Tahun 2007, Tahun Kompromi Politik AS
Tahun 2006 membawa perubahan bagi politik dalam negeri Amerika Serikat, menyusul kemenangan Partai Demokrat di Kongres. Dengan mengusun
Partai Demokrat resmi mengambil alih mayoritas Senat dan DPR AS tanggal 4 Januari 2007, dengan komitmen bagi rakyat dan tawaran kompromi bagi Gedung Putih dan Partai Republik. Calok ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi, tercatat sebagai perempuan pertama yang memegang posisit terpenting ketiga di Amerika itu. "Saya berharap dapat membangun rasa saling percaya dengan Presiden Bush, karena saya sadar kami memiliki banyak perbedaan, dan kami akan terus mendebatkan perbedaan-perbedaan itu, seperti diinginkan oleh para pendiri negara kita,” ujar Pelosi. Pernyataan senada juga datang dari Presiden Bush, yang akan menyelesaikan dua tahun sisa pemerintahannya tanpa mayoritas Partai Republik di Kongres. "Pemilu sekarang berada di belakang kita, tapi masih ada tantangan yang tersisa, dan karena itu kita akan bekerja sama untuk menghadapi tantangan-tantangan itu dalam cara yang konstruktif,” tegas Bush. Survei pemilih saat pemilu legislatif menunjukkan, ketidakpuasan publik atas Perang Irak menentukan kemenangan Partai Demokrat. "Perubahan dramatis itu disebabkan karena para pemilih, masyarakat Amerika pada umumnya, tidak puas dengan arah kebijakan negara ini, pemerintahan Presiden, dan secara spesifik dengan apa yang terus berkembang di Irak,” kata Stuart Rothenberg, seorang penulis publikasi politik independen di Washington. “Jadi pemilu ini adalah lebih mengenai perubahan terhadap status quo.” Partai Republik juga dirugikan oleh sejumlah skandal yang melibatkan politisi-politisi kelas atas, termasuk penyuapan oleh lobiis Jack Abramoff serta kontroversi E-mail berbau seksual oleh mantan anggota Kongres Mark Foley, asal Florida. Banyak pengamat politik berpendapat, hasil pemilu legislatif 7 November 2006 juga menunjukkan keinginan masyarakat terhadap pendekatan yang lebih sentris terhadap permasalahan Amerika, dan merupakan penolakan terhadap sikap partisan yang mewarnai politik Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Pengamat politik dari University of Virginia, Larry Sabato, berpendapat, para pemilih yang tergolong moderat dan independen lebih memilih kandidat Demokrat daripada Republik. "Pada tahun 2004, ada perbedaan tipis antara kaum moderat dan kaum sentris, dan juga dengan kaum independen,” kata Sabato. “Tahun 2006, hampir 60 persen kaum independen dan moderat memilih Partai Demokrat. Jadi jelas terlihat adanya pergantian pendapat. Kaum sentris dan moderat terlihat tidak senang, dan ingin memastikan suara mereka terdengar. ” Para politisi Partai Demokrat melihat hasil pemilu sebagai pembenaran terhadap janji-janji kampanye mereka untuk mengubah strategi di Irak dan memberantas korupsi di Kongres. Walaupun demikian, sejumlah pakar mengingatkan Partai Demokrat untuk tidak melebih-lebihkan dukungan masyarakat bagi mereka. "Bila Partai Demokrat melihat kemenangan mereka sebagai mandat, saya rasa mereka gila,” kata Charles Cook, editor publikasi berpengaruh . “Bila mereka melihat ini sebagai kesempatan, maka saya pikir mereka pintar, karena tidak ada orang yang memberikan suara bagi Partai Demokrat. Mereka memberikan suara untuk melawan Partai Republik. ” Situasi politik Washington saat ini mirip dengan situasi pemerintahan mantan Presiden Bill Clinton, saat pemerintahan eksekutif dan legislatif dipegang oleh dua partai politik berbeda. Pengamat politik Stuart Rothenberg meramalkan, janji-janji kerjasama dari Presiden Bush dan para politisi Demokrat di Kongres tidak akan bertahan lama. ”Presiden mungkin memberi sinyal ingin mengubah kebijakan, tapi ia bisa saja mengubah pikiran,” kata Rothenberg. “Partai Demokrat mungkin saja mengatakan ingin bekerja sama, tapi dalam beberapa bulan ke depan, saya rasa mereka akan menyelenggarakan sidang dengar pendapat untuk mengevaluasi segala kebijakan pemerintah, mulai dari Irak sampai kenaikan harga BBM, penanggulangan korban badai topan Katrina, dan ini akan menambah kepahitan yang sudah ada.” Sebuah faktor lain yang juga menyulitkan adalah mulainya aktivitas menjelang Pemilu Presiden tahun 2008. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1952, tak ada presiden atau wakil presiden yang akan menjadi kandidat, dan kedua partai politik menghadapi persaingan yang sangat ketat.