Cultuurstelsel
Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Saldo untung
Pada awalnya, cultuurstelsel diterima secara umum di Belanda, namun dari tahun 1840-an, bermunculanlah kritik antara lain terhadap pekerja paksa dan budak. Kemudian ada laporan yang tiba di Belanda pada tahun 1849, bahwa 4 tahun sebelumnya dimulailah kelaparan di Jawa, anggota parlemen Wolter Robert van Hoëvell mengajak rekan sebangsanya untuk berpikir hingga tingkatan mana mereka telah gagal. Meskipun laporannya "Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet" adalah satu di antara hal yang mendorong penghapusan perbudakan pada tahun 1859, politik saldo untung tetap kuat. Hal ini mempengaruhi anggaran Belanda tepat di masa itu ketika kemungkinan kebangkrutan negeri tampak membesar. Meskipun Tweede Kamer memprotes penggunaan istilah daerah yang menguntungkan untuk Jawa pada tahun 1853, kritik akibat hal tersebut awalnya hanya terdengar di Belanda. Di kalangan penduduk Eropa di Hindia, kritik-kritik mulai terdengar.