Partai Demokrat
Hal ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima "fee" suap dari proyek SEA Games 2011 yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil. Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur. Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi.
Rusli Zainal
Rusli Zainal menjadi saksi pada persidangan kasus korupsi pada tanggal 7 Agustus 2012 mengenai kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional XVIII yang akan dilaksanakan di Riau pada tahun 2012. Dan Rusli Zainal telah dicekal ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2012 mengatakan bahwa KPK telah membidik Rusli Zainal dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Dalam kasus dugaan suap PON Riau ini, nama Rusli Zainal juga kerap disebut. Dalam surat dakwaan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, Eka Dharma Putra, Rusli Zainal selaku Gubernur Riau disebut sebagai pihak yang diduga ikut menyuap. Pada kasus ini Rusli Zainal diduga memberikan suap kepada anggota DPRD Riau sebesar 900 juta rupiah dari 1,8 miliar yang dijanjikan untuk anggota DPRD Riau. Masa pencegahan ke luar negeri Rusli Zainal oleh KPK yang dimulai sejak tanggal 6 April 2012 selama 6 bulan akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2012.