Daerah istimewa
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan perpaduan harmonis antara UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Undang undang ini termasuk undang-undang yang panjang sebab memiliki 273 pasal. Dalam UU ini, tidak ada definisi baru mengenai keistimewaan Aceh. Namun langsung kepada urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu keistimewaan Aceh juga dinikmati oleh Kabupaten dan Kota di lingkungan Aceh.
Nasaruddin
Nasaruddin memulai kariernya sebagai seorang Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) pada Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1982. Tahun 1984 diangkat sebagai Kasi Penyuluhan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Barat. Di Tahun yang sama, Nasaruddin menjabat sebagai Sekretaris Bimas pada Sekretariat Bimas Kabupaten Aceh Barat. Kemudian menjabat sebagai Ajun Penyuluh Pertanian Pratama (1986), Penyuluh Pertanian Pratama (1989), Penyuluh Pertanian Muda (1991), dan Penyuluh Pertanian Madya (1993) pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat, Tahun 1993 Nasaruddin kembali ditugaskan di Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS), Tahun 1994 ditugaskan sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara, Kemudian Karier Nasaruddin berlanjut di daerah kelahirannya sebagai Asisten Administrasi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tengah dari tahun 2000-2002, dalam periode ini selama enam bulan sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2002-2005 menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Tahun 2004-2006 dipercaya sebagai Pj. Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah selama 2 (dua ) periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017.