Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari . Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.
Fujiwara Kikan
Agen-agen Fujiwara Kikan yang ada di Aceh kemudian juga membangun hubungan dengan PUSA sebuah organisasi persatuan ulama di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh pada 1939 yang tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, melawan Kolonial Belanda, dan mendobrak dominasi Uleebalang (elit adat Aceh). Koalisi Fujiwara Kikan dengan PUSA itu kemudian melahirkan gerakan pemberontakan anti-Belanda di Kutaraja (sekarang Banda Aceh pada 11 Maret 1942, yang tujuannya jelas mempermudah pasukan Kekaisaran Jepang untuk menaklukkan Aceh dan juga menggulingkan dominasi Uleebalang yang diketahui dekat dengan pemerintah Kolonial Belanda. Setelah Jepang menguasai Aceh dan Sumatera Utara, banyak orang Indonesia yang menjadi anggota Fujiwara Kikan kemudian ditempatkan di instansi pemerintahan pendudukan Kekaisaran Jepang di Sumatera Utara selama Perang Dunia II.