Pejabat PBB Khawatirkan Pembatasan Pemerintah Indonesia Terhadap Usaha Bantuan Internasional - 2005-01-14
Jan Egeland mengatakan hal yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa orang, bukan mengenakan batas waktu.
Pimpinan badan bantuan kemanusiaan PBB mengatakan ia khawatir akan pembatasan oleh pemerintah Indonesia yang diumumkan terhadap usaha pertolongan internasional di provinsi Aceh, Indonesia. Para pejabat Indonesia baru-baru ini mengumumkan pendaftaran wajib bagi pekerja bantuan dan pengawal militer bagi organisasi pertolongan yang pergi ke tempat terpencil di luar kota Banda Aceh dan Meulaboh. Pemerintah mengatakan pengawal dibutuhkan untuk melindungi pekerja terhadap pemberontak Aceh. Pihak berwajib juga mengatakan mereka menghendaki pasukan asing keluar dari Indonesia sebelum akhir Maret. Pimpinan bantuan PBB Jan Egeland mengatakan hal yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa orang, bukan mengenakan batas waktu. Seorang pejabat tinggi badan pembangunan internasional Amerika yang disingkat USAID mengatakan kepada voa bahwa para petugas USAID di Aceh belum melihat adanya perubahan prosedur sejak pemerintah mengumumkan peraturan baru tadi. Usaha pertolongan terus berlangsung di Asia selatan sementara penduduk yang selamat yang tetap kehilangan rumah oleh bencana tsunami sekarang sangat rawan terhadap wabah penyakit seperti malaria dan kolera. Bank pembangunan Asia menaksir kira-kira dua juta orang dapat terjerumus ke dalam kemiskinan sebagai akibat tsunami. Jumlah yang meninggal sekarang akibat bencana tersebut mencapai hampir 160 ribu orang. Sementara itu, sebuah badan PBB mengatakan tsunami bulan lalu menghancurkan atau merusak dengan parah puluhan ribu perahu nelayan dan sarana pantai, yang mengakibatkan ribuan orang nelayan tewas dan ratusan ribu lainnya kehilangan pekerjaan. Laporan organisasi pangan dan pertanian PBB yang disingkat FAO di Roma mengatakan kerusakan lebih buruk dan lebih ruwet daripada yang diperkirakan semula. FAO mengatakan mereka masih sedang memeriksa berapa besar bantuan akan dibutuhkan untuk memperbaiki dan mengganti perahu, peternakan ikan, dan sarana pengolahan ikan. Badan PBB tadi mengatakan mereka akan menawarkan berbagai jenis pertolongan kepada pemerintah negara-negara untuk mereparasi atau menggantikan perahu yang rusak dan prasarana lain di daerah-daerah bencana.