Negara berdaulat
Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada atau menmiliki kekuatan atau negara lain.
Non-refoulement
Asas "non-refoulement" dibangun atas dasar ketidakberpihakan dan anti-diskriminasi. Beberapa ahli hukum internasional menerima asas "non-refoulement" sebagai prinsip yang dapat dikategorikan ke dalam "ius cogens" yang berarti asas tersebut termasuk salah satu norma dasar di dalam hukum internasional. Norma dasar hukum internasional menurut Konvensi Wina 1969 ialah suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa diubah oleh norma dasar hukum internasional baru yang sama sifatnya. "Ius cogens" atau "jus cogens" dari bahasa Latin yang berarti hukum yang memaksa, atau disebut juga dengan "peremptory norm". Asas "non-refoulement" sebagai "peremptory norm" atau "jus cogens" memberikan implikasi bahwa asas tersebut harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Hak dan prinsip fundamental ini diadakan untuk kepentingan semua orang tanpa memandang apakah suatu negara sudah menjadi pihak yang menandatangani Konvensi 1951 atau belum. Sehingga dalam perkembangannya, asas "non-refoulement" berubah menjadi prinsip yang tidak yang bisa direservasi dan berlaku di negara-negara lain di seluruh dunia. Oleh sebab itu, asas "non-refoulement" tetap diterapkan di suatu negara tempat pengungsi mencari suaka, meskipun negara tersebut bukan negara penandatangan konvensi.