Kesultanan Utsmaniyah
Dalam bahasa Turki Utsmaniyah, kesultanan ini disebut "Devlet-i ʿAliyye-yi ʿOsmâniyye" (دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه),yangs ecara harfiah berarti Daulat/Negara Agung Utsmaniyah, atau juga disebut "Osmanlı Devleti" (عثمانلى دولتى) yang berarti Daulat/Negara Utmaniyah. Dalam bahasa Turki Modern, kesultanan ini dikenal dengan sebutan "Osmanlı Devleti" atau "Osmanlı İmparatorluğu" atau Kekaisaran Utsmaniyah. Di Indonesia, negara ini juga kerap disebut Ottoman yang diambil dari ejaan Barat. Di sejumlah tulisan Barat, nama "Ottoman" dan "Turkey" dipakai bergantian. Dikotomi ini secara resmi berakhir pada tahun 1920–23 ketika rezim Turki yang beribu kota di Ankara memilih Turki sebagai satu-satunya nama resminya. Nama tersebut sudah digunakan penduduk Eropa sejak zaman Seljuk. Para sejarawan sendiri menghindari untuk menggunakan istilah "Turki" atau "bangsa Turki" untuk merujuk Kesultanan Utsmaniyah karena sifat negara ini yang multi-etnis yang terdiri dari beragam suku bangsa.
Khalifah
Pada November 1922, Majelis Agung Nasional Turki membubarkan Kesultanan Utsmani dan sultan terakhirnya, Mehmed VI, diasingkan ke Malta. Meski begitu, Mustafa Kemal (Atatürk) belum berani membubarkan kekhalifahan demi menjaga dukungan masyarakat, juga karena kekhalifahan adalah lambang pemersatu umat Islam Sunni seluruh dunia, berbeda dengan Kesultanan Utsmani yang merupakan sebatas negara. Majelis Agung Nasional Turki kemudian mengangkat sepupu Mehmed VI sebagai Khalifah Abdül Mejid II pada 19 November 1922. Abdül Mejid II merupakan satu-satunya khalifah dari Wangsa Utsmani yang tidak merangkap sebagai sultan. Namun karena khawatir Abdül Mejid II akan menggunakan statusnya sebagai khalifah untuk campur tangan dalam urusan dalam dan luar negeri Turki sebagaimana yang dilakukan para Sultan Utsmani terdahulu, Majelis Agung Nasional Turki akhirnya membubarkan kekhalifahan pada 3 Maret 1924, menjadikan Abdül Mejid II sebagai khalifah terakhir. Negara-negara Muslim mempertanyakan keabsahan pembubaran kekhalifahan oleh pihak Turki dan terdapat beberapa pertemuan para tokoh Muslim terkait keberlangsungan kekhalifahan, tetapi tidak ada kesepakatan bersama yang dapat dicapai.