Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari . Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Gagasan tersebut baru terwujud pada tahun 1974 dengan didirikannya Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (PLPIIS) pertama Indonesia di Darussalam, Banda Aceh. Pada tahun yang sama (1974) lahir pula sebuah proyek yang dinamakan "KA 013" dalam rangka "Kultureel Akkoord" (kerja sama kebudayaan) Belanda-Indonesia yang turut membantu menyediakan buku-buku sebagai persiapan untuk didirikannya PDIA. Drs. F.G.P. Jaquet, kepala kearsipan pada "Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde" "(KITLV)" di Leiden telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam hal menyeleksi bahan-bahan informasi yang berkaitan dengan Aceh di negeri Belanda dan sekaligus mengupayakan pengirimannya ke Banda Aceh.