Malaysia
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
Pengadilan Tinggi Malaysia
Pengadilan Tinggi di Malaysia adalah pengadilan tertinggi ketiga dalam hierarki pengadilan, setelah Pengadilan Federal dan Dewan Banding. Artikel 121 Konstitusi Malaysia menyatakan bahwa terdapat dua Pengadilan Tinggi yuridiksi koordinat—Pengadilan Tinggi di Malaya dan Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak (sebelum 1994, Pengadilan Tinggi di Borneo). Sebelum 1969, Pengadilan Tinggi di Singapura juga merupakan bagian dari sistem pengadilan Malaysia (lihat Hukum Singapura).