Butuh Pemerataan Ekonomi Untuk Hindari Kepadatan di Jakarta
Menurut Lembaga Demografi UI,perlu inovasi pemerintah agar ekonomi nasional merata untuk menekan arus urbanisasi.
Menurut Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Sony Harry Harmady, dibutuhkan inovasi pemerataan ekonomi untuk menekan arus urbanisasi. Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, Sony Harry Harmadi berpendapat wajar jika penduduk desa pindah ke kota Jakarta karena upaya untuk perbaikan ekonomi mereka stagnan dengan tidak adanya kesempatan dan fasilitas bekerja di daerah tempat mereka bemukim. Sony mengingatkan pemerintah harus berupaya meningkatkan sektor pertanian karena selain dapat diandalkan untuk kebutuhan pangan, sektor pertanian juga mampu menyerap tenaga kerja di desa-desa. “Ini menyebabkan mereka akhirnya bekerja di sektor-sektor informal ataupun terus membebani sektor pertanian. Yang harus dilakukan secara real oleh pemerintah adalah inovasi teknologi pedesaan, banyak sekali peluang kebutuhan-kebutuhan pangan yang bisa diproduksi oleh desa”, demikian ungkap Lembaga Demografi UI. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, La Ode Ida berpendapat butuh kemauan politik dari pemerintah agar desa juga menjadi perhatian. Ia menilai penyelesaian anggaran negara selama ini lebih banyak dipolitisasi sehingga upaya perbaikan ekonomi di dalam negeri sulit bergerak cepat. “Kita berharap pada SBY saja, apakah dia bisa mengarahkan para politisinya di Senayan untuk mengambil kebijakan yang bisa menjadikan desa-desa kita terbangun sehingga muncul pusat pertumbuhan baru”. Pengamat urbanisa dari International NGO Forum on Indonesian Development atau Infid, Wahyu Susilo menilai populasi penduduk di Indonesia sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Pemberdayaan penduduk desa oleh pemerintah ditegaskannya sangat dibutuhkan. “Survei dari beberapa lembaga internasional menempatkan Indonesia dimasa depan tenaga produktif kita itu kuantitasnya paling banyak, peluang besar bagi kita untuk menggerakan ekonomi kita", ungkap Wahyu Susilo. "Tapi ini apakah kita punya kebijakan perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan secara integratif atau tidak, karakter-karakter demografi penduduk itu sangat jelas dan kita bisa lakukan interfensi-interfensi kebijakan”, jelasnya. Dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif mengatakan selaku pemerintah akan terus berupaya mengatasi urbanisasi khususnya untuk kota Jakarta. Otonomi daerah ditegaskan Sugiri dapat diandalkan dengan harapan kedepannya nanti mampu mengubah desa menjadi kota. “Tetapi justeru kalau dengan otonomi daerah akan bertambah tapi model yang pertama yang harusnya lebih banyak yaitu desa-desa menjadi kota karena desa-desa itu semakin bagus fasilitasnya dan penduduknya sudah berperilaku kota sehingga kemudian urbanisasi walaupun mungkin dengan otonomi 200 tahun pun akan selalu ada”, ungkap kepala BKKBN, Sugiri Syarif. Menurut catatan Pemeritah DKI Jakarta, rata-rata per tahun penduduk Jakarta bertambah sekitar 200 ribu orang terutama terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri. Semula ditargetkan pada tahun 2030 nanti penduduk Jakarta sekitar 12,5 juta orang namun saat ini saja sudah mencapai 9,6 juta orang ditambah semakin padat pada siang hari karena sekitar 2,5 juta orang yang bemukim di luar Jakarta melakukan aktifitas di Jakarta.