Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Pakatan Harapan
Pakatan Harapan atau Aliansi Harapan (disingkat: PH) adalah sebuah aliansi politik yang didirikan pada tahun 2015 sebagai sebuah koalisi partai-partai cenderung kiri dan tengah. Aliansi ini merupakan koalisi terbesar kedua di Parlemen Malaysia, setelah Barisan Nasional yang berkuasa. Presiden Pakatan Harapan, Wan Azizah Wan Ismail, telah menjadi Pemimpin Oposisi Malaysia sejak 18 Mei 2015. Di tingkat negara bagian, aliansi ini merupakan koalisi terbesar di 2 dari 13 majelis legislatif negara bagian Malaysia dan membentuk pemerintahan di negara bagian Selangor dan Pinang.