Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Undang-Undang Sultan Adam
Sultan Adam menggunakan istilah "undang-undang" karena sudah lama dikenal masyarakat dalam bahasa Banjar. Pengertian "hukum" di dalamnya mengacu kepada pengertian hukum agama Islam. Istilah "perkara" untuk menyebut pengertian pasal. Materi undang-undang ini dikelompokkan : 
I. Masalah-masalah agama dan peribadatan, mencakup :
II. Masalah Hukum Tata Pemerintahan, mencakup :
III. Hukum Perkawinan, mencakup :
IV. Hukum Acara Peradilan, mencakup :
V. Hukum Tanah, mencakup :
VI. Peraturan Peralihan, mencakup :