Perang Korea
Dengan berkuasanya pemerintahan militer, Jenderal John R. Hodge secara langsung mengontrol Korea Selatan (USAMGIK 1945–48). Ia memperkuat kontrolnya dengan cara: pertama, mengembalikan kekuasaan administrator-administrator kunci kolonial Jepang dan juga polisi kolabolatornya; kedua menolak pengakuan USAMGIK terhadap Republik Rakyat Korea (Agustus–September 1945)—pemerintahan sementara Korea yang mulai berkuasa di semenanjung Korea—karena dianggap sebagai komunis. Kebijakan AS, yang menolak pemerintahan populer di Korea, menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan mengakibatkan munculnya Perang Saudara Korea. Pada 3 September 1945, Letnan Jendral Yoshio Kozuki, komandan, Tentara Wilayah ke-17 Jepang, menghubungi Hodge, mengatakan bahwa tentara Soviet mulai "bergerak ke arah selatan lintang 38 derajat" di Kaesong. Hodge mempercayai keakuratan informasi itu.
Perjanjian Gencatan Senjata Korea
Perjanjian Gencatan Senjata Korea adalah gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea. Perjanjian ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat William Harrison, Jr. mewakili Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenderal Korea Utara Nam Il mewakili Tentara Rakyat Korea, dan Tentara Sukarelawan Rakyat Tiongkok. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953, dan dirancang untuk "memastikan penghentian menyeluruh permusuhan dan segala tindakan pasukan bersenjata di Korea sampai sebuah penyelesaian damai akhir tercapai. Belum ada "penyelesaian damai akhir" yang telah dicapai. Gencatan senjata yang ditandatangani tersebut membentuk Zona Demiliterisasi Korea (sebuah perbatasan baru antara kedua negara secara "de facto" ), pemberlakuan gencatan senjata, dan pemulangan akhir tawanan perang. Zona Demiliterisasi berada tidak jauh dari paralel 38, yang memisahkan Korea Utara dan Selatan sebelum perang.