Hizbut Tahrir
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertaruangan "demokrasi" dan radikalisme di Indonesia, Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir, yaitu "dikotomi-negasi" dan "dynamos-dialektis""." Perspektif dikotomi-negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu-sama lain. Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme. Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal. Sedangkan perspektif "dinamis-dialektis" melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab-akibat. Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati. Dalam konteks sosio-historis pun, radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama-sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia.
Sejarah demokrasi
Kedua raja adalah kepala pemerintahan Sparta. Keduanya memerintah bersama-sama, namun berasal dari dua garis nasab yang berbeda. Kepemimpinan ganda ini memperlemah kekuasaan efektif dari jawatan eksekutif. Kedua raja menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan anggota-anggota gerousia lainnya. Para anggota gerousia harus berumur di atas 60 tahun dan terpilih untuk menjabat seumur hidup. Pada teorinya, setiap warga Sparta yang berusia lebih dari 60 tahun boleh mengajukan diri untuk dipilih, namun pada praktiknya, mereka dipilih dari kalangan bangsawan kaya. Gerousia memiliki kekuasaan inisiatif legislatif yang krusial. Apela, lembaga yang paling demokratis, adalah majelis rakyat Sparta di atas 30 tahun yang memilih anggota-anggota gerousia serta para efor, dan menerima atau menolak proposal-proposal yang diajukan oleh gerousia. Yang terakhir adalah para efor, yakni lima warga Sparta yang dipilih dalam majelis apela untuk memantau sepak terjang raja-raja beserta pejabat-pejabat publik lainnya dan, bila perlu, memakzulkan mereka. Para efor menjabat selama setahun dan tidak dapat terpilih kembali setelah masa jabatannya berakhir. Dari tahun ke tahun, para efor sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, dan bertindak selaku lembaga eksekutif utama negara. Selain itu, para efor bertanggung jawab penuh atas sistem pendidikan Sparta, yang sangat penting untuk mempertahankan standar-standar tinggi angkatan bersenjata Sparta. Sebagaimana yang dicermati oleh Aristoteles, para efor merupakan lembaga negara yang sangat penting, namun karena dipilih dari segenap lapisan masyarakat yang mengakibatkan jabatan itu seringkali diduki oleh orang-orang termiskin, maka besar pula kemungkinannya mereka gampang disuap.