Perang Korea
Dengan berkuasanya pemerintahan militer, Jenderal John R. Hodge secara langsung mengontrol Korea Selatan (USAMGIK 1945–48). Ia memperkuat kontrolnya dengan cara: pertama, mengembalikan kekuasaan administrator-administrator kunci kolonial Jepang dan juga polisi kolabolatornya; kedua menolak pengakuan USAMGIK terhadap Republik Rakyat Korea (Agustus–September 1945)—pemerintahan sementara Korea yang mulai berkuasa di semenanjung Korea—karena dianggap sebagai komunis. Kebijakan AS, yang menolak pemerintahan populer di Korea, menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan mengakibatkan munculnya Perang Saudara Korea. Pada 3 September 1945, Letnan Jendral Yoshio Kozuki, komandan, Tentara Wilayah ke-17 Jepang, menghubungi Hodge, mengatakan bahwa tentara Soviet mulai "bergerak ke arah selatan lintang 38 derajat" di Kaesong. Hodge mempercayai keakuratan informasi itu.
Josef Stalin
Seusai Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan Amerika Serikat membagi Semenanjung Korea (yang sebelumnya merupakan wilayah jajahan Jepang) menjadi dua; batasnya adalah garis paralel ke-38, sehingga didirikanlah pemerintahan komunis di utara dan pemerintahan pro-Barat di selatan. Pemimpin Korea Utara Kim Il-Sung mengunjungi Stalin pada Maret 1949 dan Maret 1950. Kim Il-Sung ingin menyerang Korea Selatan; meskipun Stalin awalnya enggan memberikan dukungan, ia akhirnya sepakat pada Mei 1950. Tentara Korea Utara kemudian memulai Perang Korea pada Juni 1950 dan mereka berhasil merebut kota Seoul dan beberapa wilayah lainnya dengan cepat. Stalin dan Mao pada mulanya berkeyakinan bahwa Kim Il-Sung akan segera memperoleh kemenangan. Namun, AS membawa perkara ini ke Dewan Keamanan PBB. Uni Soviet sebelumnya sedang memboikot Dewan Keamanan PBB karena dewan tersebut menolak mengakui pemerintahan Mao, sehingga AS berhasil memperoleh dukungan militer untuk mempertahankan Korea Selatan. Pasukan internasional yang dipimpin oleh AS kemudian berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara. Stalin tidak ingin terlibat langsung dalam konflik dengan AS, sehingga ia membujuk Tiongkok untuk membantu Korea Utara.