Demokrasi sosial
Setelah perpecahan antara sosialis reformis dan sosialis revolusioner dalam Internasional Kedua, demokrasi sosial menganjurkan pada transisi damai dan evolusioner dalam ekonomi menuju sosialisme melalui reformasi sosial terhadap kapitalisme secara progresif. Demokrasi Sosial menyatakan bahwa satu-satunya bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi representatif di bawah aturan hukum. Sosdem mempromosikan perluasan pembuatan kebijakan demokratis di luar politik demokrasi untuk menyertakan demokrasi ekonomi agar menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya akan hak-hak mereka dalam (penentuan bersama). Sosdem mendukung sistem ekonomi campuran yang melawan ekses dari kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan tekanan dari berbagai kelompok, dan menolak sistem pasar bebas dan ekonomi terencana secara total. Kebijakan umum Demokrasi Sosial termasuk pembelaan pada hak-hak sosial universal untuk mencapai pengaksesan secara universal terhada layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan layanan untuk lanjut usia. Sosdem terkait dengan gerakan buruh serikat pekerja dan mendukung hak perundingan bersama untuk pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.
Demokrasi virtual
Demokratisasi bukan sekadar masalah ada tidaknya informasi dan ada tidaknya harapan masyarakat untuk berubah. Namun demokratisasi ini menyangkut aspek yang multidimensional. Informasi memang factor yang berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya yang menetukan semua keputusan. Masih terdapat faktor lain yang tidak kalah pentingnya, seperti faktor addanya kekuatan lain yang menghendaki perubahan, faktor keberanian khalayak untuk menghadapi risiko yang timbul, faktor ketahanan nilai-nilai budaya yang ingin dipertahankan oleh khalayak itu sendiri, hingga kesediaan penguasa untuk “bersusah-susah”, mau dikritik, mau di kontrol, bahkan diganti oleh kekuatan demokrasi (rakyat). Dalam hal demokratisasi pada Internet berkaitan dengan kebebasan dalam memanfaatkan teknologi internet dalam kehidupan keseharian mayarakat luas. Namun, demokratisasi Internet ini tetap masih berpihak pada orang-orang yang memiliki uang untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlakukan untuk mengakses Internet dan juga untuk membayar koneksi Internetnya. Baran Stanley J. 2008. Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media dan Budaya, Erlangga