Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Militer Australia dalam konfrontasi Indonesia–Malaysia
Konfrontasi Indonesia-Malaysia berlangsung pada tahun 1962 sampai 1966 antara negara-negara Persemakmuran Inggris dan Indonesia. Indonesia, di bawah Presiden Soekarno, berusaha untuk mencegah pembentukan Federasi Malaysia pada 1963, sementara Persemakmuran Inggris berusaha untuk mengamankan negara baru itu. Perang berlangsung terbatas, terutama di pulau Kalimantan, meskipun beberapa kali serangan dilakukan oleh Indonesia lewat laut dan udara di Semenanjung Malaysia Sebagai bagian dari komitmen militer Australia untuk keamanan Malaysia, unit-unit angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara Australia ditempatkan di sana, dengan Cadangan Strategis Timur Jauh (FESR) terutama dalam Kelompok Brigade Infanteri Persemakmuran ke-28.