Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Non-refoulement
Asas "non-refoulement" dibangun atas dasar ketidakberpihakan dan anti-diskriminasi. Beberapa ahli hukum internasional menerima asas "non-refoulement" sebagai prinsip yang dapat dikategorikan ke dalam "ius cogens" yang berarti asas tersebut termasuk salah satu norma dasar di dalam hukum internasional. Norma dasar hukum internasional menurut Konvensi Wina 1969 ialah suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa diubah oleh norma dasar hukum internasional baru yang sama sifatnya. "Ius cogens" atau "jus cogens" dari bahasa Latin yang berarti hukum yang memaksa, atau disebut juga dengan "peremptory norm". Asas "non-refoulement" sebagai "peremptory norm" atau "jus cogens" memberikan implikasi bahwa asas tersebut harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Hak dan prinsip fundamental ini diadakan untuk kepentingan semua orang tanpa memandang apakah suatu negara sudah menjadi pihak yang menandatangani Konvensi 1951 atau belum. Sehingga dalam perkembangannya, asas "non-refoulement" berubah menjadi prinsip yang tidak yang bisa direservasi dan berlaku di negara-negara lain di seluruh dunia. Oleh sebab itu, asas "non-refoulement" tetap diterapkan di suatu negara tempat pengungsi mencari suaka, meskipun negara tersebut bukan negara penandatangan konvensi.