Kesultanan Utsmaniyah
Dalam bahasa Turki Utsmaniyah, kesultanan ini disebut "Devlet-i ʿAliyye-yi ʿOsmâniyye" (دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه),yangs ecara harfiah berarti Daulat/Negara Agung Utsmaniyah, atau juga disebut "Osmanlı Devleti" (عثمانلى دولتى) yang berarti Daulat/Negara Utmaniyah. Dalam bahasa Turki Modern, kesultanan ini dikenal dengan sebutan "Osmanlı Devleti" atau "Osmanlı İmparatorluğu" atau Kekaisaran Utsmaniyah. Di Indonesia, negara ini juga kerap disebut Ottoman yang diambil dari ejaan Barat. Di sejumlah tulisan Barat, nama "Ottoman" dan "Turkey" dipakai bergantian. Dikotomi ini secara resmi berakhir pada tahun 1920–23 ketika rezim Turki yang beribu kota di Ankara memilih Turki sebagai satu-satunya nama resminya. Nama tersebut sudah digunakan penduduk Eropa sejak zaman Seljuk. Para sejarawan sendiri menghindari untuk menggunakan istilah "Turki" atau "bangsa Turki" untuk merujuk Kesultanan Utsmaniyah karena sifat negara ini yang multi-etnis yang terdiri dari beragam suku bangsa.
Sekularisme di Turki
Pembentukan struktur (Putusan lembaga Kesultanan Utsmaniyah) dari Kesultanan Utsmaniyah (abad ke-13) adalah sebuah negara Islam di mana kepala Utsmaniyah negara adalah Sultan. Sistem sosial ini diselenggarakan di sekitar "Millet". Struktur "millet" memungkinkan gelar besar dalam agama, budaya dan etnis kontinuitas untuk non-populasi Muslim di seluruh subdivisi dari Kesultanan Utsmaniyah dan pada saat yang sama diizinkan masuknya mereka ke dalam sistem administrasi, ekonomi dan sistem politik Utsmaniyah. Gubernur yang ditunjuk mengumpulkan pajak dan memberikan keamanan, sementara masalah agama atau budaya setempat diserahkan kepada masing-masing wilayah untuk memutuskan. Di sisi lain, sultan adalah Muslim dan undang-undang yang mengikat mereka didasarkan pada Syariah, badan hukum Islam , serta berbagai kebiasaan budaya. Sultan, yang dimulai pada tahun 1517, juga seorang Khalifah, pemimpin dari seluruh ummat Muslim di dunia. Pada pergantian abad ke-19 elit penguasa Utsmaniyah mengakui kebutuhan untuk merestrukturisasi sistem legislatif, militer dan peradilan untuk mengatasi saingan politik baru mereka di Eropa. Ketika sistem "millet" mulai kehilangan efisiensinya karena munculnya nasionalisme di dalam perbatasannya, Kesultanan Utsmaniyah mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengatur wilayahnya yang terdiri dari beragam populasi.