Aksi Protes Warnai Pemungutan Suara Parlemen Jepang
Undang-undang pertahanan Jepang telah diloloskan oleh majelis rendah yang lebih kuat, bulan Juli yang lalu.
TOKYO — Anggota parlemen oposisi dan ribuan demonstran sedang membuat upaya terakhir pada hari Rabu (16/9) untuk memblokir pemungutan suara terkait undang-undang keamanan yang akan memperluas peran militer Jepang tapi telah membelah negara itu. Undang-undang akan memungkinkan militer Jepang untuk membela sekutu-sekutunya bahkan ketika Jepang tidak diserang, dan untuk dapat berperan lebih banyak dalam perdamaian internasional. Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan Jepang membutuhkan undang-undang tersebut untuk meningkatkan pertahanan di tengah meningkatnya kekuatan (militer) China dan untuk berbagi upaya perdamaian global. Para penentang mengatakan undang-undang tersebut melanggar konstitusi anti perang Jepang, dan menempatkan Jepang menghadapi resiko ikut terlibat dalam perang yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Anggota parlemen oposisi berbicara untuk mencegah rekan-rekan mereka agar tidak memasuki ruang komite legislatif bidang keamanan di majelis tinggi parlemen, di mana akan diadakan penarikan suara terkait undang-undang tersebut, Rabu (16/9), dan mengusulkan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Abe. Mereka didukung oleh ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung parlemen. Undang-undang tersebut telah disahkan oleh majelis rendah yang lebih kuat pada bulan Juli, sejak diperdebatkan di majelis tinggi. Partai berkuasa Abe menginginkan undang-udang tersebut disetujui pada hari Jumat, untuk menghindari membludaknya protes selama akhir pekan dalam lima hari mendatang. Abe juga berjanji undang-undang AS akan lolos di parlemen pada musim panas ini. Katsuya Okada, ketua Partai oposisi utama Partai Demokrat Jepang, mengatakan partai Abe yang berkuasa "keterlaluan" karena terburu-buru menyelenggarakan pemungutan suara untuk meloloskan undang-undang yang telah memecah bangsa. "Kita harus bergabung dan memblokir taktik mereka," katanya. Para pengunjuk rasa memenuhi jalan di luar sebuah hotel dekat Tokyo, di mana sebelumnya panitia telah mengadakan dengar pendapat umum untuk undang-undang tersebut, Rabu (16/9). Mereka diperkirakan pindah ke kompleks parlemen untuk bergabung dengan ribuan demonstran lainnya sudah berada di sana.