Gondo Raditya: Studi Banding Tak Bisa Digantikan dengan Studi Internet
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Raditya Gambiro mengaku tidak ambil pusing dengan kecaman tentang studi banding DPR.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Raditya Gambiro menolak jika studi banding komisinya ke Amerika dikatakan sebagai acara jalan-jalan. Komisi VIII DPR melakukan studi banding ke Amerika tanggal 8-16 Oktober lalu. Berikut petikan wawancara reporter VOA Eva Mazrieva di Washington DC dengan Gondo Raditya Gambiro, wakil ketua Komisi VIII DPR sehubungan dengan kunjungannya ke Amerika. Anda berangkat ke Amerika di tengah kecaman pedas berbagai kalangan di Indonesia, terlebih karena keberangkatan itu hanya berselang beberapa hari setelah banjir di Wasior Papua yang menewaskan seratusan orang. Banyak yang menuduh Komisi VIII yang membawahi urusan perempuan, haji dan bencana tidak sensitif. Anda dinilai sekedar menghabiskan anggaran karena sebenarnya apa yang ingin dipelajari bisa dilakukan lewat internet saja. Bagaimana anda menjawab kecaman itu? Kalau semua bisa dilakukan dengan website (maka) untuk apa kita ke luar negeri, untuk apa sekolah jauh-jauh ke Amerika. Di Indonesia sendiri, untuk apa kita kampus jika kita bisa (belajar dengan) pakai internet di rumah. Tentunya ada nilai-nilai lain yang kita tidak dapatkan di internet atau di website. Misalnya  pengalaman akan nilai-nilai yang berbeda. Dan yang terpenting hubungan ini tidak sekedar “G to G” tapi juga “people to people”. Nah menjalin ini tidak cukup dengan teknologi. Mungkin setelah ini bisa, tapi pada saat-saat tertentu harus bertatap muka. Saya tidak terlalu pusing dengan kecaman yang ada di tanah air. Mereka jangan asal mengecam. Mereka harus tahu substansi apa yang kita dapatkan disini untuk bangsa dan negara. Apalagi untuk memberikan wawasan kepada kami selaku wakil rakyat di DPR. Untuk tugas kita ke depan, untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan , maka ini bisa memberikan wacana dan pemikiran baru kepada kita. Saya tidak paham jika mereka menyederhanakan permasalahan ini sebagai jalan-jalan atau bisa dicari diinternet. OK, kalau mengenai UU memang bisa dapat dari situ, tapi implementasi dan pengalaman yang ditemui di lapangan tidak mungkin dapat dari situ. Kasus-kasus yang ada seperti apa dan bagaimana penanganannya. Seperti kemarin kita ketemu dengan  Yang ada dalam pemikiran kita, mereka menangani individu yang hak-haknya terancam. Tapi ternyata tidak! Yang mereka lakukan justru bagaimana menyempurnakan UU. Itu yang mereka kritisi. Saya kira LSM-LSM di Indonesia juga harus memperbaiki diri, jangan berperan seperti polisi, wasit atau jaksa yang tujuannya juga individu. Mereka harus berpikir untuk memperbaiki UU dan sistem. Ini pemikiran yang progresif. Biar masalah individu ini ada yang menangani. Jika ada manfaat nyata yang bisa dibawa pulang, bukan sekedar  pengalaman tapi benar-benar ada paket kerjasama atau dana pinjaman yang didapat, maka dapat meredam kecaman-kecaman pedas itu. Tapi jika tidak? Bagaimana anda meyakinkan para pengecam itu nanti? Jadi kunjungan kita kesini selain ada kunjungan lapangan ke , ada juga kunjungan ke pihak eksekutif dan legislatif. Jadi sangat lengkap. Program-program itu konkritnya dengan Departemen Luar Negeri yang memang memiliki  untuk itu. Kami harapkan bisa ditindaklanjuti. Kami sudah bertemu dengan Dubes RI di Amerika dan menyampaikan agar pihak KBRI menjembatani dan membantu kita untuk mendapatkan bantuan dan program kerjasama itu. Dari sedemikian banyak isu yang anda diskusikan dengan komunitas dan lembaga disini, mana yang paling bisa diterapkan dalam waktu dekat di tanah air? Jadi kita sekarang ini sedang membuat RUU Fakir Miskin dimana disitu bagian dari JAMKEMAS itu kita dapat masukannya dari sini. Memang tidak semua bisa diterapkan di Indonesia. Di lain sisi, pihak Amerika juga belajar dari kita. Jadi bukan kita saja yang menyerap ilmu tapi juga pihak Amerika menyerap ilmu dari