Konferensi Meja Bundar
Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdeekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda Ben Bot mengungkapkan "penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan" yang dialami rakyat Indonesia selama empat tahun Revolusi Nasional, meski ia tidak secara resmi menyampaikan permohonan maaf. Reaksi Indonesia kepada posisi Belanda umumnya positif; Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayuda mengatakan bahwa, setelah pengakuan ini, "akan lebih mudah untuk maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara".
Partai Fasis Indonesia
Penentangan terhadap pemikiran Notonindito dan PFI pun juga muncul dari Partai Nasional Indonesia (PNI) - mantan partai Notonindito. PNI melalui hariannya, "Menjala" (Menyala), mengatakan bahwa:""Rakjat Indonesia tidak bergerak karena membaoe asapnja kemenyan, karena mendengar boenyi gamelan ketoprak, karena sama merahnja atau hijaoenja darah kebangsaan.""Maksud dari PNI adalah, pergerakan nasional rakyat Indonesia dalam menuntut kemerdekaannya bukan untuk kembali kepada zaman dahulu, bukan kembali kepada zaman feodal (reaksioner), tetapi kemerdekaan Indonesia berdasarkan pada nasionalisme kerakyatan yang revolusioner dan bukan nasionalisme yang fasis. Namun, meskipun begitu pada akhirnya PNI dan Soekarno sendiri - terutama pada masa pasca kemerdekaan - menurut pandangan kelompok dan tokoh kiri, seperti Tan Malaka, Sutan Sjahrir, bahkan Mohammad Hatta menunjukkan ciri-ciri fasistik dan ancaman nyata terhadap demokrasi Indonesia saat itu.