Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Intervensi kemanusiaan
Intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai pengerahan "kekuatan militer ke negara lain setelah pemimpin negara asal menyatakan bahwa aksi militer ini bertujuan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tujuan." Definisi ini mungkin terlalu sempit karena tidak mencakup bentuk-bentuk intervensi non-militer seperti bantuan kemanusiaan dan sanksi internasional. Dalam makna luas, intervensi kemanusiaan "mencakup cara-cara tanpa paksaan, khususnya intervensi tanpa militer, untuk mengakhiri penderitaan manusia bersakal besar di sebuah negara."
Tidak ada definisi intervensi kemanusiaan yang tetap dan resmi. Bidang analisisnya (seperti hukum, etika, atau politik) turut memengaruhi definisi yang dipilihnya. Perbedaan definisi ini mencakup pandangan bahwa intervensi kemanusiaan terbatas pada kasus yang tidak diberi izin oleh negara tujuan, kasus yang berupa tindakan hukuman saja, atau kasus yang mendapat lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, kesepakatan umum mengenai ciri-ciri intervensi kemanusiaan adalah: