Malaysia
Pada penghujung 1990-an, Malaysia diguncang oleh Krisis finansial Asia 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Terdapat pula tentangan dari kaum sosialis dan reformis, sampai kepada upaya pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr Mahathir, perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, mundur dan digantikan oleh wakilnya, Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari. Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa anti-pemerintah. Unjuk rasa Bersih 2007 sejumlah 40.000 orang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 10 November menganjurkan reformasi daerah pemilihan. Itu dipicu oleh dugaan-dugaan korupsi dan ketidaksesuaian di dalam sistem pemilihan di Malaysia yang condong kepada partai politik yang sedang berkuasa, Barisan Nasional, yang selalu memerintah Malaysia sejak kemerdekaan 1957. Unjuk rasa lainnya dilakukan pada 25 November di ibukota Malaysia dan dipimpin oleh HINDRAF. Penggerak unjuk rasa ini, "Hindu Rights Action Force", melakukan protes berkenaan kebijakan yang timpang, mengutamakan Suku Melayu. Jumlah peserta ditaksir antara 5.000 sampai 30.000. Di kedua-dua kasus itu, pemerintah dan kepolisian berupaya menangani dan mencegah penculikan dari tempat kejadian. Pada 16 Oktober 2008, HINDRAF dilarang karena pemerintah mengecap kumpulan yang tidak berdaftar itu sebagai "ancaman bagi keamanan nasional" karena berusaha mendapatkan bantuan dan dukungan dari kelompok teroris.,
Rukun Negara
Keadilan didirikan atas kedaulatan hukum di mana setiap rakyat sama
tarafnya di hukum negara. Kebebasan dasar aman untuk semua
warga negara Malaysia. Hukum negara berbasis ke
Konstitusi. Oleh itu kedaulatannya harus diterima dan dipertahankan. Tanpa
hukum, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil.
Maka hukum negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang
bebas dan berwibawa.
Setiap negara memerlukan hukum untuk mengontrol dan mewujudkan
satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Keberadaan hukum
akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan
teratur tanpa kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan
merasa aman. Hak-hak semua rakyat dapat dilaksanakan dengan bebas
asalkan tidak melanggar hukum serta hal-hal sebagaimana
yang dijamin oleh Konstitusi Negara. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin
oleh Konstitusi itu tidaklah termasuk hak menggulingkan pemerintah apakah
dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Konstitusi.