Investigasi kriminal - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Investigasi kriminal modern umumnya menggunakan banyak teknik investigasi ilmiah yang dikenal sebagai ilmu forensik.
pegawai negeri sipil
Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk menerangkan tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemukan tersangka pelaku pidana. Pihak yang melakukan penyidikan disebut "penyidik". Penyidik dapat berasal dari pejabat polisi atau pejabat <anchor>pegawai negeri sipil</anchor> tertentu yang diberi wewenang khusus. Wewenang seorang penyidik adalah:[5]
Pegawai negeri sipil di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pegawai negeri sipil di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas[Lompat ke isi](#bodyContent)

Menu utama

Menu utama

pindah ke bilah sisisembunyikan

Navigasi


- [Halaman Utama](/wiki/Halaman_Utama "Kunjungi Halaman Utama [z]")
- [Daftar isi](/wiki/Wikipedia:Isi)
- [Perubahan terbaru](/wiki/Istimewa:Perubahan_terbaru "Daftar perubahan terbaru dalam wiki. [r]")
- [Artikel pilihan](/wiki/Wikipedia:Artikel_pilihan/Topik)
- [Peristiwa terkini](/wiki/Portal:Peristiwa_terkini "Temukan informasi tentang peristiwa terkini")
- [Halaman baru](/wiki/Istimewa:Halaman_baru)
- [Halaman sembarang](/wiki/Istimewa:Halaman_sembarang "Tampilkan sembarang halaman [x]")

Komunitas


- [Warung Kopi](/wiki/Wikipedia:Warung_Kopi)
- [Portal komunitas](/wiki/Portal:Komunitas "Tentang proyek, apa yang dapat Anda lakukan, di mana untuk mencari sesuatu")
- [Bantuan](/wiki/Bantuan:Isi "Tempat mencari bantuan.")

Wikipedia


- [Tentang Wikipedia](/wiki/Wikipedia:Perihal)
- [Pancapilar](/wiki/Wikipedia:Pancapilar)
- [Kebijakan](/wiki/Wikipedia:Kebijakan_dan_pedoman)
- [Menyumbang](//donate.wikimedia.org/wiki/Special:FundraiserRedirector?utm_source=donate&utm_medium=sidebar&utm_campaign=C13_id.wikipedia.org&uselang=id "Dukung kami")
- [Hubungi kami](/wiki/Wikipedia:Hubungi_kami)
- [Bak pasir](/wiki/Wikipedia:Bak_pasir)

Bagikan


[![](/static/images/icons/wikipedia.png)![Wikipedia](/static/images/mobile/copyright/wikipedia-wordmark-en.svg)![Ensiklopedia Bebas](/static/images/mobile/copyright/wikipedia-tagline-id.svg)](/wiki/Halaman_Utama)

[Pencarian](/wiki/Istimewa:Pencarian "Cari di Wikipedia [f]")

Cari

Tampilan

- [Buat akun baru](/w/index.php?title=Istimewa:Buat_akun&returnto=Pegawai+negeri+sipil+di+Indonesia "Anda dianjurkan untuk membuat akun dan masuk log; meskipun, hal itu tidak diwajibkan")
- [Masuk log](/w/index.php?title=Istimewa:Masuk_log&returnto=Pegawai+negeri+sipil+di+Indonesia "Anda disarankan untuk masuk log, meskipun hal itu tidak diwajibkan. [o]")

Perkakas pribadi

- [Buat akun baru](/w/index.php?title=Istimewa:Buat_akun&returnto=Pegawai+negeri+sipil+di+Indonesia "Anda dianjurkan untuk membuat akun dan masuk log; meskipun, hal itu tidak diwajibkan")
- [Masuk log](/w/index.php?title=Istimewa:Masuk_log&returnto=Pegawai+negeri+sipil+di+Indonesia "Anda disarankan untuk masuk log, meskipun hal itu tidak diwajibkan. [o]")

Halaman penyunting yang telah keluar log [pelajari lebih lanjut](/wiki/Bantuan:Pengantar)

- [Kontribusi](/wiki/Istimewa:Kontribusi_saya "Daftar suntingan yang dibuat dari alamat IP ini [y]")
- [Pembicaraan](/wiki/Istimewa:Pembicaraan_saya "Pembicaraan tentang suntingan dari alamat IP ini [n]")

## Daftar isi

pindah ke bilah sisisembunyikan

- Awal

- [1Sejarah](#Sejarah)Gulingkan subbagian Sejarah  - [1.1Sebelum kemerdekaan](#Sebelum_kemerdekaan)
  - [1.2Orde Lama dan Orde Baru](#Orde_Lama_dan_Orde_Baru)
  - [1.3Reformasi](#Reformasi)
- [2Manajemen](#Manajemen)
- [3Golongan, pangkat, dan jabatan](#Golongan,_pangkat,_dan_jabatan)Gulingkan subbagian Golongan, pangkat, dan jabatan  - [3.1Golongan dan pangkat](#Golongan_dan_pangkat)
  - [3.2Jabatan](#Jabatan)    - [3.2.1Jabatan Manajerial](#Jabatan_Manajerial)
    - [3.2.2Jabatan Non Manajerial](#Jabatan_Non_Manajerial)      - [3.2.2.1Jabatan Pelaksana](#Jabatan_Pelaksana)
      - [3.2.2.2Jabatan Fungsional](#Jabatan_Fungsional)
- [4Pegawai Negeri Sipil dan politik praktis](#Pegawai_Negeri_Sipil_dan_politik_praktis)Gulingkan subbagian Pegawai Negeri Sipil dan politik praktis  - [4.1Penegasan larangan berpolitik](#Penegasan_larangan_berpolitik)
- [5Jabatan kepemerintahan non-PNS](#Jabatan_kepemerintahan_non-PNS)
- [6Referensi](#Referensi)

Gulingkan daftar isi

# Pegawai negeri sipil di Indonesia

Tambah bahasa

[Tambah pranala](https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q116033480#sitelinks-wikipedia "Tambahkan pranala interwiki")

- [Halaman](/wiki/Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia "Lihat halaman isi [c]")
- [Pembicaraan](/wiki/Pembicaraan:Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia "Pembicaraan halaman isi [t]")

Bahasa Indonesia

- [Baca](/wiki/Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia)
- [Sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit "Sunting halaman ini [v]")
- [Sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit "Sunting kode sumber halaman ini [e]")
- [Lihat riwayat](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=history "Revisi sebelumnya dari halaman ini. [h]")

Perkakas

Perkakas

pindah ke bilah sisisembunyikan

Tindakan


- [Baca](/wiki/Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia)
- [Sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit "Sunting halaman ini [v]")
- [Sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit "Sunting kode sumber halaman ini [e]")
- [Lihat riwayat](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=history)

Umum


- [Pranala balik](/wiki/Istimewa:Pranala_balik/Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia "Daftar semua halaman wiki yang memiliki pranala ke halaman ini [j]")
- [Perubahan terkait](/wiki/Istimewa:Perubahan_terkait/Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia "Perubahan terbaru halaman-halaman yang memiliki pranala ke halaman ini [k]")
- [Halaman istimewa](/wiki/Istimewa:Halaman_istimewa "Daftar semua halaman istimewa [q]")
- [Pranala permanen](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&oldid=25068146 "Pranala permanen untuk revisi halaman ini")
- [Informasi halaman](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=info "Informasi lanjut tentang halaman ini")
- [Kutip halaman ini](/w/index.php?title=Istimewa:Kutip&page=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&id=25068146&wpFormIdentifier=titleform "Informasi tentang bagaimana mengutip halaman ini")
- [Lihat URL pendek](/w/index.php?title=Istimewa:UrlShortener&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FPegawai_negeri_sipil_di_Indonesia)
- [Unduh kode QR](/w/index.php?title=Istimewa:QrCode&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FPegawai_negeri_sipil_di_Indonesia)
- [Butir di Wikidata](https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q116033480 "Pranala untuk menghubungkan butir pada ruang penyimpanan data [g]")

Cetak/ekspor


- [Buat buku](/w/index.php?title=Istimewa:Buku&bookcmd=book_creator&referer=Pegawai+negeri+sipil+di+Indonesia)
- [Unduh versi PDF](/w/index.php?title=Istimewa:DownloadAsPdf&page=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=show-download-screen)
- [Versi cetak](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&printable=yes "Versi cetak halaman ini [p]")

Dalam proyek lain


Tampilan

pindah ke bilah sisisembunyikan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pegawai Negeri Sipil[![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Pegawai_Negeri_Sipil.svg/220px-Pegawai_Negeri_Sipil.svg.png)](/wiki/Berkas:Pegawai_Negeri_Sipil.svg)

Lambang Pegawai Negeri Sipil

PekerjaanNamaPegawai Negeri Sipil

Jenis pekerjaan

[Administrasi](/wiki/Jabatan_Administrasi_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Administrasi Aparatur Sipil Negara")( [Pelaksana](/wiki/Jabatan_Pelaksana_Pegawai_Negeri_Sipil "Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil"))

[Fungsional](/wiki/Jabatan_Fungsional_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara")

[Pimpinan Tinggi](/wiki/Jabatan_Pimpinan_Tinggi_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara")[\[1\]](#cite_note-FOOTNOTEUU_5/2014Pasal_13-1)

Sektor kegiatan

Birokrasi negaraPenggambaran

Bidang pekerjaan

Instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pekerjaan terkait

[PPPK](/wiki/Pegawai_pemerintah_dengan_perjanjian_kerja "Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja")

[TNI](/wiki/TNI "TNI")

[Polri](/wiki/Polri "Polri")

Di Indonesia, **[Pegawai Negeri Sipil](/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil "Pegawai Negeri Sipil")** ( **PNS**) merupakan salah satu unsur [Aparatur Sipil Negara](/wiki/Aparatur_Sipil_Negara "Aparatur Sipil Negara") (ASN). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas dua jenis, yaitu PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap dan [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja](/wiki/Pegawai_pemerintah_dengan_perjanjian_kerja "Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja") (PPPK) yang diangkat sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Per 30 Juni 2021, jumlah PNS di Indonesia yaitu 4.081.824 orang, yang terdiri atas 2.143.065 wanita (53%) dan 1.938.759 pria (47%). Sebanyak 77% dari mereka bekerja di instansi [pemerintah daerah](/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia "Pemerintahan daerah di Indonesia"), sedangkan 23% sisanya di instansi [pemerintah pusat](/wiki/Pemerintah_pusat "Pemerintah pusat"). Sekitar 11% menduduki jabatan struktural, 51% menduduki [jabatan fungsional](/wiki/Jabatan_Fungsional_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara"), dan 38% menduduki [jabatan pelaksana](/wiki/Jabatan_Pelaksana_Pegawai_Negeri_Sipil "Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil"). Jumlah PNS di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2016.[\[2\]](#cite_note-2)

## Sejarah

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=1 "Sunting bagian: Sejarah") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=1 "Sunting kode sumber bagian: Sejarah")\]

### Sebelum kemerdekaan

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=2 "Sunting bagian: Sebelum kemerdekaan") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=2 "Sunting kode sumber bagian: Sebelum kemerdekaan")\]

