Daerah khusus
Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.
Sultan Mahmud Syah
Kemerdekaan Aceh sebenarnya telah dijamin dalam Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824 antara Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda, namun pada kenyataannya traktat tersebut tidak bertahan lama. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 menjadikan Selat Malaka menjadi salah satu jalur laut paling penting di dunia. Oleh karena itu Belanda sangat menginginkan untuk bisa mengontrol sepenuhnya kawasan utara pulau Sumatera. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Belanda sama sekali tidak mengharapkan adanya kekuatan lain yang boleh memberikan pengaruh dan kebijakan disana. Untuk itu Belanda melangsungkan negosiasi dengan Inggris yang menghasilkan Perjanjian Sumaterayang ditandatangani pada tanggal 2 November 1871, kesepakatan ini dikenal sebagai Traktat Sumatera. Poin penting perjanjian ini adalah dibatalkannya Traktat London dan Inggris tidak akan ikut campur terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera serta Inggris mengakui kekuasaan sepenuhnya Belanda atas kesultanan di Sumatera. Perjanjian Sumatera ini dilakukan tanpa sama sekali berkonsultasi dengan Sultan Aceh sebagai penguasa Kesultanan Aceh di utara Sumatera.