Gerakan Pramuka Indonesia
Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.
Dewan Kepausan untuk Pelayanan Pastoral bagi Para Migran dan Pengungsi
Pada tahun 1967, Paus Paulus VI mendirikan Kantor Pelayanan Pastoral bagi orang-orang yang menjadi bagian dari fenomena rumit yang secara umum dikenal sebagai "Turisme" di dalam Kongregasi bagi Para Imam. Pada tanggal 19 Maret 1970, Paus Paulus VI menggabungkan semua sektor yang berurusan dengan pergerakan manusia ke dalam Komisi Kepausan untuk Pelayanan Spiritual bagi Kaum Migran dan Pengungsi, dalam "motu proprio" Apostolicae Caritatis. Komisi ini dibuat bergantung pada Kongregasi bagi Para Uskup namun ketergantungan ini nantinya akan dihapuskan oleh "Pastor Bonus", yang memberikannya status Dewan Kepausan.