Perang Korea
Dengan berkuasanya pemerintahan militer, Jenderal John R. Hodge secara langsung mengontrol Korea Selatan (USAMGIK 1945–48). Ia memperkuat kontrolnya dengan cara: pertama, mengembalikan kekuasaan administrator-administrator kunci kolonial Jepang dan juga polisi kolabolatornya; kedua menolak pengakuan USAMGIK terhadap Republik Rakyat Korea (Agustus–September 1945)—pemerintahan sementara Korea yang mulai berkuasa di semenanjung Korea—karena dianggap sebagai komunis. Kebijakan AS, yang menolak pemerintahan populer di Korea, menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan mengakibatkan munculnya Perang Saudara Korea. Pada 3 September 1945, Letnan Jendral Yoshio Kozuki, komandan, Tentara Wilayah ke-17 Jepang, menghubungi Hodge, mengatakan bahwa tentara Soviet mulai "bergerak ke arah selatan lintang 38 derajat" di Kaesong. Hodge mempercayai keakuratan informasi itu.
Orang Korea di Jepang
Keturunan Zainichi Korea saat ini dapat menyusuri jejak diaspora mereka sampai awal abad ke-20, yaitu ketika Korea berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Jepang. Tahun 1910, sebagai akibat dari Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea, semua orang Korea menjadi warga negara Kekaisaran Jepang. Gelombang migran secara terpaksa telah dimulai pada tahun 1920-an. Selama Perang Dunia II, terdapat sejumlah besar warga Korea yang diharuskan mengikuti wajib militer oleh Jepang. Gelombang migrasi juga terjadi sesaat setelah Korea Selatan hancur dalam Perang Korea pada 1950-an. Banyak pula pengungsi berdatangan setelah terjadinya tragedi pembunuhan massal di Pulau Jeju.