Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Sarawak
Kepala negara bagian Sarawak adalah Yang di-Pertua Negeri (juga dikenal sebagai TYT atau Gubernur Negara Bagian), sebuah jabatan yang sebagian besar simbolik, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong (raja) Malaysia. Sejak 2014, jabatan tersebut dipegang oleh Abdul Taib Mahmud. TYT melantik ketua menteri sebagai kepala pemerintahan. Ketua menteri saat ininya adalah Abang Johari Openg (BN). Umumnya, pemimpin partai yang mendapatkan suara mayoritas Majelis Legislatif negara bagian tersebut dilantik sebagai ketua menteri. Para perwakilan terpiki dikenal sebagai anggota majelis negara bagian. Majelis negara bagian mengesahkan hukum-hukum pada subyek yang tidak berada di bawah yuridiksi Parlemen Malaysia seperti administrasi lahan, pekerjaan, kehutanan, imigrasi, perkapalan dagang dan perikanan. Pemerintah negara bagian diurus oleh ketua menteri dan menteri-menteri kabinet dan asisten-asisten menterinya.