Cultuurstelsel
Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Dengan berpijak pada globalisasi, "European Agenda for Culture" menyasar pada peningkatan pertukaran produk budaya dan perhatian terhadap keragaman. Agenda kebudayaan ini ingin memperlihatkan kemampuan dalam menjamin masyarakat yang kohesif dan beragam. Langkah tersebut merupakan suatu niscaya Uni Eropa terhadap kekayaan budaya yang mereka miliki serta pengaruhnya di dunia, seperti yang terlihat dari dukungan dan promosi mereka pada kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Dalam Konvensi UNESCO 2005 tentang Perlindungan dan Promosi terhadap Keberagaman Ekspresi Budaya, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia menjadi prinsip yang harus ada dalam pembangunan kebudayaan. Sebagai suatu kerjasama supranasional, Uni Eropa tidak hanya berproses menjadi kekuatan perdagangan, namun juga tawaran atas proyek kebudayaan sebagai "soft power" yang dapat menjadi inspirasi bagi dunia masa depan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan kebudayaan sepatutnya membantu mempromosikan masyarakat yang inklusif dan mengurangi kemiskinan. Sektor kebudayaan menjadi area aktivitas ekonomi dan lahan pekerjaan di seluruh wilayah Uni Eropa sehingga merangsang industri kreatif yang dinamis.