Sudan Dituduh Gunakan Senjata Kimia di Darfur
Justice minister denies claims, as Amnesty International says up to 250 may have died by exposure to toxic agents
Klaim pengungsi di daerah Jebel Marra, Darfur tentang paparan kimia yang mereka derita di tangan pemerintah Sudan telah dibantah oleh Menteri Kehakiman Sudan. NAIROBI — Menteri Kehakiman Sudan telah membantah klaim oleh pengungsi di daerah Jebel Marra, Darfur, bahwa mereka menderita paparan kimia di tangan pemerintah Sudan. Amnesty International melaporkan sebelumnya Kamis bahwa sejak Januari, pengungsi di Jebel Marra telah melaporkan lecet dan ruam, kulit mengelupas, masalah mata termasuk kebutaan, muntah darah, diare dan gangguan pernafasan yang parah. Amnesty mengatakan gejala-gejala ini disebabkan oleh senjata kimia yang digunakan oleh pemerintah Sudan. Sebanyak 250 orang, termasuk anak-anak, mungkin telah meninggal akibat serangan kimia, dan ratusan lainnya cedera, kata kelompok hak asasi itu. Tapi Menteri Kehakiman Awad Hassan Elnour menanggapi dalam sebuah surat Kamis bahwa pejabat pemerintah "sangat terkejut" mendengar tuduhan tersebut. Dia mengaku baru pertama kali mendengar peristiwa tersebut, yang katanya menyiratkan "kejahatan kemanusiaan yang keji." Elnour mencatat dalam suratnya bahwa anggota misi pencari fakta pemerintah melakukan perjalanan ke Darfur pada bulan Februari dan bertemu selama tiga jam dengan orang-orang yang terlantar akibat operasi militer di Jebel Marra. Dia mengatakan orang-orang, yang berasal dari desa-desa Darfur tengah seperti Golo, Rokro dan Nertiti, melaporkan bahwa mereka meninggalkan desa mereka untuk menghindari kekerasan militer, dan tidak ada yang melaporkan gejala seperti yang digambarkan Amnesty. Elnour juga mengatakan pasukan Sudan berada di daerah itu untuk melawan serangan kelompok pemberontak SPA. Dia mengatakan angkatan bersenjata melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam melindungi masyarakat dan menjaga integritas, keamanan dan stabilitas negara dan rakyat. Dia mengatakan mereka mendapat pelatihan yang ekstensif mengenai undang-undang kemanusiaan. Amnesty mengatakan laporan itu baru untuk wilayah tersebut.