Demografi Korea Utara
Pada tahun 1989, Central Statistics Bureau merilis data demografis untuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk melanjutkan pelaporan sensus Korea Utara sejak pendirian negara komunis itu pada tahun 1946. Walaupun figur yang diberikan kepada PBB kemungkinan mengalami distorsi, namun tampaknya ini mulai menjadi titik baru untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Walaupun negeri itu kekurangan ahli kependudukan yang berkualitas, data-data akurat mengenai registrasi rumah tangga, migrasi dan kelahiran serta kematian berlaku di kantor-kantor otoritas Korea Utara. Berdasarkan peneliti Amerika Serikat Nicholas Eberstadt dan ahli kependudukan Judith Banister, informasi personal dan statistik penting disimpan oleh kantor-kantor di pedesaan (리, 里; ni) dan distrik-distrik di wilayah kota (동, 洞; dong).
Perselisihan Jepang-Korea
Pada tanggal 10 Agustus 1951, sebuah korespondensi rahasia yang saat ini dikenal sebagai dokumen Rusk dikirim ke Korea Selatan untuk mengkomunikasikan posisi AS pada isu kedaulatan teritorial dalam Traktat Perdamaian yang menjelaskan mengapa AS percaya Karang Liancourt adalah wilayah Jepang: "Batuan karang yang biasanya tidak berpenghuni ini menurut informasi kami tidak pernah diperlakukan sebagai bagian dari Korea. Selain itu, sejak sekitar tahun 1905, berada di bawah yurisdiksi Kantor Cabang Kepulauan Oki di Prefektur Shimane, Jepang. Pulau ini sebelumnya tidak pernah diklaim oleh Korea." Pada bulan September 1954 dan Maret 1962, Jepang mengusulkan kepada Korea Selatan untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan Internasional, namun Korea Selatan menolak usulan tersebut. Jepang kembali mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional di bulan Agustus 2012, yang juga ditolak secara resmi oleh Korea Selatan pada 30 Agustus 2012.