Ikhwanul Muslimin
Jamaah Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi. Ikhwanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hassan al-Banna. Di masa-masa awal tersebut, orang-orang Ikhwan langsung menyebarkan pemikirannya menuju utara dan selatan Mesir. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin pada 24 September 1930. Pada tahun 1932, struktur administrasi Ikhwanul Muslimin disusun dan pada tahun itu pula, Ikhwanul Muslimin membuka cabang di Suez, Abu Soweir dan al-Mahmoudiya. Pada tahun 1933, Ikhwanul Muslimin menerbitkan majalah mingguan yang dipimpin oleh Muhibuddin Khatib.
Hasan Basri (ulama)
Sebagai ulama dan zu'ama (pemimpin Islam), dia merasa tidak ada lagi organisasi politik yang cocok menyalurkan pemikiran dan pandangan politik yang diyakininya. Maka, ia memutuskan untuk menekuni pelayanan dakwah. Langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, mengawal moral dan akidah umat. Dia pun akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama, sampai dia meninggal dunia dan digantikan Prof KH Ali Yafie.
Saat, menjabat Ketua Umum MUI, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Pakto (Paket Oktober) 1988, yang mendorong berdirinya bank. Banyak umat Islam yang bertanya kepadanya mengenai bunga bank yang oleh sebagian kalangan dianggap haram. Selaku ketua umum MUI, dia mendengar keluhan umat Islam tersebut. Ia merespon dengan menggelar seminar “Bank Tanpa Bunga” di Hotel Safari Cisarua Agustus 1991 dihadiri para pakar ekonomi, pejabat Bank Indonesia, menteri terkait, serta para ulama. Waktu itu ada tiga pendapat; ada yang menyebutkan bunga bank haram, bunga bank halal dan ada juga yang berpendapat bunga bank syubhat.
Lalu, seminar itu merekomendasikan agar KH Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga.
Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).