Demografi Korea Utara
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Pembagian Korea
Pada April 1948, sebuah konferensi organisasi-organisasi dari Korea Utara dan Korea Selatan bertemu di Pyongyang. Konferensi ini tidak membuahkan hasil, dan Soviet memboikot pemilihan umum yang diawasi PBB di Korea Selatan. Tidak ada pemilihan yang diawasi PBB di utara. Pada tanggal 10 Mei Korea Selatan mengadakan pemilihan. Syngman Rhee, yang telah mengusulkan pemilihan umum parsial di Korea Selatan demi mewujudkan kekuasaannya sejak 1947, terpilih sudah, meskipun partai-partai sayap kiri memboikot pemilihan umum itu. Korupsi yang tersebar luas dilaporkan terjadi dalam pemilihan umum itu dan Republik Korea memulai hidup tanpa legitimasi yang cukup. Pada 15 Agustus, Republik Korea secara resmi mengambil alih kekuasaan dari militer AS.