Jepang
Pada 31 Maret 1854, kedatangan Komodor Matthew Perry dan "Kapal Hitam" Angkatan Laut Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap Dunia Barat melalui Persetujuan Kanagawa. Persetujuan-persetujuan selanjutnya dengan negara-negara Barat pada masa Bakumatsu membawa Jepang ke dalam krisis ekonomi dan politik. Kalangan samurai menganggap Keshogunan Tokugawa sudah melemah, dan mengadakan pemberontakan hingga pecah Perang Boshin tahun 1867-1868. Setelah Keshogunan Tokugawa ditumbangkan, kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar (Restorasi Meiji) dan sistem domain dihapus. Semasa Restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari Dunia Barat. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun Konstitusi Meiji, dan membentuk Parlemen Kekaisaran. Restorasi Meiji mengubah Kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia yang menimbulkan konflik militer ketika berusaha memperluas pengaruh teritorial di Asia. Setelah mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, Jepang menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea.
Diaspora Jepang
Sebelum tahun 1885, relatif sedikit orang yang beremigrasi dari Jepang; sebagian karena pemerintah Meiji enggan mengizinkan emigrasi, sebagian karena tidak memiliki kekuatan politik untuk cukup melindungi emigran Jepang, ssebagian lagi karena kehadiran orang Jepang sebagai buruh kasar di luar negeri akan menghambat kemampuan pemerintah untuk merevisi perjanjian yang tidak adil. Sebuah pengecualian akan kecendrungan ini adalah imigrasi 153 buruh kontrak - tanpa paspor resmi - ke Hawaii pada tahun 1868.. Sebagian dari kelompok ini tetap tinggal setelah berakhirnya kontrak kerja pertama, mereka kemudian membentuk inti masyarakat "nikkei" di Hawaii. Pada 1885, pemerintah Meiji mulai beralih kepada program emigrasi yang disponsori secara resmi, untuk mengurangi tekanan kelebihan penduduk dan efek deflasi Matsukata di daerah pedesaan. Selama dekade berikutnya, pemerintah terlibat erat dalam seleksi dan instruksi pra-keberangkatan bagi emigran. Pemerintah Jepang sangat berkeinginan agar para emigran Jepang bersikap baik selama di luar negeri, untuk menunjukkan kepada Barat bahwa Jepang adalah masyarakat yang bermartabat dan patut dihormati. Pada pertengahan 1890-an, perusahaan imigrasi ("imin-Kaisha" 移民会社) yang tidak disponsori oleh pemerintah, mulai mendominasi proses perekrutan emigran; namun ideologi dari pemerintah tetap memengaruhi pola emigrasi.