Gerakan Pramuka Indonesia
Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya "Nationale Padvinderij Organisatie (NPO)" di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan "Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO)". Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama "Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO)" di Bandung pada tahun 1926.
Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan UU ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan.
Dewan Kepausan untuk Pelayanan Pastoral bagi Para Migran dan Pengungsi
Pada tahun 1967, Paus Paulus VI mendirikan Kantor Pelayanan Pastoral bagi orang-orang yang menjadi bagian dari fenomena rumit yang secara umum dikenal sebagai "Turisme" di dalam Kongregasi bagi Para Imam. Pada tanggal 19 Maret 1970, Paus Paulus VI menggabungkan semua sektor yang berurusan dengan pergerakan manusia ke dalam Komisi Kepausan untuk Pelayanan Spiritual bagi Kaum Migran dan Pengungsi, dalam "motu proprio" Apostolicae Caritatis. Komisi ini dibuat bergantung pada Kongregasi bagi Para Uskup namun ketergantungan ini nantinya akan dihapuskan oleh "Pastor Bonus", yang memberikannya status Dewan Kepausan.