Malaysia
Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas "329.847" km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, hanya negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.
Rancangan Malaysia Kedua
Kebijakan pengembangan tanah dan relokasi dilakukan oleh pemerintah, namun gagal memberi memberi pengaruh positif terhadap masalah kemiskinan di pedesaan. Pemerintah hanya berhasil menempatkan kembali sejumlah 40.000 orang meskipun diperkirakan sejumlah 535.000 keluarga yang bekerja dalam sektor pertanian hidup di bawah tingkat kemiskinan. Akibat kelemahan program itu, orang yang mendapat manfaat dari rencana ini tidak selalu datang dari kaum yang benar-benar membutuhkannya. Beberapa pihak juga mengatakan bahwa proses relokasi dan pembangunan wilayah baru diberi penekanan lebih dibandingkan meningkatkan daya produksi ladang-ladang dan kebun-kebun yang ada. Hal ini seterusnya dirumitkan oleh Konstitusi Malaysia yang menempatkan kontrol atas urusan tanah ke pemerintah negeri sekaligus mengharuskan pemerintah federal berkonsultasi dengan setiap pemerintah negeri satu per satu. Keluarga bukan Melayu di pedesaan juga tidak menerima tunjangan ini karena Konstitusi Persekutuan menyediakan sebagian wilayah untuk orang-orang Melayu, dan pemerintah negeri tidak ingin menerima golongan non-Melayu yang miskin.