Laos
Setelah kemerdekaannya, Laos mengalami periode ketidakstabilan politik. Hal ini diperparah dengan kepentingan Amerika Serikat di wilayah itu yang membutuhkan basis untuk memerangi Vietnam. Tercatat pemerintah koalisi pertama jatuh pada tahun 1958, meskipun pemerintahan pengganti segera terbentuk, namun segera jatuh lagi. Laos menyatakan netralitas pada tahun 1962, saat terjadi konflik di Vietnam. Namun hal ini tidak menghentikan Amerika Serikat dan Vietnam Utara untuk membangun basis kekuatan di Laos sehingga menghancurkan sikap resmi bangsa untuk tetap netral. Meskipun Laos berusaha mempertahankan demokrasi, ketika AS menarik diri dari wilayah tersebut serta seiring kejatuhan Vietnam Selatan, negara itu diambil alih oleh faksi komunis dengan dukungan militer dari Vietnam Utara.
Sejarah demokrasi
Di Asia, negara Birma (atau Myanmar) sejak lama diperintah oleh junta militer; akan tetapi pada 2011, pemerintah mengubah sikapnya dengan mengizinkan hak-hak untuk melakukan pemungutan suara tertentu dan membebaskan pemimpin demokrasi, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah. Meskipun demikian, Birma belum juga mengizinkan Suu Kyi untuk ikut serta dalam pemilihan dan masih menanggung permasalahan-permasalahan besar di bidang hak asasi manusia serta belum mengizinkan hak-hak demokratis penuh. Pada bulan Desember 2005, Raja Bhutan ke-4, Jigme Singye Wangchuck, mengumumkan bahwa pemilihan umum pertama di negara itu akan diselenggarakan pada tahun 2008, dan bahwasanya ia akan turun takhta demi memberikan kesempatan kepada putra sulungnya untuk memerintah negara. Kini Bhutan sedang mengalami perubahan-perubahan lebih lanjut menuju terwujudnya suatu monarki konstitusional. Di Maladewa, aksi-aksi protes dan tekanan politik mendorong negara itu melakukan reformasi pemerintahan yang menjamin hak-hak demokrasi dan memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan pemilihan presiden pada 2008.