Kota Hồ Chí Minh
Pada 1954, Perancis dikalahkan oleh komunis Viet Minh dalam Pertempuran Điện Biên Phủ, dan mengundurkan diri dari Vietnam. Bukannya mengakui pihak komunis sebagai pemerintah yang baru, mereka memberikan dukungan kepada pemerintahan yang dibentuk oleh Kaisar Bảo Đại. Bảo Đại menjadikan Saigon sebagai ibukotanya pada 1950. Saat itu Saigon dan kota Cholon (Chợ Lớn), yang kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Tionghoa Vietnam, digabungkan menjadi satu unit administrasi yang disebut Ibukota Saigon ("Đô Thành Sài Gòn" dalam bahasa Vietnam). Ketika Vietnam secara resmi dibagi menjadi Vietnam Utara (Republik Demokrasi Vietnam) dan Vietnam Selatan (Republik Vietnam), pemerintahan selatan, yang dipimpin oleh Presiden Ngô Đình Diệm, mempertahankan Saigon sebagai ibukotanya.
Ba Cụt
Hòa Hảo bereaksi keras terhadap putusan hukum sebagai "memalukan dan tidak adil". Dân Xã mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan putusan dan hukuman mati sebagai termotivasi oleh dendam dan tidak didukung oleh bukti. Penasehat pertahanan Ba Cụt mengatakan sidang itu merupakan preseden buruk bagi sistem hukum Vietnam Selatan yang sedang berkembang dan mempertanyakan integritas proses tersebut. Dia mengklaim bahwa pasukan VNA telah terlibat dalam perkosaan massal dan penjarahan warga sipil lokal dalam upaya terakhir mereka melawan Ba Cụt, dan menuduh rezim Di ofm standar ganda dalam tidak menyelidiki dan mengadili insiden yang dituduhkan ini. Dia mengklaim bahwa Vietnam Selatan "tidak memiliki demokrasi dan tidak ada kebebasan" dan "hanya ketidaktertiban dan kebodohan" dan mengatakan bahwa para anggota Hòa Hảo akan terus menolak pemerintahan Saigon secara politik dan militer.