Daerah istimewa
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan perpaduan harmonis antara UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Undang undang ini termasuk undang-undang yang panjang sebab memiliki 273 pasal. Dalam UU ini, tidak ada definisi baru mengenai keistimewaan Aceh. Namun langsung kepada urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu keistimewaan Aceh juga dinikmati oleh Kabupaten dan Kota di lingkungan Aceh.
Sultan Mahmud Syah
Kemerdekaan Aceh sebenarnya telah dijamin dalam Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824 antara Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda, namun pada kenyataannya traktat tersebut tidak bertahan lama. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 menjadikan Selat Malaka menjadi salah satu jalur laut paling penting di dunia. Oleh karena itu Belanda sangat menginginkan untuk bisa mengontrol sepenuhnya kawasan utara pulau Sumatera. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Belanda sama sekali tidak mengharapkan adanya kekuatan lain yang boleh memberikan pengaruh dan kebijakan disana. Untuk itu Belanda melangsungkan negosiasi dengan Inggris yang menghasilkan Perjanjian Sumaterayang ditandatangani pada tanggal 2 November 1871, kesepakatan ini dikenal sebagai Traktat Sumatera. Poin penting perjanjian ini adalah dibatalkannya Traktat London dan Inggris tidak akan ikut campur terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera serta Inggris mengakui kekuasaan sepenuhnya Belanda atas kesultanan di Sumatera. Perjanjian Sumatera ini dilakukan tanpa sama sekali berkonsultasi dengan Sultan Aceh sebagai penguasa Kesultanan Aceh di utara Sumatera.