Renminbi
Yuan (dikenal dengan nama Renminbi (RMB) di RRT) adalah mata uang Republik Rakyat Tiongkok. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Rakyat Tiongkok. Renminbi pernah dipatok pada nilai 8,28 terhadap dolar AS selama 11 tahun hingga 21 Juli 2005. Hal ini menimbulkan kecaman dari Amerika Serikat yang menganggap hal ini dilakukan Tiongkok untuk menjaga agar barang-barang produksi negara tersebut tetap murah di pasar internasional. Bersamaan dengan diambangkannya kembali mata uang ringgit Malaysia, renminbi akhirnya dinilai ulang (revaluasi) pada 8,11 renminbi per 1 dolar AS pada 21 Juli 2005.
Satu yuan Renminbi dibagi menjadi 100 "fen" atau 10 "jiao". Koin dengan nilai terkecil saat ini adalah 1 "jiao".
Dilema Malaka
Dilema Malaka (Hanzi sederhana: 马六甲海峡困境; Hanzi tradisional: 馬六甲海峽困境; Pinyin: "Mǎliùjiǎ Hǎixiá Kùnjìng") adalah suatu istilah yang digunakan oleh Presiden Tiongkok Hu Jintao untuk mendeskripsikan ketergantungan Tiongkok atas Selat Malaka sebagai jalur masuk utama pasokan energi minyaknya. Seiring dengan kesuksesan reformasi ekonomi Tiongkok dibawah Deng Xiaoping pada dekade 1970an, secara perlahan Tiongkok berubah menjadi negara yang memiliki kebutuhan energi minyak baik untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan umum yang semakin membesar. Tiongkok saat ini merupakan pengimpor minyak terbesar kedua di dunia, dengan jumlah 7.599.000 barel per hari pada tahun 2016.. Dari jumlah tersebut, sebagian besar minyak yang diimpor oleh Tiongkok datang dari kawasan Timur Tengah dan Afrika, sehingga harus melewati Selat Malaka. Kondisi ini membuat Selat Malaka memiliki nilai strategis bagi keamanan energi Tiongkok, dikarenakan gangguan keamanan atas wilayah Selat Malaka akan berakibat pada terganggunya suplai minyak yang krusial bagi kebutuhan energi Tiongkok. Dalam menghadapi kondisi ini, Tiongkok telah melakukan berbagai cara, antara lain dengan mengontrol permintaan akan minyak, serta mengurangi ketergantungan atas minyak impor..