Demokrasi sosial
Setelah perpecahan antara sosialis reformis dan sosialis revolusioner dalam Internasional Kedua, demokrasi sosial menganjurkan pada transisi damai dan evolusioner dalam ekonomi menuju sosialisme melalui reformasi sosial terhadap kapitalisme secara progresif. Demokrasi Sosial menyatakan bahwa satu-satunya bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi representatif di bawah aturan hukum. Sosdem mempromosikan perluasan pembuatan kebijakan demokratis di luar politik demokrasi untuk menyertakan demokrasi ekonomi agar menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya akan hak-hak mereka dalam (penentuan bersama). Sosdem mendukung sistem ekonomi campuran yang melawan ekses dari kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan tekanan dari berbagai kelompok, dan menolak sistem pasar bebas dan ekonomi terencana secara total. Kebijakan umum Demokrasi Sosial termasuk pembelaan pada hak-hak sosial universal untuk mencapai pengaksesan secara universal terhada layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan layanan untuk lanjut usia. Sosdem terkait dengan gerakan buruh serikat pekerja dan mendukung hak perundingan bersama untuk pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.
Sejarah demokrasi
Demokrasi-demokrasi semacam ini umumnya diidentifikasi sebagai tribalisme, atau "demokrasi primitif". Dalam lingkup pemahaman ini, "demokrasi primitif" lazimnya mengejawantah dalam paguyuban-paguyuban atau desa-desa kecil bilamana ada pembahasan-pembahasan dalam bentuk tatap muka secara langsung dalam suatu majelis permusyawaratan desa atau bilamana ada pemimpin yang didukung oleh para tetua desa atau bentuk-bentuk pemerintahan kooperatif lainnya. Kenyataan ini menjadi lebih rumit pada skala yang lebih besar, misalnya bilamana desa atau kota yang bersangkutan ditelaah secara lebih luas sebagai paguyuban-paguyuban politik. Semua bentuk pemerintahan lain – termasuk monarki, tirani, aristokrasi, dan oligarki – telah berkembang di pusat-pusat permukiman yang lebih bersifat perkotaan, seringkali di pusat-pusat permukiman perkotaan dengan populasi-populasi yang terkonsentrasi.