Kosmetik
Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA), badan yang mengatur industri kosmetik, mendefinisikan kosmetik sebagai "produk yang dimaksudkan untuk digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh". Definisi ini juga mencakup bahan apapun yang digunakan sebagai komponen produk kosmetik. FDA secara khusus mengecualikan sabun dari kategori ini, meskipun secara luas sabun juga tergolong kosmetik.
Pengelolaan Industri Strategis Indonesia
Pada tahun 2012, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. UU itu awalnya bernama RUU Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan atau RUU Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan yang dibahas selama 2 tahun sejak 2010-2012. UU tersebut mengamanatkan pembelian alutsista harus mendahulukan industri dalam negeri terlebih dahulu. Pemerintah juga dilarang membeli alutsista melalui rekanan, harus resmi G-to-G (antar pemerintah). UU tersebut mengamanatkan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang diketuai oleh Presiden langsung, untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan. Pada tahun 2014, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang didalamnya diatur mengenai Industri Strategis. Industri strategis dikuasai negara dengan cara pengaturan kepemilikan; penetapan kebijakan; pengaturan perizinan; pengaturan produksi distribusi dan harga; dan pengawasan.