50 Wartawan Rusia Keluhkan Larangan Mengkritik Putin
50 wartawan media Kommersant menyatakan bahwa pemecatan dua rekannya adalah intimidasi untuk mencegah pernyataan kritik terhadap Putin.
Menyusul pemecatan manajer dan redaktur Senior Kommersant Publishing, sedikitnya 50 wartawan menulis surat terbuka yang menyatakan bahwa pemecatan tersebut merupakan tindak intimidasi untuk mencegah pernyataan kritik terhadap Vladimir Putin. Sedikitnya 50 wartawan dari sebuah penerbitan di Rusia telah menandatangani surat terbuka, yang memuat keluhan bahwa mereka dihalangi memuat pernyataan yang mengeritik Perdana Menteri Vladimir Putin setelah dua dari rekan mereka dipecat. Seorang redaktur dan manajer senior Kommersant Publishing dipecat hari Selasa lalu. Pemecatan tersebut menurut pemilik perusahaan, Alisher Usmanov, terkait pelanggaran etika peliputan pemilu parlemen dalam majalah mingguan Kommersant Vlast. Artikel itu menuduh kecurangan pemilu dan menampilkan sebuah gambar kertas suara bertuliskan pesan pribadi dengan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Putin. Dalam satu surat terbuka yang dimuat di Internet hari Rabu, para wartawan penerbit itu mengemukakan bahwa pemecatan tersebut adalah tindak intimidasi yang bertujuan untuk mencegah pernyataan yang mengeritik Vladimir Putin. Usmanov telah membela keputusannya, dengan menambahkan bahwa ia tidak bermaksud untuk menjual majalah itu, walaupun ada tawaran membeli dari rekannya orang kaya Mikhail Prokhorov, yang meluncurkan kampanye pekan ini untuk menantang Putin dalam pemilihan presiden. Dalam pemilu tanggal 4 Desember, partai Rusia Bersatu kehilangan dukungan dan mayoritasnya berkurang dalam parlemen. Laporan kecurangan luas menimbulkan demonstrasi anti-pemerintah di seluruh negara itu. Kalau Putin merebut kembali jabatan presiden, pemimpin yang berusia 59 tahun itu dapat memegang dua kali lagi masa jabatan 6 tahun dan tetap berkuasa sampai tahun 2024. Ia pertama kali terpilih presiden tahun 2000 dan memegang jabatan itu sampai tahun 2008, ketika ia beralih memegang jabatan perdana menteri karena batas masa jabatan presiden.