Daerah istimewa
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan perpaduan harmonis antara UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Undang undang ini termasuk undang-undang yang panjang sebab memiliki 273 pasal. Dalam UU ini, tidak ada definisi baru mengenai keistimewaan Aceh. Namun langsung kepada urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu keistimewaan Aceh juga dinikmati oleh Kabupaten dan Kota di lingkungan Aceh.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Usulan akan pentingnya keberadaan pusat studi mengenai Aceh ini juga muncul dari seorang pemakalah lain di forum PKA II tersebut, yaitu Prof. Dr. H. Aboebakar Atjeh. Beliau mengusulkan agar di Banda Aceh dibangun sebuah “"Institute of Aceh Studies"” sejenis “"Atjeh Instituut"” yang didirikan pada masa pendudukan Belanda di Aceh, tepatnya 1 Agustus 1914 di Amsterdam, yang anggaran dasarnya di tetapkan dalam "Koninklijk Besluit" No. 61, tanggal 31 Juli 1914, dengan tujuan mengumpulkan bahan-bahan mengenai daerah dan rakyat Aceh. Ketua pertama "Atjeh Instituut" adalah Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dengan J. Kreemer sebagai sekretaris. Lembaga inilah yang telah menerbitkan buku, karangan-karangan, dan penerbitan lainnya tentang Aceh, antara lain: "Atjeh" (2 jilid) 1922/1923, "Atjehschhandwoordenboek", "De Rijkdom Van Atjeh", dan sebagainya.