Jepang
Pada 31 Maret 1854, kedatangan Komodor Matthew Perry dan "Kapal Hitam" Angkatan Laut Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap Dunia Barat melalui Persetujuan Kanagawa. Persetujuan-persetujuan selanjutnya dengan negara-negara Barat pada masa Bakumatsu membawa Jepang ke dalam krisis ekonomi dan politik. Kalangan samurai menganggap Keshogunan Tokugawa sudah melemah, dan mengadakan pemberontakan hingga pecah Perang Boshin tahun 1867-1868. Setelah Keshogunan Tokugawa ditumbangkan, kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar (Restorasi Meiji) dan sistem domain dihapus. Semasa Restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari Dunia Barat. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun Konstitusi Meiji, dan membentuk Parlemen Kekaisaran. Restorasi Meiji mengubah Kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia yang menimbulkan konflik militer ketika berusaha memperluas pengaruh teritorial di Asia. Setelah mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, Jepang menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea.
Kekristenan
Komunitas Taizé adalah sebuah paguyuban monastik oikumene yang istimewa karena beranggotakan lebih dari seratus orang bruder dari Gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan. Komunitas ini mementingkan rekonsiliasi di antara semua denominasi Kristen, dan gereja utamanya yang berlokasi di Taizé, Saône-et-Loire, Perancis, diberi nama "Gereja Rekonsiliasi". Komunitas yang sudah terkenal di seluruh dunia ini dikunjungi lebih dari 100.000 peziarah muda setiap tahun.
Langkah-langkah menuju rekonsiliasi pada tataran global dilakukan pada 1965 oleh Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks dengan menarik kembali pernyataan pengucilan dari masing-masing pihak yang menjadi pemicu skisma akbar di antara keduanya pada 1054. Komisi Internasional Anglikan-Katolik Roma dibentuk pada 1969, dan telah berupaya memulihkan persekutuan penuh di antara kedua belah pihak semenjak 1970. Sejumlah gereja Lutheran dan Gereja Katolik menandatangani Pernyataan Bersama Mengenai Doktrin Pembenaran pada 1999 demi menuntaskan sengketa-sengketa di antara kedua belah pihak yang dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan. Pada 2006, Dewan Metodis Sedunia, atas nama seluruh denominasi Metodis, mengadopsi pernyataan bersama ini.