Pemberontakan PKI 1948
Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet (sekarang Rusia) ini menjelaskan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan gagasan yang disebutnya “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional".
Komunisme di Sumatera
Pada bulan Mei 1914, Hendricus Sneevliet (alias Maring) mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), yang menjadi Asosiasi Komunis Hindia (Perserikatan Komunisi di Hindia) Mei 1920 dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1924. Didukung oleh Komunis Internasional (Cominterm) di Moskow, PKI menjadi aktif di antara anggota serikat buruh dan masyarakat pedesaan di Sumatera. Pada tahun 1926 dan 1927, meskipun mendapat nasihat dari Tan Malaka sebagai agen Komintern dari Sumatera, namun pemimpin lokal menghasut pemberontakan pedesaan di Jawa Barat dan Sumatera. Pemberontakan pun pecah di Silungkang, Sawahlunto. 13.000 orang tertangkap, 4.500 orang dimasukkan ke penjara. Beberapa, seperti Tan Malaka, melarikan diri ke pengasingan. 1.300 komunis diasingkan secara bengis ke Tempat Pengasingan Boven Digoel di Papua Barat, dan sebanyak 823 orang diasingkan ke Tanah Merah. Namun semua peran PKI menghilang, tidak menjadi aktor penting di panggung politik sampai setelah kemerdekaan. Mungkin wabah yang paling menonjol adalah Pemberontakan Komunis di Sumatera 1927. Ketika Jepang menyerbu Sumatera pada tahun 1945, Partai Komunis di Sumatera Utara menahan diri untuk bergabung dalam perlawanan melawan Jepang.