Ikhwanul Muslimin
Secara misterius, pendiri Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna meninggal dunia karena dibunuh pada 12 Februari 1949. Kemudian, tahun 1950, pemerintah Mesir merehabilitasi organisasi Ikhwanul Muslimin. Pada saat itu, parlemen Mesir dipimpin oleh Mustafa an-Nuhas Pasha. Parlemen Mesir menganggap bahwa pembekuan Ikhwanul Muslimin tidak sah dan inkonstitusional. Ikhwanul Muslimin pada tahun 1950 dipimpin oleh Hasan al-Hudhaibi. Kemudian, tanggal 23 Juli 1952, Mesir dibawah pimpinan Muhammad Najib bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin dalam rencana menggulingkan kekuasaan monarki Raja Faruk pada Revolusi Juli. Tapi, Ikhwanul Muslimin menolak rencana ini, dikarenakan tujuan Revolusi Juli adalah untuk membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer sepenuhnya, dan tidak berpihak pada rakyat. Karena hal ini, Jamal Abdul Nasir menganggap gerakan Ikhwanul Muslimin menolak mandat revolusi. Sejak saat ini, Ikhwanul Muslimin kembali dibenci oleh pemerintah.
Gabungan Serikat Buruh Islam
Gagasan ini dituangkan dalam rapat persiapan di Yogyakarta pada 10 Juni 1947. Harun Al Rasyid ditunjuk sebagai pimpinan sementara. Dalam pelaksanaanya, Harun Al Rasyid turut didukung oleh tokoh-tokoh Masyumi lainnya, seperti Mohammad Daljono dan Sukiman Wirjosandjojo. Akhirnya, pada 27 November 1947 di Kota Surakarta, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) resmi berdiri dan menjadi anggota khusus Masyumi. Dalam Muktamar I SBII tersebut Mohammad Daljono diamanahi sebagai ketua umumnya. Kehadiran SBII memicu munculnya serikat buruh Islam lainnya seperti Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) berafilisasi dengan Nahdlatul Ulama dan Gabungan Organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia (GOBSI) berafilisasi dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).