Usaha Burma Majukan Perekonomian Berjalan Lamban
Upaya Burma untuk mengadakan perubahan ekonomi berjalan lamban, hal ini diperburuk dengan melambungnya harga barang.
Meskipun Burma mendapat perhatian atas reformasi politik pro demokrasinya, usaha untuk meningkatkan kemajuan ekonomi berjalan lamban. Harga-harga barang yang naik menguji kesabaran dan harapan masyarakat yang mengharapkan perubahan. Perekonomian Burma pernah merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, tetapi setelah puluhan tahun mengalami salah urus oleh para penguasa militer, sekarang sepertiga warganya yang berjumlah 60 juta orang hidup dalam kemiskinan. Pihak berwajib negara yang kaya sumber alam itu berhasrat menghidupkan perekonomian dan memanfaatkan lokasi mereka yang dekat dengan negara-negara kuat Asia, Tiongkok dan India. Tetapi para analis seperti Sean Turnell Universitas Macquarie Sydney mengatakan, beberapa anggota golongan konservatif dalam Pemerintahan menentang deregulasi. Ia mengatakan, "Reformasi mendasar yang besar , yang sangat diperlukan negara itu, mengubah nilai tukar mata uang , menjalankan hak-hak properti yang sehat, penegakan hukum, dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang sangat penting, masih belum diusahakan." Pemerintah tahun lalu mendobrak monopoli impor- mobil impor dan perdagangan minyak goreng. Pemerintah juga mengurangi pajak ekspor dan menghapus kewajiban membayar pajak penghasilan bagi warga negara yang tinggal di luar negeri. Bank-bank tertarik untuk pertama kalinya, diizinkan melakukan perdagangan mata uang asing. Para pakar ekonomi mengatakan, lebih banyak lagi yang harus dilakukan, tetapi para politisi tampak enggan melakukannya. Khin Maung Nyo adalah pensiunan pejabat yang menjadi ahli ekonomi  di Rangoon. "Sebagian besar orang mengharapkan reformasi politik karena kami telah berada di bawah kekuasaan politik untuk jangka waktu yang lama sekali," ujar Khin. Dalam hal reformasi ekonomi, kami perlu lebih berpengetahuan dan bijaksana, mempunyai penilaian dan pertimbangan, untuk mengadakan reformasi ekonomi, katanya. Para pakar ekonomi memperingatkan, inflasi juga bisa membahayakan usaha reformasi. Hari Minggu, pihak berwajib menaikkan harga bensin 30 persen tanpa peringatan. Kenaikan harga serupa yang tidak diduga-duga dalam tahun 2007 menimbulkan protes yang kemudian berkembang menjadi gerakan anti pemerintah. Analis Turnell mengatakan, meskipun masih ada bahaya keresahan sosial kalau harga-harga naik tanpa kendali, suasana reformasi membuat orang merasa optimistis mengenai masa depan. Walaupun ada tentangan dari dalam negeri terhadap reformasi, Pemerintah baru Burma sedang berusaha mencari bantuan luar negeri dari Dana Moneter International atau IMF dan Bank Dunia.