AS Sarankan Penyelesaian Diplomatik bagi Konflik di Laut Cina Selatan
Amerika tidak memiliki kepentingan dalam sengketa di Laut Cina Selatan dan menyarankan penyelesaian lewat jalur diplomatik.
Analis kebijakan strategis Amerika untuk Asia, Douglas Paal, mengatakan AS lebih menginginkan agar negara-negara yang terlibat dalam sengketa batas wilayah di Laut Cina Selatan menuntaskan sengketa lewat aturan yang telah disepakati bersama. Amerika Serikat sama sekali tidak menginginkan perang terbuka terjadi di Laut China Selatan, menyangkut sengketa wilayah batas laut, yang sedang dihadapi Filipina dan Vietnam dengan Tiongkok di wilayah tersebut. Ketimbang menjadi penengah atau membela negara tertentu, Amerika Serikat menilai konflik harus segera diselesaikan lewat mekanisme yang sudah disepakati sebelumnya. Demikian yang disampaikan analis kebijakan strategis Amerika Serikat untuk Asia dari lembaga Carnegie Endowment for International Peace, Douglas Paal, kepada VOA, di sela-sela diskusi mengenai masa depan ASEAN, yang berlangsung di Jakarta, Senin. Douglas Paal mengatakan, Amerika Serikat tidak ingin menjadi menjadi pihak ketiga, karena tidak memiliki kepentingan apapun dalam sengketa di Laut China Selatan; kecuali menjaga hak-hak navigasinya serta penerapan aturan hukum yang terkait. Namun demikian, ia menilai ASEAN dapat menjadi sumber pemersatu untuk menghadapi tekanan negara tertentu --yang mungkin saja dilancarkan secara individual oleh Tiongkok atau pihak-pihak lain. Keprihatinan Amerika Serikat bukanlah perang terbuka yang dapat dilakukan Tiongkok, tetapi fakta bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak mau mengalah sehingga mudah bertindak di luar kendali, kata Douglas Paal. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan bukan hanya seputar debat mengenai nasib pelaut dan kepentingan minyak yang diperebutkan, tetapi penyelesaian terhormat dengan cara-cara diplomatik. Filipina dan Vietnam sendiri kini mulai merapat dengan Amerika Serikat, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, pekan lalu mengisyaratkan dukungannya kepada kedua negara anggota ASEAN tersebut, jika diperlukan. Namun, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, telah menegaskan ASEAN sejauh ini tetap solid, meskipun diakui masih ada silang pendapat satu sama lain. “Khusus mengenai kesan yang mungkin tadi digambarkan bahwa seolah-olah ASEAN terpecah sebenarnya tidak demikian, justru sebaliknya dalam berbagai pertemuan ASEAN dan Tiongkok telah bekerjasama agar masalah ini tidak memburuk. Kami yakin dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Tiongkok, masalah ini ikut dibahas," ujar Marty. Selaku Ketua ASEAN, Indonesia berulangkali menyerukan agar Tiongkok dan negara-negara yang terlibat menuntaskan konflik sesuai Deklarasi yang telah disepakati tahun 2002, serta Konvensi PBB yang mengatur yurisdiksi dan batas maritim internasional (UNCLOS ) tahun 1982.