Partai Demokrat
Hal ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima "fee" suap dari proyek SEA Games 2011 yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil. Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur. Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi.
Abdul Hakim Ritonga
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, karier Abdul Hakim di Kejaksaan dimulai di Nusa Tenggara Timur pada 24 Maret 1980. Tahun berikutnya ia menjadi Kepala Sub Bagian Tata Persuratan di Kejaksaan Agung. Tahun 1987 ia lalu menjadi jaksa fungsional di Tanjung Perak, Jawa Timur. Setelah itu ia ditempatkan di berbagai jabatan lainnya, antara lain Kasi Penuntutan I, Kasi Penyidikan I, Kabag penyusunan Program Laporan & Panil, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun), dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pada 27 Desember 2006 ia diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.