Gerakan Pramuka Indonesia
Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.
Saudagar Minangkabau
Pada paruh kedua abad ke-18, tanaman dan industri baru berkembang pesat di Minangkabau. Hal ini segera merangsang para pengusaha dan pedagang untuk meraih kekayaan yang lebih. Kekayaan inilah kemudian yang meletakkan jalan serta fondasi bagi berkembangnya Gerakan Padri, sebuah gerakan pembaruan keagamaan yang dipelopori oleh Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Di pantai muncul tambak-tambak garam, di daerah Agam budidaya kapas maju dengan pesat dan menyediakan bahan untuk penenunan katun yang makin lama makin giat. Di Luhak Lima Puluh Kota ditanam pohon gambir yang pada waktu itu dipakai sebagai obat, yang kemudian menjadi komoditas ekspor.
Pada awal abad ke-19, pedagang-pedagang Eropa terutama Belanda, mulai mendominasi perdagangan Minangkabau. Perang Padri yang berlangsung selama 30 tahun lebih berusaha untuk mengusir pedagang-pedagang Belanda yang banyak beroperasi di daerah pedalaman. Mereka berusaha untuk memonopoli semua komoditas dagang yang dihasilkan ranah Minangkabau. Kekalahan pasukan Padri, telah meluluhlantakan perdagangan Minangkabau sekaligus penguasaan wilayah ini di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Meski berada di bawah cengkeraman kolonial Hindia Belanda, pada masa inipun ranah Minang juga melahirkan beberapa pengusaha besar, diantaranya ialah Abdul Gani Rajo Mangkuto dan Muhammad Saleh. Pada tahun 1914, beberapa pedagang Minang yang dikepalai oleh Taher Marah Soetan mendirikan Sarikat Usaha. Selain untuk memperkuat bisnis orang Minang, serikat ini juga bertujuan untuk memajukan pendidikan dan perjuangan kemerdekaan.