Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia
Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (bahasa Inggris: "Ministry of International Trade and Industry") adalah sebuah kementerian di bawah pemerintah federal Malaysia. Kementerian ini diberi tanggungjawab mengawasi kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh Malaysia di tingkat internasional seperti impor dan ekspor, juga menyelaraskan kegiatan dan kebijakan perindustrian negara ini. Dengan kantor pusat di Kuala Lumpur, kementerian ini merupakan satu-satunya kementerian yang tidak berpindah ke pusat pemerintahan baru pemerintah federal, Putrajaya. Hal ini mengikuti keputusan pemerintah yang memelihara Kuala Lumpur sebagai pusat keuangan, ekonomi, dan perindustrian nasional.