Hizbut Tahrir
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertaruangan "demokrasi" dan radikalisme di Indonesia, Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir, yaitu "dikotomi-negasi" dan "dynamos-dialektis""." Perspektif dikotomi-negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu-sama lain. Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme. Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal. Sedangkan perspektif "dinamis-dialektis" melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab-akibat. Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati. Dalam konteks sosio-historis pun, radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama-sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia.
Demokrasi iliberal
Demokrasi iliberal, kadang disebut demokrasi semu, demokrasi separuh, demokrasi berintensitas rendah, demokrasi kosong, atau rezim hibrida, adalah sistem pemerintahan yang tetap melaksanakan pemilu, tetapi mengekang kebebasan sipil sehingga warga tidak mengetahui aktivitas pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Demokrasi iliberal bukan 'masyarakat terbuka'. Ada banyak negara "yang tidak tergolong "bebas" maupun "tidak bebas", melainkan "mungkin bebas", antara pemerintahan demokratis dan nondemokratis." Ini disebabkan oleh konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintah, tetapi mengekang kebebasannya, atau disebabkan oleh tidak adanya kerangka kebebasan yang cukup dan sah secara konstitusional.