Yahudi di Indonesia
Kehadiran orang Yahudi pertama kali di kepulauan Indonesia telah dikonfirmasi dalam sebuah teks tertulis yang berasal dari akhir Abad Pertengahan. Orang ini adalah seorang pedagang dari Fustat di Mesir, yang meninggal di pelabuhan Barus, Sumatera Utara tahun 1290.
Pada tahun 1859, pengelana Yahudi, Jacob Saphir, adalah orang pertama yang menulis mengenai komunitas Yahudi di Hindia Belanda, setelah mengunjungi Batavia. Di Batavia, ia telah banyak berbicara dengan seorang Yahudi lokal, yang telah memberitahunya bahwa ada sekitar 20 keluarga Yahudi di kota itu dan beberapa di Semarang. Kebanyakan Yahudi yang hidup di Hindia Belanda pada abad ke-19 adalah Yahudi Belanda yang bekerja sebagai pedagang atau hal-hal yang berhubungan dengan Rezim Kolonial Belanda. Namun, beberapa anggota komunitas juga merupakan imigran Yahudi dari Irak atau Yaman. Pada masa Pemerintahan Belanda di Indonesia, Agama Yahudi diakui sebagai salah satu agama resmi.
Chiune Sugihara
Setelah Pakta Molotov-Ribbentrop diikuti Invasi Polandia oleh Jerman pada 1 September 1939, dan pengambilalihan Lituania oleh Uni Soviet pada tahun 1940, banyak pengungsi Yahudi dari Polandia dan Lituania yang berusaha mendapatkan visa keluar. Tanpa visa itu, perjalanan akan berbahaya dan mereka tidak mungkin menemukan negara yang bersedia mengeluarkannya. Ratusan pengungsi datang ke konsulat Jepang di Kaunas, berusaha mendapatkan visa ke Jepang. Konsul Belanda Jan Zwartendijk telah memberikan kepada mereka izin perjalanan resmi ke negara tujuan ketiga yakni Curaçao, sebuah pulau Karibia dan koloni Belanda yang tidak membutuhkan visa masuk, atau ke Guyana Belanda (setelah kemerdekaan, Guyana Belanda berganti nama menjadi Suriname). Pada saat itu, pemerintah Jepang menganut kebijakan resmi netral terhadap orang-orang Yahudi, namun menuntut bahwa visa hanya dikeluarkan bagi mereka yang telah melalui prosedur-prosedur imigrasi yang semestinya dan mempunyai cukup dana. Kebanyakan para pengungsi itu tidak memenuhi kriteria-kriteria ini. Sugihara dengan taat menghubungi Kementerian Luar Negeri Jepang hingga tiga kali untuk meminta petunjuk. Setiap kali, Kementerian menjawab bahwa siapapun yang memperoleh visa Jepang harus memiliki visa ke negara tujuan ketiga untuk keluar dari Jepang, tanpa kecuali.