Gerakan Pramuka Indonesia
Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.
Gerakan Wanita Indonesia
Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Organisasi terlarang ini didirikan pada tahun 1950, dan memiliki lebih dari 650.000 anggota pada tahun 1957. Kelompok ini memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, tetapi sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme, termasuk reformasi hukum perkawinan, hak-hak buruh, dan nasionalisme Indonesia. Setelah kudeta 30 September 1965, Gerwani dilarang, dan di bawah Presiden Suharto organisasi ini menjadi contoh yang sering dikutip dari tindakan amoralitas dan gangguan selama era pra-1965.