Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara
Gagasan pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) ini diawali pada tanggal 27 November 1971, sewaktu 5 anggota dari "Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bertemu di Kuala Lumpur dan menanda tangani deklarasi atas "ASEAN Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)"'. (Asean sebagai kawasandamai, merdeka dan netral). Komponen utama dari ZOPFAN yang dituju oleh ASEAN adalah pembentukan SEANWFZ. Namun demikian sehubungan dengan suasana politik di kawasan yang kurang menguntungkan maka proposal resmi untuk pendirian kawasan bebas nuklir tersebut tertunda hingga pertengahan tahun 1980an. Setelah melakukan perundingan dan pembuatan naskah oleh suatu kelompok kerja ASEAN atas ZOPFAN, maka traktat SEANWFZ akhirnya ditanda tangani oleh kepala pemerintahan dari 10 negara anggota Asean di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995.
Perluasan Perbara
Selama Pertemuan Menteri ke-29 ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta, di 1996, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Kilroy Genia menyatakan keinginan negaranya untuk lebih memperkuat interaksinya dengan ASEAN dengan mengusulkan agar Papua Nugini diberikan keanggotaan status anggota rekan yang permanen dengan ASEAN. Perdana Menteri Papua Nugini yang sekarang, Michael Somare menunjukkan selama kunjungannya ke salah satu negara anggota pendiri ASEAN, Filipina, pada 2009 bahwa negaranya siap dan mampu memenuhi semua persyaratan keanggotaan dalam kelompok regional ini..