Demografi Korea Utara
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Demografi Korea Utara
Pemerintahan Korea Utara tampaknya menganggap populasinya lebih kecil dibandingkan dengan Korea Selatan. Dalam pernyataan resminya, Pyongyang telah melakukan program peningkatan pertumbuhan populasi dan mendorong keluarga untuk mempunyai anak banyak. Berdasarkan pengamatan seorang Korea-Amerika yang mengunjungi Korea Utara pada awal tahun 1980-an, negara tersebut tidak memiliki kebijakan yang mengatur kelahiran; orang tua dianjurkan untuk mempunyai sampai 6 orang anak. Negara menyediakan "t’agaso" (rumah perwatan untuk anak-anak) untuk meringankan beban orang tua serta memberikan bonus bayaran 77 hari setelah kelahiran. Eberstadt dan Banister menyebutkan bahwa metode pengendalian kelahiran yang paling banyak digunakan adalah dengan memberikan alat kontrasepsi. Berdasarkan pengakuan dari seorang mantan warga Korea Utara, alat seperti itu didistribusikan gratis di klinik-klinik.