Daerah istimewa
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan perpaduan harmonis antara UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Undang undang ini termasuk undang-undang yang panjang sebab memiliki 273 pasal. Dalam UU ini, tidak ada definisi baru mengenai keistimewaan Aceh. Namun langsung kepada urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu keistimewaan Aceh juga dinikmati oleh Kabupaten dan Kota di lingkungan Aceh.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Misi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh adalah:Gagasan pendirian Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) untuk pertama kali dicetuskan dalam seminar Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II yang dilangsungkan sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan 2 September tahun 1972, di Banda Aceh. Ide ini bermula atas usulan Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian M.A. dosen Fakultas Sastra dan Kebudayaan Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang saat itu menjadi pembicara pada seminar tersebut. Dalam pandangan Teuku Ibrahim Alfian, Aceh membutuhkan sebuah pusat studi yang menghimpun seluruh informasi mengenai Aceh sehingga keberadaan Aceh tidak hanya sebatas identitas teritori ataupun suku bangsa, tapi juga mampu menjadi bagian dari kajian pengetahuan yang disebut “"Aceh Studies"”.