Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Rukun Negara
Keadilan didirikan atas kedaulatan hukum di mana setiap rakyat sama
tarafnya di hukum negara. Kebebasan dasar aman untuk semua
warga negara Malaysia. Hukum negara berbasis ke
Konstitusi. Oleh itu kedaulatannya harus diterima dan dipertahankan. Tanpa
hukum, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil.
Maka hukum negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang
bebas dan berwibawa.
Setiap negara memerlukan hukum untuk mengontrol dan mewujudkan
satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Keberadaan hukum
akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan
teratur tanpa kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan
merasa aman. Hak-hak semua rakyat dapat dilaksanakan dengan bebas
asalkan tidak melanggar hukum serta hal-hal sebagaimana
yang dijamin oleh Konstitusi Negara. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin
oleh Konstitusi itu tidaklah termasuk hak menggulingkan pemerintah apakah
dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Konstitusi.