Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Penyelesaian sengketa investor-negara
Penyelesaian sengketa investor-negara (; ISDS) adalah instrumen hukum internasional umum yang memberikan investor hak penyelesaian sengketa terhadap pemerintah asing. Syarat ISDS terkandung dalam berbagai perjanjian investasi bilateral, perjanjian perdagangan seperti North American Free Trade Agreement (Bab 11) dan perjanjian investasi internasional seperti Energy Charter Treaty. Bila sebuah investor dari sebuah negara ("Negara Asal") menanamkan modal di negara lain ("Negara Tujuan"), keduanya menyepakati ISDS, dan Negara Tujuan melanggar hak yang diberikan kepada investor sesuai hukum internasional umum, investor tersebut boleh mempersoalkan hal tersebut ke pengadilan arbitrase.