Hizbut Tahrir
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertaruangan "demokrasi" dan radikalisme di Indonesia, Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir, yaitu "dikotomi-negasi" dan "dynamos-dialektis""." Perspektif dikotomi-negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu-sama lain. Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme. Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal. Sedangkan perspektif "dinamis-dialektis" melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab-akibat. Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati. Dalam konteks sosio-historis pun, radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama-sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia.
Sejarah demokrasi
Di Asia, negara Birma (atau Myanmar) sejak lama diperintah oleh junta militer; akan tetapi pada 2011, pemerintah mengubah sikapnya dengan mengizinkan hak-hak untuk melakukan pemungutan suara tertentu dan membebaskan pemimpin demokrasi, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah. Meskipun demikian, Birma belum juga mengizinkan Suu Kyi untuk ikut serta dalam pemilihan dan masih menanggung permasalahan-permasalahan besar di bidang hak asasi manusia serta belum mengizinkan hak-hak demokratis penuh. Pada bulan Desember 2005, Raja Bhutan ke-4, Jigme Singye Wangchuck, mengumumkan bahwa pemilihan umum pertama di negara itu akan diselenggarakan pada tahun 2008, dan bahwasanya ia akan turun takhta demi memberikan kesempatan kepada putra sulungnya untuk memerintah negara. Kini Bhutan sedang mengalami perubahan-perubahan lebih lanjut menuju terwujudnya suatu monarki konstitusional. Di Maladewa, aksi-aksi protes dan tekanan politik mendorong negara itu melakukan reformasi pemerintahan yang menjamin hak-hak demokrasi dan memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan pemilihan presiden pada 2008.