Pemerintah Birma Sangkal Keras Tuduhan Sedang Berusaha Miliki Nuklir
Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB John Bolton menyebut laporan media bahwa Birma sedang berusaha untuk memiliki kemampuan tenaga nukl
Pemerintah junta militer Birma menyangkal keras tuduhan oleh PBB bahwa negara itu sedang berusaha untuk memiliki kemampuan tenaga nuklir. Menteri Informasi Kyaw Hsan mengatakan kepada para wartawan di Rangoon Sabtu ini, bahwa tuduhan itu tidak benar. Sanggahan Birma tadi datang satu hari sesudah Duta Besar AS John Bolton berhasil mengusahakan agar Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara untuk mengadakan pemberian keterangan resmi mengenai situasi politik di Birma, termasuk masalah hak azasi manusia. Sebelumnya dalam pekan ini, Bolton mengirim sepucuk surat kepada Dewan Keamanan yang menyebutkan berbagai masalah serupa itu, dan menyebut laporan media yang tidak dikatakan secara jelas bahwa Birma sedang berusaha untuk memiliki kemampuan tenaga nuklir. Ke-15 anggota Dewan Keamanan dengan suara bulat menyetujui prakara yang didukung A.S. bagi pemberian keterangan mengenai Birma tersebut. Kelompok HAM, menyambut baik keputusan itu, dengan mengatakan, kelompok tadi sudah menduganya bahwa Cina dan Rusia akan menolak untuk berpartisipasi. Sementara, para penyusun undang-undang negara-negara Asia Tenggara yang bertemu di Kuala Lumpur telah mengakhiri konferensi dua hari mengenai Birma dengan mengutuk kebijaksanaan hak azasi manusia pemerintah junta militer yang berkuasa itu. Dalam pernyataan bersama Sabtu ini, para anggota parlemen dari Malaysia, Kamboja, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand mengecam Birma karena tidak mau melakukan usaha reformasi demokratis secara berarti. Para delegasi itu menyerukan segera dibebaskannya semua tahanan politik, termasuk pemimpin golongan oposisi Aung San Suu Kyi. Mereka juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB agar membahas masalah Birma itu dan menganjurkan pemerintah militer supaya bekerjasama dengan PBB dalam melangkah maju mewujudkan reformasi sejati. Kelompok tadi juga menuntut agar Birma tidak akan pernah dibolehkan mengetuai ASEAN sampai negara itu mencapai usaha reformasi yang berarti.