Demografi Korea Utara
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Politik Korea Utara
Dalam usaha untuk berdiri dari runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an dan hilangnya bantuan Soviet, Korea Utara menghadapi periode panjang krisis ekonomi, termasuk kekurangan pertanian dan industri berat. Isu politik utama Korea Utara telah menemukan cara untuk mempertahankan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas internal pemerintah atau kemampuannya untuk menanggapi ancaman eksternal yang dirasakan. Sampai saat ini, upaya Korea Utara untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan untuk meningkatkan perdagangan dan menerima bantuan pembangunan telah sedikit berhasil, tetapi tekad Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik telah mencegah hubungan yang stabil baik dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Utara juga telah bereksperimen dengan ekonomi pasar di beberapa sektor ekonomi mereka, tetapi ini memiliki dampak yang terbatas. Beberapa pengamat luar telah menyarankan bahwa Kim Jong-il sendiri menyukai reformasi seperti itu tetapi beberapa bagian dari partai dan militer menolak setiap perubahan yang mungkin mengancam stabilitas untuk Korea Utara.