Senat AS Perbaharui Upaya Ratifikasi Piagam Hak-Hak Perempuan Internasional
AS merasa perlu meratifikasi piagam CEDAW untuk membantu perempuan di negara-negara lain.
Para anggota Senat AS memperbarui upaya meratifikasi piagam hak-hak perempuan internasional yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. Dulu, Presiden Amerika Jimmy Carter menandatangani Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW pada tahun 1980, tetapi keseluruhan Senat Amerika belum pernah melakukan pemungutan suara. Untuk meratifikasi konvensi PBB 1979 tersebut membutuhkan 67 suara dari Senat yang beranggotakan 100 orang. Senator Demokrat negara bagian Illinois Dick Durbin menjelaskan mengapa ia mengadakan dengar pendapat Senat pertama mengenai isu tersebut dalam delapan tahun. “Sepanjang sejarah, kita berupaya menjadi pemimpin dunia untuk mengedepankan HAM. Tetapi seringkali kita kehilangan kredibilitas, ketika negara-negara lain menantang kita,” kata Durbin. Salah satu yang memberikan kesaksian, Wazhma Frogh, dari Jaringan Perempuan Afghan di Afghanistan, menyetujui bahwa Amerika perlu meratifikasi piagam CEDAW untuk membantu kaum perempuan di negara lain. “Sejumlah elemen konservatif memanfaatkan fakta bahwa Amerika belum meratifikasi CEDAW untuk menyerang kita. Mereka menanyakan kepada kami mengapa Amerika belum meratifikasi CEDAW. Hingga kini, kami belum memiliki jawabannya. Mungkin suatu hari nanti, jika Senat meratifikasinya, kita bisa menjawab pertanyaan mereka,” ungkap Frogh. Turut bersaksi adalah bintang film Hollywood Geena Davis yang mengundang perhatian media pada persidangan tersebut. Davis menekankan bahwa Amerika harus menjadi contoh internasional, meskipun sudah menjadi pemimpin dalam hal hak-hak perempuan. Tetapi satu-satunya saksi yang menentang ratifikasi ini menjelaskan akan sulit bagi piagam tersebut untuk diratifikasi. “Amerika seharusnya hanya meratifikasi piagam-piagam yang mengedepankan kepentingan nasional Amerika. Dan piagam CEDAW itu tidak mengedepankan kepentingan kami. Saya ajukan diri saya untuk diperiksa oleh komite yang disebut ahli gender yang telah berulang kali memperagakan keanekaragaman norma-norma hukum, sosial dan budaya Amerika,” kata Steven Groves, peneliti pada institut konservatif, the Heritage Foundation. Para anggota DPR yang menentang perluasan hak-hak aborsi menuduh badan yang mengawasi konvensi anti-diskriminasi perempuan tersebut, menekan negara-negara untuk membatalkan undang-undang yang melarang aborsi. Dengan kehadiran tiga anggota Partai Republik pendukung anti-aborsi pada Subkomite Hukum dan HAM yang dipimpin Senator Durbin, serta naiknya perolehan konservatif oleh Partai Republik pada pemilu sela Amerika baru-baru ini, para pengamat Senat memprediksi bahwa upaya terbaru untuk meratifikasi konvensi tersebut sepertinya akan menemui kesulitan.