Daerah Istimewa Surakarta
Setelah pengakuan kedaulatan pada Desember 1949, Pemerintah negara bagian Republik Indonesia mulai mereorganisasi wilayahnya. Pada pertengahan 1950 Jawa dibagi menjadi 3 provinsi dan satu daerah istimewa setingkat provinsi. Kalimantan dijadikan satu provinsi administratif dan Sumatera di pisah menjadi 3 provinsi. Akhirnya dengan UU Negara Bagian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950, Karesidenen Surakarta sebagai wujud metamorfosis Daerah Istimewa Surakarta diatur menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, semua swapraja (monarki pra Indonesia) yang masih ada baik secara "de jure" maupun "de facto" dihapuskan dengan UU Nomor 18 Tahun 1965. Dengan demikian berakhirlah sudah kekuasaan monarki-monarki Surakarta di bidang Pemerintahan. Kondisi ini semakin diperkuat dengan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang menyatakan daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Batalyon Zeni Tempur 16
Dengan pertimbangan situasi dan kondisi pada tahun 1960-an di Daerah Istimewa Aceh, perlu adanya penambahan suatu unit organisasi TNI - AD yang memiliki tugas mengamankan dan membangun Daerah Istimewa Aceh, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Dirziad Nomor Kpts – 430 / 12 / 1961 tanggal 7 Desember 1961 tentang pembentukan Denzipur 1 Dam I/IM. Setahun kemudian, setelah terbentuk maka dikeluarkan Surat Keputusan Pangdam 1 / IM Nomor Kpts / 149 / 6 / 1962 tanggal 7 Juni 1962 tentang Peresmian Denzipur 1 Dam I / IM pada tanggal 19 Juni 1962. Peresmian dilaksanakn di lapangan Gajah (Blang Padang), Banda Aceh Pengembangan Satuan Detsemen menjadi Batalyon dilaksanakan dengan dikeluarkannya Surat Peraturan Kasad Nomor Perkasad /216/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Pengembangan Denzipur 1/DA Menjadi Yonzipur 16/ DA di Jajaran Kodam Iskandar Muda. Pada tanggal 12 Mei 2008 Naskah likuidasi Denzipur 1/DA Dam IM dan peresmian Yonzipur 16/DA Dam IM ditandatangani oleh Pangdam IM Mayjen TNI Supiadin AS.