Demokrasi sosial
Setelah perpecahan antara sosialis reformis dan sosialis revolusioner dalam Internasional Kedua, demokrasi sosial menganjurkan pada transisi damai dan evolusioner dalam ekonomi menuju sosialisme melalui reformasi sosial terhadap kapitalisme secara progresif. Demokrasi Sosial menyatakan bahwa satu-satunya bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi representatif di bawah aturan hukum. Sosdem mempromosikan perluasan pembuatan kebijakan demokratis di luar politik demokrasi untuk menyertakan demokrasi ekonomi agar menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya akan hak-hak mereka dalam (penentuan bersama). Sosdem mendukung sistem ekonomi campuran yang melawan ekses dari kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan tekanan dari berbagai kelompok, dan menolak sistem pasar bebas dan ekonomi terencana secara total. Kebijakan umum Demokrasi Sosial termasuk pembelaan pada hak-hak sosial universal untuk mencapai pengaksesan secara universal terhada layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan layanan untuk lanjut usia. Sosdem terkait dengan gerakan buruh serikat pekerja dan mendukung hak perundingan bersama untuk pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.
Ideokrasi
Sebuah ideokrasi dapat berupa negara yang totaliter yang mengandalkan kekuatan fisik ataupun berupa negara populis yang mengandalkan dukungan penganut ideologi sejati. Bentuk ideokrasi yang totaliter memiliki enam komposisi yaitu 1) ideologi, 2) sistem satu partai umumnya dengan satu pemimpin, 3) teror polisi, 4) monopoli komunikasi, 5) monopoli senjata, dan 6) ekonomi yang terencana dan terpusat. Selain itu, sebuah ideokrasi seperti sebuah negara Islam yang keras ataupun negara seperti Jerman Nazi akan mengekang penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan jika bertentangan dengan ideologi negara (walaupun kondisi yang serupa dapat juga ditemukan di negara-negara demokrasi). Piekalkiewicz dan Penn (2005) menyatakan bahwa setiap negara bersifat organik (ungkapan terorganisasi dari sebuah masyarakat yang di dalamnya semua individu merupakan anggota dependen seperti jari terhadap tangan) atau bersifat mekanis/pragmatis (konsep bahwa individu memiliki hak di depan negara dan setara dengan negara). Politikus Amerika Serikat yaitu Adlai Stevenson II mengatakan bahwa, "Sepanjang sejarah, pemerintah terus menendang warga. Pencapaian yang menakjubkan di zaman modern adalah bahwa warga yang sekarang menendang (pemerintah)".