Mardijkers
Kaum mardiker ini merupakan salah satu penghuni awal loji VOC di Jaccatra (Jayakarta). Catatan VOC tahun 1618 menyebutkan sekitar 70 warga mardiker yang menyandang nama-nama Portugis telah berada di loji ini; kemungkinan berasal dari kapal-kapal Portugis yang berhasil dikalahkan atau dirampok ketika itu. Ketika VOC merebut Melaka dari tangan Portugis pada tahun 1641, tentaranya membawa pulang tawanan yang kebanyakan adalah kaum mardiker asal Bengali dan Koromandel yang menjadi milisi Portugis di Melaka. Para tawanan ini kemudian dijadikan budak-budak pekerja di Batavia, dan dilarang untuk melaksanakan ibadah agama Katolik yang dianutnya. Akan tetapi budak-budak ini dapat dibebaskan jika mau berpindah keyakinan menjadi Kristen Protestan sebagaimana orang Belanda.
Kebebasan beragama di Indonesia
Setara Institute menyampaikan bahwa Provinsi Aceh berada di urutan kedua tertinggi terjadinya pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dengan pelaku pelanggaran terbanyak adalah aparatur Pemkab atau Pemkot. Intoleransi keberagamaan banyak terjadi di Aceh Singkil. Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas), Boas Tumangger, dan tokoh muslim Ramli Manik, dan perwakilan Posko Kemanusiaan Lintas Iman mendatangi Komnas HAM (2016) untuk mengadukan persoalan kebebasan beragama dan beribadah di Aceh Singkil. Disebutkan bahwa sesudah peristiwa pembakaran gereja HKI (13 Oktober 2015), izin pembangunan gereja dipersulit. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Aceh Singkil juga melakukan praktik diskriminasi bahwa semua peserta didik wajib mengikuti pelajaran agama Islam sehingga selama puluhan tahun semua SDN di Singkil tidak memiliki guru agama Nasrani. Semua siswa non-muslim harus mengikuti pelajaran agama Islam, termasuk baca tulis Arab dan Al-Quran, supaya bisa naik atau lulus. Forcidas dan Posko Kemanusiaan Lintas Iman juga menuntut peradilan yang adil dan independen untuk Wahid Tumangger serta menuntut Komisi Yudisial mengusut Majelis Hakim PN Singkil yang terlibat karena diduga memberikan keputusan hukum yang tidak adil.