Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Mahkamah Tetap Internasional
Pendirian Mahkamah Tetap pada awalnya disambut dengan baik oleh negara-negara dan sarjana-sarjana hukum; banyak kasus internasional yang ditangani oleh lembaga ini. Dalam beberapa hal, Mahkamah Tetap dituduh memperlebar kewenangannya secara sewenang-wenang: secara garis besar, ia hanya diperbolehkan untuk bertindak dalam urusan hukum internasional, namun terlibat pula dalam urusan hukum kota dalam "Kasus-Kasus Pinjaman". Seiring dengan situasi internasional yang memanas pada dekade 1930an, Mahkamah Tetap kehilangan wibawa dan tidak lagi sering digunakan. Lewat sebuah resolusi Liga pada tanggal 18 April 1946, Liga Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Tetap Internasional dibubarkan dan digantikan oleh Mahkamah Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.