Hizbut Tahrir
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertaruangan "demokrasi" dan radikalisme di Indonesia, Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir, yaitu "dikotomi-negasi" dan "dynamos-dialektis""." Perspektif dikotomi-negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu-sama lain. Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme. Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal. Sedangkan perspektif "dinamis-dialektis" melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab-akibat. Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati. Dalam konteks sosio-historis pun, radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama-sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia.
Sejarah demokrasi
Di bawah pengaruh teori demokrasi deliberatif, muncul sejumlah eksperimen semenjak awal milenium baru yang disebut fora deliberatif, yakni ruang-ruang (dalam kehidupan nyata atau dunia maya) yang diciptakan bagi rakyat dan wakil-wakil mereka untuk bersidang dan saling bertukar pikiran. Salah satu jenis forum deliberatif ini disebut minpublik, yakni suatu badan beranggotakan warga negara yang dipilih secara acak atau dipilah secara aktif untuk mewakili keseluruhan warga. Penggunaan cara pemilihan secara acak untuk membentuk sebuah badan perwakilan yang deliberatif disebut sortisi, contohnya adalah muktamar warga dan mahkamah warga. Muktamar-muktamar warga telah digunakan di Kanada (2004, 2006) dan Belanda (2006) untuk memperdebatkan reformasi pemilihan umum, dan di Islandia (2009 dan 2010) untuk membicarakan perubahan konstitusi yang lebih luas lagi.