Daerah istimewa
Pasca perubahan UUD 1945, daerah istimewa tidak sendiri lagi dengan adanya daerah khusus. Walaupun demikian, daerah istimewa hanya diterjemahkan sebagai Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana undang-undang pemerintahan daerah semenjak 1965, undang-undang ini pun daerah istimewa hanya diatur dalam bab xiv ketentuan lain-lain pasal 225-227. Undang-undang ini mensyaratkan daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Semua ketentuan dalam undang-undang ini, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, berlaku juga bagi daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus. Dari semua daerah istimewa dan daerah khusus hanya Aceh, DKI Jakarta, dan Papua yang memiliki UU tersendiri. Sementara itu Yogyakarta yang tidak diatur dengan UU tersendiri, harus tunduk pada semua pengaturan undang-undang ini. Dari kenyataan ini keistimewaan Yogyakarta hanya tinggal nama.
Batalyon Zeni Tempur 16
Dengan pertimbangan situasi dan kondisi pada tahun 1960-an di Daerah Istimewa Aceh, perlu adanya penambahan suatu unit organisasi TNI - AD yang memiliki tugas mengamankan dan membangun Daerah Istimewa Aceh, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Dirziad Nomor Kpts – 430 / 12 / 1961 tanggal 7 Desember 1961 tentang pembentukan Denzipur 1 Dam I/IM. Setahun kemudian, setelah terbentuk maka dikeluarkan Surat Keputusan Pangdam 1 / IM Nomor Kpts / 149 / 6 / 1962 tanggal 7 Juni 1962 tentang Peresmian Denzipur 1 Dam I / IM pada tanggal 19 Juni 1962. Peresmian dilaksanakn di lapangan Gajah (Blang Padang), Banda Aceh Pengembangan Satuan Detsemen menjadi Batalyon dilaksanakan dengan dikeluarkannya Surat Peraturan Kasad Nomor Perkasad /216/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Pengembangan Denzipur 1/DA Menjadi Yonzipur 16/ DA di Jajaran Kodam Iskandar Muda. Pada tanggal 12 Mei 2008 Naskah likuidasi Denzipur 1/DA Dam IM dan peresmian Yonzipur 16/DA Dam IM ditandatangani oleh Pangdam IM Mayjen TNI Supiadin AS.