Demografi Korea Utara
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Hubungan Jepang dengan Korea Utara
Pada tahun 1955, Korea Utara membantu berdirinya Asosiasi Warga Korea di Jepang, Chongryon, yang berfungsi sebagai organisasi advokasi untuk etnis Korea di Jepang yang memihak Korea Utara dan sebagai kedutaan besar" de facto" Korea Utara di Jepang. Pemulangan sukarela warga Korea dari Jepang ke Korea Utara berjalan lambat namun lancar setelah disepakatinya perjanjian dari Palang Merah tahun 1959. Hingga akhir tahun 1960, hampir 50.000 dari sekitar 600.000 warga Korea telah tiba di Korea Utara. Program pemulangan diperpanjang selama satu tahun pada Oktober 1960 untuk memulangkan 60.000 warga.