Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Laut
Dalam hukum internasional, para perompak dianggap sebagai "hostis humani generis" atau "musuh kemanusiaan". Tindakan pembajakan di laut dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan dunia, dan tindakan tersebut juga seringkali dilakukan di laut lepas yang berada di luar kendali negara berdaulat, sehingga tindakan perompakan pun masuk ke dalam cakupan yurisdiksi universal. Maka dari itu, semua negara dapat mengambil tindakan untuk membasmi mereka, dan para pelaku perompakan dapat diseret ke meja hijau di pengadilan negara manapun. Berdasarkan Pasal 101 UNCLOS, tindakan pembajakan di laut dapat didefinisikan sebagai "setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal (...) swasta, dan ditujukan di laut lepas, terhadap kapal (...) lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal (...) demikian, [atau] terhadap suatu kapal (...), orang, atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun", sehingga tindakan pembajakan di laut tidak sama dengan peperangan di laut yang berlangsung di antara pihak-pihak yang diakui sebagai subjek hukum internasional.