Jepang
Pada 31 Maret 1854, kedatangan Komodor Matthew Perry dan "Kapal Hitam" Angkatan Laut Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap Dunia Barat melalui Persetujuan Kanagawa. Persetujuan-persetujuan selanjutnya dengan negara-negara Barat pada masa Bakumatsu membawa Jepang ke dalam krisis ekonomi dan politik. Kalangan samurai menganggap Keshogunan Tokugawa sudah melemah, dan mengadakan pemberontakan hingga pecah Perang Boshin tahun 1867-1868. Setelah Keshogunan Tokugawa ditumbangkan, kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar (Restorasi Meiji) dan sistem domain dihapus. Semasa Restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari Dunia Barat. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun Konstitusi Meiji, dan membentuk Parlemen Kekaisaran. Restorasi Meiji mengubah Kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia yang menimbulkan konflik militer ketika berusaha memperluas pengaruh teritorial di Asia. Setelah mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, Jepang menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea.
Angkatan Laut Bela Diri Jepang
, adalah nama dari pasukan maritim bersenjata dari Pasukan Bela Diri Jepang, yang bertugas melakukan pertahanan laut untuk Jepang. dalam bahasa Inggris ia dikenal dengan sebutan "Japan Maritime Self-Defense Force", atau disingkat "JMSDF". Ia dibentuk setelah dibubarkannya Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yaitu seusai Perang Dunia II.[1] Angkatan ini memiliki armada yang besar dengan kemampuan operasi laut lepas yang signifikan. Kekuatan persenjataannya secara ketat ditujukan untuk pertahanan militer. Tugas utama angkatan ini adalah mempertahankan kendali negara atas jalur pelayaran dan melakukan patroli perairan teritorial. Ia juga telah meningkatkan keterlibatannya dalam operasi pasukan pemelihara perdamaian ("Peacekeeping Operation", PKO) dan operasi pencegahan maritim ("Maritim Interdiction Operation", MIO) di bawah pimpinan PBB.