Ho Chi Minh
Pada akhir Perang Dunia II, Ho memimpin Viet Minh untuk secara bergerilya menguasai kota-kota besar di Vietnam. Pada 2 September 1945, bertempat di Lapangan Ba Dinh, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam dan dia menjabat sebagai presiden pertama. Tidak lama kemudian, Perancis berhasil menaklukkan Vietnam Selatan kembali dan mengajak kaum komunis Vietnam untuk berunding. Perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan dan Perancis menyerang kota Haiphong di bagian utara Vietnam hingga menewaskan ribuan orang. Sebagai tanggapan terhadap serangan tersebut, Viet Minh menyerang Perancis di kota Hanoi pada 19 Desember 1945 dan peristiwa ini menandai berawalnya Perang Indocina. Selama delapan tahun, Mao Zedong menolong Viet Minh, sedangkan Amerika Serikat membantu Perancis dan pasukan anti-komunis Vietnam. Pada tahun 1954, Perancis mengalami kekalahan besar di Dien Bien Phu, barat laut Vietnam dan memulai adanya perundingan damai. Berdasarkan hasil perundingan Jenewa, Vietnam kemudian dibagi menjadi Vietnam Utara yang dipimpin Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Kaisar Bao Dai. Ho tidak menyetujui adanya pemisahan wilayah Vietnam. Ho sempat menyatakan diri memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah Vietnam dan memerintahkan Viet Minh dan pasukan Vietnam Utara untuk berjuang di daerah Vietnam Selatan yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Kemudian terjadilah perang saudara antara pendukung Ho (sebagian besar di Vietnam Utara) dan Vietnam Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat.
Referendum Negara Vietnam 1955
Penyelenggaraan pemilihan ini didanai oleh asing. Pemerintah Amerika Serikat dan gabungan lembaga amal Katolik Roma Amerika masing-masing mendanai US$2 juta. Ba Cụt, pemimpin sekte religius Hòa Hảo yang anti-pemerintah, menyebarkan pamflet yang mengutuk Diệm sebagai boneka Amerika, mengutip pendanaan sebagai bukti dan penegasan lebih lanjut bahwa Diệm akan "meng-Katolik-kan" negara itu. Partai Sosialis Vietnam, yang berafiliasi dengan Hòa Hảo, mengklaim Diệm telah "menyuap dunia pekerja dan pelajar muda untuk mengajukan permohonan dalam mendukung kenaikan Diem sebagai kepala negara dan permohonan yang mendukung penyingkiran Bao Dai", menggunakan pemilihan yang didanai Amerika. Pemimpin pemberontak Hòa Hảo lainnya, Jenderal Trần Văn Soái, menyerang rezim Diệm yang tidak demokratis dan menyatakan referendum itu ilegal. Dia mengundang "negara-negara sahabat dan rakyat Vietnam untuk tidak mempercayai manuver politik ini". Diệm sebelumnya telah memberi tahu menteri kabinet bahwa akan hanya ada satu partai politik – Nhu, dan akan melenyapkan oposisi dengan paksa. Para penentang mengklaim pernyataan Diệm tentang nilai demokrasi sebagai omong kosong.