Hukum internasional
Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
Negara berdaulat
Praktik negara yang berkaitan dengan pengakuan dari negara-negara biasanya jatuh di suatu tempat antara pendekatan deklarator dan konstitutif. Hukum Internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara-negara lain. Pengakuan ini sering dipotong ketika negara baru dipandang sebagai tidak sah atau telah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tidak diakuinya oleh hampr seluruh masyarakat internasional dunia terhadap Rhodesia dan Siprus Utara adalah contoh yang baik dari ini, mantan Rhodesia hanya telah diakui oleh Afrika Selatan, dan Siprus Utara hanya diakui oleh Turki. Dalam kasus Rhodesia, pengakuan itu banyak dipotong ketika minoritas kulit putih merebut kekuasaan dan berusaha untuk membentuk negara di sepanjang garis Apartheid Afrika Selatan, sebuah gerakan yang menjelaskan Dewan Keamanan PBB sebagai penciptaan "rezim minoritas rasis tak sah". Dalam kasus Siprus Utara, pengakuan itu dipotong dari negara yang dibuat di Siprus Utara. Hukum Internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan dan pengakuan suatu negara adalah masalah politik. Sebagai hasilnya, Siprus Turki memperoleh "status pengamat" dalam KECEPATAN, dan wakil-wakil mereka yang terpilih di Majelis Siprus Utara; dan Siprus Utara menjadi pengamat anggota OKI dan OKSE.