Spam
"Spam" dikirimkan oleh pengiklan dengan biaya operasional yang sangat rendah, karena "spam" tidak memerlukan senarai ("mailing list") untuk mencapai para pelanggan-pelanggan yang diinginkan. Karena hambatan masuk yang rendah, maka banyak "spammers" yang muncul dan jumlah pesan yang tidak diminta menjadi sangat tinggi. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan. Selain pengguna Internet itu sendiri, ISP (Penyelenggara Jasa Internet atau "Internet Service Provider"), dan masyarakat umum juga merasa tidak nyaman. "Spam" sering mengganggu dan terkadang menipu penerimanya. Berita "spam" termasuk dalam kegiatan melanggar hukum dan merupakan perbuatan pidana yang bisa ditindak melalui undang-undang Internet.
Kasus korupsi e-KTP
Terjadinya kasus korupsi e-KTP di era digital tidak hanya menimbulkan reaksi dari warga biasa, namun juga dari warganet selaku pengguna media digital. Oleh karena itu mereka meluapkan respon di jejaring sosial mereka masing-masing dengan beragam cara. Tak sekadar membuat kreasi meme kemudian mengunggahnya di jejaring sosial seperti instagram, sebagian besar warganet juga memanfaatkan fitur tagar tertentu pada twitter. Hal itu dikarenakan semakin banyak warganet yang menuliskan tagar tertentu secara serempak dalam waktu bersamaan, maka akan tercipta "trending topic" sehingga reaksi mereka atas kasus korupsi semakin tersebar luas. Tercatat ada beberapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi e-KTP di Indonesia. Namun sejak perjalanan kasus korupsi e-KTP tersebut bergulir, mayoritas reaksi warganet hanya ditumpahkan kepada Setya Novanto.