John Negroponte Adakan Pembicaraan dengan Musharraf di Islamabad
Presiden Musharraf telah mengatakan kepada Deputi Menlu AS itu bahwa UU keadaan darurat diperlukan supaya pemilu parlemen dapat diselen
Para pejabat Pakistan mengatakan, Presiden Pervez Musharraf telah mengatakan kepada Deputi Menteri Luar Negeri Amerika, John Negroponte, bahwa undang-undang keadaan darurat diperlukan supaya pemilu parlemen dapat diselenggarakan dalam suasana damai. John Negroponte, mengadakan pembicaraan dua jam lebih dengan Jenderal Musharraf di Islamabad. Ini adalah kunjungan pertama ke Pakistan oleh seorang pejabat tinggi Amerika sejak keadaan darurat mulai berlaku dua pekan lalu. Negroponte semula diduga akan menekan Jenderal Musharraf agar mencabut Undang-undang keadaan darurat dan menjamin berlangsungnya pemilu yang demokratis, yang diharapkan akan diadakan awal Januari. John Negroponte memberi keterangan mengenai pembicaraan itu dalam jumpa pers hari Minggu. Sementara itu, media terkemuka Pakistan mengatakan, pemerintah Pakistan telah memaksa media itu agar mengakhiri siaran internasionalnya, setelah sebelumnya, menutup siaran dalam negeri. Kepala stasiun Televisi GEO – Imran Aslam – mengatakan kepada VOA, jaringan televisi itu tidak akan menandatangani kontrak siaran baru, karena katanya, hal itu akan memungkinkan para pejabat untuk masuk ke kantor-kantor televisi itu semaunya, merampas perlengkapan dan menangkap para karyawan. Dalam wawancara yang dimuat dalam harian Washington Post hari ini, Presiden Musharraf mengatakan ia memberitahu Negroponte bahwa “kenyataan di lapangan” di Pakistan – termasuk “ekstrimisme dan terorisme” – mendorongnya untuk memberlakukan keadaan darurat. Negroponte juga diduga akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat tinggi dari departemen luar negeri Pakistan hari ini. Sebelumnya, setiba di Islamabad Jumat, kemarin Negroponte berbicara dengan mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto melalui telepon. Para pejabat Amerika mengatakan diplomat itu menyatakan lagi kebijakan Amerika bahwa kekuatan-kekuatan politik moderat harus bekerjasama untuk mengembalikan Pakistan ke pemerintahan konstitusional.