Malaysia
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
Pasal 153 Konstitusi Malaysia
Pasal 153 Konstitusi Malaysia memberikan tanggung jawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk "melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri
(...) Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain". Pasal ini juga merincikan cara-cara untuk mewujudkan hal tersebut, seperti dengan menetapkan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri, beasiswa, dan pendidikan.