Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara
Gagasan pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) ini diawali pada tanggal 27 November 1971, sewaktu 5 anggota dari "Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bertemu di Kuala Lumpur dan menanda tangani deklarasi atas "ASEAN Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)"'. (Asean sebagai kawasandamai, merdeka dan netral). Komponen utama dari ZOPFAN yang dituju oleh ASEAN adalah pembentukan SEANWFZ. Namun demikian sehubungan dengan suasana politik di kawasan yang kurang menguntungkan maka proposal resmi untuk pendirian kawasan bebas nuklir tersebut tertunda hingga pertengahan tahun 1980an. Setelah melakukan perundingan dan pembuatan naskah oleh suatu kelompok kerja ASEAN atas ZOPFAN, maka traktat SEANWFZ akhirnya ditanda tangani oleh kepala pemerintahan dari 10 negara anggota Asean di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995.
Perluasan Perbara
Lokasi geografis negara itu agak menghalangi masuknya PNG menjadi anggota ASEAN. Meski berada tidak lebih jauh dari Jakarta, kantor pusat ASEAN, dibandingkan dengan Myanmar utara, PNG secara geografis bukanlah bagian dari Asia Tenggara, ataupun daratan Asia. Ketika negara itu diberikan status pengamat psda 1976, diakui bahwa PNG memiliki wilayah politik dan ekonomi yang sama dengan anggota ASEAN, dan terhubung secara geografis, karena negara membentuk setengah dari pulau besar New Guinea, dengan provinsi Papua dan Papua Barat milik Indonesia yang membentuk paruhan lainnya. Sejak itu, Papua Nugini telah menanti dalam ketidakpastian selama 35-tahun yang panjang sambil mengharapkan izin untuk menjadi anggota penuh.