Ikhwanul Muslimin
Jamaah Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi. Ikhwanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hassan al-Banna. Di masa-masa awal tersebut, orang-orang Ikhwan langsung menyebarkan pemikirannya menuju utara dan selatan Mesir. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin pada 24 September 1930. Pada tahun 1932, struktur administrasi Ikhwanul Muslimin disusun dan pada tahun itu pula, Ikhwanul Muslimin membuka cabang di Suez, Abu Soweir dan al-Mahmoudiya. Pada tahun 1933, Ikhwanul Muslimin menerbitkan majalah mingguan yang dipimpin oleh Muhibuddin Khatib.
Islam pada masa Orde Baru
Pada periode ini hubungan antara Islam dan pemeritah membaik karena mereka merasa saling membutuhkan. Salah satu buktinya adalah pemerintah mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) dari tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu juga lahir pula berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional (1988), Undang-undang Peradilan Agama (1989), berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkat dukungan pemerintah pada 1990, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang efektivitas zakat (1991) bahkan hingga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang perizinan pemakaian busana muslimah (jilbab) kepada para siswi. Hasil ini didapatkan tak terlepas dari upaya perjuangan intelektual muda Islam kala itu.