Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Hukum Singapura
Juga pada tahun 1878, penyediaan kemudian dikenal sebagai bagian 5 dari undang-undang Hukum Perdata diperkenalkan ke Straits Settlements hukum. ketentuan Yang menyatakan bahwa jika suatu pertanyaan atau masalah yang muncul secara lokal dengan hormat tertentu bernama kategori hukum atau sehubungan dengan mercantile hukum pada umumnya, hukum yang akan diberikan adalah sama seperti yang diberikan di Inggris pada periode yang sama, kecuali ketentuan lain yang telah dibuat oleh setiap hukum memiliki kekuatan lokal. Hal ini dirasakan penyediaan diperlukan karena Straits Settlements Mahkamah Agung memiliki kecenderungan untuk mengikuti English kasus hukum yang didasarkan pada keberadaan undang-undang yang tidak berlaku di Koloni. Ada juga sentimen umum bahwa hukum umum harus umum untuk seluruh Kekaisaran. Namun, cara di mana bagian 5 adalah worded menciptakan banyak kesulitan dalam menentukan apakah bahasa inggris tertentu undang-undang yang diterapkan secara lokal. Meskipun perubahan besar untuk penyediaan pada tahun 1979, masalah dengan itu yang tidak terselesaikan sampai itu akhirnya dicabut pada tahun 1993 ().