Kota Hồ Chí Minh
Pada 1954, Perancis dikalahkan oleh komunis Viet Minh dalam Pertempuran Điện Biên Phủ, dan mengundurkan diri dari Vietnam. Bukannya mengakui pihak komunis sebagai pemerintah yang baru, mereka memberikan dukungan kepada pemerintahan yang dibentuk oleh Kaisar Bảo Đại. Bảo Đại menjadikan Saigon sebagai ibukotanya pada 1950. Saat itu Saigon dan kota Cholon (Chợ Lớn), yang kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Tionghoa Vietnam, digabungkan menjadi satu unit administrasi yang disebut Ibukota Saigon ("Đô Thành Sài Gòn" dalam bahasa Vietnam). Ketika Vietnam secara resmi dibagi menjadi Vietnam Utara (Republik Demokrasi Vietnam) dan Vietnam Selatan (Republik Vietnam), pemerintahan selatan, yang dipimpin oleh Presiden Ngô Đình Diệm, mempertahankan Saigon sebagai ibukotanya.
Ketua Majelis Nasional Vietnam
Ketua pertama dari Komite Pendirian Majelis Nasional adalah cendekiawan Nguyễn Văn Tố; ia bukanlah anggota Partai Komunis. Pada 3 Maret 1946, di bawah kepemimpinan Nguyễn Văn Tố, Majelis Nasional membentuk pemerintahan pertama Republik Demokratik Vietnam. Nguyễn Văn Tố digantikan pada 9 November 1946 oleh Bùi Bằng Đoàn, seorang penyair dan anggota non-Partai Komunis lainnya. Meskipun ia tak pernah menjadi anggota Partai Komunis, ia berkomitmen menjadi seorang revolusioner. Tôn Đức Thắng meneruskan Bùi Bằng Đoàn dalam jabatan ketua pada 1955, dan menjadi ketua pertama yang merupakan seorang anggota Partai Komunis. Trường Chinh menjadi ketua keempat dan paling lama menjabat dari Majelis Nasional dalam sejarah Vietnam, memegang jabatan dari 1960 sampai 1981, saat ia menjadi ketua Dewan Negara, sebuah jabatan yang baru didirikan. Nguyễn Hữu Thọ, yang berasal dari wilayah Selatan, menggantikan Trường pada 1981, sebagai ketua, namun ia tak menjadi anggota Politbiro. Nguyễn Hữu Thọ mundur dari jabatan ketua pada 1987, dan digantikan oleh Lê Quang Đạo, anggota non-Politbiro lainnya. Sama halnya dengan Nguyễn Hữu Thọ, masa jabatan Lê Quang Đạo berlangsung selama satu masa jabatan.