Hizbut Tahrir
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertaruangan "demokrasi" dan radikalisme di Indonesia, Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir, yaitu "dikotomi-negasi" dan "dynamos-dialektis""." Perspektif dikotomi-negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu-sama lain. Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme. Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal. Sedangkan perspektif "dinamis-dialektis" melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab-akibat. Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati. Dalam konteks sosio-historis pun, radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama-sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia.
Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menurut metode satu orang, satu suara, jumlah suara di setiap negara sejalan dengan jumlah penduduknya. Ini sama seperti model perwakilan negara bagian Amerika Serikat di DPR Amerika Serikat. Dalam "The Future of Sovereignty - Rethinking a Key Concept of International Relations", Hasenclever et al. menyebutkan keuntungan dan kerugian sistem ini: "Menurut demokrasi yang menganggap individu sebagai subjek, setiap suara harus memiliki bobot yang sama. Belum ada usulan yang mendukung metode ketat ini, karena kesenjangan bobot suara antarnegara akan menjadi sangat ekstrem dengan empat negara saja - Cina, India, Amerika Serikat, dan bekas USSR - yang membentuk suara mayoritas absolut." Cara menyelesaikan perbedaan populasi antarnegara ini adalah membagi perwakilannya ke tingkat "kawasan", bukan "negara". Pembagian semacam ini akan menempatkan Suriname dan Brasil, negara terjarang dan terpadat di Amerika Selatan, dalam satu blok suara Amerika Selatan yang mencakup kurang lebih 400 juta orang sehingga mempertahankan sistem satu orang, satu suara sekaligus menghapus perbedaan jumlah penduduk yang ekstrem. Pendekatan ini bergantung pada pejabat terpilih yang dipercaya untuk mewakili kawasan tersebut, bukan negara asalnya, dan bisa saja mengabaikan sejumlah negara berpenduduk sedikit tanpa perwakilan apabila mereka dikalahkan oleh negara yang lebih padat di kawasan mereka atau apabila rakyat di negara berpenduduk sedikit ramai-ramai memilih calon atau partai politik dari negara lain.