Daerah Istimewa Surakarta
Setelah pengakuan kedaulatan pada Desember 1949, Pemerintah negara bagian Republik Indonesia mulai mereorganisasi wilayahnya. Pada pertengahan 1950 Jawa dibagi menjadi 3 provinsi dan satu daerah istimewa setingkat provinsi. Kalimantan dijadikan satu provinsi administratif dan Sumatera di pisah menjadi 3 provinsi. Akhirnya dengan UU Negara Bagian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950, Karesidenen Surakarta sebagai wujud metamorfosis Daerah Istimewa Surakarta diatur menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, semua swapraja (monarki pra Indonesia) yang masih ada baik secara "de jure" maupun "de facto" dihapuskan dengan UU Nomor 18 Tahun 1965. Dengan demikian berakhirlah sudah kekuasaan monarki-monarki Surakarta di bidang Pemerintahan. Kondisi ini semakin diperkuat dengan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang menyatakan daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sultan Mahmud Syah
Kemerdekaan Aceh sebenarnya telah dijamin dalam Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824 antara Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda, namun pada kenyataannya traktat tersebut tidak bertahan lama. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 menjadikan Selat Malaka menjadi salah satu jalur laut paling penting di dunia. Oleh karena itu Belanda sangat menginginkan untuk bisa mengontrol sepenuhnya kawasan utara pulau Sumatera. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Belanda sama sekali tidak mengharapkan adanya kekuatan lain yang boleh memberikan pengaruh dan kebijakan disana. Untuk itu Belanda melangsungkan negosiasi dengan Inggris yang menghasilkan Perjanjian Sumaterayang ditandatangani pada tanggal 2 November 1871, kesepakatan ini dikenal sebagai Traktat Sumatera. Poin penting perjanjian ini adalah dibatalkannya Traktat London dan Inggris tidak akan ikut campur terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera serta Inggris mengakui kekuasaan sepenuhnya Belanda atas kesultanan di Sumatera. Perjanjian Sumatera ini dilakukan tanpa sama sekali berkonsultasi dengan Sultan Aceh sebagai penguasa Kesultanan Aceh di utara Sumatera.