38 derajat lintang utara
Setelah penyerahan Jepang pada tahun 1945, paralel itu dinyatakan sebagai perbatasan oleh Dean Rusk dand Charles Bonesteel dari US State-War Navy Coordinating Committee di Washington, selama malam 10-11 Agustus 1945 4 hari sebelum pembebasan penuh atas Korea. Paralel itu membagi semenanjung itu sepenuhnya menjadi 2 bagian. Pada tahun 1948, garis pembagi itu menjadi perbatasan antara negara Korea Utara dan Korea Selatan yang baru merdeka. Di akhir Perang Korea (1950-1953), sebuah perbatasan baru didirikan melalui pertengahan Zona Demiliterisasi, yang memotong paralel ke-38 dalam sudut lancip, dari tenggara ke timur laut. paralel ke-38 juga tempat di mana gencatan senjata diserukan untuk mengakhiri konflik.
Hubungan Jepang dengan Korea Utara
Pada tahun 1965, pemerintah Korea Utara mengkritik Perjanjian Mengenai Dasar Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Di era Perdana Menteri Eisaku Satō, hubungan Jepang-Korea Utara memburuk, namun pada 1971-1972, proses pendekatan kembali Tiongkok-Jepang menyebabkan perusahaan-perusahaan Jepang memperluas kerjasama ekonomi dengan Korea Utara. Di bawah Perdana Menteri Kakuei Tanaka, pemerintah Jepang mengambil kebijakan menjaga jarak dengan Korea Utara dan Korea Selatan, dan menolak untuk memihak Seoul dan melawan Pyongyang ketika ada percobaan pembunuhan Park Chung-Hee oleh Mun Se-gwang. Namun demikian, Jepang masih tidak mendirikan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Di bawah Takeo Miki dan penerusnya, Jepang beralih memihak Korea Selatan daripada Korea Utara. Korea Utara merasa semakin terisolasi ketika Takeo Fukuda menandatangani Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan antara Jepang dan Republik Rakyat TIongkok, dan kunjungan Yasuhiro Nakasone ke Korea Selatan pada tahun 1983. Selama masa kerjasama Jepang-Korea Selatan dan perselisihan Jepang-Korea Utara, Pyongyang sering menyatakan ketidakpuasan mereka dengan mengangkat isu sengketa Karang Liancourt.