Demokrasi sosial
Setelah perpecahan antara sosialis reformis dan sosialis revolusioner dalam Internasional Kedua, demokrasi sosial menganjurkan pada transisi damai dan evolusioner dalam ekonomi menuju sosialisme melalui reformasi sosial terhadap kapitalisme secara progresif. Demokrasi Sosial menyatakan bahwa satu-satunya bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi representatif di bawah aturan hukum. Sosdem mempromosikan perluasan pembuatan kebijakan demokratis di luar politik demokrasi untuk menyertakan demokrasi ekonomi agar menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya akan hak-hak mereka dalam (penentuan bersama). Sosdem mendukung sistem ekonomi campuran yang melawan ekses dari kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan tekanan dari berbagai kelompok, dan menolak sistem pasar bebas dan ekonomi terencana secara total. Kebijakan umum Demokrasi Sosial termasuk pembelaan pada hak-hak sosial universal untuk mencapai pengaksesan secara universal terhada layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan layanan untuk lanjut usia. Sosdem terkait dengan gerakan buruh serikat pekerja dan mendukung hak perundingan bersama untuk pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.
Walhi Jabar
Demokrasi : Seluruh rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan apa pun yang akan berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat.
Keadilan antar Generasi : Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat
Keadilan gender : Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial.
Penghormatan Terhadap Mahluk Hidup: Semua mahluk hidup baik manusia maupun non manusia memiliki hak dihormati dan dihargai.
Persamaan Hak Masyarakat Adat : Masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara berhak menentukan nasibnya sendiri untuk berkembang sesuai kebudayaannya.
Solidaritas sosial :Semua orang memilik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama
Anti Kekerasan : Negara dilarang melakukan kekerasan fisik dan non fisik kepada seluruh rakyat.
Keterbukaan : Seluruh rakyat berhak atas semua informasi berkenaan dengan kebijakan dan program yang akan mempengaruhi kehidupannya.
Keswadayaan :Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaaan politik dan ekonomi masyarakat.
Profesionalisme : Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematik dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.