Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono
Pengamat menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan kurang percaya kepada para menterinya.
Pengamat menyebut Presiden Yudhoyono terkesan kurang percaya kepada para menterinya dan mendesak presiden agar mendelegasikan lebih banyak persoalan kepada para menteri. Dalam sebuah diskusi pada hari Sabtu (16 Oktober) membahas satu tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan Presiden Yudhoyono terkesan kurang percaya kepada para menterinya terutama menteri koordinator. Ia mencontohkan, kurang dinamisnya kinerja Menko Kesra, Agung Laksono. Padahal banyak hal yang harus ditangani seperti bencana alam, kemiskinan, pendidikan dan berbagai persoalan sosial lainnya. Maka ia berharap tahun-tahun mendatang Presiden Yudhoyono bisa lebih tegas dalam mendelegasikan pekerjaan dan pengambilan keputusan kepada para menterinya. “Presiden perlu mendelegasikan persoalan-persoalan kepada menterinya supaya menterinya juga berani berinisiatif dan tidak serta merta berkonsultasi melulu dengan presiden,” kata Faisal Basri. Faisal Basri menambahkan, meski persoalan ekonomi terlihat membaik dalam satu tahun terakhir, namun sebenarnya masih banyak terobosan yang dapat dilakukan pemerintah. Apalagi menurutnya saat ini Indonesia dalam posisi diuntungkan oleh berbagai perbaikan global maka seharusnya Indonesia dapat lebih cepat bergerak. “Sedemikian banyak faktor pendukung yang hadir, misalnya daya saing kita tiba-tiba meningkat, kemudian investor asing merangsek ke sini. Lantas kepercayaan dalam kaitannya dengan investasi asing langsung juga naik dan sebagainya. (Tapi), ini implikasi dari pergeseran geo-politik, geo-strategis, geo-ekonomi dunia bukan karena perbaikan yang datang dari diri kita,” jelas Faisal Basri. Dari sisi politik, menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Burhanudin Muhtadi, satu tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono bukan saja stagnan bahkan mengalami kemunduran. Kurang tegasnya Presiden dalam mengambil berbagai keputusan menurutnya memperlihatkan sikap bingung presiden dalam mengimbangi partai-partai koalisi. Akibatnya keputusan pemerintah seringkali justru mengecewakan rakyat, seperti misalnya penanganan kasus lumpur Lapindo serta masih adanya kesan tebang pilih pemerintah dalam menangani kasus hukum. “SBY makin lama makin tersandera oleh koalisi dan dia makin lama makin kehilangan kewenangan yang seharusnya dimiliki dalam sistem presidential murni,” ungkap Burhanudin. Menanggapi berbagai kritik, masukan dan harapan yang diarahkan untuk pemerintah, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga berpendapat, masyarakat harus menilai juga banyak hal yang sudah dilakukan Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono. meski ia juga mengakui berbagai kekurangan memang masih ada. Bahkan ia berharap masyarakat terus memberi dukungan kepada pemerintah agar seluruh persoalan dapat diatasi bersama. “Pemerintah ini sangat percaya bahwa abad ke-21 dapat menjadi milik kita dan mereka yang membuat keputusan, , program,  harus didorong ke arah sana dan menurut saya, saya juga sangat percaya bahwa perubahan trasnformatif itu memang harus dimulai,” kata Daniel. Dalam diskusi juga sempat membahas persoalan kemungkinan terjadi perombakan susunan kabinet setelah satu tahun masa kerja para menteri. Meski masih simpang siur namun sekitar lima menteri disebut-sebut dalam waktu dekat akan segera diganti.