Vladimir Lenin
Pada akhir tahun 1918, Partai Buruh Inggris menyerukan pendirian sebuah konferensi partai-partai sosialis internasional yang disebut Buruh dan Sosialis Internasional. Lenin menganggapnya sebagai kebangkitan Internasional Kedua yang tidak ia sukai, dan ia memutuskan untuk mengadakan konferensi sosialis internasional tandingan. Ia menggelar konferensi tersebut dengan bantuan Zinoviev, Trotsky, Christian Rakovsky, dan Angelica Balabanoff. Pada Maret 1919, Kongres Pertama Komunis Internasional ("Komintern") dibuka di Moskwa. Meskipun terdapat nama "internasional", cakupan konferensi ini sangat terbatas; dari 34 delegasi yang berkumpul, 30 dari antaranya adalah perwakilan dari negara-negara bekas Kekaisaran Rusia, dan sebagian besar delegasi internasional tidak diakui secara resmi oleh partai-partai sosialis di negara-negara mereka sendiri. Selain itu, kaum Bolshevik mendominasi kongres tersebut, dan Lenin kemudian menyusun sejumlah regulasi yang menyatakan bahwa hanya partai-partai sosialis yang mendukung pandangan Bolshevik yang diizinkan untuk bergabung dengan Komintern. Selama konferensi pertama, Lenin berbicara di hadapan para delegasi dan menolak jalan menuju sosialisme lewat parlemen; ia juga mengulangi seruannya untuk melengserkan pemerintahan-pemerintahan borjuis Eropa. Secara keseluruhan, walaupun yang diangkat menjadi Presiden Komintern adalah Zinoviev, Lenin tetap memiliki pengaruh yang sangat kuat di konferensi tersebut.
Pemilihan umum legislatif Korea Selatan 2016
Korea ekonomi yang dominan wilayah perdebatan, sebagai pengurus Partai Saenuri promosi bisnis reformasi ekonomi sementara partai-partai oposisi untuk menyerang pemerintah untuk memimpin secara historis pemuda tinggi tingkat pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Partai Saenuri berusaha untuk mendapatkan dukungan bagi tenaga kerja reformasi yang diprakarsai oleh Presiden Park, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan kontrak fleksibilitas. Serikat buruh diserang rencana, dengan alasan bahwa undang-undang baru akan menanggalkan diperlukan perlindungan dari pekerja. The Minjoo Pihak yang menuduh partai yang berkuasa dari salah urus ekonomi, dan digunakan kampanye untuk mendorong "ekonomi demokratisasi" dan pergeseran dari konglomerat besar untuk usaha kecil; partai ini juga berjanji untuk meningkatkan pensiun dan upah minimum, untuk mensponsori pembangunan perumahan rakyat, dan untuk memperluas wajib ketenagakerjaan muda kuota. Kritikus berpendapat bahwa Minjoo rencana akan memiliki distortionary efek pada pasar tenaga kerja. Sim Sang-jung, ketua sayap kiri Partai Keadilan, berpendapat bahwa Saenuri, Minjoo, dan orang-Orang ini semua pihak telah gagal untuk mengartikulasikan khas kebijakan ekonomi.