Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Rukun Negara
Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Parlementer dan Raja
Konstitusional dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai
Kepala Negara. Sesuai dengan posisi yang di-Pertuan Agong sebagai Raja
menurut Konstitusi, sistem monarki juga diamalkan di setiap negeri, dan
Yang Di-Pertua Negeri/Gabenur untuk negeri-negeri yang tidak monarki. Seri Paduka
Dia, Raja-Raja dan Yang Dipertua Negeri adalah merupakan lambang
perpaduan rakyat.
Kesetiaan kepada Raja dan Negara berarti, bahwa setiap warga negara
harus berkonsentrasi penuh taat setia, jujur ​​dan ikhlas kepada Seri Paduka
Dia Yang di-Pertuan Agong. Di negara bagian pula, penduduk
berfokus taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka
tinggal tanpa mengurangi taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong.