Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari . Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.
Alue Pineung Timue, Langsa Timur, Langsa
Sebagai daerah yang terletak di Provinsi Aceh yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam terbesar di Indonesia sangat dikenal taat dan menjunjung tinggi pada peraturan agama Islam semenjak berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1205, namun Gampong Alue Pineung Timue juga memiliki sebuah Peraturan ataupun Qanun desa yang lebih dikenal dengan nama yaitu Reusam Gampong telah dikeluarkan Qanun Gampong Nomor: 1/1/XII/2012 tentang Penerapan Syariah Islam di Aceh.