Daerah istimewa
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan perpaduan harmonis antara UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Undang undang ini termasuk undang-undang yang panjang sebab memiliki 273 pasal. Dalam UU ini, tidak ada definisi baru mengenai keistimewaan Aceh. Namun langsung kepada urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu keistimewaan Aceh juga dinikmati oleh Kabupaten dan Kota di lingkungan Aceh.
Fujiwara Kikan
Agen-agen Fujiwara Kikan yang ada di Aceh kemudian juga membangun hubungan dengan PUSA sebuah organisasi persatuan ulama di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh pada 1939 yang tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, melawan Kolonial Belanda, dan mendobrak dominasi Uleebalang (elit adat Aceh). Koalisi Fujiwara Kikan dengan PUSA itu kemudian melahirkan gerakan pemberontakan anti-Belanda di Kutaraja (sekarang Banda Aceh pada 11 Maret 1942, yang tujuannya jelas mempermudah pasukan Kekaisaran Jepang untuk menaklukkan Aceh dan juga menggulingkan dominasi Uleebalang yang diketahui dekat dengan pemerintah Kolonial Belanda. Setelah Jepang menguasai Aceh dan Sumatera Utara, banyak orang Indonesia yang menjadi anggota Fujiwara Kikan kemudian ditempatkan di instansi pemerintahan pendudukan Kekaisaran Jepang di Sumatera Utara selama Perang Dunia II.