Dinasti Song
Undang-undang dari masa Dinasti Tang masih banyak dipertahankan pada masa Dinasti Song, dan tetap menjadi dasar hukum tradisional Tiongkok hingga era modern. Penegak hukum daerah bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di kota dan kadang-kadang mengawasi pedesaan. Sementara itu, hakim resmi yang mengawal kasus pengadilan tidak hanya harus menguasai hukum tertulis, tetapi juga mengangkat moralitas dalam masyarakat. Hakim seperti Bao Qingtian (999–1062) harus menjadi hakim yang jujur, bermoral, dan tidak pernah gagal menerapkan asas-asasnya. Hakim Song bertugas menentukan siapa yang bersalah dan menjatuhkan hukuman yang tepat (seringkali hukuman pukulan rotan). Terdakwa yang dibawa ke pengadilan karena kejahatan kriminal atau sipil tidak dipandang tak bersalah hingga bukti menunjukkan yang sebaliknya, sementara sang penuduh sendiri juga sangat dicurigai oleh hakim. Akibat mahalnya biaya pengadilan serta pemenjaraan langsung bagi orang yang bersalah, rakyat Song lebih suka menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan pengadilan.
Penguasa monarki
Salah satu gelar paling tinggi yang pernah digunakan di kawasan Asia Timur adalah "huángdì" (aksara China: 皇帝) yang diterjemahkan dengan kaisar, mengungguli gelar lain seperti "wang" (aksara China: 王) atau raja. Gelar ini digunakan sejak sejak penyatuan Dinasti Qin pada tahun 221 SM oleh Kaisar Ying Zheng hingga dibubarkannya monarki pada tahun 12 Februari 1912 dengan Puyi sebagai kaisar terakhir. Gelar ini tidak memandang jenis kelamin, berbeda dengan gelar di Barat. Wu Zetian sebagai satu-satunya wanita yang menjadi Maharani sepanjang 4.000 tahun sejarah China juga menyandang gelar "huángdì" sebagaimana para pria saat naik tahta, bukannya "huanghou" (皇后) yang merupakan gelar untuk permaisuri kaisar.