Marzuki Darusman Akan Pimpin Pusat Studi HAM ASEAN
Lembaga penelitian ini bersifat independen meski mendapat dukungan dana dan teknis dari AS, Kanada, dan Swiss.
Pusat studi independen ini akan mengkaji persoalan HAM di kawasan ASEAN. Pusat studi HAM ASEAN – The Human Rights Resource Centre for ASEAN (HRRCA) diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, di Jakarta, Selasa (19 Oktober). Akbar menyambut baik prakarsa pendirian lembaga yang kelak akan menjadi penyumbang ide (), bagi pemerintah ASEAN untuk mengatasi berbagai persoalan HAM di kawasan ini. Pusat studi ini diharapkan dapat menjadi lembaga yang sepenuhnya berkomitmen terhadap HAM, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan. Patrialis Akbar mengatakan, bukan Timur atau Barat, melainkan peradaban yang terbaik yang menyumbangkan nilai-nilai HAM --termasuk yang sudah dicapai oleh bangsa-bangsa ASEAN, sesuai deklarasi HAM universal. Pusat studi HAM ASEAN akan bekerjasama dengan beberapa universitas, diantaranya Universitas Indonesia, Pannasastra University Kamboja, serta the Law School of the National University of Singapore. Marzuki Darusman, mengatakan lembaga yang akan dipimpinnya ini akan fokus pada praktik penegakan hukum di negara-negara ASEAN, bermitra dengan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR). “Badan ini mencoba untuk memulai  di bidang penegakan hukum (rule of law). Dengan demikian kita ingin mendapatkan gambaran yang lengkap bagaimana praktik penegakkan hukum di ASEAN, terlepas dari kehidupan politik dan demokrasinya masing-masing. Dengan demikian, bahan dari studi ini dapat digunakan oleh AICHR untuk mendapatkan suatu pandangan yang sama diantaranya co-AICHR mengenai keadaan masing-masing. Ini berguna sekali agar ada pertukaran pikiran yang substantif mengenai praktik penegakan hukum di masing-masing negara,” jelas Marzuki Darusman. Persoalan HAM yang dihadapi ASEAN hari ini, yang terbesar adalah kasus pengungsi ilegal dan perdagangan manusia, buruh migran, serta konflik bersenjata di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Hal ini sejak lama menjadi perhatian PBB dan sejumlah negara Barat. Maka, pendirian pusat studi independen inipun mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, Kanada, dan Swiss. Menurut Scot Marciel, Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, pusat studi HAM ASEAN akan didukung oleh pemerintah, akademisi dan masyarakat sipil, tidak hanya di kawasan ASEAN, tetapi juga dari Amerika Serikat. Semakin banyak orang di dunia paham, bahwa demokrasi, HAM, dan penegakan hukum, harus dan dapat berperan besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.