Khalifah
Pada 1 November 1922, Majelis Agung Nasional Turki secara resmi membubarkan Kesultanan Utsmani. Sultan terakhirnya, Mehmed VI, diasingkan ke Malta. Setelah pembubaran Utsmani, Republik Turki yang berasaskan sekuler didirikan dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya.
Meski demikian, Mustafa Kemal tidak berani membubarkan kekhalifahan demi menjaga dukungan rakyat. Meski sudah kehilangan peran politiknya sejak lama, khalifah tetap dipandang sebagai lambang pemersatu umat Islam Sunni seluruh dunia. Pembubaran kesultanan juga lebih mudah lantaran keberlangsungan kekhalifahan saat itu menyenangkan para pendukung kesultanan. Pada 17 November 1922, Majelis Agung Nasional Turki mengangkat sepupu Mehmed VI sebagai Khalifah Abdül Mejid II. Hal ini menjadikan Abdül Mejid II sebagai satu-satunya khalifah dari Wangsa Utsmani yang tidak merangkap sebagai sultan.
Perang Kemerdekaan Turki
Setelah Gencatan Senjata Mudros (30 Oktober 1918), pendudukan Istanbul (13 November 1918) pemerintahan Utsmaniyah di Istanbul berada di bawah kekuasaan Sekutu yang dipimpin oleh Britania Raya. Bagian selatan dan timur Utsmaniyah di Anatolia direbut. Pasukan Yunani merebut Izmir (21 Mei 1919) dan menduduki Anatolia Barat. Deklarasi Konferensi Perdamaian Paris 1919 (21 Januari 1920) diikuti dengan Perjanjian Sèvres (Agustus 1920) yang menyerahkan seluruh teritori Utsmaniyah di Balkan dan Arab kepada Sekutu. Usaha pergerakan nasionalis di Anatolia tengah mencapai puncak dengan pembentukan Dewan Nasional Turki di Ankara. Turki berhasil memobilisasikan sumbernya di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha, memukul mundur tentara pendudukan Yunani, Britania, Perancis dan Italia dan menggagalkan Perjanjian Sèvres. Hasil ini diakui melalui Perjanjian Lausanne pada Juli 1923, meninggalkan Anatolia dan Trakia Timur untuk membentuk negaranya sendiri. Republik Turki dideklarasikan pada Oktober 1923, dengan Ankara sebagai ibukotanya.