Saat [masa pendudukan Belanda](/wiki/Hindia_Belanda "Hindia Belanda"), pendirian [Hoofden School](/w/index.php?title=Hoofden_School&action=edit&redlink=1 "Hoofden School (halaman belum tersedia)") (sekolah para pemimpin) antara tahun 1865 hingga 1878 menandai awal mula pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia (dahulu disebut _[ambtenaar](/wiki/Ambtenaar "Ambtenaar")_).[\[3\]](#cite_note-3)[\[4\]](#cite_note-4) Pada tahun 1900, pemerintah kolonial mengubah Hoofden School menjadi [Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren](/wiki/Opleiding_School_Voor_Inlandsche_Ambtenaren "Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren") (OSVIA) atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera untuk menghasilkan orang-orang yang bisa menjalankan pekerjaan [birokrasi](/wiki/Birokrasi "Birokrasi"). Pada 1927, OSVIA berubah menjadi [Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren](/w/index.php?title=Middelbaar_Opleiden_Schoolen_voor_Indische_Ambtenaren&action=edit&redlink=1 "Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren (halaman belum tersedia)") (MOSVIA) yang menerima lulusan [MULO](/wiki/Meer_Uitgebreid_Lager_Onderwijs "Meer Uitgebreid Lager Onderwijs"). Setelah lulus, siswa-siswanya ditempatkan di dinas-dinas sebagai [pamong praja](/wiki/Pamong_praja "Pamong praja").[\[5\]](#cite_note-5) Sekitar tahun 1900, pegawai sipil pribumi berjumlah sekitar 1.500 orang. Pada tahun 1932, jumlahnya meningkat menjadi 103 ribu, termasuk orang Belanda sebanyak 17 ribu pegawai.[\[6\]](#cite_note-6) Orang pertama yang tercatat sebagai PNS adalah [Hamengkubuwana IX](/wiki/Hamengkubuwana_IX "Hamengkubuwana IX") dengan nomor induk pegawai 010000001 sebagaimana tertera dalam kartu PNS miliknya yang diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada 1 November 1974. Pada kartu tersebut tertulis bahwa Hamengkubuwana IX telah menjadi pegawai sejak tahun 1940.[\[7\]](#cite_note-7)

### Orde Lama dan Orde Baru

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=3 "Sunting bagian: Orde Lama dan Orde Baru") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=3 "Sunting kode sumber bagian: Orde Lama dan Orde Baru")\]

Setelah Indonesia merdeka, Ketua [Komite Nasional Indonesia Pusat](/wiki/Komite_Nasional_Indonesia_Pusat "Komite Nasional Indonesia Pusat") (KNIP) [Kasman Singodimedjo](/wiki/Kasman_Singodimedjo "Kasman Singodimedjo") menyatakan bahwa Presiden [Soekarno](/wiki/Soekarno "Soekarno") memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, [konstitusi](/wiki/Konstitusi "Konstitusi") yang saat itu berubah-ubah mengakibatkan keadaan negara menjadi tidak stabil.[\[8\]](#cite_note-8) Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian sebagai dasar hukum pengaturan pegawai negeri.[\[9\]](#cite_note-9)

Pada masa [Orde Baru](/wiki/Orde_Baru "Orde Baru"), Soeharto membentuk organisasi pegawai, yaitu [Korps Pegawai Republik Indonesia](/wiki/Korps_Pegawai_Republik_Indonesia "Korps Pegawai Republik Indonesia") (Korpri) melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Menurut aturan ini, pegawai Republik Indonesia adalah aparatur pemerintah yang terdiri atas PNS sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 1961, pegawai perusahaan umum (Perum), pegawai perusahaan jawatan (Perdjan), pegawai daerah, pegawai bank milik negara, serta pejabat atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.[\[10\]](#cite_note-10) Korpri dinilai sebagai alat politik pada masa Orde Baru, yang ditambah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya.[\[11\]](#cite_note-11)[\[12\]](#cite_note-12)

Pada tahun 1974, UU Nomor 18 Tahun 1961 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam UU ini, pegawai negeri terdiri atas PNS dan [Angkatan Bersenjata Republik Indonesia](/wiki/Angkatan_Bersenjata_Republik_Indonesia "Angkatan Bersenjata Republik Indonesia") (ABRI). PNS sendiri dibagi menjadi PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[\[13\]](#cite_note-13)

### Reformasi

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=4 "Sunting bagian: Reformasi") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=4 "Sunting kode sumber bagian: Reformasi")\]

Pada [era Reformasi](/wiki/Sejarah_Indonesia_(1998%E2%80%93sekarang) "Sejarah Indonesia (1998–sekarang)"), terbit UU Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah UU Nomor 8 Tahun 1974. Dalam UU ini, pegawai negeri terdiri atas PNS, anggota [Tentara Nasional Indonesia](/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia "Tentara Nasional Indonesia"), dan anggota [Kepolisian Negara Republik Indonesia](/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia "Kepolisian Negara Republik Indonesia").[\[14\]](#cite_note-14) Lima belas tahun kemudian, terbit [UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](/wiki/Undang-Undang_Aparatur_Sipil_Negara "Undang-Undang Aparatur Sipil Negara"). Dalam UU ini, pegawai negeri dalam konteks pemerintahan Indonesia diganti menjadi [Aparatur Sipil Negara](/wiki/Aparatur_Sipil_Negara "Aparatur Sipil Negara") (ASN), yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan [pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja](/wiki/Pegawai_pemerintah_dengan_perjanjian_kerja "Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja") (PPPK). Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023, pemerintah menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menambahkan pokok pengaturan terkait Aparatur Sipil Negara sebagai berikut: [\[15\]](#cite_note-15)

1. Penguatan pengawasan Sistem Merit.
2. Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK).
3. Kesejahteraan PNS dan PPPK.
4. Penataan tenaga honorer.
5. Digitalisasi Manajemen ASN.

