Demokrasi sosial
Setelah perpecahan antara sosialis reformis dan sosialis revolusioner dalam Internasional Kedua, demokrasi sosial menganjurkan pada transisi damai dan evolusioner dalam ekonomi menuju sosialisme melalui reformasi sosial terhadap kapitalisme secara progresif. Demokrasi Sosial menyatakan bahwa satu-satunya bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi representatif di bawah aturan hukum. Sosdem mempromosikan perluasan pembuatan kebijakan demokratis di luar politik demokrasi untuk menyertakan demokrasi ekonomi agar menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya akan hak-hak mereka dalam (penentuan bersama). Sosdem mendukung sistem ekonomi campuran yang melawan ekses dari kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan tekanan dari berbagai kelompok, dan menolak sistem pasar bebas dan ekonomi terencana secara total. Kebijakan umum Demokrasi Sosial termasuk pembelaan pada hak-hak sosial universal untuk mencapai pengaksesan secara universal terhada layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan layanan untuk lanjut usia. Sosdem terkait dengan gerakan buruh serikat pekerja dan mendukung hak perundingan bersama untuk pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.
Pemerintahan dunia
Beberapa internasionalis mencari pembentukan pemerintahan dunia sebagai cara mendapatkan kebebasan dan sebuah peraturan hukum di seluruh dunia. Beberapa orang khawatir bahwa pemerintah dunia harus dapat menghormati keragaman negara atau manusia yang tercakup di dalamnya. Dan di sisi lain memandang ide ini sebagai sebuah kemungkinan mimpi buruk, dalam dunia yang kacau pemerintah berusaha menciptakan negara totalitarian yang tak berakhir tanpa ada kemungkinan untuk kabur atau revolusi. Istilah alternatif Politik mendunia satu budaya (global political monoculture) yang menekankan rasa takut yang telah digambarkan di atas oleh beberapa orang melalui perusahaan transnasional atau institusi finansial internasional, seperti IMF, WTO dan Bank Dunia. Dan satu lagi istilah yang mirip, demokrasi kosmopolitan mendunia yang menggambarkan pemerintahan dunia berdasarkan hormat kepada HAM, demokrasi dan peraturan hukum.