Hizbut Tahrir
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertaruangan "demokrasi" dan radikalisme di Indonesia, Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir, yaitu "dikotomi-negasi" dan "dynamos-dialektis""." Perspektif dikotomi-negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu-sama lain. Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme. Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal. Sedangkan perspektif "dinamis-dialektis" melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab-akibat. Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati. Dalam konteks sosio-historis pun, radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama-sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia.
Demokrasi kosmopolitan
Demokrasi kosmopolitan adalah teori politik yang mendalami penerapan norma dan nilai demokrasi di berbagai tingkat, mulai dari tingkat global sampai lokal. Teori ini menjelaskan makna pemerintahan global dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Para pendukung demokrasi kosmopolitan di dunia akademik meliputi David Held, Daniele Archibugi, Richard Falk, dan Mary Kaldor. Menurut model demokrasi kosmopolitan, keputusan dibuat oleh warga yang terkena dampak keputusan tersebut sehingga menghindari adanya hierarki pemerintahan tunggal. Sesuai sifat isu yang dipermasalahka, praktik demokrasi harus dirancang ulang agar memenuhi keinginan para pemangku kepentingan. Ini bisa diwujudkan melalui keterlibatan langsung atau perwakilan terpilih. Model yang didukung oleh kaum demokrat kosmopolitan adalah desentralisasi, artinya pemerintahan global tanpa pemerintahan dunia, tidak seperti model pemerintahan global yang diusung pemikir federalisme dunia klasik seperti Albert Einstein.