Dinasti Song
Undang-undang dari masa Dinasti Tang masih banyak dipertahankan pada masa Dinasti Song, dan tetap menjadi dasar hukum tradisional Tiongkok hingga era modern. Penegak hukum daerah bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di kota dan kadang-kadang mengawasi pedesaan. Sementara itu, hakim resmi yang mengawal kasus pengadilan tidak hanya harus menguasai hukum tertulis, tetapi juga mengangkat moralitas dalam masyarakat. Hakim seperti Bao Qingtian (999–1062) harus menjadi hakim yang jujur, bermoral, dan tidak pernah gagal menerapkan asas-asasnya. Hakim Song bertugas menentukan siapa yang bersalah dan menjatuhkan hukuman yang tepat (seringkali hukuman pukulan rotan). Terdakwa yang dibawa ke pengadilan karena kejahatan kriminal atau sipil tidak dipandang tak bersalah hingga bukti menunjukkan yang sebaliknya, sementara sang penuduh sendiri juga sangat dicurigai oleh hakim. Akibat mahalnya biaya pengadilan serta pemenjaraan langsung bagi orang yang bersalah, rakyat Song lebih suka menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan pengadilan.
Pertempuran Xiaoting
Pada 25 November 220, Kaisar Xian, raja boneka dari Dinasti Han Timur, turun takhta demi Cao Pi dan mengakhiri Dinasti Han Timur. Pada 11 Desember, Cao Pi mendirikan negara Wei untuk menggantikan Dinasti Han Timur menjadi kaisar pertamanya. Pada 10 Mei 221, Liu Bei menyatakan dirinya sebagai kaisar di Wudan (武擔; sebuah bukit di barat laut dari Chengdu, Sichuan saat ini) dan mendirikan sebuah negara baru, secara historis dikenal sebagai Shu, untuk menantang klaim Cao Pi atas takhta Han. Sekitar waktu yang sama, Sun Quan memindahkan ibu kota wilayahnya dari Kabupaten Gong'an ke Kabupaten E (鄂縣; Ezhou, Hubei saat ini), yang namanya diganti menjadi "Wuchang" (武昌) olehnya. Pada 23 September 221, Sun Quan berjanji setia kepada Cao Pi dan menjadi bawahan dari negara Wei; sebagai imbalan, Cao Pi menganugerahi Sun Quan gelar "Raja Wu" (吳王).