Vladimir Lenin
Pada akhir tahun 1918, Partai Buruh Inggris menyerukan pendirian sebuah konferensi partai-partai sosialis internasional yang disebut Buruh dan Sosialis Internasional. Lenin menganggapnya sebagai kebangkitan Internasional Kedua yang tidak ia sukai, dan ia memutuskan untuk mengadakan konferensi sosialis internasional tandingan. Ia menggelar konferensi tersebut dengan bantuan Zinoviev, Trotsky, Christian Rakovsky, dan Angelica Balabanoff. Pada Maret 1919, Kongres Pertama Komunis Internasional ("Komintern") dibuka di Moskwa. Meskipun terdapat nama "internasional", cakupan konferensi ini sangat terbatas; dari 34 delegasi yang berkumpul, 30 dari antaranya adalah perwakilan dari negara-negara bekas Kekaisaran Rusia, dan sebagian besar delegasi internasional tidak diakui secara resmi oleh partai-partai sosialis di negara-negara mereka sendiri. Selain itu, kaum Bolshevik mendominasi kongres tersebut, dan Lenin kemudian menyusun sejumlah regulasi yang menyatakan bahwa hanya partai-partai sosialis yang mendukung pandangan Bolshevik yang diizinkan untuk bergabung dengan Komintern. Selama konferensi pertama, Lenin berbicara di hadapan para delegasi dan menolak jalan menuju sosialisme lewat parlemen; ia juga mengulangi seruannya untuk melengserkan pemerintahan-pemerintahan borjuis Eropa. Secara keseluruhan, walaupun yang diangkat menjadi Presiden Komintern adalah Zinoviev, Lenin tetap memiliki pengaruh yang sangat kuat di konferensi tersebut.
Partai Sosialis Indonesia
PSI mengadakan kongres partai pertamanya di Bandung pada tanggal 12-17 Februari 1952. Hanya tiga bulan sebelum pemilihan umum, PSI menggelar kongres kedua di Jakarta, tepatnya pada bulan Juni 1955. Kongres yang di kemudian hari disebut Syahrir dalam sebuah artikel sebagai ajang tamasya dan pesta bagi para peserta. Dalam kongres pertama pada tahun 1952 tersebut, PSI hanya memiliki 3.049 anggota tetap dan 14.480 calon anggota. Ketika kongres kedua pada Juni 1955, anggota PSI bertambah menjadi 50.000 orang.
Pada tahun 1950-an, PSI melalui salah seorang anggotanya, Soemitro Djojohadikusumo, memberi penekanan pada program pembangunan daerah, industri kecil, dan koperasi. Akan tetapi, karena Soemitro mendukung PRRI, PSI dianggap turut serta melawan pemerintah. Menurut Rosihan Anwar, awal mulanya saat itu muncul isu Soemitro melakukan korupsi, ketika duduk sebagai menteri pada kabinet Burhanuddin Harahap; Soemitro memberikan dana kepada PSI dalam pemilihan umum. Lawan politik PSI, seperti PNI dan terutama PKI (melalui korannya; Harian Rakjat dan Bintang Timur) terus memberitakan kasus dugaan korupsi tersebut. Soemitro sempat diperiksa dua kali (pertama pada tanggal 26 Maret 1957; kedua tanggal 6-7 Mei 1957) oleh Corps Polisi Militer (CPM), dan hasilnya tidak ada dasar dan alasan untuk menahan dirinya. Selain itu, Soemitro sebenarnya akan dipanggil lagi untuk diperiksa ketiga kalinya pada 8 Mei 1957, namun ia tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan karena menurut Nasution, pemanggilan terakhir ini baginya berarti akan ditahan.