Gerakan Pramuka Indonesia
Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.
Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia
Dalam catatan sejarah PII, kami melihat bahwa tolak ukur utama dalam pergumulan untuk mewujudkan gerakan bersama kaum injili di Indonesia adalah “persekutuan.” Kata kunci ini menjadi acuan awal dari gerakan, yang oleh karenanya sejak awal tahun 1969 tokoh-tokoh injili di Indonesia ketika membidani lahirnya gerakan dan wadah besar (PII) dimulai dengan kegiatan yang kelihatannya kecil tetapi memiliki “power” yang sangat besar dan luar biasa, yaitu “persekutuan.”