Kota Hồ Chí Minh
Pada 1954, Perancis dikalahkan oleh komunis Viet Minh dalam Pertempuran Điện Biên Phủ, dan mengundurkan diri dari Vietnam. Bukannya mengakui pihak komunis sebagai pemerintah yang baru, mereka memberikan dukungan kepada pemerintahan yang dibentuk oleh Kaisar Bảo Đại. Bảo Đại menjadikan Saigon sebagai ibukotanya pada 1950. Saat itu Saigon dan kota Cholon (Chợ Lớn), yang kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Tionghoa Vietnam, digabungkan menjadi satu unit administrasi yang disebut Ibukota Saigon ("Đô Thành Sài Gòn" dalam bahasa Vietnam). Ketika Vietnam secara resmi dibagi menjadi Vietnam Utara (Republik Demokrasi Vietnam) dan Vietnam Selatan (Republik Vietnam), pemerintahan selatan, yang dipimpin oleh Presiden Ngô Đình Diệm, mempertahankan Saigon sebagai ibukotanya.
Referendum Negara Vietnam 1955
Referendum Negara Vietnam 1955 menentukan masa depan bentuk pemerintahan dari Negara Vietnam, negara yang merupakan cikal bakal Republik Vietnam (secara luas dikenal sebagai Vietnam Selatan). Referendum ini menjadi pertarungan antara Perdana Menteri Ngô Đình Diệm, yang mengajukan bentuk pemerintahan republik, melawan mantan kaisar yang bernama Bảo Đại. Bảo Đại telah turun tahta sejak 1945 dan pada waktu itu memegang jabatan kepala negara. Meskipun perhitungan yang diumumkan menunjukkan Diệm memenangi pemilihan dengan 98.2% suara, referendum ini dikotori oleh kecurangan pemungutan suara. Di ibu kota, Saigon, Diệm mendapatkan lebih dari 600,000 suara, meskipun hanya ada 450,000 orang yang masuk ke daftar pemilih. Dia mengumpulkan perhitungan melampaui 90% dari pemilih yang terdaftar, bahkan di kawasan pedalaman yang kelompok oposisi mencegah pemungutan suara.