Malaysia
Masyarakat Malaysia menempati tingkat kepentingan pada perluasan dan pengembangan kesehatan, 5% anggaran pembangunan sektor sosial pemerintah adalah untuk kesehatan masyarakat—penaikan lebih dari 47% dari periode sebelumnya. Ini berarti semua kenaikan lebih dari 2 miliar ringgit Malaysia (lebih dari 6,5 triliun rupiah). Dengan menaiknya harapan hidup dan bertambahnya penduduk, pemerintah berkehendak untuk memperbaiki banyak sektor, termasuk perbaikan rumah sakit yang ada, membangun dan melengkapi rumah sakit baru, pertambahan jumlah klinik umum, dan perbaikan pelatihan dan perluasan pelayanan jarak jauh (telehealth). Bertahun-tahun lalu pemerintah telah memperkuat usaha untuk memutakhirkan sistem dan menggaet lebih banyak investor asing.
Malaysia
Konstitusi Malaysia secara teoretik menjamin kebebasan beragama. Tambahan lagi, semua non-Muslim yang menikahi Muslim harus meninggalkan agama mereka dan beralih kepada Islam. Sementara, kaum non-Muslim mengalami berbagai batasan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, seperti pembangunan sarana ibadah dan perayaan upacara keagamaan di beberapa negara bagian. Muslim dituntut mengikuti keputusan-keputusan Mahkamah Syariah ketika mereka berkenaan dengan agama mereka. Jurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi hanya bagi Muslim menyangkut Keyakinan dan Kewajiban sebagai Muslim, termasuk di antaranya pernikahan, warisan, kemurtadan, dan hubungan internal sesama umat. Tidak ada pelanggaran perdata atau pidana berada di bawah jurisdiksi Mahkamah Syariah, yang memiliki hierarki yang sama dengan Pengadilan Sipil Malaysia. Meskipun menjadi pengadilan tertinggi di negara itu, Pengadilan-Pengadilan Sipil (termasuk Pengadilan Persekutuan, pengadilan tertinggi di Malaysia) pada prinsipnya tidak dapat memberikan putusan lebih tinggi daripada yang dibuat oleh Mahkamah Syariah; dan biasanya mereka segan untuk memimpin kasus-kasus yang melibatkan Islam di dalam wilayah atau pertanyaan atau tantangan terhadap autoritas Mahkamah Syariah. Hal ini menyebabkan masalah-masalah yang cukup mengemuka, khususnya yang melibatkan kasus-kasus perdata di antara Muslim dan non-Muslim, di mana pengadilan sipil telah memerintahkan non-Muslim untuk mencari pertolongan dari Mahkamah Syariah.