Malaysia
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
Rancangan Malaysia Kedua
Kebijakan pengembangan tanah dan relokasi dilakukan oleh pemerintah, namun gagal memberi memberi pengaruh positif terhadap masalah kemiskinan di pedesaan. Pemerintah hanya berhasil menempatkan kembali sejumlah 40.000 orang meskipun diperkirakan sejumlah 535.000 keluarga yang bekerja dalam sektor pertanian hidup di bawah tingkat kemiskinan. Akibat kelemahan program itu, orang yang mendapat manfaat dari rencana ini tidak selalu datang dari kaum yang benar-benar membutuhkannya. Beberapa pihak juga mengatakan bahwa proses relokasi dan pembangunan wilayah baru diberi penekanan lebih dibandingkan meningkatkan daya produksi ladang-ladang dan kebun-kebun yang ada. Hal ini seterusnya dirumitkan oleh Konstitusi Malaysia yang menempatkan kontrol atas urusan tanah ke pemerintah negeri sekaligus mengharuskan pemerintah federal berkonsultasi dengan setiap pemerintah negeri satu per satu. Keluarga bukan Melayu di pedesaan juga tidak menerima tunjangan ini karena Konstitusi Persekutuan menyediakan sebagian wilayah untuk orang-orang Melayu, dan pemerintah negeri tidak ingin menerima golongan non-Melayu yang miskin.