Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Mahathir Mohamad
Bersamaan dengan krisis politik dan yudisial, Mahathir mulai memburu oposisi dengan memanfaatkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri. Pengangkatan kepala-kepala sekolah yang tidak bisa berbahasa Mandarin di sekolah-sekolah Tionghoa memancing kemarahan etnis Tionghoa-Malaysia. Mitra koalisi UMNO, Malaysian Chinese Association dan Gerakan, bergabung dengan Partai Aksi Demokratis (DAP) sebagai bentuk protes atas pengangkatan tersebut. Sayap pemuda UMNO mengadakan unjuk rasa provokatif yang memancing penembakan oleh seorang pelaku bersenjata dari etnis Melayu. Hanya campur tangan Mahathir yang dapat mencegah UMNO mengadakan unjuk rasa yang lebih besar lagi. Mahathir kemudian mengeluarkan perintah yang disebut-sebut Wain sebagai "pembungkaman oposisi politik terbesar dalam sejarah Malaysia". Dalam Operasi Lalang, 119 orang ditangkap dan ditahan tanpa alasan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri. Mahathir berpendapat bahwa penahanan perlu dilakukan untuk mencegah berulangnya kerusuhan ras tahun 1969. Sebagian besar tahanan merupakan aktivis oposisi ternama, termasuk ketua DAP, Lim Kit Siang, dan sembilan anggota parlemen dari partainya. Tiga surat kabar yang bersimpati kepada oposisi ditutup.