Kesultanan Utsmaniyah
Dalam bahasa Turki Utsmaniyah, kesultanan ini disebut "Devlet-i ʿAliyye-yi ʿOsmâniyye" (دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه),yangs ecara harfiah berarti Daulat/Negara Agung Utsmaniyah, atau juga disebut "Osmanlı Devleti" (عثمانلى دولتى) yang berarti Daulat/Negara Utmaniyah. Dalam bahasa Turki Modern, kesultanan ini dikenal dengan sebutan "Osmanlı Devleti" atau "Osmanlı İmparatorluğu" atau Kekaisaran Utsmaniyah. Di Indonesia, negara ini juga kerap disebut Ottoman yang diambil dari ejaan Barat. Di sejumlah tulisan Barat, nama "Ottoman" dan "Turkey" dipakai bergantian. Dikotomi ini secara resmi berakhir pada tahun 1920–23 ketika rezim Turki yang beribu kota di Ankara memilih Turki sebagai satu-satunya nama resminya. Nama tersebut sudah digunakan penduduk Eropa sejak zaman Seljuk. Para sejarawan sendiri menghindari untuk menggunakan istilah "Turki" atau "bangsa Turki" untuk merujuk Kesultanan Utsmaniyah karena sifat negara ini yang multi-etnis yang terdiri dari beragam suku bangsa.
Khalifah
Setelah Kesultanan Mamluk ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani pada 1517, pemimpin Utsmani mengambil gelar khalifah untuk mereka sendiri. Gelar khalifah terbatas hanya sebagai pemimpin simbolis dunia Islam setelah 1258 dan hal itu tetap tidak berubah pada masa Utsmani. Para penguasa Utsmani memiliki kekuasaan karena kedudukan mereka sebagai sultan dan "padisyah" (kaisar), bukan karena status mereka sebagai khalifah. Pada praktiknya, para penguasa Utsmani terbilang sangat jarang menggunakan gelar khalifah (pemimpin umat Islam) mereka dalam perpolitikan dalam dan luar negeri dan lebih sering menggunakan status mereka sebagai sultan dan "padisyah" (kepala negara Utsmani). Gelar khalifah mulai digunakan penguasa Utsmani pada saat Perjanjian Küçük Kaynarca, untuk menegaskan kedudukannya sebagai pelindung umat Islam di Rusia. Sultan Abdül Hamid II merupakan penguasa Utsmani yang paling sering menggunakan gelar khalifah dalam upayanya menggalang persatuan di dunia Islam untuk menghadapi imperialisme Barat.