Demografi Korea Utara
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komando PBB dan Komando Tiongkok-Korea Utara menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Korea pada 27 Juli 1953, mengakhiri pertikaian alat berat. Perjanjian gencatan senjata tersebut menghimpun Komisi Gencatan Senjata Militer (, MAC), yang terdiri dari para perwakilan dua penandatangan, untuk meneguhkan penerapan gencatan senjata tersebut, dan Komisi Tertinggi Bangsa-Bangsa Netral (, NNSC) untuk memantau batas-batas gencatan senjata pada pengangkatan senjata atau pengerahan pasukan pada diri mereka sendiri. MAC Korea Utara-Tiongkok digantikan oleh para perwakilan Panmunjom di bawah manajemen Korea Utara eksklusif.
Pertemuan-pertemuan reguler telah dihentikan, meskipun para pejabat yang bertugas dari Kawasan Keamanan Bersama (Joint Security Area, umum dikenal sebagai Desa Kepercayaan Panmunjom) dari setiap sisi giat bertemu.