Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Kuala Lumpur
Tugas pemerintahan kota menjadi tanggung jawab Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Wilayah Persekutuan Malaysia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan umum, pembuangan dan pengelolaan sampah dan limbah, perencanaan kota, perlindungan lingkungan, pengawasan konstruksi, pembangunan sosial dan ekonomi, dan pemeliharaan prasarana kota secara umum. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Datuk Bandar yang dilantik dengan masa jabatan tiga tahun oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Sistem pelantikan datuk bandar ini berlaku sejak pemilu pemerintah setempat ditunda pada tahun 1970.