Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara
Gagasan pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) ini diawali pada tanggal 27 November 1971, sewaktu 5 anggota dari "Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bertemu di Kuala Lumpur dan menanda tangani deklarasi atas "ASEAN Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)"'. (Asean sebagai kawasandamai, merdeka dan netral). Komponen utama dari ZOPFAN yang dituju oleh ASEAN adalah pembentukan SEANWFZ. Namun demikian sehubungan dengan suasana politik di kawasan yang kurang menguntungkan maka proposal resmi untuk pendirian kawasan bebas nuklir tersebut tertunda hingga pertengahan tahun 1980an. Setelah melakukan perundingan dan pembuatan naskah oleh suatu kelompok kerja ASEAN atas ZOPFAN, maka traktat SEANWFZ akhirnya ditanda tangani oleh kepala pemerintahan dari 10 negara anggota Asean di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995.
Inisiatif Chiang Mai
Pada pertemuan menteri keuangan ASEAN di Pattaya, Thailand, bulan April 2009, kontribusi setiap negara anggota untuk dana cadangan ini ditetapkan. Masing-masing anggota pendiri ASEAN—Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand—menyumbangkan US$4,77 miliar, sedangkan lima anggota sisanya menyumbang antara US$30 juta dan US$1 miliar. Kesepuluh negara ini rencananya bertemu dengan para mitra seusai rapat menteri keuangan, tetapi dibatalkan karena peresmian perjanjian multilateralnya ditunda akibat krisis politik Thailand. Ketika pemimpin tiga belas negara bertemu di Bali bulan Mei 2009, mereka menetapkan kontribusi Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, Hong Kong hadir sebagai peserta baru yang kontribusinya disatukan dengan Cina walaupun Hong Kong memiliki "kewenangan keuangan terpisah". Keterlibatan Hong Kong meningkatkan total kontribusi Cina menjadi US$38,4 miliar, setara dengan Jepang, dan Korea Selatan dengan kontribusi sebesar US$19,2 miliar. Cina dan Jepang masih menjadi kontributor terbesar karena masing-masing menyumbang 32% total kontribusi. Bersama Korea Selatan, ketiga negara ini mencakup 80% total kontribusi untuk CMIM, sedangkan 20% sisanya dari negara-negara ASEAN.