Kota Hồ Chí Minh
Pada 1954, Perancis dikalahkan oleh komunis Viet Minh dalam Pertempuran Điện Biên Phủ, dan mengundurkan diri dari Vietnam. Bukannya mengakui pihak komunis sebagai pemerintah yang baru, mereka memberikan dukungan kepada pemerintahan yang dibentuk oleh Kaisar Bảo Đại. Bảo Đại menjadikan Saigon sebagai ibukotanya pada 1950. Saat itu Saigon dan kota Cholon (Chợ Lớn), yang kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Tionghoa Vietnam, digabungkan menjadi satu unit administrasi yang disebut Ibukota Saigon ("Đô Thành Sài Gòn" dalam bahasa Vietnam). Ketika Vietnam secara resmi dibagi menjadi Vietnam Utara (Republik Demokrasi Vietnam) dan Vietnam Selatan (Republik Vietnam), pemerintahan selatan, yang dipimpin oleh Presiden Ngô Đình Diệm, mempertahankan Saigon sebagai ibukotanya.
Referendum Negara Vietnam 1955
Diệm menghadapi tantangan untuk kewenangannya dari empat kelompok lain. Sekte keagamaan Hòa Hảo dan Cao Đài memiliki tentara swasta yang menguasai Delta Mekong dan daerah di barat Saigon berturut-turut. Bình Xuyên adalah kelompok kriminal yang terorganisasi dan bersenjata yang menguasai sebagian besar Saigon dengan tentara swasta sebesar 40,000 orang, sementara Vietminh masih menguasai sebagian besar daerah pedalaman. Vietnamese National Army (VNA) Diệm dipimpin oleh Jenderal Nguyễn Văn Hinh, seorang warga negara Perancis yang membenci dan beberapa kali tidak mematuhinya. Bảo Đại menjual izin usaha kepolisian nasional ke Bình Xuyên, secara efektif memberikan kuasa administratif kepolisian ke tangan sindikat kriminal.