Spam
"Spam" dikirimkan oleh pengiklan dengan biaya operasional yang sangat rendah, karena "spam" tidak memerlukan senarai ("mailing list") untuk mencapai para pelanggan-pelanggan yang diinginkan. Karena hambatan masuk yang rendah, maka banyak "spammers" yang muncul dan jumlah pesan yang tidak diminta menjadi sangat tinggi. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan. Selain pengguna Internet itu sendiri, ISP (Penyelenggara Jasa Internet atau "Internet Service Provider"), dan masyarakat umum juga merasa tidak nyaman. "Spam" sering mengganggu dan terkadang menipu penerimanya. Berita "spam" termasuk dalam kegiatan melanggar hukum dan merupakan perbuatan pidana yang bisa ditindak melalui undang-undang Internet.
Maqdir Ismail
Ia pernah berpendapat bahwa tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan luar biasa. Menurutnya kejahatan ini menjadi besar karena pelakunya mayoritas berasal dari kalangan pejabat. Maqdir mengatakan, masyarakat Indonesia cenderung memberi kesan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Padahal, kata dia, dalam Undang-Undang Internasional penyalahgunaan wewenang dalam korupsi tidak masuk sebagai kejahatan yang luar biasa. "Kita harus melihat bahwa yang aneh korupsi sebagai kita mau kesankan sebagai kejahatan luar biasa kalau kita lihat di Undang-undang Internasional khususnya kejahatan luar biasa itu tidak masuk," ungkapnya. Dia menilai korupsi hanya sebagai kejahatan jabatan saja. Di mana kejahatan itu terdapat suap menyuap dan penyalahgunaan wewenang. "Tapi sebenarnya korupsi ini kejahatan jabatan," ujarnya. "Sepanjang kalau saya sekali lagi bahwa apapun yang kita mau sebut korupsi ini harus ada suap menyuap," ucapnya. (Seperti yang dikutip dari Merdeka.com)