Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Mahkamah Agung
Terdapat beberapa pengadilan internasional yang merupakan pengadilan tertinggi bagi masing-masing organisasi, yakni: Organisasi Negara Karibia Timur (OECS), Uni Eropa (UE), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan beberapa negara-negara yang tergabung dalam Commonwealth of Nations. Namun, anggota dari organisasi-organisasi tersebut kadang-kadang memiliki pengadilan tinggi mereka sendiri dengan yurisdiksi yang terbatas, contohnya Mahkamah Eropa yang hanya bisa menafsirkan hukum yang berlaku bagi Uni Eropa dan menjamin penerapan yang seimbang bagi semua negara anggotanya, kasus dalam negeri masing-masing anggota tidak dapat diajukan banding.