Partai Demokrat
Hal ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima "fee" suap dari proyek SEA Games 2011 yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil. Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur. Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi.
Hendarman Supandji
Hendarman Supandji () adalah Jaksa Agung Indonesia sejak 9 Mei 2007 hingga 24 September 2010. Ia menggantikan Abdul Rahman Saleh dan digantikan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono (sebagai pelaksana tugas). Sebelum diberhentikan, sejak tanggal 22 September 2010 keabsahan jabatan Hendarman diperdebatkan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap masa jabatan jaksa agung dalam UU No. 16 Tahun 2004. Ia adalah kakak kandung dari Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017, Hendardji Soepandji dan Gubernur Lemhanas periode 2010 - 2015, Budi Susilo Soepandji.
Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2010 yang mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap masa jabatan jaksa agung dalam UU No. 16 Tahun 2004, keabsahan jabatan Hendarman menjadi diperdebatkan. Menurut Ketua MK Mahfud MD, berdasarkan keputusan tersebut, sejak 22 September 2010 pukul 14.35 WIB, Hendarman tidak lagi menjadi Jaksa Agung yang sah. Sementara pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, tetap berkeyakinan bahwa jabatan Hendarman sah karena tidak ada bagian dalam keputusan MK yang menyatakan apa yang dikemukakan oleh Mahfud tersebut.