Malaysia
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
Mahathir Mohamad
Bersamaan dengan krisis politik dan yudisial, Mahathir mulai memburu oposisi dengan memanfaatkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri. Pengangkatan kepala-kepala sekolah yang tidak bisa berbahasa Mandarin di sekolah-sekolah Tionghoa memancing kemarahan etnis Tionghoa-Malaysia. Mitra koalisi UMNO, Malaysian Chinese Association dan Gerakan, bergabung dengan Partai Aksi Demokratis (DAP) sebagai bentuk protes atas pengangkatan tersebut. Sayap pemuda UMNO mengadakan unjuk rasa provokatif yang memancing penembakan oleh seorang pelaku bersenjata dari etnis Melayu. Hanya campur tangan Mahathir yang dapat mencegah UMNO mengadakan unjuk rasa yang lebih besar lagi. Mahathir kemudian mengeluarkan perintah yang disebut-sebut Wain sebagai "pembungkaman oposisi politik terbesar dalam sejarah Malaysia". Dalam Operasi Lalang, 119 orang ditangkap dan ditahan tanpa alasan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri. Mahathir berpendapat bahwa penahanan perlu dilakukan untuk mencegah berulangnya kerusuhan ras tahun 1969. Sebagian besar tahanan merupakan aktivis oposisi ternama, termasuk ketua DAP, Lim Kit Siang, dan sembilan anggota parlemen dari partainya. Tiga surat kabar yang bersimpati kepada oposisi ditutup.