Jokowi Berharap Penghapusan Tarif Tol Suramadu Pacu Ekonomi Madura
Presiden Joko Widodo menghapuskan tarif tol Jembatan Tol Suramadu, pada Sabtu (27/10), menjadi jembatan non tol atau biasa. Kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu oleh Presiden, untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten-kabupaten di Madura.
Keputusan menggratiskan Jembatan Suramadu oleh pemerintah disambut positif oleh Hery Dwi Wahyudi, warga Surabaya yang sering melintasi Jembatan Suramadu untuk urusan bisnis di Madura. Menurut Hery, penghapusan tarif tol itu akan berdampak positif bagi sektor-sektor lain, terutama dalam hal pengurangan biaya transportasi dan distribusi. Bagi Hery dan pengguna Jembatan Suramadu, kebijakan itu sudah sangat tepat diambil oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. “Jadi kontribusinya, efeknya kan efek domino. Efek domino mulai dari ongkos perjalanan, dampaknya kepada nilai sebuah barang atau kebutuhan, termasuk kebutuhan pokok masyarakat dan lain sebagainya kan menjadi mengecil. Ongkosnya tidak banyak. Artinya, dampak positifnya jauh lebih banyak ketimbang mudharatnya,” kata Hery. Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Suramadu menjadi jembatan non-tol, atau gratis, saat berkunjung ke Surabaya pada Sabtu (27/10). Melalui pembebasan pembayaran biaya tol ini, Presiden Jokowi berharap pertumbuhan dan peningkatan perekonomian di Madura dapat semakin terlihat. Sebelumnya, Pesiden Jokowi juga telah menggratiskan kendaraan roda dua atau sepeda motor yang melintasi Jembatan Suramadu pada 2015, dan memotong tarif Jembatan Tol Suramadu hingga 50 persen pada 2016, untuk menjawab aspirasi warga, tokoh agama dan masyarakat di Madura. “Kita berharap, pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, tourisme, semuanya akan berkembang di kabupaten-kabupaten (di sekitar) Surabaya. Insya Allah, pertumbuhan ekonomi betul-betul akan kelihatan,” kata Jokowi. Sejak diresmikan pada 10 Juni 2009, keberadaan Jembatan Tol Suramadu belum menunjukkan perubahan bagi perekonomian masyarakat di Madura. Angka kemiskinan di Surabaya dan Sidoarjo tercatat berkisar 4 hingga 6,7 persen. sedangkan di Madura, angka kemiskinan mencapai 16 hingga 23 persen. Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, mengungkapkan terlepas dari politisasi, kebijakan pembebasan biaya tol dinilai sangat tepat dilakukan pemerintah, untuk mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat di Madura. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Madura, karena pergerakan masyarakat, barang dan jasa tidak terbebani biaya tarif jembatan tol. “Kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu, saya pikir itu sejalan dan koheren dengan kebijakan Presiden Jokowi yang fokus pada penguatan dan perluasan infrastruktur,” kata Airlangga. “Hal ini penting, karena kondisi ekonomi di Madura perlu diperkuat dan didorong untuk menjadi lebih maju. Salah satu cara dan jalan untuk merealisasikan pembangunan di Madura, itu adalah melalui penggratisan Jembatan Suramadu. Sehingga, sebetulnya terlepas dari persoalan politisasi kebijakan, ini menjadi penting untuk mengangkat taraf hidup masyarakat di Madura,” kata Airlangga menambahkan.