Partai Demokrat
Hal ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima "fee" suap dari proyek SEA Games 2011 yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil. Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur. Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi.
Kasus suap daging sapi impor
Sidang perdananya dilaksanakan pada waktu bersamaan dengan sidang perdana Ahmad Fathonah, yakni pada Senin, 24 Juni 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Walau bersamaan, keduanya dilaksanakan secara terpisah. Pada sidang perdana Luthfi tidak datang seorang diri melainkan bersama pengacaranya Zainuddin Paru. Dalam dakwaan ia disebut telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan dari hasil korupsi bersama Ahmad Fathanah. Jaksa juga menyatakan bahwa Luthfi diduga menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk menambahkan kuota impor daging sapi dan menerima mobil Land Cruiser dari Komisaris PT Radina Niaga, Elda Devianne Adiningrat. Atas tindakan tersebut Luthfi disangkakan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.