Malaysia
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
Lareh Bodi Caniago
Di Malaysia, sistem adat ini dikenal dengan Adat Perpatih. Adat Perpatih merupakan salah satu bentuk sistem demokrasi Melayu. Seperti dalam penentuan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Dimana tidak berlaku sistem waris turun-temurun dari bapak ke anak, tetapi melalui pemilihan berdasarkan Undang Luak yang empat, yaitu "Undang Rembau", "Undang Sungai Ujung", "Undang Johol", dan "Undang Jelebu". Empat undang ini akan bermusyawarah untuk melantik salah seorang keturunan dari raja Pagaruyung untuk menjadi Yang Dipertuan Besar. Undang Luak juga dilantik oleh datuk-datuk lembaga di luak (daerah) masing-masing. Dato Lembaga ini pula adalah pemimpin-pemimpin yang dilantik secara muafakat oleh pemimpin-pemimpin keluarga yang digelar "Bapak". Darisini terlihat, bahwa secara keseluruhan pemimpin dipilih oleh rakyat biasa.