Kota Hồ Chí Minh
Pada 1954, Perancis dikalahkan oleh komunis Viet Minh dalam Pertempuran Điện Biên Phủ, dan mengundurkan diri dari Vietnam. Bukannya mengakui pihak komunis sebagai pemerintah yang baru, mereka memberikan dukungan kepada pemerintahan yang dibentuk oleh Kaisar Bảo Đại. Bảo Đại menjadikan Saigon sebagai ibukotanya pada 1950. Saat itu Saigon dan kota Cholon (Chợ Lớn), yang kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Tionghoa Vietnam, digabungkan menjadi satu unit administrasi yang disebut Ibukota Saigon ("Đô Thành Sài Gòn" dalam bahasa Vietnam). Ketika Vietnam secara resmi dibagi menjadi Vietnam Utara (Republik Demokrasi Vietnam) dan Vietnam Selatan (Republik Vietnam), pemerintahan selatan, yang dipimpin oleh Presiden Ngô Đình Diệm, mempertahankan Saigon sebagai ibukotanya.
Penindasan terhadap orang Buddha
Setelah Katolik Ngô Đình Diệm berkuasa di Vietnam Selatan, atas bekingan Amerika Serikat, ia menganakemaskan para kerabatnya dan orang-orang seagamanya ketimbang Buddhis. Meskipun Buddhis meliputi 80% dari populasi Vietnam, orang-orang Katolik lebih diberi jabatan-jabatan tinggi dalam ketentaraan dan layanan sipil. Setengah dari 123 anggota Majelis Nasional adalah Katolik. Buddhis juga disyaratkan meminta ijin khusus kepada pemerintah untuk mengadakan pertemuan besar, sebuah tindakan yang umumnya dibuat untuk pertemuan serikat dagang. Pada Mei 1963, pemerintah melarang pengibaran bendera-bnendera Buddha saat Waisak. Setelah para pengunjuk rasa Buddhis bentrok dengan pasukan pemerintah, sembilan orang tewas. Dalam protes, biksu Buddhis Thích Quảng Đức membakar dirinya sendiri sampai mati di Saigon. Pada 21 Agustus, penyerbuan Pagoda Xá Lợi berujung pada kematian sekitar ratusan orang.