Republik di Uni Soviet
Republik-republik Soviet memainkan peranan penting dalam pembubaran Uni Soviet. Di bawah pemerintahan Mikhail Gorbachev, program restrukturisasi yang disebut "glasnost" dan "perestroika" awalnya ditujukan untuk memperkokoh Uni Soviet. Akan tetapi, nyatanya program tersebut mempunyai efek yang cukup besar untuk meningkatkan kekuatan masing-masing republik sehingga menyebabkan gelombang perpecahan dan akhirnya memaksa Uni Soviet untuk bubar di penghujung tahun 1991
RSFS Rusia adalah negara yang paling luas berdasarkan wilayah, meliputi Benua Eropa dan Asia. Dari empat belas bekas republik lainnya, RSS Kazakhstan adalah yang terluas. RSFS Rusia juga mempunyai penduduk terbanyak, disusul oleh RSS Ukraina, RSS Uzbekistan, dan RSS Kazakhstan.
Vladimir Lenin
Perpecahan di antara keduanya menjadi semakin parah saat terjadinya Skandal Georgia. Stalin mengusulkan agar Georgia dan negara-negara tetangganya (seperti Azerbaijan dan Armenia) digabung dengan negara Rusia, meskipun hal ini menuai protes dari pemerintahan masing-masing negara tersebut. Lenin menganggapnya sebagai bentuk chauvinisme etnis Rusia Raya, dan yang ia inginkan adalah agar negara-negara tersebut bergabung dengan Rusia sebagai wilayah setengah merdeka di dalam sebuah persatuan yang lebih besar, yang menurutnya sebaiknya dinamai Uni Republik Soviet Eropa dan Asia. Stalin awalnya menolak usulan tersebut, tetapi kemudian menerimanya, meskipun (dengan persetujuan dari Lenin) ia mengubah namanya menjadi Uni Republik Sosialis Soviet (Uni Soviet). Lenin mengirim Trotsky untuk mewakilinya di plenum Komite Pusat pada bulan Desember, dan dalam pertemuan tersebut rencana-rencana pendirian Uni Soviet disahkan; rencana tersebut kemudian diratifikasi pada tanggal 30 Desember oleh Kongres Soviet, sehingga terbentuklah Uni Soviet. Meskipun kesehatannya tidak memadai, Lenin dipilih menjadi ketua pemerintahan baru Uni Soviet.