Jepang
Pada 31 Maret 1854, kedatangan Komodor Matthew Perry dan "Kapal Hitam" Angkatan Laut Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap Dunia Barat melalui Persetujuan Kanagawa. Persetujuan-persetujuan selanjutnya dengan negara-negara Barat pada masa Bakumatsu membawa Jepang ke dalam krisis ekonomi dan politik. Kalangan samurai menganggap Keshogunan Tokugawa sudah melemah, dan mengadakan pemberontakan hingga pecah Perang Boshin tahun 1867-1868. Setelah Keshogunan Tokugawa ditumbangkan, kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar (Restorasi Meiji) dan sistem domain dihapus. Semasa Restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari Dunia Barat. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun Konstitusi Meiji, dan membentuk Parlemen Kekaisaran. Restorasi Meiji mengubah Kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia yang menimbulkan konflik militer ketika berusaha memperluas pengaruh teritorial di Asia. Setelah mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, Jepang menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea.
Perdana Menteri Jepang
Setelah Restorasi Meiji, sistem Daijō-kan yang digunakan dalam Periode Nara diadopsi sebagai entitas pemerintah Jepang. Kekuatan politik pemimpin mereka adalah Daijō Daijin dan para pembantunya disebut Sadaijin dan Nadaijin yang ambigu dan sering bertentangan dengan posisi lain seperti Sangi. Pada tahun 1880-an, Itō Hirobumi, salah satu Sangi mulai mereformasi organisasi pemerintah. Pada tahun 1882, Ito dan stafnya, Itō Miyoji dan Saionji Kinmochi berkunjung ke Eropa dan menyelidiki konstitusi di konstitusional monarki yang Kekaisaran Inggris Raya dan Kekaisaran Jerman. Setelah kembali ke Jepang, Ito mendesak kebutuhan Undang dan sistem pemerintahan yang modern dan konservatif dibujuk untuk menyetujui rencananya.