Miss Malaysia
Dan sejak tahun 1997 berdasarkan fatwa yang dikeluarkan, mereka yang beragama Islam dilarang untuk mengikuti kontes Miss Malaysia dan kontes ratu kecantikan lainnya. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah melalui prosedur perundangan yang teliti, termasuk diproses tiga kali di Dewan Undangan Negeri Selangor (anggota-anggota ketika itu mewakili UMNO, Gerakan, MCA, MIC dan juga DAP), dan akhirnya disetujui oleh Sultan Selangor pada tahun 1998.
Ketuanan Melayu
Kerusuhan ini menyebabkan perubahan drastis pada pendekatan pemerintah terhadap isu-isu rasial dengan memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang mengutamakan etnis Melayu. Kebijakan Kebudayaan Nasional yang menekankan pada asimilasi warga non-Melayu ke dalam kelompok etnis Melayu juga diperkenalkan pada tahun 1970. Namun semasa 1990-an Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad menolak pendekatan ini dengan konsep Bangsa Malaysianya yang menekankan warga Malaysia, bukan etnis Melayu, sebagai identitas negara Malaysia. Semasa tahun 2000-an, para politikus kembali menekankan konsep ketuanan Melayu, dan secara publik mengkritik menteri-menteri pemerintahan yang mempertanyakan konsep kontrak sosial.