gold_labels: [True, True, True, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False]
teks_asli: Eks pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menilai perlu ada sebuah lembaga khusus di parlemen yang dibentuk dengan tujuan mengawasi kinerja para senator yang mewakili daerah. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan yamg disampaikan Komisioner Ombudsman itu saat diskusi dengan tajuk'DPD untuk Apa?'di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (275)."Teman-teman anggota DPD jangan dibiarkan seperti sekarang, harus dikontrol diawasi. Mungkin harus ada satu lembaga parlemen yang mengawasi, sehingga ada record yang bisa dilihat publik,"kata Laode. Nantinya kata Laode, senator DPD akan diawasi mengenai pertanggungjawaban terhadap produktivitas termasuk uang reses yang diterima."Sehingga mereka harus terpacu berkreasi memperjuangkan apa yang ditangkapnya di daerah,"ujarnya. Sebenarnya, kata Laode, terdapat lembaga pemantau kinerja parlemen seperti Formappi. Hanya saja, lembaga itu dinilai tidak melakukan pengawasan penuh terhadap DPD. Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto menyatakan persetujuannya atas usulan Laode mengenai pembentukan lembaga khusus sebagai pengawas kinerja DPD. Sebab, Sudarsono mengatakan, selayaknya fungsi kontrol terhadap parlemen dilakukan oleh dua sisi, yakni internal dan eksternal seperti kementerian."Di Inggris mengembangkan IPSA (Independent Parliamentary Standards Authority). Lembaga ini yang mengontrol anggota DPR termasuk penggunaan uangnya. Bukan hanya Kemenkeu, harus ada independen,"katanya
summary-abs: Eks pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menilai perlu ada sebuah lembaga khusus di parlemen yang dibentuk dengan tujuan mengawasi kinerja para senator yang mewakili daerah. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang disampaikan Komisioner Ombudsman itu saat diskusi dengan tajuk'DPD untuk Apa?'di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (275)
summary-ext: Eks pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menilai perlu ada sebuah lembaga khusus di parlemen yang dibentuk dengan tujuan mengawasi kinerja para senator yang mewakili daerah. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan yamg disampaikan Komisioner Ombudsman itu saat diskusi dengan tajuk'DPD untuk Apa?'di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (275)