Daerah khusus
Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.
Nasaruddin
Nasaruddin memulai kariernya sebagai seorang Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) pada Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1982. Tahun 1984 diangkat sebagai Kasi Penyuluhan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Barat. Di Tahun yang sama, Nasaruddin menjabat sebagai Sekretaris Bimas pada Sekretariat Bimas Kabupaten Aceh Barat. Kemudian menjabat sebagai Ajun Penyuluh Pertanian Pratama (1986), Penyuluh Pertanian Pratama (1989), Penyuluh Pertanian Muda (1991), dan Penyuluh Pertanian Madya (1993) pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat, Tahun 1993 Nasaruddin kembali ditugaskan di Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS), Tahun 1994 ditugaskan sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tenggara, Kemudian Karier Nasaruddin berlanjut di daerah kelahirannya sebagai Asisten Administrasi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tengah dari tahun 2000-2002, dalam periode ini selama enam bulan sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2002-2005 menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Tahun 2004-2006 dipercaya sebagai Pj. Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah selama 2 (dua ) periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017.