Raja Nepal Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan, Namun Sangkal Kudeta - 2005-02-02
Raja Gyanendra telah membubarkan pemerintahan, menyatakan UU Darurat, mengisolasi Nepal dari masyarakat internasional dengan memutuskan
Raja Nepal Gyanendra telah membubarkan pemerintah, menyatakan undang-undang darurat, dan membuat Nepal terisolasi dari masyarakat internasional dengan memutuskan semua hubungan komunikasi. Raja Gyanendra membantah bahwa ia melakukan kudeta. Ia mengatakan, ia membubarkan pemerintahan PM Sher Bahadur Deuba karena gagal melangsungkan pemilu, dan mengakhiri pemberontakan Maoist yang telah menewaskan ribuan orang. Ia menambahkan, pemerintah baru akan dibentuk untuk memimpin Nepal selama tiga tahun yang akan datang. PM Sher Bahadur Deuba yang baru dipecat dan rumahnya dikepung pasukan keamanan Nepal mengatakan kepada wartawan melalui telepon, langkah-langkah yang diambil Raja Gyanendra melanggar konstitusi dan bertentangan dengan demokrasi. Juga hari Selasa, semua penerbangan ke ibukota Nepal, Kathmandu, dialihkan. Raja Gyanendra pernah memecat PM Deuba pada bulan Oktober tahun 2002. Sementara itu, tindakan Raja Gyanendra mengambil alih kekuasaan di Nepal disambut keprihatinan di seluruh dunia. Amerika mengatakan, sangat cemas melihat kemunduran demokrasi di Nepal. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika hari Selasa mengatakan, tindakan Raja Gyanendra itu merugikan perjuangan Nepal melawan pemberontak Maoist. Dalam pernyataan tertulis, Sekjen PBB Kofi Annan mengatakan, ia sangat prihatin mengenai putusan Raja Gyanendra membubarkan pemerintahan dan memberlakukan undang-undang darurat.