Paroki
Paroki berasal dari bahasa Yunani "parokein" artinya musafir, pengembara. Paroki (Bahasa Inggris: "parish") pada umumnya mengesankan suatu tipe pembagian administratif. Istilah ini digunakan pada beberapa gereja Kristen, terutama Gereja Katolik Roma, Komuni Anglikan, dan Gereja Ortodoks. Pemerintahan sipil pada beberapa negara seperti Inggris, Irlandia, dan Estonia, juga menggunakan istilah ini, yang lebih dikenal dengan "paroki sipil".
Paroki adalah komunitas kaum beriman yang dibentuk secara tetap dengan batas-batas kewilayahan tertentu dalam Keuskupan (Gereja Partikular). Sebagaimana Gereja terutama adalah himpunan umat beriman, bukan gedung, maka pengertian paroki pun pertama-tama adalah himpunan orang, bukan sekadar wilayah, walaupun sifat kewilayahan sebagai aspek yang tetap juga inheren padanya (Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, kanon 515 art. 1). Uskuplah yang berwenang mendirikan, membubarkan atau mengubah Paroki (Kitab Hukum Kanonik kanon 515 art 2). Pada umumnya Paroki bersifat teritorial, bukan personal, bukan kategorial, di dalam prinsip organisasinya.
Karena Paroki lebih merupakan himpunan umat, maka pertama-tama dalam Hukum Kanon Gereja Katolik reksa pastoral umatlah yang diperhatikan. Dan reksa pastoral itu dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri, di bawah otoritas Uskup (Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, kanon 515 art. 1). Namun bila dituntut oleh keadaan, reksa pastoral paroki dapat dipercayakan kepada beberapa imam dalam kebersamaan, asal salah seorang menjadi moderator, memimpin kegiatan secara terpadu dan mempertanggung-jawabkannya kepada Uskup (Kitab Hukum Kanonik, kanon 517 art 1)
Umat Katolik Mangalore
Semua paroki dikelompokkan menjadi berbagai dekenat yang disebut "Varados". Setiap paroki dibagi-bagi ke dalam berbagai wilayah/lingkungan, dan kebanyakan paroki memiliki Dewan Paroki. Sekitar 15 persen rumah tangga di seluruh paroki merupakan kalangan terpelajar. Seorang janda harus tetap di dalam rumah, dapat dikatakan, selama sisa hidupnya. Karena janda Hindu dari kasta tinggi tidak dapat menikah lagi setelah kematian suami mereka, maka umat Kristen dari kasta tinggi juga menganggap pernikahan kembali seorang janda sebagai sesuatu yang tidak wajar. Hukum kanon mengizinkan pernikahan kembali para janda dan karena itu sebenarnya tidak ada larangan secara langsung bagi para janda untuk menikah kembali dalam masyarakat Kristen Kanara Selatan. Beberapa wanita memiliki keberanian untuk menentang ketentuan yang ketat dari komunitas mereka. Seorang janda yang menikah kembali dipandang rendah, disayangkan, dan dijauhi karena dianggap pembawa ketidakberuntungan. Tetapi ia tidak diperlakukan sewenang-wenang atau dikucilkan, dan tidak ada stigma atau aib yang disematkan pada suaminya. Suksesi harta kekayaan dipraktikkan sesuai dengan hukum Hindu.