question: Pandemi COVID-19 lambat laun amat membahayakan sebab menular amat cepat serta menghilangkan tak sedikit nyawa umat manusia di dunia serta di Indonesia. Pemerintah dan BNPB sudah melakukan koordinasi bersama pemerintahan daerah agar menjalankan penanggulangan pandemi ini melalui penerbitan peraturan dan beberapa kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 mulai dari tingkat pusat sampai ke masing-masing daerah. Jakarta menjadi salah satu episentrum penyebaran COVID-19 terlihat dari tingginya angka sebaran positif secara nasional hal membawa dampak sosial yang luar biasa karena sebagai ibukota negara sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional.Terbitnya peraturan Gubernur No 79 Tahun 2020 sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran COVID-19 dan sebagai instrumen hukum dalam penegakan hukum terhadap penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Namun masih banyak ditemukan warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Penerapan sanksi terkait dengan pelanggaran itu cenderung ke perorangan saja yg dikenai sanksi denda kerja sosial dan lain lain sedangkan di Jakarta sendiri. Tak sedikit masyarakat yang tetap melakukan aktivitasnya diluar rumah. Kenyataan itu menimbulkan rasa resah bagi masyarakat secara umum. Pemerintah akhirnya diberi bantuan oleh pemerintah daerah serta para polisi menjalankan sejumlah cara represif melalui pemberian sanksi pidana untuk segelintir orang yang tetap menjalankan kegiatan diluar rumah serta berkumpul pada sejumlah lokasi. Kata kunci: Pandemi COVID-19, Protokol kesehatan, Penerapan sanksi