Kwartet Timur Tengah Minta Hamas Akui Israel
Sementara, Presiden Mahmoud Abbas menghimbau masyarakat internasional agar tetap memberi bantuan meskipun kelompok militan Hamas telah
Kwartet Timur Tengah yang terdiri atas Amerika, Rusia, Uni Eropa dan PBB telah berseru kepada Hamas agar meninggalkan kekerasan, mengakui Israel dan mematuhi perjanjian yang ada. Kwartet selama ini berusaha dicapai perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dalam pertemuan di London hari Senin para wakil anggota Kwartet membicarakan bagaimana berurusan dengan pemerintah Palestina yang dipimpin Hamas yang menyerukan penghancuran Israel. Kwatet mengatakan, tidak dapat dibantah negara-negara donor akan meninjau-ulang bantuan kepada pemerintah Palestina di masa depan didasarkan pada apakah pemerintah itu meninggalkan kekerasan dan mengakui Israel. Juru bicara Hamas mengatakan organisasinya menolak tuntutan Kwartet. Palestina bergantung pada ratusan juta dolar bantuan luar negeri setiap tahun. Amerika dan Uni Eropa telah mengancam akan menghentikan bantuan itu. Pejabat tinggi Hamas, Ismail Haniyeh hari Senin meyakinkan negara donor bahwa bantuan asing akan sepenuhnya dipergunakan untuk infrastruktur dan gaji. Ia mengundang mereka untuk memantau bagaimana uang bantuan mereka dipergunakan. Sementara, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menghimbau masyarakat internasional agar tetap memberi bantuan meskipun pemilihan Parlemen Palesitina pekan lalu dimenangkan oleh kelompok militan Hamas. Abbas, yang bukan anggota Hamas, mengatakan bangsa Palestina akan tetap berpegang pada perjanjian dengan Israel. Abbas mengemukakan keterangan ini hari Senin dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel di sisinya. Keduanya baru saja selesai mengadakan pembicaraan di Ramallah. Kanselir Merkel menegaskan lagi permintaannya semula agar Hamas membuang kekerasan dan mengakui hak Israel untuk berdiri. Para menteri luar negeri Uni Eropa mengatakan, HAMAS mesti memenuhi kedua permintaan itu agar bantuan dari Uni Eropah tidak dihentikan. Menteri luar negeri Amerika, Condoleezza Rice mengajukan permintaan serupa hari Minggu.