Kabupaten Bone Bolango
Bertitik tolak amanah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah serta mengingat Undang undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember terbentuknya Daerah Provinsi Gorontalo yang kala itu hanya memiliki tiga daerah, sementara idealnya minimal memiliki lima Kabupaten/Kota maka atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gorontalo masing‐masing Kecamatan Suwawa, Kabila, Tapa dan Bone Pantai di bawah naungan Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB) yang berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah kabupaten. Maka tepat tanggal 25 Februari 2003 diresmikan Kabupaten Bone Bolango sebagai kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.Provinsi Gorontalo adalah satu kesatuan masyarakat yang kukuh walaupun terbagi‐ bagi dalam beberapa Daerah yang sejak dulu kala dikenal dengan sebutan Limo Lopahalaa yang berarti lima bersaudara, serikat dari lima kerajaan yaitu Suwawa sebagai kedudukan Ibukota Kabupaten Bone Bolango, Limboto sebagai kedudukan ibu kota Kabupaten Gorontalo, Atingola salah satu Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara yang baru terbentuk dan Bolango atau Bualemo sebagai Kabupaten Boalemo adalah suatu masyarakat hukum dan persaudaraan atau perserikatan dari kerajaan kerajaan menurut tata negara adat Gorontalo.
Gorontalo
Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan Linula, yang sesungguhnya menurutkan asas demokrasi. Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas tiga bagian dalam suasana kerjasama yang disebut "Buatula Totolu", yaitu :Olongia Lo Lipu (Maha Raja Kerajaan) adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat dipecat atau di mazulkan juga oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dlm kerajaan berada dalam tangan Bantayo Poboide sebagai penjelmaan dari pd kekuasaan rakyat.
salah satu jogugu pada tahun 1870 sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan, terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu "Patila" (Mangku Bumi) selanjutnya disebut Jogugu. Wulea Lo Lipu (Marsaoleh) setingkat dengan camat. Disamping Olongia dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan seharihari terdapat suatu Badan Musyawarah Rakyat (Bantayo Poboide) yang diketuai oleh seorang Bate. Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan berbagai persoalan negeri, sehingga tugas Bantayo Poboide dapat diperinci sebagai berikut :Bantayo Poboide dalam menetapkan sesuatu, menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di Daerah Gorontalo yang berlandaskan kekuasaan rakyat atau demokrasi.