Daerah khusus
Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Usulan akan pentingnya keberadaan pusat studi mengenai Aceh ini juga muncul dari seorang pemakalah lain di forum PKA II tersebut, yaitu Prof. Dr. H. Aboebakar Atjeh. Beliau mengusulkan agar di Banda Aceh dibangun sebuah “"Institute of Aceh Studies"” sejenis “"Atjeh Instituut"” yang didirikan pada masa pendudukan Belanda di Aceh, tepatnya 1 Agustus 1914 di Amsterdam, yang anggaran dasarnya di tetapkan dalam "Koninklijk Besluit" No. 61, tanggal 31 Juli 1914, dengan tujuan mengumpulkan bahan-bahan mengenai daerah dan rakyat Aceh. Ketua pertama "Atjeh Instituut" adalah Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dengan J. Kreemer sebagai sekretaris. Lembaga inilah yang telah menerbitkan buku, karangan-karangan, dan penerbitan lainnya tentang Aceh, antara lain: "Atjeh" (2 jilid) 1922/1923, "Atjehschhandwoordenboek", "De Rijkdom Van Atjeh", dan sebagainya.