## Manajemen

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=5 "Sunting bagian: Manajemen") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=5 "Sunting kode sumber bagian: Manajemen")\]

Sebagai [kepala pemerintahan](/wiki/Kepala_pemerintahan_Indonesia "Kepala pemerintahan Indonesia"), [Presiden Indonesia](/wiki/Presiden_Indonesia "Presiden Indonesia") memegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada

- [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi](/wiki/Kementerian_Pendayagunaan_Aparatur_Negara_dan_Reformasi_Birokrasi_Republik_Indonesia "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia") (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
- [Komisi Aparatur Sipil Negara](/wiki/Komisi_Aparatur_Sipil_Negara "Komisi Aparatur Sipil Negara") (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN;
- [Lembaga Administrasi Negara](/wiki/Lembaga_Administrasi_Negara "Lembaga Administrasi Negara") (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
- [Badan Kepegawaian Negara](/wiki/Badan_Kepegawaian_Negara "Badan Kepegawaian Negara") (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

## Golongan, pangkat, dan jabatan

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=6 "Sunting bagian: Golongan, pangkat, dan jabatan") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=6 "Sunting kode sumber bagian: Golongan, pangkat, dan jabatan")\]

### Golongan dan pangkat

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=7 "Sunting bagian: Golongan dan pangkat") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=7 "Sunting kode sumber bagian: Golongan dan pangkat")\]

Golongan
Pangkat
I.a
Juru Muda
I.b
Juru Muda Tingkat I
I.c
Juru
I.d
Juru Tingkat I
II.a
Pengatur Muda
II.b
Pengatur Muda Tingkat I
II.c
Pengatur
II.d
Pengatur Tingkat I
III.a
Penata Muda
III.b
Penata Muda Tingkat I
III.c
Penata
III.d
Penata Tingkat I
IV.a
Pembina
IV.b
Pembina Tingkat I
IV.c
Pembina Utama Muda
IV.d
Pembina Utama Madya
IV.e
Pembina Utama

### Jabatan

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=8 "Sunting bagian: Jabatan") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=8 "Sunting kode sumber bagian: Jabatan")\]

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, jabatan ASN (termasuk PNS) terdiri atas[\[16\]](#cite_note-16):

- Jabatan Manajerial
  - [Jabatan Pimpinan Tinggi](/wiki/Jabatan_Pimpinan_Tinggi_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara") Utama
  - [Jabatan Pimpinan Tinggi](/wiki/Jabatan_Pimpinan_Tinggi_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara") Madya
  - [Jabatan Pimpinan Tinggi](/wiki/Jabatan_Pimpinan_Tinggi_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara") Pratama
  - Jabatan Administrator
  - Jabatan Pengawas
- Jabatan Nonmanajerial
  - [Jabatan Fungsional](/wiki/Jabatan_Fungsional_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara")
  - [Jabatan Pelaksana](/wiki/Jabatan_Pelaksana_Pegawai_Negeri_Sipil "Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil")

#### Jabatan Manajerial

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=9 "Sunting bagian: Jabatan Manajerial") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=9 "Sunting kode sumber bagian: Jabatan Manajerial")\]

Artikel utama: [Jabatan Manajerial Aparatur Sipil Negara](/wiki/Jabatan_Manajerial_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Manajerial Aparatur Sipil Negara")

Lihat pula: [Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara](/wiki/Jabatan_Pimpinan_Tinggi_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara")

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan struktural juga merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon V) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

EselonJabatan instansi pusatJabatan instansi daerah (provinsi)Jabatan instansi daerah (kabupaten/kota)
**Ia**[Sekretaris Jenderal](/w/index.php?title=Sekretaris_Jenderal&action=edit&redlink=1 "Sekretaris Jenderal (halaman belum tersedia)") · [Direktur Jenderal](/w/index.php?title=Direktur_Jenderal&action=edit&redlink=1 "Direktur Jenderal (halaman belum tersedia)") · Sekretaris  · Sekretaris Utama  · Kepala Badan  · [Inspektur Jenderal](/wiki/Inspektur_Jenderal "Inspektur Jenderal") · [Inspektur Utama](/w/index.php?title=Inspektur_Utama&action=edit&redlink=1 "Inspektur Utama (halaman belum tersedia)") · Direktur Utama  · Auditor Utama  · [Wakil Jaksa Agung](/w/index.php?title=Wakil_Jaksa_Agung&action=edit&redlink=1 "Wakil Jaksa Agung (halaman belum tersedia)") · [Jaksa Agung Muda](/w/index.php?title=Jaksa_Agung_Muda&action=edit&redlink=1 "Jaksa Agung Muda (halaman belum tersedia)") · Deputi  · [Wakil Sekretaris Kabinet](/w/index.php?title=Wakil_Sekretaris_Kabinet&action=edit&redlink=1 "Wakil Sekretaris Kabinet (halaman belum tersedia)")**I.b**Staf Ahli
Sekretaris Daerah
**II.a**Direktur  · Kepala Biro  · Kepala Pusat  · Asisten Deputi **·** Inspektur **·** Sekretaris Direktorat Jenderal **·** Sekretaris Inspektorat Jenderal **·** Sekretaris Auditorat Utama **·** Sekretaris Badan
Asisten  · Staf Ahli Gubernur  · Sekretaris DPRD  · Kepala Dinas  · Kepala Badan  · Inspektur  · Direktur RS Umum Daerah Kelas A  · Paniradya Kaistimewan/Paniradya Pati ( [Provinsi DIY](/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta "Daerah Istimewa Yogyakarta"))[\[17\]](#cite_note-17)[\[18\]](#cite_note-18)Sekretaris Daerah
**II.b**Kepala Balai Besar
Kepala Biro  · Wakil Kepala Dinas · Direktur RS Umum Daerah Kelas B  · Wakil Direktur RS Umum Kelas A  · Direktur RS Khusus Kelas A
Asisten  · Staf Ahli Bupati/Wali kota  · Sekretaris DPRD  · Kepala Dinas  · Kepala Badan  · Direktur RS Umum Daerah Kelas A dan B
**III.a**Kepala Bagian  · Kepala Bidang  · Kepala Subdirektorat  · Kepala Subauditorat
Kepala Kantor  · Kepala Bagian  · Sekretais pada Dinas/ Badan/Inspektorat  · Kepala Bidang  · Inspektur Pembantu  · Direktur RS Umum Kelas C  · Direktur RS Khusus Kela B  · Wakil Direktur RS Umum Kelas B  · Wakil Direktur RS Khusus Kelas A  · Kepala UPT Dinas
Kepala Kantor  · [Camat](/wiki/Camat "Camat") · Kepala Bagian  · Sekretaris pada Dinas/ Badan/Inspektorat  · Inspektur Pembantu  · Direktur RS Umum Kelas C  · Direktur RS Khusus Kelas B  · Wakil Direktur RS Umum Kelas A dan B  · Wakil Direktur RS Khusus Kelas A
**III.b**Kepala Balai
Kepala Bagian pada RS Daerah  · Kepala Bidang pada RS Daerah
Kepala Bidang pada Dinas dan Badan  · Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RS Umum Daerah  · Direktur RS Umum Daerah Kelas D  · Sekretaris Camat
**IV.a**Kepala Subbagian  · Kepala Subbidang  · Kepala Seksi
Kepala Subbagian  · Kepala Subbidang  · Kepala Seksi
[Lurah](/wiki/Lurah "Lurah") · Kepala Subbagian  · Kepala Subbidang  · Kepala Seksi  · Kepala UPT Dinas dan Badan  ·**IV.b**Sekretaris Kelurahan  · Kepala Seksi pada Kelurahan  · Kepala Subbagian pada UPT  · Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan  · Kepala TU Sekolah Menengah Kejuruan
**V.a**Kepala Urusan • Kepala Subseksi
Kepala TU Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  · Kepala TU Sekolah Menengah Umum

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang [Aparatur Sipil Negara](/wiki/Aparatur_Sipil_Negara "Aparatur Sipil Negara"), maka

1. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
2. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
3. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
4. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
5. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
6. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,

#### Jabatan Non Manajerial

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=10 "Sunting bagian: Jabatan Non Manajerial") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=10 "Sunting kode sumber bagian: Jabatan Non Manajerial")\]

##### Jabatan Pelaksana

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=11 "Sunting bagian: Jabatan Pelaksana") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=11 "Sunting kode sumber bagian: Jabatan Pelaksana")\]

Artikel utama: [Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara](/wiki/Jabatan_Pelaksana_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara")

Jabatan pelaksana berdasarkan definisi pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ialah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana [\[19\]](#cite_note-19).

##### Jabatan Fungsional

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=12 "Sunting bagian: Jabatan Fungsional") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=12 "Sunting kode sumber bagian: Jabatan Fungsional")\]

Artikel utama: [Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara](/wiki/Jabatan_Fungsional_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara")

Lihat pula: [Daftar Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara](/wiki/Daftar_Jabatan_Fungsional_Aparatur_Sipil_Negara "Daftar Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara")

Jabatan fungsional menurut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan Fungsional per tanggal [26 April](/wiki/26_April "26 April") [2019](/wiki/2019 "2019") memiliki 193 jenis jabatan dengan jumlah 25 rumpun jabatan fungsional dengan nama-nama berikut:

01. Rumpun Fisika, Kimia dan yang Berkaitan;
02. Rumpun Matematika, Statistika, dan yang Berkaitan;
03. Rumpun Kekomputeran;
04. Rumpun Arsitek, Insinyur, dan yang Berkaitan;
05. Rumpun Peneliti dan Perekayasa;
06. Rumpun Ilmu Hayat;
07. Rumpun Kesehatan;
08. Rumpun Pendidikan Tinggi;
09. Rumpun Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus;
10. Rumpun Pendidikan Lainnya;
11. Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik;
12. Rumpun Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat;
13. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan;
14. Rumpun Akuntan dan Anggaran;
15. Rumpun Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan;
16. Rumpun Imigrasi, Pajak dan Sistem Profesional yang berkaitan;
17. Rumpun Manajemen;
18. Rumpun Hukum dan Peradilan;
19. Rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek;
20. Rumpun Penyidik dan Detektif;
21. Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang Berkaitan;
22. Rumpun Ilmu Sosial dan yang Berkaitan;
23. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya;
24. Rumpun Keagamaan, dan;
25. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri.

## Pegawai Negeri Sipil dan politik praktis

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=13 "Sunting bagian: Pegawai Negeri Sipil dan politik praktis") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=13 "Sunting kode sumber bagian: Pegawai Negeri Sipil dan politik praktis")\]

Pada masa [Orde Baru](/wiki/Orde_Baru "Orde Baru"), Pegawai Negeri Sipil dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap [Golkar](/wiki/Golkar "Golkar"), yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Secara formal pegawai negeri memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih [Golkar](/wiki/Golkar "Golkar") dalam pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk memenangkan [Golkar](/wiki/Golkar "Golkar"). Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam praktiknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada [Golkar](/wiki/Golkar "Golkar").

Setelah adanya [Reformasi 1998](/wiki/Sejarah_Indonesia_(1998-sekarang) "Sejarah Indonesia (1998-sekarang)"), terjadi perubahan paradigma kepemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari [partai politik](/wiki/Partai_politik "Partai politik") (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak [diskriminatif](/wiki/Diskriminasi "Diskriminasi") dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil memiliki hak memilih dalam [Pemilu](/wiki/Pemilu "Pemilu"), sedangkan anggota [TNI](/wiki/TNI "TNI") maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu.

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik jo PP Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa inti pokok materi dalam PP tersebut adalah:

- Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus partai politik pada saat PP ini ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya (hapus secara otomatis).
- Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya (peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara).
- Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

### Penegasan larangan berpolitik

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=14 "Sunting bagian: Penegasan larangan berpolitik") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=14 "Sunting kode sumber bagian: Penegasan larangan berpolitik")\]

Dalam era Reformasi ini, larangan PNS Berpolitik dipertegas dalam pasal 255 [Peraturan Pemerintah](/wiki/Peraturan_Pemerintah "Peraturan Pemerintah") Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS:

1. PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
3. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
4. PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
5. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

## Jabatan kepemerintahan non-PNS

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=15 "Sunting bagian: Jabatan kepemerintahan non-PNS") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=15 "Sunting kode sumber bagian: Jabatan kepemerintahan non-PNS")\]

Jabatan dalam organisasi pemerintah di Indonesia berikut ini adalah pejabat yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun berstatus pegawai negeri. Pejabat berikut ini dipilih berdasarkan pemilihan yang melibatkan suara rakyat. Kekuasaan mereka melebihi pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena mereka merupakan aspirasi dan suara rakyat, karena jabatan ini memiliki wewenang atas pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah jabatan berdasarkan suara rakyat:

- [Presiden dan Wakil Presiden](/wiki/Presiden "Presiden")
- [Menteri](/wiki/Menteri "Menteri") (diangkat oleh presiden)
- [Gubernur dan Wakil Gubernur](/wiki/Gubernur "Gubernur")
- [Bupati dan Wakil Bupati](/wiki/Bupati "Bupati")
- [Wali kota dan Wakil Wali kota](/wiki/Wali_kota "Wali kota")
- [DPD](/wiki/DPD "DPD")
- [DPR](/wiki/DPR "DPR")
- [DPRD](/wiki/DPRD "DPRD")
- [Kepala desa](/wiki/Kepala_desa "Kepala desa")

## Referensi

\[ [sunting](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&veaction=edit&section=16 "Sunting bagian: Referensi") \| [sunting sumber](/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&action=edit&section=16 "Sunting kode sumber bagian: Referensi")\]

01. **[^](#cite_ref-FOOTNOTEUU_5/2014Pasal_13_1-0)**[UU 5/2014](#CITEREFUU_5/2014), Pasal 13.
02. **[^](#cite_ref-2)**[_Buku Statistik PNS Juni 2021_](https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/10/STATISTIK-PNS-Juni-2021_signed.pdf)(PDF). Jakarta: Badan Kepegawaian Negara. 2021. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20221126090826/https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/10/STATISTIK-PNS-Juni-2021_signed.pdf)(PDF) dari versi asli tanggal 2022-11-26. Diakses tanggal 2021-12-26.Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan ( [bantuan](/wiki/Bantuan:Galat_CS1#parameter_ignored "Bantuan:Galat CS1")); Parameter `|first1=` tanpa `|last1=` di Authors list ( [bantuan](/wiki/Bantuan:Galat_CS1#first_missing_last "Bantuan:Galat CS1"))
03. **[^](#cite_ref-3)**["OSVIA"](https://web.archive.org/web/20110709213732/http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2116). _Ensiklopedi Jakarta_. Diarsipkan dari [versi asli](http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2116) tanggal 9 Juli 2011.
04. **[^](#cite_ref-4)**Wenas, Jessy (2007). [_Sejarah dan Kebudayaan Minahasa_](https://books.google.co.id/books?id=9rZxAAAAMAAJ&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Hoofden+School+1878&source=bl&ots=tT4Kmt0TD5&sig=ACfU3U2KRSp53JKNDxvOvDKtjEirpv4xWg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiY4YerrM7xAhXkH7cAHRlBBmgQ6AEwDXoECBEQAw#v=onepage&q=Hoofden%20School%201878&f=false). Minahasa: Institut Seni Budaya Sulawesi Utara. hlm. 52. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20231112114259/https://books.google.co.id/books?id=9rZxAAAAMAAJ&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Hoofden+School+1878&source=bl&ots=tT4Kmt0TD5&sig=ACfU3U2KRSp53JKNDxvOvDKtjEirpv4xWg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiY4YerrM7xAhXkH7cAHRlBBmgQ6AEwDXoECBEQAw#v=onepage&q=Hoofden%20School%201878&f=false#v=onepage&q=Hoofden%20School%201878&f=false) dari versi asli tanggal 2023-11-12. Diakses tanggal 2021-07-06.Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan ( [bantuan](/wiki/Bantuan:Galat_CS1#parameter_ignored "Bantuan:Galat CS1"))
05. **[^](#cite_ref-5)**["Dari OSVIA Sampai IPDN, Riwayat Sekolah Para Birokrat"](https://historia.id/politik/articles/dari-osvia-sampai-ipdn-riwayat-sekolah-para-birokrat-PML4J). _Historia_. 10 September 2015. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20220930094521/https://historia.id/politik/articles/dari-osvia-sampai-ipdn-riwayat-sekolah-para-birokrat-PML4J) dari versi asli tanggal 2022-09-30. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
06. **[^](#cite_ref-6)**["PNS Sudah Jadi Primadona Sejak Indonesia Merdeka"](https://tirto.id/pns-sudah-jadi-primadona-sejak-indonesia-merdeka-cwld). _Tirto_. 11 September 2017. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20210712044924/https://tirto.id/pns-sudah-jadi-primadona-sejak-indonesia-merdeka-cwld) dari versi asli tanggal 2021-07-12. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
07. **[^](#cite_ref-7)**["Kisah Sultan Hamengku Buwono IX Menjadi PNS Pertama Indonesia"](https://travel.tempo.co/read/1215936/kisah-sultan-hamengku-buwono-ix-menjadi-pns-pertama-indonesia/full&view=ok). _Tempo_. 18 Juni 2019. Diakses tanggal 6 Juli 2021.\[ _[pranala nonaktif permanen](/wiki/Wikipedia:Pranala_mati "Wikipedia:Pranala mati")_\]
08. **[^](#cite_ref-8)**["Jejak Langkah dan Kiprah Pengabdian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi"](https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/kiprah-pengabdian-kementerian-panrb). _KemenPANRB_. 21 Agustus 2013. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20230327041527/https://menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/kiprah-pengabdian-kementerian-panrb) dari versi asli tanggal 2023-03-27. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
09. **[^](#cite_ref-9)**["Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian"](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51244). _BPK RI_. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20211020045106/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51244) dari versi asli tanggal 2021-10-20. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
10. **[^](#cite_ref-10)**["Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia"](https://web.archive.org/web/20210709183427/https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/da894f5fc37d98dd04f7ee9f529930b4.pdf)(PDF). _Pemerintah DKI Jakarta_. Diarsipkan dari [versi asli](https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/da894f5fc37d98dd04f7ee9f529930b4.pdf)(PDF) tanggal 2021-07-09. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
11. **[^](#cite_ref-11)**["Sejarah PNS, dari Pekerjaan Bumiputra di Era Kolonial hingga Politisasi Korpri"](https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/14423261/sejarah-pns-dari-pekerjaan-bumiputra-di-era-kolonial-hingga-politisasi?page=all#page2). _Kompas_. 20 September 2018. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20221005023359/https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/14423261/sejarah-pns-dari-pekerjaan-bumiputra-di-era-kolonial-hingga-politisasi?page=all#page2) dari versi asli tanggal 2022-10-05. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
12. **[^](#cite_ref-12)**["Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya"](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67557/pp-no-20-tahun-1976). _BPK RI_. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20221003214318/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67557/pp-no-20-tahun-1976) dari versi asli tanggal 2022-10-03. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
13. **[^](#cite_ref-13)**["Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian"](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47417/uu-no-8-tahun-1974). _BPK RI_. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20230324223930/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47417/uu-no-8-tahun-1974) dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
14. **[^](#cite_ref-14)**["Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian"](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45377/uu-no-43-tahun-1999). _BPK RI_. [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20230330073324/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45377/uu-no-43-tahun-1999) dari versi asli tanggal 2023-03-30. Diakses tanggal 7 Juli 2021.
15. **[^](#cite_ref-15)**["UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara"](https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf)(PDF). [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20231103183600/https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf)(PDF) dari versi asli tanggal 2023-11-03. Diakses tanggal 2023-11-03.
16. **[^](#cite_ref-16)**["UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara"](https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf)(PDF). [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20231103183600/https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf)(PDF) dari versi asli tanggal 2023-11-03. Diakses tanggal 2023-11-03.
17. **[^](#cite_ref-17)**["Salinan arsip"](https://web.archive.org/web/20200809144753/http://birohukum.jogjaprov.go.id/produk_hukum_preview.php?id=14268). Diarsipkan dari [versi asli](http://birohukum.jogjaprov.go.id/produk_hukum_preview.php?id=14268) tanggal 2020-08-09. Diakses tanggal 2019-10-26.
18. **[^](#cite_ref-18)**["Salinan arsip"](https://web.archive.org/web/20200809135837/http://birohukum.jogjaprov.go.id/produk_hukum_preview.php?id=14441). Diarsipkan dari [versi asli](http://birohukum.jogjaprov.go.id/produk_hukum_preview.php?id=14441) tanggal 2020-08-09. Diakses tanggal 2019-10-26.
19. **[^](#cite_ref-19)**["UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara"](https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf)(PDF). [Diarsipkan](https://web.archive.org/web/20231103183600/https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf)(PDF) dari versi asli tanggal 2023-11-03. Diakses tanggal 2023-11-03.

- [l](/wiki/Templat:Pamong_Praja "Templat:Pamong Praja")
- [b](/w/index.php?title=Pembicaraan_Templat:Pamong_Praja&action=edit&redlink=1 "Pembicaraan Templat:Pamong Praja (halaman belum tersedia)")
- [s](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Pamong_Praja&action=edit)

[Pamong praja](/wiki/Pamong_praja "Pamong praja")

Konsep

- [Sektor publik](/wiki/Sektor_publik "Sektor publik")
- [Lembaga Negara](/wiki/Lembaga_Negara "Lembaga Negara")
- [Birokrasi](/wiki/Birokrasi "Birokrasi")
- [Birokrat](/wiki/Birokrat "Birokrat")
- [Teknokrasi](/wiki/Teknokrasi "Teknokrasi")
- [Diplomatik](/wiki/Misi_diplomatik "Misi diplomatik")
- [Administrasi publik](/wiki/Administrasi_publik "Administrasi publik")
- [Kebijakan publik](/wiki/Kebijakan_publik "Kebijakan publik")
- [Pelayanan publik](/wiki/Pelayanan_publik "Pelayanan publik")

[![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg/70px-National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg.png)](/wiki/Berkas:National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg)

Unsur

- [Aparatur Sipil Negara](/wiki/Aparatur_Sipil_Negara "Aparatur Sipil Negara") (Pegawai negeri sipil · [Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja](/wiki/Pegawai_pemerintah_dengan_perjanjian_kerja "Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja"))

Jabatan ASN

- [Manajerial](/wiki/Jabatan_Manajerial_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Manajerial Aparatur Sipil Negara")
  - [Pimpinan Tinggi](/wiki/Jabatan_Pimpinan_Tinggi_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara")
  - Administrator
  - Pengawas
- Non Manajerial
  - [Fungsional](/wiki/Jabatan_Fungsional_Aparatur_Sipil_Negara "Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara")( [Daftar](/wiki/Daftar_Jabatan_Fungsional_Aparatur_Sipil_Negara "Daftar Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara"))
  - [Pelaksana](/wiki/Jabatan_Pelaksana_Pegawai_Negeri_Sipil "Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil")

Kelembagaan

- [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi](/wiki/Kementerian_Pendayagunaan_Aparatur_Negara_dan_Reformasi_Birokrasi_Republik_Indonesia "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia")
- [Komisi Aparatur Sipil Negara](/wiki/Komisi_Aparatur_Sipil_Negara "Komisi Aparatur Sipil Negara")
- [Lembaga Administrasi Negara](/wiki/Lembaga_Administrasi_Negara "Lembaga Administrasi Negara")
- [Badan Kepegawaian Negara](/wiki/Badan_Kepegawaian_Negara "Badan Kepegawaian Negara")

Pendidikan

- [Institut Pemerintahan Dalam Negeri](/wiki/Institut_Pemerintahan_Dalam_Negeri "Institut Pemerintahan Dalam Negeri")
- [Sekolah Dinas Luar Negeri](/wiki/Sekolah_Dinas_Luar_Negeri "Sekolah Dinas Luar Negeri")
- [Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil](/wiki/Pelatihan_Dasar_Calon_Pegawai_Negeri_Sipil "Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil")

Hal terkait

- [Calon Pegawai Negeri Sipil](/wiki/Calon_Pegawai_Negeri_Sipil "Calon Pegawai Negeri Sipil")
- [Polisi Pamong Praja](/wiki/Polisi_Pamong_Praja "Polisi Pamong Praja")
- [Penyidik Pegawai Negeri Sipil](/wiki/Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil "Penyidik Pegawai Negeri Sipil")
- [Korps Pegawai Republik Indonesia](/wiki/Korps_Pegawai_Republik_Indonesia "Korps Pegawai Republik Indonesia")

- _Lihat juga:_ [Ombudsman](/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesia "Ombudsman Republik Indonesia")

Diperoleh dari " [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegawai\_negeri\_sipil\_di\_Indonesia&oldid=25068146](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&oldid=25068146)"

[Kategori](/wiki/Istimewa:Daftar_kategori "Istimewa:Daftar kategori"):

- [Pegawai negeri](/wiki/Kategori:Pegawai_negeri "Kategori:Pegawai negeri")
- [Pamong praja](/wiki/Kategori:Pamong_praja "Kategori:Pamong praja")

Kategori tersembunyi:

- [Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung](/wiki/Kategori:Halaman_dengan_rujukan_yang_menggunakan_parameter_yang_tidak_didukung "Kategori:Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung")
- [Galat CS1: tidak memiliki penulis atau penyunting](/wiki/Kategori:Galat_CS1:_tidak_memiliki_penulis_atau_penyunting "Kategori:Galat CS1: tidak memiliki penulis atau penyunting")
- [Artikel dengan pranala luar nonaktif](/wiki/Kategori:Artikel_dengan_pranala_luar_nonaktif "Kategori:Artikel dengan pranala luar nonaktif")
- [Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen](/wiki/Kategori:Artikel_dengan_pranala_luar_nonaktif_permanen "Kategori:Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen")

- Halaman ini terakhir diubah pada 26 Desember 2023, pukul 16.25.
- Teks tersedia di bawah [Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en);
ketentuan tambahan mungkin berlaku.
Lihat [Ketentuan Penggunaan](https://foundation.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Policy:Terms_of_Use) untuk rincian lebih lanjut.

- [Kebijakan privasi](https://foundation.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Policy:Privacy_policy)
- [Tentang Wikipedia](/wiki/Wikipedia:Tentang)
- [Penyangkalan](/wiki/Wikipedia:Penyangkalan_umum)
- [Kode Etik](https://foundation.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Policy:Universal_Code_of_Conduct)
- [Pengembang](https://developer.wikimedia.org)
- [Statistik](https://stats.wikimedia.org/#/id.wikipedia.org)
- [Pernyataan kuki](https://foundation.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Policy:Cookie_statement)
- [Tampilan seluler](//id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegawai_negeri_sipil_di_Indonesia&mobileaction=toggle_view_mobile)

- [![Wikimedia Foundation](/static/images/footer/wikimedia-button.svg)](https://wikimediafoundation.org/)
- [![Powered by MediaWiki](/w/resources/assets/poweredby_mediawiki.svg)](https://www.mediawiki.org/)