Demografi Korea Utara
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Pemberontakan Yeosu–Suncheon
Park Chung-hee, yang kelak akan menjadi presiden Korea Selatan, berpartisipasi dalam pemberontakan, meskipun dia diduga diberi pengampunan sebagai balasan karena membantu dalam perburuan tentara lain yang terlibat dalam pemberontakan.
Setelah Kekaisaran Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu pada 15 Agustus 1945, 35 tahun penjajahan Jepang di Korea akhirnya berakhir. Korea kemudian dibagi pada 38 derajat lintang utara, dengan Uni Soviet memperoleh perwalian di utara dan Amerika Serikat di sebelah selatan garis lintang utara tersebut. Pada September 1945, Letnan Jenderal John R. Hodge membentuk pemerintahan militer untuk mengelola wilayah selatan, yang termasuk Pulau Jeju dan daerah-daerah di Jeolla Selatan di sekitar Yeosu dan Suncheon. Pada Desember 1945 perwakilan Amerika Serikat bertemu dengan mereka dari Uni Soviet dan Britania Raya untuk menyusun perwalian bersama. Namun karena tidak tercapainya konsensus, Amerika Serikat membawa "pertanyaan Korea" kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertimbangan lebih lanjut. Pada 14 November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 112, menyerukan pemilihan umum pada 10 Mei 1948 di bawah pengawasan UNTCOK.