Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Negara berdaulat
Praktik negara yang berkaitan dengan pengakuan dari negara-negara biasanya jatuh di suatu tempat antara pendekatan deklarator dan konstitutif. Hukum Internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara-negara lain. Pengakuan ini sering dipotong ketika negara baru dipandang sebagai tidak sah atau telah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tidak diakuinya oleh hampr seluruh masyarakat internasional dunia terhadap Rhodesia dan Siprus Utara adalah contoh yang baik dari ini, mantan Rhodesia hanya telah diakui oleh Afrika Selatan, dan Siprus Utara hanya diakui oleh Turki. Dalam kasus Rhodesia, pengakuan itu banyak dipotong ketika minoritas kulit putih merebut kekuasaan dan berusaha untuk membentuk negara di sepanjang garis Apartheid Afrika Selatan, sebuah gerakan yang menjelaskan Dewan Keamanan PBB sebagai penciptaan "rezim minoritas rasis tak sah". Dalam kasus Siprus Utara, pengakuan itu dipotong dari negara yang dibuat di Siprus Utara. Hukum Internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan dan pengakuan suatu negara adalah masalah politik. Sebagai hasilnya, Siprus Turki memperoleh "status pengamat" dalam KECEPATAN, dan wakil-wakil mereka yang terpilih di Majelis Siprus Utara; dan Siprus Utara menjadi pengamat anggota OKI dan OKSE.