Indonesia
Kata "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu "Indus" yang merujuk kepada sungai Indus di India dan "nesos" yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti wilayah "kepulauan India", atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia, ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut (India dan Indonesia). Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah "Indunesia" dan "Malayunesia" untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu". Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata "Indonesia" sebagai sinonim dari "Kepulauan India". Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata "Indonesia", tetapi istilah "Kepulauan Melayu" ("Maleische Archipel"); "Hindia Timur Belanda" ("Nederlandsch Oost Indië"), atau "Hindia" ("Indië"); "Timur" ("de Oost"); dan bahkan "Insulinde" (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel "Max Havelaar" (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).
Birokrasi di Indonesia
Pemerintahan kolonial dikontrol secara terpusat di Batavia (sekarang Jakarta) melakukan administrasi secara keseluruhan dan bertindak atas nama (dengan jabatan setingkat menteri koloni) yang umum dikenal sebagai gubernur jenderal yang dibantu oleh dewan Hindia Belanda (raad van Nederlands-Indië), sekretariat umum (algemene secretarie), departemen administrasi umum (departementen van algemeen bestuur) dan pemerintahan daerah (het binnenlands bestuur) dengan birokrasi Eropa yang ruang lingkup kerja terbatas bagi bangsa Eropa sedangkan bagi bumiputera selalu berada di bawah pengarahan langsung dari pemerintahan lokal Inlandsche Bestuur (pangreh praja) yang mencakup bagian besar dari dahulu yang disebut dengan wilayah "Hindia Belanda", "pemerintahan sendiri" seperti raja, pangeran dengan melalui kesepakatan politik dengan pemerintah kolonial namun ada pula daerah yang dikuasai secara langsung dimana pemerintahan kolonial ikut membentuk birokrasi yang berdampingan dengan birokrasi pemerintahan lokal seperti yang terlihat pada administratif pemerintahan di pulau Jawa dan Madura sekitar tahun 1829 bersamaan dengan mulai dikenalkan konsep birokrasi Eropa terutama dalam sangkutan dengan komoditas ekspor. kebijakan "cultuurstelsel" berangsur-angsur berubah dengan demikian sektor swasta mulai bermunculan antara lain perkebunan dan perindustrian dengan kedatangan pekerja penduduk Eropa di bidang perkebunan, perdagangan komersial dan industri bersamaan dengan itu budaya politik saat itu mulai ikut .