Pemberontakan PKI 1948
Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet (sekarang Rusia) ini menjelaskan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan gagasan yang disebutnya “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional".
Komando Distrik Militer 0726
Latar belakang dibentuknya Kodim di daerah Sukoharjo adalah keinginan untuk memulihkan situasi keamanan setelah terjadinya peristiwa pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun dan Agresi militer belanda II Tahun 1947 - 1948. Adapun tokoh - tokoh yang terlibat sekaligus sebagai pemrakarsa dari pembentukan Satuan Kodim antara lain, (alm) Overste Mursito, (alm) Mayor Sunaryo dan (alm) Mayor Kasdu. Kronologi peristiwa itu terjadi diawali dari kondisi keamanan yang tidak stabil, yang bersamaan dengan pembenahan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo yang secara resmi lahir pada 15 Juni 1946, maka muncul koordinasi antara pemerintahan dengan militer dengan hasil membentuk PMKB (Pemerintah Militer Kabupaten) dengan Komandan Militer waktu itu (alm) Sunaryo yang akhirnya beliau gugur saat Peristiwa Batalyon 426 di Tanggalan-Pedan-Klaten. Situasi dan kondisi Satuan Kodim 0726/sukoharjo saat dibentuk dalam kondisi keamanan yang tidak stabil berkaitan dengan terjadinya peristiwa PKI di Madiun yang berakibat terbunuhnya beberapa pejabat waktu itu, supaya terwujud situasi yang aman dan pemerintahan dipegang sepenuhnya oleh sipil, untuk itu militer sebagai pendamping pemerintahan sipil, diupayakan memiliki kantor yang tetap dengan nama KDM (Komando Distrik Militer) untuk tingkat Kabupaten, sedangkan untuk tingkat kecamatan dibentuk Puterpra.