Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Pendidikan di Malaysia
Sistem pendidikan tersebut terbagi dalam pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pasca-menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan tersedia dari sistem sekolah negeri multi-bahasa yang menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh warga Malaysia, atau sekolah swasta, atau melalui sekolah di rumah. Menurut hukum, pendidikan dasar adalah wajib. Seperti beberapa negara Asia-Pasifik macam Republik Korea, Singapura dan Jepang, tes-tes terstandarisasi adalah sebuah fitur umum. Saat ini, terdapat 37 universitas swasta, 20 kolese unviersitas swasta, tujuh kampus cabang universitas luar negeri dan 414 kolese swasta di Malaysia.