Malaysia
Pada penghujung 1990-an, Malaysia diguncang oleh Krisis finansial Asia 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Terdapat pula tentangan dari kaum sosialis dan reformis, sampai kepada upaya pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr Mahathir, perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, mundur dan digantikan oleh wakilnya, Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari. Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa anti-pemerintah. Unjuk rasa Bersih 2007 sejumlah 40.000 orang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 10 November menganjurkan reformasi daerah pemilihan. Itu dipicu oleh dugaan-dugaan korupsi dan ketidaksesuaian di dalam sistem pemilihan di Malaysia yang condong kepada partai politik yang sedang berkuasa, Barisan Nasional, yang selalu memerintah Malaysia sejak kemerdekaan 1957. Unjuk rasa lainnya dilakukan pada 25 November di ibukota Malaysia dan dipimpin oleh HINDRAF. Penggerak unjuk rasa ini, "Hindu Rights Action Force", melakukan protes berkenaan kebijakan yang timpang, mengutamakan Suku Melayu. Jumlah peserta ditaksir antara 5.000 sampai 30.000. Di kedua-dua kasus itu, pemerintah dan kepolisian berupaya menangani dan mencegah penculikan dari tempat kejadian. Pada 16 Oktober 2008, HINDRAF dilarang karena pemerintah mengecap kumpulan yang tidak berdaftar itu sebagai "ancaman bagi keamanan nasional" karena berusaha mendapatkan bantuan dan dukungan dari kelompok teroris.,
Mahathir Mohamad
Mahathir berhati-hati selama dua tahun pertama memerintah. Ia mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai ketua UMNO, lalu perdana menteri setelah memenangi pemilu 1982. In 1983, Mahathir memulai perseteruan pertama dalam serangkaian perselisihan yang kelak terjadi antara pemerintah dan kerajaan Malaysia. Posisi Yang di-Pertuan Agong, kepala negara Malaysia, akan diserahkan ke Idris Shah II dari Perak atau Iskandar dari Johor yang cukup kontroversial. Mahathir sangat keberatan dengan kedua sultan tersebut. Keduanya adalah pemimpin aktivis, dan Iskandar sendiri beberapa tahun sebelumnya dijerat pasal pembunuhan. Mahathir mencoba lebih dulu membatasi kekuasaan pewaris takhta baru atas pemerintahannya. Ia mengusulkan amendemen Konstitusi Malaysia ke parlemen supaya Raja dianggap menyetujui RUU apapun yang belum disetujui oleh Parlemen dalam kurun 15 hari. Amendemen tersebut juga menyerahkan kekuasaan menyatakan keadaan darurat dari Raja ke Perdana Menteri. Raja saat itu, Ahmad Shah dari Pahang, menyetujui usulan tersebut, tetapi menolak setelah ia tahu bahwa usulan tersebut akan menganggap para sultan menyetujui RUU yang disahkan parlemen negara bagian. Atas dukungan para sultan, Raja menolak menyetujui amendemen konstitusi yang sudah disahkan parlemen. Ketika publik menyadari kebuntuan ini dan para sultan menolak bersepakat dengan pemerintah, Mahathir memimpin demonstrasi di jalanan. Pers berpihak dengan pemerintah, meski sebagian masyarakat Melayu, termasuk politikus UMNO konservatif, dan bahkan sebagian besar masyarakat Tionghoa mendukung sultan. Krisis mereda setelah lima bulan karena Mahathir dan para sultan saling bersepakat. Hak Raja untuk menyatakan keadaan darurat akan dipertahankan, tetapi apabila ia menolak menyetujui RUU, RUU tersebut akan dikembalikan ke Parlemen sehingga veto Raja tidak berlaku.