Bangsa Korea
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Korea Utara
Kebudayaan Korea mengalami penindasan pada masa penjajahan Jepang dari 1910 hingga 1945. Jepang menerapkan kebijakan asimilasi budaya. Selama masa penjajahan itu, bangsa Korea dipaksa belajar dan berbahasa Jepang, mengadopsi sistem nama keluarga Jepang dan agama Shinto, dan dilarang menulis atau berbicara menggunakan bahasa Korea di dalam sekolah, perdagangan, atau tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, bangsa Jepang menukar atau mengganti berbagai monumen Korea, seperti Istana Gyeongbok, dan dokumen-dokumen yang menggambarkan bangsa Jepang secara buruk diubah.