_:n924896d45bfd4a9dbf53dedae7c307c0xb0
<http://schema.org/articleBody>
"<strong>Oleh: Andryanto S | </strong>\r\n\r\n<strong>Suarapalu.com, Jakarta-</strong> Sejumlah pakar dan pengamat ekonom menilai, beberapa menteri dalam bidang ekonomi di <a href=\"https://suarapalu.com/tag/kabinet-kerja-jokowi\">Kabinet Kerja</a> pertama Presiden <a href=\"https://suarapalu.com/tag/joko-widodo\">Joko Widodo</a> (Jokowi), layak untuk dipertahankan dan diangkat kembali dalam kabinet selanjutnya. Namun, ada juga beberapa menteri ekonomi yang juga wajib diganti.\r\n\r\nEkonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai empat menteri ekonomi wajib diganti dan tidak layak dipertahankan. Keempat menteri ekonomi itu menurut dia adalah menteri perdagangan, menteri koordinator perekonomian, menteri perindustrian, dan menteri BUMN.\r\n\r\n“Menteri perdagangan wajib segera diganti karena kebijakannya tidak pro pengusaha dalam negeri misalnya soal gempuran impor besi baja China. Mendag juga sedang dalam proses penyidikan KPK. Sebaiknya diganti karena masalah integritas sangat penting,” kata Bhima saat dikonfirmasi indonesiainside.id (INI-Network), di Jakarta, Rabu (24/7).\r\n\r\nDia menerangkan, selain mendag, menko perekonomian juga dengan 16 paket kebijakannya dianggap belum efektif. “Menperin dan menteri BUMN juga masuk top list yang perlu diganti,” ujarnya.\r\n\r\nKhusus terkait menteri BUMN, Bhima menyoroti utang BUMN yang semakin meningkat. “Itu cuma salah satu faktor (utang BUMN). Selain itu, beberapa BUMN kinerjanya berlanjut rugi seperti PT Krakatau Steel dan Garuda. Fraud laporan keuangan Garuda tapi tanpa ada perubahan direksi juga dinilai kebijakan ganjil. Ada lagi soal pengawasan BUMN kendor seperti kasus Sofjan Basyir eks dirut PLN yang diciduk KPK,” paparnya.\r\n\r\nDi sisi lain, Bhima juga menyoroti isu yang baru-baru ini muncul inisiasi beberapa BUMN terbuka menggelar RUPSLB untuk ganti direksi. “Itu mengada-ngada dan tidak berdasarkan pertimbangan professional,” jelasnya.\r\n\r\nSedangkan pengamat lainnya, yakni pengamat politik sekaligus CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali menyebutkan, terdapat tiga nama menteri yang pantas masuk kembali pada jajaran kabinet baru Presiden Joko Widodo. “Saya melihat beberapa orang punya prestasi yang bagus membantu presiden pada kabinet, dan seharusnya bisa dilanjutkan ke periode berikutnya,” kata Hasanuddin di Jakarta, Rabu (24/7).\r\n\r\nNama pertama yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sejak pertama menjabat ia mulai berakselerasi, terutama soal menekan jumlah pencurian ikan di teritorial laut Indonesia. Nama selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selama periode jabatanya di Kabinet Kerja pertama, ia dianggap mampu menjaga kondisi fiskal dan defisit anggaran.\r\n\r\nNama terakhir yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dia dinilai berhasil merealisasikan misi pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama yang fokus terhadap pembangunan infrastruktur.\r\n\r\n“Saya pikir tiga itu yang paling layak untuk dilanjutkan pada posisi yang sama, kalau yang lain saya belum lihat,” ujar Hasanuddin.\r\n\r\nNamun, khusus terkait Menkeu Sri Mulyani, Bhima Yudhistira memberi catatan berupa kritik pedas. “Ada memang menteri ekonomi yang profesional dan tidak bisa ditekan parpol serta layak dipertahankan. Tapi ada catatan soal Bu Sri Mulyani terkait lonjakan utang selama beliau menjabat menkeu. Utang yang naik signifikan belum berhasil dongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujar Bhima. <strong>(*/dry/Taf/INI-Network)</strong>"
<https://suarapalu.com/menteri-ekonomi-yang-layak-dipertahankan-dan-wajib-diberhentikan/>