Pemberontakan Taiping
Pemberontakan Taiping (Hanzi sederhana: 太平天国运动; Tionghoa tradisional: 太平天國運動; pinyin: "Taìpíng Tīanguó Yùndòng") adalah suatu pemberontakan besar atau perang saudara di Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1850 hingga 1864, yang mana merupakan pertarungan antara Dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenarianisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Pemberontakan Taiping dimulai di provinsi barat daya Guangxi ketika para pejabat setempat meluncurkan kampanye penindasan terhadap suatu sekte Kristen yang dikenal sebagai Komunitas Penyembah Allah; komunitas tersebut dipimpin oleh Hong Xiuquan, seseorang yang meyakini dirinya sebagai adik laki-laki Yesus Kristus. Peperangan tersebut sebagian besar berlangsung di provinsi Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, dan Hubei, tetapi selama 14 tahun peperangan, pasukan Taiping telah memasuki semua provinsi dari Tiongkok pada umumnya selain Gansu. Peperangan tersebut merupakan yang terbesar di Tiongkok sejak penaklukan Qing pada tahun 1644, dan dipandang sebagai salah satu perang paling berdarah dalam sejarah manusia, perang saudara paling berdarah, dan konflik terbesar pada abad ke-19 dengan perkiraan jumlah korban yang meninggal dunia antara 20-70 juta orang, serta jutaan lainnya tergusur dari kediamannya.
Pemerintahan Nasionalis
Sebagai republik tertua di Asia Timur yang masih bertahan, Republik Tiongkok secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1912 di daratan Tiongkok setelah Revolusi Xinhai, yang dimulai dengan Pemberontakan Wuchang pada tanggal 10 Oktober 1911, yang menggantikan Dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok. Otoritas pusat mengalami pasang surut dalam menanggapi warlordisme (1915-1928), Invasi Jepang (1937-1945), dan Perang Saudara Tiongkok (1927-1949), dengan otoritas pusat terkuat terjadi pada masa Dekade Nanjing, ketika Tiongkok berada di bawah kendali Kuomintang dengan sistem negara satu-partai yang otoriter. Pada akhir Perang Dunia II tahun 1945, Kekaisaran Jepang menyerahkan kontrol atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya kepada Pasukan Sekutu, dan Taiwan ditempatkan dalam kontrol administratif Republik Tiongkok. Legitimasi atas transfer kekuasaan ini diperdebatkan dan merupakan aspek lain dari status politik Taiwan yang dipertentangkan.