Partai Demokrat
Hal ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima "fee" suap dari proyek SEA Games 2011 yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil. Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur. Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi.
Korupsi Bibit &amp; Chandra
Setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan Peninjauan Kembali (PK) jaksa atas Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit dan Chandra tidak dapat diterima. Alasan MA, tidak terpenuhinya syarat formil dalam Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan jaksa setelah itu, lalu timbul wancana untuk penghentian pekara tersebut dengan menerbitkan deponering yang kemudian menimbulkan pro dan kontral antara lain dari advokat senior Adnan Buyung Nasution bahwa "Tidak usah lagi deponering. Malah memalukan. Merusak nama negara hukum kita," dan "Bibit-Chandra jangan ragu menghadapi proses persidangan. Di sidang kan kita bisa buktikan ini. Kalau memang tidak ada bukti," serta "deponering lebih tepat dikeluarkan dulu, ketika Bibit dan Chandra mendapat dukungan satu juta masyarakat, kalau presiden tanya saya, saya bilang jangan keluarkan deponering,"" demikian kata Buyung. akan tetapi, pada akhirnya Kejaksaan Agung, pada hari Senin (25/10/2010) mengumumkan telah mengambil sikap untuk melakukan deponering (menghentikan perkara demi kepentingan umum) kasus dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. sesuai dengan keinginan presiden dan Mahkamah Agung namun kemudian dibantah oleh Jaksa Agung Basrief Arief dan dikatakan bahwa keputusan deponering belum berlaku secara formal sebelum dimintakan pertimbangan lembaga negara lainnya.