Ikhwanul Muslimin
Jamaah Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi. Ikhwanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hassan al-Banna. Di masa-masa awal tersebut, orang-orang Ikhwan langsung menyebarkan pemikirannya menuju utara dan selatan Mesir. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin pada 24 September 1930. Pada tahun 1932, struktur administrasi Ikhwanul Muslimin disusun dan pada tahun itu pula, Ikhwanul Muslimin membuka cabang di Suez, Abu Soweir dan al-Mahmoudiya. Pada tahun 1933, Ikhwanul Muslimin menerbitkan majalah mingguan yang dipimpin oleh Muhibuddin Khatib.
Gerakan Pakistan
Gerakan tersebut terjadi di India bersamaan dengan gerakan kemerdekaan India, namun Gerakan Pakistan bertujuan untuk mendirikan sebuah negara baru yang melindungi identitas agama dan kepentingan politik Muslim di Asia Selatan. Gerakan politik pertama diselenggarakan di Aligarh dimana gerakan melek huruf yang dipimpin oleh Sir Syed Ahmad Khan menanamkan benih-benih gerakan Pakistan. Konvensi pendidikan diadakan pada 1906 dengan upaya bersama Syed Ahmad Khan dan Vikar-ul-Haq, para reformator Muslim yang menempatkan gerakan tersebut pada ranah politik dalam bentuk mendirikan arus utama dan kemudian mendirikan Liga Muslim Seluruh India (LMSI), dengan para pemimpin moderat menonjol yang berupaya untuk melindungi hak-hak dasar Muslim di British Raj. Pada masa-masa awal gerakan tersebut, tujuan filsuf Iqbal disampaikan di konvensi sesi tahunan LMSI. Perjuangan konstitusional Muhammad Ali Jinnah makin membantu gerakan tersebut meraih dukungan masyarakat di empat provinsi. Para penyair Urdu seperti Iqbal dan Faiz menggunakan sastra, puisi dan pidato sebagai alat untuk kesadaran politik. Para feminis seperti Sheila Pant dan Fatima Jinnah memperjuangkan emansipasi wanita Pakistan dan keikutsertaan mereka dalam politik nasional .