Pemberontakan Taiping
Pemberontakan Taiping (Hanzi sederhana: 太平天国运动; Tionghoa tradisional: 太平天國運動; pinyin: "Taìpíng Tīanguó Yùndòng") adalah suatu pemberontakan besar atau perang saudara di Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1850 hingga 1864, yang mana merupakan pertarungan antara Dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenarianisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Pemberontakan Taiping dimulai di provinsi barat daya Guangxi ketika para pejabat setempat meluncurkan kampanye penindasan terhadap suatu sekte Kristen yang dikenal sebagai Komunitas Penyembah Allah; komunitas tersebut dipimpin oleh Hong Xiuquan, seseorang yang meyakini dirinya sebagai adik laki-laki Yesus Kristus. Peperangan tersebut sebagian besar berlangsung di provinsi Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, dan Hubei, tetapi selama 14 tahun peperangan, pasukan Taiping telah memasuki semua provinsi dari Tiongkok pada umumnya selain Gansu. Peperangan tersebut merupakan yang terbesar di Tiongkok sejak penaklukan Qing pada tahun 1644, dan dipandang sebagai salah satu perang paling berdarah dalam sejarah manusia, perang saudara paling berdarah, dan konflik terbesar pada abad ke-19 dengan perkiraan jumlah korban yang meninggal dunia antara 20-70 juta orang, serta jutaan lainnya tergusur dari kediamannya.
Tibet (1912–1951)
Era sejarah Tibet dari tahun 1912 hingga 1951 setelah runtuhnya Dinasti Qing pada tahun 1912, dan berlangsung hingga penggabungan Tibet oleh Republik Rakyat Tiongkok. Rezim Ganden Phodrang Tibet merupakan Protektorat Qing hingga tahun 1912, ketika Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok menggantikan Dinasti Qing sebagai pemerintah Tiongkok, dan menandatangani sebuah traktat dengan pemerintah Qing yang mewarisi seluruh wilayah dari dinasti sebelumnya ke dalam republik baru, memberikan Tibet status sebagai "Protektorat" dengan tingkat otonomi tinggi seperti pada saat menjadi Protektorat di bawah dinasti tersebut. Pada saat yang sama, Tibet juga merupakan Protektorat Britania. Namun pada saat yang sama, beberapa perwakilan pemerintah Tibet menandatangani sebuah pakta antara Tibet dan Mongolia memproklamasikan pengakuan timbal balik dan kemerdekaan mereka dari Tiongkok, meskipun Pemerintah Republik Tiongkok tidak mengakui legitimasinya. Dengan tingkat otonomi yang tinggi dan "memproklamasikan kemerdekaan" oleh beberapa perwakilan pemerintah Tibet, periode Tibet ini sering digambarkan sebagai "kemerdekaan de facto", terutama oleh beberapa pendukung gerakan kemerdekaan Tibet, meskipun kebanyakan negara di dunia, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakui Tibet sebagai bagian dari Republik Tiongkok.