Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari . Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.
Abdullah Ujong Rimba
Sebagai pemimpin MUI Daerah Istimewa Aceh, Teungku Abdullah berhasil mengadakan dua seminar yang bertema "Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh" pada tahun 1978 dan "Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara" pada tahun 1980 yang telah mengubah anggapan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara (Indonesia) melalui Aceh bukan pada abad ke 13 Masehi, melainkan pada abad ke 8 Masehi.