Malaysia
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
Kuala Lumpur
Tugas pemerintahan kota menjadi tanggung jawab Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Wilayah Persekutuan Malaysia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan umum, pembuangan dan pengelolaan sampah dan limbah, perencanaan kota, perlindungan lingkungan, pengawasan konstruksi, pembangunan sosial dan ekonomi, dan pemeliharaan prasarana kota secara umum. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Datuk Bandar yang dilantik dengan masa jabatan tiga tahun oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Sistem pelantikan datuk bandar ini berlaku sejak pemilu pemerintah setempat ditunda pada tahun 1970.