Ibu kota Jepang
Tokyo diperlakukan secara "de facto" sebagai ibu kota karena menurut Konstitusi Jepang, Kaisar Jepang sebagai "lambang negara Jepang dan simbol pemersatu rakyat Jepang" dan istana kaisar berkedudukan di Tokyo. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah seperti Parlemen Jepang, Kantor Perdana Menteri (Kantei) dan Mahkamah Agung Jepang yang ditetapkan konstitusi sebagai "lembaga tertinggi negara" berada di distrik Chiyoda, Tokyo.
Pembagian administratif Jepang
merupakan unit pemerintah daerah di Jepang yang memiliki populasi setidaknya 50,000 penduduk dengan 60% kepala keluarga harus berada di pusat wilayah perkotaan, membangun perdagangan, industri atau pekerjaan perkotaan lainnya. Kota berada pada tingkat yang sama dengan dan ; hanya saja bukan bagian dari . Seperti unit pemerintahan lainnya, kota dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1947.