Papua
Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Indonesia di Pulau Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda ("Nederlands Nieuw-Guinea" atau "Dutch New Guinea"). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.
Sejarah Papua Nugini
Pemilu tahun 1972 menghasilkan pembentukan kementerian yang dipimpin oleh Kepala Menteri Michael Somare , yang berjanji untuk memimpin negeri ini menuju pemerintahan sendiri dan kemudian menuju kemerdekaan. Papua Nugini menjadi pemerintahan sendiri pada tanggal 1 Desember 1973 dan mencapai kemerdekaan pada tanggal 16 September 1975. Negara ini bergabung Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB ) pada tanggal 10 Oktober 1975 oleh cara Resolusi Dewan Keamanan 375 dan Resolusi Majelis Umum 3368 . 1977 pemilihan umum nasional dikonfirmasi Michael Somare sebagai Perdana Menteri di kepala koalisi yang dipimpin oleh Partai Pangu . Namun , pemerintahannya kehilangan mosi percaya pada tahun 1980 dan digantikan oleh kabinet baru yang dipimpin oleh Sir Julius Chan sebagai perdana menteri . Pemilu 1982 meningkat pluralitas Pangu , dan parlemen kembali memilih Somare sebagai perdana menteri . Pada November 1985 , pemerintah Somare kehilangan suara lain, dan mayoritas parlemen terpilih Paias Wingti , di kepala koalisi lima partai , sebagai perdana menteri . Sebuah koalisi yang dipimpin oleh Wingti , menang dalam pemilihan umum sangat dekat pada bulan Juli 1987 . Pada bulan Juli 1988, sebuah mosi tidak percaya menggulingkan Wingti dan dibawa ke kekuasaan Rabbie Namaliu , yang beberapa minggu sebelumnya telah menggantikan Somare sebagai pemimpin Partai Pangu .