Pemerintah India Tunda Izin Operasi Jaringan Toko Ritel Asing
Pemerintah India menunda pemberlakuan kebijakan jaringan toko ritel asing beroperasi di India, setelah ditentang pihak oposisi.
Beberapa pemimpin industri di India prihatin dengan adanya berbagai laporan bahwa pemerintah tidak meneruskan rencana untuk mengizinkan pemilik modal asing membuka toko-toko besar di India. Pemerintah India memutuskan untuk menunda membuka sektor ritel bagi jaringan toko asing seperti WalMart, menyusul protes keras oleh mitra koalisi pemerintah dan partai-partai oposisi. Tidak ada pengumuman resmi mengenai status dari langkah perubahan itu. Tetapi, mitra politik pemerintah mengatakan saat ini para pejabat berusaha mendapat dukungan politik yang lebih besar bagi perubahan penting itu. Pemimpin tinggi Partai Komunis India, Sitaram Yechury, mengatakan pada hari Senin, Menteri Keuangan Pranab Mukherjee telah mengatakan kepadanya bahwa pemerintah akan menunda kebijakan itu. Partai Trinamool Congress yang merupakan mitra pemerintah, sebelumnya mengatakan kebijakan itu sementara ditunda hingga tercapai kesepakatan mengenai isu itu. Pemerintah tidak membenarkan ataupun membantah penundaan itu. Tetapi, sebagian pemimpin industri mengatakan kalau pemerintah tidak mengijinkan masuknya toko-toko besar ritel asing dari luar negeri, itu akan memperkuat persepsi bahwa pemerintahan saat ini tidak efektif. Ia mengatakan, “Itu akan memberi isyarat negatif mengenai pembuatan kebijakan di India. Dengan konfigurasi dan iklim politik saat ini tampaknya politik akan terus mendominasi ekonomi dan itu tidak baik bagi investasi dan kelancaran bisnis. ” Beberapa pemimpin industri mendukung pandangan pemerintah bahwa modrenisasi sektor ritel India akan menguntungkan kalangan petani, konsumen dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Tetapi, kalangan yang menentang mengatakan jaringan ritel asing akan mengancam jutaan pemilik toko kecil di India. Penentangan keras telah memacetkan parlemen sejak langkah untuk membuka sektor ritel bagi modal asing diumumkan. Menteri Keuangan Pranab Mukherjee bertemu dua pemimpin partai oposisi terbesar, Senin, dalam upaya menghentikan kemacetan tersebut. Oposisi ingin pemerintah menjelaskan sikapnya dalam sebuah pertemuan dengan semua partai politik. Para pengamat politik mengatakan jika kebijakan itu dicabut atau diloloskan bersyarat akan membuat pemerintah sangat malu. Mereka mengatakan pemerintah yang dipimpin partai Kongres itu tampaknya terpaksa mundur dari kebijakan itu guna mempertahankan dukungan mitra-mitra pentingnya, yang bersama partai oposisi menuntut agar langkah perubahan itu dibatalkan.