Menlu Inggris: Sanksi-Sanksi UE Akan Tetap Diberlakukan Hingga Semua Tahanan Politik Burma Dibebaskan
Menlu Inggris William Hague mengatakan kalau Burma menghendaki dicabutnya sanksi-sanksi UE maka semua tahanan politik harus dibebaskan.
Menlu Inggris, William Hague dalam kunjungannya ke Burma mengatakan sanksi-sanksi ekonomi Uni Eropa tidak akan berubah sampai pihak berwenang membebaskan semua tahanan politik. Diplomat tertinggi Inggris itu berkomentar demikian setelah mengadakan pertemuan terpisah dengan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dan dan beberapa pemimpin pemerintah yang didukung militer di Burma. Menlu Inggris, William Hague mengadakan pembicaraan dengan pemimpin oposisi dan demokrasi Burma, Aung San Suu Kyi, Jumat pagi di tempat kediamannya di Rangoon. Kunjungan Hague tersebut perupakan yang pertama kalinya dalam 50 tahun oleh diplomat tertinggi Inggris. Setelah pertemuan itu Hague mengatakan pada wartawan sekarang ini adalah saat yang membesarkan hati di Burma karena ada kesempatan nyata bagi demokrasi di negara itu setelah puluhan tahun di bawah pemerintahan militer. Dia menyuarakan dukungan bagi upaya-upaya reformasi oleh pemerintah itu termasuk membuka dialog dengan Aung San Suu Kyi, memperlonggar genggaman besi terhadap media, mengijinkan serikat buruh dan membebaskan sebagian tahanan politik. Tapi, Hague mengatakan masih banyak lagi yang harus dilakukan, khususnya untuk membebaskan semua tahanan politik diperkirakan berjumlah ratusan orang. Dia mengakui banyak yang kecewa minggu ini dengan amnesti pada Hari Kemerdekaan, karena hanya sekitar 30 tahanan politik yang dibebaskan. Ia mengatakan, “Mustahil untuk menyebut subuah negara bebas dan demokratis sementara masih ada orang yang dipenjarakan karena keyakinan politik mereka. Karenanya, penting sekali membebaskan tahanan semacam itu kalau sanksi-sanksi yang diberlakukan Uni Eropa hendak diubah. ” Uni Eropa dan Amerika membatasi hubungan diplomatik, perdagangan dan investasi dengan Burma karena tekanan keras militer terhadap gerakan demokrasi. Tetapi ada harapan yang bertambah besar bahwa keterbatasan hubungan itu akan segera dilonggarkan. Hari Kamis, Uni Eropa mengumumkan akan membuka kantor perwakilan di Burma untuk mengurus program-program bantuan kemanusiaan dan memfasilitasi dialog politik. Pada hari yang sama, Hague bertemu dengan para pimpinan pemerintah, termasuk Presiden Thein Sein yang berjanji semua tahanan politik akan dibebaskan tanpa merincikan jadwalnya. Pemerintahannya juga mengijinkan Aung San Suu kyi dan Partai Liga Nasional bagi Demokrasi yang dipimpinnya, atau NLD untuk mengikuti pemilu bulan April mendatang setelah disisihkan dalam pemilu tahun 2010 yang bersejarah itu. Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian itu hari Jumat mengatakan pada wartawan bahwa tujuannya jelas. “Semua tahanan politik seharusnya dibebaskan dan seharusnya ada upaya untuk mengakhiri konflik antar etnis di negara kita. Dan tentu saja, kita menghendaki pemilu yang bebas dan adil. Dan perlu saya tambahkan, saya ingin Partai NLD menang besar dalam pemilu, " ujar Suu Kyi. Aung San Suu Kyi dikenakan tahanan rumah selama hampir dua dekade ini karena menantang rejim militer dan dilarang mencalonkan diri dalam pemilu. Dia dibebaskan hanya beberapa hari setelah pemilu tahun 2010. Partai NLD Suu Kyi memenangkan pemilu tahun 1990 di Burma tetapi militer menolak menyerahkan kekuasaan.