Hizbut Tahrir
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertaruangan "demokrasi" dan radikalisme di Indonesia, Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir, yaitu "dikotomi-negasi" dan "dynamos-dialektis""." Perspektif dikotomi-negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu-sama lain. Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme. Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal. Sedangkan perspektif "dinamis-dialektis" melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab-akibat. Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati. Dalam konteks sosio-historis pun, radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama-sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia
Demokrasi modern kemudian memberikan satu bentuk baru dari partisipasi rakyat kedalam sebuah sistem keterwakilan yang mendapatkan legitimasi dari pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Salah satu akar dari demokrasi modern hari ini terbentuk setelah Revolusi Perancis. Saat Perancis mengubah bentuk negaranya setelah menumbangkan Dinasti Bourbon yang dipimpin oleh Raja Louis XIV dan digantikan dengan sebuah Republik Perancis, sistem keterwakilan modern yang cukup mapan telah terbangun dalam sebuah keterwakilan dalam Parlemen Perancis atau Majelis Nasional Perancis. Dalam Majelis Nasional Perancis itu, semua unsur-unsur politik yang ada dalam masyarakat Perancis berhak memiliki wakilnya untuk duduk di parlemen, mulai dari kelompok kiri jauh, kiri tengah, tengah, kanan tengah, dan kanan jauh, semuanya memiliki hak untuk duduk di parlemen mewakili konstituen mereka, yaitu rakyat.