Malaysia
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
Rukun Negara
Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Parlementer dan Raja
Konstitusional dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai
Kepala Negara. Sesuai dengan posisi yang di-Pertuan Agong sebagai Raja
menurut Konstitusi, sistem monarki juga diamalkan di setiap negeri, dan
Yang Di-Pertua Negeri/Gabenur untuk negeri-negeri yang tidak monarki. Seri Paduka
Dia, Raja-Raja dan Yang Dipertua Negeri adalah merupakan lambang
perpaduan rakyat.
Kesetiaan kepada Raja dan Negara berarti, bahwa setiap warga negara
harus berkonsentrasi penuh taat setia, jujur ​​dan ikhlas kepada Seri Paduka
Dia Yang di-Pertuan Agong. Di negara bagian pula, penduduk
berfokus taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka
tinggal tanpa mengurangi taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong.