Kebohongan Taliban Tentang Laporan Hak Asasi Perempuan PBB
Laporan PBB menambah bukti yang menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan, kelompok minoritas dan jurnalis di bawah Islam versi keras Taliban. 
Pada 12 September, Dewan Hak Asasi Manusia PBB merilis  sejak diambil alih oleh Taliban setahun yang lalu. Afghanistan mengalami "krisis hak asasi manusia yang makin mendalam di bawah kepemimpinan Taliban yang mengarah pada otoritarianisme,"  pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Afghanistan. Pemimpin Afghanistan menolak laporan itu, dan juru bicara Taliban . “Laporan perwakilan PBB Richard Bennett tentang hak asasi manusia itu bias dan jauh dari kenyataannya,” ujarnya. “Saat ini, tidak ada ancaman bagi para perempuan di Afghanistan … tidak ada yang tidak menghormati perempuan Afghanistan. ” Peryataan ini salah. , telah dan  yang mengamati situasi di Afghanistan. Laporan PBB membantah klaim Taliban bahwa hak rakyat Afghanistan dilindungi di bawah hukum Islam yang berlaku sejak undang-undang demokratis yang dibuat oleh negara itu pada tahun 2004 ditangguhkan, sementara pemerintah (di bawah Presiden Ashraf Ghani) dan pengawasan masyarakat sipil dibubarkan: Di bawah sistem patriarki, perempuan dan anak perempuan “langsung menghilang dari segala lapisan kehidupan publik,” menurut laporan itu. Mereka justru menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dipaksa menikah di usia dini, keluar dari sekolah menengah dan izin kerja profesional mereka dicabut. Kewajiban mengenakan hijab, larangan untuk mengenakan pakaian berwarna-warni, keharusan ditemani pria dan larangan lainnya terkait kebebasan pergerakan perempuan "sangat menghambat akses medis dan pendidikan mereka, kemampuan untuk menghasilkan uang, mendapatkan perlindungan dan menyelamatkan diri dari situasi kekerasan," menurut laporan tersebut. Laporan PBB tersebut mengutip hasil wawancara Bennett dengan warga Afghanistan yang dilakukan ketika ia berkunjung ke negara itu. Hukum Islam Taliban mengizinkan anak peremuan di bawah usia 15 tahun untuk dinikahkan, yang berdampak pada "meningkatnya kawin anak," lapor Bennett. Selain itu, jumlah bunuh diri dan pembunuhan perempuan yang tinggi harus "segera dipelajari," menurut laporan itu. Konsekuensi ekonomi bagi perempuan sangat berat, seperti yang dilaporkan PBB: Laporan itu juga menyebutkan perempuan tidak diikutsertakan dalam kelompok pengambilan keputusan dan sistem peradilan negara tersebut, di mana mereka telah membuat terobosan besar di bawah demokrasi Afghanistan. Pada 19 Juli, contohnya,  bahwa perempuan diminta untuk "mencalonkan dengan sukarela" anggota keluarga laki-laki untuk menggantikan mereka di tempat kerja. Pada bulan Agustus,  tanggapan internasional atas perlakuan Taliban terhadap perempuan tidak "cukup baik" dan menyerukan diambilnya langkah yang lebih konkrit untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pada bulan Juli,  mengeluarkan laporan tentang nasib perempuan Afghanistan di bawah Taliban, berjudul “Death In Slow Motion” atau "Mati Pelan-pelan." Laporan Bennett tidak hanya fokus pada perempuan. Masalah lain yang dilaporkan termasuk: Meskipun Taliban mengklaim telah memberikan amnesti umum setelah 15 April 2021 ketika Kabul diambil alih, laporan itu menyebutkan sedikitnya ada 160 pembunuhan tanpa proses hukum yang dilakukan terhadap mantan anggota pasukan keamanan dan pertahanan pemerintah Afghanistan hingga Juni 2022: Etnis Hazara Afghanistan, yang tidak menganut agama Islam, sering dipersekusi. Laporan itu menyebutkan dugaan adanya penggusuran paksa, hukuman mati tanpa proses hukum, pajak jizya, dan penghilangan paksa. Penyandang disabilitas atau mereka yang punya orientasi seksual berbeda seringkali menghadapi diskriminasi. Anak-anak mungkin yang paling menderita di bawah kepemimpinan Taliban. Laporan itu menyebutkan "sekitar 9,2 juta anak menderita kekurangan gizi. Banyak keluarga yang menerapkan cara bertahan hidup yang berbahaya, termasuk menjual anaknya, menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, mempekerjakan anak di bawah umur dan mengurangi pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. ” Hak untuk melaporkan berita secara independen sangat dibatasi, dan 84 persen pekerja media perempuan dipaksa berhenti. Enam jurnalis tewas, empat luka-luka dan lebih dari 100 jurnalis ditahan. Peraturan semena-mena digunakan untuk menyensor melecehkan dan mengintimidasi jurnalis, dan 40 hingga 80 persen organisasi media di 15 provinsi ditutup.