Konferensi Meja Bundar
Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdeekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda Ben Bot mengungkapkan "penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan" yang dialami rakyat Indonesia selama empat tahun Revolusi Nasional, meski ia tidak secara resmi menyampaikan permohonan maaf. Reaksi Indonesia kepada posisi Belanda umumnya positif; Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayuda mengatakan bahwa, setelah pengakuan ini, "akan lebih mudah untuk maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara".
Peristiwa Tiga Daerah
Revolusi sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pasca kemerdekaan pada umumnya dapat diakarkan kepada penderitaan panjang yang dialami oleh rakyat semenjak masa kolonial yang berlanjut hingga masa kemerdekaan. Pada bahagian lain sikap dan prilaku ekonomis dari elit birokrasi dan tuan-tuan tanah tidak kurang pula telah ikut mematangkan situasi bagi munculnya sebuah revolusi. Peristiwa Tiga Daerah yang terjadi di Keresidenan Pekalongan selama bulan Oktober sampai Desember 1945, benar-benar luar biasa, bila dilihat dari bentuk dan karakteristik aksi yang dilakukan. Apa yang disebut dengan “kegaduhan sibernetik” (cybernetic noise)[1] juga terlihat dari aksi rakyat di tiga daerah ini. Dibanding dengan revolusi-revolusi sosial yang terjadi di Indonesia dalam waktu yang bersamaan, maka peristiwa tiga daerah ini terdapat perbedaan mendasar. Revolusi sosial yang terjadi di tiga daerah ini lebih bernuansa kiri (didalangi komunisme). Hal ini dapat dilihat dari pola kepemimpinan serta ideologi yang dianut serta peranan penting yang dimainkan oleh Front Rakyat (komunis) dalam memobilisasi rakyat dalam revolusi sosial ini.