Gerakan Pramuka Indonesia
Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.
Jambore Pramuka Dunia ke-6
Jambore Dunia Pramuka ke-6 adalah pertemuan atau jambore yang diadakan di Moisson, Perancis pada 1947. Jambore ini seharusnya diadakan pada tahun 1941 di Perancis, tetapi karena adanya Perang Dunia ke-2, akhirnya diundur dan diadakan setelah Perang selesai, karenanya dinamakan "Jamboree of Peace" / Jambore Perdamaian. Jambore yang diikuti oleh 24.152 orang pandu ini menunjukkan bahwa meskipun selama bertahun-tahun perang Gerakan Kepanduan masih kuat dan terus berkembang.
Pada saat acara berlangsung, Presiden Republik Perancis, Vincent Auriol, sempat melakukan kunjungan resmi pada tanggal 14 Agustus 1947, dan melihat program arena khusus seperti tarian adat Highland Skotlandia. Ini menjadi Jambore pertama yang diadakan setelah kematian Baden-Powell.