Amnesty Internasional Serukan Kamboja Hentikan Penggusuran Paksa
Amnesty Internasional mengeluarkan laporan mengenai penggusuran paksa di Kamboja dan menyerukan agar tindakan itu dihentikan.
Lembaga Amnesty Internasional menyerukan pemerintah Kamboja untuk menghentikan penggusuran paksa ribuan orang dan mengungkapkan temuan bahwa perempuan semakin berada di garis depan untuk mempertahankan hak atas tanah. Hari Kamis, lembaga Amnesty Internasional menyerukan pemerintah Kamboja untuk menghentikan penggusuran paksa ribuan orang. Masalah tersebut menurut lembaga tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan selesai, dan mengatakan perempuan semakin berada di garis depan untuk mempertahankan hak atas tanah. Laporan Amnesty itu menceritakan mengenai lima perempuan dari seluruh Kamboja yang terkena penggusuran paksa. Kelompok HAM itu mengatakan pemerintah Kamboja mengabaikan kewajiban internasionalnya dengan terus melakukan penggusuran paksa dan mengatakan Kamboja beresiko membalikkan kemajuan yang dicapai dalam 20 tahun ini dalam mengentaskan kemiskinan. Donna Guest, Wakil direktur Amnesty Internasional urusan Asia Pasifik mengatakan Amnesty Internasional telah menyerukan diakhirinya penggusuran paksa dalam beberapa tahun ini. "Kami telah mendokumentasikan ini secara luas dan tentu saja masyarakat madani yang dinamis di Kamboja juga sudah mendokumentasikannya dan melaporkan praktek-praktek bertentangan dengan hukum dalam hukum internasional,” ujarnya. Guest mengatakan lembaga Amnesty ingin memusatkan perhatian pada perempuan dan menceritakan kisah mereka sebagai pembela HAM, sebagai ibu dan isteri. Pada peluncuran laporan itu, Guest diapit tiga perempuan Kamboja yang terkena penggusuran. Salah seorang perempuan itu, Hong Mai, digusur dari rumahnya di Kamboja barat daya dua tahun lalu untuk membuka konsesi untuk membangun pabrik gula bagi senator dari partai yang berkuasa. Dia mengatakan pihak berwenang merusak rumahnya dan seluruh barang miliknya ketika mereka membakar kampungnya dan menggusur warga disana. Hong Mai ketika itu sedang hamil lima bulan namun ia pergi ke ibukota Kamboja untuk mencari bantuan dari Perdana Menteri Hun Sen, ia kemudian dituduh melanggar UU Kehutanan dan dipenjarakan. Delapan bulan kemudian dia dibebaskan setelah menandatangani perjanjian untuk menarik klaimnya atas tanah itu. Sejak saat itu Hong Mai belum pernah bertemu dengan suaminya, dia dan kelima anaknya hidup dalam kemiskinan. Dia ingin konsumen di Uni Eropa memboikot gula asal Kamboja karena katanya, gula itu berasal dari tanah, yang merupakan sumber kehidupan orang-orang yang digusur dari tanah tersebut. Guest mengatakan Amnesty tidak menganggap isu seperti itu sebagai sanksi tetapi lembaga itu berpendapat pembangunan tidak boleh mengorbankan HAM. Dan sebagai organisasi yang berpusat di Eropa, Amnesty akan terus beradvokasi kepada pembuat kebijakan Uni Eropa di Belgia dan negara-negara Eropa lainnya.