Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Teori hukum internasional
Teori hukum internasional terdiri dari beragam pendekatan teori dan metodologi untuk menjelaskan dan menganalisis isi, pembentukan, dan keefektifan hukum dan lembaga internasional umum serta memberi saran perbaikan. Sejumlah pendekatan berfokus pada kepatuhan: mengapa negara mematuhi norma internasional meski tidak ada penguasa koersif yang menjamin kepatuhan. Pendekatan lainnya berfokus pada pembentukan aturan internasional: mengapa negara dengan sukarela mengadopsi norma hukum internasional yang membatasi kebebasan bertindaknya meski tidak ada badan legislatif global. Perspektif lain berorientasi pada kebijakan; perspektif ini menjelaskan kerangka kerja teori dan instrumen untuk mengkritik aturan yang ada dan memberi saran perbaikan. Sebagian pendekatan yang ada didasarkan pada teori hukum domestik, sejumlah pendekatan bersifat interdisipliner, dan pendekatan lainnya dikembangkan secara khususuntuk menganalisis hukum internasional.