Bangladesh
Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer, dengan Mujib sebagai perdana menteri. Pada pemilihan parlemen tahun 1973, Liga Awami mendapatkan suara terbanyak.
Bangladesh
Pemerintahan sementara bertanggung jawab dalam mengendalikan transisi menuju pemerintahan baru. Pejabat pemerintahan sementara haruslah non-partisan dan memiliki waktu tiga bulan untuk menyelesaikan tugasnya. Sistem ini pertama kali dipraktikkan pada 1991 dan dilembagakan pada 1996 sebagai amendemen ke-13 dari konstitusi.