Daerah khusus
Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
Misi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh adalah:Gagasan pendirian Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) untuk pertama kali dicetuskan dalam seminar Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II yang dilangsungkan sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan 2 September tahun 1972, di Banda Aceh. Ide ini bermula atas usulan Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian M.A. dosen Fakultas Sastra dan Kebudayaan Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang saat itu menjadi pembicara pada seminar tersebut. Dalam pandangan Teuku Ibrahim Alfian, Aceh membutuhkan sebuah pusat studi yang menghimpun seluruh informasi mengenai Aceh sehingga keberadaan Aceh tidak hanya sebatas identitas teritori ataupun suku bangsa, tapi juga mampu menjadi bagian dari kajian pengetahuan yang disebut “"Aceh Studies"”.