Daerah khusus
Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Gagasan tersebut baru terwujud pada tahun 1974 dengan didirikannya Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (PLPIIS) pertama Indonesia di Darussalam, Banda Aceh. Pada tahun yang sama (1974) lahir pula sebuah proyek yang dinamakan "KA 013" dalam rangka "Kultureel Akkoord" (kerja sama kebudayaan) Belanda-Indonesia yang turut membantu menyediakan buku-buku sebagai persiapan untuk didirikannya PDIA. Drs. F.G.P. Jaquet, kepala kearsipan pada "Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde" "(KITLV)" di Leiden telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam hal menyeleksi bahan-bahan informasi yang berkaitan dengan Aceh di negeri Belanda dan sekaligus mengupayakan pengirimannya ke Banda Aceh.