Khalifah
Di antara semua penguasa Utsmani, Sultan Abdül Hamid II (berkuasa 1876 – 1909) adalah yang paling sering menggunakan kedudukannya sebagai khalifah. Melalui statusnya sebagai khalifah, Abdül Hamid II berusaha menyatukan masyarakatnya yang multi-etnis atas dasar agama sebagai reaksi atas keadaan Utsmani yang semakin melemah dan terpecah, juga menghimpun kekuatan dari seluruh dunia Islam untuk bersatu dalam melawan imperialisme Barat. Upayanya ini mengancam negara-negara Eropa, yakni Austria melalui Muslim Albania, Rusia melalui Tatar dan Kurdi, Prancis melalui Muslim Maroko, dan Britania Raya melalui Muslim India. Upaya ini membuahkan hasil dalam beberapa hal. Setelah kemenangan Utsmani pada Perang Yunani-Turki, banyak umat Muslim memandang ini sebagai kemenangan Muslim. Pemberontakan dan penolakan penjajahan bangsa Eropa dilaporkan di suart kabar di berbagai wilayah Muslim.
Perang Kemerdekaan Turki
Setelah Gencatan Senjata Mudros (30 Oktober 1918), pendudukan Istanbul (13 November 1918) pemerintahan Utsmaniyah di Istanbul berada di bawah kekuasaan Sekutu yang dipimpin oleh Britania Raya. Bagian selatan dan timur Utsmaniyah di Anatolia direbut. Pasukan Yunani merebut Izmir (21 Mei 1919) dan menduduki Anatolia Barat. Deklarasi Konferensi Perdamaian Paris 1919 (21 Januari 1920) diikuti dengan Perjanjian Sèvres (Agustus 1920) yang menyerahkan seluruh teritori Utsmaniyah di Balkan dan Arab kepada Sekutu. Usaha pergerakan nasionalis di Anatolia tengah mencapai puncak dengan pembentukan Dewan Nasional Turki di Ankara. Turki berhasil memobilisasikan sumbernya di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha, memukul mundur tentara pendudukan Yunani, Britania, Perancis dan Italia dan menggagalkan Perjanjian Sèvres. Hasil ini diakui melalui Perjanjian Lausanne pada Juli 1923, meninggalkan Anatolia dan Trakia Timur untuk membentuk negaranya sendiri. Republik Turki dideklarasikan pada Oktober 1923, dengan Ankara sebagai ibukotanya.