Kota Hồ Chí Minh
Pada 1954, Perancis dikalahkan oleh komunis Viet Minh dalam Pertempuran Điện Biên Phủ, dan mengundurkan diri dari Vietnam. Bukannya mengakui pihak komunis sebagai pemerintah yang baru, mereka memberikan dukungan kepada pemerintahan yang dibentuk oleh Kaisar Bảo Đại. Bảo Đại menjadikan Saigon sebagai ibukotanya pada 1950. Saat itu Saigon dan kota Cholon (Chợ Lớn), yang kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Tionghoa Vietnam, digabungkan menjadi satu unit administrasi yang disebut Ibukota Saigon ("Đô Thành Sài Gòn" dalam bahasa Vietnam). Ketika Vietnam secara resmi dibagi menjadi Vietnam Utara (Republik Demokrasi Vietnam) dan Vietnam Selatan (Republik Vietnam), pemerintahan selatan, yang dipimpin oleh Presiden Ngô Đình Diệm, mempertahankan Saigon sebagai ibukotanya.
Referendum Negara Vietnam 1955
Penyelenggaraan pemilihan ini didanai oleh asing. Pemerintah Amerika Serikat dan gabungan lembaga amal Katolik Roma Amerika masing-masing mendanai US$2 juta. Ba Cụt, pemimpin sekte religius Hòa Hảo yang anti-pemerintah, menyebarkan pamflet yang mengutuk Diệm sebagai boneka Amerika, mengutip pendanaan sebagai bukti dan penegasan lebih lanjut bahwa Diệm akan "meng-Katolik-kan" negara itu. Partai Sosialis Vietnam, yang berafiliasi dengan Hòa Hảo, mengklaim Diệm telah "menyuap dunia pekerja dan pelajar muda untuk mengajukan permohonan dalam mendukung kenaikan Diem sebagai kepala negara dan permohonan yang mendukung penyingkiran Bao Dai", menggunakan pemilihan yang didanai Amerika. Pemimpin pemberontak Hòa Hảo lainnya, Jenderal Trần Văn Soái, menyerang rezim Diệm yang tidak demokratis dan menyatakan referendum itu ilegal. Dia mengundang "negara-negara sahabat dan rakyat Vietnam untuk tidak mempercayai manuver politik ini". Diệm sebelumnya telah memberi tahu menteri kabinet bahwa akan hanya ada satu partai politik – Nhu, dan akan melenyapkan oposisi dengan paksa. Para penentang mengklaim pernyataan Diệm tentang nilai demokrasi sebagai omong kosong.