Malaysia
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
Rancangan Malaysia Kedua
Meskipun Rancangan Malaysia Kedua telah memodernisasi negeri-negeri "swasembada beras" seperti Kedah dan Perlis (seperti mengganti kerbau dengan mesin membajak), tidak semua pengusaha kecil menerima manfaat teknologi ini. Di bidang perusahaan pertanian, orang-orang Melayu hanya memegang sekitar 0,3% dibandingkan 70,8% yang dimiliki oleh orang asing. Berbeda pula kondisinya di dalam sektor bukan perusahaan yang menyaksikan orang-orang Melayu mengontrol sekitar 47,1%. Akibat kekurangan modal, kebanyakan pengusaha-pengusaha Melayu masih terlibat di dalam "aktivitas berproduktivitas rendah" saat Rancangan Malaysia Kedua berakhir.