Pejabat Tinggi AS: Tawanan di Guantanamo Disiksa
Kelompok Human Rights Watch menyerukan agar presiden terpilih Barack Obama memulihkan nama baik AS sebagai pembela HAM.
Pejabat tinggiAmerika mengatakan, militer Amerika telah menyiksa orang yang disebut sebagaipembajak pesawat yang ke-20 dalam serangan 11 September tujuh tahun yang lalu. Kata SusanCrawford kepada harian Washington Post, perlakuan yang dikenakan pada Mohammadal-Qahtani ketika ia diperiksa, telah memenuhi definisi hukum tentangpenyiksaan. Karena itulah,kata pejabat tinggi komisi militer yang mengurus tersangka terroris di Guantanamoitu, ia tidak mengizinkan kasus itu untuk diajukan ke pengadilan. Kata Crawford, Qahtanitelah menghadapi teknik-teknik interrogasi yang kejam, termasuk ditelanjangi,tidak diizinkan tidur, dan ditempatkan dalam sel yang sangat dingin untuk waktulama. Kata Crawford lagi semua itu telah membahayakan kehidupan Qahtani. Tapi jurubicara GedungPutih hari ini menegaskan lagi bahwa pemerintahan Presiden Bush tidak melakukanpenyiksaan atas tahanan. Qahtani adalahwarga Saudi yang ditangkap Amerika di Afghanistan dan dikirim ke Guantanamotahun 2,002. Kata pejabat Amerika, ia sedianya akan ikut dalam serangan 11September, tapi ia tidak diizinkan masuk ke Amerika satu bulan sebelum peristiwaitu. Sementara itu, kelompokhak asasi Amerika Human Rights Watch menyerukan pada presiden terpilih Barack Obamauntuk memulihkan nama baik Amerika sebagai pembela hak asasi. Kata Human RightsWatch hari ini, Obama harus memperbaiki kerusakan hebat yang telah disebabkanoleh pemerintahan presiden George Bush. Human Rights Watchtelah menyerukan ditutupnya kamp tahanan Amerika di Guantanamo, dimana 250orang tersangka terroris masih ditahan. Kebanyakan dari mereka belum dikenaituduhan apapun dan ada yang telah ditahan lebih dari tujuh tahun. Obamadiperkirakan akan mengumumkan penutupan kamp Guantanamo tidak lama setelah iadilantik sebagai presiden Amerika ke-44 hari Selasa depan. Kata Human RightsWatch, tanpa pimpinan yang kuat dari dunia barat, sejumlah negara yangmenentang pelaksanaan hak asasi telah menjalankan kebijaksanaan sendiri,seperti Aljazair, Mesir, India, Pakistan dan Tiongkok dan Rusia.