Mardijkers
Dengan meningkatnya keamanan lingkungan di wilayah "Ommelanden" (yaitu di luar benteng kota Batavia), para mardiker ini berangsur-angsur menyebar ke luar kota untuk mengelola lahan-lahan pertanian. Jumlah kaum mardiker di dalam kota Batavia yang pada 1876 tercatat sebanyak 6.000 orang, lambat laun turun menjadi 2.000 orang pada tahun 1685. Beberapa dari orang-orang mardiker ini berhasil dalam usahanya, memiliki lahan-lahan luas dan rumah yang bagus di tengah kebunnya di Ommelanden dan memperoleh kehormatan yang cukup tinggi di masyarakat.
Kebebasan beragama di Indonesia
Setara Institute menyampaikan bahwa Provinsi Aceh berada di urutan kedua tertinggi terjadinya pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dengan pelaku pelanggaran terbanyak adalah aparatur Pemkab atau Pemkot. Intoleransi keberagamaan banyak terjadi di Aceh Singkil. Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas), Boas Tumangger, dan tokoh muslim Ramli Manik, dan perwakilan Posko Kemanusiaan Lintas Iman mendatangi Komnas HAM (2016) untuk mengadukan persoalan kebebasan beragama dan beribadah di Aceh Singkil. Disebutkan bahwa sesudah peristiwa pembakaran gereja HKI (13 Oktober 2015), izin pembangunan gereja dipersulit. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Aceh Singkil juga melakukan praktik diskriminasi bahwa semua peserta didik wajib mengikuti pelajaran agama Islam sehingga selama puluhan tahun semua SDN di Singkil tidak memiliki guru agama Nasrani. Semua siswa non-muslim harus mengikuti pelajaran agama Islam, termasuk baca tulis Arab dan Al-Quran, supaya bisa naik atau lulus. Forcidas dan Posko Kemanusiaan Lintas Iman juga menuntut peradilan yang adil dan independen untuk Wahid Tumangger serta menuntut Komisi Yudisial mengusut Majelis Hakim PN Singkil yang terlibat karena diduga memberikan keputusan hukum yang tidak adil.