sumatera Barat untuk menghadapi Pangeran Diponegoro yang bergerilya dengan gigih. Sebuah gencatan senjata disepakati pada tahun 1825, dan sebagian besar pasukan dari Sumatera Barat dialihkan ke Jawa. Namun, setelah Perang Diponegoro berakhir (1830), kertas perjanjian gencatan senjata itu disobek, dan terjadilah Perang Padri babak kedua. Pada tahun 1837 pemimpin Perang Paderi, Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap. Berakhirlah Perang Padri.
Komando Daerah Militer IV/Diponegoro
Pada HUT I Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1946 diadakan parade di alun‑alun Yogyakarta. Dalam upacara tersebut Presiden RI memberi nama dan menyerahkan Panji‑panji kepada Divisi‑Divisi di Jawa Tengah. Panji Diponegoro untuk Divisi III yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Divisi Diponegoro. Dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI, maka berdasarkan Penetapan Presiden 1949 No. : 14 tanggal 4 Mei 1948, pemerintah melakukan Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RE‑RA) dengan sasaran penyusunan personil menjadi pasukan tempur dan pasukan teritorial. Dengan adanya RE‑RA tersebut, maka Divisi II/Sunan Gunung Jati, Divisi III/Pangeran Diponegoro dan Divisi V/Ronggolawe dilebur menjadi satu divisi di bawah pimpinan Kolonel Bambang Sugeng. Sedangkan Divisi IV/Panembahan Senopati menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor : 23 tahun 1948 Divisi Jawa Tengah dibagi menjadi dua Daerah Militer Istimewa (DMI), yaitu DMI II di bawah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto dan DMI III di bawah Gubernur Militer Kolonel Bambang Sugeng.