Presiden Musharraf Berlakukan Undang-Undang Keadaan Darurat
AS dan Inggris telah menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam atas pemberlakuan keadaan darurat di Pakistan itu.
Presiden Pakistan Prevez Musharraf telah memberlakukan undang-undang keadaan darurat dan membekukan konstitusi, setelah menuduh departemen kehakiman negara itu mengeluarkan sejumlah keputusan yang dikatakannya merongrong pemerintah. Tentara ditempatkan di sekitar Gedung Mahkamah Agung, di mana para hakim agung sedang membahas konstitusionalitas pemilihan kembali Jenderal Pervez Musharraf menjadi presiden bulan lalu. Mahkamah Agung segera memerintahkan agar pernyataan keadaan darurat dicabut, tetapi pemerintah mengabaikan perintah itu. Tidak lama setelah pernyataan tersebut diumumkan mantan Ketua Mahkamah Agung Iftikar Chaudry diberhentikan dan diganti. Dengan negara dalam keadaan darurat, pemerintah mencegah siaran pemberitaan swasta di beberapa kota, dan layanan telepon di Ibukota Islamabad diputus. Pasukan keamanan telah menutup jalan-jalan di depan gedung-gedung pemerintah, tetapi banyak bagian Ibukota tetap normal dengan orang-orang pergi ke resroran dan berbelanja. Sementara itu, Amerika Serikat dan Inggris menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam atas pernyataan pemberlakuan undang-undang keadaan darurat di Pakistan , hari Sabtu, menyebutnya kemunduran bagi demokrasi di Pakistan. Menteri Luar Negeri Amerika, Condoleezza Rice, yang berada di Istanbul mengatakan kepada wartawan, menurut pendapatnya, keputusan Presiden Pervez Musharraf membekukan konstitusi dan memberlakukan undang-undang darurat sangat disesalkan. Ia mendesak kedua pihak agar mehnahan diri dan kembali pada demokrasi. Di Washington, Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika, Sean McCormack mengatakan, Amerika Serikat berharap Presiden Musharraf akan berbuat swsuai dengan janjinya meletakkan jabatan sebagai Panglima Militer sebelum mulai masa jabatannya yang kedua , dan mengadakan pemilu paling lambat tanggal 15 Januari mendatang. Jurubicara Amerika mendesak semua pihak agar bekerja untuk demokrasi dan ketertiban umum, dan untuk melawan terorisme kekerasan. Di London, Menteri Luar Negeri David Miliband mengatakan, stabilitas, pembangunan dan masa depan Pakistan bergantung pada kekuatan demokrasi dan supremasi hukum.