Perang Korea
Dengan berkuasanya pemerintahan militer, Jenderal John R. Hodge secara langsung mengontrol Korea Selatan (USAMGIK 1945–48). Ia memperkuat kontrolnya dengan cara: pertama, mengembalikan kekuasaan administrator-administrator kunci kolonial Jepang dan juga polisi kolabolatornya; kedua menolak pengakuan USAMGIK terhadap Republik Rakyat Korea (Agustus–September 1945)—pemerintahan sementara Korea yang mulai berkuasa di semenanjung Korea—karena dianggap sebagai komunis. Kebijakan AS, yang menolak pemerintahan populer di Korea, menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan mengakibatkan munculnya Perang Saudara Korea. Pada 3 September 1945, Letnan Jendral Yoshio Kozuki, komandan, Tentara Wilayah ke-17 Jepang, menghubungi Hodge, mengatakan bahwa tentara Soviet mulai "bergerak ke arah selatan lintang 38 derajat" di Kaesong. Hodge mempercayai keakuratan informasi itu.
Pemberontakan Jeju
Meskipun korban di kalangan anggota dan penduduk simpatisan Partai Buruh Korea sangat banyak, tanggung jawab pemerintah diktator militer Korea Selatan waktu itu tidak pernah diusut secara resmi karena sedang menjalankan politik nasional antikomunisme. Selain itu, peristiwa ini dianggap tabu untuk dibicarakan, sehingga rincian peristiwa tidak pernah terungkap dengan jelas. Penelitian kembali sejarah Korea baru dimulai setelah Roh Moo-hyun menjadi Presiden Korea Selatan. Dalam pertemuan ramah tamah dengan penduduk pulau pada Oktober 2003 sehubungan Peristiwa Jeju, Pemerintah Korea Selatan untuk pertama kalinya menyampaikan permintaan maaf. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga membentuk Komite Nasional Pencari Fakta Peristiwa Jeju mengenai Peristiwa Jeju 3 April. Selanjutnya, Presiden Korea Selatan untuk pertama kalinya menghadiri upacara peringatan korban Peristiwa Jeju yang diadakan pada 3 April 2006, sekaligus secara resmi meminta maaf kepada penduduk Pulau Jeju, dan berjanji untuk mengungkap fakta di balik peristiwa ini.