Gerakan Pramuka Indonesia
Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya "Nationale Padvinderij Organisatie (NPO)" di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan "Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO)". Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama "Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO)" di Bandung pada tahun 1926.
Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan UU ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan.
Daftar Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka atau yang biasa disebut dengan Ka Kwarnas adalah Ketua Pengurus satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka secara Nasional. Ketua Kwarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) untuk masa bakti berikutnya, dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Munas. Ka Kwarnas masa bakti 2018-2023 dijabat oleh Budi Waseso, Kepala Bulog. Kantor Ka Kwarnas berlokasi di Gedung Kwarnas Pramuka; Jalan Medan Merdeka Timur no.6; Jakarta 10110, Indonesia; Telp. +62 – 21 – 3507645; Fax. +62-21-3507647.