Spam
"Spam" surat elektronik, yang dikenal sebagai surat elektronik massal yang tidak diminta ("unsolicited bulk email" atau UBE), "junk mail", atau surat elektronik komersial yang tidak diminta ("unsolicited commercial email" atau UCE), adalah praktik pengiriman pesan dalam surat elektronik yang tidak diinginkan, sering bersifat komersial, dan masuk dalam jumlah besar kepada siapa pun. "Spam" di surat elektronik mulai menjadi masalah ketika internet dibuka untuk umum pada pertengahan 1990-an. Pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun hingga saat ini telah menghasilkan "spam" 80% – 85% dari seluruh surat elektronik di dunia. Tekanan untuk membuat "spam" surat elektronik telah berhasil di beberapa negara hukum. "Spammers" mengambil keuntungan dari fakta ini dengan sering mengirimkan "spam" ke negara lain sehingga tidak akan membuat mereka bermasalah secara hukum.
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Terbaru, dalam skandal "Papa Minta Saham" tahun atau Kasus PT Freeport Indonesia 2015 membuat Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengajukan permohonan uji materi atas Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang Undang KPK. “Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE,” ujar kuasa hukum Novanto, Syaefullah Hamid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25 Februari 2016). Adapun dua ketentuan tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang sah. Novanto juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A UU KPK terkait alat bukti elektronik yang sah. Novanto menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas mengatur tentang alat bukti yang sah, serta siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan perekaman. "Perekaman yang dilakukan secara tidak sah (ilegal) atau tanpa izin orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak yang terlibat dalam pembicaraan secara jelas melanggar hak privasi dari orang yang pembicaraanya direkam," kata dia. Sehingga, bukti rekaman itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena diperoleh secara ilegal. Majelis hakim Ketua MK Arief Hidayat pun memberikan saran perbaikan permohonan, sebab tidak ada kedudukan hukum pemohon sebagai anggota DPR.