Ikhwanul Muslimin
Secara misterius, pendiri Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna meninggal dunia karena dibunuh pada 12 Februari 1949. Kemudian, tahun 1950, pemerintah Mesir merehabilitasi organisasi Ikhwanul Muslimin. Pada saat itu, parlemen Mesir dipimpin oleh Mustafa an-Nuhas Pasha. Parlemen Mesir menganggap bahwa pembekuan Ikhwanul Muslimin tidak sah dan inkonstitusional. Ikhwanul Muslimin pada tahun 1950 dipimpin oleh Hasan al-Hudhaibi. Kemudian, tanggal 23 Juli 1952, Mesir dibawah pimpinan Muhammad Najib bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin dalam rencana menggulingkan kekuasaan monarki Raja Faruk pada Revolusi Juli. Tapi, Ikhwanul Muslimin menolak rencana ini, dikarenakan tujuan Revolusi Juli adalah untuk membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer sepenuhnya, dan tidak berpihak pada rakyat. Karena hal ini, Jamal Abdul Nasir menganggap gerakan Ikhwanul Muslimin menolak mandat revolusi. Sejak saat ini, Ikhwanul Muslimin kembali dibenci oleh pemerintah.
Zainut Tauhid Sa'adi
Zainut mengawali karier politiknya melalui Ikatan Pelajar Nahdlatul 'Ulama (IPNU) dan menjadi Ketua Umum PP IPNU selama dua periode pada tahun 1988-1996. Pada periode sebelumnya, Zainut bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, pemberdayaan perempuan dan sosial. Sebagai tokoh organisasi Islam, Zainut banyak dipercayai sebagai pengawas juga menjabat sebagai Anggota Lembaga Sensor Film periode 2009-2012, Wakil Sekretaris dari Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) periode 2010-2015, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat) juga sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah di AXA Mandiri. Dan saat ini Zainut diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat)