Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Kekerasan di Abepura, Papua
Komnas HAM menyesalkan tindakan kekerasan aparat keamanan dalam Kongres Rakyat Papua di Abepura yang menewaskan 6 orang.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyesalkan tindakan kekerasan aparat keamanan Indonesia dalam menangani pelaksanaan Kongres Rakyat Papua ke-3 di Kota Abepura, Papua yang sejauh ini mengakibatkan enam orang tewas. Eskalasi kekerasan di Papua saat ini terus meningkat pasca insiden pembubaran kongres Rakyat Papua tanggal 19 Oktober lalu. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan penyisiran terhadap peserta atau panitia kongres yang melarikan diri ke gunung-gunung. Dalam Keterangan pers di kantor Komnas HAM, Jumat, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ifdal Kasim sangat menyesalkan tindakan kekerasan aparat keamanan Indonesia dalam menangani pelaksanaan Kongres Rakyat Papua ke-3 di kota Abepura, Papua yang sejauh ini mengakibatkan enam orang tewas. Keenam orang tersebut tewas akibat luka tikam. Menurut Ifdal, berdasarkan informasi yang diterimanya, dari keenam orang tersebut kebanyakan terbunuh setelah Kongres. Atas kejadikan tersebut, Komnas HAM dalam waktu dekat akan menurunkan tim investigasi untuk memastikan penyebab tindak kekerasan itu serta mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Ifdal Kasim mengatakan, "Nah ini kami sangat menyayangkan terjadinya pembunuhan. Lebih kurang menurut catatan kami ada sekitar 6 orang yang mati secara misterius dengan luka tikam dan bukan karena tembakan. Orang-orang yang terbunuh, orang (yang mengikuti) Kongres. Eskalasi kekerasan ini yang kami inginkan segera diturunkan kembali dan karena itu kami menghimbau kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yanglebih manusiawi dalam merespon dinamika politik yang terjadi. Hasil investigasi ini sangat penting bagi upaya kita untuk mencari jalan bagi penyelesaian masalah Papua ini secara komprehensif." Di tempat yang sama, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pendeta Sofyan Yoman Sekrates meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menghentikan tindakan kekerasan di Papua. "Saya sebagai pemimpin gereja, pemerintah Indonesia ya Presiden sebagai panglima tertinggi harus sampaikan kepada panglima, kapolda hentikan itu pengejara. Kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lebih keras, itu tidak akan membangun simpati. Dunia sekarang semakin seperti kampung kecil, semua pantau. SBY harus melihat ini dan menghentikan kekerasan di Papua. Persoalan tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Mari kita duduk dari hati ke hati yang bermartabat, manusiawisi, simpati dan terhormat. Ini penting," tegas Pendeta Sofyan Yoman Secrates. Anggota Komisi Keamanan DPR, Yoris Raweyai mengungkapkan dialog damai antara pemerintah dengan masyarakat Papua yang direncanakan pemerintah Pusat harus segera dilaksanakan. Hal itu merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah Papua "Hal-hal ini yang perlu ada kemauan bersama untuk menyelesaikan. Menurut kami bahwa ini harus ada solusi. Solusinya apa yah dialog," ujar Yoris Raweyai. Hari Rabu (19/10) lalu, aparat keamanan membubarkan Kongres Rakyat Papua ke-3, dengan mengeluarkan tembakan peringatan, dan menangkap sejumlah orang. Polisi sejauh ini telah menetapkan 5 orang tersangka terkait penyelenggaraan kongres itu. Sebelumnya, Juru Bicara Polda Papua Wachjono mengatakan kongres tersebut sudah mendeklarasikan pendirian negara Papua Barat serta membentuk pemerintahan transisi. Komnas HAM menyebutkan, dari 300 orang yang diperiksa, kini sekitar 15 orang yang tengah diperiksa Polda Papua. Kongres Rakyat Papua sudah digelar tiga kali, dan terakhir kali Kongres ini dilaksanakan tahun 2000 lalu.