Daerah khusus
Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.
Perang Aceh (1896-1901)
Terkadang, pasukan Belanda masih diserang dan orang Aceh masih tetap berperang secara gerilya. Di saat yang sama, Van Heutsz diangkat sebagai mayor jenderal dan diangkat sebagai komandan di Militaire Willems-Orde. Semua tetua di Aceh menyerah pada pemerintah Belanda dan keadaan di Pedir dilaporkan menguntungkan. Pada awal tahun 1901, dilancarkan ekspedisi ke Samalanga. Tanah Merah tidak melawan; dari Samalanga, Belanda melangkah lebih jauh ke Batee Iliek yang sedang bergolak, di mana pasukan Belanda pernah menyerang pada tahun 1882. Pada tanggal 1 dan 2 Februari, pertahanan musuh di Batee Iliek dan Asan Kumbang diserang oleh angkatan laut; setelah dimulainya serangan, 4 pertahanan pejuang Aceh ditaklukkan, yang setelah itu kedudukan musuh yang dipertahankan secara sengit diserbu oleh infanteri, marechaussee, dan divisi pendaratan. Dalam memperkuat diri selama pertempuran sengit, pejuang Aceh melemparkan 1 tong mesiu, di mana Let. Verschuir dan 9 orang lainnya terkena luka bakar serius. Dengan serbuan ke Batee Iliek itu, beberapa pucuk senjata dirampas. Belanda kehilangan beberapa personel: 5 orang terluka dan 29 terluka. Asan Kumbang akhirnya tidak melawan lagi.