Ibu kota Jepang
Tokyo diperlakukan secara "de facto" sebagai ibu kota karena menurut Konstitusi Jepang, Kaisar Jepang sebagai "lambang negara Jepang dan simbol pemersatu rakyat Jepang" dan istana kaisar berkedudukan di Tokyo. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah seperti Parlemen Jepang, Kantor Perdana Menteri (Kantei) dan Mahkamah Agung Jepang yang ditetapkan konstitusi sebagai "lembaga tertinggi negara" berada di distrik Chiyoda, Tokyo.
Kaisar Kōtoku
Pada tahun 645, Kōtoku membangun kota baru yang dinamakan Naniwa dan memindahkan ibukota dari Provinsi Yamato ke kota baru ini. Ibukota baru ini memiliki pelabuhan laut dan sangat baik untuk kegiatan perdagangan manca negara. Pada masa pemerintahannya, Pangeran Naka no Ōe yang merupakan anak saudarinya ditetapkan sebagai putra mahkota. Pada tahun 653, Putra Mahkota meminta agar ibukota dikembalikan ke Provinsi Yamato, tetapi sang kaisar menolak. Naka no Ōe mengabaikan kebijakan kaisar. Bersama beberapa pejabat istana, termasuk Permaisuri Hashihito, mengikuti Putra Mahkota. Kōtoku sendiri tetap tinggal di ibukota baru. Namun setahun kemudian, Kōtoku mangkat karena sakit. Setelah mangkatnya, Takara kembali naik tahta sebagai Maharani Saimei, dan bukannya Naka no Ōe yang saat itu menjadi putra mahkota.