Demografi Korea Utara
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Korea Utara
Kebijakan Korea Utara adalah mencari penyatuan kembali (reunifikasi) tanpa adanya campur tangan pihak asing (luar Korea), melalui suatu struktur federal mempertahankan kepemimpinan dan sistem masing-masing. Korea Utara dan Korea Selatan menandatangani Pernyataan Bersama Utara-Selatan 15 Juni di mana kedua-dua pihak berjanji untuk mencari cara supaya dapat menyatu kembali secara damai. Republik Federal Demokratik Korea adalah negara yang diajukan yang pertama disebutkan oleh Presiden Kim Il Sung pada 10 Oktober 1980 di dalam proposal federasi antara Korea Utara dan Korea Selatan di mana sistem politik masing-masing pada mulanya akan dipertahankan.