Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Mengikuti kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Agung (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Perjanjian itu juga disebut Perjanjian Giyanti.
Aji Muhammad Alimuddin
Kesultanan Kutai Kartanegara berhasil mendapatkan hak kedaulatan pemerintahan sendiri pada masa pemerintahan Aji Muhammad Alimuddin ini, yaitu pada tahun 1902. Ia juga pada tahun 1905 membagi daerah administratif kesultanan menjadi dua distrik; yaitu Ulu Mahakam dengan ibukotanya di Long Iram, dan Muara Mahakam dengan ibukotanya di Samarinda. Di setiap ibukota distrik ditetapkan hakim untuk mengurus persoalan pengadilan.