kita. Termasuk mengenai agama Islam yang disini minoritas. Mereka sedang memperjuangkan hak-hak itu agar bisa terjaga. Kembali ke RUU Fakir Miskin segera akan didiskusikan, juga soal pemberdayaan perempuan, kita juga baru menyeleksi Komisi Perlindungan Anak, dan kita juga diskusikan soal penjara untuk anak-anak di bawah 18 tahun baik untuk melakukan kriminalitas ataupun asusila. Ternyata disini problemnya tidak beda jauh dengan yang kita alami di Indonesia. Di Indonesia baru 16 propinsi yang memiliki penjara anak-anak terpisah dari dewasa, disini juga begitu. Banyak yang kita serap tapi pemanfaatannya itu sesuai dengan agenda kita. Mungkin ketika RUU Pemberdayaan Perempuan disempurnakan, maka ide itu akan masuk. Demikian juga RUU Fakir Miskin. Jika kita bicara soal kemiskinan, kita tahu kategori “miskin” di Indonesia dan Amerika itu berbeda. Disini orang miskinnya masih punya rumah, HP atau mobil. Survei terbaru tingkat kemiskinan di Amerika justru bertambah dibandingkan tahun lalu. Jadi apa yang bisa anda pelajari disini? Bukankah lebih arif jika anda pergi berkunjung ke negara yang GDPnya selevel dengan Indonesia tapi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, bukan ke Amerika yang malah naik tingkat kemiskinannya? Kalau kita melakukan studi banding memang kita bisa saja pergi ke negara yang lebih terbelakang, setara atau lebih maju dari kita. Kami memilih Amerika karena lebih maju dari kita. Tapi ternyata problemanya hampir sama dengan Indonesia. Perbedaannya paling dari nilai tukar uangnya. Orang miskin di Amerika misalnya jika pendapatannya di bawah 15.000 dolar per tahun. Jika di-rupiah-kan memang besar, tapi  disini khan berbeda. Tapi ada semangat yang kita dapatkan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan itu tidak cukup dengan memberikan subsidi pada mereka, tapi dengan program-program pemberdayaan. Alhamdulillah Indonesia di bawah Presiden SBY sudah memiliki program-program ini, seperti PNPM/UKM di Indonesia sekarang juga sudah menaikkan pinjaman rakyat dari semula maksimal lima juta maka sekarang sudah 20 juta. Ini tanpa prosedur yang berbelit-belit dan jaminan berat, karena memang diperuntukkan untuk masyarakat di pedesaan. Juga ada program keluarga harapan, ini juga mendidik kesehatan untuk perempuan dan anak-anak. Pemberdayaan ini diikuti dengan ketrampilan sehingga mereka bisa mandiri. Jadi jika dulu ada BLT – yang hanya diberikan pada masyarakat yang saat itu tidak berdaya, tapi sekarang mereka harus diberdayakan dengan program harapan, PNPM dan lain-lain. Ini justru yang kita dapatkan di Amerika, mereka lakukan  dan lain-lain. Kita anggap program yang ada di Indonesia sudah jauh lebih bagus, hanya dari hasil kunjungan kesini tinggal disempurnakan lagi jadi tidak tergantung pada subsidi-subsidi. Dapatkah Bapak menceritakan perkembangan terkini dari penanganan musibah di Wasior? Selain melakukan kunjungan kerja ke Amerika, pada saat bersamaan Komisi VIII juga melakukan kunjungan ke Wasior untuk mengawasi penanganan bencana banjir tersebut oleh Pemda Papua. Jadi kita tidak mentang-mentang ke Amerika terus tugas-tugas di Indonesia kita tinggalkan. Apalagi disaat bersamaan di Indonesia sedang musim haji. Jadi pemberangkatan haji dari 11 embarkasi kita ikuti dengan seksama sampai akhir bulan ini. Ada anggota Komisi VIII yang kita kirim ke daerah-daerah. Selain itu di saat bersamaan kami juga sedang mengkaji RAPBN yang akan disahkan DPR pada 25 atau 26 Oktober ini. Jadi memang sangat padat. Sekali lagi saya tidak memahami jika ada pihak-pihak yang berpikir DPR hanya jalan-jalan atau tidur! Mungkin ada! Tapi jika itu digeneralisasi, tidaklah fair. Harusnya mereka juga mencermati apa yang dilakukan eksekutif. Pihak Pemerintah itu budgetnya jauh melebihi DPR, coba diawasi dan dikritisi juga dong! Jangan cuma sekedar kritik tapi juga solusi. Kita hidup di dunia dan globalisasi tidak mungkin dibendung! Tinggal sisi-sisi positif mana yang bisa diterapkan di tanah air untuk kepentingan bangsa dan negara.