Dualisme
Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles, berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda, bahwa "kecerdasan" seseorang (bagian dari budi atau jiwa) tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan dengan fisik.
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Hukum internasional tidak mengatur apakah negara harus menganut monisme atau dualisme. Setiap negara memutuskan sesuai tradisi hukumnya sendiri. Hukum internasional hanya mensyaratkan bahwa aturan-aturannya harus tetap dihormati, dan negara-negara bebas memutuskan cara mereka menghormati aturan-aturan ini dan memberikannya kekuatan hukum di ranah nasional.
"Pengubahan norma-norma internasional ke dalam hukum domestik tidak diwajibkan dari sudut pandang hukum internasional ... kebutuhan pengubahan merupakan persoalan nasional, bukan hukum internasional ".
Baik negara monis maupun dualis dapat mematuhi hukum internasional. Dapat disimpulkan bahwa negara monis menghadapi risiko pelanggaran hukum internasional yang lebih rendah, karena hakimnya dapat menerapkan hukum internasional secara langsung. Kelalaian atau keengganan dalam menerapkan hukum internasional ke dalam hukum nasional hanya dapat menimbulkan masalah di negara-negara dengan sistem dualisme. Suatu negara bebas memilih cara yang mereka inginkan dalam menghormati hukum internasional, tetapi mereka selalu bertanggung jawab jika mereka gagal menyesuaikan sistem hukum nasional mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional. Apakah itu dengan memberlakukan konstitusi yang menerapkan sistem monis, sehingga hukum internasional dapat diterapkan secara langsung dan tanpa transformasi, atau tidak; tetapi pada akhirnya mereka harus mengubah semua hukum internasional menjadi hukum nasional.
Negara-negara monis hanya bergantung pada hakim dan bukan pada anggota legislatif, tetapi hakim juga bisa membuat kesalahan. Jika seorang hakim di negara monis membuat kesalahan ketika menerapkan hukum internasional, maka negara tersebut melanggar hukum internasional sama seperti negara dualis yang tidak mengizinkan hakimnya menerapkan hukum internasional secara langsung dan gagal mengubah atau tidak melakukan pengubahan dengan benar dan efektif. Salah satu alasan untuk lebih memilih dualisme adalah ketakutan bahwa hakim nasional tidak mengenal hukum internasional, yang merupakan suatu bidang hukum yang sangat rumit, dan karenanya terdapat kemungkinan besar bahwa mereka akan membuat kesalahan.