Ho Chi Minh
Pada akhir Perang Dunia II, Ho memimpin Viet Minh untuk secara bergerilya menguasai kota-kota besar di Vietnam. Pada 2 September 1945, bertempat di Lapangan Ba Dinh, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam dan dia menjabat sebagai presiden pertama. Tidak lama kemudian, Perancis berhasil menaklukkan Vietnam Selatan kembali dan mengajak kaum komunis Vietnam untuk berunding. Perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan dan Perancis menyerang kota Haiphong di bagian utara Vietnam hingga menewaskan ribuan orang. Sebagai tanggapan terhadap serangan tersebut, Viet Minh menyerang Perancis di kota Hanoi pada 19 Desember 1945 dan peristiwa ini menandai berawalnya Perang Indocina. Selama delapan tahun, Mao Zedong menolong Viet Minh, sedangkan Amerika Serikat membantu Perancis dan pasukan anti-komunis Vietnam. Pada tahun 1954, Perancis mengalami kekalahan besar di Dien Bien Phu, barat laut Vietnam dan memulai adanya perundingan damai. Berdasarkan hasil perundingan Jenewa, Vietnam kemudian dibagi menjadi Vietnam Utara yang dipimpin Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Kaisar Bao Dai. Ho tidak menyetujui adanya pemisahan wilayah Vietnam. Ho sempat menyatakan diri memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah Vietnam dan memerintahkan Viet Minh dan pasukan Vietnam Utara untuk berjuang di daerah Vietnam Selatan yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Kemudian terjadilah perang saudara antara pendukung Ho (sebagian besar di Vietnam Utara) dan Vietnam Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat.
Sejarah demokrasi
Di Asia, negara Birma (atau Myanmar) sejak lama diperintah oleh junta militer; akan tetapi pada 2011, pemerintah mengubah sikapnya dengan mengizinkan hak-hak untuk melakukan pemungutan suara tertentu dan membebaskan pemimpin demokrasi, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah. Meskipun demikian, Birma belum juga mengizinkan Suu Kyi untuk ikut serta dalam pemilihan dan masih menanggung permasalahan-permasalahan besar di bidang hak asasi manusia serta belum mengizinkan hak-hak demokratis penuh. Pada bulan Desember 2005, Raja Bhutan ke-4, Jigme Singye Wangchuck, mengumumkan bahwa pemilihan umum pertama di negara itu akan diselenggarakan pada tahun 2008, dan bahwasanya ia akan turun takhta demi memberikan kesempatan kepada putra sulungnya untuk memerintah negara. Kini Bhutan sedang mengalami perubahan-perubahan lebih lanjut menuju terwujudnya suatu monarki konstitusional. Di Maladewa, aksi-aksi protes dan tekanan politik mendorong negara itu melakukan reformasi pemerintahan yang menjamin hak-hak demokrasi dan memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan pemilihan presiden pada 2008.