Malaysia
Pada penghujung 1990-an, Malaysia diguncang oleh Krisis finansial Asia 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Terdapat pula tentangan dari kaum sosialis dan reformis, sampai kepada upaya pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr Mahathir, perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, mundur dan digantikan oleh wakilnya, Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari. Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa anti-pemerintah. Unjuk rasa Bersih 2007 sejumlah 40.000 orang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 10 November menganjurkan reformasi daerah pemilihan. Itu dipicu oleh dugaan-dugaan korupsi dan ketidaksesuaian di dalam sistem pemilihan di Malaysia yang condong kepada partai politik yang sedang berkuasa, Barisan Nasional, yang selalu memerintah Malaysia sejak kemerdekaan 1957. Unjuk rasa lainnya dilakukan pada 25 November di ibukota Malaysia dan dipimpin oleh HINDRAF. Penggerak unjuk rasa ini, "Hindu Rights Action Force", melakukan protes berkenaan kebijakan yang timpang, mengutamakan Suku Melayu. Jumlah peserta ditaksir antara 5.000 sampai 30.000. Di kedua-dua kasus itu, pemerintah dan kepolisian berupaya menangani dan mencegah penculikan dari tempat kejadian. Pada 16 Oktober 2008, HINDRAF dilarang karena pemerintah mengecap kumpulan yang tidak berdaftar itu sebagai "ancaman bagi keamanan nasional" karena berusaha mendapatkan bantuan dan dukungan dari kelompok teroris.,
Mahathir Mohamad
Di bidang ekonomi, Mahathir mewarisi Dasar Ekonomi Baru dari pendahulunya yang dirancang untuk memperbaiki posisi ekonomi bumiputera (suku Melayu dan pribumi Malaysia) melalui tindakan afirmatif di berbagai sektor seperti kepemilikan perusahaan dan penerimaaan mahasiswa baru. Mahathir juga secara aktif mendorong privatisasi BUMN sejak awal 1980-an. Alasannya, pemimpin negara lainnya seperti Margaret Thatcher menerapkan ekonomi liberal dan ia merasa perpaduan ekonomi liberal dan tindakan afirmatif bagi bumiputera dapat menciptakan kesempatan ekonomi bagi usaha-usaha bumiputera. Pemerintahannya memprivatisasi maskapai penerbangan, sarana umum, dan telekomunikasi. Sekitar 50 BUMN diprivatisasi setiap tahun pada pertengahan 1990-an. Meski privatisasi secara umum memperbaiki kondisi kerja karyawan Malaysia di berbagai sektor industri dan menaikkan pemasukan pemerintah, banyak privatisasi yang terjadi tanpa proses tender terbuka dan menguntungkan orang-orang Melayu pendukung UMNO. Salah satu proyek infrastruktur terkenal waktu itu adalah pembangunan Lebuhraya Utara–Selatan, jalan tol yang membentang dari perbatasan Thailand ke SIngapura; kontrak pembangunan jalan tol ini diberikan kepada sayap bisnis UMNO. Mahathir memimpin pendirian produsen mobil Proton, hasil usaha patungan antara pemerintah Malaysia dan Mitsubishi. Pada akhir 1980-an, dengan bantuan tarif protektif, Proton menjelma dari perusahaan merugi menjadi produsen mobil terbesar di Asia Tenggara.