Holokaus
Pada tanggal 28 September 1939, Jerman berhasil memperoleh kontrol atas wilayah Lublin melalui kesepakatan Jerman-Soviet dengan menukarnya dengan Lithuania. Berdasarkan ketentuan Rencana Nisko, Jerman diizinkan untuk mendirikan reservasi Lublin-Lipowa di wilayah tersebut. Pembangunan reservasi ini dikepalai oleh Adolf Eichmann, yang diberi tugas untuk memusnahkan orang Yahudi dari seluruh Jerman, Austria, dan Protektorat Bohemia dan Moravia. Nazi mengirimkan Yahudi pertama kali ke Lublin pada tanggal 18 Oktober 1939. Kereta pertama yang mengangkut Yahudi terdiri dari orang-orang Yahudi yang berasal dari Austria dan Protektorat Bohemia dan Moravia. Pada tanggal 30 Januari 1940, sebanyak 78.000 Yahudi dari Jerman, Austria dan Cekoslovakia telah dideportasi ke Lublin. Selanjutnya, tanggal 12 dan 13 Februari 1940, orang-orang Yahudi dari Pomerania menyusul di deportasi ke Lublin. Pomerania adalah wilayah pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai ""judenrein"" ("bebas Yahudi"). Pada tanggal 24 Maret 1940, Hermann Göring menyatakan bahwa Rencana Nisko akan diakhiri sepenuhnya pada bulan April. Pada saat Rencana Nisko dihentikan, jumlah orang Yahudi yang telah diangkut ke Nisko mencapai 95.000 orang, banyak di antaranya yang tewas karena kelaparan. Pada bulan Juli 1940, karena kesulitan untuk menggalakkan pertambahan populasi di Pemerintahan Umum, Hitler memutuskan bahwa deportasi Yahudi dihentikan untuk sementara waktu.
Chiune Sugihara
Setelah Pakta Molotov-Ribbentrop diikuti Invasi Polandia oleh Jerman pada 1 September 1939, dan pengambilalihan Lituania oleh Uni Soviet pada tahun 1940, banyak pengungsi Yahudi dari Polandia dan Lituania yang berusaha mendapatkan visa keluar. Tanpa visa itu, perjalanan akan berbahaya dan mereka tidak mungkin menemukan negara yang bersedia mengeluarkannya. Ratusan pengungsi datang ke konsulat Jepang di Kaunas, berusaha mendapatkan visa ke Jepang. Konsul Belanda Jan Zwartendijk telah memberikan kepada mereka izin perjalanan resmi ke negara tujuan ketiga yakni Curaçao, sebuah pulau Karibia dan koloni Belanda yang tidak membutuhkan visa masuk, atau ke Guyana Belanda (setelah kemerdekaan, Guyana Belanda berganti nama menjadi Suriname). Pada saat itu, pemerintah Jepang menganut kebijakan resmi netral terhadap orang-orang Yahudi, namun menuntut bahwa visa hanya dikeluarkan bagi mereka yang telah melalui prosedur-prosedur imigrasi yang semestinya dan mempunyai cukup dana. Kebanyakan para pengungsi itu tidak memenuhi kriteria-kriteria ini. Sugihara dengan taat menghubungi Kementerian Luar Negeri Jepang hingga tiga kali untuk meminta petunjuk. Setiap kali, Kementerian menjawab bahwa siapapun yang memperoleh visa Jepang harus memiliki visa ke negara tujuan ketiga untuk keluar dari Jepang, tanpa kecuali.